SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
RABU, 8 MEI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
Smelter dan Industri Turunan Butuh Lahan 1.200 Hektare PEMBANGUNAN smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membutuhkan lahan sekitar 1.200 hektare. Ada beberapa tahapan dalam rencana pembangunan smelter PT. AMNT yang harus dilakukan. ‘’Pertama, perencanaan dan lokasi perizinan. Tahun 2017-2019, memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan RTRW. Bahwa lokasi yang dimohonkan peruntukannya untuk industri pertambangan. Lokasi yang dimohonkan sekitar 1.200 hektar berada di lima desa di KSB,’’ sebut Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP di Kantor Gubernur, Selasa (7/5). Ridwan menjelaskan, pada tahap awal, PT. AMNT mengajukan permohonan lahan untuk lokasi pembangunan smelter seluas 200 hektare. Tetapi permohonan ini ditambah lagi 850 hektare untuk membangun industri turunannya. Seperti industri pupuk, semen dan kabel. ‘’Ini yang sedang berproses,’’ jelasnya. Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, sejak 2017 sudah selesai rekomendasi kesesuaian ruang. Kemudian izin pemanfaatan ruang dari pemerintah provinsi. Pada 2018, karena ada penambahan untuk membangun industri hilirnya. Pemprov melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), mereka mengatakan tak ada masalah. Lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dan izinnya bisa diberikan Pemprov NTB. ‘’Rekomendasi BKPRD provinsi juga ke luar di 2018. Artinya, dari sisi tata ruang lokasi pembangunan smelter dan industri hilirnya sudah tak ada masalah,’’ ucap Ridwan. Tahun 2019, ada empat yang harus diselesaikan. Yakni, PT. AMNT menyiapkan master plan dan site plan untuk penggunaan ruang pada lokasi 850 hektare. Juga menyediakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai syarat penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terakhir, proses penilaian harga tanah dan bangunan yang disusun tim appraisal. Bersambung ke hal 15
12:16
15:36
18:09
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur Tagih Kepastian Pembangunan Smelter Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menagih kepastian realisasi pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sementara itu, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menyatakan, konstruksi pembangunan smelter akan dimulai awal 2020 mendatang. ‘’Isu pembangunan smelter sudah lama. Tapi masyarakat menginginkan ini betul-betul. Jangan sampai dikasih angin surga tapi tak ada realisasinya,’’ tegas gubernur saat menggelar rapat dengan Manajemen PT. AMNT dan Pemda KSB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (7/5). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KSB, Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM, Presiden Direktur PT. AMNT, Rahmat Makassau. Rapat dipandu Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP dan dihadiri Kepala OPD terkait lingkup Pemprov NTB. Bersambung ke hal 15
’’
Isu pembangunan smelter sudah lama. Tapi masyarakat menginginkan ini betul-betul. Jangan sampai dikasih angin surga tapi tak ada realisasinya. H.Zulkieflimansyah
(Suara NTB/nas)
RAPAT - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Bupati KSB, H.W. Musyafirin menggelar rapat membahas percepatan pembangunan smelter di KSB. Hadir pada kesempatan tersebut Presiden Direktur PT. AMNT, Rahmat Makassau.
Kemenkeu Catat Penyerapan Anggaran 21 Satker di NTB Masih Nol
19:20
(Suara NTB/na s)
05:01
Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
AMNT Janji Mulai Konstruksi Awal 2020
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51
16 HALAMAN NOMOR 52 TAHUN KE 15
Syarwan
Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat realisasi anggaran 21 Satuan Kerja (Satker) masih nol persen hingga April 2019. Padahal, tahun anggaran 2019 sudah empat bulan berjalan. Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM, Selasa (7/5) membeberkan, 21 Satker yang realisasi anggarannya masih nol dan 10 Satker yang dengan tingkat penyerapan tertinggi sampai April 2019. Sampai April, sebe-
sar Rp72,5 miliar belum diserap oleh 21 Satker di NTB. Disebutkan 21 Satker yang penyerapannya nol persen adalah Dinas Dikbud NTB dengan pagu Rp392 juta, DP3AP2KB sebesar Rp1 miliar, Dispora NTB sebesar Rp3,77 Miliar, Diskop UKM Lombok Barat Rp500 juta, Dinas Perdagangan NTB Rp855 juta lebih. Kemudian Disnakertrans NTB Rp429 juta, Sekretariat Daerah NTB Rp208 juta, Pengadilan Agama Praya Rp216 juta, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Mataram Rp4,9 miliar. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Mataram Rp194 juta, Bappeda
NTB Rp284 juta, Diskop UKM Perindag Lombok Utara Rp2,3 miliar, Dinas Sosial NTB Rp448 juta, Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB Rp 1,8 miliar, Diskop UKM Bima Rp950 juta, Dinas Sosial Bima Rp3,5 miliar, Dinas Sosial Sumbawa Rp2,2 miliar, Diskop UMKM Lombok Timur Rp950 juta dan Dinas Pertanian Lombok Timur Rp45 miliar lebih. Sementara itu, 10 Satker dengan tingkat penyerapan tertinggi adalah KPU Lombok Timur dari pagu Rp50 miliar, realisasinya Rp41,8 miliar. KPU Lombok Tengah dengan pagu Rp40,58 miliar, realisasinya Rp31,87 miliar. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/bul)
TO K O H Hilangkan Ego Sektoral OPD MULAI tahun ini, Pemprov NTB menggunakan Balance Score Card (BSC) untuk menghilangkan ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan menggunakan BSC, visi dan misi pembangunan yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa sinkron dengan Rencana Strategis (Renstra). ‘’Itulah makanya BSC itu didorong oleh Pak Gubernur. Itu salah satu alat menurut penilaian Pak Gubernur, bahwa itu untuk mensikronkan antara RPJMD dengan Renstra,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (7/5). Bersambung ke hal 15
Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Pemberkasan 234 Eks Honorer K2
H. Fathurrahman
PEMPROV NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Setelah ke luar keputusan pemerintah pusat, maka Pemprov akan melakukan pemberkasan terhadap 234 eks honorer yang memenuhi passing grade dalam seleksi P3K beberapa waktu lalu. ‘’Soal P3K sudah jelas. Cuma tinggal pemberkasan. Ini tergantung seluruhnya di pusat,’’ Bersambung ke hal 15
MENU BERBUKA PUASA - Beragam menu berbuka puasa bisa dijumpai saat bulan Ramadhan. Sentra penjualan menu berbuka puasa di Kota Mataram 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan sekitarnya menjamur. Perputaran uang di bulan puasa cukup tinggi. Bahkan Bank Indonesia telah menyiapkan Rp2.8 triliun kebutuhan selama bulan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 puasa. Nampak aktivitas penjualan menu berbuka puasa di Pasar ACC Ampenan, Kota Mataram di hari ke dua Ramadhan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) Gerindra yang diprediksi akan ke KOMPOSISI anggota dari Dapil I Kota Mataram 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Resmi menjadi Kepala PelakUdayana yakni Nauvar F. FarinDPRD Provinsi NTB hasil akan diisi oleh, H. Ridwan Hi123456789012345678901234567890121234567890123456789 sana (Kalak) Badan Penangguduan dan Sudirsah Sujianto. Pemilu 2019 diprediksi akan dayat dari Partai Grindra, H. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 langan Bencana Daerah (BPBD) Perolehan suara ke dua dimengalami perombakan cuk- Muzihir dari PPP, Made 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Provinsi NTB, H. Ahsanul Khaikuti Partai Golkar yang meSlamet dari PDIP, Misbach up besar. Pasalnya, dari hasil 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lik langsung menggelar rapat inngantongi 67.812 suara. perolehan suara partai se- Mulyadi dari Golkar dan TGH. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ternal, Selasa (7/5). Diputuskan, Golkar diprediksi akan mementara, memperlihatkan Ahmad Muchlis dari PKS. Dua 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pola penanganan gempa diubah, ngirim dua Caleg peraih suara lebih dari separuh total jum- Caleg petahana dari Dapil I 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tapi tanpa merombak konsep terbanyak yakni Lalu Ahmad lah wakil rakyat di Udayana gagal terpilih kembali, yakni 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sebelumnya. Ismail dan Umar Said. Keduyang akan terpilih didomina- H. Abdul Karim dan Lalu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Semua struktur di bawahananya memiliki suara pribadi si oleh wajah baru. Diketahui Darma Setiawan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nya digerakkan. Tanggung jawab melampaui angka 21 ribu. Sementara dari Dapil II sampai saat ini, terhitung 123456789012345678901234567890121234567890123456789 penanganan dampak gempa ‘’Kita tetap dua kursi, kurbaru 21 orang wajah lama (Lobar-KLU) memperlihatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tidak lagi dibebankan penuh si pertama Golkar kemungkibahwa Gerindra dan Golkar beryang diprediksi akan kemba123456789012345678901234567890121234567890123456789 pada Bidang Kedaruratan dan nan akan jatuh kepada li duduk di periode berikutnya. potensi bakal meraih masing123456789012345678901234567890121234567890123456789 Logistik sebagai leading sector. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ismail, ke dua saya. Dari data yang diolah Suara masing dua kursi setelah meAhsanul Khalik 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bersambung ke hal 15 NTB, lima kursi wakil rakyat ngantongi 73.350 suara. Caleg 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bersambung ke hal 15
Prediksi Komposisi Wakil Rakyat di DPRD NTB
BPBD Ubah Pola Penanganan Bencana
(Suara NTB/ars)
Kawal Suara, Caleg Petahana Hadiri Pleno KPU NTB Mataram (Suara NTB) – Rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu 2019 di tingkat Provinsi sudah mulai digelar KPU NTB pada Selasa (7/5). Namun, proses pleno dari awal mulai dibuka, langsung diwarnai hujan pertanyaan dari pihak Bawaslu. Pihak Bawaslu langsung meminta KPU untuk menskors kegiatan rapat pleno sampai KPU memberikan kepastian soal urutan kabupaten/kota yang
lum tuntas, maka akan ditunakan melakukan rekapitulasi. ‘’Kita minta kegiatan ini dis- taskan dalam forum pleno kors beberapa saat, sehingga provinsi ini. ‘’Kita semua dalam kami bisa mengetahui pleno ini keadaan kosong, kita tidak dimulai dari kabupaten/kota tahu mau menyelesaikan permana,’’ kata Komisioner Ba- osoalan mana,’’ katanya. waslu NTB, Umar Ahmad Seth. Bersambung ke hal 15 Umar juga meminta penjelasan dari KPU terkait denHADIR - Kapolda NTB, Nana gan form DB2 yang berisi cataSujana, Danrem 162/WB, tan kejadian di kabupaten/ Ahmad Rizal Ramdhani, kota dan seperti apa penyele- Kabinda dan sejumlah pejabat saiannya. Sehingga jika ada lainnya, hadir dalam rapat permasalahan yang masih bepleno terbuka Pemilu 2019.
(Suara NTB/humaspoldantb)
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
Fokus dengan Kamtibmas SUASANA Ramadhan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena berbarengan dengan pemilihan umum. Meski demikian, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap menjadi prioritas. Demikian disampaikan Camat Mataram, Zarkasyi dikonfirmasi, Senin (6/5). Zarkasyi menyampaikan, secara tidak langsung bulan Ramadhan tahun ini jelas berbeda dari skala maupun nuansanya. Walaupun tidak ada riak – riak atau gejolak di masyarakat yang dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan ibadah umat muslim. Masyarakat tidak boleh terle(Suara NTB/cem) na dan tetap dilakukan peZarkasyi mantauan. “Apalagi jelang Pilkada pasti tensi politik semakin naik,” terangnya. Pelaksanaan pemilu menjadi tantangan berat mau tidak mau harus dituntaskan. Faktor keamanan maupun ketertiban dikoordinasikan dengan aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI, sehingga masyarakat yang menjalankan ibadah merasa aman dan nyaman. Mantan Camat Ampenan ini menekankan, perbedaan pilihan pada pemilu 17 April 2019 lalu mesti ditinggalkan. Tidak boleh ada friksi – friksi atau perpecahan. Sebab, pilihan masing – masing orang itu menjadi sebuah nilai demokrasi. Di mana, masyarakat bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. “Perbedaan pilihan itu adalah hal biasa. Sekarang bagaimana saling menghormati. Siapapun terpilih dan jadi pemimpin nantinya adalah pilihan terbaik masyarakat,” imbuhnya seraya menambahkan ke depan masyarakat tetap menjaga kondusivitas. Apapun hasilnya diperoleh dari perjuangan panjang dan melelahkan. Terlepas dari itu, ia mengingatkan masyarakat terutama para pengusaha hiburan malam, rumah makan, kafe dan restauran mengindahkan surat edaran dikeluarkan oleh Pemkot Mataram. Pemerintah tidak melarang masyarakat atau pengusaha menjalankan aktivitas bisnis mereka sepanjang mengindahkan aturan. “Imbauan sudah dikeluarkan jadi mari sama - sama kita ikuti,” demikian kata dia. (cem)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Ahyar Siapkan Putranya Maju sebagai Calon Walikota Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tak membantah memiliki keinginan untuk mengusung putra sulungnya Badruttaman Ahda, untuk maju pada pemilihan walikota 2021 mendatang. Peta politik akan dilihat sebelum benar – benar mendorong putranya bertarung. “Iya, perlu saya lihat dulu dinamikanya dan saya akan berikan masukan – masukan,” kata Ahyar Abduh ditemui, Selasa (7/ 5). Untuk mengusung putranya, Ahyar dipastikan telah memiliki strategi termasuk kendaraan politik. Namun demikian, Walikota dua periode ini enggan secara gamblang menyebutkan detail partai apa dan dengan siapa akan berpasangan. “Saya kira ini terlalu pagi,” jawabnya singkat. Kendati demikian dia melihat masyarakat
mulai mengekspresikan pilihan politik mereka dengan cara melihat serta membaca figur mana yang cocok menggantinya di 2021 mendatang. Dalam kontestasi politik di Kota Mataram, Badruttaman Ahda dan anak – anaknya yang lain tidak pernah diarahkan untuk menjadi apapun. Dia hanya menekankan mereka untuk menuntut ilmu. Terhadap isu yang berkembang bahwa ada komunikasi politik mempersiapkan putra sulungnya berpasangan dengan sejumlah fig-
ur dibantah Ahyar. “Saya belum bisa memberikan komentar tentang itu,” timpalnya. Menurutnya, pekerjaan rumah perlu dituntaskan adalah bagaimana birokrasi di Kota Mataram ini tidak terkotak – kotak atau terjadi frisk- friksi akibat perbedaan pilihan politik. Mencampuradukkan urusan politik dengan birokrasi akan mengganggu pegawai menjalankan tugas mereka. Dia menginginkan, ASN bekerja profesional dan menjaga netralitas. Termasuk menjaga keutuhan, kebersamaan serta kondusivitas di Mataram. Berkaca dari kontestasi politik lokal maupun nasional Kota Mataram tetap kondusif. Kondisi ini harus dijaga oleh ASN pada Pilkada 2021 mendatang. “Jadi
”
Walaupun nantinya putra sulungnya maju, ASN tetap harus menjaga profesionalitas
tugas saya itu menjaga kondusivitas. Tidak boleh birokrasi itu berkelompok – kelompok,” katanya mengingatkan. Walaupun nantinya putra sulungnya maju, ASN tetap menjaga profesionalitas. Diakui Walikota, ia cukup berpengalaman berhadap – hadapan dengan saudara, misan dan siapapun pada pesta
(Suara NTB/dok)
H. Ahyar Abduh demokrasi. Keamanan maupun ketertiban tetap terjaga dengan baik. (cem)
Libatkan Toga dan Toma WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mengaku sangat prihatin dengan meningkatnya angka pernikahan dini di Kota Mataram. Meningkatnya angka pernikahan dini ini, tidak terlepas dari minimnya peran orang tua. Untuk itu, dia menyarakan Pemkot Mataram melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, agar melibatkan semua pihak dalam mensosialisasikan bahayanya pernikahan dini. ‘’Peran dari orang tua, juga harus melibatkan semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda,’’ sebutnya. Sosialisasi melibatkan tokoh-tokoh tersebut dipandang cukup efektif. Karena, lanjut Mirdiati, tokohtokoh itu masih sangat didengar. Pernikahan dini banyak faktor yang menyebabkan. Seperti faktor akibat putus sekolah, ekonomi dan kekerasan. Namun tanpa disadari oleh masyarakat, pernikahan dini ini menimbulkan efek bertambahnya angka kemiskinan. Untuk itu, Politisi Gerindra ini mendorong pemerintah memberikan sosialisasi kepada anak sekolah yang kemungkinan akan putus sekolah maupun mereka yang menjadi penganguran setelah lulus sekolah. Sosialisasi ini, sambung Mirdiati, sebagai upaya mencegah pernikahan dini. ‘’Saya setuju sekali dengan adanya awik-awik yang ada di beberapa tempat, yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Apalagi dengan adanya Perda usia perkawinan. 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki,’’ terangnya. Sosialisasi ini, diyakini mampu menurunkan angka pernikahan din. Karena, aturan ini disertai dengan sanksi. ‘’Ada sanksi. Sehingga mereka akan berpikir untuk menikah muda,’’ cetusnya. Anggota Dewan dari dapil Mataram ini tidak menyangkal bahwa faktor ekonomi dominan menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. ‘’Istri kerja di luar negeri, mengakibatkan perceraian. kemudian memperebutkan hak asuh anak dan lain-lain. Karena suami tidak kerja,’’ sesalnya. Pernikahan dini, berpotensi menyumbang tingginya angka perceraian. ‘’Mental untuk menikah kurang siap. Sehingga akan terjadi perceraian dan mereka akan kembali ke orang tuanya masing-masing. Ini jelas akan menjadi beban,’’ pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, kasus pernikahan dini di Kota Mataram relatif tinggi. Faktor ekonomi jadi pemicu utama. Data di tahun 2017, kasus pernikahan anak berusia 17 - 19 tahun berjumlah 229 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan di t a h u n 2 0 1 8 menjadi 283 kasus. Hj. Baiq Mirdiati (fit)
(Suara NTB/cem)
HALTE BUS - Dua orang siswi menunggu jemputan di halte bus depan salah satu bank swasta di Jalan Langko, Kota Mataram. Halte yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram ini tak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini disebabkan bus rapid transit (BRT) merupakan transportasi alternatif tak beroperasi sejak 2017 lalu.
Penggunaan Dana Kelurahan Diatensi KPK Mataram (Suara NTB) – Penggunaan dana kelurahan diatensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua item peruntukan dana kelurahan sesuai dengan Peraturan Mendagri dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019. Yakni, peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Perumusan penggunaan dana tersebut dibahas secara teknis oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Badan Keuangan Daerah dan Bagian Layanan Pengadaan yang dihadiri oleh seluruh kelurahan dan kecamatan. Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menyampaikan, hasil rapat koordinasi dengan Dirjen di Kementerian Dalam Negeri bahwa dana kelurahan harus segera dieksekusi. Fokus penggunaannya diatur dalam peraturan perundang – undangan, Permendagri dan Perwal Nomor 1 Tahun 2019 untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana. “Jadi dana ini harus segera dieksekusi. Kita berharap BKD segera mencairkan,” kata Putu saat memimpin rapat di ruang Kenari Kantor Walikota, Selasa (7/5). Menurut dia, dana diterima oleh masing – masing kelurahan sekitar Rp370 juta merupakan barang baru. Meski demikian, jangan dianggap main – main karena administrasi, penggunaan serta pelaporannya diawasi langsung oleh KPK. Putu tidak ingin pejabat di Kota Mataram tersandung masalah atau berurusan dengan aparat penegak hukum.
(Suara NTB/cem)
DANA KELURAHAN - Sejumlah lurah dan camat saat menghadiri pembahasan teknis penggunaan dana kelurahan. Penggunaan dana kelurahan diawasi langsung oleh KPK. Oleh karenanya, ia menyarankan ke kelurahan supaya tidak sungkan berkoordinasi dengan BKD atau Inspektorat bilamana ada sesuatu yang tidak jelas. “Kalau kami fungsinya pengawasan,” ucapnya. Meski dana itu masuk ke rekening kelurahan, tetapi harus tetap sepengetahuan kecamatan. Kecamatan pun tidak boleh angkat tangan atau pura – pura tidak tahu untuk apa dana kelurahan tersebut dipergunakan. Eksekusi program harus berdasarkan dokumen yang dirumuskan melalui musyawarah kelurahan. Muskel jadi dokumen penting, sehingga eksekusi program tidak bisa keluar dari itu. Kepala Bidang Anggaran dan PerbendaharaanBadanKeuangan Daerah, Waqiah menerangkan, pemerintah pusat meminta daerah memacu diri melaksanakan dana alokasi umum (DAU) tambahan diperoleh. Salah satunya, mempercepat penyerapan dana kelurahan dialokasikan Rp18 miliar lebih ke
Pemkot Mataram. Pencairan dana kelurahan masih menunggu anggaran dari pusat. Kelurahan maupun kecamatan tidak hanya membuat DPA, melainkan harus membuat berdasarkan kas. “Kemarin, ada tiga kecamatan yang terlambat menyampaikan anggaran kasnya. Ini penting menyangkut DAU tambahan,” tandasnya. Kelurahan yang tidak melaporkan anggaran kasnya berpengaruh terhadap laporan di aplikasi Simda. Dia bersyukur laporan tersebut telah selesai dikerjakan. Untuk mekanisme pencairan kelurahan bisa menggunakan dua cara yakni melalui TU atau LS. Pencairan tahap pertama disarankan kelurahan melalui mekanisme TU (tambahan uang). Artinya, mana yang bisa dieksekusi dicek di DPA kelurahan. Berbeda halnya dengan mekanisme LS harus melihat progres pekerjaan di lapangan. “Kalau dengan sistem TU diharapkan pekan depan sudah bisa cair,” terangnya. (cem)
Pimpinan OPD Diminta Kooperatif Tindaklanjuti Temuan Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram agar kooperatif menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dokumen dibutuhkan disiapkan termasuk rekomendasi pengembalian kerugian negara. “Jangan BPK datang kemudian pejabatnya tidak berada di tempat,” kata Walikota mengingatkan dikonfirmasi, Selasa (7/5). Kehadiran pejabat BPK, Senin (6/7) dalam rangka pamitan setelah selesai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Mataram tahun 2018. Beberapa substansi dibahas termasuk memfasilitasi apa saja dibutuhkan BPK. Walikota menambahkan, auditor negara tersebut masih memberikan waktu sekitar 20 hari lebih untuk menindaklanjuti temuan sebelum laporan hasil pemeriksaan dirilis ke publik. Dia meminta temuan itu diklasifikasikan tingkat persoalannya. “Sudah saya minta dipilah klaster tingkat persoalannya,” ucapnya. Sejumlah temuan dinilai mengganggu harus diselesaikan. Pimpinan OPD ditekankan memprioritaskan tunggakan yang bisa segera diselesaikan.
Walikota tidak ingin tunggakan tersebut menghambat Pemkot Mataram mendapatkan penilaian wajar tanpa pengeculian (WTP). Pasalnya, Pemkot Mataram telah empat kali mendapatkan WTP, sehingga ia tidak mau penghargaan itu hilang begitu saja akibat pimpinan OPD tak serius menindaklanjuti rekomendasi atau masukan auditor. “Harus WTP walaupun kita ngos – ngosan bekerja,” tandasnya. Dari audit pendahuluan, di 15 OPD auditor menemukan sejumlah kejanggalan berupa kelebihan pembayaran, administrasi dan lainnya. Namun Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengklaim, hasil audit BPK sifatnya temuan saja. Tidak dijelaskan detail apa saja item temuan tersebut, karena belum menerima LHP dari BPK. Temuan seperti kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan Pasar Cakranegara milik Dinas Perdagangan yang merupakan proyek milik Alwan saat menjabat sebagai Kadis Perdagangan senilai Rp5 juta, tak diakui. Dia ngotot menunggu LHP dan segera menindaklanjuti jika LHP telah diterima. Berbeda halnya dengan temuan Rp105 juta di Dinas Pariwisata telah ditindaklanjuti. Rekanan sanggup mengembalikan dengan cara dicicil. (cem)
Pembangunan Terowongan Monumen Lingkar Selatan Ditunda Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menunda pembangunan terowongan (underpass) Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Balai Jalan Nasional (BJN) belum memberikan kepastian rekomendasi proyek tersebut, padahal pekerjaan fisik dikejar oleh waktu. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, kondisi saat ini belum ada informasi dari BJN terkait permintaan ekspose perencanaan teknis pembangunan underpass atau terowongan di bawah monumen. Sebelumnya, telah dijadwalkan
ekspose Kamis (2/5) pekan kemarin dan konsultan perencana dihadirkan untuk menjelaskan detail proyek tersebut. “Sampai saat ini belum ada kepastian,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/5). Permasalahan ini sambungnya, telah disampaikan ke Walikota H. Ahyar Abduh. Disarankan, proyek itu segera ditender dengan pertimbangan waktu. Sementara, pembangunan underpass atau terowongan melewati bawah monumen ditunda sembari menunggu kepastian dari BJN. “Pak Wali meminta kita mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dulu. Terpaksa underpass kita tunda,” tuturnya. Re-
kanan hanya mengerjakan underpass di luar jalan mulai dari monumen sampai pinggir bahu jalan hingga gerbang pintu masuk. Sementara itu, ada 20 meter underpass ditunda. Mahmuddin menambahkan, dokumen proyek senilai Rp11 miliar kemungkinan bulan Mei sudah ditender. Diprediksi awal Juni telah teken kontrak oleh rekanan. Rekanan membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk merampungkan pekerjaan. Penunjukan rekanan ini pun harus hati – hati. Bagian Layanan Pengadaan tidak asal menunjuk pemenang tender. Tetapi harus melihat dari segi kemampuan keuangan perusahaan, pengalaman serta peral-
atan yang dimiliki. “Jadi jangan lihat administrasinya saja. Perlu dilihat juga dari segi bonafit perusahaan,” tegasnya. Disampaikan Mahmuddin, ada perubahan dari perencanaan awal. Rencananya akan dibangun tempat istirahat atau lahan parkir bagi pengendara yang terkoneksi dengan pembangunan taman hijau. Anggaran Rp11 miliar ternyata tidak cukup. Pagu itu hanya cukup untuk menyelesaikan fisik monumen dan jalan. Pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar. Tambahan anggaran kemungkinan diajukan di APBD Perubahan atau menunggu APBD 2020. (cem)
(Suara NTB/cem)
H. Mahmuddin Tura
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
BBIP Dislutkan Lotim Diduga Mangkrak Selong (Suara NTB) Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mangkrak. Tempat aktivitas pembibitan udang, ikan kerapu, dan beberapa jenis ikan lainnya ini seperti tak bertuan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas (Kadis) Dislutkan Lotim, Harpi Muhammad saat dikonfirmasi mengakui BBIP itu kini sepi dari aktivitas. Tahun 2019 ini pun katanya tidak ada biaya operasional. Meski demikian, pejabat yang mengurus BBIP, mengaku ada biaya operasional, namun karena tidak adanya operasional, BBIP pun tiada aktivitas. “Adanya biaya untuk pembangunan tandon penampung air sekitar Rp 80 juta,” sebut Harpi. Tandon air rusak akibat guncangan gempa beberapa waktu lalu. Di samping itu, belum difungsikannya secara maksimal, karena pipa penyedot air laut yang sudah lama rusak dan belum dilakukan perbaikan. “Saya tidak mengerti dulu saat penyusunan anggaran APBD induk 2019 ini kenapa tidak dianggarkan operasional,” ungkapnya. Operasional ini sangat penting, karena untuk pengadaan benih, pakan dan kebutuhan lainnya. Beberapa waktu lalu
pernah BBIP ini bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melakukan penelitian tentang tripang. Hasil penelitian tripang ini kemudian dilepas ke alam. Diakuinya, keberadaan BBIP ini sebenarnya cukup efektif untuk pengadaan bibit ikan kerapu, udang dan jenis ikan lainnya. Untuk itu, melalui APBD Perubahan diharapkan ada alokasi anggaran untuk melakukan perbaikan fasilitasfasilitas penunjang BBIP. Dislutkan Lotim berjanji ke depan akan mencoba memaksimalkan fungsi BBIP ini dan menjadi lokasi pembibitan lobster, udang galah. Apalagi BBIP pernah dijadikan tempat pembibitan ikan nila laut. Untuk itu, tambahnya, melihat manfaatnya, sudah semestinya BBIP ini dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, karena ada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 25 juta. Atas dasar itu mesti men-
Berikan Rasa Aman SEJUMLAH tempat yang ditengarai menjadi lokasi transaski prostitusi pekerja seks komersil (PSK) belakangan ini disisir aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Dari penyisiran yang dilakukan itu, belum ditemukan adanya aktivitas yang mengarah pada perbuatan asusila di bulan Ramadhan 1440 H. “Dalam operasi yang kita lakukan itu, indikasi bocor. Terutama kos-kosan di Tete Batu dan sejumlah tempat lainnya yang menjadi sasaran kita,”terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, Selasa (7/5). Dari laporan yang diterimanya, praktik prostitusi memang masih ada. Hanya saja dari laporan itu ketika ditelusuri belum ditemukan bukti yang didapatkan langsung oleh petugas. Untuk itu, pihaknya menduga operasi yang dilakukan bocor yang menyebabkan sejumlah titik itu kosong. “Kita menduga bahwa operasi itu bocor,” akunya. Sementara, Kepala Dinas Satpol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, menyayangkan adanya pasangan kekasih yang berduaan di Taman Tugu Selong hingga larut malam. Selama dua malam bulan Ramadhan ini, kata dia, ditemukan pasangan muda mudi yang melewati waktu di Taman Tugu Selong di atas jam 01:00 wita. Dari interogasi yang dilakukan oleh petugas, masyarakat yang bersangkutan berada dari luar Kecamatan Selong. Selain sasaran operasi yaitu warung makan, tempat hiburan malam di bulan Ramadhan ini. Tempattempat penginapan juga jadi atensi khusus supaya steril dari aktivitas-aktivitas yang tidak kita inginkan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengahtengah masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan. (yon) I Made Yogi Purusa Utama
(Suara NTB/rus)
MANGKRAK - Gedung BBIP Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim mangkrak dan tidak ada aktivitas budidaya lagi. jadikan pihaknya harus bisa mendatangkan PAD untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan. Sekarang ini, ujarnya, pembudidaya ikan kerapu, udang lobster, udang galah dan jenis
ikan lainnya terpaksa membeli dari luar NTB. Padahal, bibitbibit undang ini bisa sebenarnya dibudidayakan dulu di BBIP dan selanjutnya dibagikan kepada para pembudidaya. Seperti pengakuan pembu-
didaya Udang di Sambelia, Nandang menyebutkan selama ini banyak membeli bibit dari luar daerah, seperti ke Sumbawa dan Situbondo Jawa Timur. Sementara kalau membeli bibit dari tempat jauh berisiko ter-
Partisipasi Pemilih di KLU 85 Persen, Suara Batal Variatif Tanjung (Suara NTB) Pemilu serentak 17 April lalu, dapat dikatagorikan berjalan sukses di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, angka partisipasi pemilih mencapai 85 persen, lebih besar dari target nasional sebesar 77,05 persen. Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU KLU, Dr. M. Zaki Abdillah, LC., dalam jumpa pers yang diselenggarakan Humas dan Protokol Setda KLU, Selasa (7/ 5) mengatakan, tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2019 relatif tinggi. Ini menunjukkan pemahaman masyarakat memaknai pemilu 2019 sudah menyasar substantif, bulan sematamata demokrasi prosedural, apalagi seremonial lima tahunan. “Angka partisipasi yang dipantau oleh KPU tercatat berada di 85,05 persen, jika dilihat dari target skala nasional hanya berkisar kurang lebih 77,05 persen,” kata Zaki. Masih menjadi pekerjaan
rumah dan catatan bagi KPU, sambungnya, adalah masih variatifnya jumlah suara tidak sah atau batal. Jumlah suara batal berbeda menurut katagori pemilihan. Pada Pilpres, suara batal sejumlah 5.526 suara, sedangkan pemilihan DPD lebih besar lagi mencapai 32.000 lebih. Kendati demikian, tingkat partisipasi yang relatif tinggi, menggambarkan kualitas demokrasi kian meningkat di Lombok Utara. KPU ke depan perlu menambah volume sosialisasi dan tata cara pencoblosan kepada masyarakat. “Walaupun ada dinamika protes juga terjadi dalam pemilu kali ini, tetapi masih pada tingkat kewajaran. Semua proses tahapan pemilu dilakukan sesuai jadwal. Pleno kabupaten sudah selesai, secara aturan diberikan ruang selama 3 hari bagi calon yang ingin menggugat hingga ke tingkat MK,” tandasnya. Sementara Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, mengakui secara persentase,
tingkat partisipasi pemilih di KLU cukup besar. Kendati demikian, ia melihat kurang sosialisasi menjadi penyebab banyaknya suara tidak sah (batal). Selain itu, ia berharap ke depan data DPT diperbaiki, sebab terdapat sekitar 4 ribu masyarakat tidak masuk dalam hak pilih. “Mungkin ke depan dilakukan simulasi atau bagaimana. Kami juga berharap jangan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih saja yang tinggi, namun partisipasi untuk melaporkan kecurangan dan pelanggaran juga harus tinggi di bawah,” harapnya. Adi berharap demikian sebab dalam pemilu kali ini, nyaris tidak banyak laporan dan kesaksian dari warga yang dilaporkan ke Bawaslu. “Jangan sampai warga cuek, acuh, dan tidak ingin mendeteksi yang berkaitan dengan money politics. Lalu terhadap laporan yang sudah masuk, kita tetap terima dan tindaklanjuti selama ada bukti yang riil,” pungkasnya. (ari)
(Suara NTB/yon)
Caleg Asal KLU di Udayana Bertambah Tanjung (Suara NTB) Calon anggota legislatif (caleg) asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang akan mewakili masyarakat KLU di DPRD NTB (Udayana), diperkirakan bertambah. Dibanding keterwakilan di Pileg 2014 lalu dengan jumlah 3 orang (berkurang menjadi 2 karena PAW), di Pileg 2019 ini bertambah menjadi 4 orang. Pileg 2014 lalu, figur asal Lombok Utara yang duduk di DPRD NTB meliputi, Sarifudin, SH., (Gerindra), Raden Nuna Abriadi, SIP., (PDIP) dan H. Junaidi Arif (PBB). Nama pertama harus mengakhiri karir di legislatif provinsi lebih awal, karena memilih mundur akibat Pilkada Lombok Utara pada Desember 2015 silam. Pada tahun 2019 ini, jumlah caleg yang duduk di provinsi diperkirakan sebanyak 4 orang. Hal itu diketahui dari data hasil pleno KPU Lobar dan KPU KLU yang mencatatkan perolehan suara masing-masing caleg di Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara. Ke empat caleg asal KLU yang diyakini lolos antara lain, Sudirsah Sujanto (Gerindra) dengan jumlah suara sebanyak 12.283, terdiri dari suara Lobar 3.124 dan suara KLU, 9.159. Berikutnya H. Raden Nuna Abriadi (PDIP) dengan jumlah suara 14.347, terdiri dari suara Lobar 4.486 dan suara KLU 9.861. Kemudian H. Hasbullah Muis politisi PAN dengan jumlah suara 17.751 terdiri dari suara Lobar, 14.295 dan suara KLU, 3.456. Terakhir adalah H. Junaidi Arif (PBB) dengan total suara 6.559, terdiri dari 676 suara Lobar dan 5.883 suara pemilih KLU. Dengan modal 6.559 suara, caleg petahana PBB ini setidaknya berhasil merebut jatah kursi terakhir dari 12 kursi yang disiapkan di Dapil Lobar dan Lombok Utara. Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Selasa (7/5) mengatakan, Gerindra di Dapil NTB II memeroleh dua kursi. Kursi pertama diraih oleh Nouvar Furqony Farinduan, SH.MBA., dengan suara 16.048. Ia melenggang ke kursi legislatif Provinsi NTB untuk pertama kali, setelah menghabiskan dua periode di kursi DPRD Lombok Utara (2009-2019). “Ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang diamanatkan kepada saya selaku caleg. Dengan peluang duduk di kursi DPRD NTB, saya berjanji akan berbuat maksimal untuk kepentingan konstituen,” katanya. Ia tak menyangkal, hampir di sebagian besar daerah Gerindra mencatatkan hasil positif di pileg kali ini. Perolehan suara besar ini tidak lepas dari imbas ekor jas, CapresCawapres, Prabowo - Sandiaga Uno. Selaku ketua partai, ia berjanji akan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Setiap Wakil Rakyat dari Fraksi/Partai Gerindra akan diminta bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat Lombok Utara. “Atas nama Ketua BPD (Badan Pemenangan Daerah) Prabowo-Sandi Kabupaten Lombok Utara, saya juga menyampaikan terima kasih kepada warga KLU. Karena Prabowo Sandi menang di Kabupaten ini. Ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin baru,” tandasnya. (ari)
hadap tingkat stres udang. ‘’Semakin jauh tempat membeli tingkat stres udang sangat tinggi. Kondisi ikan yang stres sulit sekali untuk dibudidayakan,’’ akunya. Pemerintah diharapkan bisa
menghadirkan tempat budidaya benih udang yang representatif di Lotim, sehingga ada tempat untuk membeli. Apalagi memelihara udang, dibutuhkan kerja ekstra hati-hati, karena udang sangat sensitif. (rus)
Eksekusi Mantan Kades Pemongkong Tunggu Salinan Putusan MA Selong (Suara NTB) Eksekusi mantan Kepala Desa (Kades) Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Maskam Mawalli dalam kasus penerbitan puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh belum dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Pasalnya, hingga saat ini lembaga Adhiyaksa tersebut belum menerima salinan amar putusan Mahkamah Agung (MA) atas dikabulkan kasasi yang dilakukan Kejari Lotim. “Salinan dari amar putusan MA belum kita terima khusus untuk Maskam Mawalli. Tapi begitu salinan putusan itu kita terima, maka langsung kita lakukan eksekusi atau penahanan terhadap yang bersangkutan,” tegas Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Dalam proses eksekusi itu, Tri Cahyo mengharapkan supaya Maskan Mawalli datang sendiri secara baik-baik ketika nantinya ada pemanggilan. Artinya, sikap kooperatif harus ditunjukkan oleh yang bersangkutan. “Belum kita lakukan pemanggilan karena petikan salinan dari amar putusan MA belum diterima,” jelasnya. Maskam Mawalli berada pada berkas terpisah dengan lima terdakwa lainnya yang merupakan mantan pegawai BPN Lotim yang lebih dieksekusi, karena salinan putusan MA sudah keluar. Lima orang yang tergabung dalam panitia A itu di antaranya, Jamaludin, mantan Kasi Hak Atas Tanah, Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah, Mustafa Maksum, mantan Kasi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Muhammad Na’im, mantan Kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan Tanah, dan Fathur Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah pada BPN Lotim. Diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mataram menyatakan bebas terhadap lima terdakwa kasus penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Dalam putusan itu, kelima terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan yang diberikan. Bahkan majelis hakim menyatakan seluruh berkas perkaranya baik berupa dokumen maupun keterangan saksi dan dari Kemen LHK batal demi hukum. Sehingga dari putusan itu, Kejari Lotim melalui JPU diminta untuk membebaskan seluruh terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota untuk lima mantan pegawai BPN Lotim dan Rutan Selong untuk mantan Kades Pemongkong. Kelima orang mantan PNS di BPN Lotim tersebut dalam statusnya di kepanitiaan A, diduga terlibat dalam penerbitan 31 Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan lindung Sekaroh (RTK-15) sekitar pada periode 2000, 2001, dan 2002. Dalam perkara itu, sebelumnya para terdakwa dianggap melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. (yon)
Sapi Sumbawa
Lotim Akui Pemesan Terbanyak (Suara NTB/ari)
KETERANGAN - KPU KLU memberikan keterangan terkait partisipasi pemilih di KLU, Selasa (7/5).
Banyak Nelayan Belum Ikut Asuransi Selong (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur (Lotim) mencatat jumlah nelayan di Lotim sebanyak 13.100 orang. Selain itu juga ada nelayan tambahan yang mencapai 16.664 orang. Dari jumlah itu, yang sudah pernah diasuransikan sebanyak 4.500 orang dan itupun sudah tidak berlaku. Demikian disampaikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dislutkan Lotim, Azis saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/5). Menurutnya, jumlah nelayan yang sudah ikut asuransi itu merupakan subsidi dari pemerintah pusat dari keseluruhan jumlah nelayan yang sudah diikutkan, sebanyak 17 orang sudah dicairkan klaimnya. Di mana, nilai klaim ini beragam akibat meninggal di tengah laut mendapat Rp200 juta, cacat seumur hidup dapat Rp100 juta, meninggal di darat pun tetap dapat sebesar Rp160 juta. Adapun besaran premi iuran asuransi nelayan ini, tambahnya, sebesar Rp175 ribu per tahun. Sementara pemerintah pusat mampunya memberikan subsidi hanya setahun. Selebihnya diharapkan
(Suara NTB/rus)
Azis nelayan yang langsung menyambungnya. Sebenarnya banyak nelayan yang meninggal. Akan tetapi tidak bisa diklaim karena persoalan waktu. Banyak kartu nelayan yang diikutkan asuransi ini sudah mati, sehingga klaim tidak bisa dicairkan. Dalam hal ini, pemerintah pusat mampunya hanya memberikan stimulan. Asuransi nelayan ini, ungkapnya, mulai tahun 2019 berubah ketentuannya. Sebe-
lumnya menggunakan kartu nelayan, kini menggunakan Kartu Usaha Pelaku Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Program pemerintah pusat ini berlaku tidak saja untuk nelayan. Tapi semua pelaku usaha di perikanan dapat masuk menjadi peserta dan menerima KUSUKA. Di Lotim, tambahnya, sudah diajukan sebanyak 2.000 orang dan 935 orang siap dicetak kartu KUSUKA-nya berupa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) salah satu bank milik pemerintah. Asuransi nelayan ini dinilai sangat efektif membantu para nelayan. Nilai premi yang dibayarkan sangat murah. Mengingat jumlah nelayan yang masih minim dapat, diharapkan ke depan ada tambahan subsidi stimulan dari pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Subsidi pemerintah belum bisa mengakomodir semua nelayan se Kabupaten Lotim, sehingga harapannya, ada tambahan subsidi dari pemerintah kabupaten melalui APBD. ‘’Bisa saja dianggarkan untuk 1.000 orang atau 2.000 orang per tahun. Ini sedang kita usulkan,” ujarnya. (rus)
Selong (Suara NTB) ucapnya. Data setahun di tahun 2018 Mekanisme distribusi sapi polalu, jumlah sapi potong yang di- tong ini diketahui selama ini langdatangkan dari Pulau Sumba- sung dibawa oleh pengusaha ke wa ke Kabupaten Lombok rumah potong hewan (RPH) atau Timur (Lotim) sebanyak 29.907 tempatpotonghewan(TPH).Lotim ekor. Fakta ini diakui menem- memiliki sekitar 10 unit RPH. Bepatkan Lotim sebagai daerah lum lagi TPH yang banyak terbepemesan terbanyak sapi asal sar di beberapa desa di Lotim. Pulau Sumbawa. Kepala Bidang Pengembangan Kepala Dinas Peternakan dan Usaha Peternakan (PUP) DisKesehatan Hewan (Disnakeswan) nakeswan Lotim, drh. Achsan NH Kabupaten Lotim, Tallaat saat mengatakan temuan Ombudsdikonfirmasi Selasa (7/5) mengata- man NTB terkait dugaan manipkan sangat logis Lotim disebut pe- ulasi dana pengiriman sapi Summesan terbanyak, karena jumlah bawa ke Lombok mengatakan hal jagal dan jumlah penduduk Lotim ini perlu dibicarakan lebih lanjut terbanyakseNTB.Namundiyakin- antara Dinas Peternakan Provinkan, ternak yang masuk ke Lotim si dengan Dinas Peternakan se tidaksemuanyakeLotim,tidaksedi- Pulau Lombok dan Sumbawa. kit juga dibawa ke kabupaten lain Lotim sebutnya hanyalah sedi Pulau Lombok. “Ada juga diba- bagai penerima. Seharusnya Puwa ke Lombok Tengah,” tuturnya. lau Sumbawa sebagai daerah Mengenai temuan Ombuds- pengirim memperketat pengeman atas dugaan manipulasi luaran. Prinsip, Pemkab Lotim data sapi potong yang dikirim siap memperbaiki jalur distrike Lombok sebutnya bukanlah businya bersama dengan dinas menjadi kewenangan Dis- terkait di Provinsi NTB. Kabid nakeswan Lotim. Dinaskeswan PUP Disnakeswan Lotim ini sebatas mengeluarkan reko- mengaku sudah koordinasi denmendasi pembelian, sedangkan gan Ombudsman NTB dan akan izin sendiri langsung di Dinas dikoordinasiPeternakan Provinsi NTB. kan lebih Dalam Peraturan Gubernur l a n j u t disebut berat hidup sapi potong dengan yang diperbolehkan 300 kg. Na- instanmun tampak ada hasil negosiasi, si tersehingga diturunkan menjadi 250 k a i t . kg. Lebih jauh soal teknis itu tidak (rus) diketahui jajaran Disnakeswan Lotim. Para jagal biasasanya memesan satu truk dan tidak mungkin satu truk itu disembelih langsung. “Semisal satu truk ada 15 ekor, kan tidak mungkin semua langsung disembelih,” Tallaat (Suara NTB/rus)
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
Ajukan Revisi Pengangkatan P3K 49 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sebelumnya dinyatakan tak lulus oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi direvisi kembali. Sebelumnya, panselnas menyatakan tak lulus, akibat ketidaksesuaian antara hasil passing grade di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (PSDM) Lobar. Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan mengatakan sebelumnya 49 calon P3K yang lolos passing grade dari (Suara NTB/her) formasi penyuluh pertanian Suparlan sempat bermasalah. Dari pihak pemda, kata dia, tidak ada masalah, sebab hasil passing grade sudah dikirimkan ke pusat. Namun yang bermasalah hasil panselnas ini yang bermasalah. Letak permasalahannya, lanjut mantan Camat Batuayar ini, hasil panselnas ini tak sesuai dengan usulan pemda yang lolos passing grade, lantaran ada dua honorer Lobar yang ikut tes di provinsi. Sehingga ketika hasilnya masuk ke panselnas membuat Kemenpan RB ragu. Akhirnya 49 calon P3K ini pun ditunda. “Tapi alhamdulillah hasil rakor kami dengan kementerian, setelah dipaparkan Lobar tidak ada masalah. Kami bawa surat revisi dan langsung direvisi oleh panselnas, sehingga tidak ada masalah lagi,” jelas Suparlan, Selasa (7/5). Kalau formasi guru kata dia, tidak ada masalah. Artinya yang lulus panselnas sesuai dengan usulan. Namun untuk formasi penyuluh yang masuk passing grade, namun tidak diluluskan oleh panselnas. “Semua peserta seleksi P3K yang lolos passing grade sebanyak 49 orang tidak diluluskan oleh panselnas. Makanya kita ke Jakarta untuk koordinasi mencari tahu apa persoalannya,” imbuh dia. Lebih jauh kata dia, terkait kapan pengumuman Kemenpan RB, P3K masih menunggu daerah lain. Namun yang jelas calon P3K di Lobar tak ada masalah. “Tinggal nunggu pengumuman dari Panselnas saja,” jelas dia. Menurut dia pengumuman P3K ini lebih cepat lebih baik sebab khawatir benturan dengan penerimaan CPNS. “Siapa tahu nanti ada seleksi P3K lagi untuk tahap II,” imbuh dia. Ia menambahkan, untuk gaji P3K pemda akan berupaya mengalokasikan di bulan Oktober pada APBD Perubahan. Pengalokasian tidak bisa di APBD murni, sebab tidak bisa mengubah anggaran di APBD. Perkiraan kebutuhan anggaran di APBD, jelas dia, mencapai Rp 5 miliar. Ia membantah jika pemda menggantung nasib P3K, sebab Pemda Lobar paling berani mengusulkan semua yang lulus passing grade. (her)
SUARA PULAU LOMBOK
Bantuan Gempa Diduga Salah Sasaran Giri Menang (Suara NTB) – Bantuan gempa di Lombok Barat (Lobar) menjadi temuan Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Terdapat sekitar Rp 800 juta bantuan dana gempa, baik kategori rusak berat, sedang dan ringan diduga tak tepat sasaran. Temuan dana gempa bermasalah di Lobar ini paling sedikit dibandingkan daerah lain. Saat ini pihak Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) tengah menindaklanjuti temuan tersebut. “Kalau itu (temuan) saya tahu, Lobar sekitar Rp 800 juta dibandingkan daerah lain Lobar paling sedikit,”kata Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dikonfirmasi usai Salat Zuhur berjamaah di Masjid Pemda, Selasa (7/5). Dijelaskan, dari bantuan Rp 1,4 triliun yang diperoleh Lobar, hanya Rp 800 juta jadi temuan. Itupun kata dia, sifatnya ada yang perlu perbaikan administrasi, karena salah NIK, kurang NIK, NIK dobel, dan ada yang belum memiliki KK, sebab sebelumnya tercatat di KK orang tua. Dibandingkan daerah lain
yang bantuannya Rp 80 miliar terdapat temuan Rp2,5 miliar. Sedikitnya temuan bantuan dana gempa ini bukan berarti pemda bersenang hati, namun adanya temuan ini sudah dilakukan tindaklanjut oleh BPBD dan Dinas Perkim. Tindak lanjut temuan ini tidak mesti berupa pengembalian uang ke negara, sebab ada beberapa yang salah nama, namun orangnya ada. Rekomendasi dari pihak BPKP pun meminta agar dilakukan pengecekan lagi dan perbaikan. ”Kalau benar fiktif baru dikembalikan,” jelas dia. Ada juga temuan penerima bantuan dalam 1 KK lebih dari
satu orang. Menurut bupati hal ini terjadi karena ada satu KK yang sudah menikah dan punya rumah, namun belum dikeluarkan dari KK orang tua, sehingga tercatatlah dobel. Menindaklanjuti temuan seperti ini kata dia, tinggal dibuatkan KK baru. ada juga temuan lain, baik yang bersifat fiktif. Ia pun meminta OPD terkait agar segera menyelesaikan temuan ini. Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim Lobar, L Ratnawi mengatakan, bantuan dana gempa di Lobar sudah diaudit oleh Inspektur Utama BNPB. Saat ini pihaknya ten-
gah mempersiapkan klarifikasi tindak lanjut dari temuan tersebut. “Kita sudah diaudit oleh inspektur utama BNPB, sekarang kami lagi siapkan bahan klarifikasi terhadap temuan mereka,”kata dia. Temuan ini kata dia perlu dibuatkan berita acara, setelah klarifikasi temuan ini selesai barulah bisa usulan tambahan bantuan senilai Rp 75 miliar diproses oleh BNPB. Kalau temuan ini belum selesai dijawab dan klarifikasi maka bantuan itu tidak bisa diproses. “Ini kan berlapis-lapis pemeriksaan bantuan ini,” jelas dia. Karena itulah pihaknya selaku tim teknis tak mau gegabah asal mencairkan dana, sementara dasar pencairan dana belum lengkap atau kurang. Menurut dia semua kabupaten/kota yang menerima bantuan gempa ada temuan, namun Lobar paling kecil baik. Kesalahan ini, kemungkinan akibat salah input,
(Suara NTB/her)
H. Fauzan Khalid karena petugas capek sebab harus mengisi manual. Menindaklanjuti NIK ganda ini, pihaknya pun sudah membuat berita acara di desa untuk revisi NIK. Ada juga NIK kurang disebabkan human error karena jumlahnya banyak. (her)
Hidupkan Bazar Mandalika, Event Daerah Diperbanyak
Gabungan Partai Laporkan KPU Lobar ke DKPP Giri Menang (Suara NTB) – Dugaan kecurangan pemilu di kawasan Sekotong masih menuai protes kalangan partai politik (parpol). Pasalnya mesti gugatan sudah dilayangkan para parpol yang merasa dirugikan atas dugaan kecurangan itu kepada pihak Bawaslu Lobar untuk ditindaklanjuti kepada KPU. Namun nyatanya rekomendasi Bawaslu itu tidak diindahkan KPU Lobar dan justru dijadikan lampiran selepas pleno tingkat kabupaten. Atas temuan dugaan kecurangan ini, pihak gabungan partai dari beberapa parpol akan melaporkan KPU Lobar kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Padahal segala bukti temuan indikasi pengelembungan suara di sejumlah tempat di Sekotong kami pegang . Dan itu sudah kita temukan angka-angka itu, ke mana dan ke siapa yang memperoleh, siapa yang dapat suara itu sudah kita temukan. Itu ada indikasi pengelembungan suara,” ungkap Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lobar H. Lukman Mukhtar, Selasa (7/5). Selain itu, itu ia mengaku laporan gugatan atas dugaan itu sudah disampaikan pihaknya ke Bawaslu sebelum memasuki rekapitulasi plano KPU kabupaten dengan langsung mengajukan interupsi sebelum rapat pleno itu dibuka. Bahkan saat sebelum akhir pleno itu, Bawaslu meminta agar rekomendasi terkait laporan PBB itu dibacakan. “Tapi KPU Lobar ngotot untuk menutup rapat itu tanpa mengindahkan (instruksi Bawaslu). Padahal rapat itu sempat diskor atas permintaan Bawaslu untuk rapat internal untuk memutuskan keputusan apa yang diambil untuk PBB,” jelasnya. Kengototan pihak KPU untuk tetap menutup pleno itu tanpa mengindahkan instruksi Bawaslu dinilai Lukman sebagai indikasi pelanggaran kode etik. Atas hal itu pihaknya berencana melaporkan KPU Lobar ke DKPP seperti yang dilakukan beberapa parpol lainnya. “Kita lapor, cuma kita masih melengkapi berkas untuk DKPP,” ungkapnya. Iapun memaparkan terkait pelanggaran apa saja yang akan dilaporkan kepada pihak DKPP. Di antaranya dari dugaan pelanggaran tidak ditempelkannya formulir C1 Plano di setiap desa di Lobar. Di mana sesuai amanat PKPU harusnya ditempel untuk memberitahukan kepada publik.”Kalau itu tidak dilakukan maka patut diduga, ada indikasi (permainan). Jadi tuntutan PBB itu menolak semua pleno di kecamatan,” jelasnya. Kemudian terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU lantaran tidak mengindahkan instruksi Bawaslu. Pasalnya saat dilakukan pembukaan kotak suara di dua TPS atas permintaan Partai Berkarya ditemukan perbedaan Formulir C1 Plano dengan apa yang direkap di Form DAA 1. Itu membuat kecurigaan pihaknya lantaran kemungkinan adanya suara PBB yang turut disembunyikan.”Di beberapa dapil (daerah pemilihan) PBB itu sangat dirugikan. Karena ini masih terjadi permainan setelah pemungutan suara, dan cara membuktikannya dengan C1. Cuma akses publik untuk mengetahui C1 tidak dilakukan sesuai amanat PKPU (ditempelkan),” keluhnya. Iapun menilai adanya indikasi pelanggaran itu sebagai tindakan pidana. Serta pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan pihak penyelenggara. Ketua DPD Berkarya Lobar, Agus Kamarwan menerangkan pelangaran kode etik itu lantaran saat pelaksanaan pleno tersebut, Ketua KPU Lobar seakan tidak menghargai instruksi Bawaslu atas rekomendasi keberatan dari PBB. Meski diakuinya dari hasil pembukaan kotak suara di dua TPS di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong mengembalikan lagi suara Partai Berkarya sekitar 53 yang sempat hilang. Namun pada saat pleno sempat dilakukan skorsing atas rekomendasi Bawaslu atas keberatan partai PBB. “Skorsing itu dipergunakan untuk musyawarah Bawaslu terhadap PBB,” ungkapnya. Namun begitu skorsing dicabut, pihak KPU justru tidak menyampaikan hasil musyawarah terkait pemasalahan PBB. Namun justru melanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara. Padahal agenda skorsing itu untuk musyarawah PBB. Hal itu justru menimbulkan kecurigaan pihaknya akan KPU yang seakan melakukan pengiringan. “Seakan KPU melakukan pengiringan,” sambungnya. Komisioner KPU Lobar Saeful Huda mengatakan, pihaknya tak mau berkomentar terkait langkah gabungan parpol yang ingin melaporkan KPU ke DKPP. Yang jelas pihak KPU kata dia semua proses telah dilaksanakan sesuai aturan. Termasuk menindakanjuti rekomendasi Bawaslu, hanya rekomendasi terakhir saja dari PBB yang diabaikan karena disampaikan di akhir waktu. “Prinsipnya kita sudah jalan sesuai mekanisme dan aturan yang ada, proses itukan masih berjalan (pleno di provinsi),”jelas dia. Pihaknya sudah melaksanakan semua tahapan dan proses sesuai aturan ,termasuk kata dia rekomendasi Bawaslu terkait aduan PBB. Namun aduan ini telah masuk tercatat di DB2. Terkait adanya dugaan kecurangan di Sekotong, pihaknya sudah memiliki data bukti penempelan C1. Pihaknya sudah bersurat ke semua PPK dan PPS agar menempel form C1 di desa. “Tapi persoalan di bawah kan tidak bisa kita kontrol semua, karena ada persiapan pleno waktu itu,” jelas dia. (her)
Halaman 5
(Suara NTB/ist)
JALAN PUTUS - Lokasi jalan Desa Pakuan Lobar yang putus akibat belum ditindaklanjuti. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meminta BPBD memperbaiki jalan ini dengan menggunakan dana tak terduga.
Atasi Jalan Putus
Bupati Minta BPBD Siapkan Dana Tak Terduga Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memanggil Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar H. M. Najib, Selasa ((7/5). Pemanggilan ini untuk mempertanyakan terkait tindak lanjut penanganan akses jalan Desa Pakuan Kecamatan Narmada yang putus total akibat belum diperbaiki. Bupati pun memberikan batas waktu Kamis besok pada BPBD sudah mulai mengerjakan akses jalan tersebut. Selain perbaikan jalan Desa Pakuan, bupati juga meminta agar penanganan jalan Dusun LendangreLong-Longan Desa Sekotong Tengah segera ditangani. Bupati mengaku, anggaran untuk perbaikan jalan sudah ada dari dana darurat (tak
terduga). Dana ini kata dia kapan saja bisa dipakai selama terjadi bencana. Untuk perbaikan jalan ini saja butuh dana sekitar Rp 200 juta. Sedangkan untuk pengerjaan permanen, diupayakan paling lambat tahun 2020 atau 2021. Penggunaan dana darurat ini, ujarnya, ada mekanisme yang perlu dilalui BPBD, mulai dari adanya usulan dari desa, kecamatan lalu ke BNPB membuat semacam usulan ke bupati. Setelah itu barulah ia mengeluarkan SK untuk penggunaan dana tersebut. Selain di Dusun Long-Longan butuh dana Rp 300-400 juta. Selain dua lokasi ini, ada jalan di daerah Dopang yang juga longsor, namun sudah selesai perbaikan. “Tinggal dua, Desa Pakuan dan Sekotong
saja,” tegas dia. Sementara itu, anggota DPRD Lobar Narmada-Lingsar H. Ahmad Zaenuri mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan Desa Pakuan yang tak kunjung diperbaiki, sehingga putus total. “Kami prihatin dengan kondisi jalan di Desa Pakuan yang putus total,” tegas dia. Selaku banggar pun memberikan solusi untuk memperbaiki menggunakan dana tak terduga. Setelah dihitung, diperkirakan dana yang diperlukan mencapai Rp 350 juta. Anggaran ini kata dia boleh dipakai, sebab berada di dana tak terduga yang bersifat bisa dipakai kapan pun selama musibah terjadi.Menurut dia untuk pencairan dana ini hanya butuh SK Bupati. (her)
Bupati Loteng Minta Penyelenggara Pemilu Jaga Integritas Praya (Suara NTB) Dua penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat luas. Terkait banyaknya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi selama proses rekapitulasi perolehan suara, termasuk di Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, para penyelenggara pemilu di daerah ini diharapkan bisa benar-benar menjaga integritasnya sebagai penyelengara pemilu yang netral. Supaya sinyalemen soal dugaan keterlibatan penyelenggara pemilu terkait kecurangan pemilu tidak terus menjadi polemik. “Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus netral. Berdiri di tengah-tengah peserta pemilu,” harap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. S.H., kepada Suara NTB, Selasa (7/5). Menurutnya, netralitas penyelenggara pemilu merupakan satu hal yang mutlak. Tidak boleh penyelenggaran pemilu itu berpihak, karena kalau penyelenggara pemilu sudah berpihak, maka itu bisa memicu polemik di tengah masyarakat. Kalau
sudah demikian, maka sulit untuk bisa mewujudkan pemilu yang bersih. Suhaili pun mengaku banyak mendapat informasi soal dugaan kecurangan yang terjadi, terutama selama rekapitulasi perolehan suara yang diduga melibatkan penyelenggara pemilu. Dan, kalau itu benar terjadi patut disayangkan. Bahwa ada penyelenggara pemilu yang tidak mau menjaga intergritasnya sebagai penyelenggara pemilu yang netral. “Sangat kita sayangkan kalau sampai ada penyelenggara pemilu yang terlibat kecurangan pemilu. Harusnya penyelenggara pemilu berada ditengah-tengah. Sehingga potensi kecurangan pemilu bisa diminimalisir. Jangan malah ikut-ikutan terlibat,” ujarnya. Soal perolehan suara Partai Golkar di Loteng khususnya, Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini mengaku memang ada penurunan. Tapi yang paling penting bahwa Partai Golkar tidak mau melakukan kecurangan ataupun tindakan yang tidak terpuji lainnya. Apalagi sampai melakukan penggelembungan suara seperti yang diisukan banyak terjadi pada pemilu kali ini.
“Lebih baik kami (Partai Golkar,red) kalah dengan cara terhormat. Dari pada menang dengan cara hina. Dengan melakukan berbagai cara untuk bisa meraih suara banyak. Bahwa hasil yang dicapai memang benar berkat kerja keras kader partai. Tanpa harus melakukan kecurangan,’’ tegasnya. Terpisah, Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H.L.Kelan, S.Pd., mengatakan untuk perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Loteng kali ini ada penurunan dari sebelumnya 9 kursi menjadi hanya 7 kursi. Di mana di daerah pemilihan I (Praya-Praya Tengah) serta dapil VI (BatukliangBatukliang Utara) Partai Golkar hanya memperoleh satu kursi dari sebelumnya masing-masing dua kursi. “Jadi hanya di dapil II (Kopang-Janapria) Partai Golkar memperoleh dua kursi. Selebihnya hanya satu kursi,” akunya. Atas capaian ini, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dari para pengurus. Hal ini sebagai dasar bagi partai dalam mengambil langkah dan kebijakan berikutnya. (kir)
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan memperbanyak event-event daerah di kawasan Bazar Mandalika Kuta. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya menghidupkan kawasan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) supaya bisa lebih ramai dan lebih hidup serta semarak. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, M. Ihsan, S.Hut., kepada wartawan, Selasa (7/5). Ditemui di kantor Bupati Loteng, Ihsan mengatakan, saat ini ada beberapa event yang tengah dipersiapkan pemerintah daerah yang akan digelar di kawasan Bazar Mandalika. Itu dilakukan untuk memancing minat wisatawan untuk datang berkunjung ke kawasan tersebut dan kawasan The Mandalika pada umumnya. Kalau suasana sudah ramai, ujarnya, akan bisa menarik minat pelaku UKM untuk membuka kegiatan usahanya di fasilitas Bazar Mandalika. “Saat ini pelaku UKM yang sudah masuk dan menempati fasilitas di Bazar Mandalika masih sedikit. Ada sekitar 10 UKM dari total daya tampung 303 UKM,” sebutnya. Masih minimnya minat pelaku UKM untuk memanfaatkan fasilitas Bazar Mandalika, bisa
dimaklumi, karena kunjungan wisatawan di kawasan tersebut masih sedikit. Tapi kalau sudah ramai, dengan sendirinya para pelaku UKM bakal masuk ke Bazar Mandalika. “Event di beberapa OPD lingkup Pemkab Loteng juga akan diarahkan supaya dilaksanakan di kawasan Bazar Mandalika,” tegasnya. Terlebih sekarang, status Bazar Mandalika pengelolaan sudah di tangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah akan berupaya maksimal meramaikan fasilitas tersebut. Untuk besaran biaya sewa fasilitas Bazar Mandalika masih dianalisa oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak ingin menentukan besaran biaya sewa sembarangan, karena harus sesuai kondisi dan perkembangan yang ada supaya tidak sampai memberatkan para pelaku UKM nantinya. Di Bazar Mandalika ada tiga tipe fasilitas yang tersedia. Dari yang tipe kecil sampai yang besar khusus untuk kuliner. “Untuk yang kuliner ukuran besar, direncanakan biaya sewanya maksimal Rp 39 juta per tahun. Sementara untuk fasilitas yang lain, masih di analisis batas minimalnya,” tandas mantan Kabag. Administrasi Perekonomian Setda Loteng ini. (kir)
Perolehan Kursi Turun
Golkar Tetap Usung Kader di Pilkada 2020 Praya (Suara NTB) Perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) besar kemungkinan turun dari sebelumnya 9 kursi di Pemilu 2014 lalu, menjadi 7 kursi. Meski turun, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Partai Golkar untuk bisa mengusung kader di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Kita akan tetap mengusung kader sendiri di Pikada Loteng mendatang,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng, H.L. Kelan, S.Pd., kepada Suara NTB di sela-sela memantau rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten di eks kantor DPRD Loteng, Selasa (7/.5). Kelan mengaku, Partai Golkar tidak kekurangan kader untuk diusung pada perhelatan Pilkada Loteng yang direncana digelar tahun 2020 mendatang. Kemungkinan Partai Golkar untuk mendukung dan mengusung kader partai lain, ujarnya, tetap ada. Tetapi peluang untuk itu bisa dikatakan sangat kecil. Selain kader partai cukup banyak yang mumpuni dan punya kompetensi untuk diusung sebagai calon kepala daerah, perolehan kursi Partai Golkar cukup banyak, sehingga sulit bagi Partai Golkar memilih untuk mengusung kader partai lain. “Untuk menjadi pendampingi mungkin ya. Tapi kalau untuk mengisi posisi calon bupati, Partai Golkar punya kader sendiri,” ujarnya. Disinggung soal kader yang akan diusung, Kelan mengaku ada beberapa nama yang saat ini tengah digodok. Tetapi itu masih tahap awal. Nantinya akan ada proses seleksi di internal partai untuk menentukan siapa kader partai yang akan diusung oleh
(Suara NTB/kir)
H. L. Kelan Partai Golkar di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Ada mekanisme partai yang akan menentukan siapa kader partai yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang,” ujar mantan Ketua Komisi I DPRD Loteng ini. Ditanya soal mitra koalisi, Kelan menegaskan sampai sejauh ini belum ada pembicaraan, baik di internal partai maupun dengan partai politik mitra koalisi nantinya. Tetapi pada prinsipnya, Partai Golkar sangat terbuka untuk membangun koaliasi dengan partai manapun. Asalkan, punya visi dan misi yang sama. Beberapa nama kader Partai Golkar yang mencuat akan bertarung di Pilkada Loteng mendatang di antaranya Ketua DPRD Loteng saat ini, H. Achmad Puaddi FT.S.E., serta Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi, termasuk nama H.L. Kelan, S.Pd., juga masuk dalam bursa calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar. “Soal pilkada nanti akan dibahas usai pemilu,” tegas Kelan. (kir)
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Suara Bagian Pertanahan
Pemkab Sumbawa Siapkan Tender Appraisal Tanah Tambahan Beringin Sila Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah merampungkan dua tahapan pengadaan tanah bendungan Beringin Sila tahap kedua. Yakni tahapan perencanaan dan tahapan persiapan seperti ekspose bulan lalu, di kecamatan Utan. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB pun telah turun melakukan pengukuran terhadap tambahan luas tanah yang dibutuhan Beringin Sila. Hasil pengukuran akan dituangkan dalam daftar nominatif. Sambil Pemkab melakukan proses tender pengadaan tanah tambahan Beringin Sila. Demikian disampaikan Ka-
subag Pengadaan Tanah Bagian Pertanahan Pemkab Sumbawa, Surbini SE, MM. Semua kegiatan tahapan persiapan pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Sumbawa melalui tim persiapan pengadaan tanah yang dibentuk oleh Bupati, telah dipaparkan didepan Kanwil BPN Provinsi NTB. Termasuk pemberitahuan rencana pembangunan yang telah dilaksanakan. “Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019, pendataan awal yang telah dilakukan, semuanya dipaparkan di depan Kanwil BPN Provinsi NTB. Alhamdulillah
Paket Dermaga Medang Segera Dilelang Sumbawa Besar (Suara NTB)Paket proyek Dermaga Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, tidak lama lagi dilakukan pelelangan. Pasalnya Dinas Perhubungan (Dishub) segera memasukkan dokumen lelang paket DAK bernilai belasan miliar rupiah tersebut, ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) setempat. Kepala Dishub Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si kepada wartawan, Selasa (7/5) kemar(Suara NTB/ind) in mengakui, pihaknya Abdul Aziz sudah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) perencanaan Dermaga Pulau Medang. Bahkan sudah dilakukan ekspose bersama TP4D, Inspektorat, Bappeda, PUPR dan konsultan. Selanjutnya, pihaknya segera memasukkan dokumen paket ke LBPJB. “DED perencanaannya sudah clear. Insya Allah tanggal 8 besok dimasukkan dokumennya ke LPBJP untuk proses lelangnya. Itu progres sementara Dermaga Pulau Medang,” ujarnya Berdasarkan perencanaan, pembangunan Dermaga Pulau Medang harus dituntaskan sekitar bulan Oktober atau November mendatang. Oleh karena itu pihaknya sudah mengambil langkah-langkah mengekspose DED dan perencanaanya. Nantinya pihaknya sebagai dinas teknis juga tetap akan melakukan pengawasan untuk mempercepat proses pelaksanaannya. “Instruksi Pak Bupati, semua progres pembangunan harus selesai tahun ini. Tidak boleh ada tunggakan pengerjaan tahun ini yang dikerjakan tahun depan. Makanya kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses,” terangnya. Dijelaskan Aziz, proyek dermaga ini anggarannya sekitar Rp 11 miliar. Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Rencananya lokasi pembangunan berada diantara Desa Bugis Medang dan Bajo Medang. Pembangunannya dihajatkan untuk memperlancar aktivitas transportasi laut sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Mengingat kondisi dermaga yang ada sekarang belum representatif. “Di Pulau Medang ada dermaga dibangun oleh desa. Dermaganya sederhana belum representatif dan terbatas kapal yang nyandar. Kalau misalnya dermaga ini terbangun, maka bisa untuk mencover dua desa, yakni Bugis Medang dan Bajo Medang. Karena posisi dermaga dibangun di tengah-tengah kedua desa. Termasuk kapal cepat yang di-launching kemarin juga akan masuk ke sana nantinya,” pungkasnya.(ind)
KSB Siapkan Peningkatan Delapan Ruas Jalan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2019 ini telah menyiapkan program peningkatan terhadap delapan ruas jalan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan dan Jembatan Dinas PUPRPP KSB, Armayadi menjelaskan, delapan program peningkatan ruas jalan itu saat ini dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) setempat. “Sudah di ULP semuanya termasuk dua proyek jembatan tahun ini,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (7/5). Ia mengakui, proses lelang terhadap proyek peningkatan jalan itu sedikit terlambat. Sejak pihaknya ajukan sekitar bulan Februari lalu, baru beberapa paket yang telah diumumkan pemenangnya dan kini dalam masa sanggahan. “Iya memang agak telat ya. Tapi itu bukan kesengajaan di ULP karena ada perubahan sistem pelelangan saja dan saya kira belum terlalu molor sampai kita harus merubah jadwal kerjanya,” timpalnya. Delapan paket proyek peningkatan jalan itu akan menelan total dana sekitar Rp27 miliar lebih. Dikatakan Armayadi, biaya untuk tiap ruas jalan tidak terlalu besar karena jaraknya tidak ada yang terlalu panjang. Jalan-jalan itu rata-rata merupakan ruas jalan penghubung antar desa dalam satu kecamatan. “Jadi biayanya kecil karena hanya sifatnya menyempurnakan saja, kan ruas jalannya sudah ada sebelumnya,” urainya. Ia menyatakan, melalui APBD murni tahun ini Pemda KSB tidak memprogramkan pembangunan ruas jalan baru. Namun begitu beberapa perencanaan untuk menambah panjang daftar ruas jalan kabupaten, Dinas PUPRPP KSB tengah menyusiunya. Setidaknya ada 3 ruas jalan baru yang sedang disusun yakni jalan penghubung kecamatan Brang Rea - Brang Ene, jalan tembus kecamatan Brang Ene Jereweh (via Mataiyang) dan tetakhir jalan kota Taliwang untuk akses wilayah Belisung - Telaga Bertong. Dari tiga rencana pembangunan jalan baru itu, disebutkan Armayadi, yang paling urgen untuk dibangun adalah jalan kota Talkwang akses Belisung - Telaga Bertong. Ruas jalan itu katanya perlu secepatnya di bangun dalam rangka mendukung pengembangan Taliwang sebagai ibukota kabupaten. “Dokumen perencanannya sudah selesai. Jadi kalau memang pemerintah ingin memperecaptnya dalam waktu dua atau tiga tahun selesai,” urainya seraya menambahkan panjang ruas jalan Belisung - Bertong itu sekitar 3 kilometer. “Jadi tidak terlalu panjang juga. Dan jalan itu sebelumnya sudah ada tinggal disambung-sambung saja lalu ditingkatkan kualitasnya sebagaimana idealnya kondisi jalan kota,” tukas Armayadi. (bug)
hasil pemaparan Pemkab Sumbawa terhadap dua kegiatan itu dianggap oleh Kanwil BPN Provinsi NTB cukup hampir sempurna. Istilahnya sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya oleh Kanwil BPN Provinsi NTB, yaitu tahapan pelaksanaan,” terangnya. Kanwil BPN Provinsi NTB pun, sebut Surbini, telah turun melakukan pengukuran, oleh Satgas A dan Satgas B. Termasuk mengidentifikasi seluruh bidang tanah yang terkena dampak pembangunan Bendungan Beringin Sila. Tentang tambahan luas tanah yang dibutuhkan
(Suara NTB/arn)
Surbini
Beringin Sila didata diukur bidang per bidang tanah masyarakat. “Lebih kurang kemarin itu 48,5 hektar (luas tambahan) itu sudah selesai dilakukan. Tinggal dalam proses peta bidang dan penyusunan datadata daftar nominative terkait dengan bukti kepemilikan masyarakat. Ini sedang berproses tahapan itu,”kata Surbini. Dari empat tahapan pengadaan tanah, menurut UU Nomor 2 Tahun 2012, dua tahapan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah dilaksanakan, yaitu tahapan perencanaan dan tahapan persia-
pan. Dua kewenangan lain lagi yaitu tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil adalah kewenangan Kanwil BPN Provinsi NTB. “Administrasi yang disiapkan hasil pendataan itu dituangkan dalam daftar nominatif. Ini yang sedang berproses. Ini sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan yang menjadi kewenangan Kanwil. Yaitu melakukan identifikasi dan inventarisasi oleh Satgas A dan Satgas B. Satgas A melakukan pengukuran bidang per bidang tanah dan Satgas B melakukan identifikasi tanaman tumbuh yang ada di atas tanah itu. Ini
yang sekarang ini tahapan identifikasi inventarisasi oleh Kanwil BPN yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B,”jelas Surbini lebih lanjut. Setelah hasil pengukuran dituangkan dalam daftar nominatif akan diumumkan selama 14 hari ke masyarakat. Siapa tahu dalam data itu ada kekeliruan atau ada pendataan yang terlewatkan. Sambil Pemkab Sumbawa melakukan proses tender penilai Appraisal. “Ini proses tendernya sedang disusun dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk Appraisal. Sehingga waktunya di paralel,” pungkasnya. (arn/*)
Minim Pasokan, Harga Bawang Putih Tembus Rp80-100 Ribu Per Kilogram Taliwang (Suara NTB) Memasuki hari kedua Bulan Ramadhan tahun 2019, harga sejumlah Bahan Pokok (Bapok) terutama bawang butih di pasar Tanah Mirah, Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai merangkak naik. Bahkan harga yang berlaku saat ini menembus angka Rp80-100 ribu per kilogramnya Harga tersebut meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang hanya berada di angka Rp40-45 ribu. Harga komoditas tersebut juga diprediksi akan terus meningkat hingga akhir bulan Ramadhan mendatang, karena pasokan bawang putih ke KSB masih sangat minim. “Memang untuk harga bawang putih dan cabe rawit sudah mulai merangkak naik di sejumlah pasar di KSB. Meningkatnya harga bawang ini terjadi karena pasokan bawang yang terus berkurang begitupun juga dengan cabe rawit dari harga normal Rp40 ribu per kilogram menjadi Rp60 ribu. Bahhkan untuk
daging harga yang berlaku saat ini masih berada di batas normal, meski sudah mulai merangkak naik dari Rp120 ribu per kilogram menjadi Rp130 ribu,” ungkap Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan UMKM (Diskoperindag) KSB kepada Suara NTB, melalui Kasi Perdagangan dalam negeri Iswanto SE, Selasa (7/5). Dikatakannya, beberapa faktor menjadi penyebab melonjaknya harga bawang karena terbatasnya pasokan dari Lombok dan Bima ke KSB. Selain masalah tersebut, hingga saat ini, KSB juga belum memiliki gudang komoditi khususnya bawang untuk me-
nampung terlebih dahulu sebelum dilepas ke pasar. Padahal gudang komoditi memiliki peranan cukup penting untuk menekan terjadinya gejolak harga. Kondisi tersebut kembali diperparah di KSB, karena adanya dugaan penimbunan komoditas tersebut oleh para pedagang. Ketika harganya naik baru akan dilepas ke pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Terkait hal ini, pihaknya tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena masalah harga merupakan konsekuensi bagi para pelaku usaha. Tetapi yang lebih berperan adalah satgas pangan sudah dibentuk agar
tetap intens memantau harga. Sehingga pada saat gejolak harga terjadi, bisa langsung disikapi dengan baik dan tidak lagi yang merasa dirugikan. “Sebenarnya kenaikan harga bawang putih ini sudah terjadi sejak minggu lalu karena pasokannya terbatas ke KSB dan masalah itu juga terjadi di daerah lainnya. Apalagi kita masih sangat bergantung dari daerah lain, sehingga lonjakannya juga masih akan terus terjadi,” ungkapnya. Disinggung mengenai harga telor yang saat ini merangkak naik di sejumlah daerah, dia mengatakan, khusus untuk telor belum ada kenaikan. Hal ini terjadi karena tingkat konsumsi telur belum bisa dominan seperti daerah-daerah industri lainnya. Selain itu, ada juga telur yang diproduksi oleh warga lokal, sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan. Kalaupun ada gejolak harga
untuk telur, biasanya akan terjadi pada bulan-bulan tertentu di hari besar keagamaan dan nasional. Sementara untuk hari-hari biasa tidak akan terjadi kenaikan harga di pasar. Meskipun demikian, pihak terkait tetap akan mekakukan pantauan harga secara intensif di sejumlah pasar. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan semakin ditekan baik itu penimbunan maupun harga yang ditingkatkan secara sepihak. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya satgas pangan bisa membantu untuk memantau harga yang ada di pasar. “Kalau untuk telur, di KSB harganya masih terpantau aman dan stabil tidak terjadi gejolak. Kendati demikian kita juga tetap akan cek harga di sejumlah pasar yang kita miliki untuk bisa mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (ils)
Pasar Seketeng Ditender
Bupati Instruksikan Pedagang Kembali ke Kerato
(Suara NTB/ils)
NEGOSIASI - Para petugas dari Pemkab KSB tengah bernegosiasi untuk memindahkan para pedagang di pasar Tanah Mirah, Kecamatan Taliwang ke lantai dua.
Lapak Para Pedagang di Pasar Tanah Mirah Mulai Dikosongkan Petugas Taliwang (Suara NTB)Puluhan lapak para pedagang di pasar Tanah Mirah, Kecamatan Taliwang mulai dikosongkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pengosongan lapak dilakukan agar pedagang bisa kembali menempati lantai dua yang sudah disiapkan, sementara lokasi lapak yang dibongkar direncanakan untuk penambahan los pasar yang baru. Kepala UPTD Pasar pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD), Muhammad Ali S.Ap, kepada Suara NTB, Selasa (7/5) mengatakan, sebenarnya lokasi pedagang sayur bukan di lapak yang saat ini dibongkar melainkan di lantai dua. Mereka pindah ke lapak, lantaran trauma setelah terjadi gempa dan konstruksinya yang banyak ditemukan retakan. Upaya pembongkaran yang saat ini dilakukan hanya di lokasi yang sudah ditinggalkan oleh pemilik ke lantai dua. Sementara bagi lokasi yang masih berpenghuni, pihaknya masih memberikan waktu hingga dua hari kedepan agar segera pindah ke lokasi awal. Jika tidak maka, upaya te-
gas tetap akan diambil para petugas. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena jika pengosongan lahan ini molor dikhawatirkan proses pembangunan los pasar yang baru juga akan lambat. Jika hal itu terjadi maka penataan terhadap pasar juga akan tidak maksimal. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mengedepankan upaya humanis dalam penertibannya, dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi saat ini berada di bulan Puasa. Pihaknya juga tetap menghimbau kepada pedagang yang masih enggan untuk meninggalkan tempat agar bisa segera menempati lokasi yang disiapkan. Sehingga perekonomian masyarakat bisa berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan sedikitpun. “Kami masih memberikan waktu selama dua hari mulai sekarang agar pedagang yang belum pindah bisa segera. Jika dalam waktu itu, mereka tidak kunjung pindah baru akan kita ambil tindakan yang tegas,” ungkapnya. Dikatakannya, pemindahan pedagang ke lantai dua dilakukan agar keberadaan pasar tanah Mirah lebih tertata dan tidak lagi terkesan kumuh. Sedangkan bagi
pedagang yang menempati lapak yang diminta untuk dikosongkan, pihaknya menjamin akan mendapatkan lokasi berjualan di lantai dua. Karena pada prinsipnya, pemerintah tetap menjamin hak pedagang yang berada di lapak mendapat tempat di lantai dua. Para pedagang ini merupakan orang lama dan sebelumnya juga berjualan di lantai dua pasar tersebut. Sementara, terkait alasan di lantai dua tidak aman karena konstruksinya mengalami keretakan, pihaknya memastikan bangunan tersebut sangat aman dan layak untuk digunakan secara maksimal. Sehingga tidak ada alasan lagi dari pedagang untuk pindah ke lantai dua. Pihaknya juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas jika ada pedagang yang memprovokasi pedagang lainnya untuk tidak menempati lantai dua dimaksud. Maka dari itu pihak terkait berharap kepada para pedagangsayursupayabisasegeramengosongkan lokasi yang ditempati saat ini dan kembali berjualan di lantai II. Harapannya dengan mengembalikan para pedagang sayur ke lantai II agar tidak lagi masalah antar para pedagang. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B. Sc menginstruksikan kepada seluruh pedagang yang masih berjualan di sekitar pasar Seketeng untuk kembali ke pasar Kerato. Mengingat pada awal Juni mendatang, sudah ada pemenang tender pembangunan pasar Seketeng. Dengan masa pengerjaan sekitar 6-8 bulan. “Saya instruksikan kepada Wakasat Pol PP, mulai hari ini untuk dapat mengawasi dan mengamankan pasar seketeng. Jangan ada lagi aktivitas di pasar seketeng, dan kepada ibuibu pedagang ikan dan sayur, saya himbau secara persuasif untuk segera pindah kembali ke pasar kerato,”demikian Bupati dalam rapat terbatas yang dihadiri Dandim 1607 Sumbawa, Kapolres Sumbawa dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Sumbawa serta perwakilan pedagang eks pasar Seketeng. Bupati juga minta kepada para pedagang untuk dapat bersabar dan ikhlas. Terkait alasan sepi pembeli yang menyebabkan pedagang enggan berjualan di pasar Kerato. Termasuk alasan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Mengingat proses pengerjaan pasar seketeng yang menelan biaya sebesar Rp. 58 milyar, akan memakan waktu sekitar 6-8 bulan. Dimana
pada 11 Juni 2019 mendatang sudah ada pemenang tender. Kepada Kepala Bapenda beserta jajaran, diminta untuk bergerak cepat, dan terjun langsung melakukan pengawasan di pasar Kerato. Kepada Camat Unter Iwes diminta untuk tetap berkoordinasi dengan Karang Taruna Beringin Jaya Desa Uma Beringin, untuk memastikan tidak terjadi pungli di pasar Kerato. “Mari dukung pemerintah untuk membangun pasar Seketeng yang benar-benar representative. Demi kemajuan daerah kita, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar dapat terwujud,” pungkas Bupati. Sementara itu, Dandim 1607 Sumbawa Letkol Inf. Syamsul Huda, SE.,M.Si dalam kata pengantarnya menyampaikan, tujuan digelarnya rapat tersebut, terkait aksi demo yang dilakukan pedagang eks pasar seketeng dua hari lalu. Untuk menyatukan persepsi dan menyelesaikan masalah yang ada antara pengelola pasar. Dalam hal ini Bapenda sebagai representasi dari Pemkab, para pedagang, danKarang Taruna yang harus mendapat porsi yang sesuai. Sehingga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa tetap terjamin, tanpa ada upaya premanisme dan arogansi dari pihak manapun. (arn)
(Suara NTB/arn)
RAPAT - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi Dandim dan pejabat lainnya dalam rapat terbatas terkait eks pedagang pasar Seketeng yang diminta kembali ke Kerato.
Sembilan Petahana DPRD KSB Dipastikan Lengser Taliwang (Suara NTB) Sebanyak sembilan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang kembali bertarung sebagai petahana di Pemilu 17 April lalu dipastikan tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya pada periode 20192024 mendatang. Mereka lengser digantikan legislator baru yang mampu meraup suara lebih banyak dari mereka. Adapun mereka para petahana yang harus mengakui keunggulan caleg-caleg baru pengantinya. Diantaranya dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 ada
Syamsuddin Ilung dari Partai Hanura dan Haeron dari Gerindra. Di Dapil 2 ada Mustafa. HMS dari Gerindra, Mustakim Patawari. LM dari Demokrat, Dinata Putrawan dari PAN, Masdar Arma dari PKB, dan Syafruddin dari Hanura. Sementara dari Dapil 3 ada HM. Syafi’i dari PBB dan Muhammad Amin dari PDI Perjuangan. Dari sembilan petahana yang lengser itu, ada tiga diantaranya mereka dikalahkan oleh pertarungan di internal partai. Jumlah suara mereka dikalahkan oleh Caleg penda-
tang baru sehingga harus merelakan kursi yang mereka duduki dalam lima tahun terakhir berpindah tangan. Mereka adalah Haeron yang digantikan oleh Merliza dari Gerindra melalui Dapil 1, berikutnya Masdar Arma digeser oleh Kondi Pranata di internal PKB lewat Dapil 2 dan terakhir Muhammad Amin digantikan Muhammad Saleh di internal PDI Perjuangan di Dapil 3. Sementara itu enam petahana lainnya yang gagal kembali ke DPRD KSB karena partainya kehilangan kursi. Mereka adalah
Mustakim Pattawari partai Demokrat, Mustafa. HMS partai Gerindra, Dinata Putrawan PAN, Syamsuddin Ilung dan Syafruddin keduanya dari Hanura dan HM. Syafi’i dari PBB. Sebenarnya ada 11 anggota periode 2014-2019 yang meninggalkan kursi parlemen KSB sesuai hasil Pemilu tahun ini. Tetapi dua diantarnya tidak lagi bertarung di level DPRD kabupaten. Adalah HM. Thamzil dari Golkar dan Muhammad Nasir dari PAN. Keduanya naik level bertarung di DPRD Provinsi melalui Dapil NTB 5 (kabupat-
en Sumbawa - Sumbawa Barat). Sayangnya nasib dua politisi senior KSB ini tidak sama. Muhammad Natsir tampaknya lebih beruntung karena berhasil meraih suara terbanyak di internal partainya mengalahkan calon petahana di internal PAN yakni Buhanuddin Jafar Salam. Sementara H. M. Thamzil harus mengubur harapannya naik pangkat menjadi anggota DPRD NTB karena kalah jumlah perolehan suara dari Busrah Hasan yang nota bene merulakan caleg incumben di internal Partai Golkar.(bug)
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Stok Pangan Aman, Lonjakan Harga Diduga Akibat Gejolak di Daerah Lain
Sukaemi, S.Pt
Dompu (Suara NTB) Lonjakan beberapa harga bahan pangan di pasaran diduga dipengaruhi oleh gejolak harga akibat terbatasnya stok pangan di daerah lain. Stok pangan di Dompu sejauh ini masih aman untuk kebutuhan ramadhan. Satgas pangan pun diharapkan ikut mengawasi pasaran untuk menekan permainan harga oleh tengkulak. Kepala bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Nur Dian Akbariah kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (7/5/ 2019) kemarin m e -
(Suara NTB/ula)
Ternak di Bawah 250 Kilogram Ditolak di Holding Ground
Sumbawa Besar (Suara NTB) PengirimanternakpotongdariSumbawakePulauLombokmendapat sorotan, menyusul adanya temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB terkait dugaan manipulasi dan praktek maladministrasi. Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Sirajuddin, menyampaikan, pihaknya sudah memberikan surat klarifikasi kepada Ombudsman terkait temuannya saat mengecek pengiriman ternak di Karantina. Dalam surat bernomor 348 tahun 2019, pihaknya memberikan penjelasan bahwa beberapa ternak kecil yang menjadi temuan Ombudsman sudah ditolak pihaknya di Holding Ground. Saat itu, juga dibawakan ternak penggantinya. Kemudian dilakukan cek darah, diuji Kir dan dicocokkan sesuai permohonan izin. Meskipun demikian, ternyata ada temuan terkait adanya adanya anakan sapi yang di bawah bobot yang ditentukan. “Pada hari itu kami sudah telusuri bahwa ternak itu tidak lolos KIR tetapi masih bisa dikirim ke Karantina. Kemungkinan itu diganti setelah dari Holding Ground menuju Karantina,” ujarnya didampingi Kabid Kelembagaan Pemasaran dan Pengolahan, Purnama Irawan, S.PT dan Kasi Pemasaran dan Pengembangan, Sujarwo, S.PT, Selasa (7/5). Terhadap temuan ini, pihaknya juga sudah memanggil perusahaan yang mengirim ternak. Setelah diklarifikasi, pihaknya kemudian memberikan surat teguran kepada pengirim ternak tepatnya pada 1 April 2019 lalu. Isinya agar yang bersangkutan tidak tidak mengganti ternak yang tidak lulus Kir atau tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2013 untuk dikirim ke luar daerah. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan Pepehani Kabupaten Sumbawa. “Berkaitan dengan itu, kami sudah mengevaluasi diri, kami sudah mengundang semua jajaran yang ada di Pepehani dan Dinas peternakan. Mungkin kedepannya kami instrospeksi lagi di bagian mana yang masih kecolongan,” terangnya. Pihaknya menegaskan, bahwa di Holding Ground pihaknya tidak meloloskan sapi yang bobotnya kurang dari 250 kilogram. Karena pihaknya tetap sesuai dengan aturan yakni 250 kilogram. “Sebetulnya di Holding Ground kami tolak yang di bawah 250. Kaitan dengan pengawasan kita sebetulnya sampai Holding Ground kita punya. Pada saat kita tolak dari Holding Ground, saat ke Karantina disitulah mereka melakukan,” tukasnya. Sedangkan terkait adanya laporan praktek penjualan di Pulau Lombok, diakuinya bukanlah kewenangan pihaknya. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi pengiriman langsung ke rumah potong. “Jatah pengiriman sapi tahun ini 16 ribu. Itu langsung ke RPH. Jadi kami tetap rekomendasi itu masuk ke rumah potong. Persoalan mereka di sana bukan lagi tanggung jawab kami,” tambah Syirajuddin. Kedepannya, lanjutnya, pihaknya akan terus berbenah terkait pengiriman ternak ini. Pihaknya juga akan terus mengantisipasi terkait adanya ternak yang di bawah bobot 250 kilogram. Namun faktanya sekarang ini untuk mencari bobot tersebut juga sudah susah. Makanyaia seaku kepala dinas pihaknya tengah membuat telaan staf untuk perubahan perda nantinya agar bobot ternak sapi yang dikirim bisa diturunkan menjadi 225 kiligram. “Faktanya kita sangat susah mencari yang posisi 250 kilogram. Ketimbang kita berada dalam kesalahan terus terkait bobot, saya sudah membuat telaan staf ke Pak Bupati agar bobot itu ingin saya turunkan menadi 225 kilogram. Kita sedang menyiapkan teknisnya untuk perubahan perda. Mudah-mudahan nanti pada pembahasan perda selanjutnya kita bisa masukkan,” pungkasSirajuddin nya. (ind) (Suara NTB/ind)
Pengobatan ODGJ Terkendala Kurangnya Dukungan Keluarga Dompu (Suara NTB) Data Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu tahun 2019 ini tercatat 421 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat. Lima diantaranya masih menjalani pemasungan meski sudah mendapat perawatan medis. Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam masa penyembuhan ODGJ membuat pemasungan terus ditemukan. Kabid P2P Dikes Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB menegaskan, 421 ODGJ yang ditemukan puskesmas itu hampir 100 persen sudah ditangani dengan obat. Bahkan mereka yang dipasung telah dirujuk ke RSJ Mutiara Sukma Mataram untuk ditangani. Tetapi, perlakuan keluarga terhadap mereka tak berubah sebelum dan setelah ODGJ mendapat perawatan medis. Hal ini membuat penyembuhannya sulit berjalan. Paling banyak terjadi ialah mereka kembali mengalami gangguan jiwa dan dipasung karena dianggap membahayakan orang lain. “Banyak dari keluarga walaupun ODGJ sudah sembuh masih menganggapnya orang gila. Meminta diikat dan sebagainya. Sehingga kembali lagi penyakit ODGJ ini lantaran depresi mendengar hal-hal seperti itu,” ungkapnya. Sejauh pengalaman menemani pengobatan ODGJ, Rahmat mengaku, tingkat keberhasilannya cukup baik. Namun menjadi Pekerjaan Rumah (PR) cukup berat pihaknya ialah merubah pandangan keluarga dan masyarakat soal ODGJ itu sendiri. Sebab hal inilah yang juga turut menentukan berhasil tidak langkah pengobatan yang diambil. Dengan kata lain, lanjut Rahmat, percuma ODGJ sembuh ketika tiap harinya dikucilkan di lingkungannya. “Seberapa jeli keluarga menghargai ODGJ ini yang paling penting. Kalau tidak begitu sudah pasti akan kembali lagi meski sudah beberapa kali di obati,” jelasnya. Disinggung kuota pasien jiwa yang bisa dirujuk tiap tahunnya, Rahmat menyebutkan tak sampai 20 orang. Jatah yang dianggarkan melalui APBD II itu tidak sebanding dengan jumlah total ODGJ yang ditemukan. Karenanya alternatif yang diambil saat ini ialah mengupayakan ODGJ terdaftar sebagai peserta BPJS. “Sehingga mereka bisa mendapat rujukan seperti pasien umum agar semuanya bisa mendapat perawatan medis,” pungkasnya. (jun)
ngungkapkan, pihaknya tetap melakukan monitoring secara berkala untuk melihat cadangan pangan warga dan pendistribusiannya, sehingga menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan di setiap tingkatan. Berdasarkan hasil monitoring, stok pangan di pasaran dalam daerah masih aman untuk kebutuhan selama ramadhan. Namun tidak juga dipungkiri adanya kenaikan harga pada beberapa bahan pangan, walaupun stoknya tersedia cukup. Karena kabupaten Dompu sebagai daerah lintasan untuk beberapa bahan pangan, seperti bawang putih, telur dan bahan pangan lainnya. Untuk cabe, dan bawang merah kendati juga dipasok dari dalam daerah, tapi masih sangat dipengaruhi oleh suplay dari daerah lain seperti Lombok dan daerah tetangga Sumbawa serta Bima. Bahan – bahan pangan tersebut,
stoknya tersedia cukup. Seperti bawang putih yang dipasok dari luar daerah di pasaran harganya mencapai Rp60 ribu per kg atau jauh di atas standar harga yang ditetapkan pemerintah antara Rp25 ribu – Rp30 ribu per kg. “Tapi harganya di pasaran tetap tinggi. Rupanya para pedagang terpengaruh oleh pemberitaan gejolak harga di daerah lain yang stoknya terbatas,” kata Sukaemi, S.Pt kepala Seksi Harga Pangan. Untuk harga bahan pangan lain, kata Sukaemi, tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan bila dibandingkan dengan puasa ramadhan tahun – tahun sebelum, harga pangan di Dompu tahun 2019 ini relatif stabil. Seperti beras premium naik menjadi Rp11 ribu per kg dibandingkan 2018 dan 2017 sebesar Rp10 ribu per kg. Gula pasir masih sama seharga Rp14 ribu per kg, minyak goreng bimoli 1 liter Rp16 ribu, dan
tepung terigu Rp8 ribu per kg dari Rp7 ribu. Daging sapi seharga Rp115 ribu per kg, daging ayam broiler Rp50 ribu per kg, telur ayam ras Rp24 ribu per kg, bawang merah Rp25 ribu per kg dan cabe merah Rp35 ribu per kg. Kenaikan beberapa harga beberapa bahan pangan bila dibandingkan dengan pengaruh inflasi, kata Sukaemi, justru tidak mengalami kenaikan, bahkan cenderung turun bila dilihat nilai uangnya. Harga yang stabil ini diharapkan dapat terjaga termasuk pada bahan pangan produksi dalam daerah, sehingga bisa menguntungkan petani. Seperti gabah kering panen saat ini seharga Rp3.800 per kg dan gabah kering giling seharga Rp4.700 per kg. Begitu juga dengan jagung pipilan kering rata – rata Rp3.500 per kg. Hj. Nur Dian Akbariah berharap koordinasi yang intensif akan terus ter-
bangun di lintas sektor, sehingga Satgas pangan daerah dapat secara efektif melakukan pengawasan. Namun ia yakin, harga – harga di Dompu tidak sampai mengalami gejolak seperti daerah – daerah lain. Karena tidak ada dominasi kebutuhan bahan pangan yang memicu gejolak. (ula/*) Ir. Hj. Nur Dian Akbariah (Suara NTB/ula)
Bawaslu Rekomendasikan Buka Kotak Suara di Kandai Dua dan Simpasai Dompu (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu hanya merekomendasikan pembukaan kotak suara di 7 TPS Kelurahan Kandai Dua dan Simpasai. Pembukaan kotak suara ini untuk mengambil dokumen C6 dan C7. Namun rekomendasi ini dipersoalkan Partai Berkarya yang menuntut pembukaan kotak suara di masing – masing daerah pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten menyusul tingginya pemilih menggunakan KTP elektronik. Ketua Partai Berkarya Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, S.Pd kepada Suara NTB di kantor Bawaslu Dompu, Selasa (7/ 5) kemarin mengungkapkan, keraguannya atas rekomendasi Bawaslu terkait penggunaan DPK di Dompu. Dalam surat rekomendasi tanggal 4 Mei 2019 tersebut, Bawaslu hanya merekomendasikan pembukaan beberapa TPS di Kandai Dua dan Simpasai berdasarkan
laporan dari Dedy Kusnady, SE. “Padahal saya selaku saksi dari Partai Berkarya bersama Ikhwayuddin (saksi dari PAN) saat rekapitulasi di KPU (Kamis, 2 Mei 2019) sudah menyampaikan keberatan dan mengisi form D2. Laporan kami sudah ditindaklanjuti KPU ke Bawaslu, tapi sampai saat ini tidak jelas tindak lanjutnya,” kata Ilham Yahyu. Ia menduga Bawaslu telah mengesampingkan laporan pi-
haknya dan menduga ikut terlibat dalam dugaan penggunaan DPK yang tidak wajar di Dompu bersama KPU selaku penyelenggara dan Dinas Dukcapil Dompu. Karenanya, ia mendesak agar tuntutan pihaknya dipenuhi Bawaslu terkait penggunaan DPK dalam pemilu 2019. Pihaknya menduga ada yang tidak wajar dalam penerbitan KTP elektronik periode 1 – 17 April 2019 hingga 15.470
lembar dan di Kandai Dua penggunaan KTP untuk memilih mencapai 500an orang dan Simpasai sampai 300an orang. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan yang dikonfirmasi terpisah membantah tuduhan pihaknya mengesampingkan laporan maupun keberatan soal penggunaan DPK pada Pemilu 17 April 2019 lalu di Dompu. Ilham Yahyu bersama rekan – rekannya beberapa hari terakhir intens mendatangi kantor Bawaslu terkait keberatannya soal DPK dan diterima baik Bawaslu. Dikatakan Irwan, ada dua rekomendasi dikeluarkan Bawaslu terkait DPK. Rekomendasi pertama terkait laporan Dedy Kusnady soal penggunaan DPK yang tidak wajar terutama Ke-
camatan Woja khususnya Kelurahan Kandai Dua. “Rekomendasi kedua meminta kepada KPU untuk mengeluarkan C7 (foto kopy daftar pengguna hak pilih menggunakan KTP elektronik). Karena banyak, KPU akan menyampaikan secara bertahap,” ungkap Irwan. Irwan menegaskan, setiap laporan dan pengaduan yang diterima pihaknya tetap ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Tudingan pihaknya mengesampingkan keberatan atau disebut ikut mengatur soal penggunaan DPK sebagai pernyataan yang tidak berdasar. “Itu semua tidak benar. C7 harus tetap kami dapatkan untuk pembuktian hukum,” katanya. (ula)
(Suara NTB/uki)
PASAR RAMADHAN - Suasana keramaian di pasar Ramadhan di sisi timur Lapangan Serasuba atau di depan Museum ASI Mbojo, Senin (6/5) sore.
Ratusan Pedagang Kuliner Ikut Pasar Ramadhan Kota Bima (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Bima kembali menggelar pasar Ramadhan 2019. Ratusan pedagang kuliner terlibat dalam pasar tersebut. Pasar Ramadhan 1440 Hijriah yang dipusatkan di sebelah timur Lapangan Serasu-
ba atau didepan Museum ASI Mbojo tersebut dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH, Senin (6/5). Kepala Diskoperindag Kota Bima, Nurjanah, S.Sos mengatakan, pasar Ramadhan merupakan kegiatan rutin setiap tahun di Kota Bima. Tujuannya melayani masyarakat mendapatkan makanan dan minuman siap saji selama bulan suci Ra-
madhan. “Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjual makanan dan minuman siap saji,” katanya. Ia mengaku Pasar Ramadhan akan berlangsung selama satu bulan. Yakni mulai dari 6 Mei sampai dengan 4 Juni 2019 mendatang. Sementara pedagang yang turut ber-
Wakili NTB, Pelajar Kota Bima Lolos Seleksi Paskibraka Nasional Kota Bima (Suara NTB) Kepemudaan Bidang Pemuda dan OlahrSalah seorang pelajar MAN 2 Kota aga Wendy Mainormansjah, mengataBima bernama Muhammad Adzan, lolos kan M. Adzan akan berangkat menuju seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera Jakarta pada pertengahan Juli 2019 Pusaka (Paskibraka) Nasional. Siswa yang mendatang. masih duduk di bangku kelas X ini meru“SelamadiJakartaAdzanakanmengikuti pakan salahsatu perwakilan Provinsi NTB. pelatihan serta mempersiapkan formasi Plt. Kadis Pariwisata Kota Bima, Su- melakukanpengibaranbenderamerahputih narti, S.Sos M.M didampingi Kasi Pembi- di Istana merdeka,” katanya. naan Kepemudaan Bidang Pemuda dan Sementara Sekretaris Daerah Kota Olahraga Wendy Mainormansjah, menga- Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH mentakan M. Adzan terpilih sebagai Paskigaku lolosnya Adzan dan bisa bergabung braka Nasional setelah proses tes dan dengan Tim Paskibraka Naaional seleksi yang berjenjang dari tingkat merupakan kebanggaan bagi Kota hingga Provinsi. masyarakat Kota Bima. “M. Adzan terpilih sebagai “Cukup bangga sekali. TeraPaskibraka di Istana Negara khir Kota Bima mengirim perJakarta, 17 Agustus 2019 menwakilannya di tingkat nasional datang mewakili NTB,” katanya. pada tahun 2014,” katanya. Sunarti mengatakan, Kota Ia berharap pelajar yang mewakBima sendiri mengirimkan lima orili Kota Bima agar mendapatkan ang perwakilannya untuk diseleksi prestasi pada saat ikut latihan pada tingkat Provinsi. Dari kePaskibraka di istana dan lima itu, M. Adzan terpilmenjadi barisan inti unih lolos seleksi dan mentuk menaikkan dan jadi duta perwakilan mengambil bendera NTB menjadi anggo“Kita berharap ta tim Paskibraka bisa menjadi barNasional. isan inti yang ber“Sementara ketugas menaikkan empat peserta laindan menurunkan nya lolos seleksi bendera pusaka di menjadi anggota Istana Merdeka paskibraka Provinsi 17 Agustus 2019 NTB,” katanya. nanti,” harapnya. M. Adzan Kasi Pembinaan (uki) (Suara NTB/ist)
partisipasi dalam pasar Ramadhan tercatat sebanyak 150 orang. “Dalam pasar Ramadhan tahun ini kami bekerjasama dengan APPSI Kota Bima,” katanya. Sementara Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa MH, mengapresiasi APPSI Kota Bima yang terus bekerjasama dari tahun ke tahun dengan instansi terkait
untuk mensukseskan kegiatan pasar Ramadhan. Tidak hanya itu Sekda berharap kepada para pedagang pasar Ramadhan agar menjaga kebersihan tempat berjualannya masing-masing. Menjaga kualitas makanan yang dijual. “Selama pasar Ramadhan berlangsung keamanan keamanan dan ketertiban juga harus dijagga,” pesan Sekda kepada para pedagang. (uki)
Satpol PP Dompu Ancam Pecat Anggota Terlibat Narkoba Dompu PP. Ini dalam rangka (Suara NTB) menjaga ketertiban Kepala Satuan daerah dan marwah Polisi Pamong Peraja Sat Pol PP selaku (Satpol PP) Kabupatpengawal kebijakan en Dompu, H. Moh daerah,” jelasnya. Syaiun, SH, MSI Kendati yang bermengaku belum sangkutan merupamendapat laporan kan oknum anggotanresmi terkait penya berdasarkan lapoangkapan oknum ran intlejen di lapananggotanya dalam gan. Ia mengaku, tak kasus penyalahmau gegabah dalam gunaan dan mengedabersikap. Melainkan ran narkotika jenis menunggu proses husabu di Kecamatan kum berjalan sekaliManggelewa. gus surat pemberiKetika itu benar tahuan resmi dari pe(Suara NTB/jun) dan terbukti bahwa nyidik. Sehingga jelas H. Moh Syaiun anggota Pol PP berinacuannya dalam meisial GN bersalah, mecat oknum angdipastikan akan dipecat. “Pol PP itu gota tersebut. “Kita belum mau sikapi pengawal kegiatan daerah. Jadi kalau informasi itu hanya dari media sosial. ada anggota yang terbukti secara hu- Tapi menunggu laporan resmi dari tekum terlibat, saya kira tempatnya bu- man-teman penyidik,” tandasnya. Sementara informasi yang dihimpun kan di Pol PP dia bekerja. Pasti dikeluarkan,” tegasnya menjawab Suara NTB Suara NTB di lapangan, oknum anggota Satuan Pol PP inisial GN itu didi ruang kerjanya, Selasa (7/5). Menyalahgunakan dan mengedarkan tangkap anggota Polsek Manggelewa sabu tidak diperkenankan untuk siapap- bersama aparat Desa setempat di seun. Apalagi oleh anggota Sat Pol PP. buah kos-kosan. Tepatnya di Dusun Sebab perbuatan melawan hukum terse- Makmur Desa Doromelo. Penangkapan but mencoreng nama baik institusi. Ke- itu buah tindak lanjut informasi warga tika GN benar terlibat nantinya, akan yang mengetahui kos-kosan ini kerap dimenjadi sinyal bagi semua personilnya jadikan lokasi pesta dan transaksi sabuyang sudah terjebak hal serupa untuk sabu oleh tersangka. Selain GN banyak memastikan diri tidak lagi berada di lem- barang bukti lain yang turut diamanbaga tersebut. Tetapi harus segera kelu- kan polisi. Seperti alat hisap yang sudah dimodifikasi, 1 bal klip transparan, koar sebelum dikeluarkan. “Pilihannya, mereka bukan jadi Pol rek dan dua buah telefon genggam. (jun)
SUARA NTB
Rabu, 8 Mei 2019
(Suara NTB/why)
Kejari Mataram Pulihkan Rp400 Juta Kerugian Negara Setwan Lobar Mataram (Suara NTB) Jaksa menyelesaikan penagihan tunggakan kerugian negara Sekretariat DPRD Lombok Barat. Kerugian negara hasil temuan BPK itu muncul dari anggaran perjalanan dinas anggota dewan, inventaris kantor, dan pemelihatan gedung sampai Rp400 juta. Kepala Kejari Mataram Dr. Ketut Sumedana menjelaskan penagihan tunggakan kerugian negara melalui surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan Pemkab Lobar. “Sudah selesai dalam seminggu itu. Ini penagihannya ke anggota dewan, ke sekretaris dewan, termasuk ke pimpinan dewan ada juga itu,” bebernya ditemui kemarin di ruang kerjanya. Hasil penagihan dikembalikan ke kas daerah. Dia menyebutkan, penyumbang besar tunggakan pada item perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, dan investaris kantor yang diklaim anggota dewan. “Ada elektronik seperti laptop. Aset kendaraan. Perjalanan dinas anggota dewan dengan Setwan. Tapi semua sudah selesai. Dibayarkan semua,” jelasnya. Sumedana mewanti-wanti sejumlah aset yang dikuasai pejabat agar dipergunakan semestinya. Apalagi sampai dipindahtangankan baik gadai maupun jual beli. Dia menambahkan, upaya pencegahan yang ditempuh saat ini mengawali pola-pola pengembalian aset negara. “Kalau yang di eksekutif misalnya tanah pecatu. Ini kita imbau kembalikan segera. Jangan sampai nanti setelah turun penindakan baru mau kembalikan. Ini kita preventif dulu,” pungkas mantan jaksa KPK ini. (why)
Ramadhan, Prajurit Yonif 742/SWY Tetap Jaga Militansi Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka meningkat profesionalisme Prajurit, Batalyon Inf 742/SWY menggelar latihan taktis tingkat regu di Hutan Sesaot Kecamatan Narmada Lombok Barat, Selasa (7/5). Latihan taktis regu yang langsung dipantau Danyonif 742/ SWY Letnan Kolonel Inf I Gde Putu Suwardana bersama para Danki dan para Para Pasi Yonif 742/SWY. Meskipun Ramadhan, semangat militansi prajurit dalam latihan tetap terjaga. Menurut Danyon, kegiatan latihan sejak tanggal 30 April sampai 13 Mei Mendatang. “Jadi latihan Ini dilaksanakan selama 14 hari sesuai direktif latihan dan program kerja dan latihan yang ada,” ujarnya. Latihan taktis ini, sambungnya, sebagai kelanjutan dari latihan teknis yang juga dilaksanakan pada minggu sebelumnya selama 5 hari di tempat sama. “Kita berharap dari latihan satuan setingkat regu Yonif 742/SWY dapat memelihara dan mempertahankan serta meningkatkan Disiplin Tempur,” harapnya. Terpisah, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) menyampaikan, walaupun sedang melaksanakan ibadah puasa, mereka tetap melaksanakan latihan secara profesional. Semangat penuh dedikasi dan tetap semangat dengan harapan terwujudnya profesionalisme prajurit yang tanggap, tanggon dan trengginas. “Semoga kegiatan latihan ini bernilai ibadah mengingat peran, fungsi dan tugas pokok TNI AD yang tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” pungkasnya. (ars/*)
(Penrem)
LATIHAN MILITER - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat mengawasi langsung latihan militer anggota Batalyon Inf 742/SWY.
Apjati Dorong Satgas TPPO Segera Dibentuk Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB mengharapkan segera dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk mengendalikan pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah tanpa prosedural pemerintah. Pengiriman tenaga kerja ke negara-negara Timur Tengah tidak sedikit menyisakan masalah. Padahal, pemerintah masih memberlakukan penghentian sementara pengiriman tenaga ke sana tanpa terlebih dahulu di sertifikasi. Meski di larang, pengiriman tenaga kerja secara ilegal ke Timur Tengah, dituding oleh lembaga yang berwenang, bahwa ada peran Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di dalamnya. Ketua Apjati Provinsi NTB, H. Muhammadun menyangkal dan mengatakan jikapun ada, itu hanya ulah oknum. PPTKIS tidak sembarangan melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Apalagi ke Timur Tengah. Jika pemerintah mengetahuinya, otomatis akan dilakukan pencabutan izin operasional PPTKIS. “Oknum yang bermain, kalau ndak orang yang faham soal penempatan TKI juga tidak mungkin tahu jalurnya,” demikian H. Muhammadun menambahkan. Owner PPTKIS PT. Tekad Jaya Abadi, kepada Suara NTB dihubungi Selasa (7/5) kemarin mengatakan, jikapun terjadi demikian, banyak faktor yang membuat fenomena ini terjadi. Misalnya, soal ekonomi, soal poin lebin diantaranya upah yang lebih besar, dapat berhaji dan umrah. Pilihan menjadi TKI ilegal ke Timur Tengah masih lebih baik daripada harus menunggu jadwal pemberangkatan haji yang cukup panjang. “Semuanya tuntutan dari calon TKI. Mau bagaimana lagi,” imbuhnya. Apjati, selaku rumah besar bagi PPTKIS, dalam setiap pertemuan dengan pengurus dan anggota, bahkan melalui forumforum diskusi melalui WAG, H. Muhammadun mengatakan tetap menekankan kepada anggota agar melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Jika ditemukan anggota Apjati yang melakukannya, H. Muhammadun menegaskan, dapat dikeluarkan langsung dari keanggotaan. Soal pemberangkatan, ia juga mengemukan, setiap hari dapat dijumpai indikasi calon-calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Berbondong-bondong dari BIL, lalu transit ke Jakarta, dan ke Batam. Lalu menyebar ke berbagai negara tujuan. H. Muhammadun mengatakan, tentu Apjati juga tak bisa berbuat banyak, apalagi menghalang-halangi hak warga negara Indonesia untuk bepergian. “Mereka pegang paspor, masak mau larang orang. Kita tidak punya perangkat untuk mengambil tindakan,” jelasnya. Karena itu, ia mengharapkan Satgas TPPO segera dibentuk untuk mengendalikannya. Selain itu, Apjati juga berharap NTB akan memiliki kebijakan yang sama dengan NTT. Dimana, tenaga kerja yang akan berangkat keluar negeri tidak diperkenankan berangkat, jika tidak mengikuti pelatihan di dalam daerahnya. “Pelatihan di dalam daerah adalah wajib. Tidak boleh berangkat sebelum ikut pelatihan. Tidak boleh pelatihan di luar daerah. sehingga terkontrol dan risiko TPPO dapat ditekan. Kita mau gubernur kita juga seperti NTT,” imbuhnya. Soal fasilitas pelatihan untuk tenaga kerja luar negeri, anggota Apjati juga telah menyiapkannya di dalam daerah. Selain itu, Apjati juga mendesak agar keran moratorium dibuka pemerintah. (bul)
Halaman 8
GIRING TERSANGKA - Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB menggiring para tersangka TPPO jaringan Suriah kembali masuk ke sel tahanan Rutan, Selasa (7/5).
TPPO TKI
Mafia Jual Beli Orang ke Suriah Mataram (Suara NTB) Polda NTB menangkap lima tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Suriah dari dua kasus yang ditangani. Mereka semua punya modus sama. Mulai dari iming-iming gaji besar ke korban sampai ke jalur pemberangkatan yang berpendar. Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menjelaskan bahwa meski dua kasus ini tidak saling terkait, tetapi modusnya serupa. Mereka mencari korban lewat rela-
si keluarga. “Mereka mengakui sudah beberapa kali memberangkatkan. Tapi fakta hukumnya, satu kasus korbannya satu orang. Satu kasus lainnya korbannya dua orang. Samasama dikirim ke Suriah,” jelasnya, Selasa (7/5) kemarin. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB H. Agus Patria; Kepala BP3TKI Provinsi NTB Yohannes Selan; dan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Provinsi NTB Hj Ratningdiah. Lima tersangka itu antara lain, BA (48) dan BE (42) yang bersekongkol memberangkatkan SH (37) ke Suriah pada September 2015. Tersangka BE yang berperan sebagai penampung membayar Rp3 juta kepada BA yang sukses merekrut. Korban asal Lingsar, Lombok Barat sempat bekerja selama tiga tahun. Itu sebelum akhirnya dia kabur pada tahun 2017. Sebab. Lima bulan bekerja hanya digaji setara Rp13,7 juta. Korban dijanjikan bekerja di
Abu Dhabi. Tapi nyatanya ke Suriah. Jalurnya, ditampung lebih dulu di Malang, Jawa Timur kemudian diberangkatkan bersama korban lainnya. Mereka melalui Kuala Lumpur, Malaysia dengan transit di Kuwait dan Libanon lebih dulu, sampai akhirnya tiba di Damaskus, Suriah. Kasus lainnya melibatkan tiga tersangka yakni HM alias HL yang menyuruh perekrut AK (59) dan SJ (36) merekrut korban IH dan RM di Suralaga, Lombok Timur sekitar April 2016. Tersangka HM sebagai pe-
nampung menginapkan dua korbannya di hotel berbintang di Jakarta. Tak sampai sepekan korban dikirim ke Suriah. AK dan SJ sebagai perekrut diupah HM masing-masing Rp2,5 juta. “Iming-imingnya gaji tinggi tanpa potongan, ada kontrak kerja, dan sesuai negara tujuan,” ungkap Pujawati. Para tersangka dijerat dengan Pasal 10 dan atau Pasal 11 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (why)
Pemprov akan Uji Laboratorium Daging Oplosan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB, melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB akan melakukan uji laboratorium terkait pencemaran kandungan mikroba daging impor yang dioplos oleh oknum pejagal dan pedagang. Disnakeswan NTB rencananya akan melakukan uji laboratorium, melalui UPTnya, atau BPOM. Bahkan akan di rekomendasikan uji laboratorium di luar daerah yang memiliki alat uji lengkap terkait hal ini. Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani akan menggerakkan timnya. Kenapa harus diuji kandungan mikrobanya? Sematamata untuk memastikan jaminan keamanan bagi konsumen. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/5) kemarin, Hj. Budi Septiani tak menampik maraknya daging impor. Bahkan yang dijual oplosan oleh pedagang-pedagang di pasar tradisional. Hal ini diketahuinya, setelah bersama tim melakukan inspeksi langsung ke beberapa pedagang penjual daging yang ada di Kota Mataram. Dari inspeksi yang dilakukan, secara terang-terangan para pedagang menjual daging impor yang telah mencair. Bahkan menawarkannya kepada pembeli. Pengoplosan juga dilakukan terang-terangan untuk memberikan harga daging yak
tak mahal, tak juga murah. Daging impor yang entah datangnya dari negara mana ini, dijual semeja dengan daging lokal. Daging impor, tidak dijamin higienitasnya, bilamana daging ini telah dijual dalam keadaan tidak beku. Seharusnya, pedagang penjual daging impor ini memiliki box pendingin untuk menjaga suhunya agar tidak terkontaminasi. Tetapi di lapangan faktanya berbeda. “Kalaupun tidak dioplos langsung, daging yang tadinya beku dan di angin-anginkan akan menjadi cair. Cairan ini yang akan bercampur dengan daging lokal. Kalau mengandung mikroba yang berbahaya bagi kesehatan manusia, secara otomatis seluruh daging yang dijajakan satu meja oleh pedagang juga akan ikut terkontaminasi. Soal masuknya daging impor yang kemudian dioplos oleh oknum pengusaha dan pedagang daging ini, menurut kepala dinas bukan ranahnya. Terutama yang menyangkut izin-izin masuknya dan mata
rantainya. Dinas Nakeswan dalam hal ini berperan untuk memastikan bahwa daging yang dijual oleh pedagang harus benar-benar daging aman, sehat, dan halal. Selain itu, Dinas Nakeswan juga telah merekomendasikan tidak sedikit kuota potong harian untuk Pulau Lombok. Sebanyak 160 ekor sapi yang bisa dipotong sehari untuk memenuhi permintaan pasar akan daging. Selain itu, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat juga telah dibenahi. Uji coba pemotongan telah dilakukan. Sampai saat ini masih ada aktivitasnya. “Dinas-dinas juga sudah banyak mesan. Dagingnya dari sapi yang dipotong di RPH Banyumulek dan dijual oleh MBC,” demikian Hj. Budi. (bul) DAGING IMPOR - Hj. Budi menunjukkan daging impor yang bebas dijual di pasaran baru-baru ini. Daging impor yang dijual secara terbuka ini tak dijamin higienitasnya.
Jamkrida Kukuhkan Laba Rp1 Miliar Mataram (Suara NTB) PT. Jamkrida NTB Bersaing berhasil mengukuhkan laba sebesar Rp1.006.859.707 pada tahun 2018. Laba terakhir yang dibukukan tersebut, relatif sama dengan laba yang didapat tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,1 miliar. PT. Jamkrida NTB Bersaing Selasa (5/7) kemarin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2019 untuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh direksi tahun lalu, kepada pemilik saham. Seluruh perwakilan pemilik saham hadir. Direksi lengkap hadir. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma menyatakan, seluruhnya pertanggungjawaban direksi telah disetujui. Laporan pertanggung jawaban, hingga target yang dicapai. Demikian juga soal pembagian dividen. “Sudah kita setujui semua. Termasuk pembagian dividen, sekitar Rp600 juta di bagi kepada pemegang saham,” jelas H. Wirajaya Kusuma. Dari pelaporan yang diterima di RUPS, ia mengatakan perkembangan PT. Penjaminan Kredit Daerah ini dinilai telah cukup bagus. Tinggal mendorong agar Jamkrida lebih berperan lagi terhadap bagaimana memberikan penjaminan kredit lebih besar kepada usaha
(Suara NTB/bul)
H. Wirajaya Kusuma ekonomi menengah ke bawah, atau industri kecil menengah. Agar terbantu permodalannya. Terutama ketika para pengusaha dalam daerah ini mengajukan permodalan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau perbankan lainnya yang menjadi mitra PT. Jamkrida. “Yang paling penting adalah semangat Jamkrida ini untuk membantu IKM dan UKMpermodalannya. Ada akses ke perbankan konvensional yang menjadi mitranya,” jelas H. Wirajaya Kusuma. PT. Jamkrida NTB Bersaing selama ini memiliki mitra utama, yakni Bank NTB Syariah yang sebelumnya masih konvensional. Setelah konversi, PT. Jamkrida tak lagi mendapat-
kan pangsa pasar utama lantaran belum memiliki unit usaha syariah. pangsa pasar tersebut telah hilang. Rencana untuk penambahan modal agar terbentuk unit usaha syariah PT. Jamkrida ini nampaknya belum menjadi prioritas utama. “Kita optimalkan dulu modal yang ada. Karena kita mendorong juga lima kabupaten/ kota yang ikut ada sahamnya di Jamkrida untuk meningkatkan sahamnya. Untuk menambah modal Jamkrida,” ujarnya. Modal saat ini sebesar Rp32,5 miliar. Rp27 miliar saham Pemprov NTB, Rp1 miliar Kota Mataram, Rp1 miliar Kota Bima, Rp1,5 miliar Kabupaten Bima, Rp1 miliar Lombok Barat dan Rp 1 miliar Lombok Tengah. Pemprov NTB juga mendorong kabupaten lain yang belum menyertakan modalnya agar ikut ambil bagian untuk memperkuat modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. PT. Jamkrida NTB Bersaing merupakan BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Didirikan berdasarkan Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2012. Tujuan pendiriannya untuk melakukan penjaminan kredit bagi koperasi, usaha mikro kecil menengah guna mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah di provinsi ini. (bul)
(Suara NTB/bul)
Kasus Porprov 2018
Penyidik Dalami Anggaran Sewa Venue Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Porprov X NTB 2018 terus berjalan meski di sisi lain sedang ada audit internal Inspektorat. Pemilik venue cabang olahraga kempo, dan taekwondo diklarifikasi soal biaya sewa. Tim legal salah satu perusahaan pusat perbelanjaan di Mataram memenuhi permintaan keterangan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Selasa (7/5). Hal itu untuk memberi keterangan soal pembayaran sewa tempat. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin mengatakan bahwa klarifikasi itu masih dalam rangka pengumpulan bahan keterangan. “Masih verifikasi-verifikasi. Yang datang itu masih dimintai keterangan saja,” ujarnya mengonfirmasi. Keperluan klarifikasi venue tersebut untuk mendalami dugaan penyimpangan. Laporan penggunaan anggaran diduga tidak sesuai dengan realisasi. Laporan tersebut kini masih menjadi objek audit investigasi aparat pengawas intern pemerintah. “Kalau yang itu (audit) biar-
kan berjalan. Di sini tetap ada (klarifikasi). Itu penyidik tahu detilnya,” tutup dia. Klarifikasi saksi lainnya seperti pengurus KONI kabupaten/kota perihal dana urunan masing-masing daerah untuk pesta olahraga NTB 9-17 Desember 2018 lalu ini. Venue atau lokasi perlombaan Porprov X 2018 meliputi Lapangan Tenis Handayani, Lapangan Tenis Polda NTB, GOR Patut Patuh Patju Lombok Barat, Kolam Renang Dewi Anjani IKIP Mataram, Islamic Center, Lombok Epicentrum Mall, dan Mataram Mall. Kemudian Gelanggang Pemuda Mataram, Jalan Udayana Mataram, GOR Bhakti Mulia Babakan, Sirkuit Selagalas, GOR Warna Agung Ampenan, dan GOR Turida. Sumber anggaran diantaranya dari dana hibah APBD Perubahan Provinsi NTB tahun 2018 sebesar Rp10 miliar, urunan pemerintah kabupaten/kota, dan sponsor. Sementara dana hibah ditambah juga untuk insentif wasit. Penggunaan angggaran pun meliputi penyewaan venue dan pengadaan item pendukung kegiatan. (why)
Halaman 9
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
Allah SWT berfirman: “(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 184)
Rizki dan Usaha Mukhlishin Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram REZEKI dan usaha adalah dua hal terpisah yang tak ada hubungannya. Kita berusaha sungguh-sungguh hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, bukan karena ingin dapat rezeki. “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. At-Taubah: 105). Rezeki adalah rahasia Allah yang setiap manusia telah ada jatahnya masing-masing. “Dan tidak ada satu dabbah (binatang melata pun) di bumi ini kecuali Allah-lah yang menjamin rezekinya.” (QS. Hud: 6). Jadi jika ada orang yang percaya akan dapat rezeki tanpa usaha berarti ia mengimani ayat yang satu dan mengingkari ayat yang lain. Rezeki dan usaha adalah dua hal yang saling berkaitan. Rizki yang halal akan berubah haram jika cara memperolehnya dengan melewati jalan yang salah. Cara mencari rezeki yang salah mengakibatkan keburukan dan ketidaknyamanan hidup. Dulu para istri Salafus Shalih selalu mewantiwanti suaminya manakala hendak pergi mencari nafkah. Kata istri di masa itu, “Carilah rezeki yang halal. Kami sanggup untuk menahan rasa lapar dan dahaga, namun kami tak sanggup menahan siksa api neraka.” Jika rezeki kita telah digariskan oleh Allah, maka sekarang waktunya bagi kita untuk berdiri dari kursi kemalasan dan keputusasaan, bangkit mencari rizki sebagai mukmin yang mempunyai kepribadian dan etos kerja yang profesional. Insya’ Allah, kita akan rezeki kita peroleh sesuai tingkat usaha yang kita lakukan. Namun, ingat usaha yang baik akan dibalas kebaikan oleh Allah, dan begitu juga sebaliknya. Apalah arti nikmat sesaat jika mendatangkan penyesalan tak terperihkan sepanjang hayat hingga usai wafat. Rasulullah SAW yang mulia bersabda: Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka adalah tempat yang layak baginya. Abdurrahman bin Auf r.a., seorang konglomerat kelas kakap di zaman Rasul. Sebelum wafatnya, beliau mewasiatkan 50.000 ribu Dinar untuk diberikan kepada para veteran perang Badar. Masing-masing pahlawan mendapat jatah 400 Dinar (sekitar Rp170 juta). Bahkan Sayydina Utsman bin Affan, yang malaikat pun malu kepadanya, turut menerima jatah wasiat sahabatnya itu. Mengapa menantu Rasulullah yang biasanya pantang menerima pemberian ini bersedia mengambil pensiunan dari Abdurrahman? Usut punya usut, Sebab, kata Utsman, sungguh harta Abdurrahman halal dan suci. Makan dari hartanya akan menyehatkan dan mendatangkan berkah. Mari, sahabat-sahabat sekalian, di bulan suci ini patut kita sucikan harta kita, baik cara memperolehnya atau pun pemanfaatan harta kita di jalan Allah swt. Wallahu a‘lam bis shawaab.
Puding Buah Naga BUAH naga di Kota Mataram banyak dijual di pinggir jalan menggunakan mobil bak terbuka. Sebagai buah yang cukup baik untuk kesehatan saat dikonsumsi saat masih segar, buah naga juga enak setelah diolah menjadi puding. Na, bagi Anda yang ingin mencoba membuat Puding Buah Naga, kami ini akan memberikan resepnya sebagaimana dikutip dari doyanresep.com. Bahan-bahan : · Agar-agar plain 1 bungkus (7 gram) · Gula pasir 5 sendok makan · Air 2 cup atau 480 mili liter · Susu cair 1 cup atau 240 mili liter · Buah naga 1 buah (kurang lebih 200 gram) Cara membuat puding buah naga : 1. Blender buah naga dengan 1 cup susu cair. Sisihkan. 2. Di panci, campur agar-agar, air dan gula pasir, aduk sampai agar-agar larut. Masak sampai panas. 3. Tuang campuran buah naga dan susu, aduk rata dan masak sampai mendidih. 4. Tuang ke dalam cetakan yang sudah di basahi dengan air matang. Dinginkan sampai mengeras. 5. Lebih enak dimasukkan ke dalam kulkas. 6. Nikmati dalam keadaan dingin. 7. Jika suka boleh ditambahkan dengan vla vanila susu.
Pemilik Warung Makan Diminta Tak Pancing Masyarakat Batalkan Puasa Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada pemilik warung makan untuk menutup usaha pada siang hari selama bulan Ramadhan. Langkah tersebut diharapkan agar tidak memancing masyarakat untuk membatalkan ibadah puasanya. Terlebih penduduk di Kabupaten Lotim mayoritas beragama Islam. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (7/5), Kepala Satpol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, menegaskan, personel dari Satpol PP Lotim sudah terbagi dalam tiga kelompok untuk melakukan patroli selama bulan Ramadhan. Masingmasing kelompok melakukan pengawasan di bagian selatan, tengah, dan utara. Pengawasan dilakukan supaya jangan sampai adanya masyarakat yang menyediakan warung makan yang tujuannya menfasilitasi orang untuk tidak berpuasa dan
memancing masyarakat untuk membatalkan puasanya. “Kita sudah imbau supaya warung-warung makan ini untuk tidak menyediakan makan dengan tujuan menfasilitasi orang untuk tidak berpuasa,” jelasnya. Apabila ada yang ditemukan, maka pihaknya langsung melakukan pengangkutan serta pembinaan baik terhadap penjual maupun pembeli. Termasuk menyita barang-barang yang diperjualbelikan tersebut dalam rangka memberikan efek jera terhadap yang ber-
sangkutan. “Jika ada kita temukan. Kita akan lakukan tindakan tegas sebagaimana mestinya,” ujarnya. Kendati demikian, hingga hari kedua pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini. Belum ditemukan adanya warung-warung makan yang menyediakan makanan siap saji. Bahkan di beberapa tempat yang sebelumnya menyedian makan pada siang hari, untuk saat ini tidak ada aktivitas apapun. “Patroli kita intensifkan. Bahkan belum ada laporan terkait adanya warung
makan yang buka pada siang hari,” ujarnya. Selain itu, untuk monitoring di sekitar sarana ibadah. Dua hari pelaksanaan trawih seperti di Masjid Besar Pancor, Masjid Agung Al Mujahidin Selong dan Masjid Besar Umar Kelayu, tidak ditemukan adanya masyarakat yang melakukan jual beli dan membunyikan mercon. Hanya ada petasan yang dilakukan oleh anak-anak. Kondisi yang baik ini diharapkan terus belanjut sampai Idul Fitri. Untuk pantauan di sejumlah kafe juga belum dijumpai adanya aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hanya saja, kata Salmun, pihaknya masih mengalami kesulitan terutama untuk penertiban mercon, karena adanya wilayah yang tidak
(Suara NTB/yon)
Salmun Rahman melarang penjualan mercon dan kembang api. Seperti di Kecamatan Keruak, banyak sekali yang memperjualbelikan dan tidak ada masyarakat yang mengeluhkan hal itu. “Namun untuk di depan masjid sangat dilarang,”tegasnya. (yon)
Danrem 162/WB Kultum Usai Tarawih di Masjid Assuhada’ Gebang Mataram (Suara NTB) – Setelah pemerintah resmi mengumumkan hasil sidang isbat berdasarkan hilal menetapkan puasa pertama dilaksanakan, Senin (6/5) dan Salat Tarawih pertama dilaksanakan pada Minggu malam. Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel CZi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.han., bersama keluarga besar Korem 162/WB serta jamaah Masjid Assuhada’ Gebang Mataram melaksanakan Salat Isya berjamaah dilanjutkan Salat Sunat Tarawih. Usai Salat Tarawih, Danrem 162/WB dalam kuliah tujuh (kultum) mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat NTB agar diberi kekuatan, kesabaran dan keikhlasan, sehingga lebih khusyu’ dalam melaksanakan ibadah puasa. “Saya merasa bangga melihat masjid dipenuhi jamaah Salat Isya dan Tarawih, mudah mudahan semangat malam pertama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga malam terakhir puasa, sehingga keutamaan bulan Ramadhan dapat kita raih sebagai insan yang beriman dan bertaqwa,” ungkapnya. Dijelaskannya, Rasulullah SAW membagi puasa Ramadhan menjadi 3 tahapan, yakni 10 hari tahap pertama sebagai Yaumul Rahmah yakni Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasing sayangnya kepada kaum Muslimin yang sedang berpuasa, kemudian 10
(Suara NTB/Penrem)
hari kedua sebagai Yaumul Magfirah yakni Allah SWT membuka pintu ampunan bagi hambanya yang meminta siang dan malam, dan 1o hari ketiga sebagai Itkum minannar, yakni pembebasan dari api neraka. Selain itu, Alumni Akmil 93 tersebut juga menyampaikan pada 10 hari kedua tepatnya tanggal 17 Ramadhan merupakan hari turunnya Al Qur’an yang dikenal dengan Nuzulul
Qur’an dan 10 hari terakhir ada satu malam yang ditunggu-tunggu jutaan umat Islam yakni malam Lailatul Qadar. “Mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin bulan penuh rahmat, penuh magfirah dan penuh berkah ini untuk terus beribadah dan berzikir kapan pun dan dimana pun agar kita memperoleh predikat manusia yang beriman dan bertaqwa,” pungkasnya. (ars/*)
Ramadhan di Ponpes MQ Sukarema
”One Day One Juz” Baca Al Qur’an Bulan suci Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan ampunan Allah SWT. Bulan tempat turunnya kitab suci Al Qur’an. Setiap hari selama bulan suci Ramadhan semua dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Yang Maha Kuasa. KESADARAN ibadah di bulan penuh berkah itulah yang dilakukan para santri di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Manaarul Quran (MQ) Sukarema Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Oleh pengasuh Ponpes, TGH. M. Hizbi Khaer, Lc. MA para santrinya diwajibkan membaca satu hari satu juz. “One day one juz,” akuinya. Sehingga selama sebulan, seluruh santri bisa menamatkan membaca Al Qur’an 30 juz. Tidak sekadar membaca, di Ponpes MQ ini, kajian Qur’an menjadi fokus utama dalam kegiatan belajar mengajarnya. Karenanya, dalam keseharian selama bulan Ramadhan, kajian-kajian Qur’an terus digelar ditambah dengan kajian hadis berisi faedah-faedah puasa di bulan Ramadhan. Adalah tahfiz atau menghafal Qur’an menjadi pra syarat yang ditetapkan Ponpes MQ ini bagi santri yang akan menamatkan studinya. Menyetorkan hafalan adalah syarat untuk bisa diberikan ijazah. “Syaratnya harus hafal 2 sampai dengan 5 juz baru bisa diberikan ijazah, ungkap TGH M. Hizbi. Aturan tersebut mulai diberlakukan tahun ajaran ini. Tahun pertama bagi Ponpes MQ menamatkan santri untuk tingkat SMP. Dijelaskan, Ponpes MQ berdiri sejak
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Puasa bagi Penderita Maag 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PUASA menyebabkan pola makan berubah, dari yang awal1234567890123456789012345678901212 nya tiga kali sehari menjadi dua kali sehari. Perubahan pola 1234567890123456789012345678901212 makan ini menyebabkan terjadinya perubahan fisiologis tu1234567890123456789012345678901212 buh, seperti penurunan berat badan pada minggu awal ber1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 puasa, dan peningkatan asam lambung saat perut kosong, 1234567890123456789012345678901212 terutama di siang hari. Asam lambung yang berlebihan dapat 1234567890123456789012345678901212 menyebabkan peradangan di lambung yang disebut dengan 1234567890123456789012345678901212 maag atau dispepsia. Gejala maag yang bisa timbul antara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lain nyeri di ulu hati, mual, muntah, kembung, dan lainnya. 1234567890123456789012345678901212 Maag bisa dibagi atas dua jenis: fungsional dan organik. 1234567890123456789012345678901212 Klasifikasi ini bisa didapatkan setelah penderita melakukan 1234567890123456789012345678901212 pemeriksaan endoskopi (teropong saluran pencernaan atas). 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pada penderita maag organik didapatkan adanya gangguan 1234567890123456789012345678901212 organ pencernaan seperti adanya luka di lambung, usus halus, 1234567890123456789012345678901212 atau organ lain, sedangkan pada penderita maag fungsional 1234567890123456789012345678901212 tidak ditemukan kelainan. Umumnya, penderita maag fung1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sional diperbolehkan berpuasa, sedangkan pada penderita 1234567890123456789012345678901212 maag organik, puasa bisa memperberat kondisinya jika tidak 1234567890123456789012345678901212 dilakukan penanganan yang baik. 1234567890123456789012345678901212 Berikut tips yang bisa dilakukan penderita maag agar dapat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berpuasa dengan nyaman seperti dikutip dari hellosehat.com. 1234567890123456789012345678901212 · Konsumsi karbohidrat atau makanan yang lambat dicerna saat 1234567890123456789012345678901212 sahur, agar Anda tidak mudah lapar dan lemas di siang hari. 1234567890123456789012345678901212 · Kurma merupakan sumber yang bagus untuk karbohidrat, serat, 1234567890123456789012345678901212 kalium dan magnesium. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 · Kacang almond banyak mengandung protein dan serat, seh1234567890123456789012345678901212 ingga bisa dianjurkan konsumsinya saat berpuasa. 1234567890123456789012345678901212 · Pisang merupakan sumber bagi nutrien seperti karbohidrat 1234567890123456789012345678901212 kalium dan magnesium. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 · Makanan yang dipanggang lebih disarankan dibandingkan 1234567890123456789012345678901212 makanan yang digoreng dan berlemak. 1234567890123456789012345678901212 · Makan dalam porsi sedikit namun sering. 1234567890123456789012345678901212 · Makanlah mendekati imsak saat sahur, dan segera berbuka 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 saat magrib. 1234567890123456789012345678901212 · Jangan lupa minum obat yang diresepkan dokter saat sahur 1234567890123456789012345678901212 dan berbuka. 1234567890123456789012345678901212 · Minum banyak air putih untuk mengganti kehilangan air saat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berpuasa, yaitu sekitar 8 gelas per harinya. 1234567890123456789012345678901212 · Minum segelas susu saat sahur, hal ini dapat mengurangi 1234567890123456789012345678901212 gejala maag dan ulkus peptik. 1234567890123456789012345678901212 · Minum air putih, jus buah yang tidak asam, dan minuman yang 1234567890123456789012345678901212 mengandung banyak kalium agar tubuh dapat menyesuaikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dengan kondisi saat puasa. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Yang perlu dihindari saat puasa jika Anda 1234567890123456789012345678901212 menderita maag 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 · Hindari makanan yang dapat meningkatkan asam lambung sep1234567890123456789012345678901212 erti cokelat, makanan berlemak atau gorengan, dan buah-buahan 1234567890123456789012345678901212 yang mengandung asam seperti jeruk, lemon, tomat dan lainnya. 1234567890123456789012345678901212 · Hindari makanan yang dapat merusak dinding lambung sep1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erti cuka, merica, makanan pedas, dan bumbu yang merang1234567890123456789012345678901212 sang. 1234567890123456789012345678901212 · Jangan langsung tidur setelah makan sahur atau makan 1234567890123456789012345678901212 malam, karena hal ini dapat meningkatkan risiko asam 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lambung naik atau GERD. 1234567890123456789012345678901212 · Jangan langsung makan dalam porsi besar saat berbuka 1234567890123456789012345678901212 atau sahur, dan jangan menunda berbuka. 1234567890123456789012345678901212 · Hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, 1234567890123456789012345678901212 soda dan minuman energi. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 · Merokok meningkatkan risiko maag dan ulkus peptik, maka 1234567890123456789012345678901212 bulan Ramadan merupakan saat yang tepat bagi Anda untuk 1234567890123456789012345678901212 berhenti merokok. 1234567890123456789012345678901212 · Alhohol bisa menyebabkan pelemahan klep antara lambung dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kerongkongan sehingga meningkatkan risiko asam lambung naik. 1234567890123456789012345678901212 · Hindari obat-obatan yang dapat mengiritasi lambung, seperti 1234567890123456789012345678901212 obat anti nyeri non-steroid. 1234567890123456789012345678901212 · Hindari stress, beberapa penelitian menyatakan bahwa stress 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. (*) 1234567890123456789012345678901212
KULTUM - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan kultum usai Salat Tarawih di Masjid Assuhada Gebang.
(Suara NTB/rus)
KEGIATAN SANTRI - Kegiatan Santri di Ponpes Manaarul Qur’an melakukan kajian-kajian Qur’an. tahun 2015 lalu dengan induk ya yang mendoakannya agar Yayasan Pendidikan Al Khaer. memperdalam Qur’an. Doa sang guru terjawab Ponpes baru dan satu-satunya di wilayah Desa Sukare- dengan berdirinya Ponpes MQ. ma Kecamatan lenek ini be- Kitab Suci Al Qur’an kata rawal dari sekadar majelis tokoh agama muda ini adalah ta’lim. Kemudian mendirikan inspirasi. Apapun masalah taman Pendidikan Al Quran dalam kehidupan dunia, diy(TPQ). Menyusul kemudian akinkan bisa diselesaikan mendirikan SMP dan dalam dengan membaca Qur’an. Denwaktu dekat ini siap mendiri- gan Al Qur’an bisa memperkan SMK. Pilihan jurusannya mudah segala urusan. Pengalaman lainnya, saat Tata Boga, Tata Busana, Otoujian yang diketahui merupakan motif dan Instalasi Listrik. Kini, ponpes MQ memiliki pristiwa paling menakutkan 105 orang santri dari warga bisa dengan mudah dilalui densekitar. Meski tergolong pon- gan diawali membaca Qur’an, pes baru, namun sudah mulai karena membaca Qur’an adalah tampil mewakili kecamatan berdialog dengan sang Maha dalam ajang Musabaqah Til- Pencipta. Membaca firman-firawatil Qur’an (MTQ) bebera- man Allah SWT yang termakpa waktu lalu. Ponpes ini men- tub dalam Qur’an diyakini girimkan 8 santri terbaiknya memberikan inspirasi dalam dalam mengikuti ajang lom- mengatasi segala macam probba Tahfizul Qur’an dan Hifzil lematika kehidupan. Ketika dekat dengan sang Qur’an. “Tahfiznya 10 juz dan pencipta, Allah SWT, maka 20 juz putra putri,” ucapnya. Selanjutnya, dijelaskan tokoh apapun yang diminta akan denagama lulusan Universitas Al gan cepat dikabulkan. Salah Azhar Kairo Mesir ini menerang- satu cara dekat denganNya adkan pilihan fokus ponpesnya alah dengan membaca, menghamemperdalam Qur’an dan Tah- falkan dan mengamalkan isi fiz karena banyak faedah yang dalam kandungan Al Qur’an. terkandung dalam Qur’an. Pen- “Karenanya dalam kesimpulan galaman pribadi saat studi jen- saya, Al Qur’an itu adalah sumjang S2 di Mesir, ditutukan te- ber inspirasi dan kita akan tersisnya tentang Al Qur’an. Disam- us perdalam selama bulan suci paikan, ada seorang guru besarn- Ramadhan ini,” demikian. (rus)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
Halaman 10
Mataram (Suara NTB) Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun pelajaran 2018/2019 di NTB hanya 44,02 dari total peserta UN SMA/MA sebanyak 51.073 orang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan mengevaluasi hasil itu. Terutama karena nilai UN tetap menjadi parameter pendidikan, meskipun sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/5) mengatakan, suatu kegiatan pendidikan tidak bisa diketahui berhasil atau gagalnya jika tidak ada paramaternya. Dalam hal ini UN sebagai parameter pendidikan di NTB. Hasil rata-
rata UN SMA/MA di NTB yang relatif rendah akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. “Itu (UN) adalah alat uji bagi sebuah keberhasilan, kita tidak pernah tahu suatu itu gagal atau berhasil jika tidak ada parameternya. Saya orang optimis, mudahan tahun depan
ada perubahan signifikan,” harapnya. Dari data yang diperoleh melalui dari Panitia UN Provinsi NTB menunjukkan bahwa rata-rata nilai UN SMA/ MA di Provinsi NTB sebesar 44,02 dari 51.073 siswa. Dengan rincian, untuk nilai rata-rata UN SMA di Provinsi
NTB sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Dan, nilai rata-rata UN MA sebesar 42,90 dari 19.504 siswa. Ia menduga, salah satu penyebab rendahnya rata-rata nilai UN SMA/MA karena nilai UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Oleh karena itu ke depan, UN tidak boleh lagi dianggap remeh. “Kita bisa lihat potret pendidikan kita baik jika hasil UN baik. Jika dianggap tidak penting, membuat orang menyepelekan UN,” katanya. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi se-
cara menyeluruh, termasuk mengevaluasi kepala sekolah. Pihaknya juga akan mendorong wali siswa untuk serius dalam menghadapi UN. “Banyak faktor yang kita gunakan untuk evaluasi. Termasuk evaluasi kepala sekolah,” ujar Rusman yang dilantik menjadi Kepala Dinas Dikbud NTB pada Senin (6/5) lalu. Rusman menekankan diperlukan semangat dan inovasi dalam membangun pendidikan di NTB. oleh karena itu, pihaknya akan memetakan situasi pendidikan di
Rusman
Kadis Dikbud yang Baru Harus Gesit
Ponpes Nurul Mukhlisin Siapkan Program Unggulan Selama Puasa Praya (Suara NTB) Selama Bulan Ramadhan ini, para santri Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin, Pringgarata, Lombok Tengah telah dijadwalkan melaksanakan kegiatan rutin harian yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan Ramadhan. Sambil menunggu jadwal masuk Ponpes yang akan dimulai pada Sabtu mendatang, pengelola Ponpes menyiapkan sejumlah program unggulan selama Ramadan. Pengasuh Ponpes, Mahsyar Zulfa, menjelaskan para santri akan mulai masuk normal Sabtu mendatang. Saat ini mereka libur awal puasa. Baru setelah masuk seluruh kegiatan ramadan yang telah dirancang sejak jauh hari baru bisa dilaksanakan. Dikatakan Zulfa, ada banyak perubahan kegiatan harian selama bulan ramadan ini. Dari mulai bangun sahur di pagi hari pada pukul 03.15 kemudian tadarus Alquran di masjid dan dilanjutkan dengan Jemaah Salat Subuh. Setelah jemaah Salat Subuh, ada Kultum pagi. Kemudian masuk sekolah pada pukul 07.00 Wita dan selesai pada pukul 12.00 Wita kemudian salat jemaah dzuhur dan dilanjutkan tidur siang untuk persiapan salat tarawih pada malam harinya. Jemaah ashar dimulai pada pukul 15.10 Witadan setelah selesai jemaah ashar, kegiatanya adalah ngaji sore sampai pukul 17.00 Wita. Kemudian berbuka bersama di masjid dengan makanan kecil dan langsung jemaah maghrib. Setelah selesai melaksanakan jemaah salat tarawih, dilanjutkan dengan kegiatan tadarus Alquran hingga pukul 21.00 Wita kemudian belajar bersama hingga pukul 22.00 Wita dan dilanjutkan dengan istirahat. Adanya program unggulan selama ramadan ini diharapkan mampu membentuk mental santri agar lahir sebagai pribadi yang memahami arti dan makna sebagai pejuang. Dengan begitu mereka nantinya akan mampu bersyukur dan pandai serta tahu cara mensyukuri nikmat. (dys) Mahsyar Zulfa
NTB. Termasuk akan bertemu juga dengan pengawas dan kepala sekolah. Ia juga akan lebih sering turun ke sekolahsekolah untuk memantau secara langsung situasi pendidikan di NTB. (ron)
(Suara NTB/ron)
Dikbud NTB akan Evaluasi Nilai Rendah UN SMA/MA
(Suara NTB/ron)
SAMBUT TAMU - Murid SDN 1 Sandik menari saat menyambut tamu yang berkunjung ke SDN 1 Sandik beberapa waktu lalu. Pihak sekolah mengajarkan tari-tarian sejak dini sebagai cara untuk mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak.
Tahun Ini, 55 Siswa Smansa Lulus di Berbagai PTN Mataram (Suara NTB) SMAN 1 Mataram salah satu corong pendidikan di Kota Mataram. Betapa tidak, setiap tahun siswa siswi sekolah ini mampu memasukkan siswa siswinya ke berbagai perguruan tinggi Tanah Air. Hal itu sebagaimana juga terlihat tahun ini. Berdasarkan hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang telah diumumkan pada tanggal 23 Maret 2019 lalu, sebanyak 55 siswa siswi Smansa dinyatakan lulus SNMPTN. “Alhamdulillah Smansa Mataram berhasil meluluskan
55 siswa-siswinya ke berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia,” kata Kepala Smansa H. Muh. Jauhari. Kelulusan puluhan siswa Smansa ke berbagai PTN di Indonesia merupakan buah kerja keras semua pihak. Mulai dari sekolah hingga para siswa yang terus semangat belajar mempersiapkan diri masuk PTN. Menurutnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, secara kuantitas jumlah siswa yang lulus SNMPTN tahun ini juga mengalami peningkatan, di samping ket-
ersebaran siswa pada berbagai perguruan tinggi negeri. “Jumlah siswa juga tersebar di berbagai perguruan Tinggi ternama di Indonesia. Alhamdulillah hasil seleksi SNMPTN tahun ini sangat menggembirakan apalagi tahun ini mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya” ujar Jauhari. Terhadap para siswa yang telah dinyatakan lulus, Jauhari meminta agar mereka menjaga nama baik almamater. “Kepada siswa siswi yang lulus SNMPTN supaya menjaga nama baik sekolah di manapun kalian kuliah,” pesannya. (dys)
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., melakukan perombakan Kadis Dikbud NTB. Gubernur melakukan penggantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Drs. H. Muh. Suruji yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Suruji kemudian digantikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, H. Rusman, SH, MH. Terhadap Kadis Dikbud NTB yang baru, banyak elemen menaruh harapan besar mengingat Dikbud punya peran penting mewujudkan SDM handal NTB. Pengamat Pendidikan FKIP Unram, Dr. Bajang Asrin, berharap agar Kadis Dikbud NTB H. Rusman mampu bekerja lebih gesit lagi mengejar target perencanaan bidang pendidikan. Termasuk mencapai target delapan standar pendidikan. “Kalau lelet repot juga. Jangan sampai tidak bisa mengejar target capaian Pak Gubernur,” ujar Asrin. Selain itu, dikatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Rusman. Seperti peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas SDM mulai guru, tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan. “Keseluruhan target pendidikan itu harus mampu dicapai Kadis Dikbud yang baru. Karena sesungguhnya mutasi bertujuan untuk itu,” ujar Asrin. Dia pun menyambut
baik adanya mutasi yang dilakukan Gubernur. Mutasi kata Asrin, adalah hal wajar yang senantiasa harus dilakukan untuk penyegaran kinerja. Di semua lembaga wajib adanya mutasi. Penyegaran diperlukan manakala figur seorang pejabat terlalu lama menjabat. Maka mutasi yang dilakukan terhadap Kadis Dikbud Suruji sudah tepat karena sudah saatnya diganti. Selain itu, mutasi akan memberi perspektif baru pada arah kinerja OPD bersangkutan. Hal demikian tentu dibutuhkan agar terjadi penyesuaian antara kebutuhan kerja di satu sisi dengan kebutuhan di lapangan. “Mereka sebagai bawahan harus bisa membaca dan menerjemahkan program gubernur. Semua kadis juga seperti itu agar semua persoalan berkaitan dengan pendidikan bisa cepat tertangani,” tutup nya. (dys)
Bajang Asrin
(Suara NTB/dys)
Pengumuman Kelulusan SMP Akhir Mei Kunjungi PAUD di Kediri
Bunda PAUD NTB dan Lobar Disambut Tarian dan Koreografi Drumband Giri Menang (Suara NTB) Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkiflimansyah selaku Bunda PAUD NTB menyambangi salah satu PAUD di Lombok Barat. Selepas dari pelantikan ketua TP PKK Lombok Barat beberapa hari lalu. Hj. Niken dan rombongan didampingi bunda PAUD Lobar yang juga istri bupati, langsung menyempatkan diri berkunjung ke PAUD Bina Islami yang berlokasi di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Lombok Barat . Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Roadshow Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi NTB yang ke-47. Ditemani ketua TP PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun, Bunda
PAUD NTB dan rombongan roadshow disambut anak-anak PAUD dengan dandanan khas daerah. Dua anak PAUD, Adel dan Sadhu didaulat maju memberikan buket bunga dan menyelempangkan kain selendang songket kepada dua orang Bunda PAUD itu. Mereka juga disambut meriah dengan berbagai koreografi drumband, tari serta nyanyian dari para murid PAUD Bina Islami Kediri. Di salah satu ruangan PAUD, Hj. Niken berinteraksi dan sempat mengajarkan kalimat sapaan sederhana dalam Bahasa Inggris kepada para murid. Tidak terlewatkan pula bernyanyi bersama terdengar ceria dari Bunda PAUD dan para murid. Mereka kompak
Bunda PAUD NTB dan Lobar saat berdialog dengan anak-anak PAUD
Bunda PAUD NTB Hj. Niken Saptarini Widiyawati ZulkiefliBunda PAUD NTB dan Lobar saat mansyah bersama istri Bupati mengunjungi PAUD di Kediri Lobar, Hj Khairatun Fauzan Khalid
menyanyikan beberapa lagu anakanak seperti lagu Di Sini Senang Di Sana Senang dan beberapa lagu anak lainnya. Dalam kesempatan itu, dilakukan juga penyerahan bantuan ke PAUD Bina Islami Kediri berupa Alat Permainan Edukatif (APE) beberapa unit buku. Selain itu juga ada bantuan berupa bibit cabai dari BPTP Provinsi NTB dan bantuan alat konveksi untuk IKM Raya Busana Kediri dan IKM Aneka Busana Kediri dari Balai Pengembangan (BP) Mataram. Usai mengunjungi PAUD Bina Islami, Bunda PAUD dan rombongan sempat juga mengunjungi serta berbelanja lansung di bazar murah yang berlokasi tidak jauh dari PAUD. Di sekitar lokasi pula dibuka stan layanan KB MKJP gratis dari pemda bagi masyarakat setempat dan ibuibu yang kebetulan juga meramaikan acara roadshow. (her/*)
Mataram (Suara NTB) – Pengumuman kelulusan SMP/MTs direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Bulan Mei, tepatnya pada Rabu (29/5). Meski demikian, peserta didik tetap diarahkan untuk mengikuti jadwal libur Ramadan 1440 H. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., dihubungi pada Selasa (7/5), mengatakan bahwa pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan untuk jenjang SMP/MTs akan dilaksanakan Rabu (29/5). Sedangkan pengumuman kelulusan untuk SD/MI akan dilaksanakan pada Rabu (12/6) mendatang. “Pada waktu rapat penentuan dan pengumuman kelulusan, peserta didik tetap mengikuti jadwal libur Ramadan 1440 H,” katanya. Pengumuman itu juga tertera di surat dari kepala Disdik Kota Mataram tentang kegiatan mengisi bulan Ramadan 1440 H. Taufik juga menambahkan, untuk kegiatan ulangan umum bersama (UUB) semester genap dilaksanakan Senin sampai dengan Sabtu, tanggal 17 sampai dengan 22 Juni 2019. Pelaksanaan UN SMP Utama sudah dilaksanakan pada 22 April sampai dengan 25 April lalu. Sedangkan UN SMP susulan dilaksanakan 29 April dan 30 April. Dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK). Selain itu, 13 SMP swasta juga melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga melaksanakan UNKP. Sekolah juga diarahkan untuk tetap mengisi kegiatan selama bulan Ramadan dengan proses
pembelajaran yang bersifat akademis. Juga menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-
masing terkait kegiatan keagamaan dan persiapan penilaian akhir semester genap. (ron)
SUARA NTB
Rabu, 8 Mei 2019
Halaman 11
Kurniawan Akhirnya Berlatih di NTB Mataram (Suara NTB) Izin atlet tarung derajat Pelatda Mayung NTB, Kurniawan untuk berlatih di NTB akhirnya turun. Anggota TNI/AD, Bandung Jawa Barat itu telah mendapat izin meninggalkan pekerjaan untuk berlatih di GOR 17 Desember Turide Mataram. “Kurniawan sudah kembali latihan di NTB. Dia diberi izin berlatih di NTB selama tiga bulan. Setelah tiga bulan dia harus memperpanjang lagi izin latihan di NTB,” ucap Ketua Satgas Pelatda Mayung NTB, Wibowo Budisantoso saat ditemui Suara NTB, di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, belum lama ini. Dikatakan Bowo, pihak KONI NTB bersama Pengprov Kodrat NTB sudah lama mengajukan surat dispensasi
ke pihak TNI/AD Bandung agar Kurniawan diberi izin berlatih di Mataram karena memang setelah menyandang status sebagai anggota TNI/AD Bandung, Jabar tahun 2017, Kurniawan jarang latihan. Akibatnya berat badan Kurniawan pun bertambah hingga mencapai 90 Kilogram. Dimana sebelumnya berat badan Kurniawan 81 Kg. Menurut Bowo, kenaikan berat badan atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Na-
sional (PON) itu karena kurang latihan. Pasalnya aktivitas Kurniawan di tempat kerja, sehari-harinya piket malam dan tidur, sehingga latihan fisik berkurang. Di tempat yang sama Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedy Noorcholish mengatakan bahwa naiknya berat badan Kurniawan tidak menjadi persoalan. Pasalnya meski berat badan Kurniawan naik, namun kondisi fisik dan teknik Kurniawan masih bisa diperbaiki
menjelang keberangkatan mengikuti Pra-PON tarung derajat bulan November 2091. “Kami yakin dengan sisa waktu kurang lebih tiga bulan ini kondisi fisik dan stamina Kurniawan akan kembali normal. Serta dapat kembali prestasi di multi event nasional,” jelasnya. Sementara itu Kurniawan yang dimintai tanggapannya mengaku belum ingin sesumbar. Pasalnya dia masih berlatih untuk dapat mengembalikan perfoma terbaiknya yang sempat hilang akibat jarang latihan. “Saya akan kembali fokus berlatih untuk meningkatan kemampuan. Mudah-mudahan saya bisa kembali juara,” ucapnya. (fan)
Kurniawan
(Suara NTB/fan)
Pemindahan Utilitas di Jalan Garuda Paling Telat Oktober dari PLN. Hanya saja PLN yang merupakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa terus berkoordinasi den- istitusi BUMN mempunyai atasan dan harus gan sejumlah dalam percepatan lanjutan pen- meminta izin terlebih dahulu. Selain PLN, juga anganan akses Jalan Garuda. Terhadap utilitas terdapat utilitas sejumlah perusahaan lainnya di sepanjang jalan, diupayakan agar pemindah- seperti Telkom, Bank dan PDAM. Diharapkan pemindahan utilitas ini bisa dipercepat suaannya paling telat pada Oktober mendatang. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan paya pengerjaan jalan dapat dilakukan denEkonomi dan Keuangan Setda Sumbawa, Lalu gan lancar. “Harus sangguplah sampai OktoSuharmaji Kertawijaya menyampaikan, ter- ber harus tuntas semua utilitas. Termasuk kait percepatan lanjutan penanganan akses Telkom juga, ATM. PDAM nanti bersamaan Jalan Garuda, pihaknya telah melakukan per- dengan proyeknya karena harus mengeruk temuan di Mataram belum lama ini. Perte- tanahnya. Sehingga nanti proyek masuk tidak muan dengan sejumlah pihak terkait tersebut ada halangan,” jelasnya. Sebelumnya, lanjut Suharmaji, Pemkab difasilitasi Dinas ESDM Provinsi NTB. Dalam melalui Kabag Pembangunan sudah berpertemuan pihaknya memberikan penekansurat kepada masyarakat yang ada di an kepada pihak PLN agar bisa memwilayah sekitar jalan agar segera percepat pelaksanaan pemindahan melakukan pembongkaran. Sehingatau pergeseran utilitas yang ada. ga nantinya tidak menghambat Mulai dari depan Kantor Bulog samproses pengerjaan proyek. “Jalan pai dengan jembatan pelempit depan Garuda ini yang belum tuntas sepRSUD Sumbawa. anjang 1,3 kilometer dari 2,8 kilo“Jadi kemarin kita sudah difasilimeter yang ada di Kota Sumbawa. tasi oleh Dinas ESDM Provinsi untuk Kalau Jalan Garuda ini aksesnya jaringan dan utilitas PLN itu dapat segsudah bagus, maka otomatis kota era digeser, dipindahkan paling lambat akan hidup, akan menjadi harus tuntas pada Oktober bagian dari perkemban2019. Begitu juga utilitas gan suatu kabupaten. yang lain seperti Telkom Karena apabila orang dan ATM sejumlah masuk ke kota, melibank,” ujarnya. hat itu bagus dan Dijelaskannya, di bersih, mudahlokasi jalan setemmudahan akan pat tiang listrik mimenjadi bagian lik PLN sebanyak yang mendukung 27 unit. Terkait pariwisata kita,” pemindahan utilpungkasnya. itas tersebut cuk(ind) up baik respon Lalu Suharmaji Kertawijaya (Suara NTB/ind)
Yayasan Pembina IKIP Dorong Dosen Raih Guru Besar Mataram (Suara NTB) IKIP Mataram sebagai salah satu PTS yang sedang berbenah untuk menyempurnakan diri sebagai perguruan tinggi ternama di Indonesia kembali mengundang Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) Prof. Thomas. Prof. Thomas diundang sebagai narasumber pada acara “Seminar Strategi Percepatan Dosen Menuju Guru Besar” yang berlangsung di Ruang Sidang Bacalah lantai II Gedung Rektorat, Selasa (7/5) kemarin. Seminar dihadiri Ketua Yayasan Pembina Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, H.L. Rusmiady, S.H.,M.M., Rektor dan jajaran pimpinan serta perwakilan dosen IKIP Mataram yang akan maju ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Rusmiady, selaku Ketua Yayasan Pembina Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram pada kesempatan itu memaparkan tentang berbagai hal yang telah dan akan dilakukan oleh Yayasan dalam meningkatkan kualitas dan kualifikasi akademik dosen. Dikatakan, bahwa saat ini pihak Yayasan tengah fokus untuk mendorong dosen yang S2 supaya lanjut S3 dan yang sudah S3 agar segera menyiapkan diri menuju guru besar. “Saya berharap IKIP Mataram dalam waktu dekat memiliki Profesor,’’ ungkapnya. Keda-
tangan Prof. Thomas sebagai tokoh pendidikan nasional yang sarat pengalaman dalam membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan di Indonesia, diharapkan mampu menyemangati para dosen IKIP. Selain itu, Prof. Thomas dapat menjadi contoh dan teladan bagi banyak kalangan khususnya badan penyelenggara pendidikan. Karena keteladanan dan pengalaman yang dimiliki itulah yang membuat Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) ini sering diundang dalam berbagai forum ilmiah dengan beragam topik. Sementara Prof. Thomas dalam paparannya, banyak menyampaikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal dalam dunia pendidikan, khusus yang berkaitan dengan peraturan menjadi lektor kepala dan guru besar, prosedur, tahapan-tahapan formal yang harus dilalui serta berbagai hal yang selama ini dirasakan menjadi kendala oleh banyak dosen yang akan ke Lektor kepala dan guru besar. Selain memaparkan tentang peraturan perundangan, Prof. Thomas juga banyak bercerita tentang pengalaman dalam membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan dengan segala suka dan duka yang harus dilalui, seraya mendorong agar para dosen segera meraih guru besar. (dys)
Bupati Lobar Instruksikan ASN Perbanyak Tadarus Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, mengeluarkan kebijakan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membaca AlQuran selama bulan puasa. Ia telah meminta Sekda Lobar agar memerintahkan semua ASN pada pukul 12.30 sampai 13.00 menyediakan waktu untuk membaca Al Qur’an walaupun sebentar, namun tetap istiqomah. “Selama puasa ini saya instruksikan semua ASN salat dan ngaji (baca Al Qur’an) sebentar,” jelas bupati saat dihubungi, Selasa (7/5). Pihaknya memberlakukan kebijakan ini di internal ASN Pemda. Namun, ia juga mengimbau agar masyarakat melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Pelaksanaan kebijakan ini di masyarakat jelas dia, sulit dievaluasi. Namun di tingkat internal Pemda baru bisa dievaluasi. Meskipun bentuknya tidak ada sanksi, sehingga para ASN memiliki kesadaran melaksanakan ibadah tersebut. Melihat dua hari selama puasa ini kata dia, para ASN memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan semua ibadah tersebut. Menurut dia, hal ini sangat penting ditumbuhkembangkan di internal ASN Pemda. Sebab, bekerja dengan konsep keberkahan hanya bisa intervensi lewat ibadah-ibadah yang berhubungan langsung
(Suara NTB/Humas Setda Lobar)
BACA QUR’AN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama para tokoh agama saat membaca Al Qur’an di Pendopo Bupati beberapa waktu lalu. dengan Allah SWT. Di samping dengan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia seperti sedekah, zakat dan lainnya. Dengan membaca Al Qur’an jelas dia, banyak fadhilah yang akan diperoleh. Apapun yang diupayakan, terlebih dalam konteks tugas kewajiban melayani rakyat, akan lebih ber-
kah jika dikerjakan di bawah naungan petunjuk dari AlQur’annulkarim. Menurut Fauzan, bekerja dengan konsep keberkahan, akan diaktualisasikan lewat ibadahibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Tentunya diiringi dengan ibadahibadah yang berhubungan dengan sesama manusia seperti sede-
kah, zakat dan lainnya. Bentuk kontrol dari pelaksanaan instruksi ini, Fauzan dan Sekda nanti akan berkeliling bergiliran turun melihat ke OPD-OPD. Bupati juga menekankan agar para ASN rajin masuk kerja. Sebab jam kerja selama puasa ini sudah dipangkas. Seringkali, kata dia, salah persepsi bahwa kalau puasa kiner-
ja menurun dan berkurang. Padahal tidak seharusnya demikian. Kemungkinan hal ini terjadi karena cara berpikir yang keliru tentang definisi ibadah. “Ibadah itu hanya dianggap salat, ngaji. Tapi kalau senyum dan tolong orang ndak. Padahal sama saja, kerja di kantor kalau caranya baik ya ibadah juga,” imbuh dia. (her)
(Suara NTB/ist)
Bangun Kesadaran Anak Lewat Lomba Baca Puisi
Lalu Sirajul Hadi
Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasion tahun 2019, Organisasi Siswa Intra Madrasah (ORSIMA) MAN 3 Mataram mengadakan lomba cipta puisi bagi pelajar SMP dan MTS seNTB. Adapun tema dalam kegiatan ini adalah Anak Negeri Siap Mengabdi. Menurut Kepala MAN 3 Mataram, Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., kegiatan ini sebagai bentuk membangun ke-
sadaran anak-anak bangsa untuk tetap mengingat sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Termasuk momentum historis kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan dan mengasah potensi dan talenta siswa sejak dini, melalui karya cipta puisi. “Kita harus dorong terus berbagai model dan metode literasi yang tepat kepada anakanak kita di sekolah. Kegiatan ini adalah salah satu cara men-
jaga tradisi itu,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan terima kasih kepada Ana Pearls, Alhikam Press Lombok dan KCP, yang telah menjadi sponsor kegiatan ini. Sementara itu panitia kegiatan, Wika Ariani, mengharapkan agar siswa SMP dan MTS se NTB mengambil bagian dalam lomba ini. “Kami sudah menyediakan hadiah yang lumayan, berupa uang pembinaan dan sertifikat, ada juga untuk nominator puisi terbaik versi juri. Jua-
ra 1 akan mendapatkan Rp750.000, juara 2 Rp500.0000, juara 3 Rp400.000, dan suvenir untuk 10 karya puisi terbaik.” katanya. Untuk diketahui, karena kegiatan ini diprediksi akan banyak peminat dari berbagai sekokah dan siswa di NTB, panitia akan menunjuk juri yang kredibel dan ahlinya, antara lain dari kantor bahasa NTB, taman budaya NTB, dan dari unsur perguruan tinggi. (ron)
FORKI NTB akan Gelar Kejurda Karate Remaja Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua bulan Oktober 2019, FORKI NTB bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB akan menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate Remaja di Mataram bulan Juni 2019. Sekum FORKI NTB, Akhwan Avianto yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (7/5) kemarin mengatakan kejurda karate tingkat pelajar itu merupakan ajang kompetisi atlet pelajar dari 10 kabupaten/kota di NTB. Bagi atlet yang berhasil tampil sebagai juara akan dipersiapkan mewakili NTB mengikuti Popnas di Papua bulan Oktober tahun 2019. “Kejurda karate pelajar ini akan jadi bagian dari seleksi atlet yang akan mewakili NTB di Popnas 2019. Bila ada atlet terbaik di event itu akan kita siapkan mengikuti Popnas,” ucapnya. Akhwan selaku pihak
penyelenggaraan event tersebut menargetkan event tersebut dapat melibatkan 200 atlet dari 10 Pengcab kabupaten/kota di NTB. Dalam hal ini masing-masing Pengcab FORKI kabupaten/kota diharapkan menyiapkan maksimal sebanyak 15 atlet mengikuti kejurda tersebut. Pihak FORKI NTB membatasi jumlah atlet yang ikut di event itu karena ingin mencari bibit atlet terbaik yang kan mewakili NTB di event tingkat pelajar nasional. “Kita batasi jumlah atlet yang di kirim. Masingmasing pengcab FORKI kabupaten/kota hanya bisa mengirim maksimal 15 akan,” ujarnya. Sementara kelas yang diperlombakan di event itu sebanyak kurang lebih 30 kelas, terdiri dari tiga kategori kelas, yakni kadet, pemula dan under 20. Bagi atlet yang sukses meraih prestasi terbaik di event itu akan dipersiapkan mewakili NTB di Popnas di Papua Oktober tahun 2019. (fan)
Miliki Sabu, Dua Warga di KSB Diringkus Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali berhasil mengamankan terduga pelaku memiliki, menyimpan dan mengedar narkoba jenis sabu di KSB. Dari tangan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu, Polisi berhasil mengamankan sabu seberat 11,84 gram. Kapolres KSB, melalui Kasubag Humas AKP Suwardi kepada wartawan, Selasa (7/5) membenarkan terkait kasus itu bahkan, pada saat diamankan, pelaku ini tengah berada di salah satu kos- kosan di kecamatan Taliwang. Pelaku yang diketahui berinisial RH (32) dan RT (35) itu tidak bisa berkutik. Dari tangan tersangka RH , polisi menyita barang bukti berupa empat poket sabu yang disembunyikan dirumahnya. Sementara dari tangan RT polisi menyita uang tunai sekitar Rp650.000. Kuat dugaan keduanya hendak melakukan transaksi narkoba. Selain barang tersebut, Polisi juga berhasil menemukan alat timbang sabu serta beberapa clip kosong. Jika melihat dari jumlah barang bukti itu, petugas mengindikasikan bahwa tersangka merupakan pengedar dan pembeli. Pihaknya juga masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka, untuk pengembangan ke pelaku lain. “Saat ini tersangka
masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk pengembangan lebih lanjut. Karena diindikasikan, pelaku ini merupakan pengedar dan pasti ada bandar tempat dia mengambil barang itu,” ungkapnya. Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah Taliwang. Petugas yang sudah mengintai sejak lama itu, langsung mengikuti. Setelah target ini dipastikan tepat berada didalam rumah tim opsnal langsung melakukan upaya penangkapan. Tersangka yang pada saat ini tengah asik menimbang sabu tidak bisa berkutik lagi dan mengakui semua perbuatan. Penangkapan terhadap pengedar sabu ini menjadi kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap pihak terkait sejak tahun 2019. Pihak terkait juga akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di beberapa bulan kedepan. Selain itu, pihaknya juga tetap menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya karena pereradaran barang haram itu cukup memperhatinkan. “Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin ditekan di KSB, “ tandasnya. (ils)
Rabu, 8 Mei 2019
SUARA NTB
Halaman 12
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 HONDA DR.3850 CQ NOKA/NOSIN : MHIJFX112GK114495/ JFX1E-1110784 AN.LALU MUHAMAD IRWAN HLG D’SKTR UNRAM
HLG STNK R2 HONDA DR. 5289 CH NOKA/NOSIN : MH1JFH119EK017166/ JFH1E1017769 AN.HENY YULIANY HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM
HLG STNK R2 DR.2058 AS NOKA/NOSIN : MH8FD110C4J-53668/ E 4 0 2 - I D - 5 3 6 7 5 7 AN.ANISAH SARI HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM
DIJUAL
RUPA-RUPA RUPA-RUPA
Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA
q
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 8 Mei 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
Satgas Pangan Harus Bergerak MASYARAKAT mulai ‘’menjerit’’. Pasalnya, harga sejumlah bahan pokok, naik signifikan. Tidak hanya daging sapi dan daging ayam. Harga bawang putih, gula merah, kelapa dan juga buahbuahan juga ikut naik. Kondisi ini membuat masyarakat kebingungan. Daging sapi diketahui sudah menembus harga Rp140 ribu per kilogram. Harga ini naik cukup signifikan dibandingkan harihari normal yakni sekitar Rp110 ribu – Rp120 ribu per kilogram. Belum tuntas kepanikan masyarakat atas kenaikan harga daging, kondisi ini diperparah dengan isu daging oplosan. Tim dari Disnakeswan NTB melakukan inspeksi langsung ke beberapa pedagang penjual daging yang ada di Kota Mataram dan menemukan daging oplosan dijual bebas oleh para pedagang. Dari inspeksi yang dilakukan, secara terang-terangan para pedagang menjual daging impor yang telah mencair. Bahkan menawarkannya kepada pembeli. Pengoplosan juga dilakukan terang-terangan untuk memberikan harga daging yang tak terlalu mahal. Daging impor yang entah datangnya dari negara mana ini, dijual satu meja dengan daging lokal. Padahal, daging impor, tidak dijamin higienitasnya, bilamana daging ini telah dijual dalam keadaan tidak beku. Seharusnya, pedagang penjual daging impor ini memiliki box pendingin untuk menjaga suhunya agar tidak terkontaminasi. Tetapi di lapangan faktanya berbeda. Oleh karena itu, Disnakeswan NTB berencana akan melakukan uji laboratorium, melalui UPTnya, atau BBPOM. Bahkan akan di rekomendasikan uji laboratorium di luar daerah yang memiliki alat uji lengkap terkait hal ini. Daging impor ini perlu diuji kandungan mikrobanya untuk memastikan jaminan keamanan bagi konsumen. Dinas Nakeswan dalam hal ini ingin memastikan bahwa daging yang dijual oleh pedagang harus benar-benar daging aman, sehat, dan halal. Selain itu, Dinas Nakeswan juga telah merekomendasikan tidak sedikit kuota potong harian untuk Pulau Lombok. Sebanyak 160 ekor sapi yang bisa dipotong sehari untuk memenuhi permintaan pasar akan daging. Selain itu, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat juga telah dibenahi. Kondisi ini jangan dibiarkan berlarut-karut. Harus segera disikapi oleh pemerintah. Satgas Pangan diharapkan dapat menelusuri keberadaan daging impor yang disebut-sebut marak di pasaran. Sejumlah pihak meragukan, daging yang disebut impor oleh pedagang dikhawatirkan tidak benar sebagai daging kiriman dari luar negeri. Satgas Pangan harus mencaritahu pintu masuk dan agen yang menjadi langganan para pedagang. Harga pasaran daging sapi yang mencapai Rp140 ribu per kilogram dikeluhkan konsumen karena dianggap tidak sesuai dengan kualitasnya. Soal kualitas daging yang dijual di pasaran diduga, permainan oknum jagal yang mencampur daging segar dengan daging impor. Padahal, seharusnya harga daging sapi tidak perlu mahal. Sebab, pemerintah telah menyediakan kuota potong sapi melebihi dari kebutuhan rata-rata setahun. Untuk itu, pemerintah diharapkan hadir di tengah kerisauan masyarakat akan mahalnya harga kebutuhan pokok dan kulitas yang tidak terjamin. Apalagi dengan adaya temuan Ombudsman soal dugaan manipulasi pengiriman sapi potong antarpulau. (*)
OPINI
Halaman 14
Zul-Rohmi dan Masa Depan Wisata Halal ENYELENGGARAAN MotoGP 2021 di Sirkuit MAndalika Lombok Tengah NTB merupakan starting point sejarah baru bagi meletakkan pondasi tourism (pariwisata) Lombok (NTB). Ini dikarenakan event MotoGP itu merupakan event Internasional, sehingga Lombok (NTB) automatically tentu menjadi focus (sorotan) masyarakat dunia. Keberadaan sirkuit Mandalika dan event MotoGP sungguh merupakan gegap –gempita (kemeriahan) besar bagi masyarakat Lombok-NTB untuk menjadi pemain baru dalam bidang pariwisata bertaraf Internasional. Konsekeusnisnya tentu LombokNTB akan memasuki grid baru untuk menjadi perhitungan masyarakat global. Lombok-NTB akan menjadi buah bibir dalam percakapan masyarakat dunia yang tentu saja akan membuka efek berantai bagi keberadaan Lombok_NTB sebgai region wisata. Seiring dengan hal itu tentu saja masyarakat Lombok-NTB memerlukan banyak persiapan untuk menyonsong fase baru ini. Persiapan-persiapan niscaya dilakukan, agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi penonton. Agar masyarakat bisa berperan aktif-positif sehingga tidak mengalami kekalahan atau menjadi pecundang yang menggertu di tengah hiruk-pikuk kemajuan pariwisata yang tidak dapat dibendung. Pariwisata merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat ditolak keberadaannya, karena ia merupakan sesuatu yang inherent dalam peradaban manusia. Ia ada sejak manusia mempunyai kemajuan peradaban, bahkan terlegitimasi dalam Wahyu Suci sang pemilik kehidupan sebagaimana terlukis di dalam Al-Qur,an. “Berjalanlah kamu di muka bumi, dan lihatlah tanda-tanda kebesaran Tuhan mu”. “Akan kuperlihatkan kebesaran ku di setiap titik, sungguh hal itu merupakan pertanda kebesaran Tuhan-mu bagi orang-orang yang berakal (berfikir)” “Manusia dicipta untuk saling kenal-mengenal” yang bermakna bahwa hanya dengan saling berkunjung antar komunitas satu dengan lainnya lah masyarakat – manusia dapat saling kenal-mengenal secara baik.
Oleh
:
Ahmad Efendi
(Komunitas Balai Tulis Literasi NTB) Alas pijak ini penting penulis sampaikan agar masyarakat tidak hanya menyisakan pandangan sinis terhadap keberadaan pariwisata yang terus-menerus diusahakan perbaikan-perbaikannya oleh pemerintah. Kendatipun demikian resistensi itu sepertinya akan masih terus ditemukan kecuali “masyarakat” yang mempunyai refleksi kritis terhadap keberadaan pariwisata dapat menemukan hal-hal positif dalam penyajian pariwisata itu sendiri. Selanjutnya tulisan ini akan memberikan deskripsi untuk menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya pariwisata diformat agar dampak positifnya lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya? Desa Wisata Salah satu misi dari kepemimpinan Bang Zul-Umi Rohmi adalah mewujudkan Desa Wisata. Jelas tergambar dari program yang dibuat di mana akan diberikan dana insentif satu milyar bagi desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Langkah ini menurut penulis sangat strategis dalam rangka mengembangkan kelanjutan dari keberadaan wisata halal. Wisata yang ramah terhadap peradaban islami. Wisata yang muatannya berbeda khasnya dengan wisata umumnya yang telah dikenal. Wisata Desa merupakan masa depan dari jargon wisata halal itu. Ini dikarenakan desa sebagai entitas komunitas masyarakat mempunyai beberapa keunikan dengan enitas komunitas masyarakat kota yang cenderung berbaur berdasarkan spesifikasi keahlian. Desa sebagai komunitas yang agak seragam, di mana di Indonesia umumnya sering diidentifikasi sebagai masyarakat agraris dan nelayan dengan sentuhan industry madya mempunyai mekanisme control social yang masih cukup tinggi. Dengan demikian terdapat mekanisme pengawetan nilai-nilai, normanorma berdasarkan agama dan kearifan lokal. Dengan prasyarat-prasyarat tersebut memungkinkan pariwisata dapat diformat ulang. Dari keberadaan pariwisata konvensional menjadi pariwisata yang sengaja di
RADIO
desain bagi sebuah tujuan. Bagaimanapun pariwisata jikalau ditilik dari sosiologi wisata mengkaji pula mengenai interaksi timbal balik antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Interaksi inilah variable amatan yang memungkinkan bagi menilai ada tidaknya hubungan saling mempengaruhi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang (turis). Dalam konteks inilah kemudian desa wisata dapat diformat sedemikian rupa untuk dapat memberikan warna (penyajian) yang berbeda terhadap para touris yang datang. Jikalau pariwisata selama ini banyak dikritik dikarenakan memberikan pengaruh yang kurang cocok dengan peradaban dan moralitas masyarakat setempat maka desa wisata yang telah didesain sedemikian rupa dapat menjadi titik balik. Ini juga sudah coba dipraktikkan di beberapa desa Wisata yang penulis ketahui. Sebut misalnya wisata Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Dalam Standar Operasional Prosecedur (SOP) yang dibuat oleh pokdawis Desa Mas-mas para touris yang sebagaian besar datang dari Negara-negara Barat dikenakan pakaian lokal khas kebudayaan sasak. Setelah pakaian para touris diformat barulah mereka diajak berkeliling beinteraksi dengan masyarakat Desa Mas-mas. Lebih jauh dari itu interaksi dilakukan juga dengan para santri (sisa-siswi) pondok pesantren yang ada di desa itu dalam format yang didesain untuk pembelajaran di mana turis-turis itu dapat menjadi tutorialnya. Setanggor Desa Wisata yang ada dilingkar BIL juga mempunyai SOP khas warna lokal. Bahkan ada wisata religiusnya dalam satu paket dengan wisata Desa itu sendiri. Khaskhas lokal lainnya tentu dengan sendirinya juga dihadirkan. Desa wisata Lendang Nangke juga mencoba memberikan pelayanan sesuai dengan standar lokal. si Wendy Sazali yang penulis kenal sebagai tokoh desa wisata di sana mencoba menawarkan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki untuk sekaligus disuguhkan kepada touris-touris yang berkun-
jung. Seakan Wendy paham betul bahwa masyarakat lokallah yang menjadi subyek dengan segala keunikannya. Dengan model interaksi di desa-desa wisata yang telah didesain sedemikian rupa sesungguhnya terdapat nafas wisata halal. Wisata yang tidak kontraproduktif dengan adat budaya masyarakat lokal, sehingga pariwisata itu dapat dimaklumi menjadi jalan untuk memberikan sesuatu yang “berharga” kepada tamu-tamu yang datang umumnya dari Negara-negara maju (Barat umumnya). Harapannya desadesa wisata lainnya yang banyak disemaikan oleh Bang Zul-Ummi Rohmi juga menerapkan SOP standar kearifan lokal yang tentunya dengan berbagai variasi penyajian sehingga pariwisata tidak terus tertuduh sebagai biang merosotnya moralitas, sehingga pariwisata tidak melulu dikeluhkan tetapi menjadi media untuk melibas degradasi moralitas itu sendiri.
POJOK Gubernur tagih kepastian pembangunan smelter AMNT Masyarakat menanti realisasi
*** Apjati dorong Satgas TPPO segera dibentuk Mencegah bertambahnya korban TPPO
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2019
Oknum PPTKIS Diduga Terlibat Pengiriman Ribuan TKI Ilegal Mataram (Suara NTB) Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi dan negara timur tengah lainnya, tak menyurutkan modus pengiriman secara non prosedural atau ilegal. Oknum Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diduga terlibat penuh. Praktik ini memicu munculnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Lemahnya pengawasan menurut Kepala Posnakertrans NTB, Jose Rizal memicu suburnya praktik ini meski moratorium masih berlaku. Berbagai celah pengawasan dan kelonggaran pengamanan dimanfaatkan untuk terus mengeksploitasi penduduk NTB. ‘’Bohong kalau yang merekrut itu bukan dari PT (PPTKIS, red). Pasti PT yang terlibat memberangkatkan dengan cara cara non prosedural,” kata Jose Rizal kepada Suara NTB, Selasa (7/5). Ia menjamin bisa mempertanggungjawabkan informasi yang dilontarkan. “Saya bisa sebutkan perusahaan perusahaan itu,” ujarnya. Jose juga sangat paham soal modus yang dijalankan perusahaan - perusahaan pengerah TKI itu. Diungkapnya, diawali praktik pembuatan paspor di NTB, kemudian dikirim ke Jakarta atau Surabaya. ”Nah, baru orangnya berjalan tanpa paspor. Sehingga alasannya bekerja Jakarta atau Surabaya,” ujarnya. Pada akhirnya, mereka akan dikirim ke luar negeri lewat dua pintu masuk itu. Modus kedua, pembuatan dokumen resmi untuk tujuan ilegal. Praktiknya, lanjut dia, rekomendasi pembuatan paspor sesuai rekom untuk TKI. Prosedur ini tetap dipenuhi, tapi tujuan pekerjaan biasanya untuk negara negara di Åsean. “Setelah diberangkatkan ke Jakarta, kemudian dikirim ke negara lain,” ungkap Jose. Dalam catatannya, sudah puluhan ribu warga NTB diberangkatkan dengan dokumen tapi non prosedural alias ilegal. Negara tujuan utama Arab Saudi dan Abudabi. Estimasi jumlahnya dihitung dari pengiriman per PPTKIS. Dalam sebulan, satu perusahaan bisa mengirim sampai 600 orang. Ada 11 perusahaan yang mengirim TKI diduga secara ilegal. “Berarti ada 6.600 orang yang dikirim secara ilegal. Semuanya menjadi korban,” sesalnya. Status menjadi korban berlanjut ketika para TKI ini ditangkap, dipenjara, dideportasi, tidak digaji, dianaiaya. Mirisnya, lanjut Jose, masalah ini seperti fenomena gunung es. Sedikit yang terungkap lantaran faktor korban yang tidak terbuka. Terlebih pendekatan damai yang dilakukan PPTKIS. Sengkarut permasalah TKI di NTB diakuinya seperti benang kusut. Apalagi perusahaan resmi sudah terlibat dan penindakan masih minim. Cara mengurainya, sudah dilakukan Jose Rizal yang juga menjadi koordinator Satgas TPPO NTB ini melalui desa dan kelurahan kantong TKI. Satgas sudah dibentuk, tersebar di sejumlah daerah di NTB. Seperti di Lombok Barat 122 Satgas dibentuk, di Lombok Timur 100 desa sudah dibentuk Satgas, Lombok Tengah 95 desa. Sementara di Pulau Sumbawa, di Kabupaten Bima sudah 20 desa dan di Kota Bima terbentuk pada 25 kelurahan. Terakhir Dompu, sudah terbentuk Satgas di 13 desa. “Hanya Sumbawa, KSB dan KLU belum terbentu. Kita masih cari yang memiliki visi sama,” ujarnya. Satgas TPPO katanya memiliki kewenangan pencegahan, pendataan, pembinaan dan pendampingan. Sementara penindakan tetap ada di domain Polda NTB. Sudah banyak kasus pengiriman TKI non prosedural yang digagalkan Satgas. Pola koordinasi instan melalui WhatsApp Group, terhubung Disnakertrans Kabupaten/kota dengan Disnakertrans Provinsi NTB dan Polda NTB. Sehingga korban dan pelaku bisa dideteksi lebih detail. Penindakan tetap diserahkan ke Polda NTB. Harapan Jose, agar upaya ini menjadi efek jera pelaku TPPO. (ars)
Kawal Suara, Caleg Petahana Hadiri Pleno KPU NTB Dari Hal. 3 Setelah mendengar pertimbangan dari pihak Bawaslu, KPU pun memutuskan untuk menskors rapat pleno selama 30 menit. Namun demikian, setelah skors dicabut dan KPU sudah menjelaskan pertanyaan Bawaslu. Bawaslu kembali meminta agar rapat pleno ditunda sampai pukul 14.00 Wita. ‘’Terkait dengan proses rekapitulasi mana yang akan kita mulai duluan, yang jelas kabupaten yang sudah menyelesaikan paling pertama, jadi berdasarkan urutan selesainya di kabupaten,’’ jelas Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud. ‘’Jadi urutan yang akan membacakan hasilnya mulai dari, KSB, kemudian Sumbawa, Dompu, KLU dan Lotim dan Lobar. Ini sebagai penghargaan kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan sesuai dengan urutan,’’ sambungnya. Namun demikian, setelah mendapat penjelasan dari KPU, pihak Bawaslu tetap kembali meminta agar rapat pleno diskors hingga siang. Alasannya sampai saat ini, Komisioner Bawaslu dari kabupaten/kota belum ada yang sampai Mataram. Mereka akan sampai setelah siang. Permintaan Bawaslu tersebut sempat ditolak oleh sejumlah saksi dari peserta Pemilu. Sebab hal itu hanya dinilai
akan memperlambat proses pleno. Padahal tanpa kehadiran Bawaslu kabupaten/kota sekalipun, tidak mengganggu jalannya pleno. Namun demikian, setelah mendengar pertimbangan dari berbagai pihak, KPU akhirnya memutuskan untuk menunda pleno sampai siang hari, sembari menunggu pihak Bawaslu dari kabupaten/kota hadir di tempat. Pantauan Suara NTB di lokasi rapat pleno, sejumlah pejabat hadir. Mulai dari Kapolda NTB, Brigjen Pol. Nana Sujana, Danrem 162/ WB,Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, Kabinda, Ketua DPRD NTB dan perwakilan dari Pemprov NTB. Selain itu, sejumlah peserta Pemilu juga terlihat hadir, turun langsung memantau jalannya proses pleno. Kemudian sejumlah Caleg petahana juga terlihat hadir seperti, H. Muzihir dari PPP, Umar Said dari Golkar dan juga Busrah Hasan. Umar Said yang dikonfirmasi terkait kehadirannya mengaku karena ia mendapat informasi bahwa perolehan suara di Lobar diduga dicurangi. Karena itu ia terpaksa harus turun langsung untuk menjadi saksi. ‘’Jangan sampai kursi yang sudah kita raih ini hilang,’’ katanya. (ndi)
Hilangkan Ego Sektoral OPD Dari Hal. 3 Ardhi mengatakan, dengan menggunakan BSC, dapat memastikan kinerja masingmasing OPD secara faktual sesuai dengan rencana. BSC merupakan salah satu alat pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur untuk mengontrol kinerja masingmasing OPD. Semua kegiatan-kegiatan OPD secara alamiah langsung menuju pada impact yang diharapkan dari target-target
yang ada di dalam indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci RPJMD. Hal inilah yang sedang diuji di Bappeda. ‘’Sinkronisasi bahasa besarnya. BSC itu adalah alatnya, salah satu alat. Yang untuk dunia usaha, private sector memang menunjukkan keberhasilan mencapai kinerja. Itu sebagai alatnya,’’ tandas mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini. (nas)
Pemberkasan 234 Eks Honorer K2 Dari Hal. 3 kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin. Fathur menjelaskan, adanya kekeliruan data sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Data-data eks honorer K2 yang masuk ke provinsi sudah dilakukan relokasi ke kabupaten/kota. Ia menyebutkan, sebanyak 234 eks honorer K2 yang memenuhi passing grade dalam seleksi beberapa waktu lalu, sebanyak itulah kuota P3K Pemprov NTB.
‘’234 kuota P3K Pemprov. Data yang keliru sudah disesuaikan. Kita juga menunggu apa yang menjadi keputusan di pusat,’’ terangnya. Diketahui, pengumuman hasil seleksi P3K NTB belum ke luar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bersama Pemda melakukan validasi verifikasi dan validasi data. Pasalnya, banyak data eks tenaga honorer K2 yang ikut seleksi P3K, Februari lalu yang masih keliru. (nas)
Halaman 15
Empat Srikandi Udayana Terpental, Hanya Isvie yang Bertahan Mataram (Suara NTB) Dari hasil rekapitulasi sementara Pemilu 2019 ini, diketahui hanya satu orang yang sudah dipastikan terpilih kembali untuk menjadi anggota wakil rakyat perempuan di DPRD Provinsi NTB pada periode berikutnya. Sementara yang lainnya, diprediksi tak akan kembali karena terpental dari panggung persaingan Pemilu 2019. Wakil rakyat perempuan satu-satunya yang diprediksi akan kembali ke parlemen Udayana yakni Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Isvie dipastikan terpilih kembali setelah berhasil mengantongi dukungan terbesar dipartainya. Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku sangat prihatin melihat fenomena rontoknya para Caleg perempuan di NTB. ‘’Ya ini saya sangat sedih melihat fenomena ini. Tetapi apa mau dikata, itu sudah menjadi keputusan pilihan rakyat yang terbaik,’’ ujar Isvie yang juga Ketua DPRD
NTB ini saat ditemui di arena rapat pleno rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 di Mataram, Selasa (7/5). Diketahui, dari total 65 anggota DPRD NTB periode 20142019, terdapat enam anggota perempuan. Dari enam itu, lima diantaranya kembali mencalonkan diri untuk kursi DPRD NTB dan satu orang lagi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, yakni Hj. Wartiah, dari PPP. Dari lima yang kembali mencalonkan diri ke DPRD, hanya Isvie dari Partai Golkar yang sudah dipastikan akan terpilih kembali. Sementara empat orang lainnya yakni, Hj. Suryahartin dari Partai Nasdem, Hj. Misfalah dari Partai Demokrat, Hj. Rahmah dari Hanura dan Hj. Nurlaela Chairunisa dari PKB diprediksi tak terpilih kembali. ‘’Rakyat tidak melihat lakilaki dan perempuan. Sangat banyak pertimbangan rakyat dalam memilih. Namun demikian harapan kita ke
depannya ada ruang jauh lebih besar bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik,’’ tegas Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB ini. Penyebab sebagian besar Caleg perempuan gagal masuk perlemen? Isvie mengatakan bahwa masih banyak faktor yang menyebabkan para perempuan di NTB ini masih sulit untuk berkiprah dalam dunia politik. Salah satunya adalah hambatan faktor budaya patriarki yang masih sangat kental di NTB. ‘’Saya belum melihat secara spesifik penyebabnya, tapi yang jelas saya lihat di lapangan itu persaingan sangat ketat. Dalam situasi seperti itu, tentu Caleg perempuan membutuhkan energi yang lebih besar lagi, termasuk waktu dan biaya. Saya lihat Caleg perempuan kita banyak yang tidak didukung oleh biaya dan tidak bisa bergerak terlalu leluasa, mungkin karena faktor budaya kita,’’ jelasnya. (ndi)
Kemenkeu Catat Penyerapan Anggaran 21 Satker di NTB Masih Nol Dari Hal. 3 KPU Lombok Barat dengan pagu Rp30,5 miliar realisasinya Rp23,6 miliar. Selanjutnya, Disnakertrans NTB dengan pagu Rp1,26 miliar, realisasinya Rp786 juta. Pengadilan Agama Taliwang dengan pagu Rp50 juta, realisasinya Rp30
juta. Kanwil Kemenkumham NTB dengan pagu Rp719 juta, realisasinya Rp430 juta,KPU Lombok Utara dengan pagu Rp16,8 miliar, realisasinya Rp9,8 miliar. Kemudian KPU Sumbawa Barat dengan pagu Rp12,6 miliar, realisasinya Rp7,1 miliar. KPU Bima dengan pagu Rp29,1 miliar, realisas-
inya Rp14,3 miliar dan Kanwil Kemenag NTB dengan pagu Rp13,2 miliar, realisasinya Rp6,5 miliar. Syarwan menyebutkan, dana transfer yang sudah direalisasikan ke Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota sampai 30 April sebesar Rp2,1 triliun dari pagu sebesar Rp12,2 triliun. (nas)
BPBD Ubah Pola Penanganan Bencana Dari Hal. 1 Tapi kewenangan itu didistribuskan ke semua bidang. ‘’Misal Bidang Rehab Rekon, saya tugaskan untuk membantu penanganan di KLU,’’ ujar Ahsanul Khalik kepada Suara NTB di ruangannya, kemarin. Semua pejabat dari tingkat Sekretaris Badan sampai dengan pegawai dan staf diminta untuk turun keroyokan membantu percepatan penanganan gempa. Mereka disebar ke Lombok Utara, Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Melihat ada kesenjangan jumlah pendapatan antara tim yang menangani rumah rusak berat dengan tim yang menangani rusak ringan dan sedang, mantan Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Provinsi NTB ini juga mengambil kebijakan mengubah sistem. Ia sudah meminta Kabid Kedaruratan dan Logistik Agung Pramuja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perekrutan fasilitator, agar mengubah pola. Sebelumnya, fasilitator digabung
dalam satu kelompok beranggotakan 10 orang. ‘’Besok kemungkinan menjadi 20 orang per kelompok. Tapi tanggung jawabnya menyeluruh. Mereka harus menangani rumah rusak berat, ringan dan sedang,’’ ujarnya. Setelah dikaji berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak juknis), dipastikannya tidak ada masalah. Selama ini upah lebih banyak diarahkan kepada fasilitator penanganan rumah rusak berat. Padahal dari segi energi yang dikeluarkan lebih besar beban fasilitator rumah rusak sedang dan ringan. ‘’Kalau fasilitator rusak berat kan tinggal awasi saja. Sedang yang rusak ringan dan sedang harus memperbaiki rumah yang sudah berdiri,’’ ujarnya. Dengan memangkas kesenjangan itu, diharapkan bisa dilakukan percepatan penanganan rumah dampak gempa yang persentasenya belum maksimal. Di mana, jumlah yang sudah dibangun 31.506 unit dari total 222.564 rumah rusak, baik berat, ringan dan sedang. Langkah selanjutnya, peng-
ganti Ir. H. Mohammad Rum, MT ini, akan segera berkoordinasi dengan Kepala BPBD kabupaten dan kota. Ia ingin mencermati letak persoalan paling mendasar di tingkat kabupaten dan kota terdampak. Sebab anggaran sudah tersedia, namun belum maksimal bisa dieksekusi. Dalam rangka itu, ia juga akan membangun komunikasi dengan Fasilitator, Pokmas dan Aplikator. ‘’Bagaimana upaya kita sekarang agar dana yang sudah tersedia ini cepat ke luar dan dipakai untuk membangun dan memperbaiki rumah,’’ tegasnya. Koordinasi juga akan dilakukan dengan TNI dari Korem 162/WB, karena banyak membantu percepatan rehab rekon. 1000 personel TNI dan 450 polisi, harus dimaksimalkan perannya di lapangan bersama fasilitator dan Pokmas. Ahsanul Khalik juga akan membangun komunikasi dengan Bank BRI yang bertanggung jawab soal proses pencairan. Jangan sampai, kata dia, bank menghambat proses pencairan, sementara proses administrasi sudah lengkap. (ars)
Gubernur Tagih Kepastian Pembangunan Smelter Dari Hal. 3 Gubernur mengatakan, sampai sekarang ia belum melihat progres pembangunan smelter di KSB. Bahkan ia melihat realisasinya masih agak jauh, karena lokasi pembangunan smelter dipindah dari lokasi semula. Mantan Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah pertambangan ini mengatakan, tugas Pemprov adalah memastikan investor diperlakukan dengan sangat nyaman di NTB. Posisi Pemda bukan memberikan beban kepada investor, melainkan menghidangkan NTB sebagai lingkungan yang nyaman untuk investasi. Sehingga, Pemprov NTB dan Pemda KSB ingin mengetahui kepastian pembangunan smelter tersebut. Begitu juga industri turunannya. Sehingga, Pemda tidak ketinggalan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan nantinya. ‘’Kami ingin dapat kepastian. Kapan konstruksinya mau dibangun? Sehingga kami masih gamang juga. Fasilitas atau bantuan apa yang kami fasilitasi dari provinsi supaya progresnya nyaman,’’ tanya orang nomor satu di NTB ini. Dr. Zul mengatakan, jangan sampai publik melihat ada ketidakseriusan dalam pembangunan smelter ini. Sehingga harus jelas timeline pembangunan smelter dan industri turunannya. Supaya masyarakat melihat adanya keseriusan dalam pembangunan industri pemurnian dan pengolahan emas dan tembaga yang ada di KSB tersebut. ‘’Isu ini terus menjadi bola liar dan akan terus ditanya masyarakat. Kami harus punya ukuran timeline yang terukur,’’ kata Dr. Zul.
Jika presentasi yang disampaikan sama dengan dulu, maka tak ada kemajuan. Dulunya, pembangunan smelter di KSB, PT.AMNT akan bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia. Tetapi karena PT.Freeport sudah beralih kepemilikan ke BUMN, PT. Inalum. BUMN Pertambangan tersebut akan membangun smelter di Papua. Sehingga, PT.AMNT yang akan sendiri membangun smelter yang ada di KSB. Untuk itulah, kata Dr. Zul, Pemda ingin mengetahui rencana terbaru PT.AMNT supaya bisa meringankan beban. Pemda, katanya, akan menyiapkan infrastruktur fisik dan non fisik yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan pembangunan smelter tersebut. Sementara itu, Presiden Direktur PT. AMNT, Rahmat Makassau menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus untuk memastikan penyediaan tanah seluas 1.200 hektar untuk lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya. Termasuk yang menjadi fokus pihaknya adalah membangun smelter. ‘’Kita membuat smelter untuk kemajuan NTB. Smelter itu dalam rangka menciptakan industri turunannya,’’ kata Rahmat. Rahmat mengatakan, apabila smelter sudah terbangun di KSB. Maka ada produk ikutannya yang dapat dimanfaatkan untuk industri semen, pupuk dan kabel. Hal yang menjadi tugas bersama bagaimana memastikan produkproduk ikutan yang dihasilkan dapat diproses di NTB. Artinya, produk ikutan untuk industri semen, pupuk dan kabel tersebut harus ada di NTB. ‘’Karena kondisi terburuk kalau kami tak mendapatkan pembiayaan dan investor (untuk industri turunan) kita
menjual keluar. Terbaik yang kita lakukan, harus kita bangun di KSB,’’ ujarnya. Rahmat menegaskan, PT. AMNT sudah berkomitmen membangun smelter di NTB. Termasuk soal pembangunan industri turunan, pihaknya sudah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon investor yang berminat seperti PT. Semen Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia. Karena smelter itu akan dibangun sendiri, Rachmat menyebutkan kapasitas yang akan dibangun sebesar 1,3 juta ton. Sebelumnya, PT.AMNT berencana akan membangun smelter dengan kapasitas 2,6 juta ton konsentrat per tahun. Saat ini proses pengembangan sudah dalam tahapan Front End Engineering Design (FEED) yang dilakukan bersama Outotec sebagai salah satu teknologi provider terdepan dalam industri smelting dan refining. Fasilitas peleburan dan pemurnian emas dan tembaga dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat tersebut dibangun di KSB, direncanakan awal 2020 sudah mulai konstruksi. Ditargetkan pertengahan 2022, smelter tersebut sudah selesai dibangun. ‘’Kita berharap bisa lebih awal selesai. Kemudian beroperasi di pertengahan 2022,’’ paparnya. Rahmat menyebutkan, akhir 2019 progres pembangunan smelter secara keseluruhan sudah mencapai 25 persen. Kemudian tahun 2020, progresnya diharapkan mencapai 38 persen. Selanjutnya tahun 2021, progresnya diharapkan mencapai 70 persen. ‘’Commisioning akan mulai pertengahan 2022 - 2023. Artinya, operasi full capacity dimulai. Mau ndak mau harus kami selesaikan di 2022. Kalau delay 2022, maka risiko bagi kami,’’ kata Rachmat. (nas)
Prediksi Komposisi Wakil Rakyat di DPRD NTB Dari Hal. 3 Karena suara Ismail lebih tinggi sedikit dari saya,’’ kata Umar Said. Posisi tiga ditempati oleh PKS yang berhasil mengantongi 43.391 suara. PKS nampaknya akan mengutus, TGH. Satriawan yang suaranya berhasil mengungguli perolehan suara Caleg petahana PKS, H. Pattimura Farhan. Posisi perolehan kursi selanjutnya diraih PDIP dengan 40.035 suara. Partai banteng moncong putih ini akan tetap mengutus Caleg petahana Raden Nuna Abriadi ke Udayana. Selanjutnya, yang sudah memastikan diri memesan satu kursi yakni PAN. Dengan perolehan suara sebesar 38.843, PAN optimis mengunci satu kursi. Namun demikian, Caleg yang berpeluang akan melenggang ke Udayana yakni Hasbullah Muis. Ia berhasil mengungguli Caleg petahana, M. Hadi Sulthon. Kursi selanjutnya menjadi milik Nasdem yang berhasil memperoleh dukungan sebesar 34.798 suara. Caleg Nasdem yang berpeluang terpilih yakni Sekretaris DPW Nasdem NTB, Multazam. Tiga kursi berikutnya masih bisa diamankan oleh PKB, Demokrat dan PBB. PKB akan mengirim H. Jumhur. Kemudian dari Demokrat sendiri yang mengantongi suara sebesar 30.597, masih dipertahankan oleh Caleg petahana, TGH. Mahalli Fikri. Begitu juga dengan PBB yang mengantongi suara urut terakhir yakni 22.140 suara, masih akan menjadi miliki Caleg petahana, H. Junaidi Arif. Sedangkan di Dapil III (Lotim Utara), Parpol peserta Pemilu yang berpeluang untuk membagi habis sembilan jatah kursi di Dapil ini yakni, Partai Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Golkar, PKB, PPP, Berkarya dan PBB. Partaipartai itulah yang sementara ini perolehan suaranya masuk urutan sembilan besar di Dapil III. Perolehan suara terbesar pertama diduduki oleh Partai Gerindra sebesar 55.476, suara. Machsun Ridwainy tampil mengalahkan Caleg petahana, Hamja. Suara terbesar kedua ditempati partai Nasdem yang memperoleh 53.140, suara, dengan Caleg suara tertinggi H. Khairul Rizal, ST, M.Kom, mengalahkan suara Caleg petahana Nasdem, Hj. Suryahartin. Peraih suara terbesar ke tiga, ditempati oleh PKS yang memperoleh 42.040 suara, dengan Caleg peraih suara tertinggi masih dikuasai oleh Caleg petahana, H. Abdul Hadi yang juga merupakan Ketua DPW PKS NTB. Di bawah PKS, posisi perolehan suara ke empat ditempati PAN dengan suara sebesar 38.158 suara. Caleg petahana PAN, Saefudin Zohri masih mengungguli perolehan suara di PAN. Partai Golkar sebagai partai pemenang Pemilu 2014, hanya mampu mengumpulkan suara sebanyak 33.404. Sehingga menempatkan Golkar pada posisi urut ke lima, dengan Caleg petahana yang juga Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda masih memimpin perolehan suara Caleg partai beringin ini. Posisi urut enam perolehan suara ditempati PKB yang berhasil mendulang suara sebesar 36.253. PKB diprediksi akan mengutus Abdul Wahid sebagai Caleg peraih suara terbanyak. Kemudian disusul oleh PPP yang memiliki suara sebesar 32.611, sehingga menepati urutan tujuh besar. Sementara kursi wakil rakyat masih menjadi milik Caleg petahana, TGH. Hazmi Hamzar sebagai peraih suara terbanyak. Posisi delapan besar perolehan suara di Dapil III ini dikunci oleh partai pendatang baru yakni Partai Berkarya yang berhasil mengumpulkan suara sebesar 26.921, dengan menjagokan H. Jalaluddin sebagai peraih suara terbanyak. Berkarya mampu mengungguli prolehan suara partai besar
lainnya, seperti PDIP, Demokrat, dan Hanura. Kursi terakhir sepertinya akan dikunci oleh PBB setelah berhasil mengumpulkan suara sebesar 26.021. PBB akan mengutus Caleg petahana Edwin Hadiwijaya untuk kembali ke Udayana setelah memastikan diri sebagai peraih suara terbanyak di PBB. Di Dapil IV Lotim selatan, enam kursi wakil rakyat sudah dipesan oleh Golkar yang akan mengutus Mau’ud Adam. Kemudian Demokrat yang mengirim R. Rahadian Sujono, kemudian PKB, tetap mengutus Makmun. Selanjutnya Gerindra yang mengutus Khairul Warisin, kemudian PAN yang mengutus TGH. Najamuddin Mustofa dan Terakhir Nasdem yang mengutus Bohari Muslim. Kemudian di Dapil V (Sumbawa-KSB) delapan kursi diperkirakan akan menjadi milik PDIP yang akan mengutus Lalu Budi. Kemudian, Golkar tetap mengutus Caleg petahana H. Busrah Hasan, kemudian di PAN, tampil mengungguli Caleg petahana, M. Natsir. Disusul PPP yang akan mengirim Rusli Manawari, Nasdem akan mengutus Saat Abdullah. Gerindra tetap akan mengutus Caleg petahana, Abdul Talib. Kemudian disusul Demokrat, Ismail Kariyadi dan PKS, diisi oleh Caleg Sembirang Ahmadi. ‘’Itu partai-partai dan Caleg yang akan dapat termasuk saya, kemarin dapat di kursi terakhir, dengan suara 11 ribu lebih,’’ kata Busrah Hasan yang dikonfirmasi Suara NTB. Sedangkan dari Dapil VI (Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu) Partai Demokrat mengugguli perolehan suara sebanyak 64.858 suara. Demokrat berpeluang akan meraih dua kursi yang kemungkinan diisi oleh H. A. Rahman H. Abidin dan Abdul Rauf. Kemudian, suara terbesar kedua ditempati Partai Gerindra dengan dukungan sebesar 55.932 suara. Gerindra kemungkinan akan mengutus Mori Hanafi. Kemudian PAN, dengan suara 51.472 dan berturut-turut PPP dengan dukungan 43.555 suara. Kemudian disusul Nasdem 37.950 suara. Sementara itu Partai Golkar perolehan suara menurun yang mengantongi 37.868 suara yang kemungkinan akan mengirim H. Abdul Hafid. PKB memastikan diri memesan satu kursi setelah mengantongi suara sebesar 35.043 suara sehingga menepatkan delapan besar. Yang kemungkinan akan mengirim Akhmad Akhdiasyah yang mengantongi suara sebesar 10.540 suara. Adapun partai lainnya yang meraih kursi di Dapil VI yakni PKS, 37.248 suara. PKB, 35.043 suara. Hanura, 29.555 suara. Berkarya, 21. 144 suara. Sampai saat ini, proses rekapitulasi di Bima masih berlangsung dinamis, sehingga perolehan suara Caleg juga masih saling kejar-kejaran. Karena itu, Caleg yang akan berpeluang terpilih juga masih dinamis, kecuali sejumlah nama yang sudah mengantongi suara sangat tinggi sudah bisa memastikan diri aman. Adapun perolehan suara sementara dari Dapil VII (Loteng Utara) pertama ditempati Golkar 50.466 suara yang akan mengutus dua orang yakni Ahmad Fuad dan Lalu Satriawandi. Kemudian Gerindra 43.434 suara akan mengutus Lalu Wirajaya. Demokrat dengan 31.087 suara, akan mengutus M. Rais Ishaq. Kemudian PKS dengan 23.014 suara, tetap akan mengutus Yek Agil. Selanjutnya, PPP dengan 21.643 suara, akan mengutus M. Akri. PKB yang diperkirakan meraih 16.900 suara, akan mengutus Lalu Hadrian Irfani. Sementara itu, untuk Dapil VIII (Loteng Selatan) sampai dengan saat ini perolehan suara masih berlangsung dinamis karena proses perhitungan di beberapa kecamatan di Dapil ini masih berlangsung. (ndi)
Smelter dan Industri Turunan Butuh Lahan 1.200 Hektare Dari Hal. 1 Sesuai aturan, smelter yang akan dibangun di KSB harus mulai beroperasi tahun 2022. Menurutnya, pembangunan pabrik pemurnian dan peleburan emas dan tembaga dapat paralel dengan pembangunan industri turunannya. ‘’Karena beroperasi 2022, kita harapkan 2019-2021 ini konstruksinya sudah dimulai dan diharapkan selesai 2021. Konstruksi sampai saat ini belum dimulai,’’ katanya. Seperti diketahui, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) akan membangun
smelter dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Saat ini proses pengembangan sudah dalam tahapan Front End Engineering Design (FEED) yang dilakukan bersama Outotec sebagai salah satu teknologi provider terdepan dalam industri smelting dan refining. Fasilitas peleburan dan pemurnian emas dan tembaga dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat tersebut dibangun di KSB, direncanakan awal 2020 sudah mulai konstruksi. Ditargetkan pertengahan 2022, smelter tersebut sudah selesai dibangun. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 8 Mei 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
PLN UIP Nusra Peringati Hari Buruh 2019 dengan Bersih Pantai Mataram (Suara NTB) Pada peringatan Hari Buruh (May Day) tahun 2019 ini, PT. PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara juga turut ambil bagian memperingatinya. Sederhana yang dilakukan, hanya dengan melaksanakan kegatan bersih pantai. Tetapi secara langsung dan tidak langsung, dampaknya tak kecil. Kegiatan bersih pantai di lakukan pada 1 Mei, saat tanggal peringatan Hari Buruh Internasional setiap tahun. PLN UIP Nusra memilih pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela Mataram. Mengingat, pantai Mapak telah lama di kenal sebagai tempat pendaratan bagi penyu dan objek wisata di Kota Mataram. Acara yang diinisiasi oleh Sub bagian K3, keamanan dan Lingkungan (K3L) PT PLN (Persero) UIP Nusra ini dihadiri oleh Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Koordinator Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Wilayah Kerja NTB, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Perwakilan Kecamatan Sekarbela, komunitas peduli lingkungan, yaitu Komunitas Peduli Sampah NTB, Komunitas Malu Dong Buang Sampah Sembarangan, Komunitas LCR (Lombok CBR150R RIder) dan Pejabat K3L Bobby Robson Sitorus, warga pesisir pantai Mapak, dan karyawan PT PLN. “Kenapa di Mapak, karena PLN UIP ingin konservasi di sana berjalan berkelanjutan. Dengan bersih dari sampah, manfaatnya tidak saja kita yang merasakannya. Lebih dari itu, laut dan biota yang ada di dalamnya juga dapat di selamatkan. Kita terus bangun kesadaran masyarakat, paling tidak masayarakat sekitar,” jelas L. Irlan Jayadi, Asisten Manajer Komunikasi PLN UIP Nusra. Dengan melibatkan seluruh karyawan dan stakeholders PLN UIP Nusra, diharapkan timbul rasa peduli dengan lingkungan, sehingga terdapat inisiatif untuk saling menjaga lingkungan. Bersih pantai untuk peringatan hari buruh internasional tahun 2019 ini, komunitas penggiat lingkungan juga melakukan sharing mengenai kegiatan kegiatan peduli lingkungan. PLN juga melakukan sosialisasi mengenai proses bisnis PLN serta keselamatan ketenagalistrikan sehingga dapat merubahah persepsi masyarakat yang sebagian besar takut terhadap insfrastruktur kelistrikan. Di akhir acara terdapat door prize untuk pengumpul sampah organik dan anorganik terbanyak, serta dibagikan stainless straw sebagai salah satu bentuk kontribusi PLN untuk mendukung pengurangan sampah plastik berupa sedotan sekali pakai yang menyumbang jumlah sampah plastik di Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 10 Desember 2018 PLN UIP Nusra bersama siswa - siswi SMPN 17 Mataram dan masyarakat sudah melakakun kegiatan pelepasan penyu bersama dan bersih pantai untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. (bul)
Pembangunan RTG Terhambat Mekanisme Pembayaran Giri Menang (Suara NTB) – Percepatan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) terkendala mekanisme pembayaran material bahan bangunan yang ribet. Pokmas terhambat membayar material ke mitra karena mekanismenya harus melalui fasilitator lebih dulu baru bisa diproses, sementara fasilitator sendiri butuh melengkapi administrasi yang banyak sehingga memakan waktu lama. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Kadin Lobar, Rosyidi, kemarin. Kadin Lobar kata dia sudah teken kontrak dengan Dinas Perkim untuk membangun 1.000 unit Risba di wilayah Lobar, namun dengan kondisi penyediaan material ini terkendala fasilitator. “Pokmas sudah MoU dengan kami, tapi pokmas terhalang membayar kepada mitra karena harus melalui fasilitator, sementara fasilitator ini kan butuh ini itu lah,” jelas dia. Pihaknya mengaku terkendala dalam hal pengadaan material, sebab pokmas terhambat membayar material karena mekanisme nya harus melalui fasilitator. Seharusnya kata dia, mendampingi pokmas supaya apa yang kurang dibantu dilengkapi. Persoalan ini kata dia terjadi di mana-mana sehingga menjadi salah satu kendala dalam upaya mempercepat pembangunan RTG. Padahal kata dia, sederhana proses pembayarannya cukup dua lembar kertas dibawa ke bank sudah bisa dibaayarkan. “Seperti bahasa pak Dandrem juga, dalam musyawarah dengan dinas Perkim,” jelas dia. Namun persoalannya, apa
yang disampaikan ini tak sejalan dengan kondisi di bawah. Sebab proses pembayaran ini menjadi kendala. Pihaknya sudah memberi ultimatum kepada Dinas Perkim Lobar agar mengingatkan para fasilitator supaya percepatan pembangunan RTG ini lebih cepat. “Harapan kami jangan dibuat ribet adminitrasinya,” jelas dia. Pmbayaran material ini ada dua tahap, seperti pada rumah rusak berat yani 50 persen tahap pertama dan 50 persen tahap II. “Bahkan bu Wagub minta bila perlu 100 persen bisa direalisasikan biar tidak ribet bolal-balik. Itu pemintaan bu Wagub waktu kita rapat bersama dengan aplikator,” jelas dia. Pihaknya sendiri membangun 58 unit Risba di Gelangsar. Sejauh ini kendala dihadapi dalam membangun rumah rusak berat, karena material tersedot ke rumah rusak ringan dan sedang. Terkait pencairan dana gempa yang dianggap ruet sehingga dinilai menghambat perecepatan pembangunan RTG, menurut Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Lalu Ratnawi, bahwa pencairan harus
Jaksa Segera Limpahkan Berkas Kasus ADD Pengembur (Suara NTB/ist)
BERSIH PANTAI - Usai bersih-bersih pantai Mapak pada momentum peringatan hari buruh internasional 1 Mei.
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Praya (Suara NTB) Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur Kecamatan Pujut, dengan tersangka mantan Kepala Desa (Kades) Pengembur, Supardi Yusuf, sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Oleh jaksa, berkas kasus tersebut pun direncanakan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram, untuk proses peradilan. Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (7/5). Dikatakannya, pemeriksaan saksi termasuk tersangka sejauh ini sudah dinyatakan cukup. Sehingga pihaknya berencana untuk segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan. “Kalau tidak ada halangan berarti, pekan depan berkasnya bisa kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” ujarnya. Soal ada tambahan keterangan termasuk kemungkinan tersangka lainnya, nanti menyusul setelah proses persidangan berjalan. Yang penting berkasnya bisa sesegera mungkin dilimpahkan dan disidangkan. Disinggung soal nilai pengembalian kerugian negara, Agung mengaku belum ada tambahan. Masih seperti sebelumnya. Dimana tersangka sendiri sampai saat ini baru mengembalikan kerugian negara sekitar Rp30 juta. Dari total sekitar Rp600 juta yang harus dikembalikan. Sementara mantan bendahara desa sudah mengembalikan sekitar Rp186 juta. Untuk menutupi nilai kerugian negara yang timbul, ada mekanismenya. Bisa jadi aset
milik tersangka akan disita oleh jaksa. Yang jelas, kerugian negara harus tetap dikembalikan. Sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang ada. Tersangka sendiri sampai sejauh ini masih belum ditahan. Dan, tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD provinsi dapil 8 NTB, dari Partai Amanat Nasional (PAN). “Soal itu (penahanan tersangka,red) nanti kita lihat,” pungas Agung. Sesuai hasil audit BPK RI, total kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 800 juta lebih. Bersumber dari sejumlah kegiatan yang dibiayai dari ADD Pengembur. Seperti pembangunan posyandu, sumur bor serta rehab jalan yang sebagian diantaranya diduga fiktif. Bahkan ada juga proyek fisik yang dibiayai dari dana aspirasi anggota Dewan yang diklaim oleh tersangka dibiayai dari ADD. (kir)
(Suara NTB/her)
PEMBAYARAN MATERIAL - Anggota TNI membantu proses penyiapan material untuk percepatan pembangunan RTG. Kadin Lobar mengeluhkan mekanisme pembayaran material yang ribet. didampingi fasilitator karena ada tahapan pencairannya berdasarkan aturan. Dana tidak bisa dicairkan ke pihak aplikator kalau tidak lengkap kelengkapan administrasi. Dasar pencairan dana ini kata dia, kelengkapan adminitrasi seperti RAB, gambar DED, rencana penggunaan dana (RPD) dan progres di lapangan. Kalau tidak ada dokumen ini, maka dana tidak bisa dic-
airkan oleh bank karena tidak ada dasar untuk pencairan. “Jadi proses pencairan bantuan ini harus ada RAB, DED, RPD dan progress di lapangan, ini yang mesti dilengkapi oleh aplikator. Tidak bisa berbekal kontrak saja,” tegas dia. Menurut dia mekanisme ini bukan ribet atau tidak, namun penggunaan dana ini harus jelas, sebab jangan sampai dana sudah dicairkan semua namun
rumah belum selesai dikerjakan. Selain itu, langkah ini untuk sama-sama mengawasi keuangan Pokmas. Menurut dia, banyak sejumlah aplikator Risba yang mempertanyakan kenapa belum dicairkan. Alasannya karena memang belum ada RSB, DED dan RPD serta progres di lapangan sehingga kata dia tidak bisa asal pencarian. “Ini juga dalam rangka check and balance,” jelas dia. (her)
Penyelidikan BOSDA
Polres Tidak Temukan Kerugian Negara Tanjung (Suara NTB) Satreskrim Polres Lombok Utara tidak menemukan indikasi kerugian negara atas pemeriksaan kasus dugaan pemotongan dana BOSDA APBD-P 2016 Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dengan demikian, kasus yang dilaporkan oleh Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) itu tidak memenuhi unsur pidana. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, Selasa (7/5) kepada wartawan mengatakan, meski hasil pemeriksaan sementara memperlihatkan tidak adanya kerugian negara, namun kasus ini masih tahap klarifikasi dengan memeriksa saksi-saksi. “Memang saat ini sedang kami tindaklanjuti. Jadi kasus ini masih tahap klarifikasi, nanti kalau memang sudah
lengkap, langsung kita sidik,” katanya. Metria mengatakan, sejauh pemeriksaan para pihak antara lain penerima BOSDA, para pelaksana di Dikpora serta Badan Anggaran DPRD Lombok Utara, kerugian negara sebagaimana dilaporkan LUCW tidak terbukti. Kasat Reskrim juga mengklarifikasi saat ditanya awak media di sela-sela pleno KPUD KLU di Medana Bay Marina. Saat itu, Metria sedikit menghindar dari pertanyaan wartawan. “Saya mau klarifikasi sedikit, kalau sebenarnya kemarin saat di Medana itu saya bukannya no comment, hanya saja berkasberkasnya sedang dalam tahap pemeriksaan,” imbuhnya. Manakala pemberkasan sudah hampir rampung, maka pihaknya tidak keberatan mengungkap ke publik hasil dari proses penyelidikan
Reskrim. Sebagaimana mencuat di media, bahwa pemeriksaan anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., berlangsung selama tiga jam, hal itu dibenarkan oleh Metria. Bahkan pemanggilan kepada Banggar DPRD KLU merupakan klarifikasi terakhir dari seluruh pemeriksaan saksi-saksi. “Berdasarkan klarifikasi saksi dan DPA milik Dikpora KLU, tidak ditemukan adanya kerugian negara. Penerimaan BOSDA sebesar Rp190 ribu per orang per bulan tersebut memang sudah sesuai dengan yang tercantum dalam DPA.” katanya. “Setelah kita lakukan klarifikasi dengan meminta keterangan kepada yang terlibat dan yang menerima memang hanya Rp190 ribu, bukan Rp 200 ribu, sehingga tidak ada pemotongan,” tandasnya. (ari)