HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 9 JULI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 98 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tabligh Akbar NTB
Cinta Rasul, Cinta NKRI untuk Indonesia Damai POLDA NTB bersama masyarakat NTB menyelenggarakan tabligh akbar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke73 pada hari Senin 8 Juli 2019 / 5 Dzulqaidah 1440 H malam di Lapangan Gajah Mada, Mataram. Tabligh akbar ini merupakan kegiatan Polda NTB dihadiri Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Forkompimda, anggota TNI-Polri dan para santri serta masyarakat yang berjumlah sekitar 2.500 orang. Kepolisian sebagai salah satu badan publik tentunya membutuhkan kekuatan spritual dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban. Bersambung ke hal 15
TP4D Pantau Lelang Alkes RSUP NTB Mataram (Suara NTB) Setelah sepakat melakukan pendampingan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi NTB saat ini sedang memantau proses lelang alat- alat kesehatan (Alkes) di RSUP NTB. Monitor proses lelang untuk memastikan tidak ada masalah. Pengadaan pada RSUP NTB berupa simulator medis dan assesoris forensik bernilai miliaran rupiah. Tahapan kegiatan ini masih dalam proses lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bersambung ke hal 15
Bantu Daerah Kekeringan BANK NTB Syariah ikut ambil bagian mendukung pemerintah mengurangi dampak kekeringan di NTB. Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini merencanakan akan membangun sumur-sumur bor. Hal ini dikemukakan Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo. Sumur bor akan dialokasikan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) bank. Berapa jumlahnya yang akan dibangun, menurut Kukuh akan diselesaikan dengan kemampuan bank. Untuk awal, ia telah meminta masing-masing kantor cabang yang ada di Pulau Sumbawa. Bersambung ke hal 15 H. Kukuh Raharjo (Suara NTB/dok)
KPK Tagih Komitmen PROGRES rencana aksi pencegahan korupsi di NTB masih cukup rendah, yakni baru 21 persen sampai Juli ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk mengevaluasi progres capaian rencana aksi pencegahan korupsi di NTB. Melihat capaian progres rencana aksi pencegahan korupsi yang baru 21 persen. Bersambung ke hal 15
Bangun Infrastruktur Pariwisata
NTB Peroleh Bantuan Bank Dunia Rp3 Triliun
Mataram (Suara NTB) Bank Dunia memberikan bantuan kepada NTB untuk pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. Bank Dunia memberikan bantuan sekitar Rp3 triliun.
TO K O H
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/humaspoldantb)
TABLIGH AKBAR - Kapolda NTB, Irjen.Pol.Drs.Nana Sudjana, AS.MM, bersama Prof.Dr.H.Manarul Hidayat, MA dan Habib Hadad Alwi dalam tabligh akbar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-73, hari Senin 8 Juli 2019 / 5 Dzulqaidah 1440 H malam di Lapangan Gajah Mada, Mataram. Acara tabligh akbar dihadiri sekitar 2.500 orang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, menjelaskan Bank Dunia memberikan bantuan kepada tiga provinsi yang menjadi lokasi program Indonesia Tourism Development Project (ITDP). Antara lain, Sumatera Barat untuk pengembangan Danau Toba, Jawa Tengah untuk pengembangan Borobudur dan NTB untuk pengembangan pariwisata Pulau Lombok, termasuk di dalamnya KEK Mandalika. Azhar menyebutkan Bank Dunia menggelontorkan dana sekitar Rp6 triliun untuk ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, NTB memperoleh bantuan sekitar Rp3 triliun. Dari Rp3 triliun bantuan yang diperoleh NTB, sebesar Rp1,3 triliun dipergunakan untuk pembangunan jalan by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika. ‘’ITDP ke NTB kurang lebih Rp3 triliun. Rp1,3 triliun dipakai untuk pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 Km. Sisanya nanti untuk infrastruktur lain. Ada untuk bidang
Perkim, BWS termasuk juga akses jalan provinsi yang akan masuk ke by pass yang sedang dibangun,’’ terang Azhar. Ia menjelaskan untuk pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika sudah ada penetapan lokasi (Penlok) dari Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M. Suhaili FT. Sekarang, sedang dilakukan inventarisir warga yang lahannya terdampak pembangunan jalan tersebut by name by address. Dikatakan, pada Oktober November mendatang lahan warga sudah mulai dilakukan pembayaran. Saat ini proses appraisal sedang berjalan. Ditargetkan, tahun ini masalah pembebasan lahan sudah tuntas. ‘’Sehingga 2020, tidak ada gangguan untuk pelaksanaan fisiknya. Fisik, saya kira Bulan November-Desember sudah dilelang. Pelaksanaan pekerjaan fisik Januari atau Februari sudah mulai,’’ katanya. Azhar menambahkan, program ITDP tersebut bukan hanya untuk mendukung pembangunan infrastruktur menuju KEK Mandalika. Tetapi daerah-daerah pariwisata di Pulau Lombok juga
menjadi atensi. Program ini dimulai 2019 2024 mendatang. Pemprov NTB telah membentuk Kel-
ompok Kerja (Pokja) untuk program ini sesuai arahan dari pusat. ‘’Pokjanya sudah naik ke Biro Hukum. Insya Allah dalam waktu dekat akan keluar, sehingga bisa bekerja masing-masing,’’ jelasnya. Program ITDP akan fokus
dalam pengembangan 13 kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Pulau Lombok. Tujuan program ITDP, untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata. Bersambung ke hal 15
Samota Dapat Dukungan Anggaran Rp600 Miliar PEMBANGUNAN infrastruktur jalan di Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa mendapatkan atensi dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan anggaran sekitar
‘’
H. Azhar
Diperuntukkan bagi tiga Pemda, yakni Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa dan Pemda Kabupaten Dompu
Rp600 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten di kawasan Samota lewat Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). ‘’Ada program hibah daerah, yang dapat kawasan Samota,’’ ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (8/7). Azhar menjelaskan, dana hibah yang diperoleh NTB lewat PHJD tersebut totalnya sebesar Rp600 miliar. ‘’Diperuntukkan bagi tiga Pemda, yakni Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa dan Pemda Kabupaten Dompu,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Mencari Zohri yang Baru
Polda NTB Gelar Kejuaraan Atletik Kapolda NTB Cup 2019
Kunto Ariawan (Suara NTB/nas)
SUKSES Lalu Mohammad Zohri menorehkan prestasi di ajang kejuaraan atletik dunia menjadi pemantik Polda NTB mencari Zohri – Zohri baru yang akan melanjutkan perjuangan manusia tercepat di Asia Tenggara itu. Bekerjasama dengan PASI NTB, Polda NTB menggelar kejuaraan atletik Kapolda NTB Cup 2019. Acara yang dirangkai dengan HUT Bhayangkara ke 73 ini menghadirkan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di NTB bekerjasama dengan PASI NTB digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Turida Mataram, Senin (8/7) kemarin. Jumlah peserta tingkat SMP putra putri yang mengikuti kejuaraan ini sebanyak 395 atlet. Kemudian peserta untuk tingkat SD sebanyak 518 atlet putra dan putri. Selanjutnya untuk peserta yang berasal dari Polri sebanyak 61 peserta. Turut hadir dalam acara
penutupan lomba atletik, Waka Polda NTB dan PJU Polda NTB, Kepala BNN, Kabinda NTB, Danrem 162/WB, Danlanud Rembiga, Danlanal Mataram dan Ketua PASI NTB serta perwakilan Kapolres se-NTB. Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, AS, MM yang menyaksikan kejuaraan ini mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mencari bibitbibit atlet penerus Lalu Mohammad Zohri dan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73. ‘’Lalu Zohri telah membuktikan NTB adalah gudangnya para atlet. Maka di sini sekarang kita mencari bibitbibit baru seperti Zohri yang akan mengharumkan nama NTB,’’ katanya. Dia berharap dengan digelarnya ajang-ajang seperti ini dapat menjadi pemantik untuk NTB bisa memunculkan pelaripelari baru yang berbakat. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/humaspoldantb)
JUARA UMUM - Wakil dari Polres Lombok Utara menerima piala sebagai juara umum dari Kapolda NTB, Irjen.Pol.Drs.Nana Sudjana AS,MM.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
Halaman 2
Pengerjaan Proyek
Rekanan Dipastikan Tak Pinjam Bendera
Perlu Propaganda
Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mulai ditender. Dipastikan, pengerjaan proyek dipastikan tak ada pinjam perusahaan.
DINAS Pariwisata akan menata kawasan Kota Tua Ampenan. Anggaran dikucurkan senilai Rp2,8 miliar. Untuk menghidupkan kembali salah satu destinasi wisata dimiliki Kota Mataram, perlu propaganda. Propaganda dimaksud oleh Camat Ampenan, Muzakir Wallad dengan membangun embrio bahwa Ampenan adalah pusat perekonomian dan aktivitas. Sehingga, masyarakat Ampenan memiliki kebanggaan terhadap Kota Tua Ampenan. Untuk menghidupkan kembali, pihaknya berkolaborasi dengan kelompok masyarakat untuk menggelar Festival Kota Tua. Salah satu bangunan nantinya dikosongkan dijadikan museum. Museum akan dipoles dengan warna yang menguatkan ciri khas sebagai bangunan tua. “Ciri kota tua itu kan warna putih dan abu. Atau nanti dari teman – teman Tionghua di sana menggunakan warna biru giok,” kata Muzakir Wallad ditemui, Senin (8/7). Rangkaian kegiatan festival selama dua hari di bulan Agustus juga diagendakan memecahkan rekor muri 1.000 tari rudat. Selain itu, masyarakat akan menggunakan pakaian adat nusantara serta mengembalikan permainan tradisional zaman dulu. Sebagai kota tua sambungnya, memang harus ada aktivitas. Seperti konsep digelar oleh Pemkot Malang. Ada car free night serta masyarakat dimanjakan denga kuliner. Makanan disajikan di lapak sementara menggunakan alang – alang. “Ini mengingatkan kembali masyarakat bahwa Ampenan dulu sebagai pusat ekonomi,” tandasnya. Kecenderungan masyarakat apatis terhadap kondisi di sekitar. Seperti pernah dilakukan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana demikian kata Zarkasyi, menyempatkan diri berbincang dengan salah seorang warga di depan Kantor Lurah Ampenan Tengah. Warga sendiri tidak tahu bahwa di depannya itu adalah kantor lurah. Apalagi ingin tahu sejarah maupun masyarakat sekitar. “Apalagi mau tahu siapa Walikota dan Wakil Walikotanya. Dia yang setiap hari duduk berjemur saja tidak tahu kalau di depannya itu kantor lurah,” katanya heran. Untuk mengembalikan kejayaan Kota Tua Ampenan perlu kerja kolektif antara pemerintah, masyarakat serta lembaga non pemerintah. Ampenan sebagai destinasi wisata memiliki histori panjang perlu diketahui oleh generasi ke depannya. (cem) Muzakir Wallad
Pekerjaan fisik yang telah ditender antara lain adalah, peningkatan kualitas jalan sekitar Rp22 miliar. Pekerjaan jalan ini dibagi menjadi enam paket dengan nilai berbeda – beda. Pembangunan gedung kantor walikota senilai Rp1,5 miliar, pembangunan jembatan di Lingkungan Repoq Bebek senilai Rp1,1 miliar, lanjutan pembangunan gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), lanjutan pembangunan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, perbaikan kantor Camat Ampenan dan pembangunan Kantor Badan Keuangan Daer-
tidak ada perusahaan yang meminjam bendera atau perusahaan lain. Saat kontrak, pemilik perusahaan dipanggil untuk menandatangani kontrak sesuai dengan arahan Inspektorat dan Tim Pengaman, Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pra ekspose pun juga dilakukan untuk memastikan kejelasan siapa pemenang tender. Kasus pengerjaan jembatan Dasan Agung 2017 lalu dijadikan pembelajaran. “Kita sesuai dengan arahan Inspektorat dan TP4D,” tandasnya. Sebagian pekerjaan fisik telah ditender dan penunjukan
(Suara NTB/cem)
AKAN DIREHAB - Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik akan direhab. Dinas PUPR mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar. Pengerjaan proyek dipastikan tidak ada pinjam bendera. pemenang. Jika pertengahan Juli tandatangan kontrak, rekanan memulai pekerjaan mu-
Antisipasi Cuaca Ekstrem di Mekah Mataram (Suara NTB) Sebanyak 455 jemaah calon haji (JCH) kelompok terbang (kloter) tiga asal Kota Mataram, mulai masuk asrama haji, Senin (9//7). Jemaah akan diberangkatkan dari embarkasi Lombok menuju Bandara Amir Muhammad Abdul Azis Madinah keesokan harinya. JCH perlu mengantisipasi cuaca ekstrem yang kini melanda Kota Mekkah. Prosesi pelepasan JCH digelar di halaman Kantor Walikota Mataram. Sekitar 10 rombongan berasal dari enam kecamatan se – Kota Mataram dilepas oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah. Prosesi pelepasan jemaah calon haji berlangsung haru. Keluarga yang turut serta melepas rombongan JCH terisak. JCH usia lanjut terlihat dituntun oleh sanak keluarganya untuk memasuki bus. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan, sebanyak 455 JCH bersama petugas akan diberangkatkan ke Tanah Suci, Selasa (9/7). Dari keseluruhan sekitar 347 jemaah berusia 19 hingga 59 tahun. Dikategorikan lansia dalam sistem perhajian adalah 65 tahun ke atas. Sementara, 108 jemaah usia lanjut. “Kalau kita lihat hampir setengah jemaah kita kondisi sehat,” kata Burhanul. Dia memastikan tidak ada satupun jemaah perempuan yang hamil. Meskipun demikian, nantinya akan ada pemeriksaan terakhir dari petugas kesehatan di Asrama Haji. Adapun satu jemaah calon haji yang masuk dalam rombongan tiga mengalami depresi langsung dibawa ke penginapan. Keputusan apakah jemaah dirujuk atau tidak kewenangan dari KKP. “Karena ini proses pemberangkatan nanti kewenangan dari KKP. Karena tidak
Insentif bagi RT
(Suara NTB/cem)
PELEPASAN - Jemaah Calon Haji kloter tiga asal Kota Mataram berjabat tangan dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh serta pimpinan OPD Lingkup Pemkot Mataram pada prosesi pelepasan di halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (8/7). bisa kita memastikan mereka boleh berangkat atau tidak,” tandasnya. Dia menekankan, JCH perlu mengantisipasi cuaca ekstrem di Tanah Suci. Informasi terakhir bahwa cuaca mencapai 47 derajat celcius. Jemaah diminta memperbanyak minum air untuk menghindari dehidrasi. Kemenag belum berani memastikan
apakah ada jemaah batal berangkat atau tidak. Keputusan terakhir nantinya ada petugas di Asrama Haji. Untuk jemaah beresiko tinggi hampir sebagian besar. Namun demikian, bukan berarti mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. “Hampir semua jemaah haji kita beresiko tinggi,” ujarnya. Walikota mengharapkan, seluruh JCH
Blangko KTP Elektronik di Mataram Masih Langka
(Suara NTB/cem)
Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, kewalahan melayani permintaan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Ketersedian blangko e – KTP hingga kini masih langka. Langkanya blangko e – KTP terjadi sejak awal Juni lalu. Direktorat Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri membatasi pendistribusian blangko ke seluruh daerah. Permintaan blangko pun kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Chaerul Anwar dibatasi 500 keping setiap pengajuan. Jumlah ini tidak sebanding dengan permintaan pencetakan setiap harinya.
Chaerul Anwar
Rata – rata pencetakan KTP elektronik 50 hingga 100 keping sehari. “Permintaan pencetakan KTP saja untuk pemula 50 keping,” kata Chaerul dikonfirmasi, Senin (8/7). Masyarakat membutuhkan tanda pengenal disiasati dengan mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP elektronik. Meskipun mendapatkan jatah dari pemerintah pusat, Dukcapil memilih menyetok blangko diterima dari Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, pihaknya tidak mau menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kalau ada yang kita cetak kemudian ada yang tidak malah bikin gaduh di masyarakat,” ucapnya. Stok blangko tersedia belum berani dipastikan oleh mantan Kasat Pol PP Kota Mataram ini. Kemendagri hingga kini belum memberikan informasi pengadaan. Chaerul memprediksi penyebab kelangkaan itu karena tender blangko belum dilakukan di pusat. Dia juga tak berani menyimpulkan apakah ini kaitannya dengan skandal e – KTP yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi atau tidak. “Mungkin belum ditender,” ujarnya. Penerbitan Suket sebagai pengganti KTP elektronik dipahami oleh masyarakat. Meskipun dari segi kegunaan sama, tetapi memiliki batas berlaku hingga enam bulan ke depan. Pencetakan pun nantinya diprioritaskan bagi masyarakat yang memegang Suket. Chaerul mengharapkan kelangkaan blangko e – KTP bisa cepat tertangani. Kebutuhan kartu pengenal didominasi oleh warga memasuki usia 19 tahun serta perubahan status. “Yang banyak sekarang itu perubahan status,” demikian kata dia. (cem)
Mataram (Suara NTB) Anggaran belanja tambahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2019 relatif minim. Dampaknya, program di masing – masing organisasi perangkat daerah di Pemkot Mataram akan dilakukan evaluasi, dan hanya akan menganggarkan program prioritas. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, ada beberapa hal di APBD perubahan perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Tingkat urgensinya akan dilihat sepanjang dinilai mendesak dan harus dibiayai akan diprioritaskan. Hanya saja, tambahan anggaran sekitar Rp49 miliar sangat terbatas, sehingga perlu pengaturan. “Kita perlu mengevaluasi program OPD,” kata Walikota ditemui usai melepas rombongan JCH di halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (8/9). Ditegaskan, kebijakan penganggaran juga akan melihat perkembangan pemerintah pusat. Ini nantinya akan dijadikan stand a r
dalam pengurusan sertifikasi bagi guru sekolah swasta, diharapkan pihak Dinas Dikbud tidak mempersulitnya. “Kekurangan siswa di sekolah swasta juga berimbas sertifikasi guru tidak cair, karena kurang siswa,” kata Baidawi. Ia juga meminta agar Dikbud NTB untuk konsisten dalam menerapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu perlu dilakukan agar sekolah swasta bisa tetap
mendapatkan siswa baru di tahun pelajaran 2019/2020. Menurutnya, jika Dinas Dikbud NTB konsisten menerapkan Juknis PPDB maka secara alamiah siswa akan mencari sekolah yang masih tersedia yaitu sekolah swasta. Dari data lulusan siswa SMP/MTs di Kota Mataram, masih ada jumlah siswa yang bisa masuk ke sekolah swasta. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman mengatakan pihaknya secara rutin memberikan bantu-
an ke sekolah swasta. Terkait dengan pelayanan bagi guru swasta, nantinya akan diperbaiki agar guru bisa terlayani dengan baik. Rusman menekankan, pihaknya secara bersamasama dengan sekolah swasta membangun dunia pendidikan di NTB dengan memanfaatkan elemen dan unsur yang ada. “Mudahan kerja sama dan koordinasi, bisa berjalan dengan baik,” katanya. (ron)
(Suara NTB/cem)
dayaan (Dikbud) NTB bisa membantu sekolah. Antara lain Dinas Dikbud NTB bisa membantu dalam manajemen sekolah. “Selain itu dibantu agar sarana kami (sekolah swasta) bisa memenuhi standar sehingga bisa melayani peserta didik sesuai dengan standar pelayanan sekolah,” ujarnya. Baidawai juga mengatakan, pihaknya berharap Dinas Dikbud NTB bisa membantu memfasilitasi guru. Misalnya
melaksanakan ibadah haji dengan aman dan lancar, sehingga bisa kembali ke Tanah Air dengan kondisi sehat. Dari segi persiapan, Pemkot Mataram telah memberikan bimbingan manasik haji secara gratis serta pengecekan kesehatan. “Kita harapkan jemaah calon haji menjaga kekompakan. Keterbatasan petugas tidak bisa terlalu diharapkan,” demikian kata dia. (cem)
Pemkot Siapkan Anggaran untuk Program Prioritas
Sekolah Swasta Berharap Dibantu Pemerintah Mataram (Suara NTB) Sekolah swasta mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan pelayanan di sekolah swasta. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi akhir pekan kemarin mengatakan pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebu-
lai akhir Juli. Miftah memastikan bahwa pekerjaan fisik akan selesai tepat waktu. (cem)
JCH Dilepas
(Suara NTB/cem)
ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyarankan kepada Pemkot Mataram, agar memperhatikan juga nasib para Ketua RT di Kota Mataram. Paling tidak, RT-RT yang ada di Kota Mataram juga diberikan insentif, meskipun nilainya tidak sama dengan Kaling (Kepala Lingkungan). Karena seperti diketahui, Pemkot Mataram sejak dua tahun yang lalu melahirkan kebijakan pemberian dana lingkungan. Nilainya Rp50 juta untuk tiap lingkungan. ‘’Jadi untuk para RT di Kota Mataram, pemerintah harusnya saat ini juga memberi perhatian kepada mereka,’’ katan(Suara NTB/fit) ya kepada Suara NTB di MatAbd Rachman aram, Senin (8/7). Rachman menilai, selama ini pengabdian RT ke masyarakat hanya dengan keikhlasan, tanpa ada gaji maupun insentif. Dengan adanya dana-dana yang dikucurkan oleh pusat kepada kelurahan dan juga APBD, seharusnya pemerintah sudah bisa memberikan insentif kepada para RT. Pemberian insentif ini, lanjut anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini, diyakini mampu memberikan motivasi kepada para RT guna meningkatkan kinerja dalam membantu kepala lingkungan membangun lingkungan masing-masing. Aturan pemanfaatan dana kelurahan maupun dana lingkungan harus dievaluasi kembali. ‘’Karena kasihan para RT. Selama ini, begitu mereka tahu kaling dapat insentif, mereka tentu berharap juga untuk mendapatkan hak yang sama, walaupun tentu besarannya tidak sama,’’ demikian Rachman. Kalau memang aturan untuk dana kelurahan tidak memungkinkan, lanjut politisi Gerindra ini, tentunya Walikota harus memikirkan untuk mengeluarkan Perwal yang bisa mengakomodir mengenai insentif RT tersebut. Pemkot diharapkan membuat sebuah aturan untuk penggunaan dana lingkungan agar bisa juga diberikan kepada RT. ‘’Hal ini semoga menjadi perhatian Walikota dan juga bakal calon Walikota nantinya,’’ ucap Rachman. Mengenai besaran insentif untuk RT, kata dia, menjadi keputusan Pemkot Mataram ‘’Yang penting wajar dan tidak terlalu memberatkan APBD juga,’’ imbuhnya. Menurut dia, lebih cepat aturan dana lingkungan direvisi, akan lebih baik. ‘’Kenapa harus menunda suatu hal kalau bisa dilakukan saat ini,’’ pungkasnya. Kalau memang dana lingkungan dianggap kurang, dia mempersilakan eksekutif mengajukan penambahan. ‘’Dengan pemberian insentif, agar para RT lebih meningkatkan pelayanannya dalam membantu kepala lingkungan dan warga di sekitar lingkungannya. Dan para RT juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan warga dan kepala lingkungan dengan sepenuh hati untuk membantu kepala lingkungan menertibkan dan mengawasi lingkungan masing,’’ tutupnya. (fit)
ah (BKD) masing – masing Rp1,5 miliar. Selain itu, pembangunan monumen nilainya Rp11 miliar serta pembangunan kantor Kelurahan Sayang – sayang senilai Rp750 juta. Kepala Dinas PUPR, H. Miftahurrahman mengungkapkan, lelang pengerjaan gedung pada prinsipnya tahap penepatan pemenang. Sementara, peningkatan kualitas jalan sebagai telah dikerjakan oleh rekanan. “Untuk pengerjaan gedung tahap penentuan pemenang,” kata Miftah dikonfirmasi, Senin (8/9). Ditegaskan, penentuan pemenang tender dipastikan
atau acuan untuk melakukan perubahan. Program yang ditarik pun tergantung dari pembahasan bersama legislatif. Penyusunan anggaran perubahan diusulkan program prioritas. Termasuk adalah program dana kelurahan. Pemkot Mataram memberikan dukungan tambahan anggaran tersedia dari pemerintah pusat. Kebijakan ini untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan. Program prioritas lainnya adalah, dukungan pelaksanaan tahapan pemilihan umum kepala daerah. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum mengajukan anggaran Rp30 miliar. Dan, Badan Pengawas Pemilu mengajukan sekitar Rp10 miliar. Anggaran itu kata Walikota, cukup besar dan tidak bisa dialokasikan sepenuhnya di anggaran belanja tambahan. “Kita anggarkan bertahap. Yang diajukan tidak sedikit,” tambahnya. Menurut Walikota, sudah menjadi kewajiban daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilukada. Akan tetapi, dilihat kondisi ketersediaan anggaran daerah. Meski tambahan anggaran sedikit, dipastikan tidak ada program di OPD terganggu. Sifat dari rasionalisasi melihat skala prioritas diajukan oleh pimpinan OPD. “Insya Allah, tidak akan terganggu,” demikian kata Walikota. (cem) H. Ahyar Abduh
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
Industrialisasi,Gagasan Besar yang Belum Populer Mataram (Suara NTB) Program industrialisasi adalah program besar yang digagas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Program ini belum populer di masyarakat. Lebih-lebih eksekusinya. Program industrialisasi ini adalah gagasan besar untuk membangun NTB. Karena itu, dibutuhkan eksekutoreksekutor yang kreatif mewujudkan NTB sebagai daerah yang diharapkan berkembang industri manufactur ke depannya. Dr. Aziz Bagis, dari Fakultas Ekonomi Unram (Suara NTB/dok) yang juga turut mempertanyAzis Bagis akan wujud program ini. Konsep industrialiasi dalam arti yang populer, adalah pendirian pabrik, atau berkembangnya industri manufactur yang dapat meningkatkan kapasitas produksi bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Saat ini belum terlihat wujud industrialisasi yang dinginkan kepala daerah. Karena itu, menurut Dr. Azis Bagis, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan dinas lainnya harus membangun komunikasi yang lebih luas dengan konseptor industri. Konseptor bisa melibatkan pelaku usaha. Atau dapat melibatkan perguruan tinggi. “Saya yakin, masyarakat NTB juga belum paham soal industrialisasi. Oleh karena itu, konsep industrialisasi pemerintah daerah ini harus secepatnya di eksekusi menggandeng stakeholder. Libatkan banyak pihak,” ujarnya. Konsep industri yang dijalankan oleh OPD adalah konsep industrialisasi sederhana atau ide-ide lama. Dilihat dari produk di pasaran dan para pelaku usahanya. Masih melaksanakan industrialisasi secara konvensional. Wajar menurut Dr. Azis, sebab pelaku usaha cukup terbatas produktivitas idenya untuk menjalankan konsep industrialisasi yang lebih modern. Karena itulah, OPD seharusnya menghubungkan pelaku usaha dengan para konseptor sebagai penyetok ide untuk membangun semodel industrialisasi yang lebih kekinian. “Saya rasa industrialisasi tak murni bertumpu pada modal. Namun yang paling mendasar adalah kreativitas mendesain konsep industri yang akan dibangun. Idenya itu seperti apa. Itu dulu, baru mengarah kepada sarana dan prasarana pendukungnya,” ujarnya. Karena itu, Dinas Perindustrian, dan OPD lainnya harus mau lebih terbuka membangun hubungan dengan produsen-produsen ide tentang industrialisasi,” jelas Dr. Azis. Jangan sampai menurutnya, konsep industrialisasi diterjemahkan kaku hanya membangun industrialisasi seperti yang sudah dibangun di daerah lain. Sebut saja Jawa. Misalnya industri kopi, industri tekstil. Menurutnya, jangan hanya itu. Atau di NTB hendaknya jangan mengembangkan industri kerajinan yang sudah lazim dikembangkan selama ini. Seperti cukli atau tenun. “Ide-ide industrialiasasi itu harus dicari terus dan lebih bagus. Jangan yang sudah ada,” saran Ketua Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB ini. Pengertian industrialisasi konvensional secara teori adalah mengembangkan industri-industri yang sudah ada dengan konsep lain. Menurutnya, perguruan-perguruan tinggi memiliki ide-ide dan temuan yang tidak sedikit terkait industri. Baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan lainnya. Itulah yang mestinya dimanfaatkan oleh Pemda untuk membangun jaringan usaha. Karena industrialisasi adalah program besar. Maka , menurut Dr. Azis Bagis, seluruh pihak harus bergerak. (bul)
Kemenkominfo Latih Digital Talent Mahasiswa di Mataram Mataram (Suara NTB) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melatih 90 mahasiswa berbagai kampus untuk mengikuti program Digital Talent Scholarship 2019 di Mataram, Senin (8/7). Sebelumnya Kemenkominfo telah membuka pendaftaran bagi calon penerima program pelatihan tersebut. Dirjen SDM Perangkat Informatika Kemenkominfo Dr. Ir. Ismail, MT, yang membuka kegiatan pelatihan menyampaikan program beasiswa itu ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peserta program akan dilatih secara intensif untuk menguasai hard skill dan soft skill sesuai dengan peminatan di bidang teknis Artifical Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, dan Machine Learning serta beberapa tema pelatihan lainnya. “Kita siapkan digital talent ini agar Indonesia tidak saja jadi penonton. Kita punya keunggulan jumlah penduduk terbesar ke empat dunia. Apalagi kalau dilengkapi dengan skill. Kalau tidak dilengkapi dengan skil tentu akan jadi beban. Angkatan muda produktif itu sangat mungkin kita siapkan melalui perguruan tinggi,” sebut Ismail. Sebelumnya, di tahun 2018, Kemenkominfo telah meluncurkan program yang sama untuk menyiapkan 1.000 talenta yang menguasai keahlian digital guna mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi digital terbesar pada tahun 2030. Selain itu, Program Digital Talent Scholarship ditujukan untuk menyediakan talenta yang dibutuhkan dalam Revolusi Industri 4.0. Pada tahun ini, program Digital Talent Scholarship 2019 akan memberikan kesempatan kepada 25.000 peserta untuk mengikuti pelatihan yang dikemas dalam empat akademi. Beasiswa ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemenkominfo berkerja sama dengan 31 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, 23 Politeknik dan 4 perusahaan teknologi global antara lain AWS, Cisco, Google dan Microsoft. Kemenkominfo juga menyiapkan kegiatan pascapelatihan bagi peserta program. Targetnya untuk mempertemukan keahlian yang dimiliki oleh talenta digital dengan peluang kerja dan usaha di berbagai perusahaan teknologi. Ismail berharap selepas mengikuti pelatihan para peserta nantinya akan mampu terserap ke dalam berbagai lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang telah dilatih. Ismail mengaku, kehadiran teknologi punya peluang dan tantangan. Karena dengan adanya teknologi ICT telah mendisrupsi banyak aspek dalam kehidupan, seperti bisnis transportasi konvensional, menghancurkan wajah bisnis transportasi, menghancurkan wajah kesehatan dan sebagainya. “Tapi ancamannya adalah banyak hoaks. Berpengaruh terhadap perubahan karakter bangsa kita. Agar bisa memanfaatkan peluang dan ancaman itu kita harus siap melalui program digital talent. Kita sedang memasuki orde perubahan yang sangat cepat. Bahkan perubahannya bisa sebulan, kalau dulu perubahan lambat. Kalau sekarang cepat. Kebutuhan ICT membutuhkan 1.600 digital talent. Mereka bukan saja dari sarjana teknologi, tapi yang memahami digital talent,” ungkapnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
PELATIHAN - Pembukaan pelatihan digital talent yang digelar Kemenkominfo di Mataram, Senin (8/7).
Halaman 3
Dampak Tiket Murah, Tingkat Hunian Hotel di Senggigi Membaik Giri Menang (Suara NTB) Tingkat kunjungan wistawan di destinasi wisata Senggigi Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) mulai membaik. Kenaikan kunjungan ini tak lepas dari beberapa faktor. Diantaranya musim libur dan harga tiket murah yang diberlakukan oleh sejumlah maskapai penerbangan. Naiknya kunjungan wisatawan ini pun berdampak terhadap tingkat hunian hotel di kawasan wisata ini, terdapat kenaikan tingkat hunian rata - rata 40-50 persen. Meskipun belum normal, hal ini pertanda positif terhadap parwisata di Lobar yang lesu semenjak gempa tahun lalu. Pantauan koran ini di beberapa hotel seperti Hotel Jayakarta pada akhir pekan kemarin terlihat cukup banyak tamu hotel yang menginap. GM Hotel Jayakarta, Cherry Abdul Hakim mengakui tingkat hunian hotel rata-rata mengalami kenaikan.
Kenaikan ini, kata dia didorong oleh beberapa faktor, yang paling dominan kata dia, libur sekolah selama dua pekan. Di tempat berbeda, GM Hotel Montana, Binang Odi Alam mengatakan, tingkat hunian hotel terus meningkat walaupun masih belum seperti tahun lalu (sebelum terjadi gempa). “Alhamdulillah terus meningkat, walaupun masih belum seperti tahun lalu,” jelas dia. Saat ini tingkat hunian sudah mencapai rata - rata 4050 persen dari 92 kamar di hotelnya. Peningkatan hunian hotel ini terjadi setelah puasa, mulai dari bulan Juni. Menurut dia, kondisi ini
membaik dengan sendirinya ditambah lagi musim liburan telah tiba. Di samping itu, dampak harga tiket pesawat murah juga ikut berdampak terhadap kunjungan. “Pada Bulan Agustus-September saja harga tiket AirAsia hanya Rp634 ribu dengan rute Jakarta - Lombok. Insya Allah mudahan bisa memulihkan pariwisata Lombok dan Lobar khususnya,” jelas dia. Pihaknya berharap kondisi pariwisata terus membaik. Karena itu, pengusaha hotel pun melakukan berbagai strategi untuk membantu Pemda mendatangkan tamu. Pihaknya masih mem-
(Suara NTB/her)
MENINGKAT - Wisatawan yang menginap di salah satu hotel di Senggigi. Tingkat hunian hotel di Senggigi terus meningkat. berikan promosi seperti kuliner dan memperluas kerjasama juga dengan airlines
baru yang akan membuka rute penerbangan di Indonesia, seperti AirAsia. (her)
(Suara NTB/bul)
SAMPAH - Sampah dan PKL yang menjamur di sekitar arsama haji NTB di Lingkar Selatan.
Musim Haji
PKL Menjamur, Lingkar Selatan Penuh Sampah Mataram (Suara NTB) Lingkar Selatan, Sekarbela Kota Mataram mulai berubah wajah. Dari sebelumnya asri, kini semrawut. PKL (Pedagang Kaki Lima) menjamur, sampah berserakan di mana-mana. Terutama di kawasan-kawasan sekitar Asrama Haji NTB. Musim haji telah tiba, kloter pertama jemaah calon haji (JCH) juga telah diberangkatkan pada 6 Juli 2019. Asrama Haji dalam beberapa hari terakhir tak akan pernah sepi. Tidak saja siang, bahkan hingga malam hari. Para PKL memaku diri. Mengisi taman-taman dan trotoar yang ada di Lingkar Selatan. Terutama radius 300 meter ke arah timur dan barat Asrama Haji NTB. Di depan Asrama Haji, para PKL menjamur. Mereka menjajakan beragam
kebutuhan para pengantar JCH. Dari makanan, minuman, buah-buahan, hingga mainan anak-anak. Ada PKL asongan, ada juga yang membuat tendatenda jualan secara swadaya. Mengantar JCH bagi masyarakat Lombok, terutama sekali adalah tradisi yang hingga kini tak bisa luntur. Mereka datang dari berbagai penjuru. Berbondong-bondong mengantar keluarga, kerabat atau handai tolannya yang tahun ini mendapat “panggilan” berhaji. Tak heran, Lingkar Selatan berubah seperti terminal. Beragam kendaraan keluarga pengantar JCH terparkir. Tenda-tenda terpal juga menjamur. Apalagi di malam hari. Para keluarga JCH rela menunggu siang malam, hingga calon haji yang diantarkan diterbangkan ke tanah suci.
Tidak ada penataan. Tidak ada komando bagi para PKL. Mereka berjualan semaunya. Datang dari berbagai wilayah di dalam dan luar Kota Mataram. Keluarga pengantar JCH adalah pangsa pasar musiman. Tanah-tanah kosong juga diisi para penjaja mainanan anak-anak yang menawarkan jasa hiburan. Di malam hari, Lingkar Selatan telah berubah menjadi pasar malam. Kedatangan keluarga JCH dan migrasinya PKL ini tentu tak bisa dilarang. Meski demikian, ada persoalan yang dirasakan. Terutama persoalan sampah. Aliran-aliran air telah menjadi tong sampah. Di jalan dan trotoar, sampah berserakan seperti sampah pasar. Petugas kebersihan harus kerja keras untuk membersihkannya. Itupun tak bisa maksimal. Padahal pemerintah juga
tengah menggalakkan program zero waste (sampah nihil). Nurdin, salah seorang tokoh pemuda di Lingkar Selatan menyatakan, mestinya Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji turut bertanggung jawab. Inginnya, agar tak amburadul. Penataan lapak-lapak PKL juga harus diatur, berkoordinasi dengan Pemkot Mataram, atau dengan kecamatan, kelurahan atau dengan lingkungan. “Itu tidak dilakukan. Tidak ada Pol PP yang mengatur ketertiban. Yang ada hanya Polisi, itupun kewalahan,” kata Nurdin. Seharusnya, sosialisasi juga dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kepada JCH, sebagai corong untuk menyampaikan tata tertib kepada keluarganya yang mengantar hingga ke penampungan sementara di Asrama Haji.
Persoalan sampah dari keluarga JCH inipun menjadi perhatian khsusus PT. Angkasa Pura I selaku pengelola bandara internasional Lombok. General Manajernya, Nugroho Jati juga tahun ini mulai memberlakukan kebijakan pengantaran JCH oleh keluarga tak diperkenankan hingga ke dalam bandara. Pertimbangannya, menyisakan sampah-sampah yang berserahan, kerusakan fasilitas yang ada di bandara. Dan berpotensi mencoreng citra NTB sebagai daerah wisata di mata wisatawan yang sedang berkunjung. Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji PPIH musim haji 1440 H/2019 ini akan memberangkatkan 4.967 JCH. JCH asal kabupaten Lombok Timur menjadi kloter perdana embarkasi haji Lombok. JCH NTB tahun 2019, terbagi dalam 11 kloter. (bul)
Potensi Wisata Air Terjun Temburun KPBU Untungkan Daerah Terkendala Infrastruktur Giri Menang (suara NTB) Potensi wisata baru terus bermunculan di Lombok Barat. Salah satunya, di Desa Mekar Sari ada air terjun Temburun dan Goa yang memiliki keindahan yang luar biasa. Belum lama ini, para penghobi fotografer mengambil lokasi pemotretan di lokasi wisata yang belum banyak diketahui masyarakat ini. Sayangnya lokasi wisata ini belum digarap maksimal, lantaran terkendala banyak hal. Mulai dari infrastruktur jalan, sinyal telekomunikasi. Pihak desa setempat berharap agar pemerintah memprioritaskan penanganan infrastruktur menuju kawasan setempat. Untuk tiba di lokasi wisata air terjun dan goa ini, butuh usaha keras lantaran akses jalan menuju lokasi ini rusak parah. Akses jalan sepanjang 3 kilometer menuju lokasi ini berupa jalan tanah dengan kondisi rusak parah. Kondisi ini miris, lantaran di lokasi ini ada fasilitas pendidikan berupa SD. Anak murid dan guru di sekolah itu pun merasakan betapa beratnya ke sekolah akibat melalui jalan rusak tersebut. Ditambah lagi warga setempat mengeluhkan blank spot di daerah itu sehingga menyulitkan komunikasi baik melalui telepon dan jaringan internet. Kepala Desa Mekar Sari, Nasrudin mengatakan di daerahnya ada beberapa potensi wisata yang terletak di Dusun Ranjok Barat dan Timur berupa air terjun yang dinamakan Temburun dan Goa. Hanya saja persoalanya kata dia pengembangan potensi wisata ini terkendala infrastruktur dan penataan kawasan. “Kendalanya infrastruktur jalannya rusak dan penataan,” terang Nasrudin. Pihaknya sudah menyampaikan potensi yang dimiliki desanya ke dinas terkait, namun belum ada tindaklanjut. Rencananya ia akan menanyakan lagi ke dinas terkait. Menurut dia, sangat sayang jika potensi wisata ini dibiarkan begitu saja tanpa digarap maksimal. Nanti bisa saja desa dan daerah yang mengelola, sedangkan terkait sistem bisa diatur. Menurut dia potesi wisata ini kalau dikembangkan akan menjadi sumber pemasukan besar bagi desa dan daerah, khususnya masyarakat di daerah setempat. Otomatis, kata dia, dia jika lokasi wisata ini dibuka maka akan menambah pemasukan warga dan daerah. Dua lokasi wisata di desa ini, kata dia, menjadi aset besar bagi daerah Lobar dan NTB. Sebab po-
(Suara NTB/ist)
AIR TERJUN TEMBURUN - Potensi wisata air terjun Temburun di Desa Mekar Sari memiliki keindahan yang memikat, namun belum digarap. tensi wisata ini kata dia bisa dikatakan langka di Lobar bahkan NTB sebab memiliki keunikan. Namun sampai saat ini potensi wisata ini belum digarap, terkait kendala anggaran. Sebab kalaupun desa nanti yang menganggarkan ada batasan penganggaran yang sudah diatur sehingga tidak boleh lebih dari itu. Kedepan kata dia, pihaknya akan membahas bersama tokoh, lembaga desa terkait bentuk intervensi desa terhadap pengembangan lokasi wisata ini. Nantinya disepakati untuk bisa dianggarkan oleh desa. Panjang jalan menuju lokasi ini ada 3 kilometeter dalam kondisi rusak. Rencananya, tahun ini akan dibangun oleh Pemda sepanjang 1,5 kilometer. Sebab di dekat lokasi wisata ini, kata dia, ada akses pendidikan berupa SD. Menurut dia, dari segi infrastrukur, dari 16 desa di Gunungsari desanya termasuk yang paling buruk. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan untuk melobi ke Pemda, sehingga bisa dibangun jalan tahun ini. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat berdalih kalau kerjasama pengelolaan PJU dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk efesiensi anggaran. Sebab selama ini biaya untuk pembayaran PJU Rp19 miliar sampai Rp21 miliar ke PLN. Namun dengan KPBU ini bisa ditekan menjadi Rp11 miliar. Artinya, ada surplus Rp7 miliar yang menjadi pajak penerang jalan (PPJ). Untuk penerapan KPBU ini, Pemda tengah menunggu usulan proposal dari pihak ketiga. “KPBU ini dalam rangka efesiensi anggaran daerah, yang tadinya bayar Rp18 miliar berkurang jadi sekian miliar,” kata Sekda HM Taufiq di kantornya, kemarin. Dijelaskan, KPBU ini sudah masuk dalam perencanaan RPJMD 2019-2024. KPBU ini, kata dia, ke depan tidak hanya untuk PJU namun untuk penanganan masalah kebersihan maupun sektor lain yang dianggap kalau tidak dilakukan KPBU agak lemban percepatan pembangunan di Lobar. Terkait kritikan dewan dengan pola ini justru mengambil Tupoksi OPD, menurut dia, tidak demikian. KPBU ini dalam rangka efesiensi anggaran. KPBU ini, kata dia, arahan dari Bappenas bagi daerah-daerah agar mengkaji penerapan KPBU ini. “Jangan dianggap begitu KPBU, lalu OPD tidak ada pekerjaannya. Masak gara-gara KPBU mengurangi pekerjaan, justru akan mengefesiensi anggaran,” jelas dia. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. Lalu Winengan mengatakan ber-
dasarkan kajian yang dilakukan pihaknya bahwa, luas wilayah, ruas jalan, dan ketersediaan PJU saat ini baik yang menggunakan jaringan maupun jaringan tidak sebanding dengan kondisi dan kemampuan fiskal. Hal ini menjadi salah alasan kenapa Pemda menyerahkan pengelolaan PJU dengan skema KPBU. “Di Lombok Barat baru tersedia PJU dengan jumlah sekitar 4.000 lebih yang non LED, sedangkan yang LED berjumlah 2.024 buah. Ada yang nyala, ada yang mati. Ada yang bahkan cuma tiangnya saja. Anggaran di kami sangat terbatas. Untuk pemeliharaan, rata-rata tiga tahun lalu hanya Rp 425 juta per tahun. Bahkan tahun 2019 ini hanya Rp165 juta untuk lampu PJU di 10 Kecamatan. Itu tidak bisa untuk pasang titik lampu yang baru,” keluh mantan Sekretaris PWNU NTB itu. Sedangkan kebutuhan mendesak, terang Winengan, mestinya Lobar memiliki lebih dari 10 ribu PJU dengan kondisi seluruhnya baik dan menyala. Saat ini tambahnya, baru dipetakan kebutuhan 9.629 titik lampu dengan berbagai kondisi. Hal tersebut, terang Winengan diperparah dengan kewajiban pembayaran yang dianggapnya mengalami salah perhitungan. “Rata-rata kewajiban kita membayar ke PLN antara Rp19 miliar - Rp21 miliar per tahun. Ini memberatkan buat anggaran kita. Kami sudah memverifikasi dan memvalidasi. Kemungkinan ada salah perhitungan. Masak kita harus membayar lampu yang mati?,” tegas Winengan. (her)
Tak Sesuai Spesifikasi PEMKAB Lombok Timur (Lotim) membentuk Tim khusus (Timsus) yang bertugas melakukan verifikasi terhadap rumahrumah korban gempa yang membangun sendiri rumahnya. Temuan lapangan, sudah diverifikasi sebanyak 490 unit rumah dan dari angka itu ditemukan 134 unit rumah dinilai tak sesuai spesifikasi Rumah Tahan Gempa (RTG). Ketua Timsus, Muhammad Zamzami (Suara NTB/rus) ketika dikonfirmasi M. Zamzami Senin (8/7), menjelaskan, angka jumlah rumah yang terverifikasi terus bertambah. Data disampaikan terakhir tanggal 7 Juli 2019. “Jadi dari 490 yang terverifikasi warga membangun sendiri, sebanyak 356 yang memenuhi standar RTG,” terangnya. Timsus sebutnya memiliki tim teknis yang bekerja melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah yang tidak RTG tersebut, ditawarkan kepada warga untuk melakukan dua hal. Pertama membongkar rumahya dan dibangunkan rumah sesuai standar RTG dan senilai total bantuan Rp 50 juta. Pilihan kedua Timsus menawarkan, korban gempa menunjukkan lokasi lain tempat pembangunan RTG. Pilihan yang ditawarkan timsus guna memastikan dana yang sudah dijanjikan pemerintah itu dapat diterima langsung oleh korban. Alhasil, dari penanganan timsus sendiri sudah berhasil dicairkan dananya sebanyak 175 unit. Terakumulasi dari hitungan masing-masing Rp 50 juta menjadi sekitar Rp 8,75 miliar. Warga yang membangun sendiri rumahnya ini dalam proses pencairan tidak ada mekanisme pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas). “Ranah kita yang bangun sendiri dengan syarat yang membagun rumahnya itu masuk dalam SK bupati,” ucapnya. Sementara itu, terdapat 181 yang sudah direkomendasikan RTG belum terima pembayaran karena beberapa sebab. Antara lain rekening belum terisi, atau masih ada catatan-catatan yang harus dilengkapi oleh pemilik rumah. Selanjutnya ditekankan Zamzami, tugas Timsus adalah mempercepat realisasi bantuan pemerintah kepada para korban gempa. Diketahui tercatat sebanayk10.170 Kepala Keluarag yang mengalami rusak berat. Dari jumlah data korban tersebut, sudah terisi dalam rekeningnya 7.437 kk terisi. Terbilang masih cukup banyak warga yang belum dapat bantuan dan belum dicairkan. Dalam melakukan tugasnya, satu-satunya timsus yang ada di seluruh kabupaten/kota se NTB ini memberlakukan ketentuan sangat selektif terhadap semua korban gempa. Dana hanya dapat dicairkan ketika memenuhi syarat RTG. Bahkan terhadap warga yang tidak mengindahkan pilihan yang sudah ditawarkan Timsus, tidak dibuatkan rekomendasi menerima uang bantuan yang sudah dijanjikan pemerintah. Warga korban gempa yang tidak mengindahkan tawaran Timsus diminta membuat surat pernyataan berisi kesanggupan untuk tidak menyalahkan siapapun. Termasuk tidak menyalahkan pemerintah jika terjadi gempa lagi dan rumahnya hancur. Syukurnya, dari semua yang ditawarkan timsus ini rata-rata menyetujuinya. “Alhamdulillah, rata-rata semua warga mau menerima,” imbuhnya. Permintaan pembongkaran dilakukan Timsus karena tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perbaikan agar bisa menjadi RTG. “Rumah yang sulit ini adalah yang jenisnya konvensional, berbeda yang rumah kayu masih bisa diperbaiki agar menjadi RTG,” demikian. (rus)
Jelang Pilkada, Mariadi Belum Ambil Keputusan Tanjung (Suara NTB) Ditokohkan sebagai figur publik, dinamika politik Pilkada 2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak bisa lepas dari nama Mariadi, S.Ag. Politisi senior Partai Golkar Lombok Utara itu, digaungkan sebagai salah satu kandidat kuat. Sayang, Mariadi hingga saat ini belum secara terbuka memutuskan langkah yang akan diambil untuk nasib KLU 5 tahun ke depan. Mariadi, sudah dipastikan mengisi satu dari 3 slot kursi pimpinan DPRD KLU 20192024. Posisi itu pernah (Suara NTB/dok) ia raih di Pileg 2014, naMariadi mun ia tinggalkan karena mengisi kursi pencalonan Pilkada 2015 berpasangan dengan H. Djohan Sjamsu, SH. Fakta pasangan JADI tidak menjadi bupati dan wakil bupati, dianggap sebagai faktor yang memungkinkan Mariadi berpikir ulang. Menjawab itu, Mariadi saat dikonfirmasi Senin (8/7), mengungkapkan tidak menutup kemungkinan semua peluang, baik untuk maju dan mencalonkan diri, ataupun tidak sama sekali. Baginya, untuk saat ini dirinya tergantung pada hitung-hitungan politik yang bergerak dinamis. “Saran, pendaoat semua pihak, sedang diskusikan. Saran untuk maju banyak, baik untuk mendampingi atau didampingi. Saran diam dan menunggu 2024 juga ada. Dan, sebagai petarung saya mengambil risiko paling kecil,” kata Mariadi. Diakuinya, keinginan dan harapan masyarakat agar dirinya terlibat pada Pilkada 2020 cukup tinggi. Namun secara pribadi, sementara ini belum waktunya untuk mengambil keputusan. Saatnya nanti, ia akan mengungkap ke publik terkait keputusan final, apakah maju sebagai calon atau tetap menjadi Pimpinan DPRD KLU periode 5 tahun mendatang. Bagi Mariadi tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan, JADI Jilid II bukan hal mustahil. Pun demikian jika dirinya menjadi bakal calon KLU 1. Namun semua kemungkinan itu akan dilihat dengan mempertimbangkan hasil survei internal. “Yang menginginkan maju sebagai pendamping Najmul banyak, yang minta di KLU 2 juga berlebihan. Tetapi sekarang belum bisa saya katakan, akan maju atau tidak maju. Tapi setelah pelajari saatnya akan ambil keputusan,” tegasnya lagi. Ia tidak menampik, bahwa di DPD II Golkar Lombok Utara, partai telah membuka komunikasi politik. Hal itu lumrah sebab di Golkar tidak hanya dirinya yang berpeluang dicalonkan, melainkan nama Ketua DPD II, H. Djekat Deming. “Hitung-hitungannya, apakah semua punya potensi, iya. Karena partai ini seperti gerbong, kemana kepala itu bergerak, ke sana arah ekor,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Bupati Batasi Usia Pensiun JPT di Lotim Jadi 58 Tahun Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., mengambil kebijakan pembatasan usia pensiun bagi para pejabat khususnya pemegang jabatan pimpinan tinggi (JPT) di daerah ini. Di mana usia pensiun untuk pejabat lingkup Pemkab Lotim dibatasi hingga 58 tahun dari aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa batas usia pensiun ASN bagi pejabat pimpinan tinggi atau pejabat fungsional madya 60 tahun. “Saya mengambil kebijakan supaya usia pensiun mentok pada usia 58 tahun dari aturan undang-undang 60 tahun untuk JPT,” terang bupati dikonfirmasi Suara NTB, Senin (8/7). Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada pejabat yang lain untuk menduduki kursi kepala dinas. Apabila itu tidak dilakukan, kata bupati, maka sangat sedikit yang bisa menduduki kursi eselon IIb tersebut. Sementara posisi saat
ini baru 34 orang pejabat yang sudah masuk eselon IIb dengan puncak jabatan bagi ASN eselon IIa atau jabatan sekretaris daerah (sekda). “Jangan sampai nanti pejabat naik eselon IIb atau kursi kepala dinas, baru setahun dua tahun kemudian pensiun. Tapi bagaimana supaya kita berikan kesempatan lebih awal terhadap pejabat yang lain,” ujarnya. Untuk itu, bupati berpesan kepada CPNSD dan ASN di Kabupaten Lotim pada
umumnya terus melanjutkan pendidikannya. Ditekankan bupatu bahwa pendidikan merupakan suatu yang mutlak untuk meraih karir yang lebih tinggi dan lebih baik. “Dinamika berjalan cepat sehingga harus menyesuaikan diri karena tidak ada yang baru menjabat lalu menduduki kursi kabid dan sekdis,” tegas bupati. Kendati demikian, bupati tidak menampik jika adanya ASN yang bertugas hingga usia 60 tahun meskipun di-
”
Saya mengambil kebijakan supaya usia pensiun mentok pada usia 58 tahun dari aturan undang-undang 60 tahun untuk JPT ( H. M. Sukiman Azmy )
lakukan pembatasan hingga usia 58 tahun. Pejabat yang bertugas hingga usia 60 tahun itu merupakan yang benar-benar dibutuhkan oleh tugas dan bidang keilmuannya yang tidak ada orang lain yang bisa
menggantikannya. “Kalau hanya tugasnya biasa-biasa saja, cukuplah 58 tahun pensiun. Masih banyak pejabat yang bisa kita tempatkan,”pungkas mantan Dandim 1615/Lotim ini. (yon)
Soal Siltap Pjs Kades, Inspektorat Dalami Kesengajaan Klaim oleh ASN
(Suara NTB/yon)
KALUNGKAN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, mengalungkan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta diklat dan prajabatan CPNS lingkup Setdakab Lotim di Kantor Bupati Lotim, Senin (8/7).
Syarat Mutlak Jadi ASN
Bupati Minta CPNS Ikuti Diklat Sepenuh Hati Selong (Suara NTB) Sebanyak 191 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang berasal dari formasi umum sejumlah 142 orang dan eks tenaga honorer katagori II 49 orang yang lulus tahun 2018, mengikuti Pelatihan Dasar dan Prajabatan Pola Kemitraan dengan BPSDMD Provinsi NTB di Kantor Bupati Lotim, Senin (8/7). Acara dibuka langsung Bupati H.M.Sukiman Azmy. Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menyampaikan ucapan selamat kepada CPNS yang telah melalui proses tahapan yang panjang menjadi CPNS dan saat ini dimulai tahapan pelatihan yang merupakan syarat mutlak untuk menjadi ASN. Untuk itu, ia meminta kepada para CPNS ketika mengikuti pelatihan dasar agar menjalaninya sepenuh hati tanpa merasa berat hati, karena semuanya telah diatur berdasarkan kapasitas sebagai calon ASN. “Jika hati merasa lapang, tulus, ikhlas maka tidak ada yang berat,”pesannya. Sebagai calon ASN, lanjut
bupati, harus menempuh setidaknya 6 point rangkaian atau tahapan. Tahapan yang pertama adalah disaat penerimaan, penerimaan yang berbentuk tertutup ataupun penerimaan terbuka. Ini melalui seleksi-seleksi berdasarkan persyaratan yang telah dicantumkan. Tahap yang ke dua adalah penerimaan SK pengangkatan bagi yang lolos penerimaan SK pengangkatan ini merupakan tahapan ke dua menjadi seorang ASN. Rangkaian ke tiga adalah pendidikan yang merupakan pendidikan dasar dan lanjutan. Pendidikan dasar inilah yang sedang dijalankan CPNS sekarang. Selanjutnya untuk tahapan yang ke empat adalah pelatihan umum, jika CPNS lulus menjadi ASN, barulah akan diberikan pelatihan umum atau spesialisasi yang merupakan pelatihan karir, misalnya izin kuliah untuk menunjang karir yang lebih baik, rangkaian yang ke 5 ialah pembinaan, dalam tahap pembinaan ini CPNS yang telah menjadi ASN akan dibina dalam karir atau golongannya, berdasarkan dinamika dan kepribadi-
annya pangkat atau karir yang diraih ASN harus melalui pembinaan. “Tahapan yang terakhir merupakan pengkariran,” papar bupati. Sementara Kepala BKPSDM Lotim, H. Muhammad Hairi,SIP, MSi,, menyampaikan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan dengan tujuan membentuk PNS yang memiliki karakter kepribadian yang unggul dan motivasi, nasionalisme, serta kebangsaan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini terwujudnya ASN yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Diharapkan dengan kompetensi melalui pelatihan dasar dan prajabatan ini, para CPNS dapat berkompetensi sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang diindikasikan dengan kemampuan, memahami wawasan kebangsaan, memahami sikap tidak korupsi, memahami ketentuan kepegawaian dan memahami pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. (yon)
Dewan Dorong Pembangunan Kantor Pemerintahan di 2020 Tanjung (Suara NTB) Memasuki usia 11 tahun (21 Juli 2019 mendatang), pusat kantor pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum terlihat. Menyikapi kondisi yang ada, DPRD KLU mendorong agar eksekutif mematangkan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan sebagai entitas Pemda. Ketua Komisi III DPRD KLU, Narsudin, S.Ag., Senin (8/7) mengungkapkan, perencanaan pusat pemerintahan KLU agar segera diselesaikan. Tentunya dengan terlebih dahulu memantapkan proses pembahasan perubahan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kita berharap, tahun 2020 mendatang sudah mulai ada pembangunan kantor pemerintahan Lombok Utara meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,” kata Narsudin, Senin (8/7). Ia menyebut, pusat pemerintahan merupakan identitas sebuah pemerintahan. Sangat disayangkan jika aparatur di eksektutif belum memiliki perencanaan yang
(Suara NTB/ari)
Narsudin matang ke arah itu. Terlepas dari kondisi daerah pascagempa Agustus 2018 lalu, Narsudin melihat upaya menyediakan kantor pelayanan yang memadai belum fokus. Ia melihat, kantor-kantor yang ada saat ini rata-rata merupakan peninggalan di zaman bupati sebelumnya. “Kalau masih keadaan kita seperti sekarang, sangat kita beda. Eksekutif, Bupati juga begitu. Begitu masuk hala-
man kantor sudah menghadap debu,” cetusnya. Terlepas dari kondisi daerah pascagempa, Ketua DPC PPP KLU ini menilai OPD setidaknya meyakinkan dewan dan publik terhadap perencanaan pusat layanan pemerintahan. Sebaliknya, peristiwa gempa lalu menjadi pembelajaran agar eksekutif melakukan penyesuaian perencanaan. “Di UU 26 tahun 2008 jelas, Kota Pemerintahan itu dari Tanjung sampai Kecamatan Gangga. Maka segera dibuat perencanaan. Apalagi pemerintahan sekarang tinggal melanjutkan saja,” tambahnya. Narsudin tak menutup dukungan jika Bappeda Lombok Utara dan OPD terkait menempatkan pusat layanan berada di satu kompleks. Hal ini ia lihat di sejumlah kabupaten, di mana layanan kantor pemerintahan berada di satu area. Bukan mustahil ke depan, KLU akan melakukan hal yang sama walaupun pembangunan kantor pemerintahannya tidak dilakukan sekaligus. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Penjabat Sementara (Pjs) kepala desa (kades) di 22 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), menjadi atensi Inspektorat. Klaim yang terjadi sejak Januari 2019 itu, kini tengah ditangani. Selain diminta, para kades sementara juga akan didalami apakah ada unsur kesengajaan mengklaim siltap meski tahu secara aturan tidak diperbolehkan. Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., Senin (8/ 7) menegaskan pihaknya akan memantau proses pengembalian siltap di masing-masing Pjs Kades. Pasalnya sudah tertuang jelas dalam aturan, bahwa Pjs kades yang notabene ASN tidak diperbolehkan mengklaim gaji dobel dari ASN dan dari jabatan sementara kepala desa. “Kalau emang ada yang terlanjur (mengambil) yah itu harus dikembalikan. Karena memang di dalam aturan itu tidak boleh. PNS sudah ada gajinya seusai jabatan,” kata Idrus. Berbeda dengan tunjangan kepala desa, penjabat sementara masih diperbolehkan mengklaim tambahan penghasilan. Misalnya dari honor kegiatan yang ada di desa. Untuk siltap, pemberlakuannya sama dengan gaji ASN. Maka dasar itulah, pihaknya berharap semua penjabat kepala desa mengembalikan sebelum menjadi temuan BPK. “Kalau PNS namanya gaji,
non PNS itu Siltap namanya, jadi tidak boleh dobel. Hanya satu yang boleh diambil, silakan mau pilih yang mana,” ujarnya. Idrus menyebut, Inspektorat sudah membentuk tim untuk memantau pengembalian. Tidak hanya pengembalian yang ditelusuri oleh tim, namun ada tidaknya unsur kesengajaan para penjabat dalam mengklaim gaji ganda tersebut. Inspektorat menilai, persoalan klaim siltap masih masuk ranah internal. Bersamaan dengan pemantauan pula, masing-masing Kades sedang diperiksa melalui PKPT (Program kegiatan pengawasan Tahunan). “Kalau masalah mereka tahu dan tidak tahu, nanti kita lihat seperti apa. Karena melihat Perbupnya sebagai dasar aturannya, di sana ‘kan sudah tercantum, apa saja yang boleh diterima dan tidak itu,” tegas Inspektur mengasumsikan semua ASN sudah paham. Sebagai ASN, tidak saja dirinya yang menjabat puluhan tahun sebagai ASN paham akan larangan. Bagi ASN yang baru pun, mereka sudah diberikan arahan terutama gaji dobel yang tidak boleh diterima. Sehingga sangat disayangkan, ada Pjs Kades yang mengetahui larangan namun tetap mengklaim Siltap Kades. “Berbicara sanksi nanti nanti kita lihat. Pasti ada surat teguran dan itu akan kita laporkan ke bupati, nanti bupati yang memutuskan sanksinya,” tandasnya. (ari)
Jadup Korban Gempa Belum Ada Kepastian Selong (Suara NTB) Rencana pemberian jaminan hidup (jadup) masingmasing Rp 10 ribu per hari atau Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan untuk para korban gempa di Lotim belum ada kepastian. Sebanyak 33.957 kepala keluarga atau 119.277 jiwa yang terdata di awal belum ada kabar mengenai waktu pencairannya. Demikian penjelasan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Huzaefah. Menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (8/7), Kabid Linjamsos ini menerangkan informasi terakhir dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI data para penerima jadup di Lotim ini sudah masuk ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dituturkan, sesuai informasi yang diterima sebelumnya ada tiga kabupaten di NTB yang belum masuk daftar. Lotim, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Lotim langsung terbang ke Jakarta menanyakan langsung progres rencana pencairan. M e ngenai
data yang diminta Kemensos katanya sudah dilengkapi sesuai hasil pendataan awal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim disambung dengan verifikasi alamat pasti dari para korban gempa. “Data penerima jadup itu sudah sangat lengkap, by name by address,” ungkapnya. Diakui ada beberapa kali proses perbaikan data. Data awal disebut ada 19.915 KK yang diverifikasi namun dilakukan perbaikan kembali hingga ditemukan angka terahir lebih dari 33 ribu KK yang sudah dimasukkan usulannya. Diakumulasikan, total dana yang akan diterima para korban di Lotim mencapai Rp 71 miliar. Itupun belum masuk data yang juga akan menerima jadup, korban gempa yang terjadi pada 17 Maret 2019 lalu. Lambatnya proses pencairan jadup ini diakui karena sejumlah hal. Antara lain, data terus bergerak. Akibat guncangan gempa yang berulang kali hingga membuat jumlah korban terus bertambah. Proses rekapitulasi data dan pelaporan data butuh waktu. Di samping itu, dalam proses pendataan Lotim mengalamai keterbatasan tenaga yangharus menjangkau 33 ribu KK memverifikasi alamat lengkap dari para korban. (rus)
Huzaefah
(Suara NTB/rus)
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
Halaman 5
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
KUA-PPAS APBD Loteng 2019 Disahkan Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama pemerintah daerah, telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Persetujuan KUAPPAS APBD Loteng tahun 2020 ini diambil pada Rapat Paripurna DPRD Loteng, Senin (8/7). Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., menandatangani langsung KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020 bersama Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Sebelumnya, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng,
M. Tauhid, menyampaikan hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020. Dikatakannya, pembahasan KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020 dilakukan lebih dulu dari pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD Loteng 2019. Hal itu dilakukan, dengan maksud agar APBD Loteng 2020 bisa disahkan lebih awal, sehingga pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBD Loteng tahun 2020 bisa lebih cepat. Ia mengungkapkan, secara umum KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020 mengalami peningkatan dari APBD Loteng tahun 2019. Menyusul adanya peningkatan target dari beberapa sektor. Salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pertimbangkan Maju di Pilkada Loteng NAMA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Achmad Puaddi FT.SE., muncul menjadi salah satu kandidat calon kepala daerah di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Politisi asal Partai Golkar ini pun disebut-sebut sudah membangun komunikasi dengan beberapa figur dan petinggi partai politik (parpol) di daerah, guna memuluskan rencana bersaing di Pilkada Loteng mendatang. “Kalau memang masya(Suara NTB/kir) rakat menginginkan, kenapa H. Ahmad Puaddi FT tidak,” tegas Ketua DPRD Loteng, H. Ahmad Puaddi FT, S.E., kepada Suara NTB, Senin (8/7). Namun demikian, karena tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng masih cukup panjang, maka masih cukup waktu untuk mempertimbangkan rencana ini sebelum kemudian mengambil keputusan. Puaddi tercatat sebagai anggota DPRD Loteng dua periode sejak tahun 2009 silam. Di mana jabatan Ketua DPRD Loteng baru diembannya pada periode kedua sebagai wakil rakyat. Ia pun tercatat sebagai calon anggota DPRD provinsi terpilih pada gelaran pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Di Partai Golkar i pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng. “Kita tunggu saja. Kan, tahapan pilkada Loteng sendiri masih belum berjalan. Jadi masih cukup waktu untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan,” tandas Puaddi. Menurutnya, sebelum memutuskan maju di Pilkada Loteng mendatang tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama soal dukungan dari masyarakat. “Semua sangat tergantung aspirasi masyarakat. Kalau memang banyak aspirasi yang menginginkan kita untuk maju di Pilkada Loteng mendatang, kenapa harus takut,” tegasnya kembali. (kir)
Terlibat Dugaan Pemalsuan Izin
Oknum Pejabat Terancam Hukuman Berat Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) belum menjatuhkan sanksi terhadap oknum pejabat yang diduga memalsukan izin. Pasalnya untuk pemberian sanksi berupa pencopotan maupun non aktif dari jabatan, perlu menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, bupati maupun baperjakat tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi, lantaran sesuai ketentuan enam bulan setelah pelantikan bupati perlu meminta izin melakukan mutasi ataupun pencopotan pejabat dari jabatannya. Sekda Lobar H. Moch. Taufiq yang ditemui di kantornya, menegaskan, terkait bentuk hukuman dan sanksi oknum pejabat tersebut diserahkan ke PPK dalam hal ini bupati. Bentuk sanksinya apakah ringan, sedang, berat pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BKD dan PSDM. Sebab tindakan memalsukan ini adalah tindakan melanggar, sebab jika tak disanksi berat, maka dikhawatirkan merembet ke ASN lain. Apakah bersangkutan akan dicopot dari jabatannya, sekda mengaku, yang bersangkutan belum bisa diproses, karena izin mutasi dari Kemendari belum keluar. “Izin belum keluar, sehingga oknum ini belum dijatuhkan sanksi,” tegas sekda. Menurut dia penonaktifan (pencopotan) bersangkutan dari jabatannya, sampai sekarang belum bisa dilakukan. Meski, kata dia, pencopotan pejabat eselon III bisa dilakukan melalui baperjakat, akan tetapi izin tetap harus diproses ke Kemendagri. Sebab sesuai ketentuan enam bulan setelah dilantik Bupati harus minta izin ke Kemendagri, sementara bupati sendiri belum enam bulan dilantik. Menurut dia, bersangkutan pasti terkena sanksi, namun soal waktu dan bentuknya apakah berat atau sedang itu masih dikaji. Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan mengaku belum mendapatkan informasi terkait adanya oknum pejabat yang memalsukan izin. Namun demikian, kata dia, jika benar oknum ini melakukan pemalsuan, maka tentu hukuman disiplinnya berat sebab sudah masuk pelanggaran kewenangan. “Ini termasuk pelanggaran berat,” tegas dia. Pihaknya akan menindaklanjuti jika ada laporan terkait hal ini, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sekda serta baperjakat. (her)
yang ditargetkan naik 7,89 persen, termasuk alokasi perimbangan pusat juga ditargetkan naik. Secara rincian, untuk pos pendapatan daerah pada APBD Loteng tahun 2020 mendatang ditargetkan sebesar 2,2 triliun dan bersumber dari beberapa pos. Di antaranya, PAD ditargetkan sebesar Rp 216 miliar. Kemudian dana perimbangan pusat sebesar Rp 1,6 triliun dengan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,05 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 458 miliar. Sementara pos belanja daerah ditargetkan sebesar Rp 2,18 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp 1,25 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 924,8 miliar, sehing-
ga terjadi surplus anggaran sebesar Rp 22 miliar yang selanjutkan dialokasikan untuk membayar cicilan pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hal ini menyebabkan alokasi KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020 ditetapkan pada posisi berimbang. Lebih lanjut Tauhid menjelaskan, belanja daerah sendiri difokuskan untuk mengejar target pembangunan yang sudah dirancang pada RPJMD Loteng. Salah satu yang paling utama ialah mempercepat pengentasan kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi. Kemudian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Loteng, peningkatan struktur ekonomi masyarakat serta
infrastruktur daerah. Termasuk untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan daerah. “Alokasi belanja daerah semaksimal mungkin diarahkan untuk bisa mencapai target pembangunan pada RPJMD Loteng,” tandasnya. Di tempat yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., berharap dengan telah ditetapkan KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020, maka proses pembahasan dan pengesahan APBD Loteng 2020 bisa lebih cepat sesuai target waktu yang ada. Dengan begitu, program-program daerah tahun depan bisa lebih cepat berjalan, sehingga hasil pembangunannya bisa maksimal. (kir/*)
(Suara NTB/kir)
TANDATANGANI - Ketua DPRD Loteng, H.Achmad Puaddi FT, menandatangani KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (8/7).
Bupati Perintahkan OPD Segera Tuntaskan Temuan Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terus dilakukan pihak Pemkab Lombok Barat (Lobar). Dari LHP Badan Pengawas Keuangan (BPK) terdapat kerugian negara mencapai sekitar Rp 841 juta. Temuan itupun tersebar di 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar. Di antaranya Sekretariat DPRD Lobar Rp551 juta lebih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar sebesar Rp13 juta, Dinas PUPR sekitar Rp140 juta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp9 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar Rp56 juta, Dinas Kesehatan Rp8 juta dan Dinas Pariwisata Rp61 juta. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun memerintahkan OPD segera menuntaskan temuan tersebut. Menurutnya, akan ada kosekuensi hukum apabila temuan itu H. Fauzan Khalid
tidak ditindaklanjuti sesuai batas waktu 60 hari yang diberikan oleh pihak BPK untuk menindaklanjuti LHP itu.”Tinggal ditindak lanjuti lewat tim TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi),” ujarnya pekan lalu. Menurut Fauzan temuan itu biasanya tetap selesai penindaklanjutannya di dekat akhir batas waktu yang diberikan. Sejauh ini pun waktu
masih berlalu 30 hari lebih, sehingga masih ada rentan waktu mengembalikannya. Meski demikian, Fauzan justru mengaku jika temuan itu menurun dari tahun ke tahun. “Alhamdulillah relatif sangat jauh turunnya, mudah-mudahan dari tahun-ke tahun terus turun,” ucapnya. Sebelumnya Plt Inspektur Inspektorat Lobar, H. Ilham mengaku sudah memanggil
sejumlah OPD yang memiliki temuan pengembalian kerugian negara. Bahkan pihaknya mendorong agar OPD bersangkutan bisa segera menindaklanjutinya sebelum batas waktu 60 hari yang diberikan. “Kita beri waktu dalam beberapa minggu ke depan. Supaya sebelum 60 hari semuanya sudah tuntas,” sambungnya. Dari 24 OPD keseluruhan temuan LHP BPK itu, sekitar 17 di antaranya berupa temuan administrasi. Sedangkan sisanya 7 OPD temuan kerugian negara. Meski demikian, diakuinya dari beberapa OPD itu sudah ada yang melakukan pengembalian. Di antaranya Dinas Dikbud, Dikes, Disperindag dan Dinas PUPR meski belum terlalu signifikan. (her)
(Suara NTB/dok)
Paket Proyek PJU Senilai Rp2,2 Miliar Terpaksa Dikorbankan Giri Menang (Suara NTB) Dampak pemangkasan anggaran yang dilakukan pada APBD - P nanti, sejumlah proyek pun dipastikan menjadi “korban”. Sejumlah proyek ini dibatalkan pelaksanaannya akibat anggaran dipangkas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sejumlah proyek yang pasti dibatalkan, yakni dua paket PJU senilai Rp 2,2 miliar lebih, masing-masing pembangunan PJU tahap I untuk revitalisasi Senggigi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) senilai Rp400 juta serta meterisasi PJU 10 kecamatan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) senilai Rp1.845.530.000. Kepastian pembatalan dua proyek ini diperoleh setelah pihak ULP diberitahu oleh TPAD dalam hal ini Bappeda. Kabag Unit Layanan Pengadaan pengadaan barang (ULP BJ) Setda Lobar Ahad Legiarto mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi lisan dari TPAD dalam hal ini Bapedda terkait dua proyek di masing-masing proyek PJU di Dinas PU dan disperkim dibatalkan. “Dua proyek PJU terkena rasionalisasi masingmasing di Dinsos PU Rp400 juta dan Disperkim Rp 1,8 mil-
iar,” jelas Ahad. Namun, ujarnya, dua proyek ini masih masuk di data pengadaan di ULP dan pihaknya belum berani menghapus sebab belum ada pengesahan APBD - P. Pihaknya belum berani menetapkan, karena APBD-P belum disahkan, sehingga masih mengacu APBD murni. Pihaknya baru sebatas menerima pemberitahuan lisan dari TPAD. Konsekuensi dari pemangkasan ini jelas tentu proyek ini batal. “Iya (batal) karena kaitan dengan keterbatasan anggaran,” jelas dia. Kemungkinan salah satu pertimbangan proyek PJU ini dirasionaliasi, karena adanya program KPBU pengelola PJU. Ia menambahkan sejauh ini baru dua paket proyek ini yang dikonfirmasi terkena rasionalisasi. Menurut dia, terkait apakah ada penambahan lagi pihaknya belum tahu seperti apa proses di TPAD. Yang jelas kata dia saat ini masih berlangsung proses rasionalisasi di TPAD. (her)
RASIONALISASI Meterisasi PJU yang ada di wilayah Lobar ini bakal dibatalkan akibat terkena rasionalisasi anggaran. (Suara ntb /ist)
Tak Dukung IKU
TAPD Pangkas Belanja OPD di APBDP Giri Menang (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah selesai melakukan penyisiran terhadap belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dipangkas pada APBD-P nanti. Sebanyak Rp13,5 miliar lebih belanja OPD ini dipangkas, karena di samping akibat defisit anggaran juga dinilai tak mendukung indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Akibat pemangkasan ini tentu program OPD tersebut tidak bisa terlaksana. “Kita merasionalisasi belanja sekitar Rp 13,5 miliar lebih. Itu kami sisir dari belanja yang tak mendukung IKU dan indikator kinerja kunci,” jelas
Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi pada Suara NTB. Belanja yang dipangkas, jelas dia, seperti honor dikurangi, perjalanan dinas atau SPPD dikurangi, belanja makan minum, barang jasa juga dikurangi. Sementara belanja SPPD yang dikurangi yang tidak penting mendukung program di OPD. Menyoal seringnya intensitas pejabat keluar daerah dalam jumlah besar akhirakhir ini, ujarnya, kegiatan itu justru mendukung program meningkatkan kesejahteraan. Seperti keberangkatan studi banding soal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ke Solo, bertujuan untuk mempelajari skema
KPBU untuk diterapkan di Lobar agar lebih menguntungkan daerah. “Itu perjalanan dinas yang mendukung indikator kinerja kunci,” tegas dia. Terkait dilakukan pemangkasan ini untuk menutupi biaya kesra pegawai ASN, menurut Baehaqi tidak demikian. Sebab kesra itu, tidak ada hubungan dengan pemangkasan, sebab pemangkasan ini dilakukan mengurangi belanja. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, M.Ed., yang dikonfirmasi menjelaskan, dipangkasnya anggaran di OPD-nya sebesar Rp 600 juta disebabkan defisit anggaran yang dialami sangat besar. Bahkan kalau tidak dilakukan rasionalisasi akan
berpengaruh terhadap pembayaran kesra ASN. Menurut dia aspek perencanaan anggaran harus betul-betul diperkuat, sebab selama ini yang direncanakan adalah pengeluaran bukan pendapatan. Di satu sisi, pengeluaran tidak bisa dikotak-katik, namun sisi lain pendapatan belum final. “Semestinya harus disadari Dinas Parwisata melalui hotel, restoran dan lain-lain tidak bisa support maksimal. Sebelumnya ada Rp 6,5 miliar pemasukan per bulan, namun berkurang jadi Rp 2 miliar per bulan, tapi itu kan sudah drastis sekali turunnya. Semestinya kami tidak usah dipangkas untuk kegiatan even dan promosi,” kata Ispan. (her)
Lima Rekanan Berebut Proyek Pembangunan Pendopo Bupati Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan pendopo atau rumah dinas Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru saat ini sudah masuk proses tender. Setidaknya ada lima perusahaan besar yang bersaing untuk memperebutkan proyek yang diperkirakan bakal menelan anggaran hingga Rp36 miliar tersebut. Demikian diungkapkan Kabag Pengadaan Barang Jasa/LPSE Setda Loteng, Helmi Qazwaini, kepada Suara NTB, Senin (8/7). Ia menjelaskan, kelima calon rekanan proyek pembangunan pendopo Bupati Loteng ini sedang dievaluasi kelayakannya dan ditargetkan bisa tuntas akhir bulan Juli mendatang. “Akhir bulan Juli
mendatang, proses tender sudah selesai dan sudah dilakukan penandatanganan persetujuan kontrak kerja,” jelasnya. Proses pembangunan pendopo Bupati Loteng yang baru direncanakan dalam dua tahap. Di mana tahun ini untuk tahap pertama berupa pembangunan rumah dinas serta ruang pertemuan. Sementara untuk landscape, bencingah serta pagar pendopo ditargetkan dikerjakan tahun 2020 mendatang. Helmi mengatakan, dari dua tahap pembangunan pendopo Bupati Loteng ditargetkan bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 36 miliar. Namun itu semua tergantung hasil tender nantinya. “Yang jelas untuk
tahun ini pembangunan tahap pertama berupa rumah dinas serta ruang pertemuan harus tuntas,” ujarnya. Sebelumnya, Pemkab Loteng berencana untuk membangun ulang pendopo Bupati Loteng untuk menggantikan bangunan yang ada saat ini. Pasalnya, kondisi bangunan pendopo yang saat ini sudah dinilai tidak layak, karena sudah terlalu lama dan belum pernah direnovasi. Kawasan pendopo yang baru tersebut nantinya bakal lebih luas dari pendopo lama. Untuk menambah luas kawasan pendopo, Pemkab Loteng sudah membebaskan beberapa lahan serta bangunan yang ada di sekitar pendopo Bupati Loteng. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
Atasi Kekurangan Air Baku, Ai Ngelar Diupayakan Terealisasi 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Berkurangnya debit air baku Semongkat, masalah yang kini dihadapi PDAM, salah satunya disebabkan meningkatnya jumlah pelanggan. Termasuk adanya beberapa perumahan baru yang mengandalkan PDAM. Sehingga perlu segera diupayakan teralisasinya sumbr air baku baru, proyek Ai Ngelar. Menurut Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam paripurna Senin (8/7) kemarin, brkurangnya debut air juga disebabkan pengrusakan catchment (Suara NTB/arn) area dan banyaknya non reveH. Mahmud Abdullah nue water/air yang hilang saat distribusi dari sumber air ke bak penampung. Selanjutnya, umur dan kondisi jaringan perpipaan yang membutuhkan revitalisasi berpengaruh tidak hanya pada kuantitas juga pada kualitas air yang diterima konsumen. Makanya, dibutuhkan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, mencari sumber air baru yaitu melalui proyek “Ai Ngelar” yang sudah diusulkan keKementerian PUPR sejak tahun 2017 lalu. Dan terus diupayakan agar bisa terealisasi pada tahun 2020 mendatang. Dengan telah dimanfaatkan sumber air “Ai Ngelar” nantinya, maka berdasarkan perhitungan teknis akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan air masyarakat Sumbawa. Sambil menunggu realisasi proyek Ai Ngelar tersebut, lanjut Wabup, PDAM bersama OPD terkait tiap tahunnya menggali dan menyediakan potensi sumber mata air lainnya. Baik itu sumur bor dan sumber mata air permukaan lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai informasi pada tahun 2019 ini, PDAM menerima bantuan sumur bor dariBadan Geologi dan ESDM sebanyak 8 buah sumur bor melalui Dinas PRKP Sumbawa. Dalam rangka penanganan permasalahan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan. Ada pula dukungan program dengan sumber anggaran baik DAK reguler, DAK afirmasi, maupun DAK penugasaan. Demikian juga penyediaan anggaran melalui APBD serta bantuan hibah langsung ke masyarakat dari Kementerian PUPR. Baik berupa sumur bor, maupun jaringan perpipaan. Terhadap desa-desa yang kesulitan pelayanan air bersih karena kesulitan sumber air baku dilakukan survei potensi guna penyediaan sumur bor bekerjasama dengan Badan Geologi KementerianESDM. (arn)
SMPN 4 Dompu Mengeluh Kekurangan Siswa Dompu (Suara NTB) – Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Dompu, rupanya belum sesuai harapan. Pasalnya, masih terdapat sekolah yang justru kekurangan siswa. Seperti SMP Negeri 4 Dompu misalnya, dari 256 siswa yang dibutuhkan untuk delapan Rombongan Belajar (Rombel) hanya 110 orang yang mendaftar. Hal itu lantas dikeluhkan pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 4 Dompu, Drs. Edi Suriasyah kepada wartawan, Senin (8/ 7) kemarin menjelaskan, zo(Suara NTB/jun) nasi asli sekolahnya hanya Edi Suriansyah di Kelurahan Karijawa. Di wilayah tersebut terdapat dua SD dengan total keseluruhannya siswa 97 orang. Namun demikian, pada PPDB tahun ini justru hanya 10 orang yang mendaftar di sekolahnya. “Kita hitung errornya katakanlah ke SMP IT 20 orang, kemudian dengan jalur prestasi ke SMP 1 Dompu 20 orang. Lalu kemana yang 57 orang itu, disini hanya 10 orang dari zonasi asli saya,” ungkapnya. Sementara dari daerah dengan kategori zonasi bersama seperti Kelurahan Bada, Potu dan Desa Sorisakolo yang datang mendaftar sebanyak 53 orang. Ditambah mereka yang memakai jalur prestasi sekitar 40 orang. Dikatakan Edi Suriansyah, siswa baru dari wilayah zonasi sekolah lain seperti halnya Kelurahan Simpasai yang merupakan zonasi SMPN 2 Woja, ada yang mendaftar ke SMPN 4 Dompu sekitar 20 orang. Tapi oleh pihaknya tak berani diterima dengan alasan takut melanggar aturan. Pun ditegaskan dirinya tidak pernah membujuk mereka untuk mendaftar di satuan pendidikan yang tengah dipimpinnya itu. “Kalaupun ada siswa dari Simpasai dan Kandai I yang mendaftar kesini, saya tidak pernah membujuk,” ujarnya. Atas kekurangan sekitar 140 orang siswa yang dialaminya saat ini. Edi Suriansyah mengaku tak bisa berbuat banyak selain menunggu siswa kiriman dari SMPN 1 Dompu yang tidak lolos. Karena kabarnya dari delapan rombel yang mereka sediakan siswa yang sudah mendaftar 310 orang. “Berarti kan lebih 70, kalau dibawa ke sini kan sedikit terpenuhi di kita,” pungkasnya. (jun)
Dompu Masih Revisi Usulan Formasi CPNS
Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu masih merevisi usulan formasi CPNS ke Kementerian PAN RB RI menyusul adanya surat perbaikan. Sehingga formasi untuk Kabupaten Dompu yang diusulkan pun belum ada kepastian. Terlebih usulannya untuk formasi 5 tahun. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Senin (8/7) mengungkapkan, surat Kemen PAN RB RI yang diterima pihaknya meminta untuk dilakukan revisi atas usulan formasi yang diajukan. Karena surat itu, pihaknya masih melakukan perbaikan dan diberi waktu dalam
pekan ini. “Kita belum bisa rilis, tunggu setelah revisi tanggal 12 (Juli) ini,” katanya. Usulan formasi CPNS maupun pegawai kontrak P3K, kata Asraruddin, untuk mengganti ASN yang pensiun maupun kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan daerah. Sehingga usulannya cukup banyak.
Asraruddin
Jadi Tersangka, Kadis di Kota Bima DD Tahap Kedua, Desa Diminta Segera Diperiksa Maksimalkan Anggaran (Suara NTB/jun)
Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Mulyadi M.Si meminta Kepala Desa (Kades) untuk maksimal dalam mengelola anggaran. Sebab, saat ini Dana Desa (DD) tahap kedua sudah mulai ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar 40 persen. Khusus untuk KSB ada sekitar Rp19 miliar DD yang sudah dikucurkan. Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga juga sudah bisa dicairkan oleh masing-masing desa. Harapannya dengan dikucurkannya dua mata anggaran bagi desa ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal sehingga semua program desa bisa maksimal. “Saya minta kepada semua desa untuk bisa lebih maksimal dalam mengelola anggaran yang ada. Tentu berita transfer DD tahap kedua ini merupakan berita baik karena ada juga kabupaten/kota yang dilakukan penundaan terhadap pencairan dana ini. Untuk itu saya sangat berharap kepada semua Kades
untuk semakin kompak dalam mengelola semua dana ini. Satu ikhtiar kita yakni bisa bersama-sama menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang ada,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (8/7). Dikatakannya, masalah yang terjadi kemarin sehingga Pemkab harus turun menyelamatkan DD ini harus dijadikan pelajaran. Baik itu masalah keterlambatan proses pelaporan realiasi DD maupun masalah internal yang ada di masing-masing desa jangan sampai terjadi lagi. Selain itu, melalui kasuskasus yang sudah terjadi harus bisa semakin menyadarkan kepala desa didalam melaksanakan setiap proses pelaksanaan program yang ada. Jangan sampai nantinya ada kepala desa yang terjerat masalah maupun kasus-kasus yang lain. Yakin dan percayalah ketika bekerja dengan baik dan melibatkan masyarakat banyak tidak ada satupun kepala desa yang akan tejerat masalah hukum. “Kades harus bisa menjaga diri dengan banyaknya kades yang terjerat masalah
(Suara NTB/Uki)
PELEPASAN – Suasana pelepasan JCH Kota Bima yang digelar di halaman kantor Walikota Bima, Senin (8/7). mabrur,” harapnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, yang melepas resmi 205 JCH tersebut berharap 205 JCH melaksanakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. “Pemerintah dan Masyarakat Kota Bima menitip harapan semoga jamaah haji mendoakan Kota Bima di Baitullah. Dan dapat kembali ke kam-
“Yang pensiun kita tahun 2019 ini ada 195 orang. Jumlah ini belum termasuk meninggal. Tapi rata - rata pertahun 200 orang pensiun,” ungkapnya. Sementara jumlah ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu saat ini sebanyak 4.915 orang. Untuk usulan formasi, guru dan renaga kesehatan masih menjadi formasi
yang banyak diusulkan, baru formasi teknis lainnya. Untuk menghindari kekosongan formasi seperti pada penerimaan CPNS tahun 2018 lalu, daerah akan menyurati perguruan tinggi yang dibutuhkan formasinya sehingga alumninya bisa mendaftar di Dompu. Seperti formasi dokter gigi, spesialis, dan beberapa formasi untuk tenaga tekhnis lainnya. (ula)
DIKERUK - Doro Nowa di Kecamatan Woja, yang kini jadi sasaran pengerukan oknum penambang liar, Senin (8/7). Material yang dikeruk diduga dijual untuk timbunan bangunan rumah dan perkantoran.
205 JCH Kota Bima Diberangkatkan 13 dan 14 Juli Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 205 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kota Bima direncanakan akan diberangkatkan pada tanggal 13 dan 14 Juli mendatang dari Kota Bima menuju embarkasi Lombok. Demikian dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima, Drs. H. A. Munir, saat acara pelepasan JCH Kota Bima Kloter Delapan gelombang satu embarkasi Lombok, di halaman kantor Walikota Bima, Senin (8/7). “Tahun 2019 JCH Kota Bima yang akan diberangkatkan ke tanah suci sebanyak 205 orang. Mereka akan diberangkatkan tanggal 13 dan 14 Juli 2019 dari Kota Bima menuju Lombok,” katanya. Dikatakannya, pada embarkasi delapan tersebut juga ada empat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang diberangkatkan. Yakni TPHD Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. “Semoga 205 JCH dan TPHD yang berangkat bersama ini bisa kembali bersama-sama pula. Mudah-mudahan menjadi haji
Halaman 7
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
pung halaman dan menjadi haji mabrur,” katanya. Selain itu JCH harus menghindari sikap sombong dan takabur, sehingga ibadah haji tidak diciderai dengan hal-hal sepele. Mengingat bertahun-tahun para JCH menunggu serta mempersiapkan diri menjadi tamu Allah. “Kami berharap juga semua pihak menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal agar para JCH bisa men-
jalani ibadah dengan nyaman dan khusyuk,” katanya. Mukhtar juga menitipkan pesan agar JCH selama menjalankan ibadah haji menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan beristirahat dengan cukup, sehingga tidak terjadi dehidrasi dan kelelahan. “Yang terpenting bagi JCH adalah mematuhi arahan pendamping maupun ofisial,” tutup Sekda. (uki)
hukum tidak lagi terjadi di Sumbawa Barat,” ujarnya. Ia menambahkan, selain personal para kades, diharapkan juga kepada FK2D agar bisa lebih memaksimalkan diri sebagai salah satu lembaga pengontrol internal. Setiap masalah, pasti ada jalan keluar ketika mau dikomunikasikan dengan baik. Mengingat keberadaan FK2D pada hakikatnya dibentuk untuk saling berbagi masalah, bukan untuk yang lain. Maka sudah sepantasnya FK2D harus tetap membuka diri. Sehingga rasa kebersamaan ini muncul, bahkan anggaran ini (DD) bisa cair juga karena keterlibatan semua perangkat desa di masing-masing desa. Apabila ada satu desa saja yang tidak melakukan pelaporan realisasi terhadap penggunaan anggaran ini akan berimbas kepada semua desa yang lain. “Kita berharap FK2D ini bisa maksimalkan diri sebagai jembatan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masing-masing desa. Sehingga masalah-masalah yang kiranya akan terjadi bisa semakin ditekan,” tukasnya. (ils)
Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin M.AP enggan berkomentar banyak terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Tipikor Polres Bima Kota belum lama ini. Saat dimintai tanggapan atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima ini justru tidak ingin berbicara banyak diluar penyidik. “Kalau sekarang saya belum mau berkomentar. Nanti ke penyidik saja,” katanya kepada wartawan Senin (8/7). Meski demikian, Alwi tidak menepis telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kota Bima. Bahkan Ia mengaku telah mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik. “Sudah ada surat panggilan pemeriksaan. Hari Selasa (9/7) saya akan diperiksa kembali,” katanya. Seperti diketahui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres Bima Kota, menetapkan dua orang mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima, inisial AY dan SR, sebagai tersangka. Menurut Kasat Reskrim Pol-
res Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, keduanya nama itu, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kota Bima yang bernama Sita Erny. “Dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN,” katanya akhir pekan kemarin. Ia menjelaskan, penetapan tersangka dua orang besar tersebut karena dianggap tidak menjalankan amanat UU dan aturan ASN sehingga ada ASN yang menjalani proses hukum dan ditahan di Polda DIY masih dibayarkan gajinya 100 persen. “Keduanya adalah Kadis yang memegang peranan penting dalam pencairan gajinya,” katanya. Hilmi mengatakan penetapan tersangka terhadap keduanya setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap. Bahkan keduanya masing-masing telah diperiksa selama tiga kali. “Keduanya sudah kami periksa, masing-masing tiga kali selama kasus ini diproses,” katanya. Sejauh ini, tambah Hilmi, pihaknya belum akan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Hanya saja, masih akan terus memanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. (uki)
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hari. Adi Kurniawan menegasDompu (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan, selain melalui insentif buSelama kurun waktu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lanan, mereka bisa mengambil enam bulan terakhir di 2019 123456789012345678901234567890121234567890123456789 manfaat dari Hasil Hutan Buini, aktivitas penebangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan Kayu (HHBK) di dalam kaatau pembalakan liar di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 wasan. Seperti buah kemiri, dalam kawasan Taman Ta123456789012345678901234567890121234567890123456789 cabai hutan, madu dan potensi123456789012345678901234567890121234567890123456789 sional Tambora (TNT) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 potensi lain yang dimiliki. diklaim menurun. Hampir 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Sekarang juga kita lagi mentak terdengar lagi suara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dorong kelompok ini supaya pemesin pemotong kayu di be123456789012345678901234567890121234567890123456789 manfaatan HHBK tersebut dileberapa jalur pendakian. Sep123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 galkan dalam bentuk perjanjian erti yang marak ditemukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kerjasama. Ini baru kita coba di tahun-tahun sebelumnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bima karena kesadaran Kasi Pengendalian Eko123456789012345678901234567890121234567890123456789 masyarakat di sana sudah lusistem Hutan (PEH) TNT, Adi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mayan tinggi,” ujarnya. Kurniawan kepada Suara Adi Kurniawan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Disamping pembalakan liar NTB menjelaskan, terus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menurunnya kegiatan meru- berkurang, namun secara dalam kawasan, Pekerjaan Ru123456789012345678901234567890121234567890123456789 sak hutan ini berkat intensi- umum Gunung Tambora belum mah (PR) cukup berat pihaknya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tas patroli yang ditingkatkan. sepenuhnya bebas dari pembal- saat ini ialah perambahan hu123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terlebih buah pelibatan war- akan liar. Pelaku kini bergeser tan untuk penanaman jagung. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ga sekitar dalam kelompok keluar area TNT sebelah barat Meski sebagian besar sudah di123456789012345678901234567890121234567890123456789 tertibkan namun ancamannya kemitraannya. “Penebangan untuk bisa memperoleh kayu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pihaknya juga optimis man- masih ada. Tidak terkecuali keguntuk saat ini memang sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sangat jauh berkurang jika tan pelaku pembalakan liar yang iatan lain yang dapat merusak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dibanding tahun-tahun sebe- kini bergabung dalam kelompok kelestarian TNT sebagai cagar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kemitraan untuk tidak mengu- biosfer. Seperti halnya pemlumnya,” kata dia. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Meski diklaim jauh langi perbuatannya di kemudian bakaran hutan. (jun) 123456789012345678901234567890121234567890123456789
Pembalakan Liar di Kawasan TNT Menurun
(Suara NTB/jun)
SUARA PULAU SUMBAWA
Atasi Kekurangan Air Baku, Ai Ngelar Diupayakan Terealisasi 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Berkurangnya debit air baku Semongkat, masalah yang kini dihadapi PDAM, salah satunya disebabkan meningkatnya jumlah pelanggan. Termasuk adanya beberapa perumahan baru yang mengandalkan PDAM. Sehingga perlu segera diupayakan teralisasinya sumbr air baku baru, proyek Ai Ngelar. Menurut Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dalam paripurna Senin (8/7) kemarin, brkurangnya debut air juga disebabkan pengrusakan catchment (Suara NTB/arn) area dan banyaknya non reveH. Mahmud Abdullah nue water/air yang hilang saat distribusi dari sumber air ke bak penampung. Selanjutnya, umur dan kondisi jaringan perpipaan yang membutuhkan revitalisasi berpengaruh tidak hanya pada kuantitas juga pada kualitas air yang diterima konsumen. Makanya, dibutuhkan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, mencari sumber air baru yaitu melalui proyek “Ai Ngelar” yang sudah diusulkan keKementerian PUPR sejak tahun 2017 lalu. Dan terus diupayakan agar bisa terealisasi pada tahun 2020 mendatang. Dengan telah dimanfaatkan sumber air “Ai Ngelar” nantinya, maka berdasarkan perhitungan teknis akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan air masyarakat Sumbawa. Sambil menunggu realisasi proyek Ai Ngelar tersebut, lanjut Wabup, PDAM bersama OPD terkait tiap tahunnya menggali dan menyediakan potensi sumber mata air lainnya. Baik itu sumur bor dan sumber mata air permukaan lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai informasi pada tahun 2019 ini, PDAM menerima bantuan sumur bor dariBadan Geologi dan ESDM sebanyak 8 buah sumur bor melalui Dinas PRKP Sumbawa. Dalam rangka penanganan permasalahan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan. Ada pula dukungan program dengan sumber anggaran baik DAK reguler, DAK afirmasi, maupun DAK penugasaan. Demikian juga penyediaan anggaran melalui APBD serta bantuan hibah langsung ke masyarakat dari Kementerian PUPR. Baik berupa sumur bor, maupun jaringan perpipaan. Terhadap desa-desa yang kesulitan pelayanan air bersih karena kesulitan sumber air baku dilakukan survei potensi guna penyediaan sumur bor bekerjasama dengan Badan Geologi KementerianESDM. (arn)
SMPN 4 Dompu Mengeluh Kekurangan Siswa Dompu (Suara NTB) – Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Dompu, rupanya belum sesuai harapan. Pasalnya, masih terdapat sekolah yang justru kekurangan siswa. Seperti SMP Negeri 4 Dompu misalnya, dari 256 siswa yang dibutuhkan untuk delapan Rombongan Belajar (Rombel) hanya 110 orang yang mendaftar. Hal itu lantas dikeluhkan pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 4 Dompu, Drs. Edi Suriasyah kepada wartawan, Senin (8/ 7) kemarin menjelaskan, zo(Suara NTB/jun) nasi asli sekolahnya hanya Edi Suriansyah di Kelurahan Karijawa. Di wilayah tersebut terdapat dua SD dengan total keseluruhannya siswa 97 orang. Namun demikian, pada PPDB tahun ini justru hanya 10 orang yang mendaftar di sekolahnya. “Kita hitung errornya katakanlah ke SMP IT 20 orang, kemudian dengan jalur prestasi ke SMP 1 Dompu 20 orang. Lalu kemana yang 57 orang itu, disini hanya 10 orang dari zonasi asli saya,” ungkapnya. Sementara dari daerah dengan kategori zonasi bersama seperti Kelurahan Bada, Potu dan Desa Sorisakolo yang datang mendaftar sebanyak 53 orang. Ditambah mereka yang memakai jalur prestasi sekitar 40 orang. Dikatakan Edi Suriansyah, siswa baru dari wilayah zonasi sekolah lain seperti halnya Kelurahan Simpasai yang merupakan zonasi SMPN 2 Woja, ada yang mendaftar ke SMPN 4 Dompu sekitar 20 orang. Tapi oleh pihaknya tak berani diterima dengan alasan takut melanggar aturan. Pun ditegaskan dirinya tidak pernah membujuk mereka untuk mendaftar di satuan pendidikan yang tengah dipimpinnya itu. “Kalaupun ada siswa dari Simpasai dan Kandai I yang mendaftar kesini, saya tidak pernah membujuk,” ujarnya. Atas kekurangan sekitar 140 orang siswa yang dialaminya saat ini. Edi Suriansyah mengaku tak bisa berbuat banyak selain menunggu siswa kiriman dari SMPN 1 Dompu yang tidak lolos. Karena kabarnya dari delapan rombel yang mereka sediakan siswa yang sudah mendaftar 310 orang. “Berarti kan lebih 70, kalau dibawa ke sini kan sedikit terpenuhi di kita,” pungkasnya. (jun)
Dompu Masih Revisi Usulan Formasi CPNS
Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu masih merevisi usulan formasi CPNS ke Kementerian PAN RB RI menyusul adanya surat perbaikan. Sehingga formasi untuk Kabupaten Dompu yang diusulkan pun belum ada kepastian. Terlebih usulannya untuk formasi 5 tahun. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Senin (8/7) mengungkapkan, surat Kemen PAN RB RI yang diterima pihaknya meminta untuk dilakukan revisi atas usulan formasi yang diajukan. Karena surat itu, pihaknya masih melakukan perbaikan dan diberi waktu dalam
pekan ini. “Kita belum bisa rilis, tunggu setelah revisi tanggal 12 (Juli) ini,” katanya. Usulan formasi CPNS maupun pegawai kontrak P3K, kata Asraruddin, untuk mengganti ASN yang pensiun maupun kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan daerah. Sehingga usulannya cukup banyak.
Asraruddin
Jadi Tersangka, Kadis di Kota Bima DD Tahap Kedua, Desa Diminta Segera Diperiksa Maksimalkan Anggaran (Suara NTB/jun)
Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Mulyadi M.Si meminta Kepala Desa (Kades) untuk maksimal dalam mengelola anggaran. Sebab, saat ini Dana Desa (DD) tahap kedua sudah mulai ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar 40 persen. Khusus untuk KSB ada sekitar Rp19 miliar DD yang sudah dikucurkan. Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ketiga juga sudah bisa dicairkan oleh masing-masing desa. Harapannya dengan dikucurkannya dua mata anggaran bagi desa ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal sehingga semua program desa bisa maksimal. “Saya minta kepada semua desa untuk bisa lebih maksimal dalam mengelola anggaran yang ada. Tentu berita transfer DD tahap kedua ini merupakan berita baik karena ada juga kabupaten/kota yang dilakukan penundaan terhadap pencairan dana ini. Untuk itu saya sangat berharap kepada semua Kades
untuk semakin kompak dalam mengelola semua dana ini. Satu ikhtiar kita yakni bisa bersama-sama menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang ada,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (8/7). Dikatakannya, masalah yang terjadi kemarin sehingga Pemkab harus turun menyelamatkan DD ini harus dijadikan pelajaran. Baik itu masalah keterlambatan proses pelaporan realiasi DD maupun masalah internal yang ada di masing-masing desa jangan sampai terjadi lagi. Selain itu, melalui kasuskasus yang sudah terjadi harus bisa semakin menyadarkan kepala desa didalam melaksanakan setiap proses pelaksanaan program yang ada. Jangan sampai nantinya ada kepala desa yang terjerat masalah maupun kasus-kasus yang lain. Yakin dan percayalah ketika bekerja dengan baik dan melibatkan masyarakat banyak tidak ada satupun kepala desa yang akan tejerat masalah hukum. “Kades harus bisa menjaga diri dengan banyaknya kades yang terjerat masalah
(Suara NTB/Uki)
PELEPASAN – Suasana pelepasan CJH Kota Bima yang digelar di halaman kantor Walikota Bima, Senin (8/7). mabrur,” harapnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, yang melepas resmi 205 CJH tersebut berharap 205 CJH melaksanakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. “Pemerintah dan Masyarakat Kota Bima menitip harapan semoga jamaah haji mendoakan Kota Bima di Baitullah. Dan dapat kembali ke kam-
“Yang pensiun kita tahun 2019 ini ada 195 orang. Jumlah ini belum termasuk meninggal. Tapi rata - rata pertahun 200 orang pensiun,” ungkapnya. Sementara jumlah ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu saat ini sebanyak 4.915 orang. Untuk usulan formasi, guru dan renaga kesehatan masih menjadi formasi
yang banyak diusulkan, baru formasi teknis lainnya. Untuk menghindari kekosongan formasi seperti pada penerimaan CPNS tahun 2018 lalu, daerah akan menyurati perguruan tinggi yang dibutuhkan formasinya sehingga alumninya bisa mendaftar di Dompu. Seperti formasi dokter gigi, spesialis, dan beberapa formasi untuk tenaga tekhnis lainnya. (ula)
DIKERUK - Doro Nowa di Kecamatan Woja, yang kini jadi sasaran pengerukan oknum penambang liar, Senin (8/7). Material yang dikeruk diduga dijual untuk timbunan bangunan rumah dan perkantoran.
205 CJH Kota Bima Diberangkatkan 13 dan 14 Juli Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 205 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kota Bima direncanakan akan diberangkatkan pada tanggal 13 dan 14 Juli mendatang dari Kota Bima menuju embarkasi Lombok. Demikian dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima, Drs. H. A. Munir, saat acara pelepasan CJH Kota Bima Kloter Delapan gelombang satu embarkasi Lombok, di halaman kantor Walikota Bima, Senin (8/7). “Tahun 2019 CJH Kota Bima yang akan diberangkatkan ke tanah suci sebanyak 205 orang. Mereka akan diberangkatkan tanggal 13 dan 14 Juli 2019 dari Kota Bima menuju Lombok,” katanya. Dikatakannya, pada embarkasi delapan tersebut juga ada empat Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang diberangkatkan. Yakni TPHD Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. “Semoga 205 CJH dan TPHD yang berangkat bersama ini bisa kembali bersama-sama pula. Mudah-mudahan menjadi haji
Halaman 7
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
pung halaman dan menjadi haji mabrur,” katanya. Selain itu CJH harus menghindari sikap sombong dan takabur, sehingga ibadah haji tidak diciderai dengan hal-hal sepele. Mengingat bertahun-tahun para CJH menunggu serta mempersiapkan diri menjadi tamu Allah. “Kami berharap juga semua pihak menjalankan fungsi masing-masing dengan optimal agar para CJH bisa men-
jalani ibadah dengan nyaman dan khusyuk,” katanya. Mukhtar juga menitipkan pesan agar CJH selama menjalankan ibadah haji menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan beristirahat dengan cukup, sehingga tidak terjadi dehidrasi dan kelelahan. “Yang terpenting bagi CJH adalah mematuhi arahan pendamping maupun ofisial,” tutup Sekda. (uki)
hukum tidak lagi terjadi di Sumbawa Barat,” ujarnya. Ia menambahkan, selain personal para kades, diharapkan juga kepada FK2D agar bisa lebih memaksimalkan diri sebagai salah satu lembaga pengontrol internal. Setiap masalah, pasti ada jalan keluar ketika mau dikomunikasikan dengan baik. Mengingat keberadaan FK2D pada hakikatnya dibentuk untuk saling berbagi masalah, bukan untuk yang lain. Maka sudah sepantasnya FK2D harus tetap membuka diri. Sehingga rasa kebersamaan ini muncul, bahkan anggaran ini (DD) bisa cair juga karena keterlibatan semua perangkat desa di masing-masing desa. Apabila ada satu desa saja yang tidak melakukan pelaporan realisasi terhadap penggunaan anggaran ini akan berimbas kepada semua desa yang lain. “Kita berharap FK2D ini bisa maksimalkan diri sebagai jembatan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masing-masing desa. Sehingga masalah-masalah yang kiranya akan terjadi bisa semakin ditekan,” tukasnya. (ils)
Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin M.AP enggan berkomentar banyak terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Tipikor Polres Bima Kota belum lama ini. Saat dimintai tanggapan atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima ini justru tidak ingin berbicara banyak diluar penyidik. “Kalau sekarang saya belum mau berkomentar. Nanti ke penyidik saja,” katanya kepada wartawan Senin (8/7). Meski demikian, Alwi tidak menepis telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kota Bima. Bahkan Ia mengaku telah mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik. “Sudah ada surat panggilan pemeriksaan. Hari Selasa (9/7) saya akan diperiksa kembali,” katanya. Seperti diketahui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres Bima Kota, menetapkan dua orang mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima, inisial AY dan SR, sebagai tersangka. Menurut Kasat Reskrim Pol-
res Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, keduanya nama itu, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kota Bima yang bernama Sita Erny. “Dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN,” katanya akhir pekan kemarin. Ia menjelaskan, penetapan tersangka dua orang besar tersebut karena dianggap tidak menjalankan amanat UU dan aturan ASN sehingga ada ASN yang menjalani proses hukum dan ditahan di Polda DIY masih dibayarkan gajinya 100 persen. “Keduanya adalah Kadis yang memegang peranan penting dalam pencairan gajinya,” katanya. Hilmi mengatakan penetapan tersangka terhadap keduanya setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap. Bahkan keduanya masing-masing telah diperiksa selama tiga kali. “Keduanya sudah kami periksa, masing-masing tiga kali selama kasus ini diproses,” katanya. Sejauh ini, tambah Hilmi, pihaknya belum akan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Hanya saja, masih akan terus memanggil untuk diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka. (uki)
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hari. Adi Kurniawan menegasDompu (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan, selain melalui insentif buSelama kurun waktu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lanan, mereka bisa mengambil enam bulan terakhir di 2019 123456789012345678901234567890121234567890123456789 manfaat dari Hasil Hutan Buini, aktivitas penebangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan Kayu (HHBK) di dalam kaatau pembalakan liar di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 wasan. Seperti buah kemiri, dalam kawasan Taman Ta123456789012345678901234567890121234567890123456789 cabai hutan, madu dan potensi123456789012345678901234567890121234567890123456789 sional Tambora (TNT) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 potensi lain yang dimiliki. diklaim menurun. Hampir 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Sekarang juga kita lagi mentak terdengar lagi suara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dorong kelompok ini supaya pemesin pemotong kayu di be123456789012345678901234567890121234567890123456789 manfaatan HHBK tersebut dileberapa jalur pendakian. Sep123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 galkan dalam bentuk perjanjian erti yang marak ditemukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kerjasama. Ini baru kita coba di tahun-tahun sebelumnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bima karena kesadaran Kasi Pengendalian Eko123456789012345678901234567890121234567890123456789 masyarakat di sana sudah lusistem Hutan (PEH) TNT, Adi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mayan tinggi,” ujarnya. Kurniawan kepada Suara Adi Kurniawan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Disamping pembalakan liar NTB menjelaskan, terus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menurunnya kegiatan meru- berkurang, namun secara dalam kawasan, Pekerjaan Ru123456789012345678901234567890121234567890123456789 sak hutan ini berkat intensi- umum Gunung Tambora belum mah (PR) cukup berat pihaknya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tas patroli yang ditingkatkan. sepenuhnya bebas dari pembal- saat ini ialah perambahan hu123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terlebih buah pelibatan war- akan liar. Pelaku kini bergeser tan untuk penanaman jagung. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ga sekitar dalam kelompok keluar area TNT sebelah barat Meski sebagian besar sudah di123456789012345678901234567890121234567890123456789 tertibkan namun ancamannya kemitraannya. “Penebangan untuk bisa memperoleh kayu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pihaknya juga optimis man- masih ada. Tidak terkecuali keguntuk saat ini memang sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sangat jauh berkurang jika tan pelaku pembalakan liar yang iatan lain yang dapat merusak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dibanding tahun-tahun sebe- kini bergabung dalam kelompok kelestarian TNT sebagai cagar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kemitraan untuk tidak mengu- biosfer. Seperti halnya pemlumnya,” kata dia. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Meski diklaim jauh langi perbuatannya di kemudian bakaran hutan. (jun) 123456789012345678901234567890121234567890123456789
Pembalakan Liar di Kawasan TNT Menurun
(Suara NTB/jun)
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
Pilkada Bima
PKS Buka Peluang Usung Figur di Luar Partai Bima (Suara NTB) DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bima membuka pintu lebar bagi figur di luar partai (eksternal, red) untuk diusung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 mendatang. Hal itu dikatakan Bendahara Umum DPD PKS Kabupaten Bima, Arif Fahrudinsyah kepada Suara NTB, Kamis (7/4). Arif mengaku, pihaknya tidak akan memaksakan kehendak mengusung kader internal, jika elektablitasnya rendah. “Pilkada Kabupaten Bima 2020 nanti, kita terbuka untuk semua figur. Tidak akan memaksa kader sendiri untuk diusung,” katanya. Arif mengaku, PKS lebih melihat figur yang mumpuni untuk diusung. Memiliki komitmen serius untuk membawa Kabupaten Bima ke arah yang lebih baik lagi kedepannya. “Pada intinya PKS terbuka kepada semua figur atau calon,” ujarnya. Sejauh ini, ada beberapa pihak yang berkomunikasi dengan PKS. Selain itu, Arif juga tidak menampik PKS ingin mengusung kader internal partai dalam suksesi Pilkada Kabupaten Bima. Namun jika beberapa parameter kemenangan tidak terpenuhi, alternatifnya PKS akan mencari figur yang memiliki kapasitas, integritas, dan jejaring luas yang memungkinan membawa Kabupaten Bima lebih maju ke depannya. “Yang jelas figur yang diusung PKS memiliki integritas dan kapasitas, meskipun figur itu bukan kader partai,” katanya. Untuk itu, ia mempersilahkan kepada figur yang ingin serius tampil dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 agar tetap bersoalisasi dan terus mencari dukungan kepada masyarakat. sebagai dasar keyakinan PKS mengusungnya. “Semakin tinggi popularitas dan elektablitas figur akan menjadi penentu PKS untuk menggusungnya,” pungkasnya. (uki)
POLHUKAM
Halaman 8
Agus Patria akan Lakukan Survei Elektabilitas
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB, Agus Patria dalam waktu dekat ini akan melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitasnya sebagai kandidat bakal calon Bupati di Pilkada Kabupaten Sumbawa. Dari hasil survei itulah ia akan mengambil keputusan. Apakah dirinya akan maju atau tidak. Demikian disampaikan Agus Patria saat dikonfirmasi Suara NTB di DPRD NTB, Senin (8/7) kemarin. “Insya Allah kalau survei kita bagus, masyarakat menginginkan kita, kenapa tidak,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal TKI di Komisi V DPRD NTB. Ia mengaku beberapa waktu terakhir ini banyak mendapatkan aspirasi yang mendorong
dirinya agar tampil di Pilkada Sumbawa tahun 2020 mendatang. Namun demikian, ia tidak serta merta akan mengiyakannya, sebelum memutuskan, ia terlebih dahulu ingin menguji keseriusan aspirasi tersebut. Jika hasil survei ternyata tidak menghendaki dirinya untuk maju, maka dia akan mengurugkan niatnya untuk ikut bertarung. “Oh ya, saya siap mundur kalau dukungan dari masyarakat itu besar. Karena itulah yang harus jelas dulu adalah hasil surveinya.
Umpamanya kalau tidak, ya artinya ada calon lain yang lebih diharapkan dan ada calon yang lebih kuat, ya kita tidak akan memaksakan diri,” tegasnya. Survei elektablitas rencananya akan ia lakukan pada Bulan September mendatang. Dari hasil survei itulah dia akan mulai membangun komunikasi politik dengan aktoraktor politik dan juga menjajaki peluang dukungan ke partai politik. “Sekarang ini masih belum
ada komunikasi politik, kita mau lihat dukungan kawankawan ini dulu, betul tidak dia mendukung. Itu akan kita lihat pasa survei pada September ini,” jelasnya. Diketahui Agus Patria sudah pernah maju bertarung selama dua kali di Pilkada Sumbawa, namun hasilnya dia selalu kalah. Adapun pertimbangannya untuk maju lagi bukan karena ambisi kekuasaan menjelang menasuki masa pensiun sebagai ASN. “Saya pensiun tinggal dua tahun lebih. Komunikasi dengan Pak Gubernur juga belum,’’ cetusnya. Nanti setelah ada hasil survei dulu baru kita minta izin ke Gubernur,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/dok)
Agus Patria
DPP Instruksikan DPW PPP NTB Prioritaskan Usung Kader Mataram (Suara NTB) Menjelang Pilkada serentak 2020, DPP PPP telah menurunkan instruksi kepada pengurus partai di daerah. Termasuk di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB agar memprioritaskan mengusung kader internal sebagai kandidat bakal calon kepala daerah. “Itu sudah jadi instruksi DPP agar pada Pilkada serentak 2020 mencalonkan kader internal,” ujar Wakil Ketua DPW PPP NTB, Nurdin Ranggabarani kepada wartawan, Senin (8/7) kemarin. Disampaikan Nurdin, PPP NTB sangat memiliki banyak stok kader potensial yang bisa didorong maju di tujuh daerah di NTB yang akan menggelar Pilkada. Selain itu, perolehan kursi hasil Pemilu 2019 juga sangat memungkinkan untuk PPP mengajukan kadernya. “Kita punya sangat banyak stok kader potensial untuk didukung. Kita sudah petakan kader-kader yang mumpuni untuk kita perintahkan maju. Dan kita punya parameter politiknya dari hasil Pileg 2019. Misalnya di Bima dapat pimpinan, kemudian di Loteng. Demikian juga di Mataram dan di Sumbawa,” jelasnya. Ketika ditanya nama-nama kader PPP yang potensial untuk diturunkan bertarung di tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 di NTB. Nurdin enggan menyebut nama. Ia beralasan bahwa belum saatnya pihaknya membuka namanama kader yang akan didorong maju. ”Soal siapa figurnya, kita belum sampai ke situ, karena baru sampai tahapan prosesnya. Kita baru sebut kriterianya dulu,” jawabnya. Namun diketahui yang saat ini sudah muncul ke publik sejumlah nama kader PPP yang sudah digadang-gadang akan tampil bertarung yakni, H. Muzihir untuk Mataram, M. Akri untuk Lombok Tengah, dan Nurdin Ranggabarani untuk Sumbawa. “Ya salah satunya saya yang disebut-sebut, tapi kan tidak elok kalau saya sendiri yang menyebutkan diri,” jelasnya. Lanjut disampaikan Nurdin, partainya akan mulai membentuk deks Pilkada pada Bulan Agustus mendatang. Sehingga mulai September deks Pilkada tersebut sudah mulai bekerja melaksanakan tugasnya dalam melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah. “Kan Pilkada digelar bulan September. Jadi satu tahun sebelum digelar, proses sudah dimulai oleh deks Pilkada,” katanya. (ndi) Nurdin Ranggabarani (Suara NTB/dok)
Kasus Dermaga Waduruka
Lebih 60 Hari, Polda NTB Masuk Lagi Mataram (Suara NTB) Polda NTB menanti proses administrasi dugaan penyimpangan pada proyek Dermaga Waduruka, Langgudu, Kabupaten Bima. Potensi kerugian negara kini sedang dicegah Inspektorat lewat upaya permintaan pengembalian. Tetapi, jika lebih 60 hari rekomendasi tak ditindaklanjuti, penyidik bakal menggarap indikasinya pidananya. Hal itu ditegaskan Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/ 7) kemarin. “Lewat 60 hari, kita masuk lagi,” tegasnya. Pengusutan kasus itu bakal kembali dibuka manakala kewajiban rekanan pada proyek mangkrak itu tidak selesai ditindaklanjuti. “Biar diselesaikan APIP dulu. Kita ikuti MoU,” sebut Syamsuddin. Dermaga yang dikerjakan dengan kontrak Rp4,52 miliar tersebut mangkrak. Rekanan pelaksana, PT Ambalat Jaya Abadi gagal menyelesaikan tender tepat waktu. Padahal sudah diberi penambahan waktu pengerjaan. Inspektorat Provinsi NTB kemudian merekomendasikan BPBD Provinsi NTB sebagai pemilik proyek untuk memutus kontrak dengan rekanan. Sebab, BPK mendapatkan temuan pada proyek itu yang disampaikan dalam LHP atas LKPD Provinsi NTB tahun 2018. “Dari Inspektorat informasinnya sudah ada yang dikembalikan,” ungkap Syamsuddin. Dalam LHP BPK tersebut disebutkan bahwa BPBD Provinsi NTB sudah membayarkan uang muka dan termin pertama pembayaran. Totalnya Rp2,71 miliar. Sebab pekerjaan molor, BPK menghitung perlunya penagihan denda keterlambatan sebesar Rp286,75 juta. Denda tersebut wajib ditagih agar tak menjadi kerugian negara. Menanggapi hal itu sebelumnya Polda NTB mengumpulkan bahan keterangan. Salah satunya mengklarifikasi saksi. Diantaranya Staf pada BPBD Provinsi, Mustakim selaku pejabat pembuat komitmen proyek tersebut. (why)
(Suara NTB/why)
KETERANGAN - Sejumlah saksi memberikan keterangan di hadapan majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (8/7).
Kasus Sandang Pangan Lotim 2014
Oknum Aparat Diduga Ikut Terima Parsel Lebaran Mataram (Suara NTB) – Delapan saksi memberi keterangan dalam sidang perkara korupsi pengadaan paket sandang pangan Lombok Timur tahun 2014, Senin (8/7). Mereka adalah penerima paket parsel lebaran dari kalangan instansi vertikal seperti Kodim Lotim, Polres Lotim, Kejari Lotim, sampai Pengadilan Negeri Selong. Padahal, sejatinya parsel tersebut dianggarkan untuk PNS Pemda Lotim. Para saksi itu bersaksi untuk terdakwa Syahmat, mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Lotim yang didakwa korupsi sehingga merugikan negara Rp192,7 juta. Persidangan dipimpin ketua majelis hakim Tipikor Anak Agung Ngurah Rajendra. Saksi dari Kodim 1615/ Lotim, Sukardin mengaku menerima 150 paket lebaran. Itu pun atas arahan Seksi Logistik yang diminta Pemda Lotim untuk mengambilnya di kantor bupati. “Terima dari Pemda 150 kotak. Itu sebagai paket lebaran. Sudah dibagi habis. Yang dari Koramil juga dapat,” terangnya menjawab pertanyaan hakim anggota
Fathurrauzi. Pun demikian dengan instansi vertikal lainnya, Kejari Lotim yang menerima 55 paket. Paket itu diterima petugas keamanan Kejari Lotim Marzoan. Paket yang datang itu diterima dari Pemda Lotim sebagai parsel lebaran. “Paket diantarkan ke kantor. Kemarinnya diantar, besoknya saya tanda tangan berita acaranya,” sebut Marzoan yang mengaku tidak ingat apa-apa saja isinya. Klinik Kesehatan Pemda Lotim yang diawaki lima honorer perawat juga menerima lima paket. Hal itu diungkapkan saksi Bejo, pensiunan PNS Pemda Lotim. Perusahaan daerah Selaparang TV menerima 45 paket parsel lebaran. “Ini sebagai paket lebaran. Isinya seingat saya ada sarung, ada kaleng biskuit. Baru tahun itu dapat. Tahun sebelumnya tidak ada,” beber Widianto, mantan PNS yang diperbantukan di lembaga penyiaran publik milik Pemda Lotim tersebut. Sementara saksi dari Polres Lotim, Sukirman dan Pengadilan Negeri Selong, Regina tidak hadir dalam persidangan. “Keterangannya di dalam BAP dianggap
dibacakan. Polri ada terima 500 paket,” ucap Jaksa Penuntut Umum, Budi Tridadi Wibawa. Saksi dari PNS Pemda Lotim juga mengutarakan menerima paket yang berita acara serah terima barangnya ditandatangani terdakwa Syahmat. Diantaranya saksi Mustaim, PNS pada RSUD Selong. “Saya ambilkan hanya sejumlah PNS di rumah sakit. Yang honorer tidak ada dapat,” kata Mustaim. Keterangan itu diiyakan PNS Inspektorat Lotim, Iskandar Zulkarnaen; Bakesbangpoldagri Lotim Fauzan Ahmadi; Dikes Lotim Mishul Hadi; dan Izurrahman dari KPU Lotim. Dalam perkara itu, terdakwa Syahmat didakwa mendistribusikan paket sandang pangan tidak sesuai ketentuan, bertentangan dengan aturan pemberian tambahan penghasilan prestasi kerja CPNS dan PNS. Modusnya, Syahmat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) mengubah tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja daerah (TKD). Anggaran TKD yang awalnya Rp4,6 miliar berubah
Dewan Terancam Tak Dapat Sahkan APBD 2020 Mataram (Suara NTB) han 2019 terpaksa akan Keanggotaan DPRD dibahas lebih dahulu dan NTB memasuki masa trankemungkinan bisa disahsisi. Terhitung tanggal 2 kan pada akhir juli atau September mendatang, awal Agustus ini. resmi terjadi peralihan “Nah kalau pemmasa jabatan antara angbahasan APBD murni 2020 gota lama periode 2014mulai dibahas minggu ked2019 ke anggota baru periua Agustus, maka kita peode 2019-2024 hasil Pemisimis akan bisa selesai. lu 2019. Karena dewan ini berakhir Dalam masa transisi masa jabatannya per 30 keanggotaan DPRD NTB Agustus, tidak cukup wakitu, pembahasan APBD tunya, bisa jadi ketinggalan murni tahun anggaran 2020 waktu,” ujar Mahalli. terancam tidak dapat disIa melihat mustahil angahkan oleh DPRD NTB. gota dewan baru bakal bisa Baik oleh anggota yang menyelesaikan pemlama maupun anggota yang bahasan APBD murni. baru. Mengingat pembentukan Pihak Tim Anggaran PeAlat Kelengkapan Dewan merintah Daerah (TAPD) (AKD) seperti pimpinan Provinsi NTB belum mendewan dan pimpinan komiyampaikan KUA-PPAS ke si-komisi belum terbentuk DPRD NTB. Sehingga mendalam waktu cepat jika (Suara NTB/dok) gakibatkan proses pemmenghadapi dinamika poliTGH. Mahalli Fikri bahasan oleh anggota dewtik yang cukup tinggi. an lama menjadi molor. Sedangkan masa ja“Nah DPRD kedepan juga belum tentu batan anggota dewan lama resmi berakhir tang- bisa selesaikan, karena kan AKD-nya belum gal 30 Agustus mendatang. ada, seperti Pimpinan, Banggar, Komisi beWakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli lum. Jadi dewan ndak mungkin bisa bekerja Fikri yang dikonfirmasi terkait hal itu mem- tanpa AKD. Sementara dari pengalaman, benarkan bahwa APBD murni 2020 terancam paling cepat AKD itu terbentuk November, tidak dapat disahkan oleh DPRD NTB, yang bahkan kalau dinamikanya tinggi bisa molor disebabkan oleh sejumlah kendala. ke awal Desember. Sementara APBD itu “Jelas sudah ada kesepakatan bahwa paling lambat disahkan November. Nah ini anggaran perubahan dan murni diselesai- kan terjadi ketidakmungkinan juga,” pakan oleh DPRD periode 2014-2019.Tetapi parnya. dengan kendala yang ada, Sekda melaporDalam kondisi seperti itu, maka kemukan bahwa pihaknya tidak mungkin akan ngkinan yang terjadi adalah Dewan, baik yang mengajukan APBD murni sebelum menden- lama dan yang baru tidak dapat menetapgarkan penyampaian nota keuangan Pres- kan APBD 2020. ‘’Jika kemungkinan kalau iden,” jelas Mahalli. tidak bisa ditetapkan Dewan, maka akan Awalnya, sesuai dengan surat edaran dari kembali ke lagu lama, kembali ke APBD yang Mendagri bahwa pembahasan APBD murni ditetapkan dengan Pergub. Nah ini lagi-lagi 2020 akan diselesaikan lebih dahulu, baru terjadi DPRD akan jadi korban, sebab pokirakan dibahas APBD perubahan 2019. Namun pokir mereka tidak akan bisa terbayar,” karena kendala tersebut, maka APBD peruba- pungkasnya. (ndi)
menjadi Rp2,7 miliar. Pemberian ini awalnya dalam bentuk uang tapi kemudian diberikan dalam bentuk sandang pangan. Anggaran tersebut kemudian ditender dan dimenangi CV Restu Laksa Utama dengan kontrak Rp2,5 miliar. Sandang pangan berisi makanan ringan, sirup, gula, minyak goreng, sarung, dan kartu ucapan sebanyak total 13.500 paket. Paket tersebut sudah 100 persen didistribusikan dan dibayar lunas ke rekanan. Rinciannya 12.358 paket untuk CPNS dan PNS daerah Lotim. Kemudian 781 paket untuk PNS dan non PNS instansi pusat. Kemudian 361 paket untuk swasta yakni 45 paket untuk Selaparang TV, empat paket untuk klinik kesehatan, Bazda sebanyak 12 paket, dan yayasan Nurul Falah 298 paket. Padahal pengadaan itu dimaksudkan sebagai pengganti TKD ke-13 tahun 2014 yang tidak dibayarkan kepada PNS dan non PNS daerah Lotim. Distribusi tidak tepat sasaran tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp192,769 juta. (why)
Pungli Fasilitas Rutan Polda NTB
Terdakwa Kompol TM Mulai Huni Sel Tahanan Mataram (Suara NTB) Oknum anggota Polda NTB, Kompol TM terdakwa pungli Rutan Polda NTB tahun 2018 akhirnya dijebloskan ke sel tahanan. Jaksa penuntut umum memboyong perwira melati dua itu ke Lapas Perempuan Mataram. Dasarnya, penetapan majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengonfirmasi penahanan terdakwa TM. “Sudah ditahan sejak Kamis (4/7),” ucapnya dikonfirmasi Senin (8/7) kemarin. Dia menambahkan, pelaksanaan penetapan hakim dimaksud setelah jaksa penuntut umum menerima kelengkapan administrasinya. Selanjutnya jaksa akan membawa terdakwa TM hari ini untuk sidang perdana. Kepala Lapas Perempuan Mataram Titik Daryanti mengatakan, TM dimasukkan ke dalam sel umum sebagai tahanan titipan jaksa penuntut umum. “Sekarang masih masa pengenalan lingkungan dulu selama 14 hari. Ini berlaku sama untuk semua tahanan yang baru masuk,” ujarnya saat dikonfirmasi terpisah. Terdakwa Kompol TM diajukan ke pengadilan dengan dakwaan menerima pemberian uang sepanjang tahun 2018. Hal itu diduga dilakukannya
saat menjabat Kasubdit Pengamanan Tahanan Rutan Polda NTB. Modusnya, berupa tarif untuk fasilitas telepon, bantal, dan selimut yang nilainya antara lain Rp1 juta sampai yang terkecil Rp50 ribu. Sejumlah uang tersebut diberikan oleh tahanan yang ingin mendapat fasilitas tambahan selama berada di dalam sel tahanan. Atas dugaan itu, terdakwa bakal disidang dengan rumusan pelanggaran pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 juncto pasal 12A ayat 1 dan ayat 2 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 6 5 KUHP. (why)
Dedi Irawan (Suara NTB/dok)
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
LIPUTAN KHUSUS
Halaman 9
Kekeringan dan Menurunnya Fungsi Hutan di NTB Mataram (Suara NTB) Krisis air bersih menjadi masalah tahunan di NTB. Belum ada upaya permanen, setidaknya untuk mengurangi dampak kekurangan konsumsi air bersih untuk masyarakat. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk solusi jangka panjang? Akademisi menilai Pemprov NTB belum tanggap menangani kekeringan secara jangka panjang. Penanganan berkelanjutan diantaranya dengan pemanfaatan lahan kering dengan ragam vegetasi. Selain menjaga tutupan hutan, juga menjadi nilai tambah masyarakat. Hal tersebut dipaparkan Peneliti Senior pada Pusat Riset Unggulan Pertanian yang Tahan terhadap Perubahan Iklim Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Prof Suwardji, menjawab Suara NTB melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (7/7) lalu. Menurutnya, kekeringan sebagai kejadian berulang setiap tahun melanda wilayah NTB yang sebagian besarnya lahan kering atau setara 84,03 persen dari luas daratan. Belum ada langkah memadai dalam program mendasar untuk mengatasi kekeringan. “Mestinya pemerintah mengembangkan strategi yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini. Sebagai contoh dari pemetaan kekeringan yang sering terjadi di desa-desa di NTB kemudian pemerintah mengembangkan strategi penyediaan air baku yang me-
madai dan terarah,” paparnya. Guru besar lulusan Charles Stuart University Australia ini memandang bahwa pemerintah kerap menyibukkan diri dengan solusi jangka pendek. Antara lain pembagian air bersih dengan mobil tangki ke daerah terdampak kekeringan parah. Per 4 Juli, Kekeringan di NTB menurut BMKG terpantau dari Hari Tanpa Hujan (HTH). Sepanjang 11-20 hari terjadi dalam katagori menengah untuk Lombok Bagian Tengah hingga Lombok Bagian Selatan, sedangkan di wilayah Lombok Bagian Utara terjadi HTH katagori panjang 31-60 hari. Suwardji mengatakan, hal ini memang karakteristik geografis NTB yang masuk dalam daerah Semi Arid Tropik (Semi Ringkai) atau bisa dikatakan daerah tropika agak kering. Dampak ikutannya berupa kecukupan air baku dan sanitasi yang menurun. Tutupan Hutan Menurun ru Besar Fakultas Pertanian Unram ini menganalisa bahwa perubahan iklim ditambah kondisi hutan yang menurun di NTB turut memperparah dampak kekeringan. Hutan menjadi tempat kon-
Ketidakmampuan Sistem Irigasi SUWARDJI mengingat risetnya 30 tahun silam. Riset itu mengenai besarnya kehilangan air dari High Line Diversion (HLD) Jangkok-Babak menggunakan current meter mulai dari Sesaot sampai ke wilayah hilir Lombok Tengah. Pada saat itu debit air yang keluar dari sungai Sesaot mencapai di atas 22 m3. Dia lalu mengutip hasil analisis menggunakan citra landsat yang dilakukan beberapa lembaga dan NGO Internasional untuk perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa debit Sungai Sesaot terus menurun yakni 20,96 m3 (1998), 16,08 m3 (2000) dan 12,57 m3 (2002). “Menurunnya jumlah air yang sangat besar pada sungai Sesaot yang menjadi sumber utama air di HLD Jangkok – Babak yang membawa air dari Lombok Barat ke Lombok Tengah,” ulasnya. Tren penurunan debit sungai yang sama juga terjadi pada sungai Aiknyet dan Babakan. Dampaknya berupa penurunan jumlah air permukaan yang menjadi andalan utama sumber air irigasi interkoneksi di Pulau Lombok. “Ini adalah ketidak mampuan sistem jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air untuk tanaman di wilayah bagian selatan dan timur Pulau Lombok,” papar Suwardji. Kondisi itu semakin parah terjadi pada musim kemarau. Imbasnya, irigasi untuk sawah pada wilayah selatan dan arah timur kekurangan air. Hal itu memperluas dampak kekeringan di Wilayah Lombok Tengah dan Timur Bagian Selatan sudah bisa dipastkan terjadi. Padahal, sambung Suwardji, air irigasi interkoneksi Lombok ini berperan sebagai sumber air yang dapat mengisi air permukaan pada sumur sumur penduduk yang masih menggunakan air sumur dari sumber air tanah dangkal. Dia mengungkapkan, air irigasi interkoneksi Lombko sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan tanaman seluas lahan sawah yang direncanakan. Strategi Pengolahan Lahan dan Air Pemenuhan kebutuhan menjadi hal yang wajib sesuai tuntutan pertambahan jumlah penduduk. Rumus umumnya, mengajak masyarakat menggunakan pola tanam dengan memilih tanaman tanaman yang mempunyai kebutuhan air lebih sedikit. “Seperti kedelai, jagung dan tanaman palawija yang lainnya pada musim penghujan dan musim kering tanam pertama,” terang Suwardji. Dia menjelaskan perlunya mengubah persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa musim hujan adalah menanam padi. “Harus ada kebijakan memihak untuk masyarakat di wilayah wilayah yang pada saat musim hujanpun air irigasi tidak bisa mencapai ke wilayah tersebut. Kebijakan ini harus mendapat pengkajian teknis dan sosial,” ujarnya. Suwardji berpendapat, pemerintah harus mengembangkan skema insentif bagi kelompok kelompok tani yang mau dan mampu mengembangkan tanaman lain selain padi. Tetapi menurutnya hal itu bukan pekerjaan yang gampang. “Tetapi tetap bisa dengan sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus agar masyarakat dapat menyadari dan mau menerima kenyataan terbatasnya sumber daya air,” ucapnya. Solusi lain, sambung dia, dengan pemetaan dan pendataan ulang keterjangkauan dan kecukupan air dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dan air suplesi sumber air permukaan dengan kondisi kekeringan yang sering terjadi di NTB. Kearifan Lokal Suwardji menjelaskan metode pemanenan air (water harvesting) dengan embung. Di Pulau Lombok terdapat sekira 2.000 embung yang posisi geografisnya teridentifikasi. “Rehabilitasi dan optimalisasi pemanfaatan embung perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi dan peternakan disamping untuk kebutuhan cuci dan mandi,” cetusnya. Cara lain yang bisa dipakai yakni dengan bercocok tanam padi hemat air. Dia mendasarkan pada penelitian Fakultas Pertanian Universitas Mataram bekerjasama dengan Dinas PU Provinsi NTB. Yakni Penelitian Water Use Efficiency. Bercocok tanam padi tidak mesti dilakukan harus dengan penggenangan. Sistem budidaya tanaman padi dengan sistem intermiten dan metode SRI (System Rice Intensification) secara ilmiah sudah terbukti mampu menurunan kebutuhan air mencapai 47,3% di Cina,” ungkap Suwardji. Sistem SRI ini, imbuhnya, harus disosialisasikan secara besar-besaran melalui gerakan masal. Polanya dengan memberi insentif khusus untuk Gapoktan yang mampu menerapkannya. “Jika kita mampu menerapkan sistem SRI ini secara baik permasalahan kekeringan mungkin dapat di atasi paling tidak dikurangi di Wilayah Bagian Selatan Pulau Lomb o k , ” p u n g kasnya. (why) Suwardji
servasi air pada ekosistem daerah aliran sungai. Indikatornya seperti kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Lombok dan Sumbawa. Empat SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) di Lombok masuk dalam katagori kritis, sedangkan 14 SSWS yang ada di Sumbawa sebagaian besar juga kondisinya sama. “Memperbaiki kualitas lingkungan daerah aliran sungai secara bertahap dan terarah selayaknya menjadi program penting yang diprioritaskan di setiap kabupaten dan kota,” cetus Suwardji yang sudah selama 20 tahun meneliti lahan kering ini. Selain itu, imbuh dia, upaya mengembangkan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek konservasi sumberdaya lahan sudah tidak bisa diterima. “Banjir di Bima dan di Dompu serta di tempat tempat lain di NTB boleh jadi sebagai akibat meningkatnya kerusakan sumberdaya hutan,” terangnya. Maksimalkan Air Permukaan Suwardji menegaskan tentang kebijakan yang terarah dan benar perlu dilakukan dalam upaya pengelolaan
sumberdaya lahan dan air yang dimiliki di NTB. NTB memiliki sarana dan prasarana sumberdaya air irigasi terbaik ke tiga di Indonesia. “Dalam pengelolaan air permukaan melalu sistim menaikkan air sungai melalui sistem high line diversion (HLD) dipertimbangkan merupakan sistem yang paling efisien di dunia,” ungkapnya. Di wilayah lahan kering, jelas dia, di perut buminya tersedia air artetis bawah permukaan atau dinamakan air bawah tanah (ground water). Sampai saat ini NTB memiliki lebih dari 571 sumur pompa air bawah tanah. “Tetapi pada saat ini kita masih belum mampu mengefisienkan pemanfaatnya,” sesal Suwardji. Suwardji mencontohkan salah satu kesuksesan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat. Khususnya penanaman tanaman Gamal sebagai vegetasi pemulih lahan kritis. Meski pelu ada riset ilmiah yang membuktikan pengaruh tanaman Gamal terhadap perekonomian masyarakat, namun secara kasat mata dapat dilihat keuntungan ekonominya. Selain keuntungan ekologi. “Masyarakat telah merasakan adanya peningkatan pendapatan mereka dari jual kayu tanaman gamal, tanaman jati putihnya yang sudah
4-6 tahun dilirik pengusaha,” bebernya. Tak hanya sampai di sana, kata Suwardji, ada pula hasil ternak sapi simental yang rata rata petani memiliki 2 ekor yang setahunnya menurut mereka dapat memperoleh keuntungan 30 juta. Penanganan berkelanjutan yang menyeluruh dapat menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terpeliharanya lingkungan yang serasi. “Pemerintah daerah perlu memberikan insentif kebijakan melalui kebijakan yang memihak pada masyarakat yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraannya dan memperbaiki kualitas lingkungannya melalui penyediaan sarana dan prasarana umum,” usulnya. Sumur Bor Dua Titik Merespon solusi kekeringan jangka panjang itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan salah satu upaya dengan pembangunan sumur bor. Tahun ini, BPBD NTB hanya membangun dua titik di Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Dompu. “Kita, sumur bor sifatnya darurat saja. Karena ini program adanya di Dinas ESDM. Dan itu saya tanya, di situ juga ada pembangunan sumur bor di daerahdaerah kekeringan. Kalau yang di kita, ada di Lombok Timur dan Dompu tahun ini,” kata Khalik dikonfirmasi di Kantor
Gubernur, pekan kemarin. Sumur bor di dua daerah itu tersebar empat di Lombok Timur. Diantaranya Dusun Teko Daye Kecamatan Pringgabaya, Dusun Gunung Sepang, Desa Danggen, Kecamatan Selong, Dusun Punik Jaya Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, serta Kelurahan Kelayu Jorong Kecamatan Selong. Sementara di Kabupaten Dompu, di Desa Kandai Dua Kecamatan Woja. Untuk solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih di wilayah selatan Lotim, mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini mengatakan air bendungan Pandanduri perlu diolah menjadi air minum yang dikhususkan untuk masyarakat di wilayah selatan Lotim. Dengan cara membuat jaringan perpipaan dari Bendungan Pandanduri. “Itu dikelola PDAM. Tapi PDAM jangan alirkan dia ke wilayah lain, khusus untuk wilayah selatan. Dananya bisa dari pusat, bisa dari bank dunia. Itu bisa Dinas PU dan PDAM yang menangani,” katanya. Upaya lainnya yang dilakukan untuk penanganan krisis air bersih adalah pembangunan embung-embung dan penanaman pohon di daerah hulu. Jumlah desa dan masyarakat terdampak kekeringan di NTB terus bertambah. Data terbaru yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB) sam-
pai 4 Juli 2019, jumlah desa yang dilanda kekeringan 301 desa. Dari jumlah desa tersebut sebanyak 183.250 KK atau 658.759 jiwa yang terkena dampak kekeringan. Sementara itu, hingga saat ini Pemprov NTB masih belum menetapkan status siaga darurat kekeringan karena masih menunggu penetapan dari kabupaten/kota terdampak kekeringan terlebih dulu. Bagaimana respin Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)? Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, H. Azhar mengatakan, penanganan krisis air memang butuh jangka panjang. Secara normatif disebutnya, akan membangun Infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pengairan, seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi. “Kalau PU program jangka panjang untuk embung dan bendungan sedang digalakkan. Tapi memang yang ada sekarang ini masih belum optimal, masih kurang untuk antisipasi bencana kekeringan. Itulah sekarang ini kita sedang dipercepat,” kata H. Azhar. Beberapa bendungan sedang proses dibangun seperti bendungan Sila, Bintang Bano dan Meninting sedang kita koordinasikan ke Kementerian untuk upaya percepatan. Selain itu, jaringan irigasi tidak sampai mengurangi debit air sampai ke hilir. (why/nas/ndi)
Kekeringan yang Kian Membuat ”Kering” Kekeringan semakin terasa bagi masyarakat Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kebutuhan air sehari-hari harus dibeli dari mobil tangki. Pekerjaan sebagai petani sebagian besar masyarakat di sana terpaksa ditinggalkan, karena tak ada air lagi untuk membasahi sawah mereka. GEMERCIK air terdengar dari dalam bak penampungan air berukuran 3 x 3 meter di kediaman Amaq Hanum, warga Desa Kwang Rundun. Amaq Hanum bersedekap sembari melihat seorang pemilik truk tangki air mengucurkan air melalui selang untuk mengisi bak penampungan. Ia hanya mengandalkan air dari mobil tangki untuk kebutuhan sehari-hari. Tak ada sumber air lainnya di rumah itu. “Untuk satu tandon air di rumah, saya mengisinya dengan air dari satu truk tangki berisi 5.000 liter. Saya membayar Rp200 ribu,” kata Amaq Hanum ditemui di kediamannya, Sabtu (6/7) lalu. Jika musim kemarau sudah tiba, Amaq Hanum hanya berharap pada truk tangki air itu. Ia terpaksa harus merogoh kocek setiap kali mengisi penuh bak penampungan miliknya. Setiap pengisian air di bak penampungan, ia habiskan dalam waktu 10 hari sampai dengan dua minggu. Bergantung dari seberapa banyak pemakaian setiap harinya. Tak ada sumber air yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Dusun Kwang Rundun. Bahkan di musim hujan pun, mereka harus menadah air hujan untuk mengisi bak-bak penampungan. Praktik menampung air jadi hal lumrah bagi masyarakat di sana. Bagi masyarakat yang cukup mampu akan membuat bak penampungan yang bisa terisi sampai 5.000 liter. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki bak penampungan, mengisi air di ember atau bak mandi. Ratarata mereka membayar Rp5 ribu sampai Rp 15 ribu untuk pengisian di ember yang relatif besar. Berbagai cara coba diupayakan oleh masyarakat seperti membuat sumur bor. Namun tidak berhasil karena debit air yang lemah. Apalagi Dusun Kwang Rundun terletak di dataran yang cukup tinggi. Belum lagi pembuatan sumur bor berbiaya cukup mahal, bisa menghabiskan dana mencapai Rp100 juta. “Puluhan juta rupiah habis untuk ngebor saja,” kata Amaq Hanum. Pengeluaran membengkak setiap kali musim kemarau tiba. Masyarakat di sana harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air. Sementara pemasukan dari pekerjaan bertani sama sekali tidak ada. Seperti yang dirasakan salah satu warga Dusun Kwang Rundun, Sri Lestari, ia tidak bisa menggarap sawah yang ditanami jagung miliknya karena tidak ada air lagi untuk mengairi. “Berat sekali rasanya. Kalau sudah musim kemarau tidak ada penghasilan, sawah tidak bisa berproduksi, dan harus beli air untuk mandi, nyuci, masak,” ujar Sri, seorang ibu satu anak. Dengan kondisi itu, masyarakat terpaksa berhemat menggunakan air. Bahkan mereka harus pergi ke Bendungan Kwang Rundun yang berjarak dua bukit dari pemukiman warga untuk mandi dan mencuci. “Kita harus berhemat karena mahal,” ujar Sri. Bagi masyarakat yang me-
miliki bak penampungan dan penghasilan yang relatif cukup, bisa dengan mudah menghubungi pemilik truk tangki. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki bak penampungan mereka harus rela berjalan kaki untuk mencari sumber air yang masih terisi air. Nurma atau Inaq Moza berjalan sambil menjunjung ember kosong berukuran 50 sentimeter. Ia berjalan menuruni bukit di luar pemukiman warga Desa Kwang Rundun. Sampai di bawah, tepat di bawah rimbun pohon bambu, ada dua sumur selebar dua meter. Nurma mengulurkan tali yang di salah satu ujungnya terdampat ember kecil untuk mengambil air ke dalam sumur. Ia menarik tali itu, otot tangannya yang mungil mengejang dan kembali meregang ketika menuangkan air ke ember yang dibawanya. “Saya ndak punya bak penampungan makanya ambil air di sumur ini,” ujar Nurma yang saat itu bersama seorang lainnya, Riska ikut mengambil air di sumur itu. Setiap harinya Nurma harus berjalan sekitar 1 kilometer untuk mengambil air di sumur itu. Sayangnya ia tidak bisa terus menerus mengambil air di sana. Suatu ketika atau ketika musim kemarau tidak kunjung usai, air di sumur itu mengering. Nurma hanya bisa menunggu air di sumur itu ada lagi. Jika pun air di sumur tidak kunjung ada, Nurma terpaksa harus berjalan lebih jauh lagi ke bendungan Kwang Rundu yang jaraknya dua bukit dari pemukiman warga. Mereka harus berjalan lebih jauh dan menjunjung ember berisi air. Jika tidak demikian, tenggorokan akan terasa mengering karena tak ada air yang diminum. “Kalau ndak ambil air, ndak ada kita pakai minum dan masak,” ujar Riska. Sekretaris Desa Kwang Rundun, Sahibul Bayan yang ditemui di kediamannya, mengatakan jika sudah memasuki musim kemarau kehidupan masyarakat Dusun Kwang Rundun semakin berat. Tidak ada penghasilan lagi, karena sawah tidak bisa berproduksi. Sebagian masyarakat akhirnya berupaya mencari pekerjaan lain, seperti menjadi tukang atau bahkan mencari peruntungan menjadi TKI ke luar negeri. “Perekonomian jadi semakin sulit,” katanya. Pihaknya berharap ada bantuan air untuk kebutuhan seharihari. Menurutnya pada awal musim kemarau sekitar bulan
Nurma (kanan) dan Riska menimba air di sumur di luar pemukiman warga Desa Kwang Rundun. Mereka rela berjalan jauh sambil menjunjung ember berisi air agar kebutuhan air terpenuhi. Mei lalu, memang ada bantuan sampai Rp200 ribu atau bahkan Untuk kebutuhan air bersih, distribusi air secara gratis. Na- lebih tergantung jarak. Harga itu sambung dia, sebenarnya debit mun, belum bisa menjangkau dirasa wajar karena jarak men- yg tersedia di beberapa mata air seluruh masyarakat karena gantar air yang cukup. “Jaraknya yg ada di empat kecamatan di masih terbatas. Dan kini, ban- jauh sekitar belasan kilometer Pulau Lombok. Berdasarkan hatuan air itu tidak lagi dilakukan. atau bahkan lebih,” katanya. sil penelitiannya, masih dapat “Kita berharap secara umum ada Salim tidak sendirian men- memenuhi untuk sepuluh tahun bantuan dari pemerintah daer- gambil air di Dusun Tutuk. kedepan. “Namun jaringan pipa ah,” harap Bayan. Menurutnya ada 25 truk tangki distribusinya sering bermasalah Upaya pembuatan sumur lainnya yang datang mengisi air sehingga air tidak sampai ke bor sudah coba dilakukan, tapi di sana. Salah seorang sopir truk masyarakat,” ucapnya. hasilnya tidak maksimal kare- tangki, Sowan juga mengambil Solusinya, kata Islami, yang na debit air yang sangat minim air di Dusun Tutuk. Sowan leb- paling mendasar adalah sistem di Desa Kwang Rundun. Prak- ih sering menerima pembeli manajemen sumber daya air tik membeli air, kata Bayan, yang membeli air dalam kapa- yang lebih baik dengan mengacu sudah dilakukan masyarakat sitas kecil menggunakan ember pada data yang akurat. Dalam sekitar empat tahun terakhir. atau bak mandi. pandangannya, data-data penunSebelumnya mereka harus ber“Kalau tidak kami antara- jang masih terbatas dan meleset. jalan sekitar 500 meter ke kan, teman-teman di bagian “Keterbatasan AWLR (Automatsumur di luar pemukiman war- selatan bisa mati tidak ada ic Water Level Recorder) dan ARR ga untuk mengambil air. air. Tidak ada dipakai minum. (Automatic Rainfall Recorder) Sebagian besar desa di bagian Cuma andalin ini saja (air dari serta tenaga pencatat bahkan Selatan Kecamatan Jerowaru truk tangki), tidak ada air di alat yang ada jarang terkalibramengandalkan truk tangki air selatan, cuma yang ada air si. Ini dapat menyebabkan data untuk memenuhi kebutuhan air laut saja,” katanya. kurang akurat. Alat-alat ini permereka. Air dari tangki air itu belu ditambah,” jelasnya. rasal Dusun Tutuk, Desa Jerowa- Optimalisasi Infrastruktur Kemudian, rencana strategis ru, Kecamatan Jerowaru. Di sana Infrastruktur pengairan be- pengembangan sumber daya air dibuatkan sumur selebar sekitar lum berfungsi optimal menjaga perlu disusun sebagai pemandu tujuh meter dengan kedalaman 10 ketersediaan air baku untuk investasi sumber daya air. Outmeter. Truk-truk tangki air secara wilayah terdampak kekeringan. putnya, akses air bersih dan iribergantian mengisi air di sana. NTB memerlukan manajemen gasi di musim kemarau dapat Salim Hamri memarkir sumber daya air berbasis data berjalan sesuai rencana dan baik. truk tangki miliknya tepat di akurat. Hasilnya, infrastruktur Pengaturan pola tanam pertabawah salah satu selang yang pengairan yang dibangun punya nian juga dinilainya mampu mendigantung di pinggir jalan. Ia daya manfaat berkelanjutan. jaga produksi dengan mempermenaiki tangki truk miliknya, Ahli Pengairan Universitas timbangkan ketersediaan air. Hal memasang selang ke dalam Muhammadiyah Mataram, itu perlu didukung dengan pentangki yang seketika disam- Islami menjelaskan sumber ingkatan daya tahan masyarakat but suara mesin pompa air. kebutuhan air bersih berupa saat musim kemarau. Ada dua selang berukuran be- air permukaan dan air tanah. “Saat musim kemarau missar tergantung di pinggir jalan Infrastrukturnya seperti ben- alnya dengan pemanenan air raya Dusun Tutuk, selang itu dungan, embung, atau waduk. hujan. Disetiap rumah-rumah mengalirkan air dari sumur. “Dalam kenyataannya, beber- penduduk yang selalu mengalaDibutuhkan waktu sekitar 15 apa bangunan air belum berfung- mi kekeringan disarankan untuk menit agar tangki sebanyak si optimal bahkan tidak mampu membuat penampung air di se5000 liter itu terisi penuh. mendistribusikan air sesuai ke- kitar rumahnya. Sedangkan di “Ada yang memesan baru kami butuhan terutama di musim ke- areal pertanian perlu digalakkan bawakan. Satu hari bisa tiga sam- marau,” jawabnya kepada Suara pembangunan small ground pai empat kali kami antar. kare- NTB, Sabtu (7/7) lalu. reservoir untuk menampung air na perjalanan jauh dan medannya Menurutnya, penyebabnya di musim hujan,” paparnya. sulit ke bagian selatan sana,” kata tidak semata kesalah perenSatu yang tak kalah pentSalim yang ketika ditemui men- canaan dan pelaksanaan. ing, tegas Islami, perlunya regatakan baru selesai mengantar Tetapi lebih kepada faktor habilitasi saluran irigasi. Penair ke Desa Kwang Rundun. Ia alam seperti rendahnya curah dangkalan dan kerusakan sasudah dua tahun menjadi sopir hujan yang memengaruhi debit luran irigasi perlu diperbaiki. air. “Bahkan adanya sedimen- “Hasil survey di beberapa truk tangki air. Ia membayar sebesar Rp15 tasi menyebabkan kapasitas daerah irigasi banyak terdapribu setiap kali mengisi penuh tampung waduk kurang opti- at saluran yang mengalami tangki truk miliknya. Nantinya mal dan fungsi bendung men- pendangkalan dan kerusakan,” tandasnya. (ron/wyh) ia menjual sebesar Rp100 ribu jadi terganggu,” terangnya.
Sopir tangki truk sedang mengisi ember dan bak penampungan air milik warga Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru.
Seorang sopir truk tangki memasang selang air untuk mengisi truk tangki miliknya di Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru.
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Saatnya Pemerintah Daerah Menerapkan Audit Kinerja Manajemen DALAM hal ini, bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap program-program kerjanya baik yang menyangkut administrasi keuangan maupun fisik proyek-proyek, apakah itu merupakan bangunan, atau lainnya yang berupa proyek fisik. Untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah daerah telah dilengkapi dengan kehadiran badan atau kantor yang telah berfungsi untuk itu seperti dikenal adanya Inspektorat Daerah baik di kabupaten maupun tingkat gubernur (provinsi). Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara berjenjang dari daerah sampai pusat. Di tingkat daerah bukanlah seorang auditor yang mengaudit suatu proyek atau keuangan, tetapi juga selayaknya penga-
was internal yang bertanggung jawab kepada si pemberi tugas (bupati atau gubernur). Telah diketahui bersama, bahwa pengkajian dari lembaga atau badan ini masih berkutat pada prosedur dalam membaca suatu program atau proyek dari penetapan (lelang) sampai pada pelaksanaan dan peyelesaiannya. Sehingga apabila terjadi indikasi penyimpangan, maka hal tersebut merupakan suatu temuan. Dari temuan penyimpangan proyek tersebut baik fisik ataupun keuangan biasanya para pimpinan proyek (pimpro) disarankan untuk memperbaiki atau mengembalikan. Tetapi apabila hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan volumenya besar, maka tidak jarang diserahkan kepada pihak yang berwajib
Oleh: Dr. H. Umar Said, SH. MM. (Ketua STIE AMM Mataram)
Perbaikan Gedung Perpustakaan Daerah Tak Ganggu Pelayanan Pengunjung Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan bahwa perbaikan gedung induk tidak akan mengganggu pelayanan terhadap pengunjung. Pasalnya, untuk pelayanan baik ruang baca, ruang koleksi, ruang komputer sudah dipindah sementara di aula dinas setempat. Begitupun untuk lokasi hospot dan ruang baca anak sama sekali tidak mengalami gangguan. Dijelaskan Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lotim, Drs. H. Muhammad Kamli, Senin (8/ 7), jumlah pengunjung ke DPK Lotim terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kunjungan dikarenakan kesadaran masyarakat akan manfaat budaya membaca. Semua itu tidak terlepas dari langkah yang dilakukan oleh pihak DPK Lotim yang terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk memupuk para peserta didik untuk hadir di perpustakaan. Seiring dengan peningkatan kunjungan itu, penambahan koleksi dan referensi juga terus dilakukan. Maka dari itu, ia berpesan kepada staf di perpustakaan Lotim untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pengunjung meskipun sedang dilakukan perbaikan gedung. “Kita pastikan untuk pelayanan tidak akan terganggu,” terangnya. Muhammad Kamli menegaskan, semua program yang sudah direncanakan dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun untuk sementara waktu ruang pelayanan dipindah ke aula perpustakaan yang pada dasarnya dihajatkan untuk kegiatan-kegiatan perpustakaan, kegiatan bergembira bagi anak-anak dan aneka kegiatan lainnya. Sementara, Staf DPK Lotim Andrea Ardi Ananda, menegas-
banyak terjadi kecurangan dalam menangani keuangan negara. Hal yang sangat menjanjikan bahwa dengan telah banyak dibuka Perguruan Tinggi dengan program studi akuntansi dan manajemen, tentu akan memberikan harapan bagi daerah untuk mendayagunakan para lulusannya sebagai suatu sarana menuju perbaikan ke depan (suatu sudut tinjauan). Kitapun mengetahui alur siklus proyek yang baku pada konsep manajemen proyek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, tetapi kita masih lupa bahwa pengawasan yang mendasar menurut kami adalah audit peren-
yaitu polisi, Kejaksaan atau ke BPKP atau Pemeriksa Keuangan yang berwenang. Dari pengalaman (praktik) sebelumnya, kita tidak menutup mata bahwa banyak para pimpro yang terjerat hukum lalu berhadapan dengan aparat penegak hukum, bahkan sampai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, tentu hal ini tidak diharapkan terus berlanjut. Untuk itu diketahui bahwa hasil audit merupakan alat bukti formal yang diakui kebenarannya oleh Undang-undang. Oleh karenanya perlu dicarikan suatu metode untuk menghandle masalah ini agar tidak
canaan atau audit kinerja manajamen, yang berbeda dari audit manajemen (keuangan) setelah proyek selesai yang sering dilakukan oleh BPKP atau BPK yang merupakan pekerjaan rutin badan tersebut. Seorang yang dapat melakukan audit kinerja manajemen tentu merupakan seorang yang memiliki keahlian dalam menghimpun dan menafsirkan data-data serta menafsirkannya melalui kompetensi terkait dengan kemampuan seorang auditor. Ilmu-ilmu seperti ini tengah digeluti oleh para mahasiswa yang dipelajari pada program studi akuntansi serta ilmu yang diajarkan secara klasikal pada Perguruan Tinggi lebih jauh tentang Audit Kinerja Manajemen. Menurut Dr. Suryo Pratolo, SE, M.Si., Ak, Ca, audit kiner-
ja manajemen memiliki tigadimensi yaitu evaluasi ekonomisasi, evaluasi efisiensi dan evaluasi efektivitas (3E). Jadi audit kinerja manajemen mengevaluasi hampir setiap aspek dari suatu perusahaan serta memberikan saran-saran. Untuk itulah Ia mengemukakan perbandingan antara audit keuangan dengan audit kinerja manajemen. Contohnya adalah seperti audit keuangan yang berorientasi pada laporan keuangan, sedangkan audit kinerja manajemen berorientasi pada tujuan 3E. Dengan demikian kita dapat mengeliminir kebocoran pelaksanaan proyek-proyek yang telah disetujui DPRD dalam APBD dengan cara melakukan audit kinerja manajemennya seorang pelaksana atau Pimpinan proyek dimaksud. (*)
Mitigasi Kebencanaan, Kampus Punya Tanggung Jawab Mataram (Suara NTB) Edukasi dan mitigasi kebencanaan harus dilakukan terus menerus dari generasi ke generasi. Semua pihak bertanggung jawab memberikan edukasi mitigasi kebencanaan, tidak terkecuali oleh perguruan tinggi.
(Suara NTB/yon)
BACA - Sejumlah pengunjung di perpustakaan Lotim saat tengah membaca referensi yang tersedia. Perpindahan sementara layanan dikarenakan perbaikan gedung tidak mengganggu aktivitas pelayanan terhadap pengunjung, Senin (8/7). kan perpindahan sementara ruang pelayanan sedikitpun tidak mempengaruhi pelayanan dan kunjungan. Masyarakat tetap datang apalagi saat ini DPK Lotim sudah dilengkapi fasilitas 5 iPad yang berisi ebook dan games edukasi. Muhammad Syafi’i, salah satu pengunjung kepada Suara NTB mengaku jika keberadaan referensi di DPK Lotim sangat membantu kebutuhannya dalam mengerjakan tugas kampusnya. Selain perpustakaan kampus, kata dia, mahasiswa
semester 6 di Universitas Hamzanwadi ini menyebut jika referensi di DPK Lotim sangat lengkap. Hampir referensi untuk pengerjaan tugas kuliah maupun tugas akhir pendidikan didapatkan dari DPK Lotim. “Perpindahan tidak menggangu karena ruangan didesain cukup baik dan rapi. Pelayanan juga berjalan sebagaimana mestinya. Semoga perbaikan gedung berjalan lancar,”harapnya. (yon/*)
Demikian disampaikan Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni, dalam keterangannya, Senin (8/7). Menurutnya, adanya pemberitaan tentang potensi gempa beberapa hari terakhir ujarnya, tidak boleh terjadi karena mengakibatkan resah masyarakat. Informasi yang kurang tepat tentu membahayakan, sehingga tidak boleh terjadi. Hal tersebut juga jadi tanggungjawab kampus memberi pencerahan kepada masyarakat. Dikatakan Husni, bersama dengan sejumlah perguruan tinggi terdampak gempa tahun lalu sepakat membentuk konsorsium kebencanaan. Konsorsium kebencanaan nantinya akan berkomitmen melakukan upaya mitigasi bencana ke tengah masyarakat. Sebagai daerah dengan potensi gempa bumi, penting memberikan pemahaman kepada masyarakat. Disebutkan gempa sebagai fenomena alam yang hingga saat ini tidak ada satupun para ahli, peneliti atau manusia yang bisa menentukan dengan tepat kapan terjadinya. Sehingga adanya prediksi misalnya dari pakar luar negeri, itu semata-mata sebagai bentuk kewaspadaan saja, sehingga kita lebih siap menghadapi bencana. “Meskipun tidak bisa menentukan kapan terjadinya, manusia tetap berusaha mempelajari atau meneliti bagaimana proses gempa bumi itu bisa terjadi. Dari pemahaman proses tersebut kita menyadari bahwa kejadian gempa bumi bisa berulang kembali,” ujarnya. Sementara itu, menanggapi
hasil penelitian luar negeri tentang potensi gempa berkekuatan besar di bagian selatan Lombok, ahli bencana pesisir sekaligus Ketua Pusat Kajian Pengelolaan Risiko Bencana Universitas Mataram Eko Pradjoko, PhD., menjelaskan hasil penelitian peneliti dari Brigham Young University (BYU) Professor Ronald Albert Harris didasari data-data atau pencatatan kejadian gempa bumi dan tsunami di masa lalu dikumpulkan dari berbagai sumber. Tim Professor Ronald Albert Harris meneliti catatan-catatan sejak tahun 1800an pada jaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Hasil penelitian ini didukung pula dengan metode survei di lapangan yaitu di sepanjang sisi selatan Pulau Jawa, Bali hingga Lombok. Survei dilakukan dengan melakukan penggalian tanah di daerah pantai untuk menemukan lapisan sedimen yang menunjukkan jejak-jejak akibat tsunami di lokasi tersebut. Pengukuran umur sedimen yang diduga jejak tsunami juga dilakukan untuk mengetahui waktu kejadian tsunami tersebut. Oleh karena itu penelitian tentang gempa bumi juga berusaha dilakukan melalui pendekatan metode statistik berdasarkan kejadian-kejadian gempa di masa lalu. Metode itulah yang diterapkan oleh dalam salah satu dari sekian banyak penelitian tentang gempa bumi dan tsunami yang dilakukan bersama timnya di Indonesia. Secara garis besar tentang hasil penelitiannya, Professor
(Suara NTB/dys)
KETERANGAN - Rektor Unram H. Lalu Husni (kiri) saat memberikan keterangan pers menanggapi pemberitaan hasil penelitian tentang potensi gempa beberapa waktu lalu di Mataram, Senin (8/7). Ron Harris menyampaikan adanya masa tidur-bangun dari kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak tahun 2000 diawali dengan gempa bumi Aceh tahun 2004, Indonesia sekarang berada pada masa bangun setelah sekian puluh tahun tidur. Hasil pengukuran umur sedimen juga menghasilkan dugaan adanya kejadian tsunami di selatan Jawa ratusan tahun yang lalu. Pemahaman tentang proses gempa bumi melalui laju gerakan lempeng tektonik di selatan Indonesia juga menyimpulkan adanya potensi gempa hingga sebesar magnitudo 9.0 dari sisi selatan Indonesia. “Namun sayangnya pemberitaan hasil seminar tersebut menjadi pembicaraan ramai di masyarakat NTB dengan adanya penyampaian potensi gempa besar dan tsunami di selatan NTB. Beberapa masyarakat menjadi takut karena dalam pemahaman mereka akan terjadi gempa lagi dalam waktu dekat,” ungkapnya. Menurut Eko Pradjoko, menjelaskan bahwa penyampaian
hasil penelitian Professor Ron Harris beserta timnya dalam seminar beberapa waktu lalu tidak bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat. Ia mengatakan, beberapa hasil penelitian paska bencana dari segi sosial korban bencana menunjukkan adanya ketidaktahuan masyarakat tentang potensi bencana yang dimiliki dan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana tersebut. Ketidak-tahuan ini dapat terjadi karena kurangnya literasi dan edukasi tentang kebencanaan di masyarakat kita. Selain itu masa berulang kejadian, misalnya gempa bumi besar, yang cukup lama dari puluhan hingga ratusan tahun membuat masyarakat kita terlena. “ Dalam masa yang disebut Professor Ron Harris sebagai masa tidur masyarakat kita menjadi lupa, penyintas bencana sebelumnya telah meninggal sehingga anak cucu berikutnya tidak memiliki pengetahuan tentang potensi bencana yang dimilikinya selama ini,” imbuhnya. (dys)
Pengembangan Desa Wisata Lewat Diseminasi Hasil Penelitian Mataram (Suara NTB) Tim PKM-PSH Universitas Mataram (Unram) melakukan diseminasi hasil penelitian di Desa Beririjak dengan judul penelitian Strategi Pengembangan Potensi Desa Beririjarak di Kecamatan Wanasaba Lombok Timur sebagai Desa Wisata di Pulau Lombok. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Beririjarak, 2 Juli 2019. Penelitian ini merupakan salah satu program kompetisi nasional berupa Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti Dirjen Simbelmawa. Tergabung dalam tim tersebut Ririn Ayu Prastika, Rima Handayani, Lalu Rahmad Hidayat di bawah bimbingan Oryza Pneumatica Inderasari S.Sos., M.Sosio., sebagai pengajar Program Studi Sosiologi Universitas Mataram. Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh perangkat desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), Gerakan Pemuda untuk perubahan (Gapura), PKK, anggota BPD, masyarakat Desa Beririjarak dan mahasiswa. Ketua Tim, Ririn Ayu Pras-
tika menjelaskan kegiatan diseminasi hasil ini bertujuan untuk membantu pengembangan desa wisata di Desa Beririjarak. Menurutnya, pariwisata dapat menjadi solusi untuk memperkuat perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata berbasis desa menjadi strategi untuk ketercapaian pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu desa yang dikembangkan menjadi Desa Wisata di Provinsi NTB adalah Desa Beririjarak. Desa Beririjarak terpilih sebagai salah satu desa wisata di Lombok Timur pada tahun 2018 karena potensi sumberdaya alam yang ada di desa tersebut. Sumber daya alam tersebut didukung pula oleh potensi sumber daya manusia dan budayanya. Sumber daya alam yang potensial di Desa Beririjarak di antaranya Wisata Aik Numpas (air terjun ekowisata Gawargong). Meski demikian, belum banyak masyarakat yang mengetahui keindahan alam di desa tersebut. Potensi lain dari Desa Beririjarak berasal dari sumber daya manusia yang memadai dan kekayaan budaya lokal, seperti Pokdarwis,
Gapura, Bebaleq Baca Gapura, kelompok ibu-ibu PKK, partisipasi masyarakat, kelompok seni rudat, homestay, penghasil kerajinan, budaya dan tradisi mataq pade rau, festival ekowisata. Sementara Ketua Pokdarwis Saelal Arimi menceritakan antusiasme peserta untuk ikut terlibat sebagai informan pada penelitian ini. Diharapkan memberikan sumbangsih bagi
keilmuan dan memberikan manfaat secara praktis bagi masyarakat di Desa Beririjarak. Hal tersebut juga diamini oleh Kepala Desa Beririjarak dalam sambutannya. Dalam Diseminasi tersebut, hadir pula Oryza Pneumatica Inderasari, S.,Sos., M.Sosio., sebagai pemakalah. Ia menyampaikan, penelitian ini diharapkan memberikan referensi ilmi-
ah yang dapat mempengaruhi strategi meningkatkan jumlah wisatawan di Pulau Lombok dan di Desa Beririjarak pada khususnya. “Serta menjadi upaya untuk mengembalikan produktivitas pasca gempa, pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Beririjarak, sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya. (ron)
SUARA NTB
Selasa, 9 Juli 2019
Halaman 11
Tingkatkan SDM, Dispar Lobar Bekali Guide Tentang Wisata Situs Sejarah Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata menggelar berbagai pelatihan bulan juni hingga juli ini. Terdapat tiga pelatihan yang digelar dispar. Antara lain manajemen home stay, tata kelola destinasi wisata dan terakhir pemandu wisata budaya religi yang diadakan Senin (8/7). Melalui pelatihan ini, para peserta langsung diajak turun ke lokasi wisata sejarah di wilayah narmada dan Lingsar. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para Guide Tentang Wisata Situs bersejarah sehingga cerita sejarah tentang situs wisata kompak. Selain itu regenerasi untuk mempertahankan budaya lokal. Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi M. Ed mengatakan, total yang sudah dilatih 250 orang. Ada pelatihan home stay, tata kelola destinsi wisata dan pemandu wisata budaya religi yang diikuti oleh 30 orang. Selan-
jutnya diadakan pelatihan untuk para penyelam atau divver, snorkling. “Terakhir nanti pelatihan untuk penyelam (Diver),” jelas Ispan kemarin. Untuk pelatihan pemandu wisata budaya religi ini sendiri jelas dia, dilakukan karena perlu nasari yang kompak tentang cerita sejarah yang selama ini tidak seragam. Padhal sejarah ini merupakan bagian yang menarik jika diceritakan kepada para tamu. Sebab ada tamu yang memang punya selera untuk berkunjung ke situs - situs wisata sejarah. Pelatihan ini juga kata dia untuk kaderisasi atau regenerasi dalam penerapan nilai-nilai kearifan lokal seperti budaya nyongkolan, budaya berpakaian adat. “Sehingga kami mengadakan pelatihan peramu wisata situs sejarah. Supaya jangan sampai kita hanya mengurus baharinya saja, tapi nilai - nilai sejarah ini perlu kita siapkan kader nya,” terang Ispan saat pelatihan 30 orang Guide kemarin. Karena itu, lanjut dia, dalam pelatihan ini diikuti oleh
30 Guide variarif dari bahasa inggris, Perancis, Korea dan Arab yang berasal dari Guide Madia yang sudah lama menjadi Guide. Selanjutnya setelah pelatihan ini, para peserta harus duduk bersama, membuat persepsi yang sama tentang nasari soal sejarah. Seperti sejarah soal narmada, semua guide harus punya dasar kuat dan otentik tentang sejarah ini sehingga siapapun yang bercerita nasari nya sama. Karena itulah kata dia dalam pelatihan ini dihadirkan budayawan atau sejarawan. Lebih jauh soal pengumpulan atau penataan situs wisata sejarah dan cerita sejarah, menurut dia soal ini sudah ada sumbernya. Hanya saja terkadang para guide ini merasa mapan sehingga tidak belajar. Padahal, guide tidak boleh berhenti belajar. Sebab, soal narasi sejarah ini kata dia harus diceritakan sesuai dengan data otentik. Bisa jadi, ada tamu dari berbagai negara, apalagi ada tamu seorang profesor ahli budaya. Jika cerita guide ini salah,
(Suara NTB/her)
Peserta pelatihan situs wisata sejarah diajak turun ke lokasi wisata di daerah narmada dan Lingsar
(Suara NTB/her)
Kadispar Lombok Barat, menyampaikan sambutan. maka tentu ini bahaya. Contoh tentang budaya perang topat, sudah menjadi bahan disertasi berbagai negara, seperti Inggris, Swedia dan Polandia .
Ispan Junaidi M E saat Jika guide tidak paham detail tentang filosofi perang topat ini maka bahaya. Sehingga hal inilah dia yang perlu diluruskan dan diperkuat. (her/*)
(Suara NTB/her)
Pose bersama peserta pelatihan dengan Dispar Lobar.
Muay Thai Incar Dua Emas di PON Mataram (Suara NTB) Setelah mendulang dua emas, dua perak dan satu perunggu di Liga Nasional (Liganas) di Jawa Barat (Jabar) belum lama ini, cabang olahraga Muay Thai makin optimis menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Tak tanggung-tanggung, mereka memasang target dua emas meskipun atlet muay thai belum berpengalaman mengikuti multi event nasional. Rasa optimis cabor muay thai meraih dua emas di PON cukup beralasan, sebab ca-
bang olahraga asal thailand itu sudah menorehkan prestasi di beberapa event nasional.
Belum lama ini mereka mempersembahkan dua emas, dua perak dan satu perunggu di
Liganas Muay Thai di Jawa Barat (Jabar), Juni lalu. Selain meraih medali cabor muay thai punya dua atlet andalan yang sudah menjuarai event internasional. “Insyaallah target dua emas bisa dicapai di PON. Peluang dua emas ada di Ardiansyah dan Adit Agustia,” ucap Pelatih Muay NTB, Indra
Gunawan kepada Suara NTB di Mataram, Senin (8/7). Ardiansyah dan Adit Agustia memang pantas diunggulkan di pesta puncak olahraga nasional, sebab kedua atlet ini sudah berkali-kali menunjukan prestasi di event nasional. Belum lama ini Ardiansyah dan Adit meraih medali emas di Lignas Muay Thai di
Jabar 2019. Adit Agustia meraih medali emas di kelas 75 Kilogram (Kg) putra, kemudian Ardiansyah meraih medali emas di kelas 63 Kg putra. Selain meraih dua emas, NTB juga meraih dua perak lewat Fadel 72 Kg, Khairunisa 57 Kg dan Khadijah perunggu di kelas 54 Kg. Selanjutnya, di kejurnas
muay thai tahun 2018, Ardiansyah dan Adit juga sukses meraih medali emas di kelas yang sama. Tak hanya sukses di event nasional, namun Ardiansyah juga pernah memperkuat tim Indonesia di kejuaraan dunia. Selanjutnya Adit juga pernah meraih medali perak di Kejuaraan Asia tahun 2018. (fan)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 akan mewakili Indonesia di run di kelas 51 Kilogram (Kg) KSB mengirim 16 atlet. Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 putra. Selanjutnya petinju Tiga atlet putra dan 13 Rencana Pertina NTB Kejuaraan Piala Presiden di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 menurunkan tiga petinju Nusa Tengga Timur (NTT), 22- putri NTB, Shinta juga akan putri. Mereka akan ikut di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 turun di kelas 45 kg, kemudi- kelas junior, youth dan sePelatnas asal NTB di 29 Juli 2019. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Tiga petinju NTB yang ada an Karmila yang pernah nior. Target ingin tetap Kejurnas Tinju Amatir 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 HUT Korem 162/ di Pelatnas tidak bisa ikut meraih medali emas di Kejur- tampil sebagai Juara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 WB berlangsung di Kota Kejuaraan tinju di NTB. Mere- nas Sarung Tinju Emas (STE) Umum,” harapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sekum Pengprov Pertina Taliwang, 13-17 Juli gagal. ka akan ikut Piala Presiden,” tahun 2018 juga tampil di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 NTB, H. Haryoto mengataPasalnya Huswatun, En- ucap Indah Dugi Cahyono yang kelas 54 Kg putri. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Selain menurunkan Ainun, kan kejurnas tinju amatir dang dan Saputra Samada merupakan pelatih tinju NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang sukses mengantarkan tiga Karmila dan Sinta, Sasana No- HUT Korem 162/WB memdipastikan Absen. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 torius KSB juga akan melibat- perebutkan Piala Bergilir Pelatih Tinju Sasana No- petinju itu juara nasional. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Indah Dugi Cahyono yang kan beberapa petinju muda Bupati KSB dan Piala Bertorius Kabupaten Sumbawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Barat, Indah Dugi Cahyono biasa disapa Dugi mengata- lainnya yang akna tampil di gilir Danrem 162/WB. Di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang dikonfirmasi Suara kan meski tidak diperkuat kelas youth dan senior. Total ikuti sejumlah petinju yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 NTB via ponselnya, Selasa tiga petinju nasional, namun petinju Notorius KSB yang tersebar di 34 provinsi di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (8/7) mengatakan tiga pet- NTB masih punya beberapa akan tampil di Kejurnas seban- NTB. Dan mempertanding123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 inju Pelatnas asal NTB, petinju andalan, seperti Ainun yak 16 atlet. Terdiri dari 3 at- kan 28 kelas terdiri dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kelas youth putra/putri dan Huswatun Hasanah, En- Azizah yang pernah berlatih di let putra dan 13 atlet putri. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Sasana tinju Notorius lite putra/putri. (fan) dang dan Saputra Samada Pelatnas tahun 2018 akan tu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ADU CEPAT - Tampak atlet atletik sedang adu cepat di nomor 100 meter putra di Kejuaraan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Atletik HUT Bhayangkara di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (8/7). menggunakan alat seadanya. Sumbawa Besar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pihaknya yang mendapatkan (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dua rumah panggung informasi langsung mengerah123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kejuaraan Atletik Kapolda Cup 2019 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dan tiga gudang gabah di kan dua unit mobil damkar ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dusun Kakiang B, Desa lokasi. Berkat kerjasama semua 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kakiang Kecamatan Moyo pihak dibantu masyarakat, api 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Hilir, ludes terbakar Ming- baru bisa dipadamkan sekitar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gu (7/7) malam sekitar pukul pukul 23.30 Wita. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Kebakaran terjadi sekitar 21.30 Wita. Meskipun tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ada korban jiwa, namun pukul 21.30 Wita. Setelah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 diperkirakan kerugian men- Mendapatkan informasi, kami 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 langsung menuju lokasi mengcapai ratusan juta rupiah. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kepala Dinas Pemadam gunakan dua armada damkar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kabakaran Kabupaten dan tiba sekitar pukul 22.00 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sumbawa yang dikonfirma- Wita. Berkat kerjasama seAryanto Prametu mengata- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tim Polres Kota Mataram seteMataram (Suara NTB) si melalui Kasi Pengen- mua pihak dibantu masyaKejuaraan Atletik dalam lah merebut dua emas, satu per- kan kejuaraan atletik dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dalian dan Pemulihan, Iman rakat setempat, api baru bisa rangka HUT Bhayangkara ke- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 rangka memeriahkan Hari Ul- ak dan satu perunggu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sugara, S.Ap membenarkan dipadamkan sekitar pukul “Selamat kepada atlet-at- 73 itu mempertandingkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ang Tahun (HUT) Bhayangka23.30 Wita,” ujarnya. adanya kejadian tersebut. ra ke- 73 telah berakhir di GOR let yang juara. Kita harapkan kurang lebih sembilan kelas. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dijelaskannya, dari kebakaKebakaran terjadi seki17 Desember Turide Mataram, event ini dapat digelar setiap Dengan beberapa kategori usia, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tar pukul 21.30 Wita. Per- ran yang terjadi, diketahui rumah tahun,” ucap Kapolda NTB yakni pelajar SD, SMP, Polri 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Senin (8/7). Tim atletik Polda 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tama kali dilihat oleh war- panggung dan gudang bersisi 40 NTB berhasil keluar sebagai saat diwawancara Suara NTB Gol I, II dan estafet Mix. Dia 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ga diduga berasal dari ru- karung gabah milik Mustafa M. KEBAKARAN - Sisa-sisa kebakaran yang menghanguskan juara umum setelah mendomi- usai menyerahkan medali mengharapkan event itu dap- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mah panggung milik Mus- Nur ludes terbakar. Begitupula dua rumah panggung dan tiga gudang gabah di Desa Kakiang, at dilaksanakan tiap tahun, se- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 nasi perolehan medali emas pada peserta yang juara. tafa M. Nur, kemudian mer- satu unit hand tractor miliknya. Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Minggu (7/7). Kapolda NTB hadir meny- hingga PASI NTB dapat men- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 terbanyak di event itu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 embet ke rumah panggung Diperkirakan kerugiannya menInformasi yang diterima aksikan para peserta yang cari atlet-atlet muda berbakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 milik Herman. Dimana saat capai Rp 200 juta. Selain itu api sekitar Rp170 juta. bakaran belum diketahui Suara NTB di lokasi, perolehan tampil di kejuaraan itu. Selain melalui kejuaraan mempere- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sementara Supriyanto, dan sedang dalam penyelidkejadian, pemilik rumah juga menghanguskan rumah medali tim Polda NTB sebany- itu juga hadir Ketua Umum butkan Piala Polda NTB itu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sedang menghadiri acara panggung milik Herman. Dua satu gudang miliknya yang beri- ikan pihak kepolisian. “Kita melihat banyak atlet 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ak 3 emas, 1 perak dan satu pe- Pengprov PASI NTB, Aryanto adat di rumah tetangga. unit sepeda motornya juga tak si 40 karung gabah juga ludes “Penyebab kebakaran berunggu. Selanjutnya peringkat Prametu dan Kabid Olahraga potensial di event ini. Kita in- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kerugiannya lum diketahui dan sedang Saat itu juga masyarakat terselamatkan. Termasuk terbakar. kedua disusul tim Polres Lobar Dispora NTB, Anang Zulkar- gin kejuaraan ini dapat dige- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang melihat langsung men- gudang berisi 30 karung gabah. diperkirakan sekitar Rp100 ditangani pihak kepolidengan merebut dua emas, tiga nain. Selain itu hadir juga para lar tiap tahun. Nanti kita tam- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 coba memadamkan api Dengan kerugian diperkirakan juta. Mengenai penyebab ke- sian,” pungkasnya.(ind) perak dan empat perunggu. Se- pihak petinggi Polres di 10 bah lagi nomor-nomor pertand- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ingannya,” ucapnya. (fan) mentara peringkat ketiga diraih kabupaten/kota di NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Huswatun, Endang dan Samada Dipastikan Absen
(Suara NTB/fan)
Kebakaran di Kakiang, Kerugian Ratusan Juta
Tim Polda Dominasi Perolehan Medali
(Suara NTB/Dinas Kebakaran)
SUARA NTB
Selasa, 9 Juli 2019
Halaman 12
Kuota Siswa Sebagian SMP Negeri di Mataram Belum Terpenuhi Mataram (Suara NTB) Sebagian SMP negeri di Kota Mataram belum terpenuhi kuota siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun pelajaran 2019/2020. Pengumuman PPDB SMP jalur zonasi diumumkan Sabtu (6/7) dan
HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4494 HG NOKA/NOSIN : MH1JF7113BK116703/JF71E1116068 AN EDY SUTRISNO HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6317 CV NOKA/NOSIN : MH1JM1114HK511551/ J M 1 1 E - 1 4 0 2 4 5 6 AN.H.SUKRINUDIN AMIN HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4472 CE NOKA/NOSIN : MHIJFC114DK242709/ JFC1E-1242390 AN.IR.LALU GAFARI ISMAIL HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR
bisa diakses di web PPDB di Kota Mataram. Dari data yang tercantum di web https:// mataram.siap-ppdb.com masyarakat secara umum bisa mengakses hasil seleksi PPDB SMP jalur zonasi. Dari data itu masih ditemukan beberapa SMP negeri yang belum terpenuhi kuota siswa barunya. Salah satunya SMPN 11 Mataram dari total kuota daya tampung sebanyak 196 siswa, tercatat 137 orang yang diterima melalui PPDB jalur zonasi untuk pilihan pertama. Jika ditambah dengan total pilihan kedua, maka total siswa yang diterima menjadi 150. Kepala SMPN 11 Mataram, Hj. Zohriah, S.Pd., M.H., mengatakan jumlah siswa itu belum pasti, karena siswa harus mendaftar ulang sejak Senin (8/ 7) sampai dengan Rabu (10/7).
Sementara itu, di SMPN 22 Mataram sebanyak 47 siswa yang dinyatakan lulus seleksi PPDB jalur zonasi dari total daya tampung 112 orang. Kepala SMPN 22 Mataram, Nasruddin, mengatakan total siswa yang dinyatakan lulus seleksi dari luar zona atau luar daerah sebanyak 55 orang. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena siswa lulusan tiga SD di sekitar sekolah banyak yang memilih sekolah lain. Di SMP negeri lain mengala-
mi peningkatan jumlah siswa, seperti SMPN 16 Mataram. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., menyampaikan, kuota jalur zonasi terpenuhi. Sementara di sekolah yang selama ini menjadi favorit masyarakat, kuota siswa baru terpenuhi. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin, berharap Dinas Pendidikan Kota Mataram bisa mengatur agar kekurangan siswa di beberapa sekolah bisa terpenuhi. (ron)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 9 Juli 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
OPINI
Halaman 14
Buku sebagai Jendela Siapkan Solusi Jangka Panjang KEKERINGAN melanda NTB. Di sejumlah daerah di NTB, warga berjalan puluhan kilometer mencari air atau bahkan truk mendroping air bersih, sudah menjadi pemandangan yang biasa di daerah ini. Apalagi ada daerah di NTB yang kekeringannya sudah terkategori parah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar) merilis 10 daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan BMKG Stasiun Klimatologi Kediri Lobar pada dasarian III Juni 2019. Pada dasarian III Juni 2019, tidak terjadi hujan di seluruh wilayah NTB. Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) umumnya dalam kategori Menengah (11-20 hari) untuk Pulau Lombok bagian tengah hingga selatan. Sedangkan Pulau Lombok bagian utara umumnya dalam kategori sangat panjang (31-60 hari). Di Pulau Sumbawa umumnya dalam kategori Sangat Panjang (3160 hari). “Sudah terdapat HTH dengan kategori kekeringan ekstrem,” kata Luhur, Minggu (30/6) siang. Ia menyebutkan HTH kategori kekeringan ekstrem terpantau di 10 daerah pada beberapa kabupaten/kota. Antara lain di Lombok Timur terdapat di Labuhan Pandan dan Sakra Barat. Kemudian Sumbawa Barat berada di Jereweh. Kemudian di Kabupaten Sumbawa terpantau di dua daerah, yakni Alas Barat dan Lape. Sementara di Kabupaten Bima terpantau di empat daerah, yaitu Sape, Lambu, Palibelo Teke dan Parado dan Kota Bima berada di Raba. Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan antisipasi bencana kekeringan di daerah ini. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Data dari BPBD menyebutkan, ada 300 lebih desa yang biasa masyarakatnya mengalami krisis air bersih. Ia menyebutkan, air bersih yang dibutuhkan masyarakat terdampak setiap tahunnya sekitar 35 juta liter. kekeringan yang terjadi tahun ini dipekirakan akan meluas karena musim hujan kemarin agak lama. Sayangnya, penanganan masalah kekeringan ini masih berkutat pada solusi jangka pendek. Setiap tahun, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota melakukan droping air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih akibat dampak kekeringan. Sampai saat ini, Pemda belum memiliki solusi yang tepat untuk menangani dampak kekeringan di daerah ini. Droping air bersih merupakan langkah jangka pendek yang dilakukan Pemda setiap tahun. Pemprov NTB menyatakan sudah melakukan antisipasi terhadap penanganan dampak kekeringan. Bahkan seluruh sumber daya siap digerakkan apabila kondisi lapangan membutuhkan penanganan mendesak. Untuk upaya jangka panjang, memang perlu dilakukan kajian secara komprehensif oleh Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD dan Bappeda. Daerah-daerah yang terkena kekeringan perlu dipetakan kondisinya. Apakah perlu dibangun sumur bor, jaringan perpipaan atau mengolah air laut menjadi air minum. Atau bisa saja Pemda membangun penampungan air bawah tanah di daerah-daerah selatan yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Pemda membangun penampungan kolam air yang dijamin kebersihannya. Masyarakat kemudian menimba air di situ dan setiap minggu didistribusikan oleh BPBD.
ERING kita membaca atau mendengar ungkapan “buku adalah jendela dunia”. Ungkapan yang membawa kita pada pengertian betapa pentingnya buku dalam upaya mengenal dan memahami berbagai hal di dunia. “Jendela” adalah benda yang mesti ada di setiap rumah. Dengan membuka jendela, kita tidak cuma bisa melihat pemandangan di luar, tetapi juga memungkinkan terjadinya sirkulasi udara sehingga ruangan tak jadi pengap. Pemahaman yang lebih umum dari ungkapan di atas adalah bahwa dari buku kita bisa memperoleh banyak informasi. Dan siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia, begitu bunyi ungkapan lain. Pemahaman seperti itu mungkin relevan di masa ketika informasi masih sulit didapat. Masa ketika sumber informasi tak banyak tersedia. Kini, ketika kita dengan demikian gampang dan cepat mendapat informasi, masihkah buku dibutuhkan? Bila merujuk hanya ke pamahaman di atas, bisa dikatakan, buku tak lagi dibutuhkan. Sumber informasi yang cepat, ringkas, dan efektif sudah ada di tangan kita masing-masing. Melalui perangkat gadget, kita bisa mengaksesnya kapan saja, secara pribadi pula. Teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat, sehingga nyaris tidak ada orang yang tidak tahu informasi terbaru dari belahan dunia manapun. Soalnya adalah, apakah yang kita butuhkan hanya informasi? Lewat pertanyaan ini kita bisa berangkat ke pemahaman lain, bahwa apa yang bisa kita dapatkan dari buku bukan sekadar informasi, tapi terutama juga pengetahuan. Mula-mula adalah pengetahuan tentang teks, selanjutnya pengetahuan tentang konteks. Pengetahuan tentang teks sangat penting sebab dengan kompleksitas struktur dan unsur-unsurnya, teks memantik kita guna mendayagunakan kemampuan otak untuk benar-benar memahami sekaligus bersikap kritis terhadapnya. Sementara pengetahuan tentang konteks otomatis diperlukan untuk mencapai pemahaman tersebut. Ketika upaya memahami konteks berlangsung, kita sesungguhnya sedang menelusuri jejak peristiwa yang akan menggiring kita untuk menelusuri juga cabang-cabang serta menimbang aspek-aspeknya. Kebiasaan untuk hanya membutuhkan informasi ialah salah satu sebab mengapa gosip dan hoax bisa bebas beroperasi. Karena kita hanya berhenti di ‘informasi’, bukan pengetahuan. Maka informasi semata cukup buat kita untuk menerima suatu “kebenaran”. Dan itu
Oleh : Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)
1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Ungkapan “buku adalah jendela dunia” 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 dapat kita perluas pemaknaannya, 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 bahwa sebagai jendela, buku dapat 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 memungkinkan kita bukan hanya 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 melihat ke luar tapi juga ke dalam diri, 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 yang pada akhirnya, menghidupkan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 dan merawat kesadaran kita sebagai 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 manusia lengkap dengan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 kemanusiaannya yang terintegrasi 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 dengan segala perubahan yang 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 berlangsung di sekitar kita 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 mudah berlangsung di suatu society yang belum/tidak berada dalam tradisi tekstual. Hoax sesungguhnya mudah dideteksi dengan memeriksa teksnya. Berhadapan dengan teks kita harus selalu ‘curiga’; ketidaklengkapan data rasional, tekanan pada sisi-sisi tertentu, kekeliruan gramatika -patut kita tilik sebagai bukti adanya indikasi hoax. Ditambah lagi jika penelusuran kita lanjutkan ke konteks, akan semakin mungkin untuk membongkar kelemahan dan tidak validnya suatu teks. Ada perbedaan yang jelas antara mereka yang membaca buku sejak kecil, dengan mereka yang membaca buku setelah dewasa. Saat kanak-kanak, kita belum memiliki konsep berpikir. Kita baru membiasakan diri memindai halhal di sekitar; yang kita lihat, dengar, alami dan mencoba memahaminya dengan pengalaman yang terbatas. Bahan bacaan di masa itu akan membentuk kerangka berpikir kita kelak. Semakin banyak variasi bacaan di masa itu semakin fleksibel cara kita berpikir. Sementara, saat beranjak dewasa kita sudah memiliki kerangka berpikir yang dibangun oleh lingkungan pergaulan, baik domestik maupun publik. Kerangka berpikir ini kadang demikian kukuh, sehingga ketika ada bacaan yang bertentangan dengan kerangka tersebut, terjadi penolakan, sering tanpa ditelisik terlebih dahulu. Aktivitas membaca kemudian tidak berangkat dari motif mencari kemungkinan-kemu-
RADIO
ngkinan baru akan kebenaran, tetapi mencari pembenaran atas kerangka berpikir yang sudah kita punya. Pada akhirnya, buku-buku yang dipilih pun cenderung yang sesuai dengan kerangka berpikir itu. Membaca buku dengan motif semacam ini, tidak membawa kita ke mana-mana. Bahkan bila analoginya ‘jendela’, maka jendelanya tidak pernah dibuka dan karenanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tradisi atau kebiasaan menilik teks melalui aktivitas membaca, bisa membantu kita juga ketika berhadapan dengan medium lain, semisal audio-visual (foto atau video). Sistem yang beroperasi di dalam teks bisa dipakai untuk menilik kedua medium itu. Dengan begitu kita tidak akan mudah tergoda untuk menelan mentah-mentah dan teperdaya oleh hoax yang memanfaatkan medium tersebut. Kita bisa lebih teliti dan kritis membaca gambar (dan suara) sehingga ketika ada teks yang menyertainya kita dengan mudah bisa memeriksa hubungan-hubungan logisnya. Jadi, di era kekinian ini, buku bukan hanya masih diperlukan, tapi juga mestinya semakin dibutuhkan. Sayangnya, kita, yang belum selesai dengan baca-tulis ini sudah harus hidup dan bergantung pada teknologi-informasi yang serba ringkas dan cepat, sehingga nyaris secara praktis kegiatan membaca buku jadi tampak seperti kegiatan yang membuangbuang waktu percuma.
Membaca buku memang tidak memberi manfaat praktis, tetapi di tengah pola hidup sekarang ini, membaca buku adalah tindakan memasuki ruang untuk melihat kembali apa yang sedang berlangsung serta perubahan-perubahan apa yang terjadi di sekitar kita, memberi jarak yang cukup untuk tumbuh dan bekerjanya kesadaran. Tanpa kesadaran, kita bisa dengan mudah terseret arus, mengikuti gelombang keumuman, tanpa tahu kenapa dan untuk apa. Tanpa tahu pula bahwa cara berpikir dan tindakan-tindakan kita jadi bersifat destruktif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ungkapan “buku adalah jendela dunia” dapat kita perluas pemaknaannya, bahwa sebagai jendela, buku dapat memungkinkan kita bukan hanya melihat ke luar tapi juga ke dalam diri, yang pada akhirnya, menghidupkan dan merawat kesadaran kita sebagai manusia lengkap dengan kemanusiaannya yang terintegrasi dengan segala perubahan yang berlangsung di sekitar kita.***
POJOK Industrialiasi, gagasan besar yang belum populer
Butuh sosialisasi massif
*** Samota dapat dukungan anggaran Rp600 miliar
Realisasi Samota lebih cepat lebih baik
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 9 Juli 2019
NTB Peroleh Bantuan Bank Dunia Rp3 Triliun Dari Hal. 1 Kemudian meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di tiga daerah Destinasi Prioritas Nasional yaitu Lombok, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan Danau Toba. Azhar menyebutkan khusus untuk NTB, program ITDP akan fokus pada 13 kawasan prioritas. Ke 13 kawasan prioritas yang akan dikembangkan tersebut adalah Senggigi, Tanjung, kawasan tiga gili (Air, Meno dan Trawangan). Kemudian Kota Mataram,
Mandalika, Sekotong, Teluk Mekaki, Kawasan Guling, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Selanjutnya, Bukit Jogo, Kecamatan Praya Barat di Lombok Tengah, Pantai Pink di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Selong Balanak di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Selain itu, Tanjung Aan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Gunung Rinjani, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Semua kabupaten/kota yang dilibatkan menjadi delineasi dengan fokus sebagaimana yang ditetapkan. (nas)
Samota Dapat Dukungan Anggaran Rp600 Miliar Dari Hal. 1 Untuk Pemprov NTB mendapatkan dana hibah sebesar Rp100 miliar setahun. Sementara Kabupaten Sumbawa dan Dompu masing-masing mendapatkan dana hibah sebesar Rp50 miliar setahun. Program dana hibah pembangunan infrastruktur jalan daerah ini akan dilaksanakan selama tiga tahun. Artinya, selama tiga tahun, Pemprov akan mendapatkan anggaran sebesar Rp300 miliar. Sedangkan Kabupaten Sumbawa dan Dompu masing-masing memperoleh Rp150 miliar selama tiga tahun. Khusus untuk Kabupaten Sumbawa, kata Azhar, dana hibah tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki jalan rusak ruas Sumbawa Besar - Batudulang-Batu Rotok. Sehiingga, jalan rusak yang sudah lama dikeluhkan masyarakat itu akan segera
di atasi. ‘’Kalau di Dompu diarahkan ke daerah kawasan Samota, Kecamatan Pekat. Ini untuk pembangunan infrastruktur jalan,’’ jelasnya. Selain mendapatkan dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Samota. NTB juga mendapatkan hibah pemeliharaan jalan dari Pemerintah Australia lewat program PRIM. Azhar menyebutkan, NTB akan memperoleh dana hibah program PRIM sebesar Rp4,6 miliar. Namun Pemprov harus mengalokasikan dulu dalam APBD sebesar Rp10,6 miliar untuk pemeliharaan jalan. Setelah proyek tuntas dikerjakan, Pemerintah Australia lewat program PRIM akan melakukan reimbers sebesar 40 persen atau Rp4,6 miliar. (nas)
TP4D Pantau Lelang Alkes RSUP NTB Dari Hal. 1 ‘’Sedang kita pantau proses lelangnya. Sebelumnya sudah ada ekspose untuk permintaan pendampingan,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan SH.,MH, Senin (8/7). Terakhir, pihaknya sudah berkoordinasi untuk memastikan distributor Alkes tersebut jelas keberadaannya. Tindak lanjut dari koordinasi itu, akan turun lapangan melihat langsung fabrikasi distributor yang akan mengirim Alkes ke RSUP NTB. ‘’Kita tinggal pengecekan barang barang saja. Ketika koordinasi, kita sepakat cek fendornya. Akan kita tanya kesanggupan pengiriman barang sesuai waktu dalam kontrak,’’ kata Dedi Irawan. ‘’Sesuai kontrak, pelaksanannya tahun 2019. Ini anggaran tahun tunggal, jadi pekerjaannya harus selesai Desember 2019,’’ kata Dedi. Selain Alkes RSUP NTB, TP4D juga dalam proses pengawasan pengadaan bibit jagung pengganti dari Dinas Pertanian Provinsi NTB. Perkembangan terakhir, PT. Benindo Perkasa Utama akhirnya mengganti seluruh bibit jagung bermasalah sebanyak 112 ton. Perusahaan pemenang lelang ini mengganti bibit rusak dengan menukarnya dari verietas JH
27 menjadi HJ 21 sesuai kontrak. Selanjutnya, TP4D akan mengawasi pelaksanaan penanaman di tingkat petani dan dipastikan tidak gagal tumbuh seperti sebelumnya. Penggantian bibit itu dilakukan setelah Dinas Pertanian sebagai OPD pelaksana dan PT. Benindo Perkasa Utama sebagai pemenang lelang ditegur im Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Teguran ditindaklanjuti dengan cek lapangan itu, setelah tim mendapat laporan petani bahwa bibit gagal tanam. Tidak saja itu, bibit juga tidak lulus uji laboratorium benih. Dari temuan itu, TP4D merekomendasikan seluruh bibit diganti dengan varietas HJ21 kepada daerah penerima. Dijelaskan PPK pengadaan bibit jagung, Syamsul Alam, sejak rekomendasi dikeluarkan, rekanan bertahap mengganti semua bibit tersebut. Dengan rincian, di Kabupaten Sumbawa 45 ton, Kabupaten Sumbawa Barat 30 ton, Kabupaten Lombok Timur 15 ton dan Kabupaten Lobar 22,5 ton. (ars)
Polda NTB Gelar Kejuaraan Atletik Kapolda NTB Cup 2019 Dari Hal. 1 ‘’Kita harapkan Zohri -Zohri baru akan muncul dari kejuaraan Kapolda NTB Cup 2019 ini,’’ ungkapnya. Kapolda NTB juga menyampaikan banyak bibit-bibit yang dapat dikembangkan. Namun menjadi juara tidak mudah dan membutuhkan latihan fisik yang cukup dan masing-masing peserta sudah memiliki talenta menjadi juara. Kapolda NTB juga mengucapkan selamat bagi para juara baik juara I, II dan III. Untuk ke depan katanya, akan tetap dilaksanakan dengan melibatkan TNI dan instansi terkait lainnya untuk katagori dewasa. Dalam kejuaraan ini, para pelari dari Polres Lombok Utara menjadi juara umum pada ajang ini dengan perolehan dua medali emas, tiga medali perak dan empat medali perunggu. Berikut daftar juara lomba atletik menurut kategorinya, pertama dari katagori Polri golongan I jarak 100 meter juara I Bripda Ikhwan Zuhdi Ditsamapta. Juara II Bripda M. Irawan Satbrimob dan juara III Bripda Apriyan dari Biro SDM. Sedangkan untuk golongan II juara I diraih oleh Bripka L. Mahrun Ditlantas, juara II Aipda I Gusti Ngurah, juara III Aipda Joni Hari. Untuk kategori lari estapet
campuran Polki-Polwan juara I diraih oleh Ditsamapta. Juara II Polres Lobar dan juara III Polres Lotim. Untuk kategori SMP putra juara I Dicky Maulana (SMPN 1 Mataram). Juara II Bujangga Trigading (SMPN 1 Mataram) dan juara III, L. Husnadi (SMPN 1 Pemenang). Kategori SMP putri juara I diraih oleh Tupliatin (SMPN 6 Bima Kota), juara II, Joti Wardani (SMPN 1 Gangga) dan juara III, Anggun Septi (SMPN 1 Bima Kota). Kategori estapet putra tingkat SMP, juara I diraih oleh pelari Mataram, juara II diraih pelari dari Lobar dan juara III diraih Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan kategori estapet putri juara I diraih pelari Dompu, juara II diraih tim dari Kabupaten Lombok Utara dan juara III dari Kota Mataram. Untuk kategori SD putra jarak 60 meter juara I diraih oleh Heriawan (SDN 2 Kayangan). Juara II, Ariski Nolobi (SD Lombok Utara) dan juara III, Ruslan (SDN 5 Bayan). Kemudian untuk katagori SD putrid, juara I diraih oleh Julian Lestari (SDN 1 Tanjung). Juara II, Viona Dasmayanti (SDN 5 Alas) dan juara III diraih oleh Liza Melani (SDN 1 Tanjung). (r)
Halaman 15
Yasonna Laoly: Dari Segi Analisis UU ITE, Tidak Layak untuk Baiq Nuril Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan, penjelasan tim IT dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menilai bahwa UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak layak dikenakan kepada terpidana Baiq Nuril Makmun. ‘’Kami akan adakan diskusi dengan pakar hukum juga tim TI dari Menkominfo yang menjelaskan bahwa memang kasus ini dari segi analisis UU ITE tidak layak untuk dia (Baiq Nuril),” ucap Laoly, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (8/7). Meskibegitu,diatetapmenghormatikeputusanMahkamahAgung. Bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, sore kemarin, Menkum dan HAM bertemu dengan Baiq Nuril yang ditemani oleh kuasa hukumnya Joko Jumadi, dan politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai lang-
kah hukum selanjutnya yaitu pengajuan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo, setelah upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nuril pada (3/1) ditolak MA. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bila permohonan amnesti terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, Baiq Nuril tidak dikabulkan, ratusan ribu wanita Indonesia yang juga korban pelecehan seksual akan takut melapor. ‘’Yang kita khawatirkan kalau ini tidak dilakukan maka mungkin ada ratusan ribu perempuan Indonesia korban kekerasan seksual tidak akan berani lagi bersuara atau memprotesnya. Jadi ini harus kita lakukan,’’ ujarnya. Yasonna mengatakan, hal ini bisa saja terjadi seusai kasus Baiq Nuril, karena wanita Indonesia lain yang juga korban kekerasan seksual akan menjadi takut. Apabila mereka melapor justru mereka sendiri yang akan dipenjarakan.
‘’Ini bukan sekadar kasus kecil, ini menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya yang seharusnya korban tetapi dipidanakan,’’ tambahnya. Ditambahkan Yasonna bahwa sebelum diajukan kepada Presiden, pihaknya juga akan mengadakan diskusi dengan sejumlah pakar hukum serta tim IT Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih memantapkan susunan pendapat hukum tersebut. Terpidana kasus pelanggaran UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril, tidak akan menyerah untuk mencari keadilan. Ia katakan itu saat bertemu Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, kemarin. Nuril tiba di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan bertemu dengan Laoly sekitar pukul 16.00 WIB hingga sekitar 17.00 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Joko Jumadi, dan politikus PDI
(ant/bali post)
JABAT TANGAN - Menkumham Yasonna Laoly (tengah) berjabat tangan bersama Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kedua kiri), Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril (kedua kanan) dan Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Dumadi (kiri) usai melakukan pertemuan bersama di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/7). Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. ‘’Harapannya sampai saat ini saya masih bisa berdiri di sini, saya ingin mencari keadilan, saya tidak akan menyerah,’’ tegas Nuril. Ia berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya. ‘’Harapannya saya
ingin agar Bapak Presiden mengabulkan permohonan amnesti saya dan saya rasa saya sebagai seorang anak ke mana lagi saya harus meminta selain berlindung kepada bapaknya,’’ katanya, sambil menahan isak tangis. (ant/balipost)
Koramil Moyo Hilir Sigap Bantu Padamkan Kebakaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua unit rumah panggung 16 tiang dan tiga unit gudang gabah beserta seluruh isinya di Desa Kakiang B, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa hangus terbakar dilalap api, Minggu (7/7) malam. Danramil 1607-12/Moyo Hilir, Kapten Inf Ketut Budiana yang menerima laporan warga bersama anggotanya langsung menuju lokasi untuk membantu memadamkan api secara manual. Kobaran api awalnya dilihat oleh warga muncul dari rumah panggung milik Mustafa M.
Nur, kemudian merembet ke rumah panggung milik Herman dan gudang gabah. Saat kejadian pemilik rumah sedang menghadiri acara adat. Menerima laporan dari masyarakat, Babinsa Desa Kakiang B, Serma Rahman dan disusul anggota lainnya langsung menuju lokasi. Mereka mengajak masyarakat untuk membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena api sudah membesar, barang-barang isi rumah tidak bisa diselamatkan. Api berhasil dipadamkan setelah dua unit Mobil Dinas
Kebakaran Kabupaten Sumbawa tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman bersama warga setempat. Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, S.E, M.Sc setelah menerima laporan, memerintahkan Danramil 1607-12/Moyo Hilir untuk berkoordinasi dengan semua pihak dalam menyelamatkan bangunan lain agar tidak ikut terbakar dan mengatur evakuasi barang yang masih tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian yang diderita warga mencapai Rp500.000.000 . (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
PADAMKAN API - Kebakaran rumah warga di Desa Kakiang B Moyo Holir. Anggota Koramil setempat berusaha membantu memadamkan api.
Bupati Lotim Lantik Pejabat Eselon II Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM melantik sebanyak 26 jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang merupakan hasil pansel beberapa waktu lalu. Pada mutasi kali ini, hampir semua Kepala OPD hasil pansel adalah wajah baru. Hadir pada juga pelantikan tersebut, Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin,SH. Pada kesempatan itu, bupati mengimbau supaya para pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dan menjalankan amanah yang diberikan itu sebaik-baiknya. Pejabat yang baru dilantik, Drs. M. Zaini sebagai sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang sebelumnya dijabat oleh Mahsin, SPd, MM. Mahsin dipercaya menjadi Asisten I Setdakab Lotim. Kemudian Kepala Dispora dijabat oleh Izzudin, S.Pd yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dikbud Lotim. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), bupati mendefinitifkan H. M. Zainudin, SAg yang sebelumnya menjadi Plt Dikbud. Kepala Dinas Kesehatan dijabat oleh dr. H. Hasbi Santoso, MKes dan meninggalkan jabatan lama sebagai
Direktur RSUD R. Soedjono Selong. Ir.Sahri dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukimanan. Sahri meninggalkan jabatan lama sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial dipercayakan kepada, H. Ahmad, S.Kep, MM yang sebelumnya Kabag Kesra. H. Marwan, SPd dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim. Selain itu, bupati mendefinitifkan, H. M. Abadi sebagai Kepala Dinas Pertanian. Kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dipercayakan kepada Lalu Mulyadi yang sebelumnya Kepala Adpem dan ULP Lotim. Sementara Toni Satria Wibawa dilantik Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan. Kemudian Lalu Dami Ahyani didefinitifkan sebagai Sekretaris DPRD Lotim. Hj. Miftahul Wasli dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim yang bertukar posisi dengan H. M. Juaini Taopik yang dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala BPKAD. Kepala Satpol PP Lotim, Bq. Farida Apriani, S.Sos yang sebelumnya merupakan Ca-
mat Selong. Sementara Kasat Pol PP,Drs. Salmun Rahman dipercaya menjadi Kepala Bakesbangpoldagri menggantikan, H. Sudirman yang menduduki jabatan baru menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Untuk Dinas Kominfo dan Persandian Lotim, dipercayakan kepada Ahmad Masfu, SE,MM. Supardi, SSP dipercayakan sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi. H. Mahsun sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya, Muhsin, S.Km, MM Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim dipercayakan kepada, H. Muhammad Isa,SAP menggantikan, H. Muhammad Hairi yang dilantik sebagai Inspektur Inspektorat Lotim menggantikan Drs. Haris, MAP. Haris dimutasi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Kemudian Hj. Masnah dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan Hariadi Suranggana dilantik sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. (yon)
DICODING challenge title “Expert Developer on Education Impact Application” yang diadakan pada bulan Juni 2019 lalu dimenangkan oleh Gusti Ngurah Mertayasa yang merupakan mahasiswa semester 8 prodi ilmu kompter Universitas Bumigora (UBG) Fakultas Teknik prodi Desain Komunikasi Visual (S1) secara rutin mengadakan Pameran karya mahasiswa,memiliki fasilitas khusus seperti studio fotografi, lab animasi, lab gambar. Ilmu Komputer / Teknik Informatika (S1) Memiliki kompetensi dalam bidang RPL, Jaringan dan MM untuk memecahkan masalah di bidang informatika. Teknologi Informasi (S1) Memiliki kompetensi TI, Remote work menjadi salah satu pekerjaan impian para millenial di berbagai bidang.Rekayasa Perangkat Lunak (D3) Memiliki Pembinaan riset dalam bidang RPL aplikasi yang berwawasan nasional.Sistem Informasi (D3) Kemampuan untuk menganalisa dan mensolusikan kebutuhan dengan mengintegrasikan teknologi yang ada. Fakultas kesehatan prodi Gizi (S1) Mengadakan pembinaan di desa dengan prevalensi masalah gizi tinggi, konsultasi gizi gratis & tindakan preventif masyarakat sadar gizi. Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora prodi Hukum (S1) Klinik Hukum internal yang diakses online, ruang praktik peradilan semu. Mahasiswa dapat secara langsung belajar peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Manajemen (S1) Rencana pengadaan galeri investasi serta kelas pasar modal, galeri kewirausahaan, klinik manajemen dan beasiswa mahasiswa. Akuntansi (S1) program studi akuntansi berbasis teknologi dengan sistem pembelajaran e-learning untuk memfasilitasi mahasiswa guna siap kerja. Prodi S1 & D3 Bahasa dan Sastra Inggris menghasilkan lulusan profesional di era industri 4.0 Hal tersebut dibuktikan dengan advantage kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. (*)
Cinta Rasul, Cinta NKRI untuk Indonesia Damai Dari Hal. 1 Zikir kepada Allah SWT dan menghaturkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW menjadikan anggota Polda NTB dan masyarakat harus selalu bermuhasabah sebagai hamba Allah SWT dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Acara tabligh akbar ini diawali dengan penampilan Hadra dari Burdah Al Hidayah Getap Mataram yang dilanjut-
kan pembacaan ayat suci Alqur’an oleh Qori Internasional Syamsuri Firdaus. Kapolda NTB Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, AS, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa tabligh akbar ini mengusung tema Cinta Rasul-Cinta NKRI Untuk Indonesia Damai. Jenderal bintang dua ini mengajak kepada para ulama dan umaro serta elemen masyarakat tetap bersatu dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. Tausyiah oleh Prof. Dr. KH. Manarul Hidayat, MA berisi betapa pentingnya sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Ketika ada kesulitan tentunya sholawat akan menjadi solusi untuk penyelesaian, termasuk salah satunya dalam tugas-tugas kepolisian. Selanjutnya jamaah melakukan sholawat kepada Rasulullah oleh Habib Haddad Alwi. (r)
Bantu Daerah Kekeringan Dari Hal. 1 Dari KSB, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu hingga Bima untuk mengidentifikasi mana saja daerah-daerah yang mengalami kekeringan. ‘’Saya sudah instruksikan di cabangsabang di Pulau Sumbawa, teliti daerah-daerah kekeringan kemudian yang dekat dengan masjid. Kalau bisa upayakan bangun sumur,” kata H. Kukuh. Bantuan sumur bor akan diberikan komplit. Dari biaya pengeboran, mesin pompa, hingga tandonnya. Bank NTB Syariah menyiapkan anggaran satu titik sumur bor di kisaran Rp25 juta hingga Rp30 juta. Mengapa pilihannya sumur bor? Menurutnya, kekeringan tidak bisa diatasi secara temporer, atau hanya dengan mendistribusikan air bersih saat kekeringan. Sumur bor dengan kedalaman tertentu diharapkan dapat menjadi mata air bagi masyarakat yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Semasih menjadi bank konvensional, Bank NTB setiap tahun menyelenggarakan undian ber-
hadiah. Tak taggung-tanggung, hadiah berupa mobil senilai hingga setengah miliar rupiah disiapkan kepada konsumen. Undian, kata H. Kukuh adalah salah satu program yang tidak diperbolehkan di syariah, selain riba. Karena itu, danadana untuk menyelenggarakan undian, akan jauh lebih bermanfaat jika diberikan dalam bentuk bantuan yang dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. “Karena ini bank masyarakat NTB, ya manfaatnya harus secara menyeluruh kepada masyarakat NTB,” demikian H. Kukuh. Bank daerah ini setelah konversi terus menunjukkan perkembangannya. Kebutuhan transaksi keuangan masyarakat juga dilengkapi. Produk dan layanan bank juga telah ditingkatkan. Selaras dengan program yang digalakkan pemerintah yang mengedepankan konsep cashless, branchless, paperless dan electronifikasi yaitu melalui implementasi layanan Laku Pandai, Jasa Payroll Package, Bos Non Tunai, SMS Casda, ATM, Mobile Banking dan Electronic Data Capture
(EDC). Perkembangan bisnis bank juga telah menunjukkan tren yang terus lebih baik. Sesuai dengan data keuangan bank pada posisi Juni 2019, total aset Rp8,207 triliun, meningkat 16,61% dibanding posisi Desember 2018 sebesar Rp7.038 triliun. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp6.467 triliun, meningkat 31,42% dibanding posisi Desember 2018 sebesar Rp4,921 triliun. Khusus tabungan, Rp1.945 triliun, menurun 18,65% dibanding posisi Desember 2018 Rp2.391 triliun. Deposito Rp2.388 triliun, meningkat 40,95% dibanding posisi Desember 2018 sebesar1.694 triliun. Sementara total pembiayaan Rp5.072 triliun meningkat Rp4,18% dibanding posisi Desember 2018 sebesar Rp4.868 triliun. Dan laba, sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp74.156 miliar. “Semakin berkembangnya Bank NTB Syariah, kita harapkan akan semakin besar manfaat yang diterima masyarakat Bumi Gora,” demikian H. Kukuh. (bul)
KPK Tagih Komitmen Dari Hal. 1 KPK menagih komitmen pimpinan daerah mulai dari gubernur dan bupati/walikota serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rencana aksi tersebut. ‘’Butuh komitmen masingmasing pimpinan daerah atau pimpinan OPD terkait dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama untuk bisa dicapai. Kita tentu sudah menyepakati sampai bulan apa? Apa sudah dikerjakan poin-poin tadi,’’ kata Kepala Satgas Korsupgas Korwil V KPK, Kunto Ariawan dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (8/7) siang. Ia menyebutkan, KPK fokus dalam pencegahan korupsi di delapan bidang. Antara lain, pencegahan dalam bidang perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, pendapatan asli daerah, dan dana desa. Untuk Pemprov NTB, progres rencana aksi sudah mencapai 40 persen. KPK melakukan evaluasi kenapa capaiannya baru 40 persen dan apa yang harus dilakukan untuk mempercepat progresnya menjadi 100 persen. ‘’Kita mendorong Pemda untuk meningkatkan progres delapan area pencegahan korupsi tersebut,’’ ujarnya. Sementara progres rencana aksi pencegahan korupsi di kabupaten/kota di NTB, sebut Kunto sebesar 21 persen. Selain provinsi yang sudah mencapai 40 persen, rata-rata di kabupaten/kota baru 21 persen. Dari de-
lapan bidang yang menjadi fokus pencegahan korupsi, Kunto mengatakan progresnya merata sekitar 21 persen. ‘’Dari delapan bidang tersebut semuanya merata progresnya, berjalan. Ini kita konfirmasi. Ternyata bukan berarti belum dilakukan Pemprov NTB. Dokumen yang disampaikan ke kami kurang lengkap. Jadi kami menganggap itu belum dilakukan,’’ katanya. Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan akan mengupdate pencapaian rencana aksi pencegahan korupsi pada delapan bidang yang menjadi fokus pencegahan KPK. Selain itu, pihaknya akan menyampaikan laporan ke Gubernur dan Wakil Gubernur NTB agar rencana aksi pencegahan korupsi ini menjadi atensi pimpinan OPD. ‘’Sebenarnya tidak rendah capaiannya. Rupanya ada proses verifikasi, yang belum dilaporkan. Baru hari ini kita mendapat informasi, ketika meng-upload, kita harus menginformasikan ke admin di sana. Inilah pencapaiannya. Kalau ndak, dia akan melihat provinsi lain. Setelah verifikasi mungkin di atas 50 persen,’’ kata Ibnu. Ibnu mengatakan, Pemprov sangat konsen dan taat dalam melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi pada delapan bidang tersebut. Menurutnya, lebih baik melakukan pencegahan daripada KPK nanti melakukan penindakan di NTB. ‘’Kita berupaya 100 persen sampai akhir tahun. Tak ada kendala, cuma belum diverifikasi ke sana,’’ tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 9 Juli 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Desa Wisata Tetebatu Selatan Masih Gelap Selong (Suara NTB) Pelaku wisata Desa Tetebatu Selatan memprotes pemerintah. Desa wisata itu meminta pemerintah merealisasikan janji penataan kawasan, terlebih desa tersebut merupakan pintu masuk kawasan wisata alam Tetebatu, Kembang Kuning dan Jeruk Manis. Kawasan ini disebut sangat gelap saat malam harinya karena belum tersentuh penataan. Hal ini dikemukakan Pelaku Wisata yang juga Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lotim, Lalu Zainul Fadli. Diterangkan, Desa Tetebatu Selatan ini sudah layak di sebut desa wisata. Dimana terdapat 10 homestay yang sudah beroperasi dari dulu. Sudah pula ada beberapa hotel dan restoran. Disebut, gerbang Destinasi Wisata Tetebatu dan sekitarnya ini terlihat kumuh dan jalan yang berlubang. Malam harinya, wilayah Tetebatu Selatan ini gelap gulita. Kondisi ini katanya menjadi keluhan juga dari para wisatawan yang tiap hari selalu ada yang masuk Tetebatu Selatan. “Tidak ada penerangan jalan, sehingga malam hari Tetabatu Selatan
ini sangat gelap,” tuturnya. Pelaku Wisata Tetebatu Selatan lainnya yang juga Anggota BPD Tetebatu Selatan, Maad Adnan alias Uncle Kus menerangkan, Desanya sudah lama dimasukkan dalam daftar Desa Wisata di tingkat provinsi. Saat launching 99 desa wisata se NTB, Tetebatu Selatan sudah masuk. Akan tetapi, belakangan nama Tetebatu Selatan hilang dari daftar. “Kita juga heran, padahal waktu launching dulu kita diundang,” ucapnya. Belakangan kemudian, Desa Tetebatu Selatan ini dibuatkan Surat Keputusan (SK) Desa Wisata dari Dispar Kabupaten. Sebagai desa wisata, Tetebatu Selatan dinyatakan sudah sangat layak.
Kondisi saat ini sebutnya, Desa Tetebatu Selatan perlu penataan. Wajah dari destinasi wisata Tetebatu ada di Tetebatu Selatan. Harapannya, janji pemerintah segera diwujudkan. Diterangkan, saat ini, pengembangan destinasi tidak lagi pendekatannya dengan konsep kawasan. Namun melalui desa-desa wisata. Pelaksana Tugas Kepala Desa Tetebatu Selatan, Mutawalli mengatakan, pihak Desa sebenarnya ingin melakukan penataan sendiri dengan menggunakan alokasi dana desa. Akan tetapi, desa terbentur kewenangan yang terbatas. Seperti jalan umum merupakan wewenang pemerintah kabupaten. Begitupun penerangan lampu jalannya.
“Desa tidak punya kewenangan sesa mengerjakan apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi,” ucap Mutawalli. Sesuai usulan warga dan para pelaku wisata lainnya, Pemerintah Desa Tetebatu Selatan ini mengaku sudah berulang kali usulkan tapi tak ada respon dari pemerintah. Kabarnya, akan ada peningkatan jalan dari Kotaraja sampai ke Tetebatu. Kabar tersebut belum jelas sampai sekarang. Melalui APBDes, Kades Tetebatu Selatan ini sendiri siap mengalokasikan dana untuk penataan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Syamsul Hakim ketika dikonfirmasi mengaku sudah merencanakan untuk penataan destina-
si wisata Tetebatu Selatan dan sekitarnya. Semua destinasi wisata katanya sudah masuk dalam daftar usulan penataan. Akan tetapi, tetap mengacu pada kemampuan anggaran yang diberikan. Di luar kemampuan APBD Kabupaten, usulan penataan destinasi sudah disampaikan ke Kementerian dan Pemerintah Provinsi. Tetebatu induk dan Kembang Kuning diakui tahun 2019 ini sudah diberikan masing-masing Rp500 juta. “Insya Allah untuk Tetebatu Selatan tahun 2020, mudah-mudahan bisa tercover,” ucapnya. Tetebatu Selatan diakui masuk yang tertunda. Meski demikian, semua akan dikerjakan. Termasuk penataan penerangan jalan yang menja-
(Suara NTB/rus)
TERLUPAKAN - Desa Tetebatu Selatan-Kawasan Desa Tetebatu Selatan yang merasa terlupakan sebagai desa wisata. di keluhan dari para pelaku wisata dan wisatawan. Tetebatu Selatan sebutnya masuk sebagai desa wisata. “Sudah
lama Tetebatu Selatan ini masuk sebagai desa wisata dengan SK Dispar Lotim,” demikian. (rus)
Banyak Kasus KDRT yang Tidak Dilaporkan Selong (Suara NTB) Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), utamanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelecehan seksual sejauh ini menjadi fenomena gunung es. Kasus yang terjadi di tengah masyarakat disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim banyak yang tidak terlapor. Penjelasan Kepala DP3AKB, H. Asrul Sani didampingi Kepala Sub Bagian Program, Lalu Muhammad Isnaeni mengatakan, jumlah kasus terlapor rata-rata setahun hanya berkisar 100 kasus. Baik kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kasus kekerasan terhadap anak.
“Rata-rata kasus kekerasan ini 100 kasus setiap tahun,” terang Asrul. Kekerasan terhadap anak berupa kasus pemukulan maupun pelecehan seksual. Data tahun 2018 lalu dicatat hanya 109 kasus. Sementara kasus di luar diyakini jauh lebih banyak. Disebut soal banyak atau tidaknya kasus, kata Asrul Sani sangat relatif. Penduduk Lotim sebutnya 1,3 juta jiwa. Jika dihitung rasionya, maka relatif sangat kecil. “Rasionya kecil, kan bisa dilihat dari perbandingan kasus kekerasan terhadap anak dengan melihat data jumlah anak begitupun dengan kasus kekerasan terhadap perempuan melihat jumlah perempuan di Lotim,” timpal Lalu Isnaeni menambahkan.
Fenomena gunung es ini masih sulit terungkap. Penyebabnya terang Asrul Sani beragam. Data yang dicatat sejauh ini hanya yang tertangani dan terlapor masalahnya. Selebihnya banyak data yang terlapor namum tidak tertangani. Banyak juga kasus yang terjadi namun tak berani melapor. Banyak kasus yang sudah bisa langsung ditangani melalui RT. Sehingga kasusnya tidak perlu sampai ke atas. Bahkan banyak kasus yang coba diadvokasi namun tidak mau melapor. Pun tidak sedikit yang sudah melapor mencabut laporannya karena alasan tidak mau mempublikasikan. “Itu karena pihak keluarga tidak mau dieskpos kondisi keluarganya,” demikian. (rus)
Gelar Promosi hingga Festival Kuliner
Cara Hotel di Senggigi Gaet Pengunjung
(Suara NTB/her)
FESTIVAL KULINER - Festival kuliner di hotel Montana, salah satu kiat hotel di Senggigi menggaet pengunjung di tengah lesunya pariwisata. Giri Menang (Suara NTB) Berbagai kiat dilakukan oleh hotel di kawasan Senggigi, Kecamatan Batulayar Lombok Barat (Lobar) untuk menggaet pengunjung di tengah lesunya Parwisata Lobar pascagempa. Selain promosi
hingga ke luar negeri, pihak hotel melakukan berbagai trik unik untuk menarik pengunjung. Upaya ini pun terbukti ampuh untuk mendatangkan tamu meskipun jumlahnya belum signifikan. Seperti yang dilakukan oleh
Hotel Montana. Hotel ini menggelar festival kuliner setiap akhir pekan. Malam Minggu (6/7), festival kuliner yang diadakan di Clove Restaurant hotel Montana Premier menawarkan berbagai macam pilihan menu khas kuliner jalanan untuk menyempurnakan acara di malam minggu. Selama bersantap, pengunjung dapat menikmatisuguhanlivemusicyang berada di tengah-tengah pool di ruangan semi outdoor dengan konsep modern minimalis, yang tentunya membuat malam minggu terasa berbeda. Menurut GM Hotel Montana Senggigi, Binang Odi Alam, tujuan dari festival kuliner ini untuk mengundang masyarakat di Lombok untuk bisa mencicipi makanan di hotel berbintang dengan harga yang sangat terjangkau, agar Senggigi area bisa ramai kembali. Di satu sisi, kuliner ini menjadi salah satu unggulan dalam segi makanan yang dipromokan. “Ini juga kiat kita menarik pengunjung, pelan-pelan meningkat (Kunjungan) terutama kunjungan ke Clove Restaurant Montana,” jelas Odi. Festival kuliner ini sendiri dimulai sejak hampir enam bulan. Menurut dia dampak dari festival kuliner secara perlahan telah mampu meningkatkan kunjungan meskipun belum signifikan. Setiap minggu, ada saja pengunjung yang kembali mau merasakan kuliner di Montana. Pada festival kuliner ini ada banyak makanan yang dihidangkan, kurang lebih ada 20 kudapan nusantara. Disamping kulinernya yang enak, harga jualnya yang terbilang sangat murah dan terjangkau untuk kategori makanan di hotel berbintang. Ia berharap hal ini menjadi gaya hidup masyarakat Lombok untuk bisa makan di hotel. “Karena kita berupaya menjadi pelopor konsep promo dengan kategori makanan seperti itu dengan harga yang murah,” jelas dia. Pada konsep kali ini, Executive Chef Montana Premier Senggigi, Achmad Djaelani menambahkan, kreasi varian menu jajanan khas jalanan seperti mie ayam pangsit, siomay, nasi goreng, roti bakar special, sosis bakar, ayam bakar, chicken wing, ati ampela, bakso bakar, es campur, aneka jus, kopi dan teh. “Tidak hanya itu, kami juga menyuguhkan live cooking untuk beberapa pilihan menu bakarbakar, nasi goreng ataupun tumis sayuran,” ungkapnya. Pengunjungpun dapat langsung menikmatinya dari area buffet yang telah tersedia. (her)
(Suara NTB/cem)
WISATAWAN MANCANEGARA - Wisatawan Mancanegara memilih souvenir di kawasan Pantai Kuta, Lombok Tengah, Sabtu (6/7). Kunjungan wisatawan dipastikan akan meningkat seiring akan dibangunnya sirkuit MotoGP di Kawasan Mandalika tahun 2020 mendatang. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan motoGP Pemprov NTB dan Pemkab Loteng perlu melakukan pembenahan destinasi wisata untuk menarik minat wisatawan.