HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
KAMIS, 7 DESEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 222 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Penghujung Tahun Anggaran
Rp 2,42 Triliun Dana Menganggur di NTB Mataram (Suara NTB) – Satu bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2017, jumlah dana transfer yang masih belum dibelanjakan alias menganggur di NTB mencapai Rp 2,42 triliun. Hal ini terlihat dari realisasi keuangan APBD 11 Pemda di NTB dibandingkan dengan jumlah dana transfer yang telah dikirim pemerintah pusat ke masing-masing Pemda hingga 4 Desember 2017. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbenaharaan (DJPB) NTB, Muhammad Budi Dharmanto yang dikonfirmasi Suara NTB,
Rabu (6/12) menyebutkan, total dana transfer pusat yang sudah disalurkan sebesar Rp 14,34 triliun atau 94,03 persen untuk 11 entitas Pemda di NTB. Dengan rincian Pemprov
NTB Rp 3,152 triliun, Lombok Barat Rp 1,232 triliun, Lombok Tengah Rp 1,503 triliun, Lombok Timur 1,984 triliun. Selanjutnya Kabupaten Bima Rp 1,385 triliun, Kabupaten Sumbawa Rp 1,280 triliun, Kabu-
paten Dompu Rp 826,6 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 817,4 miliar, Lombok Utara Rp 616,2 miliar, Kota Mataram Rp 876 miliar lebih dan Kota Bima Rp 669 miliar lebih. Bersambung ke hal 15
Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan APBD 11 Pemda di NTB hingga 30 November 2017. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemda
APBD
Pemprov NTB 5,488 T Lombok Barat 1,753 T Lombok Tengah 2,052 T Lombok Timur 2,590 T Lombok Utara 349,15 M Kota Mataram 1,545 T Sumbawa 1,830 T Sumbawa Barat 1,563 T Dompu 1,130 T Bima 1,661 T Kota Bima 825,28 M Rata-rata realisasi keuangan
Realisasi Fisik 80,04 73,48 66,00 87,50 75,00 66,24 81,20 72,82 88,70 79,24 75,00 65,54
Keuangan 64,79 69,79 63,07 68,16 65,48 58,49 75,82 50,59 72,35 66,30 66,13
Target Fisik 94,50 97,34 82,00 95,00 95,00 93,32 93,84 96,75 85,00 99,90 91,63
Keuangan 90,28 88,81 72,88 85,49 85,49 82,05 85,63 70,32 79,82 98,52 92,57
Sumber : Monev Online LKPP per 30 November 2017.
TO K O H
(Suara NTB/ist)
DIHENTIKAN - Tim dari Pemprov NTB dan Pemkab Lobar menghentikan paksa aktivitas reklamasi ilegal di wilayah Lembar. Lahan-lahan hasil reklamasi ilegal pada salah satu titik di wilayah Kecamatan Lembar
Siapkan Kasasi PEMPROV NTB kalah dalam sidang pengadilan tingkat banding terkait dengan sengketa lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok yang terletak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng). Pemprov menyatakan akan melakukan upaya hukum selanjutnya,yakni kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Kita kasasi. Proses hukum jalan terus ndak apa-apa. Toh masih ada upaya hukum yang bisa kita tempuh lagi oleh pemerintah provinsi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/12) siang kemarin. Wagub menyatakan, telah meminta Biro Hukum Setda NTB untuk menyiapkan kasasi ke MA. ‘’Saya minta untuk dilakukan proses peradilan yang lebih tinggi ke Mahkamah Agung,’’ ucapnya. Disinggung mengenai putusan di tingkat banding yang memerintahkan supaya Pemprov menyerahkan objek sengketa seluas 41,5 hektare kepada penggugat, H.Muh. Amin Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Siapkan Lahan Relokasi
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap membangun kembali 197 rumah warga yang rusak berat dan hanyut akibat banjir bandang yang melanda empat kecamatan di Lombok Timur (Lotim) November lalu. Namun, BNPB meminta Pemkab Lotim untuk menyiapkan lahan relokasi sebagai tempat pembangunan rumah bagi korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra dan Sakra Barat tersebut. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/12) siang kemarin menjelaskan, atas perintah Kepala BNPB yang turun ke lokasi beberapa waktu lalu, tim BNPB suah turun melakukan verifikasi di lapangan. Pada waktu itu, H. Mohammad Rum Bersambung ke hal 15
Reklamasi Ilegal di Lembar Dihentikan Paksa Pemkab Lobar Lanjutkan ke Proses Hukum TIM gabungan yang terdiri dari Satpol PP NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Pemprov NTB bersama Satpol PP Lombok Barat (Lobar) serta aparat kepolisian turun ke lokasi reklamasi ilegal yang ada di sepanjang pesisir Pantai Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar Lobar. Aparat penegak hukum diminta mengusut dugaan pelanggaran pidana menyangkut reklamasi tersebut. Kasat Pol PP Lobar, Mahnan menyatakan bahwa pihaknya bersama Satpol PP NTB dan pihak DLHK sudah turun ke lokasi. Pihak DLHK NTB sudah memasang plang larangan melakukan aktivitas penimbunan di lokasi tersebut. ‘’Sudah kami tindaklanjuti apa yang disampaikan pak bupati di media hari ini (red kemarin) untuk turun ke lokasi menghentikan
reklamasi ilegal di pesisir Lembar tersebut,’’ kata Mahnan. Menurutnya tahapan tindakan tetap dilakukan pihaknya ke proses hukum berikutnya. Mengingat tindakan tersebut selain melanggar Peraturan Daerah (Perda) juga melanggar ketentuan Undang-undang. Lantas kenapa baru turun sekarang ? Diakuinya sebenarnya pantauan tetap dilakukan pihaknya. Hanya saja karena ada rekomendasi melakukan aktivitas reklamasi tersebut, sehingga terkesan legal. ‘’Setelah kita monitor dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa baru kita ketahui. Bahwa pihak desa dan kecamatan memberikan rekomendasi. Setelah rekomendasi itu kita sandingkan dengan regulasi ternyata tidak boleh,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) menghentikan paksa aktivitas reklamasi ilegal pada satu titik di wilayah Kecamatan Lembar, Lobar, Rabu (6/12) siang. Meskipun sudah mendapatkan peringatan pertama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, namun masih ada satu titik yang membandel alias tetap melakukan reklamasi pesisir pantai. ‘’Tadi saya ke Lembar lagi. Mengecek bagaimana tindak lanjut dari surat peringatan yang telah diberikan sebelumn-
ya. Kita ketemukan lagi aktivitas reklamasi. Tadi kita bersama Satpol PP Lobar, Kepala Dinas Lingkungan Hiup dan Kehutanan,’’ kata Kepala Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/12) sore. Dirjaharta mengatakan, ada satu titik reklamasi seluas 15 are yang tetap menjalankan aktivitasnya meskipun sudah diberikan peringatan. Pihaknya langsung turun mengingatkan pihak atau pengusaha yang melakukan reklamasi tersebut. Bersambung ke hal 15
Dua Direksi PT. LTB Ditahan Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya resmi menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), Rabu (6/12) kemarin. Keduanya masing-masing, ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB. Mereka sementara dititip di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Praya. Bersambung ke hal 15 DITAHAN - Tersangka kasus dugaan korupsi PT. LTB, dikawal ketat saat akan ditahan di Rutan Praya, Rabu (6/12) kemarin.
(Suara NTB/kir)
Inspektorat NTB Prioritaskan Pengawasan Anggaran 2018 Berbasis Risiko
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/ars)
RAKORWASDA - Plt. Inspekur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih saat menyampaikan pengarahan pada Rakorwasda, Rabu (6/12) yang dihadiri Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin dan Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim.
Mataram (Suara NTB) Inspektorat NTB mengundang seluruh Inspektorat Kabupaten dan Kota, Rabu (6/ 12) dalam rangka membahas program pengawasan anggaran dan penyelenggaraan pemerintah untuk tahun 2018 mendatang. Hasil rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) ini diharapkan berjalan efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. ‘’Sebab pengawasan yang akan kita lakukan ini diartikan sebagai manajemen untuk mencapai tujuan. Di mana hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, pengawasan mampu memperkuat perencanaan dan penganggaran
APBD,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si saat membuka Rakorwasda di Hotel Astoria Lombok. Pada Rakorwasda itu disebut Inspektur, akan dijelaskan mengenai PP 12 tahun 2007 tentang pembinaan pegawasan dan penyelenggaran pemerintah daerah dan Permendagri nomor 110 tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan anggaran pemerintah daerah tahun 2018. Salah satu narasumber yang akan hadir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan menyampaikan managemen berbasis risiko. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
SUARA MATARAM
Halaman 2 (Suara NTB/cem)
TITIK REKLAME - Pemkot Mataram meminta tim akademisi untuk mengkaji titik - titik reklame yang akan dilelang. Salah satu titik reklame di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara yang diprediksi memiliki nilai tawar tinggi.
Kantor Rusak Parah MASIH banyaknya kantor kelurahan yang perlu perbaikan juga dialami oleh kelurahan Cakranegara Selatan Baru. Menurut sekretaris lurah Cakranegara Selatan Baru, Baiq Parningsih kepada Suara NTB, Rabu (6/12) mengatakan bahwa kondisi kantor terutama di ruangan yang terletak di pojok mengalami kerusakan yang cukup parah. “Misalnya seperti ruangan lurah, sejak dua tahun lalu dipindah ke bagian depan karena plafonnya hampir rubuh,” terangnya. (Suara NTB/uul) Ia menambahkan, ruanBaiq Parningsih gan lurah yang terletak di bagian belakang ini sebenarnya memiliki ukuran ruang yang cukup besar. Tetapi karena rusak parah, jadi tidak digunakan lagi untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. “Ada beberapa ruangan lainnya yang juga mengalami kerusakan cukup parah,” kata Parni. Ia mencontohkan seperti ruangan aula yang lokasinya berdekatan dengan ruang lurah lama. “Kalau misalnya hujan besar, ruangan itu mengalami kebocoran yang cukup parah karena plafonnya yang rusak,” terangnya. Selain itu, ruangan sekretaris lurah juga mengalami kebocoran cukup parah. “Ruangannya juga tidak ada ventilasi, makanya ruangannya digabung dengan ruangan staf lainnya,” jelasnya. Parni menambahkan, jika kantor kelurahan ini hanya di bagian depannya yang masih layak digunakan. “Kita sudah bersurat ke pemerintah kota untuk meminta renovasi, sejauh ini kita berharap tahun depan mendapat anggaran untuk perbaikan,” jelasnya. Pihak dari instansi terkait, imbuhnya, juga sudah pernah datang meninjau ke tempatnya untuk menyurvei lokasi. “Dari anggota Dewan yang rumahnya di sini juga perna menengok, makanya kita berharap bisa tahun depan,” kata Parni. Selama ini, tambahnya, kantor kelurahan hanya pernah mengalami perbaikan kecil-kecilan seperti pengecatan ulang. (uul)
Wisata Birokrasi GENCARNYA DPRD Kota Mataram melahirkan Perda inisiatif, ternyata berdampak positif terhadap pariwisata Kota Mataram. Namun, pariwisata ini bukan seperti di daerah lain yang ’’menjual’’ alam sebagai destinasi wisata. Mataram, kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., diuntungkan dengan tingginya produktivitas Dewan dalam menghasilkan Perda. Perda inisiatif yang dihasilkan Dewan, menjadikan Ibukota Provinsi NTB (Suara NTB/fit) ini sebagai lokasi wisata Lalu Suriadi birokrasi. Begitu banyak anggota Dewan maupun Pemkab dan Pemkot yang datang belajar ke DPRD Kota Mataram. Ini terlihat dari kunjungan setiap saat ke DPRD Kota Mataram. “Daerah lain kan mau meniru Perda kita, akhirnya datang ke sini,” katanya kepada Suara NTB, baru-baru ini. Ini membuat hunian hotel selalu ramai. “Kan wisatawan itu datang butuh kamar hotel dan juga kuliner,” katanya. Meski demikian, karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur soal itu, tidak sedikit pula tamu yang datang belajar ke DPRD Kota Mataram, justru menginap di kabupaten tetangga. Terkait hal ini, Suriadi membantah bahwa kalau tamu yang belajar ke Mataram menginap di kabupaten tetangga, Kota Mataram justru tidak mendapatkan dampak ekonomisnya. “Ndak begitu. Justru kita (Mataram, red) lebih banyak untungnya,” klaimnya. Politisi PAN ini bercerita beberapa kali bertemu dengan rekannya yang ada di kabupaten tetangga. “Kalau Kita dengan Lombok Barat sama. Kadang berkunjungnya ke Lombok Barat tapi nginepnya di Mataram,” katanya. Justru, sambung Suriadi, yang lebih sering komplain adalah Kabupaten Lombok Timur. “Kami yang menyiapkan tapi yang menikmati Mataram. Karena menginapnya di Mataram. Itu selalu,” imbuhnya. Untuk itu, ia berharap, apa yang dilakukan Dewan dapat dicontoh oleh eksekutif. Seandainya eksekutif membuat program unggulan, tentu akan banyak tamu yang datang belajar ke Kota Mataram. Ia mencontohkan maraknya kunjangan birokrasi ke Jembrana, Bali dan Sragen, Jawa Tengah. “Jadi wisata birokrasi ini cukup menjanjikan tapi ini belum terpikirkan oleh OPDOPD kita,” sesalnya. Padahal, kalau wisata birokrasi ini dapat berjalan baik dan ditunjang oleh program unggulan, bukan tidak mungkin tamu dari seluruh Indonesia akan datang belajar ke Kota Mataram. Meski tidak ada regulasi khusus, setiap tamu yang berencana datang ke DPRD Kota Mataram ditekankan agar menginap di Mataram. (fit)
Libatkan Tim Akademisi
Titik Reklame di Mataram akan Dilelang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang merumuskan produk hukum untuk melelang sejumlah titik reklame di Kota Mataram. Pemkot juga melibatkan tim akademisi untuk menghitung potensi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam, Rabu (6/12) mengatakan, Pemkot Mataram tengah melakukan kajian ekonomis terhadap titik reklame. Namun demikian, ia belum bisa menyampaikan
berapa titik reklame di Mataram akan dilelang. Ia baru menyodorkan bahan - bahan atau data kepada tim ahli untuk dilakukan kajian. “Saya belum tahu berapa titik. Jangan sampai nanti saya mendahului,” kata Kemal.
Pelelangan ini berkaitan dengan perubahan Perda yang telah diajukan ke Dewan. Kemal mengaku, pelelangan titik reklame itu telah diatur, sehingga tidak terjadi monopoli terhadap satu pengusaha. Sistem pelelangannya pemerintah menyodorkan harga tertinggi di satu titik. Titik yang dinilai mahal dan berani dibeli oleh pengusaha advertising. Itulah yang akan menempati titik reklame tersebut. “Siapa yang berani dengan
DPPKB Gelar Mini Lokakarya Mataram (Suara NTB) Sejak dicanangkan Kampung KB oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Maret 2016 lalu di Lingkugan Geguntur Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana intens melakukan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait. Pembinaan tersebut guna mempercepat peningkatan derajat kesehatan, kesejahteraan dan kualitas SDM masyarakat. Salah satunya, dengan menggelar lokakarya. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menjelaskan, pembinaan terpadu terhadap Kampung KB di Lingkungan Geguntur intens dilakukan dengan melibatkan SKPD lainnya. Pembinaan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, Kampung KB ini adalah program untuk semua yang dilakukan secara terpadu, terencana, terarah dan terintegrasi dengan sektor lainnya guna mewujudkan Kampung KB yang tangguh dan bermartabat di KotaMataram yang searah dengan Visi, Misi Kota Mataram. Setelah dideklarasi Maret 2016 lalu, sudah terlihat perubahan di Kampung KB. Sebelumnya, dari semua aspek program KKBPK dan pemban-
(Suara NTB/ist)
LOKAKARYA - Kepala DPPKB Kota Mataram Sutrisno memberikan pemaparan pada lokakarya mini, Rabu (5/12). gunan sektor lainnya seperti batkan petugas kecamatan, perbaikan rumah tidak lay- kelurahan, kaling, toma, ak huni, jalan setapak, toga,tokoh pemuda dan stakekelompok-kelompok kegiatan holder lainnya. Pelatihan ini seperti bina keluarga balita, supaya kader memiliki pemabina keluarga remaja, bina haman mengelola dan melakkeluarga lansia, UPPKS dan sanakan Kampung KB yang PIK/R telah tumbuh dan cepat untuk melakukan berkembang. “Alhamdulillah, perubahan khususnya pensudah banyak perubahan set- ingkatan derajat kesehatan, elah setahun dilaunching Pak kualitas SDM dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Wali,” kata Sutrisno. “Untuk lebih memfokuskan Sutrisno menyebutkan, di Kota Mataram sampai saat pelaksanaan program kegiatan ini telah dibentuk 6 Kampung yang ada di Kampung KB diKB di masing - masing keca- lakukan Lokakarya mini selamatan. Kampung KB dimak- ma tiga hari unsurnya adalah sudkan untuk menambah Pokja Kampung KB,” tambahpengetahuan atau wawasan nya. Lokakarya ini sebagai bahpara pelaksana di tingkat an evaluasi pelaksanaan prokecamatan hingga kelurahan. gram dan menyusun rencana Ditambahkan, tim Pokja kerja yang ada di Kampung Kampung KB tingkat kecama- KB guna percepatan peningkatan maupun kelurahan meli- tan kualitas SDM. (cem/*)
oleh Pemerintah Pusat. Di antaranya, data tidak sinkron, warga memiliki kartu tetapi tidak memiliki saldo. “Kalau ada pergantian bank itu bukan ranah kita. Silakan saja karena itu ranah Pemerintah Pusat,” ujarnya. Intinya, masyarakat penerima manfaat cepat terlayani dan data sinkron. Sebagai contoh, data lama sempat jadi polemik terselesaikan setelah datanya dikirim ke Kementerian Sosial. Ketua Forum Lurah Se - Kota Mataram, Saharuddin memberikan catatan - catatan terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai tersebut. Ia meminta Pemerintah Pusat melalui Dinas Sosial berkoordinasi dengan aparat kelurahan. Kedua, penjabaran dasar hukum harus memperkuat kelurahan sehingga terarah. Selama ini aku dia, seluruhnya terpusat di Dinas
Sosial. Sementara, kelurahan hanya jadi tameng saja. “Ini menyangkut masyarakat tidak mampu, supaya memperkuat aturan. Bila ada komplain cepat diselesaikaan persoalannya,” saran Saharuddin. Dia menyebutkan, secara keseluruhan ketidakvalidan data penerima di Mataram sekitar 2.000 lebih. Dan, ini masih diperbaharui oleh Kementerian S o s i a l . Ketidakvalidan data dimaksud Saharuddin yang juga Lurah Ampenan UtLalu Martawang
ara menyangkut by name by addres penerima manfaat. (cem)
(Suara NTB/cem)
nkan antara bank, Bulog dan e warong serta masyarakat penerima manfaat. Beberapa kesepakatan kata dia, di antaranya akan dibuat posko sebagai pengendali informasi. Kedua, menugaskan selain kader PKH, TKSK melakukan koordinasi masif sehingga persoalan di bawah segera terkomunikasi di Dinas Sosial. “Kami masih ada waktu maksimal sampai 20 Desember,” kata Martawang ditemui usai rapat, Rabu (6/12). Pihaknya berharap semaksimal mungkin percepatan proses realisasi bantuan pangan non tunai terealisasi, karena ada data masing kosong. Martawang yang juga Asisten I Setda Kota Mataram mengakui, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memang telah melaunching tapi realitas di lapangan tidak sesederhana seperti dipikirkan
pelelangan titik reklame bisa dilaksanakan. “Kita kasih waktu dua minggu. Supaya Desember ini bisa selesai,” ucapnya. Dari hasil kajian lelang titik reklame tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, reklame ini jadi potensi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Tidak saja di Mataram, tetapi mungkin daerah lain menganggap reklame ini sebagai sumber pendapatan. (cem)
Serapan Fisik dan Keuangan Kota Mataram Masih Rendah
Data Penerima BPNT Masih Bermasalah Mataram (Suara NTB) Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) yang jadi program Kementerian Sosial tak berjalan mulus. Di Kota Mataram, data penerima BPNT masih bermasalah. Sekitar 2.000 lebih data dari total penerima bantuan pengganti rastra tersebut tak sesuai data penerima di lapangan. Persoalan ini terungkap ketika sosialisasi Dinas Sosial, pihak bank di hadapan camat dan lurah se - Kota Mataram. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Martawang mengungkapkan dari hasil rapat bersama camat dan lurah bahwa bantuan pangan non tunai masih ada masalah terkait data, sistem dan manajemen dalam konteks mensinkro-
harga mahal, maka dialah yang menempati titik itu,” tambahnya. Penentuan titik termahal atau tidak berdasarkan hasil kajian tim akademis. Sebagai contoh sebut Kemal, di perempatan Karang Jangkong misalnya harga standar Rp 50 juta. Tapi ada yang menawar Rp 60 - 70 juta, secara otomatis sebagai pemenang. Kemal menambahkan, tim akademisi diberikan waktu bekerja selama dua minggu, sehingga awal Januari 2018
Mataram (Suara NTB) Upaya Pemkot Mataram menggenjot serapan fisik maupun keuangan tampaknya tetap stagnan. Serapan fisik dan keuangan per tanggal 6 Desember masih rendah. Data rekapitulasi realisasi pelaksanaan APBD 2017 menunjukkan, jumlah belanja tidak langsung dengan pagu Rp 607 miliar terserap Rp 481 miliar lebih. Sementara, belanja langsung Rp 937 miliar lebih terserap Rp 556 miliar lebih. Sedangkan, target realisasi fisik 93,32 persen di bulan November baru mencapai 69,83 persen. Untuk realisasi keuangan baru 67,13 persen dari target 82,05 persen. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. Moh Suryadi tak menampik belum terpenuhinya target keuangan dan fisik tersebut. Tetapi, organisasi perangkat daerah sudah diingatkan untuk menggenjot serta mempercepat laporan real-
isasi kinerja mereka. “Realisasi baru gaji saja yang masuk. Kalau fisik lagi didorong,” kata dia, Rabu (6/ 12). Untuk realisasi keuangan kecenderungan laporan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) menumpuk. Di satu sisi, ia meminta admin di masing - masing OPD harus segera memproses data. Kadang - kadang mereka lupa memperbaharui laporan keuangan dan fisik, sehingga berpengaruh terhadap realisasi. “Sudah ada grup WA admin. Kita sampaikan lewat itu. Belum lagi lewat telepon,” ujarnya. Diakui, secara teknis tidak ada permasalahan terhadap serapan keuangan maupun fisik. Cuma OPD perlu mempercepat perencanaan sejak awal tahun, sehingga pengadaan barang dan jasa mereka lebih cepat. Artinya, tidak harus menunggu penganggaran tiap triwulan. Bila perlu kata dia, seluruh proyek di 2018 dikerjakan lebih awal. (cem)
Sejumlah Proyek Fisik Belum Rampung Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek fisik di Kota Mataram menjelang akhir tahun 2017 belum juga rampung. Pekerjaan yang dikhawatirkan molor seperti penataan bundaran dikerjakan, pembangunan gerbang di lingkar selatan, pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dan gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi, Rabu (6/12) mengatakan, beberapa proyek sedang dikebut pengerjaannya oleh rekanan. Proyek gerbang dan monumen defiasinya plus, sementara UGD rumah sakit menunggu bahan. “Kalau RSUD materialnya sudah dikirim dari Jawa. Sekarang dalam perjalanan menuju ke sini,” kata Suryadi. Pihaknya tetap memberikan masukan dan saran terkait percepatan pengerjaan. Ketiga ini kata dia, ditargetkan selesai ce-
pat. Kalaupun umpamanya molor, tidak jauh dari prediksi. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, rekanan diberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan. Konsekuensinya dikenakan denda dari perhitungan sisa pekerjaan. “Kalau molor palingan sedikit,” ucapnya. Konsultan pengawas dan pejabat pembuat komitmen (PPK) terus didorong mendesak rekanan menambah tenaga serta memastikan material proyek siap di lapangan. Kata dia, masalah cuaca bukan jadi alasan rekanan. Mereka harus berusaha mencarikan solusi agar pekerjaan selesai tepat waktu. Terkait penataan lapangan Sangkareang, dia menyebutkan, konsultan pengawasan dan PPK sedang mengajukan ACP. Sejauh ini, masih menunggu dan diharapkan segera rampung. Suryadi memberikan catatan kepada rekanan maupun pemilik proyek, agar menyelesaikan pekerjaan sebelum kontrak selesai. (cem)
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Selesaikan Secepatnya ANGGOTA Komisi XI DPRD RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA., memberikan atensi atas sengketa raibnya dana nasabah Bank NTB yang saat ini belum menemukan titik temu. Perwakilan komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secepat mungkin menuntaskannya, agar persoalan ini tak berkepanjangan. “Kita percayakan OJK dapat menyelesaikan dalam tempo (Suara NTB/dok) yang sesingkat-singkatnya. InH. Willgo Zainar sya Allah, kita kawal bersama,” kata politisi Partai Gerindra ini. Dalam pandangannya, sebagai pemegang hak otoritas, OJK bisa mengambil langkah segera mungkin, dengan memanggil para pihak terkait. Baik nasabah yang menjadi korban, maupun pihak perbankannya tanpa harus menunggu laporan korban. Apalagi persoalan ini telah menjadi perhatian publik. Menurutnya tidak begitu sulit melacak arus pengiriman dana nasabah yang raib sebesar Rp 75 juta di rekeningnya. Apalagi bukti foreksiknya ada karena arus transaksi non tunainya sangat mudah diidentifikasi. Ditambah lagi bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi korban. “Jangan biarkan persoalan ini mengambang dan tanpa penyelesaian segera. Karena akan minimbulkan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat pada sektor perbankan secara umum nantinya,” demikian Wilgo. “Unsur pidananya biarlah Kepolisian yang menindak lanjutinya. Semoga persoalan ini dapat diselesaikan sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku sebaik-baiknya,” katanya. Seperti diketahui, nasabah Bank NTB secara lisan dan akan tertulis, meminta kepada OJK untuk menyelesaikan persoalannya dengan perbankan. Menyusul raibnya dana nasabah Bank NTB Cabang Gerung, saat melakukan transaksi di mesin ATM BPD ini di Lingkar Selatan, Mataram pada Juli 2017 lalu. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
12 Pengusaha ’’Money Changer’’ Dititip ke Polda NTB Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menitipkan 12 pelaku usaha tempat penukaran uang asing (money changer) ke Polda NTB dalam rangka pembinaan oleh Polda NTB. Cara ini diambil setelah langkah-langkah persuasif tak diindahkan. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/ 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA BB atau dikenal dengan istilah money changer, bekerjasama dengan Polda NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Disnaker Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah melakukan kegiatan penertiban setidaknya dua kali terhadap pihakpihak yang masih melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia pascakegiatan penertiban tahap I pada Bulan Mei 2017. Diketahui, banyak diantaranya yang ditertibkan itu merupakan KUVPA ilegal,
atau tak mengantongi izin resmi dari Bank Indonesia. Terhadap seluruh pelaku money changer tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempelkan stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan memperoleh izin usaha KUPVA dari Bank Indonesia. Selanjutnya BI akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut. Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP. Sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku money changer tidak berizin tersebut, Bank Indonesia telah melakukan upaya persuasif secara
masif melalui imbauan untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia, antara lain melalui sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan publikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness terhadap pelaku money changer tidak berizin. Selanjutnya, Bank Indonesia mengimbau agar pelaku money changer tidak berizin lainnya segera menghentikan kegiatan usahanya dan mengajukan izin ke Bank Indonesia. Perlu kami tekankan kembali pengurusan izin di BI
tanpa dipungut biaya apapun. “Setelah ada kesepakatan, ternyata ditemukan masih saja beroperasi. 12 KUVPA kemudian kita koordinasi dengan Polda NTB, dan telah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata Iwan Kurniawan, Manajer Pengawasan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia NTB. Saat ini masih dilakukan verifikasi kembali di lapangan, terhadap KUVPA-KUVPA yang telah di BAP, apakah telah melaksanakan kesanggupannya saat BAP. Dua minggu waktu yang diberikan agar KUVPA mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Yuwana Hidayat mengatakan, tujuannya bukan dalam rangka memenjarakan pelaku usaha money changer. Tetapi meningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang berlaku di negara ini. “Karena di NTB ini kunjungan wisatawan sudah
sedemikian banyak. TKI juga demikian banyak, semuanya butuh outlet penukaran mata uang asing. Makanya kita memberikan semacam shock therapy supaya mereka berizin. Tidak ada yang susah dengan berizin. Tinggal diajukan dan prosesnya gratis,” ujarnya. Bank Indonesia juga berencana melakukan pengawasan lebih luas. Bila sebelumnya pengawasan hanya dilakukan di Pulau Lombok, selanjutnya akan dilakukan di Pulau Sumbawa. Bank Indonesia akan terus memantau kegiatan money changer tidak berizin, dalam rangka menekan terjadinya praktik pencucian uang (money laundry) Untuk mengetahui keabsahan/legalitas petugas yang melakukan penertiban, masyarakat maupun penyelenggara dapat menghubungi Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2, Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, dengan nomor telepon 0813-10166-123 / 0813-10166456 / 0813-10166-789. (bul)
TERASI - Pemerintah cukup gencar melakukan pengawasan agar pedagang di pasar tradisional tak menjual produk pangan mengandung zat pewarna kimia. Salah satunya terasi yang biasanya didatangkan dari luar daerah. Pedagang di pasar tradisional perlahan sadar bahaya penggunaan bahan campuran berbahaya, termasuk formalin. Salah satu pedagang terasi di Pasar Mandalika mengangkut terasi tanpa bahan pewarna kimia dari gudangnya.
Belum Ada Solusi Atasi Taksi ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah sampai saat ini belum memiliki jurus sakti menertibkan transportasi berbasis layanan daring/online yang belakangan banyak menuai pro kontra. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTBpun menuntut lahirnya Pergub agar bisnis transportasi berjalan kondusif. Perlahan tapi pasti, transportasi online menjadi gaya hidup masyarakat urban. Disatu sisi, lahirnya transportasi yang menjemput bola hanya dengan layanan aplikasi ini meresahkan pelaku usaha bisnis transportasi kovensional. Organda Provinsi NTB juga mengaku dilematis. Bagaimana menertibkannya, tanpa ada payung hukum yang disiapkan pemerintah daerah. “Harusnya ada Pergub. Setelah ada Pergub, barulah ada kerjasama dengan aparat untuk menertibkannya,” kata Ketua Organda Provinsi NTB, Antonius Mustafa Kamal pada Suara NTB di Mataram, Rabu (6/12) kemarin. Persoalannya, peluang layanan transportasi online ini nyatanya ba-
nyak dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan luar daerah. Salah satu contoh, dalam sebuah kesempatan, Suara NTB mengunakan jasa salah satu penyedia jasa taksi online. Driver berasal dari Yogyakarta, yang secara kebetulan sedang berlibur ke NTB bersama keluarganya. Biaya sewa hotel, kebutuhan hidup, serta kebutuhan liburannya, murni di dapat dari pendapatannya menjadi driver taksi online. Ia menggunakan kendaraan plat AB. Pengemudianya secara terbuka mengatakan penghasilannya sebagai penyedia taksi online sangat cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya berlibur di Lombok. “Sore sampai jam 12 malam saya bisa dapatkan Rp 50.000 ribu. Kalau cicilan kendaraan hanya Rp 6 juta sebulan, bisa kita dapatkan hanya enam hari,” aku pengemudi ini. Menjadi penyedia jasa transportasi online ini di NTB menurutnya sangat menjanjikan. Tidak ribet, hanya mendaftar di aplikasinya, jasa trans-
portasi onlinepun bisa dilakukan di mana saja, tanpa terkecuali NTB. Contoh kasus ini juga dijumpai Ketua Organda NTB. karena itulah, pemerintah daerah harus melakukan penertiban, bila payung hukumnya sudah ada. “Pada dasarnya kita tidak menolak kehadiran transportasi online. Asalkan koordinasi jalan, ketentuan yang dilaksanakan di daerah harus berlaku sama, baik yang online maupun yang konvensiona l , ” imbuhnya.(bul)
Antonius Mustafa Kamal (Suara NTB/dok)
Rabu, 6
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Halaman 4
Kerjasama Dikes Lombok Timur dengan Harian Suara NTB
Dikes Lotim Lakukan Pengawasan dan Pembinaan Faskes Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja fasilitas kesehatan (faskes) dalam memberikan pelayanan kesehatan. Seluruh faskes tingkat pertama berupa klinik, puskesmas dan rumah sakit dipantau. Dikes melakukan pembinaan dan pengawasan. Faskes yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bisa dievaluasi hingga dicabut izin operasionalnya. Demikian penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Lotim drg H. Asrul Sani melalui Kepala Seksi Rujukan dan Penunjang Bidang Pelayanan Kesehatan, drg. Sidarta Fitriadi, Rabu (6/12). Menurutnya, faskes yang dipantau Dikes tidak saja
sekelas klinik dan rumah sakit. Termasuk di dalamnya adalah rumah sakit sebagai tempat rujukan. Tidak saja dari segi pelayanan rumah sakit, tapi juga termasuk aspek penunjang-penunjang rumah sakit, seperti laboratorium, radiologi dan lainnya. Kewenangan mencabut izin atas faskes tingkat pertama dikarenakan Dikes mengurusi aspek perizinan sarana kesehatan. Seperti kegiatan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dikes ini juga mengurus asek keselamatan kerja dari tenaga medis dan kesehatan olahraga. Pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit diatur. Termasuk, mengatur apa-apa yang ada di rumah sakit. Termasuk dari sisi rujukan apakah
Sediakan Layanan Internet Gratis DINAS Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyediakan layanan sambungan internet atau wi fi gratis di sejumlah lokasi. Saat ini layanan gratis ini sudah bisa diakses di kantor bupati dan taman tugu depan Pendopo Bupati Lotim. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lotim, H. Ridatul Yasa. Kepada Suara NTB, Rabu (6/12), dijelas(Suara NTB/dok) kan, wi fi gratis di kantor Bupati H. Ridatul Yasa disediakan mulai halaman depan, lobi sampai halaman depan dan belakang bisa diakses. Semua bisa diakses tanpa password. Bentuknya wi fi ID dengan kapasitas 10 mega. Kemampuan diyakini di atas ratarata. Di masa mendatang, tempat-tempat umum dan strategis akan dipasang. “Rencana kita akan pasang lagi di enam titik strategis,” paparnya. Tempat umum dimaksud seperti Pantai Labuhan Haji, Taman Selong, Taman Gelang dan tempat nongkrong para pemuda, lapangan nasional dan sebagainya. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi secara baik dan benar. Layanan internet gratis ini ditekankan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi yang benar-benar bermanfaat, seperti menggali informasi tentang pengembangan perekonomian. Harapannya layanan internet gratis yang tersedia tidak disalahgunakan. Bukan untuk mengakses situs-situs yang tidak mendidik. (rus)
Peringatan Maulid, Momentum Bina Mental ASN Tanjung (Suara NTB) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H di lingkup Pemkab Lombok Utara berlangsung, Rabu (6/12). Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., berharap perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai momentum pembinaan mental bagi seluruh ASN lingkup Pemkab Lombok Utara. “Peringatan ini merupakan wujud kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menyebarkan agama Islam dengan tekun, sabar dan penuh pengorbanan. Sekaligus juga merupakan sarana yang efektif untuk membina mental para ASN dengan meneladani nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kepribadian Rasulullah,” pesan wabup. Setiap ASN, ujarnya, senantiasa diharapkan dapat menumbuh-suburkan jiwa juang dan profesionalisme, sehingga tercapai hajat pembangunan masyarakat. Hikmah peringatan Maulid Nabi ini, ujarnya, harus dimanfaatkan sebagai wadah untuk melakukan introspeksi diri terhadap segala amal ibadah dan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, makna yang paling mendasar dari peringatan ini terletak pada beratnya tantangan berat. Salah satu yang paling tampak adalah degradasi akhlak oleh pola hidup sekuler, hedonis dan individuslistik. Oleh karena itulah, ia mengajak agar setiap masyarakat Lombok Utara dapat mencontoh perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengubah perilaku hidup jahiliyah dalam kehidupan yang lebih bermartabat. Sebab keteladanan melahirkan partisipasi produktif dalam setiap kebaikan dengan diimbangi oleh kekuatan doa. “Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah bagi ummat dapat kita jadikan sebagai sarana untuk mengerem sahwat kita dan hawa nafsu untuk memiliki harta benda yang lebih banyak lagi,” pesannya. Wujud kecintaan dalam menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad SAW pastilah berbeda-beda satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk itu, pihaknya berharap hal itu dijadikan sebagai pertanda wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara, Dr. TGH. Taisyier, LC. MA., dalam tausiahnya mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar menjalankan tradisi. Namun untuk lebih bisa menggali nilai-nilai suci yang terkandung di dalamnya. Umat Muslim diingatkan kembali untuk mensyukuri kemahabesaran Ilahi yang telah mengutus Nabi Muhammad ke dunia, keberadaan nabi, sehingga agama Islam lahir menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan tugas dalam dimensi hablum minallah dan hablum minannas. “Keteladanan Rasulullah tersebut perlu kita padukan dengan pedoman dasar yang kita miliki, baik sebagai, Pegawai Negeri Sipil dan anggota maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga sikap, tutur kata dan tindakan kita, senantiasa dapat memberikan ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat di manapun kita berada dan bertugas,” pesannya. (ari)
(Suara NTB/ist)
MAULID - Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Pemda Lombok Utara di halaman Kantor Bupati, Rabu (6/12).
ada masalah atau tidak. Ketentuan terbaru ini sampai saat ini masih sedang dikoordinasikan juga dengan provinsi. Pasalnya, sampai saat ini belum ada program ril yang baku yang bisa dilaksanakan juga di tingkat kabupaten. “Kami memang sudah melakukan pembinaan dan pengawasan dari dulu, dengan melakukan kunjungan setiap tahun,” tuturnya. Dikes mulai masuk setelah keluar izin operasional. Sebelum ada izin, tidak masuk menjadi kewenangan Dikes baik pengawasan maupun pembinaannya. Prinsip, semua fasilitas kesehatan harus mengantongi izin. Lotim saat ini ada tiga rumah sakit besar. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono, Rumah Sakit Risa dan Rumah
(Suara NTB/rus)
H. Asrul Sani Sakit Islam Namira. Sedangkan klinik terdapat ada tujuh unit. Semuanya sudah dilaku-
kan pegawasan dan pembinaan. Dari hasil pengawasan, hasil sementara cukup baik. Prinsip dalam pengawasan, ujarnya, adalah pembinaan. Kalau bicara peraturan perundang-undangan, tidak ada satupun yang menghambat masyarakat berusaha. Selama mematuhi prasyarat tidak masalah. Pembinaan dilakukan, harapannya ada proses perbaikan-perbaikan dari sebelumnya. Diakui selama ini masih ada beberapa klinik yang membandel. Jika tidak ada perubahan, bisa terkena tindak pidana tertentu. “Kita melakukan pembinaan dulu, sebelum kemudian dicabut izinnya bagi yang membandel” terangnya. Sementara itu mengenai aspek keselamatan kerja, Dikes terus sosialisasikan ke
faskes agar terus mengedepankannya. Karena selama ini, pihak puskesmas terutama beranggapan keselamatan kerja subjeknya adalah orang lain. Terkesan dilupakan, subjek keselamatan kerja juga pada pekerja di lingkup puskesmas itu sendiri. Petugas medis juga harus terjaga kesehatan dan keselamatannya. Di mana, menjadi pekerja harus mengetahui semua faktor risiko dari pekerjaannya. Setelah memahami keselamatan dirinya dalam bekerja, baru kemudian memperhatikan keamanan dari orang lain. Aspek kesehatan mental dan fisik dari pekerja medis harus utama. Agar setiap pelaksanaan menjadi lebih baik. Ditambahkan, saat ini tu-
gas Dikes terus mendorong gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). Di mana, salah satu tujuan Germas adalah menjadikan masyarakat sehat dan produktif. Semua program saat ini menuju Germas. Karena itulah, para petugas medis pun harus tetap sehat dan memulai dari lingkungan keluarganya. Petugas medis harus bisa menjadi contoh di lingkungannya. Menerapkan pola hidup sehat dari lingkungan keluarga dan menularkan kepada seluruh masyarakat sekitar. ‘’Terapkan pola hidup sehat mulai dari keluarga. Pasalnya, ketika keluarga sehat. Maka semua bisa sehat. Komunitas keluarga sehat, desa pun sehat, negara sehat dan menjadi lebih produktif,’’ ujarnya. (rus/*)
Tambang Pasir Besi PT AMG Segera Beroperasi Lagi
TKD ASN Lotim Naik 100 Persen
Selong (Suara NTB) Tahun 2018 mendatang, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinaikkan 100 persen. Kenaikan TKD ini, menurut Sekretaris Daerah Lotim, H. Rohman Farly merupakan wujud komitmen Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan selaku kepala daerah. Menurutnya, bupati selalu berkeinginan untuk terus meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Tidak saja pegawai, anggota DPRD pun siap ditingkatkan kesejahteraannya. Bahkan, ujarnya, bupati juga berkeinginan seandainya anggota DPRD boleh diberikan gaji pensiun, maka Kabupaten Lotim akan menjadi kabupaten pertama yang akan memberikan uang pensiun bagi para wakil rakyat. Begi-
tupun juga siap akan dibangunkan rumah dinas kalau ada ketentuan yang membolehkan. DPRD dan eksekutif, lanjutnya, harus terus berusaha mensejahterakan masyarakat. Satu sisi, pegawai adalah orang yang sejahterakan masyarakat. Sebagai kepala daerah, bupati dan wakil bupati harus memikirkan para pembantunya, yakni para pegawai. Pegawai juga harus sejahtera agar bisa membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Diakuinya, dana transfer pusat yang diterima Lotim paling sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dan ukuran luas wilayah. Perbandingan TKD pun diakui masih ada daerah lain yang lebih besar. Kenaikan sampai 100 persen hanya terjadi penambahan 100 persen saja. Misalnya, TKD sebelumnya Rp 300 ribu untuk seorang pegawai dinaikkan menjadi Rp 600 ribu. “Dibandingkan kabupaten lain
masih ada yang lebih tinggi, dikarenakan jumlah pegawai besar, hanya itu dulu yang bisa dilakukan,” paparnya. Kebijakan bupati lanjutnya sudah sangat berpihak. Tanggung jawab pemerintah sangat besar. Hal ini sudah sesuai amanah UU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu mewujudkan masyarakat menjadi lebih aman dan sejahtera. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus mempersiapkan inftrastruktur daerah. Semua potensi wilayah digali, seperti pertanian, perikanan dan lainnya. Pasar semakin bagus. Upaya ini diyakini secara otomatis bisa menggerak-
(Suara NTB/rus)
H. Rohman Farly kan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera. (rus)
Kepala Pasar Terara Diduga Selewengkan Uang Sewa Ruko
(Suara NTB/yon)
SIMULASI - Simulasi pengamanan pilkades serentak digelar di Mapolres Lotim, Rabu (6/12).
Polres Lotim Gelar Simulasi Pengamanan Pilkades Serentak Selong (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan pilkades serentak 13 Desember 2017 mendatang, aparat Polres Lombok Timur (Lotim) melakukan simulasi pengamanan. Sebanyak 5.163 personel Polres Lotim yang akan diterjunkan dalam pelaksanaan pengamanan pilkades tersebut. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK, melalui Kabag Ops Polres, Kompol Syafruddin, menjelaskan, sim-
ulasi dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagakan dalam menghadapi setiap ada kegiatan masyarakat. Termasuk pelaksanaan pilkades agar apa yang diperagakan itu seluruh personel Polri memahami, sehingga bisa menentukan sikap dan langkah apa yang harus dilaksanakan apabila terjadi permasalahan di lapangan. Adapun jumlah kekuatan yang dilibatkan yakni dari setiap Polsek masing-masing 8
orang dari 21 Polsek, sementara dari Polres Lotim sebanyak 450 personel mulai dari Kapolres hingga perangkat yang lain. Untuk pengamanan TPS, jelasnya, semua anggota Polres melaksanakan kegiatan, yakni 2/3 kekuatan di Mako dengan BKO dari luar seperti Brimob maupun Polda sekitar 300 personel. Mereka disebar di sekitar 1.800 TPS di desa yang menggelar pilkades. (yon)
Selong (Suara NTB) Kepala Pasar Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Zain, diduga melakukan penggelapan terhadap uang sewa rumah toko (ruko) pedagang di Pasar Terara. Pasalnya, uang sewa ruko senilai puluhan juta yang seharusnya diserahkan ke Bapenda Lotim, diduga ditilep. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (6/12), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Drs. Salmun Rahman, mengaku geram atas sikap yang dilakukan oleh kepala pasar Terara. Menurutnya, persoalan itu bukanlah masalah sepele dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut masalah integritas dan lainnya, sehingga akan dievaluasi dalam waktu dekat. Dijelaskan Salmun Rahman, informasi terkait penggelapan uang sewa ruko pedagang didapatkan dari pedagang yang terdapat di Pasar Terara saat dilakukan penagihan dan penyegelan oleh petugas dari Bapenda Lotim. Saat penyegelan itu, pedagang secara terbuka mengungkapkan sewa ruko sudah dibayarkan
pada kepala pasar. Sementara dari hasil konfirmasi kepada Kepala Pasar Terara, uang sewa ruko pedagang digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan nominal puluhan juta dan berbentuk pinjaman pribadi. Akan tetapi, katanya, apabila merupakan pinjaman pribadi tidak semestinya menggunakan kwitansi. “Hal tersebut bisa dideteksi ketika pas berulang kali dilakukan penagihan terhadap penyewa, akan tetapi diindahkan. Setelah dilakukan tindakan tegas berupa penyegelan. Barulah para pedagang mengaku sudah membayar uang sewa kepada kepala pasar,” ungkapnya. Dari kejadian tersebut, disebutkan Salmun Rahman kepala pasar siap mengganti uang ini. Namun ia berpandangan proses penggantian itu tergolong sulit untuk dilakukan dan tetap akan dievaluasi. Bahkan akibat perbuatannya itu, Zain terancam dicopot dari jabatannya. “Sudah dilakukan teguran beberapa kali baik melalui via telepon atau dipanggil. Namun jarang nyambung dan ketemu,” ujarnya. (yon)
Komisi I DPRD Lombok Utara Kunker ke Makassar
Masih Hati-hati, RAPBD Daerah Lain Belum Selesai Makassar (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Makassar Sulawesi Selatan, Selasa - Kamis (5-7/12). Salah satu tujuannya, untuk mempelajari gambaran pola pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) menurut asumsi Dana Perimbangan yang digelontorkan pusat. Pada titik ini, ternyata DPRD Kota Makassar belum bisa mengetok APBD 2018 secepat daerah lain, termasuk Lombok Utara. Dalam kunjungan itu, terlibat antara lain, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Ketua Komisi I DPRD, Ardianto, SH., Sekretaris Komisi I, Putrawadi, beserta anggota-anggota Komisi antara lain, Zarkasi Haq, S.Ag. M.Si., Nurhardin, dan M. Nasahar. Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., mengaku kaget mengetahui RAPBD Kota Makassar belum diketok. Namun ia menyadari, eksekutif dan legislatif Kota Makassar memilih lebih berhati-hati untuk membahas RAPBD daripada menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Kami dari Komisi I ingin mendapatkan gambaran asumsi DAK sesuai KUA PPAS. Apakah menunggu angka Permenkeu atau
menyusun dengan acuan APBD sebelumnya,” ungkap Ardianto. Selain itu, pihaknya juga mencari tahu proses tahapan pembahasan KUA PAPAS dan RAPBD manakala terjadi skors dan jumlah anggota Banggar yang tidak kuorum. Hal ini mengacu pada insiden walkout yang dilakukan dua dari 5 Fraksi di DPRD Lombok Utara pada pembahasan RAPBD 2018 beberapa waktu lalu. Ketiga, Komisi I DPRD Lombok Utara menimba ilmu terkait sejauhmana DPRD Kota Makassar dalam menyesuaikan Tata Tertib DPRD sebagaimana terbitnya Permendagri 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. “Salah satu inti yang kami tangkap, DPRD sebagai pembentuk produk hukun disebut Bapem Perda dari sebutan sebelumnya di Permendagri No. 1 tahun 2014 Badan Legislasi Daerah, dan istilah program badan berubah dari Propem Perda dari sebelumnya Prolegda. Substansinya seperti apa penyesuaian tata tertib DPRD Makassar sesuai perubahan itu,” paparnya. Dikatakannya pengalamanpengalaman polemik internal DPRD menyangkut kuorum, pasal demi pasal di Perda Tatib DPRD dan lainnya, belum diatur secara detail. Sehingga ke depan, pihakn-
ya akan mendorong agar lembaga legislatif untuk menyempurnakan beberapa kekurangan yang dianggap krusial sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sementara Kasubag Protokol DPRD Kota Makassar, Puspawati Hera menanggapi keingintahuan Dewan Lombok Utara mengakui proses pembahasan KUA PPAS dan RAPBD Kota Makassar tetap mengedepankan aturan. Sebanyak 50 anggota DPRD dengan 9 Fraksi saat ini masih dalam proses membahas RAPBD 2018. “Saat ini Pansus RAPBD 2018 sedang konsultasi ke Jakarta, jadi sampai hari ini RAPBD belum belum diketok,” kata Hera. Untuk diketahui kata dia, besaran RAPBD 2018 Kota Makassar sejumlah Rp 3 triliun lebih. Dari angka itu, sumbangan PAD (pajak daerah dan retribusi) sebesar Rp 1 triliun lebih. “Selama ada polemik di dewan, biasanya pimpinan diskusi dengan Banggar. Rapat diskors sementara sampai menunggu persetujuan baru dilanjutkan,” jelasnya. Kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., menyimpulkan langkah DPRD Kota Makassar secara umum sama dengan yang di-
(Suara NTB/ari)
KUNKER - Kunker pimpinan dan Komisi I DPRD Lombok Utara ke DPRD Kota Makassar, Rabu (6/12). lakukan di DPRD Lombok Utara. Kecuali pada polemik internal DPRD dalam pembahasan RAPBD 2018 yang seharusnya disikapi bijak oleh pimpinan DPRD. Pembahas APBD untuk kepentingan rakyat, maka harus melibatkan semua fraksi di DPRD. Mengingat sangat memungkinkan ada beberapa pihak di DPRD mengedepankan ego masing-masing. “Maunya saya harus ulang karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam aturan perundang-undangan, tetapi Ketua DPRD memilih melanjutkan dengan argumen tanda tangan pertama sebelum diskors dianggap sah walaupun beberapa anggota keluar dan tidak ikut rapat,” katanya.
Kendati demikian, ia lebih memilih untuk tidak berpolemik lebih lanjut, melainkan mengklarifikasi pendapat di media sosial yang menuding 7 orang anggota DPRD menolak RAPBD 2018. Namun demikian ia berharap, APBD 2018 Lombok Utara yang telah disahkan tidak menimbulkan persoalan. Pasalnya, perbedaan angka di KUA PPAS dengan besaran pendapatan dan belanja sebesar Rp 1,093 triliun, meningkat 23,11 persen atau Rp 888 miliar dari tahun sebelumnya. Angka tersebut berbeda dengan penyampaian di RAPBD yang mana menyebutkan besaran pendapatan dan belanja sebesar Rp 959,4 miliar atau naik dari Rp 904,26 miliar. (ari)
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Tak Punya Ciri Khas CAMAT Sekotong, L. Ahmad Satriadi mengkritisi proyek taman senilai ratusan juta yang dibangun persis di simpang tiga di wilayahnya, lantaran bentuknya tak mencirikan Sekotong sebagai lokasi wisata. Seharusnya taman yang dibangun berupa landmark atau tugu yang mencirikan kawasan wisata Sekotong, seperti halnya patung surfing (selancar) atau sejenisnya. Ia menilai proyek ini hanya menghambur-hamburkan anggaran saja. Menurutnya, proyek ini dibangun setelah ia mempertanyakan dana pemeliharaan taman yang sudah dibangun sejak lama. (Suara NTB/her) Pasalnya, taman itu terkesan kumuh dan kotor. Sejak awal ia L. Ahmad Satriadi meminta agar di lokasi simpang tiga dibangun semacam landmark yang mencirikan Sekotong sebagai kawasan wisata. “Tapi kok bangunannya begitu bentuknya, hanya dibangun menggunakan semen bertuliskan “Selamat Datang di Sekotong”, seharusnya kami minta dibangun semacam landmark mencirikan Sekotong sebagai lokasi wisata misalnya surfing, karena kita dikenal lokasi surfing,” jelas Satriadi. Diakuinya, proyek ini dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Proyek ini tak ada ubahnya seperti bangunan yang sebelumnya, pasalnya bangunan itu hanya dibongkar lalu diganti dengan bangunan baru. Ia sangat kecewa dengan pembangunan proyek ini sebab sekedar dibangun tanpa mengkaji dan mempertimbangkan aspek estetika dan tentunya ciri khas Sekotong sebagai lokasi wisata. Sementara itu, Kadis Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan menyatakan terkait pembangunan taman bisa ditambah untuk landmark, seperti usulan camat dan masyarakat setempat. Anggaran yang ada jelasnya hanya cukup untuk penataan lampu dan taman di simpang tiga. (her)
Pedagang Pasar Lama Praya Mengadu ke Dewan Praya (Suara NTB) Puluhan pedagang pasar lama Kota Praya, Rabu (6/12), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Mereka mengadukan nasibnya pascarencana relokasi oleh pemerintah daerah setempat. Para pedagang menolak pindah dari lokasi pasar tersebut, jika belum ada lokasi yang tepat. Pasalnya, lokasi yang ditawarkan oleh Pemkab Loteng yakni di area timur Pasar Renteng dinilai tidak layak, karena lokasi tersebut sepi dari pembeli. “Kalau kami harus dipindahkan ke pasar Renteng, kami menolak,” ungkap Bustomi Taefuri, perwakilan para pedagang di hadapan Ketua Komisi II DPRD dan perwakilan pejabat lingkup Pemkab Loteng di ruang Banmus DPRD Loteng. Bagaimana tidak, para pedagang yang menempati lokasi lahan pemerintah di belakang pertokoan Kota Praya mengambil barang di Pasar Renteng, sehingga kalau para pedagang dipaksa untuk pindah ke Pasar Renteng, sama saja dengan mematikan usaha pedagang tersebut. “Kan tidak masuk akal, sekarang pedagang mengambil barang di Pasar Renteng, kemudian menjual lagi di Pasar Renteng jelas tidak akan laku barangnya. Karena pasti pembeli lebih memilih membeli langsung di pedagang Pasar Renteng,” ujarnya. Untuk itu, para pedagang dengan tegas menolak pindah dari lokasi pasar lama Praya. Kalau sampai harus pindah ke Pasar Renteng, mereka meminta pemerintah daerah segera membuatkan pasar satelit di lokasi lain. Selain itu, para pedagang juga mendesak pemerintah daerah lebih memperhatikan nasib para pedagang lokal dengan memberikan bantuan program, terutama berupa pinjaman modal. Adanya pinjaman ini, kegiatan usaha para pedagang lokal bisa lebih berkembang. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah terkesan kurang adil. Kalau pengusaha luar begitu diperhatikan. Sementara pedagang lokal terus diusik dan dipindahkan ke sana kemari. “Jadi kalau belum ada lokasi yang tepat, lebih baik kami akan bertahan di lokasi pasar yang lama,” ancamnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., menegaskan para pegadang di lokasi pasar lama Praya mau tidak mau harus pindah. Karena lokasi yang ditempati sekarang ini akan ditata dan dijadikan sebagai area parkir serta pusat kuliner Kota Praya. Para pedagang sudah disiapkan tempat berjualan yang baru di area Pasar Renteng dengan fasilitas yang diyakini jauh lebih baik dari fasilitas yang ada di lokasi pasar lama Praya tersebut. “Penataan kawasan tersebut sudah lama direncanakan dan baru tahun ini bisa dimulai pengerjaannya,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, berharap pemerintah daerah bisa segera menemukan formula penyelesaian persoalan tersebut. Pihaknya dalam hal ini sangat mendukung rencana penataan yang akan dilakukan oleh Pemkab Loteng terhadap lokasi pasar lama Praya. Tapi nasib para pedagang yang sudah cukup lama berjualan di tempat tersebut juga tidak boleh dikesampingkan. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan, supaya para pedagang dipindahkan ke lokasi lahan milik Pemkab Loteng di belakang Toko Wijaya Kusuma untuk sementara waktu sampai proses penataan lokasi pasar lama Praya selesai dilakukan. “Aspirasi para pedagang tersebut tidak boleh dikesampingkan. Hanya karena alasan pembangunan. Justru arah pembangunan harus mengedepankan kepentingan masyarakat bawah,” tandas politisi asal Partai Demokrat ini. (kir)
(Suara NTB/kir)
PEDAGANG - Sejumlah pedagang yang berjualan di pasar lama Praya mengadukan nasibnya ke DPRD Loteng, karena dipaksa pindah ke lokasi baru yang sepi pembeli.
SUARA PULAU LOMBOK
Tujuh Anggota DPRD Lobar Masih Nunggak Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Tindak lanjut temuan BPK di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum tuntas, terutama temuan kerugian negara mencapai miliaran rupiah belum tertagih. Di antaranya, temuan LHP BPK masih tersisa pada dana purna bakti mantan anggota DPRD tahun 1999-mencapai Rp 3,9 miliar dan yang masih tersisa sekitar Rp 2,7 miliar. Selain itu, temuan kerugian pengadaan cadangan besar pemerintah (CBP) senilai Rp 108 juta. Demikian ditegaskan Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat kepada Suara NTB, Selasa (5/12). Menurutnya, anggota DPRD yang masih menunggak berjanji segera menuntaskan sebelum batas akhir tanggal 15 Desember ini. Apalagi sudah ada perjanjian dibuat
anggota DPRD dikoordinir oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Jika tidak juga diselesaikan, maka konsekuensinya akan dilaporkan ke BPK apakah dilanjutkan ke sidang majelis TPTGR atau diserahkan ke ranah hukum. Dalam hal ini, ujarnya, anggota Dewan bukan memble
Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menerima berkas persyaratan pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang, H.Moh. Ali Bin Dachlan – TGH. L. Gede M. Ali Wiresakti Amir Murni (Ali – Sakti), Rabu (6/ 12). Berkas dukungan ditambah 45.167 lembar salinan KTP diserahkan langsung Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP, dan diterima Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, di kantor KPU Loteng. Berkas dukungan selanjutnya akan diverifikasi faktual oleh KPU Loteng untuk memastikan kebenaran dukungan terhadap pasangan calon perseorangan tersebut. “Berkas dukungan calon perseorangan Ali BD – Gede Sakti sudah kita terima dari KPU NTB,” aku Sekretaris KPU Loteng, Gede Suantara, kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, sebaran dukungan calon perseorangan ada di semua kecamatan di 12 kecamatan di Loteng. Sementara untuk desa hanya ada di 105 desa saja. Sedangkan di 24 desa lainnya, dukungan pasangan calon persorangan tidak ditemukan. Nantinya, berkas persyaratan selanjutnya akan diserahkan oleh KPU Loteng ke PPS di tingkat desa. Tapi jelas tidak semua desa. Hanya ke desadesa yang ada sebaran dukungan dari calon perseorangan ini akan diberikan. “PPS inilah
BPK, maka progres penyelesaian LHP BPK dari perkembangan 87,6 persen bisa mencapai 93 persen. Tidak saja temuan dana purna bakti yang diproses masuk kolom 4 namun temuan lain hingga 2016. Sementara temuan kerugian negara pengadaan CBP belum dikembalikan oleh rekanan. Hanya satu rekanan sudah mengembalikan, namun tersisa satu rekanan yang belum mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 108 juta. Menindaklanjuti temuan ini, pihak pemda sudah menempuh melalui sidang majelis TPTGR. (her)
(Suara NTB/kir)
SERAHKAN - Ketua KPU NTB L. Aksar Ansori (paling kiri) menyaksikan proses pemeriksaan berkas persyaratan pasangan perseorangan pada Pilkada NTB Ali – Sakti yang diserahkan ke KPU Loteng untuk diverifikasi, Rabu (6/12). nantinya akan melakukan verifkasi faktual terhadap berkas dukungan calon perseorangan ini,” ungkapnya. Untuk memastikan, apakah berkas dukungan tersebut benar adanya dan sesuai dengan fakta di lapangan. Di mana
ASN Loteng Berkurang 2.000 Lebih Praya (Suara NTB) Pasca pemberlakuan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah pusat beberapa tahun yang lalu, jumlah ASN Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berkurang. Tercatat, sejak moratorium penerimaan ASN mulai diberlakukan ada sekitar 2 ribu lebih PNS Loteng yang berkurang. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, menjelaskan, pada awal sebelumnya moratorium penerimaan ASN diberlakukan, jumlah ASN Loteng menyentuh angka 11 ribu orang lebih. Termasuk guru dan pegawai umum lainnya. Namun setelah ada moratorium penerimaan ASN jumlah pegawai Loteng yang berstatus ASN tersisa hanya sekitar 9.600 orang. “Sekarang jumlah PNS kita sudah di bawah angka 10 ribu. Padahal sebelumnya angkanya di atas 11 ribu,” akunya, seraya menambahkan, PNS yang berkurang, sebagian besar
disebabkan pensiun dan meninggal dunia. Di satu sisi, jumlah ASN baru yang direkrut tidak ada. Kalau pun ada, itupun hanya seberapa, sehingga wajar jumlah ASN di Loteng jauh banyak berkurang, karena ASN baru yang masuk, tidak sebanding dengan jumlah ASN yang berkurang. “Dampak yang paling dirasakan adalah guru. Karena banyak yang pensiun, jumlah guru kita sekarang sangat kurang,” ujar Nazili. Mengenai adanya wacana penerimaan CPNS di tahun 2018 mendatang, Nazili mengaku belum berani memastikan. Namun, pihaknya sempat mendengar informasi kalau moratorium penerimaan CPNS akan dicabut tahun depan, sehingga tahun itu juga rekrutmen CPNS bisa dilaksanakan. “Tapi ini baru informasi di luar saja. Sehingga kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak cepat terpengaruh informasi yang belum pasti kebenarannya, apalagi informasi tersebut beredar di media sosial. (kir)
Jatah ADD di Lobar Berkurang Rp 2,3 Miliar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar, L. Edi Sadikin mengaku belum mengatahui besaran pasti kenaikan DD. Sebab masih menunggu dari pihak kementerian, namun dari kabar yang diperolehnya kemungkinan kenaikan itu hingga Rp 20 miliar. “Dari Rp 108,7 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 128,7 miliar. Estimasi kita dia (ADD, red) turun,” terangnya saat ditemui di ruang kerjan-
menyelesaikan temuan kerugian ini, namun ada salah satu anggota mengalami post majeure, seperti mengalami suatu musibah kehilangan akibat dibobol ATM-nya. ‘’Kalau ATMnya tidak dibobol maka bisa diselesaikan,’’ ujarnya. Selain itu, ada beberapa temuan yang dilanjutkan ke ko-
lom 4, artinya tindak lanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti seperti temuan kerugian purna bakti mantan DPRD tahun 1999-2004 mencapai Rp 3,9 miliar. Tentunya di sini didukung bukti pendukung dan kronologis. Perlu dilakukan mapping dan dibuatkan kronologis dibentuk tim, bila perlu ketua tim nantinya sekda. Lalu dikelompokkan mana yang masuk kolom 4 dan mana yang masuk kolom 1 yang bisa ditindaklanjuti dan kolom 2 yang selesai sesuai hasil tindaklanjut. Hal ini menjadi saran BPK, jika proses yang dilakukan Pemda ini diterima dan diakui
KPU Loteng Verifikasi Berkas Persyaratan Ali-Sakti
Empat Desa Belum Cairkan DD
Giri Menang (Suara NTB) 199 desa di Kebupaten Lombok Barat (Lobar) akan menerima tambahan Dana Desa (DD) d itahun 2018 mendatang. Pasalnya pada tahun 2018 mendatang DD diperkirakan akan mengalami kenaikan Rp 20 miliar, dari tahun ini Rp 108,7 miliar menjadi Rp 128,7 miliar lebih. Namun, untuk ADD masing-masing diperkirakan menurun hingga Rp 20-21 juta, hingga total mencapai Rp 2,3 miliar lebih.
Halaman 5
ya, Selasa (5/12) lalu. Sama halnya dengan ADD, pihaknya pun belum mengetahui besaran penurunan dana. Sebab menurutnya penurunan merupakan dampak dari pengurangan dana transfer dari pusat yang diterima oleh Lobar. Pihaknya pun masih menunggu angka pasti terkait pernurunan ADD dari pihak Pemda. Kendati demikian pihaknya mengestimasikan penurunan kisaran Rp 20-21 juta per desanya. “Estimasinya se-
gitu (Rp 20-21 juta), kita tidak tahu penyebabnya kenapa dana transfer pusat dikurangi,” imbuhnya. Lebih lanjut, pihaknya masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) untuk pencairan DD di tahun 2018 mendatang. Sebab pencairannya di tahun 2018 akan dilakukan tahap pertama pada bulan Maret dan tahap kedua bulan Agustus. “Jadi perbup ini kita ubah setiap tahun, setelah dievaluasi tahun sebelumnya,” ucap Edi. (her)
nantinya, PPS akan mendatangi langsung orang yang ada berkas dukunganya. Jika memang benar orang tersebut mendukung pasangan calon perseorangan tersebut maka berkas dukungan dinyatakan sah. Begitu pula sebaliknya, jika
tidak maka berkas dukungan tersebut bakal dicoret dari daftar pendukung pasangan calon perseorangan. “PPS dalam hal ini diberikan waktu selama 14 hari untuk melakukan verifikasi faktual,” imbuh Suantara. Hasil verifikasi faktual itu-
lah yang nantinya akan diplenokan oleh KPU provinsi untuk memastikan jumlah dukungan sesungguhnya dari pasangan perseorangan. “Semua tahapan ini berjenjang. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi,” pungkasnya. (kir)
Segel Kantor Desa Duman Dibuka Giri Menang (Suara NTB) Segel kantor Desa Duman Kecamatan Lingsar telah dibuka. Warga mau membuka segel, setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah desa dan BPD Desa Duman terkait proses pengusulan pemberhentian oknum kepala desa (kades). Dengan dibukanya segel pelayanan kepada masyarakat pun kembali normal seperti biasanya. “Sudah dibuka (sorenya), kondisinya sekarang aman terkendali. Pelayanan ke masyarakat juga lancar,” ungkap Sekretaris Desa (Sekdes) Duman, Rusmin, Rabu (6/12). Diakuinya, semenjak kejadian oknum kades terindikasi melakukan perbuatan yang mencederai moral tersebut, kades tidak pernah masuk kantor selama dua minggu. Kendati demikian pelayanan kepada masyarakat tetap terus berjalan.”Tetap berjalan, tapi kalau hal-hal ada lebih penting yang tidak bisa saya wakilkan, saya minta beliau yang tanda tangan (ke rumah),” jelasnya. Menurutnya persoalan tersebut juga tidak menggangu pro-
(Suara NTB/ist)
BUKA - Segel Kantor Desa Duman sudah dibuka, sehingga pelayanan pun berjalan normal kembali. gram dan pembangunan desa baik dari ADD maupun DD. Pasalnya pembangunan melalui ADD dan DD Sudah jalan dan tidak ada hambatan. Terlebih kades terkait tetap bersedia tanda tangan jika diperlukan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Barat (Lobar) L. Edi Sadikin mengaku sudah menerima kabar terkait surat usulan pengajuan
pemberhentian Kepala Desa (Kades) Duman. Kendati demikian pihaknya masih menunggu surat yang kabarnya sudah ada di bupati. Di mana sesuai prosedurnya surat pengajuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sebelumnya sudah melalui rapat di tingkat desa. Selanjutnya dari desa dalam hal ini BPD ke pihak kecamatan untuk selanjutnya ke kabupaten. (her)
Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan, Panwaslu Lotim Awasi KPU Selong (Suara NTB) Tahapan penerimaan berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) priode 2018-2023 sedang berlangsung. Terdapat sejumlah bakal calon mulai menyerahkan berkas, terutama bagi bakal calon yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Untuk itu, Panwaslu Lotim terus melakukan pengawasan dan pengawalan hingga penetapan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (6/12), Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Lotim, Sahnam, SH, mengatakan, terkait pendaftaran paslon di KPU saat ini sedang masih dalam tahap penyerahan berkas untuk perseorangan. Sementara untuk pendaftaran akan bersamaan pada bulan Januari 2018, baik dari perseorangan maupun bakal calon yang maju dari partai politik. Terkait pengawasan, katan-
(Suara NTB/yon)
Sahnam ya, tetap dilakukan dengan sistem pengawasan melekat atau langsung. Artinya, mulai dari proses penyerahan, penelitian berkas sampai proses verifikasi administrasi ataupun proses verifikasi faktual. Di mana, proses yang diawasi yakni ketepatan waktu, kelengkapan berkas. Setelah itu barulah penelitian, jumlah dukungan
maupun lampiran-lampiran dalam dukungan berupa KTP. Apabila ada yang tidak memenuhi syarat, lanjut dia, maka Panwaslu akan secara penuh melakukan pengawasan. Misalnya melihat jumlah sebaran KTP, di mana untuk Lotim 11 kecamatan dengan jumlah dukungan 62,4 ribu. Jumlah ini merupakan syarat utama bakal calon tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk maju pada Pilkada Lotim melalui jalur perseorangan. Setelah tahapan, maka selanjutnya berkas itu diserahkan ke PPK maupun PPS, yang tentunya tidak terlepas dari tahapan pihak dari Panwaslu. Tidak hanya Pilbup, lanjut dia, termasuk untuk bakal calon gubernur akan diawasi, bagaimana KPU melakukan verifikasi faktual. Apakah orang yang terdapat dalam KTP benar mendukung atau tidak. Apabila keluar dari aturan dan dan KPU lalu, maka baru dilakukan teguran maupun dengan tindakan. (yon)
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengakui, pasca penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) banyak pihak yang menyuarakan dan menyarankan berbagai opsi terkait kelanjutan PT DMB. Dan yang paling dominan saran yang mencuat adalah membubarkan perusahaan patungan pemerintah tiga daerah itu (NTB, KSB dan Sumbawa).
“Banyak yang tanya-tanya soal itu. Tapi saya kita belum sampai ke sana (membahas nasib PT DMB) untuk sementara ini,” ungkapnya. Menurut bupati, sebelum sampai pada keputusan penentuan kelanjutan PT DMB. Ada baiknya menunggu seluruh aset perusahaan jelas karena nantinya pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham tidak
berbentuk dividen lagi. Tetapi murni aset modal perusahaan. Setelah seluruh aset perusahaan telah tuntas, baru para pemegang saham bisa menentukan sikap. Apakah perusahaan itu akan dipertahankan untuk diarahkan ke koor bisnis baru atau mengakomodir saran banyak pihak untuk membubarkannya. “Kan banyak pilihan mempertahankan semua aset pe-
rusahaan untuk pengembangan, mengambil setengahnya dan DMB tetap dipertahankan atau dibubarkan saja. Tapi itu nanti pasti akan sampai waktunya.” Ia pun menjanjikan, penyelesaian terkait nasib PT DMB itu akan segera diselesaikan. Bupati memperkirakan sebelum masa jabatan gubernur NTB Zainul Majdi berakhir pada tahun 2018 mendatang, seluruh telah tuntas. “Termasuk hasil penjualan saham Newmont sudah selesai juga,” klaimnya. Sementara itu ditanya terkait kepastian pembagian ha-
sil penjualan saham PT NNT sendiri? Orang nomor satu di KSB ini menegaskan, pemerintah tiga daerah sementara ini tidak memasukkan hasil penjualan saham PT AMNT milik daerah yang selama ini diwakilkan melalui PT DMB. Hal ini dikarenakan PT DMB belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pasca penjualan saham PT NNT. “Kalau ditanya kenapa kita belum masukkan di APBD 2018, ya alasannya karena kita belum RUPS itu saja,” tukasnya. Untuk diketahui, porsi kepemilikan saham pemerintah
Diskominfo Mulai Seleksi Calon Duta InCAKAP 2017 Sumbawa
CALON DUTA - Proses seleksi wawancara calon duta InCAKAP Sumbawa di Aula Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (6/12). ampilan di bidang teknologi informasi, namun juga selalu mengasah pengetahuan lainnya yang bermanfaat sebagai wujud generasi digital yang bermartabat yang memiliki karakter hebat. Selain itu, para Duta InCAKAP 2017 kemudian akan dibina dan diberikan beberapa pengetahuan lainnya secara kolaboratif oleh Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa bersama lembaga atau instansi lainnya. Terutama, tentang hal-hal yang terkait dengan jurnalisme dan lainnya. Serta, akan bersama-sama menjadi mitra sosialisasi InCakap kepada sekolahsekolah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di Kabupaten
Sumbawa pada tahun 2018 nanti. Penganugerahan Duta InCAKAP Kabupaten Sumbawa oleh Bupati Sumbawa rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 bertepatan dengan HUT ke59 Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, pungkas Ansori. Di tempat yang sama, Kepala Seksi Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Kominfotik Sumbawa yang bertindak sebagai coordinator wawancara menyampaikan bahwa materi wawancara dominan bermaterikan UU ITE, visi dan misi nominator apabila terpilih menjadi Duta InCAKAP 2017, serta pandangan tentang dunia internet sebagai wahana mem-
SAKA’ Buffalo Race World Championship Sumbawa Besar (Suara NTB)Setelah sukses menyelesaikan dua seri, ajang kejuaraan dunia Saka Barapan Kebo atau SAKA’ Buffalo Race World Championship kembali akan digelar. Pelaksanaan seri ketiga atau terakhir dalam tahun 2017 ini akan dilaksanakan di arena Orong Tahan, Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara pada 24 Desember mendatang. Ketua Umum Forum Barapan Kebo Sumbawa, H. Ilham Mustami menyampaikan dalam SAKA’ Buffalo Race World Championship ini, pihaknya mencoba mengemas ulang polanya dibandingkan kegiatan barapan kebo yang sudah dilaksanakan bertahuntahun. Diantaranya diwajibkan untuk menghias kerbau semaksimal mungkin untuk melakukan atraksi yang disebut Melona atau Sangita Saka (mengelilingi lintasan). Kedua sistem penyelenggaraan Barapan Kebo yang semula biasanya dibagi 8 kelas berdasarkan umur dan fisiknya, di kegiatan ini dibagi hanya tiga kelas. Yaitu kerbau kecil (SAKA’ 3), kerbau besar (SAKA’ 2) dan kerbau special (SAKA’ 1). “Awalnya 2017 rencananya kita menyelenggarakan 10 seri. Karena keterbatasan anggaran maka kita selenggarakan 3 seri dan nanti kita umumkan sekaligus juara dunianya,” ujarnya. Dijelaskannya, seri terakhir nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember mendatang di Tahan. Dalam rangka kegiatan tersebut pihaknya berharap kepada masyarakat pelaku barapan dan penggemar dapat mensukseskannya. Kemudian kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk terus men-
suport dan melaksanakan kejuaraan ini. Sehingga di tahun kedua nantinya ajang ini bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong kegiatan ini. Karena berpotensi dan memiliki nilai jual untuk mendorong pengembangan pariwisata. Dalam kegiatan ini seluruh yang berkaitan dengan hadiah ditanggung oleh pihaknya. Kemudian pihaknya juga akan menyiapkan pedoman standar kegiatan yang jelas. Kemudian, untuk tahun berikutnya pihaknya akan mendukung kegiatan ini untuk 4 seri pelaksanaan di tahun selanjutnya. “Pada prinsipnya tahun depan ada empat seri. Dan ini jumlah seri akan terus meningkat setiap tahun,” terangnya. Pihaknya berharap, di tahun pertama terutama di seri terakhir kegiatan dapat diselenggarakan dengan semeriah mungkin. Sehingga tahun depan akan lebih meningkat dan lebih besar lagi, apalagi dalam rangka kegiatan Sail Indonesia. Dimana Sumbawa akan menjadi daerah tujuan dari seluruh peserta Sail tahun depan. “Kita harapkan masukan semua pihak, karena tahun 2018 kita akan bergerak lebih giat. Pemda mendorong panitianya untuk pelaksanaannya lebih meriah, supaya lebih besar,” tandasnya. Sementara Ketua Eksekutif Comite (Eksco) Saka’ Buffalo Race World Championship, Gin Hendri menambahkan bahwa tahun ini ada tiga seri yang dilaksanakan. Seri pertama sekaligus launching pada 27
bangun generasi digital yang bermartabat dan bersahabat. “Wawancara merupakan tes tahap akhir, yang nantinya akan diumumkan pemenangnya melalui web incakap.sumbawakab.go.id dan media massa,” ujar Haji Doni. Adapun nominator Duta InCAKAP Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 yang berhasil masuk ke tahap wawancara antara lain Lala Aulia Nabila dari SMA Mercury, Alifia Syadira Tasyah dan Carmelia Kusuma Nayaningtyas dari SMAN 2 Sumbawa, Firda Izzain Balihayati dan Taufiqurrahman dari SMAN 1 Empang, Patih Kushartawan dan Nana Bulan Suar dari SMAN 1 Sumbawa. (arn)
Sail Sunda Kecil 2018
Seri Terakhir Bakal Lahirkan Juara Dunia Agustus 2017 di Sircuit Sumir Payung Sumbawa. Seri kedua 9 September 2017 di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir. Puncak klasemen atau seri ketiga pada 24 Desember mendatang. Para peserta mengikuti beberapa kelas pertandingan terdiri dari tiga kelas. Yakni Saka’ 1, Saka’ 2 dan Saka’ 3. Di samping itu juga akan dilaksanakan perlombaan lainnya. Seperti lomba malona atau display tim, lomba ngumang terbaik, lomba atribut kerbau terbaik dan joki terbaik. Kelas Saka 3 diikuti kerbau usia 0 tahun sampai dengan usia gigi tanggal (Nyeppo). Pada kelas ini, setiap tim mendaftarkan maksimal tiga pasang kerbau. Pada kelas Saka 2 diikuti kerbau dengan usia nyeppo sampai dengan usia tak terbatas. Dalam kategori ini juga setiap tim mendaftarkan maksimal tiga pasang kerbau. Sementara dalam kategori Saka 1 atau Grand Prix, kerbau yang diikutkan berusia bebas. Setiap tim mendaftarkan maksimal dua pasang kerbau. Kerbau yang menjadi peserta kategori Saka 1 adalah pasangan kerbau terpilih yang yang telah didaftarkan pada kategori Saka 2 dan 3 oleh masing-masing tim. Pada kategori ini juga diperbolehkan mengganti pasangan kerbau dalam tim bersangkutan. Dalam final kegiatan nanti akan dilaksanakan kelas khusus, yakni Last Man Standing. Kelas ini dikhususkan bagi masyarakat yang belum pernah mencoba barapan kebo. Dalam kelas ini, pada race pertama diperuntukkan bagi peserta Sail Indonesia dari Australia. Pada race kedua, Sekcam Moyo Hilir, Syarifah. Pada race terakhir bagi masyarakat yang belum pernah mencoba barapan kebo. (ind)
Sumbawa Ditunjuk Jadi Daerah Tujuan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sail Indonesia tahun 2018 mendatang akan menggunakan nama Sail Sunda Kecil. Dalam kegiatan tahunan promosi pariwisata terbesar di Indonesia ini, Sumbawa akan mendapatkan peluang lebih besar dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2017 lalu Sumbawa hanya menjadi titik singgah, tahun depan akan menjadi daerah tujuan wisata. “Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa dicoba menjadi titik singgah, dan kita langsung sukses. Sehingga dinaikkan status kita tahun depan menjadi daerah tujuan wisata,” kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi yang didampingi Kabid Destinasi, Muhammad Irfan. Dijelaskannya, selain sebagai daerah tujuan Sumbawa juga akan menjadi tempat penyelenggaran kegiatan puncak Sail Sunda Kecil selain di Lembar. Dimana dari hasil rapat pihak provinsi di Jakarta, pelaksanaannya tetap dikoordinir pihak provinsi. “Kemarin provinsi rapat di Jakarta masih tetap bertahan supaya pelaksanaannya provinsi. Sehingga dua pusat, di Lembar pembukaan dan titik tujuan kunjungan di Teluk Saleh,” ujarnya. Nantinya akan ada 80 sampai 100 kapal layar dengan estimasi satu kapal 2 sampai 4 penumpang yang menjadi peserta tetap dari
kegiatan Sail. Belum termasuk wisatawan yang didorong menjadi pengunjung di Kabupaten Sumbawa. Tentunya pihaknya yakin adanya Sail tahun depan akan menguntungkan Sumbawa. Karena seluruh kapal layar yang ada pasti akan datang ke Sumbawa. Dimana, selain menjadi daerah tujuan juga menjadi puncak penyelenggaraan. “Sumbawa ini juga bisa memberikan pelayanan berkaitan dengan pelayanan untuk perpanjangan visa dan paspor. Sehingga tahun depan Insya Allah kami yakin seluruh peserta kapal layar pasti akan hadir di Sumbawa,” terang H. Jun. Untuk diketahui, pelaksanaannya di Sumbawa dari tanggal 9 sampai 12 September mendatang. Tentunya, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin melakukan persiapan. Sebelumnya, pihaknya sudah memberikan pelatihan terhadap puluhan pengelola homestay. Para pengelola homestay ini diharapkan bisa mempersiapkan diri. Kemudian kelompok sadar wisata supaya menyiapkan homestay di masing-masing wilayah. Tak kalah penting mempersiapkan masyarakat. “Kita harapkan tidak hanya mendukung tetapi mempersiapkan diri. Karena tidak menutup kemungkinan mereka (peserta Sail) akan menyandar dimana-mana di sepanjang Teluk Saleh. Sehingga semua nelayan dan masyarakat bisa mengambil manfaat,” pungkasnya. (arn/ind)
KSB Kembali Keluarkan SK Siaga Bencana Jelang Musim Hujan Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mengeluarkan surat keputusan (SK) siaga bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung hingga tiga bulan kedepan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan jelang puncak musim penghujan beberapa hari kedepan. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik (Darlogs) Sa-
habuddin S. Pd, Rabu (6/12) mengatakan, siaga bencana ini akan dilakukan selama tiga bulan kedepan mulai dari bulan Desember. Tiga bulan tersebut dianggap rawan karena puncak musim penghujan akan terjadi di bulan-bulan tersebut. Makanya guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, SK siaga bencana ini ditertibkan. Sementara untuk tim reaksi cepat (TRC) ini akan dilibatkan semua unsur mulai dari BPBD, TNI, Polri, DLH, Brimob, Dikes, Sosial, dan dinas PU. “Kita berharap dengan kita libatkan semua unsur yang
ada, tingkat kerusakan akibat bencana ini bisa semakin ditekan,” ungkapnya. Sementara itu, lanjutnya, terkait lokasi yang dianggap rawan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung sudah dilakukan pemetaan. Sebut saja, khusus bencana banjir diperkirakan akan terjadi di Kecamatan Brang Ene, Brang Rea, Taliwang, dan Jereweh. Sementara untuk Kecamatan Maluk, Seteluk dan Sekongkang, akan lebih diantispasi terjadinya bencana tanah longsor dan angin puting beliung karena lokasinya
rata-rata berada di kaki gunung dan bukit. “Kita sudah petakan lokasi rawan terjadinya bencana yang kiranya akan terjadi nanti. Selain itu, kita juga sudah bentuk tim patroli untuk memantau kondisi bencana yang akan terjadi,” ujarnya. Ia mengimbau kepada semua masyarakat untuk tetap waspada terkait bencana ini sebagai salah satu langkah meminimalisir kerugian akibat bencana yang kiranya akan terjadi nantinya, baik itu kerugian materil maupun imateril. Selain itu, pihaknya juga tetap akan berada di lapangan
H. W. Musyafirin
Diduga Tenggak Miras, Belasan Remaja Diamankan
(Suara NTB/arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Agenda Pemilihan Duta Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (InCAKAP) Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017, memasuki tahap wawancara. Sebanyak 7 (tujuh) nominator yang telah melalui ujian online menjalani sesi wawancara bertempat di Aula Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (6/12). Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa diwakili oleh Sekretaris Dinas Rachman Ansori, MSE dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para nominator Siswa/ Siswi Kelas XI yang berasal dari beberapa SMA/SMK/MA se Kabupaten Sumbawa pada sesi wawancara. Didampingi oleh Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Kominfotik Sumbawa H. Doni Triwardhana, ST, Ansori menyampaikan bahwa para nominator saat ini sejatinya telah menjadi Duta InCAKAP di sekolah masing-masing dan masyarakat sekitarnya. “InCAKAP bukan hanya pengetahuan atau minat dalam penguasaan teknologi internet, namun juga lebih pada pemanfaatan internet yang bersahabat dan bermartabat secara cerdas, kreatif dan produktif. Adik-adik terus fokus belajar dan menjadi contoh bagi siswa lainnya dalam hal pemanfaatan internet positif dan mensosialisasikan agar menghindari dampak-dampak negative dari internet,” tambah Ansori. Nominator yang dinyatakan menjadi pemenang, nantinya akan mewakili Kabupaten Sumbawa pada ajang yang sama yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena para nominator diharapkan untuk terus mengasah kemampuan dan keter-
tiga daerah di PT DMB menggunakan skema 40-40-20. Di mana untuk provinsi NTB 40 persen, KSB 40 persen dan Sumbawa sebesar 20 persen. Kepemilikan saham di PT DMB itu selama ini turut menjadi acuan pembagian hasil keuntungan perusahaan atas kepemilikan saham daerah di PT NNT sebesar 6 persen dari 24 persen yang dimiliki PT DMB dan PT Multy Capital melalui perusahaan konsorsium PT Multy Daerah Bersaing (MDB). (bug)
juga akan semakin intens melakukan pengecekan dan pemantauan ketika hujan terjadi. Hal tersebut dilakukan, guna mengambil langkah cepat ketika ada kejadian terjadi. Namun demikian, pihaknya sangat berharap kepada masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang cepat ketika ada kejadian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita berharap kepada masyarakat untuk bisa lebih proaktif memberikan informasi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 19 muda mudi terjaring dalam patrol rutin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbawa, Selasa (5/12) malam lalu. Belasan muda-mudi tersebut diamankan di beberapa tempat diduga tengah mengonsumsi minuman keras (miras). Informasinya, patroli rutin tersebut dilaksanakan mulai pukul 23.00 Wita hingga pukul 04.00 Wita dipimpin Kasi Ops Pol PP Mukhtamarwan. Pertama tim mengamankan empat orang pemuda dan dua orang pemudi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kerato Kecamatan Unter Iwis. Mereka sedang asik bercengkerama di lapangan yang kondisinya gelap, dan dicurigai mengonsumsi miras. Mereka kemudian dibawa ke petugas piket untuk didata dan dimintai keterangan sekaligus diberikan pembinaan. Patroli kembali dilanjutkan ke daerah Brang Biji dan di Kantor PDAM Cendrawasih. Disana ditemukan sekelompok pemuda dan pemudi sedang pesta miras sambil bernyanyi sekitar pukul 00.25 Wita. Terdiri dari 11 pemuda dan dua orang pemudi. Awalnya, mereka diberikan pengertian akan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, beberapa pemuda seolah-olah bersikap tidak menerima saat diberikan pengertian. Dimungkinkan, sikap mereka ini akibat pengaruh alkohol yang dikonsumsi. Merekapun diangkut ke kantor Sat Pol PP Sumbawa. Terhadap belasan pemuda tersebut dilakukan tes urine. Dalam hal ini Kasat Pol PP yang diwakili Wakasat, H. Sahabuddin dan Kabid Tibum Tranmas berkoordinasi dengan pihak BNNK Sumbawa. Dari 19 pemuda dan pemudi tersebut, satu diantaranya dinyatakan positif sabu. Ia kemudian diserahkan ke pihak BNNK untuk penanganan lebih lanjut. Sementara, terhadap 18 orang lainnya dengan membuat surat pernyataan supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya. Mereka pun kembali dipulangkan ke tempat masing-masing. Wakasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin yang dikonfirmasi membenarkan diamankannya belasan pemuda dan pemudi tersebut. Terhadap belasan pemuda dan pemudi yang diamankan dimintai keterangan dan dibuatkan surat pernyataan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Pihaknya berharap kepada SKPD terkait untuk memperhatikan lampu penerangan terutama yang ada di beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dimana kondisinya dalam keadaan gelap karena beberapa lampu tidak berfungsi (mati). Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa mengganggu ketertiban umum. (ind)
KSB Mulai Manfaatkan Menara Telekomunikasi Bantuan Pusat Taliwang (Suara NTB) – Bantuan pembangunan menara telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bantuan menara yang dibangun melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan informatika (BP3TI) itu ditempatkan di Desa Talonang Baru, kecamatan Sekongkang. Di mana wilayah tersebut menjadi salah satu titik blank spot (nihil sinyal) jaringan telekomunikasi di daerah. “Alhamdulillah sudah diresmikan oleh pak bupati pekan lalu yang di Talonang Baru,” terang kepala Dinas Kominfo KSB, Drs. Burhanuddin, MM kepada wartawan, Rabu (6/12). Ia menjelaskan, selain menara di Talonang Baru, dalam 2 tahun terakhir untuk mengisi kekosongan sinyal telekomunikasi di sejumlah titik blank spot sudah lebih dahulu dibangun menara. Di antaranya di desa Mantar dan desa Poto Tano di kecamatan Poto Tano, desa Goa tepatnya dusun Jelenga dan desa Beru di kecamatan Jereweh. “Jadi sudah 5 titik blank spot kita yang bisa mendapatkan sinyal telekomunikasi,” sebutnya. Khusus di Desa Talonang Baru, akan dioperatori oleh perusahaan XL Axiata. Sementara menara Jelenga dan Mantar yang dibangun oleh PT Daya Mitra dikelola oleh perusahaan jasa telekomunikasi Telkomsel. Dikatakan Burhanuddin, kehadiran menara-menara tersebut akan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Terlebih titik-titik blank spot itu selama ini menjadi tujuan wisata yang tengah dikembangkan Pemda KSB. “Ini sangat membantu, apalagi sebagai lokasi wisata akses telekomunikasi menjadi hal mutlak yang harus ada di sana,” timpalnya. Ia mengaku, saat peresmian menara telekomunikasi yang dibangun di Talonang Baru, bupati sangat bersyukur. Karenanya bupati berharap keberadaan fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan secara khusus kepada masyarakat setempat diharapkan turut menjaganya. “Pak bupati sudah mewanti-wanti masyarakat agar itu dijaga dengan baik. Kepada operator pak bupati juga minta meingkatkan kemampuan daya jangkau sinyalnya karena untuk mendukung pariwisata,” sitirnya. Selanjutnya ia menyampaikan, ke depan Pemda KSB akan terus mengupayakan agar seluruh wilayah di KSB dapat terjangkau sinyal telekomunikasi. Karena itu Diskominfo terus melakukan pendataan termasuk mencari sumber bantuan pembiayaan untuk menempatkan menara telekomunikasi. “Di BP3TI itu khusus membangun menara telekomunikasi di wilayah terpencil. Mereka memanfaatkan dana CSR perusahaan jasa telekomunikasi untuk membiayai programnya itu,” pungkasnya. (bug) Burhanuddin
(Suara NTB/bug)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai salah satu pemegang saham di PT Daerah Maju Bersaing (DMB) belum menentukan sikap terkait kelanjutan nasib perusahaan tersebut.
(Suara NTB/bug)
KSB Belum Tentukan Sikap Terkait PT DMB
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Terkendala Akses Masuk, Pasar Soriutu Gagal Dibangun
Halaman 7
Rp 312,5 Miliar Anggaran Dompu Belum Terserap Dompu (Suara NTB) Sebanyak Rp 312,558 miliar atau 27,75 persen dari Rp 1,130 triliun APBDP Dompu tahun 2017 belum terserap hingga 30 November. Kendati masih banyak anggaran belum terserap, pemerintah daerah (Pemda) Dompu meyakini bisa menyelesaikan di sisa waktu yang ada. Apalagi banyak program fisik yang sudah rampung dan hampir rampung, sehingga tinggal pengajuan pencairan anggarannya. “Kita optimis bisa menyerap anggaran lebih banyak. Karena anggaran proyek kegiatan biasanya diajukan pencairannya di akhir – akhir tahun setelah semua pekerjaan rampung,” kata Kasubag ULP dan Barang/ Jasa Bagian Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Abdurrahim, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/12). Beberapa proyek besar yang tengah dikerjakan di Kabupaten Dompu, kata Abdurahim,
berdasarkan kemajuan pekerjaan akan diselesaikan hingga akhir masa kontrak. Diantaranya pembangunan kantor Bupati senilai Rp 48,450 M tinggal menyelesaikan beberapa finising. Begitu juga dengan pembangunan pandopo Bupati senilai Rp 4 M lebih, proyek pembangunan lanjutan RSUD Dompu senilai Rp 4,5 M, pembangunan Puskesmas Rasabou Huu dan beberapa proyek lainnya. “Seperti proyek pembangunan kantor Bupati ini baru 2 kali mencairkan anggaran, padahal fisik proyek tinggal beberapa saja,” ungkapnya. Begitu juga dengan proyek
pengadaan bibit di Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu sekitar Rp 1 M lebih juga dalam masa pengadaan dan bibitnya dalam perjalanan untuk didistribusikan ke Dompu. Sementara paket proyek penunjukan juga banyak yang sudah rampung dan tinggal diajukan pencairan. “Proyek ini terikat dengan PHO. Jadi harus diperiksa dulu, baru diberikan rekomendasi pencairan anggaran,” katanya. Kendati demikian, Abdurahim mengakui, ada program kegiatan yang kemungkinan tidak bisa diselesaikan tahun 2017 ini dan akan dianggarkan kembali tahun
2018 mendatang. Seperti pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo senilai Rp 9,8 M. Pembebasan lahan ini terkendala proses dan saat ini baru dalam tahap penafsiran harga tanah dan bangunan oleh tim apresal. “Tim appraisalnya sekarang sedang bekerja melakukan penafsiran harga. Hasil tim appraisal ini baru dilakukan negosiasi harga. Kemungkinan tidak terkejar tahun ini,” ungkapnya. (ula)
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) Pasar Soriutu Kecamatan Manggelewa yang direncanakan akan dibangun dari APBN tahun 2017 dan sudah ditentukan pemenang tendernya, gagal dibangun. Lahan untuk akses jalan menghubungkan dengan pasar lama yang belum dibebasakan menjadi kendala sehingga proyek pasar gagal dibangun. Harapan dikucurkan tahun 2018 belum ada kepastian dari Kementrian Perdagangan RI. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (6/ 12) kemarin, mengakui bahwa rencana pembangunan pasar Soriutu Manggelewa ditunda akibat tidak ada kepastian soal pembebasan lahan untuk jalan akses menghubungkan dengan pasar lama. Karena rencana pemerintah, pasar yang akan dibangun dengan pasar lama saling berhubung. Sehingga harus dibebaskan beberapa kios dan lahan warga sebagai akses jalan. “Rencana kita, di ujung utaranya bangunan pasar mengenai dapur ruko yang ingin kita bebaskan. Karena kita ingin, pasar baru dan pasar lama bisa nyambung, dan bisa langsung dimanfaatkan,” katanya. Akses jalan di selatan lokasi pasar yang terkoneksi jalan umum selebar 4 meter, kata Muhammad, hanya sebagai alternatif. Pembebasan lahan dan ruko warga di pasar Soriutu dimaksudkan untuk lebih menghidupkan dan menkoneksi pasar lama dan pasar baru. “Karena tidak ada kepastian, Oktober kemarin Bupati bersurat ke Kementrian Perdagangan melaporkan kondisi yang terjadi,” jelasnya. Dikembalikannya ke Kemendag, kata Muhammad, pihaknya berharap bisa dikucurkan kembali tahun 2018 atau setelah ada kepastian pembebasan lahan akses ke lokasi pasar yang akan dibangun. “Sampai sekarang belum ada jawaban (akan dikucurkan atau tidak). Masih kita tunggu (jawaban),” ungkapnya. Pembangunan pasar Soriutu Manggelewa, diakui Muhammad, sudah dilakukan tender dan telah ditunjuk pemenang tendernya dengan nilai kontrak sekitar Rp 5,6 M. Bahkan kontraktor asal Tasikmalaya itu sudah mengambil uang muka sekitar Rp 1,1 M. “Uang mukanya sudah disetorkan kembali,” akunya. Selain pembangunan pasar Soriutu, tahun 2017 ini Pemda Dompu juga membangun pasar Sabtu di Desa Nangakara dan pasar Selasa di Desa Kadindi Kecamatan Pekat. Kedua pasar ini sudah rampung dikerjakan. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Abdurrahim
Polres Dompu Petakan Potensi Konflik Dompu (Suara NTB) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang tengah menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali Polres Dompu. Terutama berkaitan dengan potensi konflik pra dan pasca pemlihan orang nomor satu di NTB ini. Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, dikonfirmasi persiapan mengantisipasi ancaman tersebut mengaku tengah melakukan pemetaan atau maping wilayah yang berpotensi konflik. “Kita sudah mapping potensi konflik yang ada, kemudian kita siapkan juga personel. Dan dari pemerintah ini sudah membantu penyiapan barak dalas untuk anggota,” ungkapnya. Menurut dia, potensi konflik di wilayah ini ada dan tengah dalam upaya minimalisir. Teknisnya dengan melakukan pendekatan-pendekatan kelompok, personal dan sosilisasi ke tengah masyarakat diwilayah yang tingkat kerawanan cukup mencolok itu. Yang jelas semua upaya akan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi konflik di daerah yang baru dipimpinya selaku kapolres tersebut. “Intinya agar tetap kondusif di wilayah Kabupaten Dompu dan terpelihara dengan baik,” ujarnya. Selain pemetaan potensi konflik pihaknya juga tengah mengecek tahapan-tahapan dalam Pemilu guna memastikan proses pengamanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal itu melibatkan intansi-instansi yang berkompeten seperti halnya KPU. Mantan Kasi Lidik Direktorat Baharkam Mabes Polri ini menambahakan, meski pengamanan pilkada tersebut membutuhkan kerja ekstra personil namun bukan berarti tugas pokok seharihari diambaikan. Keduanya harus dapat berjalan beriringan demi wujudnya pelayanan terbaik pada masyarakat. “Tetap beriringanlah antara pengamanan Pilkada dan tugas sehari-hari,” tegasnya. Berdasarkan hasil koordinasi pihaknya bersama kapolres sebelumnya dan beberapa instansi terkait, sejauh ini tingkat karawanan belum begitu mencolok. Beberapa wilayah yang tidak ingin disebutkan itu masih tetap dimonitor aggota. “Masih berjalan dengan baik masih inilah (terkontrol, red), setiap ada perkembangan kita saling menginformasikan,” pungkasnya. (jun)
Bima (Suara NTB) – Masyarakat Kabupaten Bima yang tergolong memiliki rumah kumuh atau tidak layak huni tidak kebagian mendapatkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2017. Baik dari APBD Provinsi NTB maupun APBN. Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, H. Muhammadin S. Sos, kepada Suara NTB, Rabu (6/12). Bahkan, tahun 2017 ini pihaknya mengusulkan program itu, melalui APBD II, namun dihapus karena kuota yang disetujui sedikit. “Untuk 2017 ini tidak ada program RTLH yang didapat. Nihil, meskipun sudah diusulkan. Baik melalui APBN hingga APBD Kabupaten Bima,” katanya. Hanya saja, Ia berharap pada tahun 2018 mendatang bantuan diperuntukkan khusus bagi masyarakat kategori tidak mampu dan miskin tersebut bisa terealisasi. Pasalnya ada sekitar 100 lebih unit rumah yang telah diajukan kepada pemerintah pusat tahun 2017 ini. “Mudah-mudahan bisa dieksekusi 2018 mendatang. Karena masih banyak warga miskin yang memerlukan bantuan ini,” katanya. Menurutnya, untuk tahun 2018 pihaknya hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat. Sementara pada pemerintah Provinsi minus. Yang diusulkan ke Pemrov hanya bantuan KUBE melalui dana aspirasi anggota DPRD. “Kita hanya usulkan bantuan KUBe tidak ada program RTLH,” ujarnya. Muhammadin menambahkan, jika program tersebut lolos. Tim dari Kementerian akan melakukan verifikasi faktual terhadap nama-nama yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan. “Verifikasi faktual ini dilakukan untuk memastikan apakah nama yang diusulkan itu sesuai dengan kondisinya atau tidak,” katanya. Selain itu, jika disetujui, satu unit rumah yang diusulkan tersebut akan mendapatkan alokasi dana sebanyak Rp 15 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan memperbaiki rumah kumuh atau tidak layak huni menjadi rumah layak huni dan ditempati. “Dana ini dicairkan langsung ke rekening penerima manfaat” pungkas n y a . (uki)
H. Muhammadin
KPU Harapkan Kontribusi Media Selaraskan Informasi Pilkada Kota Bima (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, menggelar sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2018 kepada media massa seKota Bima, di aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (6/12). “Sosialisasi ini sudah kami agendakan cukup lama. Namun baru hari ini terwujud,” kata Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos. Menurutnya,
sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap insan pers atau media massa di Kota Bima, yang melakukan peliputan hajatan Pilwali Kota Bima maupun Pilgub NTB yang digelar serentak 2018 mendatang. “Selain sebagai wadah silahturahmi. Pertemuan ini juga sebagai wadah bagi kami untuk mensosialisasikan tahapan Pilwali Kota Bima,” ujarnya. Diakuinya, pers atau media
massa, memiliki peran penting dan strategis. Salahsatunya untuk menyampaikan informasi seputar tahapantahapan Pilwali Kota Bima maupun Pilgub NTB. “Pers adalah pilar keempat dalam demokrasi. Dengan informasi yang berimbang dan adil, masyarakat bisa mengetahui tahapan penyelenggaraan Pilkada,” ujarnya. Dari hasil pertemuan atau sosialisasi tersebut. Bukhari
berharap memberikan dampak yang baik dan positif. Terutama mengenai isi materi berita yang disampaikan di tengah masyarakat. “Informasi yang diharapkan yakni tepat sasaran dan makna serta tidak membuat publik bingung,” katanya. Sembari menambahkan, jangan sampai isi pemberitaan yang dimuat oleh media tidak sesuai dengan tahapan dan ketentuan berlaku atau yang ditetapkan. Karena pi-
haknya menilai masih ada media yang keliru. “Misalnya pada saat penyerahan syarat dukungan kemarin. Masyarakat menganggap itu adalah pendaftaran, padahal tahapan ini masih jauh,” terangnya. Dalam sosialisasi penyelenggaran Pilkada tersebut, hampir diikuti oleh puluhan wartawan perwakilan media cetak lokal dan regional. Hingga media online yang ada di Kota Bima. (uki)
ASN Disdukcapil yang Kena OTT Pemulihan Ekosistem Hutan Ditargetkan 100 Hektare Belum Diberikan Sanksi Bima (Suara NTB) – Meski kasusnya sedang diproses oleh Polres Bima Kota. Oknum Apatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima, inisial Ew yang terkena OTT, tidak diberikan saksi dari institusinya. Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin M.M, mengakui hal tersebut. sebagai atasan, Ia mengaku belum bisa melakukan penindakan ataupun memberikan sanksi sebelum ada putusan inkrah dari pengadilan. “Kita tidak bisa memberikan sanksi karena belum ada putusan tetap dari pengadilan,” katanya. Lagipula pula, lanjutnya, walaupun sebagai atasan Ew, Zunaiddin juga tidak bisa memberikan sanksi. Karena tindakan tersebut akan langsung dieksekusi oleh kepala Daerah atau dalam hal ini Bupati. “Jika ada putusan nanti, hanya Bupati yang memiliki wewenang memberikan sanksi,” ujarnya. Menurutnya, kasus yang menimpa Ew merupakan hal yang berada di luar tanggungjawabnya. Karena selama ini Ia, terus mengingatkan seluruh bawahannya agar tidak menarik pungutan apapun
terhadap masyarakat yang membuat dokumen. Selain itu, kasus yang menimpa bawahannya tersebut akan menjadi evaluasi jajaran Disdukcapil setempat, agar tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membuat dokumen kependudukan. “Jadi semua pembuatan dokumen di Disdukcapil tidak dipungut biaya atau tidak dibayar. Mungkin ini juga bisa disosialisasikan ke masyarakat luas,” katanya. Ia menambahkan, sebagai atasan Ew, Ia telah dipanggil oleh penyidik Polres Bima Kota untuk dimintai keterangan, pada Bulan lalu. Di hadapan penyidik Zunaiddin mengaku hanya menjelaskan tupoksi Ew di Disdukcapil setempat. “Hanya soal Tupoksi saja yang ditanya. Hanya ini saja yang saya jelaskan ketika menghadap penyidik,” ujarnya. P e r l u diketahui, oknum Ew terjaring O T T T i m SatZunaiddin
gas Saber Pungli Kota Bima saat tengah berlangsungnya aktivitas pelayanan pada kantor tersebut, pada Bulan April lalu. Saat ini kasusnya masih diproses Polres Bima Kota. Selain oknum Ew. Dalam OTT tersebut tim juga menyita uang tunai senilai Rp 300.000 dan nomor antrian pengambilan E-KTP serta membawa sejumlah dokumen yang ada dilaci ruangan kerja b e r sangkut a n . (uki)
(Suara NTB/uki)
(Suara NTB/uki)
2017, Warga Miskin di Bima Tidak Kebagian Program RTLH
(Suara NTB/uki)
POSE BERSAMA - Komisiner KPU Kota Bima berpose bersama awak media, dalam acara sosialisasi penyelenggaraan Pilkada Kota Bima 2018, di aula SMKN 3 Kota Bima, Rabu (6/12).
Dompu (Suara NTB) – Pemulihan ekosistem hutas bekas perambahan direncanakan awal 2018 mendatang, ditargetkan menyasar 100 hektare kawasan di dua lokasi, yakni SPTN satu Kecamatan Sanggar dan SPTN dua area Doro Saha perbatasan Kecamatan Kempo dan Pekat. Kasi Pengendalian Ekosistem Hutan TNT Kabupaten Dompu, Adi Kurniawan mengatakan pemulihan ekosistem hutan ini bertujuan mengembalikan jenis tanaman yang ada di wilayah tersebut. Yang mana umumnya ditumbuhi ekosistem hutan savana seperti Kesambi, Walikukun, Tulai, Beringin dan sejenisnya. “Jenis-jenis itulah yang akan kita tanam kembali di sana disamping ada jenis endemik di dalam taman nasional tambora sendiri akan coba kita kembangkan di daerah pemulihan,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (6/12). Alasan utama disasarnya dua lokasi tersebut sebagai daerah pemulihan yakni karena bekas perambahan dan kebakaran hutan. Selain itu juga upaya menambah jumlah populasi dari yang sudah dirambah masyarakat sebelumnya. Kondisi kawasan ini lanjut
Adi Kurniawan, kini sudah terbuka dan ditumbuhi tanaman semak belukar atau lantana cemara. “Nanti kalau sudah tumbuh ekosistem yang aslinya itukan akan mati sendiri dan mungkin bisa tumbuh savana lagi, itu tujuan pemulihan ekosistem ini,” ungkapanya. Sementara jumlah bibit yang dibutuhkan, sebut dia, untuk jarak tanam sekitar 5x3 meter diperlukan 700.000 bibit. Dan untuk tambahan penyulaman sekitar 200.000 bibit.Sehingga dipastikanada 900.000 bibit yang akan tertanam di wilayah konservasi ini. Adi Kurniawan menegaskan, pemulihan hanya berlaku di dalam kawasan taman nasional tambora, sedang untuk pegelolaan di luar kawasan telah dibangun sistim kemitraan bersama beberapa kelompok masyarakat. “Tapi untuk pemulihan ekosistem ini kita fokus didalamkawasan taman nasional,” ujarnya. Di luar dari jenis tanaman endemik khusus di dalam kawasan konservasi kata Adi Kurniawan, tidak diperbolehkan untuk menanam jenis tumbuhan lain layaknya di hutan produksi. Selain kerena ancaman adanya perambahan lagi juga mengacu pada amanat perundang-undangan. (jun)
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
POLHUKAM
Halaman 8
KPU Koordinasi dengan DPMPD-Dukcapil Mataram (Suara NTB) Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, terus memonitor proses penuntasan perekaman E-KTP, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil). Bahkan, guna memastikan perekaman bisa tuntas sebelum Pilkada digelar, ia bertandang ke Kantor DPMPD-Dukcapil Provinsi NTB. “Silaturrahmi ke Kepala DPMPD-Dukcapil NTB dalam rangka optimalisasi percepatan penuntasan rekam KTP elektronik. Pak Kadis berkomitmen Desember ini sudah tuntas,” ujarnya. Diketahui bahwa syarat mutlak bagi masyarakat NTB untuk bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2018, harus memiliki E-KTP, atau Surat Keterangan (Suket) sudah melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika tidak memiliki salah satunya, maka yang bersangkutan bisa kehilangan hak pilihnya. Untuk itu, KPU NTB memberikan atensi agar segera menuntaskan perekeman E-KTP. Karena data terakhir beberapa bulan lalu dari KPU yang tercatat masih ada sekitar setengah juta lebih, atau 570 ribu lebih penduduk NTB belum melakukan perekaman E-KTP. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas DPMPD-Dukcapil, Provinsi NTB, Dr. Azhari, SH, MH mengaku pihaknya terus melakukan percepatan proses perekaman. Sehingga dalam waktu relatif singkat, ratusan ribu penduduk sudah melakukan perekaman. “Kita langsung gerak cepat melakukan perekaman. Prinsipnya pokoknya tidak ada kata sulit. Kita ini pemerintah, yang penting Bupati/Walikota juga bergerak, Insya Allah. Tapi alhamdulillah respon dari daerah luar biasa,” ujarnya, Selasa (5/12). Disebutkan Azhari, dari 570 ribu yang belum melakukan perekaman, saat ini tersisa 380 ribu. Artinya sekitar 200 ribuan sudah melakukan perekaman. “Makanya kita targetkan akhir Desember ini bisa zero. Apalagi ini masih ada interval waktu yang cukup. Makanya saya optimis dan besok saya akan kencang lari ke kabupaten untuk terus mendorongnya. Saya koordinasikan lewat telepon dan lewat pendamping. Sampai Hari Minggu tetap membuka pelayanan,” jelas mantan Sekretaris DPRD NTB ini. “Ada beberapa kabupaten yang bahkan membeli alat untuk mempercepat perekaman. Jadi kita bahkan jemput bola sampai desa. Bahkan selesai waktu salat itu diumumkan di masjid-masjid,” tambahnya. Dari 380 ribu orang yang melakukan perekaman itu, menurut Azhari paling banyak berada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. (ndi)
(Suara NTB/ist)
KOORDINASI - Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori bersama Kadis DPMPD-Dukcapil, Azhari, sedang melakukan koordinasi terkait percepatan proses perekaman E-KTP.
Gerindra Merasa Berhak Pimpin Tim Pemenangan AMAN Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra memastikan dirinya akan ambil posisi sebagai Ketua Tim pemenangan pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh-Mori Hanafi (AMAN). Gerindra merasa berhak menempati posisi Ketua Tim pemenangan, karena dia partai pelopor utama pasangan ini. Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, M. Sakdudin, SH., kepada Suara NTB. “Ketua tim yang pasti Gerindra, ndak mungkin (partai) yang lain, karena kita yang mempelopori pasangan ini. Yang jelas ketua tim dari Geridnra, Sekretaris kita ambil dari PPP nanti, bendahara biar ditentukan sendiri sama calon,” ujarnya. Sakdudin memiliki alasan kuat mengapa posisi Ketua Tim harus dipegang Gerindra. Supaya, bisa memastikan semua mesin politik partai pengusung berjalan untuk memenangkan pasangan AMAN. “Kalau dipegang Gerindra bisa dipastikan mesin partai jalan. Mereka partai lainnya juga harus jalan. Ndak bisa diam dong, harus sama-sama jalan, karena kita ingin menang. Maka semua mesin partai harus dijalankan maksimal,” tegasnya. Namun demikian, sampai saat ini memang pasangan AMAN masih belum maksimal bergerak. Baru akan mulai all out setelah pendaftaran calon pada Bulan Januari tahun depan. Untuk sementara ini masih sebatas sosialiasi dan konsolidasi saja. “Kita sudah mulai jalan ke masyarakat, tetapi kita akui memang belum optimal. Nanti setelah pendaftaran baru kita gerak cepat, ndak bisa landai-landai,” ungkapnya. Sebelumnya sempat menguat wacana bahwa posisi Ketua Tim pemenangan akan dipegang oleh PPP. Sebab, PPP adalah partai pertama yang mengeluarkan SK dukungan untuk pasangan AMAN ini. Alasan lainnya juga, bahwa Gerindra sudah memiliki kader yang menjadi calon. Untuk itu PPP berharap ada distribusi tugas dan peran yang merata di internal partai pengusung, supaya pemenangan pasangan AMAN bisa lebih maksimal. Diketahui pasangan AMAN saat ini sudah memiliki empat partai pengusung. Masing-masing Gerindra, PPP, PAN, dan barubaru ini PDI-P menyusul menyatakan dukungan ke pasangan AMAN. Diprediksi sampai menjelang pendaftaran nanti, partai pendukung akan bertambah untuk pasangan AMAN. (ndi)
(Suara NTB/why)
TUNTUTAN - Terdakwa Budi Subagio mendengarkan tuntutan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (6/12).
Mantan Kadiskop UMKM NTB Dituntut Penjara 2 Tahun 6 Bulan Mataram (Suara NTB) Mantan Kadiskop UMKM Provinsi NTB, Ir Budi Subagio dituntut penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dalam proyek pengadaan alat pengering padi tahun 2015. Jaksa penuntut umum, Marollah, Rabu (6/12) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, menuntut hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir Budi Subagio dengan pidana pen-
jara selama dua tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 50 juta apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” ucapnya. Selain itu jaksa juga menuntut agar hakim menetapkan uang pengganti yang telah dibayarkan terdakwa sebesar Rp 125 juta agar dirampas dan disetorkan ke negara. Marollah menyatakan dalam surat tuntutannya,
bahwa Budi Subagio selaku PPK –waktu itu menjabat Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi NTB- menyalahgunaan kewenangannya. Yakni menetapkan kelompok tani Sayang Daye II, Sayang-Sayang, Kota Mataram sebagai penerima bantuan sosial alat mesin pertanian pengering padi atau vertical dryer. Padahal Sayang Daye II tidak memenuhi syarat kare-
Mataram (Suara NTB) Konsulat Jenderal RI untuk Hongkong bersama Asosiasi PPTKI Hongkong (APPIH) mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu (6/12). Rombongan tersebut memelajari proses pelayanan paspor Indonesia. Dalam kunjungan itu, rombongan diajak berkeliling melihat pelayanan paspor. Mulai dari pendaftaran, pengambilan foto dan sidik jari, serta wawancara. Termasuk alternatif layanan aplikasi android Antrean Paspor dan Paspor Delivery. Konsul Jenderal RI untuk Hongkong dan Macau, Tri Tharyat menjelaskan, pihaknya mengajak APPIH untuk melihat peluang warga NTB yang bisa diajak bekerja di Hongkong. “Komposisi tenaga kerja Indonesia dari NTB sangat sedikit, hanya 2 persen. Saya ingin beri peluang dan wawasan calon TKI mengenai Hongkong dalam gambaran yang sebenarnya,” terangnya. Dia menyebutkan, Hongkong membutuhkan 200 ribu tenaga kerja asing untuk mengisi peluang kerja di sektor perawatan warga lanjut usia untuk kurun waktu 20 tahun mendatang. “Pertumbuhan masyarakat usia lansia sangat cepat dibandingkan kebutuhan pekerja sektor rumah tangga,” terangnya. Saat ini tercatat 350 ribu pekerja asing di Hongkong. Indonesia menempat 158 ribu TKI.
Bersama Filipina, Indonesia menguasai pasar tenaga kerja asing mencapai 95 persen. Tri menerangkan, proteksi pemerintah Hongkong terhadap tenaga kerja asing sangat baik. Dibuktikan dengan adanya kontrak tertulis yang mengatur upah minimum, kewajiban majikan, agensi, serta hak-hak pekerja. Sementara Chairman APPIH, Kitman Cheung menegaskan, pekerja asing asal Indonesia diminati warga Hongkong. “Indonesia di Hongkong menguasai market,” ucapnya. Anggota Komite Pelayanan Penempatan Kerja Badan Penasehat Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Pemerintah Hongkong memastikan, pemerintah Hongkong memiliki kebijakan yang cukup progresif dalam hal perlindungan tenaga kerja asing. “Hongkong sangat baik dalam kebijakan untuk melindungi tenaga kerja asing. Setiap masalah bisa diadukan ke konsul jenderal dan agensi siap bekerja sama untuk menyelesaikan,” jelasnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menerangkan, kedatangan Konjen RI dan APPIH itu menunjukkan NTB sebagai daerah potensial tenaga kerja asing resmi. “Karena di daerah ini instansi yang terkait dengan ketenagakerjaan khususnya TKI cukup selektif dalam hal prosedur tenaga kerja resmi,” pungkasnya. (why/*)
Mataram (Suara NTB) Sebagai pemenang atas gugatan suatu perkara perdata, pemenang tentu saja berharap haknya segera diberikan. Dalam hal ini, kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) dipertanyakan. Salah satu sengketa tanah yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah), amar putusan hakim tidak dijalankan BPN Lobar. Salah satunya, dalam putusan bernomor 51/Pdt.G/ 2016/PN Mtr, disebutkan jika Muhammad Arhan Pangeran menggugat Eti Susanti dan Gabriel Gahing. Sementara tergugat lainnya adalah I Nengah Ginten dan Ni Wayan Marsi serta ahli warisnya. Perkara ini terkait sengketa tanah di Dusun Lendang Guar, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Tengah, Lobar. Majelis hakim yang saat itu dipimpin AA Rajendra memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Juga menyatakan penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek sengketa untuk sebagian, dengan luas 1,74 hektare, atas nama I Nengah Ginten. Arhan Pangeran mengatakan, tanah tersebut telah ia beli berdasarkan akta perjanjian jual beli Nomor 13 pada 2012. Namun, tiba-tiba tanah tersebut diklaim sebagai
milik Eti Susanti. “Akhirnya saya gugat perdata dan menang. Tergugat saat itu juga tidak banding. Jadi proses hukum ini sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Arhan, kemarin (6/12). Setelah putusan yang telah inkrah pada 2016 lalu, BPN tak kunjung memberikan sertifikat yang dinilai Arhan sebagai miliknya. Menurutnya, hal tersebut menjadi aneh. Sebab dalam amar putusan sudah jelas menyatakan bahwa dirinya sebagai pemilik tanah yang sah. Sementara dalam putusan juga ditegaskan agar para tergugat juga tidak menghalangi perbuatan hukum pembaliknamaan sertifikat hak milik sesuai yang tertuang dalam amar putusan. Sementara itu, Kasi Sengketa BPN Lobar Subandria mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kanwil BPN NTB. Terkait permasalahan antara Arhan dan Eti dalam sengketa tanah di Desa Kedaro. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, BPN Lobar telah melayangkan surat kepada Kanwil BPN NTB. “Kita sudah bersurat 13 November lalu, tapi sampai sekarang belum ada petunjuk,” kata Subandria yang dikonfirmasi via telepon, kemarin. Dalam surat itu, lanjut dia, petunjuk yang dimaksud adalah kepada siapa sertifikat atas nama I Nengah Ginten diserahkan. (lin)
Deklarasi Suhaili - Amin akan Hadirkan 10 Ribu Warga (Suara NTB/why)
PENJELASAN - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Mataram memberi penjelasan prosedur pelayanan paspor kepada rombongan PPTKI Hongkong, Rabu (6/12).
Hanura Putuskan Dukung Ali-Sakti gan pada pasangan Ali-Sakti. “Arahan dari Ketua Umum, kita mendukung calon independen. Itu pembicaraan terakhir kami,” ujar Mudahan. Lebih lanjut dikatakan Mudahan, awalnya DPP mengharapkan DPD Hanura untuk terlebih dahulu mencoba membangun komunikasi politik dengan parpol lainnya untuk mengusung pasangan Ali-Sakti lewat jalur parpol. Namun karena Ali-Sakti
Apabila tidak mempunyai harta benda maka diganti pidana penjara satu tahun sembilan bulan,” tegas Marollah. Baynurrahman, sambung dia, terbukti memindahkan vertival dryer ke Gontoran, Lingsar, Lombok Barat tanpa persetujuan PPK. Vertical dryer itu dimanfaatkan Baynurrahman dan dikomersilkan kepada petani sekitar. Anggota kelompok tani tidak pernah dilibatkan. Sidang dilanjutkan kembali pada Rabu (18/12) mendatang dengan agenda nota pembelaan terdakwa Budi Subagio yang akan dibacakan penasihat hukumnya, Hijrat Prayitno. (why)
Menang di Pengadilan, Konjen RI Hongkong Penggugat Tak dan APPIH Amati Pelayanan Diberikan Haknya Paspor Imigrasi Mataram
Pilkada NTB 2018
Mataram (Suara NTB) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memutuskan memberi dukungan di Pilkada NTB 2018 pada pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur, dari jalur independen, Ali BD - Gde Sakti. Ketua DPD Partai Hanura NTB, H. Mudahan Hazdie yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/12) kemarin membenarkan partainya memberikan dukun-
na tidak memiliki lahan membangun gudang tempat alat vertical dryer. Alat senilai Rp 668 juta itu kemudian dipindahkan Ketua Poktan Sayang Daye II, Baynurrahman ke wilayah Gontoran, Lingsar, Lombok Barat. Sementara Baynurrahman, dituntut jaksa dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 203 juta. “Apabila terdakwa tidak membayar paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang.
komitmen maju lewat jalur independen, maka Hanura pun tetap sebagai pendukung. “Tapi ini belum final. Namun yang pasti sampai saat ini baru itu pembicaraan kita, tidak ada yang lain,” tuturnya. Sementara untuk kabupaten/ kota, dukungan Hanura sudah final. Untuk Lombok Barat, Hanura mendukung pasangan Nauvar Farinduan-TGH. Mummar Arafat. Untuk Lombok Timur,
diberikan ke pasangan Sukiman-Rumaksi dan Kota Bima pada M. Lutpi-Feri Sofyan. DiungkapkanMudahan,bahwa rekomendasi calon untuk maju di Pilkada 2018 sudah menjadi kewenangan DPP. Seluruh nama yang dijaring di tingkat DPC maupun DPD sudah diserahkan semua keDPP.Karenadalammengusung bakal calon kepala daerah di Pilkada, Hanura berpatokan pada hasil survei. Calon dengan elektabilitas
tertinggi memiliki peluang besar untuk mendapatkan pintu partai besutan Wiranto ini. “Kita melihat kriteria surveinya, ketokohan calon dan komitmen terhadap partai. Kita pastinya, mengusung calon yang punya potensi menang. Tapi kalau elektabilitasnya tinggi tapi nanti ketika proses kempanye tidak punya modal kan bahaya juga. Harus bermodal yang cukup,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Kamis (7/12) hari ini, pasangan bakal calon Gubernur dan balonWakil Gubernur H. M. Suhaili FT-H. Muh. Amin akan melakukan deklarasi bersama partai pengusungnya, di Praya Lombok Tengah. Dalam deklarasi tersebut, direncanakan warga yang hadir sekitar 10 ribu orang. Demikian disampaikan Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH kepada Suara NTB, Rabu (6/12). Pada deklarasi SuhailiAmin, Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham dan jajaran pengurus DPP lainnya akan hadir langsung. Begitu juga dari DPP Partai Nasdem juga dipastikan akan hadir.
Isvie menegaskan bahwa pasangan Suhaili-Amin akan maju diusung dua partai. Yakni Golkar dan Nasdem. Pasangan ini tidak lagi akan menunggu partai lainnya untuk ikut bergabung. Pasalnya dengan dua partai ini saja, pasangan Suhaili-Amin sudah memenuhi syarat junlah minimal kursi. Ketua DPRD NTB ini menyampaikan, dalam deklarasi itu tidak saja untuk calon Gubernur, tetapi juga akan ikut bakal calon Bupati/Walikota yang didukung oleh Partai Golkar dan Nasdem. “Mereka juga wajib hadir, karena kita akan deklarasi bersama. Di Lombok Timur kita dukung pasangan Sukiman-Rumaksi. Lombok Barat, FauzanSumiatun. Dan Kota Bima, Pak Lutpi-Fery. Jadi ini sudah final,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
(Suara NTB/lin)
RINJANI DITUTUP - Berdasarkan pengumuman Nomor PG.R131/T39/TU/HMS/12/2017, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengabarkan tentang penutupan semua pintu pendakian Rinjani pada 1 Januari hingga 31 Maret 2018 mendatang. Wisatawan tidak diperkenankan untuk mendaki pada rentang waktu tersebut karena Rinjani dalam proses pemulihan.
Dampak Erupsi Gunung Agung
Dispar Manfaatkan Media Online Promosi Wisata Mataram (Suara NTB) Saat ini banyak calon wisatawan yang melakukan pencarian melalui daring untuk mendapatkan informasi. Salah satunya tentang Erupsi Gunung Agung. Dinas Pariwisata Provinsi NTB saat ini tengah memanfaatkan berbagai media untuk memberikan promosi dan informasi yang menarik tentang NTB. Salah satunya mesin pencari raksasa Goggle. “Disaat seperti ini benar-benar terasa manfaat dari media online (daring). Wisatawan itu kan cari informasi tentang wisata kita dari internet, jadi bagaimana caranya kita berikan mereka informasi yang tepat tentang kondisi saat ini, salah satunya dari media online ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L Moh Faozal, S.Sos,M.Si, di Mataram, Rabu (6/12). Ia mengatakan bahwa informasi yang dimaksud yaitu tentang wisata NTB yang aman dan tidak terkendala apapun meskipun Gunung Agung tengah erupsi. Pemda NTB bersama Kementerian Pariwisata RI sudah bekerjasama dengan 22 media daring, termasuk blogger dan yang paling besar adalah Google. “Jadi bukan hanya Google aja, semua yang berpotensi untuk memberikan informasi yang akurat ini kita ajak kerjasama. Totalnya ada 22 media,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ini merupakan hal yang tepat sebab banyak dari wisatawan yang takut berkunjung karena menganggap kondisi wisata NTB dan Bali dalam keadaan gawat. Padahal kondisinya saat ini masih sama seperti biasa. Sehingga wisatawan tidak perlu khawatir. Informasi inilah yang dianggap sangat perlu untuk disampaikan kepada setiap wisatawan. “Kita gunakan dua bahasa di semua media itu. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sehingga wisatawan bisa memahami bahwa kondisinya di sini baik-baik saja sejauh ini,” ujarnya. Ia berharap kondisi pariwisata NTB bisa kembali normal setelah sebelumnya banyak mendapatkan pembatalan kunjungan. Ia juga berharap calon wisatawan bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi di NTB. Mereka dapat berwisata dengan aman dan nyaman dan dilayani dengan pelayanan yang maksimal. “Kita berharap mereka mau datang setelah mendapatkan informasi yang benar dengan kondisi saat ini di NTB. Kita dalam kondisi yang baik sehingga mereka bisa berkunjung dengan aman dan nyaman,” ujarnya. (lin)
Menikmati Pantai Benete di Sumbawa Barat Mataram (Suara NTB) Pantai Benete merupakan salah satu dari banyak pantai yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pantai ini belakangan semakin dikenal wisatawan, terutama wisatawan lokal. Karena menawarkan keindahan alam dan suasana yang menarik. “Pantainya bagus, memang bagus juga kalau datang bersama kerabat. Suasananya juga bersahabat,” kata wisatawan asal Kota Mataram Ririn, Rabu (6/12). Wisatawan dapat menikmati waktu sore di pantai ini sambil bermain air di tepian. Suasana yang menyenangkan dan bersahabat akan membuat setiap wisatawan merasa nyaman dalam kunjungannya. Pantai Banete yang terletak di Desa Benete, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. “Letak KSB itu dekat dengan pelabuhan jadi saat berkunjung ke pantai-pantainya tidak harus perjalanan jauh lagi,” ujarnya. Selain itu, pengunjung bisa menikmati kilauan lampu yang berwarna keemasan masih bisa dinikmati pada malam hari. Kilauan lampu di mana tempat pengapalan kapal-kapal milik PT. Amman Mineral Nusa Tenggara atau yang sering di kenal AMNT. Kilauan lampu tersebut, seolah menandakan kilauan emas yang dimiliki oleh perut bumi Sumbawa Barat. “Saya sarankan datang sore, karena pamandangannya bagus,” ujarnya. Pantai Benete ini tidak jauh dari Pantai Maluk. Sehingga wisatawan dapat berkunjung ke banyak pantai sekaligus. Suasana yang ditawarkan juga berbeda, sehingga wisatawan tidak merasa bosan. Diketahui bahwa KSB memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikunjungi. “Kalau mau pulang ke Lombok, jangan lupa berkunjung ke Kenawa dan Paserang. Dua tempat itu seperti pulau milik sendiri. Jadi benar-benar membuat nyaman,” ujarnya. Di pantai ini juga banyak yang menjual hidangan sari laut. Dimana, Sumbawa memang terkenal dengan hidangan khas sari laut yang diolah dengan berbagai cara. Di Pantai Benete ini memang tempat yang pas untuk menikmati hidangan sari laut bersama kerabat dan keluarga. “Disana bisa makan seafood sepuasnya, banyak macamnya. Pilihannya banyak, bisa pilih juga cara penyajiannya yang seperti apa,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/ist)
PANTAI BENETE - Suasana di Pantai Benete yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
Okupansi Hotel di NTB Kurang dari 30 Persen Mataram (Suara NTB) Dampak dari erupsi Gunung Agung di Bali masih berlanjut. Salah satunya dalam sektor pariwisata. Saat ini okupansi hotel di NTB kurang dari 30 persen. Ini akibat dari banyaknya pembatalan yang dilakukan oleh calon wisatawan saat erupsi terjadi dua pekan lalu. “Okupansi hotel masih rendah, karena banyak yang cancel (batal) sejak terjadi erupsi itu,” kata Wakil Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Chapter Lombok Ernanda Agung, di Mataram, Rabu (6/12). Ia mengatakan bahwa pembatalan itu secara beruntun terjadi bahkan hingga kemarin. Sejumlah hotel di kota maupun di resort mengalami pembatalan dengan jumlah yang lumayan banyak. Meski hingga sekarang belum ada jumlah resmi yang dikeluarkan oleh Pemda atau asosiasi tentang jumlah kerugian yang didapatkan dari sektor perhotelan. “Kita belum sempat kumpulkan data karena sama-sama sibuk mengurus operasional ho-
tel dan mengembalikan kondisi hotel seperti semula. Itu yang sedang kami upayakan saat ini,” kata Ernanda. Ia mengatakan bahwa tidak sedikit dari calon tamu yang membatalkan tersebut mengalihkan kegiatannya ke daerah lain. Hal ini tentu saja membuat pihak hotel mengalami kerugian besar. Sedangkan dari sisi kepariwisataan, hal ini membuat jumlah kunjungan ke NTB menjadi lebih sedikit dari perkiraan pada Bulan Desember. Bahkan di Gili Trwangan yang dianggap sebegai destinasi yang tidak pernah sepi pun saat ini mengalami hal yang hampir sama. Beberapa pelaku pariwisata kembali mengeluhkan kondisi Trawangan yang relatif sepi dibandingkan hari-
Pembangunan Gedung Poltekpar Tetap Berlanjut Mataram (Suara NTB) Pembangunan gedung politeknik pariwisata (Poltekpar) Lombok saat ini masih menuai pro dan kontra. Pasalnya sejumlah ahli waris atas tanah yang digunakan untuk membangun masih melakukan gugatan hukum dan dalam sidang banding memenangkan mereka. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L Moh Faozal menegaskan bahwa pembangunan itu akan tetap berlanjut. “Pembangunan gedung tetap berlanjut, kita tetap hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya di Mataram, Rabu (6/12). Ia mengatakan bahwa Pemda akan mengambil upaya hukum selanjutnya dalam perkara ini. Terkait hasil putusan, ia tetap akan menghormati apapun keputusan majelis hakim pada akhirnya. Pihaknya juga siap untuk memberikan sejumlah ganti rugi kepada warga apabila pada akhirnya memenangkan perkara. “Proses hukum masih berlanjut, kita lihat saja nanti akhirnya bagaimana,” ujarnya. Saat ini mahasiswa Poltekpar Lombok masih menggunakan ruangan yang ada di Kantor BKD Provinsi NTB. Rencananya operasional akan dipindah apabila gedung yang tengah dibangun di Lombok Tengah telah usai dikerjakan. Sebelumnya, Wakil Direktur Poltekpar Lombok Dr. Farid Said mengatakan bahwa pihaknya hanya dapat menunggu. Ia juga mengatakan bahwa gedung sementara yang digunakan saat ini sudah cukup memadai. Namun akan lebih leluasa dan lebih lengkap apabila menggunakan gedung Poltekpar sendiri. Sehingga dapat dikonsep sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan untuk proses belajar mengajar. “Pemda sangat mendukung bahkan sangat antusias dengan adanya Poltekpar ini. Karena pariwisata NTB saat ini sedang
menggeliat. Siapa lagi yang akan menjadi tenaga kerja di bidang pariwisata ini kalau bukan warga NTB sendiri,” ujarnya belum lama ini. Ia mengatakan bahwa keberadaan gedung sangat diperlukan. Namun ia juga menyerahkan soal pembangunan gedung kepada Pemda NTB. Pasalnya, pihak poltekpar tidak dapat berbuat banyak kecuali menunggu. Sementara itu saat ini sudah ada kurang lebih 600 mahasiswa yang tengah dididik untuk mahir dalam berbagai bidang pada sektor pariwisata. Ini sekaligus menjadi kesempatan warga NTB untuk dapat belajar secara profesional sebelum terjun ke dunia pariwisata. (lin)
(Suara NTB/lin)
SEPI - Suasana di salah satu sudut pantai yang ada di Gili Trawangan yang terlihat lebih sepi dari biasanya. hari biasa. Ini juga membuat jumlah penggunaan kamar di berbagai hotel di Trawangan mengalami penurunan. “’Turun 80 persen penggunaan kamar di hotel saya. Akhir tahun ini menjadi yang terburuk sepanjang saya menjadi manajer di hotel,” kata pelaku pariwisata di
Trawangan Dino SA. Ia mengatakan lesunya penggunaan kamar di hotel Trawangan ini disebabkan pembatalan masih berlanjut. Sebagian wisatawan lebih memilih untuk berkunjung ke daerah lain yang dianggap lebih aman dan memungkinkan untuk berlibur.
“Drama cancel-cancel-an ini masih berlanjut. Awalnya kita mengira setelah bandara beroperasi normal, semua akan kembali seperti semula, nyatanya tidak. Wisatawan takut berkunjung, apalagi mereka melihat informasi bahwa Gunung Agung itu erupsi,” ujarnya. (lin)
Penjadwalan Ulang Kunjungan Dilakukan Tahun Depan Mataram (Suara NTB) Kabar tentang dilakukannya penjadwalan ulang kunjungan oleh sebagian wisatawan ke Lombok ternyata banyak dilakukan untuk tahun depan. Hal ini sekaligus membuat jumlah tamu yang berkunjung hingga akhir tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan dan tahun sebelumnya. “Banyak yang re-schedule (penjadwalan ulang) untuk tahun depan. Kalau bulan ini masih sepi. Okupansi hotel sangat rendah,” kata General Manager Qunci Villas Wiwid Suprapti, di Mataram, Rabu (6/12). Ia mengatakan bahwa resort saat ini masih dalam kondisi yang kurang baik. Meski setiap manajemen perhotelandi resortsaatinitengahmenguatkanstrategi pemasaran untuk tahun depan. Namun tetap saja, di penghujung tahun ini para pelaku pariwisata benarbenar merasakan kerugian dan dampak yang sangat besar akibat erupsi Gunung Agung di Bali. “Ini menjadi waktu yang baik itu training bersih-bersih dan penguatan market untuk tahun depan,” ujarnya. Ia mengakui bahwa di resort saat ini dalam kondi-
si yang sepi, karena banyak yang membatalkan reservasi dalam Bulan Desember. Hal ini sangat berbeda dengan tahun lalu, dimana hampir semua resort penuh oleh wisatawan. Tidak saja di resort, namun juga di hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. “Kondisinya saat ini benar-benar sepi dan banyak cancel. Pengunjung atau wisatawan juga tidak banyak,” ujarnya. Ia berharap tahun depan menjadi tahun yang menguntungkan untuk pariwisata NTB. Ia bersama general manajer lainnya saat ini benar-benar terkonsentrasi dalam membuat strategi pemasaran yang lebih baik. Sehingga kerugian yang terjadi pada bulan ini dapat tertutupi. Meski setiap hotel enggan menyebutkan kerugian yang didapatkan, namun pembatalan itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap operasional hotel. “Namanya pariwisata itu ya seperti ini. Kita harus siap dalam kondisi begini. Kita juga harus membuat strategi pemasaran yang lebih kuat untuk tahun mendatang. Sehingga banyak wisatawan yang datang dan hotel-hotel penuh oleh tamu-tamu yang menginap,” harapnya. (lin)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Halaman 10
Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB
UIN Mataram Ingatkan Mahasiswa Tertib Bayar SPP
(Suara NTB/ist)
Wakil Rektor II UIN Mataram Hj. Faizah dan Rektor UIN Mataram H. Mutawalli.
Mataram (Suara NTB) Disiplin merupakan aspek terpenting sebagai tindakan pada semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam hal disiplin waktu pembayaran SPP atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Berdasarkan kalender akademik semester gasal tahun 2017/2018, pembayaran SPP/UKT hanya akan berlangsung pada tanggal 08 Januari sampai dengan 5 Februari 2018. Wakil Rektor II Dr. Hj. Faizah, MA. yang memiliki tugas pokok bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, atas nama rektor, telah mengeluarkan pengumuman resmi tentang
waktu pembayaran SPP/UKT pada tanggal 4 Desember 2017. Selanjutnya secara teknis akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kerjasama antara pihak bank dengan semua fakultas dan pascasarjana. Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., berharap agar tidak terjadi lagi aksi protes terkait dengan kebijakan pembayaran SPP/UKT, seperti tahun sebelumnya. Untuk itu, rektor meminta kepada Wakil Rektor Dua Hj. Faizah yang membidangi hal tersebut, agar sejauh mungkin dapat memberikan informasi, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri. Rektor menegaskan bahwa batas waktu pembayaran harus mengikuti mekanisme
yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik. Wakil Rektor Dua UIN Mataram Hj. Faizah dengan sigap langsung melaksanakan perintah rektor dengan mengeluarkan pengumuman resmi terkait dengan waktu pembayaran SPP/UKT. Hj. Faizah, menjelaskan, jika jauh hari pihak UIN Mataram perlu menyebarkan informasi, terhitung satu bulan sebelum waktu pembayaran dimulai, sudah dikeluarkan pengumuman ini, Adapun naskah pengumuman secara lengkap, seperti yang dijabarkan sebagai berikut. Berdasarkan Kalender Akademik semester genap 2017/ 2018 bahwa pembayaran SPP/ UKT dimulai tanggal 08 Jan-
uari s/d 05 Februari 2018, oleh karena itu disampaikan halhal sebagai berikut : 1. Layanan Akademik dapat diberikan apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran. 2. Bagi Mahasiswa yang mendaftar ujian skripsi mulai tanggal 8 Januari 2018 diwajibkan membayar SPP/UKT semester genap 2017/2018. 3. Bagi mahasiswa yang tidak membayar SPP/UKT semester sebelumnya diwajibkan membayar SPP/ UKT sesuai jumlah tunggakan semester sebelumnya dan SPP/UKT semester genap 2017/2018. 4. Bagi mahasiswa yang ter-
lambat membayar SPP/ UKT pada tanggal yang sudah ditetapkan, maka diwajibkan mengajukan permohonan surat cuti ke fakultas masing-masing; Adapun tempat pembayaran SPP /UKT harus sesuai dengan bank dan fakultas masing-masing yaitu untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Bank NTB Syariah dan Kantor Cabangnya, Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Bank BNI Syariah dan Kantor Cabangnya, sedang untuk mahasiswa Pascasarjana ke Bank Bukopin dan Kantor Cabangnya. (dys/*)
Keterbatasan Anggaran
Matangkan Persiapan UNBK SMPN 2 Mataram semakin matang menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) awal tahun mendatang. Beberapa hari lalu, sekolah favorit ini menggelar kegiatan simulasi UNBK tahap pertama melibatkan 370 siswa kelas IX. Kepala SMPN 2 Mataram (Spendu), H. Lalu Suwarno mengungkapkan, pelaksanaan simulasi untuk membiasakan siswa. Fungsinya juga untuk mengujicobakan aplikasi yang akan digunakan UNBK pada 2018 mendatang. Dari hasil simulasi siswa baik di hari pertama sampai hari kedua, sebagian besar sudah familiar dengan komputer. Rata-rata siswa ini sudah bisa mengaplikasikannya dengan baik. Bahkan durasi menjawab soal pada komputer sudah bisa disesuaikan dengan tepat. Namun dalam hal ini, pihaknya sangat menginginkan UNBK tahun ini fasilitas dan komputer yang digunakan tidak menggunakan CPU lagi. Ini ditujukan agar lebih sederhana dan mempermudah siswa yang menjalankan ujian. “Rata rata siswa kita sudah familiar dengan komputer, jadi tidak ada lagi keraguan terhadap mereka. Tapi kita sedang upayakan supaya tahun ini kita tidak lagi gunakan CPU biar lebih sederhana, “ urainya. Sementara itu untuk menyiasati kekurangan jumlah komputer di laboratorium yang dimiliki yakni dengan menerapkan tiga sesi. Namun di dalam tiga sesi itu dibagi lagi menjadi tiga. Praktis, siswa yang berjumlah 370 di sekolah itu bisa melakukan simulasi. Saat ini, jumlah komputer yang tersedia di sekolah sebanyak 160 unit dengan dua server. Dalam pelaksanaan simulasi tersebut, pihaknya mengaku menggunakan perangkat dan aplikasi VRD. Aplikasi ini dinilai lebih efektif dalam menjalankan setiap kegiatan ujian berbasis komputer. Namun hal ini masih dicoba pada tahap simulasi saja. (dys)
(Suara NTB/dok)
SMPN 19 Mataram Benahi Sarana dan Prasarana Sekolah
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) SMPN 19 Mataram melakukan sejumlah pembenahan sarana dan prasarana pada tahun ini. Langkah itu dilakukan agar proses belajar mengajar dan kenyamanan siswa dapat berjalan dengan baik. Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., mengatakan, pihaknya tengah melakukan pembenahan sarana dan prasarana sekolah. “Sekarang dibangun penambahan ruang kelas, karena kita masih kekurangan ruang kelas,” katanya. Menurutnya rapor sekolah mendapatkan nilai tinggi, tapi nilai masih kurang, karena tidak sesuai jumlah siswa dengan ruang kelas yang ada. Oleh karena itu, salah satu ruang yang sebelumnya dijadikan Koperasi Siswa (Kopsis), diubah dan dipugar menjadi ruang kelas. “Alhamdulillah kita sudah tambah satu ruangan,” kata Aminah. Selain itu, dilakukan juga pembenahan musala sekolah. Menurutnya, sebelumnya, ketika musim hujan, maka musala akan terendam air, dan siswa tidak bisa melaksanakan salat. Guru bersama siswa bersama-sama untuk membenahi dengan meninggikan pondasi musala. “Bapak dan ibu guru serta siswa, memiliki perhatian, dan sudah ditinggikan, kalau hujan tidak akan bermasalah,” ujar Aminah. Pembenahan pada ruang kantin juga dilakukan SMPN 19 Mataram. Awalnya kantin itu belum menjadi kantin sehat, karena dekat dengan tempat sampah. Pihaknya melakukan perbaikan sedemikian rupa dan menjadikannya kantin sehat. Penambahan ruangan untuk UKS di sekolah juga dilakukan sekolah. Tidak hanya itu, pembenahan pada guru juga dilakukan pihaknya. Aminah menjelaskan, guru tidak tetap (GTT) yang ada sebelumnya tidak mengajar mata pelajaran sesuai dengan jurusan pendidikan. GTT yang tidak sesuai mengajar antara mata pelajaran dan jurusan akan mengurangi nilai rapor sekolah. “Saya kembalikan di pos mata pelajaran yang dikuasainya, atau sesuai dengan jurusannya. Supaya anak-anak yang diajarkan cepat paham kalau diajarkan oleh guru yang sesuai jurusan,” katanya. (ron)
Bantuan Unit Komputer Berdasarkan Zona Sekolah Mataram (Suara NTB) Target 100 persen SMA/SMK di NTB melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) harus berhadapan dengan masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana pendukung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berencana memberikan bantuan dengan memperhatikan zona sekolah. Dinas Dikbud tidak memberikan bantuan ke semua sekolah, karena keterbatasan anggaran. “Dalam zona itu harus ada sekolah yang siap menjadi lokasi pelaksanaan UNBK, apakah itu SMA, apakah itu SMK atau MA negeri dan swasta. Bantuan memang tidak merata ke semua sekolah, tapi ke SMA tertentu. Karena ada keterbatasan, makanya kita gunakan prinsip zona,” jelas Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji belum lama ini. Ia menjelaskan, untuk persiapan UNBK, pihaknya sudah membuat peta wilayah atau zona. Nantinya melalui
zona itu akan dipetakan sekolah mana yang menjadi pelaksana dan sekolah lainnya menumpang di sekolah pelaksana UNBK. Karena itu, di anggaran tahun 2018 akan ada bantuan untuk sekolah swasta. “Istilah dalam sarana dan prasarana itu, pemanfaatan bersama, supaya gampang dimanfaatkan bersama, (sekolah) harus ada di dalam zona,” ujar Suruji. Sementara itu, UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dik-
men dan PK-PLK) Lombok Barat (Lobar)-Mataram optimis sekolah negeri di wilayahnya bisa melaksanakan UNBK. Saat ini UPTD tengah melakukan pendataan. “Sedang kita data kesiapan (sekolah) itu, tapi kami menargekan khususnya di Lobar dan Mataram wajib ikut UNBK. Kalau kesiapan IT belum siap di sekolah itu bisa menumpang di sekolah lain,” ujar Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R. ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/12).
Target seluruh SMA/SMK melaksanakan UNBK harus berbenturan dengan kendala jaringan di daerah pelosok atau terjauh. Terkait hal itu UPTD Dikmen dan PK-PLK LobarMataram akan meminta sekolah terjauh bergabung dengan sekolah lain yang memiliki jaringan internet yang baik. “Sekolah yang terkendala koneksi internet, kita akan sertakan mereka dengan sekolah yang terdekat. Kita akan dekatkan dengan sekolah yang ada infrastruktur bagus,” katanya. Target pelaksanaan UNBK tidak hanya pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Nantinya, kata Rosyidin, akan dilakukan pemetaan kesiapan di sekolah swasta untuk melihat kesiapan infrastruktur. Jika infrastruktur di
sekolah swasta belum siap, akan diikutkan di sekolah lain. “Kita petakan di sekolah swasta kesiapan infrastrukturnya seperti apa, jadi nanti kalau yang belum siap infrastrukturnya, siswanya, bisa saja nanti kita lokasi ujiannya nanti di sekolah yang lain, atau tempat lain,” jelasnya. Rosyidin menekankan, UNBK memberikan sejumlah keuntungan, seperti tidak perlu ada pengamanan soal. Dari segi mobilitas orang juga terbatas, tidak harus menjaga seperti pada Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). “Kalau UNBK, satu hari itu tiga sesi, nanti anak-anak kita jadwal, di setiap sesi itu satu pengawas, pengawas tidak perlu banyak-banyak, cukup di tempat ujiannya yang perlu dilayani,” katanya. (ron)
Tanamkan Kesadaran Belajar
Kepala Dusun Dasan Daya Bikin Bimbel Gratis Giri Menang (Suara NTB) Keberadaan anak-anak sebagai aset dan masa depan bangsa harus mendapat perhatian serius semua pihak. Hal itu penting guna memastikan setiap anak mendapatkan akses layanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas. Sadar pentingnya anak sebagai aset dan penerus generasi masa depan bangsa, Muhayadi seorang Kepala Dusun Dasan Daya, Kecamatan Lembar Lombok Barat sejak empat bulan lalu berinisiatif mulai menggiatkan anakanak di dusunnya. Muhayadi mencoba melakukannya melalui lembaga bimbingan belajar “Kiai Keliang Club”. Di tempat ini, Muhayadi menanamkan kepada setiap anak di dusunnya untuk sadar betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Tersedia empat jenis layanan pendidikan yang dapat diakses setiap anak yang ingin be-
lajar setiap hari tanpa dipungut biaya alias gratis. Di antaranya ialah Matematika, Bahasa Inggris, Tajwid Metode Qira’ati dan pemberian motivasi melalui film. “Ini ikhtiar saya sebagai kepala dusun untuk menumbuhkan motivasi belajar kepada anak-anak di dusun saya yang masih sangat rendah,” terang Muhayadi kepada Suara NTB. Selain itu, keberadaan Bimbel “Kiai Keliang Club” juga dihajatkan sebagai pembiasaan untuk mengurangi masa bermain anak-anak yang terlalu banyak di luar jam sekolah. Dituturkan Muhayadi, pada tahap awal keberadaan bimbel ini, anak-anak yang belajar di tempat itu mencapai 5-60 orang anak. Namun seiring berjalan semakin berkurang. “Satu bulan terakhir ini rata-rata 15 -20 anak yang aktif. Ya beginilah semangat, menjaganya memang bukan hal yang mudah,” urainya.
(Suara NTB/dys)
BELAJAR - Anak-anak di Dusun Dasan Daya sedang belajar di bimbel yang digelar secara gratis oleh kepala dusun setempat. Sementara itu, untuk waktu belajar mulai dilakukan tiap sore mulai Senin hingga Sabtu mulai pukul 16.0017.30. Khusus Untuk hari Sabtu, anak-anak tidak belajar,
SMPN 16 Mataram Intensifkan Pengayaan di Januari Mataram (Suara NTB) SMPN 16 Mataram akan melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) pada tahun 2018 nanti. Pengayaan yang intensif akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari nanti. Diharapkan terjadi peningkatan nilai UN di 2018. Hal itu disampaikan Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Menurutnya,pengayaan intensifkan baru akan dilaksanakan pertengahan bulan Januari. “Kalau beberapa waktu terakhir ini belum intensif pengayaan. Masih sebatas guru mata pelajaran tertentu saja berkaitan dengan materi dan latihan soal. Untuk persiapan ujian nasional dilakukan minggu kedua Januari,” katanya. Pihaknya belum bisa melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Ia belum bisa memaksa orang tua siswa untuk membantu pelaksanaan UNBK. Pelaksanaan pengayaan di bulan Januari itu, tidak hanya untuk mata pelajaran yang diujikan di UN, tapi juga mata
pelajaran yang diujikan di Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), seperti PKN dan Pendidikan Agama. Pengayaan itu direncanakan sampai akhir bulan Maret 2018. Ada sekitar140-an siswa kelas IX SMPN 16 yang akan mengikuti UNKP di tahun depan. “Mata Pelajaran yang diujikan di USBN juga diberikan pelajaran tambahan, agar anak-anak dapat hasil memuaskan, sehingga ada peningkatan nilai dan anak-anak bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan,” katanya. Ia berharap agar para siswa bisa mengikuti UNKP dengan baik serta mendapatkan hasilyang maksimal, dengan begitu siswa bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan mereka. “Mudah-mudahan hasilnya yang maksimal, anak-anak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan,” harapnya. Dengan peningka-
tan nilai UN, Suraji juga mengharapkan pihaknya dapat memberi kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih SMPN 16 Mataram sebagai tempat untuk menyekolahkan anaknya. “Hasil UN yang baik, dapat memberikan kepercayaan kepada masyarkaat dan bisa memilih SMPN 16 untuk menyekolahkan anak,” katanya. (ron)
(Suara NTB/ron)
melainkan mereka diajak menonton film motivasi seperti negeri 5 menara, laskar pelangi dan lainnya. Hal itu sebagai upaya menanamkan mimpi di hati dan pikiran anak-anak.
“Kadang-kadang saya mendongeng kisah-kisah teladan. Mengenai biaya ini gratis pak. Bahkan setiap satu anak-anak saya kasih makan biskuit sebagai hiburannya,” tutupnya. (dys)
Yayasan Insan Mandiri Siapkan UNBK Secara Swadaya Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah di bawah Yayasan Insan Mandiri akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2018 mendatang. Sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk sarana pendukung. Pihak sekolah mempersiapkan secara swadaya. Ketua Yayasan Insan Mandiri, RD. Yohanes Kadek Ariana, S.S., M.Pd., ditemui belum lama ini, menjelaskan sekolah yang berada di bawah Yayasan Insan Mandiri akan melaksanakan UNBK, seperti SMPK Kesuma Mataram, SMAK Kesuma Mataram, dan SMPK Santo Antonius. Ia mengatakan semua peralatan dilengkapi secara swadaya dari pihak sekolah masing-masing. Pada pelaksanaan UNBK tahun ini, sekolah masih meminjam beberapa laptop dari guru untuk melengkapi sarana UNBK. “Semua peralatan swadaya sendiri, kami berharap ada bantuan dari pemerintah, seperti bantuan server, kami belum dapat,” kata RD. Ariana. Ia mengakui, dengan masih adanya laptop yang dipinjam untuk melengkapi sarana pendukung UNBK, maka sekolah belum maksimal. Apalagi dari pemerintah juga dirasa masih
(Suara NTB/dok)
RD. Yohanes Kadek Ariana minim dalam memberikan bantuan. Pihaknya sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah. “Tahun lalu pernah dijanjikan, tapi belum direalisasikan, sampai sekarang belum kami terima,” katanya. Bahkan di SMAK Kesuma Mataram, adanya penambahan siswa, terpaksa menggunakan kantor yayasan untuk ruangan UNBK, sehingga diperlukan penambahan server. “Harapan kami, karena ini juga program pemerintah, pemerintah bantu kami dalam pengadaan server atau komputer yang dibutuhkan oleh siswa,” harapnya. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB
Jadi Andalan NTB di Event Nasional Nama Ni Putu Yogiswari tidak asing lagi di dunia olahraga atletik. Dia adalah salah satu atlet tolak peluru NTB yang pernah sukses mengukir prestasi di kancah nasional. Dengan sejumlah prestasi nasional, atlet asal Kota Mataram ini selalu berkesempatan mewakili NTB di kejuaraan nasional. Terakhir, dia berhasil meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat (Jabar) 2016. Dan saat ini, dia kembali dipersiapkan mewakili NTB mengikuti event nasional, PraPON hingga PON 2020. Prestasi Ni Putu Yogiswari di olahraga atletik tidak lepas dari peran ayahnya - I Wayan Gunaksi - yang merupakan pelatih atlet tolak peluru NTB. Ayahnya yang merupakan mantan atlet nasional itulah yang memperkenalkan dirinya di cabor tolak peluru sekaligus melatihnya hingga bisa berprestasi nasional. “Saya mengenal olahraga atletik dari bapak. Sejak kecil saya ikut bapak melatih atlet atletik PPLP NTB,” ucapnya ketika diwawancara Suara NTB di Mataram b e l u m lama ini. Mahasiswi Semester d u a
Perguruan Tinggi IKIP Mataram ini sudah mengenal olahraga atletik sejak kecil. Namun, setelah m a suk SMP,
barulah ia serius latihan. Sejak duduk di bangku kelas tiga SMP, dia sudah sudah banyak menorehkan prestasi di level pelajar nasional bahkan internasional. “Sejak duduk di bangku kelas tiga SMP hingga SMA saya sudah berprestasi level nasional dan internasional,” tuturnya. Prestasi pertama yang diraih putra pertama pasangan I Wayan Gunaksi dan Ni Made Widyati ini dimulai pada Kejurnas Antar PPLP Tingkat Remaja dan Junior tahun 2011. Prestasinya terus berlanjut hingga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2013. Saat itu, Yogi sukses mempersembahkan medali emas untuk NTB. Selain berprestasi di level nasional, Yogi pernah mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan tingkat pelajar internasional. Ia m e m persembahkan medali emas di S E A Youth Games
di Singapore tahun 2012 dan meraih medali perunggu di SEA Youth Games di Jakarta tahun 2011 dan medali perunggu di SEA Youth Games di Surabaya tahun 2013. Selanjutnya, di tahun 2014, Yogi sudah melewati ambang remaja. Yogi harus bersaing dengan sejumlah atlet senior. Namun demikian, bagi Yogi, tidak ada masalah bersaing dengan atlet senior, hingga mengikuti PON 2016 Yogi pun berhasil mendulang medali emas. Prestasi Yogi di multi event nasional memang belum seberapa. Namun demikian, Yogi akan terus berlatih keras agar bisa menjadi yang terbaik. Yogi memiliki mimpi dan semangat yang tinggi untuk menjadi atlet yang terbaik di level nasional. Bahkan, dia berharap bisa mengukir prestasi lebih baik lagi PON 2020. Alasan Yogi ingin menjadi atlet terbaik nasional adalah mengejar masa depan. Lewat prestasi olahraga dia berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan tentu menunjang kehidupannya. (fan/*)
Biodata Nama : Ni
Putu Yogiswari
Tempat dan Tanggal Lahir: Mataram, 9 Maret 1995 Prestasi Medali Perunggu di PON Jabar Tahun 2016
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
Ketua Umum Pertina NTB, Kol. Inf. Farid Makruf didampingi Ketua Harian Pertina NTB, H. Lalu Imam Maliki saat diwawancara Suara NTB, usai rapat Internal Pertina NTB, di Mataram, Selasa (5/12) lalu mengatakan bahwa peluang NTB untuk kembali meraih gelar juara umum di event itu cukup terbuka. Pasalnya jumlah petinju NTB yang ambil bagian di event itu cukup banyak. “NTB akan menurunkan sekitar 100 petinju. Soalnya semua kabupaten/kota di NTB akan mengikutsertakan semua petinju,” ucapnya. Selain ingin meraih kembali gelar juara umum, Pertina NTB ingin menjadi tuan rumah yang baik di event itu. Untuk itu persiapan sudah dilakukan tuan rumah NTB jauh hari dan NTB sudah siap melaksanakan event yang memperebutkan Piala Bergilir Gubernur NTB itu. “Semua kesiapan panitia sudah dimaksimalkan. Termasuk anggaran sudah dibantu oleh pak Gubernur NTB, dan Bupati KSB menyiapkan segala fasilitas pertandingan,” jelasnya. Danrem 162/WB juga mengharapkan tuan rumah kejurnas tersebut tidak hanya sukses di
prestasi dan sukses penyelenggaraan. Namun dia ingin kejunas tersebut dapat melahirkan para juara muda. Serta atlet muda NTB bisa belajar dan punya mengalaman tanding. “Syukur, kalau petinju muda kita bisa juara,” ujarnya. Di tempat yang sama, Ketua Harian Pertina NTB, H. L. Imam Maliki melaporkan bahwa kejurnas tersebut akan mempertandingkan 28 kelas terdiri dari 14 kelas Youth (Usia
RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
RUPA-RUPA
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit,openingtrialfacialtreatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
15-17 tahun) dan 14 kelas elite. Event ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB. Di event sebelumnya, Sulawesi Utara (Sulut) meraih gelar juara umum, kemudian di Kejurnas ke dua, NTB merebut kembali juara umum dan di kejurnas ketiga tahun 2016 piala bergilir masih dipegang petinju NTB. “Saya ingin NTB kembali pertahankan gelar juara umum,” ucapnya seraya menambahkan bahwa di sela-sela Kejurnas nanti akan digelar Pelantikan Pengprov Pertina NTB periode 2017-2021. (fan)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR6498BP NOKA/NOSIN: MH1JBC211AK399541/ JBC2E-1391071 ANK AKIK KHOIRUL HLG DSKTR JALAN BUNG KARNO MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR4239VF NOKA/NOSIN : MH1HB711X7K154074/ HB71E-1151484 AN.SANUSI HLG DSKTR JL. GOTONG ROYONG KOTA MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR6440BP NOKA/NOSIN: MH1JF1316AK233491/JF13E0228497 AN.MARIRI YULIANI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR3161TG NOKA/NOSIN:MH350C004DK580047/ 50C580183 AN.ADIM ALIAS AQ. HERMAN HLG DSKTR KOTA MATARAM
SALON
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
Mataram (Suara NTB) Petinju NTB siap memberi prestasi membanggakan di Kejurnas Tinju Amatir Gubernur NTB Cup IV yang berlangsung di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tanggal 9-13 Desember 2017. Mereka siap mempertahankan posisi juara umum di ajang tinju yang melibatkan 14 provinsi di Indonesia itu.
RUPA - RUPA
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).
SALON
NTB Siap Pertahankan Gelar Juara Umum
HLG STNK R2 HONDA DR4340CT NOKA/NOSIN:MH1KF1124HK125673/ KF11E-2012231 AN. MAHFUD
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
HLG STNK R2 HONDA DR4069BJ NOKA/NOSIN: MH1HB611X8K617620/ HB61E-1614891 AN.ABDUL MANAN HLG DSKTR GEBANG KOTA MATARAM
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Kamis, 7 Desember 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 7 Desember 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
OPINI
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Hentikan Reklamasi Ilegal KELESTARIAN alam menjadi tugas berat pemerintah daerah di masa mendatang. Banyak perubahan alam yang terjadi sekarang ini memaksa pemerintah, baik pusat dan daerah harus tegas dalam mengatasi berbagai macam bentuk kerusakan atau jenis perusakan alam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik oleh perorangan atau perusahaan jika dikaitkan dengan perusakan alam, pemerintah tidak boleh mentoleransi. Sikap ‘’permisif’’ yang dilakukan pemerintah di era sebelumnya tidak boleh terulang kembali. Setiap orang yang beraktivitas dan berkaitan dengan perusakan alam tanpa izin yang jelas, tidak boleh dibiarkan. Mereka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, beberapa kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah kabupaten/kota, seperti kehutanan, pertambangan sudah diambilalih oleh pemerintah provinsi. Jika kewenangan ini sudah diambilalih oleh provinsi dan kerusakan alam semakin parah, maka pusatlah yang harus bertanggung jawab. Namun, dengan dipindahkan pengelolaan kewenangan ini sedikit tidak menjadi ‘’tamparan’’ bagi pemerintah daerah, karena dianggap tidak mampu kewenangan yang diberikan di awal otonomi daerah beberapa tahun lalu. Untuk itu, kewenangan peralihan ini menjadi tugas besar pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi dalam menjaga amanat yang diberikan. Misalnya, masalah reklamasi pantai atau penambangan yang dilakukan secara ilegal. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Lembar Lombok Barat. Pemerintah daerah terkesan lambat dalam menindaklanjuti reklamasi yang dituding ilegal ini. Padahal, reklamasi ini sudah berlangsung lama . Bahkan, masyarakat yang tinggal di kawasan ini sudah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari pemerintah daerah. Di satu sisi, perintah Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang meminta agar proyek reklamasi di Lembar dihentikan patut diapresiasi. Meski terkesan terlambat, kebijakan ini sudah cukup tegas bagi pihak-pihak yang masih bertahan di lokasi yang tidak boleh dilakukan reklamasi. Selain itu, dengan turunnya langsung jajaran Pemprov NTB, yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. L. Dirjaharta, MSi., Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Madani Mukarom, dan jajaran Pemkab Lobar mengindikasikan keseriusan pemerintah mengatasi masalah reklamasi ilegal ini. Aparatur pemerintah diharapkan segera melakukan tindakan tegas, termasuk pihak-pihak yang berada di balik penerbitan SPPT. Langkah Satpol PP yang berkoordinasi dengan jajaran Polda NTB untuk melakukan penyelidikan di balik penerbitan SPPT di lokasi ini harus terus dikawal. Jangan sampai, ketika melihat temuan seperti ini dan melihat ada penyimpangan, aparat justru bertindak lemah atau malah tidak bertindak tegas. Pihak-pihak yang masih ngeyel terus melakukan reklamasi dengan dalih sudah memiliki izin harus dihentikan. Kalau perlu mereka diperiksa untuk mencari tahu siapa oknumoknum yang bermain di belakang reklamasi ilegal tersebut. Jika ada keterlibatan oknum pejabat atau aparat, mereka harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan efek jera pada pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan di balik reklamasi ilegal. Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana menyelamatkan lingkungan dari tindakan reklamasi illegal. (*)
Halaman 14
10 Strategi Menjadikan Lembaga Pendidikan sebagai Sekolah Favorit dan Sekolah Pilihan EMBAGA pendidikan yang maju adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pengelolaan sumber daya, akuntabel, berkualitas, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Selain itu, lembaga pendidikan yang baik yaitu mampu membentuk karakter dan akhlak anak didiknya menjadi baik kuat dan kreatif serta bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan teknis, lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan bermutu dan salah satu indikator lembaga pendidikan bermutu adalah terlihat dari banyaknya siswa yang mendaftar serta kepercayaan masyarakat meningkat. Sekolah swasta memiliki banyak tantangan dalam upaya pengembangan dan meraih kepercayaan masyarakat tersebut. Untuk itu, berikut adalah langkah-langkah strategis dan cerdas yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan agar menciptakan lembaga pendidikan maju, bermutu dan meraih kepercayaan masyarakat: 1. Kualitas Real (Mutu Output) Dirasakan Konsumen Mutu hasil adalah jaminan kepuasan pelanggan dalam melihat, menyaksikan dan merasakan manfaat langsung atau tidak langsung dari kualitas putra-putrinya berupa kompetensi-kompetensi yang jelas ketika naik kelas dan atau tamat dari lembaga. Lembaga pendidikan harus mampu memberikan jaminan mutu kepada pelanggan, berupa jaminan Mutu Proses dan Mutu Hasil. Jaminan mutu proses adalah adalah jaminan kepuasan pelanggan dalam melihat, menyaksikan dan merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung dari kualitas pelayanan dan pembelajaran mulai dari putra/putrinya terdaftar hingga menjelang kenaikan kelas dan atau tamat dari lembaga tersebut. 2. Program dan Kurikulum Yang di Kembangkan Tidak sedikit kita jumpai fenomena yang terjadi, dimana sebagian konsumen memindahkan putra putri mereka dari sekolah sebelumnya ke sekolah lain dikarenakan alasan kualitas mutu program dan
RADIO
Oleh: Dr. Arif Rahman, M.Pd (Dosen Pasca Sarjana IKIP Mataram & Praktisi Pendidikan) kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga tertentu. Kondisi tersebut harus disikapi lembaga pendidikan dengan berbagai langkah strategis, creatif dan inovatif melalui pengembangan kurikulum dan program sekolah, agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainya, misalnya dengan strategi course integrated, mastery learning, output focus, moving curriculum dll. Langkah strategis tersebut dikembangkan dan disesuikan dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta belum dikembangkan di sekolah lain. 3. Idiologi Yang Dikembangkan Jelas (Religiulitas Sebuah Lembaga Pendidikan) Kejelasan ideologi yang dimaksud adalah strategi untuk menangkap fenomena yang terjadi, dimana sebagian kelompok masyarakat tertentu memiliki kecenderungan dalam memilih lembaga pendidikan harus sesui atau sejalan dengan keyakinan, aqidah dan manhaj yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Ideologi keagamaan/(religiusitas) sangat penting misalnya, pengelolaan kurikulum dasar namun berbasis pada keagamaan yang mengaplikasikan karakter IMTAQ: Aqidah, Iman, Ibadah, dan Akhlaq yang akhirnya diharapkan dapat menggiring anak didik menjadi insan yang sholeh/sholehah. 4. Sarana dan Prasarana Memadai Ketersediaan serta kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu daya tarik calon peserta didik. Sebaliknya, apabila sarana dan prasarana kurang memadai maka akan menghambat proses pembelajaran siswa, karena siswa kurang terbantu dengan fasilitas pembelajaran. Begitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga setiap Lembaga pendidikan berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 5. Manajemen Profesional (Pelayanan Prima) Kualitas Pelayanan adalah Kualitas yang terkait dengan hubungan
kemanusiaan, kecepatan, ketepatan memberikan pelayanan dengan penuh keramahan, dan ketersediaan sarana, dan prasarana yang berkualitas sesuai iklan lembaga serta fasilitas pembelajaran lainya, memberikan pelayanan prima dengan konsep MBS mutlak dilakukan sesui dengan tuntutan zaman. Kualitas Pembelajaran adalah Kualitas yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan menuju tercapainya visi dan misi lembaga. 6. Adanya Figur Tokoh dalam Lembaga yang Dikenal Umat Peran seong tokoh atau figur divdalam lembaga pendidikan atau sebagai pengelola lembaga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecendrungan orang memilih lembaga tersebut. Figur yang dimaksud adalah bisa, kiyai, ustazd, Tuan Guru atau ahli pendidikan baik berperan sebagai pengelola maupun sebagai simbol dalam sebuah lembaga pendidikan yang dengannya dapat memberikan garansi kepercayaan kepada masyarakat. 7. Lokasi Lembaga Pendidikan Strategis Lokasi sekolah yang strategi yang dimaksud adalah lokasi dimana lembaga pendidikan berada atau di bangun ditempat yang memiliki kemudahan untuk di akses oleh masyarakat. baik dipandang dari jarak dari rumah ke sekolah, sarana transportasi yang tersedia maupun lingkungan sekitar yang aman dan nyaman. 8. Promosi Tepat Sasaran dan pencitraan Lembaga Promosi dan pencitraan merupakan faktor kunci dalam memajukan lembaga, dimana melalui promosi tepat sasaran, masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi serta program sekolah. Promosi yang tepat adalah promosi yang dilakukan sebagai berikut; hindari kerancuan strategi dengan taktik, hindari perencanaan yang kurang baik, waktu untuk merefleksi dan mendiskusikan perencanaan ditetapkan secara baik, hindari fokus yang kurang jelas, kelola budaya pemasaran sebaik aktivitas pemasaran di sekolah, misi pokok sekolah adalah peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, padukan pemasaran ke dalam proses perencanaan pengembangan sekolah, promosikan konsep dan praktek sekolah yang responsif. Promosi yang dilakukan juga dalam rangka pencitraan Positif, maksudnya adalah mengupayakan kepuasan konsumen terhadap lembaga pendidikan, adalah faktor penting dalam menciptakan imej positif, dan lisan mereka adalah iklan gratis yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan jenis iklan lainnya yang menghabiskan jutaan hingga miliaran rupiah. Para orang tua yang memiliki anak yang sekolah di suatu lemabaga pendidikan yang merasa puas dengan hasil yang telah dicapai putraputri mereka, memiliki peran dalam memberikan rekomendasi
sekolah tersebut kepada para kerabat maupun kawan yang memiliki usia sekolah. 9. SDM Berkompeten Serta Skillfull SDM merupakan faktor penting sebagi ujung tombak dalam sebuah lembaga pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa kualitas mutuoutput di tentukan oleh kualitas guru. Dalam hal ini terdapat tiga komponen kemampuan SDM guru yaitu mengelola kelas, proses belajar mengajar, dan latar pendidikan guru. Faktor ini dinamakan dengan faktor latar belakang guru hal ini menjelaskan keputusan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan adalah melihat guru sebagai SDM guru dalam tiga hal tersebut. 10. Biaya Pendidikan Terjangkau Salah satu strategi yang harus di perhatikan oleh lembaga pendidikan adalah terkait dengan biaya masuk. Biaya masuk sebuah lembaga pendidikan harus memperhatikan dan melihat kondisi ekonomi masyarakat artinya biaya masuk tidak dirasakan mahal dan juga tidak murah sebagai bentuk garansi dari kualitas lembaga. Strategi yang bisa di lakukan antara lain dengan konsep subsidi sialang (pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan siswa tidak mampu). Sepuluh langkah strategis itulah setidaknya yang perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan—khususnya sekolahsekolah swasta—untuk menjadi sekolah yang maju dan menjadi pilihan ummat dan suvive serta meraih kepercayaan masyarakat di tengah derasnya gelombang perubahan. Tanpa langkah-langkah tersebut, sekolah akan tergilas oleh derasnya arus perubahan yang semakin besar.
TKD ASN Lotim naik 100 persen Kinerja ASN harus naik 100 persen
*** Sejumlah proyek fisik belum rampung Persoalan klasik yang muncul setiap tahun
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 7 Desember 2017
Halaman 15
Praktik Korupsi Didominasi Birokrasi Mataram (Suara NTB) Perilaku koruptif didominasi oknum aparat pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, menjadi pemicu lambannya pembangunan. Salah satu formulasi mempersempit ruang gerak perilaku korup itu, pemerintah daerah harus menerapkan teknologi informasi untuk memangkas peran aparatur pemerintah dan birokrasi yang panjang. Praktik korupsi yang didominasi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) itu diungkapkan Plt. Inspekur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, SH.,M.Hum saat membuka Rapat Korodinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Mataram, Rabu (6/12) kemarin. Di hadapan inspektur se NTB dalam rapat koordinasi itu, Sri Wahyuni membeberkan data. Korupsi yang dilakukan para
birokrat mencapai 44 persen. Selebihnya, 26 persen kalangan swasta, 19 persen legislatif, dan 3 persen kepala daerah. Faktanya, praktik korupsi yang melibatkan birokrasi ini memicu faktor lambannya pembangunan khususnya di daerah. “Sehingga kemudahan kemudahan yang kita inginkan dalam proses pembangunan sulit tercapai. Sampai saat ini peringkat kemudahan kita masih 91 persen,
Reklamasi Ilegal di Lembar Dihentikan Paksa Dari Hal. 1 “Besok (hari ini) kita akan pasang papan pengumuman larangan reklamasi. Yang lainnnya sudah ndak ada aktivitas, yang satu itu saja. Tapi ada hal-hal yang harus kita dalami lagi,” katanya. Mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini mengatakan, Camat Lembar sudah mencabut rekomendasi yang telah dikeluarkan ter-
kait dengan aktivitas reklamasi ilegal tersebut. Namun, yang membuat heran adanya penerbitan SPPT lahan reklamasi itu dari Pemkab Lobar. “Ada hal yang menggelitik, SPPT ada. Apa dasarnya mengeluarkan SPPT. Karena ini sudah melanggar hukum, kami akan berkoordinasi dulu dengan Polda. Ini harus kita telusuri lagi. Siapa di balik ini,” tandasnya. (nas)
Siapkan Kasasi Dari Hal. 1 Wagub mengaku belum mempelajari secara keseluruhan putusannya. Ia menegaskan akan mempelajari terlebih dahulu kemudian mengambil langkah-langkah selanjutnya. Mantan advokat ini menyatakan, putusan pengadilan tingkat banding itu belum berkekuatan hukum tetap (incraht). Pasalnya, masih ada upaya hukum lagi yakni kasasi ke MA. ‘’Selama belum ada putusan akhir, belum incraht selama itu (negosiasi dengan penggugat) bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Diberi upaya oleh pengadilan selama belum ada putusan akhir, bisa saja kita lakukan,’’ katanya. Seperti diketahui, pada pengadilan tingkat pertama,
yakni Pengadilan Negeri Praya, kasus sengketa lahan Poltekpar ini dimenangkan Pemprov NTB. Hanya saja, di tingkat banding, perkara ini dimenangkan pihak penggugat yakni Suryo. Dalam amar putusan tertanggal 4 Desember 2017 menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa sebidang tanah sengketa seluas 41,5 hektar adalah berasal dari Charles Petrus Van Leeuwen alias Adji Pramono yang diperoleh dari almarhum ayahnya John Van Leeuwen. Pengadilan tingkat banding juga menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta hibah No. 12 tertanggal 15 Januari 1993 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. (nas)
Siapkan Lahan Relokasi Dari Hal. 1 Kepala BNPB juga sudah bertemu dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. “Ada 197 rumah yang rusak berat akan dibantu oleh BNPB. Tapi tentunya melakukan relokasi dulu. BNPB minta supaya lahan untuk relokasi pembangunan kembali rumah itu tidak di tempat semula,” kata Rum. Pasalnya, kata Rum, lokasi semula sangat rawan jika terjadi banjir. Rumah-rumah warga yang semula berdiri di bantaran sungai, tidak memungkinkan lagi dibangun di situ. Karena kapasitas sungai sendiri juga sudah berkurang, terjadi penyempitan dan pendangkalan. Rum menyebutkan, 197 rumah yang rusak berat dan hanyut akan dibantu pembangunannya oleh BNPB. BNPB akan menyiapkan dana Rp 40 juta per unit. Pembangunan rumah korban banjir bandang itu akan dilakukan pada 2018 mendatang. Rum menambahkan penyiapan lahan relokasi menjadi tanggungjawab Pemkab Lotim. ‘’Dana kita ini (BNPB, Red)
dipakai betul-betul untuk fisiknya. Saya pikir Lombok Timur siap menyiapkan lahan relokasi itu. Kalau satu rumah minimal 1 are, maka hampir 200 are lahan yang dibutuhkan,” sebutnya. Sementara itu, untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat banjir bandang di Bima akhir tahun lalu, Rum menyatakan sudah ada kepastian anggarannya dari pemerintah pusat. Ia mengaku telah menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Walikota Bima. Di mana, Pemkot Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 166,9 miliar untuk memperbaiki 1.100 unit rumah warga yang rusak. “Teman-teman sekarang lagi melakukan asistensi RKA di Jakarta. Termasuk juga Kabupaten Bima mendapatkan Rp 16 miliar, provinsi hampir Rp 58,3 miliar,” sebutnya. (nas)
Dua Direksi PT. LTB Ditahan Dari Hal. 1 Sementara, L. Ma yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT. LTB yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat pemeriksaan kemarin, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan jaksa. ‘’Untuk dua orang tersangka hari ini (Rabu kemarin,red) sudah kita tahan sampai 20 hari ke depan,’’ jelas Kajari Loteng, Feri Mupahir, SH.MH. Penahanan dilakukan setelah semua proses dan berkas penyidikan dinyatakan lengkap. Setelah sebelumnya, kedua tersangka menjalani pemeriksaan akhir Bulan November lalu. Pemeriksaan terhadap kedua tersangka kemarin berlangsung sejak pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Pemeriksaan baru selesai sekitar pukul 15.00 Wita. Usai memeriksa kedua tersangka, Kejari Loteng langsung menerbitkan surat perintah penahanan. Baru kemudian pukul 17.30 Wita, kedua tersangka digiring ke Rutan Praya. ‘’Pemeriksaan yang kita
lakukan hanya untuk memastikan keterangan tersangka sudah sesuai dengan keterangan yang dituangkan dalam BAP,’’ tambah Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH.MH. Disinggung terkait pemanggilan Dirut PT. LTB, L.Ma, Kajari mengatakan, pihaknya sudah melayangkan pemanggilan bersamaan dengan pemanggilan dua tersangka lainnya. Namun sampai hari kemarin, Dirut PT. LTB tidak kunjung datang memenuhi panggilan pihak Kejaksaan. Terhadap hal itu, pihaknya akan kembali melayangkan pemanggilan kedua, Kamis besok (hari ini,red). Kajari berharap yang bersangkutan kooperatif dengan memenuhi panggilan kedua itu nantinya. ‘’Dari hasil komunikasi kita dengan Dirut PT. LTB yang bersangkutan tidak bisa datang memenuhi panggilan pertama karena sedang berada di luar daerah,’’ jelasnya. (kir)
jauh dari harapan presiden yang targetkan 40 persen,” beber Sri Wahyuningsih. Praktik korupsi, khususnya di daerah, selama ini diakui Sri sulit diselesaikan secara parsial. Harus ada ide lebih kreatif, sebagaimana dilakukan pihaknya dengan menggandeng KPK, Bapenas, termasuk Kantor Staf Kerpresidenan. Kolaborasi itu kemudian mengupayakan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan pemberantasan korupsi dan penyusunan anti ko-
rupsi 2018. Strategi ini diarahkan ke tujuh sektor penataan. Diantaranya transpanasi pengadaan barang jasa, perizinan penanama modal, perbaikan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA), perbaikan tata niaga pangan strategis, reformasi pajak dan penerimaan negara, perbaikan tata kelola dan pegawasan dana desa, percepatan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Dominasi ASN dalam perilaku koruptif itu senada dengan hasil riset Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB. Melalui riset putusan pengadilan yang sudah inckracht dan publikasi media, Somasi NTB menemukan tahun 2014, pengadilan memutus perkara korupsi dengan ter-
pidana selaku ASN mencapai 33 orang, pada tahun 2015, trendnya terjadi peningkatan jumlah terpidana sebanyak 39 orang. Kemudian tahun 2016, terjadi penurunan pelaku tindak pidana korupsi berasal dari ASN berjumlah 25 orang. Sementara ini ada penurunan di tahun 2017, jumlahnya 23 orang diproses pidana. “Modus korupsi di lingkup ASN masih berkutat di sekitar penyalahgunaan wewenang, suap dan pungutan liar,” kata peneliti Somasi NTB Johan Rahmatullah, SH.,MH, Rabu kemarin. Melihat tren itu, dia menilai korupsi semakin hari terus mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. ASN yang seyogianya menjadi pelayan masyarakat, justru menjadi bagian dari lingkaran tindak pidana korupsi. (ars)
Butuh 200 Ribu TKA
Hongkong Jadi Alternatif Penempatan TKW NTB Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Hongkong membuka kesempatan bagi 200 ribu Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di sektor domestik atau Pembantu Rumah Tangga (PRT). Bagi NTB, Hongkong menjadi alternatif penempatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari daerah ini setelah adanya moratorium pengiriman PRT ke Timur Tengah (Timteng). “Betul ini bisa jadi alternatif penutupan TKW ke Timur Tengah. Dari sisi pendapatan juga jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain atau negara lain di Asia termasuk Timur Tengah,” kata Konjen RI untuk Hongkong, Tri Tharyat ketika dikonfirmasi usai pertemuan dengan Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (6/12) siang. Ia mengatakan Pemerintah Hongkong memberikan kesempatan yang cukup besar bagi war-
ga Indonesia khususnya NTB untuk bekerja di negara tersebut. Pemerintah Hongkong sudah membuat pengumuman bahwa dalam waktu 20 tahun ke depan, mereka membutuhkan TKA sebanyak 200 ribu orang. Saat ini, katanya, ada 350 ribu PRT yang bekerja di Hongkong. Mereka kebanyakan berasal dari Filipina dan Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 194 ribu orang berasal dari Filipina dan 157 ribu orang dari Indonesia. Sementara itu, khusus dari NTB baru sekitar 2 persen atau 4.600 orang. “Kenapa ada tambahan tadi? Karena Pemerintah Hongkong memperhitungkan pertambahan pesat warga lansia. Warga Lansia ini karena warga umumnya bekerja, memang memerlukan perawat untuk lansia,” ujarnya. Tri menyatakan TKI yang bek-
erja di Hongkong sudah terjamin keselamatan termasuk gajinya. Pasalnya, tanda tangan kontrak langsung dilakukan antara pemerintah RI melalui Konjen dengan pemerintah Hongkong. “Sehingga ada jaminan yang sangat baik. Ada hak dan kewajiban yang tertulis secara eksplisit dalam kontrak tadi. Dan ada gaji minimum yang harus dibayarkan oleh majikan sebesar Rp 7,6 juta. Itu setiap tahun naik, sekitar Rp 400 ribu,” sebutnya. Ia melihat jumlah TKI asal NTB yang bekerja di Hongkong masih relatif cukup kecil dibandingkan daerah lainnya. Selama ini yang paling banyak berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya membawa rombongan agen tenaga kerja ari Hongkong ke Lombok NTB karena melihat potensinya yang masih terbuka luas. (nas)
Pemkab Lobar Lanjutkan ke Proses Hukum Dari Hal. 1 Menurutnya, masyarakat salah memahami rekomendasi yang diberikan tersebut. Sebab mereka beranggapan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari izin. Padahal hal itu bukanlah menjadi izin final untuk melakukan aktivitas tersebut. ‘’Itu hanya pengantar saja, tetapi masyarakat begitu mendapat rekomendasi mereka melakukan aktivitas (reklamasi),’’ ujarnya. Dikonfirmasi terkait berapa banyak oknum warga yang melakukan reklamsi, Mahnan mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak
DLHK. Namun yang telah dikeluarkan rekomendasi oleh kecamatan baru terdapat sekitar 3 atau 4 rekomendasi. ‘’Pada saat kami rapat yang difasilitasi tempat oleh Pelindo saat itu, itu (oknum) mengakui bahwa dari pihak kecamatan memberikan rekomendasi. Dan (pihak kecamatan) berjanji untuk mencabut (rekomendasi) itu,” paparnya. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, H. L. Surapati yang dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Lembar dan Kepala Desa Labuan Tereng. Di mana
pihaknya mengingatkan agar pihak kecamatan dan desa mengimbau warga untuk menghentikan reklamasi tersebut. ‘’Terutama bagaimanapun itu kawasan pelabuhan, jadi tidak boleh seenaknya melakukan reklamasi,’’ jelasnya. Terkait bagaimana diperolehnya rekomendasi dari desa maupun kecamatan, diakuinya pihaknya tidak tahu. Namun jika dari sisi lingkungan hidup pihaknya cukup menyesalkan, sebab banyak tanaman mangrove yang ada di Dusun Teluk Waru dan Dusun Teluk Merase Desa Labuan Tereng tertimbun akibat reklamasi ilegal itu. (her)
Rp 2,42 Triliun Dana Menganggur di NTB Dari Hal. 1 Sementara itu, berdasarkan monitoring dan evaluasi (Monev) online Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) hingga 30 November 2017, realisasi keuangan APBD 11 Pemda di NTB baru mencapai 65,54 persen. Sementara realisasi fisik rata-rata baru mencapai 76,83 persen dari total APBD pada 11 Pemda sebesar Rp 18,19 triliun. Artinya, dari total nilai APBD 11 Pemda di NTB sebesar Rp 18,19 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 11,92 triliun. Sementara jumlah dana yang sudah ditransfer kepada 11 Pemda mencapai Rp 14,34 triliun pada awal Desember ini. Sehingga ada dana yang
belum dibelanjakan sekitar Rp 2,42 triliun. ‘’Ada dana nganggur itu pasti. Memang begini, pekerjaan itu kan swakelola. Kemungkinan ada yang ndak jadi dikerjakan karena memang sudah terlambat. Kemudian SPJ-nya (Surat Pertanggung Jawaban) ada beberapa aturan tertentu yang menurut mereka baru,’’ kata Budi. Dikatakan, kemungkinan ada satu atau dua pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tahun ini. Namun, pihaknya belum mendapatkan laporan. Budi mengungkapkan, biasanya pada bulan Desember serapan anggaran akan melonjak. Melihat tren tahun sebelumnya, pada bulan Desember banyak pelaporan yang masuk. Untuk mencegah penum-
pukan anggaran jelang akhir tahun, ia menyatakan mulai tahun ini pemerintah desa sudah mulai melakukan Musyawarah Desa (Musdes) sejak Oktober lalu. Dengan Musdes lebih awal, maka akan dapat mempercepat pencairan dana desa pada 2018 mendatang. Biasanya pencairan dana desa dilakukan pada bulan April. Namun dengan Musdes yang lebih awal, maka pencairannya bisa lebih cepat, yakni Februari. Tetapi hal itu tergantung juga pengusulan dari masing-masing Pemda. “Sebenarnya anggaran suah bisa keluar Januari, Februari. Tapi tergantung usulannya dari Pemda. Sebagian besar belum lengkap pada Maret, dokumen pendukungnya,” terangnya. (nas)
(Suara NTB/ist)
BKBBN provinsi NTB melakukan MoU dengan 4 perguruan tinggi di NTB disaksikan oleh Deputi Lalitbang BKKBN Pusat.
Pusat Apresiasi BKKBN NTB Mataram (Suara NTB) Deputi Lalitbang BKKBN Pusat mengapresiasi adanya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mendukung program KKBPK khususnya dalam mengisi program Kampung KB yang telah berhasil dicanangkan melebihi target. Perwakilan BKKBN Provinsi NTB mengadakan MoU dengan empat perguruan tinggi di NTB. Diharapkan peran perguruan tinggi ini bisa melakukan kajian dan inovasi terkait apa bisa dilakukan atau dikembangkan di Kampung KB. Ke empat perguruan tinggi tersebut adalah Universitas NTB, Universitas 45, Stikes Yarsi, dan IKIP Mataram. ‘’Saya mengapresiasi adanya perguruan tinggi yang bekerjasamaini. Kami BKKBN amat sangat mengharapkan masukan dari perguruan tinggi ini apa dan bagaimana kajian dan inovasi yang diberikan untuk kita kembang bersama,’’ kata Deputi Lalitbang BKKBN Pusat, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M. RepSc, PhD di Mataram, Selasa (5/12). Damanik menjelaskan, dalam mengisi aktivitas-aktivitas di Kampung KB membutuhkan peran strategis dari perguruan tinggi. Banyak yang bisa dilakukan misalnya seperti bagaimana pola konsumsi Kampung KB daerah pesisir dengan pola konsumsi daerah pegunungan. Pola pengasuhan keluarga Kampung KB di desa yang didominasi kaum buruh dengan pola asuh kelu-
arga kampung yang didominasi oleh kaum petani. Menurutnya, perguruan tinggi yang selama ini melakukan kajian, menciptakan inovasi dikampusnya, bisa memberikan solusi tentang hal ini. ‘“Saya undang sekaligus saya tantang bagaimana menerapkan hasil kajian dan inovasi tersebut di lapangan,’’ ujarnya. Damanik mengatakan, Instruksi Presiden terhadap pencanangan Kampung KB ini secara khusus belum ada. Ia mengpresiasi NTB ini meskipun belum ada instruksi dari presiden terkait pencanangan Kampong KB telah melebihi target. Katanya tahap pertama ini memang hanya untuk pencanangan, baru nanti instruksinya keluar. Dan tahun 2018 instruksinya keluar sehingga menjadi lebih jelas apa tugas Departemen Dalam Negeri, tugas Departemen Kesehatan dan kementerian lainnya. Kriteria Kampung KB itu sudah jelas seperti tingkat kelahiran masih tinggi. Tingkat ekonomi rendah di bawah rata-rata provinsi setempat. ‘’Berada di daerah kumuh, pinggiran seperti bantaran rel keret api dan bantaran sungai. Kita bisa bayangkan kondisinya,’’ katanya. Ia menggambarkan kondisi tersebut pasti akan banyak pengangguran. Gizi kurang, pengetahuannya rendah. Fasilitas lingkungannya kurang memadai. Kedepannnya sesudah tahap pencanangan akan mengintervensi melalui lintas instansi. (r)
Kades Pemongkong Nonaktif Divonis 18 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) – Kepala Desa Pemongkong, Keruak, Lombok Timur, nonaktif, Lalu Maskan Mawali divonis bersalah dengan hukuman satu tahun dan enam bulan penjara. Terdakwa terbukti bersekongkol menyalahgunakan wewenang menerbitkan sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung Sekaroh. Majelis Hakim, Albertus Husada, juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100 juta. Apabila tidak dapat dibayar maka terdakwa dengan subsider empat bulan kurungan. Vonis itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (5/ 12) petang. Maskan dihukum akibat terbukti menyalahgunakan kewenangannya menerbitkan 31 sertifikat hak milik pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Sebanyak 22 SHM diantaranya berada di dalam kawasan hutan Sekaroh, tujuh SHM sebagian masuk hutan Sekaroh, dan dua SHM di luar kawasan hutan. Terbitnya SHM dalam ka-
wasan hutan lindung tersebut menimbulkan kerugian negara Rp 4,12 miliar. Majelis hakim menghitung dari nilai objek tanah seluas 41,2 hektare. Terkait dengan putusan tersebut, pihak penuntut umum maupun terdakwa, menyatakan masih mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Sebelumnya, lima terdakwa lainnya sudah dihukum dengan pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan penjara. Para terdakwa terbukti korupsi menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan 31 SHM. Mereka antara lain, Jamaludin mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Lotim; Mustafa Maksum,mantan Kasi Pengukuran Pendaftarana Tanah BPN Lotim. M Naim mantan kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan tanah BPN Lotim; Irfan,mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lotim; Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lotim. (why)
Inspektorat NTB Prioritaskan Pengawasan Anggaran 2018 Berbasis Risiko Dari Hal. 1 ‘’Sebab prioritas penyelenggaran dan pengawasan tahun 2018 ini, harus memprioritaskan pencegahan. Oleh sebab itu maka manajemen pegendalian harus berbasis resiko,’’ kata Ibnu Salim. Dia mengungkapkan, sebelumnya ada penandatanganan MoU di Jakarta antara Kemendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri, terkait dengan pengendalian berbasis risiko tersebut. MoU itu akan ditindaklanjuti sampai ke daerah, termasuk NTB untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan seleksi terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga tidak semua kasus harus ditangani Kepolisian dan Kejaksaan, kecuali yang memang ada niat jahat dan unsur pidana di dalamnya. Pada acara yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Inspektorat Provinsi NTB dengan Inspek-
torat kabupaten dan kota dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan penganggaran tahun 2018. Pada kesempatan itu, Plt. Inspekur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, SH.,M.Hum menjelaskan, antara pemerintah pusat dan daerah perlu mendapat perhatian dalam pegawasan penyelenggaraan pemerintah dengan membangun sistem agar tata kelola pemerintah bersih dan efektif dan terpercaya. Karena bagaimana pun juga ia melihat, praktik korupsi di daerah mengakibatkan lambannya roda pemerintahan. Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan tiga aspek penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu dilakukan penguatan. Pertama, perencanaan penganggaran daerah, pengelolaan APBD dan perizinan. Dalam aspek pertama, dia menjelaskan, menunjukkan adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan
penganggaran. Sebab sesuai temuan, pertama, sebanyak 17,07 persen program dalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD. Kedua, 25,03 persen inkonsistensi antara RKPD dan KUAPPAS. ‘’Menyikapi itu, pemerintah wajibkan daerah terapkan perencanaan dan penganggaran dengan e - planning dan e budgeting. Harapannya dengan penerapan sistem ini bersih dari intervensi kepentingan individu dan pihak tertentu sehingga anggaran dapat diarahkan pada yang dibutuhkan bukan yang diinginkan,’’ harap Sri Wahyuningsih. Dia menambahkan, Kementerian Dalam Nengeri sudah memerintahkan pemerintah daerah sesuai pasal 96 Undang Undang Nomor 23 thun 2014 tentang fungsi DPRD, tidak boleh memberi celah terjadinya paktik korupsi, seperti meminta perangkat daerah sejumlah uang agar anggaran disetujui. Aspek kedua, terkait pengelolaan APBD, terjadi permasala-
han klasik dalam pengeloalan APBD adalah pertama, tingkat ketaatan APBD tepat waktu baru diangka 78,2 persen, struktur belanja tidak langsung 59,61 persen lebih besar dai belanja langsung 40,39 persen. Kemudian derajat otonomi fiskal atau tingkat kemandirian daerah, lebih rendah 33,8 persen. Ini menurutnya menunjukan Pemda masih bergantung pada dana perimbagan atau transfer dari pemerntah pusat. Keempat, proporsi belanja modal masih kecil sebesar 8,15 persen. Idealnya belanja modal mempunyai porsi terbesar. Aspek ketiga, terkait perizinan. Kemendagri mendorong kepala daerah untuk segera melimpahkan perizinan dan non perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyederhanaan birokrasi, peninjauan biaya, hari dan juga dokumen. “Yang utama, jangan korupsi transaktif, atau timbal balik atau melakukan tekanan,”
tegasnya. Sementara Wagub NTB, H. Muh Amin, SH.M.Si saat membuka acara mengingatkan pentingnya transparansi bagi aparatur pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Praktik korupsi diingatkannya bukan ajang coba coba yang kemudian membudaya. Terhadap aparat penegak hukum, diharapkan juga mengedepankan aspek pencegahan untuk kesalahan administrasi oleh perangkat pemerintah. Kemudian memproses hukum jika memang ditemukan kesalahan yang disengaja dan berpotensi pidana. ‘’Sehingga harus bisa dibedakan bagaimana menghukum orang yang salah dengan menghukum pelaku kejahatan,’’ ujarnya. Dalam pengelolaan anggaran masing masing SKPD, diminta agar perangkat pemerintah di dalamnya punya niat baik sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik menjadi baik. (ars/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 7 Desember 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Masih Banyak Ditemukan Kosmetik dan Obat Berbahaya Mataram (Suara NTB) Untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik dan obat tradisional yang belum memenuhi ketentuan, BPOM di Mataram melakukan operasi penertiban yang dilakukan selama bulan November lalu. Dari hasil operasi yang dilakukan, BPOM Mataram berhasil menyita 127 item kosmetik dan 22 item obat tradisional dari berbagai lokasi di NTB. “Pemeriksaan obat dan kosmetik dilakukan di wilayah kota Mataram, kabupaten dan kota Bima, Lombok Tengah,
dan Lombok Timur di 50 tempat dengan hasil 19 sarana memenuhi ketentuan dan 31 sarana tidak memenuhi ketentuan,” terang Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Kepala BPOM Mataram dalam konferensi pers, Rabu (6/12). Sasaran operasi penertiban ini meliputi distributor, retail, depot jamu, dan pasar tradisional. Total temuan kosmetik yang ditemukan mencapai 3.676 buah dengan total harga Rp 69.710.000 dan obat tradisional mencapai 2.088 buah dengan total Rp 14.332.000. “Kebanyakan produk kosme-
tik dan obat yang beredar merupakan produk lokal tetapi tidak memiliki izin edar,” tukas Suarningsih. Ia menjelaskan, produk kosmetik ini banyak dijual pedagang dalam jumlah yang sedikit, tidak seperti di pulau Jawa. “Mereka memesan dalam jumlah sedikit kemudian langsung dipasarkan, makanya kita belum pernah menemukan ada gudangnya di sini,” jelasnya. Kebanyakan kosmetik dikirim ke NTB melalui jasa ekspedisi sehingga bisa beredar di pasaran. “Sedangkan obat yang banyak ditemukan di pasaran seperti Piroxicam merupakan obat keras, yang harusnya dibeli berdasar resep dokter,” kata Suarningsih. Tetapi dalam kenyataannya banyak dijual di warung secara bebas. “Banyak juga produk obat dan kosmetik ini dijual secara online dan bebas,” terangnya. Untuk menindaklanjuti hasil operasi terse-
but, pihaknya akan melakukan berbagai langkah terhadap barang temuan tersebut. “Seperti pemusnahan langsung oleh pemiliknya atau mereka menyerahkan barangnya secara sukarela. Serta pemilik barang membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan,” kata Suarningsih. BPOM Mataram juga akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik barang untuk ditanyakan siapa distributornya. “Upaya ini dilakukan untuk mengatasi hulunya, baru kemudian akan kita proses secara hukum,” jelasnya. Suarningsih menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjadi konsumen cerdas dengan selalu mengecek kemasan dan label. “Pastikan kemasannya utuh dan memiliki izin edar dari BPOM RI, dan tidak melewati masa kadaluwarsa,” jelasnya. (uul)
(Suara NTB/uul)
TANPA IZIN - Beberapa produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar di tengah masyarakat tanpa izin.
Kesadaran Wajib Pajak di Lotim Membaik Selong (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mencatat kesadaran wajib pajak di daerah itu membaik. Bapenda terus menggedor wajib pajak untuk mem-
bayar kewajibannya. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta target pajak untuk tahun 2017 tercapai. Pasalnya, capaian penerimaan di sektor pajak tahun ini diklaim cukup baik.
Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman menyebut, saat ini untuk pajak hotel masih belum 100 persen, hanya 85,22 persen. Akan tetapi apabila dilihat tingkat pencapaiannya, jumlahnya lebih
kecil tahun 2017 ini dibandingkan tahun 2016 lalu. Namun dari segi jumlah penerimaan dari setoran pajak hotel sudah melampaui penerimaan tahun 2016. Termasuk semua jenis pajak sudah terlampui, hanya saja tingkat pencapaiannya masih lebih bagus tahun 2016. Untuk pajak hotel pada tahun 2016 berhasil didapatkan Rp 852 juta. Sementara untuk tahun ini hingga tanggal 29 November 2017, sudah berhasil dicapai Rp 883 juta, terjadi peningkatan meskipun kecil yakni sekitar Rp 30 juta. Akan tetapi, katanya, peluang untuk bertambahnya pendapatan dari sektor pajak hotel masih ada di sisa waktu yang tinggal beberapa minggu. Hanya saja, yang menjadi persoalan yakni pengaruh dari meletusnya Gunung Agung, Bali dengan tingkat datangnya wisatawan. Diakuinya, untuk mencapai target Rp 1,37 miliar agak berat mengingat sisa waktu yang cukup singkat. Terlebih adanya hotel yang libur atau tutup jasa perhotelannya. Sementara untuk pajak restoran juga belum mencapai target.
Salmun Rahman Namun, dari segi penerimaan tahun ini lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Di mana, tahun 2016 hanya bisa mencapai Rp 2,7 miliar. Akan tetapi tahun ini sudah mencapai Rp 3,1 miliar lebih, dan optimis akan terus bertambah hingga akhir tahun 2017. Adapun yang paling bagus yakni pajak reklame meskipun belum 100 persen dari rencana penerimaan tahun anggaran 2017. Namun, dibandingkan dengan penerimaan tahun 2016, terjadi peningkatan yang cukup besar. Tahun lalu penerimaan hanya sekitar Rp 1,7 miliar, tahun ini mencapai Rp 2 miliar lebih. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat semakin baik. (yon)