HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 9 AGUSTUS 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 123 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bale Adat Sembalun
Objek Wisata Budaya yang Terlupakan BALE Adat Sembalun di Sembalu, Lombok Timur (Lotim) rusak parah. Bangunan Bale Adat ini, hancur akibat gempa yang terjadi setahun lalu. Pascagempa, objek wisata budaya ini nyaris tak pernah terurus. Kondisinya kini sangat memprihatin-
’’Groundbreaking’’ Bendungan Meninting Tetap Jalan
kan. Bangunan tua berupa rumah adat dan lumbung ini ambruk dan belum diperbaiki sampai. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lotim, Akhmad Roji sangat prihatin dengan kondisi Bale Adat Sembalun tersebut. Padahal, Bale
Adat ini salah satu ikon wisata budaya di Sembalun. Menjawab Suara NTB, Kamis (8/8) kemarin, Roji menjelaskan bahwa pada bulan September mendatang ada kegiatan internasional di Sembalun. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/rus)
TAK TERURUS - Bale Adat Sembalun rusak parah akibat gempa. Bangunan yang tersisa hanya puing puing tanah dan kayu, tak terurus karena alasan tak ada dana.
Konstruksi April 2020
Pemprov Kawal Progres Pembangunan Smelter PT.AMNT
Mataram (Suara NTB) Rencana groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting, Lombok Barat (Lobar) dipastikan akan dilaksanakan Agustus ini. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mendampingi Wakil Menteri ESDM, Dr. Archandra Tahar mengunjungi tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (8/8) siang. Konstruksi pembangunan smelter akan dimulai April 2020 mendatang.
TO K O H
Dr. Zul mengatakan, progres pembangunan smelter AMNT di KSB masih on the right track dan sesuai jadwal yang disepakati bersama. ‘’Insya Allah bulan April tahun 2020, smelter mulai konstruksinya dibangun,’’ ujarnya. Terpisah, Sekretaris Dinas ESDM NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si yang dikonfirmasi mengatakan, pembangunan smelter terus dikawal. Bahkan Pemprov sudah membentuk tim percepatan pembangunan smelter dan industri turunannya.
Prihatin Penyelundupan Rusa WORLD Wildlife Found (WWF) NTB menyoroti penyelundupan daging rusa ke NTB melalui Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Digagalkannya pengiriman rusa mati dari NTT ini merupakan ke dua kalinya dalam dua tahun terakhir. Hal ini menandakan pemerintah dan aparat masih kecolongan dalam upaya mencegah perdagangan satwa yang dilindungi. ‘’Ini yang selalu jadi kecemasan dan kekhawatiran saya. Bahwa dengan terungkapnya sindikat perdagangan organ satwa tersebut menunjukkan, Bersambung Ridha Hakim ke hal 15
Zainal mengatakan, pembangunan smelter merupakan kewajiban perusahaan tambang sesuai amanat UU. Smelter AMNT yang ada di KSB harus beroperasi 2022 mendatang. ‘’Semua harus kita kawal. Kita tetap bergerak dalam tim percepatan yang dibentuk oleh Pak Gubernur,’’ kata Zainal. Progres pembangunan smelter terus dikawal. PT. AMNT telah diminta melaporkan progres pembangunan smelter yang ada di KSB setiap bulan. ‘’Perkembanga-
Dispar Minta Harga Tiket Masuk TNGR Diturunkan
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Mahalnya harga tiket masuk ke beberapa objek wisata di NTB dikhawatirkan menjadi penghalang bagi usaha pemerintah untuk meningkatkan geliat pariwisata. Salah satunya seperti yang terjadi di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di mana wisatawan mancanegara dituntut merogoh kocek sampai Rp150 ribu untuk membayar tiket masuk. Kepala Dispar NTB, H. L.
Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menerangkan bahwa pihaknya memahami bahwa seluruh alokasi tiket masuk tersebut memang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi kas negara. Namun, besaran harga tiket tersebut diharapkan bisa turun. ‘’PNBP kewenangannya ditentukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bersambung ke hal 15
nnya itu bagaimana. Yang jelas kan yang ngawal itu kita sama UU. Ini wajib dibangun. Pokoknya 2022 harus sudah beroperasi itu,’’ terangnya. Disinggung kendala-kenda-
la yang dihadapi AMNT untuk pembangunan smelter tersebut. Zainal mengatakan, tidak ada kendala yang berarti dihadapi perusahaan tersebut. Artinya, kalaupun ada
kendala teknis, masih dapat diantisipasi dan diselesaikan oleh mereka. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian ESDM, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
BERKUNJUNG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, mendampingi Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar mengunjungi tambang PT. AMNT di KSB, Kamis (8/8) siang.
Delapan Pemda Diminta Percepat Usulan Pengangkatan Dewan Terpilih Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta delapan Pemda kabupaten/ kota untuk mempercepat usulan pengangkatan anggota DPRD terpilih periode 20192024. Sehingga tidak terjadi kekosongan lembaga legislatif di kabupaten/kota. ‘’Delapan daerah belum mengajukan usulan pengangkatan. Baru mau ngantar, katanya. Lombok Barat baru telepon, dia mau pelantikan Senin. Sementara dia belum membawa usulan,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (8/8) siang.
Irnadi mengatakan, baru dua daerah yang sudah keluar SK Gubernur mengenai pengangkatan anggota DPRD terpilih. Yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Untuk Kota Mataram sudah dilalukan pelantikan anggota dewan terpilih pada 5 Agustus lalu. Sedangkan anggota DPRD KLU terpilih direncanakan 11 Agustus 2019. Namun SK Gubernur sudah turun. Ia memastikan semua usulan dari kabupaten/kota mengenai pengangkatan dan pelantikan anggota DPRD terpilih akan langsung diproses Biro Pemerintahan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
H. Irnadi Kusuma
Rakor DP3AP2KB NTB
(Suara NTB/bay)
Entaskan Kasus TPPO dengan Bersinergi Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kamis (8/8) di Mataram. Rakor tersebut menindaklanjuti potensi NTB sebagai kantong TPPO, mengingat persentase masyarakat yang memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Kepala DP3AP2KB NTB, Drs. H. Imhal, menerangkan bahwa selama ini seluruh pihak terkait yang menangani kasus TPPO di NTB sudah Kepala DP3AP2KB NTB, Drs. H. Imhal berupaya melakumembuka kegiatan Rakor penanganan kan koordinasi dan TPPO, Kamis (8/8). membentuk sinergi, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/bay)
Suasana Rakor penanganan TPPO yang digelar DP3AP2KB NTB, Kamis (8/8).
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
KPK Rilis Penunggak Pajak di Mataram Kedepankan Ketertiban KEADAAN yang semrawut di daerah Cakranegara membuat pemkot Mataram, baik dari kelurahan melakukan penertiban secara rutin terkait ketertiban. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/8), Lurah Mayura, I Made Suartha mengatakan, kondisi wilayah yang ada di lingkungan Cakranegara perlu dilakukan penertiban secara rutin untuk kenyamanan para pengunjung. Kata Made, keberadaan pusat bisnis yang ada di daerah Mayura dan lingkungan Cakranegara dan sekitarnya kerap kali dikeluhkan masyarakat Mataram. “Keadaan itu memang susah dihentikan. Tapi, kami dari kelurahan tetap menghimbau demi kelancaran di sepanjang jalan pusat industri yang ada di Cakranegara,” kata Made. Kelurahan Mayura, kata Made, kerap bekerjasama dengan beberapa OPD untuk melakukan penyisiran penertiban para pedagang, parkir, dan pembeli untuk selalu mematuhi aturan saat berada di kawasan bisnis Cakranegara (KBC). “Demi kelancaran jalan di Cakra, kami sering mengajak Dishub Kota dan Pol-PP untuk menindak sepeda motor dan mobil yang parkir sembarangan,” tutur Made. Dengan begitu, kata Made, masyarakat yang berkunjung ke daerah Cakranegara merasa nyaman. “Sangat bagus untuk kemajuan. Jika pengunjung tertib dan para pedagang tertib kita akan merasa aman dan nyaman,” katanya. Sesuai peraturannya, untuk masyarakat pendatang yang datang berkegiatan dapat melihat Perda Kota Mataram tentang ketertiban. “Untuk pendatang yang melanggar, kita akan sosialisasikan terlebih dahulu. Tapi untuk badan jalan dan trotoar. Saya kira masyarakat tahu fungsi penggunaannya,” lanjut Made. Tapi, pada persoalan ini, Made berharap budaya tertib itu bisa membudaya di tengah masyarakat NTB khususnya Kota Mataram. “Selain kita budayakan ketertiban, kita juga perlu membuday a k a n terkait kebersihan,” tuturnya. (viq)
I Made Suartha
(Suara NTB/viq)
Bukan Politik Dinasti ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Finalia, SH., M.Kn., membantah anggapan yang menyebutkan bahwa dirinya sedang melakoni politik dinasti. “Jangan dibilang politik dinasti. Saya kan memang pengurus di DPD Golkar Kota Mataram. Jadi itu yang memotivasi saya terjun di dunia politik ini,” katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (8/8). Kalaupun ayahnya pernah menjadi anggota dewan, katanya, itu adalah suatu hal yang kebetulan saja. Seperti diketahui Fina, sapaan akrab anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar ini, merupakan putri dari Drs. H.M. Noer Ibrahim, mantan anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 - 2019 yang juga dari partai beringin. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sekarbela ini menegaskan bahwa keberadaan dirinya di DPRD Kota Mataram sesungguhnya tidak instan. Selain sebagai pengurus DPD Golkar Kota Mataram, Fina juga pernah menjabat sebagai pengurus KNPI Kota Mataram dua periode. Ayahnya yang merupakan politisi senior Partai Golkar memang sudah mendidik dirinya untuk aktif di berbagai organisasi kepemudaan. “Saya sudah jalan itu semua bukan semata-mata karena saya putrinya Pak Haji Noer, tetapi memang dari sebelumnya saya sudah terjun di politik,” tegas mantan Notaris PPAT ini. Oleh karena itu, melalui panggung politik di DPRD Kota Mataram Fina akan berupaya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang telah memilihnya. Baik di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Menyoal 30 persen perwakilan perempuan di parlemen Fina juga akan berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan. Peraih 1.787 suara pada Pileg April lalu ini berkomitmen akan lebih rajin turun ke lapangan ketimbang hanya duduk di belakang meja. Komitmen ini sejalan dengan suara masyarakat yang menginginkan anggota Dewan lebih rajin turun ke lapangan ketimbang hanya berdiam diri di ruang kerjaya. ‘’Saya sepakat dengan itu. Karena juga kita terpilih ada di sini karena mereka mendukung kita ada konstituen kita,’’ ucap wanita kelahiran 5 November 1975 ini. Untuk itu penting bagi Fina membuktikan bahwa keberadaan dirinya di DPRD bukan karena politik dinasti. “Itu akan saya buktikan dengan kerja nyata,” pungkasnya. Di bawah naungan partai pemenang Pemilu di Kota Mataram Fina tidak ingin membuat kecewa orang-orang yang telah mendukungnya. ‘’Karena tanggung jawab sebagai anggota dewan bukan hanya tanggung jawab kepada masyarakat terlebih t a n g g u n g jawab kepada Allah S W T, ’ ’ tandasn y a . (fit)
Hj. Finalia
(Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis penunggak pajak hotel, hiburan dan restauran di Kota Mataram. Total tunggakannya mencapai miliaran rupiah. Pengusaha diminta segera menyetor ke kas daerah untuk menghindari penggelapan pajak. Data disampaikan Korsupgab KPK, para penunggak pajak di antaranya, Hotel GL dengan tunggakan Rp1 miliar, Hotel LR Rp200 juta, Hotel B Rp154 juta, Hotel F Rp120 juta. Untuk restaurant di antaranya Lesehan GA Rp140 juta, Lesehan TI Rp67 juta, rumah makan RP, Lesehan K dan rumah makan IS Rp71 juta. Koordinator V KPK, Kunto Arianto mengungkapkan, tugas KPK tidak saja fokus pada penindakan, melainkan koordinasi, monitoring dan pencegahan. Dalam hal pencegahan sejak tahun 2016 – 2019, Komisi Antirasuah fokus pada pencegahan delapan area. Yakni, perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa lebih independen, perizinan menggunakan
sistem online atau perbaikan manajemen ASN. Dalam konteks pencegahan dibutuhkan biaya. Biaya itu diambil dari biaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). “Banyak melihat dari sisi pengeluaran dan belanja. Dari sisi pendapatan belum banyak yang mengawasi,” kata Kunto pada diseminasi program optimalisasi PAD di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (8/8). Pertumbuhan ekonomi di Mataram 8 pesen. Pertumbuhan ekonomi ini apakah selaras dengan pajak atau tidak, ataukah mengalir ke tempat lain. Pengawasan PAD KPK dan bank daerah sebagai mitra untuk menyediakan sistem memonitoring transaksi secara online. Yang
difokuskan adalah hanya untuk pajak yang telah dipungut oleh pengusaha. Pengusaha berkewajiban menyetorkan pajak yang dipungut dari konsumen. Pemasangan alat ini tujuan memastikan setoran sama sesuai yang dilaporkan. Kunto mengharapkan pemasangan alat ini tidak menimbulkan resistensi dari petugas pajak. “Pemasangan alat ini memberikan nilai tambah. Misalnya, mengurangi resiko kekurangan dari kasir. Manajeman dapat memantau omset. Secara otomatis langsung dipisahkan kewajiban disetor ke Pemda dan operasional,” tandasnya. Dia mengingatkan, pengusaha yang tidak melakukan penyetoran pajak yang dipungut ter-
(Suara NTB/cem)
DISEMINASI PAJAK - Para pengusaha hotel, restaurant dan hiburan hadir pada diseminasi program optimalisasi PAD di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (8/8). masuk penggelapan pajak. Pa- disetorkan telah dipungut. Beda jak dipungut tidak ada kaitanya dengan pajak penghasilan perudengan bencana yang melanda sahaan,” demikian kata Kunto. Lombok tahun 2018 lalu. “Pajak (cem)
KPK Awasi PAD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pola pengawasannya menggunakan sistem elektronik. Sistem ini guna mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi, S.E., MM menjelaskan, kegiatan diseminasi pendapatan asli daerah khususnya wajib pajak hotel, restaurant dan hiburan yang merupakan sistem perpajakan self assessment. Ini tidak terlepas dari rencana aksi pencegahan korupsi. Selama ini, pencegahan korupsi pada sisi belanja negara atau daerah. Padahal, pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya itu. Tapi secara penerimaan atau pendapatan negara atau daerah juga bagian yang perlu dilakukan pencegahan. “Bagi ASN sanksinya adalah pemberhentian tidak hormat yang mencoba bermain – main dengan PAD,” kata Syakirin, Kamis (8/8). Keterlibatan KPK, mengoptimalisasikan PAD. Pemkot Mataram juga menggandeng bank daerah. Bank daerah akan memasang alat ke hotel dan restaurant. Pajak yang telah dititipkan oleh konsumen kepada wajib pajak harus disetorkan ke daerah. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi guna penataan manajemen PAD termasuk pengusaha. Sistem ini tidak saja bermanfaat bagi pemerintah, tapi kepentingan manajemen hotel, hiburan dan bidang lainnya. Pemkot Mataram ingin mendorong ke-
(Suara NTB/cem)
KERJASAMA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menandatangani kerjasama optimalisasi PAD dengan KPK dan Bank Daerah pada diseminasi program optimalisasi PAD di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (8/8). terbukaan potensi dengan sistem yang terakses pada database pengusaha. “Sistem ini tidak saja untuk pemerintah tapi bagi pengusaha,” kata Walikota. Optimalisasi PAD sambungnya, mengukuhkan komitmen pencegahan korupsi di bidang PAD dan sekaligus
menyelaraskan pandangan – pandangan. Ditegaskan Walikota, Pemkot Mataram dituntut oleh membangun kemandirian pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu sumbernya adalah mengoptimalisasi PAD. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi
DPPKB Gelar Forum Musyawarah Kampung KB Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram menggelar forum musyawarah kampung keluarga berencana di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang. Pelibatan lintas sektor diharapkan untuk mengurai masalah di tengah masyarakat. Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji menyampaikan, kegiatan di Kampung KB Cahaya Pesisir menjadi agenda untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang definisi kampung KB sesungguhnya. Kampung KB merupakan miniatur pembangunan nasional yang paling kecil di tingkat bawah. Program pemerintah tidak terlepas dari persoalan diserap dari bawah. “Tujuannya untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang sudah dilakukan setelah sebelumnya dimunculkan oleh pengurus kampung KB,” kata Turmuji dikonfirmasi, Kamis (8/8). DPPKB telah membentuk kampung KB dimulai sejak tahun 2015 lalu. Empat tahun berjalan telah berjumlah 19 kampung KB tersebar di enam kecamatan. Komitmennya sambung Turmuji, kampung KB berjumlah 50 di semua kelurahan.
Dijelaskan, musyawarah kampung KB terkait dengan perencanaan dalam rangka menemukan masalah mendasar di tingkat bawah. Masalah dilaporkan kampung KB seperti angka putus sekolah, pernikahan dini serta sampah nantinya berkoordinasi dengan lintas sektor. “Masalah persampahan menumpuk dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup,” tambahnya. Namun demikian, kendala setelah dibentuknya kampung KB justru tidak berjalan efektif
forum diskusi. Pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan dengan keterlibatan semua organisasi perangkat daerah. Sebenarnya, kampung KB sebagai miniatur pembangunan memiliki peran strategis. Masalah mendasar langsung disampaikan ke OPD teknis. Program pun akan lebih fokus dan tepat sasaran. Karena, BKKBN pusat mengisyaratkan dan mendorong kegiatan – kegiatan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan di tingkat bawah. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
MUSYAWARAH KAMPUNG - Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H.Turmuji foto bersama dengan masyarakat di Kampung KB Cahaya Pesisir Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang usai musyawarah kampung KB, Kamis (8/8).
Pemkot Dinilai Tidak Serius Atasi Peredaran Miras Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Husni Thamrin, MP.d., menilai Pemkot Mataram belum serius mengatasi peredaran Miras (minuman keras) tradisional. Penilaian ini menyusul masih maraknya penjualan miras tradisional di Kota Mataram. Padahal, sebelumnya Pemkot Mataram telah menggelontorkan anggaran untuk membuat para penjual miras beralih usaha. Alih-alih jumlah penjulan miras berkurang, yang ada bantuan modal usaha yang diberikan Pemkot Mataram kepada mereka, menguap begitu saja. ‘’Kita sayangkan memang anggaran yang kita gelontorkan itu tidak bisa berjalan maksimal,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (8/8). Hal ini, menurut dia, karena tidak ada ketegasan dari Pemkot Mataram. Padahal, Kota Mataram sudah punya payung hukum berupa Perda Kota Mataram tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dan begitu ditetapkan beberapa tahun yang lalu, Perda ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemkot Mataram, melalui Satpol PP Kota Mataram. Namun demikian, karena tidak adanya tindakan tegas bahkan pembiaran, persoalan miras ini menjadi sulit diatasi. ‘’Harusnya untuk memberi efek jera, harus ada tindakan tegas dari Pemkot Mataram,’’ demikian politisi PPP ini. Oleh karena itu, mantan ang-
gota Pansus pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini berharap ada tindakan tegas yang diambil oleh Pemkot Mataram terhadap maraknya penjualan miras di Kota Mataram. Karena, dari segi regulasi, sudah ada perda yang mem-back up. ‘’Artinya, pemerintah tidak salah kalau menindak tegas,’’ cetus Husni. Tindakan tegas ini, sambung anggota Dewan dari dapil Selaparang ini akan lebih baik kalau melibatkan aparat kepolisian. Mantan anggota Komisi I ini menganalogikan peredaran miras tradisional di Kota Mataram sebagai penyakit bisul. ‘’Kalau dibiarkan, semakin banyak tumbuhnya,’’ seloroh Husni. Dia mengatakan bahwa miras ini membawa banyak efek negatif. ‘’Miras ini adalah sumber dari segala masalah,’’ sebutnya. Husni melihat pola penertiban yang dilakukan Satpol PP selama ini, belum menunjukkan adanya ketegasan. Seharusnya, ketika penertiban dilakukan, miras yang dijual juga turut disita dan selanjutnya dimusnahkan. ‘’Kalau sudah sering diangkut, saya kira mereka akan mikir dua kali untuk terus berjualan,’’ demikian Husni. Sebetulnya langkah pemberian bantuan modal usaha kepada para penjual miras sudah cukup bagus. Dengan hajat agar mereka beralih usaha. Misalnya menjadi PKL. Hanya saja, setelah bantuan diberikan tidak ada pembinaan lebih lanjut, sehingga bantuan yang diberikan Pemkot Mataram, tidak berbekas. (fit)
Sumardi menambahkan, legislatif sebagai mitra eksekutif terus mendorong optimalisasi PAD. Pemerintah tidak saja menarik pajak, tapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau bisa masyarakat sambil tidur –tidur di rumah bisa bayar pajak,” sarannya. (cem)
Distan Evaluasi dan Monitoring Bantuan Alsintan ke Gapoktan Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian telah menyalurkan sebagian besar bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) ke gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kota Mataram. Pemanfaatan dievaluasi termasuk pengadministrasian. Langkah ini mencegah bantuan mangkrak. Alsintan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kota Mataram sejak tahun 2017 hingga 2019 terdiri dari berbagai jenis. Di antarnya, handtrackktor roda dua sebanyak 47 unit, traktor roda empat satu unit, pompa air 4 inch 40 unit, pompa air 3 inch 9 unit, rice transplanter 7 unit, cultivator 5 unit, hand sprayer 152 unit, combine harvester besar 10 unit dan combine harvester kecil 4 unit. Evaluasi ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli memastikan apakah bantuan alsintan tahun 2019 telah diterima atau sebaliknya. Pun telah diterima oleh kelompok tani perlu dicek perkembangan di lapangan apakah alat itu digunakan atau tidak. Hampir sebagian bantuan dimanfaatkan oleh petani. “Hanya satu dua tidak dipakai karena alasan onderdil dan lain sebagainya,” kata Mutawalli ditemui, Kamis (8/8). Evaluasi dan monitoring administrasi sebagai upaya Dinas Pertanian mengefektifkan bantuan peralatan dari pemerintah. Temuan di lapangan alsintan dikuasai oleh perorangan. Padahal, alat
tersebut dihajatkan oleh pemerintah untuk kelompok. Laporan dari kelompok tani akan dikroscek kembali. Termasuk pemberian bantuan modal usaha pengembangan agrobisnis. Jangan sampai bantuan diberikan mangkrak sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Ada alat mangkrak tidak dimanfaatkan karena tidak cocok dengan kondisi,” tambahnya. Bantuan tidak dimanfaatkan akan diusulkan untuk dikembalikan ke pusat. Pengembalian ini mempunyai mekanisme. Pihaknya berkonsultasi dengan auditor pengawas internal pemerintah atau Inspektorat. Apakah dikembalikan atau dihapus. Mekanisme pengembalian atau penghapusan ini harus sesuai prosedur. Rupanya bantuan dana bergulir sebagian dihabiskan oleh ketua kelompok. Mutawalli menegaskan, pihaknya akan menagih untuk segera dikembalikan ke kelompok. Sebab, bantuan tersebut harus bergulir dan diharapkan berkembang seperti kelompok tani lainnya. “Ketuanya yang nakal menghabiskan uang sehingga tidak jalan kelompok itu. Ketua kelompok itu sebagian dari tokoh masyarakat, sehingga malu ditagih,” tandasnya. Dari monitoring dan evaluasi diharapkan pengadministrasi dan pemanfaatan bantuan alsintan berjalan baik. Dan, produktivitas hasil pertanian meningkat. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
PENJELASAN - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli memberikan penjelasan pada rapat teknis percepatan administrasi, monitoring dan evaluasi bantuan alat dan mesin pertanian, Kamis (8/8).
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Siap Bangun Rumah Ramah Gempa PEMERINTAH melalui Kementerian PUPR mempertegas standarisasi rumah-rumah yang dibangun oleh pengembang. Direkomendasikan, rumah-rumah baru dibangun dengan konstruksi ramah gempa. Kementerian PUPR terutama sekali menekankan pembangunan rumah tahan gempa di daerah-daerah yang rawan bencana. Seperti di Padang, Banten, Lampung yang frekuensi gempanya cukup sering terjadi. NTB, seperti diketahui tahun 2018 lalu juga mengalami gempa yang mengaki(Suara NTB/bul) batkan kerugian moril Indra Sutiadi dan material. Saat ini proses recovery masih terus dilakukan. “Kita juga sudah punya pengalaman gempa tahun ini. pengalaman itu jadi pelajaran untuk meningkatkan kontruksi perumahan yang lebih ramah terhadap gempa,” kata Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Indra Sutiadi. Pun seperti yang diamanatkan oleh Kementerian PUPR, untuk rumah baru subsidi juga diminta menggunakan konstruksi rumah ramah gempa. Indra mengatakan, pengembang belum mendapat kepastian spesifikasi teknisnya dari Kementerian PUPR. “Spesifikasi ini tentu akan didetailkan lagi. Demikian juga harga rumah subsidi juga pasti akan disesuaikan. Kita belum menerima detail soal itu,” kata anggota DPRD Kota Mataram yang baru dilantik ini. Pada prinsipnya, secara spesifikasi rumah yang telah dibangun oleh pengembang termasuk rumah tahan gempa. Yang penting, kontraktor atau pengembang mengikuti kaedah saat pelaksanaan pembangunan. Kenapa dikatakan demikian, Indra menyebut saat membangun perumahan, pada pondasi bangunan dipasang batu kosong. Dasar batu kosong inilah yang membuat rumah lebih fleksibel saat terjadinya gempa. Bangunan tidak langsung kontak dengan tanah. Sehingga getaran gempa dapat diredam di dasar. “Itulah kenapa bangunan tidak mudah pecah,” terangnya. Pengembang sudah melakukan hal itu sejak lama. Bila Kementerian PUPR membuat semcam ketentuan atau regulasi baru untuk tahan gempa. Harus ada petunjuk teknis spesifikasi rumah yang dibangun pengembang. “Saat ini apa yang perlu disempuranakan, kita belum tahu,” kata Indra. Masih menurut Indra, pengembang dalam membangun juga berdasarkan izin-izin dari pemerintah. Misalnya, saat diajukannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas PUPR melibatkan tim teknis untuk memastikan bestek atau spesifikasi bangunan. Jika dikatakan telah layak, barulah PUPR kemudian menerbitkan IMB. “Sebelum dikeluarkan IMB, Dinas PU menerbitkan izin atau tidak, tentu sudah mempertimbangkan spesifikasi bangunan, apakah sudah sudah layak, tahan gempa dan lainnya. Ada semua itu di Dinas PU,” imbuhnya. Hanya saja, tinggal bagaimana pengawasan bangunanbangunan yang telah diterbitkan izinnya oleh pemerintah daerah. Sesuai tidaknya pelaksanaan seperti yang tertuang dalam IMB yang izinnya dikeluarkan. Kasus gempa di Kabupaten Lombok Utara tahun lalu, gempanya cukup besar. Tetapi tidak seluruh rumah yang dibangun pengembang ambruk. Ada juga perumahan yang kerusakannya tidak terlalu parah. Jikapun ada, perumahan yang terdampak parah, tingkat pengawasan kepada pekerja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. “Di konstruksi di atas tanah juga ada standarnya. Misalnya pakai besi 10, gelang pembesian sampai 6, sudah dipenuhi,” katanya. Tinggal, saat pengerjaan butuh ikatan-ikatan antara balok dan kolom harus diperhatikan secara teknis. Jika sampai ada perumahan yang hancur. Mungkin karena keteledoran di dalam pengawasan. “Kolom sama ring atau balok bisa bisa tidak diikat, sehingga saat gempa. Lepas,” demikian Indra. (bul)
Diduga, Penyelundupan Minuman Beralkohol Masih Terjadi Mataram (Suara NTB) Diduga masih terjadi penyelundupan minuman beralkohol. Terutama di gili-gili favorit di Lombok Utara. Peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya terpantau. Perangkat pengawasan peredaran minuman beralkohol masih perlu ditingkatkan. Khususnya di Lombok Utara. Apalagi sementara ini, karena dampak gempa tahun 2018 lalu, pemerintah daerah di Lombok Utara masih fokus pada recovery fisik (rumah/bangunan). Sejak tahun 2017-2019, pemerintah telah mengelurkan 10 izin bagi distributor minuman beralkohol. UD. TP, PT. MLM, PT.DBL, PD. UD MP, PT. DUJ, PT. KSP, PT. SCMS. PT. SIP, PT. WBN dan PT. PAN. Pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perdagangan Provinsi NTB dalam kaitannya dengan izin-izin distributor minuman beralkohol ini sebatas merekomendasikan. Izin-izin sepenuhnya telah ditarik oleh pusat melalui Kementerian Perdagangan. Menurut Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ir.Haryono. Dinas Perdagangan dalam hal ini bertindak sebagai tim pertimbangan teknis. Rekomendasi di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Pemerintah pusat yang menerbitkan izin. Soal peredarannya, untuk pengecer minuman beralkohol, kewenangannya dipegang langsung oleh kabupaten/kota. Sementara ini, peredaran minuman beralkohol relatif terpantau. Terutama di Kota Mataram dan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. “Nah kalau di Gili Trawangan, tidak bisa kita pantau. Ada yang berizin. Ada yang tidak,” kata Haryono. Terutama sekali tamu-tamu yang berlalu lalang menggunakan kapal cepat dari Bali. Menurutnya, masih dijumpai modus wisatawan sebagai penjual minuman beralkohol. “Ada yang bawa sendiri tapi dijual. Ini yang perlu dipantau lebih ketat,” ujarnya. Pengawasan peredaran minuman beralkohol ini harus dilakukan. Berlaku untuk semua golongan. Baik golongan A, B dan C. Atau dengan kadar alkohol dari 0%-5%, 5%-20%, 20% keatas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan konsumennya tak salah sasaran. Minuman beralkohol tidak sebarang diperjualbelikan. Biasanya, diperuntukkan kepada wisatawan sebagai kebutuhannya. Terutama wisatawan-wisatawan dari Eropa. Sementara bagi konsumen lokal, tentu harus mempertimbangkan kondisi wilayah. “Kalau wisatawan, dari Eropa misalnya. Wajar, karena suhu badannya beda dengan kita. Salah satu cara menghangatkan badannya, minuman beralkohol,” kata Haryono. Jika minuman beralkohol menjadi konsumsi bagi wisatawan local kekhawatiran pemerintah adalah dampak yang tidak terkontrol. Lebih cepat memabukkan dan berisiko memicu inkondusifitas. “Karena efek sampingnya bagi kita cepat bereaksi, bisa memicu mabuk, terjadi tindakan criminal, dapat mengganggu banyak hal. sehingga harus diawasi peredarannya,” demikian Haryono. (bul)
(Suara NTB/bul)
KURSI RODA - Penumpang pesawat disiapkan kursi roda menuju pesawat. Kursi roda dikhususkan kepada penyandang disabilitas, dan lansia. Seperti yang dilakukan Garuda Indonesia
Pemanfaatan RPH Barabali
Loteng Minta ’’Sharing’’ Anggaran Pemprov NTB Praya (Suara NTB) Selesai dibangun akhir tahun 2015 lalu, Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng) tak kunjung dimanfaatkan. Bahkan kondisinya sekarang terkesan tak terurus. Pemkab Loteng yang diharapkan bisa mengelola fasilitas yang pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar tersebut, tak kunjung bersedia menerima serah terima aset tersebut sampai saat ini. Pemkab Loteng beralasan, fasilitas tersebut belum 100 persen selesai. Sementara dalam draf serah terima yang disodorkan oleh pemerintah provinsi kondisi aset dalam kondisi sudah jadi sepenuhnya. “Kita belum bersedia menerima serah
terima pengelolaan aset ini karena kondisinya belum 100 persen selesai. Masih ada fasilitas yang masih kurang,” aku Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada wartawan, Kamis (8/8) kemarin. Pihaknya, lanjut Iskandar
baru akan menerima serah terima RPH tersebut jika diserahkan dalam kondisi apa adanya. Bukan dalam kondisi jadi sepenuhnya. Dengan syarat, pemerintah provinsi harus bersedia memberikan cost sharring untuk memperbaiki
Izin Kedaluwarsa
fasilitas yang sudah mulai rusak serta penambahan fasilitas yang belum ada. “Misalnya, Instalasi Pengolahan Limbah (Ipal)-nya, itu belum ada dan kita minta cost sharring untuk pengadaanya,” jelas Iskandar. Termasuk beberapa fasilitas penunjang lainnya. Dimana total anggaaran yang dibutuhkan untuk perbaikan serta penambahan fasilitas di RPH Barabali tersebut sekitar Rp500 juta. “Kalau untuk cost sharing kita siap Rp100 juta sampai Rp200 juta. Sisanya kita berharap dari
pemerintah provinsi,” terangnya. Kalau pemerintah provinsi bersedia untuk memberikan cost sharing maka pihaknya siap menerima serah terima aset berupa RPH Barabali tersebut. Iskandar mengatakan, dengan dioperasikannya RPH Barabali tersebut ke depan bisa menunjang aktivitas ekonomi di Pasar Barabali. Pasalnya, pasar Barabali ditargetkan sebagai pusat untuk aktivitas jual beli ternak. Karena ke depan Pasar Barabali bakal jadi pasar ternak terpadu di Loteng. (kir)
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng DJKN
Disdag Laporkan Satu Distributor Tagih Tunggakan Sianida ke Polda NTB Premi Rp1 Miliar 22 Perusahaan di NTB
Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB melaporkan satu perusahaan distributor bahan berhaya (B2) jenis Sianida ke Polda NTB. Laporan ini setelah dipastikan izin penjualannya kedaluwarsa sejak 2018 lalu. “Kita sudah bersurat ke Polres Lombok Barat, dan ke Polda NTB,” kata Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ir. Haryono. Perusahaan distributor yang dilaporkan tersebut adalah PT. IAK, di Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dasarnya, izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindag Berdasarkan Permendag Nomor 75/Dag/Per/01/ 2014 pasal 11 ayat (2) SIUP PT-B2 telah berakhir pada Bulan Oktober 2018. “Perusahaan ini sudah kita surati, kalau tidak salah sekitar dua minggu lalu untuk memperpanjang izin-izinnya. Kita kasi waktu dua minggu lagi,” kata Haryono. Selama izin distributor ini kedaluwarsa, sampai saat ini. Selama itu juga, pemerintah tidak dapat mengontrol penjua-
(Suara NTB/dok)
Haryono lannya. Seperti diketahui, sianida ini adalah salah satu zat kimia berbahaya yang tidak dijual sembarangan. Karena penjualan tak dilaporkan, spekulasi yang muncul diduga ke penambang emas tanpa izin (PETI). “Kemungkinan dijual ke penambang di Sekotong, ke Gunung Prabu, bisa juga ke Sumbawa,” ujarnya. Selain satu perusahaan yang izinnya telah kedaluwarsa dimaksud, Pemprov memberikan izin kepada tiga perusahaan
distributor lainnya. Yaitu PT. TJK di Desa Batu Putih. Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Izin dikeluarkan pada Juni 2016. Lalu PT. ARPU di Bertais Sandubaya, Kota Mataram. Izinnya dikeluarkan pada September 2017. Satu perusahaan lainnya, PT. SHC di Mandalika, Sandubaya Mataram yang diterbitkan izinnya pada 3 Mei 2019. Tiga perusahaan yang diberi izin resmi oleh pemerintah ini juga diingatkan agar menyampaikan laporan penjualan B2nya secara berkala. “Berapa yang sudah dijual. Kemana penjualannya, tidak ada yang melapor. Kita tidak tahu berapa total penjualan Sianida ini sebulan. Kemungkinan juga dijualnya ke penambang emas ilegal itu ,” imbuh Haryono. Pemerintah tengah menelusurinya. Jika perusahaan, atau distributor yang dimaksud tak mengindahkan. Dinas Perdagangan Provinsi NTB dapat melaporkannya ke Kementerian Perdagangan untuk dipertimbangkan izinnya. Bahkan di cabut. “Kalau tidak patuhi. Bisa kita rekom ke pusat izinnya di cabut,” demikian Haryono. (bul)
Meningkat, Kunjungan Wisatawan KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) – Sempat disebut anjlok 70 persen, kunjungan wisatawan menuju kawasan Kuta, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akhirnya mengalami peningkatan. Ketua Asosiasi Hotel Mandalika, Samsul Bahri, mengatakan, bahwa mengikuti high season berlibur di Eropa, kenaikan kunjungan wisatawan tersebut telah mencapai 80 persen saat ini. Persentase itu mengikuti perbandingan kunjungan sebelum dan sesudah gempa bumi melanda NTB beberapa waktu lalu. Bahri yang juga merupakan General Manajer JM Hotel di Kuta menyebutkan bahwa kenaikan tingkat kunjungan tersebut juga mengikuti tren wisatawan Australia mengikuti penerbangan
langsung dari Perth ke Lombok yang telah difasilitasi saat ini. “Dari Bulan Juli-Agustus ratarata kondisi pariwisata secara umum di KEK Mandalika cukup bagus juga,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (8/8). Sebelumnya Bahri menyebut okupansi hotel sempat 35 persen. Kedepannya Bahri berharap gelaran MotoGP yang dikonsentrasikan di KEK Mandalika akan memancing investor untuk melakukan pengembangan kawasan. Terutama untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi yang menjanjikan dari pariwisata di wilayah tersebut. Salah satu yang menjadi atensi para pelaku pariwisata di KEK Mandalika saat ini adalah dari segi promosi. Disebut bahri hal itu masih jauh, dan
malah sangat kurang di Lombok Tengah. Terutama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah. “Mungkin dari segi kontribusi, promosi itu minim sekali dari pascagempa itu. Berbeda mungkin kalau kita dari pusat, kementerian, atau provinsi,” ujar Bahri membandingkan. Beberapa objek wisata yang menjadi unggulan sendiri adalah pesisir pantai mulai dari Tanjung An sampai ke Pantai Pink. Disebut Bahri wisatawan asal Eropa memang lebih sering mengunjungi Tanjung AN, Mawun, Selong Belanak, Seger, dan khususnya Gerupuk bagi para pencinta surfing. Selain itu, Bahri juga mengatensi keamanan yang dirasanya perlu ditingkatkan oleh pihak terkait.(bay)
Mataram (Suara NTB) BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negra (DJKN) untuk menagih tunggakan premi sejumlah perusahaan penunggak premi BPJS Ketenagakerjaan. Dua lembaga negara ini untuk wilayah Bali Nusa Tenggara dalam tiga hari ini melakukan evaluasi bersama untuk penanganan piutang kepada perusahaan. Di NTB, terdapat 22 perusahaan, dengan total tunggakan premi mencapai Rp1 miliar akan ditagih bersama-sama. Di wilayah Bali Nusa Tenggara total tunggakan premi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp25 miliar lebih. Piutang sebesar itu, terhitung sejak tiga tahun terakhir hingga 2019 ini. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama BPJS Ketenagakerjaan, saat ini tengah merumuskan mekanisme penagihan piutang berupa premi peserta BPJS ketenagakerjaan tersebut. Perumusan itu dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja (Raker) monitoring evaluasi (Monev) penanganan piutang antara Kantor Wilayah DJKN Bali Nusa Tenggara dan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra dan Papua pada Kamis (8/8). Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali Nusra, Ngakan Putu Tagel di Lombok Barat mengatakan, DJKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pendapatan Negara Bukan Pajak-PNBP sesuai dengan target yang ditetapkan. Pihaknya juga melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangKPKNL untuk menyelesaikan tunggakan premi BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat pada ratusan perusahaan diwilayah Bali Nusa Tenggara. “Ini salah satu upaya kami untuk bisa mewujudkan target PNBP melalui jaminan sosial ini. Kami evaluasi apa saja yang sudah kita lakukan dan sejauh mana progresnya,” ujarnya. Menurut Ngakan, negara harus tegas kepada perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar premi
jaminan sosial karyawannya. “Ya kita harus tegas ini untuk menagih itu semua. Kita rumuskan bersama BPJS Ketenagakerjaan selama tiga hari ini di sini. Mudahan upaya-upaya itu nanti akan membuahkan hasil karena jika premi ini juga terealisasi, masyarakat atau karyawan juga yang diuntungkan,” jelasnya. Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagarakerjaan wilayah Bali Nusra dan Papua, M. Yamin Pahlevi menyebutkan, pelibatan DJKN dalam proses penagihan piutang tersebut untuk memastikan dana sosial yang disetorkan karyawan, sampai kepada kas negara. Dugaan selama ini para karyawan perusahaan sudah menyetorkan premi melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Namun pihak perusahaan lalai dalam menyetorkan premi tersebut kepada negara. Akibatnya, BPJS tidak akan memberikan klaim kepada karyawan yang berstatus perusahaannya menunggak premi jaminan sosial. “Kan kalau gajian biasanya perusahaan langsung potong untuk kebutuhan iuran jaminan sosial, tapi perusahaan tidak menyetorkan ke BPJS. Sekarang kita tagih kewajiban mereka, karena ini akan berdampak terhadap hak klaim dari karyawan perusahaan ini,” ujarnya. M Yamin menambahkan, di wilayah Bali Nusra, sekitar 530 perusahaan diketahui menunggak pembayaran premi jaminan sosial karyawannya. Sebagian besar berada di wilayah Bali. BPJS Ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah persuasif. Jika perusahaan tetap tak bergeming, aparat penegak hukum akan diserahkan menanganinya. “Aturannya jelas, kalau mereka menunggak maka karyawannya tidak akan bisa klaim ke kita ketika terjadi masalah seperti kecelakaan kerja. Ini bisa juga kita laporkan kepada pihak berwajib kalau tidak ada titik terangnya,” demikian M Yamin. (bul)
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Data JKN-KIS PBI Lotim Tidak Beres KEPATUHAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Timur (Lotim) dalam penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) cukup baik untuk tahun 2018. Pasalnya tercatat sebanyak 222 yang sudah menyampaikan LHKPN dari 329 pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN untuk pejabat setingkat eselon II, eselon III, bendahara, PPK dan ULP. Ditemui Suara NTB, Kamis (8/8), Inspektur pada Inspektorat Lotim, H. MuH. Muhammad Hairi hammad Hairi, mengatakan penyampaian LHKPN dilakukan secara online. Meski pada awalnya mengalami kesulitan dalam penyampaian LHKP dari bulan Maret sampai Maret tahun berikutnya itu. Apabila tidak menyampaikan LHKPN maka akan diberikan sanksi tegas. Penyampaian LHKPN dilakukan untuk melihat keuangan para pejabat dan upaya pencegahan korupsi. Pasalnya, apabila suatu pejabat kekayaannya melambung drastis dan dilihat dari jabatannya. Maka sumber keuangan dari pejabat tersebut dapat dipertanyakan. “Intinya LHKPN ini penting dilakukan untuk mengontrol keuangan para pejabat kita di Lombok Timur,” ujarnya. Ditegaskan Hairi, tindak lanjut dari persoalan ini terus dilakukan koordinasi dengan KPK dan ASN yang bersangkutan. Ia meminta kepada masing-masing ASN supaya bersurat kembali supaya jika terdapat kesulitan dalam melaporkan LHKPN ke KPK agar dapat dilakukan pembinaan, sehingga ke depan seluruh pejabat khususnya yang wajib lapor harta kekayaan dapat menyampaikannya tepat waktu. Di samping itu, kendala yang dihadapi karena penerapan LHKPN yang menggunakan sistem online belum sepenuhnya dipahami oleh para pejabat, karena mereka harus melakukan entri sesuai dengan password-nya masing-masing. Belum lagi terganggunya jaringan karena ini mencakup keseluruhan se-Indonesia. Selanjutnya, untuk mengisi data LHKPN itu dibutuhkan data yang lengkap dan kesabaran. Apabila datanya tidak lengkap, maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Disebutkan ASN wajib lapor berdasarkan data terakhir setelah adanya yang meninggal dan pensiun kemudian diubah menjadi non wajib lapor, untuk sementara sebanyak 222 orang dari yang didaftarkan sebanyak 329 orang ASN yang wajib lapor. (yon)
Selong (Suara NTB) Data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) banyak yang tidak beres. Sebanyak 77 ribu peserta JKNKIS PBI di Kabupaten Lotim dinonaktifkan. Namun, 115 ribu orang lagi diusulkan penambahannya.
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/yon)
Sudah Cukup Baik
Kepala Dinas Sosial, H. Ahmat yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/8) menjelaskan, pengurangan dan penambahan ini semata, karena perbaikan data agar lebih valid. Banyak NIK peserta JKN KIS PBI ini tidak ada. Pihaknya yakin sebanyak 77 ribu ini diyakini masuk juga ke dalam 115 ribu yang diusul penambahannya tersebut. Puluhan ribu yang tak ada NIK itu sudah dikroscek ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, ada juga penambahan dari tanggungan APBD sebanyak 23 ribu dari provinsi. Pihaknya memprediksi, masih sangat kecil jumlah warga Lotim yang tak mampu
Made Sukmayanti
ini masuk sebagai peserta JKN KIS. Terpisah, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Made Sukmayanti dikonfirmasi mengakui hal tersebut. Dikatakan, sesuai dengan hasil verifikasi yang sudah dilakukan Disos Lotim. Selama ini, segmen JKN-KIS PBI ini paling tidak valid datanya. “Namanya salah, masih pakai nama Amaq dan Inaq di wilayah Lotim serta NIK kosong,” paparnya. Sebanyak 77 ribu itu ada juga dikeluarkan karena ditemukan sudah tidak layak sebagai peserta PBI. Namanya tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial. Sebagian besar juga
dari peserta tersebut tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Berdasarkan hasil verifikasi, ada sebanyak 20 ribu peserta ini tanpa NIK,” ungkap Made Sukmayanti. Meski terjadi pengurangan,
H. Ahmat
namun diberikan kuota lagi penambahan sebanyak 115 ribu orang. Sesuai Skema JKN-KIS PBI dalam Surat keputusan Kementerian Sosial dan Peraturan Presiden, pemerintah daerah terus menerus mendaftarkan kepesertaan berdasarkan BDT. Bagi BPJS, adanya perubahan tersebut menandakan semakin valid secara data. Data kepesertaan JKNKIS PBI ini bisa lebih baik. Perbaikan data menjadi pertanda lebih valid. Ada juga kemungkinan dari 77 ribu yang dikeluarkan itu juga masuk dalam usulan lagi di 115 ribu. Bedanya, dengan yang usulan baru itu sudah lengkap datanya. (rus)
BPBD Gelar Simulasi Penanganan Bencana di Kantor Bupati Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim) menggelar simulasi penanganan bencana di Kantor Bupati Lotim, Kamis (8/8). Simulasi dilakukan sebagai salah satu langkah mitigasi bencana, seperti gempa bumi dan kebakaran. Aksi heroik dari petugas penyelamat melakukan langkah penyelamatan korban
dari lantai tiga kompleks kantor bupati. Menggunakan peralatan penyelamatan, terlihat persiapan penyelamatan cukup menegangkan. Bunyi sirine ambulans dan mobil pemadam kebakaran menambah situasi tegang dan menakutkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan mengutarakan, Lotim sebagai daerah yang rawan bencana perlu peningkatan pemahaman warga dalam pen-
anggulangan diperlukan upaya dini untuk mitigasi bencana. Tujuan digelar simulasi agar para penghuni gedung tinggi kompleks kantor bupati ini memahami cara menghadapi bencana. Bagaimana menyelamatkan diri sebelum datang petugas. Petugas tidak serta merta langsung bisa berada di lokasi bencana. “Kita ingin mendidik masyarakat bagaimana cara mengevakuasi diri sendiri,” ucapnya.
Di samping itu, simulasi ini juga dihajatkan untuk meningkatkan kapasitas para petugas. Semua pihak dilibatkan bisa lebih tanggap dalam menanggulangi setiap musibah bencana. “Kita mitigasi semua jenis bencana,” terangnya. Tim yang dilibatkan adalah SAR, BPBD, Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat, Dinas Kesehatan. Dalam simulasi ini dikerahkan sarana dan prasarana penyelama-
tan yang ada di BPBD dan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Lotim. Mengenai sarpras penyelamatan diakui sejauh ini masih sangat terbatas. BPBD mengaku sejauh ini hanya memiliki alat sederhana. Sedangkan alat penyelamatan ketika musibah gunung meletus, penyelamatan di air belum dimiliki. Akan tetapi secara berangsurangsur dilengkapi. (rus)
Bupati Kecewa Pasar Hortikultura Bangsal Belum Terlihat Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kecewa lantaran pasar Hortikultura Bangsal, Pemenang, belum juga dimanfaatkan. Ia meminta, agar OPD terkait segera mengakomodir pelaku usaha hortikultura guna membangkitkan sektor perdagangan sektor pertanian dan pariwisata. Kepada wartawan, Kamis (8/8), bupati mengatakan keberadaan pasar holtikultura Bangsal belum di sesuai hajat pembangunannya. Ia minta, antara OPD yang berwenang seperti Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, segera berkoordinasi untuk memanfaatkan pasar tersebut. “Jadi saya berharap kepada dinas terkait, untuk bisa mengatur pedagang hortikultura kita. Segera koordinasi, kita ajak mereka (pedagang) supaya masuk di sana,” ujar Najmul. Ia tidak menginginkan pembangunan pasar hortikultura dan sudah diresmikan tahun 2018 lalu hanya seremonial belaka. Sebab tidak adanya aktivitas di sana, mengesankan minimnya perencanaan program yang mendukung fasilitas umum pasar maupun dukungan terhadap program unggulan lain, yakni pariwisata. Menurut dia, dengan adanya aktivitas di pasar hortikultura, pemenuhan kebutuhan sayur sektor pariwisata akan terpenuhi. Kedua, persoalan di petani dan pengusaha dapat diserap melalui interaksi langsung di pasar tersebut. Sebab sejauh ini, komoditas petani KLU masih belum maksimal diserap oleh perhotelan akibat mekanisme transaksi antara petani dan hotel yang berbeda. “Hotel tidak membayar langsung produk petani kita, sedangkan petani membutuhkan uang setiap hari. Sebab itu, Dinas Pertanian dan Perdagangan perlu memfasilitasi membuat asosiasi hortikultura. Sehingga nanti ketika ada yang berhutang, tidak langsung berhutang ke petani, melainkan ke asosiasi,” tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian , Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., mengklaim siap memanfaatkan bangunan pasar hortikultura. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait yang membangun pasar. “Seperti kesiapan sarana prasarana penunjang seperti air, listrik, kulkas atau cold storage dan lainnya,” katanya. Sementara Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, mengklaim pemanfaatan pasar hortikultura akan dilakukan setelah pembangunan landscape-nya selesai. Saat landscape yang dikerjakan DKPP selesai, maka pihaknya akan memanfaatkan fasilitas tersebut. “Harapan kami bisa tuntas bulan depan,” imbuhnya. (ari)
SIMULASI - Kegiatan simulasi penyelamatan korban bencana di kompleks Kantor Bupati Lotim, Kamis (8/8).
Pengembalian Siltap Pjs Kades Tunggu Hasil Audit Inspektorat Tanjung (Suara NTB) Pencairan penghasilan tetap (siltap) Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dilakukan sejak awal tahun 2019 hingga kini masih berpolemik. Namun demikian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) tegas bahwa siltap yang telah dicairkan harus dikembalikan. “Iya (harus) mengembalikan. Sekarang sedang proses audit oleh Inspektorat. Kita tunggu hasil Inspektorat,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada DP2KBPMD KLU, Atmaja Gumbara, Kamis (8/8) Atmaja mengatakan, petunjuk untuk mengembalikan siltap yang telah dicairkan Pjs Kades sudah jelas. Yak-
Dewan Minta Pemda Ambil Peran Atasi Pengangguran kerja lokal. “Harapan kita, putra daerah jangan hanya kebagian di CS (customer services) saja, sehingga potensi-potensi SDM KLU saat ini bisa terakomodir,” pintanya. Untuk itu, saat groundbreaking pada bulanSeptember nanti, hal itu yang akan dijelaskan. Apalagi, KLU memiliki kewenangan dalam memberikan usulan terkait tenaga kerja. ‘’Makanya kita juga harus tahun kan seperti apa pembangunan itu, karena ini adalah daerah kita. Baik itu dampak positif dan negatif nya. Dan itu tidak pernah disampaikan,’’ ujarnya. Sementara anggota Komisi II DPRD KLU, Debi Ariawan, menguatkan di tengah kebutuhan akan modal masuk ke daerah, jaminan partisipasi masyarakat dalam investasi juga harus dipertegas. Debi menyebut, terdapat beberapa persoalan yang belum difasilitasi oleh pemda, baik kabu-
san, padahal ‘kan sudah jelas. Berdasarkan konsultasi kami dengan BPKP dan selanjutnya terakhir sampai ke Mendagri, siltap penjabat ini kita putuskan tidak dibayar. Ya lebih jelasnya, kita tunggu hasil audit, tapi sampai sekarang sudah beberapa yang mengembalikan. Contoh, Desa Mumbul Sari (Kecamatan) Bayan sudah mengembalikan,” paparnya. Terpisah, Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., mengamini jika pihaknya sedang dalam proses audit siltap Penjabat Kades. Ia enggan merinci desa mana saja yang sudah, belum atau sedang diaudit. Namun kepada awak media, ia minta untuk menunggu informasi lebih lanjut. “Masih berproses, jadi tunggu saja informasi selanjutnya,” imbuh Idrus.
Di sisi lain, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Sahabudin, S.Sos. M.Si., mengaku tetap mencairkan siltap perangkat desa yang diajukan kades. Ia tidak berasumsi apakah Siltap akan diklaim oleh kades atau tidak, melainkan pertimbangan pelayanan yang dilakukan aparatur di tingkat desa. Jikapun harus dikembalikan oleh Pjs. Kades pascapencatatan siltap, maka persoalan tersebut ranah Inspektorat. “Pengajuan siltap tetap kita proses dan terkait pengembalian pun nanti ranahnya Inspektorat. Kalau tidak diproses pencairannya tentu dapat merugikan temanteman aparat desa yang lain, termasuk juga masyarakat yang bisa jadi pelayanan yang diperoleh kualitasnya menurun garagara siltap,” jelasnya. (ari)
Polisi Intensif Pantau Pergerakan Dana Bantuan Gempa
’’Groundbreaking’’ Global Hub
Tanjung (Suara NTB) Pengalaman PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) yang berinvestasi di Gili Trawangan Lombok Utara, menjadi satu referensi investasi gagal bagi kalangan legislatif KLU. Hal itu diharapkan tidak terulang saat pemerintah mengawal Global Hub Kayangan, yang direncanakan akan dilakukan peletakan batu pertama pada 19 September mendatang. “Kita berharap tidak hanya meletakkan batu pertama lalu jadi batu terakhir seperti PT. WAH, Gili Trawangan. Jika itu benar dan sungguh-sungguh, tentu Pemda harus jadi tuan rumah yang dapat ambil bagian lebih di dalamnya,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Kamis (8/8). Salah satu peran Pemda yang diinginkan DPRD adalah intervensi pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Sejak awal, harus ada jaminan penempatan tenaga
ni, Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri. Dalam surat Dirjen BPD No. 140/3800/ BPD, tanggal 1 Juni 2016 menegaskan bahwa sebagaimana pasal 58 ayat 2 PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa. Dalam surat yang sama dijelaskan, penjelasan terkait hak yang diperoleh Penjabat Kepala Desa, hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah seperti honor melalui APBDes, sedangkan siltap hanya diperoleh dari APBD sebagai PNS. “Sebenarnya ada sebagian kawankawan ini yang terkesan mencari ala-
paten dan provinsi. Pertama, kebutuhan lahan investasi yang luas mencapai 10.000 hektar. Di tengah tekanan pembebasan lahan, masyarakat terancam kehilangan aset melalui transaksi yang melibatkan makelar (calo). Ia berharap, Pemda KLU menyiapkan jaring pengaman warganya. Apa yang dilakukan Pemda Bali kata dia, layak untuk ditiru. “Di Bali itu, sistem investasi itu disewa dengan pemilik lahan. Di Global Hub, harapan kita masyarakat Lombok Utara tidak langsung kehilangan lahan, tetapi masuk sebagai pemegang saham melalui asetnya,” harap Debi. Ia juga mengingatkan peran penting Perusda yang nantinya akan mewakili Pemda di Global Hub. Perda Perusahaan Daerah yang sudah disetujui oleh DPRD dapat ditindaklanjuti dengan menyiapkan langkah-langkah menyambut investasi Bandar Kayangan. (ari)
Selong (Suara NTB) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) secara intensif terus melakukan pemantauan terhadap dana bantuan gempa. Di samping banyak masyarakat yang datang untuk konsultasi terkait dugaan-dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. “Banyak yang datang untuk konsultasi terkait penggunaan dana bencana. Sehingga disarankan untuk membawa dokumen-dokumen,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SE,SIK, Kamis (8/8). Dari konsultasi itu, kata dia, maka disarankan untuk membuat delik aduan terutama pelapor sudah memenuhi persyaratan berupa barang bukti dari apa yang dilaporkannya. Sehingga dari sanalah pihak kepolisian mulai masuk untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. “Kalau ada pengaduan disertai barang bukti, maka langsung di-
lakukan oleh penyelidikan,” penyimpangan baik yang dilakukan oleh aplikator, faujarnya. Tim dari Satreskrim Polres silitator, pokmas, pemerintah Lotim tengah melakukan pe- desa maupun oknum-oknum ngumpulan bahan keterangan lainnya. Maka akan dilakuterkait dugaan penyimpangan kan tindakan tegas dengan bantuan gempa tersebut. Pi- mengacu pada bukti-bukti haknya berkoordinasi dengan yang ada di lapangan. Sebelumnya, Kepala Kodim 1615 Lotim dan Pelaksanaan Badan BPBD untuk mendapatPenanggulangan kan data pasti jumlah Bencana Daerah rumah warga yang (BPBD) Lotim, rusak dan mendapat Purnama Hadi, bantuan pembamenyebutkan fakta di ngunan rumah lapangan sampai saat tahan gempa ini tidak ada terjadi (RTG). penyimpangan. Sementara Temuan-temuan indikasi adanya itu masih penyimpangan bersifat berdasarkan persepsi temuan dan data indikasi Kodim dari 1615 beberaLotim pa sebeleleumnya men jadi masyatensi. arApabiakat, la akan ditemutetapi kan faktapermainnya an kotor I Made Yogi Purusa Utama belum dan dan (Suara NTB/yon)
ditemukan adanya penyimpangan. Purnama Hadi tidak menampik adanya data baik yang dipegang oleh Kodim 1615 dan Polres Lotim terkait dugaan penyimpangan itu. Namun dari BPBD sudah melakukan pencegahan Dijelaskan kasus itu berupa dugaan kontrak kerja yang dilakukan oleh aplikator abalabal dengan membuat SPK non permanen. Artinya, tidak dicantumkan di dalam SPK itu mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak baik pokmas maupun aplikator berupa batas waktu penyelesaian pembanguan RTG tidak dijelaskan. Kedua, mengenai jumlah riil kos untuk satu pokmas yang ditandatangani tanpa diketahui oleh ketua pokmas. Sementara dalam SPK itu harus jelas kontrak kerja antara pokmas dan aplikator, karena rata-rata untuk pembangunan RTG yaitu 45 hari kerja dengan maksimal 60 hari kerja. Inilah harus ditegaskan dengan tertuang dalam SPK. “Yang melakukan penandatanganan antara anggota pokmas dan aplikator. Secara hukum itu tidak sah,” tegas Purnama Hadi. (yon)
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Bupati Perintahkan Audit Khusus Sejumlah Desa
Menang Sengketa Pilkades
Maju di Pilkada
Samsul Qomar Klaim Dapat Dukungan Sejumlah Parpol Praya (Suara NTB) Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) M. Samsul Qomar, menegaskan niatanya untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Kader Partai Demokrat ini pun mengaku sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Loteng. “Sudah ada beberapa partai politik yang siap mendukung di Pilkada Loteng mendatang,” klaim M. Samsul Qomar, kepada wartawan, Kamis (8/8). Namun demikian, ia masih belum bersedia mengungkap partai politik mana saja yang sudah menyatakan dukungannya. Yang jelas komunikasi dengan sejumlah partai politik terus dibangun. Soal dukungan dari Partai Demokrat, Qomar, mengaku juga tengah diupayakan. Dikatakannya, Partai Demokrat sampai saat ini belum menentukan sikap siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang, karena ada empat kader yang digadang-gadang bakal didorong maju di Pilkada Loteng mendatang. Selain dirinya, ada juga nama Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, H. Zainul Aidi serta anggota DPRD NTB, H. Rais Ishak. “Partai Demokrat memang punya target menang di Pilkada Loteng. Sehingga harus ada kader partai yang maju. Baik itu sebagai Bupati maupun Wakil Bupati,” sebutnya. Untuk menentukan siapa yang akan diusung, Partai Demokrat memberikan keleluasaan bagi kader yang akan maju untuk mencari calon pasangan yang akan diusung. Termasuk yang paling penting ialah dukungan partai politik. Karena Partai Demokrat tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah sendiri, tapi harus berkoalisi dengan partai politik lain. Mengingat, Pilkada Loteng bagi Partai Demokrat sangat seksi. Bahkan Partai Demokrat menilai kalau Pilkada Loteng sebagai pilkada internasional yang harus dimenangkan. Apakah itu sebagai Bupati ataukah sebagai Wakil Bupati. Yang penting harus dimenangkan. Informasi yang diperoleh menyebutkan, beberapa partai politik yang diklaim sudah siap memberikan dukungan diantara Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Partai Nasdem sendiri memiliki empat kursi. Sementara PDI Perjuangan punya satu kursi. “M. Samsul Qomar memang salah satu figur yang masuk dalam kriteria calon kepala daerah yang tengah kita pertimbangkan untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang,” sebut Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Samsul Hadi, sebelumnya.
Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memerintahkan Inspektorat melakukan audit khusus terhadap desa yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk mencegah persoalan hukum ini, pihak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terus melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kepala desa (kades) dalam melaksanakan DD dan ADD.
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/her)
PEMDA Lombok Barat (Lobar) memenangkan sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2018, dimana dari 77 desa yang menggelar pilkades serentak dua desa di antaranya mengajukan gugatan ke pengadilan. Dua desa ini di antaranya Desa Duman dan Kuripan Timur. Hasil sidang terhadap dua sengketa ini, memenangkan pemda. Namun penggugat di Desa Duman yang tak puas dengan putusan ini melakukan Ahmad Nuralam banding ke PTUN Surabaya. “Dua gugatan pilkades itu, pemda dimenangkan oleh PTUN Mataram. Tapi khusus untuk Pilkades Kuripan Timur yang selisihnya 1 suara melakukan banding,” tegas Kabag Hukum Setda Lobar Ahmad Nuralam, Rabu (7/8). Menurutnya, putusan pengadilan keluar pada bulan Juli lalu. Di mana berdasarkan putusan pengadilan tersebut, pemda dimenangkan dalam dua sengketa pada pengadilan pertama. Untuk pilkades di Kuripan Timur, pihak pengadilan memenangkan pemda, karena menilai kalau selisih satu suara tidak mempengaruhi hasil pilkades. Sedangkan untuk Pilkades Duman Kecamatan Lingsar, pengadilan memenangkan pemda, karena tidak punya legal standing melakukan gugatan. Untuk sengketa Pilkades Kuripan Timur, pihak penggugat yakni mantan kepala desa melakukan banding. Pihaknya siap menghadapi upaya banding tersebut. Menurut dia, dengan selesainya sengketa di PTUN, maka pilkades serentak tahun 2018 dianggap sudah selesai. Namun hal ini kata dia perlu menjadi pelajaran apa hal-hal yang harus diperbaiki untuk pilkades 2020. “Banyak hal itu, terutama perangkat aturan pemilihannya,”jelas dia. Sehingga ia berharap agar persoalan serupa tidak terjadi di pada pilkades selanjutnya. (her)
H. Fauzan Khalid
Bupati mengaku, pihaknya melakukan audit, baik secara reguler tahunan dan audit khusus. Terkait audit khusus, karena ada permintaan dari pihak APH. Sejauh ini, jelas dia, ada beberapa desa yang diaudit khusus, karena masuk ke ranah hukum. Menurut dia, kalau masalahnya menyangkut DD dan ADD
(Suara NTB/kir)
M. Samsul Qomar
oleh MK,” tegasnya. (kir)
sudah ada MoU antara Kapolri, Mendagri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diselesaikan oleh Inspektorat. ‘’Kalau di luar masalah DD dan ADD, bukan ranah pemda, namun APH,’’ terangnya, Kamis (8/8). Diakuinya, pihaknya selalu menyampaikan kepada para kades bahwa bekerja di
pemerintah tidak cukup dengan niat baik, namun harus sesuai dengan peraturan, prosedur. Dana yang ada di desa harus masuk APBdes. Kalau sudah bekerja baik, ia yakin siapapun yang melaporkan akan aman. Kedua kata dia, masyarakat saat ini sepertinya senang melihat orang susah. Kadang-kadang, kata
dia dicari-cari kesalahan orang. Untuk itu ia mengimbau agar masyarakat saling bantu bukan sebaliknya. Pihaknya pun terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa, baik melalui Inspektorat dan Dinas PMD. Bahkan kata dia ada pendamping yang setiap saat mendampingi desa. Ia meminta agar para kades yang belum tahu, sebaiknya bertanya agar tidak bermasalah di kemudian hari. “Karena niat baik saja ndak cukup di pemerintahan, harus juga bekerja sesuai aturan dan ketentuan,” jelas dia. (her)
Usaha Terancam Tutup
Warga Batunyala Tolak Rencana Pemindahan Pasar Hewan Praya (Suara NTB) Puluhan warga dan pedagang Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (8/8). Dimotori para kepala dusun desa setempat, warga menyerukan penolakan atas rencana Pemkab Loteng yang akan memindahkan Pasar Hewan Batunyala ke Pasar Barabali Kecamatan Batukliang. Dihadapan Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar dan Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, warga mengaku kalau keberadaan Pasar Hewan Batunyala sangat besar dampak bagi perekonomian warga setempat. Di mana usaha milik warga bisa berkembang dengan pesat berkat keberadaan pasar hewan tersebut. Namun kini Pemkab Loteng berencana untuk memindahkan pasar hewan tersebut ke Pasar Barabali dan, jelas hal itu bisa membuat usaha milik warga bakal tutup. “Ada sekitar 700 pedagang yang menggantungkan hidupnya di Pasar Hewan Batunyala. Kalau itu benar-benar dipindahkan, maka dampaknya akan sangat besar,” tegas Marianto, Ketua Forum Kadus Desa Batunyala. Menjawab keluhan warga, Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, mengatakan, pemindahan Pasar Hewan Batunyala sudah dipertimbangkan sejak lama sekitar 5 tahun yang lalu. Pemindahan dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pedagang hewan yang ada. Mengingat, kondisi Pasar Hewan Batunyala sudah mempri-
hatinkan. Dari sisi fasilitas masih terbatas. Area pasar dan lahan parkir sempit, sehingga kerap memicu kemacetan. Akibat banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Belum lagi lahan pasar juga berada di kemiringan, sehingga sangat tidak layak untuk lokasi pasar. Ke depan jalur di depan Pasar Hewan Batunyala tersebut juga direncanakan akan terkena pembangunan jalur dua ruas Praya-Batunyala. Hal ini untuk mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. “Saat ini kawasan KEK Mandalika sedang dikembangkan. Salah satu pendukungnya, jalur-jalur yang menuju kawasan tersebut bakal diperlebar. Termasuk ruas jalan Praya-Batunyala yang melewati Pasar Hewan Batunyala,” terangnya. Kenapa Pasar Barabali yang dipilih sebagai tempat relokasi? Karena lokasi Pasar Barabali lahannya cukup luas dan rata. Di sana juga sudah ada rumah potong hewan serta Puskeswan. Termasuk fasilitas musala. Dengan begitu, pasar hewan bisa berada di satu komplek sekaligus, bersama rumah potong hewan dan puskeswan. “Kalau berada di satu kompleks, akan lebih mudah pengawasanya,” tandas Iskandar. Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, meminta Pemkab Loteng menunda rencana pemindahan Pasar Hewan Batunyala. Sampai ada solusi konkrit terkait keberadaan para pedagang dan warga yang menggantungkan hidup di Pasar Hewan Batunyala tersebut. (kir)
Lapor ke Mahkamah Partai
Pada bagian lain, M. Samsul Qomar, terus berupaya mencari keadilan. Setelah upaya hukum dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak, M. Samsul Qomar kini tengah mengupayakan jalan lain dengan melayangkan laporan ke Mahkamah Partai Demokrat. Saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/8), M. Samsul Qomar, mengaku kecewa atas putusan hakim MK yang menolak gugatan yang dilayangkan pihaknya melalui Partai Demokrat. Terlebih dasar putusan MK menolak gugatan, hanya karena tidak ada SK putusan KPU Loteng yang diajukan dalam gugatan, bukan karena persoalan alat bukti. “Alat bukti kita lengkap kok. Saksi juga ada. Tapi karena dalam gugatan tidak ada dicantumkan SK KPU Loteng soal hasil pemilu, MK kemudian memutuskan kalau gugatan yang dilayangkan kabur dan tidak jelas,” ujarnya kecewa. Meski demikian, MK sudah membuat keputusan. Dan, apapun itu harus dijalankan. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun bagi pihaknya perjuangan masih belum selesai pascaputusan MK tersebut. “Masih ada upaya lain yang bisa kita lakukan. Yakni melalui persidangan di mahkamah partai. Dan, kita sudah lakukan upaya itu,” tegasnya. Dikatakannya, pihaknya sudah melayangkan laporan ke Mahkamah Partai Demokrat. Oleh DPP laporan tersebut juga sudah ditindaklanjuti. Jadi pihaknya kini tinggal menunggu proses di Mahkamah Partai. Dalam hal ini, pihaknya bukan mau menang sendiri. Tetapi itu semua dilakukan untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Pihaknya pun yakin bisa, karena sebelumnya pernah ada kasus serupa. Dan, oleh mahkamah partai laporan yang masuk dikabulkan. Terpisah, Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, membenarkan kalau semua gugatan yang dilayangkan dari Loteng ditolak oleh MK. Termasuk gugatan yang dilayangkan oleh M. Samsul Qomar melalui Partai Demokrat. “Semua gugatan ditolak
Halaman 5
(Suara NTB/kir)
SAMPAIKAN - Warga Desa Batunyala mendatangi gedung DPRD Loteng untuk menyampaikan penolakan atas rencana pemindahan Pasar Hewan Batunyala oleh Pemkab Loteng, Kamis (8/8).
(Suara NTB/her)
PERIKSA - Kepala Distan Lobar H. Muhur Zokhri saat memeriksa kesehatan hewan kurban ke Lobar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hewan kurban tidak layak dipotong.
Distan Temukan Hewan Kurban Tak Layak Potong Giri Menang (Suara NTB) Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lobar melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik di Lobar jelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah tahun 2019. Tim Distan turun untuk mengecek kondisi hewan kurban yang diperjualbelilan masyarakat. Langkah ini juga mengantisipasi adanya hewan tak layak yang dipotong. ‘’Dari hasil turun ini, tim Distan menemukan ada empat hewan kurban tak layak potong, karena berpenyakitan,’’ ujar Kepala Distan Lobar Ir. Muhur Zokhri saat turun di Dusun Gunung Malang
Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (8/8). Muhur menjelaskan hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pemotongan terhadap ternak yang terjangkit penyakit menular dan menghindari masyarakat dari mengkonsumsi daging yang tidak sehat. “Dari hasil monitoring kita sejak hari Senin sampai hari ini sebanyak 1.175 ekor kambing dan sapi. Dari 1.175 ekor itu kurang lebih 200 ekor sapi dan 975 ekor kambing yang sudah kita monitor di pengepul dan ditemukan satu ekor sapi dan tiga ekor kamping yang tidak memenuhi syarat untuk dikurban, karena sakit mata dan scabies (koreng),” katanya. Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat dan
pelaksana qurban agar ternak yang akan dikurbankan harus sehat, tidak cacat, serta cukup umur.”Apabila ada masyarakat yang ragu dan mau memastikan kondisi calon hewan kurbannya, dapat menghubungi Dinas Pertanian Lombok Barat melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” harapnya. Untuk tahun 2018, berdasarkan data yang diperoleh dan tercatat oleh Distan Lobar mencatat sebanyak 3.140 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.120 ekor sapi dan 2.020 ekor kambing. Kegiatan pengawasan dan monitoring ini melibatkan dari Distan Lobar, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan, Tim dari Polres Lobar. (her)
Koordinasi dengan Pemprov
Gelondong Pengolahan Batu Emas di Sekotong Bakal Didata Ulang Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) bakal melakukan pendataan ulang terhadap alat gelondong untuk pengolahan batu emas di wilayah Sekotong. Selain alat gelondong, pihak DLH juga akan mendata para penambang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah para penambang saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Budi Darmajaya mengatakan rencana Pemprov NTB menutup tambang ilegal di Sekotong adalah untuk mencegah peredaran mercuri yang bisa merusak pariwisata di daerah setempat. “Adanya instruksi pak gubernur dan pak bupati menutup tambang ilegal ini, tentu kami ikut andil. Kami akan koordinasi dulu dengan pertambangan dan DLH Provinsi,’’ jelas-
nya, Kamis (8/8). Pihaknya ingin tahu perkembangan pertambangan ini di Sekotong, apakah IPR dan WPR ini akan muncul lagi. Demikian juga terkait dengan hasil uji terhadap mercuri, pihaknya juga ingin berkoordinasi dengan DLHK Provinsi. Termasuk, kata dia, bagaimana tindak lanjut penanganan penertiban tambang ilegal, seperti hasil rapat di Makassar, apakah turun bersama-sama ke lokasi tambang masih akan dibahas dulu. Di samping itu pihaknya juga tidak akan tinggal diam terhadap persoalan ini. Pihaknya akan melakukan pendataan terhadap gelondong, corong, pemilik gelondong dan jumlah penambang. “Kami akan data kembali, dari pendataan ini kami ingin mengetahui berapa
sih penggunaan mercuri pada saat ini,” tegas dia. Ia menambahkan, sejak awal mercuri ini berupaya ditekan baik oleh pemda dan aparat. Setahu dia, beberapa kali aparat mencegah peredaran mercuri di Pelabuhan Lembar. Pihak aparat, jelas dia, pernah mengamankan satu kendaraan pick-up berisi dua drum mercuri. “Itu kan pernah ditangkap kendaraan yang mengangkut dua drum mercuri,” jelas dia. Pada tahun 2009-2011 lalu, jumlah penambang ilegal meningkat mencapai 10 ribu orang. Saat itu, kata dia, pemda mencari solusi dengan memberikan lokasi bagi penambang rakyat ini. Solusi yang dilakukan pemda dengan menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga keti-
ka itu penambang ilegal pun direlokasi ke zona WPR di Lemer dan Samba dengan luas mencapai 700 hektar lebih. Ketika itu dibentuk juga koperasi sebagai wadah bagi penambang. Dengan membentuk koperasi ini, penambang diberikan beberapa kali bimtek tentang bagaimana penambangan yang benar, ramah lingkungan keselamatan kerja. Setelah terbentuk koperasi ini, jumlah penambang ilegal pun menurun dua tahun kemudian menja-
di 4.000. “Tapi pada saat itu memang penggunaan mercuri meningkat, akibat penggunaan sebelumnya itu,” kata dia. (her)
Budi Darmajaya (Suara NTB/her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
Halaman 6
Direktur Optimis RSUD Sumbawa Tetap Tipe C (Suara NTB/ist)
PELATIHAN - Tampak proses kegiatan pelatihan peserta pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di UPT LLK Sumbawa.
736 Warga di Sumbawa Diberikan Pelatihan Kerja Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 736 masyarakat di Kabupaten Sumbawa diberikan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) tahun 2019 ini. Pelatihan ini dilakukan di Kantor UPT Latihan Loka Karya (LLK) setempat. Kepala UPT LLK Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasubbag Tata Usaha, Muhammad Yakub menyebutkan, peserta yang diberikan pelatihan tahun ini sebanyak 736 siswa dari 46 paket kegiatan dengan 10 kejuruan. Seperti listrik, otomotif mekanik junior sepeda motor, otomotif mekanik junior mobil bensin, menjahit pakaian dasar, processing hasil pertanian (rata boga), dan english for the office. Kemudian Las SMAW 36, operator alat berat, komputer basic office, dan teknisi AC split. “Jadi total peserta yang diberikan Pelatihan berbasis kompetensi 736 siswa,” ujarnya. Dipaparkannya, sementara ini 25 paket sudah terlaksana. Kemudian 7 paket sedang berjalan, dan sisanya direncanakan pada September dan Oktober mendatang. “Sudah dua gelombang dilaksanakan. Sekarang berjalan untuk gelombang ketiga tujuh paket. Sisanya direncanakan bulan September dan Oktober,” terangnya. Pelatihan ini, kata Yakub, dilaksanakan dalam tempo ratarata satu bulan. Diharapkan dari pelatihan, para siswa mendapatkan skill dan siap memasuki dunia kerja. Karena untuk memberikan pelatihan didatangkan instruktur yang telah bersertifikat acessor dari Kementerian Tenaga Kerja RI. “Mereka mendapatkan keahlian 60 persen dari pelatihan. Sedangkan 40 persennya bisa mereka kembangkan,” tukasnya. (ind)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyusul ditetapkannya RSUD Sumbawa sebagai salah satu dari lima Rumah Sakit Umum di Provinsi NTB yang diturunkan kelasnya dari Rumah Sakit Tipe C menjadi Tipe D oleh Kementerian Kesehatan, Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/8) menyebutkan telah melakukan sanggahan. Dede optimis RSUD Sumbawa tidak turun kelas, tetap berada di Tipe C bahkan sudah mengarah ke Tipe B. Menurutnya, ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Tipe C. Antara lain jumlah dokter spesialis meliputi spesialis dasar, gigi dan penunjang, serta kondisi peralatan, bangunan dan pelayanan. Disebutkan bahwa untuk Rumah Sakit Tipe C, disyaratkan terdapat 4 spesialis dasar dengan jumlah dokter spesialis minimal 2 pada masing-masing spesialis dasar, yaitu 2 dokter spesialis kandungan, 2 dokter spesialis anak,
2 dokter spesialis dalam, dan 2 dokter spesialis bedah, ditunjang dokter spesialis anastesi dan dokter spesialis radiologi. Menurut dr. Dede –sapaan akrabnya-, jumlah dokter spesialis yg ada di RSUD Sumbawa saat ini bahkan sudah melebihi jumlah yang disyaratkan untuk Rumah Sakit Tipe C. “Jumlah dokter spesialis penunjang yang ada saat ini 17 orang, jumlah seluruhnya ada 24 orang, bahkan RSUD Sumbawa adalah satu-satun-
ya di Pulau Sumbawa yang punya dokter spesialis penunjang orthopedy. Selain itu, alat IGD RSUD Sumbawa bahkan masuk dalam kategori Rumah Sakit tipe A. Jadi RSUD Sumbawa ini sebenarnya 100% Tipe C, bahkan mengarah ke Tipe B, tinggal menambah sub spesialisnya saja,” jelasnya. Ditanyakan penyebab turunnya kelas RSUD Sumbawa dari Tipe C menjadi Tipe D, dr. Dede menjawab karena persoalan data. “Kami sudah
H. W. Musyafirin
(Suara NTB/bug)
(Suara NTB/arn)
Dede Hasan Basri watirkan hasil penilaian Kemenkes tersebut. “Insya Allah Rumah Sakit kita akan kembali tetap Tipe C, bahkan bisa mengarah ke Tipe B jika melihat persyaratan-persyaratan yang ada,” pungkasnya. (arn)
Izin Kedaluwarsa, Dikes Tutup Dua Praktik Bidan di KSB
Bupati Jamin E-Kinerja Diterapkan Tahun Depan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai tahun 2020 akan menerapkan sistem e-Kinerja. Kepastian tersebut disampaikan Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin, MM saat melantik ratusan pegawai yang dimutasi, Rabu lalu. “Insyaallah mulai tahun depan sistem penilaian pegawai akan berbasis e-Kinerja,” cetus bupati. Dengan penerapan e-Kinerja itu, menurut bupati, para pegawai akan mendapatkan haknya secara adil. Sebab pemberian tunjangan atau tambahan pendapatan pegawai akan disesuaikan dengan beban dan hasil kerja mereka. “Jadi setiap kegiatan pegawai nanti tidak ada honor ini, honor itu. Mereka akan dibayar sesuai dengan kerja-kerjanya,” katanya. Bupati menyebutkan, penerapan e-Kinerja nanti akan banyak memberikan manfaat. Bagi pegawai, sistem itu akan memberikan keadilan karena mereka yang bekerja lebih giat pasti akan mendapatkan tambahan pendapatan lebih besar. Dan sebaliknya bagi yang malas dan tidak mampu memenuhi target kerjanya pendapatan tambahannya secara otomatis berkurang. Selanjutnya e-Kinerja juga sekaligus akan mematahkan mitos soal jabatan basah dan jabatan kering. Yang bagi bupati, selama ini mitos tersebut kerap membuat semangat ASN dalam bekerja berkurang jika dipindahkan ke tempat jabatan yang dikatakan kering. “Nanti semuanya sama, tidak akan ada lagi lahan (jabatan) basah atau kering,” tandasnya. Tidak hanya bagi pegawai, keuntungan eKinerja juga akan berdapak positif pada pengeloaan keuangan daerah. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai belanja pegawai akan efektif dan efisien. “Efektif dan efisien karena belanja pegawai akan paralel dengan hasil-hasil kerja yang dihasilkan,” imbuhnya.(bug)
melakukan update data secara online, namun data yang ada di Kemenkes masih data lama, dan ini dialami oleh sekitar 615 Rumah Sakit yang ada di seluruh Indonesia termasuk RSUD Sumbawa”, ujarnya. Disampaikan dr. Dede, sehari setelah dikeluarkannya hasil penilaian Kemenkes, Ia bersama timnya langsung berangkat ke Kemenkes untuk menyerahkan data terbaru. Ia sangat yakin bahwa RSUD Sumbawa tidak turun kelas. “Insya Allah 4 hari setelah tanggal 12 Agustus nanti kita akan terima hasil dari Kemenkes bahwa RSUD Sumbawa tidak turun kelas, tetap berada di Tipe C,” imbuhnya. Pada kesempatan itu, dr. Dede juga menghimbau masyarakat Sumbawa agar tidak perlu mencemaskan dan mengkha-
(Suara NTB/bug)
DIBERSIHKAN - Sebuah ekskavator tengah membersihkan kolam TWA Danau Lebo, Selasa lalu.
Objek Wisata Kolam TWA Lebo Dihidupkan Kembali fokus dan perencanaan matang. Disamping itu juga daya dukung anggaran yang minim. “Dari awal kami serahkan ke pihak ketiga karena tentu dinas tidak bisa kelola sendiri. Nah sebelumnya ada Pokdarwis yang pegang tapi tidak lama. Sekarang dengan adanya pendampingan pak Malik Salim mudah-mudahan tata kelolanya lebih baik, kan beliau punya pengalaman luas,” imbuhnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat, terpaksa mengambil langkah tegas dengan cara menutup paksa lokasi praktik bidan di Kecamatan Taliwang. Dari delapan izin praktik bidan yang sudah diberikan rekomendasi, dua diantaranya diketahui sudah kedaluwarsa dan tidak kunjung melakukan pembaharuan. Kepala Dinas Kesehatan kepada Suara NTB melalui Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Syamsul Anwar S. Km, Kamis (8/8) tidak memungkiri adanya penutupan secara paksa terhadap sejumlah praktik bidan sudah kedaluwarsa izinnya. Hal itu harus dilakukan oleh petugas untuk menekan terjadinya penyalahgunaan izin dan masalah lainnya. Karena jika terjadi masalah di lokasi praktik yang sudah mati izinnya, maka yang paling bertanggung jawab adalah dinas kesehatan sebagai instansi yang sudah memberikan izin untuk membuka praktik. Mengacu ke Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 tahun 2017 tentang perizinan untuk bisa membuka praktik bidan, maka bagi yang melanggar harus ditutup. Selain izin, pihaknya juga mengindikasikan adanya pembuangan limbah medis yang tidak sesuai aturan di lokasi praktik-praktik tersebut. Hal ini tentu sangat disay-
angkan, karena sebelumnya sudah ada surat himbauan untuk membuang limbah medis secara terpadu yakni dengan membuangnya di incenerator di Poto Tano. Pembuangan limbah secara terpadu ini sengaja dilakukan, supaya tidak ada limbah medis yang tidak terurus. Jika ditemukan dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan lingkungan dan akan menimbulkan masalah yang baru bagi masyarakat. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk memanggil seluruh lokasi praktik bidan untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan salah satunya lokasi untuk pengelolaan limbah medis. Pihaknya saat ini juga tengah mendalami salah satu lokasi praktik bidan yang dianggap belum melengkapi sarana untuk pengolahan limbahnya. Jika hasil penelusuran di lapangan nanti ada ditemukan, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan teguran tertulis dan sanksi tegas. Karena proses pembuangan limbah medis secara ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. “Selain masalah izin yang mati, saat ini kami juga sedang menelusuri pola pembuangan limbah medis yang ada di masing-masing lokasi praktik. Karena jika ditemukan masih ada limbah medis yang berserakan, kita tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas,” tegasnya. (ils)
Taliwang (Suara NTB) Setelah sempat terbengkalai beberapa lama, keberadaan kolam Taman Wisata Alam (TWA) Lebo akan dihidupkan kembali. Kali ini pengelolanya diserahkan ke kelompok sadar wisata (Pokdarwis) kelurahan Sampir, kecamatan Taliwang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Budpar) Sumbawa Barat, Ir. IGB. Sumbawanto mengatakan, kolam TWA Lebo saat ini dalam proses persiapan untuk dihidupkan kembali sebagai objek wisata daerah. Salah satu persiapan yang dilakukan dengan membersihkan kolam menggunakan alat berat. “Sekarang sedang jalan proses pembersihannya,” katanya kepada Suara NTB. Ide menghidupkan kembali kolam danau kebanggan masyarakat KSB itu dicetuskan oleh Malik Salim. Malik Salim sendiri merupakan salah satu tokoh masyarakat KSB yang dulunya pernah menjabat Senior Manager Eksternal PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Jadi beliau, pak Malik Salim yang punya ide mau membantu kami soal Lebo itu. Katanya ayo saya bantu dan akhirnya kita mulai lah,” ungkap Sumbawanto. Ia mengatakan, setelah area kolam dibersihkan maka pengelolaan sepenuhnya akan diserahkan kepada Pokdarwis yang telah ditunjuk. Selanjutnya Pok-
darwis bersangkutan akan menyusun rencana penataannya termasuk pembenahan fasilitas di areal kolam TWA Lebo. Untuk pendanaannya sendiri, diakui Sumbawanto, pihaknya tidak menyiapkan dana khusus dalam bentuk program di dinasnya. Tetapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2019 ini, alokasinya memanfaatkan dana pokok pikiran (Pokir) sejumlah anggota DPRD KSB. “Anggaran dinas kami terbatas. Tapi untung ada beberapa anggota dewan yang beri support lewat aspirasi mereka,” bebernya. Ia meyakini dengan adanya support dari berbagai pihak saat ini eksistensi Kolam TWA Lebo sebagai salah satu obyek wisata KSB akan lebih baik. Terlebih beberapa fasilitas milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang telah ditempatkan di sekitar kolam sudah dapat dimanfaatkan sebagai bagian daya tarik kolam. “Kami sudah izin sama BKSDA untuk memanfaatkan fasilitas mereka yang ada di Lebo dan mereka mengizinkan dengan beberapa syarat,” ujarnya. Selanjutnya Sumbawanto mengungkapkan, alasan mengapa pengelolaan Kolam TWA Danau Lebo sebelumnya belum maksimal. Menurutnya para pihak ketiga yang diberi kepercayaan tidak punya
Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Rumah Layak Huni (RLH) dari dana APBD Provinsi tahun 2019 di Sumbawa mulai dikerjakan. Program RLH ini berada di empat lokasi, dua desa dan dua Kelurahan. Untuk 52 warga penerima bantuan. Sosialisasi pun sudah dilakukan, sehingga kini mulai masuk tahapan pengerjaan. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan S.T, Kamis (8/8). Sosialisasi dilakukan pada 25 Juli di Aula Kantor Camat Alas, untuk dua desa sasaran. Yakni desa Marente dan desa Juran Alas Kecamatan Alas. Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB, yang diwakili Kasi Rumah Swadaya Bidang Perumahan Perkim NTB Ardhan Iswari S.T. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dapat memberikan
SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi RLH di Aula Kantor Camat Alas. Sosialisasi RLH di Aula Dinas PRKP Sumbawa (foto kanan). pemahaman tentang tata cara wakili Kabid Bangunan Gedung Sosialisasi juga Camat yang dihadiri oleh masyarakat dan aturan dalam pelaksanaan dan Perumahan Dinas PRKP Alas, segenap unsur Muspika, penerima bantuan. Untuk bantukegiatan di lapangan kepada Sumbawa, Camat Alas, serta Kades Juran Alas dan Marente, an RLH ini, dari 4 lokasi, masing penerima bantuan dan pihak pi- Kades masing masing lokasi. PPK Progam RLH, fasiliator masing 13 unit sehingga total ada “Dalam sesi tanya jawab dan para penerim bantuan. hak terkait lainnya. Sehingga 52 unit rumah yang mendapatkan pelaksanaan kegiatan di lapan- pada intinya para penerima banSosialisasi serupa juga digelar bantuan rehab. Dengan anggaran gan dapat berjalan lancar dan tuan berharap secepatnya di- pada Pada 26 Juli untuk dua ke- sebesar Rp. 15 Juta per unit diposesuai aturan yang berlaku. lakukan penyaluran bahan ban- lurahan yakni Brang Biji dan Ke- tong pajak. “Ini sifatnya kontrakPemaparan teknis tentang pel- gunan yang dibutuhkan dalam lurahan Pekat yang dipusatkan di tual dan sekarang tahapannya aksanaan program RLH disam- proses perbaikan/peningkatan Aula Kantor Dinas PRKP Sum- sudah pada penyaluran material. paikan tim sosialisasi RLH dari kualitas rumah sehingga pro- bawa. Kadis Perkim NTB diwak- Sehingga pengerjaan bisa dimuDinas Perkim NTB. Arahan juga gres rumah dapat selesai tepat ili Kabid Perumahan Izzuddin lai dalam bulan ini juga,” disampaikan oleh Kabupaten di- waktu,” terang Zubhan. S.STP M.T, membuka kegiatan tukasnya. (arn/*)
12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ga prospek kedepan sangat Sumbawa Besar 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 bagus sebenarnya,” ujarnya. (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Menurutnya, saat ini piLima kabupaten di NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678 haknya belum menerima sutermasuk Sumbawa belum 12345678901234567890123456789012123456789012345678 rat dari Gubernur NTB. menyertaan modal untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Nantinya setelah surat tersememperkuat perusahaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 but diterima, pihaknya akan penjaminan kredit daerah, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 melakukan pengkajian kelayPT. Jamkrida NTB Bersa12345678901234567890123456789012123456789012345678 akan dilakukan penyertaan ing. Informasinya Gubernur 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 modal atau tidak. Dalam hal NTB juga sudah bersurat 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ini kajian dilakukan oleh tim terkait hal tersebut. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 analisis investasi daerah. Penjabat Sekda Sumba12345678901234567890123456789012123456789012345678 “Sampai sekarang belum wa, Dr. H. Muhammad Ikh12345678901234567890123456789012123456789012345678 ada surat dari Pak Gubersan, M.Pd yang dikonfirmasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 nur. Nanti kalau datang suKamis (8/8), mengakui Pem12345678901234567890123456789012123456789012345678 rat, kita kan ada tim analida Sumbawa belum melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678 sis investasi daerah. Mukan penyertaan modal. Hal 12345678901234567890123456789012123456789012345678 H. Muhammad Ikhsan ngkin nanti akan dikaji oleh ini karena dulunya Jamkri12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 da belum menghasilkan laba hasilkan laba positif. Sehingga tim itu semacam studi ke12345678901234567890123456789012123456789012345678 positif. Sehingga dibutuhkan analisis investasinya kalau kita layakan. Kalau nanti ini pas, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 analisis dan kajian untuk lakukan penyertaan modal, kita nanti akan dianggarkan di 12345678901234567890123456789012123456789012345678 tidak mendapatkan untung. APBD. Kalau tidak layak melakukan penyertaan. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 “Karena memang dulu Sekarang Jamkrida ini sudah kita tunda dulu. Akan dika12345678901234567890123456789012123456789012345678 Jamkrida belum bisa meng- mulai positif labanya. Sehing- ji dulu,” tukasnya. (ind) 12345678901234567890123456789012123456789012345678
Sumbawa Kaji Penyertaan Modal di Jamkrida
(Suara NTB/ind)
Tangkap Terduga Pengedar, Polisi Sita Sosialisasi Rampung 10,01 Gram Sabu Program RLH dari APBD NTB di Sumbawa Mulai Dikerjakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Satres Narkoba Polres Sumbawa terus mengungkap kasus narkoba di Sumbawa. Kali ini tim menangkap dua teduga pengedar di sebuah rumah di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kamis (8/8) kemarin. Dari tangan terduga polisi juga berhasil menyita barang bukti sabu seberat 10,01 gram, uang tunai Rp 1,3 juta dan barang bukti lainnya. Kapolres Sumbawa melalui Kasat Narkoba, IPTU Faisal Afrihadi, S.H mengungkapkan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa kedua terduga kerap melakukan transaksi narkoba di wilayah setempat. Atas informasi itu, tim pihaknya melakukan penyelidikan lapangan. Tepatnya Kamis (8/8) sekitar pukul 11.45 Wita pihaknya melakukan penggerebekan dan penggeledahan di lokasi. Dua orang berhasil diamankan dalam penggerebekan ini yakni berinisial IH (42) dan RA (30). Karena saat penggeledahan ditemukan dua poket sabu yang dibungkus menggunakan klip obat warna bening. Sabu tersebut satu poket disimpan dalam kotak timbangan, dan satu poket lainnya ditemukan di kantong bagian depan celana IH. Menurutnya, terduga beserta barang bukti sudah diamankan ke Polres Sumbawa. Dari tes urine yang dilakukan, keduanya dinyatakan positif mengandung Amphetamin. Sementara ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait asal barang haram tersebut. “Untuk sumber barang kami masih mengumpulkan informasi dari keduanya,” terangnya. Atas perbuatan terduga, lanjutnya, mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 20 tahun dan paling lama seumur hidup. (ind)
(Suara NTB/ist)
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
Penyertaan Modal Terkendala Keterbatasan Anggaran Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu termasuk diantara daerah yang belum memberikan penyertaan modalnya untuk memperkuat perusahaan penjaminan kredit daerah PT Jamkrida NTB Bersaing. Keterbatasan anggaran diduga menjadi salah satu alasan belum disertakannya penyertaan modal ke PT Jamkrida NTB Bersaing. Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB di kantor Dewan, Kamis (8/8) kemarin mengaku, belum mengetahui secara jelas soal alasan Pem(Suara NTB/ula) da Dompu belum memberiMuhammad kan penyertaan modal ke PT Jamkrida NTB Bersaing hingga saat ini. Karena sejak dirinya menjabat, belum ada pembahasan soal itu. Namun kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi salah satu alasan belum ada pembahasan soal penyertaan modal ke PT Jamkrida NTB Bersaing. “Untuk OPD saja, kita alokasikan masing – masing sedikit karena anggaran yang terbatas,” katanya. Namun Muhammad mengaku, surat Gubernur NTB terkait penyertaan modal PT Jamkrida oleh daerah yang belum memberikan penyertaan modal belum dilihatnya. “Kita belum lihat suratnya,” kata Muhammad. Sebelumnya, Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica mengaku sudah mendatangi ke Bupati yang belum memberikan penyertaan modal untuk membawa langsung surat Gubernur NTB dan hingga saat ini belum ada respon. Ia pun berharap penyertaan modal tersebut tetap diberikan kepada perusahaan daerah yang melakukan penjaminan kredit kepada para pelaku usaha, atau kepada pelaku UMKM yang tersebar di Kabupaten/Kota tanpa kecuali. Daerah yang belum menyertakan modal kepada PT Jamkrida NTB Bersaing diantaranya Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Utara. Sementara besaran penyertaan modal dari Kabupaten Bima sebesar Rp1,5 M, Kota Bima Rp1 M, Lombok Barat Rp1 M, Lombok Tengah Rp1 M, dan Kota Mataram Rp1 M. Pemprov NTB sendiri menyertakan modal terbesar Rp27 M, sehingga totalnya baru Rp32 M dari total modal yang disyaratkan OJK sebesar Rp50 M. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Walikota : Defisit APBD Hanya Salah Estimasi Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, menanggapi sorotan anggota DPRD Kota Bima, Irfan S.Sos terkait mencuatnya sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima. Salah satunya defisit APBD tahun 2019 yang mencapai Rp18 miliar. “Soal defisit APBD hanya salah estimasi dalam dana bagi hasil,” katanya didampingi Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan SH, Kamis (8/8). Mengapa baru mencuat dan diketahui ? Menurut Lutfi pembahasan APBD tahun 2019 dibahas pada Bulan November 2018. Kemudian pada Bulan Februari baru ada pemberitahuan dari BPK terkait
selisih perhitungan Sisa Lebih Pengunaan Anggaran (SILPA) tahun 2018 untuk tahun 2019. Berdasarkan catatan dari Pemerintah Kota Bima, perhitungan SILPA sebesar Rp133 miliar. Sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hanya mencapai Rp115 miliar. “Hal ini baru mencuat sekarang. Baru kita ketahui karena ada
selisih perhitungan,” katanya. Terkait persoalan itu, Lutfi memastikan tidak ada evaluasi terhadap kinerja TPAD seperti yang didesak oleh Anggota DPRD. Namun kedepan pihaknya akan memperbaiki dan merevisi dalam APBD perubahan. “Solusinya kita akan memangkas program yang bukan prioritas. Jadi tidak ada eval-
uasi kinerja TPAD,” katanya. Terkait defisitnya APBD tersebut, Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan menambahkan defisit tersebut sangat lazim, karena APBD sifatnya asumsi. Hal itu bukan saja APBD, namun berlaku juga APBN. “Jangankan APBD, APBN saja bisa defisit karena terjadi kesalahan asumsi,” ujarnya. Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Bima, Irfan S.Sos menilai defisitnya APBD itu sebagai dampak keteledoran Tim TAPD Kota Bima. Untuk itu Ia, meminta Ketua TAPD dievaluasi kinerjanya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
Muhammad Lutfi
Tanpa Rekomendasi Desa, Dokumen TKI Ditolak Dompu (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, tak segan-segan menolak pengurusan berkas pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak melengkapi diri dengan rekomendasi desa. Selain karena hal itu diamanatkan undang-undang, juga bagian dari upaya mereka menekan pemberangkatan TKI ilegal. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam kepada Suara NTB mengatakan, penyertaan rekomendasi desa tersebut penting sebagai salah satu upaya meminimalisir munculnya persoalan di kemudian hari. Imbas dari keberangkatan mereka yang tidak memenuhi prosedur. “Kalau tidak ada rekomendasi dari desa kami tidak akan mengurus dokumen TKI keluar negeri. Itu sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2017 masalah pekerja migran Indonesia,” kata dia. Sejauh penerapan anturan tersebut diperketat setahun terakhir, para sponsor cukup kesulitan merekrut tenaga kerja di wilayah ini. Khususnya untuk pemberangkatan secara ilegal. Namun demikian, informasi yang berkembang ternyata banyak dari sponsor-sponsor itu yang mengurus dokumen TKI asal Dompu di luar daerah dengan alasan masih kurang ketat penerapan aturannya. “Seperti misalnya di Bima, itu informasi yang kami dengar. Kalau seandainya aturan itu dilaksanakan dengan ketat pasti kecil kemungkinan ada TKI yang berangkat ilegal,” jelasnya. Disamping sebagai upaya menekan pemberangkatan TKI ilegal. Menurut M. Nursalam, keberadaan rekomendasi desa bisa menjadi rujukan pihaknya bahwa TKI tersebut memang layak untuk diberangkatkan. Karena merekalah yang lebih mengatahui latar belakang keluarga, pendidikan dan dokumen kependudukan warga desa. “Kita di Disnakertrans selama ini kan tidak tahu apakah TKI itu betul-betul dari desa tersebut atau tidak. Tapi dengan diwajibkannya rekomendasi tersebut selain desa juga mengetahui warganya keluar negeri, bisa juga jadi bahan pertimbangan kami dalam pemberangkatan,” pungkasnya. (jun)
Kinerja OPD Belum Mampu Mengejar Pimpinan Daerah Dompu (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan hasil penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) untuk Kabupaten Dompu tahun 2017. Nilainya mencapai 53,21 persen atau berada pada standar CC. Capaian tersebut meningakat jika dibanding Sakip 2016 lalu yang hanya mampu bertahan pada persentase 30,96. Kendati membaik, hasil (Suara NTB/jun) yang diperoleh dari penilaian Gaziamasyuri 10 OPD sebagai sampel tersebut belum mampu mengikuti atau mengejar nilai Sakip pimpinan daerah. Di mana Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dengan berbagai terobosannya sudah berhasil mencapai level BB atau nilainya pada angka 81-82 persen. “Kalau dianalisis ini berarti kinerja OPD itu belum mampu mengikuti kinerja Bupati. Pak Bupati istilahnya sudah lari OPD-nya masih jalan cepat,” ungkap Kabag Ortal Setda Dompu, H. Gaziamasyuri di ruang kerjanya, Kamis (8/8). Jarak nilai yang cukup jauh tersebut, lanjut dia, mesti menjadi cambukan bagi semua pimpinan OPD untuk serius memperhatikan dan menerapkan beberapa indikator penilaian dalam Sakip. Seperti misalnya, perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30 persen, pengukuran kinerja 20 persen, pelaporan 15 persen, evaluasi internal 10 persen dan capaian kinerja berbobot 20 persen. Beberapa indikator ini, menurut Gaziamansyuri, pada prinsipnya menekankan OPD bisa menyelaraskan antara perencanaan dengan hasil yang dicapai. “Persoalan kita juga termasuk menarasikan. Dari nilai ini kami juga sudah mengkonsulatasikannya ke Kemenpan bahwa target kedepan harus nilainya B,” ujarnya. Dalam upaya pencapaian target itu. Ditegaskan sudah banyak hal yang dilakukan pihaknya. Baik membangun koordinasi dengan semua OPD maupun mematangkan kesiapan 17 OPD yang nantinya akan menjadi sampel penilaian Kemenpan RB. Informasinya penilaian Sakip untuk 2018 dilakukan pertengahan Agustus ini. Beberapa kegiatan yang sudah difokuskan yakni pembinaan terkait cara penyusunan indikator kinerja utama dan kunci sebelum kemudian direview di Bappeda dan APIP. “Kita harapkan dengan upaya-upaya ini, apakah itu penambahan OPD sampel dan penyusunan Sakip yang lebih akurat kita bisa mendapatkan nilai B,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/ula)
DENGAR PENDAPAT - Suasana dengar pendapat di DPRD Dompu, Kamis (8/8) kemarin berjalan tenang. Pertemuan ini menghadirkan perwakilan Pemuda Peduli Masyarakat Kempo, perwakilan Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, BPKAD, BPN Dompu, Camat Kempo dan pihak terkait lainnya.
Ditolak Warga, Pemindahan Puskesmas Kempo Berlanjut Dompu (Suara NTB) Puskesmas Kempo yang ada di Desa Kempo dinilai kurang representatif dan dinilai belum memenuhi syarat minimal layanan kesehatan dasar sesuai Permenkes No 75 tahun 2014. Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmatif kesehatan memaksa pemerintah memindahkan Puskesmas dari Desa Kempo di Dusun Rasabou Desa Taa kecamatan Kempo. Keputusan pemerintah ini masih mendapat penolakan, terlebih keberadaan Puskesmas Kempo memiliki sejarah panjang dari pembentukan Kabupaten Dompu. Memfasilitasi aspirasi warga Kempo ini, Dewan menggelar dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par di ruang rapat terbatas, Kamis (8/8). Hadir dalam dengar pendapat ini, perwakilan Pemuda Peduli Masyarakat Kempo, perwakilan Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, BPKAD, BPN Dompu, Camat Kempo dan pihak terkait lainnya. Feriansyah Saputra, juru bicara Pemuda peduli masyarakat
Kempo saat dengar pendapat di Dewan menegaskan penolakan warga Kempo atas rencana pemindahan Puskesmas Kempo dari berlokasi di Dusun Madiya Desa Kempo ke dusun Rasabou Desa Taa. Selain faktor sejarah, keberadaan Puskesmas Kempo masih bisa dikembangkan dan ditingkatkan. Berdasarkan Permenkes No 18 tahun 2018, DAK bisa diarahkan untuk pembangunan Puskesmas baru, renovasi Puskesmas yang ada, peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas. “Paling tidak, anggaran itu bisa diarahkan untuk membeli alat kesehatan dan penyiapan prasarananya,” ungkapnya. Feriansyah juga mengungkapkan, ketika aksi penolakan warga atas rencana pemindahan Puskesmas Kempo awal tahun 2019 lalu, Camat dan Kepala Puskesmas Kempo telah menandatangani berita acara di atas materai tidak akan memindahkan Puskesmas Kempo dari Desa Kempo. Tapi faktanya, proses pembangunan Puskesmas tersebut tetap berlanjut di Rasabou Desa Taa hingga saat ini.
Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes yang diwakili oleh kepala bidang P2P, Rahmat, SKM membacakan alasan pemindahan Puskesmas Kempo yang juga telah disampaikan saat audiensi dengan Pemuda Peduli Masyarakat Kempo di kantor Camat, 2 Agustus 2019 lalu. Diantaranya, secara teknis berdasarkan Permenkes No 75 tahun 2014 bahwa jumlah ruangan yang akan dibangun untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat minimal 28 ruangan, belum termasuk ruang visit, ruang usaha berhenti merokok, ruang pokok dahak, titik kumpul ketika terjadi bencana, parkiran, akses masuk serta tempat instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan tempat penyimpanan sementara limbah medis (TPS). Di Puskesmas Kempo saat ini, lanjutnya tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan yang disyaratkan. Kebetulan ada lahan yang kosong dan cukup serta representatif dari Pemda untuk dibangun Puskesmas, sehingga bangunan Puskesmas yang lama
Pemburu Satwa Dilindungi Masih Diselidiki Kota Bima (Suara NTB) Pemburu atau eksekutor satwa dilindungi jenis rusa masih diselidiki oleh Aparat Mapolres Bima Kota. Sementara pengepul yang berinisial, Yn (44 tahun) yang diamankan, terancam lima tahun penjara. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, saat acara pemusnahan satwa dilindungi di belakang Mapolres Bima Kota Bima, Kamis (8/ 8). “Yang diamankan kemarin baru pengepul. Sementara eksekutor atau pemburunya masih kita selidiki,” kata Hilmi. Menurutnya kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Tahap awalnya telah memeriksa serta meminta keterangan pengepul, Yn. Berdasarkan keterangannya rusa-rusa tersebut diburu di luar wilyah Bima. “Apakah diburu di pulau Komodo ? masih kita selidiki. Tapi yang jelas rusa-rusa ini diburu di luar wilayah Bima,” katanya. Selain itu, Hilmi mengaku pihaknya juga masih menyelidiki keterlibatan pengepul. Apakah hanya sebagai pengepul saja atau
bagian dari tim eksekutor atau pemburu liar rusa-rusa tersebut. “Kasusnya dalam penyelidikan,” katanya. Keterangan lain yang diakui pengepul lanjut Hilmi, rusa-rusa tersebut hanya dijual di wilayah Bima. Sementara Ia membeli untuk satu ekornya cukup bervariatif. Tergantung besar dan kecilnya. “Harga yang dibeli diatas satu dua jutaan rupiah untuk satu ekor. Tergantung besar dan kecil,” bebernya. Hilmi menambahkan, dalam kasus itu, oknum Yn terancam dikenakan pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Ancaman hukumnya paling lama lima tahun penjara dan denda Rp100 juta,” katanya. Pantauan Suara NTB, ada 7 ekor rusa yang dimusnahkan dari 8 ekor yang diamankan Rabu kemarin. Pemusnahan yang dihadiri pihak BKSDA, Wakapolres Bima Kota, Kejari Bima dan TNI AL Pos Kolo itu dengan cara dikuburkan. Seperti diketahui, Aparat TNI AL Pos Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu berhasil menggagalkan penyelendupan satwa yang dilindungi jenis rusa, yang
diduga hasil perburuan di Pulau Komodo NTT, Rabu (7/8). Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti (BB) berupa 8 ekor rusa. Bahkan 7 ekor diantaranya telah dipotong-potong dan 1 ekor dalam keadaan hidup. Selain itu, diamankan juga 1 unit mobil, 1 unit perahu yang digunakan untuk mengangkut rusa serta seorang warga Kelurahan Panggi Kota Bima inisial Yn (44 tahun), yang diduga sebagai pengepul. Danpos TNI AL Kolo, Lettu Laut (E) I Made Suardana, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari patroli dan penyisiran yang dilakukan oleh anggota TNI AL Pos Lariti disekitar pantai Lariti. “Saat sedang patroli anggota melihat ada aktivitas bongkar muat di sekitar pantai. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan ada rusa,” katanya. Usai menggagalkan penyelundupan tersebut, anggota TNI AL Pos Lariti langsung berkoordinasi dengan TNI AL Pos Kolo untuk menyerahkan BB itu ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bima Dompu. (uki)
bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau kantor yang lain. “Untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di Desa Kempo, maka kami siapkan tenaga kesehatan perawat dan bidan yang bertugas di Pustu dan Poskesdes dengan menempati sebagian bangunan di bangunan Puskesmas yang lama,” kata Rahmat. Rahmat pun menegaskan, rencana pembangunan Puskesmas ini telah direncanakan jauh sebelumnya dan disampaikan ke pihak terkait. Hal ini juga ditegaskan kepala bidang Aset BPKAD Dompu, bahwa lokasi pembangunan Puskesmas Kempo merupakan lahan eks kantor Camat Kempo, eks kantor PKK Kempo, dan rumah dinas Camat Kempo. “Pembangunan Puskesmas ini telah direncanakan jauh sebelumnya dan ini untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan
masyarakat yang dipersyaratkan,” kata Kepala bidang Sosbud Bappeda Dompu, Drh Haerul Akbar, MSI. Ketika proyek DAK yang telah memasuki masa pengerjaan ini ditolak, Haerul Akbar mengingatkan, bisa berdampak panjang bagi daerah dan tidak akan mendapatkan alokasi anggaran pembangunan berikutnya. Selain itu, penunjukan lokasi pembangunan Puskesmas oleh Bupati telah dipertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada dan telah mengajak serta Camat dan Kepala Desa terkait. “Kita tidak dalam kapasitas mengambil keputusan, tapi hanya memfasilitasi dialog atas aspirasi masyarakat. hasil dialog ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk dibicarakan lebih lanjut,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par. (ula)
Kejari Pelajari Berkas Pembayaran Gaji ASN Terpidana Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima hingga kini masih mempelajari berkas perkara kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN terpidana, Sita Erny yang dilimpahkan Penyidik Polres Bima Kota belum lama ini. “Berkasnya sudah kita terima seminggu yang lalu. Saat ini berkasnya masih kita pelajari,” kata Kasi Pidsus Kejari Bima, I Wayan Suryawan SH, kepada Suara NTB, Kamis (8/8). Dikatakannya, berkas perkara kasus tersebut ada beberapa item yang perlu didalami. Waktu yang diberikan untuk mempelajari atau mendalami selama 14 hari. Terhitung mulai pelimpahan berkas perkara. “Masih ada waktunya. Lagipula berkasnya baru diserahkan kemarin. Masih ada waktu satu minggu lagi,” katanya. Apakah ada peluang untuk dikembalikan ? I Wayan menegaskan hal itu tergantung hasil penelitian nanti. Hanya saja, berkasnya tidak menutup kemungkinan akan dikembalikan. “Kalau tidak lengkap kita kembalikan. Makanya kita pelajari dulu apakah ada item yang belum lengkap atau tidak,” ujarnya. Dalam berkas kasus tersebut, ada dua orang tersangka yang ditetapkan oleh polisi, yakni S dan AY. Keduanya merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima. Kedua tersangka tidak menjalankan amanat UU dan aturan ASN sehingga ada ASN yang menjalani
(Suara NTB/Uki)
I Wayan Suryawan proses hukum dan ditahan di Polda DIY masih dibayarkan gajinya 100 persen. “Berkas acara pemeriksaan keduanya telah lengkap makannya kita limpahkan ke Kejari untuk diproses lebihlanjut,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK. belum lama ini. Dikatakannya, usai pelimpahan berkas tersebut selanjutnya akan ditunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi dari pihak Kejari. Apakah berkas tersebut masih ada kekurangan atau sudah lengkap. “Jika belum lengkap nanti akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangan. Dan apabila dianggap lengkap kasusnya akan berlanjut ke tahap persidangan,” katanya. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
Halaman 8
Gerindra akan Realistis dalam Mengusung Calon (Suara NTB/ist)
SIDANG - Komisioner Bawaslu Provinsi NTB Divisi Hukum, Suhardi saat mengikuti sidang pembacaan gugatan PHPU oleh majelis hakim MK di Jakarta, Kamis (8/8).
MK Tolak Semua Gugatan PHPU Parpol dari NTB Mataram (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan oleh partai politik dari Provinsi NTB. Dari delapan partai yang mengunggat keputusan KPU atas penetapan hasil Pemilu 2019, semuanya di tolak oleh MK. “Alhamdulillah untuk NTB dari delapan perkara yang sudah dibacakan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, semuanya ditolak,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/8) kemarin. Dua gugatan PHPU parpol yang terakhir diputuskan, Kamis (8/8) kemarin, yakni perkara nomor 94 dari PBB untuk daerah pemilihan III DPRD Kabupaten Lombok Timur. Kedua yakni perkara nomor 191 gugatan dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan VI DPRD Kabupaten Bima. MK dalam amar putusannya menolak gugatan kedua parpol tersebut. “Hasil putusan yang dibaca hari ini untuk dua perkara yakni PBB dan Naadem, putusan MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhardi. Adapun tiga gugatan PHPU parpol lainnya yakni dinyatakan permohanan tidak dapat diterima oleh MK. Pertama untuk perkara nomor 56 dari Partai Demokrat di daerah pemilihan VIII Kabupaten Lombok Tengah selatan untuk DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Barat dapil II. Kemudian kedua perkara nomor 77 dari PDI-P untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dompu didapil III. Ketiga perkara nomor 160 dari partai Gerindra untuk pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah di dapil VI. “Gugatan dua partai dinyatakan gugur oleh Mahkamah, yakni perkara nomor 174 dari partai Golkar untuk pemilihan anggota DPR RI dari dapil NTB I, dan perkara nomor 226 dari partai Berkarya. Satu partai ditarik Kembali, yakni Perkara nomor 113, dari PPP untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di dapil II,” jelasnya. Sementara itu untuk gugatan PHPU untuk pemilihan anggota DPD RI dari dapil NTB yang dilayangkan oleh calon anggota DPD, Farouk Muhammad dengan nomor perkara 03, yang mengunggat sejumlah dugaan penggelembungan suara serta gugatannya terkait dengan persoalan editan foto yang dianggap terlalu berlebihan yang dilakukan oleh salah seorang calon anggota DPD peraih suara terbanyak, yakni Evi Apita Maya, bakal dibacakan putusannya oleh MK pada hari ini, Jumat (9/8). Ditempat terpisah, komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum, Suhardi juga membenarkan bahwa putusan MK terhadap delapan gugatan parpol dari NTB sudah diputuskan. Dengan tidak ada yang diterima oleh MK, menurut Suhardi bahwa hal itu menandakan bahwa proses Pemilu di NTB berlangsung dengan baik, tanpa ada kecurangan. “Dari sembilan gugatan, delapan perkara sudah diputuskan MK. Sidang MK hari ini dengan agenda pengucapan putusan terhadap dua perkara PHPU untuk NTB yaitu Nasdem dan PBB, dengan amar putusan ditolak seluruhnya. Dengan keluarnya putusan MK ini menandakan bahwa tidak ada kecurangan di NTB. Meskipun dengan banyak prsoalan yang memang tidak sampai berujung ke MK karena ada yang ditarik sama pemohon,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra sampai saat ini masih belum membuka komunikasi politik dalam rangka persiapan untuk menghadapi Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB. Partai ini masih menunggu arahan dari pengurus DPP terkait dengan mekanisme dan tahapan penjaringan bakal calon. Namun demikian, sejumlah kader yang berminat maju di pilkada serentak telah mulai bermunculan. Salah satu kader yang sudah secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk tampil maju bertarung adalah wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, Lalu Wirajaya. Ia siap bersaing untuk tampil bertarung di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. “Insya Allah kita siap maju, untuk mengabdi di daerah jika masyarakat menghendaki. Tapi kita akan tunggu arahan dari partai dulu sambil terus kita bangun komunikasi-komunikasi dengan teman-teman partai yang lain dan bersosialisasi ke masyarakat,” katanya. Wiraja diketahui akan ber-
saing dengan Ketua DPC Gerindra Lombok Tengah, yakni Lalu Pathul Bahri, yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Loteng itu. Pathul bakal maju kembali sebagai kandidat petahana bakal calon Bupati. Dikatakan Wirajaya, dirinya tidak merasa ada hambatan untuk tampil maju meskipun diketahuinya ada Pathul yang juga pasti bakal maju. “Partai mempersilahkan kepada semua kadernya yang mau maju untuk mensosialisasikan diri. Toh nanti siapa yang akan dipilih untuk diusung, saya kira partai punya mekanisme, salah satunya yakni survei,” jelasnya. Ditempat terpisah, Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali
Utsman Ahim mengatakan partainya dalam memilih siapa yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 mendatang akan ditentukan oleh acuan dari hasil survei. Pasalnya Partai Gerindra ingin memenangkan pertarungan. Sehingga bakal calon yang akan diusung yakni yang paling besar diharapkan oleh rakyat yang tergambar dari hasil survei. “Dalam pemilihan calon. Kita tidak tersandera oleh masukan dari berbagai pihak. Pijakan kami dalam menentukan calon yang akan diusung adalah, kita survei kita hitung kalkulasi politikya,” tegasnya. Ali kemudian menyebut sampai saat ini Partai Gerindra masih menunggu arahan dari DPP dalam hal penjarin-
gan calon untuk Pilkada serentak 2020 di NTB. Demikian juga terkait munculnya sejumlah kader yang berkeinginan maju, partainya tetap akan realistis. Jika memang tak memungkinkan untuk usung kader, maka Gerindra tidak akan memaksakan diri. “ K i t a menunggu
petunjuk DPP, Pilkada juga kan masih lama, masih ada waktu. Yang kedua kami tetap menunggu hasil survei nanti untuk melihat potensi sebesar apa, apakah akan mengajukan kader atau kita akan berkoalisi dengan partai lain. Intinya kami akan kalkulasikan semua,” pungkasnya. (ndi)
Lalu Wirajaya
NasDem Serius Godok Kadernya Jadi Wakil IDP Mataram (Suara NTB) Partai NasDem cukup serius mendorong kadernya tampil di Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bima, sebagai pendamping untuk bakal calon petahana Indah Dhamayanti Putri (IDP). Hal itu diutarakan langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem NTB, H. Muh. Amin. Amin mengatakan, bahwa partainya berpeluang memberikan dukungan kepada IDP di Pilkada serentak 2020 mendatang. Hanya saja, NasDem tentu berkeinginan agar politisi Golkar itu bisa menggandeng kader terbaiknya sebagai bakal calon wakil Bupati. Menurutnya, NasDem memiliki banyak kader terbaik yang bisa dijagokan sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada Bima. Salah satunya yakni ketua DPD NasDem Bima, Raihan Anwar, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dua periode. “Kita maksimalkan kader. Kenapa tidak kita tawarkan kader kita jadi pendamping ibu Dinda,” ucap Amin. Dia mengungkapkan, sudah ada pendekatan dan komunikasi politik terjalin antara NasDem dan Golkar untuk kemungkinan tercipta koalisi di Pilkada Bima. Dengan koalisi dua parpol itu sudah lebih dari memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon (paslon). Partai NasDem raihan empat kursi di DPRD Bima, sebut Amin, sebagai modal sangat signifikan bagi NasDem untuk membangun dan jajaki posisi tawar dengan parpol lainnya. Sebab itu, NasDem memastikan bakal bekerja sekuat tenaga dan optimal, agar kader bisa maju bertarung di Pilkada Bima. Koalisi Golkar dan NasDem punya peluang besar terbangun. Mengingat, sudah ada komunikasi politik cukup baik di tingkat nasional antara kedua petinggi parpol. NasDem dan Golkar adalah dua parpol pengusung dan pendukung pemerintahan Joko widodo. Sehingga terbuka arah dukungan dan koalisi kedua Parpol bakal berlanjut di Pilkada 2020. Termasuk di Pilkada Bima. “Namun tentu kita inginkan kader kita jadi pendamping,” imbuhnya. Namun begitu, dari komunikasi politik dan pendekatan yang sudah terjalin belum ada keputusan politik apapun. Dengan rentang waktu tersedia, NasDem juga tak mau tergesagesa dalam menentukan arah dukungan dan koalisi di Pilkada. Pasalnya, hasil survei terkait para elektabilitas para kandidat, juga jadi telaah NasDem untuk menentukan langkah dan strategi politik berikutnya. Sebab itu, kader-kader NasDem terutama menjabat sebagai ketua DPD kabupaten kota jadi prioritas untuk disurvei. “Ini sesuai arahan dan permintaan DPP,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
KETERANGAN PERS - Ketua DPW NasDem NTB, H. Muh. Amin, didampingi Sekretaris, Multazam dan Ketua Bappilu, Ardani Zulfikar saat menyampaikan keterangan pers di kantornya terkait persiapan menyambut Pilkada 2020.
(Suara NTB/why)
Gerebek - Kasatresnarkoba Polres Mataram Kadek Adi Budi Astawa (kiri) memimpin penggerebekan lokasi ATM sabu di Abiantubuh Utara, Cakranegara, Mataram, Kamis (8/8) pagi kemarin.
Serangan Fajar Polres Mataram ke Bandar ATM Sabu Mataram (Suara NTB) – Peredaran modus sabu rupanya tak sedikit dipraktikkan para bandar. Setelah dua lokasi sebelumnya terbongkar, satu lokasi lagi di Abiantubuh, Cakranegara terungkap juga. Empat pelaku diamankan dengan barang bukti 33 poket sabu seberat 30 gram. Para pelaku peredaran sabu tak menyangka pagi buta Kamis (8/8) kemarin bakal kedatangan polisi. Mereka yang menerima kiriman sabu untuk stok harian. Sabu poket besar
sedang dipisah-pisah menjadi poket kecil saat polisi datang sekitar pukul 06.00 Wita. Kasatresnarkoba Polres Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa menjelaskan, penggerebekan itu setelah pihaknya menerima informasi adanya pengiriman sabu yang dikoordinasi seorang bandar berinisial NG. “Berdasarkan informasi itu kami lakukan serangan fajar. Sabu diantarkan dua orang menggunakan tas ransel,” ucapnya dikonfirmasi di sela-sela penggerebekan di Lingkungan
Abiantubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Mataram. Serah terima sempat terjadi. Namun, pelaku NG bersama satu kawannya melarikan diri. Tersisa pelaku WL yang saat itu sedang memegang tas ransel. Sementara tiga pelaku lainnya, ditemukan di dalam rumah. “Mereka sedang memecah barang barang menjadi poketan kecil siap edar. Setelah kita hitung itu ada 30 poket. Ditambah dengan yang baru datang itu tiga poket besar. To-
Kasus Taman Amahami Diserahkan ke Inspektorat
Jaksa Kejar Pemulihan Kerugian Negara
Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan dugaan penyimpangan proyek lanjutan penataan Taman Amahami Kota Bima 2018 dihentikan sementara. Penanganannya dilimpahkan ke Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP). Kejati NTB mengupayakan pemulihan kerugian negara. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan rekanan diberi kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif. “Kalau temuan kerugian negara dikembalikan ya penyelidikan tidak dilanjutkan,” ucapnya, Kamis (8/ 8) kemarin. Meskipun dalam penyelidikan awal, sambung dia, jaksa penyelidik menemukan temuan kerugian negara lebih besar dari yang disebut
dalam temuan BPK RI atas LKPD Kota Bima. “Kita sudah turun cek bersama ahli hasilnya kerugian (negara) lebih tinggi. lebih sedikit lah,” sebutnya. Proyek tersebut, kata Dedi sedang tahap pemeliharaan. Sehingga menurutnya, aparat penegak hukum belum bisa masuk melakukan penyidikan. “Itu ada kelebihan pembayaran di beberapa item pekerjaan. Yang tidak seharusnya dibayar, itu malah dibayar,” jelasnya. Penataan taman Amahami di Kelurahan Dara, Rasanae Barat, Kota Bima dianggarkan lewat APBD Kota Bima tahun 2018 dengan pagu Rp8,5 miliar. CV Cirimai Giri Abadi memenangi proyek tersebut
dengan penawaran Rp8,46 miliar. Dalam perjalanannya, ditemukan indikasi kekurangan pekerjaan seperti pagar keliling. Alasannya tidak sesuai estetika. Kemudian lampu sorot yang urung dipasang karena sudah dikerjakan lewat proyek dengan anggaran lain. Selanjutnya temuan kekurangan pada penanaman rumput dan pohon palem, mutu beton, dan keterlambatan pekerjaan. Proyek itu baru selesai dikerjakan 18 Januari 2019, dari semula targetnya akhir Desember 2018. Sejak munculnya temuan BPK tersebut, pihak kontraktor menyanggupi pengembalian temuan kerugian negara sebesar Rp107 juta. (why)
tal beratnya 30 gram,” kata Adi. Rumah yang dijadikan loket ATM itu tertutup rapat setiap harinya. Hanya disediakan dua lubang yang dipakai untuk bertransaksi. Tak ketinggalan, satu kamera CCTV menyorot area di depan lubang. Satu CCTV lainnya di atas pohon untuk memantau situasi. Pelaku WL mengaku sudah setahun belakangan ini beraksi. “Sebelumnya dia ini buka tutup. Tetapi karena di sampingnya, pelaku GJ sudah terbongkar duluan, dia jadinya buka
setiap hari,” ungkap Adi. Adi menjelaskan pihaknya masih menyelidiki kasus itu. Dari empat pelaku yang diamankan, salah satunya ada yang merupakan pecatan polisi. “Kita masih perlu gelar perkara dulu. Peran-perannya mereka ini masih kita dalami,” ujarnya. Di lokasi yang persis bersebelahan, Polres Mataram sebelumya pada awal Juli lalu sudah melakukan penggerebekan. Modusnya sama, ATM sabu yang diduga dikomandoi seorang bandar berinisial GJ. (why)
Penyidik Dalami Proses Tender Dermaga Gili Air Mataram (Suara NTB) – Penyidikan kasus Dermaga Gili Air Lombok Utara tahun 2017 berlanjut ke pemeriksaan saksi-saksi. Rangkaian pemeriksaan kini bergerak ke proses tender proyek senilai Rp6,7 miliar tersebut. Saksi yang dimintai keterangan yakni Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Pemeriksaan saksi dari Pokja ULP itu untuk mendalami proses tender proyek tersebut. Perjalanan tender dirunut merujuk perencanaan proyek sampai ke proses lelang. Mengenai rekanan kontraktor memenangi proyek. “Peran-perannya setiap saksi ini kita dalami. Seperti apa kewenangannya dan pelaksanaannya,” terang Syamsuddin. Sejumlah saksi yang diperiksa di tahap penyidikan antara lain mantan Kadishublutkan KLU, pejabat pembuat komitmen proyek,
konsultan pengawas, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, konsultan pengawas, distributor item barang, rekanan pelaksana, dan ahli. Pemeriksaan saksi ini, kata dia, sejalan dengan proses audit penghitungan kerugian keuangan negara. Setelah penyidik mengantongi hasil uji konstruksi menurut pengecekan ahli. “Belum ada hasil auditnya. Tunggu saja,” ucap Syamsuddin. Proyek yang dihajatkan selesai pada Desember 2017 juga molor sampai satu bulan. Dermaga Apung Gili Air dikerjakan dengan nilai kontrak Rp6,28 miliar, yang anggarannya bersumber dari DAK. Kasus itu dinaikkan ke tahap penyidikan. Pasalnya, penyidik menemukan indikasi proyek dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan. Pengerjaan proyek diduga ada kekurangan volume dan spesifikasi. (why)
Jumat, 9 Agustus 2019
Lotim Belum Mampu Wujudkan ”Smart City” Selong (Suara NTB) Smart City bertujuan memudahkan pelayanan pemerintah melalui akses layanan teknologi. Termasuk di dalamnya penyampaian informasi. Kondisi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum tepat disebut smart city. Istilah tepatnya adalah smart regency. Kalaupun demikian, baik smart city maupun smart regency ini belum mampu diwujudkan di Kabupaten Lotim. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lotim, Ahmad Masfu. Ditemui Suara (Suara NTB/rus) NTB, kemarin, Masfu menAhmad Masfu jelaskan, Lotim masih sangat minim sumberdaya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi. Menurut Masfu, saat ini yang perlu ditingkatkan adalah e-government. Yakni, pada aspek penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pemberian informasi dan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika e-Government ini sudah kuat, maka akan dengan mudah untuk mewujudkan smart regency. “Tinggal membuka keran saja menuju smart city, maka jalan sudah dia,” ungkapnya. Karena itulah, kata Masfu, pada kegiatan-kegiatan di lingkup Diskominfo dan persandian Lotim coba dititikberatkan mengimplementasikan e-government. Ditambahkan, untuk mewujudkan smart city bukanlah hal yang mudah. Kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan. Smart City atau smart regency itu dianggap terlalu tinggi cita-citanya. Sementara Lotim belumlah mampu untuk menggapainya. Keterbatasan infrastruktur teknologi ini membuat jajaran Diskominfo ini berpikir dua kali untuk merealisasikan Lotim jadi smart city. Seperti keberadaan infrastruktur teknologi signal ponsel. Keterbatasan teknonogi pada aspek ini perlu diperkuat. Lotim hanya memiliki infrastruktur teknologi standar saja. Fakta di Lotim masih ada daerah yang tidak ada sinyal ponsel. Tidak itu saja, banyak juga sinyal yang buruk. “Tidak saja blank spot tapi juga masih banyak yang bad spot, untuk daerah yang bad spot ini tergantung provider juga, ada provider yang kuat sinyalnya karena sudah ada tower,” ucapnya. Guna memperkuat jaringan internet di Lotim, Masfu menuturkan sepulang dari Jakarta beberapa waktu lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyepakati akan membangunkan Lotim Base Transceiver Station (BTS). BTS ini adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Pembangunan BTS ini diharapkan bisa jadi jawaban atas sejumlah tempat yang masih tergolong blank spot. Lotim akan dibangunkan BTS di dua lokasi, yakni di wilayah Sekaroh Kecamatan Jerowaru dan Mentareng Kecamatan Sambelia. Pembangunan BTS ini menjadi rebutan daerahdaerah lain. Lotim juga sudah mencoba mengajukan peningkatan sinyal di 100 desa. Ratusan desa di Lotim ini sebutnya mengalami bad signal. Jangkauan tangkapan sinyal ini diharapkan bisa lebih luas dan tak lagi ada tempattempat yang buruk sinyalnya. (rus)
SUARA NTB
Halaman 9
Dampak Kekeringan, Kebakaran Lahan di Lobar Meningkat Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lombok Barat, tren kasus kebakaran di wilayah setempat meningkat tajam semenjak masuknya musim kemarau. Kasus kebakaran yang didominasi oleh kebakaran lahan ini dipicu kondisi kekeringan di wilayah tersebut. Kepala dinas Damkar Fauzan Husniadi mengatakan, kekeringan ini salah satu pemicu kejadian kebakaran. Sebab akibat kekeringan ini, semakin cepat terjadi kebakaran. “Kasus kebakaran ini dalam waktu terakhir ada 10 kejadian lebih, itu didominasi kebanyakan kebakaran lahan sawah, ilalang dan perbukitan dampak dari kekeringan ini,” jelas Fauzan. Kejadian kebakaran ini kata dia terjadi di wilayah Gunungsari, Bagek
Polak Labuapi. Kemudian terakhir di Desa Tempos Gerung. Lebih jauh, kata dia, tupoksi instansinya memang menangani pencegahan dan pengendalian kebakaran. Namun tatkala masyarakat membutuhkan air bersih akibat dilanda kekeringan, maka pihaknya pun ikut turun tangan membantu droping air. Menurutnya dalam hal penanganan kekeringan ini, pihaknya juga dilibatkan dalam rapat. Dalam rapat itu disepakati pembagian pekerjaan dan
wilayah penanganan kekeringan masing-masing dinas. Namun jauh sebelum itu, pihaknya sudah melakukan droping air. Sebab kata dia, yang namanya warga tidak tahu mana yang tupoksinya menangani pengiriman air. “Yang jelas kita berupaya membantu BPBD, kami bergerak bersama Polres Lobar, dan OPD terkait lain,” jelas dia. Dalam melakukan droping air, pihaknya tidak terlalu birokratif atau harus menggunakan surat permohonan.
Namun kata dia, cukup ada telepon dari dusun atau desa yang meminta air pihaknya langsung turun droping air. Menurut dia, kondisi kekeringan dengan kasus kebakaran ini hampir paralel. Artinya, wilayah yang terkena kekeringan hampir bersamaan dengan kejadian kebakaran ini. Hal ini terkadang membuatnya kewalahan sehingga ia harus berupaya membagi personel dalam menangani kekeringan dan kebakaran tersebut. Mensiasati hal ini, pihaknya pun membagi tugas personel yang lepas piket ikut membackup petugas yang piket ketika terjadi kejadian kebakaran ataupun droping air. Sehingga mereka ini, kata dia,
bisa saling menguatkan. Pihaknya turun mendroping air bersama Polres. Pihaknya hampir turun setiap hari ke Sekotong akibat kekeringan yang parah melanda daerah ini. “Kami droping air ke Pelangan, Kedaro, dan perbatasan dengan loteng di Tempos,” jelas dia. Untuk pembangunan pos Damkar di Sekotong, tahun ini pada APBD-P pihaknya diberikan lahan seluas 35 are oleh Pemda yang berlokasi di sebelah Utara Rumah Wabup Hj Sumiatun. Sedangkan untuk armada yang ada saat ini, diakuinya masih kurang. Saat ini jumlah armada yang ada baru empat unit. Terdiri dari tiga mobil pemadam dan satu unit kendaraan tangki. (her)
Persatuan LGVRI Nilai Jiwa Patriotisme Pelajar Semakin Terkikis Selong (Suara NTB) Pesatuan Legiun Veteran Republik Indonesia (LGVRI) NTB menilai bahwa saat ini jiwa patriotisme dan nasionalisme pelajar semakin terkikis. Banyak pelajar yang lupa, tidak hafal bahkan tidak mengetahui nilai-nilai pancasila berbangsa dan bernegara. Bukti nyata dari terkikisnya jiwa patriotisme itu saat pesta demokrasi yang diwarnai dengan hal-hal negatif. Ditemui di Selong, Kamis (8/8), Wakil Ketua II DPD Legiun Veteran RI NTB, I Dewa Putu Puja, mengajak semua pihak untuk membangkitkan motivasi generasi bangsa untuk lebih semangat dalam nilai-nilai perjuangan 45 dan supaya mendalami semangat perjuangan terdahulu, mulai merebut kemerdakaan. Sampai saat ini memilihara dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, jangan sampai melupakan perjuangan kemerdekaan. Terlebih saat ini sudah ditetapkan hari veteran nasional berdasarkan keputusan presiden sehingga setiap tanggal 10 Agustus 2019 diperingati peringatan hari veteran nasional. Sementara, kata dia, banyak daerah-daerah yang belum mengetahui hari veteran nasional tersebut. Sehingga untuk menghormati, menilai kesetiakawanan, kephlawanan dan nasionalisme. Inilah point yang perlu diberikan sehingga semangat 45 bisa dihayati dan dilaksanakan. ”Legiun Veteran Indonesia bersama pemerintah dan masyarakat untuk bersamasama melestarikan dan memupuk jiwa patriotisme pelajar. Itu sebagai tanggung jawab moral kita bersama,” ujarnya. Diakuinya, perhatian pemerintah terhadap veteran cukup baik terutama memberikan tunjangan veteran dan dana kehormatan untuk veteran. Hanya saja persoalan yang dihadapi saat ini para pelajar lupa kepada sejarah, mulai dari hari kebangkitan nasional tahun 1908 dalam r a n g k a memperjuangan kemerdekan, sumpah pemuda dan lain sebagainya. Inilah yang perlu ditanamkan k a r e n a LGVRI pusat menegaskan supaya guruguru PPKN harus direkrut o l e h LGVRiI pusat untuk narasumber. (yon)
I Dewa Putu Puja
(Suara NTB/yon)
BARANG BUKTI - Kasat Reskrim Polres Lotim, I Made Yogi Purusa Utama, menunjukkan barang bukti dan tiga pelaku pencurian mobil lintas daerah, Kamis (8/8).
Polisi Bekuk Tiga Spesialis Pencurian Mobil Lintas Daerah Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga pelaku spesialis pencurian mobil berhasil dibekuk timsus Satreskrim Polres Lotim. Ketiga pelaku, Hamdani alias Dani, Masjan Teber alias Teber dan Dedi Arisandi. Mereka berperan sebagai pemetik dan penadah. Ketiga pelaku diamankan setelah beraksi di lima TKP. Dalam konferensi pers, Ka-
mis (8/8), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, mengatakan pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 mobil pick up dan 2 dump truck dari tangan para pelaku. Dalam kasus ini, kata Yogi, pelaku pencurian mobil yang merupakan jaringan lintas daerah ini bermodus mengubah identitas mobil baik di
nomor kerangka (noka) maupun nomor mesin (nosin). “Jadi pelaku yang kita amankan sebagai pemetik dan penadah. Dari hasil penggerebekan, berhasil diamankan barang bukti kendaraan roda empat dan roda enam. Sementara tiga pelaku lainnya masih DPO,” jelasnya. Para pelaku pencurian ini cukup kompeten karena dalam kurun waktu 4 menit
Sebarkan Nilai Karakter Pendidikan Pascagempa Lewat Buku Mataram (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB meluncurkan buku bunga rampai feature nilai-nilai karakter perjuangan pendidikan pascabencana gempa bumi Lombok dan Sumbawa, pada Kamis (8/ 8) di Kantor LPMP NTB. Buku itu berjudul Walau Digetar Sampai Terkapar Tak Kan Hilang Jiwa-Jiwa Pembelajar. Dihadiri oleh para penulis buku dan penyunting. Ketua Panitia, Yuyun Sambodo, dalam sambutannya mengatakan, buku tersebut ada karena dilatarbelakangi bencana gempa bumi tahun 2018 di Pulau Lombok dan Sumbawa yang berdampak terhadap rusaknya sarana dan prasarana pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Perjuangan secara individu maupun kelompok merupakan wujud implementasi karakter, dan oleh karenanya perlu diapresiasi dan dipublikasikan untuk dapat menjadi contoh baik bagi upaya penumbuhan dan penguatan pendidikan karakter. “Terkait hal tersebut LPMP NTB melaksanakan lomba dan workshop penyusunan bahan ajar seri feature,” katanya. Penilaian lomba dilaksanakan pada 16 sampai dengan 17 Mei. Terdapat 50 naskah yang diterima LPMP NTB. Dipilih 22 besar untuk
(Suara NTB/ron)
SERAHKAN BUKU - Kepala LPMP NTB Bapak Minhajul Ngabidin menyerahkan secara simbolis buku berjudul Walau Digetar Sampai Terkapar Tak Kan Hilang Jiwa-Jiwa Pembelajar kepada salah satu penulis buku, saat peluncuran buku tersebut, Kamis (8/8). mengikuti Workshop penyusunan bahan ajar seri feature. Dalam workshop tersebut para peserta memperbaiki dan melakukan penyuntingan dan finalisasi naskah feature sesuai dengan saran dari pendamping. Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, pascabencana gempa bumi lalu seluruh pihak termasuk pihak pendidikan berjuang. Perjuangan itu merupakan perwujudan nilai-nilai, seperti nilai tolong menolong, gotong royong, kesabaran, kemanusiaan, ikhlas, dan nilainilai lainnya. “Tujuan dari buku suupaya peristiwa yang kita alami
tahun 2018, peristiwa itu sebagai ujian luar biasa bagi kita semua. Seiring waktu akan hilang, tujuan supaya teguran Tuhan dengan segala duka yang kita alami tetap kita ingat, dan diketahui oleh anak cucu kita, paling tidak sebagian dari ceritanya,” katanya. Minhajul menekankan, dengan adanya buku tersebut, nilai-nilai karakter yang tumbuh dengan adanya musibah, dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat dan siswa termasuk generasi selanjutnya. “Diharapkan bisa dimanfaatkan oleh bapak/ibu guru untuk menanamkan nilai nilai-nilai karakter bagi anak-anak kita,” ujarnya. (ron)
satu unit mobil bisa hidup dan dibawa kabur. Sementara penadah atau pembeli dari mobil ini berasal dari pulau Jawa maupun Lombok. Sedangkan pelaku berstatus lokal dan sasarannya untuk wilayah NTB. Hasil dari curian ini dijual ke penadah untuk pick up Rp10 juta sedangkan dump truck Rp30,5 juta. Dalam kasus ini, pelaku
Hamdani dijerat pasal 363 KUHP sedangkan Masjan Teber dan Dedi Arisansi selaku penadah dijerat pasal 480 KUHP. Sementara dua orang tersangka, ED selaku pemetik dan AN penampung barang curian masih dalam DPO. “Rata-rata mobil yang berhasil kita ungkap ini nomor rangka dan mesinnya sudah dirubah oleh para pelaku,” pungkasnya. (yon)
Masuk Usulan Raperda LP2B
Ribuan Hektar Lahan Pertanian di Lobar Terancam Giri Menang (suara NTB) – Sekitar 5 ribu hektar lahan pertanian di Lombok Barat terancam. Ribuan hektar lahan pertanian ini masuk usulan eksekutif dalam raperda LP2B untuk dialihfungsikan. Dari 17 ribu lebih lahan pertanian di Lobar, eksekutif mengusulkan agar 12 ribu hektar lebih menjadi lahan abadi. Sedangkan sisanya 5 ribu hektar dialih fungsikan untuk pembangunan perumahan, perkantoran dn fasilitas lainnya. Tetapi, alih fungsi lahan seluas 5 ribu hektar tidak sekaligus, namun bertahap. Sehingga diperkirakan baru bisa habis hingga 30-50 tahun ke depan. Kepala Dinas Pertanian H. Muhur Zokhri ditemui belum lama ini mengatakan dampak dari pembangunan ini mau tidak mau lahan pertanian akan terus terjadi penyusutan. Untuk di Lobar sendiri saat ini luas lahan 17. 326 hektar sawah, lahan kering seluas 22 ribu lebih. Dari luas lahan ini kebutuhan produksi pertanian masih normal dan aman. Meskipun kata dia, ada lahan pertanian yang dipakai untuk kepentingan lain seperti pembangunan pasar, gudang dan perumahan, sarana pendidikan. Hal ini, kata
dia tidak bisa dihindari karena saling melengkapi satu sama lainnya. Kaitan dengan alih fungsi lahan untuk pembangunan ini, kata dia, diakui sesuai dengan data dinas PU PR ada penyimpangan sekitar 23 persen. Karena itulah kata dia RTRW ini rencananya direvisi tahun depan disesuaikan dengan perkembangan. Dilanjutkan dengan penyusunan Perda RDTR untuk masing-masing kecamatan. Khusus di dinas, pihaknya sudah memulai dengan menyusun naskah akademik untuk draf Raperda LP2B. Menyoal pembahasan draf raperda LP2B, diakui masih tarik ulur tentang luas lahan abadi yang akan ditetapkan dalam LP2B. Pihaknya mengusulkan luas lahan pertanian ke provinsi dan pusat untuk lahan abadi seluas 12 ribu hektar dari 17 ribu hekar. Kenapa 12 ribu hektar yang diusulkan? Menurut kajinany secara teknis ketersediaan air tidak memungkinkan sepanjang tahun dari sisi jaminan air irigasi. “Sedangkan 5 ribu hektar akan dialih fungsikan, tapi tidak serta merta habis tahun itu saja. Tapi lahan ini akan habis hingga 100 tahun yang akan datang, kalau tiap tahun dipakai 50 hektar,” jelas dia. (her)
PENDIDIKAN STIE AMM Mataram Gelar KKL Tematik 2019 di Kecamatan Kuripan
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram menyelenggarakan pelepasan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Lapangan Tematik (KKLT) 2019. Kegiatan pelepasan itu dilaksanakan di Kantor Camat Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, pada Rabu (7/8). Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM., dalam sambutannya menjelaskan mengenai peran mahasiswa KKL Tematik yang mewakili perguruan tinggi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. “Mahasiswa harus bisa ikut membantu memberdayakan potensi desa melalui program-program yang telah disusun,” ujar Umar.
Halaman 10
Staf Humas STIE AMM Mataram, Oktavia Swardany menambahkan, kegiatan pelepasan KKL Tematik ini berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Tidak hanya itu mahasiswa yang ikut serta dalam program tersebut sangat menunjukkan antusiasnya dalam kegiatan ini. Bahkan sebagian mahasiswa sudah menginap di posko sehari sebelum kegiatan pelepasan ini diadakan agar mereka tidak terlambat datang di Kantor Camat. Seperti diketahui, ini kali pertama KKLT dilaksanakan di daerah Kuripan, Lombok Barat. Terdapat enam desa yang menjadi lokasi KKLT kali ini, antara lain Desa Kuripan, Desa Kuripan Utara, Desa Kuripan Selatan, Desa Kuripan Timur, Desa Jagaraga dan Desa Giri Sasak. Mahasiswa yang mengikuti KKLT ini berjumlah
sekitar 204 orang yang berasal dari Program studi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Hal yang diharapkan selama program KKLT ini berlangsung adalah dapat membangun perekonomian yang ada di daerah Kuripan ini. Hal ini pula disampaikan oleh Kasi Kesos Kecamatan Kuripan, A. Ali Maksum M.Si. Ia berharap mahasiswa KKLT tahun ini dapat membantu para kepala desa dalam mengembangkan perekonomian khususnya dalam sektor pariwisata di daerah Kuripan. Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Sigit Ary Wijayanto, SE., MM. memberikan tanggapan mengenai harapan dalam program
KKLT. Menurutnya, masukan dari dari Kasi Kesos Kecamatan Kuripan sangat bagus. ‘’Sebelumnya kita akan orientasi dengan kepala desa di masingmasing wilayah untuk menyampaikan KKL ini arahnya mau seperti apa, walaupun sebenarnya kami juga sudah melakukan observasi sebelumnya,” jelas Sigit. (ron/*)
SERAHKAN PLAKAT - Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., menyerahkan plakat Kuliah Kerja Lapangan Tematik (KKLT) 2019 kepada Perwakilan Camat Kuripan, yaitu Kasi Kesos Kecamatan Kuripan, A. Ali Maksum M.Si., saat acara pelepasan KKLT 2019.
(Suara NTB/ist)
24 Jabatan Kepsek SMA/SMK Masih Kosong (Suara NTB/dys)
ORASI ILMIAH - Hj. Warni Djuwita menyampaikan orasi ilmiah pada saat pengukuhan dirinya sebagai guru besar di UIN Mataram, Kamis (8/8).
Senat UIN Mataram Kukuhkan Guru Besar Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram resmi memiliki guru besar baru. Kamis (8/8) Prof. Dr. Warni Djuwita, M.Pd., dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dalam sidang senat terbuka UIN Mataram. Surat keputusan dibacakan oleh Kepala Biro Kepegawaian UIN Mataram, Badrun M.Pd. Agenda yang berlangsung di halaman kampus 1 UIN Mataram tersebut dipimpin Ketua Senat UIN Mataram Prof. Taufik. Hadir pagi itu Rektor UIN Mataram beserta jajaran pejabat kampus, Bupati Lombok Timur, Ketua TP PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh. Selain itu juga hadir mantan Bupati Lombok Barat Drs. H. Lalu Mudjitahid. “Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu saya hingga sampai di tahapan ini,” ucap Warni Djuwita dalam orasi Ilmiahnya. Ia mengatakan butuh proses yang panjang dan kerja keras untuk meraih gelar akademik tertinggi ini. Dirinya mengatakan setiap tahun terjadi peningkatan kekerasan seksual pada anak di lingkup keluarga. Data dua tahun terakhir yakni per 31 Oktober 2018 tercatat ada 868 kasus kekerasan, 219 di antaranya kekerasan seksual terhadap anak (dokumen Ketua P2TP2A NTB). “Hal inilah yang mengetuk hati saya untuk menggeluti dunia anak usia dini,” ungkap Warni. Sementara Rektor UIN Mataram Prof. Dr. Mutawalli, mengucapkan selamat atas gelar baru yang diterima Hj. Warni Djuwita. “Semoga hal ini bukan hanya menjadi momen peningkatan kapasitas diri, melainkan juga mampu meningkatkan kapasitas lembaga (UIN Mataram), serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa,” tutur Mutawalli. Mutawalli menganggap Warni Djuwita melalukan terobosan yang luar biasa, jika ia mampu mengintegrasikan keilmuan sosial keislaman dengan kearifan lokal yang ada. Dirinya juga menyampaikan kini sudah ada 10 orang guru besar di UIN Mataram. Sebelum menutup sidang, Prof. Taufik mendorong seluruh dosen untuk rajin melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah, karena itu menjadi syarat untuk meraih gelar guru besar. (dys)
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 24 jabatan kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK negeri di NTB masih kosong dan sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt) kepsek. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya hanya 22 jabatan yang kosong. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB segera mengisi jabatan yang kosong itu dengan kepsek definitif. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (8/8) mengatakan bertambah dua jabatan kepsek yang kosong. “Sekarang bertambah dua menjadi 24 sekolah yang kepala sekolahnya masih kosong,” katanya. Aidy mengatakan, beragam alasan yang menyebabkan sejumlah jabatan Kkepsek SMA/SMK itu masih kosong.
Menurutnya, antara lain karena pejabat kepsek sebelumnya pensiun, atau meninggal dunia. Selain itu juga ada pejabat kepsek yang mengundurkan diri. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman mengatakan, pihaknya akan segera mengisi pejabat kepsek definitif. Namun, masih belum bisa mengungkapkan tanggal pasti pengisian jabatan kepsek tersebut. “Tunggu saja,” jawabnya saat dikonfirmasi, Kamis (8/8).
Sebelumnya Rusman menegaskan, pihaknya akan mengisi jabatan kepala sekolah definitif dari kepsek yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) serta uji kompetensi calon kepala sekolah. “Di luar itu, kalau ada guru berkualitas, kita diklatkan lagi. Tidak ada kepala sekolah yang diangkat tanpa melalui proses calon kepala sekolah, sudah didiklat, dan sudah mengikuti uji kompe-
tensi,” katanya. Rusman menegaskan, jika kepsek bekerja dengan baik, ia menjamin kepsek itu akan terus menjadi kepsek. Menurutnya kepsek merupakan guru yang diberikan tugas tambahan, ketika tugas tambahan dilaksanakan dengan baik, maka tentu pihaknya akan memberikan apresiasi. “Kalau kepala sekolah bekerja dengan baik, saya jamin dia akan bisa terus menjadi kepala sekolah,” katanya. Setelah itu barulah pihaknya akan melaksanakan mutasi sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar bisa terjadi pemerataan pendidikan. (ron)
(Suara NTB/dok)
H. Rusman
Mahasiswa PGSD Unram Gelar Pekan Kreativitas Anak Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (HMPS PGSD) FKIP Universitas Mataram (Un-
ram) menggelar kegiatan Pekan Kreativitas Anak (Peka) yang ke 6. Peserta pada kegiatan ini seluruh anak-anak se NTB. “Dengan cakupan peserta seNTB dan berlangsung pada 4-10 Agustus 2019,” terang Ketua HMPS PGSD Unram Azriyansah pada Suara NTB, Kamis (8/8). Dikatakannya bahwa kegiatan yang berlangsung meriah itu diisi dengan berbagai lomba, seperti lomba mewarnai tingkat kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, 3 SD. “Yang di mana juri dari lomba tersebut merupakan salah satu dosen di PGSD yakni Bapak M. Tahir, M.Sn., dan juga salah satu dosen PGPAUD, yakni Bapak I Made Swasa Astawa, M.Sn,” ungkapnya. Selain lomba mewarnai, lomba lainnya ialah Olimpiade Matematika dan IPA, lomba sepak bola mini, lomba cipta baca puisi. Lomba Olimpiade MIPA merupakan lomba yang paling banyak pesertanya. Sedang lomba Cipta Baca hanya diikuti oleh 22 peserta dengan juri berasal dari Kan-
(Suara NTB/dys)
LOMBA - Peserta Peka sedang mengikuti lomba yang digelar HMPS PGSD Unram. tor Bahasa NTB. Selain itu, di saat bersamaan panitia juga menggelar pameran PGSD hasil karya
mahasiswa program studi setempat. Dia berharap melalui kegiatan ini mampu memupuk kreativitas siswa dan maha-
siswa. “Ada pameran PGSD yang di dalamnya terdapat karya-karya mahasiswa PGSD itu sendiri,” terangnya. (dys)
Koordinasi dengan Dikbud
Damkar Edukasi Mitigasi Bahaya Kebakaran ke Anak SD dan SMP Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), mulai tahun ini lebih banyak mengedepankan aspek pencegahan kejadian kebakaran dibandingkan aspek penanganan. Langkah pencegahan yang dilakukan dengan turun edukasi ke anak-anak SD dan SMP. Pihak Damkar akan masuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Selain itu, setiap akreditasi, baik itu sekolah dan puskesmas serta rumah sakit harus ada sertifikasi dari Dinas Damkar. Langkah ini diambil, karena fasilitas publik ini harus dilengkapi fasilitas damkar, karena rawan sekali terjadi kebakaran. Seperti beberapa waktu terakhir, kebakaran di sekolah di sejumlah tempat. “Kami mengedepankan aspek edukasi mitigasi bahata kebakaran , bulan-bulan ini kami akan turun ke anak SD dan SMP,” jelas Kepala Dinas Damkar Lobar Fauzan Husniadi pada Suara NTB. Dalam penanganan kebakaran ini kata dia, upaya pencegahan ini memiliki porsi paling besar, yakni 70 persen sedangkan 30 persennya penanganan. Karena itulah pihaknya menggencarkan edukasi ke sekolah-sekolah.
Dalam melakukan edukasi ke sekolah ini, pihaknya tentunya akan membagi sekolah ini. Sebab jumlah SD dan SMP di Lobar mencapai 427, sehingga
(Suara NTB/dok)
Fauzan Husniadi
menurut dia tidak bisa disasar semuanya. Menurut dia, sekolah ini menjadi potensi besar yang akan dikemas bagaimana menyiapkan masyarakat dan mem-
(Suara NTB/dok)
M. Hendrayadi
(Suara NTB/ist)
Tim Dinas Damkar Lobar saat turun edukasi ke SMPN 5 Gerung.
bentuk ketangguhan mereka terhadap bahaya kebakaran. Pihaknya sudah membagi tim untuk turun melakukan edukasi ke sekolah. Pihaknya akan membagi tim ini ke sekolah-sekolah yang disasar. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar. Pihak Dikbud pun sangat mendukung. Sebab ke depan diharapkan edukasi bahaya kebakaran ke sekolah ini menjadi role model di Indonesa. “Kami harapkan ini jadi role model di Indonesia,” jelas dia. Sejauh ini pihaknya kewalahan memenuhi permintaan sekolah dan instansi yang ingin diedukasi soal banaya kebakaran ini. Beberapa sekolah yang sudah berjalan seperti di SMPN 3 Gerung dan Ponpes Nurul Hakim. Ada di antara sekolah ini sudah menjalin MoU dengan pihaknya. Menurut dia dalam edukasi ini nanti, pihaknya akan memperlakukan sama antara sekolah negeri dan swasta. Sementara itu, Kadis Dikbud Lobar M. Hendrayadi yang dikonfirmasi menyambut baik rencana program Dinas Damkar tersebut. Menurut dia, edukasi tentang bahaya kebakaran kepada anakanak sekolah baik SD dan SMP sangat penting. (her/*)
SUARA NTB
Jumat, 9 Agustus 2019
Halaman 11
Vamos Perkasa di Laga Perdana Mataram (Suara NTB) Tim Vamos Mataram tampil perkasa mewakili Indonesia dalam AFC Futsal Club Championship 2019 di Bangkok Arena, Bangkok, Thailand, Kamis (8/8). Tim yang bermarkas di Kota Mataram itu berhasil menaklukan Soro Company 6-4 di hari pertama penyisihan Grup C turnamen itu.
Kedisiplinan Personel Polres Dompu Membaik Dompu (Suara NTB) – Selama kurun waktu 2019 belum ada satupun personel Polres Dompu yang menjalani sidang disiplin. Baik karena terlibat tindak pidana kejahatan maupun tidak masuk kerja selama 30 hari berturut-turut. Hal tersebut memperlihatkan tingkat kedisiplinan anggota yang membaik dari sebelumnya. Demikian disampaikan Wakapolres Dompu, Kompol Nurdin Sennang kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (7/8). “Semenjak saya disini belum ada personel kita yang disidang disiplin. Itu artinya kedisplinan mereka sekarang sudah mulai membaik jika dibanding sebelumnya,” kata dia. Menurutnya, tak ada hal istimewa yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan kedisiplinan jajaran. Yakni terus mengingatkan mereka agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengaman, pelindung dan pengayom masyarakat secara profesional. Tak terkecuali menjaga nama baik institusi ini ditengah interaksi sosial bersama masyarakat. Sebab ketika terdapat satu saja oknum di internal kepolisian yang menjelekan institusi ini diluar, dipastikan dengan sendirinya hal itu akan membangun persepsi yang buruk di masyarakat. “Apalagi sampai ada personel yang melakukan kejahatan, ini yang kita wanti-wanti agar dihindari dan kita tekankan terus ke anggota setiap saat,” ujarnya. Meski ditegaskan tak ada personelnya yang melakukan pelanggaran disimplin selama menjambat. Namun masih terdapat pekerjaan rumah yang menuntut segera diselesaikan tahun ini. Yakni proses PTDH salah seorang anggotanya yang kini menempuh jalur banding. “Tinggal satu ini saja yang kita tunggu hasilnya, karena dia ajukan banding. Cuma ini kasus pelanggaran disimplin di 2018 lalu,” pungkasnya. (jun)
Pertina NTB akan Kirim 15 Atlet ke Pra-PON Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga tinju telah menetapkan sebanyak 15 atlet yang akan ambil bagian di Pra-PON Tinju di Kota Ternate, Maluku Utara, 15-21 September 2019. Belasan namanama atlet itu sudah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) NTB. Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (8/8) mengatakan sebanyak 15 atlet itu terdiri dari delapan putra dan tujuh putri. “Sebanyak 15 atlet ini akan kami kirim di Pra-PON Tinju yang akan berlangsung di Maluku Utara,” ucapnya. Delapan petinju putra adalah Yuda Islami kelas 46 Kilogram (Kg), Zulkifli 52 Kg, Muhamuddin 56 Kg, Hari Budianto 60 Kg, Arifuddin 64 Kg, Saputra Samada 69 Kg, Agus Rolian 75 Kg dan Nasruddin 91 Kg. Sementara tujuh petinju putri, Sinta Agustin 45 Kg, Endang 48 Kg, Ainun Azizah 51 Kg, Jubaitul 54 Kg, Huswatun Khasanah 60 Kg dan Maya Ramdani 64 Kg. Pihak Pertina NTB mengirim sebanyak 15 atlet sesuai dengan jumlah kelas yang dipertandingkan di Pra-PON 2019. Terpilihnya belasan itu melalui hasil seleksi Pertina NTB lewat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dan hasil kejurnas tinju amatir yang berlangsung di Sumbawa Barat belum lama ini. Selain itu NTB juga diperkuat empat petinju terbaik nasional, Saputra Samada, Huswatun, Endang dan Ainun Azizah. “Sebanyak lima belas atlet itu hasil seleksi Pertina NTB. Dan mereka layak dikirim Pra- PON karena punya prestasi,” ucapnya. Penetapan belasan atlet itu sudah di tuangkan dalam SK Pertina NTB, dimana Pertina NTB mengusulkan 15 atlet akan mewakili NTB di Pra-PON. Dan SK atlet Pra-PON itu sudah ditandatangani oleh Ketua Pengprov Pertina NTB serta sudah sampaikan ke KONI NTB. (fan)
“Vamos Mataram unggul 64 atas tim Soro Company asal Tajikistan,” ucap Sekretaris Umum Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB, Agus Sukmayadi dihubungi Suara NTB, via WhatsApp, Kamis (8/8). Laga yang disiarkan secara langsung di televisi nasional itu, berlangsung pukul 12.00 WIB atau 13.00 WITA. Enam gol Vamos Mataram dicetak masing-masing oleh Martin Alexa, Syahidansyah Lubis, Alfajri Zikri, Ali Abedin, Dennis Guna Bawana, dan Ali Khalilvand. Sedangkan tim la-
wan, Soro Company memperkecil kekalahannya dengan mencetak 4 gol. Hasil kemenangan tersebut membuka peluang Vamos Mataram untuk lolos ke babak penyisihan Grup C. Di pertandingan selanjutnya Vamos Mataram akan berhadapan dengan Victoria University College asal Myanmar. Untuk diketahui, Vamos Mataram yang meraih tiga gelar berturut-turut juara Pro Futsal League tersebut berada di grup C. Tim yang dimana-
jeri oleh Aryanto Prametu itu berada satu grup dengan tim Bank of Beirut Lebanon,
Soro Company Tajikistan dan Victoria University College Myanmar. Keempat tim
ini akan bersaing untuk merebut poin tinggi agar lolos ke fase berikutnya. (fan)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 DI LINTASAN - Atlet atletik PPLP NTB, Mirawan dan Jumratun saat menjalani latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ditanya kapan Seleknas, nanidyati Nurdin yang manggilan itu, baru-baru ini 2019. Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Mirawan belum tau karena be- dikonfirmasi terpisah mendia bersama rekannya JumraWirawan yang ditemui Sukses mendulang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 prestasi di event nasional Suara NTB di Lapangan Atle- tun telah mengirim data lum ada surat pemanggilan gatakan rencana pemang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dan internasional kedua tik Lawata Mataram, Kamis prestasi dan pribadinya untuk resmi. Namun demikian gilan Mirawan dan Jumra12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 atlet pelajar NTB bakal (8/8) mengatakan keikutser- mengikuti Seleknas. Namun Mirawan mengatakan diusia tun ikut Seleknas memang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kembali memperkuat tim taan dirinya mengikuti Sele- sebelum tampil di Seleknas ia muda ini dia punya cita-cita in- sudah ada. Namun SK pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 atletik Indonesia di kancah knas sudah pasti. Pasalnya masih menunggu surat resmi gin tampil mengikuti Asian manggilan resmi dari PB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 internasional. Kali ini dirinya sudah dihubungi oleh dari PB PASI. “Kemarin data Youth Games (AYG) 2019. PASI belum ada. “Rencana 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Mirawan dan Jumratun pengurus atletik pusat terkait prestasi saya diminta oleh “Cita-cita saya ingin tampil di ikut Seleknas memang ada. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bakal dipanggil mengikuti rencana pemanggilan dirinya Dispora NTB untuk di kirim AYG. Mudah-mudahan bisa Tampil surat pemanggilan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ke pusat. Katanya akan ada ikut AYG tahun ini,” harapnya. resmi ikut Seleknas belum Seleknas mengikuti Asian mengikuti Seleknas. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kadispora NTB, Hj. Hus- ada,” jelasnya. (fan) Sehubungan dengan pe- seleknas,” ucapnya. Youth Games (AYG) tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Suara NTB/fan)
Mirawan dan Jumratun Incar Tiket AYG
Penataan Arsip KPU Sumbawa Diapresiasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya S.IP, MM, turun melakukan pembinaan ke KPU Sumbawa. Dalam penilaiannya, salut dengan pentaan arsip yang dilakukan Sekretariat KPU Sumbawa. Termasuk dalam hal kebersihan dan penilaian pegawai berprestasi sekretariat KPU Sumbawa. Hal itu disampaikannya kepada Suara NTB, Kamis (8/8). Tim dari KPU NTB turun ke semua KPU Kabupaten/Kota di NTB. Kebetulan dirinya yang ke Sumbawa, dalam rangka pembinaan SDM. Kemudian penilaian kebersihan kantor dan monitoring terkait rencana pemberian penghargaan bagi pegawai Sekretariat KPU berprestasi. “Ini yang kami pantau di Sumbawa,” kata Sekretaris KPU NTB didampingi Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E. Untuk penilaian pegawai berprestasi, sekretariat KPU Sumbawa sudah melakukan penilaian, tidak hanya oleh atasan tetapi juga sesama rekan kerja. Bahkan Komisioner juga ikut memberikan penilaian. Jadi ada penilaian secara terpadu, afar nantinya pegawai berprestasi dapat terpilih secara obyektif. KPU Sumbawa juga sudah melakukan langkah langkah kebersihan kanto sebagaimana mestinya. “Yang paling kami salut di Sekretaariat KPU Sumbawa, penataan arsip bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsi-
(Suara NTB/ist)
TENDANGAN - Pemain Vamos Mataram, Syahidansyah Lubis bersiap melepaskan tendangan yang menghasilkan gol ke gawang Soro Company, dalam laga AFC Futsal Club Championship 2019 di Bangkok Arena, Bangkok, Thailand, Kamis (8/8).
(Suara NTB/arn)
Mars Ansori Wijaya dan Lahmuddin pan Pemkab Sumbawa. Kami melihat ada penataan arsip besar besaran. Ini bisa dijadikan contoh oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota lainnya. Sebab bagaimanapun arsip itu di KPU tidak hanya arsip keuangan. Tetapi juga meliputi arsip yangsangat luas Ada sejarah perjalanan Pemilu dari waktu ke waktu. Yang kemudian terdokumentasi dengan baik. Sehingga nantinya masyarakat tahu perkembangan Pemilu di Sumbawa dari penataan arsip pemi-
lu yang bagus,” ujar Mars. Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, menambahkan, Sekteretariat selama ini terus berbenah. Baik dari sisi SDM maupun penataan kantor dan arsip. Kini memang dilakukan penataan arsip besar besaran di KPU Sumbawa kerjasama dengan Dispussip Sumbawa. Hal ini untuk memudahkan pencarian dokumen ataupun sejarah perjalanan Pemilu di Sumbawa. (arn)
Pasokan Air Bersih Dijamin Tak Terganggu Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) ‘Bintang Bano’, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjamin pasokan air bersih ke masyarakat di musim kemarau tetap aman tanpa hambatan. Hal ini diyakini tidak terganggu, pasalnya pasokan air dari hulu masih aman bahkan sumur bor dalam yang sudah lama dibangun juga siap dimanfaatkan. Direktur Perumda Bintang Bano, Bambang ST, kepada Suara NTB, Kamis (8/8) mengatakan, secara umum sampai dengan saat ini pasokan air ke pelanggan dan masyarakat secara umum tidak akan terganggu. Hanya saja untuk debit air, memang sudah mulai menurun dari waktu-waktu normal. Hal tersebut dianggap sah-sah saja lantaran beberapa wilayah di KSB sudah mulai mengalami kekeringan ekstrem dan puncaknya diprediksi akan terjadi bulan September mendatang. Kendati demikian, pihaknya menjamin tidak akan ada masalah dengan distribusi air meskipun pasokan sudah defisit. Hanya saja yang dikhawatirkan saat ini kaitannya dengan masalah jaringan distribusi air bersih. Untuk itu, pihaknya mengintruksikan agar tim lapangan tetap memeriksa jaringan yang ada dan juga kondisi sumur bor yang sudah dibangun. Upaya itu sengaja dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi ketika terjadi kekeringan ekstrem. “Kita sudah siapkan langkah antisipasi lain dengan memastikan pembangunan sumur bor dalam di lokasi
titik rawan kekeringan siap beroperasi. Karena untuk saat ini kami masih tanggulangi dengan pasokan air yang masih bisa bertahan hingga musim penghujan,” ungkapnya. Dikatakannya, memang musim kemarau yang terjadi saat ini, pada umumnya berpengaruh pada kuantitas debit air yang ada. Bahkan berdasarkan hasil pantauan lapangan, saat ini kondisi defisit air di sejumlah bak penampungan sudah mencapai angka 20 persen dari kondisi di musim sebelumnya. Untuk mengantisipasi semakin menyusutnya air di bak penampungan saat ini sumur bor yang ada di kecamatan Sekongkang dan Poto Tano sudah mulai beroperasi untuk membantu persediaan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, distribusi air bersih ke lokasi yang masuk dalam kategori kritis yakni di wilayah pesisir juga terus dilakukan bersama dengan Polres setempat minimal dua kali sehari dilakukan. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan air bersih meskipun kondisi saat ini hujan tidak kunjung turun di KSB. Oleh karena itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat supaya bisa lebih berhemat dalam menggunakan
air. Sehingga tidak ada air yang terbuang sia-sia karena kondisi saat ini sudah terjadi kekeringan yang diprediksi berlangsung lama. “Kami sangat berharap, agar masyarakat lebih menghemat air meskipun saat ini kondisi pasokan air masih aman hingga musim penghujan. Kami juga tetap menghimbau jika ada masyarakat yang membutuhkan air sangat mendesak, untuk bisa menghubungi langsung untuk bisa kita kirimkan mobil tangki air secara gratis,” tukasnya. (ils)
Bambang
(Suara NTB/ils)
(Suara NTB/jun)
Nurdin Sennang
SUARA NTB
Jumat, 9 Agustus 2019
APKLI Tolak Penarikan Retribusi PKL Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Mataram menolak wacana penarikan retribusi pedagang kaki lima (PKL). Dikhawatirkan pungutan itu akan melegalkan usaha pedagang, sehingga menimbulkan persoalan ke depannya. Demikian ditegaskan Ketua APKLI Kota Mataram, H. Masbuhin ditemui, Rabu (7/8). Aktivitas PKL sebagian besar memanfaatkan trotoar atau pinggir jalan yang merupakan ruang publik. Konsekuensinya jika retribusi ditarik, sama artinya pemerintah melegalkan usaha mereka. Penarikan ini pun harus didasari dengan aturan. Pemerintah juga tidak bisa serta merta menarik retribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD). “Kami siap diajak bicara soal mana yang harus dilaksanakan,” ucapnya. Selama ini, APKLI sebagai wadah para pedagang tidak pernahmelakukanpungutanapapun. Pihaknya mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Pun, iuran dikeluarkan nantinya akan kembali ke pedagang. Misalnya, menambah modal usaha serta membantu anggota lainnya yang terkena musibah dan lainnya. Menjamurnya PKL di sejumlah kawasan di Kota Mataram menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. APKLI perlu dilibat-
kan untuk mengatur agar tidak menimbulkan gejolak. “Nah, inilah yang selama ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. APKLI yang mengatur membantu pemerintah,” terangnya. Masbuhin kembali menyampaikan, jika pemerintah sebagaimana dorongan legislatif menarik retribusi, yang ditakutkan adalah menimbulkan gejolak. Secara otomatis pedagang tidak akan mau direlokasi jika sewaktu – waktu pemerintah memanfaatkan lokasi tersebut. Pedagang akan bertahan karena mereka menganggap telah membayar retribusi ke pemerintah. Persoalan PKL tidak saja di Mataram, tetapi di semua daerah yang tidak bisa ditoleransi. Diharapkan, pemerintah memberikan ruang ke APKLI untuk tetap dilibatkan dalam penertiban dan lainnya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin sebelumnya menyampaikan, pemerintah tidak bisa serta merta menarik retribusi PKL. Penarikan ini harus didasari oleh regulasi. Sementara, Pemkot Mataram tidak memiliki regulasi tersebut. Selama ini, pemerintah memberikan ruang ke masyarakat untuk berjualan sebagai bentuk pemberdayaan dengan tetap melakukan pemberdayaan. “Memang pernah saya diskusi dengan BKD ada rencana menarik retri-
busi bagi PKL dengan omset di atas Rp300 ribu. Tapi perlu kita tahu teknisnya seperti apa,” terangnya. (cem)
Halaman 12
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.4798 CL NOKA/NOSIN : MH31KP00DFJ906682/1KP906608 AN.WIWIK MULYATI HLG D’SKTR BARITO KEL.TANJUNG KARANG HLG STNK R2 HONDA DR.2752 ME NOKA/NOSIN : MH1KF111XGK781204/KF11E1779459 AN. MUSLEH HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6844 CO NOKA : MH1JFW11XGK288194/ NOSIN : JFW1E1284952 AN.HIDAYATI HLG D’SKTR LINGK.MELAYU BANGSAL KEL.AMPENAN TENGAH KOTA MATARAM
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
HLG STNK R2 HONDA DR.4699 CE NOKA : MH1JFE115DK12777/NOSIN : 1FE1E-1128998 AN.JANISA HLG.D’SKTR KOTA MATARAM
DIJUAL TANAH
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 9 Agustus 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
Dukung Realisasi Mega Proyek di NTB MEMASUKI 2 tahun kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., realisasi pembangunan sejumlah proyek berskala besar mulai dilakukan. Penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa perusahaan internasional mulai dilakukan. Termasuk memperkenalkan potensi yang dimiliki NTB di Australia, khususnya di Negara Bagian Northern Territory yang bisa ditempuh 1,5 jam dari Lombok dan Perth Australia sudah dilakukan orang nomor satu di daerah ini. Bahkan, dari hasil kunjungan ke Australia belum lama ini, Gubernur NTB memerintahkan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merealisasikan sejumlah kebijakan yang dinilai bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat NTB. Pertama, adalah meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian dan Perkebunan mewujudkan pabrik pakan di NTB. Selain itu, Gubernur juga meminta Dinas Pariwisata merealisasikan penerbangan langsung dari Lombok International Airport (LIA) ke Darwin – ibukota Negara Bagian Northern Territory Australia. Belum lagi, sejumlah kebijakan lain yang menjadi program unggulan pemerintah daerah. Begitu juga dengan pembangunan smelter (pabrik pemurnian) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Lobi-lobi dan pembicaraan tingkat tinggi terus dilakukan. Termasuk mengajak pihak-pihak yang memiliki kewenangan di bidangnya diajak melihat secara langsung di lapangan. Sebagai contoh, saat Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mengajak Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar melihat langsung lokasi penambangan di PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (8/8). Pada kesempatan itu, Gubernur menegaskan, jika pembangunan smelter di KSB masih on the track, sehingga pihaknya optimis bisa mulai dibangun yang diawali pembangunan konstruksi pada bulan April 2020 mendatang. Sebelumnya, Gubernur NTB juga sudah bertemu dan menandatangani MoU dengan investor asal Korea Selatan, PT. Sungdong Industry Group di Jakarta untuk berinvestasi di Global Hub atau Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bahkan, sebelum penandatanganan MoU Gubernur telah bertemu Pendiri Sungdong Industry Holdings, Jung Hong Jun di Jakarta. Bagi sebagian besar masyarakat NTB, pembangunan Bandar Kayangan ini banyak yang masih ragu, apakah mega proyek ini bisa terealisasi atau tidak. Meminjam istilah yang sering disampaikan Gubernur, jika setiap perjalanan panjang selalu dimulai dari langkah pertama, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Seperti dikatakan Gubernur, orang boleh saja pesimis dengan pembangunan Bandar Kayangan KLU. Tetapi dirinya yakin dan optimis dengan pertemuan tersebut Bandar Kayangan akan bisa diwujudkan di masa mendatang. There is will, there is way (di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan). Untuk itu, sikap optimisme ini harus diwujudkan di hati seluruh masyarakat NTB. Karena kalau selalu mengembangkan sikap pesimis terhadap apa yang dilakukan pemerintah, maka setiap upaya yang dilakukan, tidak akan ada artinya. Kita harus yakin, pada saatnya nanti, NTB akan menjadi pusat industri berbagai macam produk yang memasok kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya dan dunia umumnya. Namun, dalam mewujudkan itu, hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan terhadap rencana dan mimpi besar ini harus diselesaikan. Misalnya, pembebasan tanah, melibatkan warga lokal dan yang tidak boleh dilupakan adalah manfaat proyek besar ini bagi masyarakat sekitar. Inilah yang harus dilakukan pemerintah. Kita tidak mau proyek-proyek besar ini hanya jadi ‘’jualan’’ pemerintah setiap tahun, tapi realisasinya tidak ada. Inilah yang harus dihindari. (*)
OPINI
Halaman 14
Mengembangkan Pinggiran Perkotaan di NTB ISPARITAS pembangunan wilayah masih terjasi antara desa dan kota, termasuk di NTB. Pengembangan wilayah kurang menyentuh dan memperhatikan karakteristik yang khas dari daerah rurban (rural-urban). Daerah ini umumnya berada pada pinggiran perkotaan, yang terpengaruh oleh karakter kota baik fisik maupun non fisik tetapi di sisi lain masih memiliki karakter desa. Tanpa perhatian yang khusus dalam pengembangannya, wilayah pinggiran akan semakin terpinggirkan. Pinggiran hanya akan menerima implikasi problematika kota yang kompleks dan semakin pudar potensi asalnya. Banyaknya potensi di daerah pinggiran perlu dikelola dan dikembangkan dalam orientasi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan pinggiran kota menjadi langkah awal guna membangun desa. Pengembangan Wilayah Ruang atau kawasan membutuhkan sebuah perlakuan atau upaya pengembangan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mengelolanya. Konsep manajemen memiliki idiom “gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal”, artinya perencanaan merupakan siklus pengelolaan yang sangat memegang peranan vital. Glasson (1974, dalam Sudjijono, 2004) mengungkapkan bahwa perencanaan menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan masa depan. Bidang ekonomi regional mengenal dua teori utama (Sumodiningrat, 2000). Pertama, teori kutub pertumbuhan (growth pole theory), yang menjelaskan adanya konsentrasi pertumbuhan daerah di pusat (core), yang tidak selalu berdampak positif bagi daerah pinggiran (hinterland). Kedua, teori aglomerasi ekonomi, yang menjelaskan peranan urbanization economies dan localization economies. ‘Penghematan urbanisasi’ terjadi karena orang dan investor lebih suka memilih kawasan
RADIO
Oleh: RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) perkotaan, yang menawarkan penghematan biaya akibat kemudahan aksesibilitas dan keberadaan infrastruktur kota. ‘Penghematan lokalisasi’ muncul karena kedekatan geografis terhadap sumber bahan baku, tenaga kerja, dan knowledge spillover, menawarkan manfaat konsentrasi spasial. Konsep ekonomi regional tepat untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan kebutuhan spasial, sedangkan dalam konteks wilayah mikro konsep ekonomi kerakyatan lebih tepat sebagai pendekatan sektoralnya. Menurut Mubyarto (2002) Ekonomi Rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi rakyat perlu mendapat prioritas pemberdayaannya secara masif dan intensif. Pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Mubyarto (2002) mengacu pada konsep yang pernah dikemukakan Sukarno (1930) dan Hatta (1931) dapat diimplementasikan melalui cara penghapusan sistem monopoli dan pemberdayaan dengan keberpihakan pemerintah. Konsep ekonomi rakyat juga berbeda dengan UKM dan sektor informal. Arahan dan Strategi Pengembangan kawasan pinggiran hendaknya berupaya mengembangkan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Proses perubahan sosial akan lebih efektif jika didorong oleh faktor dari dalam yang sering disebut sebagai immanent change. Dimana perubahan dikarenakan oleh ditemukannya berbagai inovasi baru dalam masyarakat itu sendiri. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan tiga arahan. Pertama, berorientasi pada peningkatan kese-
jahteraan mayarakat lokal, sehingga pengembangan sepenuhnya dilakukan dengan basis pemberdayaan . Kedua,tetap melestarikan karakter desa, baik fisikal maupun sosio-kultural. Ketiga, .mengutamakan partisipasi dan penguatan nilai kearifan lokal dalam seluruh proses pengembangan. Arahan adalah idealita yang masih membutuhkan strategi untuk merealisasikannya. Strategistrategi umum penting ditetapkan guna merealisasikan arahan di atas. Pertama, memanfaatkan dan mengoptimalkan daya dukung internal. Kedua, membangun jaringan dan koordinasi antar stakehoders, mulai dari lokal hingga internasional. Ketiga, mengembangkan potensi berbasis pemberdayaan menuju pengelolaan yang mandiri dan professional. Keempat, strategi implementasi memprioritaskan partisipasi dan meminimalisasi potensi konflik. Kelima, dilakukan secara sistematis, kontinu, dan menggunakan skala prioritas. Keenam, menggunakan media rembug warga untuk membangun solidaritas sosial dan partisipasi publik. Pengembangan pinggiran tentunya akan membawa perubahan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat. Perubahan tersebut diharapkan tidak merusak karakter desa sebagai suatu komunitas kebersamaan diantara mereka. Nilai-nilai kebersamaan, saling tolong menolong, dan kehidupan agamis hendaknya diantisipasi agar tidak berubah menjadi individualis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan berbasis kebudayaan masyarakatnya. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan dalam penataan ruang kawasan pinggiran. Pertama, penyamaan persepsi dan membangun kesadaran tentang penaatan ruang dan permukiman oleh masyarakat maupun antar stakeholder. Kedua, rembug warga untuk mendapatkan kesepakatan pola implementasi dan bentuk tata ru-
ang dan permukiman, baik zoning yang rapi, pengusahakan aspek artistik dan arsitektural rumah maupun sarana pendukungnya, serta penataan lingkungan yang asri dan sehat. Ketiga, re-komitmen dengan pihak pengembang perumahan yang ada untuk menyediakan fasilitas dan memparhatikan aspek lingkungan Keempat, sinergisitas dengan strategi pengembangan aspek lain untuk menata ruang permukiman. Pingiran perkotaan menjadi jembatan antara kota dan desa. Pinggiran mesti menjadi penahan laju perkembangan kota. Di sisi lain juga mesti dapat memicu pengembangan perdesaan. Karakter antara desa dan kota mesti dipertahankan.
POJOK KPK rilis penunggak pajak di Mataram Harus diusut tuntas
*** Konstruksi April 2020, Pemprov kawal progres pembangunan smelter PT.AMNT Yang paling penting realisasinya
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 9 Agustus 2019
Wagub Tekankan Mahasiswa Poltekpar Utamakan Hospitality Mataram (Suara NTB) Hal terpenting yang harus diutamakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Poltekpar sebagai kampus yang didesain berkelas dunia adalah, keramahan (hospitality) yang terlahir dari dalam hati, sehingga aura yang dikeluarkan positif. Demikian pesan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, saat mengisi Studium Generale, menyambut mahasiswa baru dan tahun akademik 2019/2020, di Rektorat Politeknik Pariwisata Lombok, Kamis (8/8) Lebih lanjut, Wagub mengatakan bahwa para mahasiswa dan mahasiswi, harus merasa bangga dan bersyukur, telah lolos dan dapat menimba ilmu di kampus terbaik, yang bahkan hanya ada 6 di Indonesia dan salah satunya, ada di NTB. “Rasa syukur harus diwujudkan dengan do your best dan memanajemen waktu dengan baik. Bersyukur jangan sampai hanya awalnya saja, akan tetapi diiplementasikan selama berkuliah di sini. Dengan bertekad I will give my best, sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik, bagi orangtua dan Indonesia,’’ ujar Ummi Rohmi. Wagub juga memberi nasihat kepada mahasiswa dan mahasiswi agar memegang teguh hospitality dalam bentuk yang intangible yakni attitude, skill dan knowledge. Pada kesempatan ini, Direktur Poltekpar Lombok Dr. Hamsu Hanafi, MM, menyampaikan bahwa ada 315 mahasiswa baru. Di tahun 2019, telah ada yang lulus kurang lebih 75 mahasiswa, akan tetapi angka tersebut masih jauh dari kebutuhan SDM dari KEK Mandalika. Hadirnya MotoGP di Mandalika, merupakan suatu daya tarik bagi para wisatawan, sehingga dapat meningkatkan angka wisatawan ke Lombok, yang tentunya membuka banyak peluang, atau lapangan pekerjaan, bagi para alumnialumni Poltekpar dan juga masyarakat NTB. (r)
(Suara NTB/Humas NTB)
STUDIUM GENERALE - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat mengisi Studium Generale, menyambut mahasiswa baru dan tahun akademik 2019/2020, di Rektorat Politeknik Pariwisata Lombok, Kamis (8/8).
Pemprov Kawal Progres Pembangunan Smelter PT.AMNT Dari Hal. 1 progres pembangunan smelter di KSB saat ini baru 13,7 persen. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Ir. Yunus Saefulhak, MM mengatakan, Kementerian ESDM terus mengawasi dan mengawal pembangunan smelter di KSB. Ia mengatakan PT. AMNT masih punya waktu dua tahun lebih untuk menuntaskan kewajibannya membangun smelter. Sesuai ketentuan, smelter di KSB harus tuntas Januari 2022. Sementara itu, Presiden Direktur PT. AMNT, Rachmat Makassau saat rapat koordinasi membahas pembangunan smelter di Kantor Gubernur, Mei lalu menjelaskan, pihaknya sedang fokus untuk memastikan penyediaan tanah seluas 1.200 hektar untuk lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya. Termasuk yang menjadi fokus pihaknya adalah membangun smelter. Apabila smelter sudah terbangun di KSB. Maka ada produk ikutannya yang dapat dimanfaatkan untuk industri semen, pupuk dan kabel. Hal yang menjadi tugas bersama bagaimana memastikan produk-produk ikutan yang dihasilkan dapat diproses di NTB. Artinya, produk ikutan untuk industri semen, pupuk
dan kabel tersebut harus ada di NTB. Rachmat menegaskan, PT. AMNT sudah berkomitmen membangun smelter di NTB. Termasuk soal pembangunan industri turunan, pihaknya sudah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon investor yang berminat seperti PT. Semen Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia. Karena smelter itu akan dibangun sendiri, Rachmat menyebutkan kapasitas yang akan dibangun sebesar 1,3 juta ton. Sebelumnya, PT. AMNT berencana akan membangun smelter dengan kapasitas 2,6 juta ton konsentrat per tahun. Saat ini proses pengembangan sudah dalam tahapan Front End Engineering Design (FEED) yang dilakukan bersama Outotec sebagai salah satu teknologi provider terdepan dalam industri smelting dan refining. Fasilitas peleburan dan pemurnian emas dan tembaga dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat tersebut dibangun di KSB, direncanakan awal 2020 sudah mulai konstruksi. Ditargetkan pertengahan 2022, smelter tersebut sudah selesai dibangun. (nas)
Objek Wisata Budaya yang Terlupakan Dari Hal. 1 Ada 26 negara atau skitar 300 orang akan datangi Sembalun pada pertemuan Geopark Dunia. Bale Adat Beleq Sembalun menjadi salah satu andalan paket wisata. Musibah gempa sudah berlalu setahun lalu. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan, kenapa sampai sekarang tak kunjung diperbaiki. Seharusnya, pemerintah menjadikan perbaikan Bale Adat ini skala prioritas. Sebelumnya, kunjungan wisatawan ke Bale Adat cukup banyak. Hal ini menjadi sumber pendapatan yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Objek wisata Bale Adat ini bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Inilah kata Roji yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Menurut Roji, perbaikan Bale Adat Sembalun, semestinya bisa menggunakan anggaran bencana. Karena tidak ada bedanya dengan bantuan perbaikan sekolah dan masjid. Harapannya, perbaikan Bale Adat itu bisa jadi prioritas. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pari-
wisata Kabupaten Lotim, Samsul Hakim mengatakan usulan perbaikan rumah adat Sembalun sudah diajukan ke Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Akan tetapi alasan Kemenpar tidak ada menu dalam Dana Alokasi Khusus. Hal senada disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dispar Lotim, Hadi Jayari. Dana revitalisasi Bale Adat Sembalun tidak termasuk dalam DAK kepariwisataan. Meski demikian, pada perencanaan selanjutnya siap akan dicarikan sumber lain agar bisa diperbaiki. Diakui, Bale Adat Sembalun yang hancur karena gempa ini sudah sangat lama tidak diperbaiki. Rumah adat yang dibangun dari bahan kayu ini sebenarnya termasuk tahan gempa. Seperti Rumah Adat Limbungan di Desa Prigi, Kecamatan Suela, Lotim. Akan tetapi, karena konstruksi bangunan Bale Adat Sembalun sudah sangat tua sehingga roboh diguncang gempa. (rus)
Halaman 15
BKSDA Catat Tiga Kasus Pencurian Satwa Dilindungi di Pulau Komodo Kota Bima (Suara NTB) – Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Bima Dompu mencatat ada tiga kasus pencurian atau perburuan liar satwa dilindungi di Pulau Komodo, NTT yang berhasil digagalkan oleh petugas. “Ada tiga kasus yang telah berhasil diungkap,” kata Pejabat Teknis Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA, Defi Natalia SH, usai menghadiri acara pemusnahan Satwa dilindungi di belakang Mapolres Bima Kota Bima, Kamis (8/8). Menurutnya, kasus pertama yang diungkap sekitar tahun 2013 lalu. Sejumlah pelaku yang tengah membongkar muat rusa yang diburu liar di Pulau Komodo di wilayah perairan Langgudu berhasil diamankan. “Kasus kedua terjadi tahun
2018 kemarin. Selain rusa, ada juga penyu yang diamankan. TKPnya di sekitar perairan Sape,” katanya. Sementara kasus ketiga, terjadi pada Rabu (7/8). Delapan ekor satwa dilindungi, yakni rusa jenis Cerfus Timorensis dan seorang pengepul diamankan oleh Aparat TNI AL Pos Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu. “Tiga kasus ini, satwa yang diburu liar adalah rusa jenis sama, yakni Cerfus Timorensis,” katanya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Defi mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo untuk melakukan pengawasan. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat jenis satwa yang dilindungi. “Bagi yang punya hobi memelihara hewan ini, kami
harap untuk mengurus izin penangkarannya,” katanya. Terkait kasus tersebut, pi-
Taman Nasional melaksanakan aturan itu karena itu semua masuk ke PNBP,’’ ujar Faozal kepada Suara NTB kemarin. Disebutkan, pihaknya telah berusaha berkoordinasi dengan Kepala TNGR dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait masalah tersebut. ‘’Kita (hanya) bisa menyuarakan, ayo dong kita bicara ini. Ini banyak keluhan tentang mahalnya (harga tiket), itu yang saya bilang,’’ sambungnya. Pihaknya berusaha menyurati pihak terkait tentang permohonan penurunan harga tiket tersebut. Hal itu menindaklanjuti keluhan dari pelaku pariwisata bahwa mahalnya harga tiket sedikit tidak menghalangi promosi pariwisata yang berusaha digencarkan saat ini.
Sebelumnya Kepala TNGR, Sudiyono, membenarkan bahwa kisaran harga tiket untuk wisatawan mancanegara adalah Rp150 ribu per hari. “Kalau lokal itu Rp5 ribu. Kalau mancanegara yang memang untuk ukuran lokal agak mahal dia,” ujar Sudiyono kepada Suara NTB pekan lalu. Diterangkan Sudiyono tiket dengan harpa Rp150 ribu itu berlaku selama satu hari penuh untuk seluruh objek wisata yang ada di bawah naungan TNGR. Karena itu, jika ada keluhan mahalnya harga tiket masuk menurut Sudiyono menjadi tugas tersendiri dari para pelaku pariwisata untuk mengatur paket perjalanan agar tidak hanya berlangsung selama beberapa jam saja. ‘’Harusnya satu hari itu bisa diajak melihat flora, rumah satwa, dan lain-lain,’’
memproses lebih lanjut. Ia berharap kasus tersebut tidak akan terjadi lagi. (uki)
(Suara NTB/Uki)
PEMUSNAHAN - Barang bukti rusa hasil pencurian di Pulau Komodo, NTT dimusnahkan dengan cara dikuburkan di belakang Mapolres Bima Kota Bima, Kamis (8/8).
Dispar Minta Harga Tiket Masuk TNGR Diturunkan Dari Hal. 1
haknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Mapolres Bima Kota untuk
ujarnya. Soal fasilitas yang dianggap masih minim oleh beberapa pihak, Sudiyono menerangkan bahwa penyediaan fasilitas tergantung dari besaran dana yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan uang hasil penjualan tiket masuk seluruhnya diserahkan kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebagai kas negara dan tidak bisa dipakai secara sembarangan oleh pihak pengelola objek wisata. Biaya masuk yang saat ini diterapkan katanya, sudah cukup rasional. Mengingat biaya masuk tersebut untuk mengunjungi seluruh objek wisata yang ada selama masih dalam hitungan hari yang sama. “Kita tidak mungkin turunkan. Kalau diturunkan, itu berarti penurunan kualitas juga,” pungkasnya. (bay)
Delapan Pemda Diminta Percepat Usulan Pengangkatan Dewan Terpilih Dari Hal. 1 Ia mengatakan apa yang menjadi kewajiban Pemprov akan segera ditindaklanjuti. ‘’Apalagi ini tindaklanjut hasil Pemilu legislatif, maka harus segera ditindaklanjuti. Durasinya tidak lama di provinsi. Yang sudah Kota Mataram, bahkan sudah dilantik. KLU sudah, tinggal pelantikan Senin depan,’’ ujarnya. Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan, apabila masa jabatan anggota dewan yang lama sudah berakhir. Maka pada tanggal tersebut idealnya dilakukan pelantikan anggota DPRD terpilih. Supaya tidak terjadi kekosongan lembaga legislatif.
Untuk itu, daerah yang segera berakhir masa jabatan amggota DPRD periode 2014-2019, agar mempercepat usulan penetapan SK pengangkatan dari Gubernur. “Supaya tidak ada kekosongan jabatan hanya karena peralihan masa bakti itu,” katanya. Diketahui, pada periode sebelumnya, SK pengangkatan anggota DPRD Sumbawa ditetapkan 22 Juli 2014, Dompu, 3 September 2014, Lombok Timur, 22 Juli 2014, Kota Mataram, 22 Juli 2014. Kemudian Kabupaten Bima, 9 September 2014, Sumbawa Barat, 6 Agustus 2014, Lombok Utara, 22 Juli 2014, Lombok Tengah, 22 Juli 2014. Sedangkan Lombok Barat anggota DPRD yang lama dilantik 11 Agustus 2014 dan Kota Bima, 24 September 2014. (nas)
Entaskan Kasus TPPO dengan Bersinergi Dari Hal. 1 bahkan sampai ke desa-desa. Hal tersebut untuk menyampaikan pemahaman dasar ke masyarakat bahwa bekerja di luar negeri memerlukan persyaratanpersyaratan khusus yang harus dipenuhi. ‘’Dari segi keterampilan misalnya, kemudian (kredibelitas) perusahaan-perusahaan yang akan membawa tenaga kerja kita ke luar negeri,’’ ujar Imhal saat ditemui seusai acara. Mengambil tema ‘’Meningkatkan Strategi dan Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Penegakan HukumTindak Pidana Perdanganan Orang’’, Rakor tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta dari berbagai bidang terkait. Imhal berharap, melalui Rakor tersebut dapat ditemukan gagasan untuk mengentaskan kekerasan terhadap PMI serta persiapan pendidikan dan keterampilan bagi PMI. Selain itu, sinergi dengan program revitalisasi posyandu dari Pemprov NTB juga akan dilakukan, guna memberikan pelayanan terpadu dan sosialisasi melalui satu wadah yang telah akrab di masyarakat. ‘’Melalui pelayanan terpadu di Posyandu itu semua permasalahan masyarakat bisa bersamasama kita memberikan informasi, fasilitasi, bantuan. Semua pihak ini baik tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala kampung, kepala desa turut berperan,’’ katanya. Disebut Imhal bahwa jika melihat dan membandingkan data korban kasus TPPO dengan jumlah penduduk NTB,
maka angka kasus yang ditangani terbilang kecil. ‘’Kasus TPPO di NTB sebenarnya lebih sedikit dari yang disampaikan tadi karena sudah bisa langsung diselesaikan,’’ ujarnya. Disebut Imhal sampai dengan akhir tahun 2018, DP3AP2KB telah menangani 98 korban TPPO. ‘’Itu menurut informasi yang kita peroleh dari beberapa sumber sejak tiga tahun terakhir, dan beberapa sudah bisa kita fasilitasi. Kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut,’’ jelasnya. Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujewati selaku narasumber dalam Rakor tersebut menerangkan yang menjadi atensi bagi NTB terkait kasus TPPO adalah posisi NTB sebagai provinsi nomor dua penyalur tenaga kerja terbanyak. Setelah ditelusuri pihak berwajib, sebagian besar tanaga kerja yang dikirim tersebut merupakan PMI yang menyalahi prosedur keberangkatan dan penempatan. ‘’Sebagai PMI (itu) berpotensi untuk menjadi korban TPPO. Apakah dia mengalami eksploitasi, kekerasan, gaji yang tidak dibayar, hak-hak dan perlindungan itu menjadi minim. Begitu kondisinya,’’ ungkap Pujawati. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sendiri, Ditreskrimum Polda NTB telah menangani sembilan kasus dengan 18 orang tersangka. Untuk tahun 2019, selama tiga bulan terakhir modus yang paling sering dilakukan adalah pengiriman PMI ke Suriah yang
menjadi tersangka dengan melanggar prosedur. ‘’Suriah kan negara konflik. Tapi faktanya warga kita di NTB banyak yang dikirim ke sana,’’ tegasnya. Beberapa tersangka yang telah diamankan, ada yang berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta. Kendala yang kerap ditemui dalam penanganan kasus TPPO sendiri adalah kurangnya kesadaran korban dan keluarga untuk melapor ke pihak berwajib, dan seringkali menolak memberikan kesaksian ketika kasusnya akan diperkarakan. ‘’Sebagian besar korban merasa kalau sudah pulang, masalah sudah selesai. Padahal di situ proses awal penegakkan hukum dengan menyebutkan siapa yang memberangkatkan, perekrut, dan lain-lain,’’ ujar Pujewati. Diterangkan Pujewati, pihak kepolisian saat ini sedang mengusut beberapa kasus TPPO, seperti yang dilakukan Polres Lombok Tengah di mana ada PMI yang dikirim bekerja di Irak. Polres Lobar yang menangani pengiriman PMI ke Riyadh dan Suriah serta kasus kematian empat PMI karena kebakaran di Mekkah. Polres Lotim yang mengurus pengiriman pelajar ke Malaysia namun dieksploitasi sebagai pekerja restoran. Untuk itu, Pujewati menyebut pihaknya telah melakukan diskusi dengan DPRD NTB, Disnakertrans NTB, Kemenlu, dan BNP2TKI terkait kasus TPPO dan didapati dasar pemikiran bahwa yang terpenting dari upaya pencegahan
TPPO adalah kesadaran warga sendiri. ‘’Bahwa mereka punya kesempatan besar dieksploitasi kalau tidak meningkatkan kapasitas kerja ke luar negeri,’’ ujarnya. Peran keluarga untuk mencegah juga dinilia sangat minim sehingga seringkali pelaporan terjadi ketika sudah ada indikasi dan korban mengalami kekerasan. ‘’Tapi ketika sejak awal diinformasikan ini akan diberangkatkan ke Arab Saudi, Arab Saudi itu bukan negara penempatan, malah dibiarkan,’’ pungkas Pujewati. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB NTB, H. Erni Suryani, S.Sos, MM mengatakan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih menyelesaikan empat kasus yang terindikasi TPPO. Masingmasing korban sendiri saat ini masih dalam proses pemulangan ke Indonesia. Melalui Rakor yang digelar
DP3AP2KB tersebut, Erni berharap angka kasus TPPO dapat dientaskan dengan membangun mekanisme pencegahan dan penanganan TPPO antara pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat, dan stakeholder lainnya. Selain itu, gugus tugas yang menangani TPPO juga diharapkan Erni mampu mengefektifkan kinerjanya, sehingga yang dilakukan bukan lagi penanganan kasus, melainkan pencegahan. Rakor TPPO 2019 menghasilkan 29 rekomendasi. Diantaranya, merevisi Pergub tentang Gugus Tugas TPPO periode 2019-2023. Ke dua, meningkatkan, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO. Kemudian masing-masing perangkat daerah agar mengalokasikan anggaran terkait isu TPPO. Membangun sinergitas koordinasi antargugus tugas. Memasyarakatkan anti TPPO dan lain-lain. (bay/*)
(Suara NTB/bay)
LAPORAN: Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB, Hj.Erni Suryani menyampaikan laporan dalam Rakor penanganan TPPO oleh DP3AP2KB NTB, Kamis (8/ 8).
’’Groundbreaking’’ Bendungan Meninting Tetap Jalan Dari Hal. 1 Meskipun persoalan lahan masih belum clear, namun terus dilakukan koordinasi agar segera tuntas. ‘’Itu yang sedang diusahakan (groundbreaking Agustus). Insya Allah bisa (groundbreaking) Agustus ini. Tinggal kita koordinasikan,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Azhar mengaku, memang mendapatkan laporan mengenai persoalan lahan yang belum clear. Misalnya terkait
masalah lahan yang salah ukur dan lainnya. Persoalan ini sedang ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. ‘’Kita harapkan tetap groundbreaking, ada permasalahan sambil kita selesaikan. Lagi difasilitasi penyelesaiannya,’’ katanya. Sebelumnya, dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB di dua pekan lalu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) mempercepat penyelesaian pembe-
basan lahan Bendungan Meninting. Gubernur berharap groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting dapat dilakukan Agustus ini sesuai permintaan Kementerian PUPR. Gubernur mengatakan, anggaran untuk pembangunan bendungan tersebut sudah ada. Namun pembebasan lahan agak lelet. Ia berharap pembebasan lahan dapat disegerakan. Sehingga permintaan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I yang berharap Agustus ini mulai
dilakukan groundbreaking. Pembangunan Bendungan Meninting akan dilakukan pada lahan seluas 90 hektare di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektare hingga ke Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Proyek itu dikerjakan dengan skema multi years, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022. Tahap pertama nilai kontrak Rp 875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang di-
menangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2019. Sementara tahap kedua, lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp 481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/ Kont/SNVT PB NT 1/906/ 2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2019. (nas)
Prihatin Penyelundupan Rusa Dari Hal. 1 daerah ini merupakan kawasan strategis bagi pengepul dan pedagang haram satwa liar, baik dalam keadaan hidup maupun organnya saja,’’ ujar Direktur WWF NTB, Ridha Hakim menjawab Suara NTB, Kamis (8/8) kemarin. Penangkapan berawal saat anggota Pos Angkatan Laut (Posal) Sape melihat kegiatan bongkar muat dari perahu ke mobil yang berlangsung di Pantai La Riti, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Memperihatinkan, karena rusa tersebut sebelumnya ditangkap dan
dibantai dari Pulau Komodo, NTT dan dikirim ke NTB. N alias Yani (44 tahun), warga RT 009 Kelurahan Panggi, Kecamatan Empuda Kota Bima ditetapkan sebagai tersangka, berikut barang bukti disita mobil kijang dan perahu sebagai alat angkut. Menurut Ridha Hakim, penegakan hukum dengan menangkap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi menjadi hal darurat. Namun lebih penting lagi mencegah perburuan satwa di habitat aslinya. Selama ini, para pemburu bergentayangan, sehingga banyak satwa liar mati dan
sebagian dijual bebas di pasar. “Penuntutan hukum kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mencegah kejahatan ini. Pencegahan juga harus dilakukan, bila mengurusi perdagangan saja satwanya sulit diselamatkan,” sarannya. Sebagai pegiat lingkungan internasional, Ridha Hakim menyoroti perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, khususnya di NTB. Selain itu, terjadi perubahan fungsi lahan dan hutan.
Demi pencegahan, menurutnya perlu diperkuat peningkatan kapasitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara tindak pidana perdagangan satwa liar. Ini sebagai upaya bersama penegakan hukum di bidang perlindungan tanaman dan satwa liar di Indonesia dan NTB khususnya. ‘’Mestinya dengan maraknya kejadian tersebut, atensinya atau pemetaannya sudah bisa diketahui dengan jelas. Begitu juga dengan pelakunya,’’ tandasnya. Selain itu, masyarakat memegang peran penting dalam menekan tingginya kasus per-
dagangan satwa liar. Masih adanya masyarakat yang membeli, menyimpan atau mengoleksi sebagai hiasan, menunjukkan permintaan masih tinggi. “Penyadaran harus dilakukan, selain pencegahan,” sarannya. Bagaimana dengan SDM dan perangkat penegak hukum? Sebenarnya sudah ada Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Sanksi maksimal 5 tahun. Ironisnya, ini menurut dia belum membuat efek jera. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 9 Agustus 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
”Merdeka Promo” Hanya di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-74 tahun, Golden Palace Hotel Lombok meluncurkan promo kamar terbaru dengan tajuk “Merdeka Promo”. Promo tersebut berupa pemberian harga spesial untuk menginap di Hotel Berbintang Empat dengan 12 lantai yang terkenal luas dan bersih ini. ‘’Dengan adanya program “Merdeka Promo” yang kami tawarkan, Golden Palace Hotel Lombok dapat menjadi salah satu tempat bagi para tamu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia dengan suka cita, seperti menginap bersama keluarga atau sekadar berkumpul bersama para kerabat,’’ tutur General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D. Dengan harga dimulai dari Rp650.000 net, para tamu dapat menikmati menginap selama 1 (satu) malam dan tentunya gratis untuk sarapan pagi dengan menu yang sangat lengkap untuk 2 (dua) orang serta mendapatkan gratis welcome massage selama 5 (lima) menit. Selain itu para tamu juga dimanjakan dengan adanya diskon 20% untuk setiap pembelian makanan & minuman dan 20% untuk spa & massage. Disediakan pula gratis penjemputan di bandara untuk tamu yang memesan kamar Junior Suite keatas. “Merdeka Promo” bisa didapatkan oleh para tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui website hotel di www.goldenpalacelombok.com. “Pemesanan melalui website ini pastinya lebih menguntungkan karena selain lebih mudah dalam melakukan reservasi kamar, harga yang dibayarkan juga lebih rendah dibandingkan penawaran oleh Online Travel Agent,” imbuh Ernanda. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menikmati makanan khas Pulau Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)
(Suara NTB/ist)
BENAHI TAMAN - Komunitas ‘’Cinta Mentaram’’ foto bersama seusai membenahi taman di sudut segi tiga taman simpang empat Sweta, Kota Mataram.
Komunitas ’’Cinta Mentaram’’ Percantik Taman Kota Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bersama komunitas ‘’cinta mentaram’’ menambahkan aksesoris di taman-taman yang ada di Kota Mataram. Aksesoris yang ditambahkan bersumber dari barang – barang bekas. Hal itu dikatakan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (8/8). Ia mengatakan, saat ini pembenahan taman –
taman baru terfokus di pinggir – pinggir jalan. Sehingga Kota Mataram terlihat lebih tertata dan tidak kumuh. Ide untuk penambahan aksesoris ini bersumber dari media sosial. Di mana, banyak contoh – contoh pembuatan pot dari barang – barang bekas. “Kita lihat di youtube warna- warni. Dan kayaknya ini kita bisa adopsi di kota. Kita coba – coba kemarin dengan teman komunitas dan hasilnya dapat
apresiasi. Kita akan coba lagi, dan kita sudah minta izin dengan kadis LH (Lingkungan Hidup), kita akan buat lagi di depan RSUP dengan tema – tema yang lain nanti,” katanya Perbaikan taman ini juga tidak membutuhkan anggaran yang terlalu besar. Karena sebagian besar bahan yang digunakan merupakan sumbangan dari masyarakat seperti ban mobil bekas, kaleng, pipa
dan sebagainya. Saat ini pembenahan taman, baru dimulai di kawasan timur Kota Mataram. Namun selanjutnya menyasar taman – taman kecil yang ada di pusat kota. “Ini ada sumbangan – sumbangan kaleng – kaleng cat. Dan mudah – mudahan ini ada manfaatnya,” harap Mohan. Dinas Pertamanan sudah menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan. Karena
dikhawatirkan aksesoris yang sudah dibangun tidak terpelihara dengan baik. Pihaknya juga sudah menambahkan beberapa lampu di lokasi tersebut, sehingga bisa terlihat lebih indah. “Kita sudah titip sama pertamanan dan pertamanan juga memberikan apresiasi kepada apa yang sudah kita kerjakan. Bahkan mereka juga membantu aksesoris kan malam nyala itu ada lampu,” ujarnya. (azm)
Pedagang Hewan Kurban di Trotoar Tidak Dilarang (Suara NTB/ist)
Salah satu kamar untuk ‘’Merdeka Promo’’ di Golden Palace Hotel Lombok, menunggu para pengunjung untuk dimanjakan.
Mataram (Suara NTB) Pedagang hewan kurban makin marak di Kota Mataram. Ditemukan sejumlah pedagang mengikat hewan kurban jualannya di pohon atau tiang listrik di atas trotoar jalan. Salah satu pedagang yang manaruh hewan yang dijual di atas trotorar di Jalan Majapahit Mataram mengatakan, pernah dihimbau untuk berjualan di bawah trotoar. “Pol PP tidak melarang secara tegas. Cuma saya dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan di atas trotoar. Yang jelas saya disuruh untuk tidak menggunakan trotoar sepenuhnya menaruh dagangan,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (8/8). Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Pol PP Kota Mataram,
Jemmy Nelwan, S.Sos. Ia mengatakan, pihaknya telah menghimbau untuk tidak menggunakan trotoar secara penuh untuk berjualan. Kata Jemmy, para pedagang hewan kurban yang berjualan di beberapa titik di Mataram hanya bersifat insidentil. “Kita sudah himbau, tapi untuk melarang kan kasian. Mereka juga cari nafkah. Tapi kita arahkan untuk selalu menjaga kebersihan,” ungkap Jemmy. Padahal, dalam peraturannya, untuk pelaku ekonomi yang berjualan di atas trotoar harus dilarang. Menjual jasa atau barang di atas Fasum seperti di trotoar yang ada di jalan Kota Mataram harus mematuhi Perda yang ada. “Memang ada tindakan hukumnya, namanya perkataan hukum kan harus
kita tindak. Tapi ini kita kasi untuk beberapa hari. Mereka juga tidak stay selamanya di sana,” ungkap Jemmy. Dari pantauan Pol PP Kota Mataram, dari 83 titik penjual hewan kurban yang tersebar, hanya beberapa saja yang berjualan di atas trotoar. Jemmy menjelaskan, telah melakukan penertiban beberapa hari sebelumnya. Sesuai temuan di lapangan, ada beberapa yang masih berjualan di atas trotoar. “Tidak banyak yang kita temukan. Untuk yang di jalan Majapahit Mataram kita himbau memang untuk selalu menjaga kebersihan trotoar,” katanya. Pelarangan akan dilakukan ungkap Jemmy, jika para pedagang menjual hewan kurban di atas trotoar yang ada di jalan
(Suara NTB/viq)
TROTOAR - Pedagan hewan kurban berjualan di atas trotoar di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Kamis (8/8). protokol. Hal itu menurut Jemmy dapat merusak pemandangan Kota Mataram. “Untuk jalan prtotokol memang kita tidak kasi. Kalau mereka berjualan di sana, kita akan tindak tegas,” katanya. “Bukan hanya penjual hewan kurban, tapi banyak juga penjual bendera menjelang agustusan. Ke depan kita akan pikirkan untuk menaruh mereka di satu tempat. Strateginya nanti kita pikirkan juga. Karena kalau mereka disatukan saya yakin
tidak akan laris,” katanya. Dari itu, Pemkot Mataram harus memikirkan bagaimana memfasilitasi mereka. Nantinya, dari pihak pemerintah memikirkan strategi untuk menata para pedangan yang telah lama berjualan di atas trotoar. “Ya, asalkan jangan sampai juga mereka berjualan semenamena tidak sesuai dengan aturan. Tetapi untuk yang sifatnya insidentil kita masih bisa memberikan kebijaksanaan kepada mereka,” tuturnya. (viq)
HUT Ke-3 Hotel Aruna Senggigi
90 Kantong Darah Terkumpul Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-3 hotel Aruna Senggigi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus nanti, Aruna menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya donor darah yang dilaksanakan pada Rabu (7/8) di ballroom Aruna Senggigi lantai tiga. Kegiatan ini akan rutin digelar di Aruna Senggigi untuk memenuhi permintaan darah masyarakat. Donor darah Bersama PMI Unit Transfusi darah mengumpulkan sekitar 90 kantong dengan jumlah pendaftar 120 orang. Kegiatan donor darah tersebut dibuka oleh Weni Kristanti selaku GM Aruna Senggigi dan diikuti dengan penyuluhan kesehatan dari Kimia Farma Sebagai sponsor dari acara tersebut. Hadir pula beberapa Instansi di antaranya Pelindo III Lembar, Lanal Mataram, Korem, Polsek Senggigi, Polres Lombok Bar-
at, polda NTB, karyawan dan masyarakat di sekitar Senggigi yang memberikan support terhadap kegiatan tersebut yang sekaligus menjadi pendonor. Acara ini juga terselenggara berkat kerjasama dengan extra joss, susu greenfields, Kimia Farma dan hydro coco. ‘’Kegiatan sosial seperti ini akan kami gelar secara rutin, mengingat begitu banyak masyarakat yang membutuhkan donor darah. Setidaknya kami bisa laksanakan empat bulan sekali dan ini salah satu bagian kecil yang bisa kami berikan untuk disumbangkan kepada masyarakat,’’ ujar Weni. Usai kegiatan donor darah ini, Aruna Senggigi memberikan doorprize kepada pendonor yang mengupload foto saat mendonor dan menandai Aruna Senggigi dan yang mendapatkan like terbanyak mendapatkan voucher menginap selama 1 (satu) malam untuk kamar superior cottage. (r)
(Suara NTB/ist)
DONOR DARAH – Donor darah di ballroom lantai tiga hotel Aruna Senggigi, Rabu (7/8), sebagai salah satu kegiatan peringatan tiga tahun operasional hotel berbintang di Senggigi itu.