HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 9 JULI 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 104 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Wagub Lanjutkan Kunjungan ke Pusat Keramaian di Mataram Mataram (Suara NTB) Penanganan Covid-19 di Kota Mataram masih perlu terus ditingkatkan. Terlebih, setiap hari selalu ada warga Kota Mataram yang positif Covid-19. Hal itu menjadi perhatian khusus Pemprov NTB. Segala upaya digalakkan, termasuk mengunjungi tempat-tempat keramaian dan pusat perbelanjaan di Kota Mataram. Rabu (8/7), Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambangi pasar tradisional yakni Pasar Cakranegara dan pertokoan di sekitarnya. Ini merupakan kelanjutan aksi Wagub dalam mendorong peningkatan disiplin dalam menerapkan protokol Covid-19 di Kota Mataram. Sehari sebelumnya, Wagub melakukan kunjungan ke beberapa pasar tradisional di Kota Mataram. Wagub mengemukakan, daerah-daerah di Kota Mataram ini tidak dapat disama-ratakan. Menurutnya, kondisi ini sangat tergantung dari bagaimana aparat yang bertugas. ‘’Jadi tadi kelihatan di sini saat kita keliling itu bisa dibilang 95% memakai masker,’’ ujarnya. Meski demikian, Wagub sangat mendorong agar kontrol terus
dilakukan, sehingga disiplin dapat terus berjalan. ‘’Ini sudah disiplin, tapi tetap disambangi supaya tetap seperti ini. Mudah-mudahan, kalau semua kita seperti ini, insya Allah kita bisa sama-sama melewati wabah ini,’’ harapnya. Wagub menegaskan bahwa kunci dari wabah ini ialah kedisiplinan, sabar dan konsisten. Apabila ketiga kunci itu dapat dijalankan, perekonomian di NTB bisa segera pulih. Lebih jauh, Wagub meminta kepala pasar terus melakukan inspeksi setiap hari, secara persuasif. ‘’Disampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukan untuk siapa siapa. Tapi ini untuk mereka, keluarganya dan lingkungannya,’’ katanya. Pada kesempatan itu Wagub membagikan masker sembari meminta kepada para pedagang dan para pengunjung pasar yang tidak memakai masker agar tetap memakai masker. Camat Cakranegara, Muhammad Erwan, mengemukakan bahwa Kelurahan Cakra Timur satu-satunya kelurahan di Kecamatan Cakranegara telah menjadi zona hijau. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/humassetdantb)
PASANGKAN MASKER - Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah memasangkan masker kepada seorang anak pengunjung pasar yang belum menggunakan masker.
Daya Beli Masyarakat Minus
Realisasi APBD Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Mataram (Suara NTB) Pandemi virus Corona (Covid-19) yang telah berlangsung di NTB sejak Maret lalu, ikut mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB memproyeksikan hal tersebut akan memberi pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi ke depan.
TO K O H Bantu Modal UKM di Desa GUBERNUR NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah meminta UKM atau IKM yang ada di desa-desa seNTB, diberikan kemudahan permodalan untuk mengembangkan produk usahanya. Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan Tim Konsilidasi dan Penggabungan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, Rabu (8/7) di Pendopo Gubernur. ‘’Keberadaan BPR hingga di pelosok desa, Bersambung H.Zulkieflimansyah ke hal 11
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ist)
Perhatikan Budaya Lokal
Irawanto (Suara NTB/bay)
PENERAPAN protokol penanganan virus Corona (Covid-19) di fasilitas kesehatan menjadi salah satu kunci penting mengakhiri pandemi yang berlangsung. Kendati demikian, hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan budayabudaya lokal, termasuk dalam pemulasaraan jenazah pasien. Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. Irawanto, R.B.S. SpKf, menerangkan, penanganan jenazah dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan dan WHO harus menjadi pemahaman umum di masyarakat. Bersambung ke hal 11
Kepala Perwakilan BI NTB, Achris Sarwani menerangkan, salah satu penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi adalah tingkat konsumsi rumah tangga. Dalam situasi saat ini, konsumsi masyarakat disebutnya ikut menurun. Salah satunya karena berkurangnya pendapatan masyarakat akibat penutupan lapangan kerja, pengurangan karyawan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
‘’Pasti berpengaruh, akibat dari penerapan pembatasan sosial yang imbasnya turunnya aktivitas transaksi ekonomi dan data penjualan eceran juga sangat menurun,’’ ujar Achris saat dikonfirmasi, Rabu (8/7). Diterangkan, data penjualan eceran di NTB telah menurun sejak Maret lalu. Berdasarkan catatan pihaknya, pengurangan konsumsi oleh masyarakat telah mempengaruhi permintaan barang pokok dan produk primer, sekunder, dan tersier. Di mana satu-satunya peningkatan permintaan hanya tercatat pada Mei lalu karena adanya Hari Raya Idul Fitri. ‘’Sejak Januari turun terus meski Mei sempat naik karena ada Ramadhan atau lebaran. Turunnya itu mencapai -
5.64 persen,’’ jelas Achris. Menurutnya, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 65,67 persen, penurunan yang terjadi pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di NTB. ‘’Bandingkan dengan kontribusi konsumsi pemerintah seperti realisasi APBN/APBD yang hanya 14,95 persen dan investasi berkontribusinya sebesar 37,87 persen. Itu masih kecil. Yang besar itu konsumi tadi,’’ sambungnya. Untuk menanggulangi situasi tersebut, Achris menyebut ada beberapa sektor yang masih bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Antara lain sektor konstruksi yang sudah mulai berjalan, juga sektor pertanian dan ekspor tambang dari PT.AMNT
yang masih bergerak di tengah pandemi. ‘’Yang juga sangat penting adalah kecepatan serta tingkat realisasi APBDnya Pemda. Itu juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,’’ ujarnya. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, menerangkan keputusan perusahaan merumahkan bahkan melakukan PHK karyawan akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Di mana hal tersebut akan berpengaruh juga pada daya beli atau tingkat konsumsi. ‘’Adanya penurunan daya beli mempengaruhi kemiskinan dan ekonomi, tapi berapa persentase pengaruhnya saya tidak bisa menjawab. Karena seberapa besar peningkatan nanti ketika keluar hasil surveinya,’’ ujarnya. Achris Sarwani (bay) (Suara NTB/dok)
Tata Kelola Lobster, Pemprov Siapkan Pergub Mataram (Suara NTB) nan Rancangan Pergub Tata Pemprov NTB melalui DiKelola Lobster di NTB. Prinnas Kelautan dan Perikanan sipnya, kata Yusron, tata kel(Dislutkan) sedang menginiola lobster harus bisa mensiasi pembentukan Peraturan jamin keberlangsungan sumGubernur (Pergub) tentang ber daya lobster di NTB. Tata Kelola Lobster. Dengan Ia menjelaskan, dari Keadanya regulasi di daerah, dimenterian Kelautan dan Periharapkan sumber daya lobster kanan (KKP) sudah ada ketentetap terjaga dan dapat mentuan tentang budidaya dan ingkatkan kesejahteraan nepenangkapan lobster. ‘’Kita tak layan penangkap lobster. terlepas dari peraturan itu. ‘’Saat ini memang sedang Kita tak memperpanjang kita inisiasi untuk membuat birokrasi atau memberatkan Pergub. Tentu untuk memudahpara pihak. Bagaimana nantinkan daerah dalam rangka opya kelancaran operasional tata erasional tata kelola lobster. kelola lobster,’’ katanya. Kita mengatur bagaimana pola Mengenai potensi dan nilai pembudidayaannya dan soal ekonomi lobster di NTB, pinelayan,” kata Kepala Disluthaknya belum melakukan ka(Suara NTB/dok) kan NTB, H. Yusron Hadi, ST, jian terbaru. Saat ini, sedang H. Yusron Hadi MUM dikonfirmasi Suara dalam proses pendataan nelaNTB, Rabu (8/7) kemarin. yan dan kelompok nelayan peYusron mengatakan, pihaknya baru berte- nangkap maupun pembudidaya lobster di NTB. mu dengan pihak terkait mengenai penyusu- Bersambung ke hal 11
1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 rima Suara NTB, Rabu (8/7) Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 kemarin. Kementerian Pendaya1234567890123456789012345678901212345678901234567 Ditiadakannya rekrutgunaan Aparatur Negara 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dan Reformasi Birokrasi men CPNS 2020 mengi1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Kemen PANRB) meniada- ngat bahwa penerimaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 kan rekrutmen CPNS 2020. CPNS tahun 2019 akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Sedangkan lanjutan untuk masuk pada tahap seleksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Seleksi Kompetensi Bidang kompetensi bidang (SKB). 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (SKB) CPNS 2019 akan di- Pelaksanaan SKB CPNS 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 laksanakan September - 2019 ini tertunda karena 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 pandemi Covid-19. Oktober mendatang. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Tahun ini pemerintah Menteri Pendayagunaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Aparatur Negara dan Reforma- masih akan menuntaskan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 si Birokrasi (PANRB) Tjahjo proses seleksi CPNS forma1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Kumolo mengatakan, pemerin- si tahun 2019 yang tertun1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 tah akan meniadakan rekrut- da karena pandemi Covid1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 men Calon Pegawai Negeri Sip- 19. ‘’SKB akan dilanjutkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 il (CPNS) tahun 2020. ‘’Peneri- bulan September-Oktober 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 maan CPNS tahun 2020 akan 2020 dengan menerapkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 kami tiadakan,’’ ujar Menteri protokol kesehatan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 PANRB dalam rilis yang dite- Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567
Rekrutmen CPNS 2020 Ditiadakan
Rekrutmen Nakes MotoGP Dimulai
Formasi Dokter Belum Memenuhi Kuota Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memulai rekrutmen tenaga kesehatan (Nakes) untuk persiapan MotoGP 2021 di NTB. Dokter dan perawat yang diseleksi ke depannya akan dipersiapan untuk mengambil peran dalam gelaran balap motor internasional tersebut. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kese-
hatan NTB, Wilya Isnaeni menerangkan, seleksi yang dilakukan didasarkan pada surat Kementerian Kesehatan agar pihaknya menyerahkan daftar Nakes yang direkomendasikan. Terdiri dari 15 orang dokter dan 20 perawat yang akan mengikuti seminar persiapan menuju MotoGP 2021. Kemudian 100 dokter dan 100 perawat lainnya yang juga akan dipersiapkan. ‘’Ini kita seleksi dua-dua-
nya. Untuk yang 35 peserta seminar dan 200 orang tenaga kesehatan itu kita bagi tiga hari wawancara. Mulai hari ini (8/7)—Rabu kemarin— sampai Jumat nanti,’’ ujar Wilya kepada Suara NTB, Rabu (8/ 7). Diterangkan, sampai saat ini jumlah pendaftar untuk kebutuhan perawat telah mencapai 150 orang, sedangkan untuk dokter baru mencapai 76 orang. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/bay)
SELEKSI - Proses seleksi Nakes untuk gelaran MotoGP 2021.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 9 Juli 2020
Halaman 2
Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19 Pendapatan Menurun PANDEMI Coronavirus Disease atau Covid-19 berpengaruh terhadap seluruh sektor, terutama melumpuhkan aktivitas ekonomi. Kondisi ini dialami oleh sebagian besar nelayan dengan menurunnya pendapatan. Lurah Ampenan Selatan, Mahfudz menjelaskan, setelah gelombang tinggi dan angin kencang menerjang sepanjang sembilan kilometer pantai Ampenan beberapa waktu lalu, pandemi Covid-19 semakin mempersulit perekonomian masyarakat. Nelayan tidak berani melaut. Untuk alih profesi pun khawatir terpapar virus Corona. “Selama angin kencang, nelayan diam di rumah karena tidak ada yang berani melaut. Hampir sebagian besar nelayan di Ampenan Selatan terdampak,” jelas Mahfudz ditemui, Selasa (7/7). Setelah cuaca ekstrem mereda, justru nelayan dihadapi dengan penyebaran virus Corona. Hal ini membuat keadaan ekonomi keluarga memburuk. Mulanya, nelayan yang tidak melaut memilih beralih profesi sebagai buruh bangunan. Faktanya, warga memilih berdiam diri dengan alasan takut tertular. “Masyarakat nongkrong di rumah,” tuturnya. Masyarakat terdampak bencana alam maupun non alam didata. Data by name by addres diserahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Dinas Sosial maupun Dinas Perikanan turun langsung memberikan bantuan. “Dari pemkot langsung turun memberikan bantuan,” akunya. Perlahan nelayan sudah mulai bergairah. Hasil tangkap mulai melonjak. Dan, pendapatan naik signifikan. Paling penting menurutnya adalah, masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19 serta menjaga pola hidup sehat dan bersih. “Kita rutin gotong royong. Kemarin membersihkan sampah di pinggir pantai. Karena ada jalan yang tertimbun oleh pasir,” tuturnya. Di tengah pandemi seperti saat ini, masyarakat diharapkan tidak lalai. Artinya, wacana menuju tatanan kehidupan baru harus disikapi dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan. (cem)
Pemkot Tak Mau Disalahkan
Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta Pemprov NTB tidak hanya menyalahkan. Pendisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19 perlu sinergitas bersama. “Tolong jangan hanya menyalahkan begitu saja,” kata Walikota ditemui usai peletakan batu pertama rumah tahfidz qur’an di Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Rabu (8/7). Tudingan menilai bahwa dinilai tidak serius menangani wabah tersebut juga dibantah. Walikota yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) difokuskan untuk penanganan dan pencegahan. Tetapi ini fenomena sebagai masyarakat urban dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten lain. Menurutnya, rapat koordinasi antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar disampaikan perkembangan kasus Coronavirus Disease. Faktanya, terus terjadi peningkatan. Penularan justru tidak lagi di lingkungan. Justru di area publik termasuk perkantoran dan lingkungan kerja menjadi
lokasi penularan. “Kita terus bekerja,” katanya. Pendisiplinan masyarakat mengikuti protokol kesehatan harus ada sinergi antara Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Bagaimana mengedukasi masyarakat. Menurutnya, mengedukasi masyarakat menjadi tantangan berat karena ini berkaitan dengan kedisiplinan. Apalagi masyarakat sudah menormalkan diri meskipun pemkot belum menerapkan kenormalan baru. “Jangan panik. Kita bekerja terus,” katanya. Disampaikan, salah satu intervensi penanganan virus Corona melalui program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) maupun pengawasan. Imbauan diintensifkan di pusat perbelan-
jaan, toko dan pasar tradisional. Pemkot Mataram mengancam menutup usaha dan tidak memberikan pedagang berjualan apabila tidak mengikuti protokol kesehatan. “Kalau tidak mengikuti protokol kesehatan akan kita tutup,” tegasnya. Kasus Covid-19 di Mataram setiap hari mengalami peningkatan. Per tanggal 7 Juli 2020 terjadi penambahan 10 kasus positif dan 15 pasien dinyatakan sembuh dan enam orang meninggal dunia. Akumulasinya 622 orang positif. Dengan rincian, 219 masih dalam perawatan, 360 orang dinyatakan sembuh dan 43 orang meninggal dunia. (cem)
ENGGAN BERMASKER - Sejumlah pedagang di Pasar Cemara Kelurahan Monjok enggan mengenakan masker, Rabu (8/7). Masker hanya diletakkan di dagu dan leher. Padahal resiko terpapar Covid-19 sangat tinggi.
”
Ini fenomena sebagai masyarakat urban dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten lain. H. Ahyar Abduh
(Suara NTB/cem)
Mahfudz (Suara NTB/cem)
Kawal Maskerisasi dan Cuci Tangan ANGGOTA Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyayangkan Satpol PP Kota Mataram beralasan tidak memiliki anggaran untuk mengawal kebijakan penanganan covid di Kota Mataram. Padahal, pemerintah pusat memberikan ruang untuk menggunakan anggaran yang berkaitan dengan penanganan covid. ‘’Kenapa kemudian posisi dana BTT. BTT ini seperti yang sudah kita dapatkan ada sekitar Rp300 miliar dengan asumsi Pemkot akan menggunakan hingga angka Rp145 miliar,’’ ujarnya dalam rapat internal pansus di DPRD Kota Mataram, Rabu (8/7) kemarin. Yang menjadi pertanyaan, lanjut Ismul, berapa sebenarnya 14 OPD yang masuk dalam tim gugus tugas penanganan covid-19 diberikan pagu anggaran. ‘’Kalau yang kita tanggap dari Pemprov, dana ada kemudian gugus tugas bekerja. Yang diinginkan ada kegiatan yang terus menerus,’’ katanya. Pengawasan kontinyu itu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan Pemkot Mataram ketika pemerintah sudah berani mengambil kebijakan membuka pasar, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat umum lainnya. Yang harus dilakukan Pemkot Mataram terkait hal itu adalah gerakan maskerisasi dan cuci tangan. ‘’Dan itu harus dikawal,’’ cetusnya. ‘’Saya kira sangat bisa ditangkap. Saya kira kita pansus harus bisa mengawal anggaran dan pemanfaatannya,’’ demikian Ismul. Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini menyebutkan bahwa anggaran di 14 OPD yang masuk dalam tim gugus tugas masih bisa diotak atik. ‘’Lah wong yang ribuan JPS saja bisa diberikan dulu, apalagi sekedar menggarkan Pol PP untuk mengawal pasar. Tidak masuk akal kemudian kalau Pol PP tidak mempunyai anggaran,’’ sesalnya. Sebab, kalau berbicara covid, untuk target maksimal Satpol PP mestinya menganggarkan transportasi mengawal kebijakan gugus tugas. Misalnya mengawal kerumunan-kerumunan seperti pasar. Politisi PKS ini melihat inovasi di OPD masih minim. Sehingga, kata Ismul, pansus harus mengambil kebijakan politik anggaran. Secara garis besar, pansus ingin mendapatkan gambaran tentang gambaran pemanfaatan Rp145 miliar. ‘’Saya kira ini masih bisa kita intervensi. Provinsi saja, baru teriak sedikit pagi ini Pol PP bergerak. Turun langsung. Apakah seperti itu penanganannya,’’ pungkasIsmul Hidayat nya. (fit) (Suara NTB/fit)
(Suara NTB/cem)
BAKAR JERAMI - Petani di Jempong Baru membakar sisa jerami usai panen belum lama ini . Perilaku ini berpotensi menimbulkan penyakit inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Kasus sesak nafas di Mataram relatif tinggi. Kematian yang dipicu oleh sesak nafas mencapai 3 persen pada Juli 2020.
RSUD Kota Mataram Bantah Pilkada Kota Mataram Kejanggalan Penanganan Pasien 26 Anggota PPS Kota Mataram Covid-19 Reaktif Covid-19
Mataram awat dan dokter tidak (Suara NTB) – mau mengambil resiDirektur Rumah ko apabila pasien yang Sakit Umum Daerah akan ditangani tidak (RSUD) Kota jelas statusnya. Oleh Mataram, dr. H. Lalu karena itu, Walikota Herman Mahaputra Mataram, H. Ahyar membantah adanya Abduh sebutnya, mekejanggalan terhadap minta pasien yang penanganan pasien M akan menjalani pera(alm), warga Desa watan (rawat inap, Mekar Sari, Kecamared) harus menandatan Gunungsari. Rutangani surat permah sakit menangani nyataan. pasien sesuai standar Keluarga pasien operasional prosedur yang menolak item (SOP). dalam surat pern“Tidak ada kejangyataan itu dipersila(Suara NTB/cem) galan. Buktinya kan mencari rumah H. Lalu Herman Mahaputra sudah ditangani oleh sakit lain. “Saya kira Kapolres, Kabag Ops semua rumah sakit dan Kasat Reskrim,” jawabnya dikon- akan begitu. Beda dengan pasien poli, firmasi, Kamis (8/7). begitu datang, diperiksa, langsung puMenurutnya, manajemen rumah lang,” ujarnya. sakit bekerja berdasarkan SOP. KonKata dia, surat pernyataan terseteksnya pada peristiwa pasien M, pi- but telah disiapkan oleh manajemen haknya tidak mendengarkan dari rumah sakit. Ini akan menjadi pegamasyarakat. Pasien yang masuk dan ngan sekaligus bukti jika pasien Covmendapatkan perawatan harus di- id-19 meninggal dilaksanakan prolakukan pemeriksaan sesuai SOP. tokol kesehatan Covid-19. Pemeriksaan dimaksud dr. Jack, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sapaan akrabnya, seperti rapid test, sebelumnya menegaskan, telah memcek laboratorium, poto thorax. Selan- inta rumah sakit untuk menyiapkan jutnya, hasil pemeriksaan dianalisa surat pernyataan bagi pasien yang akan oleh dokter penanggungjawab. Jika menjalani perawatan. Surat pernyataan hasil diagnosis mengarah ke penyak- itu berisi kesediaan keluarga untuk it Covid-19, maka dilakukan pemer- mengikuti protokol kesehatan Covid-19, iksaan polymerase clain reaction. “Ka- supaya tidak terjadi keributan. lau positif penanganannya seperti Menurutnya, Tim Gugus Tugas itu,” ungkapnya. Penanganan Covid-19 terus Dalam penanganan pasien sambung- mengedukasi masyarakat dalam upnya, rumah sakit berkiblat pada SOP dan aya pencegahan dan penanganan. Resiundang – undang yang berlaku di tengah ko tidak disiplin menerapkan protokol pandemi. Tenaga kesehatan baik itu per- pada penularan. (cem)
Mataram turun verifikasi faktu(Suara NTB) – al,” jelasnya. DisebutKomisi Pemilikan, 26 anggota PPS han Umum (kpu) reaktif telah menKota Mataram telah jalani karantina melakukan pemerikmandiri dan berakhir saan kesehatan tertanggal 8 Juli (kemarhadap panitia pemuin, red). Pemeriksaan ngutan suara (PPS). kesehatan lanjutan Sejumlah 26 anggoyakni uji usap menjata PPS dinyatakan di kewenangan dari reaktif dan diminta Dinas Kesehatan. isolasi mandiri. Amanah dari KPU RI Ketua KPUD Kota hanya mewajibkan Mataram, M. Husni untuk rapid test. Abidin menjelaskan, Selain PPS, rapid sebanyak 26 dari 150 test juga akan dianggota PPS yang telakukan terhadap lah menjalani rapid panitia pemilihan (Suara NTB/cem) test (tes cepat) dinyakecamatan (PPK) M. Husni Abidin takan reaktif. Pidan 725 petugas haknya telah mengecoklit. Petugas coklit luarkan surat meminta anggota PPS yang reaktif otomatis akan diganti. untuk menjalani isolasi mandiri sela- Karena, mereka hanya menjalankan ma 14 hari. Sementara, 124 anggota tugas selama sebulan. Berbeda denPPS lainnya tetap bekerja melakukan gan PPS mereka menjalani tugas severifikasi faktual. “Kita sudah minta lama delapan bulan, sehingga diberimereka untuk isolasi mandiri,” kata kan waktu istirahat selama 14 hari. Husni dikonfirmasi, Selasa (7/7). Menurutnya, pemeriksaan kesehaTugas melakukan verifikasi dis- tan dengan metode uji cepat virus Coerahkan ke anggota PPS lainnya. rona atau rapid test tidak selamanya Sebab, tiga anggota PPS di Kelurah- berjalan mulus. KPU demikian kata an Karang Pule dinyatakan reaktif Husni, memiliki kendala bahwa tidak digantikan oleh verifikator lainnya. semua badan ad hoc mau menjalani Dijelaskan Husni, berdasarkan per- pemeriksaan kesehatan. Konsekuenintah dari KPU RI bahwa seluruh sinya adalah mereka harus berhenti. penyelenggara pemilu yang hendak “Dari 725 badan ad hoc tidak seturun untuk verifikasi faktual ke mua bersedia di rapid test. Bahkan, masyarakat diwajibkan menjalani mereka bersedia mengundurkan diri. pemeriksaan kesehatan. Tetapi untuk mencari penggantinya “Jika hasil pemeriksaan kesehatan itu yang susah walaupun kita berada dinyatakan non reaktif, baru dibolehkan di Kota Mataram,” ungkapnya. (cem)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Kamis, 9 Juli 2020
Halaman 3
Pemprov Kesulitan Anggaran Serap Sisa Masker UMKM Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma menyatakan Pemprov NTB saat ini kekurangan anggaran untuk belanja. Apalagi untuk menyerap ratusan ribu masker milik UMKM yang saat ini masih digudangkan. Diketahui ada 410.000 masker milik puluhan UMKM yang belum terserap dan saat ini tertumpuk di dua tempat. (Suara NTB/ist)
KUNJUNGAN - Tim dari Bank Dinar melakukan kunjungan kepada keluarga anak penderita tumor otak di Desa Karang Bayan, Lingsar Narmada Lombok Barat
Bank Dinar Bantu Pengobatan Anak Penderita Tumor Otak di Karang Bayan Mataram (Suara NTB) Bank Perkreditan Syariah (BPRS) Dinar Ashri (Bank Dinar) konsisten menyalurkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan sosial. Diantaranya turut membantu biaya pengobatan/penyembuhan bagi keluarga kurang mampu yang terkenda musibah sakit. Bank Dinar baru-baru ini mendapat informasi seorang anak berusia 3 tahun, dari Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Narmada Lombok Barat menderita penyakit tumor otak. Dan saat ini dalam proses pengobatan. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk meringankan beban orang tua penderita selama menjalani proses pengobatan. Direktur Utama Bank Dinar, Mustaen mengatakan siapapun yang menderita sakit dan layak dibantu, bank akan berusaha memberikan bantuan. Sesuai kemampuan BPRS terbesar di NTB milik salah satu pengusaha lokal ini. Sebelum-sebelumnya, sejumlah bantuan serupa juga diberikan kepada keluarga-keluarga miskin yang menderita sakit dan kesulitan biaya pengobatan. Bank Dinar saat ini juga tengah menelusuri keberadaan salah satu anak penderita penyakit kaki gajah di Kekait, Kabupaten Lombok Utara. “Kami meyampaikan terimakasih atas informasi-informasi ada kelurga-keluarga kurang mampu yang menderita sakit. Kami tetap menghimpun informasi dari media, media sosial, atau laporan langsung. Kami akan berusaha memberikan bantuan sesuai kemampuan,” kata Mustaen di kantornya, Rabu (8/7) kemarin. Mustaen mengatakan, setiap tahun, Bank Dinar menyisihkan 7,5 persen dari laba. Tahun 2020 ini, Bank Dinar menargetkan keuntungan sebesar Rp40 miliar. Jika dikeluarkan sebesar Rp7,5 persen, maka ada Rp2,5 miliar yang seharusnya dikeluarkan untuk kegiatan sosialnya. Karena situasi Covid-19, target keuntungan direvisi menjadi 25 persen. jika tercapai target keuntungan ini, ada Rp1,7 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan sosial. Sasarannya, bantuan pendidikan berupa sarana prasarana sekolah dan beasiswa. Pembinaan wirausaha untuk ekonomi kerakyatan. Membantu penanganan bencana seperti gempa bumi, banjir, termasuk Covid-19. Selain itu, bantuan keagamaan berupa pembagian sembako, makanan, kurban, dan lainnya. Ada juga bantuan untuk rumah ibadah. Dan alokasi lainnya adalah untuk insidentil, didalamnya bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang sakit. “Apa yang bisa kami berikan, kami bantu. Karena di dalam keuntungan bank, ada hak orang yang membutuhkannnya untuk kami salurkan,” demikian Mustaen. (bul/*)
TGB Dukung Menteri BUMN Gabungkan Bank Syariah Milik Negara Mataram (Suara NTB) Mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menilai wacana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggabungkan bank-bank umum syariah milik Himbara sebagai langkah yang sangat penting untuk membesarkan dan memajukan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia. “Langkah yang sangat penting. Merger harus benar-benar berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan masyarakat sebagai pengguna bank dan kebutuhan pemerintah sebagai pemegang saham. Dan itu perlu kajian (Suara NTB/bul) komprehensif,” kata mantan TGH. M. Zainul Majdi gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini dikonfirmasi, Rabu (8/7). Memang saat ini, Indonesia, yang notabene adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sektor keuangan syariahnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan Inggris. Malaysia saat ini memimpin perkembangan keuangan syariah di Kawasan Asia Tenggara, sedangkan Inggris adalah yang terdepan di sektor keuangan syariah di Eropa. Bahkan Vice President Senior Analyst Moody’s Investors Service, Simon Chen di sebuah interview dengan Asian Banking & Finance pada bulan November 2019 lalu mengatakan bahwa bank-bank syariah Malaysia lebih unggul dalam transformasi digital dibandingkan bank-bank syariah Tanah Air. Untuk itu, selain akan menarik lebih banyak investor dari Timur Tengah, rencana penggabungan bank syariah adalah sebuah langkah strategis yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor syariah dalam negeri, mendorong transformasi, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global, selain Malaysia, Timur Tengah, dan Inggris. TGB selama menjabat Gubernur NTB dua periode dari tahun 2008 – 2018, memiliki pengalaman mengkorversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah, pada tahun 2018. Selain itu, selama menjabat Gubernur NTB, juga diinisasi merger delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh kabupaten/kota se-NTB yang hingga saat ini masih berproses. “Karena kajiannya mengatakan lebih baik dimerger. Alhamdulillah, hasilnya bagus. Lebih efisien dan kompetitif,” katanya. Menurut TGB, saat ini perangkat regulasi keuangan syariah di Indonesia cukup lengkap. Berdasarkan data Islamic Development Indicator Report, Indonesia disebutkan masuk tiga besar negara yang menguasai pasar obligasi negara syariah (Sukuk) global, Selain itu, Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk. Pada 19 Februari 2019, Pemerintah Indonesia telah mendaftarkan dua obligasi negara syariah hijau senilai US$ 2 miliar di Nasdaq Dubai. Pencatatan ini menjadikan Indonesia sebagai negara penerbit sukuk terbesar berdasarkan nilai tukar yakni, dengan total mencapai US$ 15 miliar dari 11 emisi. “Kita punya ekonomi yang relatif punya resiliensi tinggi, bahkan di era krisis. Hanya memang masih ada persepsi bahwa perizinan terlalu pelik, bertele-tele, dan sering berubah-ubah. Itu yang perlu dihilangkan dengan reformasi birokrasi yang konsisten,” kata TGB. Rencananya, pada tahun depan tiga bank syariah yaitu PT BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, akan dimerger menjadi bank syariah terbesar milik Himbara. (bul)
Masker masih ini adalah kelebihan produksi UMKM yang sebelumnya didorong memproduksi masker untuk dibagibagi oleh Pemprov NTB guna menekan penularan wabah Covid-19 di provinsi ini. H. Wirajaya kepada Suara NTB, Rabu (8/7) kemarin menegaskan, posisi keuangan pemerintah daerah saat ini sangat terbatas. Namun masih ditunggu kebijakan apa yang akan ditempuh oleh Pemprov NTB untuk menyerap ratusan ribu masker UMKM yang tersisa ini. Mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB ini
mengatakan sangat menghargai semangat para pelaku UMKM yang memproduksi masker dalam jumlah banyak. “Mudahmudahan ada kebijakan dari pimpinan (gubernur dan wakil gubernur) untuk bisa mengalokasikan dan menyerap masker yang sudah diproduksi oleh UMKM ini,” ujarnya. Sebelum terjadi surplus produksi ini, H. Wirajaya mengatakan sudah menginformasikan kepada para pelaku UMKM kebutuhan Pemprov NTB sebanyak hampir 1 juta masker untuk tiga paket bantuan Jaring Pen-
gaman Sosial (JPS) kepada seratusan ribu KK. Telah terpenuhinya kebutuhan daerah juga telah disampaikan kepada UMKM. Kendati demikian, kepada para UMKM sudah diminta bersurat resmi kepada pemerintah daerah sebagai dasar untuk dicarikan solusi menyerap ratusan ribu masker sisa ini. bersama para pelaku UMKMnya, kepala dinas juga menyatakan telah melakukan pertemuan. Dari pertemuan tersebut, UMKM mengatakan, diperkirakan kebutuhan Pemprov NTB sampai 2 juta masker, sep-
erti halnya kebutuhan Kabupaten Lombok Tengah. sehingga produksi dilakukan dalam jumlah banyak. Tidak bisa demikian kata kepala dinas. Produksi harusnya disesuaikan dengan permintaan. “Ini kok Pemprov disuruh membayar. Tidak bisa begitulah, pemeritah kan gunakan kontrak untuk membayar dan pertanggungjawaban. Tidak bisa diluar ketentuan,” imbuhnya. Ada beberapa solusi yang akan diupayakan. Salah satunya, kata kepala dinas, Permendikbud no 19 tahun 2020 didalamnya ada kewajiban sekolah menyiapkan masker bagi siswa-siswinya. Melalui dana-dana BOS diharapkan sekolah bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan sekolah. “Kita berusaha mengakomodir sesuai kemampuan Pemprov. Karena kaspitas fiscal kita san-
(Suara NTB/bul)
H. Wirajaya Kusuma gat terbatas. Kita tunggu dulu arahan dari kepala daerah juga,” demikian H. Wirajaya. (bul)
(Suara NTB/bul)
KARANTIKA - Karantina dan penyemprotan berkala armada Lombok Taksi yang digunakan paksa mengangkut jenazah Covid-19 di yang dijemput paksa oleh massa di RSUD Kota Mataram awal pekan ini.
Lombok Taksi Karantina Armada dan Pengemudi Pengangkut Jenazah Covid-19 di RSUD Mataram Mataram (Suara NTB) Lombok Taksi (Blue Bird) melakukan karantina langsung satu unit armada Transmover dan pengemudinya yang dipaksa oleh massa membawa pulang jenazah MS (50), warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dari RSUD Kota Mataram. Seperti diketahui, Senin malam (6/7) di RSUD Kota Mataram, ratusan orang keluarga dan masyarakat desa setempat
mendatangi RSUD Kota Mataram untuk menjemput paksa jenazah Covid-19. Saat itu, massa mendesak salah satu pengemudi taksi yang tengah mangkal menunggu penumpang. Bluebird Group menyatakan menyayangkan adanya pemaksaan oleh sekelompok massa untuk pengunaan kendaraan Lombok Taksi dalam mengantarkan jenazah positif Covid-19 di Rumah Sakit Kota Mataram. “Segera setelah kejadian terse-
but, kami langsung menerapkan protokol kebersihan dalam menghadapi penyebaran Covid-19, di mana armada langsung dibersihkan secara menyeluruh dengan disinfektan. Pengemudi saat ini melakukan isolasi mandiri sesuai arahan petugas terkait dan dijadwalkan untuk dilakukan rapid test dan pemeriksaan swab guna memastikan pengemudi kami berada dalam kondisi yang fit sebelum kembali melayani pelanggan,” kata Manager Pool
Telkomsel Perkuat Kolaborasi Bersama Inovator Membangun Ekosistem Digital di Indonesia Mataram (Suara NTB) Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) kembali membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul terutama di bidang teknologi digital dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkolaborasi mengakselerasikan negeri dengan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat lewat Tinc Batch 5. Pada edisi tahun ini, program Tinc fokus pada pengembangan inovasi di bidang Internet of Things (IoT), machine learning, artificial intelligence, teknologi periklanan, financial technology (fintech), dan solusi berbasis digital lainnya sebagai penunjang penguatan ekosistem digital dalam setiap fase kehidupan masyarakat. Vice President Corporate Strategy Telkomsel Andi Kristanto, pada Tinc Batch 5 2020, Telkomsel menargetkan untuk bisa berkolaborasi dengan para innovator lokal melalui beragam solusi digital dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai program corporate accelerator dari Telkomsel, Tinc konsisten menjadi sarana inkubasi yang mampu mendampingi para inovator lokal untuk menghasilkan dan mengembangkan solusi digital terhadap berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat. Sejak awal digulirkan, Tinc secara khusus dihadirkan Telkomsel sejalan dengan transformasi Telkomsel sebagai leading digital telco company, bersama dengan pilar inovasi digital lainnya yaitu The NextDev dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI). Ketiga pilar inovasi digital ini ditujukan sebagai platformyang dapat menjadi penyokong ekosistem digital Indonesia. Meski ketiganya memiliki kesamaan misi dalam membangun ekosistem bagi para pegiat startup, namun The NextDev, Tinc dan TMI memiliki fokus yang berbeda dalam memberikan kontribusi pada berbagai tahap perkembangan startup. The Nextdevberfokus sebagai talent scoutingdan social impact, Tinc sebagai wadah untuk berakselerasi dan berkomersialisasi bersama Telko-
Lombok Taksi, Amir Muslim, Rabu (8/7) kemarin. Armada yang digunakan itu kini dikarantina khusus di pool Lombok Taksi di Pelembak, Ampenan Mataram. Dijemur di bawah sinar matahari dan setiap dua jam disemprot menggunakan disinfektan. “Tidak dioperasikan sementara, sampai waktu yang diperbolehkan sesuai ketentuan,” imbuhnya. Untuk pengemudinya, diminta melakukan karantina mandiri. Kebutuhannya dipenuhi juga oleh perusahaan. Seminggu pasca kejadian rencananya akan dilakukan swab. Amir menyanyangkan aksi pemaksaan tersebut oleh massa. Lantaran armada Blue Bird tidak diperuntukkan untuk angkutan tersebut. “Karena pengemudi kami tidak bisa mengelak juga melawan permintaan mas-
sa. Kami merasa dirugikan, karena berimbang pada image kami di masyarakat,” ujarnya. Meski begitu, Lombok Taksi, Blue Bird tidak ingin memperpanjangnya. Amir meyakinkan, masyarakat juga memahami situasinya saat itu. Sejauh ini tidak menganggu operasional armada Lombok Taksi untuk melayani kebutuhan penumpang. Untuk memastikan keamanan Covid19, protokol kesehatan kata Amir tetap diperhatikan. Pengemudi wajib menggunakan masker dan menyediakan hand sanitizer sebelum penumpang naik. Suhu badan pengemudi juga tetap dicek setiap hari sebelum memulai aktivitasnya. Penyemprotan armada juga dilakukan rutin. Terutama bagianbagian kendaraan yang paling sering disentuh penumpang. (bul)
Mayohonda NTB Kopdar ”Online” Bersama Komunitas HALo (Suara NTB/ist)
Digelar kembali Program Telkomsel Innovation Center (Tinc) membuka kesempatan bagi seluruh talenta unggul terutama di bidang teknologi digital dari berbagai daerah di Indonesia melalui Tinc Batch 5 di Jakarta, Selasa (7/7) msel, dan TMIberfokus padas- proof of concept) dan akselerasi (pitrategic investment. Tinc telah loting, commercial), dengan pelakberlangsung sejak 2018. Sepa- sanaan yang berlangsung selama njang penyelenggaraannya, Tinc 3 sampai 12 bulan. Sebagai wujud nyata dari konsisten untuk menampung berbagai solusi digital dari para komitmen tersebut telah diinovator dan telah menyeleksi lakukan Telkomsel dengan me19 solusi yang berhasil mema- masukkan Intelligent Tank Monitoring System (INTANK), suki tahap proses inkubasi. Tidak sebatas itu, Tinc pun yang merupakan salah satu somemberikesempatan bagi para lusi inovatif yang lahir dari Tinc, inovator Tanah Air yang memi- ke dalam ekosistem layanan liki potensi untuk bisa menja- unit bisnis Telkomsel IoT. INlin kolaborasi secara komersial TANK sendiri merupakan solubersama Telkomsel. Dengan si manajemen perangkat yang kolaborasi tersebut, Telkomsel mampu memberikan visibilitas turut membuka akses masuk ke aset likuid secara real-time. Pemanfaatan INTANK mepasar pelanggan dan mitra retail Telkomsel, menghubungkan mungkinkan penggunanya untuk dengan investor, memberikan melakukan fungsi pengendalian dukungan pendanaan, hingga dan pengawasan terhadap aset melakukan pendampingan ke likuid miliknya dengan optimasi suplai dan pemeliharaan proses komersialisasi produk. Untuk tahap pendaftaran, pro- prediktif, sekaligus mendapatgram Tinc Batch 5 secara resmi kan insight bisnis melalui dashtelah dibuka sejak 15 Juni 2020. board terintegrasi. Selain itu Tinc Berbeda dengan edisi-edisi sebel- telah berhasil melahirkan soluumnya, kali ini Telkomsel si di ranah agritech seperti eFishberinovasi dengan menghadirkan ery (automated feeding system), Tinc Unique Values yang mem- Jala (smart water quality moniberikan tiga manfaat lebih bagi toring) dan Mertani (smart planpeserta, yaitu Market Access, Go tation solution). Untuk melakukan pendaftTo Market and Sales Channels, serta Innovation Lab (Testing Lab aran Tinc Batch 5 sekaligus IoT dan 5G, Sandboxing Platform, mendapatkan informasi lebih serta Development Kit). Tinc lanjut dari program tersebut, Unique Values akan memperkuat dapat mengakses Tinc.id serproses pengembangan inovasi di ta akun sosial media resmi dalam Tinc yang terdiri dari dua Tinc di Instagram, Twitter, dan tahap, yaitu inkubasi (prototyping, LinkedIn. (bul)
Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB pada Jumat (3/7) melakukan aktivitas live sesion bersama komunitas HALo (Honda Asosiasi Lombok). Kegiatan bertema “Kopdar Online bersama Honda Community” digelar sebagai wadah bersilaturrahim dan berbincang-bincang seputar keseharian anggota komunitas. Komunitas yang terlibat dalam kopdar yaitu perwakilan Honda CBR Lombok. Kegiatan dilaksanakan di halaman Astra Motor Main Dealer di Jalan TGH Saleh Hambali Dasan Cermen Mataram, Berlangsung sejak pukul 05.00 sore. Talkshow live bersama akun instagram resmi Honda yaitu @mayohondantb membahas informasi seputar komunitas dalam menyambut era new normal. Ada juga tips yang dibagikan oleh komunitas Honda CBR Lombok dalam berkendara yang aman di masa pandemi.
I Dewa Gede Sutrisna Putra, Supervisor Promosi Astra Motor NTB, menyebut Astra Motor NTB tetap aktif melakukan aktivitas promosi secara online melalui akun media sosial resmi kami (instagram & facebook). Jika diantaranya terdapat konsumen yang ingin bertanya seputar sepeda motor Honda, dapat layani secara online juga. Pada kesempatan yang sama, para anggota dari HCRC (Honda CBR Riders Club) chapter Lombok membagikan pengalaman mereka dalam kegiatan touring. Suka duka dalam menempuh rute touring yang menantang dan tentunya keseruan menjadi anggota club HCRC chapter Lombok. Tamam Sampurna, Humas HCRC chapter Lombok, dalam menjangkau masyarakat yang ingin bergabung di komunitas Honda dapat mengubungi perwakilan HALo. Atau dapat menghubungi instagram mayohondantb. (bul)
(Suara NTB/ist)
Kopdar Online bersama Honda Community
SUARA NTB Kamis, 9 Juli 2020
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Dampak Covid-19 Kategori Desa Mandiri PERKEMBANGAN desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan progres menjanjikan. Secara indikator, dari 33 desa (di luar 10 desa baru) yang ada, terdapat dua desa yang dianggap berprestasi karena mampu menduduki katagori desa mandiri. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD KLU, H. Kholidi Halil, Rabu (8/7) mengungkapkan seluruh desa di Indonesia dievaluasi dengan indikator atau Indeks Desa Membangun (IDM). Proses itu melewati perpanjangan pemerintah pusat yang ada di provinsi. (Suara NTB/ari) “IDM merupakan indeks Kholidi Holil komposit yang dibentuk dari beberapa indikator penilaian seperti ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa,” ujar Kholidi. Ia menerangkan, indikator IDM digunakan pada tujuan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Terdapat 5 status desa yang diklasifikasikan, meliputi Desa Mandiri Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal. “Kita di KLU, pada tahun 2020 ini ada 2 desa yang masuk Desa Mandiri, yaitu Desa Tanjung dan Desa Anyar (Kecamatan Bayan),” sebutnya. Disebutkan, Desa Mandiri pada tahun 2019 lalu tidak ada. Sementara jumlah Desa Maju tahun lalu sebanyak 8 desa dan di tahun 2020 meningkat menjadi 15 desa. Lebih lanjut, katagori Desa Berkembang tahun 2019 sebanyak 21 desa, dan tahun 2020 menjadi 16 desa. “Sedangkan untuk jumlah desa tertinggal tahun 2019 sebanyak 4 desa, dan di tahun 2020 menjadi tidak terdapat desa tertinggal,” ucap Kholidi. Meskipun angka kemiskinan di KLU tahun 2019 meningkat dari 28,83 persen menjadi 29,03 persen, namun situasi itu tidak lepas dari gangguan stabilitas ekonomi di mana masyarakat masih menghadapi dampak gempa 2018. Lagipula peningkatan itu tidak signifikan, hanya 0,02 persen atau (980 jiwa). Aktivitas ekonomi masyarakat desa juga mempengaruhi terbentuknya angka pengangguran yang tergolong kecil. Berdasarkan Rilis BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) KLU pada tahun 2017 sebesar 1,74 persen (1.874 orang), merupakan TPT terendah di NTB. (ari)
Pemda Lobar Akui Tambah Kemiskinan Baru
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengakui dampak Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat, khususnya bagi warga yang hidup di garis kemiskinan. Dampak pandemi ini diakui akan menambah angka kemiskinan baru di Lobar. ‘’Hal ini dilihat dari banyaknya warga yang diberikan bantuan mencapai 116 ribu KK atau 348 ribu jiwa lebih. Sedangkan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial jumlah warga miskin yang butuh intervensi bantuan sebanyak 124 ribu jiwa,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial Lobar L. Marta Jaya, Rabu (8/7). Ia mengatakan dampak Covid-19 begitu luar biasa dirasakan sejak beberapa bulan terakhir melumpuhkan perekonomian warga, sehingga otomatis berdampak besar dari sisi kemiskinan. Hal ini kalau
dilihat dari warga kurang mampu butuh intervensi berdasarkan data DTKS di Lobar menca Kemiskinan baru ini, ujarnya, kemungkinan timbul akibat adanya pengangguran dampak dari PHK dan pekerja dirumahkan. Masyarakat yang tak bisa melakukan usaha lagi karena Corona. Ditambah lagi, warga yang hidup digaris kemiskinan hanya bergantung dari penghasilan seadanya setiap hari. Karena itu, salah satu program pemda dalam mengurangi dampak corona ini memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 38 ribu KK.
Penanganan Covid-19 Sudah Habiskan Rp37,4 Miliar Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 37,4 miliar lebih untuk penanganan pandemi Covid-19. Baik itu untuk penanganan kesehatan serta dampak sosial. Sementara untuk penanganan dampak ekonomi, sampai sejauh ini belum banyak tersentuh. Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng, Legewarman, S.IP., kepada Suara NTB, Rabu (8/7), mengungkapkan, hasil koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Loteng diketahui total anggaran penaNganan Covid-19 yang ada di Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 148 miliar. Dari jumlah tersebut sudah Rp 37,4 miliar di antaranya yang terpakai. Seperti untuk insentif tenaga kesehatan sekitar Rp 3,8 miliar dan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan (Dikes) sekitar Rp 1,2 miliar. Kemudian ada juga untuk pengadaan masker sekitar Rp 11 miliar ditambah untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu sekitar Rp19,5 miliar. Jadi masih ada sisa anggaran Covid-19 sebesar Rp 110 miliar lebih yang nantinya akan dialokasikan kembali di APBD Perubahan 2020. “Harapanya kita, sisa anggaran penanganan Covid-19 tersebut bisa diarahkan untuk penangan dampak ekonomi. Karena belum banyak tersentuh. Misalnya, untuk membiayai progam-program di sektor riil. Dengan begitu, dampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi bisa ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya. Sebelumnya, khusus terkait penyaluran JPS Bersatu, Kepala Dinas Sosial Loteng, Baiq Sri Hastuti Handayani, mengaku belum seluruhnya disalurkan, karena baru sekali disalurkan. Masih ada tahapan berikutnya. Dengan kata lain, anggaran JPS Bersatu yang sudah disiapkan masih belum habis semunya. Kapan penyaluran JPS Bersatu dilakukan kembali? Hastuti mengaku diupayakan pekan depan. Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk penyaluran JPS Bersatu berikut sedikit ada perubahan terkait nominal bantuan yang akan diterima dari sebelumnya sebesar Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu. Karena penyaluran JPS Bersatu sendiri diperpanjang sampai menjadi enam bulan dari rencana semula hanya tiga bulan saja. (kir)
(Suara NTB/her)
L. Marta Jaya masuk DTKS. Termasuk jelas dia, hasil musdes ini mengkaper warga yang jatuh miskin dampak Corona. (her)
Masih Ditunggu, Insentif Nakes untuk Tahap III
PT AMGM Perseroda Jalin Kerjasama Bantuan Hukum dengan Kejari Giri Menang (Suara NTB) PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Perseroda menjalin perjanjian kerjasama bantuan hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Perusda itupun akan mendapatkan pendampingan hukum dari Kejari dalam menghadapi masalah perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Kerjasama antara kedua belah pihak ini sendiri telah berlangsung sejak dua tahun lalu dan diperpanjang lagi dua tahun ke depan. Penandatanganan perjanjian kerjasama itu dilakukan langsung antara Dirut PT AMGM H. L. Ahmad Zaini dengan Kajari Mataram, Drs. Yusuf, SH., di Kantor Kejari Mataram, Selasa (7/7). Ditemui selepas acara penandatanganan itu, Dirut PT AMGM menerangkan pihaknya melakukan perpanjangan perjanjian pendampingan hukum untuk semua persoalan hukum yang dihadapi, baik itu Perdata dan TUN. ‘’Sepanjang ruang lingkupnya dua itu (perdata dan TUN) kami bisa minta bantuan hukum ke Kejari,’’ jelas dia. Menurutnya, efektivitas perjanjian bantuan hukum ini sangat dirasakan dampaknya. Karena setiap ada persoalan hukum yang dihadapi bisa dicarikan solusi bersama pihak Kejari. ‘’Ada solusi, karena kami minta pendapat dari kejari. Kalau ada yang kurang kita benahi,’’ imbuh dia. Diakui, banyak persoalan yang diselesaikan. Bahkan pihaknya juga meminta pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dalam upaya meyakinkan dan memastikan langkah yang dilakukan tidak keliru. “Kalau ada tahapan kami ragu, kami minta pendapat dari kejari,”ujarnya. Kajari Mataram Yusuf mengatakan perjanjian kerjasama antara PT AMGM dengan Kejari mencakup ruang lingkup bidang perdata dan TUN. “Terkait dengan masalah-masalah hukum perdata dan TUN yang dialami PT AMGM bisa minta bantuan ke kami,” jelas Yusuf. Permintaan bantuan hukum ke Kejari ini bisa melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) maupun surat langsung. Kalau SKK ada persoalan hukum di pengadilan, sedangkan kalau tidak ada persoalan hukum di pengadilan bisa melalui surat permohonan biasa entah itu mau meminta pendampingan, pendapat hukum atau masalah hukum lainnya. Perjanjian kerjasama bantuan hukum ini sama seperti yang sudah berjalan dua tahun lalu. Namun karena perjanjian sebelumnya habis masa berlaku tanggal 1 Juli 2020, sehingga diperpanjang lagi dua tahun ke depan. Selama pendampingan hukum dilakukan terhadap PT AMGM diakui Kajari ada beberapa persoalan hukum di luar pengadilan yang ditangani. Seperti permintaan legal opinion (LO) (her)
Bantuan JPS ini diberikan kepada warga yang masuk DTKS maupun non DTKS. Dampak bantuan ini pun besar bagi warga. Kalau mereka tidak disentuh bantuan maka tambah parah dampaknya dirasakan warga. Selain JPS, ada juga bantuan lain seperti BST sebanyak 31 ribu KK, perluasan sembako sampai Desember menyasar 8 ribu KK, JPS Gemilang sebanyak 10 ribu KK lebih serta BLT DD sebanyak 26 ribu KK. “Kalau kami hitunghitung dari program kaitan dengan covid-19 yang mendapatkan bantuan mencapai
116 ribu KK,” jelas dia. Akan tetapi, lanjut dia, bantuan yang akan diberikan ke masyarakat terdampak sendiri tidak seragam, artinya ada yang berlaku enam bulan dan ada yang tiga bulan saja. Seperti bantuan dari pusat berlaku selama enam bulan sedangkan JPS selama tiga bulan. Seperti bantuan perluasan sembako dari pusat terhitung sejak bulan ketiga sampai Desember, begitu pula BSTdan BLT diperpanjang enam bulan. Terkait upaya verifikasi pemutakhiran data kemiskinan sesuai saran gubernur, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan bersurat ke desa dan kelurahan untuk mendata serta melakukan musyawarah desa (musdes) terkait DTKS. Sekaligus hasil musdes ini nantinya kalau ada warga non DTKS akan diusulkan
(Suara NTB/rus)
PENGUKUHAN - Suasana pengukuhan pengurus LASQI Lotim di Pendopo Wakil Bupati, Rabu (8/7).
Seni Qasidah Kurang Mendapatkan Perhatian Selong (Suara NTB) Generasi milenial dinilai kurang perhatian terhadap apengembangan seni qasidah. Menyadari fenomena ini, diharapkan Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) lebih mempopulerkan kesenian tersebut. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LASQI Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat pengukuran pengurus LASQI Lotim, Rabu (8/7). Istri Gubernur NTB ini mendorong uintuk pengembangan qasidah. Menurutnya. melalui seni qasidah diharapkan dapat ditanamkan nilainilai positif. Syiar melalui lan-
tunan qasidah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ketua LASQI Lombok Timur Hj. Siti Kudsiah Rumaksi berharap pembinaan dari LASQI Provinsi. Diminta, pembinaan dapat dilakukan secara rutin demi mewujudkan Visi Misi DPD LASQI Lotim, yaitu “Memasyarakatkan Seni Qasidah Indonesia serta menjadi yang terbaik di antara yang paling baik”. Selain itu, harapnya, dukungan dari pemerintah daerah terus ada. Dukungan pemda ini diyakini akan mampu mengantarkan seni dan kearifan lokal Lotim menjadi bagian dari pengembangan pariwisata serta
terwujudnya seniman dan generasi muda yang tangguh, berprestasi dan kuat menghadapi tantangan hidup di masa depan. Sementara itu, Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin yang hadir dalam pertemuan pengukuhan kemarin menyampaikan, sebuah lembaga harus diperkuat sumber daya manusia (SDM) yang baik. Harus pula didukung sumber dana memadai. Wabup berjanji ke depan pihaknya akan mengkomunikasikan anggaran bagi LASQI melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rumaksi juga juga meminta agar dilakukan regenerasi kepengurusan. (rus)
Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) menegaskan jika pencairan dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) sudah dilakukan untuk tahap I dan II. Insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing untuk diberikan sebagaimana mestinya. Hanya saja, untuk tahap III dan seterusnya belum ada kejelasan. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. H. M. Hasbi Santosa, M. Kes, belum lama ini, menyebut, keberadaan tenaga kesehatan dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid19) merupakan garda terdepan, sehingga sudah semestinya nakes diberikan apresiasi berupa insentif. Untuk insentif dianggarkan hanya untuk dua bulan yaitu April dan Mei dan sudah disalurkan pada tanggal 16 Juni. Adapun total anggaran untuk 35 puskesmas di Lotim sebesar Rp4.620.000.000 per bulan atau sekitar Rp92 miliar lebih selama dua tahap tersebut. Petugas yang diberikan berdasarkan per SK, sehingga pembagian di puskesmas dengan berpatokan pada regulasi dari pemerintah pusat. Adapun berdasarkan SK bupati Nomor 188.45/302/KES/ 2020 terkait penetapan besaran insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menangani Covid-19 maupun SE standar dasar harga maksimal Men-
teri Keuangan. Namun Pemkab Lotim melakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan daerah. Di antaranya untuk insentif bagi dokter Rp7,5 juta, tenaga perawat dan bidan Rp3,5 juta, tenaga kesehatan lainnya Rp2 juta dan kebijakan dari pemda berupa sopir dan non kesehatan diberikan insentif Rp1 juta. Untuk Kabupaten Lotim, jumlah penerima insentif sebanyak 1.400 tenaga nakes. Misalnya untuk tenaga terbanyak di Puskesmas Keruak 80 tenaga dan terendah di Puskesmas Pengadangan Kecamatan Pringgasela. “Yang mendapat insentif ini tenaga yang bekerja, mulai dari Tim TGC, pelacakan kontak, suplayer dan penanganan lainnya,”jelasnya. Ketua PPNI Lotim, Mahalil Ulil Amri, mengatakan untuk insentif Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan diberikan sampai dengan bulan Maret sampai Mei 2020. Apabila ada perpanjangan maka harus menunggu arahan Presiden. Posisi PPNI sebagai wadah para pejuang keperawatan khususnya di Kabupaten Lotim, katanya, mengikuti apa yang memang menjadi ketentuan yang sudah tertuang dalam surat edaran tersebut. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lotim, dr. Kurnia Akmal belum mendapat data insentif nakes dalam penanganam Covid-19. (yon)
Ditolak, Dikes Lepas Tangan Tes Cepat Bupati Evaluasi Kinerja Warga Mekar Sari Direktur RSUD KLU Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) sangat menyayangkan kejadian pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia diambil paksa oleh keluarga yang terjadi di RSUD Kota Mataram. Sebagai langkah tindakan tegas yang dilakukan, Dikes akan lepas tangan tidak memberikan tindakan apapun kepada warga masyarakat yang berasal dari dusun atau desa setempat. Alasannya, warga tidak percaya dengan adanya Covid-19 ini, dan mereka juga sudah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. “Ya sudah biarkan saja, kan mereka tidak percaya ada Covid-19 dan kalau di-rapid test mereka menolak nantinya,” kata Kepala Dikes Lobar Hj. Made Ambaryati, Rabu (8/7). Dalam surat yang mereka tandatangani, sudah disaksikan oleh Kepala Desa, Camat dan dari pi-
hak puskesmas yang mendampingi masyarakat. Kalau sudah sikap mereka seperti ini, mereka tidak percaya ada Covid-19. Namun meskipun begitu pihak Dikes sudah memberikan arahan kepada Puskesmas Penimbung untuk berhati-hati kepada pasien yang datang ke puskesmas dan berasal dari Desa Mekar Sari. Karena jika nantinya mereka datang ke sarana kesehatan, tentunya mereka harus tetap dilayani, cuma puskesmas harus paham. Tidak hanya pihak puskesmas, warga masyarakat yang berada dekat dengan Desa Mekarsari juga harus berhatihati, agar mereka tidak kontak sembarangan dengan warga yang berasal dari Desa Mekarsari. “Petugas puskesmas sudah mempersiapkan diri dengan APD lengkap, jika mereka datang untuk berobat, meski mereka mengatakan tidak ada gejala, petugas tetap siaga,” tegasnya.
Karena dengan sikap yang dilakukan warga masyarakat kemarin, membuat wilayah satu desa tersebut zona hitam, bukan lagi zona merah. “Kalau kita memberikan istilah, sudah zona hitam, bukan merah lagi,” ujarnya.Karena mereka tidak patuh dan tidak percaya dengan adanya Covid-19 ini. Dikatakan olehnya, untuk pelayanan rapid test, tentunya memang tidak bisa dilakukan langsung pada satu atau dua hari, karena kalau dilakukan pada hari itu jelas tidak ada muncul hasilnya. Untuk itu pihaknya meminta kepada petugas kesehatan yang ada di puskesmas untuk menunggu hingga lima atau tujuh hari ke depan baru bisa melakukan rapid test kepada warga masyarakat. “Tidak mungkin sekarang kita rapid, kalau memang tidak ada gejala, biarkan saja mereka karantina mandiri dulu selama tujuh hari,” pintanya. (her)
Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menanggapi saran Komisi III DPRD yang meminta Direktur RSUD KLU diganti. Menurut bupati, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelayanan yang dilakukan direktur. “Tetap lakukan evaluasi, berjalan. Tapi persoalannya harus kita lihat, apa kasus posisinya. Mengapa kawankawan (DPRD) meminta itu (direktur diganti),” ujar Bupati, Rabu (8/7). Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja direktur harus dilakukan secara profesional dan bukan politis. Artinya tolok ukur kinerjanya dilihat dari kedisiplinan, absensi sidik jari maupun absensi manual. Najmul berpendapat, sepanjang Direktur RSUD melakukan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, maka pi-
haknya pasti akan mengganti. Tetapi jika masih memungkinkan karena ada alasan yang bisa disampaikan kepada pemerintah, tentunya menjadi pertimbangan. Sementara itu, pada situasi Covid saat ini, Bupati menyadari peluang untuk menggeser pejabat, minim. Covid saat ini memerlukan tegaknya OPD sebagai organisasi pemerintah. Kemungkinan reposisi saat ini di berbagai tempat pun belum bisa dilakukan, karena ketentuan aturan. “Jangankan direktur rumah sakit, kepala sekolah dan puskesmas saja tidak kita geser. Karena saya ini sudah pada masa menjelang pemilukada. Maka kita hindari pergeseran yang bersifat politis. Kalau saya hanya menginginkan jika terjadi pergeseran, maka itu bersifat profesional untuk kepentingan OPD,” tandasnya. (ari)
Upaya OPD Mencari PAD
Kominfo Kejar Penunggak Retribusi, DKP Maksimalkan Enam Sumber Potensi Giri Menang (Suara NTB) Teguran Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid kepada belasan OPD penghasil pendapatan asli daerah (PAD) membuat para kepala OPD terkait keder. Mereka pun berusaha berinovasi dan mencari kiat-kiat untuk bisa menghasilkan PAD. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar, Ir. L. Sukawadi, M.Si., mengatakan target PAD di dinasnya awalnya hanya Rp339 juta, namun sudah dikurangi 30 persen menjadi Rp 198 juta. Dari target ini baru tercapai 27,75 persen. Untuk menggenjot PAD ini, pihaknya sudah memetakan enam potensi sumber PAD
yang bisa dimaksimalkan. “Enam sumber akan kami maksimalkan untuk menghasilkan PAD,”terang mantan Sekdis Pertanian ini. Disebutkan, enam sumber PAD terdiri dari Balai Benih Ikan (BBI). Di BBI ini sudah dilakukan aktivitas, pembenahan dan rencananya Sabtu nanti akan dilakukan pelepasan 15 bibit untuk tiga kolam percobaan dulu dengan bermitra bersama pihak ketiga. Sarana prasarana di BBI sudah disiapkan dari sekarang. Di samping itu, setelah berjalan pemeliharaan bibit untuk dikonsumsi 15 ribu ekor ini, akan ada lagi datang calon bakal induk unggul yang akan dibudidayakan
di sana sesuai permintaan pasar. Sebab selama ini bibit yang ada di BBI adalah bibit lokal. Dalam rangka memberi informasi penjualan bibit monosek di BBI akan dipasangkan spanduk. Hal ini diharapkan memberi ketertarikan bagi warga yang budidaya ikan. Harga bibit ini pun terjangkau, sehingga di sini ada peranan pemda dalam hal ini DKP membantu warga. Di samping itu tidak mematikan usaha dari perikanan rakyat. Sejauh ini banyak sekali permintaan bibit. Selain BBI, pihaknya juga mengelola pasar benih di Sigerongan. Selain itu, ada potensi baru yang diharapkan bisa menyumbang PAD yakni dari
penangkapan dan budidaya lobster. Pihak dinas memungkinkan menarik pendapatan daerah non pajak dari penerbitan Surat keterangan asal benih kepada kelompok nelayan yang bermitra dengan pengusaha. Lebih lanjut, potensi PAD yang lain pihaknya memaksimalkan rumah kemasan yang dibangun di Pasar Gerung. Diakui rumah kemasan ini belum maksimal memberi PAD. rumah kemasan ini sudah disewakan ke pihak perusahaan untuk usaha percetakan dikombinasi dengan aktivitas kemasan. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Ahad Legiarto mengatakan potensi PAD yang bisa diserap pihaknya Rp 1,4 miliar,
namun anehnya ditargetkan justru menjadi Rp1,8 miliar. Target ini pun direvisi lagi menjadi Rp 1,08 miliar dampak Covid19. Dari target ini sudah dicapai Rp 400 juta atau 33 persen lebih. Diakuinya, terdapat piutang retribusi ratusan juta rupiah. “Ada ratusan juta piutang retribusi tower ini, ini kami tengah telusuri,” jelas dia. Untuk memaksimalkan penagihan retribusi ini, pihaknya sudah membuat STRD dan penagihan. Untuk percepatan pembayaran pihaknya tetap bersurat ke perusahaan. Sesuai batas akhir pembayaran retribusi dilakukan bulan September. “Akhir bulan insyalllah ada peningkatan realisasi PAD,” imbuh dia. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 9 Juli 2020
PARLEMENTARIA
Halaman 5
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Catatan Fraksi Nasdem, Golkar dan PAN Terhadap Dua Raperda Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi-fraksi DPRD Sumbawa memberikan sejumlah catatan dalam penyampaian pemandangan umum terkait penjelasan Bupati terhadap dua Raperda dalam lanjutan rapat paripurna DPRD Sumbawa, Senin lalu. Yakni Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sumbawa. Catatan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Bunardi, diantaranya, meminta kepada pemerintah daerah untuk memnyelesaikan permasalahan pembangunan pasar Seketeng sesuai prosedur. Sebagaimana diketahui, pembangunan pasar Seketeng hampir rampung tetapi Amdalnya sampai sekarang belum terbit.Terhadap bangunan yang gagal fungsi adalah pasar Brang Bara hingga hari ini belum berfungsi sebagai pasar tradisional begitu juga pasar Utan yang belum menunjukkan aktifitas. Fraksi Nasdem tidak berharap seperti kejadian pembangunan pasar di kecamatan moyo hilir yang berlokasi di desa Berare, sejak dibangun tidak berfungsi hingga lokasi itu
berubah menjadi lokasi pembangunan Puskesmas. Uang daerah seharus lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, ini dikarenakan kealpaan dalam perencanaan yang tidak didahului dengan feasibility studi (studi awal). Fraksi Partai Nasdem juga meminta penjelasan kepada pemerintah daerah tentang kelanjutan dan sumber dana relokasi pembangunan RSUD Sumbawa, yang berdiri di atas lahan balai benih utama di dusun Sering desa Kerato kecamatan Unter Iwes, yang sampai sekarang lahannya belum diganti. Fraksi nasdem meminta pemerintah daerah untuk membenahi infrastruktur jalan menuju daerah atau wilayah destinasi wisata. Terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor tahun 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupten Sumbawa, Fraksi Nasdem meminta mengkaji kembali penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk lebih lanjut kami menyetujui untuk dibahas lebih detail di dalam pembahasan di tingkat pansus DPRD. Fraksi Golkar melalui juru
Terlacak, Puluhan Kontak Pasien Baru di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Tiga dari lima warga Kota Bima yang dinyatakan positif Covid-19, Selasa (7/ 7) diketahui kontak erat dengan pasien inisial Dz (26 Tahun) warga Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba yang merupakan pegawai (teller) salahsatu Bank. Tiga orang yang ditulari Dz itu masing-masing berinisial, Ch (20 tahun) warga Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba, Vn (24 Tahun) warga Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat dan Ar, (21 (Suara NTB/Dok) tahun), warga Kelurahan Abdul Malik Penaraga Kecamatan Raba. Hal tersebut juga diakui oleh Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kota Bima, H. Abdul Malik SP, MM saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/7). Kata dia, tiga pasien yakni Ch, Vn dan Ar kontak erat dengan Dz. “Tiga pasien yang dinyatakan positif Covid-19 tadi malam, hasil pelacakan kontak dari pasien Dz, yang sebelumnya sudah dinyatakan positif Covid-19,” katanya. Malik mengaku, pihaknya berhasil melacak orang-orang terdekat Dz untuk dilakukan tes cepat (rapid test). Hingga saat ini hasilnya masih ditunggu oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bima. “Hari ini ada 30 orang keluarga Dz hasil pelacakan. Kita sedang menunggu hasilnya,” katanya. Selain keluarga dekat Dz, Malik mengaku pihaknya juga akan kembali melacak teman hingga rekan kerja Dz, meskipun semua pegawai Bank tempat Dz bekerja sudah melakukan tes cepat di salahsatu klinik di Kota Bima. “Besok Tim Gugus akan kembali tracking teman dan rekan kerja Dz,” katanya. Terlepas dari itu, Ia meminta yang merasa diri pernah melakukan kontak erat dengan enam pasien positif Covid19, agar segera melapor diri kepada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk diperiksa dengan cepat. “Harapan dan permintaan kita agar segera melapor dan jujur kepada Tim Gugus. Ini demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (uki)
13 Juli 2020, Dompu Mulai Berlakukan KBM Tatap Muka Dompu (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Dompu, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dompu bertekad mengaktifkan kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka pada 13 Juli mendatang. Hal itu dikarenakan pembelajaran sistim daring tidak bisa berjalan efektif. Pasalnya, 90 persen siswa tak didukung sarana prasarana penunjang yang memadai. Demikian ditegaskan Sekertaris Dikpora Dompu, Lukman, SE, ketika dikonfirmasi wartawan usai rapat persia(Suara NTB/jun) pan memasuki tahun ajaran Lukman baru 2020/2021 di Pendopo Bupati, Rabu (8/7). “Pengamatan kami selama tiga bulan terakhir ini pelaksanaan KBM secara daring itu tidak efektif, karena tidak semua siswa memiliki fasilitas,” terangnya. Pada beberapa kasus misalnya, siswa memiliki hendpond namun tidak mampu melengkapi akses internet, sehingga pembelajaran dengan pola ini tak membuahkan hasil yang maksimal. Untuk itu, KBM tatap muka jadi alternatif terbaik ditengah penerapan kenormalan baru saat ini. Dalam pelaksanaan, lanjut Lukman, sekolah khususnya tingkat SMP dibatasi waktu tatap muka dalam kelas maksimal tiga hari, selebihnya dimanfaatkan untuk pemberian tugas rumah pada siswa. Selain itu, jumlah rombongan belajar tidak boleh lebih dari 20 orang perkelas. “Konsepnya fleksibel tergantung kondisi sekolah masing-masing, kalau sekolah mau menerapkan dua haris dan empat harinya di rumah boleh, maksimalnya tiga hari dengan robongan belajar 20 orang,” jelasnya. Ditambahkan, pemberlakukan KBM tatap muka ini baru berlaku bagi SMP dan SMA, sementara SD masih menunggu komunikasi lebih lanjut bersama dewan guru di masing-masing sekolah. Soal efektif atau tidaknya belum berani dipastikan, sebab kebijakan ini masih sebatas uji coba selama sebulan kedepan. “Kita coba satu bulan dulu baru ada evaluasi, apabila SMP ini hasil evaluasinya aman dan tidak ada penambahan yang namanya Covid-19 ya SD boleh menyusul,” pungkasnya. (jun)
bicaranya, Gahtan Hanu Cakita, juga meminta penjelasan kepada Pemkab atas sejumlah masalah. Diantaranya, pengerjaan by pass Jalan Garuda yang tidak mempunyai median jalan dan penerangan apakah sudah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Serta bagaimana penyelesaian masalah kontrak jembatan Pelempit. Permasalah ketersediaan air PDAM yang menjadi masalah di setiap kecamatan dan terutama dalam kota Sumbawa. Kemudian, pengadaan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah terutama di kecamatan-kecamatan. Penyelesaian gaji dan status pegawai Perusda Sabalong Samawa yang terkatungkatung dari 2008 sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Perkembangan progres pembangunan Pasar Seketeng, RSUD dan pengadaan pengantian lahan BBU. Progres pemgembanganan KTM Labangka dan pembangunan dermaga Teluk Santong. Kelanjutan pembangunan RTH ramah anak, RTH desa Motong serta restorasi bangunan bersejarah istana Sultan Sumbawa. Terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda
No. 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Fraksi Golkar bisa menerima usulan perubahan susunan perangkat daerah. Seperti, RSUD bertanggungjawab kepada Kadis Kesehatan. Nomenklatur perangkat daerah Bakesbangpoldagri berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rekonstruksi perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun Fraksi Partai Golkar memiliki beberapa catatan terhadap upaya penataan organisasi perangkat daerah. Seperti penguatan pembangunan bidang pertanian melalui penyatuan Dinas Pangan dan Dinas Pertanian harus diarahkan pembangunan sektor indutri pertanian unggulan. Termasuk didalamnya peningkatan pendapatan dan peningkatan daya dukung petani, sehingga masyarakat tana Samawa yang lebih 75% petani menjadi aman dan sejahtera. Fraksi Golkar berharap perubahan sususnan perangkat daerah ini diikuti dengan pengisian pejabat yang tepat dari sisi kompentensi pada organisasi
perangkat daerah yang ada. Serta kemampuan manjerial dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola perangkat daerah. Pihaknya juga meminta perangkat daerah ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bebas konflik kepentingan dan yang terpenting adalah mendukung kinerja bupati dan pencapaian visi,misi dan janji Bupati. Sementara itu, Fraksi PAN melalui Juru bicaranya, H. Mustajabuddin, menyampaikan beberapa catatan, masukan dan hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada pemerintah daerah. Diantaranya, mempertanyakan pembangunan puskesmas kecamatan Ropang, yang dinilai masih bermasalah dalam proses pembangunan hingga saat ini belum bisa digunakan. Fraksi PAN juga menanyakan kepada pemerintah terkait dengan kapan diserahterimakan puskesmas kecamatan Lunyuk, karena sampai saat ini belum bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Fraksi PAN menanyakan pula kelanjutan pengerjaan jalan lingkar Alas, yang dinilai belum ada kelanjutannya. Kemudian menekankan kepada pemerintah untuk mengoptimal-
(Suara NTB/ist)
PEMANDANGAN UMUM - Jubir Fraksi Nasdem DPRD Sumbawa, Bunardi saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya. kan pajak dan retribusi karena dinilai belum optimal. Fraksi PAN memberikan apresiasi untuk bidang kesehatan. Dengan dibangunya puskesmas-puskesmas dan rumah sakit baru meski dalam peroses perencanaan dan pembangunan masi terdapat kekurangan. Berkaitan dengan Raperda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan prangkat daerah, Fraksi PAN juga mempunyai beberapa pandangan. Diantaranya, berharap
kepada pemerintah untuk memikirkan dari segi anggaran, segi kebutuhan masyarakat dan benar-benar berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran program perangkat daerah tersebut. Menekankan kepada pemerintah dalam hal pembentukan Perda ini harus sesuai dengan lembaga/atau kementrian yang ada, agar dalam pelaksanaan program atau bantuan dari pusat tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. (arn/*)
Dompu Nihil Pasien Positif Covid-19 Dompu (Suara NTB) – Kabupaten Dompu, kembali menyandang status zona hijau Covid-19. Hal itu menyusul satu pasien positif tersisa sebelumnya telah dinyatakan sembuh. Meski demikian, warga diminta tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari ledakan kasus baru. Plh Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Maman, Skm, MMKes, kepada Suara NTB di Pendopo Bupati, Rabu (8/7) membenarkan daerah ini telah bebas dari pasien positif Covid-19. “Ia memang kita sudah zero pasien positif Covid-19,” ungkapnya. Nihilnya pasien positif tersebut, lanjut dia, dengan sendirinya merubah status daerah ke zona hijau. Akan tetapi, protokol pencegahan dan penanganan virus berbahaya itu harus tetap dikedepankan masyarakat. Seperti
halnya menggunakan masker, intens mencuci tangan serta memastikan jarak terjaga saat interaksi sosial. Munculnya kasus positif baru masih sangat mungkin terjadi. Namun dengan pengalaman panjang yang sudah dilalui selama beberapa bulan terakhir, tim merasa siap untuk menanggulangi kasus-kasus yang ada. Apalagi telah didukung berbagai sarana penunjang berupa fasilitas kesehatan, pusat karantina dan alat pendeteksian sampel orang dengan gejala terpapar. “Masyarakat
harus menjalankan kehidupan seperti biasa tetapi dengan penambahan kebiasaan baru, seperti memakai masker dan jaga jarak,” harapnya. Selain bebas dari pasien positif Covid-19, tegas Maman, orang dengan status OTG, ODP, PDP dan sejenisnya sudah tidak ada lagi di wilayah ini. Sekarang fokus perhatian utama gugus tugas lebih pada aktifitas pelajar atau mahasiswa yang keluar daerah, baik untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau sekedar menengok kondisi kos yang sudah
lama mereka ditinggalkan. Kekhawatirannya saat mereka datang kembali dan membawa serta menularkan virus tersebut ke daerah. “Mereka kan potensi untuk kembali sementara Mataram melonjak terus ini, inilah yang sedang kita antisipasi sekarang,” pungkasnya. (jun)
Maman
Golkar Pastikan Dukung Petahana di Pilkada KSB
(Suara NTB/ist)
ABRASI - Kondisi Pantai Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang terus menyusut akibat abrasi.
Abrasi Ancam Pariwisata Pantai Maluk Taliwang (Suara NTB) Eksistensi pantai Maluk sebagai salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam hilang. Pasalnya abrasi yang terjadi setiap tahun terus menggerus bibir pantai yang berada dekat dengan tambang Batu Hijau itu. Abrasi di pantai Maluk menang terhitung ekstrem. Menurut penuturan warga setempat, hanya dalam kurun waktu kurang 10 tahun penyusutan bibir pantai berpasir putih itu hampir mencapai 30 meter. “Perkiraan saya ada mungkin sudah 30 meter yang digerus ombak,” ungkap Efendi yang setiap harinya membuka warung di pantai Maluk ini tahu betul ancaman abrasi akibat ombak itu. Ia menuturkan, penyusutan bibir pantai maluk secara ekstrem terjadi sejak tahun 2011 lalu. Sejak saat itu setiap musim
ombak besar melanda terjadi perubahan garis bibir pantai. Memasuki tahun 2017, abrasi sudah membuat kerusakan di pantai Maluk. Di mana banyak fasilitas pariwisata yang ditempatkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) - operator tambang Batu Hijau saat itu hilang tersapu ombak. Dan puncak kerusakan yang dibuat adalah robohnya bangunan-bangunan warung di sekitar pantai peninggalan PTNNT. “Sampai sekarang masih terjadi. Kemarin setelah lebaran 2 warung dekat saya ini roboh lagi diterjang ombak,” timpalnya. Sebenarnya kata Efendi, upaya untuk menangani abrasi pantai Maluk itu sempat diupayakan PTAMNT kala itu. Perusahaan tersebut sempat membangun tanggul penahan ombak tepat di depam bangunan warung yang ditempatinya bersama pedagang lainnya. Sayang
cara itu tidak berhasil. Besarnya ombak justru merusak tanggul tersebut berkeping-keping. “Bekas tanggul itu sekarang justru membahayakan pengunjung. Karena kawat-kawat betonya tidak bisa dilepas dan dibiarkan di pinggir pantai begitu saja,” beber Efendi. Sepeninggal PTNNT, upaya pencegahan abrasi pantai Maluk tidak pernah dilakukan. Baik oleh pemerintah maupun PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) operator tambang Batu Hijau yang baru. Diungkapkan Efendi, sejak hengkangnya PTNNT pengelolaan pantai Maluk diambil alih oleh pemerintah desa setempat. “Oleh desa memang dibangun lagi beberapa fasilitas di dekat sini. Tapi menurut saya kalau tidak ada upaya menghalau abrasi ini. Pantai ini pada akhirnya akan hilang,” pungkasnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Meski belum mengantongi SK resmi dari Dewan Pimpinan Pusatnya (DPP), Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan dukungannya terhadap bakal pasangan calon H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin (Firin-Fud) tidak akan berubah. “Tetap dukungan kami akan final ke pasangan petahana,” tegas ketua DPD Partai Golkar KSB, Syaifullah kepada wartawan, Rabu (8/7). Klaim Syaifullah memang ada dasarnya. Di Pilkada KSB kali ini, partai berlambang pohon beringin ini sejak awal memang hanya mengakomodir pasangan Firin-Fud. Hal itu dibuktikan dengan tidak digelarnya proses penjarinhan bakal calon sebagaimana partai lain mencari bakal calon pasangan yang didukung. Golkar saat itu hanya memutuskan melalui mekanisme internal partai dengan mendengar aspirasi kader dan simpatisan partai. Di mana hasilnya, partai yang hanya memiliki satu kursi di DPRD KSB ini memilih mengusung calon petahana. Menurut Syaifullah, sebagai partai pemilik satu kursi di DPRD KSB pihaknya tidak terlalu memaksakan diri untuk mengusung kadernya di Pilkada serentak 2020. Sebab itu partainya sejak awal siap mengusung calon dari eksternal partai. “Nah hasilnya saat itu berdasarkan aspirasi pengurus dan kader mengerucutnya ke calon petahana. Makanya kita tidak buka penjaringan dan hanya
(Suara NTB/ist)
Syaifullah memproses pak Firin dan pak Fud sebagai satu pasangan calon ke provinsi dan sekarang ini kita tinggal tunggu penerbitan SK DPP,” paparnya. Sebelumnya calon bupati pasangan Firin-Fud, HW. Musyafirin juga meyakini dukungan Golkar itu. Ia berasumsi, Golkar tidak akan mengalihkan dukungannya di tengah jalan mengingat sejak awal hanya ia dan Fud Syaifuddin (sebagai pasangan) yang mendaftar dan diproses oleh Golkar sampai detik ini. “Hanya kami yang resmi (mendaftar) dan itu sesuai mekanisme partai Golkar. Jadi tidak mungkin dong tibatiba ada calon lain yang akhirnya didukung (tanpa lewat mekanisme partai dari awal),” tandas Musyafirin. (bug)
Jaksa Mulai Penyidikan Kasus Penjualan Aset Pemerintah Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, memastikan sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan penjualan aset Pemerintah di Kecamatan Maluk. SPDP dengan nomor 42/VI/2020/ Res Sbw Brt, tersebut masih bersifat umum dan belum menyebutkan nama tersangka. “SPDP sudah kita terima dan kami masih menunggu penyerahan berkas secara keseluruhan untuk kita lakukan pendalaman
lebih dulu,” ungkap Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH, MH, Rabu (8/7). Termasuk nilai kerugian negara dalam kasus penjualan tanah seluas kurang lebih 5.510 meter persegi dari total luas tanah 16.104 meter persegi juga belum dilengkapi. Dalam SPDP tersebut dijelaskan, kasus ini berawal dari adanya laporan dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) terkait adanya oknum yang sengaja menjual tanah milik Pemerintah. Pada-
hal tanah tersebut sudah terdaftar dalam aset Pemerintah dan terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kode barang 1. 11.02. 001 register 007 tahun pengadaan 2012. Meski demikian, pihaknya tetap menunggu berkas kasus ini secara keseluruhan supaya bisa jelas. Bahkan penyidik Polres berjanji minggu depan berkas tersebut sudah selesai diperbaiki kemudian diserahkan ke Jaksa dengan harapan kasus ini bisa segera. “Kalau dari SPDP yang kita terima sudah sangat jelas tin-
dak pidananya, tetapi kami tetap menunggu berkasnya dulu untuk kita dalami,” sebutnya. Dikonfirmasi secara terpisah, Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim AKP Afrijal S. IK, mengatakan, memang untuk penyerahan berkasnya secara keseluruhan belum dilakukan karena masih menunggu hasil penilaian harga dari tim appraisal. untuk menghitung kerugian negara. Jika hasil auditnya sudah keluar, maka pihaknya akan langsung melakukan pena-
hanan terhadap tersangka dan akan langsung diserahkan ke Kejaksaan. Hasil penghitungan itu sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus korupsi di wilayah setempat sebagai bukti penguat serta menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Memang berkasnya belum kita serahkan karena kami masih menunggu penilaian harga dari Appraisal. Kami juga berharap dalam waktu dekat sudah ada hasilnya sehingga penanganan kasus ini bisa segera tuntas,” pungkasnya. (ils)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 9 Juli 2020
Halaman 6
Minim Pendaftar
Sekolah Swasta Minta Dikbud Tidak Buka Pendaftaran Susulan
Konsentrasi pada Pengembangan Instrumen Akreditasi BADAN Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) pada tahun 2020 ini berkonsentrasi pada pengembangan instrumen akreditasi. Penilaian akreditasi dilakukan di beberapa lembaga sebagai uji coba dan proyek percontohan penerapan instrumen baru tersebut. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., menjelaskan, pada tahun ini pihaknya konsentrasi (Suara NTB/ron) di pengembangan Tri Harianta instrumen. “Jadi di NTB, kami masih proses pendalaman instrumen yang diberikan oleh pusat. Kami berusaha menyusun program kegiatan,” katanya, Rabu (8/7). Ia menyampaikan, di tahun ini akan dilakukan uji coba untuk 20 lembaga, dan untuk proyek percontohan atau piloting project mendapat kuota 150 lembaga. Jika kuota tahun lalu 1000 lembaga, di tahun ini sekitar 150 lembaga. Hal itu dikarenakan BAN PAUD dan PNF masih konsentrasi di pengembangan instrumen untuk mencapai akreditasi yang lebih bagus ke depannya. “Tahun ini pelaksanaan seperti ini, kita buat pelayanan akreditasi yang lebih bagus,” ujarnya. Tri menjelaskan, kuota untuk seluruh Indonesia menurun dibanding tahun lalu, hal itu juga dipengaruhi pandemi Covid-19. Ia menyebutkan, tahun lalu kuota lembaga yang diakreditasi sebanyak 36 ribu lembaga, sedangkan di tahun ini hanya 5000 lembaga yang diakreditasi sebagai proyek percontohan. BAN PAUD dan PNF di tahun 2020 ini melaksanakan Pengembangan Instrumen Akreditasi berupa Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA) melalui uji coba serta piloting pada 5.000 satuan pendidikan PAUD, LKP dan PKBM. Juga melaksanakan peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan dan uji kompetensi. Selain itu, BAN PAUD dan PNF melaksanakan Pengembangan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Serta, melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pada awal masa pandemi lalu, semua kegiatan berhenti. BAN PAUD dan PNF juga sudah mengeluarkan edaran terkait penghentian sementara itu. Keputusan itu berdasarkan kebijakan dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Lembaga PAUD dan PNF di NTB sebanyak 6.026 lembaga. Dengan rincian, 4.726 lembaga PAUD, dan ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB. Tujuan dari kerja BAN PAUD dan PNF yaitu untuk melihat fakta lembaga, kemudian hasil akreditasi itu direkomendasikan ke daerah. (ron)
Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memungkinkan membuka pendaftaran susulan untuk SMA negeri yang kuotanya siswa barunya belum terpenuhi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terkait hal itu, sejumlah sekolah swasta meminta agar pendaftaran susulan tidak dilakukan, dan siswa diarahkan ke sekolah swasta. Pasalnya sejumlah sekolah swasta masih minim pendaftar. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi pada Suara NTB, Rabu (8/ 7) mengatakan, ia mendapat laporan dari sebagian besar kepala sekolah swasta, yang menyatakan sampai dengan kemarin masih sangat minim calon siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Bahkan ada sekolah swasta yang belum memiliki pendaftar sama sekali. Kepala sekolah swasta meminta Dinas Dikbus NTB tidak membuka pendaftaran susulan. “Mereka semua (kepala sekolah swasta) ingin mendesak Dinas Dikbud NTB untuk tidak membuka pendaftaran susulan. Dan membiarkan calon siswa untuk mengalihkan pendaftarannya di sekolah-sekolah swasta yang ada di zona siswa yang bersangkutan,” ujarnya. Menurut Baidawi, kepala sekolah swasta mencurigai pendaftaran susulan akan dimanfaatkan oleh sekolahsekolah yang ingin menambah kelas dan isi rombongan belajar. “Bisa karena berbagai desakan dan tekanan dari berbagai pihak,” ujarnya.
(Suara NTB/ron)
DAFTAR - Kegiatan PPDB di salah satu sekolah negeri di Kota Mataram beberapa waktu lalu. Sekolah swasta meminta agar kuota di sekolah negeri yang belum terpenuhi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran susulan. pai tanggal 15 Juli 2020. Aidy menegaskan, pendaftar yang direkomendasikan melakukan pendaftaran susulan adalah pendaftar yang sudah memasukkan data saat PPDB jalur zonasi dilaksanakan. “Yang direkomendasikan adalah pendaftar yang sudah memasukkan data di saat PPDB, bukan pendatang baru,” tegas Aidy. Pengumuman hasil seleksi
dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi warga NTB. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, ketika ada SMA negeri yang kuotanya belum terpenuhi, pihaknya harus melakukan analisis terlebih dahulu. Barulah diperbolehkan membuka pendaftaran susulan atas izin Dinas Dikbud NTB. Di Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB tertulis pendaftaran susulan bisa dilakukan sam-
PPDB jalur zonasi dilaksanakan pada Rabu (8/7). Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/ wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang. (ron)
Penerimaan Maba Jalur Mandiri
Tes Hanya Gunakan Sekolah Harus Miliki Kekhasan Satu Jenis Soal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7). Adanya kekhasan di sekolah itu akan memancing banyak calon siswa mendaftar, sehingga daya tampung siswa bisa terpenuhi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kondisi itu diharapkan memancing orang tua siswa menyekolahkan anaknya di sekolahsekolah yang minim peminat. “Contohnya, sekarang orang tertarik pada sekolah berbasis agama. Saya mendorong sekolah mendatangkan instruktur tahfiz, bikin ekskul itu. Atau kekhasan lainnya seperti literasi dan lainnya. Sekolah ini harus menjual program, kalau program bagus pasti banyak peminat. Seperti SMAN 2 Bayan, kuota daya tampung tiga rombongan belajar (rombel), yang daftar lima rombel, karena program bagus, h a s i l H. Muhammad Fauzan
Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah di NTB didorong untuk memiliki kekhasan. Hal itu penting untuk menarik minat masyarakat bersekolah di sekolahsekolah tersebut. “Sekolah harus punya brand, kekhasan, sehingga bisa membuat orang tua siswa tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut,” ujar Kepala Bidang Pembinaan SMA
Tantangan Demokrasi Kian Besar
(Suara NTB/ron)
Perguruan Tinggi Bertanggung Jawab Sukseskan Pilkada
yang dilihat,” katanya. Wacana terkait dengan kekhasan di sekolah sudah dibagikannya ke pihak sekolah. Ia mengatakan, pihaknya mendukung sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah, antara lain dukungan dari sisi fasilitas, BOS, DAK, dan lainnya. Termasuk dukungan pembinaan. Jika ada sekolah yang tidak kunjung membenahi program, akan dilakukan evaluasi. “Intinya tugas kami melakukan pembinaan, kami berikan saran, dan tentu evaluasi juga sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan,” katanya. Di samping itu, PPDB zonasi saat ini merupakan upaya pemerataan pendidikan. Sekolah yang sudah memiliki identitas tersendiri seperti SMAN 1 Mataram juga menghadapi tantangan, karena sebelumnya menerima siswa berprestasi, tapi saat ini menerima siswa sesuai zonasi. “Sekarang ini pemerataan, sehingga ini jadi tantangan di SMAN 1 Mataram dan SMA yang notabenenya dianggap favorit,” katanya. (ron)
Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mulai membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur tes mandiri. Pendaftaran direncanakan mulai 23 Juli mendatang. Wakil Rektor Bidang Akademik Unram (WR I Unram) Agusdin, SE., MBA., DBA., membeberkan berbagai ketentuan pelaksanaan Tes Mandiri 2020. Di antaranya ialah proses pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tes Mandiri dilakukan secara online pada 13 - 31 Juli 2020. Sementara pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 10 -13 Agustus 2020. Pendaftaran seleksi Mandiri dilakukan melalui laman website yang disediakan Unram. “Adapun pengumuman kelulusannya dijadwalkan tanggal 30 Agustus 2020,” terang Agusdin belum lama ini. Dia juga menerangkan, ujian tes mandiri akan dilaksanakan hanya menggunakan satu jenis soal yaitu Tes Bidang Studi Dasar meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika Dasar. Sementara persyaratan untuk pendaftar program S1 dan Diploma III maupun program Vokasi Lombok Utara dan Vokasi Bima, ialah siswa tamatan SMA sederajat tahun 2018, 2019 dan 2020. Selain itu peserta juga harus sehat jas-
Berusia 39 Tahun
Mataram (Suara NTB) Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. H. Abdul Wahab Jufri, M.Sc., mengukuhkan pengurus IKA PPKn FKIP Unram, Rabu (8/7). Pengukuhan dilakukan secara daring dan dihadiri ratusan alumni PPKn FKIP Unram. Prof. Abdul Wahab Jufri, mengungkapkan peran alumni perguruan tinggi tak bisa dianggap remeh. Mereka merupakan kekuatan tak terlihat yang bisa jadi potensi dahsyat dalam memberikan kontribusi pada almamaternya. “Kami bangga atas partisipasi IKA baik di tingkat fakultas dan prodi yang telah kita bentuk tahun lalu. Kami sampaikan bahwa keberadaan FKIP saat ini sudah pada usia yang ke 39 tahun dengan
perkembangan yang sangat pesat. Tersebar di berbagai daerah,” ujar Prof. Wahab Jufri. Dikatakan di awal berdirinya FKIP Unram saat itu ada empat program studi yang didirikan pertama kali, yakni Prodi PPKn, Prodi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa Indonesia. Lebih lanjut kata Prof. Wahab Jufri, bahwa FKIP telah melahirkan alumni dalam berbagai bidang pendidikan dan profesi yang ditekuni masingmasing di manapun berada. Bahkan termasuk anggota Dekanat FKIP saat ini merupakan terdiri dari alumni semua. “Kami sangat harapkan kerjasama sesama alumni baik yang ada di dalam universitas maupun di luar universitas sektor swasta di manapun bidang kita. Tentu kontribusi kita ter-
hadap almamater,” jelasnya. Dengan harapan FKIP bisa jadi tempat penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mampu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. “Oleh karena itu kami berharap dimana pun berada saat ini dan di masa yang akan datang bisa jadi warga negara yang bisa menjalankan visi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” jelasnya. Sementara itu Ketua IKA PPKn FKIP Unram Dr. Wildan, M.Pd., berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kampus dan alumni. Termasuk adanya pelibatan alumni dalam kegiatan fakultas. “IKA PPKn dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan kampus,” harapnya. (dys)
(Suara NTB/dok)
Alumni FKIP Diharapkan Jadi Duta
Agusdin
mani maupun rohani, sehingga tidak mengganggu proses belajar di perguruan tinggi. “Khusus pendaftar yang memilih program studi S1 Pendidikan Dokter harus lulusan SMA/ MA Jurusan IPA,” bebernya. WR I Unram itu menambahkan, hal tersebut juga berlaku pada beberapa Program Studi (Prodi) tertentu yang mensyaratkan jurusan IPA saat SMA/MA. Persyaratan lainnya yakni peserta harus mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan membayar biaya uang pangkal dan biaya Pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada saat mendaftar ulang apabila telah dinyatakan lulus Seleksi Mandiri. “Peserta dapat memilih maksimal dua program studi,” jelasnya. Lebih jauh Agusdin mengatakan pendaftar peserta yang berasal dari SMA/MA/SMK Jurusan IPA dapat memilih kelompok prodi Saintek maupun Soshum, sementara pendaftar yang berasal dari SMA/MA/ SMK jurusan IPS/Bahasa/jurusan lainnya hanya dapat memilih kelompok prodi Soshum. Secara teknis, kata Agusdin, peserta yang ingin mendaftar membuat akun (account) Pendaftaran Seleksi Mandiri di laman http://mandiri.pmb.unram.ac.id. Selanjutnya, pendaftar melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat dan melakukan pengisian data secara online di laman yang sama, hingga kemudian memperoleh kode bayar (virtual account) biaya Pendaftaran Seleksi Mandiri. “Pendaftar harus melakukan pembayaran di bank mitra. Adapun informasi lebih lanjut mengenai prodi pilihan dalam Tes Mandiri, termasuk juga biaya kuliahnya, dapat dilihat secara detail melalui laman http:// pmb.unram.ac.id,” ujarnya. (dys)
Sebelum Mutasi, Pemetaan Guru Penting Dilakukan
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Pemerintah telah meluncurkan jadwal pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Banyak tantangan demokrasi pada pelaksanaan pilkada tahun ini. Mengingat pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta seluruh elemen tak terkecuali insan perguruan tinggi. Rektor Universitas Muhammadiyah Mat(Suara NTB/dok) aram (Ummat), Dr. H. H. Arsyad Gani Arsyad Gani, mengungkapkan pentingnya pengawalan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Insan perguruan tinggi harus terlibat mengawasi jalannya roda demokrasi. Terlebih bagi Ummat yang di dalamnya memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol). “Peran kita seluruh lapisan masyarakat terutama akademisi, mahasiswa punya peran besar terutama dalam rangka menegakkan demokrasi,” katanya, Rabu (8/7). Lebih jauh dikatakan Arsyad Gani, indikator pilkada sukses ada tiga aspek, salah satunya ialah meningkatnya partisipasi publik saat pemilihan. Hanya saja momentumnya kini bersamaan dengan wabah Covid-19, kita khawatir tidak berjalan baik, karena terkait dengan kesehatan masyarakat. “Di sisi lain kita harus antisipasi adanya calon memanfaatkan situasi masyarakat yang tengah susah menderita lalu membayar masyarakat dengan uang,” jelasnya. Untuk itu, kata dia, tugas masyarakat kampus tidak hanya membantu mensosialisasikan agar mereka masyarakat pergi memilih ke TPS, akan tetapi juga mengawasi mereka agar jauh dari praktik politik uang sehingga bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. “Kita harus pastikan output pemilu bisa melahirkan pemimpin berintegritas, jangan sampai setelah dipilih ditangkap KPK jangan sampai salah pilih pemimpin,” ungkapnya. Selain itu, kepada para penyelenggara, Arsyad meminta agar mereka harus taat dalam bekerja dan sesuai dengan koridor perundang-undangan. “Agar pilkada di NTB berjalan sesuai perundangundangan yang berlaku untuk mengajak masyarakat untuk hadir ke TPS atas kesadaran mereka tanpa paksaan memilih pemimpin yang terbaik bagi daerah. Memerlukan peran bersama kita untuk mengajak memilih pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya di masa mendatang,” tuturnya. (dys)
Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7) mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksa siswa bersekolah di sekolah tertentu. Ia juga mengatakan, pihaknya telah memberikan keistimewaan kepada sekolah swasta dengan tidak membatasi zona saat PPDB. Terkait dengan pendaftaran susulan, akan tetap dibuka bagi sekolah negeri yang kuota siswanya belum terpenuhi. Dengan catatan, harus ada analisis dari Dinas Dikbud NTB, dan seizin Dinas Dikbud NTB. Siswa diberikan keleluasaan untuk memilih sekolah, antara SMA negeri atau sekolah swasta. “Calon siswa ada dua pilihan, masuk ke negeri yang kuotanya masih belum terpenuhi atau swasta, kami tidak bilang harus negeri, tapi silakan memilih. Kami tentu tidak bisa memaksa anaknya mau sekolah di mana,” ujarnya. Fauzan menekankan, pihaknya berusaha sebijak mungkin dalam mengambil keputusan
Yusuf
Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram merencanakan mutasi guru dari sekolah yang difavoritkan masyarakat ke sekolah lainnya. Hal itu untuk memeratakan kualitas sekolah untuk mendukung penerapan zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB mendukung rencana itu, dan meminta agar dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Ketua PGRI NTB, Yusuf, S.Pd., Selasa (7/ 7) mengatakan, mutasi guru dan kepala sekolah
tidak dapat dilakukan Disdik, karena Kota Mataram akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Jika rencana mutasi itu dilaksanakan setelah pemilihan, maka boleh dilaksanakan. Ia menyarankan, sebaiknya Disdik terlebih dahulu melakukan pemetaan guru agar mutasi secara berkeadilan dapat dilakukan. “Sangat setuju untuk dilakukan mutasi dalam rangka pemerataan guru di sekolah yang membutuhkan guru yang banyak, maka keberadaan guru di sekolah yang kelebihan guru harus dibawa ke sekolah yang kekurangan guru,” kata Yusuf. Ia menjelaskan, seharusnya
Disdik membuat peta analisis kebutuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk lima tahun ke depan. Dengan begitu, stok kepala sekolah dan pengawas sekolah tetap ada jika ada pergantian kepala sekolah dan pengawas sekolah. Demikian juga analisa kebutuhan guru. “Tugas dinas dalam hal ini Kabid GTK, agar ke depan pemerintah lebih cepat mengambil tindakan atau keputusan terkait kebutuhan guru,” ujarnya. Yusuf menjelaskan, guru adalah salah faktor utama terwujudnya kualitas pendidikan di daerah. “Bagaimana mungkin kualitas pendidikan bisa diwujudkannya jika guru
masih kurang sementara lulusan LPTK dari berbagai perguruan tinggi semakin banyak. Maka perlu dilakukan seleksi secara ketat calon guru di masa depan,” sarannya. Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang difavoritkan masyarakat akan dimutasi ke sekolahsekolah lain. Cara itu dilakukan agar sekolah lain juga menjadi sekolah favorit masyarakat. Selain itu, tidak ada masalah jarak tempuh di Kota Mataram yang bisa menghambat mutasi guru. (ron)
SUARA NTB Kamis, 9 Juli 2020
POLHUKAM
Halaman 7
Survei Poltracking di Pilkada Sumbawa
Elektabilitas Mo - Novi Unggul Mataram (Suara NTB) – Pasangan Mahmud Abdullah-Dewi Noviani (Mo-Novi) mengklaim memiliki elektabilitas tertinggi dari semua kandidat bakal pasangan calon lain yang akan maju bertarung di Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020. Klaim pasangan Mo-Novi itu didasari atas hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei nasional, pada pertengahan Maret lalu. “Alhamdulillah survei terbaru kita masih unggul di atas calon yang lain, ini kabar baik yang membuat kita semakin masif untuk berjuang menyapa masyarakat,” ujar bakal calon Wakil Bupati, Dewi Noviani di Mataram, Selasa (7/7). Survei yang menempatkan duet Mo-Novi sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan tingkat elektabilitas paling tinggi di Pilkada Kabupaten Sumbawa itu, dilakukan oleh lembaga survei nasional, Poltracking. Karena itu Novi mengaku sangat meyakini tingkat akurasi hasil survei elektabilitasnya itu. Dari dokumen hasil survei
Poltracking untuk Pilkada Sumbawa yang diperlihatkan kepada Suara NTB menunjukkan dalam empat kali simulasi kandidat bakal calon yang akan bertemu memperebutkan suara rakyat. Elektabilitas pasangan Mo-Novi selalu mengungguli pasangan lain. Dalam simulasi pertama dengan empat pasangan calon. Pasangan Mo-Novi meraih elektabilitas 19,5 persen, jauh meninggalkan kandidat lainnya. Di posisi kedua bertengger pasangan Syarafudin JarotMuhli dengan elektabilitas 9,5 persen. Kemudian disusul pasangan ketiga TalifudinSudirman sebesar 7,5 persen
dan keempat pasangan Rasydi-Surdiman Malik, 3,0 persen. Dalam simulasi pertama ini, calon petahana, Husni Djibril tak diikutkan. Sedangkan pemilih yang masih rahasia pilihannya dalam simulasi pertama ini sebesar 15,0 persen. Sedangkan ini untuk pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 45,4 persen. Simulasi kedua dengan hanya tiga pasangan, calon, pasangan Mo-Novi masih menjadi yang tertinggi elektabilitasnya yakni sebesar 20,5 persen. Kemudian Djarot-Muhlis sebesar 10,3 persen dan ketiga pasangan Talifudin-Sudirman, 9,6 persen. Masih merahasiakan
pilihan sebesar 16,8 peren dan belum menentukan pilihannya sebesar 43,4 persen. Dalam simulasi ketiga, dengan mamasukkan Husni Djibril yang berpasangan dengan Muhammad Ihsan. Hasil survei Poltracking memperlihatkan pasangan Mo-Novi masih memimpin diurutkan pertama dengan elektabilitas sebesar 16,3 persen. Sedangkan pasangan Husni Jibril-Muhamad Ihsan harus puas dengan posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 13,3 persen. Kemudian disusul Syarafudin Djarot-Muhlis 8,8 persen. TalifudinSudirman, 7,3 persen. Masih merahasiakan pilihan, 16,5 persen dan belum menentukan pilihan 47,9 persen. Sedangkan dalam simulasi keempat, Poltracking melakukan pengacakan pasangan calon. Husni Djibril dipasangkan dengan Dewi Noviani, memperoleh elektabilitas sebesar 18,0 pers-
en. Kemudian Mahmud Abdullah berpasangan dengan Lalu Hermansyah, 10,8 persen. JarotMuhlis, 9,5 persen. Rasydi-Surdiman Malik, 3,0 persen. Pemilih yang masih merahasiakan pilihan 21,5 persen, dan belum menentukan pilihan 37,3 persen. Dari hasil simulasi itu yang keempat itu, menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Dewi Noviani jika dipasangkan dengan Husni Djibril masih jauh lebih besar elektabilitas yang dimiliki oleh Dewi Noviani berpasangan dengan Mahmud Abdullah. “Hasil survei inilah yang kita tunjukkan kepada partai politik, sehingga partai yakin untuk mendukung kami. Karena basis partai dalam menentukan dukungannya ada hasil survei,” katanya. Diketahui pasangan MoNovi sudah resmi mendapatkan tiga tiket dukungan dari tiga partai politik yakni PKS, PKB, dan Berkarya. Dengan
(Suara NTB/ist)
HASIL SURVEI - Hasil survei lembaga survei nasional Poltracking untuk Pilkada Sumbawa, elektabilitas pasangan Mo-Novi memimpin, bahkan meninggalkan balon petahana, Husni Djibril. tiga partai politik itu, pasangan Mo-Novi sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan ke
KPU. Namun demikian Novi mengaku beberapa partai lain akan segera menyusul. (ndi)
Pilkada Mataram, Baihaqi - Dyah Kunci Dukungan Empat Parpol Mataram (Suara NTB) – Perhelatan Pilkada serentak Kota Mataram 2020, dapat dipastikan akan diikuti oleh empat pasangan calon, setelah pasangan Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi resmi mendapatkan dukungan PAN yang SK dukungannya sudah diserahkan belum lama ini. Untuk menggenapkan dukungan partai politik, sehingga sampai memenuhi syarat ambang batas jumlah kursi DPRD yang dimiliki gabungan partai politik untuk bisa mulus mendaftar ke KPU, pasangan Baihaqi-Diyah memastikan telah mengunci dukungan empat partai politik. “Seperti yang sudah beredar selama ini, kita akan didukung koalisi Demokrat, PAN, Berkarya, dan Nasdem. Pada dasarnya sejak awal dengan semua partai kita bangun komunikasi, tapi mengerucutnya ke empat parpol itu,” ujar Baihaqi saat dikonfirmasi. Namun demikian, dari empat partai yang disebut Baehaqi akan jadi kendaraan politiknya bertarung di Pilkada Kota Mataram. Diketahui baru PAN yang sudah menyerahkan secara resmi Surat Keputusan (SK) dukungannya. Sementara tiga partai lainnya, belum. ”Untuk sementara ini memang baru PAN yang sudah duluan menyerahkan bukti fisik dukungan berupa SK. Tapi bukan berarti (partai) yang lain belum, masih on progres, kita on the track saja,” katanya optimis. Disampaikan Baihaqi, soal kapan SK dukungan tiga partai itu akan dia terima. Dirinya tidak akan mendesak ketiga partai supaya segera mengikuti PAN menerbitkan SK dukungan. Ia mengatakan pihaknya tidak terlalu jauh untuk melakukan intervensi ke internal partai terkait dengan kapan waktu SK akan diterbitkan. “Karena kita tahu semua ini sedang berposes, kita hormati saja proses yang sedang berlangsung di internal partai itu. Karena dalam hal penentuan dukungan untuk ini partai juga tidak mungkin akan ujuk-ujuk langsung menunjuk, kan ada proses, kita tunggu saja,” katanya. Yang pasti dirinya sampai saat ini masih tetap intens berkomunikasi dengan tiga partai tersebut. Sehingga tidak ada keraguan sedikitpun soal komitmen dukungan yang akan diberikan kepada pasangan Baihaqi-Diyah. ”Kita masih intens komunikasi, yang pasti itu sudah ada kesepakatan empat partai itu berkoalisi mendukung kita. Tapi mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini bisa keluar, tidak terlalu supaya ada kepastian,” ujarnya. Dikonfirmasi terkait dengan calon lain yang juga bermanuver mengklaim dukungan dari beberapa partai koalisi pendukungnya itu. Baihaqi menanggapinya santai. Dirinya mengaku tak risau dengan hal tersebut. ”Saya pikir soal klaim mengklaim itu sah-sah saja ya, kalau soal klaim-klaim tidak ada persoalan bagi kita, siapapun boleh mengklaim, tapi besok kita lihat seperti apa kenyataan,” pungkasnya. (ndi)
Kasus Rehab Asrama Haji NTB
Penetapan Tersangka Tinggal Selangkah Lagi Mataram (Suara NTB) Calon tersangka kasus rehab gedung Asrama Haji NTB segera digelandang. Kejati NTB hanya butuh satu langkah lagi. Yakni hasil audit kerugian negara. “Minggu ini keluar dari BPKH. Tinggal itu saja sebelum penetapan tersangka,” beber Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Rabu (8/7) kemarin. Dia menambahkan semua bukti yang mengarah pada perbuatan pidana sudah ditemukan. Bukti itu nantinya akan dibawa bersamaan dengan hasil audit (Suara NTB/dok) kerugian negara ke meja Dedi Irawan ekspose kasus. “Hasil audit itu pembuktian unsur merugikan keuangan negara. Kalau bukti yang lain sudah lengkap,” terang Dedi. Pada prinsipnya, imbuh dia, jaksa penyidik Pidsus sudah punya nama pihak yang akan dimintai pertanggungjawabannya. “Tinggal ekspose, tersangka ditetapkan,” ucapnya. Kasus itu tidak hanya akan menjerat satu pihak saja. Proyek fisik rehab gedung menggunakan pihak swasta sebagai pelaksananya. “Selain itu kan ada dana PNBP yang tidak disetor. Bisa saja lebih dari satu orang (tersangka),” beber Dedi. Asrama Haji Provinsi NTB mendapat gelontoran dana untuk rehabilitasi gedung pada tahun 2017. Namun pekerjaan fisik itu malah jasi temuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai temuannya Rp1,2 miliar yang diduga merugikan keuangan negara. Rinciannya dari kelebihan pembayaran atas pekerjaan. Antara lain, rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji sebesar Rp 1,17 miliar, rehabilitasi gedung untuk hotel sebesar Rp373,11 juta, rehabilitasi Gedung Mina Rp235,95 juta. Selanjutnya, rehabilitasi Gedung Sofwa Rp242,92 juta, rehabilitasi Gedung Arofah Rp290,6 juta, dan rehabilitasi gedung PIH sebesar Rp28,6 juta. Sementara dana PNBP dan sewa gedung diduga sebesar Rp400 juta tidak disetorkan ke negara. (why)
(Suara NTB/ist)
Polresta Mataram mengisi pos pengamanan RSUD Kota Mataram mulai Selasa malam lalu. Penempatan aparat untuk mengantisipasi pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19.
Satu Peleton Aparat Jaga RSUD Kota Mataram
Pemakaman Pasien Covid-19 Dikawal Aparat Mataram (Suara NTB) Aparat sudah mulai menempati pos pengamanan di RSUD Kota Mataram. Gabungan TNI, Polri, dan Pol PP bersiaga mencegah rusuh massa. Tujuannya agar pengambilan paksa jenazah pasien positif Covid-19 tidak lagi terulang. Wakapolresta Mataram AKBP Erwin Suwondo men-
erangkan, para personel itu dilengkapi kemampuan kontijensi pengendalian massa. “Poinnya agar tenaga medis yang di sana bisa tenang bekerja,” terangnya, Rabu (8/7) kemarin. Dia merinci personel yang menjaga RSUD Kota Mataram sebanyak 14 Polri dari Polresta Mataram, 10 TNI dari Kodim 1606/Lombok
Barat, dan 10 Satpol PP Kota Mataram. “Sif gantian setiap hari. Jaga 24 jam,” sebutnya. Penempatan personel itu juga didukung patroli berpindah. Tidak ada istilah kecolongan lagi. Sebab, selain menimbulkan keributan, geruduk massa pada Senin malam lalu itu mengganggu konsentrasi tenaga medis yang berjuang
Kasus Poltekkes Mataram
Klarifikasi Ahli Pengadaan dan Auditor Internal Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) Poltekkes Mataram tahun 2016. Penyidik sedang mengumpulkan pendapat ahli. Diantaranya ahli pengadaan barang dan jasa serta ahli auditor keuangan negara. “Penyidik ke Jakarta untuk periksa ahli,” terang Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana dikonfirmasi Selasa (8/7) kemarin. Proses penanganan kasus dengan kebutuhan ke luar daerah dimulai setelah tiga bulan terakhir
tertunda akibat pembatasan sosial pandemi Covid-19. Keterangan ahli tersebut, sambung dia, untuk menjadi bekal penyidik melangkah ke tahapan selanjutnya. Untuk mendalami unsur pidananya, nantinya saksi-saksi akan dipanggil lagi di tahap penyidikan untuk diperiksa. “Saya maunya kasus itu cepat ada progresnya,” imbuh Eka. Audit dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI sudah diterima. Hasilnya ada temuan kerugian negara dari proyek senilai Rp16 miliar tersebut. Nilai temuannya sebesar Rp4 miliar. penyidik menjemput
hasil audit. “Iya terkait yang itu,” terangnya. Proyek pengadaan ABBM Poltekkes Mataram pengadaannya dibiayai APBN 2016. Anggaran awalnya sebesar Rp27 miliar. Sebab rasionalisasi anggaran, jumlahnya pun turun menjadi Rp16 miliar. Belanja pengadaan itu untuk membeli peralatan praktik. Sebanyak tujuh penyedia item alat dan 11 distributor sudah dimintai keterangan di tahap penyelidikan. Demikian juga penelusuran proses pengadaan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). (why)
Polres Lombok Tengah Kawal Larangan Nyongkolan di Masa Pandemi Mataram (Suara NTB) – BNPB sudah menetapkan Lombok Tengah sebagai daerah risiko sedang penularan Covid-19. Namun, aktivitas sosial kemasyarakatan seperti nyongkolan masih belum diperbolehkan. Salah satu prosesi adat pernikahan ini berpotensi mengumpulkan kerumunan massa. Prasyarat protokol pencegahan Covid-19 belum terpenuhi. Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho menjelaskan bahwa pelarangan sementara nyongkolan berdasarkan kesepakatan bersama. Antara Polres, Kodim, Pemkab, dan tokoh adat. “Bukan soal menghalangi budaya masyarakat tapi ini untuk mencegah penularan,” terangnya ditemui di Mataram kemarin.
(Suara NTB/dok)
Esty Setyo Nugroho Hal itu, sambung dia, didukung pula dengan konsensus di masyarakat. Memahami bahwa nyongkolan diikuti kumpulan orang. Ditambah lagi pergerakannya secara bersamasama dari desa atau dusun yang
satu ke yang lain. Rantai penyebaran diputus sejak awal.”Nyongkolan ini melibatkan banyak orang, jadi tidak bisa kita prediksi jumlah yang turun itu berapa banyak, karena terbuka untuk umum,” sebutnya. Pelarangan itu bersifat sementara. sebabnya juga karena adanya pandemi. Selanjutnya aktivitas nyongkolan bakal dibolehkan lagi. Pertimbangannya adanya upaya pengendalian penyebaran virus. Jangan sampai malah kegiatan sosial budaya yang menyumbang klaster penularan baru. Kebijakan itu juga bukan tanpa penolakan masyarakat. namun, menurut Esty, gejolak tidak membesar karena dapat diatasi lewat perangkat pemerintahan mulai dari level terkecil. (why)
menangani pasien Covid-19. “Polanya antisipasi kejadian kemarin agar tidak berulang,” kata Erwin. Dia mengatakan, para personel yang mengisi pos jaga bersiap dengan perintsh pengendalian massa. Kejadian Senin malam lalu, aparat memang kalah jumlah. “Pengendalian massa berlaku. Tapi pendeka-
tannya tetap persuasif humanis. Rumah sakit juga sudah bentuk tim negosiator,” imbuhnya. Prosedur tetap pemakaman jenazah pasien Covid-19 juga bertambah. Setiap prosesi pengamanan kini menyertakan aparat. “Sekarang yang meninggal pemakamannya kita amankan, kita kawal,” jelas Erwin. (why)
Verfak Balon Perseorangan
Dukungan Dianul-Badrun Banyak Tak Ditemukan Mataram (Suara NTB) – Verifikasi Faktual (Verfak) dukungan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020 dari jalur perseorangan, Dianul Hayezi-Badrun Nadianto telah tuntas dilakukan KPU Kota Mataram, (6/7) lalu. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Bapaslon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020. Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin, menyampaikan bahwa verfak dukungan Dianul Hayezi-Badrun Nadianti yang tersebar di 49 kelurahan telah tuntas dilaksanakan pihaknya. Disampaikan Husni, meskipun di tengah pandemi Covid19 dan petugas melakukan verfak dengan protokol kesehatan Covid-19. Petugas PPS yang turun melakukan verfak tidak menemui banyak kendala. Proses verfak di lapangan berjalan dengan lancar. “Alhamdulilah semua berjalan lancar, tidak banyak kendala yang dihadapi oleh tim verifikator dari PPS yang turun kelapangan,” ungkap Husni. Namun demikian dari hasil evaluasi sementara terhadap proses verfak tersebut. Husni mengungkapkan bahwa banyak dukungan yang tidak dapat ditemukan dan Liaison Officer (LO) juga tidak bisa dikonfirmasi di tingkat kelurahan oleh petugas verfikator. “Banyak dukungan yang tidak ditemukan serta LO yang tidak bisa terkonfirmasi,” ujarnya. Dianul Hayezi sendiri yang hadir dalam rakor tersebut bersama pasangannya Badrun Nadianto tak menampik kondisi temuan KPU tersebut di
(Suara NTB/dok)
Hasan Basri lapangan. “Apa yang ditemukan di lapangan oleh KPU, memang benar faktanya begitu. Setelah tim mengkonfirmasi ke LO, yang bersangkutan tidak ditemukan,” kata Dianul. Lebih lanjut diampaikannya, salah satu kendala mengapa para pendukungnya itu tidak dapat ditemui oleh KPU saat melakukan verfak, karena kondisi pandemi Covid-19. Mereka mengakui jika sejak ada Pandemi Covid-19 ini, tim mereka kesulitan mengkonfirmasi pendukungnya di lapangan. “Sejak ada pandemi, ini kendala yang kami alami, tidak dapat dikonfirmasi. Kami tidak bisa memaksa, untuk pendukung yang kami tidak ditemui. karena memang begitu faktanya,” jelasnya. Sementara itu, Hasan Basri, selaku ketua Bawaslu Kota Mataram menyampaikan bahwa dari hasil pengawasan verfak oleh Bawaslu, menyantakan bahwa sampai sejauh ini verfak yang dilakukan KPU telah sesuai dengan prosuder.(ndi)
SUARA NTB
Kamis, 9 Juli 2020
Halaman 8
Lobar Ekspor 15 Ribu Benih Lobster
(Suara NTB/her)
H. Saepul Akhkam
(Suara NTB/her)
Hj Made Ambaryati
Kegiatan Wisata di Lobar
Dikes dan Dispar Beda Sikap
Giri Menang (Suara NTB) – Setelah sebelumnya mengambil kebijakan menutup sementara tempat-tempat wisata karena Covid-19, Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata memberlakukan pelonggaran kegiatan usaha wisata. Dilain pihak, Dinas Kesehatan meminta agar tetap diperketat protokol kesehatan di tempat wisata. Tempat wisata yang tak menerapkan protokol Covid-19 ditutup karena Lobar sendiri masih zona merah dengan tingkatan penularan covid-19 tinggi. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, H. Saepul Akhkam memaparkan pada Rapat Pimpinan II (Rapim II) yang dihadiri Bupati H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj Sumiatun, Sekretaris Daerah H. Baehaqi dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lobar bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Senin (6/6) lalu. Dipaparkan Akhkam, langkah pelonggaran diambil setelah melakukan dialog dan adanya kebijakan dari pimpinan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pelonggaran. Tidak hanya itu pihaknya juga telah beberapa kali melakukan video conference mempertemukan para pemangku kepentingan pariwisata.”Terkait kondisi pasca Covid-19 kami mengambil kebijakan untuk menutup sementara wisata, setelah kami berdialog banyak hal dan kemudian ada kebijakan dari pimpinan dan Satgas Covid-19 untuk mulai melakukan pelonggaran,” papar Akhkam. Dikatakan, Dispar Lobar telah melakukan brain storming dengan semua pihak wisata mengingat posisi Lobar yang berada pada level cukup mengkhawatirkan tentang penyebaran Covid-19, tetapi berdasarkan survei CSI NTB ini termasuk relatif baik di dalam penanganan Covid-19. Kata Kadis yang juga Plt Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar ini, ada tujuh area protokol kesehatan yang telah disosialisasikan yaitu usaha akomodasi berupa hotel, usaha makan minum, usaha daya tarik wisata, desa wisata, usaha kolam renang, serta aktivitas laut dan Pantai (diving dan snorkeling). Tujuh area pelaksanaan protokol kesehatan ini, paparnya, harus dibuktikan apakah benar-benar diterapkan atau tidak. Pelaksanannya, sambungnya, harus disupervisi. “Lalu kami kemudian mempelajari apa yang dilakukan oleh kabupaten/kota lain, kami bedah lagi terkait protokol kesehatan. Contoh, apakah kolam renang tersebut bisa digunakan atau tidak dan akhirnya kami membuat tolak ukur dari supervisi misalnya sebuah hotel yang memiliki kolam renang maka dia harus melakukan sirkulasi air yang lebih ketat melakukan kaporitisasi,” jelas Ahkam. Hal lain disampaikan Akhkam, yaitu jasa kepariwisataan terbanyak ada di kecamatan Batulayar. Yaitu sekitar 541 (65%) ada di kecamatan ini. Oleh karena ini, sambung Ahkam, jasa kepariwisataan ini akan menjadi konsentrasi perhatian ke depan termasuk para karyawan yang terdampak. “Setelah kami melakukan pendataan terhadap pelaku pariwisata di Lombok Barat setidaknya paling sedikit 5 Ribu orang terdampak langsung berupa pengurangan dari sekian persen hak-hak mereka ketika bekerja,” paparnya. Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj Made Ambaryati mengatakan kondisi saat ini Lobar masih merah hasil evaluasi provinsi. Angka positif sampai saat ini mencapai 306 orang. Pihaknya pun meminta agar potensi penyebaran covid-19 ditekan. Pihaknya meminta agar tempat wisata yang tak menerapkan protokol covid-19 ditutup. “Tempat wisata yang tak mematuhi protokol covid-19 sebaiknya ditutup, dan sudah ada tindaklanjut, tempat wisata akan ditutup,” tegas dia. Tempat wisata yang tak memiliki pengelola banyak melanggar protokol covid-19, desa diberikan kewenangan untuk penanganan. Kalau sudah siap dengan protokol kesehatan barulah diizinkan dibuka tempat wisatanya. Pihak Dispar sendiri sudah melakukan upaya penanganan di lapangan. termasuk koordinasi dengan Dikes. Sebab jelas dia kondisi Lobar sendiri masih merah, di mana jumlah pasien positif 306 orang. Jumlah pasien sembuh 180 orang, masih positif 128 dan pasien meninggal 21 orang. Sehingga pemprov pun telah membentuk tim khusus untuk medukung penanganan Covid-19. Dimana pemprov membuatkan regulasi yang seragam untuk penanganan covid-19 di Kota dan Lobar. “Kalau regulasi tidak sama dari guberur, percuma. Sehingga pak gubernur mengambil alih membuatkan regulasi yang sama antara Lobar dan Kota Mataram, tidak sendiri-sendiri regulasinya,” imbuh dia. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Ratusan ribu benih atau benih lobster (benur) di Lombok Barat (Lobar) mulai diekspor. Ekspor perdana dilakukan Selasa (7/7) oleh PT Aquatic SS Lautan Rejeki sebanyak 15 ribu ekor ke Vietnam, menyusul rencannya pihak pengusaha ini kembali mengirim 200 ribu bibit lobster ke negara tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar, Ir Lalu Sukawadi menerangkan, mengacu keputusan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor 178 tahun 2020 tentang pengelolaan usaha budidaya lobster dan kepiting soka, maka mulai dibolehkan penangkapan, budidaya serta ekspor benih lobster atau benur. “Sejauh ini di Lobar, ada puluhan pengusaha yang berminat namun masih sebatas penjajakan. Satu pengusaha sudah mulai ekspor yakni PT Aquatic mengekspor perdana sebanyak 15 ribu bibit lobster ke Vietnam,” kata Sukawadi, Rabu (8/7). Pengiriman 15 ribu benih lobster ini masih dilakukan melalui Jakarta baru dikirim ke Vietnam. Diakui, pengiriman
ini terbilang terlambat karena pihak perusahaan bersama nelayan sudah menangkap bibit lobster tersebut. Rencananya perusahaan ini akan mengirim lagi 200 ribu ekor ke Vietnam pada Kamis (9/7). “Kami rencananya launching dengan pak bupati, pengiriman bibit lobster 200 ribu bibit ,” imbuh dia. Jenis lobster yang dikirim yakni mutiara dan pasir. Yang lebih banyak pemintaannya adalah lobster pasir. Harga per ekor lumayan tinggi mencapai Rp13.500/ekor. Benih lobster yang ditangkap pun memiliki ketentuan berat 50 gram ke atas. Selain itu, pengusaha juga diwajibkan melepasbiarkan benih lobster itu ke laut lepas. Pengusaha ini melakukan budidaya lobster di perairan
Sekotong bermitra dengan 10 kelompok nelayan. Dimana satu kelompok bisa mencapai 10-20 orang. Kelompok nelayan ini sudah dibina oleh pengusaha untuk melakukan penangkapan dan budidaya. Makin banyak pengusaha membudidayakan lobster, maka semakin banyak nelayan yang dipekerjakan. Sehingga iapun optimis usaha penangkapan dan budidaya lobster ini akan mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan yang banyak terkonsentrasi di kawasan pesisir. “Kami optimis ini bisa menekan kemiskinan yang banyak di kawasan pesisir,” jelas dia. Lebih lanjut dijelaskan, terkait kewenangan dinas dalam hal ini, mewajibkan ada surat keterangan asal benih. Surat ini diterbitkan oleh Dinas atas
(Suara NTB/her)
BENIH LOBSTER – Benih lobster yang ditangkap di wilayah Sekotong, Lobar, Rabu (8/7). permohonan dari nelayan un- haknya sudah komunikasi tuk diserahkan ke pengusaha. dengan bagian hukum mencari Lalu surat keterangan asal aturan hukum untuk menarik barang (SKAB) ini sebagai pendapatan bukan pajak madasar dibawa ke KKP bahwa suk ke PAD dari lobster ini. “Kami tengah melihat regulaasal bibit ini dari Lobar. Apa diperoleh daerah dari si hukumnya, supaya kami pengiriman lobster ini? pi- tidak salah,” ujar dia. (her)
Warga Montong Baan Selatan Gedor Kantor Desa Selong (Suara NTB) Ratusan warga Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lotim, Rabu (8/7) menggedor Kantor Desa Montong Baan Selatan dengan menggelar aksi unjuk rasa. Kedatangan warga yang mengatasnamakan diri tergabung dalam Gerakan Masyarakat Montong Baan Selatan (Rampas) untuk mempertanyakan pengelolaan anggaran desa yang dinilai tidak transparan. Korlap aksi, Lalu Suryadi, dalam orasinya mengungkapkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran desa merupakan faktor terpenting yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Di dalamnya terdapat hak masyarakat baik kesra maupun di sektor pembangunan. Termasuk dalam pengalokasiannya untuk penanganan Covid-19. Warga yang membawa pamflet dan spanduk berbagai tuntutan dalam aksi itu juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Montong Baan Selatan. Katanya, BumDes yang semestinya sebagai sumber PADes malah tidak terlihat hasilnya. Padahal anggaran yang digelontorkan ke BumDes ini dinilai cukup fantastis. “Kita minta supaya pemerintah desa lebih transparan mengelola anggaran desa. Begitupun masalah data bantuan, BumDes dan PADes,” ungkapnya. Aksi unjuk rasa warga ini mendapatkan pengawalan ketat aparat kepoli-
(Suara NTB/yon)
UNJUK RASA - Ratusan warga Desa Montong Baan Selatan menggelar aksi unjuk rasa terkait pengelolaan anggaran di Kantor Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Rabu (8/7). sian. Lalu Suryadi mengatakan, kedatangan masyarakat pada dasarnya untuk kebaikan pejabat di desa agar terhindar dari prilaku-prilaku menyimpang yang dapat bertentangan dengan hukum.
Masyarakat berhak mengetahui segala program dan aliran dana karena merupakan titipan untuk dinikmati oleh masyarakat. Kades Montong Baan Selatan, Jumaseh, mengaku bert-
Tersangka Pelaku Asusila terhadap Anak Diamankan Selong (Suara NTB) Seorang yang diduga menjadi pelaku asusila terhadap anak,
HM (36) asal Dusun Penakak Desa Anjani Kecamatan Suralaga diamankan pihak kepolisian. Pelaku diduga melakukan perbuatan tidak senonoh dengan korban, inisial DSF (8 tahun) asal desa setempat. Pengamanan terhadap pelaku berdasarkan laporan keluarga korban pada Senin (6/ 7) sekitar pukul 13.30 wita. Dalam laporan tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pada bulan Januari 2020, terlapor selesai memetik buah mangga di halaman rumahnya. Kemudian datang korban meminta mangga kepada terlapor. Waktu itu terlapor memberikan mangga sebanyak 2 buah kepada korban, kemudi-
HILANG HLG BPKB R4 HYUNDAI DR 40 NA NOKA/NOSIN : MALBB51CLAM086791/ G4FA9709B152 NO.BPKB H05852984.0 AN.ONNA SUBIARSO HLG D’SKTR KOTA MATARAM
an setelah itu pelaku pergi kencing ke tenda yang dibangun pada saat gempa. Di lokasi itu, korban datang menghampiri pelaku untuk meminta mangga. Korban kemudian ikut kencing di dalam tenda yang kemudian membuat pelaku untuk melampiaskan nafsunya terhadap korban. Setelah korban selesai kencing dan belum sempat memasang kembali celananya, pelaku kemudian melalukan aksi bejatnya. Korban yang mendapat perlakuan tersebut kemudian melaporkan perbuatan pelaku terhadap keluarganya. Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Lalu Jaharudin, membenarkan penangkapan terhadap pelaku asusila di Kecamatan Suralaga. Petugas sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. (yon)
erima kasih atas permasalahan sebagaimana tuntutan masyarakat. Tindakan tersebut menjadi pendorong pihak pemerintah desa dalam bekerja lebih baik kedepannya. “Tuntunan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi kami. Sebagai manusia tidak luput dari permasalahan dan kekurangan,” harapnya. Sementara Camat Sikur,
Lalu Putra, berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dikatakannya bahwa pada dasarnya, terjadinya aksi demonstran itu karena adanya miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Untuk itu, sangat penting ketika silaturrahmi terus ditingkatkan sehingga setiap permasalahan membuahkan solusi untuk kemajuan di desa. (yon)
Ditolak Kades
BLT Harus Dilaksanakan Tanjung (Suara NTB) Kendati ada penolakan dari Asosiasi Kepala Desa (Akad), pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak untuk tidak mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) pada APBDes-nya. Pasalnya, ketentuan itu telah diatur dalam PMK No. 50/PMK.07/2020. Regulasi itu mengharuskan agar BLT dianggarkan untuk periode 3 bulan berikutnya untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat covid-19. “Sepanjang yang desa ada, harus dianggarkan. Boleh tidak diberikan kalau uang desa betul-betul sudah habis,” tegas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD KLU, H. Kholidi Halil, melalui Kepala Bidang PMD, Atmaja Gumbara, SP., Rabu (8/7). Ia menyatakan, perpanjangan BLT DD merupakan prioritas sekaligus perintah pemerintah pusat, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri. Ia mengkhawatirkan, apabila desa tidak menuruti instruksi itu akan ada sanksi yang diperoleh Pemdes pada alokasi DD tahun berikutnya. Atmaja mengatakan, alokasi DD tiga bulan berikutnya (Juli - September) lebih rendah dibanding-
kan alokasi sebelumnya. Tiga bulan pertama, nominal DD sebesar Rp600 ribu per bulan. Sedangkan pada tiga bulan berikutnya dianggarkan Rp300 ribu per bulan dengan sasaran penerima yang telah di SK-kan sebelumnya. “Kita akan menggelar dengar pendapat pada pekan ini, mengundang para kepala desa sebelum dikeluarkannya Perbup. Jadi sudah jelas, tambahan alokasi ini adalah perintah pusat,” tandasnya. Sebelumnya, Ketua Akad KLU, Budiawan, SH., kepada wartawan, mengakui adanya penolakan alokasi anggaran BLT tambahan melalui Dana Desa. Pasalnya, anggaran di desa sebagian besar sudah direfocusing pada tahap sebelumnya. Desa-desa mengkhawatirkan tidak bisa lagi mendanai program lain lantaran mengalihkan lagi sejumlah anggaran untuk BLT tahap II. “Terus terang kami merasa keberatan ini. Cukup hanya untuk tahap 1,2 dan 3 saja,” ucapnya. Budiawan yang juga Kepala Desa Tanjung ini menyebut, di desanya sendiri sudah teralokasi dana BLT DD sebesar 639 juta untuk 355 KK. Dengan anggaran DD sebesar Rp1,8 miliar, maka potensi sisa dana yang dikelola hanya Rp500 juta. (ari)
SUARA NTB
Kamis, 9 Juli 2020
SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON
Halaman 9
DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
DIJUAL
RUPA-RUPA
LOWONGAN
SALON
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
RUPA-RUPA
LOWONGAN
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778
SALON
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
LOWONGAN
DIJUAL
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
DIJUAL
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
SUARA NTB
Kamis, 9 Juli 2020
Halaman 10
Obituari : Drs H. Lalu Dirjaharta MSi.
Terdampar di ’’Keputren’’ Jogya Selasa ( 07-07-2020) pukul 13.54 Wita saya menerima WA dari Lalu Dirjaharta (LD) yang melaporkan dirinya sedang di IGD akibat gangguan asam lambung. WA direspons seperti biasanya sembari memberi semangat untuk menerima penyakit dengan ikhlas dan sabar. ESAAT kemudian, pukul 16.15 Wita di tengah meeting di Jakarta, tiba-tiba deringan telepon dan tanda WA masuk bersusulan memberi kabar kepergian LD. Semua berproses begitu cepat. Berita itu sungguh mengejutkan, bak petir di siang bolong. Sungguh, ajal itu haq, otoritas dan rahasia Allah SWT. Tak bisa ditunda sesaat tak jua bisa diajukan sesaat. Bila telah tiba waktunya, tak ada yang kuasa menolaknya. Innalillahi wainnailaihirojiun. Antara kaget dan setengah tidak percaya, kok begitu cepat? Apa penyakitnya ? Hanya asam lambung atau ada komplikasi lain ? Rasa penasaran ini tak lepas dari keadaan setahun terakhir LD cukup sering keluar masuk rumah sakit. Kadang opname beberapa hari. Tahun 2016, LD pernah operasi empedu. Tahun
2019, sepulang umroh LD mulai keluhkan asam lambungnya. LD seakan sembunyikan sakitnya, tidak memberi tahu temannya bila ada gangguan kesehatan yang serius. Ini tak lepas dari bawaannya yang sedikit bicara, murah senyum, suka bercanda seakan penyakit itu bisa dikompromikan dan dia bisa atasi sendiri. Tak perlu susahkan orang lain. Cukup ia sendiri yang rasakan dan yakin akan selesai dengan sendirinya. Seminggu yang lalu di pondok saya di Puyung, ada reuni H. Lalu Serinata dengan seluruh staf terdekatnya kala menjadi Gubernur NTB periode 2003-2008. LD juga hadir dan nampak ceria seperti biasa. LD semangat cerita kenangan lucu dan momen penting kala LD menjadi Kasubag TU Pimpinan mendampingi Gubernur H. Lalu Serinata. Tidak ada tanda-tanda dan firasat khusus. Setelah berita duka tersebar, memory menyeruak mengenang sosok ASN yang akrab dengan berbagai kalangan itu. LD lahir di Mantang tahun 1961. sebagian besar hidupnya diabdikan berkarier sebagai abdi negara. Tahun 1984 masuk APDN, setahun kemudian ( 1985 ) sudah tercatat sebagai PNS dengan pangkat II/b. Hingga akhir hayatnya, LD sudah 35 tahun mengabdi dengan pangkat terakhir IV/C. Tahun 2021, LD mestinya akan paripurnakan tugasnya sebagai ASN. Sebagai sesama ASN, saya mengenal LD cukup dekat sejak 27 tahun lalu ketika kami sama-sama
Reaktif, PPTG dari Jakarta Dikarantina di Rusunawa Belisung Taliwang (Suara NTB) Seorang Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) menambah jumlah penghuni fasilitas karantina terpusat Rusunawa Belisung Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). PPTG yang diketahui merupakan warga desa Rempe, kecamatan Seteluk ini dibawa ke Rusunawa Belisung sejak tanggal 7 Juli setelah hasil tes cepatnya (Rapid Diagnostic Test - RDT) menunjukkan reaktif. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh menjelaskan, PPTG asal desa Rempe ini sebel(Suara NTB/ist) umnya melakukan perTuwuh jalanan dari Jakarta dan tiba di KSB pada tanggal 2 Juli lalu. “Dia warga asli KSB,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (8/7). Menurut H. Tuwuh, sebenarnya bersangkutan telah mengantongi hasil tes cepat dari Jakarta dengan hasil non reaktif. Namun oleh tim gugus tugas, sesampainya warga tersebut langsung mengarahkan menjalankan karantina mandiri dan melakukan prosedur tes cepat. Hal ini ditempuh gugus tugas karena asal kedatangan warga itu dari wilayah pandemi virus corona. ‘’Nah begitu hasil rapidnya keluar ternyata dia reaktif. Makanya langsung kita bawa ke Rusunawa (Belisung) untuk dikarantina,’’ papar H. Tuwuh. Selain mengkarantina di Rusunawa Belisung, tim gugus tugas juga telah menindaklanjuti prosedur pengecekatan terhadap warga PPTG ini. Untuk mengetahui apakah hasil reaktif tes cepatnya mengarah positif terpapar Covid-19 atau tidak. Bersangkutan telah menjalani pengambilan sampel lendir saluran pernafasan untuk kebutuhan tes swab atau Polymerase Chain Reaction (PCR). ‘’Sudah diambil sampelnya hari ini (kemarin). Mudahmudahan hasilnya bisa keluar bersamaan dengan yang lain (2 orang pasien positif) dan hasilnya tentu harapan kita bisa negatif semuanya ya,’’ harap H. Tuwuh. Dengan kehadiran satu orang pelaku PTTG itu, saat ini jumlah penghuni fasilitas karantina khusus Rusunawa Belisung berjumlah 4 orang. Rinciannya 2 orang pasien positif Covid-19 atas nama Tn. WS dan An. Nh. Satu orang pasien sembuh bernama Tn. S yang masih mendampingi anaknya Nh menjalani karantina dan terakhir PPTG asal Desa Rempe itu sediri. (bug)
Fokus Tuntaskan Fisik Pasar Seketeng, Kejar Target Jalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Saat ini pemerintah daerah fokus untuk menyelesaikan pembangunan fisik pasar Seketeng yang direncanakan selesai pada Desember 2020. Hal ini menjawab pemandangan umum sejumlah fraksi dewan berkaitan dengan Amdal pasar Seketeng telah diselesaikan melalui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 132 tahun 2020 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan operasional pasar Seketeng. Demikian jawaban Wakil Bupati, Drs. H. Mhamud Abdullah, dalam lanjutan rapat paripurna, Rabu (8/7). Selain itu, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengejar pencapaian target jalan mantap sesuai periodesasi RPJMD 2016-2021. Target jalan mantap pada tahun 2019 telah mencapai 70%. Pada RPABD 2020, pemerintah daerah optimis bisa mengejar pencapaian jalan mantap 100% di tahun 2021 dengan adanya program hibah jalan daerah dan meningkatnya alokasi DAK bidang jalan. Namun dengan terjadinya bencana nasional non alam covid19, pemerintah pusat mewajibkan seluruh daerah melakukan refocussing dan realokasi belanja. Yang berdampak pada perubahan alokasi belanja infrastruktur terutama jalan. Di sisi lain, pendapatan daerah yang bersumber dari DAK jalan dan program hibah jalan daerah dihentikan oleh pemerintah pusat. Terhadap pengadaan pengganti lahan BBU, telah direncanakan pada tahun 2019 yaitu dengan melakukan penilaian harga tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / appraisal di dua lokasi. Yaitu, di desa Leseng kecamatan Moyo Hulu dan desa Kakiang kecamatan Moyo Hilir. Dan tahun 2020 ini telah pula dialokasikan anggaran pengadaan lahan dimaksu. Namun dilakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19, sehingga pengadaan tanah pengganti tersebut akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2021 mendatang. (arn)
sebagai Kaban Kesbangpoldagri NTB, kinerja almarhum sangat baik. Tidak banyak merepotkan pimpinan dan selalu mencari solusi masalah yangg dihadapi. Almarhum LD adalah sosok yang low profile. Sedikit bicara tapi semua tugas tertunaikan dengan baik. Ketika jadi Kasatpol PP dan dalam penanganan pandemi covid 19, Pak Dirje hadir di lapangan bersama anggotanya. Saya sangat terbantu dengan kinerja Pak Dirje kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ketika memberi sambutan di acara pemakaman ( 08/07/2020 ). Pada saat sebagai Kasat Pol PP, LD sejak 2019 juga mengemban amanah sebagai Ketua AP3I ( Asosiasi Polisi Pamong Praja Indonesia ) hasil Musyawarah Nasional AP3I di Pekanbaru Riau tahun 2019. Pada 1 - 5 Maret 2020 lalu, LD sukses menyelenggarakan pertemuan / rapat kerja Nasional Pol PP yang dihadiri Mendagri dan ribuan pejabat serta anggota Satpol PP se Indonesia. Terakhir LD juga menjabat sebagai Plt DPP Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ( IKAPTK ) NTB dan sedang mempersiapkan Musda IKAPTK NTB. Disenja usia pengabdian sebagai ASN, LD menyiapkan berbagai rencana kegiatan untuk tetap bisa mengabdi pada rakyat. Beberapa sketsa masa depan yang dirancang kini seakan tersisa sebagai wacana abadi dan akankah sirna bersama sirnanya raga ? Secara pribadi saya sangat kehi-
Oleh : Lalu Gita Ariadi (Sekda NTB) ikut Diklat SEPADA ( Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar ) Angkatan XV tahun 1993 di Diklat prop NTB. Pada sesi dinamika kelompok perkenalan diri peserta diklat, LD menyebut diri alumni APDN dan UGM. Tapi dengan canda kemudian ia sebutkan akronim UGM sebagai Universitas Gomong Mataram. Bisa jadi candaan kala itu adalah doa dan motivasi. Buktinya, pada tahun 2000-2001 saya dan LD dan beberapa teman lainnya lulus seleksi pendidikan pasca sarjana Magister Administrasi Publik ( MAP ) UGM Jogjakarta angkatan XIX. Banyak suka duka kami alami bersama. Sebelum berangkat kuliah ke Jogja, ditanya dimana akan kost ? Spontan LD menjawab di Keputren Jogja. Begitu tiba di Jogja kami mencari kost yang harus dekat dengan kampus. Dapatnya justru di sebuah kost putri di SKIP kompleks perumahan dosen UGM. Setengah bercanda saya katakan keinginan tinggal di Keputren terkabul dengan kost di kost-an putri. Rupanya, induk semang sudah kewalahan mengurus kost putri dan ingin ganti dengan kost putra. Betul saja, begitu kami masuk satu persatu mahasiswi penghuni lama keluar dan tempat itu berganti
jadi kost pria. Enam bulan pertama kami sekamar berdua sambil menunggu putri-putri kost ke luar. Suatu malam, LD terima telpon dari Sri Ayuni sang istri yang kurang lebih menginfokan bahwa Ditha, Ria, Icha akan dapat tambahan adik. LD saya goda, besok kalo lahir bayi lakilaki agar di beri nama JOKO ( JOgja KOpang ). LD pun balik bercanda untuk beri nama PUJO ( PUyung - JOgja ) bila saya ada nasib dapat putra lagi. LD Sosok Panutan Banyak pihak kini kehilangan sosok yang murah senyum, senang bercanda, terbuka tapi punya prinsip yang kuat. Staf yang pernah menjadi bawahannya memberi kesaksian, almarhum orang baik. Saking baiknya LD jarang marahi anggotanya waktu jadi Kasat Pol PP. Dengan jiwa kebapakannya, LD mengayomi anggotanya dengan baik. Kalaupun harus marah maka Sekretaris Satpol PP yang diminta untuk lebih keras membina anggota sehingga sekretaris nampak lebih cerewet. Di berbagai penugasan baik di Biro Ekonomi, Badan Diklat Prop, Dinas PU, Dispenda, Inspektorat, Kepala TU Pimpinan, Kepala Biro Kerjasama, Kepala Biro Pemerintahan, Kasatpol PP dan terakhir
langan seorang sahabat yg sangat baik dan sangat setia. Banyak kolega, sahabat yang pasti merasa kehilangan dengan kepulangan almarhum yang kami nilai sangat menghargai makna sebuah persahabatan. Pemprov NTB jelas kehilangan sosok ASN yang penuh dedikasi, sederhana dan menjaga integritasnya dengan baik. Penggalan pengalaman lucu yang sulit saya lupakan adalah kenangan di Keputren Jogja. Memasuki semester 3 ( terakhir ) rasa jenuh mulai menghinggapi. Obatnya, kami jadi lebih sering pulang dibanding sebelumnya. Bila hari Kamis tiba, malam Jumat kami duduk berdua menunggu tokek berbunyi. Kami spekulasi dengan bunyi tokek, pulang atau tidak, pulang atau tidak. Bila bunyi tokek berakhir di hitungan pulang, maka kami segera ke Malioboro cari tiket dan oleh-oleh ala kadarnya. Keesokan harinya, kami Pulang Jumat Kembali Ahad (PJKA). Kini saya tidak punya teman lagi untuk tebak tebakan menghitung suara tokek. Pulang atau tidak, pulang atau tidak. Karena sejatinya jawaban pasti dari hitungan suara tokek hanya satu pilihan, ajakan untuk pulang, pulang, pulang dan pulang. Kini LD sudah berpulang, kamipun akan menyusulmu berpulang. Selamat jalan sanak. Selamat jalan penghuni keputren SKIP. Insyaallah husnul khotimah. Allahumagfirlahu warhamhu waafihi wa’fuanhu. alfatehah. Aamiin. (*)
Pemprov Sulap Wisma Tambora Jadi RS Darurat Covid-19 Mataram (Suara NTB) Jumlah pasien positif Covid-19 di NTB terus bertambah, terutama berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat. Hingga Selasa (7/7), jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB telah mencapai 1.414 kasus. Bertambahnya jumlah pasien positif Corona menyebabkan kapasitas ruang isolasi menjadi penuh. Seperti ruang isolasi pasien Covid-19 di RSUD NTB dan RS Darurat Asrama Haji. Sehingga, Pemprov menyulap Gedung Wisma Tambora yang berada di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menjadi RS Darurat Covid-19 yang kedua. ‘’Wisma Tambora dijadikan rumah sakit darurat. Wisma Tambora dipakai untuk membantu RSUP NTB karena membeludaknya pasien Covid19,’’ kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (8/7) kemarin. Ahmadi menjelaskan, Wisma Tambora sudah disiapkan menjadi RS Darurat Covid-19 sejak Selasa (7/7) kemarin. Pihaknya mensupport Dinas Kesehatan (Dikes) NTB terkait dengan apa saja yang dibutuhkan untuk fasilitas pendukung RS Darurat Covid19 tersebut. Seperti disinfektan, tempat cuci tangan dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis. ‘’Kami di BPBD menambahkan saja APD-APD yang berasal dari BNPB. Stok APD bantuan BNPB kita masih cukup,’’ kata Ahmadi. Ahmadi mengungkapkan, saat ini Pemprov NTB telah
mengusulkan ke BNPB untuk penambahan reagen untuk pemeriksaan spesimen virus Corona. Jumlah reagen yang diminta ke BNPB sekitar 15.000 - 20.000 reagen. ‘’Dan itu sudah kita sampaikan ke BNPB dan BNPB menyanggupi. Tetapi nanti jumlahnya yang diberikan disesuaikan dengan stok di Jakarta. Mungkin minggu ini akan diterbangkan pakai Hercules. Saya sudah ketemu langsung dengan Deputi di BNPB,’’ ucap Ahmadi. Ia mengatakan, APD untuk tenaga medis di rumah sakit rujukan baik milik pemerintah daerah dan swasta dipasok BPBD NTB dari bantuan yang berasal dari BNPB. Dengan alur permintaan dari rumah sakit rujukan ke Dikes NTB. Kemudian dilanjutkan ke BPBD NTB. ‘’Kita masih cukup stok APD untuk rumah sakit rujukan. Alur permintaannya dari Dikes ke BPBD. Banyak juga permintaan dari rumah sakit swasta tapi kita minta koordinasi dengan Dikes,’’ terangnya. Sementara itu, Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan Wisma Tambora telah dipersiapkan sebagai RS Darurat Covid-19 kedua setelah RS Darurat Asrama Haji. “Wisma Tambora sebagai rumah sakit darurat kedua yang
(Suara NTB/dok)
ingkatkan target pendapatan. ‘’Memamg realisasi kita masih sangat jauh dari target, kami juga pesimis bisa tercapai apalagi di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini,’’ sebutnya. Belum maksimalnya realisasi retribusi parkir ini menjadi catatan khusus pihaknya untuk mencari jalan keluar terbaik. Karena jika melihat dari potensi dan lokasi yang tersedia sangat mungkin untuk bisa mencapai target dimaksud. Tetapi karena kondisi saat ini masih dalam tahap peralihan, sehingga untuk mengejar target itu sangat susah. Belum lagi adanya indikasi kebocoran retribusi dengan banyaknya juru parkir nakal juga menjadi masalah lain yang dihadapi saat ini di lapangan. Tentu kelemahan tersebut akan tetap diupayakan jalan keluar terbaik sehingga target di masa yang akan datang bisa tercapai. “Memang banyak persoalan untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan itu, tetapi Kami akan
(Suara NTB/dok)
H. Lalu Hamzi Fikri
Nurhandini Eka Dewi
dibuka oleh Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya. Eka menyebutkan RS Darurat Wisma Tambora memiliki kapasitas 62 tempat tisur. Dengan kapasitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan perawatan pasien Covid-19 yang dinyatakan positif. Sehingga mereka mendapatkan perawatan yang maksimal dan bisa memudahkan mereka sembuh kembali. Eka menjelaskan, pasien positif Covid-19 datang ke rumah sakit dari beberapa jalur. Pertama pasien primer yang datang dari tempat-tempat yang memang merupakan daerah risiko tinggi Covid-19. Kemudian karena yang bersangkutan positif, Gugus Tugas melakukan tracing contact dan didapatkan juga masyarakat yang kontek erat positif Covid-19. Kemudian jalur kedua adalah jalur mandiri. Dimana biasanya pasien yang akan beper-
gian atau yang mempunyai keperluan yang mengharuskan mereka melakukan swab mandiri. Bila mereka dinyatakan positif maka pasien harus berada dalam pengawasan rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai rujukan di NTB. “Pasien akan diperiksa secara lengkap, rontgen, pemeriksaan darah. Kemudian dokter akan memutuskan apakah yang bersangkutan harus dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri,” katanya. Sebelumnya, Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS mengungkapkan bahwa ruang isolasi pasien Covid-19 di RSUD NTB sudah penuh. Ia menyebutkan total ruangan isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit milik Pemprov NTB itu sebanyak 51 kamar. “Ruangan tadi sudah penuh. Tapi ada satu ruangan, dua pasien,” ungkapnya. Disebutkan, RSUD NTB
telah menangani 465 pasien Covid-19. Terdiri dari 239 lakilaki dan 226 perempuan. Berdasarkan usia, sebanyak 14 bayi, 54 anak-anak dan 397 dewasa pasien Covid-19 yang ditangani di RSUD NTB. Fikri mengatakan jumlah pasien yang meningkat dalam tiga minggu terakhir kebanyakan dalam kondisi kritis. Pasien dalam kondisi kritis ini mengalami gejala gangguan pernapasan berat.”Karakter pasien ini komorbid dalam kondisi berat atau tanpa komorbid,” jelasnya. Ia mengatakan pasien usia muda terpapar Covid-19 tanpa komorbid cenderung mulai meningkat. Dari sisi persentase, pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD NTB sekitar 80 persen dengan gejala ringan dan sedang. Kemudian 15 persen dengan gejala berat dan 5 persen perlu perawatan intensif. (nas)
Terealisasi 24 Persen, KSB Pesimis Retribusi Parkir Tercapai Taliwang (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, mengaku kesulitan untuk mengejar target retribusi parkir sebesar Rp50 juta di tahun 2020. Pasalnya sampai dengan saat ini baru sekitar Rp12 Juta yang sudah tercapai atau baru sekitar Rp12 juta. Kepala Dishub H. Abdul Hamid S.Pd., M. Pd, kepada Suara NTB, Rabu (8/7) tidak menampik sulitnya mencapai target tersebut. Apalagi saat ini pandemi covid-19 yang mengakibatkan angka kunjungan masyarakat ke pasar menurun drastis. Masalah lain yang dihadapi saat ini yakni masalah lokasi penarikan retribusi parkir yang belum jelas. Mengingat beberapa lokasi potensial yang bisa ditarik belum diserahkan sepenuhnya ke Dishub. Sebut saja di lokasi parkir pasar Tanah Mirah dan RSUD Asy Syifa Taliwang, padahal di dua lokasi tersebut sangat berpotensi untuk bisa men-
(Suara NTB/dok)
H. Ahmadi
tetap upayakan solusi terbaik,” timpalnya. Seraya menambahkan, khusus untuk retribusi parkir belum pernah tercapai, bahkan hanya 5-10 persen saja setiap tahunnya yang bisa terkumpul dari sejumlah lokasi yang ada. Bahkan untuk tahun 2019 retribusi parkir yang berhasil terkumpul hanya berada di angka Rp7 juta dari target sebesar Rp50 juta. Minimnya pendapatan dari sektor tersebut tentu tidak bisa dipaksakan karena akan sangat rawan terjadi penyimpangan nantinya sebut saja Pungli dan lainnya. Sehingga butuh penataan terhadap sarana tersebut terlebih dahulu baru kemudian bisa dilakukan penarikan retribusi termasuk juga penataan juru pungut. “Memang setiap tahun target retribusi parkir kita tidak pernah tercapai karena masih perlu dilakukan penataan. Makanya kami pesimis target yang sudah ditetapkan tersebut tercapai juga,” pungkasnya. (ils)
RADIO
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 9 Juli 2020
Perhatikan Budaya Lokal Dari Hal. 1 Khususnya untuk mencegah potensi penularan dari cairan tubuh yang masih diproduksi jenazah. Untuk mencegah penularan terjadi, pihak rumah sakit harus mengambil alih proses pemulasaraan. Namun dengan tetap melibatkan pihak keluarga guna memberi edukasi dan menghormati budaya dan agama di masingmasing wilayah. ‘’Setelah dilakukan pembungkusan kita biasanya tayamumkan untuk disolatkan, atau sesuai kearifan lokal. Agama-agama di luar Islam misalnya, kita juga tetap lakukan sesuai aturan masing-masing, asal sesudah dilakukan pembungkusan jenazah itu tidak dibuka lagi,’’ ujar Irawanto kepada Suara NTB Rabu (8/ 7) di Mataram. Menurutnya, dengan sistem tersebut pihaknya ingin memberikan penghormatan terhadap jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penularan. ‘’Kadang-kadang masyarakat belum bisa memahami itu, bungkus jenazahnya masih mau dibuka-buka lagi. Padahal kalau sudah ditutup sesuai dengan protokol Covid itu, sudah tidak akan menularkan, atau risiko penularannya hanya 0,002 persen karena tidak ada kebocoran cairan,’’ jelas Irawanto. Pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 disebutnya harus dilakukan di ruangan terisolir untuk menghindari penularan dari carian yang masih diproduksi oleh jenazah 5-6 jam setelah kematian. Selain itu, untuk memandikan jenazah juga dihindari menggunakan terlalu banyak air agar potensi infeksi sekunder tidak terjadi. Dalam seluruh proses tersebut pihak keluarga diberi kesempatan untuk ikut melihat sebagai penghormatan. ‘’Pada saat dikafani itu supaya sesuai dengan keinginan dan budaya di masing-masing tempat sendiri. Jangan sampai keluarga curiga dengan apa-apa yang kita lakukan. Prinsipnya, kita ikuti anjuran dari Kemenkes, tapi tidak juga meninggalkan karakter budaya kita,’’ jelasnya. Di sisi lain, untuk penguburan jenazah ditekankan Irawanto masih boleh melibatkan keluarga. Kendati demikian, protokol yang perlu diperhatikan adalah pembatasan fisik dari masingmasing pengantar jenazah sendiri. “Pada saat dimakamkan (keluarga dan kerabat) ikut serta tidak apa-apa. Yang dijaga itu jangan sampai berkerumum tadi. Itu malah (potensi penularan) bukan dari jenazahnya mungkin, tapi gerombolan itu yang kita khawatirkan menimbulkan klaster,” ujarnya. Pihak keluarga juga diterangkan boleh terlibat dalam proses penguburan ke liang
lahat. Khususnya dengan mengenakan APD level satu berupa masker dan sarung tangan dengan mematuhi untuk tidak membuka kantung jenazah yang telah diproses di rumah sakit. “Dengan APD level 1, masker sarung tangan itu kalau ingin menyentuh keluarga untuk terakhir kalinya atau mengantar ke dalam kubur masih bisa. Asal jangan dibuka untuk kantung jenazahnya,” ujar Irawanto. Menurutnya, hal tersebut telah dipahami oleh sebagian besar masyarkat NTB. “Masyarakat NTB hanya sebagian kecil yang belum paham. Rata-rata mereka yang dirawat di sini (keluarganya) sudah memaklumi protokol itu,” sambungnya. Di sisi lain, kecepatan pengujian swab pasien diakui masih menjadi kendala. Terutama untuk pasienpasien yang meninggal sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. “Itu yang sering jadi pertanyaan dari keluarga. Apakah pasien meninggal dalam keadaan positif atau negatif. Sering itu yang ditunggu keluarga, apalagi kalau Muslim dia ingin secepatnya memakamkan,” ujar Irawanto. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, bagi pasien yang meninggal dengan status masih menunggu hasil pemeriksaan swab disebutnya boleh dimakamkan dengan permakluman agar keluarga bersedia mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dimana hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang disediakan rumah sakit. ‘’Kalau sudah ada hasil jelas negatif, memakamkan jenazah sendiri kita bebaskan. Kalau belum ada hasil, kita beri penjelasan ke keluarga pasien agar ikhlas atau memaklumi kantung jenazahnya tidak boleh dibuka,’’ ujarnya. Dengan penerapan protokol kesehatan yang juga mengedepankan aspek budaya dan agama tersebut, pihaknya berharap masalah-masalah sosial yang mungkin muncul dapat dihindari. Khususnya untuk pengurusan jenazah. Dicontohkan, dalam pemulasaraan jenazah petugas kesehatan diwajibkan menggunakan APD level 3. Namun setelah proses pembungkusan selesai, cukup menggunakan APD level 1 yang terdiri dari masker, sarung tangan, dan pelapis dada. “Karean itu (setelah pengurusan di rumah sakit) masyarakat bisa ikut (mengantarkan ke kubur). Keluarga juga bisa mendekat, bahkan memasukkan ke dalam liang lahat. Yang penting jangan terlalu banyak berkerumum itu. kita takutkan itu yang menjadi sumber penularan baru,’’ tandas Irawanto. (bay)
Wagub Lanjutkan Kunjungan ke Pusat Keramaian di Mataram Dari Hal. 1 “Memang awal-awal ada satu kasus. Tapi di KTP dia merupakan warga Praya, sehingga untuk yang warga kami yang berada di Kelurahan Cakra Timur sementara tidak ada kasus,’’ ungkapnya. Sejak awal, sambungnya, pihaknya sudah memberlakukan warga pendatang wajib lapor dan segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Kemudian untuk lansia dan balita diimbau untuk diam di rumah. Untuk pengamanan pasar, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kepala pasar. “Saya bersama Pak Kapolsek, Danramil sejak awal sudah mengimbau bahwa masuk pasar wajib pakai masker. Jika ditemukan maka tidak boleh masuk,’’ katanya. Pihaknya juga sejak awal telah membuat imbauan untuk mengatur pusat perkantoran, pusat pertokoan, mengajak juru parkir dan pedagang kaki lima untuk bekerja sama dalam penerapan protokol Covid-19. ‘’Dari proses pencegahan, itu rutin kami lakukan bersama Linmas kami, bersama Pak Lurah bersama kepala lingkungan,’’ tambahnya. Kesadaran masyarakat diakuinya tidak dapat diwujudkan 100 persen. Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan pengawasan bersama Polri dan TNI. ‘’Harapan kami, dari lingkungan yang kami tekan, melalui program PCBL dan dikombinasi dengan program kampung sehat kita upayakan dari lingkungan sendiri lingkungan
itu sadar,’’ terangnya. Senada dengan itu, Kepala Pasar Cakra, I Nengah Sukardi mengaku bahwa pemantauan dan penertiban pemakaian masker dan penyemprotan disinfektan. ‘’Kita tetap berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dan penyemprotan atas imbauan Camat dan Lurah. Walaupun tidak ada dari BPBD, tetap ada penyemprotan dipakai tenaga kita, diberikan bantuan disinfektan,’’ terangnya. Kemudian, bila ada yang melanggar protokol Covid19, seperti tidak memakai masker, pihaknya akan langsung menegur dan tidak akan diizinkan memasuki pasar. ‘’Kalau pedagang kita sudah tertib memakai masker, tinggal pengunjung saja yang harus terus kita imbau untuk menggunakan masker.’’ Setelah mengunjungi Pasar Cakranegara, Wagub melanjutkan kunjungannya ke Pasar Mandalika. Hanya saja di Pasar Mandalika kesadaran masyarakatnya tidak sama dengan di Pasar Cakra. Masih banyak ditemukan warga yang tidak menggunakan masker. Bahkan ada beberapa balita maupun lansia yang tidak menggunakan masker. Saat sidak, Wagub secara spontan memasangkan masker kepada mereka yang belum menggunakan masker. Harapan Wagub, setelah kunjungan ini masyarakat tetap konsisten untuk menggunakan masker untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. (r)
Halaman 11
Pendaki Ilegal Ditemukan Meninggal di Rinjani Mataram (Suara NTB) – Dibukanya delapan destinasi non-pendakian di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mulai menarik minat wisatawan untuk datang. Kendati demikian, pengunjung masing-masing destinasi wisata diminta tetap mematuhi protokol penanganan virus Corona (Covid-19). Kepala Balai TNGR (BTNGR, Dedy Asriady, menerangkan pada pembukaan perdana destinasi wisata nonpendakian Selasa (7/7) lalu tercatat ada 80 orang wisatawan yang berkunjung. ‘’Itu ada (pengunjung) yang kita tolak karena tidak mematuhi protokol, seperti tidak memakai masker dan lainlain,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/7). Diterangkan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat penting dilakukan. Terutama sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkna. Hal tersebut juga menjadi alasan BTNGR masih menut-
up wisata pendakian di dalam kawasan. Mengingat jika terjadi sesuai, proses evakuasi yang dilakukan juga harus mematuhi protokol kesehatan. Dicontohkan Dedy seperti kasus meninggalnya seorang pendaki ilegal bernama Sahli (36) asal Desa Tampak Sirin, Lombok Tengah (Loteng) pada Senin (6/7) lalu. Pendaki tersebut meninggal setelah terperosok ke jurang saat hendak turun gunung sekitar pukul 11.45 Wita. “Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dekat Sungai Kokok Putih. Jenazah korban sudah diterima pihak keluarga dan langsung dibawa ke rumah duka
kemarin,” ujar Deddy. Diterangkan, korban melakukkan pendakian bersama 14 orang lainnya yang masuk melalui jalan tikus di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada Sabtu (4/7) lalu. Belasan pendaki ilegal tersebut kemudian turun gunung pada hari Senin sekitar pukul 08.00 Wita. Dimana nasib naas menimpa Sahli yang terperosok ke dalam jurang. Setelah dilakukan pencarian, korban baru ditemukan dalam keadaan telah meninggal sekitar pukul 11.45 Wita. Untuk itu Dedy menekankan agar masyarakat tidak melakukan pendakian secara
ilegal. Mengingat proses penanganan untuk kasus-kasus yang terjadi menjadi lebih sulit dilakukan. ‘’Seluruh jalur pendakian masih kita tutup untuk mencegah penyebaran Covid. Kita hanya membolehkan aktivitas wisata nonpendakian di dalam kawasan,’’ ujarnya. Hal serupa disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, yang menekankan reaktivasi destinasi wisata non-pendakian di dalam TNGR juga dilakukan untuk destinasi-destinasi lainnya di taman hutan rakyat (tahura) dan hutan lindung lainnya yang menjadi wewenang Dinas LHK NTB. “Ada 13 destiansi di wilayah TNGR, dan di kawasan hutan lindung dan hu-
tan produksi juga banyak destinasi yang selama ini masih tertutup atau sekurangkurangnya dibatasi. Semuanya akan segera kita reaktivasi dengan mematuhi protokol covid-19,” ujarnya. Diterangkan, kepatuhan terhadap protokol tersebut diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meningat jika terjadi kasus positif maka destinasi yang baru saja dibuka harus segera ditutup lagi. ‘’Itu hal-hal yang tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak peduli dan hati-hati dalam berwisata,’’ ujarnya. Selain penyebaran Covid-19, dicontohkan seperti kasus yang terjadi di beberapa titik kawasan hutan di NTB. Di mana salah satu dugaan penyebab utamanya adalah wisatawan yang membuang putung rokok. (bay)
Pembatasan Masuk Sembalun
Bakesbangpoldagri Minta Jangan Salah Mengerti Selong (Suara NTB) Adanya kebijakan Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengawasi pembatasan masuk objek wisata Sembalun diminta tidak disalahartikan. Para pelaku wisata di Lotim maupun masyarakat di Luar Lotim diharap tidak salah mengerti akan kebijakan tersebut. ‘’Tujuan adanya kebijakan tersebut semata melindungi masyarakat dan pengunjung. Tidak saja dari bahaya Corona Virus Disease (Covid), tapi keselamatan lalu lintas memasuki kawasan wisata,’’ terang Kepala Badan Salmun Rahman
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim Salmun Rahman kepada Suara NTB, Rabu (8/7). Secara prinsip, kata Salmun tidak ada tujuan untuk melarang orang datang ke Lotim. Termasuk mendatangi Sembalun. Sebaliknya, semua orang darimana saja dipersilakan datangi Sembalun. Hanya saja, di masa pandemi Covid ini, diperlukan pembatasan orang untuk berkerumun di satu lokasi. Seperti kejadian di Pusuk yang sempat viral beberapa waktu lalu. Masa pandemi Covid-19,
masyarakat diminta tetap waspada. Pandemi Covid belum berakhir. Kegiatan berwisata pun diharapkan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak saja memakai masker. Tapi juga, harus jaga jarak satu dengan yang lain minimal 1-2 meter. Semua berharap, Covid segera berakhir agar bisa cepat berakhir, dibutuhkan kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan protokol kesehatan. “Kalau tidak ada kontrol, maka akan bahaya,” imbuhnya. Salmun Rahman kembali menegaskan, tidak ada larangan orang berkunjung
ke Sembalun. Memang sempat pada pekan pertama, daerah yang terkonfirmasi positif paling banyak itu dibatasi. “Bukan dilarang sama sekali,” tegasnya lagi. Di mana, bagi pihak yang untuk kunjungan kerja dan memenuhi undangan keluarga dipersilakan. Pihaknya juga mengklarifikasi terkait pemeriksaan buku nikah ketika memasuki salah satu objek wisata Sembalun. Menurutnya, jika sudah jelas identitas pengunjung, maka tidaklah terlalu dipermasalahkan. (rus)
(Suara NTB/dok)
Bantu Modal UKM di Desa Dari Hal. 1 harus mampu memberikan kontribusi modal bagi UKM dan IKM, sehingga masyarakat kita terus produktif,’’ pesan gubernur. Menurut gubernur, selama ini apapun bisa dibuat oleh masyarakat NTB. Bahkan sepeda listrik sudah dapat diproduksi oleh putra daerah. Makanya, pada program JPS
Gemilang NTB menggunakan produk hasil UKM dan IKM di NTB. ‘’Saya berharap BPR memberikan modal di tiap desa agar mampu memproduksi sepeda listrik atau pengadaan sepeda listrik hasil karya UKM NTB,begitu juga UKM lainnya,’’ katanya. Gubernur juga mengingatkan agar BPR menampilkan kesederhanaan dan pendeka-
tan kelokalan, agar masyarakat tidak sungkan untuk meminta modal dalam pengembangan usahanya. Jadi lanjutnya, peleburan atau merger delapan BPR di NTB dapat diselesaikan bulan Agustus 2020. ‘’Jangan lama-lama. Selesaikan proses itu secepatnya, pada tanggal 17 Agustus dapat diluncurkan,’’ tegasnya. Gubernur meminta agar
Tata Kelola Lobster, Pemprov Siapkan Pergub Dari Hal. 1 Ia menyebut sekitar 4.000 - 5.000 nelayan lobster datanya sudah dikirim ke KKP. Ia menjelaskan, pendataan nelayan bukan sebagai acuan penetapan penangkapan benih lobster. ‘’Seberapa mampunya nelayan melakukan penangkapan,’’ katanya. Menurut Yusron, kebijakan yang perlu terus didorong yaitu bagaimana menyeimbangkan sisi budidaya dengan penangkapan lobster. Jangan sampai budidaya lobster sedikit dan terabaikan. “Ini untuk menjamin keberlangsungan benih lobster juga. Budidaya juga dilakukan untuk menjamin keberlangsungan keberadaan benih. Samasama saling terkait. Tentu Pem-
prov NTB melaksanakan apa yang menjadi ketetapan pemerintah pusat melalui Permen KP dan Juknis yang diterbitkan KKP,” tandasnya. Potensi benih lobster di NTB cukup besar. Meskipun belum ada kajian terbaru, data Dislutkan NTB tahun 2013 dan 2014, potensi benih lobster mencapai 10 juta ekor. Lokasi-lokasi untuk budidaya lobster di NTB ada Teluk Jukung Telong Elong, Teluk Ekas, Teluk Saleh dan Sape. Sebelum 2014, budidaya lobster di Teluk Jukung sudah eksis. Namun, terbitnya Permen KP No. 56 Tahun 2016, budidaya lobster terhenti. Lobster di NTB lebih dulu dikenal di Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Hu’u dan Wa-
worada. Sementara di Lombok, lobster mulai dikenal setelah adanya baby lobster. Dari 10 juta potensi benih lobster di NTB, sekitar 15 persen merupakan benih lobster mutiara dan 85 persen benih lobster pasir. Benih lobster pasir ini harganya antara Rp3.000-5.000 per ekor. Sedangkan benih lobster mutiara, harganya antara Rp20.000 - 30.000 per ekor. Sedangkan apabila dibudidayakan, harganya akan jauh lebih tinggi. Untuk lobster pasir ukuran 100 gram harganya mencapai Rp250.000 per ekor. Sedangkan ukuran 200 gram mencapai Rp450.000. Sementara lobster mutiara harganya antara Rp700.000 - 1.000.000 per ekor. (nas)
Formasi Dokter Belum Memenuhi Kuota Dari Hal. 1 ‘’Jadi untuk perawat ini sudah terpenuhi. Kalau untuk dokter tetap kita menunggu sampai akhir minggu ini. Jadi kita tetap menunggu sampai akhir minggu ini. Kita juga tetap berkomunikasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kabupaten/kota dan provinsi untuk menginformasikan ke anggota-anggotanya,’’ jelas Wilya. Diterangkan, untuk 35 Nakes peserta seminar akan direkomendasikan ke Kementerian Kesehatan sebelum akhir pekan. ‘’Karena minggu depan mereka ada seleksi lagi di sana. Mereka ini memang lebih diperketat persyaratannya, harus bisa berbahasa Inggris aktif. Karena nanti mereka yang akan berkomunikasi dengan tim kesehatan pembalapnya langsung selama event MotoGP itu,” ujarnya. Untuk mencari 35 Nakes yang akan direkomendasikan tersebut, Dikes NTB akan melakukan perengkingan terhadap seluruh peserta yang mendaftar. Nantinya daftar rekomendasi akan dibuat berdasarkan peserta dengan nilai tertinggi, terutama dari segi
kemampuan berbahasa asing. Menurut Wilya, sistem tersebut diapkai agar rekomendasi yang diajukan menghadirkan SDM-SDM dengan kompetensi memadai. ‘’Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan tidak meminta kita untuk seleksi. Tapi kami tidak mau putra-putri daerah kita sampai di sana mengikuti seleksi ternyata tidak lulus, dan nanti malah (posisi yang dibuuthkan) diisi oleh orang dari daerah lain. Kita tidak ingin menjadi penonton di daerah kita sendiri,’’ jelasnya. Untuk 200 Nakes lainnya akan ditempatkan di titik-titik tertentu selama gelaran MotoGP berlangsung. Antara lain di sekitar sirkuit, di hotel tempat pembalap menginap, di bandara, dan di destinasi wisata yang akan dilewati oleh rombongan MotoGP. Diterangkan, dalam proses seleksi pihaknya sangat memahami SDM-SDM NTB dengan kompetensi tinggi di bidang kesehatan saat ini sebagian besar telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau terikat kontrak dengan instansi tertentu. Namun hal tersebut ditekankan tidak menghalangi bagi yang ingin
mendaftar dan mengambil peran dalam gelaran MotoGP 2021. ‘’Kita tahu kalau yang bagus-bagus itu pasti sudah jadi ASN atau sudah bekerja. Jadi ini ASN boleh ikut. Kita tim seleksinya ini ada dari BKD, IDI, dan Dinas kesehatan. Nanti mereka yang mengizinkan (ke instansi pendaftar masing-masing), karena tidak sepanjang tahun juga mereka di sirkuit itu. Eventnya juga hanya tiga hari,’’ jelasnya. Dalam proses seleksi, peserta diwajibkan memiliki ijazah dokter, Surat Tandar Registrasi (STR), dan sertifikat lainnya yang menunjang untuk menunjukkan kompentensi keahlian. Proses wawancara dibagi menjadi tiga unsur. Antara lain penilaian prilaku dan wawasan, penilaian psikologis, dan penilaian ketrampilang berbahasa asing. “Selesai ini kita tinggal mengentri nilainya dari tim penguji, kemudian kita ranking. Kita akan ambil yang 35 (Nakes peserta seminar) dulu berdasarkan keterampilannya, sisanya kita ambil untuk yang 200 (Nakes),’’ ujar Wilya. (bay)
segala kendala dan hambatan dalam proses peleburan baik secara administrasi dan teknis dikoordinasikan dengan Asissten II dan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB. Sementara itu, Ketu Tim Konsilidasi PD BPR NTB Lalu Suwandi Arwan mengatakan, PD. BPR NTB sesuai Perda 10 tahun 2016. Proses penggabungan dan perubahan dari PD ke PT ini sedang proses finalisasi. Menurutnya, proses konsilidasi terus dilakukan begitupun kelengkapan administrasi serta perumusan hal teknis lainnya. Persiapan seperti legalitas perusahaan, sistem IT nya dan termasuk persiapan SDM akan diselesaikan. “Insya Allah pada bulan Agustus 2020, akan kita lun-
curkan,” katanya. Penggabungan delapan BPR se NTB yang dileburkan menjadi PT.BPR NTB berjenjang. Ia juga menjelaskan tentang kepemilikan saham Pemda NTB ada 51 persen sedangkan Kabupaten/Kota 49 persen. Peleburan ini juga sesuai petunjuk OJK Mataram didalam terkait penyusunan rancangan peleburan ini. Dijelaskan bahwa konsen BPR selama ini kepada UKM dan pengusaha kecil. Di NTB total penyebaran kredit dari hasil per Juni 2020 total aset BPR ada Rp750 miliar, dengan outstanding kredit Rp625miliar. Sehingga ada 61 persen total kredit ini ke UMKM. ‘’Konsentrasi kami memang membantu UMKM,’’ ujarnya. (nas)
Rekrutmen CPNS 2020 Ditiadakan Dari Hal. 1 Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benarbenar memenuhi standar protokol kesehatan,’’ jelasnya. Ia mengatakan, untuk rekrutmen CPNS tahun 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, berdasarkan data Biro Organisasi Setda NTB sesuai hasil pemetaan yang dilakukan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov NTB masih kekurangan 1.500 PNS. Kabag Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur Biro Organisasi Setda NTB, Ahmad Syuyuthi mengatakan, hasil Anjab dan ABK sudah diserahkan ke BKD NTB. Untuk selanjutnya menjadi kajian BKD mengusulkan formasi CPNS ke Kemen PANRB. ‘’Anjab dan ABK sudah diserahkan ke BKD. Setelah hasil Anjab kita itu, kebutuhan pegawai lebih dari 1.500 orang, berdasarkan pemetaan jabatan tahun 2019 yang disampaikan di Januari lalu. Ini yang akan disampaikan ke Kemenpan,’’ kata dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Meskipun tak disebutkan secara rinci, Syuyuthy menga-
takan kekurangan PNS Pemprov NTB lebih banyak tenaga fungsional guru dan tenaga kesehatan. ‘’Banyak permintaan pemenuhan tenaga medis dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, RS. H. L. Manambai Abdul Kadir, RSUD NTB dan RS Mata NTB,’’ katanya. Terkait dengan kesiapan NTB melaksanakan SKB CPNS 2019 pada September Oktober mendatang, BKD memastikan infrastruktur Computer Assisted Test (CAT) sudah siap. Pemprov NTB memiliki 100 PC dan cadangan sebanyak 20 PC untuk CAT. ‘’Kabupaten/kota juga siap. Menggunakan fasilitas di laboratorium komputer SMA/SMK yang ada. Kita sudah siap semua, tinggal menunggu dari pusat saja,’’ ujar Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir. Nasir mengatakan, BKN sudah mensimulasikan pelaksanaan SKB CPNS 2019 mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. ‘’Kalau mengikuti protokol Covid-19, maka pelaksanaan tes SKB akan lebih lama,’’ katanya. Jika SKB dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19, maka kapasitas ruangan CAT dikurangi 50 persen. Diketahui, sebanyak 942 pelamar CPNS 2019 yang berhak ikut SKB. Sebanyak 942 pelamar tersebut memenuhi passing grade atau nilai ambang batas menurut Permenpan No. 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB sebanyak 942 orang. Dengan jenis jabatan guru sebanyak 518 orang, tenaga kesehatan 200 orang dan tenaga teknis 224 orang. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 9 Juli 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Terapkan Protokol Covid-19
Loteng Gelar STQ Tingkat Kabupaten
Praya (Suara NTB) Setelah sempat ditunda sejak bulan Maret lalu akibat pandemi Covid-19, Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat kabupaten yang ke 26, Rabu (8/7), resmi digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dibuka langsung Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP, di bencingah Adi Guna Praya dan akan berlangsung sampai hari Minggu (12/7) mendatang. Dengan menerapkan standar protokol pencegahan Covid-19. Gelaran STQ tingkat kabupaten kali ini memang sedikit berbeda dari gelaran STQ sebelumnya. Dimana Pemkab Loteng melakukan penyesuaian dengan standar protokol Covid-19. Mengingat, STQ tingkat kabupaten kali ini memang digelar ditengah pandemi Covid-19. Perubahan dilakukan diantaranya, terkait waktu pelaksanaan STQ hanya dilaksanakan pada siang hari. Tidak sampai malam hari. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kerumuman massa yang datang untuk menyaksikan STQ. Selain itu, para kafilah juga tidak dibenarkan untuk membawa pendukung. Kemudian waktu pelaksanaan dipersingkat hanya selama lima hari. Dimana dalam sehari tiga mata lomba yang dilombakan, masing-masing tilawah, tafsir dan tahfiz harus selesai untuk empat kafilah atau keca-
matan. Sehingga selama tiga hari penuh babak kualifikasi selesai untuk 12 kafilah. Dan, pada hari keempat babak final bisa digelar. Untuk kemudian pada hari kelima digelar pengumuman juara serta penutupan. Adapun peserta STQ kali ini diiikuti sebanyak 192 Qori’ dan Qoriah. Untuk lokasi pelaksanaan digelar di empat lokasi. Yakni SMPN 1 Praya, SMPN 2 Praya, masjid Agung Loteng serta bencingah Adiguna sebagai pusat kegiatan. Para peserta sendiri tidak diinapkan seperti pada gelaran STQ sebelum-sebelumnya. Sehingga gelaran STQ kali ini dikemas sesederhana mungkin. “Perubahan pola pelaksanaan STQ kali ini diharapkan tidak sampai mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Dan, tidak kalah penting hasilnya haruslah lebih baik,” harap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., dalam sambutan pembukaanya. Menurutnya, STQ tingkat kabupaten kali ini harus bisa menghasilkan para juara terbaik disetiap mata lomba yang ada. Supaya bisa diandalkan dan bisa berprestasi tinggi digelar serupa dilevel yang lebih tinggi lagi. Untuk itu, para dewan juri hendaknya bisa memberikan penilaian yang seadil-adilnya. Karena bagaimanapun juga para peserta STQ kali ini merupakan generasi penerus
Loteng dimasa yang akan datang. Ditempat yang sama, Ketua Panitia STQ tingkat kabupaten, H. Ridwan Makruf, menegaskan kalau semua STQ tingkat kabupaten sedianya digelar pada awal Maret lalu. Tetapi terpaksa harus ditunda karena pandemi Covid19. STQ sendiri mau tidak mau harus digelar, karena tahun Loteng bakal ambil bagian digelaran STQ tingkat kabupaten yang direncanakan sekitar bulan Oktober mendatang. “Karena harus mengikuti STQ tingkat provinsi, maka mau tidak mau STQ tingkat kabupaten harus digelar. Dengan menerapkan standar protokol pencegahn Covid-19,” tandasnya seraya menambahkan, semula gelaran STQ tingkat kabupaten tahun ini sedianya akan digelar di Kecamatan Praya Timur. Tetapi karena beberapa pertimbangan akhirnya digeser di Kota Praya. Pembukaan STQ tingkat kabupaten yang ke 26 sendiri berlangsung sederhana. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh empat qori’ terbaik Loteng diantaranya Ustadz Sabarudin. Beberapa kegiatan pembukaan seperti pawai ta’aruf ditiadakan. Pembukaan acara yang biasannya dilaksanakan malam hari digeser pada pagi hari. Para kafilah yang hadir pun jumlahnya dibatasi. Hanya perwakilan peserta dan pendamping dari masing-masing kafilah. (kir)
(Suara NTB/ist)
Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP, memberi sambutan pada pembukaan STQ tingkat kabupaten.
(Suara NTB/ist)
Wabup Loteng yang juga Ketua LPTQ Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP, melantik dewan juri pada STQ tingkat kabupaten.
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Suasana pembukaan STQ tingkat kabupaten dengan menerapkan standar protokol Covid-19.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd, bersama Asisten III Setda Loteng, H.L. Idham Khalid membuka STQ tingkat kabupaten.
(Suara NTB/ist)
Ketua Panitia STQ tingkat kabupaten H. Ridwan Makruf memberikan laporan panitia pada pembukaan STQ tingkat kabupaten.
Perusda Diminta Kelola Hasil Pertanian
Mahasiswa menilai, selama ini, kontribusi PD Wawo belum cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan petani garam dan Pendapatan Asli Daerah. Koordinator Lapangan LDTS, Satria Madisa mengaku sudah tiga tahun PD.
Wawo dirintis dan diberikan modal oleh Pemerimntah daerah. Hanya saja hasilnya tidak memberikan dampak bagi petani garam dan daerah. “Maka dari itu kami meminta Pemerintah dan DPRD untuk mengalihkan PD.Wawo
agar kelola hasil pertanian,” katanya. Kalaupun tidak dialihkan, Satria mendesak Pemerintah dan DPRD agar merintis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyerap komoditi pertanian, seperti jagung dan bawang merah.
“Kami mendesak orientasi PD. Wawo dari menyerap garam agar menyerap hasil pertanian petani seperti bawang merah dan jagung,” katanya. Tidak hanya, massa aksi juga mendesak DPRD agar segera membentuk Pansus untuk menindaklanjuti aliran anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah kepada PD.Wawo selama tidak tahun terakhir. “Untuk apa dan kemana saja anggaran yang dikucurkan selama ini ? DPRD harus menelusuri dengan membentuk Pansus,” katanya. Sementara Anggota DPRD
Kabupaten Bima Masdin yang menanggapi desakan massa aksi memberikan keyakinan agar segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Dan akan menyampaikan kepada pimpinan Dewan. “Tuntutan dan desakan massa aksi akan kami tindaklanjut dan menyampaikannya kepada pimpinan kita,” tegas Duta Partai Hanura ini. (uki) (Suara NTB/Uki)
UNJUK RASA - Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Laskar Tani Donggo dan Soromandi (LTDS) di kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu (8/7).
Pelaku Perjalanan Diimbau Disiplin Melapor dan Isolasi Mandiri Sumbawa Besar (Suara NTB) Kondisi covid-19 di Kabupaten Sumbawa mulai terkendali. Meskipun demikian, potensi penyebaran virus melalui pelaku perjalanan tetap diantisipasi. Meskipun dipersyaratkan mengantongi surat bebas covid, namun diharapkan pelaku perjalanan ini disiplin melapor diri dan melakukan isolasi mandiri. “Kalau di Sumbawa sendiri Alhamdulillah sudah terkendali dari berbagai klaster. Tapi yang perlu kita antisipasi itu adalah pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan pun sudah dipersyaratkan dengan rapid test maupun swab. Tetapi tidak cukup dengan itu. Harus dia isolasi mandiri, dan dia harus lapor supaya ada yang mengawasi dan kontrol,” kata Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, Rabu (8/7). Dijelaskannya, Kabupaten Sumbawa kini sudah zona kuning. Kondisinya juga sudah mulai tenang dan terkendali. Namun untuk mempertahankan kondisi ini, dibutuhkan kerja sama semua pihak. Pelaku perjalanan disiplin melapor dan melakukan iso-
H. Hasan Basri
lasi mandiri. Kemudian masyarakat secara keseluruhan tetap menerapkan protocol kesehatan yang sebelumnya sudah disampaikan pemerintah. Sehingga harapan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di
(Suara NTB/ist)
Bima (Suara NTB) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Laskar Tani Donggo dan Soromandi (LDTS) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu (8/7). Mereka meminta Perusahaan Daerah (PD) Wawo mengelola hasil pertanian, seperti jagung dan bawang merah.
Kabupaten Sumbawa dapat terwujud. “Jangan sampai mereka yang baru datang dari luar ini tidak disiplin. Bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika sudah melapor dan disiplin melakukan isolasi mandiri, ke-
mudian masyarakat secara keseluruhan menerapkan protocol covid, Insya Allah meskipun dilonggarkan pelaku perjalanan ini bisa kita kendalikan virus ini. Ini butuh kerja sama semua pihak,” tandasnya. (ind)