Edisi Sabtu 9 Mei 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 9 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 54 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Antisipasi Dampak Sosial Corona

Berdayakan UMKM untuk Stabilitas Ekonomi Mataram (Suara NTB) Penanganan wabah Covid-19 terus dilakukan secara masif, baik dari segi medis, maupun secara sosial ekonomi. Langkah ini dilakukan, karena wabah ini selain mengganggu kesehatan, juga mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

H. Zulkieflimansyah

Mengantisipasi hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengambil langkah jitu agar kondisi sosial ekonomi war-

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kejaksaan Tinggi NTB tetap melanjutkan penyelidi1234567890123456789012345678901212 kan kasus tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid 1234567890123456789012345678901212 – 19, namun dengan pola terbatas. Pola penyelidikan ini 1234567890123456789012345678901212 dengan tetap turun lapangan dan memperhatikan pro1234567890123456789012345678901212 tokol Covid – 19. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Menurut juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, 1234567890123456789012345678901212 tim Pidsus tetap melanjutkan penyelidikan sejumlah 1234567890123456789012345678901212 kasus korupsi. Namun ia tidak memastikan, apakah ka1234567890123456789012345678901212 sus lama atau penyelidikan baru. ‘’Penyelidikan tetap 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berjalan, tapi sesuai standar Covid – 19,’’ kata Dedi 1234567890123456789012345678901212 Irawan mengutip penjelasan Kajati sebelumnya. 1234567890123456789012345678901212 Protokol penanganan kasus dimaksud, seperti ketika 1234567890123456789012345678901212 turun lapangan tim harus memastikan physical distancing. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

ga NTB tetap stabil di tengah wabah ini. ’’Di balik musibah selalu ada peluang. Pak Jokowi memberikan direction yang de-

tail. Bukan hanya tentang bagaimana mencegah penyebaran Corona ini. Namun juga berkali-kali mengatakan kepada kami untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari Corona,’’ ujar gubernur saat menjadi pembicara dalam Program Commitment To Nation, Kamis malam (7/5). Pemberdayaan tersebut di-

lakukan dengan melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dalam bentuk penyaluran kebutuhan saat pandemic. Bantuan kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari produk-produk lokal. Diantaranya, masker, beras, minyak, hand sanitizer yang diproduksi oleh UMKM. ‘’Kami membeli barang

tersebut dari masyarakat dan menyalurkan lagi ke masyarakat sehingga geliat ekonomi itu betul-betul terjadi di tempat kami,’’ ujarnya. Ia mengatakan bahwa wabah Covid-19 ini menyadarkan pemerintah bahwa daerah mampu menciptakan produk-produk yang selama ini selalu diimpor. Bersambung ke hal 11

Penyelidikan Kasus Validasi Data Penerima JPS Gemilang Tahap II Harus Tuntas Seminggu Korupsi Dilakukan Terbatas Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang bersiap untuk menyalurkan bantuan paket sembako dan suplemen JPS Gemilang tahap II. Dinas Sosial (Disos) NTB diberikan tenggat waktu menyelesaikan validasi data penerima JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 KK selama seminggu. Koordinator Bidang Pemulihan Sosial dan Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan validasi data penerima harus tuntas Jumat pekan depan. Kemudian sesuai arahan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bahwa produk-produk dalam paket sembako dan suplemen JPS Gemilang tahap II harus mengutamakan produk lokal yang dihasilkan IKM dan UMKM NTB. ‘’Dalam JPS Gemilang tahap II ini, dua hal dilakukan. Pertama, membenahi data. Kedua, libatkan semakin banyak UKM dan IKM. Harapan pak gubernur bantuan JPS ini tetap kita utamakan produk lokal. Sepanjang produk itu bisa dibuat di daerah, sehingga ada rantai ekonomi,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Mataram, Jumat (8/5) siang kemarin. Dengan melibatkan semakin banyak IKM dan UMKM NTB, maka akan ada rantai ekonomi. Sehingga sektor lainnya juga akan ikut bergerak, seperti perdagangan, transportasi, percetakan dan lain-lain. Bersambung ke hal 11

KLU 5.367

Lotim 41.660

TKDD Dipangkas Rp3,04 Triliun

Mataram (Suara NTB) Proaktif tangani anak rentan terjangkit Covid – 19, membuat aktivis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) waspada. Mereka menjalani rapid test bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Permintaan test cepat itu karena alasan pernah kontak langsung dengan anak yang orang tuanya positif Covid – 19. Rabu (6/5), Selly dengan para aktivis LPA mengambil dan menampung seorang balita yang Or-

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memangkas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk NTB sebesar Rp3,04 triliun. Pemangkasan tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian belanja akibat dampak Covid-19 sebagaimana Surat Menteri Keuangan S302/MK.02/2020 tanggal 16 April 2020. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM menjelaskan, Syarwan Bersambung ke hal 11

Mataram 8.463

Dompu 10.144 Lobar 10.339

KSB 3.807

Loteng 19.702

ang Dalam Pengawasan (ODP), karena kedua orang tuanya terpapar Virus Covid – 19. ‘’Memang anak itu hasil swabnya negatif. Tapi ini demi antisipasi saja. Karena kita tidak tahu, bisa saja terjadi penularan. Makanya kami antisipasi lebih awal untuk deteksi dini saja,’’ ujarnya, Jumat (8/5). Menurutnya, rapid itu atas permintaan pihaknya karena pertimbangan demi menjaga kemungkinan tertular. Ada tiga petugas medis dari RSUD Kota Mataram yang tiba di Kantor DP3AP2KB Provinsi NTB. Bersambung ke hal 11

DIREKTUR RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS mengungkapkan, kasus Corona di NTB cukup unik dibandingkan daerah atau negara lain. Di mana, sebagian besar pasien yang dinyatakan positif Corona dengan gejala ringan bahkan segar bugar. Ia menyebut, pasien positif Corona dengan gejala berat yang dirawat di RSUD NTB jumlahnya di kisaran 5 - 10 persen. Sisanya 80 persen merupakan pasien positif Corona dengan gejala ringan dan sedang. ‘’Ini hal menarik saya lihat. Ini mungkin perlu penelitian

(Suara NTB/ist)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjatuhkan sanksi kepada enam Pemda Kabupaten di NTB karena terlambat melaporkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Enam Pemda diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 35 persen sesuai Surat Keputusan Menkeu No.10/KM.7/2020. ‘’Ada enam kabupaten kena penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen. Bersambung ke hal 11

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 12:16

15:36

18:08

19:20

(Suara NTB/ars)

RAPID TEST - Kepala DP3AP2KB Hj. Putu Selly Andayani di kantornya saat jalani rapid test dengan pegawai dan aktivis LPA.

(Suara NTB/nas)

Enam Pemda Disanksi Menkeu

05:01

Bima 15.915

Total JPS tahap II : 125.000 DTKS : 99.000 Non DTKS : 26.000

Peta sebaran penerima bantuan JPS Gemilang di seluruh NTB.

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

04:51

Kota Bima 3.010

(Sumber : Pemprov NTB)

Aktivis LPA dan Pejabat Sebagian Besar Pasien Positif DP3AP2KB Jalani ’’Rapid Test’’ Corona di NTB Segar Bugar

TO K O H

H. Ridwan Syah

Sumbawa 6.594

H. Lalu Hamzi Fikri

lebih lanjut lagi. Kalau di NTB ini kasus-kasus (pasien positif Corona) yang kita rawat rata-rata kondisi baik, segar bugar,’’ kata Fikri dikonfirmasi Suara NTB usai peluncuran Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Asrama Haji NTB, Jumat (8/5) siang. Ia menduga faktor cuaca, di mana NTB yang berada di daerah tropis virus Corona tak seperti di negara lain. Kemudian, imunitas masyarakat juga cukup bagus. Sehingga, meskipun dinyatakan positif terjangkit virus Corona, hanya mengalami gejala ringan bahkan segar bugar. ‘’Ini memang perlu penelitian lebih lanjut lagi. Dan beberapa tempat saya lihat, seperti di luar negeri kasus yang meninggal cukup banyak. Kalau kita dari sisi persentase sangat kecil pasien Corona yang meninggal,’’ ucapnya. Dari 312 kasus positif Covid-19 di NTB, sebanyak 81 pasien dinyatakan sembuh dan 6 meninggal dunia. Pasien yang meninggal, kata Fikri, rata-rata berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit seperti hipertensi, pneumonia berat, diabetes dan radang paru-paru. Meskipun banyak pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 kata Fikri, namun pihaknya tetap waspada. Karena ada potensi fenomena gunung es yang harus diwaspadai. Banyaknya pasien yang sembuh menjadi penyemangat para tenaga kesehatan. Dari sisi persentase spesimen yang diperiksa di laboratorium, jumlah yang positif Covid-19 lebih kecil dibandingkan yang tidak positif. Sampai 5 Mei lalu, pihaknya sudah memerika 1.238 spesimen Corona di laboratorium yang ada di NTB. Hasilnya, 79 persen negatif Covid-19 dan hanya 21 persen yang terkonfirmasi positif Covid-19. (nas)

Swasta Gotong Royong Tangani Covid-19 di NTB Mataram (Suara NTB) Gotong royong dan kolaborani antara pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kehadiran pihak swasta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 biasanya melalui donasi atau bantuan peralatan medis dan kebutuhan lainnya. Seperti yang dilakukan PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT), Jumat (8/5) kemarin. Bantuan tersebut diterima Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si mewakili Gubernur

NTB Dr. H. Zulkieflimansyah. ‘’Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. PT. AMNT telah ikut berkomitmen untuk mencegah penyebaran Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi NTB,’’ ujar Eva. Superintendent Public Affairs PT.AMNT, Zulkifli Fajariadi, menyampaikan bahwa PT. AMNT akan terus mendukung Pemprov NTB dalam menangani Covid-19. Bersambung ke hal 11

BANTUAN - Superintendent Public Affairs PT.AMNT, Zulkifli Fajariadi menyerahkan bantuan diterima Asisten I Setda NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, mewakili Gubernur NTB, Jumat (8/5).

(Suara NTB/ist)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

Halaman 2

Perawat Positif Covid-19

Puskesmas Ampenan Ditutup

Ikuti Maklumat PEMKOT Mataram telah mencanangkan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan. Pelibatan masyarakat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan wabah tersebut. Lurah Dasan Agung Baru, Mahnum mengapresiasi program yang diterapkan oleh Pemkot Mataram. Kebijakan ini dinilai akan sangat efektif mencegah penyebaran Corona. Selain itu, pencegahan tidak saja dibebankan ke pemerintah, tetapi ada keterlibatan dari masyarakat. (Suara NTB/cem) “Kalau kami sangat menMahnum gapresiasi,” kata Mahnum. Sebelum penerapan program tersebut, masyarakat di Dasan Agung Baru sudah mengikuti anjuran atau instruksi dari pemerintah. Mahnum menyebutkan, lima masjid di wilayahnya sudah tidak melaksanakan kegiatan ibadah shalat taraweh dan shalat Jumat. Artinya, ada kesadaran serta pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat melawan wabah tersebut. “Sejak ada maklumat itu lima masjid tidak ada yang melaksanakan ibadah shalat jumat dan taraweh,” ujarnya. Penerapan program ini segera dikoordinasikan dengan kepala lingkungan, tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat. Pencegahan harus dipersiapkan secara matang mulai dari struktur pemerintah tingkat lingkungan sampai RT. Konsep serta strategi telah dituangkan dalam petunjuk teknis. Menurutnya, PCBL dibutuhkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Program ini harus mulai dari bottom up. Artinya, memutus mata rantai wabah tersebut harus dimulai dari bawah. Dikatakan Mahnum, pengawasan terhadap pendatang dari luar sejak lama diterapkan di masing – masing lingkungan. Warga setempat berinisiatif memasang pembatas jalan dan memeriksa pengunjung yang datang. “Kalau ini sudah sejak lama diterapkan,” ujarnya. Pencegahan penyebaran Covid-19 akan sulit jika semuanya kegiatan diserahkan ke pemerintah. Setidaknya partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk berperang melawan wabah itu. Pelaksanaan program PCBL diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, sehingga Corona segera berakhir. Kondisi perekonomian serta aktivitas pendidikan serta lain sebagainya segera pulih. (cem)

Tempelkan Stiker WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengungkapkan, BDT (Basis Data Terpadu) sebagai acuan pendistribusian JPS (Jaring Pengaman Sosial), nyatanya banyak yang tidak akurat. ‘’Bisa saja, yang dulunya kaya, sekarang menjadi miskin. Begitu juga yang dulunya miskin, sekarang mungkin sudah menjadi lebih berada,” katanya dalam rapat kerja dengan eksekutif baru-baru ini. Menurut Muhtar, harus ada cara untuk memvali(Suara NTB/fit) dasi warga penerima banH. Muhtar tuan. Politisi Gerindra ini menyarankan supaya Dinas Sosial Kota Mataram menandai rumah penerima bantuan dengan cara menempelkan stiker. Dia menyayangkan, ada orang kaya justru masuk dalam BDT. Dengan penempelan stiker, manakala ada orang kaya masuk dalam BDT, tentu yang bersangkutan akan malu dicap sebagai warga miskin. Dikatakan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini, ada dua manfaat penempelan stiker di rumah warga. ‘’Warga yang miskin saja, masih bisa menjadi kaya. Sehingga mereka akan berpikir untuk menerima bantuan tersebut,” ucapnya. Muhtar mengatakan, masih ada kesempatan untuk memvalidasi data warga calon penerima bantuan. Anggota dewan dari Dapil Ampenan ini menyampaikan bahwa tidak sedikit kalangan meragukan data penerima JPS. ‘’Malah data ini dianggap rekayasa,” cetusnya. Belum lagi, berbicara data orang meninggal di masing-masing kelurahan, tentu akan mempengaruhi data. Oleh karena itu, Muhtar mendorong dilakukannya pendataan ulang secara akurat dengan melibatkan kepala lingkungan. Sehingga, yang menerima bantuan nantinya, sesuai sasaran. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menutup Puskesmas Ampenan. Penutupan ini karena satu petugas medis positif Coronavirus Disease atau Covid-19. Pelayanan kesehatan dialihkan ke fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Informasi dihimpun Suara NTB, petugas medis Puskesmas Ampenan terinfeksi Covid-19 yakni SAKSW. Dia diketahui rutin turun ke lapangan melakukan penelusuran terhadap warga yang diindikasi memiliki kontak erat dengan pasien yang terpapar Covid19. Selain SAKSW, 10 petugas medis lainnya langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan atau swab di rumah sakit. Pemeriksaan cepat Corona diberlakukan bagi 70 petugas medis dan non medis di Puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi dikonfirmasi, Jumat (8/ 5) membenarkan bahwa satu tenaga medis dari Puskesmas Ampenan terpapar Covid-19. Yang bersangkutan diketahui rajin turun ke masyarakat untuk melakukan penelusuran kontak erat pasien positif Corona. Selain SAKSW, sepuluh petugas medis lainnya juga

langsung diswab. Mereka diprioritaskan untuk pengecekan kesehatan karena rutin melakukan tracking atau pelacakan kontak erat pasien positif Covid-19. “Saya salut sama petugas medis saya ini. Dia rajin turun ke lapangan. Bahkan, dia beli sendiri alat pelindung diri (APD),” kata Usman. Kecamatan Ampenan termasuk salah satu wilayah dengan tingkat penularan virus Corona terbanyak di Kota Mataram. Usman tidak ingin mengambil resiko 70 petugas medis dan non medis di Puskesmas Ampenan langsung dirapid test. Jika hasilnya reaktif langsung dilakukan isolasi. Mengantisipasi penyebaran virus sambungnya, Puskesmas Ampenan ditutup. Pelayanan kesehatan dialihkan ke Puskesmas Pejarakan dan Tanjung Karang. “Mulai hari ini (kemarin, red) Puskesmas Ampenan saya minta ditutup,” tegasnya.

(Suara NTB/cem)

DITUTUP - Pegawai Puskesmas Ampenan memasang pengumuman Puskesmas Ampenan ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Penutupan tersebut karena satu petugas medis di sana positif Covid-19. Petugas medis menjadi pahlawan dalam penanganan Covid-19. Kementerian Kesehatan akan memberikan insentif baik dokter spesialis, dokter umum, perawat dan petugas non medis. Besar insentifnya telah diatur dalam

Mataram (Suara NTB) – Rencana penutupan Pasar Mandalika akan menjadi buah simalakama. Di satu sisi, pemerintah ingin memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Disisi lain, ratusan pedagang akan kehilangan sumber pendapatan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menegaskan, wacana penutupan Pasar Mandalika dipastikan akan menuai pro-kontra di tengah pedagang. Dan, ini menjadi buah simalakama bagi pemerintah. Artinya, aktivitas ekonomi tidak akan berjalan dan pedagang terancam kehilangan pekerjaan. Penutupan ini diharapkan menjadi alternatif terakhir ketika kondisinya sangat mendesak. “Kalau Pak Wali mengeluarkan kebijakan ekstrem berarti itu kebijakan

(Suara NTB/cem)

AKAN DITUTUP - Seorang pedagang ikan asin di Pasar Mandalika melayani pembeli baru – baru ini. Rencana penutupan pasar induk ini dipastikan menuai pro-kontra serta menjadi buah simalakama bagi pemerintah. dari beliau. Kita harap sih pasar tidak ditutup kecuali sangat mendesak,” kata Amran ditemui, Jumat (8/5). Kata Amran, apa yang menjadi standar Covid-19 telah disampaikan ke pengunjung maupun pedagang serta pengurus di pasar. Seperti

menggunakan masker, menjaga jarak serta lain sebagainya. Hanya saja, penerapan social distancing dan physical distancing tidak bisa dijamin 100 persen berlaku. Pihaknya mulai memperketat pengawasan di Pasar Mandalika. Artinya, pedagang

Tiga Petugas Medis di Mataram Terpapar Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Petugas medis jadi pahlawan penanganan virus Corona. Menjadi garda terdepan memiliki resiko terpapar jadi ancaman. Terbukti tiga petugas medis di Kota Mataram positif terinfeksi Covid-19. Pemerintah menyiapkan insentif. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra dikonfirmasi, Jumat (8/5) menyampaikan, hasil swab terhadap tiga petugas medis positif terinfeksi Covid19. Terdiri dari satu dokter dan dua perawat. “Dua petugas medis di rumah sakit kota dan satu puskesmas,” sebut Jack. Dia menyampaikan, rumah sakit adalah media yang sangat rentan menjadi tempat penularan wabah tersebut. Karena, sejumlah klaster baik

itu Gowa, Bogor dan Jakarta ditangani. Artinya, resiko terpapar itu sangat mungkin terjadi. Hal ini dialami oleh dua petugas medisnya. Mereka tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi. Saat rapid test atau tes cepat virus Corona reaktif dan dinyatakan positif dari hasil swab. Herman prihatin terhadap petugas medis di Puskesmas Ampenan terpapar. Yang bersangkutan rajin dan setiap hari melakukan tracking. “Saya prihatin betul. Kerjaannya setiap hari ini turun lakukan tracking. Sudah bekerja pagi, siang sampai malam harus terpapar Corona,” ungkapnya. Sebagai langkah antisipasi lainnya, pihaknya telah melakukan tes cepat terhadap 1.000 pegawai di rumah sakit. Pola pemeriksaan keseha-

tan bergilir. “Ndak sekaligus. Mana yang shift tidak masuk, kita rapid,” tambahnya. Petugas medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 tidak perlu khawatir. Pemerintah telah menyiapkan insentif. Insentif diberikan variatif mulai dari Rp15 juta – Rp5 juta. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi membenarkan bahwa tiga petugas medis terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka telah menjalani perawatan di rumah sakit dan dalam kondisi membaik. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap seluruh pegawai di Puskesmas Ampenan dan melakukan swab terhadap sepuluh petugas medis yang turun ke lapangan untuk penelusuran kontak erat pasien positif Covid-19. (cem)

Pelayanan KB Tetap Dilaksanakan di Tengah Covid-19

(Suara NTB/dok)

Sudirman

langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. “Jam 14.00 Wita kemarin langsung dievakuasi ke rumah sakit kota. Kondisinya sudah membaik,” demikian kata dia. (cem)

Penutupan Pasar Mandalika Menuai Pro-kontra

Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, terus menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Salah satunya dengan tetap memberikan pelayanan KB gratis di tengah wabah Covid-19. Pelayanan KB dilaksanakan berbeda dari hari normal. Petugas mengatur ritme serta jarak pasien. Penanganan pasien tetap mengedepankan protokol pencegahan penularan Covid-19. “Pelayanan KB tetap berjalan dan tidak terganggu oleh Covid-19,” kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman dikonfirmasi, Jumat (8/5). Pemasangan alat kontrasepsi

Permenkes. Untuk dokter spesialis mendapat Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, perawat dan bidan Rp7,5 juta dan tenaga medis lainnya Rp5 juta per bulan. Usman menambahkan, petugas medis positif Corona

banyak permintaan dari masyarakat. Baik itu yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MJKP) seperti implant dan IUD maupun non MJKP seperti pil dan suntik. Sudirman menyampaikan, pemerintah pusat menargetkan capaian pelayanan KB baik itu ulangan maupun pemasangan baru di Kota Mataram, pada tahun 2020 mencapai 58 ribu dari target sebenarnya 72 ribu. Target ini diharapkan bisa terealisasi meskipun pemerintah sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19. “Karena itu tidak mempengaruhi pekerjaan kita. Kenapa saya sampaikan karena pelayanan posyandu tetap berjalan di masyarakat,”

jelasnya. Mantan Camat Selaparang menyampaikan, teknis pelayanan KB berbeda seperti hari normal. Artinya, warga dulunya berkumpul diatur ritme serta jaraknya. Pola seperti ini sebagai upaya mencegah penularan Corona. Di satu sisi disampaikan Sudirman, pemerintah sedang dihadapkan oleh bonus demografi. Bonus demografi tidak bisa dihindari. Salah satu cara menjawab tantangan itu adalah dengan mengaktifkan kampung keluarga berencana. Di Kota Mataram terdapat 18 kampung KB dan satu Kampung KB mandiri. “Kampung KB ini dalam rangka memperhatikan bonus demografi,” jelasnya.

Pelaksanaan program di masyarakat kebanyakan melibatkan dan memberdayakan anak muda. Untuk mengantisipasi bonus demografi tidak bisa sepenuhnya diserahkan di DPPKB. Artinya, harus keterlibatan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta stakeholder lainnya. Kata Sudirman, dalam 19 kampung KB, pihaknya selalu melibatkan kaum milenial di setiap program. Bahkan, mereka diminta menjadi motor penggerak jika menemukan kasus atau persoalan – persoalan masyarakat. Permasalahan itu nantinya akan dilaporkan ke instansi teknis. (cem/*)

mulai mengatur jarak. Di satu sisi, pihaknya tidak bisa membendung pengunjung berasal dari unsur mana saja. “Kan ndak ada kewenangan untuk membatasi orang. Misalnya, melihat KTP tidak boleh begitu,” tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, penutupan Pasar Mandalika menjadi alternatif terakhir untuk menghentikan penyebaran virus Corona di pasar. Pasalnya, satu orang pedagang yakni SM positif dan kini telah meninggal dunia. Almarhumah diketahui tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi. Kontak erat dengan pasien positif Covid-19 tidak ada. Kemungkinan yang bersangkutan terpapar di pasar. Tim gugus tidak bisa melacak siapa rekannya kontak

erat di pasar. Salah satu langkah pencegahan penularan adalah memeriksa kesehatan pedagang lainnya yang radiusnya dekat dengan almarhumah. Kata Walikota, pembatasan jam maupun penutupan Pasar Mandalika bisa juga dilakukan agar menekan penularan. Tetapi ini tergantung dari evaluasi atau penelusuran dari tim. “Untuk mengantisipasi penularan lebih luas. Bisa saja kita tutup,” tegasnya. Pasar Mandalika sudah ditata dengan baik. Artinya, pedagang mulai menggunakan masker serta menjaga jarak dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Pembatasan aktifitas di Pasar Mandalika dipastikan mengganggu aktivitas ekonomi. Tetapi kesehatan masyarakat jadi prioritas. (cem)

Pedagang Pasar di Mataram Jalani Pemeriksaan Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pedagang di Pasar Kebon Roek dan Cakra. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease. Tes cepat virus Corona bekerjasama dengan Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar. Pemeriksaan pedagang dilakukan secara acak. Sepuluh pedagang dirapid dan hasilnya langsung disampaikan. “Ndak semua. Cuma 10 orang saja diambil sampelnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi dikonfirmasi, Jumat (8/5). Usman tidak secara detail menjelaskan pemeriksaan kesehatan pedagang tersebut. Pihaknya hanya menyiapkan petugas medis berdasarkan permintaan dari Polresta Mataram dan Kodim. Pemeriksaan kesehatan kemungkinan akan dilakukan di setiap tempat keramaian. Seperti masjid yang masih menjalani aktivitas seperti shalat terawih dan shalat Jumat. Pedagang yang reaktif dari hasil rapid test diserahkan langsung ke TNI dan Polri. Apakah langsung diisolasi ataukah pemeriksaan kesehatan lanjutan atau swab. Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran Amin menambah-

kan, tidak saja pedagang di Pasar Kebon Roek. Secara bersamaan pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di Pasar Cakra. Pemeriksaan tidak secara keseluruhan. Hanya beberapa pedagang yang diperiksa untuk memastikan kondisinya. “Hari ini di dua lokasi. Pasar Kebon Roek dan Pasar Cakra,” sebut Amran. Dijelaskan Amran, tujuan rapid test ini untuk mengetahui kondisi kesehatan pedagang. Sebab, pengunjung di pasar tidak diketahui dari mana asalnya. Apakah kondisi mereka sehat atau sebaliknya. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di seluruh pasar tradisional di Kota Mataram. “Pedagang di semua pasar akan diperiksa kesehatannya,” tandasnya. Seperti diketahui, salah seorang pedagang di Pasar Mandalika yakni SM terpapar Covid-19 dan akhirnya meninggal dunia. Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, menelusuri bahwa almarhumah tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi dan kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Amran menambahkan, kasus itu dinilai menjadi alasan tim gugus tugas melakukan pemeriksaan kesehatan ke pedagang untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

Halaman 3

Permen KP Direvisi

Pemda Diminta Rebut Kuota Ekspor Benih Lobster

Perusahaan Harus Bayar THR

(Suara NTB/bul)

Petrokimia : Petani Jangan Khawatirkan Stok Pupuk Mataram (Suara NTB) – Petani diminta tak mengkhawatirkan stok pupuk di wilayah NTB. Petrokimia sebagai yang ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan pupuk subsidi memastikan ketersediaan stok sangat mencukupi. “Terutama untuk dua bulan ke depan,” kata Pimpinan Petrokimia NTB, Muhammad Nuh. Dihubungi Suara NTB, Jumat (8/5) kemarin, Nuh menyebut alokasi pupuk subsidi yang diberikan Kementerian Pertanian untuk wilayah NTB pada 2020 ini sebanyak 18.912 ton, SP36 sebanyak 15.002 ton, Phonska 51.135 ton, dan Petroganik sebanyak 7.511 ton. Dari alokasi ini, total serapan petani. Untuk pupuk ZA sebanyak 43 persen, SP36 47 persen, Phonska 50 persen, dan Petroganik sebanyak 22 persen. Untuk alokasi empat bulan terakhir, Nuh juga menyebut kondisi serapannya. Dari Januari-April 2020, alokasinya sebanyak 8.560 ton. Terserap sebanyak 8.069 ton atau 94 persen. SP36, alokasinya 7.524 ton. Terealisasi sebanyak 7.063 ton, atau 94 persen. Phonska, alokasi sebanyak 25.912 ton. Terserap sebanyak 25.383 ton, atau 98 persen. Sementara Petroganik, alokasinya 2.554 ton, terealisasi 1.792 ton atau sebesar 70 persen. Stok pupuk yang dimiliki Petrokimia saat ini di NTB, untuk pupuk ZA 3.683, 1 ton, SP36 sebanyak 1.043,7 ton, Phonska 17.269,4 ton, dan Petroganik 79,8 ton. “Penambahan stok tetap dilakukan. Apalagi gudang penyimpanan pupuk di NTB kapasitasnya cukup besar sampai 35.660 ton. Tidak ada persoalan dengan stok,” jelas Muhammad Nuh. Sebagai produsen pupuk berskala nasional, PT Petrokimia Gresik (PKG) mempunyai peran yang cukup sentral dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan program swasembada pangan nasional. Hal ini tercermin dari besarnya tanggung jawab yang diamanahkan pemerintah kepada Petrokimia Gresik untuk mendistribusikan berbagai jenis pupuk bersubsidi. Pendistirbusian pupuk subsidi tetap dilakukan sesuai mekanismenya. Petani yang berhak menerima adalah mereka yang sudah memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dinyatakan clear and clean oleh pemerintah daerah. “Yang punya RDKK dan sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah, sudah pasti akan mendapatkan pupuk subsidi yang didistribusikan melalui distributor dan pengecer. yang tidak terdaftar di RDKK, kita sarankan gunakan pupuk non subsidi. Sebanyak yang diminta, tetap akan dipenuhi,” demikian Muhammad Nuh. (bul) Muhammad Nuh

Mataram (Suara NTB) – Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo menandatangani revisi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) yang mengatur tentang ekspor lobster, kepiting dan rajungan. Permen KP terbaru No 12 Tahun 2012 ini lebih longgar dan menjadi angin segar bagi penangkap dan pembudidaya. Diantaranya yang diatur dalam Permen KP tersebut adalah pengiriman lobster dengan ukuran 150 gram/ekor. Dari sebelumnya 200 gram/ekor. Penangkapan benih lobster dan pengiriman berdasarkan kuota. Dewan Pembina Asosiasi Lobster Lombok, Mahnan Rasuli mengatakan, masyarakat penangkap dan pembudidaya lobster menyambut gembira turunnya Permen KP terbaru yang selama ini, Permen KP era Susi Pudjiastuti melarang total penangkapan, hingga ekspor lobster di bawah berat 200 gram/ekor. “Permen KP ini adalah keuntungan besar bagi nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Karena apa, saya lihat ke depan ini atomatis akan terjadi perang harga,” ujarnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (8/5), Kepala Desa

Batunampar Kabupetan Lombok Timur ini mengatakan, nelayaan saat ini akan menjadi rebutan oleh perusahaan-perusahaan yang akan diberikan kuota ekspor oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Setelah turunnya PermenKP no 12 tahun 2020 ini, menurutnya terjadi perang perebutan kuota antar perusahaan. Perang ini terjadi di tingkat nasional. “Masih perang di pusat, informasinya ada 3 sampai 4 perusahaan yang akan diberikan kuota ekspor,” ujarnya. Permen KP terbaru ini menurutnya membahagiakan nelay-

an lantaran penentuan harga tidak ditentukan oleh cukong. Hanya saja, permasalahan yang dilihatnya, dari sisi pengusaha yang diharapkan adalah zonasi. Bukan penentuan kuota. Pengusaha lokal menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Dengan pemberian kuota ekspor kepada perusahaanperusahaan tertentu, daerahdaerah yang menjadi sumber tangkapan dan budidaya lobter tidak bisa melakukan ekspor sendiri. Kecuali melalui perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. “Seharunya kita memegang

peranan penting ekspor langsung. Pengusaha lokal yang bergerak. Tetapi ternyata tidak diamini oleh KKP. Kenapa kita dorong pengusaha lokal mengambil alih, kenapa kita minta Perusda NTB, GNE yang ikut mengelolanya. Karena saya lihat potensinya sangat besar secara ekonomi,” ujarnya. Ekspor melalui perusahaan-perusahaan yang ditunjuk pemerintah pusat, menurutnya masih ada kemungkinan nelayan lokal akan diatur. Karena itu, seharusnya kata Mahnan Rasuli, Pemprov NTB yang ikut bertarung merbut kuota ekspor langsung. “Ada ruang bagi daerah merebutnya. Kan ada undangundang otonomi daerah. Ini masih tahapannya Permen. Kalau bisa kuota direbut oleh Pemprov, dua tahun ke depan, tidak ada orang miskin di pesisir,” ujarnya. Bicara lobster adalah bicara nilai yang tidak

(Suara NTB/ist)

Mahnan Rasuli sedikit. Sementara NTB adalah sumber penghasil lobster kelas dunia. Ia mengibaratkannya seperti penanganan Covid-19, di mana UMKM lokal diberdayakan. Sehingga seluruh uangnya yang dibelanjakan, berputarnya di daerah sendiri. (bul)

Telkomsel dan Garena Gelar Turnamen eSport Online ”Indonesia Games Championship” 2020

(Suara NTB/bul)

PEMERINTAH telah memutuskan agar perusahaan tetap membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Dengan ketentuan-ketentuan yang dilonggarkan. Seperti diatur dalam surat edaran Nomor M/6/HI.00.01/v/2020 Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah tanggal 6 Mei 2020, bahwa pandemi Covid -19 bukan halangan bagi perusahaan menunaikan kewajibannya kepada pekerja/karyawan untuk membayar THR keagamaan kepada yang dipekerjakan. Perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan undang-undang, solusi atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog. Antara pengusaha dan pekerja. Proses dialog juga diamanatkan dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan iktikad baik untuk mencapai kesepakatan. Dialog tersebut mencakup beberapa hal. Diantaranya, bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan undang-undang, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Bila perusahaan tidak mampu sama sekali membayar THR sesuai ketentuan undang-undang, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. Kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, dilaporkan ke Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, dalam edaran tersebut ditegaskan juga kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR dan denda sesuai ketentuan undang-undang, serta dibayarkan pada tahun 2020. Kementerian Tenaga Kerja RI juga mengamanatkan agar dibantuk pos komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Dengan memperhatikan prosedural /protocol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Mustai’m, kepada Suara NTB, Jumat (8/5) kemarin mengatakan provinsi telah melakukan rapat dengan kabupaten/kota terkait hal tersebut. “Harus membentuk posko. Mulai Senin (pekan depan), posko sudah terbentuk,” ujarnya. Posko ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pekerja maupun perusahaan dalam hal pelaksanaan pembayaraan THR. Posko ini sekaligus menjadi mediator bagi pekerja dan perusahaan yang tidak mendapat kesepakatan di internalnya. (bul) H. Mustai’m

Mataram (Suara NTB) Telkomsel melalui Dunia Games kembali menggelar turnamen esport terbesar di Tanah Air bertajuk Indonesia Games Championship (IGC) yang akan diselenggarakan mulai Mei hingga September 2020 ini. Di edisi ketiganya kali ini, Dunia Games berkolaborasi dengan Garena dalam menghadirkan IGC 2020, yang diharapkan dapat diikuti oleh lebih dari 32.000 pegiat mobile games dari seluruh Indonesia untuk memperebutkan total hadiah senilai lebih dari Rp1,6 miliar. Babak kualifikasi awal IGC 2020 akan berlangsung secara online sebagai bagian dari komitmen Telkomsel untuk mendukung upaya jaga jarak oleh masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) di masa kondisi darurat pandemi COVID-19. Direktur Marketing Telkomsel Rachel Goh mengatakan, melalui Dunia Games, Telkomsel merancang IGC 2020 agar berlangsung secara online, sehingga peserta dapat berkontribusi memajukan industri esport di Indonesia dengan tetap menjaga jarak aman. IGC 2020 terbuka bagi semua gender, baik tim laki-laki maupun perempuan, termasuk level amatir maupun profesional, sehingga memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin berprestasi dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri esport di Indonesia. Terdapat dua genre permainan yang akan dipertandingkan, meliputi Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) dan Battleground Survival, baik itu PC game maupun mobile game.

Judul permainan yang akan dipertandingkan pada kategori PC game adalah League of Legends. Sedangkan permainan yang akan dikompetisikan pada kategori mobile game mencakup Free Fire, Call of Duty Mobile, dan Arena of Valor. Seluruh penggemar game di seluruh Indonesia sudah dapat mendaftarkan timnya ke IGC 2020 mulai tanggal 6Mei 2020 hingga Junimendatang dengan mengakses igc.duniagames.co.id. Selanjutnya, para peserta akan mengikuti rangkaian babak kualifikasi yang berlangsung pada Julidan Agustus, bertepatan dengan libur tahun ajaran sekolah sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar para pelajar di rumah saat ini. Kemudian, delapan tim terbaik dari masing-masing game yang dilombakan (khusus Free Fire 12 tim), akan mengikuti babak Grand Final yang akan diselenggarakan pada September 2020. Rangkaian pertandingan IGC 2020 juga dapat disaksikan melalui berbagai channel digital yang dikelola oleh Dunia Games, meliputi website hingga media sosial seperti YouTube. Selain itu, Telkomsel juga telah menyiapkan platform aplikasi layanan video on demand MAXstream sebagai pilihan bagi para pegiatesport di seluruh Indonesia untuk mengikutijalannya kompetisi IGC 2020. “Kami juga akan terus mempertimbangkan kemungkinan gelaran IGC dapat terus berlangsung di tahun mendatang secara berkala, sehingga memberikan dampak yang lebih besar dalam memajukan ser-

(Suara NTB/ist)

TURNAMEN ESPORT - Telkomsel melalui Dunia Games kembali menggelar turnamen esport terbesar di Tanah Air bertajuk Indonesia Games Championship (IGC) yang akan diselenggarakan mulai Mei hingga September 2020. ta menguatkan industri esport seluruh Indonesia terhadap IGC media, penerbit game, dan membuat Telkomsel berkeyak- penyelenggara turnamen. Meladi Indonesia,” tutup Rachel. Sebelumnya, Telkomsel inan untuk menggelar kompeti- lui berbagai channel digitalnya, melalui Dunia Games telah si tersebut dan diharapkan da- Dunia Games memiliki sistem menyelenggarakan IGC pada pat menjangkau lebih banyak direct carrier billing (DCB) un2017 dan 2018. Di dua edisi elemen masyarakatuntuk lebih tuk pembelian aplikasi dan tersebut, total terdapat lebih mengenal ekosistem esport di konten game menggunakan puldari 22.000 peserta dari seluruh Tanah Air. sa hingga media yang memberiTelkomsel melalui Dunia kan informasi terbaru tentang penjuru negeri yang mengikuti turnamen ini. Selain itu, jutaan Games secara konsisten terus game. Dunia Games juga sudah penonton di berbagai channel berupaya untuk mengembang- menyelenggarakan ribuan digital milik Dunia Games se- kan ekosistem esport di Indo- event games, baik online maucara antusias mengikuti nesia secara menyeluruh dan pun offline, dan telah merilis perkembangan dari IGC 2017 berkelanjutan melalui empat tiga game di Indonesia, yaitu dan 2018. Animo yang ditunjuk- fungsi utama, yaitu layanan ShellFire, Lord of Estera, dan kan para pecintamobilegames di payment gateway, platform Rise of Nowlin. (bul)

Harga Bawang Merah Meroket di Dompu Dompu (Suara NTB) – Di saat harga sebagian besar kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu, anjlok di tengah pandemi Covid-19 ini harga bawang merah justru meroket. Per kilogram paling rendah dijual pedagang Rp50 ribu. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Dompu, Nurjanah kepada Suara NTB, Jumat (8/5) menyampaikan, hampir semua kebutuhan pokok khususnya untuk keperluan bumbu dapur tengah mengalami penurunan harga akibat rendahnya permintaan konsumen akhir-akhir ini. Seperti misalnya cabai rawit, dari kisaran Rp50-Rp60 ribu/Kg kini turun sampai Rp20 ribu/Kg. Pun demikian cabai keriting dengan kisaran harga sebelumnya Rp50 ribu/Kg. Sementara bawang putih dari Rp45 ribu/Kg kini turun menjadi Rp25 ribu/Kg. “Kalau tomat sama, hanya Rp8000 saja kita berani jual sekarang,” ungkapnya. Menurunnya harga penjualan komoditas pertanian asal Pulau Lombok tersebut, menurut dia, pengaruh rendahnya tingkat kebutuhan konsumen ditengah pandemi Covid-19 ini. Selain pelanggan tetap, masyarakat umum pun sudah sangat sedikit yang datang ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangganya. Kondisi itu, lanjut dia, mulai berpengaruh terhadap

(Suara NTB/jun)

NAIK – Komoditas bawang merah yang diperdagangkan di Pasar Induk Dompu, mengalami lonjakan harga, seperti terlihat pada Jumat (8/5). pendapatan harian, dari biasanya Rp500 ribu kini penghasilan bersihnya hanya mentok sampai Rp150 ribu. “Sudah sepi ndak ada yang berani lagi ke pasar, mungkin karena penyakit ini (Corona). Pelangganpelanggan saya juga sudah jarang yang datang,” jelasnya. Meski harga sebagian besar bahan pokok menurun, namun berbeda halnya dengan komoditas pertanian lokal seperti bawang merah. Saat ini harganya tembus Rp50

ribu/Kg dari biasanya kisaran Rp15-Rp20 ribu/Kg. Lonjakan harga bawang merah dalam sepekan terakhir tersebut, tak diketahui pasti penyebabnya. Apakah karena hasil panen telah habis terjual keluar daerah atau memang sengaja ditimbun oknum-oknum tertentu untuk mendapat keuntungan besar. “Cuma kita di sini susah dapat barangnya saja, makanya harga sekarang sampai Rp50 ribu/Kg,” pungkasnya. (jun)

Masih Rendah, Permintaan Uang Saat Ramadhan Mataram (Suara NTB) Permintaan uang dari perbankan selama bulan Ramadhan Tahun 2020 di Provinsi NTB masih rendah. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan keadaan saat yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Tercatat jumlah uang masuk (inflow) ke Bank Indonesia sejak awal Ramadhan 1441 H/2020 sejak 24 April hingga Mei 2020 tercatat sebesar Rp96,7 miliar, atau menurun 63% dibandingkan periode yang sama pada bulan ramadhan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp259,3 miliar. Sementara itu, jumlah uang keluar (outflow) pada periode tersebut di Tahun 2020 mencapai Rp514,5 miliar, atau menurun sebesar 11% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yang sebesar Rp576,4 miliar. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, mengatakan penurunan uang yang keluar khusus untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) bahkan mencapai 60%. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya transaksi di masyarakat akibat pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran Covid19. Disamping itu, Bank Indonesia juga telah menghentikan sementara kegiatan layanan penukaran uang melalui kegiatan kas keliling kepada masyarakat. Bila dicermati lebih jauh, bahwa secara net outflow (uang masuk dikuran-

(Suara NTB/dok)

Achris Sarwani gi uang keluar dari Bank Indonesia kepada Perbankan) tercatat terjadi kenaikan cukup signifikan mencapai 48%, dari Rp281,1 miliar menjadi Rp417,7 miliar. Hal ini ditopang oleh adanya kebutuhan dana bantuan sosial dari Pemerintah, baik berupa bantuan langsung tunai, maupun untuk jaring pengaman sosial (JPS) dalam bentuk barang, tambah Achris Sarwani. Bank Indonesia memperkirakan sampai dengan akhir ramadhaninflow dan outflow uang tunai kepada perbankan masih akan rendah, seiring dengan adanya pembatasan kegiatan mudik lebaran dan Bank Indonesia tidak akan melayani penukaran uang sampai dengan akhir ramadhan. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati Khawatir Lobar Terancam Bangkrut Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, di hadapan ratusan tokoh agama dan masyarakat se-Kabupaten Lobar mengungkapkan dampak yang mungkin terjadi jika kasus penularan Covid-19 berkepanjangan dan tidak teratasi. Orang nomor satu di bumi Patut Patuh Patju tersebut menyebut Lobar bisa mengalami kebangkrutan kalau wabah ini berkepanjangan.

H. Fauzan Khalid

“Lombok Barat akan bangkrut jika Covid-19 ini selesainya berkepanjangan, kemudian ekonomi masyarakat kita stagnan atau tidak bisa bergerak,” imbuh bupati saat kegiatan Sosialisasi Pencegahan Covid-19 bersama Tokoh Agama Se-Kabupaten Lombok Barat di Bencingah Kantor Bupati, Jumat (8/5). B u p a t i menjelasakan biaya pera-

watan pasien positif Covid-19 sangat mahal. Sekali rapid test saja, kata bupati biayanya Rp200 ribu, dan biaya sekali swab Rp 1,5 juta. Di Lobar sudah dilakukan rapid test kepada hampir seribu orang. “Empat puluh empat (44 ) positif ini, kita temukan setelah ratusan diswab, dan itu tidak sekali kita swab baru kita kita nyatakan positif. Belum lagi saat sembuh kita swab lagi berkali-kali,” jelas bupati. Bupati juga menjelaskan perihal APBD Lobar pada situasi pandemi, ia mengatakan

Pemda Lobar kehilangan APBD sekitar Rp400 miliar, dari DAU dikurangi pemerintah pusat 10 persen dengan total sekitar Rp87 miliar, kemudian DAK yang diperuntukkan pembangunan jalan dan gedung semua anggaran diambil pusat, kecuali untuk pendidikan dan kesehatan sekitar Rp130 miliar. “Kemungkinan tahun ini kita tidak ada pembangunan jalan dan gedung. Kalau Covid-19 ini tidak segera teratasi, kan kasihan masyarakat kita yang berprofesi sebagai tukang bangunan,” keluh bupati. Selanjutnya bupati mengatakan dampak Covid-19 dari segi ekonomi akan sangat besar, seperti penerimaan pajak hotel, jika dihitung sekitar Rp70 miliar atau 10 persen per tahun, artinya pendapatan hotel juga akibat Covid-19 ini

akan berkurang sekitar Rp700 miliar, maka tidak menutup kemungkkinan dampaknya juga mem-PHK karyawan. Tingkat kriminalitas di Lobar saat situasi pandemi Covid-19 ini menunjukkan peningkatan, bupati memperkirakan 2 atau 3 bulan ke depan akan terus meningkat.”Ke depan akan banyak kriminalitas, dan ini tolong karena TNI/Polri kita terbatas, itulah sebabnya kita memohon meminta bantuan kepada para Tuan Guru dan tokoh agama,” harap bupati. Bupati juga menjelaskan PAD Lobar tahun ini Rp 274 miliar, namun dengan kondisi penularan Covid-19 semakin meningkat, bupati pesimis PAD akan mencapai 50 persen. Senada dengan bupati, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah yang juga hadir dalam

kegiatan tersebut mengata- ekonomi masyarakat semakin kan, jika kasus Covid-19 terpuruk. Ia juga mengatakan berkepanjangan sampai pemerintah memberikan banDesember nanti, PAD Lobar tuan sesuai kemampuan akan terealisasi sepertiga, dan fiskal daerah, yaitu Rp 250 APBD kemungkinan akan terribu per KK sejun bebas. “APBD kita kemulama tiga ngkinan akan terjun bebas, bulan, dan PAD kita yang sudah dishal ini ampaikan bupati dan menuhanya rutnya teralisasi setengah, sebagai tapi kalau berlarut sampai stimulan Desember, menurut saya dari peakan terealisasi sepertiga,” m e r i ujar Nurhidayah. ntah.(her) Nurhidayah merasa prihatin dengan kondisi ini, masyarakat banyak kena PHK, usaha tutup dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlaksana, sehingga kondisi ini mengakiHj. Nurhidayah b a t k a n

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Waktu Operasional Bandara Hanya Enam Jam Tidak Ada Data Ganda DATA penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hanya saja, BST tahap pertama tersebut baru 10 persen saja. Sebagian besar belum dan diharapkan bisa cair bulan Mei ini. Terhadap data ini, Dinas Sosial Kabupaten Lotim, memastikan tidak ada data yang ganda. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/5). Dia menjelaskan, pada saat yang bersamaan bantuan untuk Keluarga Peneirma Manfaat (KPM) Prorgam Keluarga Harapan (PKH) juga cair uangnya. Akan tetapi dipastikan tidak ada yang ganda datanya dengan penerima BST. BST tersebut jumlahnya Rp600 ribu per kepala keluarga. Sedangkan PKH jumlahnya beragam. Penyaluran uang PKH ini awalnya per tiga bulan. Akan tetapi karena dampak Corona ini pemerintah pusat mencairkan setiap bulan. Jumlah uang PKH ini beragam. Adapun total BST se Lotim 80.239 KK. Tahap pertama yang cair sebanyak 9.330 KK. Terhadap data ini, Disos Lotim sudah konfirmasi ke Kementerian Sosial. Jawabannya, Kementerian Sosial ini melayani 142 kabupaten dari 600 kabupaten/kota se Indonesia dan baru bisa mencairkan 11 provinsi dari 34 provinsi se Indonesia. “Sehingga kita perlu maklumi kerja Kemensos,” ucapnya. Data penerima BST pusat ini sambung Ahmat sudah dilakukan verifikasi melalui pemerintah desa. Diyakinkan, apa yang sudah disampaikan pemerintah desa tidak akan siapsia. Data yang diminta Kemensos ini sudah disesuaikan. “BST ini kan bertahap cairnya,” ucapnya. Semua warga yang sudah masuk data penerima BST diyakinkan wajib dapat. Data yang digunakan pertama oleh pusat memang hasil dari tahun 2018 lalu. Akan tetapi, data terbaru sudah dilakukan verifikasi dan sudah dikirim kembali ke pusat. Bantuan yang diberikan pusat ini untuk yang terkena dampak covid. Jika ada perangkat desa yang dapat, dikatakan tidaklah masalah, karena pemerintah pertimbangannya adalah kepada yang terkena dampak. (rus) H. Ahmat (Suara NTB/dok)

Sejumlah Desa di Lotim Mulai Cairkan BLT-DD Selong (Suara NTB) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai dicairkan. Sejumlah desa di Lotim masih dalam proses pencairan dan ada pula yang masih nunggu verifikasi data penerima dari kabupaten. Realisasi pencairan BLT-DD ini diharapkan dapat lebih cepat, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/5), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly, mengungkapkan pendataan untuk penerima BLT-DD dilakukan langsung oleh pemerintah desa melalui relawan Covid-19 di tingkat desa yang kemudian data penerima itu diputuskan melalui musyawarah desa (musdes) dan dituangkan dalam peraturan kepala desa. “Untuk di PMD hanya menfasilitasi pengesahan data melalui SK bupati,”terangnya. Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Ahmat, mengatakan yang menjadi fokus saat ini juga terkait pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) di samping bantuan yang lainnya Pemkab Lotim, pada Sabtu besok (hari ini, red) akan meluncurkan pencairan BST tersebut di Kantor Pos Selong untuk 21.132 KK. Di mana untuk tahap pertama, 9.236 KK dari kuota untuk Lotim 80.236 KK. Sementara yang baru cair tahap pertama dan kedua belum 50 persen. Sementara, Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, S.Pd, mengatakan jika data penerima BLT-DD sudah siap dengan jumlah penerima 335 KK. Besaran yang diterima berbeda dengan desa yang lainnya tergantung dari penganggaran yang tertuang dalam APBDes sebelum Covid-19. “Kita di Desa Danger tinggal masukkan laporannya untuk pembagian BLT tahap pertama sebesar 15 persen,”terangnya. (yon)

Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) sudah mulai membuka layanan penerbangan untuk penerbangan komersil, pascakeluarnya Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 serta SE Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI Nomor 31 Tahun 2020, tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, kendati masih dalam skala yang terbatas. Demikian diungkapkan General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, Jumat (8/ 5). Hanya saja, terangnya waktu pelayanan penerbangan komersil tidak seperti sebelumnya. Pasalnya, jam operasional bandara juga terbatas, yakni hanya selama enam jam saja. mulai pukul 09.00 sampai pukul 15.00 wita. Di luar jam operasional itu, pihaknya tidak melayani penerbangan. Pelayanan di bandara, ujarnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI serta Polri, pemerintah daerah

(Suara NTB/kir)

DIBUKA - Kondisi di bandara yang mulai dibuka untuk penerbangan. Namun, pihak otoritas bandara tidak melayani penerbangan untuk penumpang umum. dan instansi terkait lainnya. Pihaknya pun sudah menyiapkan posko terpadu, untuk mendukung operasional bandara dan penerbangan komersial yang ada. “Di posko terpadu ini ada unsur petugas

masuk dalam rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19,” tegas Nursiah, Jumat (8/5) kemarin. Ia menjelaskan, anggaran pilkada tersebut baru bisa dieksekusi kalau sudah ada keputusan resmi terkait pelaksanaan Pilkada Loteng. Pasalnya, saat ini tahapan pilkada secara nasional sedang ditunda. “Sampai ada keputusan soal kepastian kelanjutan pelaksanaan Pilkada Loteng, barulah anggaran bisa digunakan,” imbuhnya. Diakuinya, ada informasi kalau tahapan pilkada serentak termasuk Pilkada Loteng ditunda sampai bulan Desember tahun 2020 mendatang. Dengan disahkannya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) pelaksanaan pilkada.

kan diperuntukan bagi penumpang umum. Di mana sesuai SE yang ada, penerbangan komersial itu nantinya bukan diperuntukan bagi para pemudik, melainkan bagi penumpang dalam rangka tugas

Sebagian Besar Pasien Pilkada Dijadwalkan Desember Positif Covid-19 di Lotim KPU KLU Tunggu Petunjuk Lebih Lanjut dan Lobar Sembuh Selong (Suara NTB) Kasus perkembangan penanganan virus Corona (Covid19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali memberikan kabar baik. Pasalnya, dari 34 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Lotim, sebanyak 25 di antaranya dinyatakan sembuh. Bahkan, Jumat (8/5) masih 9 pasien Covid-19 yang masih dirawat. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, menjelaskan, penurunan tren jumlah kasus Covid-19 ini merupakan buah dari kerjasama gugus tugas bersama masyarakat dalam melawan Covid-19. Ke depan, upaya-upaya pencegahan dan penyembuhan terutama terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif akan terus dilakukan. Termasuk memperketat pintu masuk ke Kabupaten Lotim. “Kita terus fokus menyehatkan yang PDP dan terkonfirmasi positif Covid-19. Maka kita akan menang melawan Covid-19. Up date per tanggal 8 Mei, jumlah yang sudah sembuh 25 orang dan masih dirawat 9 orang,”terangnya. Disamping itu, kata Sekda, Pemkab Lotim melalui gugus tugas percepatan penanganan

Covid-19 tengah menyiapkan konsep pembatasan sosial berskala desa/kelurahan (PSBD/ PSBK) di Kabupaten Lombok Timur. Penyusunan konsep ini dilakukan Jumat sore di Pendopo Bupati Lotim yang nantinya dihadiri langsung oleh tim gugus tugas kabupaten, kepala OPD dan seluruh camat di Kabupaten Lotim. Di Lombok Barat (Lobar), meski jumlah kasus positif Covid-19 melonjak menjadi 44 orang terdapat 21 orang pasien yang sembuh atau jumlahnya hampir 50 persen dari pasien positif saat ini. Pemkab Lobar seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Hj. Made Ambaryati, pihaknya fokus melakukan pelacakan anggota keluarga bersangkutan dan warga yang pernah kontak. Setelah itu dilakukan rapid test dan sebanyak 660 orang yang sudah dites kesehatannya. Hasilnya, sebagian besar tidak reaktif atau negatif. Dengan tambahan pasien sembuh ini jelas dia, penanganan pasien maksimal dari rumah sakit. Dikes terus melakukan upaya pelacakan serta tes kesehatan semaksimal mungkin terhadap warga. “Fokus kita langkah penanganan melalui tracing, rapid test dan tangani bagi yang positif,” tegas dia. (yon/her)

Anggaran Pilkada Loteng Aman Praya (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., memastikan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 masih tetap aman, karena anggaran tersebut tidak masuk dalam anggaran yang dirasionalisasi sebagai dampak dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Hanya saja, anggaran Pilkada Loteng tersebut sementara tidak bisa dicairkan atau dieksekusi oleh KPU Loteng maupun Bawaslu Loteng, karena status anggarannya masih ditahan. “Ada sekitar Rp 30 miliar lebih anggaran pilkada yang ada saat ini. Posisinya pun masih aman. Karena tidak

bandara, TNI/Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) serta unsur terkait lainnta. Dengan kekuatan personel sebanyak 43 orang,” jelas Jati. Karena sifatnya penerbangan terbatas, maka tentu bu-

kedinasan, repatriasi WNI, pelajar atau pekerja migran, pemulangan orang dengan alasan khusus, atau pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. Untuk itu, tambahnya, saat pembelian tiket, calon penumpang harus melengkapi dokumen seperti surat tugas dari instansi/lembaga, surat keterangan bebas Covid-19, serta melaporkan rencana perjalanan yang akan dilakukan. Penjualan tiket pun hanya dilakukan di kantor cabang maskapai penerbangan, tidak di bandara. “Nanti begitu penumpang telah sampai di bandara tujuan, seluruh dokumen-dokumen tersebut akan diverifikasi kembali oleh petugas sebelum penumpang masuk ke dalam terminal bandara tujuan,” tandanya. Sebelumnya, tanggal 24 April 2020 otoritas bandara sudah menutup layanan bagi penerbangan komersil. Penutupan layanan tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat yang menutup seluruh jalur transportasi, baik itu darat, laut maupun udara. Hal ini sebagai salah upaya mencegah penyebaran virus Corona. Transportasi hanya untuk angkutan kargo serta kepentingan medis saja. (kir)

Hanya saja, pihaknya pun belum mendapat petunjuk resmi dari pemerintah pusat soal kepastian jadwal pelaksanaan pilkada tersebut. Pihaknya sebenarnya berharap banyak gelaran Pilkada Loteng ditunda sampai tahun 2021 mendatang. Dengan begitu, anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng yang ada sekarang bisa ditarik seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan minimal alokasi anggaran yang diminta oleh pemerintah pusat untuk mendukung penanggulangan Covid-19. Mengingat, dari hasil refocusing dan realokasi anggaran belanja yang dilakukan Pemkab Loteng sejauh ini belum mencukupi. “Kalau saja pemerintah pusat memutuskan pilkada ditunda sampai tahun

2021, anggaran pilkada bisa kita tarik untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Dengan masuknya anggaran pilkada, cukup untuk bisa memenuhi target realokasi anggaran sebesar 50 persen. Sehingga pemerintah daerah tidak akan terlalu pusing,” terangnya. Tapi sekali lagi, keputusan soal pelaksaan pilkada merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pihakya hanya memastikan kesiapan anggaran saja dan itu sudah dilakukan Pemkab Loteng. Jadi kalaupun Pilkada Loteng tetap digelar tahun ini, anggarannya sudah ada, karena anggaran pilkada tidak diotak-atik, sampai ada petunjuk resmi soal kepastian pelaksanaan pilkada. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah menyiapkan diri menyongsong pelaksanaan pilkada yang digelar Desember 2020. Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020, menjadi acuan bahwa pilkada hanya akan dimundurkan dari bulan Desember apabila situasi Covid-19 masih berlangsung. “Perppu sudah ditandatangani, artinya ada kepastian keberlangsungan pilkada kita di 2020. Walaupun begitu masih ada peluang bisa ditunda oleh KPU atas keputusan bersama KPU, pemerintah dan DPR dengan melihat perkembangan Covid19,” ujar Ketua KPU KLU, Juraidin, SH. Jumat (8/5). Ia menjelaskan, dalam Perppu No. 2 tahu. 2020, pemerintah (menyisipkan) keputusan (poin 3) di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 201A. Bunyinya, (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Pada poin 3, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A. Dalam penjelasan pasal demi pasal dipertegas kembali, makna Pasal 201A. Meliputi Ayat (1) Pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selanjutnya Ayat (3) Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan

dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19 belum berakhir. Dengan demikian, seluruh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, tinggal menunggu petunjuk teknis tahapan pelaksanaan pilkada dimaksud. “Tentunya kami di KPU kabupaten menunggu arahan dari KPU Pusat melalui KPU Provinsi,” ujarnya. “Mengenai ketentuan mundur bagi petahana dan bagi PNS yg akan mencalonkan diri pastinya akan diatur di PKPU yg terbaru,” sambungnya lagi. Namun demikian, mengacu pada aturan lama incumbent tidak harus mundur dari jabatan sebagai bupati. Petahana hanya diharuskan mengambil cuti selama masa kampanye. “Kalau PNS harus mundur, dan menyerahkan surat pengunduran dirinya pada saat pendaftaran calon. Ini berdasarkan aturan yang lama, apakah akan ada perubahan kami juga belum tahu,” pungkasnya. (ari)

Pemdes Jenggala Periksa Mandiri 56 Warga ODP Tanjung (Suara NTB) Belum adanya keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau semi PSBB di Kabupaten Lombok Utara (KLU), membuat warga dengan status Orang Dalam Pengawasan (ODP) bertambah. Hal ini lantas menjadi atensi pemerintah desa untuk melakukan pemeriksaan mandiri bagi warga desanya. Seperti yang dilakukan Pemdes Jenggala, Kecamatan Tanjung. Sebanyak 56 warga ODP telah diperiksa secara mandiri. Jumlah warga ODP ini bertambah seiring mobilitas warga seolah tak bisa dicegah. Meski di sisi lain, sebagian besar warga desa secara sadar melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. “Kami antisipasi agar tidak ada peningkatan status ODP ke PDP, dengan melakukan pemeriksaan mandiri pada 56 ODP ini. Mulai dari memeriksa suhu tubuh, menyemprotkan disinfektan di masing-masing rumah, dan memberikan masker,” ujar Kades Jenggala, Fakhrudin, kepada wartawan Jumat (8/5). Pemeriksaan mandiri dilakukan secara berkala. Mengingat dari 56 yang diperiksa itu, satu orang warga diketahui reaktif. Terhadap yang bersangkutan pun, pemdes

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Pemeriksaan mandiri oleh aparatur Pemdes Jenggala pada warga berstatus ODP. mengambil langkah karantina kepada yang bersangkutan. Fahkrudin menjelaskan, sesuai kebijakan Satgas Kabupaten, pihak Satgas desa telah menginstruksikan kepada 56 warga ODP untuk tidak keluar rumah. Isolasi mandiri dilakukan untuk mengantisipasi agar status tidak meningkat, serta menghindari potensi penyebaran Covid-19 di Jenggala. “Kita sudah instruksikan mereka diam di rumah selama 14 hari sesuai permintaan pemerintah,” sambung mantan perangkat BPD Jenggala ini. Menyikapi penanganan warga ODP maupun opsi isolasi mandiri oleh warga, Pemdes Jenggala juga berharap

adanya respons cepat pemerintah kabupaten. Menurut Fakhrudin, warga ODP dan warga lain yang ekonominya kurang mampu agar diberikan bantuan sembako. Hingga saat ini, tambahnya, hanya satu KK ODP relatif saja yang mendapat bantuan. Sedangkan warga lainnya belum. Meskipun Jenggala tidak masuk zona merah Covid-19, namun pembatasan sosial oleh warga agar tidak didiamkan begitu saja oleh pemerintah kabupaten. “Sampai saat ini, mereka belum tersentuh bantuan padahal tengah melakukan isolasi mandiri. Setidaknya berikanlah mereka itu bantuan sembako,” harapnya. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

Halaman 5

Sekitar 800 Hektar Lahan di KSB Gagal Tanam Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 800 hektar lahan pertanian yang mengalami gagal tanam di Musim Tanam (MT) pertama di tahun 2020. Curah hujan rendah dan jaringan irigasi tidak maksimal menjadi faktor utama petani tidak melakukan penanaman. Ratusan hektar lahan dimaksud tersebar di Empat kecamatan Taliwang, Jereweh, Maluk, dan Sekongkang.

(Suara NTB/uki)

BERIKAN BANTUAN - Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer memberikan bantuan parsel kepada Tim Covid-19 Pukskesmas Soromandi, Rabu (6/5)

Wabup Bima Beri Parsel ke Tim Covid-19 Puskesmas Soromandi Bima (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M. Pd mengunjungi Puskesmas Soromandi pada Rabu (6/5). Selain menyemangati Tim Covid-19 di PKM setempat, Dahlan juga memberikan bantuan berupa parsel. Dahlan mengatakan kehadiran dirinya di Puskesmas Soromandi mewakili Pemerintah Kabupaten Bima untuk memberikan semangat kepada tim Covid-19 yang merupakan benteng benteng terakhir penanganan virus corona. “Kita juga memberikan bantuan berupa parsel untuk tim gugus tugas Kecamatan Soromandi. Langkah ini untuk menyemangati petugas,” ujarnya. Pada kesempatan itu Dahlan meminta kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Soromandi, siapapun orangnya harus mematuhi yang menjadi sebuah keputusan atau protokoler kesehatan Covid-19. “Satgas percepatan penanganan Covid-19 yang berada di desa-desa punya hak untuk memeriksa dan mengetes suhu badan sesorang yang masuk ke wilayahnya,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya, setiap orang yang akan masuk ke desa-desa harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan identitas dan tes suhu badan di pintu masuk desa. Hal itu dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. “Petugas Covid-19 tingkat desa maupun Kecamatan punya wewenang untuk melakukan detiksi dini terkait penyebaran wabah Covid-19,” ujarnya. Wabup mengakui, dirinya juga sering diperiksa oleh petugas percepatan penanganan Covid-19, di setiap desa dan Kecamatan yang dikunjungi. Seperti disuruh mencuci tangan dan diperiksa suhu badan. “Saya ikuti semua protokoler kesehatan percepatan penanganan Covid-19 di desa. Karena itu perintah protokol penanganan corona. siapapun wajib mengikutinya,” ujarnya. Untuk itu Dahlan mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan percepatan penanganan Covid19 yang ada di desa, kecamatan maupun Kabupaten. Hal tersebut, dilakukan demi mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. (uki/*)

Soal Pilkada, KPU KSB Tunggu Instruksi Taliwang (Suara MTB) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah resmi diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 4 April lalu, presiden Joko Widodo meneken Perppu tersebut yang kemudian dapat dijadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat maupun daerah, sebagai payung hukum baru pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi virus corona saat ini. Menanggapi terbitnya Perppu tersebut, pihak KPU KSB sangat mengapresiasinya. Ketua KPU KSB Denny Saputra menyatakan, kehadiran Perppu Nomor 2/2020 itu setidaknya memberikan titik terang bagi seluruh prangkat penyelenggara pemilu khususnya di kontestasi Pilkada serentak tahun ini. “Alhamdulillah Perppu itu tentu menjadi jawaban jelas soal apakah ditunda atau tidak Pilkada tahun ini,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (8/5). Ia menjelaskan, sebelum terbitnya Perppu tersebut. Pihaknya belum bisa memastikan apakah pelaksaan Pilkada 2020 akan ditunda atau tidak. Sebab kebijakan KPU pusat hanya bersifat sementara karena penundaan hanya dilakukan pada tahapan Pilkada saja. “Kalau Perppu sekarang kan sudah jelas. Akan diundur sampai Desember tahun ini. Dan bisa juga diundur lagi oleh KPU pusat jika kondisi pandemi virus corona dipandang masih membahayakan pelaksanaan Pilkada,” bebernya. Meski sudah ada kepastian akan ditundanya pelaksanaan Pilkada. Denny mengaku, pihaknya sejauh ini belum melakukan kegiatan apapun perihal tahapan Pilkada yang sempat ditunda. Pihaknya kata dia untuk sementara waktu akan menunggu instruksi KPU pusat yang pastinya akan menyesuaikan dengan isi Perppu tersebut. “Nanti kan (KPU) pusat harus menjabarkan isi Perppu ke dalam bentuk peratuan KPU mengenai Pilkada. Nah itulah yang jadi acuan kami melanjutkan tahapan Pilkada,” tegasnya. Selanjutnya Denny menambahkan, sejak menghentikan kegiatan tahapan Pilkada. Pihaknya juga telah mengembalikan seluruh anggaran Pilkada yang telah ditransfer oleh daerah. Bahkan per 1 April lalu tidak ada lagi agenda yang dilaksanakan KPU KSB dalam kaitannya dengan tahapan Pilkada 2020. “Jadi posisi anggaran Pilkada sudah semua kita kembalikan ke kas daerah. Tentu nanti setelah ada keputusan apakah Pilkada akan dilanjutkan di Desember nanti atau justru diundur lagi, baru kami koordinasi lagi dengan Pemda soal anggarannya,” imbuhnya. (bug)

“Cuaca tidak menentu menjadi kendala sehingga target tanam kita bulan Oktober-Maret (Okmar) belum terealisasi. Kami juga sudah mengupayakan semua mesin pompa air didistribusikan ke petani, tapi karena kondisi tidak ada sumber mata

air bisa dimanfaatkan,” ujar Kadistan kepada Suara NTB, melalui Kasi Produksi Tanaman Pangan, Asdi Wijaya SP, Jumat (8/5) kemarin. Target tanam KSB di tahun 2020 mencapai angka 11.317 hektar sementara yang tereal-

isasi saat ini hanya 10.917 hektar. Adapun daerah yang masih mengalami gagal tanam yakni Kecamatan Taliwang, 65 hektar, Kecamatan Jereweh sekitar 100 yang Kecamatan Maluk sekitar 35 hektar dan sisanya di Kecamatan Sekongkang. Bany-

aknya lahan yang mengalami gagal tanam, mengakibatkan produksi pertanian di KSB menurun sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Produksi pertanian kita menurun karena banyak lahan yang mengalami gagal tanam di musim panen pertama (Okmar),” ungkapnya. Tentu lahan yang dinyatakan mengalami gagal tanam tersebut tetap dimanfaatkan oleh petani untuk tanaman jenis lain. Sebut saja di kecamatan Jereweh, saat ini para petani disana fokus un-

tuk mengembangkan tanaman jenis palawija. Bahkan sudah ada petani yang sudah mulai melakukan panen perdana. Pihaknya juga akan terus mengupayakan supaya masalah kekurangan air bagi para petani akan dicari jalan keluar terbaik. Sehingga musim tanam selanjutnya tidak ada lagi lahan yang mengalami gagal tanam. “ Kami tetap akan mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan tahunan tersebut (kekurangan air). Sehingga produksi pertanian kita bisa terus ditingkatkan,” tandasnya. (ils)

Realisasi Program Kartu Pra Kerja di KSB Belum Jelas

(Suara NTB/uki)

PENYERAHAN - Walikota Bima M. Lutfi menyerahkan Perwali PSBK kepada Perwakilan Camat dan Lurah yakni Lurah Kumbe dan Camat Mpunda, di Posko Induk Penanggulangan Covid 19 Kota Bima, Aula Kantor Walikota Bima, Jumat (8/5).

Walikota Bima Canangkan PSBK 14 Hari Kota Bima (Suara NTB) Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE resmi mencanangkan Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) yang ditetapkan untuk diberlakukan di seluruh kelurahan di wilayah Kota Bima, di Posko Induk Penanggulangan Covid 19 Kota Bima, Aula Kantor Walikota Bima, Jumat (8/5) Penetapan PSBK dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 24 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBK dalam penanganan Covid-19 di Kota Bima. PSBK akan diterapkan selama dua pekan atau 14 hari ke depan dan nantinya setelah 14 hari berlaku tim akan mengevaluasi apakah PSBK dilanjutkan atau tidak. Pencanangan itu ditandai dengan penyerahan Perwali kepada Perwakilan Camat dan Lurah yakni Lurah Kumbe dan Camat Mpunda. Hadir menyaksikan pencanangan PSBK Dandim 1608/

Bima, Kapolres Bima Kota, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Bima dengan tetap menerapkan protokol covid-19 dengan menjaga jarak. Lutfi yang juga Walikota Bima ini mengatakan PSBK akan mulai diberlakukan pada Senin (11/5) mendatang. Waktu dua hari sejak penetapan dilakukan, akan digunakan untuk sosialisasi dan persiapan di tingkat kelurahan, sebagai langkah pemantapan penerapan PSBK. “Penerapan PSBK, titik beratnya adalah di kelurahan. Artinya, peran lurah, babinkamtibmas, babinsa dan RT/RW menjadi ujung tombak sangat diperlukan sehingga pelaksanaan PSBK ini bisa berjalan dengan maksimal,” ucapnya. Walikota Bima berharap dengan pemberlakukan PSBK ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ia menekankan penanganan

harus secara cepat dan tepat, agar bisa sama-sama menghentikan penyebaran Covid-19. Karena Lutfi melihat Kota Bima sebagai kota transit jasa dimana aktivitas perekonomian ada di Kota Bima, maka penyebaran covid-19 akan semakin rentan. Oleh karena itu, penanganan harus sesegera mungkin dilaksanakan. “Semakin cepat dan tepat penanganan yang kita lakukan maka kita akan bisa mencegah perkembangannya dengan cepat pula,” katanya. Ia menyebutkan ada beberapa pasal dalam Perwali yang menegaskan pembatasan di tingkat kelurahan, seperti pada Pasal 6 tentang keagamaan. Padahal ayat 1 mengatur, selama pemberlakuan PSBK dilakukan pemberhentian penghimpunan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang ditiadakan. “Kecuali, untuk salat fardu. Sedangkan untuk aktivitas lainnya, dilakukan di rumah masing-masing,” ujarnya. (uki)

Sumbawa Percepat Validasi Data Penerima Bantuan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mempercepat proses validasi data penerima bantuan dalam rangka covid-19 ini. Percepatan dilakukan supaya proses implementasi bantuan juga lebih cepat. Mengingat ada beberapa jenis bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabuaten maupun dari Dana Desa (DD). “Untuk mendorong agar bantuan pemerintah pusat dan provinsi cepat, maka Pemda Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan validasi data. Kuncinya di sana (percepatan red). Maka dua tiga hari ini kita akan rapat dalam rangka mendorong percepatan supaya validasi data bisa ce-

pat,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si. Diakuinya, implementasi dari realisasi bantuan baik JPS maupun penanganan dampak ekonomi sedang berproses. Ada juga yang sudah direalisasi ke daerah. Tetapi amanat dari pusat, semua jenis bantuan yang ada tidak boleh tumpang tindih. Oleh karena itu, sambil berjalan penyaluran bantuan, juga sambil dilakukan validasi data. Agar data ini benar-benar valid terhadap jenis bantuan yang ada. “Semua ini tentu kami bersama OPD terkait sedang melakukan validasi data. Karena banyak data ini. Agar nanti bisa terpilah dari

total data yang sudah terverifikasi itu, mana sasarannya masing-masing. Supaya jangan sampai tumpang tindih. Sehingga nanti masyarakat yang merasa pantas dan wajar mendapatkan, jangan sampai tidak mendapatkan,” jelasnya. Validasi data ini, diharapkan dapat tuntas dalam minggu ini. Tekait penerima BLT Dan Desa dikoordinir oleh Dinas PMD. Sedangkan untuk PKH, Bansos tunai dan lainnya dikoordinir Dinas Sosial. Di tingkat desa juga sedang bekerja, ada yang sudah selesai da nada yang belum. Namun validasi data ini akan dipercepat. “Mudah-mudahan minggu ini bisa tuntas,” tandasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB ) yang telah mendaftarkan diri sebagai calon penerima program kartu pra kerja tampaknya perlu bersabar. Pasalnya program pemerintah pusat itu belum diketahui kapan akan mulai direalisasi. Belum adanya kejelasan pelaksanaan prorgam kartu pra kerja itu disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB. Pihak dinas menyatakan, sejauh ini belum ada petunjuk atau informasi terbaru yang diterima pihaknya mengenai program tersebut. “Kalau kartu pra kerja kami belum tahu kapan mulainya di sini (KSB),” ungkap kepala Disnakertrans KSB, H. Muslimin. HMY kepada Suara NTB. Pada pendataan manual yang dilaksanakan Disnakertrans KSB sebelumnya. Jumlah calon penerima kartu pra kerja yang telah mendaftarkan diri sebanyak 1.071 orang. Terdiri dari pencari kerja 891 orang. Berikunya di posisi kedua warga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 90 orang, pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang usahanya terdampak wabah virus corona sebanyak 67 orang dan di posisi terakhir Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal diberangkatkan 23 orang. Dijelaskan H. Muslimin, data pemohon program kartu pra kerja yang mendaftar secara manual itu telah pihaknya ajukan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) beberapa waktu lalu. Dan kini tinggal menunggu hasil verifikasi kementerian untuk penetapan penerimanya. “Penetapan siapa yang berhak itu pusat. Jadi kita

(Suara NTB/ist)

Muslimin HMY tinunggu saja,” timpalnya. Selain manual, Kemenaker juga membuka pendaftaran secara daring (online). Namun demikian pihak Disnakertrans KSB sementara ini tidak tahu yang telah menadaftar di jalur daring itu. “Yang jelas katanya, pendaftaran online-nya masih buka. Jadi yang belum daftar manual buruan lewat daring saja,” saran H. Muslimin. Ditanya mengenai bentuk bantuan program kartu pra kerja itu sendiri, mantan kepala dinas pertanian ini menyebutkan, belum ada petunjuk pasti yang diterima pihaknya. Namun dari beberapa informasi yang diperolehnya, H. Muslimin mengatakan program bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan itu dalam bentuk uang dengan nilai mecapao Rp 3,4 juta. “Nah informasinya juga dari total anggaran itu, Rp 1 juta untuk biaya pelatihan keterampilan,” pungkasnya. (bug)

Jumlah Pemeriksaan Covid-19 di Lab STP Naik 100 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah pemeriksaan realtime rtPCR SARS-COV-2 di Laboratorium Genetik Sumbawa Technopark naik 100 persen dari minggu pertama. Dengan total sampel yang diperiksa mencapai 399. Sebagaimana disebutkan Direktur STP, Dr. Arief Budi Witarto, kada Suara NTB, Jumat (8/5), pada minggu pertama akhir April melakukan pemeriksaan terhadap 139 sampel (35 persen). Mingggu kedua pada awal Mei bertambah sebanyak 260 sampel (65 persen), hingga total sampai saat ini 399 sampel. Rinciannya, sampel swab dari RSUD Kota Bima sebanyak 1 sampel (0,3 persen), RSUD Sandosia Kabupaten Bima sebanyak 74 (19 persen), RSUD Kabupaten Bima sebanyak 41 (10 persen), RSUD Dompu sebanyak 131 (33 persen), RS Manambai Abdul

(Suara NTB/ist)

Arief Budi Witarto Kadir sebanyak 104 sampel (33 persen), RSUD Kabupaten Sumbawa sebanyak 22 (6 persen) dan terakhir dari RS Asy-Sifa KSB sebanyak 26 sampel (7 persen). (arn)

Bupati Sumbawa Salurkan Bantuan Sosial Tunai Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menyalurkan secara simbolis Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode April sampai dengan Juni 2020 di Kabupaten Sumbawa, Jumat (8/5). Program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI ini digelar di Kantor PT. Pos Sumbawa selaku BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan BST kepada keluarga penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan, penyaluran bantuan tunai sebesar Rp. 600.000/ KPM selama tiga bulan ini merupakan ikhtiar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak pandemic Covid-19. Selain BST dari Kementerian Sosial yang disalurkan hari ini, juga terdapat beberapa program bantuan lainnya seperti BLT Dana Desa

Sebelumnya, Kepala Dinas paten Sumbawa, ada bebera- merebaknya Covid-19, diant- sebesar 2.148 KPM sehingga KPM, mengalami penamsebesar Rp.600.000/KPM dari Kemendes PDT, Program JPS Sosial Kabupaten Sumbawa, pa program bantuan pemerin- aranya adalah Program Kelu- menjadi 22.388 kpm, penerima bahan sebesar 1.425 KPM, Gemilang berupa paket semba- Ir. Ahmad Yani dalam laporan- tah yang mengalami perluasan arga harapan (PKH) yang men- program sembako yang sebel- sehingga menjadi 34.442 ko senilai Rp. 250.000/KPM dari nya menyampaikan, di Kabu- jumlah penerima menyusul galami penambahan penerima umnya berjumlah 33.017 KPM. (arn/*) pemerintah Provinsi NTB, dan BST Sahabat dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 600.000 bagi masyarakat yang berstatus ODP dan PDP yang terkategori miskin dan rentan miskin. “Semua Program bantuan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Karena itu saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya untuk keperluan (Suara NTB/ist) s e h a r i - h a r i , ” BST - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril secara simbolis menyerahkan BST kepada salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sumbawa, Jumat (8/ terang Bupati. 5) (foto kiri). Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril didampingi Kadis Sosial Sumbawa, mengecek data KPM BST (foto kanan).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

Halaman 6

Beasiswa Hafiz dan Siswa Berprestasi UNIVERSITAS Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram menyediakan beasiswa prestasi untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi di tahun 2020. Adapun beasiswa diperuntukkan dalam bidang kependidikan, sains, teknik, olahraga, kesehatan, seni budaya manajemen dan bisnis. Kepala Biro Humas Undikma Ismail Marzuki menyebut, prestasi yang dimiliki diraih melalui even yang diselenggarakan secara resmi oleh instansi yang berwenang sesuai tingkatan. Beasiswa yang tersedia ada empat bagian. “Yakni beasiswa bagi hafiz Al-Qur’an, beasiswa prestasi tingkat internasional, beasiswa prestasi tingkat nasional, dan beasiswa prestasi tingkat regional,” ujarnya. Untuk beasiswa tahfiz Al-Qur’an 30 juz, diberikan beasiswa biaya kuliah selama 8 semester. Tahfiz 20 juz diberikan beasiswa bebas biaya kuliah kuliah 6 semester, Tahfiz 10 juz diberikan beasiswa bebas kuliah 4 semester, Tahfiz 5 juz diberikan beasiswa bebas biaya kuliah 2 semester. Adapun beasiswa prestasi tingkat internasional. Juara 1 diberikan beasiswa bebas biaya kuliah 8 semester, juara 2 diberikan beasiswa bebas biaya kuliah 7 semester, juara 3 diberikan beasiswa bebas kuliah 6 semester. Beasiswa prestasi tingkat nasional, juara 1 diberikan beasiswa bebas kuliah 4 semester, juara 2 diberikan beasiswa bebas kuliah 3 semester, juara 3 diberikan beasiswa kuliah 2 semester. Sedangkan beasiswa prestasi tingkat regional, juara 1 regional diberikan beasiswa bebas kuliah 2 semester. Juara 1 provinsi diberikan beasiswa bebas kuliah 1 semester. “Prestasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1-4 harus berupa hasil kompetisi individu tunggal bukan beregu berkelompok. Adapun hasil beregu maka pembiayaan SPP yang diperoleh akan dihargai setara dengan pembagian jumlah anggota regunya,” ujarnya. (dys) Ismail Marzuki (Suara NTB/dok)

Alami Penurunan

(Suara NTB/dok)

Sekolah Swasta Akui Terima Siswa Limpahan Sekolah Negeri Mataram (Suara NTB) Sekolah swasta mengakui mengalami penurunan jumlah siswa yang diterima selama beberapa tahun terakhir ini. Siswa yang mendaftar pun merupkaan limpahan dari siswa yang tidak diterima di sekoleh negeri. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK negeri di tahun 2020 ini diharapkan berjalan dengan tepat. Kepala SMK Saraswati Mataram, Gusti Ketut Tantra, AMd.Par., S.Pd., dihubungi pada Jumat (8/5) mengatakan, selama ini bisa dikatakan sekolah swasta menunggu limpahan siswa dari sekolah negeri. Diakuinya selama dua tahun terakhir SMK Saraswati mengalami penurunan jumlah siswa. “Saya menunggu limpahan dari sekolah negeri,” katanya. Menurutnya PPDB dalam jaringan (daring) yang direncanakan di sekolah negeri sudah bagus untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Sementara itu, SMK Saraswati akan tetap membuka PPDB secara langsung dengan mematuhi protokoler pencegahan Covid-19. Namun, ia juga mengatakan membuka secara daring. “Kalau pun mendaftar satu-dua orang, kami melayani dengan protkoler pencegahan, seperti memakai masker, menjaga jarak. Kalau siswa berminat bisa langsung mendaftar. Kalau pendaftar tidak memakai masker, kami sediakan masker juga,” katanya. Menurutnya, secara keseluruhan SMK Saraswati menempati tiga besar jumlah siswa SMK swasta terbanyak di Kota Mataram. Meskipun diakuinya selama dua tahun terakhir mengalami penurunan jumlah siswa yang mendaftar. Namun ia tidak ingin menyalahkan pihak tertentu. Menurutnya sangat bergantung dari sekolah sendiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi diwawancara sebelumnya mengatakan, pihaknya sangat setuju dengan penerapan PPDB daring di sekolah negeri. Namun ia berharap, setelah PPDB daring berakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tidak membuka PPDB luar jaringan (luring) atau offline. “Teman-teman di sekolah swasta ingin Dikbud konsisten untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta dengan membatasi metode PPDB dengan jalur online saja,” harapnya. Dengan pelaksanaan PPDB secara daring, menurut Baidawai yang juga Kepala SMA Darul Falah, sekolah swasta punya kesempatan untuk mendapatkan siswa dari pendaftar PPDB daring yang tidak diterima di sekolah negeri. (ron) Gusti Ketut Tantra

(Suara NTB/dok)

LOMBA - Siswi SMK saat mengikuti Lomba Kompentesi Siswa (LKS) SMK tingkat nasional tahun 2018 di NTB. Lulusan SMK kembali tercatat penyumbang Tingkat Pengangguran Tertinggi dari tingkat pendidikan. Ke depan, pembukaan jurusan SMK akan melihat potensi lapangan kerja.

Kurangi Pengangguran

Pembukaan Jurusan SMK Lihat Peluang Lapangan Kerja Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dilihat dari tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada posisi tertinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menilai, lapangan kerja yang belum tersedia secara memadai jadi salah satu penyebabnya, sehingga pembukaan jurusan atau kompetensi keahlian SMK akan menyesuaikan dengan peluang lapangan kerja ke depannya. Dari berita yang terbit di Harian Suara NTB, Jumat (8/ 5), Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono menyebutkan TPT di NTB sebesar 3,14 persen pada Februari 2020. TPT untuk SMK merupakan yang tertinggi di antara tingkat pendidikan lainnya. Pengangguran lulusan SMK pada Februari 2020 sebesar 6,97 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat Diploma I/II/III Suntono (6,27 persen). Penduduk berpendidikan rendah yaitu SD ke

bawah dan SMP memiliki TPT paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu masing-masing sebesar 1,63 persen dan 1,14 persen. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, lulusan SMK negeri dan swasta lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan lulusan diploma dan jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Dengan begitu, angkanya bisa jadi lebih tinggi. Ia menyampaikan, persoalan-

nya adalah ketersediaan lapangan kerja yang belum tersedia secara memadai dengan kompetensi lulusan SMK. Oleh karena itu, lanjut Aidy, nantinya jika didapatkan ada sektor tertentu yang membutuhkan lulusan SMK sebagai tenaga kerjanya, maka akan dianalisis peluang membuka kompetensi keahlian tersebut. Pembukaan kompetensi keahlian itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Itulah yang dilaku-

kan Dinas Dikbud NTB melalui program revitalisasi SMK melalui re-engineering SMK. “Hal inilah yang kita lakukan ke depan,” ujar Aidy. Sementara itu dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah, pada Jumat (8/5) mengatakan, ke depan diperlukan perhatian untuk SMK, terutama terkait rasio jumlah siswa dengan ketersediaan alat praktik di SMK. Menurutnya, SMK harus menerima siswa sesuai dengan rasio ideal antara alat jumlah alat praktik dengan jumlah siswa. Selain itu, Rumindah menyampaikan, perlu ada penyeragaman atau link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan kurikulum SMK. Di

Sekolah Harus Lebih Kreatif Rektor Universitas 45 JELANG pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, sekolah dituntut harus kreatif di tengah situasi sekarang. Sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meraih simpati siswa tidak bisa dilakukan secara normal. Di samping itu semua sekolah juga tengah meliburkan siswanya. Sehingga sosialisasi tatap muka tak mungkin dilakukan sekolah. ‘’Oleh karena itu sekolah dituntut harus kreatif membuat beragam media sosialisasi ke masyarakat,’’ saran Pengamat Pendidikan pada FKIP Universitas Mataram Dr. Asrin, M.Pd., Jumat (8/5). Menurut Asrin, kreatif dan inovatif wajib bagi sekolah saat dalam situasi seperti ini. Kreatif dan inovatif merupakan kata kunci utama jika tak ingin ters i n g k i r dalam persaingan dengan sekolah

lain. Saat ini banyak media yang dapat dibuat oleh sekolah yang bisa membuat masyarakat tertarik. Bisa melalui video pendek berisi ajakan atau keunggulan sekolah. Di samping itu bisa juga melalui foto atau infografis yang dibuat semenarik mungkin mengenai informasi sekolah. Tidak saja bagi sekolah negeri, namun cara ini juga dapat dilakukan oleh sekolahsekolah swasta. Sekolah swasta, kata Asrin, harus mendapatkan porsi perhatian lebih lantaran keberadaannya juga sama penting dengan sekolah negeri. Meski dalam praktiknya seringkali diperlakukan berbeda. Menurutn y a

Asrin

sekolah swasta adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Eksistensi sekolah swasta, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan sesuai standar mutu dan kriteria minimal layanan pendidikan harus tetap didukung. Sekolah swasta harus tetap menjaga kualitas pendidikan, bahkan harus terus ditingkatkan. Caranya ialah dengan selalu berinovasi dan kreatif. Kerja-kerja kreatif akan membuahkan hasil bagus di tengah masyarakat. Lebih jauh dikatakan, bagaimanapun pemerintah mengatur PPDB agar berjalan secara transparan, demokratis, dan akuntabel, jika sekolah swasta tidak berbenah akan ditinggal masyarakat. Masyarakat tentu ingin mengakses sekolah yang dipilih sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Begitu juga bagi sekolah swasta ingin pula mendapat siswa banyak. Tentu saja dua kepentingan itu bisa bertemu asalkan sekolah tetap melakukan inovasi. (dys)

Mataram Masuk 17 Ide Terbaik Kemenristek

Mataram (Suara NTB) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) atau Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penggiat iptek, mahasiswa, pakar industri, dan masyarakat umum untuk berinovasi melalui ide, solusi, produk, sistem, platform, atau aplikasi mobile/web. Tujuan inovasi ini untuk bergotong royong melindungi bangsa dari Covid19 melalui pengusulan ide-ide/ pemikiran, tidak terbatas dalam kegiatan Ideathon Indonesia Gotong Royong Melindungi Bangsa dari Covid-19. Dari 5.590 pendaftar yang mengirimkan proposal kepada panitia terdapat 17 proposal yang dianggap paling bagus. Salah satunya yang diumumkan lewat live streaming melalui akun YouTube Kemenristek/ BRIN adalah Rektor Universitas 45 Mataram Dr. Evron Asrial. “Alhamdulillah saya satu dari 17 yang dapat penghar-

(Suara NTB/dok)

Masa Belajar Mandiri di Rumah akan Diperpanjang Sampai 1 Juni Mataram (Suara NTB) Masa belajar mandiri siswa di rumah yang berakhir pada Senin (11/5) akan diperpanjang sampai dengan Senin (1/6) mendatang. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus Corona (Covid19) yang sampai saat ini belum mereda. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (8/ 5) mengatakan, pihaknya merencanakan perpanjangan masa belajar mandiri siswa di rumah sampai dengan tanggal 1 Juni 2020. “Suratnya sedang disiapkan untuk minta persetujuan gubernur,” katanya. Pihaknya juga meminta kepala sekolah memasti-

kan para guru memberikan layanan belajar mandiri di rumah dengan tidak memberikan layanan yang berbentuk tugas secara kelompok. Melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien atau tetap di dalam rumah, atau bentuk layanan belajar mandiri lainnya. “Agar kepala sekolah mengefektifkan kunjungan rumah (home visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bisa belajar daring dengan menugaskan guru BP/BK atau guru yang relevan,” kata Aidy. Kepala sekolah juga diminta menyampaikan laporan progress belajar mandiri yang dilaksanakan oleh setiap guru. Laporan disampaikan melalui

samping itu, pihak DUDI bisa juga menjadi pengajar atau konsultan di SMK. “Bisa mengundang orang industri sebagai guru tamu, atau sebagai pemateri diskusi atau sejenisnya. Bisa sekali sebulan,” katanya. Rumindah juga menyarankan, guru harus kreatif dalam pengajaran siswa di SMK. Apalagi selama beberapa tahun terakhir terjadi bencana alam seperti gempa bumi di tahun 2018 dan bencana non alam seperti virus Corona (Covid-19) di tahun 2020 ini. Kondisi itu mengakibatkan pembelajaran di SMK menjadi tidak sempurna. Karenanya guru harus kreatif dalam memberikan materi dan praktik, sehingga kompetensi siswa tetap terjaga. (ron)

Kepala Seksi Kurikulum SMA, Kepala Seksi Kurikulum SMA, dan Kepala Seksi Kurikulum PK PLK pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. “Kepala sekolah juga menyampaikan progres hasil observasi tidak langsung atas aktivitas spiritual siswa selama bulan Ramadhan kepada Kepala Seksi peserta didik Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, dan bidang PK PLK pada Dinas Dikbud Provinsi NTB,”jelas Aidy. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan masa belajar mandiri siswa di rumah sampai dengan 1 Juni nanti. “Karena dua minggu ke depan, kita merayakan Idul Fitri sampai dengan

Lebaran Topat,” katanya. Fatwir menegaskan guru diminta untuk terus memberikan materi pembelajaran dengan prinsip belajar dari rumah. Menurutnya respons orang tua siswa dengan konsep belajar dari rumah sudah cukup baik. “Hal-hal yang kurang akan kita perbaiki sesuai standar pelayanan,” katanya. Sebelumnya, Fatwir juga mengatakan, guru-guru membuat model pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh siswa dengan kondisi seperti saat ini. Siswa harus mendapatkan pelayanan dasar dari guru-guru dengan segala metode. “Bila memungkinkan guru bisa hadir di kelompok kecil 4 atau 5 orang melakukan home visit atas kerja sama dengan orang tua,” katanya. Masa belajar mandiri siswa

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan

H. Lalu Fatwir Uzali

di rumah sudah dilakukan sejak Senin (16/3). Evaluasi dan perpanjangan masa belajar di rumah dilaksanakan setiap dua minggu. Langkah itu dilakukan untuk mencegah

penyebaran Covid-19. Pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran daring, semi daring, dan konvensional bagi siswa yang tidak memiliki sarana. (ron)

gaan,” kata Evron Asrian singkat pada Suara NTB, Jumat (8/5). Mereka para pemenang nantinya akan diberikan dana hibah untuk mewujudkan idenya. Bantuan hibah bervariasi tergantung dari jenis ide yang akan diwujudkan nanti. “Kita akan kongkritkan untuk masyarakat. Dukungan para pemenang dukungan untuk diwujudkan gagasannya. 17 ide terbaik,” kata Menteri Ristek/BRIN Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya secara daring. Menurutnya, Kemenristek/ BRIN memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam penyampaian usulan Ideathon Indonesia 2020 yang bertema: Gotong Royong Melindungi Bangsa dari Covid-19. Terdapat sejumlah ide di bidang pencegahan virus seperti pengendalian virus, manajemen pelayanan dan perawatan pasien, bidang mitigasi masyarakat, keberlanjutan usaha/bisnis, metode pembelajaran jarak jauh. Selain itu seluruh ude-ide pemikiran dapat diimplementasikan, namun tidak terbatas, pada aplikasi di ponsel, website, internetof Things (IoT), Big Data, Artificial intelligence, perangkat Elektronik/Teknologi lainnya. “Ide-ide terbaik yang terpilih akan difasilitasi oleh Kemenristek/ BRIN dan/atau lembaga terkait untuk diimplementasikan,” ujar mantan Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono ini. Pihaknya berharap ide-ide para pemenang ini mampu membangkitkan semangat melawan pandemi Corona serta yang paling penting bagaimana kegiatan ekonomi sosial Indonesia bangkit dengan baik. “Oleh karenanya kita berterima kasih dengan masukan yang telah dikoreksi oleh reviewer. Kita kumpulkan ide untuk bisa kita pecahkan masalah secara kolektif. 17 proposal ide yang diterima dan nantinya akan diimplementasikan. Segera merealisasikan ide tersebut dalam waktu tertentu,” harapnya. (dys)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

Halaman 7

Irjen Pol. M. Iqbal Resmi Jabat Kapolda NTB (Suara NTB/ist)

PERIKSA - Balon Bupati Petahana KLU, H. Najmul Akhyar saat diperiksa suhu tubuh sebelum mengikuti fit and propertest balon Partai Demokrat, Kamis (7/5).

Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Demokrat NTB Gelar ”Fit and Proper Test” Balon Kepala Daerah Mataram (Suara NTB) – Setelah ada kepastian jeda waktu penundaan Pilkada yang dialihkan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Desk Pilkada DPD Partai Demokrat Provinsi NTB langsung bergerak melanjutkan proses tahapan penjaringan calon yakni dengan menggelar Fit and Proper Test bagi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk Pilkada serentak 2020 di tujuh Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Fit and Propertest kandidat balon Partai Demokrat itu digelar dengan mematuhi dan memenuhi standar protokol terkait pencegahan penyebaran Covid-19, dan sebelumnya juga sudah melakukan strelisasi tempat lokasi acara dengan penyemprotan disinfektan. Selai itu untuk menghindari kerumunan massa dalam jumlah besar, DPD Demokrat NTB memecah kegiatan Fit and Proper Test di bagi menjadi 2 Zona yaitu Zona 1 Pulau Lombok (Kota Mataram, KLU, dan Lombok Tengah) dan Zona 2 Pulau Sumbawa (Sumbawa, KSB, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu). Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB TGH. Mahalli Fikri, dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan dan proses dalam internal partai yang harus dilakukan, untuk kemudian diproses lagi ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi dukungan. Sehingga meskipun di tengah suasana Covid-19, kegiatan tersebut tetap dilaksanakan. “Kegiatan Fit and Proper Test yang digelar ini merupakan bagian dari tahapan Pilkada yang tertuang dalam Peraturan Organisasi partai. Sehingga berlakunya Perppu. No 2 Tahun 2020 tidak mempengaruhi tahapan yang harus dilakukan, karena memang sudah jadi keharusan,” katanya. Adapun bakal calon yang mengikuti Fit and Proper Test di zona I Pulau Lombok antara lain :H. Najmul Akhyar (KLU), H. Baihaqi, Hj. Baiq Diah Ratu Ganevi, Imam Sofian, Sunoro (Kota Mataram), H. Dwi Sugianto, H. Bangun, dan Ahmad Ziadi (Kabupaten Lombok Tengah). Sementara untuk zona II Sumbawa belum dilaporkan balon yang mengikuti kegiatan Fit and propertest tersebut. “Selanjutnya, Desk Pilkada DPD Partai Demokrat Provinsi NTB akan meneruskan hasil dari Fit and Proper Test ini ke Bappilu DPP Partai Demokrat, yang selanjutnya akan menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan dalam mengeluarkan surat rekomendasi dukungan,” jelas Mahalli. (ndi)

Fitra NTB Sayangkan Enam Pemda Tak Cepat Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Enam daerah di NTB diberikan sanksi oleh pemerintah pusat karena terlambat melaporkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona. Enam Pemda diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 35 persen sesuai Surat Keputusan Menkeu No.10/KM.7/2020. Enam Pemda yang terkena sanksi penundaan penyaluran DAU. Yaitu, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Mendagri, Pemda diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona. Pemda diberikan tenggat waktu melaporkan hasil realokasi dan refocusing anggaran tersebut paling lambat 23 April lalu. Terkait hal itu, dari jauh-jauh hari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggraran (Fitra) NTB sudah mengingatkan supaya Pemda segera melakukan realokasi anggaran untuk dialihkan kepenanganan Covid19. “Tidak seluruh pemda di NTB melaksanakan instruksi pemerintah untuk refocusing dan realokasi untuk penanganan Covid-19, sehingga terancam sanksi penundaan transfer DAU,” ujar Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, Jumat (8/5). Ramli mengaku sangat menyayangkan enam Pemda harus dikenai sanksi penundaan transfer DAU sebesar 35 persen oleh pemerintah pusat, akibat kelalaian dalam melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Padahal pihaknya sudah mengingatkan dari awal. “Dari awal kita sudah ingatkan supaya Pemda jangan lamban, harus bergerak cepat, sebagai langkah dini mengantisipasi penyebaran virus Corona ini. Harus berani ambil sikap untuk merealokasi anggaran, biar penanganannya juga cepat,” katanya. Diharapkan ke depan Pemda tak lagi kena sanksi penundaaan DAU. Karena 75 persen APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota berasal dari dana transfer pemerintah pusat seperti DAU, DBH, DAK dan lainnya. Artinya, ketergantungan Pemda terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat besar. “Padahal, kita sangat bergantung pada dana transfer tersebut di tengah tekanan terhadap sumber penerimaan asli daerah. Ayo, jangan tanggung-tanggung untuk rasionalisasi demi kepentingan kesehatan dan ketahanan ekonomi masyarakat akibat pandemi ini,” kata Ramli. Penanganan Covid-19 di NTB saat ini sangat membutuhkan pembiayaan. Sehingga semakin cepat tersedianya anggaran, maka semakin cepat pula penanganannya. Pemda memiliki ruang yang sangat besar untuk melakukan realokasi anggaran sejumlah program dan pos-pos belanja lainnya untuk dialihkan ke penanganannya Corona ini. Bahkan terkait hal itu pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah memberikan payung hukum kepada Pemda untuk merealisasikan anggaran. “Pemda jangan hawatir untuk merealokasikan anggaran dalam penanganan Corona ini,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis melantik Irjen Pol Mohammad Iqbal sebagai Kapolda NTB, Jumat (8/5) kemarin. Pandemi Covid-19 membuat serah terima jabatan Kapolda NTB hanya terhubung lewat konferensi video. Tradisi pisah sambut pucuk tertinggi Bhayangkara NTB nantinya juga bakal dibatasi. Pada situasi normal, pelantikan Kapolda dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri di Jakarta. Tapi kali ini pelaksanaannya terpisah. Iqbal di Jakarta. Tomsi mengikuti dari Ruang Rupatama Polda NTB di Mataram, ditemani Wakapolda NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza. Upacara tertutup itu wajib mematuhi aturan pembatasan fisik. Meski demikian prosesi pelantikan dan serah terima jabatan Kapolda NTB berlangsung lancar. “Pejabat baru diminta segera menyesuaikan diri dan membantu pemerintah menangani Covid-19,” ucap Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengulangi pesan Kapolri. Kapolri juga menegaskan, kata Artanto, pergantian pimp-

inan lingkup Polda ini sebagai bagian dari pembinaan karir dan penyegaran organisasi. Setiap anggota punya kesempatan yang sama. “Selama memiliki kemampuan dan loyalitas terhadap organisasi,” ujarnya. Iqbal belum segera memulai tugasnya di Polda NTB. Jenderal bintang dua ini masih menyelesaikan pedoman kesehatan Covid-19. Setibanya di Mataram nanti Iqbal juga dimintai keterangan kesehatannya. Walaupun tidak menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP) karena punya riwayat perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19. ”Untuk yang berdinas akan membawa surat hasil rapid test, hasil swab sesuai SOP pemerintah. Health alert card-nya ada,”

terangnya. Pisah sambut di Mapolda NTB nantinya akan ditiadakan acara yang memungkinkan pengumpulan orang banyak. Salah satu yang dibatasi adalah tradisi pedang pora pelepasan mantan Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir. Tradisi pedang pora ini dalam tradisinya mengumpulkan anggota Polda NTB yang berbaris memberi penghormatan terakhir. “Tidak ada acara kumpul-kumpul,” tegas Artanto. Iqbal sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Humas Polri yang menggantikan Tomsi sebagai Kapolda NTB. Tomsi ditarik ke Mabes Polri untuk mendampingi Kapolri sebagai Stag ahli Bidang Sosial Politik. Iqbal lulusan Akpol

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

TANDATANGAN - Kapolda NTB M Iqbal menandatangani naskah pelantikan, Jumat (8/5) kemarin usai dilantik Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Jakarta. 1991 yang punya latar belakang bidang Lantas. Jenderal kelahiran Palembang, Sumatera Selatan ini mengawali karir kepolisiannya di Polresta Banjarmasin. Selanjutnya, menjabat pimpinan sebagai Kapolres

Gresik, Kapolres Sidoarjo, Kapolres Jakarta Utara, dan Kapolrestabes Surabaya. Sebelum menjadi Kadiv Humas, Iqbal memulai karir jenderal bintang satunya sebagai Karopenmas Divhumas dan Wakapolda Jawa Timur. (why)

(Suara NTB/ist_Polresta Mataram)

RAZIA MASKER - Kabagops Polresta Mataram Taufik memimpin razia penggunakan masker di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Jumat (8/5) kemarin.

Pengunjung Tanpa Masker Diminta Tinggalkan Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) Pasar Kebon Roek Ampenan, Mataram merupakan kawasan wajib masker. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 itu dicek penerapannya pada Jumat (8/5) kemarin. Yang ketahuan alpa memakai masker diminta segera meninggalkan kawasan pasar. “Yang tidak memakai kita keluarkan dari area pasar,” tegas Kabagops Polresta Mat-

aram Kompol Taufik. Razia itu digelar bersama TNI, Satpol PP Kota Mataram, dan Disperindag Kota Mataram. Personel yang dikerahkan antara lain polisi 25 orang, TNI 20 orang, Pol PP enam orang, dan Disperindag lima orang. Taufik menegaskan, kawasan fasilitas umum adalah kawasan wajib penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Pasar Kebon Roek ini ka-

wasan wajib menggunakan masker. Ini untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kita tahu pasar ini tempat interaksinya banyak orang,” terangnya. Sterilisasi masker itu ditindaklanjuti dengan tes cepat dari RSUD Kota Mataram. pengujiannya secara acak. Tidak merujuk rinci pada orang dengan gejala tertentu. “Tujuannya agar pengunjung pasar ini mengetahui dan

Penetapan Tersangka Kasus Sianida

Masih Perlu Keterangan Ahli Mataram (Suara NTB) Kasus bisnis ilegal 2,5 ton sianida berlanjut penyidikannya. Tahap akhir sebelum penetapan tersangka yakni pemeriksaan ahli. Ahli pidana dan ahli pada Distamben diperiksa. “Ahli yang menerangkan jenis bahan itu Kandungannya, dampaknya,” sebut Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Gede Harimbawa dikonfirmasi kemarin. Keterangan ahli untuk meyakinkan penyidik tentang pidana UU Perdagangan. Dalam kasus itu ditemukan indikasi pidana pasal 106 UU RI No7/2014 tentang Perdagangan. Ancaman pidananya paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. “Penetapan tersangkanya belum. Nanti setelah (pemeriksaan) semuanya lengkap, kita gelar perkara dulu. Nanti kita kabari lagi kalau sudah ada penetapan tersangkanya,” terangnya. Sebelumnya diberitakan, Polda NTB menggagalkan bisnis ilegal 2,5 ton zat asam pengikat emas, Sianida. Sianida ini didatangkan dari Jakarta untuk diedarkan ke tambang liar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kasus terungkap dari pengantaran sianida dari Ampenan, Mataram ke Pringgarata, Lombok Tengah. Mobil yang diamankan mengangkut sebanyak tujuh drum atau setara 350 kg. Temuan awal itu dikembangkan lagi. Sebanyak 29 drum atau 1.450 kg ditemukan di salah satu

(Suara NTB/ist_Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB)

GELEDAH - Penggeledahan gudang sianida di Karang Sukun, Mataram. gudang di Bertais, Sandubaya, Mataram. Sementara 700 kg di dalam 14 drum lainnya disembunyikan di Karang Sukun, Mataram. Bisnis ini diduga digawangi HRS (28) warga Tangerang, Banten dan SW (43) warga Pademangan, Jakarta Utara. Praktik ini sudah dilakoni dua pelaku sejak pertengahan tahun 2019. Tujuan penjualannya me-

liputi Sekotong, Lombok Barat; Pringgarata dan Janapria, Lombok Tengah; dan Poto Tano, Sumbawa Barat. Dari hasil interogasi sementara, sianida itu akan dijual ke penambang rakyat seharga Rp85 ribu perkilogram. Para pelaku mendatangkan Sianida dari Jakarta. Per-drum isi 50 kilogram dibeli seharga Rp3,5 juta. (why)

mengantisipasi penularan Covid-19,” jelas Taufik. Dia menambahkan, Polresta Mataram sudah menyiapkan pasukan dalam penanganan

Covid-19. Pasukan itu termasuk dalam Operasi Aman Nusa dan Ketupat Gatarin 2020. Sasarannya, tempat keramaian dan lalu lintas orang. (why)

Pilkada Bisa Berkontribusi Pulihkan Ekonomi Pasca Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Keputusan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 hanya tiga bulan, yakni sedianya akan digelar pada 23 September kemudian digeser menjadi 9 Desember, dinilai sangat tepat. Sebab dengan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember itu bisa ikut membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang dihantam oleh krisis Covid-19. Hal itu diungkapkan oleh mantan Ketua KPU NTB, H. L. Aksar Ansori. Seperti diketahui memang pandemi Covid19 tidak hanya menjadi persoalan di sektor kesehatan saja. Tetapi juga membawa masalah besar di sektor perekonomian. Pemerintah pun sudah banyak menyiapkan paket kebijakan untuk mengurangi dampak pukulan krisis Covid19 di sektor ekonomi. Dikatakan Aksar di balik mahalnya biaya politik untuk penyelenggaraan Pilkada langsung tersebut ada pesan aktivitas ekonomi yang kuat dalam pelaksanaan pilkada tersebut, terutama untuk masyarakat bawah. Sebab pilkada menciptakan banyak lapangan pekerjaan masyarakat secara langsung. “Disana ada aktifitas ekonomi dan ada peredaran uang hingga ke RT-RT, kampung dan desa/kelurahan. Ada payment kepada setiap orang yang karena bekerja maka layaklah mendapatkan upah. Nah dalam Pilkada 2020 ini Sedangkan dalam Pilkada 2020 ini ada geliat ekonomi di kampung-kampung yang ada di tujuh daerah kabupaten/kota di

NTB yang melaksanakan Pilkada,” ujarnya. Dihitung lebih jauh, Pilkada di tujuh daerah kabupaten/kota akan membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja, mulai petugas KPPS, PPS, petugas PPDP dan juga PPK. Bila puluhan ribu lebih orang yang bekerja selama enam bulan, ada ratusan miliar uang dibelanjakan. “Jadi sesungguhnya, Pilkada langsung juga berarti ada aktivitas ekonomi yang massif di seluruh RT, kampung/ lingkungan dan desa/kelurahan kita,” katanya, Jumat (8/5). Itu baru dihitung dari komponen penyelenggara KPU saja, belum dari pihak Bawaslu, yang juga punya personel pengawas sampai ke tingkat TPS. Kemudian dari tenaga kemanan aparat kepolisian, serta dari petugas saksi-saksi para pasangan calon. “Jadi dengan pilkada ini digelar, bisa ikut membantu pulihkan atau gerakkan kembali ekonomi masyarakat yang lesu akibat Covid-19 ini,” jelasnya. Diketahui total anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/ kota itu yang dihitung dari anggaran KPU saja sebesar Rp147,3 miliar. Adapun rincian alokasi anggaran Pilkada serentak 2020 di masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada tersebut yakni, Kabupaten Bima sebesar Rp24,6 miliar, KLU sebesar Rp16,2 miliar. Kemudian di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp25 miliar lebih, Lombok Tengah sebesar Rp28 miliar, Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, kemudian Kota Mataram Rp25 miliar dan Dompu Rp15 milar. (ndi)

Sabtu, 9 Mei 2020

SUARA NTB

Halaman 8

KLU Targetkan PAD 50 Persen Tanjung (Suara NTB) Virus Covid yang melanda belahan dunia, berdampak terhadap seluruh aktivitas perekonomian. Akibatnya, pundi-pundi pendapatan di daerah mengalami penurunan. Revisi target dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara, Hakamah, S.KH., Kamis (7/5) mengakui, eksekutif Lombok Utara sudah melayangkan surat pemberitahuan atas revisi target PAD. Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah yang diterima 30 April lalu, target PAD terkoreksi dari Rp220,559 miliar di APBD murni 2020 menjadi Rp106,923 miliar di APBD perubahan. “Penurunan PAD terjadi di semua OPD, yang dominan sektor pariwisata karena tiga Gili ditutup,” ujar Hakamah. Dari data pemerintah yang ada, kata dia, penurunan PAD berkisar 70-90 persen di tiap OPD. Bahkan di satu OPD, satu item penurunan PAD mencapai 95 persen. Pemerintah melakukan penyesuaian itu, dengan asumsi tidak adanya kegiatan pada 6 bulan atau jika Covid berakhir pada bulan September mendatang. Beberapa gambaran penurunan PAD menurut OPD, antara lain sebagai berikut. Di Dikes KLU, PAD turun dari Rp21,972 miliar lebih menjadi Rp17,28 miliar. Selanjutnya, Di Dinas PUPR, PAD berkurang dari Rp136 juta menjadi Rp35 juta. PAD Dinas PU sendiri bersumber dari sewa jasa kekayaan daerah dalam bentuk alat berat dan kendaraan dump truck. Di Dinas Tenaga kerja PM PTSP, terkoreksi penurunan PAD sebesar Rp 5 miliar dari Rp 8,136 miliar menjadi Rp 3,241 miliar. Penurunan sebesar Rp 5 miliar itu berasal dari perkiraan turunnya PAD IMB, Izin Tempat Penjualan Minol, Izin trayek (tetap) serta penurunan PAD dari perpanjangan IMTA. “Kita apresiasi Dinas Tenaga Kerja, karena meskipun 3 Gili di tutup, masih ada proyeksi pendapatan. Tetapi kita juga minya, Disnaker bisa lebih tegas terhadap PAD IMB. Bangunan usaha yang berdiri tanpa IMB harus disikapi tegas,” ujarnya. Keputusan pemerintah menutup pasar hewan dan tempat pemotongan hewan juga menurunkan PAD. Namun pada konteks ini, Hakamah meminta Dinas Pertanian tidak fokus pada uang dari masyarakat yang diberikan ke daerah. Pada situasi Covid ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian c.q Bidang Perternakan harus menjamin keberlangsungan pasokan daging untuk masyarakat. Khususnya pada momen puasa dan lebaran. “Jangan sampai kita menutup tempat pemotongan hewan, lantas masyarakat kebingungan membeli daging lalu menyebabkan harga daging menjadi tinggi. Jadi korelasi semacam ini agar diantisipasi oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindag,” demikian Hakamah. (ari)

Penerima BST di Lotim

Dipastikan Tidak Ada Data Ganda Selong (Suara NTB) Data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hanya saja, BST tahap pertama tersebut baru 10 persen saja. Sebagian besar belum dan diharapkan bisa cair bulan Mei ini. Terhadap data, Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lotim memastikan tidak ada data yang ganda. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Lotim, H. Ahmat. “BST itu tidak ada satupun yang dobel,” ucap Kadisos saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/5). Dia menjelaskan, pada saat yang bersamaan bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) juga cair uangnya. Akan tetapi dipastikan tidak ada yang ganda datanya dengan penerima BST. BST tersebut jumlahnya Rp600 ribu per kepala keluarga (KK). Sedangkan PKH jumlahnya beragam. Penyaluran uang PKH ini awalnya memang per tiga bulan. Akan tetapi karena dampak Corona Virus ini pemerintah pusat mencairkan setiap bulan. Jumlah uang PKH ini beragam. Adapun total BST se Lotim 80.239 KK. Tahap pertama yang cair sebanyak 9.330 KK. Terhadap data ini, Disos Lotim sudah konfirmasi ke Kementerian Sosial. Jawabannyam, Kemensos ini melayani 142 kabupaten dari 600 kabupaten/kota se Indonesia dan baru bisa mencairkan 11 provinsi dari 34 provinsi se Indonesia. “Sehingga kita perlu maklumi kerja Kemensos,” ucapnya.. Data penerima BST pusat ini sambung Ahmat sudah dilakukan verifikasi melalui pemerintah desa. Diyakinkan, apa yang sudah disampaikan pemerintah desa tidak akan siapsia. Data yang diminta Kemensos ini sudah disesuaikan. “BST ini kan bertahap cairnya,” ucapnya. Semua warga yang sudah masuk data penerma BST diyakinkan wajib dapat. Data yang digunakan pertama oleh puHILANG sat memang hasil dari tahun HLG STNK R2 YAMAHA 2018 lalu. Akan tetapi, data DR.3012 BR NOKA/NOSIN : terbaru sudah dilakukan verM H 3 3 1 B 0 0 2 A J 3 8 0 1 9 6 / ifikasi dan sudah dikirim 31B380275 AN.AKHMADUL kembali ke pusat. Bantuan HADI HLG SKTR JL.RAYA GA- yang diberikan pusat ini unJAH MADA KOTA MATARAM tuk yang terkena dampak covid. Jika ada perangkat HLG STNK R2 HONDA DR. desa yang dapat, dikatakan 3871 BT NOKA/NOSIN : tidaklah masalah karena peMHIJBC120BK198337/JBC1E- merintah pertimbangannya 2182061 AN.HUSNE HLG adalah kepada yang terkena SKTR RUMAH PELAPOR dampak. (rus)

(Suara NTB/kir)

DIBATALKAN - Seorang warga melangkah di lobi kantor Bupati Loteng yang masih kosong tanpa ada kelengkapan pendukung termasuk interior gedung. Semula, penataan taman dan interior gedung baru tersebut direncanakan dilaksanakan tahun ini. Tapi karena adanya pemangkasan anggaran untuk Covid-19, maka penataan gedung tersebut batal dilaksanakan.

Dampak Covid-19

Pembangunan Taman Kantor Bupati Loteng Batal Praya (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terpaksa harus membatalkan proyek pembangunan taman, pemasangan asesoris kantor Bupati Loteng yang baru. Menyusul kebijakan pemangkasan anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Firman Wijaya, S.T., kepada wartawan, Jumat (8/5). Ia menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan pada proyek beatufikasi kantor Bupati Loteng tersebut. Yakni pemasangan asesoris gedung serta penataan landscape kantor. Berupa pembangunan taman serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. “Mau tidak mau proyek ini harus kita korbankan. Karena anggaran proyek fisik yang ada

di Dinas PUPR dipangkas hingga 50 persen. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19,” jelasnya. Padahal proyek penataan taman kantor Bupati Loteng yang baru tersebut sudah siap untuk ditender. Selain proyek penataan taman kantor Bupati Loteng yang baru, beberapa proyek fisik di Dinas PUPR Loteng juga terpaksa dibatalkan. Termasuk proyek peningkatan jalan kabupaten sepanjang sekitar 12 km yang tersebar diseluruh wilayah

Loteng. Ada juga proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat. “Jadi kalau ada proyek fisik yang dibatalkan, kami harap masyarakat bisa maklum. Karena anggaran daerah sekarang banyak yang dialihkan untuk penanganan Covid19,” imbuh Firman. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd. Dikatakannya, banyak proyek-proyek pembangunan dan perbaikan gedung

Proyek ’’Bypass’’ Bandara-KEK Dimulai Juni Praya (Suara NTB) Proyek pembangunan bypass dari kawasan Lombok International Airport (LIA) hingga kawasan The Mandalika untuk mendukung gelaran event MotoGP tahun 2021 mendatang, dipastikan tetap berjalan. Saat ini, proses sudah masuk tahap tender yang ditargetkan selesai akhir bulan Mei mendatang. “Akhir Mei ini tender proyek bypass LIA-KEK Mandalika ditargetkan tuntas. Sehingga bulan Juni mendatang, kegiatan fisik diharapkan sudah bisa dimulai,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, Lalu Firman Wijaya, S.T., kepada wartawan, Jumat (8/5). Dikatakannya, persoalan pandemi virus Corona tidak sampai menghambat rencana pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 17 km lebih tersebut. Pemerintah pusat pun telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk membangun jalan yang akan menghubungkan kawasan bandara dengan kawasan The Mandalika itu nantinya. Disinggung proses pembebasan lahan, Firman mengatakan saat ini masih berjalan. Masih ada beberapa bidang lahan yang belum selesai proses pembayarannya, baik itu karena pemilik lahan yang belum setuju dengan nilai pembebasan lahan atau karena masih

bersengketa di pengadilan. “Kita hitung masih ada sekitar 10 bidang lahan yang belum tuntas pembayaran lahannya. Ada karena masih mengajukan sengketa keberatan di pengadilan sebanyak 6 bidang tahan. Ada juga karena memang pemiliknya belum bersedia menerima pembayaran sesuai hasil appraisal,” terangnya seraya menambahkan, kalau secara persentase pembebasan lahan sudah sekitar 95 persen. Meski demikian, persoalan lahan tidak akan sampai menghambat proses pembangunan jalur bypass tersebut. Dengan kata lain, meski pemilik lahan belum bersedia dengan harga yang sudah ditetapkan, lahan tersebut tetap akan digusur dan proyek bypass tetap akan berjalan. “Karena jalur bypass ini diperuntukkan untuk kepentingan publik, maka ada atau tidak masyarakat yang keberatan, proyek tersebut tetap berjalan,” ujarnya. Jadi tidak masyarakat pemilik lahan menolak atau bahkan sampai menempuh jalur hukum, itu hak setiap warga negara. Tapi yang jelas, proyek pembangunan bypass LIA-KEK Mandalika tidak boleh terhambat. (kir)

sekolah di Loteng terpaksa harus ditunda pelaksanaannya. Karena anggaran proyek ditarik lagi oleh pemerintah pusat. Utamanya kegiatan yang sumber anggaranya dari DAK fisik. Bahkan, kata Sumum ada berapa proyek fisik yang sudah terlanjur dilaksanakan. Dan, saat ini sudah memasuki pembayaran tahap kedua, tetapi belum bisa dibayarkan. Lantaran belum jelas sumber ang-

garannya. “Karena DAK ditarik kembali oleh pemerintah pusat, maka kita belum tahu dari mana sumber anggaran untuk membayar proyek yang sudah jalan tersebut,” ujarnya seraya berharap kondisi bisa kembali normal. Sehingga anggaran pembangunan kembali tersedia. Proyek-proyek fisik yang sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan bisa kembali berjalan. (kir)

Pendaftaran Kompetisi Tragade Diperpanjang Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memperpanjang masa daftar ulang kompetisi pengembang permainan tradisional atau traditional game developer (Tragade) competition bagi siswa SMA sederajat. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Dikbud NTB, Ach. Fairuz Abadi, SH., pada Jumat (8/5) mengatakan, dengan adanya musibah Covid-19, berdampak pada konsentrasi peserta untuk menindaklanjuti proses Kompetisi Tragade. Persiapan dan alur kompetisi juga tidak bisa berjalan dengan baik. “Dengan demikian, solusi yang kami tempuh adalah memperpanjang masa daftar ulang hingga berakhirnya Covid-19,” katanya. Hal itu dilakukan, karena jika diteruskan prosesnya, peserta tak bisa menghindar dari tatap muka dan bertemu dengan bebrapa teman serta guru pembimbing untuk melakukan simulasi game yang mereka ikuti. Selain itu, kata Fairuz, setiap game yang lolos seleksi akan diundang untuk presentasi dihadapan juri. “Dan tentu ini juga agak sulit kami laksanakan,” katanya.

Pelaksanaan kompetisi Tragade merupakan upaya Dinas Dikbud NTB membuat siswa mengenal tradisi, tapi tetap memadukan teknologi melalui pendekatan game online dari tradisi yang ada di daerah. “Kita tidak boleh menghilangkan kegemaran anak-anak kita dari dunia teknologi, sementara kita juga tidak bisa memaksakan anakanak kita mengenal tradisinya tanpa menggunakan masa kehidupan yang mereka sukai hari ini. Sekarang era game online, kita pindahkan tradisi di daerah ke game online,” ujar Fairuz. Tradisi permainan dan olahraga tradisional seperti peresean, barapan kerbo, belanjakan, atau permainan tradisional lainnya bisa dikemas menjadi game online. Pihaknya memfasilitasi siswa melalui kompetisi Tragade, agar permainan dan olahraga tradisional dipindahkan ke gawai. Salah satu persyaratannya, game online itu harus menggunakan bahasa atau istilah daerah. “Keuntungannya, pertama anak kita nantinya tetap terfasilitasi hobi dan kegeramaran pada dunia teknologi, sekaligus bisa mengetahui tradisi nenek moyang mereka, tinggal memindahkan konten,” ujar Fairuz.. (ron)

Sejumlah Kades Tolak Data Penerima JPS dari Dinsos Lobar Giri Menang (Suara NTB) Para Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat (Lobar) menolak data jaring pengaman sosial (JPS) dari Dinas Sosial, lantaran data tersebut tak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan. Mereka ada yang tak layak, karena ada yang dobel dan sudah mendapatkan program PKH, BPNT serta JPS gemilang. Menyikapi karut marut data ini, para Kades pun berencana mendatangi Bupati untuk menyampaikan persoalan ini. Akibat Belum beresnya masalah data inipun mengakibatkan penyaluran bantuan di banyak tempat masih dipending. Kepala Desa Jembatan Kembar Timur kecamatan Lembar, H. Ismail Darwan, mengatakan di desanya belum dilakukan penyaluran bantuan JPS. Pihaknya sudah melakukan verifikasi data yang diperoleh dari Dinsos. Namun data hasil verifikasi desa justru tidak muncul pada SK bupati. “Yang banyak muncul itu yang (“titipan”) dari legislatif, makanya itu sempat buat kaget,”tegas dia. Yang menjadi tanda tanya ada tambahan baru namun hasil verifikasi di desa tidak muncul. Jumlahnya pun lumayan besar mencapai 77 jiwa. Langkahnya sendiri akan melakukan komunikasi dengan Dinsos agar bagiamana caranya hal ini tidak menjadi gejolak dibawah. Sebab kata dia, tidak saja di desanya terjadi persoalan ini namun di desa jantung dan Labuan Tereng. Pihaknya pun sempat menolak data penerima JPS yang baru muncul dan tanpa proses verifikasi desa tersebut, namun nama warga yang diusulkan baru ini justru tiba-tiba sudah memegang masing-masing kartu sembako. “Kami sempat menolak

data tambahan JPS itu, karena itu kami menghadap pak bupati,”jelas dia. Jatah JPS mantap sebanyak 251 jiwa, JPS gemilang 29 jiwa BLT DD sebanyak 190 orang. Jumlah ini masih jauh dibanding dengan warga yang belum bisa diakomodir. Sebab jumlah warganya 1.400 lebih. Menurutnya lebih dari 50 persen lebih warganya belum terakomodir. Hal senada disampaikan kades Meninting Iskandar, mengatakan kartu sudah dibagikan namun belum dibagikan. Persoalannya kata dia banyak masalah, seperti data penerima yang dobel. “Tapi sudah ada komunikasi ke desa,”ujar dia. Pihaknya menolak JPS gemilang sebab persoalan data yang bermasalah, banyak yang dobel. “kami belum siap membagikan, karena itu kami belum menerima (menolak red),”tegas dia. Sementara itu, soal data JPS inipun mendapatkan atensi dari kalangan lembaga swadaya masyarakat. Kelompok masyarakat dari Kasta NTB DPD Lombok Barat, Rabu (6/5) mendatangi Dinsos Lobar untuk audiensi dan klarifikasi terkait aduan masyarakat soal carut marutnya penerima bantuan JPS mantap Pemkab Lobar. Ketua Kasta NTB DPD Lombok Barat, Alhadi Moeis mengatakan, ternyata penerima JPS Mantap Lobar di lapangan banyak ditemukan tidak tepat sasaran. Untuk itu, ia menyesalkan kinerja Dinsos Lobar yang tidak maksimal dalam verifikasi dan validasi data, sehingga menyebabkan banyak warga terlewatkan bantuan pemerintah tersebut.” Disaat momentum ketika rakyat sangat terbebani secara ekonomi oleh wabah covid-19 ini, justru pemkab bekerja sembarangan saja,” kecam Aldi.

Pemkab lanjut Aldi, ternyata juga tidak melakukan verval data rakyat miskin secara teratur, sehingga menyebabkan data lama dipakai sebagai acuan penetapan penerima bantuan.”Kami meminta pemkab melalui dinas sosial untuk mau menerima usulan data baru dari pemdes untuk mengantisipasi akibat kesalahan data menyebabkan adanya penerima double dan masyarakat yang layak menerima tidak tercover bantuan,”imbuhnya. Sekretaris Kasta Lobar, M. Zulfan pada kesempatan tersebut, juga mempertanyakan informasi yang beredar soal adanya jatah “titipan” dewan dan OPD-OPD lainnya dalam program JPS mantap lobar tersebut. “Kami menyatakan menolak hal tersebut. Sebab rentan penyalahgunaan sebab potensi politisasinya sangat besar serta tidak tepat sasaran penerimanya,”ujarnya. Sementara itu, Dinas Sosial Lobar menyatakan, terkait data calon penerima ini ada usulan dari masingmasing OPD seperti Dikbud, Disnaker, Dinas pariwisata, kebersihan, DKP dan OPD terkait lainnya. Terkait ada penerima yang mampu, pihaknya beralasan kemungkinan sebelum covid19 sangat mampu namun terdampak Corona. Namun ia memastikan menahan kartu ASN dan pendamping PKH yang masuk daftar. Terkait anggapan adanya titipan dari OPD dan dewan,? Pihaknyapun memastikan bahwa yang diberikan ini Masyakarat Lobar. Penyaluran dilakukan bumdes bukan oleh Pemda maupun dewan. “Jadi yang non DTKS itu usulan dari OPD,”tegas dia. Yang jelas, semua proses distribusi dan penentuan calon penerima bantuan melalui satu pintu yakni dari desa. (her)

SUARA NTB

Sabtu, 9 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

‘’ Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur’an) pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari pada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar. (Al Qur’an Surat Al Qadar dari 1-5)

Sang Rahman dan Rahim Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram PEMBACA yang budiman, Rahman dan Rahim merupakan dua bagian dari nama-nama dan sifat Allah yang baik (asma wa ash-shifat). Pemahaman ini sudah lumrah kita ketahui, sebab kedua lafal tersebut hampir setiap moment kita lafalkan, paling tidak ketika kita memulai suatu perbuatan dengan bacaan “bismillahi-rahmanir-rahim.” Bagi seorang yang beriman, lafal sakral itu mengandung makna yang sangat tinggi. Dengan lafal yang mengandung makna itu, maka tidak akan diterima suatu perbuatan apabila perbuatan yang dilakukan mengandung dosa atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebaliknya, jika perbuatan biasa-biasa (yang diperbolehkan) agama dimulai dengan lafal tersebut, akan mengandung nilai pahala dan kebaikan senantiasa menyertai para pelakunya. Rahman dan rahim dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan sebagai bentuk pemberian dan murahnya Allah SWT kepada seluruh makhluk di muka bumi. Perbedaannya terletak pada rahimiyyat-Nya hanya khusus bagi orang-orang yang beriman atau hamba yang dengan konsisten menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya (insan muttaqin). Selain mereka itu, maka terdapat penghalang untuk mendapatkan kasih sayang yang sempurna ini, karena mereka sendiri menolak beriman kepada Allah SWT dengan cara tidak memercayai berita (risalah) dan berpaling dari perintah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri karena mengikuti hawa nafsu belaka. Sauadara seiman, apa yang dijelaskan tersebut tidak akan dapat disangkal oleh orang yang menentang perintah Allah. Sebab, pada hari kiamat kelak semua akan diperlihatkan oleh Allah kepada mereka sesuai apa yang telah diprbuat. Firman-Nya: “”Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengan Allah, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari Kiamat.” (QS. Al-Kahfi: 105). Dalam ayat ini secara jelas Allah SWT mengabarkan rahim-Nya hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mempersiapkan bekal yang terbaik untuk perjumpaan dengan Rabbnya. Secara teologis Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan nama yang menunjukkan bahwa Allah sang pemilik kasih sayang yang luas dan agung melebihi jangkauan makhluknya. Dengannya Ia meliputi meliputi segala makhluk. Allah telah menetapkan kasih sayang yang sempurna bagi orang-orang bertakwa yang mengikuti para nabi dan rasul-Nya. Oleh karena itu, mereka mendapatkan kasih sayang sempurna bersama dengan kebahagiaan yang hakiki.Hal tersebut wajar diberikan sebagai ganjaran bagi orang yang patuh pada penciptanya. Sebaliknya masuk akal juga jika seseorang menolak taat untuk tidak diberikan prestisius apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban. Dalam kehidupan kita sehari-hari, rahman dan rahim dapat tercermin dalam kehidupan pribadi dan sosial. Orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah yang sudah sampai ke keshalihan individu dan sosial yang lebih tinggi, memang wajar untuk mendapatkan ketentraman kebahagiaan hidup. Allah SWT sungguh tetap maha Mahaadil (al-‘Adlu) yang tentu tidak menyamakannya diantara orang-orang yang tidak melakukan usaha apa pun.Ketika kita dengan susah payah bangkit tahajjud dan senantiasa menahan lapar saat puasa, tentu sangat berbeda ganjaran keberkahan hidupnya di dunia terlebih di akhirat, dengan orang yang hidupnya penuh dengan kegelapan dan membuat kerusakan di muka bumi. Sering kita menyaksikan para palaku maksiat tidak mendapat posisi yang terhormat di masyarakat. Meski demikian sudara seiman, orang-orang yang mendapatkan rahmat rahmaniyyah di dunia, secara sadar hakikatnya berusaha menghindari dosa karena takut disiksa. Bagi orang yang mendapatkan rahmat rahimiyyah (kekasih Allah) tidak hanya berusaha menghindari dosa karena takut tersiksa, namun terdapat rasa malu terhadap Allah atas kesalahan yang dilakukan. Di sinilah letak sedikit perbedaan yang tercermin dalam sifat rahman dan rahimnya Allah SWT Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka ulama membagai bentuk pertobatan manusia ke dalam dua hal, ada orang yang bertaubat karena takut siksa nereka, dan orang yang taubat lalu meninggalkan dosa sekuat tenaga karena takut tersiksa dengan rasa malu pada hisab Allah swt. Yang pertama disebut inabah, dan terakhir kita sebut istijabah. Demikian, semoga kita mendapatkan nikmat rahimiyyahnya Allah SWT di dunia dan akhirat. Amin.

RADIO

Satpol PP Siap Sidak Mengatasi Nyeri Lokasi Ngabuburit Pinggang saat Puasa Mataram (Suara NTB) – Masih maraknya kegiatan ngabuburit menjelang berbuka puasa menjadi atensi pemerintah. Pasalnya, kegiatan tersebut memicu kerumunan yang berusaha dihindari di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang berlangsung, sehingga meningkatkan risiko penularan. Kasatpol PP NTB, Tribudi Prayitno, menerangkan untuk meminimalisir hal tersebut pihaknya akan menggelar Operasi Simpatik mulai Senin (11/5) mendatang. Khususnya untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker ketika di luar rumah. “Kita gelar operasi simpatik setiap Senin, Selasa, Rabu di titik-titik keramaian seperti pasar dan tempat-tempat ngabuburit,” ujar Yiyit – sapaan akrabnya saat memberikan keterangan, Jumat (8/5). Selama operasi tersebut berlangsung, Satpol PP dengan dukungan dari pihak terkait akan memberikan eduaksi terkait pentingnya memakai masker dan mematuhi protokol penanganan Covid-19. Setelah melewati masa tiga hari operasi, ujarnya, pihaknya akan bertindak tegas terhadap masyarakat yang masih tidak mengindahkan arahan pemerintah. “Di pasar misalnya sudah kita pasang pengumuman, tapi di hari ke empat (setelah operasi) apabila ada pembeli yang tidak menggunakan masker akan kita suruh balik,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Khususnya untuk memaksimalkan patroli petugas di titik-titik keramaian yang ada. Menurutnya, upaya penan-

(Suara NTB/dok)

Tribudi Prayitno ganan Covid-19 memang memerlukan peran berbagai pihak. Untuk itu, dalam pengamanan pihaknya akan bekerja sama dengan Aparat Sipil Negara (ASN) dari beberapa OPD untuk ditempatkan di titik-titik tertentu. “Jadi tidak hanya Pol PP karena jumlahnya memang terbatas. Ada juga dari Humas Pemda, Kominfo, atau organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna,” ujarnya. Seluruh petugas tersebut berperan untuk mengedukasi masyarakat, terutama terkait penggunaan masker. “Masker ini bisa mengurangi hingga 70 persen potensi penularan. Kalau sayang pada diri dan orang tercinta, maka gunakan masker,” sambungnya. Hal itu disebutnya telah sesuai dengan arahan pimpinan

daerah terkait penggunaan masker oleh seluruh masyarakat NTB. Terlebih beberapa titik keramaian masih terjadi justru di daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah transmisi lokal Covid-19. Di sisi lain, akunya, pihaknya akan membubarkan keramaian-keramaian yang berpotensi menjadi tempat penularan virus. Dicontohkannya seperti kegiatan ngabuburit yang masih marak di beberapa titik Kota Mataram. “Status Kota Mataram kan sudah PSBL (Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan), tapi masih ada beberapa titik keramaian,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya akan melakukan tindakan dengan tetap memperhatikan aspek humanis. “Kita akan arahkan dengan cara yang humanis, supaya tidak menimbulkan suasana yang tidak diharapkan. Misalnya di Kota Mataram dengan status PSBL, (yang tidak memakai masker) akan kita minta berfoto dengan membawa poster berjanji menggunakan masker di luar rumah, kemudian kita sebarkan di media sosial,” ujarnya. Hal tersebut merupakan salah satu pilihan yang disiapkan untuk memberi efek jera. Kendati demikian, sanksi lainnya disebut Tri akan mengikuti kondisi dari pelanggar dan situasi yang berlangsung saat patroli nantinya. (bay)

IBADAH puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan seharusnya membuat orang yang menjalaninya menjadi sehat. Menurut beberapa penelitian, beristirahatnya usus dari mengelola makanan dan minuman, terutama dari makanan yang berat-berat saat puasa bisa memberikan banyak dampak baik untuk kesehatan. Namun kenyataannya, ada banyak juga masalah kesehatan yang bisa terjadi selama berpuasa. Salah satunya adalah sakit pinggang. Ini tentu akan membuat kamu merasa tidak nyaman saat berpuasa. Berikut ini cara mengatasi sakit pinggang saat puasa seperti dikutip dari Halodoc.com. 1. Beristirahat yang cukup dan makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh tetap terjaga saat puasa. 2. Batasi aktivitas fisik yang bisa memperparah sakit pinggang, seperti membungkuk, mengangkat beban berat, atau berolahraga terlalu berlebihan. 3. Usahakan untuk mengonsumsi air putih minimal dua liter dalam sehari. Kamu bisa menggunakan rumus 2–4–2, yaitu satu gelas pada saat jam berbuka puasa dan satu gelas lagi setelah ibadah Salat Maghrib, atau sebelum kamu Salat Tarawih. Sedangkan empat gelas sisanya, bisa kamu sesuaikan waktunya dari setelah Salat Tarawih sampai malam hari dan dua gelas saat jam sahur. 4. Jangan menahan keinginan untuk buang air kecil. 5. Hindari memijat atau mengurut bagian pinggang yang sakit. 6. Jangan malas bergerak. Setelah duduk cukup lama saat bekerja, usahakan untuk mengambil istirahat sebentar untuk meregangkan otot-otot tubuh. Kamu juga bisa jalan-jalan sebentar untuk melemaskan otot tubuh. 7. Cara lainnya yang juga ampuh untuk mengatasi sakit pinggang adalah dengan kompres dingin dan kompres panas. Kompres bagian pinggang yang sakit dengan kompres dingin selama 1–2 hari untuk meredakan rasa nyeri. Setelah lewat dua hari, kamu bisa beralih ke kompres panas, kemudian oleskan balsam bila kamu suka. 8. Berendam air hangat juga ampuh meredakan sakit pinggang yang kamu alami saat puasa. Saat berendam dengan air hangat, saraf dan otot yang tegang akan mengendur sehingga membuat kamu menjadi lebih rileks. Enggak hanya itu, berendam air hangat juga bisa melancarkan sirkulasi darah dan merangsang produksi hormone dopamine untuk melawan stres dalam tubuh. Itulah sebabnya, berendam air hangat menjadi obat sakit pinggang alami yang paling ampuh. Bila cara-cara di atas tidak mampu mengatasi sakit pinggang yang kamu alami dan malah semakin parah, sebaiknya periksakan diri ke dokter agar bisa diketahui penyebabnya. Selain pemeriksaan fisik, dokter mungkin juga akan menganjurkan tes penunjang, seperti tes urine, X-ray, dan lain-lain. Dengan mengetahui penyebabnya, maka dokter bisa memberikan penanganan yang tepat.

Asem-asem Daging ASEM-Asem Daging bisa dicoba untuk jadi menu untuk berbuka atau sahur. Menu ini bisa menjadi alternatif setelah bosan dengan menu makanan berbuka atau sahur yang ada sebelumnya. Berikut ini resep Asem-Asem Daging yang bisa dicoba oleh kita sebagaimana dikutip dari chanel muslim.com. Bahan-bahan : 1/2 kg daging sapi (bagian sengkel), kacang panjang secukupnya, 8 siung bawang merah (iris), 5 siung bawang putih (iris), 3 buah belimbing wuluh, 3 cabai hijau besar (potong), 10 cabai rawit utuh, 2 tomat hijau potong dadu, 2 tomat merah potong dadu, 1 ruas jahe (digeprek), 1 ruas lengkuas (digeprek), 1 batang sereh ( digeprek), 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, garam secukupnya, lada bubuk secukupnya, kaldu jamur secukupnya, 2 sdm air asam jawa

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN BANTUAN - Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo (tengah) berpose bersama dengan anak yatim, pekerja dasar dan pensiunan BRI usai penyerahan paket bantuan, Jumat (8/5).

Ramadhan, Perbankan Berbagi Sembako dan Uang Elektronik

Selong (Suara NTB) BRI Cabang Selong Jumat (8/ 5) membagi sembako ke anak yatim dan uang elektronik kepada para pekerja dasar dan purna tugas BRI. Pemberian bantuan dengan tajuk Ramadhan BRIman ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah situasi wabah Covid-19 dan puasa Ramadhan. Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo kepada Suara NTB mengatakan, bantuan-bantaun sembako kepada masyarakat ini kerap dilakukan

BRI setiap tahunnya. Tahun ini kembali melalui Yayasan Baitul Mal (YBM) BRI Kanwil Denpasar, menyalurkan bingkisan lebaran pekerja dasar senilai Rp 51 juta, uang elektronik BRIZZI senilai Rp 250 ribu. ‘’Khusus Lotim diberikan kepada 28 orang pekerja dasar,’’ ujarnya. Tahun ini, ada kado untuk anak yatim totalnya Rp 175 juta. Termasuk, bantuan berupa uang elektronik berisi Rp 250 ribu dan se Lotim. Tidak ketinggalan kepada para purna tugas BRI se kanwil Den-

Cara Membuat: Rebus daging sengkel yang sudah dipotong kecil hingga setengah empuk. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai wangi. Masukan jahe, lengkuas, sere, daun salam dan daun jeruk. Masukan ke dalam rebusan daging sengkel biarkan sampe daging benar benar empuk. Masukan kacang panjang, tomat hijau, tomat merah, cabai hijau dan cabai utuh. Masukan air asam jawa dan beri bumbu garam , gula pasir, kaldu jamur. Masukkan belimbing wuluh dan koreksi rasa. Siap disajikan. Selamat mencoba.

pasar disalurkan bantuan senilai Rp 24 juta. Wilayah Cabang Selong purna tugas diberikan kepada 17 orang yang langsung masuk ke rekening. Di tengah situasi wabah Corona virus, ujarnya, pihak BRI sengaja memberikan uang elektronik. Menurutnya, kartu BRIZZI milik BRI ini sama fungsinya dengan uang tunai. ‘’Bedanya, uangnya ada dalam sebuah kartu. Penggunaan uang elektronik BRIZZI ini bisa digunakan untuk belanja kebutuhan apa saja,’’ ujarnya. (rus)

Jelang Lebaran

Tiga Pos Penjagaan Didirikan Polres Lotim Selong (Suara NTB) Aparat Satlantas Polres Lombok Timur (Lotim) mendirikan tiga pos penjagaan di sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim. Di antaranya di Kecamatan Jerowaru, Kayangan, dan Terara. Didirikannya pos penjagaan di sejumlah wilayah tersebut dengan mempertimbangkan faktor kriminalitas dan kecelakaan. Menurut Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Imam Maladi,SIK, Jumat (8/5) didirikannya tiga pos penja-

gaan tersebut untuk mewujudkan keamanan di bulan Suci Ramadhan. Personel yang bertugas tergabung dalam tim operasi ketupat Polres Lotim. Operasi ini secara rutin digelar setiap bulan suci Ramadhan. Dijelaskannya, alasan didirikannya tiga pos penjagaan di tiga titik tersebut tentunya dengan berbagai pertimbangan. Pertama, pos di Pelabuhan Kayangan merupakan pos terpadu yang didalamnya ter-

dapat unsur TNI, Polri, Syahbandar, Dishub, Satpol PP dan ASDP. Untuk pos kedua di Desa Sepapan Jerowaru, dipilihnya wilayah ini karena banyaknya begal dan balapan liar. Sementara pos ketiga di depan Supermarket Ruby, Desa Rarang Kecamatan Terara untuk mengawasi pusat keramaian di sana. Disinggung terkait perubahan lokasi didirikannya posko penjagaan operasi ketupat tahun ini, seperti ditiadakan di

RADIO

Kecamatan Masbagik dan Selong. Dikatakan Imam Maladi, karena untuk wilayah Kecamatan Masbagik dan Selong saat ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas dalam menghadapi Covid-19. Di sana, kata dia, beberapa personel gabungan juga sudah diterjunkan untuk memantau kondisi wilayah. “Intinya, kita bagi setiap zona sehingga tercover semua wilayah yang memiliki potensi rawan kecelakaan dan kriminalitas,” terangnya.

Untuk itu, ia meminta kerjasama semua pihak untuk tetap saling menjaga dan mewujudkan kamseltibcarlantas mengingat pada Ramadan tahun ini terdapat dua hal yang dihadapi, yaitu terjadinya peningkatan arus lalu lintas serta penyebaran virus Corona (Covid-19). “Kita juga minta supaya masyarakat tetap di rumah. Kalaupun keluar supaya menggunakan masker atau menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (yon)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Mei 2020

Penyelidikan Kasus Korupsi Dilakukan Terbatas Dari Hal. 1 Tempat tempat yang disambangi harus dipastikan waspada khususnya pada zona merah. ‘’Tim turun tetap menggunakan masker dan hand sanitizer,’’ ujarnya. Salah satu kasus yang sempat berjalan penangananya adalah penyelidikan dana operasional dan rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok. Penyelidikan kasus ini sebelumnya dihentikan sementara di masa pandemi Covid – 19. Namun tidak menutup kemungkinan dibuka kembali setelah situasi mereda. Menurut Dedi Irawan, penyidik saat ini membatasi kegiatan lapangan, meski demikian tidak berarti berhenti total. Termasuk dalam proses distribusi bantuan sosial, baik dari Pemprov NTB,

Pemkot dan Pemkab hingga pemerintah pusat, tetap dalam pemantauan Pidsus sebagaimana arahan dalam edaran Kejaksaan Agung. Pemantauan sifatnya hanya mengamati kemungkinan kesalahan terjadi. Sementara proses penanganan awal dan perbaikan, sementara dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). ‘’Tapi kalau sudah diingatkan, tapi penyimpangan masih terjadi, ya tidak menutup kemungkinan diusut Pidsus,’’ tegasnya. Sebagaimana disebutkan Kajati, bahwa tim tetap bergerak menyelidiki kasus yang sudah berjalan maupun kasus baru dengan pola terbatas. Pertimbangan lainnya, demi jaminan kesehatan penyidik. (ars)

Berdayakan UMKM untuk Stabilitas Ekonomi Dari Hal. 1 Baik itu kebutuhan peralatan sederhana skala rumah tangga hingga skala industri. ‘’Kami selalu punya cerita indah tentang perjalanan panjang yang harus dimulai dengan langkah pertama. Dan Corona ini menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kita punya kemampuan untuk menciptakan produk-produk yang kompetitif. Bukan hanya untuk daerah, namun juga untuk Indonesia bahkan dunia,’’ katanya. Orang nomor satu di NTB ini menuturkan bahwa Corona ini menjadi teguran untuk para elite negara bahwa saatnya Indonesia berpikir industrialisasi. Kesempatan perlu diberikan kepada masyarakat untuk cinta terhadap produk dalam negeri. ‘’Sebenarnya Corona ini

menyindir elite-elite kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah berpikir industrialisasi. Kita tidak pernah membangun kemandirian ekonomi. Padahal Bung Karno mewanti-wanti kita harus jadi pemain di tempat kita sendiri,’’ ujarnya. Ia mengatakan bahwa keberanian untuk menggunakan produk lokal akan membangkitkan kepercayaan diri masyarakat NTB untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal khususnya UMKM di NTB ini. Gubernur berharap wabah pandemi ini segera berakhir. Seiring berakhirnya pandemi ini, kondisi ekonomi di NTB dan Indonesia pada umumnya terus membaik. (r)

TKDD Dipangkas Rp3,04 Triliun Dari Hal. 1 TKDD berupa dana transfer dan dana desa tersebut semula pagunya untuk NTB sebesar Rp16,31 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian turun pagu TKDD untuk NTB pada 2020 menjadi Rp13,26 triliun. ‘’TKDD mengalami penurunan sebesar Rp3,04 triliun atau 18,66 persen,’’ sebut Syarwan di Mataram, Jumat (8/5) siang kemarin. Ia merincikan, perubahan alokasi TKDD tahun 2020 di NTB setelah dilakukan pemangkasan. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) turun menjadi Rp8,09 triliun dari pagu awal Rp9,08 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pagunya turun menjadi Rp1,39 triliun dari pagu awal Rp2,62 triliun. Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) juga mengalami penurunan menjadi Rp340,8 miliar dari pagu awal Rp371,4 miliar. Sedangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mengalami pengurangan. Adapun realisasi TKDD sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp5,04 triliun atau 38,02 persen. Syarwan menambahkan, pagu DAK Fisik di wilayah NTB juga mengalami penurunan sebesar 37,79 persen menjadi Rp1,28 triliun. Semula pagu DAK Fisik untuk NTB sebesar Rp2,05 triliun, turun menjadi Rp1,28 triliun. Ia menyebutkan, realisasi penyaluran DAK Fisik di NTB sampai dengan 30 April 2020 baru mencapai Rp46,98 miliar atau 3,68 persen dari pagu. Selain itu pagu Dana Desa juga mengalami penurunan sebesar 0,87 pers-

en menjadi Rp1,22 triliun dari pagu awal Rp1,233 triliun. Adapun realisasi penyaluran dana desa di NTB sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp450,57 miliar kepada 886 desa. Untuk tahap I, masih terdapat 85 Desa di Kabupaten Bima dan 24 Desa di Kabupaten Dompu yang belum terdapat realisasi penyaluran. Syarwan menambahkan, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (Non Belanja Transfer) di wilayah NTB sampai dengan 30 April 2020 mencapai 24,29 persen dari pagu sebesar Rp9,58 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,33 triliun. Mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019. Realisasi berdasarkan jenis belanja dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 pada belanja modal yang mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 13,07 persen. Adapun untuk jenis belanja pegawai relatif sama dengan tahun sebelumnya, namun untuk jenis belanja bantuan sosial dan belanja barang mengalami penurunan masing-masing sebesar 13,22 persen dan 4,85 persen. ‘’Di sisi pendapatan di wilayah NTB sampai dengan 30 April 2020 mencapai 28,81 persen dari target Rp3,6 triliun. Terdiri dari capaian perpajakan sebesar 30,93 persen dan capaian PNBP sebesar 14,49 persen,’’ sebutnya. (nas)

Enam Pemda Disanksi Menkeu Dari Hal. 1 Karena mereka belum melaporkan refocusing dan realokasi anggarannya sesuai dengan jadwal,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/5). Sesuai dengan surat keputusan Menkeu tersebut, enam Pemda yang terkena sanksi penundaan penyaluran DAU. Yaitu, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Mendagri, Pemda diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona. Pemda diberikan tenggat waktu melaporkan hasil realokasi dan refocusing anggaran tersebut paling lambat 23 April lalu. ‘’Mungkin pada saat deadline itu mereka (Pemda) belum laporkan. Tapi sesungguhnya mereka sudah melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Tapi konsekuensi dari belum terlaporkan itu akhirnya dilakukan penundaan penyaluran DAU rata-rata 35 persen,’’ sebutnya. Diharapkan ke depan, Pemda tak lagi kena sanksi

penundaaan DAU. Karena 75 persen APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota berasal dari dana transfer pemerintah pusat seperti DAU, DBH, DAK dan lainnya. Artinya, ketergantungan Pemda terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat besar. ‘’Kalau DAU tertunda, tidak tersalurkan ke daerah maka akan menghambat kegiatan-kegiatan penanganan Covid ini. Karena untuk gaji dan lainnya sumbernya dari DAU. Ini kita harapkan semua bekerja keras melakukan koordinasi terkait dengan masalah ini,’’ harapnya. Diketahui, untuk Pemprov NTB telah melakukan realokasi dan refocusing belanja langsung berupa belanja barang jasa dan belanja modal sebesar 50 persen untuk penanganan Corona serta dampak sosial dan ekonomi. Anggaran yang dialihkan menjadi Belanja Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp926 miliar lebih. BTT penanganan Corona sebesar Rp926 miliar tersebut diperuntukkan sebesar Rp300 miliar untuk stimulus ekonomi, Rp300 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan Rp326 miliar untuk penanganan di bidang kesehatan. (nas)

Halaman 11

Panas dan Sepi Pembeli

Pasar Model Covid-19 Kurang Diminati Mataram (Suara NTB) – Ditunjuknya Pasar Induk Mandalika sebagai salah satu pasar model yang menerapkan konsep pembatasan fisik menjadi salah satu upaya pemerintah daerah (Pemda) untuk memutus rantai penyebaran virus Crona (Covid-19). Kendati demikian, pelaksanaan program tersebut diakui belum berjalan mulus di lapangan. Kepala Pasar Induk Mandalika, H. Ismail, menerangkan sampai saat ini dari 44 lapak yang disiapkan Pemprov NTB hanya 70 persen yang dimanfaatkan pedagang. Selain itu, para pedangang tersebut setiap harinya hanya berjualan sebentar di lapak-lapak yang telah diatur jaraknya tersebut. ‘’Kalau sudah agak panas mereka (para pedangang, Red) masuk lagi. Siapapun tidak tahan di situ. Saya juga pernah coba, kasihan juga,’’ ujar Ismail saat dikonfirmasi, Jumat (8/5). Di sisi lain, lokasi yang disediakan dinilai masih sepi pembeli. ‘’Kalau sudah agak panas dan belum ada penggarus (laku dijual) lebih baik mereka pindah,’’ sambungnya. Diterangkan Ismail, sampai saat ini ada sekitar 30 lapak yang terisi setiap paginya. Setelah diluncurkan pada Rabu (6/5) lalu, pada hari kedua pelaksanaan pasar model penanganan Covid-19

tersebut bahkan mengalami kendala hingga tidak dibuka. ‘’Kalau kemarin ada keluhan, tidak buka mereka. Kalau sekarang sudah buka, tapi tidak sampai sore,’’ ujar Ismail. Keluhan yang dimaksud sendiri antara lain kondisi lapak yang panas serta minim pembeli. Selain itu, tidak adanya petugas yang mengatur lalu lintas di jalan yang disulap sebagai lokasi lapak diakui cukup mengganggu pedagang. Menurut Ismail pihaknya sampai saat ini telah menampung beberapa aspirasi para pedangang yang berjualan di lapak dengan menerapkan protokol Covid-19. Diantaranya adalah promosi yang dinilai masih kurang sehingga sepi pembeli. ‘’Pembelinya saja yang harus banyak, itu maunya mereka,’’ ujar Ismail. Kendati demikian, penurunan jumlah pembeli diakuinya memang menjadi masalah sejak Covid-19 masuk NTB Maret lalu. ‘’Semuanya sekarang sepi,’’ sambungnya. Terpisah, Kasatpol PP NTB, Tri Budi Prayitno, SIP.M.Si menerangkan, pihaknya telah menerima aspirasi para pedagang terkait beberapa kendala yang dialami dalam penerapan pembatasan fisik di pasar. ‘’Dari tim yang coba turun, ada kendala dari mandor pasar (terkait) kesediaan para pedagang,’’ ujarnya

(Suara NTB/bay)

KOSONG - Lapak dengan konsep pembatasan fisik di Pasar Induk Mandalika ditinggal pedagang setelah tengah hari saat dikonfirmasi, Jumat (8/5). Selain itu, kondisi psikologis pedagang di pasar tradisional juga diakuinya memiliki peranan penting. Diantaranya keinginan pedagang untuk membawa sebanyak mungkin barang dagangan, suasananya yang nyaman, serta banyaknya pembeli. ‘’Di lokasi yang ditata kemarin tempat pasar berjarak, belum banyak yang mau mereka pindah jualan,’’ ujar Tri. Masalah lainnya yang sempat

dialami dicontohkannya seperti tidak beroperasinya lapak yang disediakan di hari kedua setelah diluncurkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya petugas yang mengatur arus lalu lintas, sehingga lokasi lapak yang berada di pinggir jalan harus berhadapan dengan kendaraan-kendaraan yang memaksa melinat. ‘’Kemarin bisa (diterapkan) di hari pertama, tapi hari kedua bukan sekadar itu. Ternyata jalannya tidak ditutup

di hari kedua itu sehingga pedagang mengeluh,’’ ujarnya. Untuk itu pihaknya telah berkooridnasi dengan Pemkot Mataram, di mana telah disepakati pembentukan pos terpadu di masing-masing pasar yang dijadikan model penanganan Covid-19. Masingmasing stakeholder terkait seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan akan diminta mengirimkan perwakilan untuk bertugas di pos terpadu tersebut. (bay)

Pemprov Siapkan Stimulus Anggaran untuk Koperasi Terdampak Covid Mataram (Suara NTB) – Dampak pandemi virus corona (Covid-19) bagi koperasi di NTB diakui cukup signifikan. Pasalnya, banyak koperasi yang terancam tutup karena pembayaran iuran anggota macet. Kabid Pembinaan KUSP Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB, Muhammad Saroji, menerangkan hal tersebut telah menjadi atensi pemerintah. Dimana saat ini beberapa mekanisme bantuan telah disusun. Beberapa mekanisme bantuan yang disiapkan dicontohkan Saroji seperti penyediaan relaksasi bagi anggota koperasi oleh Kementerian Koperasi. Selain itu, Pemprov NTB juga menyusun mekanisme bantuan berupa stimulan bagi koperasi. “Kita masih rencanakan, sepertinya (bentuknya) stimulus

uang,” ujar Saroji saat dikonfirmasi, Jumat (8/5). Untuk itu, Diskop UKM NTB telah menyerahkan usulan stimulus permodalan tersebut kepada Gubernur NTB. “Keputusannya di sana. Usulannya menunggu (persetujuan) Gubernur, masih di bahas,” sambungnya. Diterangkan Saroji pihaknya mengusulkan masing-masing koperasi bisa mendapatkan dana stimulan sebesar Rp2.5 juta dalam bentuk uang. Sumber anggaran sendiri diharapkan dapat berasal dari APBD NTB. “Kemarin ada 110 yang (diajukan) akan dibantu,” ujarnya. Jumlah tersebut diakuinya dapat bertambah tergantung kondisi ke depannya. Diterangkan Saroji, 110 koperasi yang diajukan didasarkan pada penilaian Diskop UKM NTB terhadap kinerja mas-

ing-masing koperasi tersebut. ‘’Jadi ada kriteriannya. Misalnya koperasi itu sehat, artinya benar-benar ada beraktivitas. Dia pernah melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan), dan terdampak Covid-19,’’ ujarnya. Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini belum mengkonfirmasi rencana pemberian bantuan tersebut kepada seluruh koperasi yang diajukan. Terkait waktu penyaluran disebutnya sampai saat ini belum dapat dipastikan. Mengingat data yang diajukan masih dalam tahap pembahasan. “Bisa saja bertambah jumlah koperasi yang dibantu, kalau ternyata kita diberikan alokasi lebih,” ujar Saroji. Setelah mendapat persetujuan gubernur, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terkait calon penerima

PLN UIP Nusa Tenggara dan Korem 162/WB Siapkan Sembako Terdampak Covid-19 Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menerima bantuan sembako dari PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara. Selanjutnya bantuan akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 di wilayah NTB. Bantuan 2.500 paket sembako diserahkan secara simbolis oleh General Manager PT PLN UIP Nusa Tenggara, Yuyun Mimbar Saputra kepada Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani di Makorem 162/WB, Jumat (8/5). Dalam sambutannya, Danrem mengapresiasi bentuk empati PT PLN kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19. Ia berharap dalam masa pandemi saat ini, semangat berbagi dapat terus berjalan di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. “Semoga dengan adanya bantuan sembako ini dapat membantu ekonomi masyarakat. Sehingga menjadi lebih bersemangat dan fokus melaksanakan ibadah puasa serta mengikuti imbauan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya. Danrem telah menginstruksikan para Dandim agar membantu mendata langsung masyarakat kurang mampu diwilayah mas-

(Suara NTB/penrem)

BANTUAN - Penyerahan secara simbolis bantuan sembako dari GM PLN UIP, Yuyun Mimbar Saputra kepada Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani. ing-masing, termasuk yang kehilangan pekerjaannya karena dampak dari Covid-19. Sementara Yuyun Mimbar Saputra menambahkan, bahwa bantuan sembako tersebut adalah bentuk kepedulian PT PLN terhadap masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19. Lebih khusus masyarakat yang belum mendapat bantuan dari pe-

merintah. Ia pun menyampaikan terimakasih kepada Danrem 162/WB, karena berkoloborasi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu dan terdampak Covid-19 di wilayah NTB. “Semoga bantuan Paket sembako ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua,” harapnya. (ars/*)

Swasta Gotong Royong Tangani Covid-19 di NTB Dari Hal. 1 ‘’Kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah, termasuk isolasi diri bagi karyawan kita yang ada di Mataram dan Sumbawa sebelum mulai bekerja. Hal inilah yang kami lakukan dalam upaya pencegahan Covid-19,’’ ujarnya. Seperti diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat tiap harinya. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang efektif harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. PT. AMNT sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ikut serta dalam upaya pencegahan melalui penyaluran bantuan kepada Gugus Tugas Covid-19 Pemprov NTB. PT. AMNT menyerahkan bantuan kepada perwakilan Gugus Tugas Covid-19 NTB.

Bantuan yang diberikan berupa masker 6.500 buah, alat pengukur suhu badan (thermo gun) 2 unit, sarung tangan medis 200 pasang, boots karet40 pasang. Kemudian sabun cuci tangan 150 buah, serta vitamin-C 2.100 tablet. Bantuan serupa juga didistribusikan ke Pemerintah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. “Bantuan ini kami berikan untuk membantu upaya pemerintah menangani Covid-19. Kolaborasi antara berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar masalah pandemic ini segera dapat kita lalui. PT. AMNT sebagai pihak swasta terus berkomitmen untuk mendukung upaya tersebut. Kami pun sudah menerapkan upaya pencegahan extra di site Batu Hijau,’’ kata Kartika Octaviana, Head of Corporate Communications PT. AMNT. Sebelumnya, PT. AMNT juga

telah menyerahkan bantuan serupa di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Selain itu, PT. AMNT juga mengajak masyarakat KSB turut berkolaborasi untuk membuat masker kain dengan bahan dan peralatan yang dipersiapkan perusahaan. Masker kain ini kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat. PT. AMNT merupakan anggota dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di KSB yang turut membantu dalam upaya pengerahan sumber daya daerah. Selain menyerahkan bantuan alat kesehatan, PT. AMNT juga mendukung upaya sosialisasi pencegahan Covid-19 melalui pembekalan kepada fasilitator, pembuatan materi publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun tempat cuci tangan tambahan di sejumlah area publik di KSB. (r)

bantuan tersebut. Diantaranya dengan mencocokan data di Diskop UKM dengan data yang harus diisi oleh masing-masing koperasi terdampak. Bagi koperasi yang tidak terakomodir bantuan dari

Pemprov NTB, nantinya akan diajukan untuk mendapatkan bantuan yang disediakan Kementerian Koperasi. ‘’Nanti dibedakan koperasi-koperasi mana yang dapat dan tidak,’’ ujar Saroji. (bay)

Validasi Data Penerima JPS Gemilang Tahap II Harus Tuntas Seminggu Dari Hal. 1 ‘’Dengan adanya JPS Gemilang ini kita akan menggeliatkan ekonomi di tengah pandemi Corona,’’ ujarnya. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan ada tambahan sebanyak 20.000 KK penerima JPS Gemilang tahap II. Sehingga kuota penerima JPS Gemilang tahap II sebanyak 125.000 KK. Dengan rincian, 99.000 KK merupakan masyarakat miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 26.000 KK merupakan masyarakat terdampak dari data non DTKS. Dengan sebaran, Kota Mataram 8.463 KK, Lombok Barat 10.339 KK, Lombok Utara 5.367 KK, Lombok Tengah 19.702 KK, Lombok Timur 41.660 KK, Sumbawa Barat 3.807 KK, Sumbawa 6.594 KK, Dompu 10.144 KK, Bima 15.915 KK dan Kota Bima 3.010 KK. Data calon penerima inilah yang kemudian dilakukan validasi oleh Disos NTB dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa. Ridwan mengatakan Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH sudah langsung bergerak dengan mengirim stafnya ke seluruh kabupaten/kota dan kecamatan untuk mengawal validasi data penerima JPS Gemilang tahap II. ‘’Kita beri waktu paling lama seminggu. Paling lambat seminggu data itu, insya Allah Jumat depan semua sudah selesai. Berbarengan dengan itu pengadaannya juga sedang kita siapkan. Sehingga JPS tahap II ini bisa lebih tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktunya,’’ katanya. Ridwan menjelaskan, penambahan jumlah penerima JPS Gemilang tahap II karena banyak masyarakat di luar DTKS yang terkena dampak Covid-19. Sehingga mereka juga perlu dibantu pada masa pandemi Covid-19 ini. Misalnya, guru kontrak, guru honorer SMA/ SMK negeri maupun swasta, PKL, penjaga rumah ibadah, penjaga malam dan lain-lain. Ridwan mengungkapkan Pemprov NTB sudah punya Pergub sebagai pedoman untuk penanganan dampak Covid-19. Dalam Pergub itu semua diatur. Mulai dari perencanaan, penganggaran bahkan pendampingan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kemudian soal pendataan

yang carut marut pada tahap I dibenahi pada penyaluran tahap II ini. Data dari Disos NTB langsung diberikan ke desa/kelurahan. Nantinya, Pemerintah Desa maupun Kelurahan dapat mengurangi atau menambah calon penerima yang memenuhi kriteria menerima bantuan. ‘’Karena desa dan kelurahan yang terdepan. Kemudian banyak juga bantuan yang turun. Ada PKH, BPNT, Bansos Tunai, BLT, JPS kabupaten/ kota. Sehingga tak terjadi tumpang tindih penerima bantuan,’’ jelasnya. Para penerima bantuan JPS Gemilang harus di-SK-kan oleh kepala desa dan lurah setelah dilakukan validasi. Kemudian data penerima bantuan ditempel di kantor desa. Mana yang masuk sebagai penerima PKH, BPNT, Bansos tunai, BLT dana desa, JPS Gemilang dan JPS kabupaten/kota. Sehingga masyarakat juga ikut mengawasi. Terkait dengan barangbarang bantuan yang ada dalam paket sembako dan suplemen JPS Gemilang. Gubernur telah meminta agar diganti dengan barang-barang yang lebih awet. Sehingga dalam distribusi JPS Gemilang tahap II, tidak lagi dilakukan pengadaan telur. Namun diganti dengan abon ikan, ikan kering. Selain itu, ada juga kopi. ‘’Selain mengganti dengan barang yang lebih awet, kita juga lebih banyak menyerap IKM dan UKM. Banyak keluhan, jangan hanya teh kelor saja. Coba dikombinasi dengan kopi, serbat jahe, dan lain-lain. Kan banyak IKM-IKM kita dan sebarannya. Sehingga selain melakukan perbaikan data, produknya menjadi lebih bervariatif, lebih banyak IKM dan UMKM terlibat,’’ jelas Ridwan. Soal distribusi JPS Gemilang, pada tahap I banyak keluhan dari kepala desa bahwa barangnya tidak datang bersamaan atau tidak lengkap. Misalnya beras dan telur sudah dibagikan, tetapi minyak goreng belum. Untuk pendistribusian tahap II ini, barang-barangnya sudah lengkap, datanya sudah tuntas divalidasi baru disalurkan ke masyarakat penerima manfaat. Ridwan menyebut anggaran yang dialokasikan untuk bantuan JPS Gemilang tahap II sebesar Rp31 miliar. Meningkatnya anggaran ini akibat bertambahnya penerima bantuan dari 105.000 KK menjadi 125.000 KK. (nas)

Aktivis LPA dan Pejabat DP3AP2KB Jalani ’’Rapid Test’’ Dari Hal. 1 Dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan perangkat rapid test, sedikitnya ada enam orang yang menjalani rapid test dengan pengambilan sampel darah. Ikut menjalani rapid test, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LPA NTB Joko Jumadi dan Ketua Dewan Pembina LPA Kota Ma-

taram, Nyayu Ernawati. Keduanya juga terlibat aktif saat penjemputan hingga penempatan anak yang diisolasi tersebut. Selly ingin memberi contoh kepada instansi lain dan masyarakat umumnya agar proaktif pemeriksaan serupa. Karena Covid – 19 tanpa gejala sekalipun, bisa menularkan ke orang lain. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 9 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Siapkan Rumah Sakit Darurat, NTB Siap Hadapi Kasus Baru Covid-19 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB resmi meluncurkan Rumah Sakit Darurat untuk penangangan pandemi virus corona (Covid-19) di NTB. Hal tersebut ditujukan untuk merespon eskalasi kasus konfirmasi positif yang terus bertambah setiap harinya. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan penambahan sarana kesehatan tersebut disiapkan untuk mengakomodir kasus-kasus baru Covid-19 di NTB. Untuk tingkat provinsi, dipilih Asrama Haji NTB sebagai lokasi Rumah Sakit Darurat dengan kapasitas 82 tempat tidur. “Ini untuk pasien generasi baru,” ujar Eka saat dikonfirmasi, Jumat (8/5). Diterangkannya seluruh pasien tetap harus dirujuk ke rumah sakit rujukan Covid-19 di NTB untuk melewati proses diagnosis. “Kita lihat apakah dia (kasus) ringan. Begitu dia ringan, dikirim ke sini. Kalau dia sedang, biar di (rumah sakit rujukan) sana saja,” sambungnya. Selain di tingkat provinsi, Dikes NTB juga mengajukan rumah sakit rujukan di masingmasing kabupaten/ kota. Diantaran-

dr. Nurhandini Eka Dewi

ya Kota Mataram menyiapkan Kantor LPMP sebagai Rumah Sakit Darurat dengan kapasitas 34 tempat tidur, Lombok Barat menyiapkan Kantor LPP degan kapasitas 20 tempat tidur, dan Lombok Tengah menyiapkan Air Hotel dengan kapasitas 24 tempat tidur. Kemudian Lombok Timur menyiapan Rumah Sakit Labuhan Haji juga disiapkan sebagai Rumah Sakit Darurat dengan kapasitas 50 tempat tidur, Dompu menyiapkan Rumah Sakit Pratama Manggelewa dengan kapasitas 50 tempat tidur, dan Bima menyiapkan Rumah Sakit Sondosia dengan kapasitas 30 tempat tidur. Untuk tingkat provinsi, Dikes NTB juga telah menyiapkan tenaga medis yang akan bertugas di Rumah Sakit Darurat tersebut. “Ada 5 dokter dan 22 perawat yang kita siapkan,” ujar Eka. Selain itu, 22 Mei mendatang Kementerian Kesehatan juga akan mengirimkan 1 tim kesehatan yang terdiri dari 1 orang dokter, 3 perawat, dan 1 apoteker melalui program Nusantara Sehat Individu. “Nanti itu Kemenkes yang menggaji. Ada dokter internship baru untuk RSUD Provinsi NTB, itu juga yang akan kita manfaatkan,” ujar Eka. Untuk memenuhi kebutuhan perawat dan tenaga operasional lainnya, pihaknya akan memanfaatkan petugas di masing-masing UPT seperti di RSJ Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mata NTB, dan Bapelkes. “Dari sisi ketenagaan, kita mengoptimalisasi yang ada. Sopir juga begitu, kita minta dari OPD yang tidak terlalu tinggi kegiatannya,” ujar Kadikes. Di sisi lain, peran masyarakat diakuinya cukup penting untuk menekan eskalasi kasus Covid-19 yang terus bertambah. Terutama dengan konsisten melaksanakan an-

juran pemerintah untuk kewaspadaan pandemi, seperti menerapkan jaga jarak minimal 2 meter, memakai masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun yang mengalir. Hal tersebut diakui Eka memerlukan peran aktif pemerintah untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat. Dicontohkannya seperti suasana Ramadan 1441 Hijriah kali ini, dimana suasana pandemi memberikan kesan yang berbeda, khususnya bagi umat islam yang hendak melaksanakan ibadah seperti biasanya. “Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, kita harapkan masyarakat bisa melaksanakan ibadah di rumah saja dan membatalkan rencana mudik sebagai bentuk rasa kasih-sayang kita kepada orang tua dan keluarga di kampung,” ujar Eka. Hal tersebut dinilai perlu menjadi kesadaran kolektif, mengingat transmisi lokal Covid-19 telah terjadi di NTB. “Supaya orang tua dan keluarga kita terhindar dari penularan virus in,” sambungnya. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyampaikan apresiasi terbesarnya bagi petugas kesehatan yang bergerak di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19. “Rasa terimakasih kepada tenaga kesehatan. Bapak ibu dokter, perawat, petugas, cleaning service, penjaga semuanya luar biasa,” ujarnya saat menyampaikan sambutan di peluncuran Rumah Sakit Darurat tersebut. Menurut Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut dalam situasi saat ini Dikes NTB dan RSUD NTB telah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit rujukan yang ada untuk memastikan penanganan pandemi ber-

(Suara NTB/ist)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan sambutan dalam peluncuran Rumah Sakit Darurat Covid19 di NTB, Jumat (8/5). jalan sebagaimana mestinya. Kendati demikian, hal tersebut diakuinya memerlukan dukungan dari masyarakat NTB sendiri. “Yang sembuh sudah semakin banyak, tapi itu tidak ada artinya tanpa peran serta masyarakat. Selelah apapun tenaga kesehatan kita, dokter dan perawat kita, tanpa masyarakat NTB memberi kontribusi (maka) tidak ada artinya,” tegas Umi Rohmi. Senada dengan itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menekankan peran petugas kesehatan di NTB harus mendapatkan apresiasi dari seluruh pihak. Untuk itu, Pemprov NTB akan menghadiahkan kesempatan haji secara gratis kepada petugas kesehatan yang bergerak di lini depan penanganan pandemi Covid-19. “Kita harus berikan perhatian yang lebih dari layak kepada pejuang kesehatan, karena mereka semua selalu siap berada di garis depan. Insya Allah, setelah Covid-19 ini kami akan berikan hadiah naik haji kepada satu tenaga medis kita,” ujar Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut saat menin-

(Suara NTB/ist)

Wagub NTB, Dr. H. Sitti Rohmi Djaillah menyampaikan sambutan dalam peluncuran Rumah Sakit Darurat Covid-19 NTB.

(Suara NTB/ist)

Foto bersama usai peluncuran Rumah Sakit Darurat di NTB. jau Rumah Sakit Darurat di Asrama Haji NTB. Menurutnya, peran serta masyarakat juga sangat besar dalam membantu tenaga medis.

Ditekankan Dr. Zul sekeras apapun tenaga medis berjibaku melawan Covid-19, jika masyarakat tidak mengindahkan arahan pemerintah maka akan menjadi

sia-sia belaka. “Kita harus bekerja bersama, harus saling membantu, itu semua untuk kebaikan kita bersama,” pungkasnya. (bay/*)

(Suara NTB/ist)

Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah didampingi Kadikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi dan Dirut RSUD NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri memantau fasilitas di Rumah Sakit Darurat Covid-19 NTB.

Harga Gula di KSB Tembus Rp18.500 Taliwang (Suara NTB) Harga gula pasir di sejumlah pasar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengalami lonjakan signifikan. Biasanya gula pasir dihargai Rp12.500 per kilogram. Saat ini, harganya mencapai Rp18.000 dan diprediksi terus meningkat. Minimnya pasokan gula menjadi faktor utama kenaikan harga. “Kenaikan harga saat ini diprediksi akan terus meningkat karena pasokannya terbatas. Kami juga mewacanakan akan menggelar lapak gula murah di masing-masing kecamatan dengan persiapan sebanyak 2-3 ton gula. Itu kita lakukan demi membantu warga masayarakat yang membutuhkan,” ungkap Kadis Koperindag KSB, Ir. Amin Sudiono MM, kepada Suara NTB, Jumat (8/5). Selain gula, harga kebutuhan bahan pangan lain cenderung masih normal. Bahkan untuk harga bawang merah masih berada pada angka Rp30-35 ribu per kilogram dan bawang putih Rp45 ribu sampai Rp. 50 per kilogram. Harga daging segar juga masih berkisar diantara Rp 100-125 ribu per kilogramnya dan untuk harga daging beku, sesuai dengan Permendag, harus dijual dengan harga Rp. 80 ribu per kilogram. Termasuk harga telur juga masih normal belum terjadi lonjakan harga yang signifikan. “Hanya gula saja yang naik sementara kebutuhan yang lain masih normal,” sebutnya. (ils)

Target Pendapatan Reklame Tidak Dikoreksi Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, memastikan target pendapatan dari pajak reklame tidak akan terkoreksi meski di tengah kondisi pendemi covid-19. Bahkan saat ini realisasinya sudah mencapai 30 persen dari target sebesar Rp200 juta lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp125 juta. “Khusus untuk pajak reklame kita tidak koreksi seperti pendapatan dari sektor lainnya. Kami juga optimis target tersebut akan tercapai karena trend pemasangan reklame saat ini masih bagus meski di angka 30 persen yang sudah terealisasi meski di tengah pandemi covid-19,” ungkap Kepala BPAD KSB Muhammad Yusuf S. Ip kepada Suara NTB. Target yang terpasang saat ini dianggap tidak terlalu sulit untuk bisa dicapai. Karena di tahun 2019 lalu dari target Rp125 juta bisa tercapai Rp236 juta. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan DPMPTSP sekaligus melakukan penyisiran terhadap lokasi-lokasi reklame ilegal yang terpasang untuk ditertibkan. Karena selain akan mengganggu kenyamanan pandangan hal tersebut juga sangat berdampak terhadap target pendapatan asli daerah (PAD). “ Meski tidak sulit untuk mencapainya (target), tetapi kami tetap akan berupaya maksimal dengan harapan bisa melebihi target tersebut,” ujarnya. Upaya untuk menekan pemasangan reklame secara ilegal juga terus dilakukan, sehingga pendapatan dari sektor itu bisa terus meningkat. Bahkan target pajak yang ditetapkan setiap tahunnya selalu ada peningkatan dan tercapai. Di tahun 2018 saja target yang telah ditetapkan di angka Rp120 juta juga sudah tercapai begitupun di tahun 2019 targetnya Rp120 juta yang terealisasi di angka Rp236 juta. Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan penelusuran terhadap reklame yang ilegal, dengan harapan ada space untuk pemasangan reklame yang legal. “ Kami tetap akan lakukan pendataan sekaligus penertiban terhadap sejumlah reklame dan baliho ilegal yang saat ini terpasang,” tegasnya. (ils)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Suasana kamar pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 NTB.

Petugas kesehatan mengikuti arahan selama peluncuran Rumah Sakit Darurat Covid-19 di NTB

Minta Hasil Audit Perusda, Kejari akan Kembali Surati Inspektorat Dompu (Suara NTB) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, belum menerima audit pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah (Perusda). Karenanya, Senin 11 Mei 2020 mendatang mereka akan melayangkan surat permintaan lanjutan.

(Suara NTB/dok)

Indra Zulkarnain

Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., kepada wartawan di kantornya menyampaikan, jika dalam surat permintaan awal beberapa bulan lalu hanya untuk pengelolaan anggaran tahun 2015-2019, pada surat lanjutan ini hasil audit yang diminta mulai sejak perusahaan tersebut dioperasikan. “Nanti kami surati lagi. Kami suruh lakukan audit itu dari awal berdirinya Perusda sampai sekarang,” terangnya.

Permintaan hasil audit total anggaran yang dikelola perusahaan ini diputuskan setelah melalui rapat internal kejaksaan. Pertimbangan mendasarnya tidak lain karena dana operasional mereka terus bergulir tiap tahun. Sehingga perlu ditelisik lebih jauh dalam memastikan perusahaan tersebut rugi atau sebaliknya. Jika disimpulkan mengalami kerugian, lanjut dia, tentunya itu didukung dokumen

penguat yang dapat di pertanggungjawabkan. “Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan mengenai tata niaganya dalam Perusda ini berarti ada masalah. Makanya kami minta dari awal berdirinya sampai sekarang,” tegasnya. Walaupun permintaan hasil audit tersebut mulai dari awal, ia meyakini Inspektorat tak akan kewalahan karena arsip dokumennya sudah pasti ada. Persoalannya sekarang

apakah mereka bersedia membuka kembali atau justru sebaliknya. Hasil komunikasi terakhir, tambah Indra Zulkarnain, Inspektorat sempat meminta untuk menyerahkan LHP tahunan. Namun karena tak adanya kewenangan pihaknya untuk menghitung sehingga diserahkan sepenuhnya pada Inpektorat. “Seumpamanya ada kerugian tinggal Inspektur dan Inpektur Pembantu melihat kerugian dari sisi mana. Kalau dia ada bisnis mana dokumen pelengkap dia bisnis dengan siapa, ya panggilah para pihak itu,” tandasnya. (jun)

KONI NTB Ulur Kasus Rababaka, Penyidik Dalami Waktu Pencairan Honor Keterangan Guru Mengaji Atlet dan Pelatih

Dompu (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Hari ini (kemarin), Jumat (8/5) diagendakan untuk tiga orang guru mengaji. Namun demikian, baru satu diantaranya yang memenuhi panggilan penyidik. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, M Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, salah satu sumber kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yakni pada pembayaran honor untuk guru mengaji. Indikasinya, mereka dibayar dengan nilai yang tidak semestinya diterima. “Jadi kita coba klarifikasi dulu untuk mencocokan dengan hasil audit investigasi dari Inspektorat. Intinya untuk memenuhi kebutuhan pembuktian saja,” terangnya. Nominal honor yang diterima enggan dibeberkan karena masuk dalam materi penyidikan. Intinya terdapat perbedaan yang mengakibatkan timbulnya

(Suara NTB/jun)

M. Isa Ansyori kerugian keuangan negara dalam kasus ini. Untuk saksi guru mengaji, lanjut M Isa Ansyori, semuanya ada empat orang. Satu orang sudah lebih dulu diperiksa dan hari ini (kemarin) diagendakan untuk tiga orang. Namun hanya Anwar yang datang memenuhi panggilan penyidik, sementara dua orang lain mangkir tanpa

keterangan. “Semuanya yang masuk dalam daftar penerima itu harus kita klarifikasi, tanyakan kebenarannya biar ndak ngarangngarang kita nanti,” ujarnya. Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp400 juta ini, penyidik tinggal menghadirkan beberapa orang saksi lagi. Termasuk bendahara desa selaku saksi kunci. Ia belum bisa memenuhi panggilan penyidik lantaran kondisi kesehatannya kurang baik. Setelah proses ini tuntas, tambah dia, berkas perkara khususnya item penyimpangan akan dikirim kembali ke Inspektorat untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN), sehingga nilai pasti kerugian bisa diperoleh. “Setelah PKN dan selesainya wabah Corona baru kita bisa tetapkan status tersangka. Karena sudah ada surat edaran untuk perkara yang dalam proses penyidikan dan belum ditetapkan tersangkanya agar ditahan dulu, itu kaitannya dengan instansi lain juga seperti Lapas. Lapas kan belum boleh terima tahanan baru,” pungkasnya. (jun)

Mataram (Suara NTB) Honor atlet dan pelatih program pelatihan mandiri di bulan April tidak bisa dicairkan awal bulan Mei. Pihak KONI NTB akan mengulur waktu pencairan honor atlet dan pelatih hingga revisi dana hibah dari pemerintah provinsi (Pemprov) NTB selesai. Demikian dikatakan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Handianto kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini. Pernyataan ini dilontarkan oleh Andy menjawab terkait belum cairnya honor atlet dan pelatih bulan Mei 2020. “Honor atlet dan pelatih kami sepakat dengan para pelatih dibayar setelah revisi dana hibah KONI dari pemerintah,” ucapnya. Ditanya soal kapan selesai revisi dana hibah KONI NTB oleh Pemprov NTB, Andy tak dapat memastikan. Pasalnya saat ini pihaknya sedang mengajukan revisi dana hibah KONI NTB ke pemerintah menyusul

perubahan program latihan dan ditambah lagi adanya protes dari pelatih terkait honor yang diterima bulan ini sedikit. Menurut Andy, proses revisi danahibahKONINTBolehpemerintah masih berjalan. Namun sebelum merealisasikan tuntutan pelatih yang ingin menaikan honor hinggaRp3,5jutaperbulanpihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus cabor provinsi lebih dahulu. Rencananya KONI NTB akan menggelar rapat dengan cabor, Senin (11/5) esok. “Kita dengar pendapat ketua pengprov dulu rapat hari Senin,” jelasnya. Diketahui, honor atlet dan pelatih program latihan mandiri sebesar Rp 1,750 juta perbulan. Honor tersebut akan dicairkan awal bulan ini. Namun menyusul adanya protes dari pelatih soal nominal honor pelatih yang dinilai kurang dari nominal yang diterima pelatih pada bulan sebelumnya. Akhirnya KONI NTB pun mengurut waktu pencairan honor atlet dan pelatih. (fan)