HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 7 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 200 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Mataram (Suara NTB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB Rabu (6/11) kemarin membahas empat pilar kebangsaan. Tema ini sengaja diusung, berangkat dari semakin lunturnya wawasan kebangsaan di NTB, padahal jadi modal dasar untuk menjaga kedaulatan. Empat pilar itu yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tema- tema yang dianggap sudah asing jadi pembahasan pada level pendidikan sampai masyarakat umum. Atas dasar itulah, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB kemarin mengundang sejumlah unsur jadi peserta Seminar Wawasan Kebangsaan. Bersambung ke hal 15
MATERI - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyampaikan materi wawasan kebangsaan.
(Suara NTB/ars)
Mulai Luntur, Bakesbangpoldagri Bahas Penguatan Wawasan Kebangsaan
H. Mohammad Rum
Progres 18 Persen
Menpora Dukung The Mandalika Gelar MotoGP
Smelter Dibangun dengan Kapasitas 1,3 Juta Ton Konsentrat per Tahun Mataram (Suara NTB) Tim Percepatan Pembangunan Smelter yang terdiri dari Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar rapat dengan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait progres pembangunan smelter di KSB, Rabu (6/11) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur. Dari laporan PT. Amman Mineral Industri (AMIN), progres pembangunan smelter di KSB saat ini sudah mencapai 18 persen.
Praya (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, menegaskan mendukung kawasan The Mandalika sebagai tuan rumah penyelenggaraan event balap dunia MotoGP mulai tahun 2021 mendatang. Dengan catatan semua persiapan yang dibutuhkan harus bisa dituntaskan tepat waktu sesuai rencana yang sudah disusun. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
RAKOR - Suasana rapat koordinasi (Rakor) membahas percepatan pembangunan smelter di KSB, Rabu (6/11).
TO K O H Tak Boleh Lengah EKONOMI NTB pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 6,26 persen. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersyukur dengan pertumbuhan ekonomi NTB tersebut berkat kerja keras semua pihak di daerah ini. Namun di sisi yang lain, Wagub mengingatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi NTB tersebut tak lantas membuat semua menjadi lengah. ‘’Alhamdulillah naik, kita optimis. Tapi jangan lengah. Karena cepat juga turunnya kalau kita lengah. Bersambung ke hal 15
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 seberat 500 gram dikirim melalui jasa Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Provinsi NTB sedang diambang ekspedisi. Upaya untuk mengungkap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 darurat narkoba. Upaya antisipasi kasus itu tak sampai ke bandar, kare12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 semakin digalakkan Badan Narko- na jaringannya terputus. ‘’Yang mener12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tika Nasional (BNN), sembari terus ima hanya kurir dibayar untuk terima 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mendorong partisipasi pencegahan barang,’’ ujar Kepala BNN saat berkun12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dari seluruh pemerintah daerah jung ke Redaksi Harian Suara NTB dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Radio Global FM Lombok, Rabu (6/11). (Pemda) di daerah ini. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sementara upaya deteksi maAncaman masuknya pasokan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 narkoba dari luar menurut Kepala suknya narkoba melalui jalur laut 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 BNN NTB, Brigjen Pol Drs. Gde dan udara, juga sedang dimaksimal- SILATURAHMI - Kepala BNN NTB Brigjen Pol Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sugianyar Dwi Putra SH, M.Si mela- kan. Deteksi narkoba melalui ban- SH, M.Si (tengah) didampingi para Kabid dan Kasi BNNP NTB silaturahmi ke 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dara dan laut, pihaknya sudah Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Rabu (6/11). Rombongan lui jalur darat, laut dan udara. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Salah satu yang pernah diungkap bekerja sama dengan Bea Cukai, diterima Penanggung Jawab Suara NTB H. Agus Talino (ke tiga dari kiri) dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Agustus lalu, adalah kasus sabu-sabu Bersambung ke hal 15 Redpel, Raka Akriyani (ke tiga dari kanan). 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
NTB di Ambang Darurat Narkoba
Hj. Sitti Rohmi Djalilah
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ars)
Kantongi Calon Tersangka KEJAKSAAN Tinggi NTB sudah mengantongi calon tersangka kasus lahan Lombok City Center (LCC). Nama tersangka akan diumumkan setelah dilakukan gelar perkara. ‘’Nama tersangka sudah ada. Tinggal diumumkan saja. Nanti lah, tunggu gelar perkara,’’ ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Arif, SH.,MM kepada Suara NTB kemarin. Dasar penetapan tersangka adalah kerjasama antara PT. Tripat dengan PT. Bliss dalam pengelolaan LCC. Bersambung ke hal 15
Pada 2019, akan diselesaikan persoalan lahan yang masih tersisa sekitar 6 hektare milik warga yang menolak lahannya dibebaskan. Selain itu, PT. AMIN juga akan segera merampungkan desain pembangunan smelter, termasuk lelang untuk proyek konstruksi pembangunan smelter. Memasuki tahun 2020 mendatang, konstruksi pembangunan smelter akan mulai dilakukan. Berdasarkan laporan dari PT. AMIN, jumlah tenaga konstruksi yang dibutuhkan cukup besar. ‘’Dari hasil paparan PT. AMIN, rapat dua minggu yang lalu bahwa ada dua pemanfaatan tenaga kerja. Pertama pada tahap konstruksi smelter tahun 2020, cukup banyak,’’ sebut Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP. Rapat dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Presiden Direktur PT. AMNT, Rachmat Makassau, Project Manager PT. AMIN, Lukman Mahfoedz, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan Pemda KSB. Ridwan menjelaskan, proses rekrutmen tenaga konstruksi pembangunan smelter ini melalui kontraktor pelaksana bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja KSB. Selain membutuhkan tenaga konstruksi pada saat proses pembangunan pabrik pemurnian emas dan tembaga tersebut. Pada saat smelter itu beroperasi tahun 2022, diperlukan 100 orang engineer dan operator dengan kualifikasi S1 dan D-III. Bersambung ke hal 15
Arif (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
INDUSTRIALISASI - Salah satu contoh industrialisasi pengolahan biji cokelat di Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, KLU. Hasil olahan cokelat yang produknya diberi nama ‘’Datu Cokelat’’ sudah dipasarkan.
Dibutuhkan Kerja Keras dan Kreativitas
Industrialisasi di NTB Mulai Terlihat ANGKAH pertama menuju program industrialisasi yang dicanangkan pemerintahan Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dan Wakil Gubernur Dr.Hj. Siti Rohmi
Djalilah perlahan-lahan mulai terlihat. Meski tertatih-tatih dimulai dari industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan produk-produk UKM dalam skala kecil. Namun dalam waktu setahun ini,
sejumlah industri pengolahan sudah terlihat hasilnya. Seperti pengolahan kakao menjadi cokelat kemasan, ayam taliwang kemasan, minyak kayu putih, permen buah pala dan berbagai
produk olahan lainnya, satu persatu hadir dan dipasarkan. Tidak mudah memang membangun sebuah industri, meski hanya industri kecil skala rumah tangga. Selain dibutuhkan semangat
wirausaha tak kenal lelah, modal usaha, skill, teknologi/mesin, bahan baku dan jaringan pemasaran, juga lingkungan yang aman, nyaman dan ramah investasi. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
Bagikan Alat Pemadam Api KELURAHAN Pejarakan Jaya akan membagikan alat pemadam api ringan (Apar) di masing-masing RT di empat lingkungan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kebarakan yang kerap terjadi di dalam rumah warga. Ditemui Suara NTB, Lurah Pejarakan Jaya, Burdi mengatakan, dalam mengantisipasi kebarakan di dalam rumah warga, 23 RT di masing-masing lingkungan kelurahan Pejarakan Jaya akan dibagikan Apar untuk mengantisipasi diri dari kebakaran yang kerap terjadi di rumah warga. “Sejak kemarin kita siapkan, kita juga sudah beri(Suara NTB/viq) kan pengertian pada sosialBurdi isasi masalah kebarakan. Sekarang ini kita akan anggarkan alat pemadam (Apar, red) untuk mengantisipasi kebarakan,” ujarnya, Rabu (6/11). “Pengadaan Apar ini nanti kita akan anggarkan dari dana kelurahan, kemarin kita dengar harga per unit Apar ini sekitar Rp2,4 juta,” tandas Burdi. Dari 23 RT tersebut lanjut Burdi, kelurahan selalu berupaya untuk menjaga warga dari lahapan si jago merah. Lanjut Burdi, kelurahan Pejarakan Jaya hingga saat ini masih mengentri dan dalam tahap pengusulan pengadaan Apar tersebut. Kata Burdi, usulan ini berawal dari keresahan warga akan rawannya kebarakan di tengah masyarakat. “Semoga usulan kita ini diterima di masyarakat,” ujarnya. Selama ini kata Burdi, selain mengantisipasi adanya kebakaran di tengah warganya, kelurahan Pejarakan Jaya juga sudah memberikan pemahaman ke setiap warganya tentang siaga bencana. Baik itu gempa bumi, banjir, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya. “Kita sudah berikan pengetahuan tentang siaga bencana di tengah warga. Untuk sementara, kita berikan sosialisai kemasyarakat, melalui khotbah Jumat,” katanya. “Kita juga akan berikan pemahaman terhadap cuaca besok ini (Desember). Ini kan ada timnya nanti, kita juga ada koordinasi lewat BPBD kota Mataram. Besok mau pasang tenda, hari Jumat ada apel gelar pasukan, persiapan cuaca ekstrem yang diinisiasi oleh pak Wali,” tambahnya. Harapannya, kelurahan Pejarakan Jaya selalu siap menghadapi bencana, baik bencana alam, dan bencana buatan atau bencana yang datang dari manusia itu sendiri. “Insha Allah, kita sudah siaga bencana, kita juga sudah koordinasi sama semua Kaling, RT, Tokoh, Linmas, Babinsa, dan Babinkamtibmas, untuk mengantisipasi cuaca ekstrem Desember mendatang nanti,” demikian kata Burdi. (viq)
SUARA MATARAM
Proyek Fisik di Mataram Masuk Zona Kuning
Mataram (Suara NTB) Semua proyek pembangunan Pemerintah Kota Mataram masuk zona kuning pada pembangunan triwulan III tahun 2019 ini. Kondisi tersebut, Pemkot Mataram menargetkan semua proyek pembangunan dikebut hingga pertengahan Desember mendatang. “Semua pembangunan proyek di kota Mataram masuk zona kuning semua. Artinya, target pada triwulan ke III itu kan 80 persen. Tapi sampai hari ini, semua proyek masuk zona kuning dan berada di atas 60 persen,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Rabu (6/11). Pada akhir Oktober lalu jelas Mahmuddin, pembangunan proyek lapak di pantai Ampenan dari Dinas Pariwisata Kota Mataram memiliki capaian paling rendah. Namun, setelah satu bulan terakhir hingga akhir Oktober lalu masuk triwulan IV, pembangunan proyek lapak di pantai Ampenan sudah capai 60 persen. “Tapi tetap masuk zona kuning. Dan itu hampir semua di zona kuning,” katanya. Mahmuddin menilai, semua OPD yang memiliki proyek agar mempercepat progres percepatan secara menyeluruh. Supaya, dari hasil pembangunan pada triwulan IV ini, proyek-proyek di Mataram bisa introspeksi diri terutama mempercepat penanganannya. “Dengan malakukan beberapa alternatif, mungkin menambah
tenanga kerjanya, mengerjakan secara lembur, pokoknya manfaatkan situasi dan sisa waktu yang ada ini,” tegasnya. “Semua proyek pembangunan seperti Lapak Pantai Ampenan, Monumen, Kantor Camat, pasar ACC Ampenan dan Kantor BKD itu kontrak berakhir semua di bulan Desember. Untuk pengerjaan hotmik, sudah hampir rampung. Khusus untuk proyek pasar ACC deviasinya cukup tinggi,” jelasnya. Khusus pembangunan pasar ACC Ampenan kata Mahmuddin, dari triwulan III kemarin pada akhir September memiliki deviasi yang cukup tinggi melebihi dari 30 persen. “Ini kan katanya terancam putus kontrak, kalau tidak ada pengerjaan yang signifikan dalam satu bulan ini,” katanya. Mahmudin pun akan memberikan kesempatan batas pengerjaan hingga bulan depan. “Kan kontraknya sampai pertengahan Desember. Kalau tak capai target akan di-ofname,” jelasnya. “Biaya nilai pengerajaan itu kan di lapangan, berapa nilai yang sudah diambil, sudah kalau dia melebihi uangnya nanti akan dikembalikan. Namun
(Suara NTB/viq)
PROYEK MONUMEN - Beberapa pekerja sedang menyelesaikan bagian atas proyek monumen di jalan lingkar Selatan, Rabu (6/11). Semua proyek pembangunan di Mataram masuk zona kuning pada triwulan III dan IV. itu akan masuk dalam catatan khusus. Dan rata-rata kendala (pembangunan proyek) ini adalah finansial,” jelasnya. Secara terpisah, Kepala Dinasa Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, proyek pembangunan di Mataram, para kontraktor sudah mengantisipasi pelaksanaan pembagunan ini.
(Suara NTB/viq)
TOLAK PEMBANGUNAN - Sejumlah anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi massa di bundaran jalan lingkar selatan, Kota Mataram, Rabu (6/11). Para aktivis menolak pembangunan Kantor Walikota Mataram yang menelan anggaran cukup fantastis.
Gelar Rembug Tani
Petani di Mataram Harus Lebih Sejahtera Mataram (Suara NTB) Sebanyak 250 petani di Kota Mataram mengikuti rembug tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Mataram. Kegiatan rutin digelar setiap tahun ini selain sebagai ajang silaturahmi, juga mengevaluasi sejauh mana perkembangan kelompok tani. Diharapkan, petani di Mataram harus lebih sejahtera. Kegiatan yang digelar Rabu (6/ 11) dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Suryani Ahyar Abduh, pimpinan OPD, camat dan lurah dan kelompok tani se – Kota Mataram. Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, rembug kontak tani nelayan andalan merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga untuk mengevaluasi kegiatan telah dilaksanakan sebelum serta menyusun perencanaan yang bakal dilaksanakan tahun berikutnya. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga memberikan pembekalan materi mengenai kebijakan pertanian yang fokus dikembangkan. “Ada juga kita berikan kartu tani bagi petani di Kota Mataram,” terangnya Rabu (6/11). Pada kegiatan rembug tani itu, Dinas Pertanian juga mem-
yakni Bahasa Indonesia 5 formasi, Matematika 4 formasi, guru IPA, Agama dan Bimbingan Konseling masing – masing 1 formasi dan guru Penjaskes 10 formasi. Sedangkan tenaga kesehatan dari 76 formasi yang dibutuhkan paling banyak tenaga keperawatan 21 formasi dan bidan 14 formasi. Selebihnya tenaga dokter, apoteker serta tenaga teknis lainnya sebanyak 22 formasi. Ahyar mengingatkan, pelamar diminta mengikuti prosedur sesuai dengan syarat – syarat yang ditentukan. Sebab, proses seleksi menggunakan sistem online. Artinya, tidak ada orang satu pun
yang dapat mengintervensi. Pertanyaan telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan tes tahun lalu cukup berat dan banyak pelamar yang kesulitan menjawab soal melalui computer assisted test (CAT). “Maksud saya supaya mulai sekarang ini persiapkan diri. Manfaatkan formasi yang ada,” sarannya. Rumitnya seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun seleksi kompetensi bidang (SKB), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta menggelar simulasi bagi pelamar. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelamar dalam
Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram mendatangkan 50 ton daging sapi dan daging ayam beku dari Jakarta dan Surabaya. Langkah ini sebagai antisipasi tingginya kebutuhan konsumsi daging menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain memasukkan daging beku, kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli ditemui Rabu (6/11), pihaknya juga telah menandatangani surat memberikan izin masuknya 150 ekor sapi dari Pulau Sumbawa. Sejauh ini, kebutuhan daging sapi meningkat 20 persen karena banyaknya permintaan di pasar. “Hari ini sudah datang sekitar 15 ton,” ucapnya. Langkah mendatangkan daging beku sebagai antisipasi pemerintah untuk menjaga harga. Tetapi pemerintah tidak bisa menjaga harga psikologis di tengah masyarakat. Biasanya, daging yang datang pada pagi hari langsung diserbu oleh masyarakat. Otomatis harga akan melonjak. Di satu sisi, pemerintah tetap melakukan pengawasan melalui pengendalian lewat stok serta pengawasan di rumah
potong hewan (RPH). Di samping itu juga, pengawasan rutin di pasar mengecek apakah daging beku disimpan dalam coldbox atau tidak. “Yang tidak bisa kita kendalikan itu harga psikologis,” akunya. Untuk harga daging sapi lokal hari ini (kemarin,red) posisi Rp135 ribu/kg. Sedangkan, daging ayam mulai merangkak dari Rp45 ribu/kg menjadi Rp49 ribu/kg. Meskipun demikian, naiknya harga daging ini Dinas Pertanian belum melihat adanya pelanggaran. Sepanjang pedagang menjual dengan harga pantas dan wajar dinilai tidak masalah. “Kecuali menjual dengan harga tinggi baru ditegur,” tambahnya. Ketersediaan daging ayam maupun sapi masih aman. Hanya saja sambung Mutawalli, tidak diketahui di mana letak tersangkutnya daging yang didatangkan tersebut. Di satu sisi, pengepul sendiri yang menentukan harga. Masyarakat diharapkan tidak panik dengan membeli daging dalam jumlah besar. Pedagang juga diingatkan agar tidak menaikkan harga di luar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. (cem)
Disdag Gelar Operasi Pasar di Enam Kecamatan
(Suara NTB/cem)
REMBUG TANI - Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh bersama Kadis Pertanian H. Mutawalli foto bersama dengan kelompok tani usai menerima bantuan dan hadiah pada acara rembug tani digelar, Rabu (6/11). berikan bantuan alat pertanian bagi kelompok tani berupa handtractor serta membagikan hadiah bagi kelompok tani. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi rembug tani yang digelar oleh Dinas Pertanian. Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk mengevaluasi permasalahan yang dihadapi petani dan nelayan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah kota, provinsi bahkan pusat. “Kalau bisa jangan setiap tahun. Bila perlu setiap bulan digelar pertemuan semacam ini,” kata Walikota. Ahyar me-
lihat perkembangan pengolahan hasil produk pertanian maupun nelayan cukup produktif. Hal ini harus terus dikembangkan sehingga petani dan nelayan di Kota Mataram tingkat kesejahteraannya lebih bagus. Kebijakan Pemkot Mataram akan fokus pada perbaikan fasilitas yang dibutuhkan petani. Salah satunya, perbaikan saluran irigasi. Pemanfaatan air baku dan lainnya. Oleh karena itu, dengan rumusan disusun nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. “Petani di Kota Mataram harus lebih sejahtera,” demikian harapnya. (cem/*)
Walikota Ingatkan Masyarakat Tak Percayai Calo Mataram (Suara NTB) Proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkot Mataram dijadwalkan dibuka mulai Senin (11/11) pekan depan. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan pelamar atau masyarakat tidak percaya atas iming – iming calo yang menjanjikan dapat meluluskan. “Ndak ada calo – calo itu,” kata Walikota berpesan ditemui, Rabu (6/11). Dari 275 formasi CPNS diterima oleh Pemkot Mataram, formasi tenaga pendidik 175 formasi. Tenaga pendidikan ini pun paling banyak dibutuhkan adalah guru kelas 155 formasi. Selain itu, guru mata pelajaran
Namun, kata Miftah sapaannya, semua kontraktor harus bertanggungjawab atas pembangunan tersebut. “Untuk semua proyek itu hampir semua berakhir tanggal 15 Desember ini. Apa pun alasannya harus selesai, kalau dia melampaui, itu nanti didenda dan risikonya kan di kontraktor,” demikian kata Miftah. (viq)
Pemkot Datangkan 50 Ton Daging Sapi
Tertibkan TPS Liar KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., meminta jabatan Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram segera dilakukan pengisian. Karena, DLH termasuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang penting dalam hal urusan pelayanan kemasyarakatan. Terlebih, adanya tambahan anggaran urusan persampahan yang bersumber dari penundaan pembangunan gedung graha DPRD Kota Mataram dan RSUD Kota Mataram. Dengan adanya penambahan anggaran ini, Rachman meminta eksekutif agar (Suara NTB/dok) menjadikan penanganan Abd Rachman sampah ini menjadi prioritas. ‘’Kami harapkan masalah penanganan sampah, paling tidak bisa mengalami peningkatan yang cukup signifikasi, walaupun belum seratus persen,’’ ujar politisi Gerindra ini. Dia menyayangkan bermunculannya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) liar, msekipun sudah ada kebijakan pemerintah membekali setiap lingkungan dengan kendaraan roda tiga. Rachman memintah kepada DLH agar menginventarisir TPSTPS liar kemudian menertibkannya. Kalau tidak ada tindakan dari DLH, Rachman khawatir masyarakat akan menjadi terbiasa membuangan sampah bukan pada tempatnya. ‘’Kita tidak ingin masyarakat menjadi terbiasa membuat TPS-TPS baru yang bisa menimbulkan permasalahan sosial baru di tengah-tengah masyarakat,’’ ucapnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini melihat pemicu munculnya TPS liar karena kurangnya daya angkut yang dapat diakomodir oleh petugas. ‘’Sehingga masyarakat membuang sampah di tempat-tempat umum,’’ sesalnya. Oleh karena itu, penambahan anggaran harusnya berbanding lurus dengan kualitas penangan sampah di Kota Mataram. Rachman mengatakan, bahwa maraknya TPS liar sangat mengganggu keindahan kota. Terkait pengisian jabatan kadis LH yang saat ini sedang lowong, komisi yang membidangi masalah lingkungan hidup ini berharap figur yang mengisi jabatan kadis LH merupakan sosok yang mempunyai kreativitas dan komitmen tinggi serta konsisten dalam hal menangani permasalahan-permasalahan sosial lingkungan dan sampah di Kota Mataram. Seperti diketahui, terhadap anggaran kegiatan yang ditunda pelaksanaannya dan penambahan target PAD sebesar Rp58,4 miliar, Banggar dan TAPD sepakat untuk dialokasikan pada program kegiatan antara lain Peningkatan sarana prasarana dalam rangka antisipasi banjir dan peningkatan sarana prasarana penanganan dan pengelolaan sampah. (fit)
Halaman 2
menjawab soal – soal CPNS. Materi keluar tidak jauh berbeda dari soal pada simulasi tersebut. “Ini penting jadi harus ada simulasi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pengumuman nomor B/1069/ M.SM.01.00/2019 tanggal 28 Oktober. Salah satu bunyi pengumuman tersebut adalah mengingatkan agar para calon pelamar berhati – hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan berkaitan dengan
proses penerimaan CPNS. Dalam proses seleksi tidak ada satupun orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan. “Dalam pengumuman dari MenpanRB itu sudah jelas,” kata Muja ditemui, Rabu (30/10). Proses SKD maupun SKB menggunakan CAT. Sistem ini dirancang menjamin bahwa proses seleksi dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas. Artinya, pelamar yang memiliki kompetensi terbaiklah nantinya akan memenuhi passing grade. Hasilnya pun dapat langsung dilihat. “Yang memiliki kompetensi terbaiklah yang akan lulus,” ujarnya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar operasi pasar (OP) di enam kecamatan di Kota Mataram. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat diingatkan tak berperilaku konsumtif. Di hari pertama OP digelar di lapangan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Baru saja lapak digelar oleh distributor. Warga sudah memenuhi stand penjualan. Paling diburu adalah beras, minyak goreng, gula pasir serta daging. Ratna, salah satu warga, mengaku bersyukur dengan adanya pasar murah atau OP tersebut. Pasalnya, sejumlah kebutuhan pokok sejak sepekan lalu mulai merangkak naik. Terutama daging ayam dan daging sapi. Perkilogram biasanya Rp 20 – Rp 25 ribu menjelang maulid naik jadi Rp 40 ribu – Rp 45 ribu. Demikian pula daging sapi lokal harganya Rp135 ribu/kg. “Apa – apa sudah naik sekarang,” ucapnya, Rabu (6/11). Menurut dia, operasi pasar tidak saja digelar mendekati hari – hari besar keagamaan saja. Paling tidak rutin dilaksanakan setiap bulan untuk mengantisipasi lonjakan harga serta me-
menuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin mengatakan, operasi pasar di enam kecamatan sebagai upaya pemerintah memastikan bahwa stok kebutuhan bahan pokok dan penting tidak langka. Kegiatan ini juga sebagai cara pemerintah mengedukasi masyarakat agar tidak berperilaku konsumtif menjelang perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. “Masyarakat tidak perlu khawatir, stok masih aman,” ucapnya. Diakui Amran, harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan ayam sejak H – 10 mengalami kenaikan. Meskipun posisi saat ini, harga daging ayam pada posisi Rp40 ribu/kg. Pemerintah tetap saja ada kekhawatiran karena tradisi setiap tahun pasti ada peningkatan harga. Padahal di satu sisi, ketersediaan stok barang masih mencukupi. “Sebenarnya kita mengharapkan harga tetap stabil,” ucapnya. Pengawasan terhadap peredaran bahan pokok rutin digelar bersama tim satgas pangan. Mereka memantau kondisi mulai dari harga serta ketersediaan bahan pangan. Koordinasi ini rutin digelar untuk memastikan tidak ada kelangkaan bahan pokok di tingkat pedagang. (cem)
(Suara NTB/cem)
OPERASI PASAR - Para distributor mengemas bahan pokok yang dijual pada OP yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas Perdagangan NTB di lapangan Karang Pule, Rabu (6/11). OP ini sebagai cara pemerintah mengedukasi masyarakat agar tidak berperilaku konsumtif.
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
Pengaruhi Kualitas PE NTB
80 Persen Petani Tembakau Merugi Mataram (Suara NTB) Sekitar 80 persen petani tembakau virginia di masa tanam tahun 2019 ini gagal memenuhi harapannya. Pemprov NTB didorong melakukan perbaikan pengelolaan sektor pertanian. Dari data yang dikemukakan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, total produksi tembakau virginia Lombok Fc tahun ini kurang lebih 44 ribu ton. Sebanyak 9 ribu ton yang dibeli dengan harga wajar. Artinya, kata Ketua APTI Provinsi NTB, Sahminuddin, 9.000 /44.000 x 100 % =20,45 %. “Berarti yang tidak untung = 100 % -20.45 % = 79.55 %. Genap saja 80 persen,” paparnya. Dengan banyaknya petani, wajar menurut Sahminuddin, kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) NTB negatif. Ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2019 dibandingkan triwulan III-2018 tumbuh 6,26 persen (y on y). Dari sisi Produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Konstruksi sebesar 29,41 persen. Pertumbuhan sektor pertanian triwulan III tahun 2019, dibanding triwulan III tahun 2018 tumbuh -1,53. Sementara triwulan III 2019 dibanding triwulan II 2019, minus pertumbuhannya lebih parah, -5,51 persen. Lemahnya kontribusi sektor petanian juga secara umum dikemukakan. Saatnya panen raya padi, Perum Bulog tidak melakukan pembelian. Sayur dari sembalun hanya dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga rendah. Bawang merah dari Bima dan Dompu juga hanya dijual antar pulaukan. Tidak dilakukan hilirisasi untuk penyerapan tenaga kerja. Kangkung unggulan Lombok juga hanya dijual murah. Padahal layak diekspor. Karena itu, APTI juga mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dievaluasi. Khusus tembakau, dinas terkait dianggap kurang terlihat berkoordinasi. Dinas Pertanian /Perkebunan (budidaya tembakau). Dinas Perindustrian NTB belum menunjukkan kontribusi untuk bahan bakar, alat pendukung dan proses pengomprongan). Dinas Perdagangan juga demikian, tidak terlibat dalam rapat harga terkait pasar, dan solusi saat over produksi. Secara politis, DPRD NTB juga dinilai melempem. Tidak melakukan intervensi, berkoordinasi dengan eksekutif (kepala daerah) untuk mencarikan solusi. Lalu untuk apa DPRD NTB buat Perda NTB nomor 4 tahun 2006 kata Sahminuddin. Koordinasi Pemprov dan Pemkab jalan sendiri sendiri, Pemkab lepas tangan dengan dalih sudah ada payung hukum, Perda NTB. sebaliknya, Pemprov berdalih otonomi daerah ada di kabupaten. “Kerjasama dengan kalangan akademisi, yang menonjol teori. Sementara yang dibutuhkan petani inovasi yang menghasilkan produksi dan mutu tinggi,” demikian Sahminuddin. (bul) Sahminuddin (Suara NTB/bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Pupuk Subsidi akan Disalurkan kepada Pemegang Kartu Tani Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan melakukan penertiban subsidi, salah satunya subisidi kepada petani dalam bentuk subsidi pupuk. Awal tahun 2020 mulai diterapkan pendistribusian pupuk subsidi hanya kepada pemegang kartu tani. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Prihatin Haryono, M. Si mengatakan pemerintah telah melakukan ujicoba pendistribusian tertutup pupuk subsidi di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan Kidang, Kabupaten Lombok Tengah. Dua bank pelat merah dipercayakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan kartu tani. Yaitu BRI dan BNI. Kartu tani ini semacam ATM bagi petani. Masing-masing petani pemegang kartu tani, akan didistribusikan dana untuk subsidi pupuk untuk menebus di pengecerpengecer resmi pupuk. “Kartu tani diberikan kepada pemilik lahan, maksimal dua hektar,” kata H. Prihatin Haryono di Mataram, Rabu (6/11) kemarin. Kesiapan NTB melaksanakan program ini, kata H. Haryono tidak lepas dari peran aktif bank penyalurnya. Sejauh ini yang
diketahui aktif melakukan sosialisasi dan pencetakan kartu tani adalah BRI. Sesuai pembagian kewilayahan, masingmasing bank pelat merah ini bertanggung jawab ke lima kabupaten/kota. BRI sendiri membawahi Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah. Sementara BNI membawahi Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Manurut H. Haryono, penebusan pupuk subsidi dengan
kartu tani ini, akan lebih efeketif dan tepat sasaran. Diketahui, saat ini kuota ketersediaan pupuk subsidi di NTB cukup terbatas. Apalagi dengan pengurangan kuota oleh Kementerian Pertanian dari sebanyak 179.815 ton menjadi 161.289 ton. Sampai saat ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB masih melakukan sosialisasi bersama bank-bank terkait. Untuk persiapan pendistribusian pupuk subsidi kepada pemegang kartu tani ini, para petani harus terdaftar ke RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok). Sebelumnya dari RDKK manual ke electronik RDKK (e-RDKK). “Para petani yang telah masuk RDKK ini dikonvert ke eRDKK, masuk database Kementerian Pertanian. Selanjutnya yang sudah terverifikasi akan direkomendasikan penerbitan kartu taninya oleh bank,” jelas H. Haryono. Penebusan pupuk dengan RDKK di pengecer-pengecer pupuk, akan dimudahkan. Masing-masing pengecer akan diberikan mesin EDC, petani hanya tinggal menggesek kartu tani untuk menebus pupuk subsidi, sesuai jatah yang diterima dari pusat. Pembaharuan e-RDKK masih terus dilakukan. H. Haryono meyakinkan, seluruh petani yang telah masuk namanya dalam RDKK /e-RDKK akan mendapatkan kartu tani. Terpisah, Pemimpin BNI Mataram, Muh. Musyafak
(Suara NTB/bul)
H. Prihatin Haryono menyebut kartu tani yang sudah dibagi saat ini sebanyak 2.770 di Lombok Timur. Untuk tahun 2019, kartu tani baru yang akan disalurkan sekitar 32.000 kartu. (bul)
Tenun Lombok Dipopulerkan dengan Motif ”Selingkuh” Mataram (Suara NTB) Ada-ada saja ide para penenun mengangkat branding. Menenun tidak melulu soal mempertahankan kearifan lokal. Tetapi menenun adalah bagian dari penuangan ide-ide. Salah satunya ide melahirkan motif. Indah Rahmawati, pemilik Nyalakok Tenun di Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Barat, mencetuskan kain tenun dengan motif selingkuh. Mendengar nama motif ini, yang terbayang sebuah pengkhiatan kepada pasangan. Selingkuh diartikan oleh Wikipedia sebagai istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Jika selingkuh dikonotasikan sebagai sebuah pengkhiatan kepada pasangan, pastinya akan timbul perasaan sakit hati. Namun beda halnya, ketika dilihat dari sudut kreativitas ide penenun. Ia justru mendatangkan perasaan sebaliknya. Melihat kain tenun dengan motif selingkuh, seperti melihat bunga-bunga beraneka warna. Beberapa warna kain dipadupadan-
kan. Indah juga mengawinkan beberapa motif ke dalam selembar kain tenun. Diantaranya motif seroja, motif selaparang rebong, motif siku-siku, motif aluk, motif cakar, motif bulan dan motif bugis. Biasanya, enam motif, bahkan sepuluh motif bisa masuk menyatu menjadi kain tenun motif selingkuh. “Pada kain tenun, ada puluhan jenis motif. Tapi untuk motif selingkuh, kita lakukan pengawinan motif dalam satu wadah kain,” kata Indah kepada Suara NTB. Indah menyebut, nama motif selingkuh ia pilih dari trendinya ungkapan selingkuh. Baik kepada pasangan, bahkan kepada teman. Kain tenun motif selingkun ini, sama seperti kain-kain tenun umumnya yang dibuat sepanjang 4 meter lebih. Dengan lebar 65 cm. Selembar kain, ia jual seharga Rp600 ribu. Jika dikombinasikan dengan kain lain, satu kain motif selingkuh bisa menghasilkan 4, atau 5 baju. Indah menyebut kain tenun motif selingkuh ini pembelinya sepopuler namanya. “Pembeli lebih tertarik karena warna – warninya, selain itu, dalam satu kain bisa mendapatkan beragam motif. Berbeda kalau membeli kain dengan motif tertentu, yang didapat hanya satu motif,” demikian Indah. Nyalakok adalah salah satu IKM produsen tenun binaan Bank Indonesia di Pulau Lombok. Bank Indonesia bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)
Provinsi NTB saat ini tengah gencar mempopulerkan kain tenun. Mengangkat kearifan lokal ini menjadi sumbersumber perekonomian besar dengan dimulainya NTB menuju provinsi sebagai pusat fashion muslim berbahan baku kain tenun. Indah saat ini berusia 25 tahun. Belum lama ini ia mengundurkan diri sebagai salah satu karyawan bank swasta nasional. Lalu terjun sebagai pelaku tenun di Kembang Kerang. “Kalau bukan generasi muda yang melanjutkan warisan kearifan lokal ini, siapa lagi,” katanya meyakinkan akan all out melestarikan tenun lokal. Indah telah melahirkan ide menciptakan banyak motif agar kain tenun menjadi kain tradisional namun tak meninggalkan nunsa modern. Dari motif-motif yang diciptakan itulah, sejarah atau kearifan lokal ditampilkan. Misalnya motif tunjung, yang bermakna lumbung atau tempat penyimpanan hasil penen. Ada juga selaparang rebong yang terinspirasi dari perjuangan raja Selaparang mempertahankan Lombok dari penjajahan. Untuk menjaga kelestarian tenun, Indah juga memberdayakan anakanak sekolah mengisi waktu luangnya dengan menenun. Dari sana, mereka mendapatkan belanja dan biaya sekolah tanpa harus menunggu pemberian orang tuanya. (bul)
Wacana Kereta Gantung di Rinjani Harus Dikaji Mendalam Praya (Suara NTB)Wacana pembangunan kereta gantung di jalur trekking Rinjani sudah lama mengemuka. Bahkan kabarnya pemerintah pusat sudah memberi lampu hijau terhadap rencana proyek ini. Namun demikian, pembangunan kereta gantung ini harus dikaji lebih dalam. “Kalau menurut saya banyak hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus dikaji sebelum mengarah ke sana. Kajiannya meliputi sosial budaya, visibility study, engineering, pangsa pasar dan lain sebagainya,” kata Anggota DPRD NTB dapil Lombok Tengah, Drs. H. Ruslan Turmuzi kepada Suara NTB di Praya, Rabu (6/11) Menurutnya, wisata trekking Rinjani adalah bagian dari wisata minat khusus. Artinya tidak semua orang tertarik untuk memilih destinasi wisata pegunungan dalam berlibur. Aspek ini pula yang harus menjadi bahan kajian dari pemeirntah daerah. Ia mengatakan, investasi kereta gantung di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) membutuhkan investasi yang besar. Tentunya perusahaan akan mempertimbangkan aspek return on investment-nya karena mereka berorientasi profit. “Justru kalau menurut saya yang lebih visible yaitu kita hadirkan tol dari Lembar menuju Lotim karena jalan raya kita semakin hari semakin krodit. Undang investor untuk ikut membangun,” ujar politisi PDIP ini. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Loteng H.Lalu Putria mengatakan, pihaknya optimis suatu saat nanti kereta gantung itu akan terwujud. Terlebih wacana kereta gantung sudah muncul dari cerita-ceri-
ta orang tua masyarakat Sasak di masa lampau. “Ini ide nenek moyang dulu, mereka sudah menyebutnya dalam cerita, di mana para aulia dulu saat ada pembicaraan penting akan sangkep atau rapat di danau segara anak. Dari Pelawangan naik menggunakan tangga dari datun belai. Inilah yang kemudian coba kita implementasikan sekarang. Mungkin tangga datun belai itu artinya kereta gantung,” ujarnya. Menurutnya, tidak ada yang mustahil jika pemerintah, masyarakat dan investor setuju untuk membangunnya untuk kebaikan bersama.” Jika itu terwujud, akan semakin bagus asalkan ada awik-awik yang dibuat secara bersamasama” tambahnya. Sebelumnya, Bupati Loteng H.Suhaili FT akhir September lalu mengatakan, rencana pembangunan kereta gantung ini sedang diproses izinnya setelah pemerintah pusat memberikan respon positif terhadap rencana ini. Dalam arti, secara prinsip pemerintah pusat tidak mempermasalahkan fasilitas tersebut dibangun di jalur yang digunakan sebagai jalur trekking Rinjani di Loteng. Dari perencanaan awal, panjang jalur kereta gantung yang akan dibangun sekitar 9 km dimulai dari kawasan Taman Hutan Rakyat di Desa Lantan hingga Pelawangan. Dari Pelawangan, wisatawan bisa turun langsung ke Danau Segara Anak. “Tinggal sekarang kita menunggu siapa investor yang paling siap dan sanggup berinvestasi,” kata Bupati seperti yang dilansir Suara NTB tanggal 30 September lalu. (ris)
(Suara NTB/bul)
KAIN TENUN - Indah Rahmawati menunjukkan kain tenun dengan motif selingkuh.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
Halaman 4
BKPSDM Lotim Temukan SK Tenaga Honda Diduga Palsu Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) digegerkan dengan adanya dugaan SK bodong atau palsu yang beredar dalam pengangkatan tenaga honorer daerah (honda) beberapa waktu lalu. SK bodong tersebut ditemukan dengan penempatan tenaga honorer di Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim.
(Suara NTB/yon)
TUNJUKKAN - Kepala BKPSDM Lotim, H. M. Isa, menunjukkan SK yang diduga palsu ditemukan dimiliki oleh tenaga honorer di Dinas Pariwisata Lotim, Rabu (6/11).
Demikian diakui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, Rabu (6/11). Dalam SK tersebut bernomor 827/821.3/546/BKPSDM/ 2019 tentang pengangkatan tenaga honda di Lotim. Di mana tanggal dikeluarkannya SK tersebut 23 Oktober 2019 dan ditandatangani langsung Bu-
pati Lotim, H. M. Sukiman Azmy disertai cap stempel basah. Munculnya SK yang diduga bodong ini sangat disayangkan. Pasalnya kejanggalan yang terdapat dalam SK itu, honorer tersebut memiliki golongan IIA, termasuk dalam penandatanganan SK tersebut. Di samping itu, kata Isa, yang membuat kecurigaan lebih jelas ketika melihat dalam
SK yang diterbitkan berbeda. M. Isa mengaku sudah memanggilkan tenaga honorer beserta orang tuanya. Namun belum didapatkan informasi yang lebih jelas, karena pemegang SK tidak memberikan keterangan secara detail. Untuk itu, selaku OPD yang membidangi masalah kepegawaian akan melakukan investigasi terkait beredarnya
SK palsu yang diduga dikeluarkan oleh oknum yang mencari keuntungan dalam pengangkatan tenaga honorer di daerah ini. Persoalan inipun ditembuskan ke bupati untuk mencari jalan terbaik apakah dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) atau diselesaikan secara internal. “Intinya, terbitnya SK palsu ini tetap kita akan investigasi untuk membongkar oknum di balik semua ini,” tegasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. Mugni, mengaku belum mengetahui persis adanya SK palsu yang dipegang oleh ten-
aga honorer di OPD yang dipimpinnya itu. Temuan dari BKPSDM Lotim, kata dia, sampai berita ini dikonfirmasi sore kemarin belum ada konfirmasi dan koordinasi dari BKPSDM. Sementara adanya SK yang diduga palsu dipegang oleh honorer di Dispar Lotim didapatkan dari salah seorang rekannya. Disebutkan Mugni, jumlah tenaga honorer di Dinas Pariwisata Lotim sebanyak 32 orang. Sehingga apabila ada tenaga honda yang masuk menggunakan SK palsu, maka pihaknya secara tegas menolak. “Iya kita tolak,” tegasnya. (yon)
Dihadapkan Pembukaan Lahan Baru KESATUAN Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur mengklaim jika kasus illegal logging di kawasannya terus mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 hanya terjadi tiga kasus, satu kasus di Kecamatan Sambelia dan dua kasus di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Hanya saja, kasus yang banyak saat ini berupa pembukaan lahan baru di kawasan hutan oleh masyarakat. Demikian diungkapkan, Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/11). Disebutkannya, jumlah kasus illegal logging di tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 5 hingga 6 kasus per tahun. Menurut Saladin, berkurangnya kasus illegal logging dikarenakan medan di dalam hutan cukup berat, tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak lagi merusak kawasan hutan serta terbenahinya perekonomian masyarakat dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Sementara kasus yang banyak saat ini berupa pembukaan lahan baru di kawasan hutan oleh masyarakat. Tindakan ini pun masuk dalam katagori pengerusakan hutan lantaran semak-semak belukar yang akan menjadi hutan dirusak oleh sejumlah oknum. Bahkan cenderung lahan tersebut diperjualbelikan dengan iming-iming ada barang ada uang. Adapun kasus yang sudah ditemukan adanya pembukaan lahan baru di kawasan KPH Rinjani Timur sebanyak 5 kasus di wilayah Kecamatan Pringgabaya. Untuk mengembalikan kerusakan hutan dilakukan reboisasi seluas 100 hektar di Kecamatan Jerowaru dan Sambelia serta adanya tambahan 50 hektar dari dana APBD murni Provinsi NTB seluas 200 hektar. “Memang ini persoalan berbeda. Tapi ketika adanya pembukaan lahan baru, pasti terjadi penebangan pohon,”ujarnya. Untuk pengawasan tetap dilakukan dengan melakukan patroli setiap hari. Adapun jenis kayu yang biasa diambil oleh para pelaku berupa jenis kayu sonorkeling, ketimus, kesambik dan beberapa jenis kayu lainnya. Yang menjadi kendala dalam pengawasan saat ini keterbatasan personel untuk mengawasi 37.000 hektar lebih kawasan hutan di Lotim dari wilayah Sekaroh hingga Sembalun dan Sambelia. Pasalnya, saat ini jumlah Polhut KPH Rinjani Timur sebanyak 15 orang, Pamhut sebanyak 30 orang. Maka dari itu, langkah efektif yang dilakukan berupakan sosialisasi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat serta mewujudkan sumber kehidupan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terus dilakukan. (yon) Lalu Saladin Jufri (Suara NTB/dok)
Mantan Ketua DPRD Tegaskan Tak Maju di Pilkada Tanjung (Suara NTB) Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, membantah kabar jika dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati melalui jalur independen. Namun, Sri Pradianti tegas menyatakan, jika pemilihan legislatif (pileg) 2019 lalu adalah kontestasi terakhir yang ia ikuti. “Memang ada yang nyuruh maju, waktu itu sehabis Pileg, tapi saya tidak mau,” ujarnya di kediamannya, Rabu (6/11). Dirinya sadar diri, kegagalan di Pileg 2019 adalah cermin persaingan politik cukup menguras energi. Khususnya bagi dirinya atau kaum perempuan lain. “Saya bilang, saya tidak ingin jadi bahan tertawaan orang, di Pileg saja tidak dapat (suara), apalagi jadi calon wabup,” selorohnya. Untuk diketahui, Sri Pradianti pernah berkarir di lembaga legislatif Lombok Utara selama 2 periode. Periode pertama tahun 2010-2014 sebagai satu-satunya anggota DPRD mewakili kaum perempuan. Ia terpilih mewakili Partai Demokrat. Pada periode kedua, 2014-2019, Sri Pradianti menjabat sebagai Ketua DPRD Lombok Utara. Pada periode itu, Sri tidak menghabiskan masa jabatan selama 5 tahun karena memilih mundur dari Partai Demokrat dan masuk ke PKB. Sri Pradianti kemudian diganti melalui PAW oleh Zainudin (Dapil I), terhitung selama 8 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. “Sudah saya niatkan juga, kemarin itu yang terakhir nyalon. Saya ingin fokus untuk keluarga, apalagi Mamiq (suami, Lalu Win Suryatna) MPP, jadi saya pikir kemarin terakhir, nanti Mamiq yang lanjutkan,” sambungnya. Terhadap adanya dorongan maju - bahkan termasuk dari tokoh Mataram dan Lombok Barat, Sri tak mengubah keputusannya untuk berhenti. Ia lebih mempercayakan sang suami menekuni dunia politik pascapensiun dari BPJS NTB. Selain alasan itu, Sri menegaskan masih mengagumi dan menghormati figur seorang H. Djohan Sjamsu, SH., yang tidak lain adalah Ketua DPC PKB - saat ini. Baginya, ia mustahil untuk mencalonkan diri baik dari PKB atau partai mana pun untuk bersaing dengan bupati pertama KLU itu. Rasa penghormatan yang cukup besar kepada Djohan menjadi alasan Sri untuk mendukung gerbong perjuangan Djohan. “Secara etika politik, saya tidak bisa mendahului figur yang dianggap orang tua oleh banyak masyarakat. Saya bilang, kepada yang memberi saran, dorong suami saya saja, beliau ‘kan sudah MPP,” tutupnya setengah berseloroh. (ari)
(Suara NTB/yon)
SIDAK - Komisi IV DPRD Lotim melakukan sidak pembangunan Puskesmas Masbagik Baru yang saat ini progres pembangunan fisik penambahan gedung masih berjalan, Rabu (6/11).
Komisi IV DPRD Lotim Sidak Progres Pembangunan Proyek Fisik Selong (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (6/11) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik untuk memantau progres pembangunan fisik yang pengerjaannya masih berjalan. Sidak ini dilakukan untuk mendorong supaya segala pembangunan fisik dari berbagai sumber anggaran dapat tuntas sebelum memasuki tahun 2020. Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman,
mengungkapkan sidak tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat kerja untuk mengevaluasi segala jenis pembangunan fisik di tahun 2019. Di mana beberapa OPD mengalami keterlambatan progres fisik dan keuangan, seperti pembangunan puskesmas, pasar dan ruas jalan. Sehingga diinstruksikan kepada OPD yang memiliki pekerjaan untuk mempercepat proses pengerjaan agar tidak kewalahan ketika memasuki APBD 2020. Beberapa pembangunan
yang didatangi, seperti pembangunan gedung Puskesmas Masbagik baru dan pasar baru Paokmotong. Selanjutnya, Kamis hari ini Komisi IV diagendakan meninjau progres pembangunan fisik di wilayah Kecamatan Pringgabaya, Sembalun dan Sambelia. Untuk di Pasar Paokmotong, kata Hasan Rahman, dalam laporan progres 10 persen. Namun saat dilakukan sidak langsung, progres di lapangan cukup bagus, sehingga dapat diharapkan selesai bulan November ini.
Nelayan Asal Mataram Ditemukan Meninggal strem dan gelombang tinggi di perairan Desa Gili Indah, Selasa (5/11) malam. “Diduga pada malam harinya korban nekat pergi memancing ikan menggunakan perahu milik saudara Sukur dan tenggelam akibat terhantam gelombang tinggi,” ujarnya. Dugaan itu mengemuka karena pada jarak sekitar 400 meter dari lokasi korban tersangkut, ditemukan juga perahu milik Sukur dalam keadaan terbalik. Sementara pada tubuh korban, terdapat luka lecet di wajah dan badan korban yang diduga tergores oleh karang. Selanjutnya, sambung Sidakarya, korban ditemukan pada Rabu pagi oleh warga setempat, Sahabudin. Saksi saat itu hendak memancing ikan menggunakan perahu miliknya. Sebelum melepas perahu, Sahabudin tiba-tiba melihat jasad seorang laki-laki menggunakan baju warna merah dan tanpa celana. Jasad terse-
tisi partai Golkar ini. Sementara dari semua pengerjaan fisik di masingmasing OPD, Hasan Rahman menyebut realisasi pengerjaan fisik paling rendah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diikuti Dinas Kesehatan (Dikes) dan Disperindag untuk pembangunan pasar. “Dengan kita turun ini dapat dievaluasi pengerjaan untuk diambil sampelnya. Pihak kontraktor juga dapat lebih cepat bekerja dengan menambah tenaga,”ujarnya. (yon)
Mantan Pimpinan DPRD KLU Minta Perbup MKD Dievaluasi
Mancing di Gili Meno
Tanjung (Suara NTB) Nelayan asal Sayang- Sayang Kota Mataram, Jumarsah (25) ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, Rabu (6/11). Jasad korban ditemukan mengapung dan tersangkut di tali manggar sebuah kapal di perairan Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Kepala Basarnas NTB, I Nyoman Sidakarya, dalam rilis yang diterima koran ini menyampaikan, korban ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mayat oleh warga Gili Meno, Sahabudin. Korban ditemukan sekitar pukul 06.00 WITA, di seputaran pantai (pelabuhan Bounty) Dusun Gili Meno dalam keadaan tersangkut manggar boat. Kronologis kejadian, sebut Sidakarya, korban sempat meminjam sampan (perahu) milik Sukur (55), pada Selasa sekitar pukul 16.00 WITA. Namun niat korban meminjam tidak diberikan oleh saksi dikarenakan cuaca ek-
Sementara untuk puskesmas dan infrastruktur jalan akan dilakukan evaluasi. Karena masih di bawah 50 persen. Kendati demikian, pengerjaan diharapkan tidak melebihi batas waktu anggaran. “Untuk di Puskesmas ini diminta percepatan lantaran keterlambatan pengerjaan akan mengganggu anggaran dan perencanaan kedepan. Proses pengerjaan harus semua tuntas baik fisik dan perbayaran supaya pada tahun 2020 tidak mengganggu APBD,”harap poli-
but dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tersangkut di tali manggar kapal. Melihat yang disaksikannya, Sahabudin memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar dan menelepon Kepala Dusun Gili Meno, Masrun. Tak lama, kepala dusun tiba di TKP dan memimpin proses evakuasi tubuh korban ke pinggir. Selanjutnya, Kepala Dusun Meno, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemenang. Informasi tersebut dikoordinasikan dengan anggota piket jaga DitPol Air Pos Bangsal, Basarnas Pos Bangsal dan Danposramil TNI AL Pos Bangsal. Seluruh tim tersebut kemudian bergerak ke TKP dan membawa korban ke Puskesmas Nipah untuk dilakukan visum luar. “Hasil visum yang didapat, mata dan telinga korban mengeluarkan darah, kemudian dari dari mulut korban mengeluarkan busa,” pungkas Sidakarya. (ari)
(Suara NTB/ist)
EVAKUASI - Tim Basarnas dan aparat keamanan mengevakuasi jenazah Jumarsah, nelayan yang tenggelam di perairan Gili Meno, Rabu (6/11) pagi.
Tanjung (Suara NTB) Mantan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djekat Demung, meminta Perbup Majelis Krama Desa (MKD) yang dikeluarkan pemerintah dievaluasi. Menurutnya, MKD mengalami mispersepsi dalam penerapannya di tingkat desa. Kepada koran ini, Rabu (6/ 11), Djekat menjelaskan bahwa seluruh kepala desa (kades), baik kades definitif dan kades persiapan tidak memahami MKD dan BPD dengan baik. Mereka berasumsi bahwa MKD adalah satu lembaga berbeda dengan BPD, padahal dalam sejarahnya, MKD adalah nama lain BPD Desa Adat. “UUD 45 pasal 18, negara wajib menghormati hak asal usul adat. Sehingga keluarlah UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Salah satu poin yang penting, dasar pembuatan UU 6 salah satunya rekognasi (pengakuan) artinya, semua yang ada di desa dihormati oleh UU,” ujar Djekat. Dalam pengelolaan pemerintahan desa menurut asas demokrasi, Djekat menyayangkan implementasi yang keliru. Menurut dia, pemerintah dari kabupaten hingga Pemdes, harus menghargai dan menghormati Desa Adat, keanekaragaman budaya dengan pemahaman tanpa melakukan perubahan. Sebaliknya yang terjadi, dengan keluarnya Perbup, seolaholah Pemdes wajib membentuk MKD tetapi dalam penerapannya tidak sinkron dengan kondisi adat di desa yang menganut adat. “Saya contohkan di Desa Pemusungan Sesait, MKD dibentuk untuk apa? Kalau itu berkaitan dengan adat, artinya tidak menghargai Pembekel Adat yang dibentuk secara turun temurun. Artinya,
pemerintah mencampuri adat,” ujar Djekat. Ketua DPC Golkar KLU ini melanjutkan, pemerintah melalui MKD telah mencampuri adat istiadat dengan menyeragamkan lembaga Adat di Desa melalui MKD. Langkah tersebut ia anggap keliru karena identitas dan rekognisi adat sesuai UUD 1945 dilanggar oleh Perbup. Desa Sesait sebagaimana pengelolaannya secara adat, mempunyai nama lain BPD adat yaitu MKD. Oleh pemerintah daerah, nama MKD di Desa Sesait “dicaplok” untuk membentuk MKD di desa-desa lain yang tidak menganut adat. Dinamika yang terjadi kemudian, di desa-desa terdapat dua lembaga identik, yakni BPD dan MKD. Kedudukan MKD sebagai satu badan di pemerintahan Desa inilah yang dipertanyakan Djekat Demung. “‘Kan keliru pemerintahan ini, kok mencampuri, menyeragamkan. Sementara BPD Sesait yang nama lainnya adalah MKD, dikembalikan lagi menjadi BPD. Jangan sampai kita tidak memahami Undangundang dengan baik,” cetusnya. Untuk membuktikan pandangannya itu, Djekat bahkan siap dipanggil oleh Pemda KLU untuk berdiskusi guna meluruskan pemahaman MKD dan BPD, yang sejatinya adalah satu lembaga sama. Sebab MKD adalah istilah BPD milik Desa Adat. Ia khawatir MKD yang ada di masyarakat disalahartikan sehingga penerapan lapangannya saat ini pun menyimpang. Contoh kata dia, para kepala desa membuat satu SK yang menegaskan posisi dan kedudukan orang per orang di MKD. Padahal, MKD (nama lain BPD) di SK-kan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam UU Desa. (ari)
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Layangkan Teguran
Bongkar Mafia Aset
(Suara NTB/her)
KETUA Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) Romi Rahman mengkritik Pemda Lobar yang lemah dalam hal pengamanan aset daerah, menyusul banyaknya aset yang digugat oleh warga. Pihaknya mendapatkan banyak informasi masalah aset, entah itu yang dijual per tahun di bawah tangan, harga terlalu rendah hingga pada dugaan mafia aset ini. “Hal ini menjadi bahan evaluasi, ya kalau kami, mafia ini harus dibongkar kalau memang betul terjadi,” tegasnya, Rabu (6/11). Pihaknya sudah mengangendakan pembahasan persoalan aset ini dengan OPD terkait. Pihaknya juga ingin memperjelas beberapa aset yang digugat oleh warga. Informasi yang diperoleh ada tiga lokasi aset yang digugat. Pihak dewan butuh informasi dari OPD terkait menyangkut aset. Sebab selama ini dewan tahunya persoalan aset ini dari pihak luar bukan dari OPD. “Pemda sepertinya agak lemah pada posisi pengamanan, aset ini kita ndak safety. Artinya kita butuh langkah-langkah pengamanan,” jelasnya. Secara administratif, pemda perlu melakukan inventarisir lalu aset yang sudah diinventarisir ini divalidkan melalui sertifikasi. Langkah selanjutnya kata dia pengamanan secara fisik, artinya dibutuhkan semua OPD terkait dengan memasangkan plang. Lebih-lebih dengan luas aset daerah mencapai 200 hektar lebih , sehingga perlu disosialisasikan ke masyarakat melalui pemasangan plang tersebut. Pihaknya tak ingin terulang lagi, pemda kalah dalam sengketa aset. “Sebab di sini kita bicara reputasi pemda, sehingga butuh tim yang professional untuk mengamankan aset ini,” jelas dia. Ia memberikan masukan kepada bupati agar memonitor dan mengevaluasi penanganan aset daerah. Kalaupun perlu dijatuhkan sanksi terhadap OPD yang mainmain, maka harus dilakukan sebab hal ini penting sebagai sanksi. (her)
Romi Rahman
Pacu Industrialisasi Produk Hasil Perikanan Praya (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) melihat proses industrialisasi di bidang hasil perikanan menjadi sebuah keharusan. Hasil tangkapan ikan akan diolah untuk memberi nilai lebih pada aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Loteng Ir. Kamrin kepada Suara NTB, Rabu (6/11) mengatakan, proses industrialisasi adalah dari hulu ke hilir terbangun mata rantai yang lancar, menjamin kualitas serta dari sisi pemasarannya yang juga terjamin. “Ibaratnya ini kita melompat ke olahan produk. Namun sebenarnya mata rantai yang terbangun juga tidak hanya langsung ke pengolahan produk, namun mulai dari bagaimana penanganan pasca-panen. Ini yang harus kita bangun untuk menjamin bagiamana sampai produk akhir,” katanya. Ia menjelaskan, saat ini sudah banyak industri olahan perikanan dan hasil kelautan seperti olahan rumput laut dan ikan. Rumput laut menjadi tortilla, dodol dan lain sebagainya. Begitu juga hasil tangkapan ikan setidaknya sudah diolah menjadi produk abon. “Namun yang ingin kita tata adalah dari pasca-produksi sampai dengan produk olahan itu. Karena hasil produksi perikanan itu membutuhkan penanganan yang bagus agar kualitasnya terjamin. Bagimana penyimpanan dalam cold storage sampai pada konsumen terakhir. Itu yang sedang kita bangun,” katanya. Kamrin mengatakan, pemerintah pusat dalam hal proses industrialisasi hasil produk perikanan memang memiliki perhatian. Namun nilai bantuan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan Loteng.” Artinya belum optimal lah perhatiannya. Hanya beberapa titik. Kalau pusat masih terkonsentrasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara,” katanya. Pihaknya menginginkan agar pengembangan pengolahan hasil laut itu bisa terakses dengan semua fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. “Ini memang sudah kita sinergi, bagaimana ke depan arah kita industrialisasi untuk mendukung wisata di Lombok Tengah ini,” katanya. Sebelumnya, salah seorang pelaku UKM di Loteng Hj. Zaenab menuturkan, hasil perikanan di wilayah selatan Lombok melimpah, sehingga harganya menjadi murah. Bahkan jauh lebih murah daripada harga ikan yang dijual di Kota Mataram. Agar hasil tangkapan ikan yang melimpah itu memiliki nilai tambah yang besar, pihaknya bersama kelompok binaan di Lombok Tengah bagian selatan mengembangkan tortilla ikan dan udang. Selain untuk mengolah barang mentah menjadi produk yang memiliki nilai tinggi, produk yang diciptakan ini juga sangat digemari oleh wisatawan.(ris)
Proyek Terancam Molor Jadi Atensi Pemda Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melayangkan surat teguran keras kepada sejumlah kontraktor proyek yang pengerjaannya masih rendah. Salah satunya rekanan yang mengerjakan proyek dermaga Senggigi di bawah kendali Dinas Perhubungan dan proyek puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan. Proyek di dua OPD ini mendapatkan atensi serius dari tim percepatan pembangunan Pemda Lobar. Kabag Pembangunan Setda Lobar, Heri Ramadhan, pihaknya tidak ingin, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah diberikan pusat hangus akibat tidak bisa diserap optimal. “Memang kita kasih perhatian lebih besar terhadap proyek-proyek di beberapa OPD terkait, seperti proyek dermaga dibandingkan proyek yang lain,” tegasnya, Rabu (6/11). Pihak Pemda Lobar tidak ingin proyek ini menjadi beban daerah ke depan. Selain itu, kondisi daerah di pusat juga dianggap kurang bagus, sebab dinilai tak mampu menyerap anggaran pusat. Menurut dia, sejumlah
proyek di beberapa OPD terkait berpotensi molor, namun bukan berarti mangkrak. Sebab, kata dia, saat ini tengah dalam upaya percepatan pengerjaan di lapangan. Pihak rekanan masih diberikan waktu untuk mengerjakan proyek, hingga akhir November atau awal Desember. “Masih berproses, kita tunggu sampai akhir November atau awal Desember, kita kasih waktu. Kita sudah berikan peringatan-peringatan keras malah kepada mereka (rekanan red),” tegas Heri. Peringatan keras ini disampaikan kepada rekanan agar mempercepat pengerjaan proyek di lapangan di masa
siswa waktu pengerjaan yang ada. Kalau hingga akhir November deviasi minusnya besar, maka pemda akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Kalau melihat waktu yang ada, sekitar kurang dari dua bulan berdasarkan hitungan teknis masih ada waktu. Rekanan juga kata dia, masih menyanggupi bisa menyelesaikan proyek. “Tapi kesanggupannya ini bisa kita lihat di awal November, kalau deviasinya besar, iya sudah kami ambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku,” imbuh dia. Diakuinya, proyek dermaga Senggigi sedang dalam pengerjaan utama, yakni pemasangan
(Suara NTB/her)
DIATENSI - Proyek Puskesmas Gerung yang tengah dikebut pengerjaannya. Proyek berpotensi molor diatensi pemerintah daerah. tiang pancang. Rekanan pun suki pengerjaan utamanya diberikan kesempatan untuk masih belum berprogres. Termelaksanakan pekerjaannya. masuk proyek sejumah puskesPihaknya menargetkan agar mas dan puskesmas pembandalam waktu dua hari ke depan tu di Dinas Kesehatan, pengerbisa dipenuhi kaitan dengan pe- jaan pasangan dan beton sudah masangan tiang pancang. Ber- jadi tinggal setting pemasangan dasarkan evaluasinya, mema- atap dan finishing. (her)
Dalami Indikasi Pungli di Desa Lain
Penyidik Periksa Semua Bendahara di Kecamatan Sekotong Giri Menang (Suara NTB) – Penyidik Polres Lombok Barat (Lobar) tengah melakukan penyidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Kasi Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Sekotong. Selain memeriksa Camat Sekotong, sekretaris camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap semua bendahara desa di wilayah Sekotong. “Semua bendahara kita periksa, termasuk Kades Gili Gede masih diagendakan kapan harinya belum bisa ditentukan karena masih ada agenda lain terkait dengan pemanggilan bendahara,” ujar Kanit Tipikor Satreskrim Polres Lobar, Ipda Muhammad Baejuli, SH., Rabu (6/11). Saat ini, pihaknya tengah
melakukan pemeriksaan terhadap sembilan bendahara desa yang ada di wilayah Sekotong. Pemeriksaan para bendahara ini untuk mendalami dugaan pungutan liar (pugli) terjadi juga di desa lain. Selain bendahara, penyidik mengagendakan pemanggilan terhadap Kades Gili Gede dan mantan Camat Sekotong. Pemanggilan pihak terkait karena diperlukan keterangannya. Pemanggilan Kades Gili Gede secepatnya dilakukan dan tergantung proses penyidikan. “Terkait kapan waktunya, itu tergantung proses penyidikan. Bisa besok, lusa atau bisa ndak dipanggil juga, kalau tidak diperlukan,” ujar dia. Ditanya soal sejauh mana penyidikan keterkaitan antara kades dengan oknum R, karena berdasarkan pengakuan R
(Suara NTB/ist)
GELEDAH -Tim penyidik Polres Lobar saat menggeledah Kantor Camat Sekotong beberapa waktu lalu. peruntukan uang hasil OTT rencananya untuk pembelian paving block proyek rabat
jalan? Menurut dia, hal ini di luar ranahnya, artinya tidak ada kaitan. Yang jelas renca-
na uang untuk membeli paving block, sah-sah saja menjadi alibi pelaku. (her)
Tak Punya BPJS Memprihatinkan, IPM Loteng Seorang Balita di Sesela Tak Kunjung Naik Alami Gizi Buruk
Praya (Suara NTB) Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa tahun terakhir tak kunjung bergerak naik. Untuk skala NTB, peringkat IPM Loteng masih memprihatinkan karena hanya menempati peringkat 8 dari 10 kabupaten/kota di NTB. “Kondisi ini tentu jadi suatu keprihatinan. IPM kita tak kunjung membaik. Masih saja di peringkat 8 di NTB,” ujar anggota DPRD Loteng, Tohri, Rabu (6/11). Stagnannya peringkat IPM Loteng ini, ujarnya, bisa jadi pertanda kalau proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah tak berhasil. Kalaupun ada hasil, namun tidak maksimal. Dalam arti pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah belum mampu memberikan daya dorong kuat dalam hal peningkatan IPM di daerah ini. “Ini jadi catatan bagi
kepemimpinan Suhaili-Pathul. Selama empat tahun memimpin, belum mampu meningkatkan IPM daerah,” kritiknya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk bisa bekerja lebih keras lagi, supaya semua program-program pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini bisa berhasil dan mampu memberi dampak maksimal bagi daerah, khususnya di tiga sektor utama yang menjadi indikator IPM, yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Paling tidak, harapnya, di masa mendatang, fokus pembangunan harus benar-benar diarahkan ketiga sektor tersebut. Karena bagaimanapun juga peningkatan IPM merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kalau IPM membaik, itu artinya kualitas pendidikan masyarakat di daerah ini baik. Hal ini ditopang dengan kualitas kesehatan serta tingkat kesejahteraan yang baik pula. “IPM itu salah satu tolak ukur
untuk bisa menilai pembangunan di suatu daerah berhasil atau tidak,” tandasnya. Meski demikian, tambahnya, untuk bisa meningkatkan IPM bukan perkara mudah. Butuh upaya lebih keras lagi dari pemerintah daerah, selaku penanggung jawab pembangunan didukung oleh semua elemn masyarakat di daerah. ‘’Pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Dukungan dari segenap elemen masyarakat di daerah ini juga sangat diharapkan,’’ ujarnya. Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan, salah satu tugas berat yang harus diselesaikan ialah soal angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Di mana sampai saat ini masih ada sekitar 13,8 persen masyarakat Loteng yang masih berada di bawah garis kemiskinan. “Salah satu sektor yang bisa menjadi andalan untuk menekan angka kemiskinan ialah sektor pariwisata. Sektor ini kita harapkan bisa digarap maksimal,” tambah Ketua BK DPRD Loteng ini. (kir)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bisa-bisa UKM di daerah ini sesuai dengan standar kualiPraya (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tas produk yang ditentukan, semakin tergerus. Keberadaan retail mod1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Terpisah, Sekda Loteng, sehingga UKM sekitar juga ern di wilayah Kabupaten 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., me- bisa tumbuh dan retail modLombok Tengah (Loteng) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 negaskan kalau Pemkab Loteng ern juga bisa tetap berdiri. kian menjamur. Kondisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memang sudah tidak mengelu- “Soal aturan ini sudah ada tersebut membuat ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 arkan izin pendirian retail mod- Peraturan Bupati (Perbup)beradaan Usaha Kecil Me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ern mulai tahun ini. Pun demiki- nya. Dan, itu menjadi penengah (UKM) di daerah ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an, pihaknya juga tidak bisa doman dalam pendirian retail semakin tergerus. Desakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melarang jika ada retail mod- modern,” tandasnya. supaya Pemkab Loteng 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pemerintah daerah, imern yang mengajukan izin pendimenghentikan pemberian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rian. Yang bisa dilakukan ialah buh Nursiah pastinya akan izin pendirian retail modern 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan melakukan kajian soal berupaya maksimal melinpun disuarakan kalangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di mana lokaasi retail modern dungi UKM yang ada tanpa Dewan Perwakilan Rakyat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tersebut bisa berdiri, agar tidak menutup ruang bagi siapapDaerah (DPRD) Loteng. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 un untuk membuka usaha mematikan UKM setempat. “Jumlah retail modern di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Kalau menghentikan sama di daerah ini. Karena kalau daerah ini sudah sangat RETAIL MODERN - Salah satu retail modern di Loteng. DPRD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sekali penerbitan izin retail mod- menutup ruang bagi orang banyak. Jadi kami minta pe- Loteng mendesak agar izin retail modern dihentikan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 merintah daerah tidak lagi lalu. Namun nyatanya masih retail modern bisa menjadi an- ern, mungkin tidak. Tapi kita per- lain untuk membuka usaha 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengeluarkan izin pendiri- ada saja retail modern yang ber- caman bagi eksistensi UKM di ketat persyaratannya. Mulai dari di daerah ini sama sekali 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 an retail modern,” ungkap diri. Dan, kalau tidak ada izin daerah ini, karena sulit bagi pemilihan lokasi serta syarat- juga tidak baik. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Semua kepentingan sejuru bicara Fraksi Partai dari pemerintah daerah tidak UKM bersaing dengan retail syarat lainnya. Tidak hanya itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 maksimal mungkin diakopengelola retail modern juga dimodern yang dari sisi kemammungkin retail modern tersebut Keadilan Sejahtera (PKS) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 DPRD Loteng, Sri Retno- berdiri. “Jadi tahun depan kami puan pengelolaan sumber daya wajibkan untuk melakukan pem- modir. Supaya tidak ada pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wati, saat rapat paripurna tidak mau mendengar ada izin manusia (SDM) serta per- binaan terhadap UKM yang di hak-pihak yang merasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dirugikan. Apalagi dihaDPRD Loteng, Rabu (6/11). retail modern yang keluar. Harus modalan jelas jauh lebih kuat. sekitarnya,’’ ujarnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Produk-produk UKM lokal lang-halangani hak-haknPihaknya sudah mengin- disetop oleh pemerintah daer- Untuk itu, kalau tetap dibiar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan menjamur tanpa ada kon- juga harus diakomodir oleh retail ya,” pungkas mantan Asisgatkan pemerintah daerah ah,” tegasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Menurutnya, keberadaan trol dari pemerintah daerah, modern tersebut. Tentunya yang ten III Setda Loteng ini. (kir) saat tersebut sejak tahun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Pemkab Loteng Diminta Setop Pemberian Izin Retail Modern
(Suara NTB/kir)
Giri Menang (Suara NTB) – lum ada BPJS, jadi tiga bersauSeorang balita bernama dara belum punya akte juga,” Suci Istikomah (3) asal Dusun ujar dia. Ia berharap agar pihak Kebon Indah Desa Sesela men- kecamatan dan pemda lebih cegalami gizi buruk. Balita ini pat merespon persoalan sediketahui dari kalangan kelu- macam ini di bawah. arga tak mampu ini tak memiKepala UPT BLUD Puskesliki BPJS, sehingga menjadi mas Gunungsari Akmal Rosakendala pengobatannya. mali mengakui balita asal SeseSaat ini Suci Istikomah ten- la mengalami gizi buruk. Balita gah ditangani di RSUD Kota ini, ujarnya, bukan kasus baru naMataram. Sebelum dibawa ke mun kasus lama. Saat ini, sebetRSUD Kota Mataram, anak ke- ulnya balita ini sedang dalam tiga dari tiga bersaudara ini per- penanganan pihak puskesmas. nah ditangani selama lima hari ”Memang dia (balita) gizi buruk, di Puskesmas Gunungsari. ada penyakit ikutan (pneumonia). Idayanti, orang tua Suci Pasien ini sering keluar masuk menuturkan anaknya mengala- puskesmas,” ujar dia. mi gizi buruk parah baru satu Pihak puksemas, tambahbulan lalu. Ia mengaku anaknya nya, sudah maksimal melakutidak mau makan nasi, sehing- kan penanganan. Namun ada ga hanya diberikan makan faktor di keluarga yang menjabiskuit. Pada awal-awal men- di kendala, sebab ketika pasien galami sakit, ia membawa mau dirujuk justru keluarga anaknya ke puskesmas selama tidak mau. Pihak keluarga belima hari, namun tidak ada pe- ralasan terkendala biaya. rubahan. “Anak saya mengalaMenurut dia, balita ini menmi sakit (gizi buruk) sejak sebu- galami sakit sejak 2018. Ketika lan lalu, tapi kendalanya untuk itu balita ini pernah masuk staberobat anak saya ndak punya tus bawah garis merah (BGM). BPJS,” tuturnya, Rabu (6/11). Pihaknya pun terus memantau Ia mengaku anaknya tidak kondisinya. Balita ini juga perpunya BPJS dan sudah melapor nah dirawat pascagempa. Hanke aparat desa terkait untuk ya aja persoalannya, tidak mumeminta bantuan fasilitasi ngkin balita ini dipantau 24 jam pembuatan BPJS. Hanya saja oleh petugasnya. Ia mengaku sampai saat ini belum ada ke- bingung kenapa nama anak ini jelasan. Termasuk kata dia, pi- berubah-ubah. Sebab sebelumhak puskesmas sudah menge- nya namanya Rizka Ramdhani, tahui kondisi anaknya. Pihakn- namun belakangan berubah ya terkendala mengobati anakn- Suci Istikomah. (her) ya ke rumah sakit, karena tidak ada BPJS. Sementara suaminya tukang servis elektronik. “Sekarang kami butuh BPJS karena kalau tidak pakai BPJS berat biayanya,” imbuh dia. Ketua Forum Kadus Desa Sesela Taufiq mengatakan, pihaknya heran kenapa informasi balita gizi buruk ini tidak cepat dicarikan solusi penanganan. Bahkan pihaknya mendapatkan informasi dari orang luar. Begitu tahu informasi itu, kadus yang juga relawan kemanusiaan Lombok (Suara NTB/ist) Charity ini langsung GIZI BURUK - Suci Istikomah, balita di membawa balita ma- Desa Sesela Kecamatan Gunungsari lang itu ke RSUD Kota yang mengalami gizi buruk dan Mataram untuk ditan- sedang dalam proses perawatan di gani. “Kendalanya be- RSUD Kota Mataram.
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
Nama Kasat Reskrim Dicatut
Imingi Bebaskan Pelaku Penangkapan Ikan Ilegal Sumbawa Besar (Suara NTB) Nama Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Faisal Afrihadi, SH, dicatut oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Modusnya, menjanjikan akan membebaskan tersangka kasus penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di Desa Bajo, Kecamatan Utan beberapa waktu lalu. Hal ini diketahui setelah Plh Kades Bajo dihubungi oknum yang mengaku Kasat Reskrim Polres Sumbawa. Kepada Plh Kades, oknum penipu tersebut me(Suara NTB/ist) nyampaikan akan membanFaisal Afrihadi tu keluarga tersangka dalam penanganan kasus penangkapan ikan ilegal. Guna memastikannya, kemudian dilaporkan ke anggota kepolisian. “Saya mendapatkan laporan dari anggota ada yang mengaku sebagai Kasat Reskrim, akan membantu keluarkan tersangka kasus illegal fishing,” kata Faisal, akrab Kasat Reskrim disapa, Rabu (6/11). Pihaknya berharap masyarakat agar berhati-hati dan teliti dalam menyikapi hal serupa. Khususnya yang berkaitan dengan kasus yang ditangani pihak kepolisian. Jika ada yang mengatasnamakan dirinya ataupun kapolres meminta sejumlah uang, agar tidak cepat percaya. Konfirmasikan segera ke Polres Sumbawa supaya masyarakat tidak menjadi korban penipuan. “Kepada masyarakat diharapkan lebih awas dan teliti menyikapi upaya atau penipuan yang banyak beredar. Khususnya yang berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh polisi. Karena banyak permintaan yang mengatasnamakan Kapolres, Kasat dan pejabat instansi lain. Jadi jangan cepat percaya. Apabila ada yang seperti itu, segera konfirmasikan ke Polres Sumbawa,” pungkasnya. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Rp1,5 Miliar Potensi Kerugian Negara Diselamatkan Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya Rp1,5 miliar potensi kerugian negara diselamatkan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam 11 bulan terakhir. Sekitar 70 persen dari angka potensi kerugian tersebut ditemukan di desa dan sisanya di SKPD. Temuan yang paling dominan di desa yakni masalah penggelapan pajak dan sejumlah proyek fisik yang dianggap tidak sesuai spesifikasi serta volume pekerjaan. “Memang saat ini sudah ada sekitar Rp1,5 miliar potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan selama 11 bulan terakhir di tahun 2019. Tingginya potensi kerugian negara itu tentu sangat kita sayangkan, karena jika sedikit saja lalai maka akan muncul di LHP dan itu tentu sangat tidak baik. Kami juga tidak tahu secara persis
apa yang menjadi masalahnya, tetapi yang jelas anggaran tersebut sudah kita minta untuk dikembalikan,” ungkap Inspektur Inspektorat Ir. H. Ady Mauluddin M.Si kepada Suara NTB, Rabu (6/11). Dikatakannya, terkait angka Rp1,5 miliar yang terindikasi masalah tersebut, saat ini sudah 80 persen dilakukan pengembalian dengan cara setoran tunai. Upaya ini merupakan salah satu cara supaya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak terbit, karena apabila LHP ini terbit maka prosesnya akan panjang.
Hanya saja, uang yang sudah dikembalikan ini ratarata pekerjaan yang ada sudah hampir rampung. Sementara terhadap proyek yang volume pekerjaannya kurang, pihaknya tetap meminta kepada desa untuk dikembalikan ke daerah terlebih dahulu. Ketika sudah dievaluasi, pihaknya tetap akan melakukan pengembalian guna melanjutkan programnya. Sementara untuk masalah pajak, pihaknya tetap meminta kepada desa untuk tetap melakukan pembayaran segera sebelum menjadi masalah di kemu-
dian hari. Bahkan pihaknya memberikan target sebelum akhir tahun masalah pengembalian ini sudah tuntas. “Kita tetap meminta mereka untuk melakukan pengembalian meskipun pekerjaannya belum rampung sebagai bahan evaluasi. Ketika hasil evaluasi kita sudah keluar maka pekerjaan yang sempat molor tetap akan kita minta untuk bisa dilanjutkan kembali,” imbuhnya. Ia menyebutkan, adanya temuan ini tidak terlepas dari masih minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masing-masing desa. Selain itu, faktor lain adanya hal ini yakni masih lalainya perangkat desa melaporkan pajak serta realisasi fisik yang tidak sesuai dengan
spesifikasi anggaran. Terutama bendahara yang menjadi titik tekan terhadap masalah ini di masing-masing desa. Terkait masalah ini, pihaknya tetap akan menggandeng dinas teknis (DPMD) untuk bisa melakukan pelatihan khusus terhadap masalah ini. Sehingga temuan yang ada saat ini bisa semakin diTekan. Sementara untuk SKPD, pihaknya juga akan bersurat secara resmi ke kepala dinasnya untuk bisa memberikan atensi serius terhadap pengelolaan anggaran yang ada di masing-masing SKPD. “Kita tetap minta kepada DPMD untuk lebih intens melakukan pembinaan kepada aparatur desa, sehingga halhal seperti ini bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)
Pencairan DD Tahap Tiga di Sumbawa Hampir Rampung Sumbawa Besar (Suara NTB) Pencairan dana desa (DD) tahap ketiga di Kabupaten Sumbawa hampir rampung. Dari 157 desa, tinggal dua desa yang belum menyampaikan laporan pencairan. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, total DD tahap tiga yang ditransfer pusat ke rekening kas daerah Rp 57.621.073.200. Dari jumlah tersebut, sudah disalurkan ke kas desa Rp 56.856.951.200 untuk 155 desa. Sisa dua desa lainnya (Suara NTB/ist) belum disalurkan. H. Wirawan Ahmad “Hampir semuanya disalurkan. Dua desa yakni Desa Usar Mapin, Alas Barat dan Desa Karang Dima, Labuhan Badas, belum disalurkan karena belum menyampaikan permohonan pencairan,” kata Kepala BPKAD Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T, Rabu (6/11). Diakuinya, secara administrasi, DD paling lambat 7 hari disalurkan ke kas desa setelah anggaran ditransfer pusat ke daerah. Tentunya terhadap dua desa, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dinas PMD. Agar kedua desa segera mengusulkan permohonan pencairan, sehingga bisa secepatnya diproses. “Harapan kita secepatnya. Karena kita akan segera proses ketika laporan sudah disampaikan,” terangnya. Pihaknya juga berharap kepada desa yang sudah ditransfer dana desanya, agar segera mencairkan dari kas desa. Supaya secepatnya melaksanakan kegiatan dari anggaran tersebut. Mengingat waktu yang ada kurang dari dua bulan. “Bagi desa yang telah kita transfer dana desanya, diharapkan segera mencairkan dari rekening kas desa. Supaya bisa melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DD. Mengingat waktu yang tersisa efektif satu bulan setengah sampai 31 Desember batas akhir,” tandasnya. (ind)
KPU KSB Imbau Lembaga Survei Daftarkan Diri Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengimbau lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat yang ingin ambil bagian di Pilkada KSB 2020 mendatang untuk mendaftarkan diri. Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd mengatakan, pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat yang ingin berpatisipasi dalam Pilkada sesuai aturan harus mendaftarkan diri ke KPU setempat. “Jadi mereka wajib terdaftar di kami seperti itu bunyi aturannya,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (6/11). (Suara NTB/bug) Dijelaskan Denny, untuk Denny Saputra mengakomodir lembaga survei dan pelaksana hitung cepat pihaknya telah membuka ruang. Saat ini KPU KSB telah membuka pendaftaran sejak 1 November lalu dan baru akan berakhir pada 23 Agustus 2020 mendatang. “Waktunya cukup panjang karena lembaga pelaksana hitung cepat biasanya jelang pencoblosan baru muncul,” timpalnya. Untuk bisa terdaftar di KPU, ada persyaratan yang harus dipenuhi lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana hitung cepat (quick count). Diantaranya, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi, surat keterangan domisili, surat keterangan tergabung dalam asosiasi lembaga survei dan hitung cepat dan pas foto pimpinan lembaga. Berikutnya ada juga syarat pernyataan lembaga. Berupa terkait posisi netral lembaga, tidak mengganggu peoses tahapan Pilkada, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, meksanakan survei sesuai aturan, tidak mengubah data, menggunakan metode ilmiah dan melaporkan metode yang digunakannya dalam kegiatan survei. Menurut Denny, sebagai penyelenggara Pemilu yang diberi kewenangan mengakomidir lembaga survei dan pelaksana hitung cepat, pihaknya hanya sebatas memastikan semua lembaga terdaftar resmi sesuai aturan. Sementara terkait adanya lembaga yang tidak terdaftar dan tetap melaksanakan kegiatannya di lapangan, KPU tidak berwenang mengatur dan memberi sanksi. “Kami hanya mengatur yang terdaftar saja. Kalau yang tidak terdaftar tentu kami tidak juga bisa bertanggungjawab atas kredibilitas dan hasil kegiatannya. Nah soal sanksi itu ranahnya di Bawaslu ya,” sambung Denny. Oleh karena itu ia berharap bagi lemabaga survei dan pelaksana hitung cepat yang ingin ambil bagian dalam Pilkada KSB agar bisa mengikuti aturan yang ada. Mendaftarkan diri dan melaksanakan kegiatannya sesuai kaidah-kaidah dan metode ilmiah dalam proses survei. “Pendaftaran ini juga upaya menjaga kredibilitas teman-teman lembaga survei ya. Jadi saya kira kalau memang lembaganya kredibel masa mau merusaknya dengan tidak taat aturan,” pungkasnya. (bug)
(Suara NTB/ils)
TERJARING - Nampak kendaraan yang terjaring razia dalam operasi patuh dan belum diambil oleh pemiliknya.
Evaluasi Operasi Patuh, Pelanggaran Lalin Meningkat Taliwang (Suara NTB) Ribuan pelanggar lalu lintas di KSB terjaring dalam operasi patuh di tahun 2019. Pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda dua. Bahkan angkanya cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, untuk tingkat fatalitas akibat kecelakan lalu lintas berhasil ditekan dari sebelumnya sebanyak enam kasus, tiga orang meninggal dunia dan luka ringan tujuh orang menjadi dua kasus satu orang meninggal dunia dan satu orang luka ringan. “Harus kita akui jumlah pelanggar lalu lintas yang berhasil terjaring selama operasi patuh cukup meningkat di tahun 2019.
Dimana ada sekitar 1.472 surat tilang dan surat teguran sebanyak 419 lembar atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 1.226 surat tilang serta 290 surat teguran. Hanya saja untuk tingkat fatalitasnya kita sudah berhasil meminimalisir dari enam kasus menjadi hanya dua kasus saja,” ungkap Kapolres KSB, melalui Kasat Lantas IPTU Putu Gede Caka PR S.IK kepada Suara NTB, Rabu (6/11). Dikatakannya, meskipun angka pelanggar lalin yang meningkat, tapi untuk kasus laka lantas sudah berhasil ditekan. Dimana untuk tahun 2018, pihak terkait menangani sebanyak enam Kasus laka lalin, tiga orang meninggal
dunia dan tujuh orang lainnya luka berat dan sedang. Di tahun 2019, tercatat hanya ada sekitar dua kasus saja, satu orang meninggal dunia dan satu orang korban lainnya mengalami luka ringan dengan kerugian material hanya Rp700 ribu saja. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan yakni tidak memiliki helm belakang sekitar 890 kasus dan kendaraan tidak dilengkapi seperti surat-surat sekitar 582 kasus. Terhadap jumlah pelanggar meningkat, pihaknya akan terus memberikan atensi dengan harapan angka yang ada saat ini bisa semakin ditekan di tahun 2020 mendatang. “Kami sebenarnya sudah kehabisan ide untuk menertibkan pengguna jalan ini supaya tert-
ib berlalu lintas. Tetapi hasil upaya yang kita lakukan juga masih belum bisa maksimal, kami juga akan tetap berupaya memberikan penyadaran ke masyarakat,” ungkapnya. Ia menambahkan, sebenarnya didalam operasi patuh dan sebelum operasi patuh, pihaknya sudah sering mengingatkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Bahkan unit Dikmas Lantas juga sudah sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah supaya tertib berlalu lintas. Hanya saja karena masih minimnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sehingga kasus ini tetap ada. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk terus
menekan kasus tersebut, terutama terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk bisa berubah dalam hal tertib berlalu lintas. Jangan ketika ada Polisi saja baru akan tertib dalam berlalu melainkan setiap waktu dan saat harus bisa tertib juga guna menekan terjadinya kecelakaan. “Kita tetap akan berupaya maksimal supaya pelanggaran lalu lintas bisa diturunkan. Kami juga tetap berharap kepada masyarakat untuk segera sadar dan mematuhi aturan yang ada karena dampaknya besar jika terjadi halhal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (ils)
Jalan Diponegoro Sumbawa Direncanakan Satu Arah Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa bersama Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro. Di jalan setempat akan diberlakukan satu jalur, guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang dinilai cukup rawan. Kasat Lantas Polres Sumbawa, AKP. Bowo Tri Handoko, S.E., SIK membe-
narkan hal tersebut. Rencana ini sudah dibahas dalam pertemuan forum lalu lintas angkutan dan jalan yang dipimpin langsung Bupati Sumbawa beberapa waktu lalu. “Jadi kemarin telah dilaksanakan rapat dari Forum lalu lintas angkutan dan jalan yang dipimpin Bupati. Intinya membahas perubahan jalur di jalan setempat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/11). Dijelaskannya, nantinya di
Jalan Diponegoro akan diberlakukan satu arah. Dari Simpang Kodim menuju arah Bank Mega akan ditutup. Selain itu, di Simpang samping Bos Cafe, pengendara tidak lagi diperbolehkan berbelok ke arah kiri. Tetapi diarahkan belok kanan menuju arah Pertokoan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang dinilai sangat rawan. Karena di jalur setempat arahnya berseberangan.
“Ini dipandang perlu (Rekayasa lalu lintas), karena potensi terjadinya kecelakaan dirasakan sangat rawan. Dikarenakan jalur di situ berseberangan. Ada yang menuju ke arah Seketeng, ada yang menuju ke arah Polres,” terangnya. Rencananya pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Selain itu juga akan ada penambahan rambu lalu lintas atau larangan
Dinisiasi, Pembentukan Bank Sampah Pramuka di Utan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampah masih menjadi persoalan klasik yang butuh perhatian semua pihak. Termasuk keterlibatan masyarat, salah satunya Pramuka tingkat ranting kecamatan Utan yang baru saja menginisiasi berdirinya Bank Sampah. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pramuka Ranting Utan, Zulkarnaen, berbekal semangat dan komitmen bersama, Bank sampah ini didirikan di desa Motong. Awalnya dalam bentuk penggalangan kebersihan lingkungan. Khususnya di lingkungan sekolah masing masing. Semua anggota Pramuka kecamatan Utan bergerak bersama, mengumpulkan sampah. “Kita mulai dari lingkungan sekolah masing masing. Menggerakkan adik adik kita di sekolah. Kini setiap harinya mereka mengumpulkan sampah. Baik di sekolah ataupun di lingkungan rumah mereka. Seperti botol botol bekas untuk dibawa ke bank sampah. Awalnya kita uji coba di SDN Jerongko dan SMA Utan,” terang saat bersilaturrahim dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa, Abdul Haris S.Sos. Untuk menambah pengetahuan tentang bank sampah ini, secara kebetulan, Pramuka kecamatan Utan akan mewakili reginal Bali Nusra ke Kwaran Nasional di Cibubur dalam bulan ini.
(Suara NTB/ist)
PRAMUKA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa, Abdul Haris foto bersama dengan Pengurus Pramuka ranting Utan. dilakukan pemilahan jenis sampah. Salah satu materi yang akan diterima Kadis LH Sumbawa, Abdul Haris, dalam pertemuan tersebut, kaitannya mendukung penuh inisiasi bank samdengan pengelolaan bank sampah. “Kita pah oleh Pramuka di kecamatan Utan. harapkan gerakan Pramuka di Utan Bahkan kini mulai berjalan, dengan yang mendirikan Bank Sampah dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan diikuti oleh Pramuka di kecamatan seperti kendaraan roda tiga untuk menlainnya,”harap Sektretaris Pramuka gangkit sampah. Kalau pramuka di setingkat Ranting Utan, Najimuddin. mua kecamatan bergerak bersama menKedepan, tambah Najimuddin, Pragatasi sampah, maka tentu akan menmuka Utan akan mengolah sampah jadi sebuah gerakan besar untuk Sumyang sudah terkumpul di bank sambawa bebas sampah. Sebab persoalan pah untuk dijadikan Paving blok atau sampah ini adalah masalah semua ordalam bentuk barang lainnya yang berang dan untuk menuntaskannya juga manfaat. Bisa pula dijual ke Bank sambutuh keterlibatan semua pihak. (arn) pah yang lebih besar, tentunya setelah
tidak memperbolehkan masyarakat melalui jalur tersebut. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan. “Satu minggu kedepan akan mulai dilakukan sosialisasi. Kita sosialisasi dulu. Setelah itu nanti baru pemasangan rambu bekerjasama dengan Dishub Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (ind)
DPMD Gandeng Pihak Ketiga Seleksi Cakades Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa akan menggandeng pihak ketiga, untuk menyeleksi calon kepala desa (cakades). Apabila ada desa yang cakadesnya lebih dari lima. “ Calon Kades itu maksimal lima orang. Jika lebih dari itu, ada seleksi tambahan dengan menggandeng pihak ketiga. Bisa kita kerjasama dengan assesor dari Provinsi atau kerjasama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya,” terang Kadis PMD, Varian Bintoro S.Sos M.Si. Saat ini, jelas Varian, Pilkades memasuki tahapan proses verifikasi daftar pemilih. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 28 November. Merekalah yang nantinya berhak memberikan suaranya dalam Pilkades. Kemudian penjaringan bakal calon Kades pada 4-16 Desember 2019 dan pengumumancalon kades dari 18-24 Februari 2020. Masa kampanye selama tiga hari, 25-27 Februari. Hingga Pemilihan pada 4 Maret 2020. Diketahui, pada 2020 ini, digelar Pilkades serentak pada 119 desa di Sumbawa. (arn)
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
Satu Proyek Strategis Nasional di Bima Gagal Dikerjakan Bima (Suara NTB) – Pembangunan jembatan gantung Lewa Mori, satu dari empat proyek strategi nasional di wilayah Kabupaten Bima dipastikan gagal dikerjakan. Seharusnya pengerjaan sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, namun hingga kini belum terealisasi. Sementara, tiga proyek lainya, antara lain jalan lingkar Gunung Tambora, jalan dua jalur Kalaki dan pelebaran landasan pacu Bandara Sultan M. Salahuddin (SMS) Bima sedang dan sudah rampung dikerjakan. Dalam catatan Suara NTB, proyek pembangunan jembatan Lewa Mori diusulkan sejak tahun 2015 lalu. Tidak dikerjakannya proyek tersebut lantaran pembebasan lahan yang belum rampung. Tapi setelah tuntas, ternyata pengerjaannya belum nampak. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bima terus mengupayakan pembebasan lahan seluas 11 hektar dengan mengucurkan anggaran sebanyak Rp15 miliar. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima, Ir. Nggempo ST, MT, juga mengakuinya. Pengerjaan proyek tersebut, semestinya telah dikerjakan sejak tahun 2017. “Namun kendala saat itu karena pembebasan lahan yang belum tuntas, sehingga pengerjaannya jadi tahun 2018 atau 2019,” katanya. Seiring berjalannya waktu, terutama pembebasan lahan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah telah tuntas tahun 2018. Namun proses pengerjaannya belum juga dilakukan sampai sekarang. Menurutnya, pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan dusun Kalaki Desa Panda Kecamatan Palibelo dengan Desa Daru Kecamatan Bolo tersebut karena krisis anggaran Pemerintah Pusat. “Soal anggaran, karena anggaran pembangunan jembatan ini bersumber dari APBN. Sampai saat ini juga kita belum tahu apakah proyek ini dicoret atau ditunda,” pungkasnya. (uki)
Pemkab Dompu Memperbarui Peta Wilayah Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka memperjelas peta wilayah administrasi antar Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompu, pemerintah daerah akhir tahun ini akan melakukan pembaharuan data. Pembaruan ini melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) pusat. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu menyelesaikan sengketa wilayah adminstrasi di daerah perbatasan Dompu dan Bima. Kepala Bagian Tatapem Setda Dompu, A Halik kepada Suara NTB di kantornya menjelaskan, perbaharuan peta wilayah ini bertujuan memperjelas sejauhmana (Suara NTB/jun) batas administrasi suatu A. Halik Desa/Kelurahan. Sehingga pejabat yang ada bisa menjaga dan mengendalikan pemanfaatannya. “Selain untuk mempejelas kepastian hukumnya, juga ini bertujuan agar kepala wilayah bertanggungjawab mengamankan dan mengendalikan,” ungkapnya baru-baru ini. Peta wilayah antar Desa/Kelurahan memang sudah ada sejak awal terbentuk atau pemekaran sebuah wilayah. Hanya saja sifatnya masih berupa peta manual. Karenanya, dengan keterlibatan BIG ditargetkan semua wilayah sudah terdata pada satelit. Sehingga memudahkan proses pengecekan atau pencarian bagi pihak luar. “Rencananya tahun ini sudah mulai kita proses pembaharuan itu dan ini saya pastikan tidak akan mengubah peta yang sudah ada,” tegasnya. Jika semua Desa/Kelurahan tuntas diperbaharui, lanjut A Halik, dengan sendirinya akan memastikan peta satelit wilayah adminitrasi delapan kecamatan yang ada. Pun harapan besar lainnya yakni bisa menjadi solusi terbaik atas sengketa batas adiministrasi antar Kabupaten Dompu dan Bima di daerah perbatasan. Karena bagaimanapun persoalan ini selalu menjadi biang konflik sosial antar warga. Terutama mendekati musim tanam jagung seperti saat ini. “Walaupun masalah ini sekarang sedang ditangani provinsi, tapi dengan kegiatan ini pada akhirnya akan memperjelas juga batas administrasi di daerah perbatasan yang selama terus menimbulkan konflik,” pungkasnya. (jun)
Kendaraan Roda Dua Mendominasi Pelanggaran Dompu (Suara NTB) – Operasi Zebra Gatarin 2019 oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dompu, berakhir Selasa 5 Oktober kemarin. Hasilnya, total 1.615 unit kendaraan roda dua maupun empat ditindak langsung atau tilang. Sedangkan 292 pelanggar lain hanya mendapat teguran. Kasat Lantas Polres Dompu, Iptu I Wayan Sukarsana, SH., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/ 11) menyampaikan, ribuan pelanggar yang ditindak itu terjaring saat razia disejumlah titik rawan pelanggaran. Seper(Suara NTB/jun) ti di simpang tiga Kodim, I Wayan Sukarsana bundaran RSUD, lampu merah Karijawa dan sebagainya. “Itu hasil kami selama 14 hari di titik yang berbeda-beda,” ungkapnya. Seperti biasa, tingkat pelanggaran di wilayah ini masih didominasi pengguna kendaraan roda dua, apakah itu tidak menggunakan helm dan melengkapi surat izin mengemudi atau mempreteli kendaraan menggunakan knalpot bising. Sementara untuk roda empat, lanjut dia, kebanyakan penindakan yang diambil karena pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman. Kewajiban menggunakan sabuk pengaman sebagaimana tertuang dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 289 memang sempat menuai banyak kontra di masyarakat. Alasannya, wilayah ini masih terlalu kecil sehingga belum tepat untuk menerapkan aturan tersebut. “Saya beberapa kali menerima komplin baik di lapangan maupun kantor, tapi setelah saya jelaskan rata-rata bisa menerima,” ujarnya. Diungkapkan I Wayan Sukarsana, pelanggaran lalu lintas di wilayah ini sangat sulit ditekan. Bukan saja karena lemahnya kesadaran pengendara melainkan denda yang dipatok dirasa belum terlalu dianggap sebagai beban oleh masyarakat. Ditandai banyaknya temuan pelanggar yang justru berulangkali mendapat tindak pada setiap pelaksanaan operasi. “Jadi denda yang dibebankan selama ini sepertinya tidak bisa memberikan efek jera. Sehingga mereka tidak ada kekhawatiran lagi untuk mengulangi pelanggaran. Disamping kesadaran masyarakat juga masih lemah walaupun upaya sosialisasi gencar dilakukan,” pungkasnya. (jun)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Pemda Jangan Diam Sikapi Kerusakan Hutan Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu diminta tidak lepas tangan terkait kerusakan hutan, kendati kewenangan mengurusi hutan diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov). Menjaga kelestarian lingkungan dan hutan menjadi tanggungjawab bersama semua pihak. Apalagi itu menjadi bagian dari Misi Pemda Dompu dalam RPJMD 2016 – 2021. Aktivis Dompu yang juga mantan Ketua HMI Dompu, Slamat Abdi Sentosa, S.Pd kepada Suara NTB, Rabu (6/11) mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu bersama Bupati dan jajaran soal kerusakan hutan di wilayah Dompu. Apapun alasannya, Pemda harus ikut bertanggungjawab atas kerukan hutan dan ikut memperbaiki hutan yang terlanjur dirusak masyarakat. “Apalagi kewenangan urusan hutan diambil alih baru – baru ini, tentu bukan alasan yang tepat kemudian Pemda mencoba mencari kambing hitam atas persoalan hutan ini,” katanya. Ia pun mengingatkan bahwa dalam Misi Pemda Dompu untuk RPJMD 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari Visi Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan relijius. Poin 6 dari Misi ini mengatur soal kelestarian lingkungan dan perwujudan Dompu yang asri, bersih dan aman. “Semestinya Pemerintah daerah dan Bupati mampu menerjemahkan dengan baik Visi Misi itu,” ungkapnya. Terkait wacana Pemprov untuk kembali mengumpulkan Bupati terkait urusan hutan, Slamet justru ragu akan menghasilkan rekomendasi yang maksimal. Karena pada Oktober 2018 lalu, Pemda Dompu dan Pemprov sudah menghasilkan kesepakatan dalam petermuan tersebut. Sehingga dibutuhkan komitmen bersama, khususnya kepala daerah untuk menangani persoalan hutan lebih
(Suara NTB/ist)
Slamat Abdi Sentosa khusus di Kabupaten Dompu. Untuk peran serta aparat keamanan dalam menjaga hutan lestari, Slamet mengingatkan, rakyat memiliki hak untuk menikmati isi alam dengan mengelolanya. Tapi bukan berarti dalam pengelolaan alam seperti hutan, membuat rakyat kebablasan dan harus jelas batasannya. Ketika hutan rusak, dampaknya jangka panjang terkait kerusakan lingkungan dan ancaman bencana alam. “Jadi perlu ada penegasan dari APH dan Pemda, tidak sebatas himbauan, tapi harus ada tindakan tegas dalam upaya menghindarkan masyarakat dalam perambahan hutan,” himbaunya. Edaran Sejak 2018 Meski kewenangan pengelolaan hutan beralih dan di-
tangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Namun Pemerintah Kabupaten Bima, tetap ikut mencegah agar masyarakat tidak melakukan perusakan hutan, pembalakan liar dan penguasaan lahan tanpa izin. Bahkan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 014/011/06.15/ 2018 tentang larangan melakukan pengrusakan hutan, pembalakan liar dan pengusaan lahan tanpa izin yang disebarkan kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa. Dalam SE itu, Camat hingga Kades diminta untuk tetap proaktif melakukan pemantauan lapangan serta melaporkan kondisi hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing setiap Bulan kepada Bupati. Kemudian memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama menjaga kelestarian hutan dan selalu sigap melaporkan setiap kegiatan ada indikasi pengrusakan hutan, pembalakan liar dan penguasan lahan tanpa izin. Selain itu, Camat dan Desa juga tetap berkoordinasi dengan KPH, aparat TNI/Polri apabila menerima laporan adanya aktivitas atau kegiatan pengrusakan hutan, pembalakan liar dan penguasan lahan tanpa izin. Dengan melihat kondisi gunung dan hutan produktif yang kini sudah banyak beralih fungsi untuk menanam jagung, Bupati
(Suara NTB/Uki)
LARANGAN - Surat Edaran (SE) tentang larangan perusakan hutan dan pembalakan liar yang dikeluarkan Bupati Bima. mengaku tidak ingin menyalahkan ataupun saling melempar tanggungjawab. “Yang jelas kita sangat sesalkan adanya hutan produktif dibuka hanya untuk tanam jagung,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (6/11). Ia mengaku pihaknya akan tidak melarang masyarakat untuk menanam jagung. Tapi lahannya tidak sampai masuk hingga merusak dalam kawasan hutan produktif dan tutupan negara. “Pohon-pohon penyangga di hutan produksi dan tutupan negara ditebang untuk dijadikan
lahan tanam jagung. Kondisi ini akan berimbas bagi keberlangsungan kehidupan,” katanya. Bupati berharap ada kesadaraan masyarakat terhadap kondisi tersebut. Saling mengingatkan kepada sesama agar merusak hutan dan pembalakan liar di hutan produktif dan tutupan Negara dengan alasan apapun. “Menjaga hutan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat juga. Saya ingin masyarakat juga kritik mengenai persoalan ini,” pungkasnya. (ula/uki)
Bantuan Benih Jagung
Bupati Bima Minta UPT Ajukan Surat Keberatan
(Suara NTB/jun)
SEGEL KANTOR – Warga yang tergabung dalam Serikat Pemuda Desa Rababaka (Samudra) saat melakukan penyegelan Kantor Camat Woja, Rabu (6/11).
Kantor Camat Woja Disegel Warga Dompu (Suara NTB) – Serikat Pemuda Desa Rababaka (Samudra) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Camat Woja, Rabu (6/11). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pembekuan ADD tahap I Desa Rababaka yang sudah terlanjur dicairkan. Alasannya, masih ditemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah desa tahun 2018 lalu. Termasuk masalah hukum yang kini melibatkan oknum pejabatnya. Merasa tuntutannya enggan disikapi, puluhan warga langsung melakukan penyegelan paksa Kantor Camat Woja. Koodinator aksi, Hedra menjelaskan, pembekuan ADD tahap I tahun anggaran 2019 ini jadi salah satu tuntutan pihaknya karena khawatir akan menambah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sebab di 2018 saja, banyak penyimpangan yang belum teratasi. Seperti misalnya dugaan korupsi DD/ ADD tahun 2018 atas sejum-
lah program fisik dan non fisik yang tidak selesai dan belum dibuatkan LKPJ-nya. Kasus tersebut tengah dalam proses pemeriksaan saksi di kejaksaan dan penghitungan kerugian oleh Ispektorat. “Kami bukan tidak menerima uang desa, tapi jangan sampai terjadi kerugian negara susulan akibat proses pencairan itu,” ungkapnya. Diterbitkannya rekomendasi pencairan ADD tahap I oleh Camat Woja untuk Desa Rababaka, menurutnya, salah satu bentuk tindakan melawan hukum. Karena memberi ruang terbuka bagi terlapor yakni Kades Rababaka, Tri Sutrisno untuk kembali menyalahgunakan uang negara. Untuk itu, harapan besarnya Camat segera mengeluarkan rekomendasi pembekuan anggaran yang sudah terlanjur dicairkan untuk tidak dimanfaatkan sementara waktu. Kalaupun dirasa sulit tuntutanya supaya pencairan tahap berikutnya tidak ada lagi rekomendasi yang diterbitkan.
“Jangan sekali-kali mencairkan dana desa ditahap berikutnya, kami akan laporkan ke polisi jika ada kerugian negara di tahap I ini,” tegasnya. Sementara Camat Woja, Muh Dardani, M. Si, menanggapi tuntutan massa Samudra tak berani mengambil sikap apa-apa karena keputusan tersebut mesti dikoordinasikannya ke pimpinan, dalam hal ini DPMPD dan Bupati. Alasan itu juga menjadi dasarnya tak mau membuat peryataan sikap untuk tidak mengeluarkan rekomendasi dalam pencairan DD tahap berikutnya. “Saya ndak berani ambil keputusan itu, karena masih ada atasan saya,” cetusnya saat melihat reaksi warga yang mulai memanas. Atas sikap Camat yang demikian, puluhan massa lantas melakukan penyegelan kantor camat. Komitmen mereka fasilitas ini baru bisa kembali dimanfaatkan setelah adanya kejelasan sikap atas sejumlah tuntutan yang disampaikan. (jun)
Bima (Suara NTB) – Para petani sejumlah wilayah Kabupaten Bima, seperti di Kecamatan Tambora, Wawo dan Langgudu, mengeluhkan bantuan benih jagung Premium 919, karena dianggap rusak dan tidak berkualitas. Petani Jagung di desa Rasabou Kecamatan Tambora, Julkarnain mengaku sebagian warga setempat menolak dan keberatan menerima benih jagung tersebut. Mereka sanggup membeli benih di pasar. “Banyak yang ditolak, kita membeli di toko yang jauh berkualitas,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (6/11). Menurutnya harapan (Suara NTB/ist) dari warga setempat agar Benih Jagung Premium 919 benih jagung Premium 919 ditarik kembali dan digantikan tersebut. Keluhan tidak hanya dengan jenis Bisi 18. Selain kuali- petani di Tambora dan Wawo, tasnya bagus, hasil benih bisi 18 tapi juga di Kecamatan Langtersebut bisa jauh melimpah. “Se- gudu. “Memang ada keluhan bagian besar menginginkan agar soal bantuan benih Premium Bisi 18, karena hasilnya cukup me- 919 ini,” katanya. muaskan,” katanya. Benih Premium 919 tersebut Hal yang sama juga disampai- merupakan bantuan dari pemerkan, Ahmad Daulain, petani Desa intah pusat yang disalurkan Maria Kecamatan Wawo. Meski melalui Pemerintah Provinsi belum menerima bantuan dipas- (Pemrov). Sementara, pemerintikan ia akan menolak benih jag- tah kabupaten hanya menyediaung jenis Premium 919 tersebut. kan calon penerima bantuan. “Ketimbang Premium 919 ini saya Meski begitu, pihaknya tidak lebih memilih Bisi 18 atau Alsin- akan lepas tangan dan berupaya ta. Kalaupun tidak ada saya akan mencarikan solusi. “Saya sudah membelinya sendiri,” katanya. meminta seluruh UPT mengaMenurutnya, dua jenis benih jukan surat keberatan berkaitan tersebut sudah diketahui berha- adanya keberatan keluhan dan sil dan sangat menguntungkan penolakan soal bantuan benih bagi petani. Pasalnya dari benih jagung tahun 2019,” katanya. sebanyak 100 kilogram bisa mengMenurutnya pengaduan hasilkan 3 sampai 4 ton jagung. tersebut menjadi bekal bagi Pe“Kami harap Bisi 18 ini tidak di- merintah Daerah untuk meganti dengan Premium 919 yang laporkan kepada Pemprov dan tidak kami tahu,” katanya. berkoordinasi dengan KementriMenanggapi hal itu, Bupati an Pertanian (Kementan) seceBima, Hj. Indah Dhamayanti patnya. “Yang jelas persoalan Putri, SE, mengakui telah men- bantuan jagung tahun 2019 ini erima keluhan dari petani ter- kami sikapi dan atensi serius,” kait benih jagung Premium pungkasnya. (uki)
Anggota Dewan Segel Kantornya Sendiri Bima (Suara NTB) – Aksi penyegelan yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bima selama ini, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa. Namun kini juga dilakukan oleh kalangan anggota DPRD. Parahnya lagi, kalangan anggota Dewan tersebut menyegel kantornya sendiri, yakni ruangan Sekretariat Dewan (Setwan) dan Bagian Keuangan. Aksi penyegelan menggunakan kayu dan bambu pada Rabu (6/11) siang itu, langsung menyita perhatian publik. Pantauan Suara NTB, ada sejumlah anggota DPRD yang melakukan penyegelan. Antara lain, Edy Muklis S.Sos
(NasDem), Rafidin S.Sos (PAN), Sulaiman MT, (Gerindra) dan Ilham (PKS). Edy Muklis mengaku, aksi penyegelan dua ruangan tersebut, lantaran tidak adanya keterbukaan masalah pengelolaan dan penggunaan anggaran oleh Bagian Keuangan dan Sekwan. “Kita kecewa karena tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan dan pengunaan anggaran selama ini,” akunya. Ia menilai, pengelolaan dan penggunaan anggaran ada indikasi pilih kasih antara anggota dan pimpinan DPRD. Kata dia, pimpinan dewan lebih diutamakan, sementara anggota harus menunggu lama. “Karena adanya hal ini, kita terpaksa menggunakan
dana pribadi untuk kegiatan dengan masyarakat dan sebagainya. Kita sangat keberatan,” katanya. Edy menegaskan, tidak akan membuka penyegelan tersebut sebelum berkas atau nota pengelolaan dan penggunaan anggaran selama tahun 2019 ini diserahkan oleh Sekwan dan bagian Keuangan. “Kita ingin berkas pengelolaan dan penggunaan anggaran selama ini dibuka semua, arena katanya anggaran sudah habis,” tegasnya. Pada saat aksi penyegelan tersebut, tidak nampak terlihat adanya Sekwan DPRD Kabupaten Bima, Drs. Ishaka. Sejak berita ini ditulis penyegelan masih berlangsung. (uki)
(Suara NTB/Uki)
DISEGEL - Ruangan Setwan Kabupaten Bima yang disegel sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bima, Rabu (6/11).
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada Serentak Perjuangkan Rumah Sakit Rujukan ANGGOTA DPRD Provinsi NTB dari Dapil VI (Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima), Mori Hanafi berkomitmen memperjuangkan peningkatan status Rumah Sakit Sondosia, menjadi rumah sakit rujukan. Jika sudah ditingkatkan, maka diharapkan pelayanan kesehatan bayi masyarakat bisa lebih baik lagi. “Apabila rencana peningkatan status rumah sakit ini jadi rumah sakit rujukan dapat terwujud. Maka insya Allah masyarakat Bima akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih layak,” ujar Mori me(Suara NTB/ndi) wakili anggota dewan dari Mori Hanafi dapil VI, Rabu (6/11). Selama ini dituturkan Mori, pasien dari Bima selalu dirujuk ke RSUD Provinsi di Kota Mataram. Karena keterbatasan peralatan medis maupun SDM di rumah sakit di Bima. Hal tersebut tentunya menjadi masalah, mengingat jarak yang jauh membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Ini juga bisa menjadi fatal, karena daya tahan pasien yang belum tentu kuat melakukan perjalanan jauh. “Sehingga peningkatan status RS Sondosia ini tentunya menjadi solusi konkret, agar permasalahan-permasalahan masyarakat di bidang kesehatan itu bisa segera diatasi,” tegasnya. Terkait rencana peningkatan status rumah sakit Sondosia menjadi rumah sakit rujukan, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Bima dan juga Gubernur NTB. Pihak eksekutif pun juga mendukung rencana tersebut. Karena itu ia optimis bisa terealisasi. “Saya dan anggota dewan dari Dapil VI lainnya juga telah bertemu dan berkoordinasi dengan ibu Bupati Bima, Ibu Indah Dhamayanti Putri, agar rencana ini bisa segera direalisasikan. Selain itu, secara prinsip bapak Gubernur NTB juga telah menyetujui rencana ini,” ujar Mori yang juga wakil ketua DPRD Provinsi NTB itu. “Dengan usaha kita bersama, semoga ikhtiar besar kita untuk memastikan masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik bisa segera diwujudkan. Masyarakat harus mendapatkan haknya. Saya berkomitmen akan menggerakkan seluruh anggota dewan, serta pemerintah daerah, untuk wujudkan semuanya,” pungkasnya. (ndi)
Verifikasi Dukungan Calon Independen Gunakan Metode Sensus
Mataram (Suara NTB) – Syarat bagi bakal calon kepala daerah yang bakal tampil maju melalui jalur independen pada Pilkada serentak 2020 mendatang di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB mengalami perubahan dari pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2020 mendatang, bagi calon independen tidak mudah untuk bisa lolos sebagai peserta Pilkada di KPU. Adapun perbedaan pertama perlakuan bagi calon independen pada Pilkada serentak 2020 mendatang dibandingkan sebelumnya yakni pada proses verifikasi dukungan. Dimana pilkada sebelumnya proses verifikasi dukungan cukup hanya dilakukan dengan cara metode sampel. Namun pada pilkada serentak 2020, verifikasi dukungan di lapangan akan dilakukan dengan cara metode sensus. Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, Rabu (6/11) saat dikonfirmasi Suara NTB. Dengan metode sampel tersebut, maka semua dukungan yang diserahkan oleh calon independen akan diverifikasi satu persatu untuk memastikan apakah orang yang
dicantumkan namanya dalam daftar dukungan yang diserahkan tersebut benar-benar mendukung atau tidak. “Dukungan yang diserahkan itu akan diverifikasi faktual, dengan menggunakan metode sensus, bukan metode sampel lagi. Metode sensus itu yaitu dengan mendatangi seluruh pendukung yang diserahkan kepada KPU kabupaten/kota, akan dicek satu persatu,” jelas Suhardi. Dari tahap verifikasi faktual dukungan itulah nantinya akan diketahui bakal pasangan calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) baik secara jumlah dukungan yang ditetapkan dan jumlah sebaran dukungan di masing-masing kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Jika dinyatakan memenuhi
syarat maka calon independen dapat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon Kepala daerah bersamaan dengan calon dari jalur partai politik. Demikian juga sebaliknya, jika dinyatakan tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan dan sebaran. Maka dipastikan pasangan calon uang bersangkutan dipastikan tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran sebagai peserta Pilkada serentak 2020. “Hanya bakal pasangan calon yang MS dukungan dan sebaran yang boleh mendaftar sebagai bakal calon bersamaan dengan pendaftaran bakal calon dari partai politik atau gabungan partai politik. Inilah salah satu perbedaan antara pemilihan serentak tahun 2020 dengan pemilihan ser-
(Suara NTB/dok)
Kawasan KEK Mandalika, Pujut, Lombok Tengah.
Sengketa Lahan HPL
Ajukan Kasasi, Kejati NTB Menolak Kalah Mataram (Suara NTB) – Persoalan lahan di kawasan KEK Mandalika berbuntut sampai ke Mahkamah Agung RI. Hal itu setelah jaksa pengacara negara Kejati NTB mengajukan kasasi perkara perdata Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 73 milik PT ITDC. Pemerintah kalah di tingkat banding Pengadilan Tinggi NTB dalam gugatan lahan seluas 5,9 hektar tersebut. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB Tende, SH., MH., menjelaskan bahwa pihaknya yakin atas kepemilikan lahan pemerintah di lot HPL 73 tersebut. Sebab, pada pengadilan tingkat pertama, hakim memenangkan tergugat. “Tingkat pertama menang, banding kalah. Makanya kita ajukan kasasi. Memori kasasi sedang disusun. Itu masuk area KEK (Mandalika),” ujarnya ditemui kemarin, Rabu (6/11). Kejati NTB menerjukan JPN berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari ITDC, BUMN pengelola KEK Mandalika. Jaksa yakin alas hak yang dimiliki penggugat, Umar tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Memang dia mengajukan SHM (sertifikat hak milik). Tetapi dari bukti yang diajukan di persidangan, alas hak itu tidak terdaftar di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” bebernya. Melalui Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, tim JPN Manshur menjelaskan bahwa di atas
lahan objek sengketa itu, sistem BPN mencatat lahan itu tercatat atas nama orang lain yang berbeda. SHM yang dipakai penggugat diklaim terbit tahun 2005. “Dia mengklaim beli tahun 1997, padahal tahun 1997 lahan itu atas nama pemilik Pemda tingkat I disitu tertulis HGB (hak guna bangunan) LTDC. Artinya kalau memang diperjualbelikan, yang diperjualbelikan itu tanah negara,” papar Dedi. Dalam kasasinya, JPN mengajukan bahwa hakim banding salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti HPL dan HGB di atas tanah objek sengketa. “Harusnya pemilik sah itu ITDC yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan penugasan pemerintah. Jadi di tingkat banding itu penilaian berat sebelah dan cenderung tidak netral,” bebernya. Terpisah, kuasa hukum Umar, Mochtar M Saleh menjelaskan SHM milik Umar dibenarkan, terbukti dari putusan majelis hakim banding Pengadilan Tinggi NTB. “Yang jelas menurut putusan itu dibenarkan. Dari dulu dia menguasai, dia beli. Kalau HPL itu soal lain. Intinya klien kami ini ada SHM,” paparnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor 71/Pdt.G/ 2018/PN Praya menyatakan Buku Tanah Nomor889,suratukurtanggal 13 Januari 2005 Nomor 458/ KTA/2005 seluas 59.900 m2 atas
Minimalisir Susupan Partisan Parpol
Bawaslu Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Seleksi Panwascam rakat luas dalam proses pengawasan rekrutmen panwascam tersebut. Ia berharap dapat meminimalisir dan mencegah kemungkinan terpilihnya panwascam tidak berintegritas, dan tidak sesuai aturan. Pasalnya, belum tentu Bawaslu kabupaten kota melakukan seleksi sepenuhnya mengetahui track record dan latar belakang para pelamar tersebut. Misalnya, salah satu syarat jadi pengawas adhoc adalah non partisan. Jika ada terlibat tidak akan diterima. Tetapi, lanjutnya, boleh melamar jadi panwascam setelah tidak menjadi salah satu partisan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan tentu agar panwascam terpilih tetap netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta Pemilu atau Pilkada. “Disinilah satu salah satu peran masyarakat. Memberikan saran dan tanggapan terkait latar belakang para pelamar
harus tersebar minimal di lebih dari 50 persen kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Di Mataram minimal empat kecamatan, KLU tiga kecamatan, Loteng tujuh kecamatan, KSB, lima kecamatan, Sumbawa 13 kecamatan, Dompu lima kecamatan dan Bima 10 kecamatan. (ndi)
PBB di Loteng Banyak Dilirik Bakal Calon
Vonis Banding Silmi Belum Penuhi Rasa Keadilan
Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten kota seNTB yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, akan segera melakukan rekrutmen lembaga adhoc pengawas pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Direncanakan rekrutmen lembaga adhoc Panwascam itu akan dilaksanakan pada pertengahan November mendatang. Oleh karena itu, Bawaslu menyerukan kepada masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam pengawasan rekrutmen panwascam tersebut. Karena proses rekrutmen tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan. “Masyarakat kita harapkan terlibat dalam pengawasan rekrutmen panwascam,” ujar komisioner Bawaslu Provinsi NTB, divisi data, Informasi dan komunikasi, Suhardi, Rabu (6/11). Dengan keterlibatan masya-
(Suara NTB/dok)
Suhardi Soud
Punya Empat Kursi
Korupsi Dana Bantuan Masjid Terdampak Gempa
Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum Kejari Mataram mengajukan kasasi atas vonis banding terdakwa Silmi, mantan Kasubbag Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB. Vonis bandingnya justru menambah ringan hukuman. Semakin jauh turun dari tuntutan. “Itu masih di bawah 2/3 (dari tuntutan). Kita harus upaya hukum untuk rasa keadilan,” tegas Kepala Kejari Mataram Yusuf ditemui Rabu (6/11) kemarin. Dia sudah memerintahkan jaksa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Yusuf menerangkan bahwa pernyataan kasasi sudah dikirimkan pada Senin lalu. Pengajuan kasasi itu, sambung dia, menanggapi putusan banding Pengadilan Tinggi NTB. Saat ini tim jaksa sedang menyusun memori kasasi. Hakim banding memutus lebih ringan daripada putusan Pengadilan Negeri Mataram. “Pidana badannya masih kurang. Masih belum sesuai dengan yang diajukan JPU dalam tuntutannya,” imbuh dia. Selain itu, pihaknya juga menimbang perihal penerapan pasal yang dipakai untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Silmi. “Soal penerapan pasalnya juga kita yakin terbuktinya pasal 12 e,” ucap Yusuf. Dalam putusannya, hakim banding Pengadilan Tinggi NTB menjatuhkan vonis dengan pertimbangan pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Silmi dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun delapan bulan, denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Sementara Pengadilan Negeri Mataram memvonis Silmi dengan penjara empat tahun penjara, denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Tuntutan jaksa sebelumnya yakni delapan tahun penjara terhadap Silmi. Serta denda Rp200 juta subsider kurungan dua bulan. merujuk pada pembuktian pasal 12e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengonfirmasi bahwa jaksa sudah menyatakan kasasinya atas vonis banding Silmi tersebut. “Pernyataan (kasas) sudah. Hanya belum diikuti dengan memori kasasinya. Masih ada waktu sesuai KUHAP untuk memori kasasi itu,” ujarnya ditemui secara terpisah. Silmi terbukti memerintahkan mantan Kasubag TU Kemenang Lombok Barat M Ikbaludin untuk memungut dana bantuan masjid terdampak gempa masing-masing sebesar 30 persen dari total dana yang diterima. Ikbaludin kemudian menyuruh pegawai KUA Gunungsari, Lalu Basuki Rahman untuk ikut memungut. Total dana yang berhasil dipungut dari 12 masjid di tiga kecamatan di Lombok Barat yakni Rp104 juta. Silmi dapat bagian Rp54,7 juta. Uang itu dikembalikan kepada Ikbal seolah-olah uang pinjaman. (why)
entak tahun sebelumnya. Dimana sebelumnya bakal calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon meskipun belum dinyatakan MS dukungan dan sebaran,” katanya. Diketahui, KPU Provinsi NTB bersama KPU di tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 mendatang, telah menetapkan jumlah dukungan dan sebaran minimal yang harus diserahkan bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju menggunakan jalur perseorangan atau independen. Pertama untuk Kota Mataram sebanyak 24. 922 dukungan, kemudian Lombok Utara, 17.155 dukungan, Lombok Tengah, 57.037 dukungan, Sumbawa Barat, 8.945 dukungan, selanjutnya Kabupaten Sumbawa sebanyak 28.945 dukungan. Kemudian Kabupaten Dompu dan Bima masing-masing 16.218 dan 31.093 dukungan. Adapun dukungan tersebut
nantinya,” ungkap mantan komisioner Bawaslu Lobar tersebut. Dia menambahkan, Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan rekrutmen panwascam itu juga untuk mencegah proses seleksi tidak sesuai aturan berlaku. Dengan proses rekrutmen panwascam itu sesuai aturan. Diiharapkan, proses rekrutmen menghasilkan panwascam berintegritas dan berkompeten. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menyatakan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan hal dan perangkat diperlukan bagi seleksi rekrutmen panwascam di enam kecamatan di Kota Mataram. Pihaknya akan merekrut 18 Panwascam. “Masing-masing kecamatan terdiri tiga panwascam,” sebutnya. Dia memastikan dalam proses seleksi itu Bawaslu Kota Mataram akan sangat terbuka dan transparan dalam proses
rekrutmen tersebut. Pihaknya akan sangat terbuka dengan partisipasi dan pengawasan dari masyarakat luas terhadap seleksi tersebut. Dia membeberkan, beberapa persyaratan bagi lembaga pengawas adhoc tersebut yakni figur itu tidak boleh non partisan, tidak pemakai narkoba, dan tidak terlibat dalam perbuatan tercela lainnya misal asusila dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Ditargetkan terbentuk Panwascam tersebut satu bulan sebelum proses seleksi bagi lembaga adhoc di KPU akan digelar Januari 2020. Pasalnya, Panwascam itu nantinya juga bertugas dan tanggung jawab mengawasi proses seleksi lembaga adhoc di KPU yakni Panitia Pemilihan kecamatan (PKK). “Jadi lembaga adhoc Bawaslu harus terbentuk lebih dulu dari lembaga adhoc KPU,” pungkasnya. (ndi)
nama Umar, dan Buku Tanah Nomor 626, surat ukur tanggal 18 September 1999 Nomor 65/Kuta/ 1999 seluas 30.100 M2 atas nama Umar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan hakim juga menyatakan sah obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan nomor 73 tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 94/ Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010, luas 1.223.250 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). Di lahan itu, sekarang dalam proses pembangunan tiga hotel yakni Hotel Pullman, Hotel Royal Tulip, dan Paramount Lombok Resort. Tiga hotel juga menjadi turut tergugat. (why)
Mataram (Suara NTB) – DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Lombok Tengah memastikan akan membuka penjaringan calon Bupati dan calon wakil Bupati di Pilkada 2020 dalam waktu dekat ini. Saat ini PBB tengah mempersiapkan pembentukan perangkat tim penjaringan calon kepala daerah tersebut. Direncanakan PBB akan mulai membuka penjaringan calon kada tersebut pada pekan depan. Dengan dibuka penjaringan tersebut, Pihaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada figur manapun baik unsur internal maupun eksternal untuk diusung PBB di Pillkada Loteng. “PBB Loteng kita pastikan buka penjaringan,” kata sekretaris DPC PBB Loteng, Mahrif saat dikonfirmasi buat telepon, Rabu (6/11). Kendati, PBB Loteng memiliki kader internal yang siap tampil maju di Pilkada yakni Ketua DPC PBB Loteng, Lalu Arif Rahman Hakim. Namun tidak membuat PBB harus mengabaikan figur eksternal dengan tidak membuka penjaringan. Pihaknya tetap akan membuka penjaringan, tentunya dengan tujuan mengamokodir lebih banyak putraputri terbaik Loteng untuk peluang diusung Pilkada. “Kita buka penjaringan juga untuk mencari mitra koalisi,” ungkapnya. Dengan punya empat kursi di DPRD Loteng, membuat PBB tidak bisa mengusung paslon sendiri. PBB butuh tambahan lima kursi lagi, Syarat minimal
9 kursi untuk mengusung paslon di Pilkada. Karena itu PBB harus mencari parpol mitra koalisi lagi. Dengan dibuka penjaringan tersebut, lanjutnya, sebagai upaya dan strategi PBB dalam mencari parpol mitra koalisi. Karena salah satu persyaratan bagi figur mau diusung PBB di Pilkada, Tentu figur itu harus mampu membawa dukungan parpol koalisi di Pilkada. “Kita prioritaskan memiliki dukungan parpol koalisi,” tegasnya. Disinggung Ketua DPC PBB Loteng, Lalu Arif Rahman Hakim akan maju di Pilkada Loteng. Dia menegaskan, Ketua DPC PBB Loteng tetap diharuskan daftar dan mengikuti proses penjaringan yang berlaku tersebut. “Jika ada kader internal mau maju Pilkada. tetap harus daftar,” tegasnya. Dia menyakini raihan empat kursi dimiliki PBB di DPRD Loteng, membuat PBB bakal banyak dilirik kandidat sebagai kendaraan politik untuk maju di Pilkada. Hal itu nampak dari sejumlah kandidat sudah mendekati PBB, meski pihaknya hingga saat ini belum membuka penjaringan. Sejumlah kandidat itu sudah komunikasi dan meminta dukungan PBB di Pilkada Loteng. Itu sebagai bukti PBB cukup diperhitungkan dalam menentukan arah koalisi di pilkada. “Secara etik tidak boleh saya sebutkan. Tetapi sudah ada lobi dan komunikasi sejumlah figur,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS
Halaman 9
Pemberian Izin Galian C di Lingkar KEK Mandalika Dipermasalahkan
Diduga Karena Kedekatan dengan Penguasa Praya (Suara NTB) Keluarnya izin aktivitas galian C dil ingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika, mendapat sorotan kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terlebih keluarnya izin galian C tersebut diduga karena faktor kedekatan dengan penguasa daerah. Pemerintah daerah pun didesak untuk meninjau kembali izin tersebut, karena dikhawatirkan bisa mengganggu rencana pengembangan kawasan The Mandalika. Anggota DPRD Loteng, Legewarman, Rabu (6/11) kemarin, mengatakan, bahwa ada laporan kalau Pemkab Loteng tahun 2019 ini telah mengeluarkan rekomendasi izin galian C di sekitar kawasan The Mandalika. Padahal sebagai kawasan wisata
andalan, seharusnya tidak boleh ada aktivitas galian C di sekitar kawasan tersebut. Pasalnya, keberadaan aktivitas galian C tersebut bisa mengganggu rencana pengembagan kawasan wisata andalan nasional tersebut. Karena pastinya akan bisa
merusak pemandangan kawasan di sekitar kawasan The Mandalika. “Yang jelas kita cukup menyayangkan sampai ada izin galian C di dekat kawasan The Mandalika,” ujarnya. Apalagi izin galian C tersebut bisa keluar lantaran faktor kedekatan
dengan penguasa daerah. Hal itu menandakan kalau pemerintah daerah tidak konsisten pada komitmen untuk menjaga stabilitas lingkungan. Utamanya di sekitar kawasan The Mandalika sebagai kawasan wisata andalan daerah ini. Dan, berharap persoalan tersebut bisa segera disikapi. Dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan di sekitar kawasan The Mandalika itu ada 3.500 hektar lahan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Dan, di dalam daerah penyang-
ga tersebut dipastikan tidak ada izin galian C yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena memang tidak dibolehkan. “Kalau di luar kawasan penyangga, ada. Tapi jumlahnya saya lupa persisnya berapa,” sebutnya. Karena galian C memang dibolehkan. Asal memenuhi aturan dan kaidah lingkungan yang ada. Artinya, kalau yang dipersoalkan itu galian C di luar kawasan penyangga tentunya pemerintah daerah tidak bisa melarang, karena boleh secara aturan. Kecuali kalau lokasi galian C itu masuk ke dalam daerah
penyangga kawasan The Mandalika, pastinya pemerintah tidak akan memberikan izin. Mengingat, material galian C juga dibutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhan material pembangunan kawasan The Mandalika. Kalau hanya mengandalkan material dari wilayah utara, khawatirnya tidak akan mampu. Sehingga butuh juga material dari wilayah selatan. “Soal izin galian C itu bisa keluar karena faktor kedekatan dengan penguasa daerah, bisa dipastikan itu tidak benar. Semua ada aturan dan regulasinya,” bantah Nursiah. (kir)
(Suara NTB/dok)
H.M. Nursiah
Pembelian Pakaian Siswa
Dikbud: Tidak Boleh Dikoordinir Sekolah Selong (Suara NTB) Semua siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat diberlakukan penggunaan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Termasuk diberlakukan penggunaan baju adat, baju olahraga dan baju muslim. Dalam pengadaan pakaian siswa tersebut, satuan pendidikan diingatkan tidak diperbolehkan mengkoordinir pembeliannya. Hal ini diungkagkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), H. Zainuddin. Menjawab Suara NTB, Rabu (6/11) kemarin, ia mengutarakan pembelian baju adat dan pakaian sekolah lainnya ini diserahkan sepenuhnya kepada orang tua. Dijelaskan, sudah ada aturan larangan keras ke semua satuan pendidikan. Tidak dipungkiri, ada juga sekolah yang melakukan pengadaan sendiri untuk para siswanya. Mengenai hal ini menurut Kadis Dikbud tidaklah masalah. Karena anak-anak yang tengah menempuh wajib belajar sembilan tahun ini dimungkinkan menggunakan anggaran dari sekolah. Namun secara umum, pengadaan pakaian untuk para siswa menjadi kewenangan dari para orang tua siswa. “Kalau sekolah yang berikan berarti gratis,” kata Zainuddin. Disisi lain terkadang ada juga sekolah memang yang memiliki koperasi yang menyediakan penjualan baju. “Kalau ada koperasi sekolah atau koperasi guru bolehlah beli disitu,” imbuhnya. Diingatkan, dalam pembelian tidak boleh ada unsur pemaksaan terhadap para peserta didik. Tidak saja pakaian adat, semua pakaian yang digunakan para siswa berlaku sama. Tidak ada keharusan membeli di sekolah karena ketentuannya tidak ada kewajiban membeli di sekolah. Hanya saja memang harus para siswa memiliki pakaian sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap penggunaan pakaian ini pun, kata Kadis Dikbud, tidak ada unsur pemaksaan. Adanya hanya efek sosial. Sejauh ini dinilai juga belum ada keluhan mengenai penggunaan pakaian seragam siswa. Termasuk penggunaan pakaian adat dan pakaian seragam lainnya. Ketentuan yang ingin diterapkan di satuan pendidikan, pakaian tata busana, tata bicara dan tata laksana yang berbudaya daerah. Bahkan pada hari penggunaan pakaian adat, yakni setiap hari kamis ini akan coba diberlakukan penggunaan bahasa sasak. “Komunikasi pakai bahasa sasak,” usulnya. Tidak saja di tingkat satuan pendidikan, namun juga di semua instansi Dikbud diharapkan setiap hari penggunaan pakaian adat ini dibarengi dengan penggunaan bahasa komunikasi bahasa Sasak. “Dikantor maupun di sekolah, tapi sekarang kita masih sedang belajar ini mana Bahasa Sasak yang sedang kita gunakan,” ungkapnya. Termasuk dalam pilihan penggunaan pakaian adat sasak dinilai masih terlalu umum dan perlu spesifikasi mana pakaian adat sasak yang sebenarnya. (rus)
Keterbatasan Sarana di Daerah Perlu Jadi Pertimbangan Kebijakan Pendidikan Mataram (Suara NTB) Pemerataan sarana pendidikan harus menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Apalagi jika ingin merombak kurikulum pendidikan di Indonesia secara besar-besaran. Penggunaan teknologi di pendidikan juga mesti memperhatikan ketersediaan sarana penunjang di daerah. Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti pada Rabu (6/11). Menurutnya, permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta agar kurikulum Indonesia dirombak secara besar-besaran menjadi pekerjaan besar untuk Nadiem. Menurutnya, Nadiem perlu bekerja ekstra untuk mengurusi hal tersebut. Terutama, kata Ermawanti, adanya perbedaan kultur dan geografis antar daerah. “Tentunya menjadi PR besar untuk seorang Nadiem, perlu kerja ekstra untuk mengurusi hal ini. Indonesia ini bukan Pulau Jawa saja, namun dari Sabang sampai Merauke. Beda kultur, geografis,” katanya. Menurutnya, jika pendidikan ditekankan berbasi online, Nadiem harus berpikir ekstra mengatasi permasalahan jaringan internet di Indonesia yang belum merata. Hal itu disebabkan keadaan geografis yang berbeda-beda antar daerah. Termasuk ketersediaan saran. “Saya salah satu instruktur nasional merasakan betul bagaimana susahnya bekerja di daerah terpencil ketika harus mencari akses internet. Yang saya alami di NTB, pernah juga di NTT, sarana dan fasilitas masih sangat terbatas. Apalagi akses internet. Sehingga saya katakan perlu kerja ekstra,” ujar Ermawanti. Sebelumnya Ermawanti mengaku cukup kaget dengan pemilihan dan penunjukkan Nadiem, apalagi melihat latar belakang konsentrasinya yang jauh dari pendidikan. Namun karena menjadi pilihan presiden dan menjadi hak presiden yang akan membantu menjalankan pemerintahan, presiden memiliki pertimbangan lain. “Harapan saya semoga Pak Nadiem bisa mengurai benang kusut pendidikan Indonesia. Mulai dari kualitas lulusan, kualitas guru, dan kurikulum pendidikan Indonesia bisa disederhanakan,” harap Ermawanti. (ron) Ermawanti (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
KOMPUTER SMA - Pendistribusian paket pengadaan alat komputer SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa.
TP4D Kawal Proyek Dinas Dikbud Provinsi NTB
Jaksa Minta Penyedia Ganti Komputer Rusak Mataram (Suara NTB) – Tim TP4D Kejati NTB menemukan lima unit paket komputer rusak di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Komputer itu berasal dari pengadaan mesin personal komputer pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2019 senilai Rp1,333 miliar. Perusahaan penyedia menyanggupi penggantian. Juru Bicara Kejati NTB
Dedi Irawan menegaskan bahwa tim TP4D mengawal pendistribusian paket pengadaan komputer tersebut. Penyaluran pekan ini untuk kabupaten kota di Pulau Sumbawa. “Di Sumbawa dan Sumbawa Barat ada rusak lima unit. Rekomendasi TP4D itu harus diganti,” tegasnya ditemui di ruang kerjanya Rabu (6/11) kemarin. Untuk pengadaan di Kabu-
paten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima terpantau tidak ada masalah. Hal itu tampak dari hasil monitoring dan evaluasi tim TP4D saat meninjau langsung proses pendistribusian. “Memang dari penyedianya itu ada kasih teknisi untuk pemasangan. Ini ada yang dipasang tanpa teknisi. Tapi penyedia mau ganti, dengan catatan dipasang teknisinya dia,” terangnya.
Dia menjelaskan, paket pengadaan alat komputer itu meliputi paket unit komputer built up, komputer server, UPS penyimpan daya, modem, kabel intranet, headset, dan printer. “Totalnya ada 83 paket untuk 57 SMA se-NTB. Satu paket Rp125 juta. Tiap sekolah dapatnya beda-beda. Ada yang satu paket, ada yang dua paket,” jelasnya. Paket komputer itu disu-
Wanita Perbankan NTB Diedukasi Cara Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi Mataram (Suara NTB) Perempuan Sadar Vagina (PSV) mengedukasi seratusan wanita perbankan di NTB tentang pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi sebagai organ vital perempuan. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Ikatan Wanita Bank (Iwaba) NTB, isteri Ikatan Pegawai Bank Indonesia (Ipebi), dan isteri anggota Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB tersebut, dibuka oleh Ketua Iwaba NTB Sriyani Suhartati Achris Sarwani, di aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, di Mataram, Rabu (6/11) kemarin. “Kami menghadirkan PSV dengan visi dan misi menyadarkan wanita tentang bagaimana pentingnya menjaga alat reproduksi sebagai organ vital, baik dari sisi kesehatan, kecantikan dan kenikmatan buat pasangannya,” kata Ketua Iwaba Sriyani Suhartati Achris Sarwani. Iwaba NTB menurutnya punya tanggung jawab kepada masyarakat khususnya para wanita. Terlebih di NTB, masih ada informasi-informasi tentang perkawinan usia dini dan perselingkuhan yang ada kaitannya juga dengan organ vital wanita. Ia berharap kegiatan edukasi yang diberikan oleh Founder PSV dr Inge Satyo Ariyanto, dan Co Founder PSV Bagus Setiawan, M.Si, Apt, akan memberikan manfaat yang besar dan para ibu bisa menjadi agen minimal di lingkungan keluarganya untuk menyampaikan informasi bagaimana menjaga alat reproduksi tetap sehat secara pantas dan baik. “Pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi supaya perempuan yang merupakan tulang punggung kehidupan mampu memberikan kontribusi kepada negara dengan menjadi wanita kuat dan sehat sehingga negara menjadi lebih bermartabat,” ujar Sriyani yang juga isteri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Achris Sarwani.
Humas BMPD NTB Aisyah Fahrial, juga sangat bersyukur mendapatkan informasi positif dari PSV. Sebab, informasi yang diperoleh tidak hanya akan bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga bisa disampaikan kepada wanita lainnya, baik di lingkungan kantor maupun keluarga dan sahabat. “Materi yang diberikan penting sekali. Kami menjadi tahu bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi, sehingga bisa menjadi pelayan yang bagi suami. Dengan begitu efeknya bisa kepada ketahanan keluarga,” ucap Aisyah. Dalam kesempatan itu, Founder Founder PSV dr Inge Satyo Ariyanto menjelaskan, alat reproduksi perempuan sebagai organ vital yang sangat memiliki jasa besar karena sebagai alat melahirkan keturunan dan memberikan kebahagiaan kepada suami. “Oleh sebab itu, penting sekali untuk membalas budi kepada wajah bawah, jangan hanya muka atas saja yang dirawat,” katanya. Ia memberikan 15 cara agar alat reproduksi tetap sehat, yakni bulatkan tekad menjadi agen PSV, setiap tahun rutin melakukan tinda-
kan PAP smear dan IVA test untuk deteksi dini kondisi patologis di leher rahim, mencukur bulu di daerah kewanitaan minimal tiga hari sekali, gunakan pakaian dalam berbahan katun, tidak panas dan bersih, dan mencuci daerah kewanitaan minimal tiga kali sehari dengan sabun bayi. Selain itu, jangan memakai pantyliner karena akan mempercepat berkembangnya bakteri di daerah kewanitaan, ganti pembalut setiap 4-6 jam sekali ketika menstruasi, bawa perlengkapan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi saat bepergian, setia pada pasangan, dan jangan ragu konsultasi dengan dokter. Inge menambahkan perempuan juga harus selalu memakai sediaan yang mampu menutrisi dan menjaga alat reproduksi, rajin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidak merokok, dan batasi pemakaian celana panjang/celana pendek yang terlalu ketat atau tebal. “Ada juga cara lain menjaga kesehatan alat reproduksi, yakni laser dan tindakan operasi plastik. Namun cara tersebut biayanya relatif mahal,” ujarnya. (bul)
(Suara NTB/bul)
FOTO BERSAMA - Foto bersama usai edukasi kesehatan alat reproduksi wanita kepada wanita-wanita perbankan di NTB.
plai PT Astragraphia Xprinis Indonesia dengan kontrak sebesar Rp10,333 miliar. Penyalurannya, menurut tim, sudah mencapai 100 persen. “Pengadaannya ini kita dampingi sejak dari pelaksanaannya saja. Perencanaan tim tidak ikut. Pengadaan lewat ekatalog. Jadi PPK yang memilih sendiri sesuai dengan juklak juknisnya,” tutup Dedi. (why)
Perbaikan Jalan Jebol di Pusuk Ditarget Tuntas Kurang Dua Bulan
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memutuskan penanganan talud jalan provinsi yang jebol di Pusuk Lombok Utara dilakukan Dinas PUPR. Dalam rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (5/11), perbaikan jalan yang terancam putus tersebut ditargetkan bisa tuntas kurang dari dua bulan. “Rapat besar tadi (kemarin, Red) lintas OPD. Pada intinya sepakat untuk segera ditangani. Alasannya, itu kebutuhan mendesak,” kata Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/11). Ia mengatakan penanganan perbaikan talud jalan provinsi yang jebol tersebut tidak dengan alasan tanggap darurat bencana. Karena kejadiannya sudah lama, setahun yang lalu. Tetapi Pemprov menggunakan alasan bahwa hal ini mendesak ditangani. Sama seperti penanganan kebakaran TPA Regional Kebon Kongok beberapa waktu lalu. “Cukup elastis alasan hukum kaitannya dengan penanganan darurat seperti itu. Dinas PUPR yang tangani. Dari sisi pengalaman, SDM, peralatan kita punya. Besok saja, sudah mobilisasi peralatan-peralatan oleh kontraktor ke lapangan,” katanya. Menurutnya, sudah ada kesepakatan bersama antara BPBD, Dinas PUPR, Biro Hukum, BPKAD. Dalam rapat tersebut, kata Ahmadi, menginginkan agar penyelesaian perbaikannya dapat dipercepat kurang dari dua bulan. “Karena Desember itu sudah turun hujan. Sebelum hujan bisa selesai. Perencanaan sudah ada di Bidang Bina Marga. RAB (Rencana Anggaran Biaya) juga sudah ada. Karena kebutuhan mendesak, maka akan segera jalan. Karena ini kebutuhan mendesak. Besok sudah drop material ke lapangan,” tandasnya. Untuk perbaikan talud jalan provinsi yang jebol tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp600 juta. Pemprov rencananya akan menggunakan belanja tidak terduga (BTT) APBD 2019. (nas)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
Halaman 10
Dikbud NTB Siap Kembali Gelar UKG Non PNS Mataram (Suara NTB) – Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS SMA, SMK, dan SLB sebagai guru kontrak daerah akan dilaksanakan lagi dalam waktu dekat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan mengumumkan daftar nama guru honorer yang mengikuti UKG non PNS lagi. Daftar nama itu berasal dari pendaftar UKG non PNS pada tahun 2018 lalu. Direncanakan pada akhir bulan November ini UKG non PNS bisa dilaksanakan lagi. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Rabu (6/11) mengatakan, pihaknya sedang
menyiapkan UKG non PNS pada minggu ini. “Saya akan turunkan daftar nominator (peserta) yang berasal dari calon yang mendaftar sebelum-
nya, kita tidak buka daftar yang baru,” katanya. Nantinya diharapkan ada masukan dari kepala sekolah atau masyarakat terkait
daftar peserta UKG non PNS itu. Masukan itu berkaitan dengan administrasi atau identitas peserta. Aidy mengatakan pihaknya akan memberikan waktu selama satu minggu untuk masukan itu. Setelah itu, satu minggu berikutnya pihaknya akan membagi lokasi pelaksanaan UKG non PNS. Pelaksanaan UKG diharapkan bisa terlaksana pada akhir bulan November yang dilaksanakan secara serentak di kabupaten/kota.
“Pelaksanaan UKG dengan berbasis UNBK, karena basis kita komputerisasi, sama seperti tahun lalu,” katanya. Pada UKG non PNS kali ini, peserta UKG tidak lagi dipisah seperti tahun sebelumnya, di mana pada tahun lalu guru normatif-adaptif melaksanakan UKG tersendiri pada pertengahan tahun 2018. Sedangkan UKG bagi guru honorer produktif dan SLB dilaksanakan pada akhir tahun 2018. Pada tahun ini pelaksanaan UKG bagi se-
Johani (Suara NTB/dys)
(Suara NTB/ist)
PRAKTIK - Siswa SMK Karya Adi Husada Mataram saat berkunjung ke Museum Negeri NTB, pada Rabu (6/11). Kunjungan itu sebagai bagian dari praktik yang dilaksanakan oleh siswa.
SMK Karya Adi Husada Perbanyak Praktik Siswa Mataram (Suara NTB) – Siswa SMK Karya Adi Husada Mataram melaksanakan praktik dokumentasi pariwisata di Museum Negeri NTB, Rabu (6/11). Cara itu dilakukan agar siswa terbiasa melaksanakan praktik, sehingga siswa lebih siap kerja nantinya. Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., mengatakan, para siswa dari program keahlian pariwisata melaksanakan praktik dokumentasi pariwisata di museum. “Jadi setelah belajar teori, mereka langsung praktik,” katanya. Wahyu menekankan, SMK Karya Adi Husada Mataram memberikan praktik dengan porsi 70 persen berbanding 30
persen untuk teori. Cara itu dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. “Mereka juga jadi lebih terlatih,” katanya. Saat ini baru ada dua program keahlian yaitu program keahlian pariwisata dan program keahlian perawatan. Nantinya akan dibuka delapan program keahlian baru. Delapan program keahlian baru yaitu program keperawatan, farmasi, dental asisten, caregiver, usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, dan teknik listrik. Pengajaran bahasa juga dikedepankan pihak sekolah melalu pengajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Pada program keahlian pariwi-
Dua Murid SDN 2 Gerung Utara Raih Prestasi Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Dua murid SDN 2 Gerung Utara Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar), yakni Baiq Yuma dan Rekha berhasil meraih juara pada lomba renang mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Berkat keberhasilan nya ini, dua murid ini berhasil mengharumkan nama daerah. Keduanya diharapkan menjadi atlet masa depan Lombok Barat. Kepada Suara NTB, Baiq Yuma, menuturkan sejak bangku kelas III dirinya sudah menyukai olah raga renang. Lama kelamaan olahraga ini ditekuninya dengan giat berlatih setiap hari antara pagi dan sore. Beruntung karena melihat semangatnya, dukungan keluarga menjadi luar biasa. Setiap kali berlatih selalu diberikan waktu untuk mendampingi sampai dengan
melibatkan pelatih khusus untuk menerapkan gaya dan teknis saat berenang. “Setiap hari dua kali harus dengan latihan. Biasanya datang di Gebang Mataram didampingi keluarga dan diajarkan oleh pelatih,” ungkapnya. Setelah merasa memiliki kemampuan, ia mencoba mengasah bakat di tingkat kecamatan tahun 2017. Karena itu awal mula terjun di gelanggang, akhirnya tak mendapatkan juara apapun. Meski begitu, tidak menyurutkan olahraga kesukaannya ini menjadi terhenti dan berkecil hati, justru ini adalah menjadi pengalaman yang memberikan motivasi dan semangat tersendiri. “Pertama terjun di gelanggang waktu tingkat kecamatan, akan tapi, meski tak juara, justru menjadi cambuk untuk sebuah kesuksesan. Saya tetap giat berlatih dan terus berlatih,” terangnya. Saat mencoba bertanding di tingkat Kabupaten Lobar, dirin-
ya berhasil merebut juara l. Selain itu, Juara l Tingkat Provinsi dan mewakili provinsi pada kejuaraan cabang olahraga renang tingkat nasional yang diselenggarakan di Semarang Jawa Tengah. Ia pun berhasil mendapatkan juara harapan I. Sementara, Rekha murid kelas lV anak terakhir dari tiga bersaudara yang berkediaman di Gerung Babakan juga memiliki bakat di olahraga renang. Untuk berlatih, Rekha latihan di Kolam Renang Mayura Mataram dengan mendapatkan dukungan dari keluarga dan pihak sekolah. “Renang ini sudah menjadi kebiasaannya setiap hari. Sekaligus sudah dianggap hobi. Makanya setiap hari saya selalu dikasih kesempatan berlatih di Mataram,” ujarnya. Merasa memiliki kemampuan, dirinya mencoba untuk mengikuti Gubernur Cup tingkat umur dengan menyabet juara l dan menyabet juara l HUT TNI. “Syukur Alhamdulillah bisa mendapat juara l
dua kali di tingkat usia di bawah 10 tahun,” kesannya. Kepala SDN 2 Gerung Utara Syamsuri SPd mengatakan, sebenarnya Rekha ini baru merintis dan waktu itu tidak diikutkan saat O2SN. Namun, saat diikutkan di Gubernur Cup, HUT TNI, keduanya meraih juara sesuai dengan kelompok umur. Yang jelas melihat potensi siswa yang sudah mampu menunjukan prestasi ini, ke depannya semua dewan guru beserta komite akan siap mendukung dan tetap memprioritaskan anak anak yang mempunyai prestasi di bidang masing masing didukung dalam bentuk sarana maupun sarana dan dispensasi waktu. “Kami akan beri kelonggaran terkait dispensasi waktunya untuk pelatihannya,” urainya. Selain itu, pihaknya akan mengintensifkan guru olahraga dalam bidangnya masing masing. (her/*)
(Suara NTB/ist)
BERLOMBA - Murid SDN 2 Gerung Utara Baiq Yuma saat berlomba pada kejuaraan renang tingkat nasional belum lama ini.
yang pensiun juga tidak cukup. Mengisi kekosongan guru itu kita atasi dengan penugasan seperti ini,” katanya. Sementara itu, guru non PNS yang memenuhi syarat pada UKG non PNS tahun 2018 telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Gubernur Penugasan guru non PNS yang telah ditandangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Penyerahan SK Gubernur tersebut sudah dilaksanakan pada minggu lalu. (ron)
Undikma Targetkan Lima Tahun Miliki Satu Guru Besar
Sekolah Keluhkan Debu MUSIM kemarau panjang berdampak pada berkurangnya debit air di sejumlah tempat. Di Kota Mataram misalnya, sejumlah perumahan mengalami kekurangan debit air. Bahkan air macet dialami setiap hari. Tidak terkecuali di sekolah-sekolah. Kekeringan yang melanda mengakibatkan pasokan air PDAM jadi berkurang setiap hari. Di SDN 42 Mataram air mengalir sampai jam 06.00 pagi. Akibatnya sekolah alami air kurang untuk keperluan menyiram dan sebagainya. Kepala SDN 42 Mataram Johani mengeluhkan kekurangan air ini sekarang ini. Hal itu berdampak pada debu pada saat menjelang siang hari cukup pekat. Kondisi itu mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dikatakan Johani, air di sekolah hanya mengalir sampai jam 06.00 pagi. Setelah itu air mengalami kemacetan, sehingga kebutuhan untuk menyiram halaman sekolah tidak tercukupi. Jika ingin menyiram halaman sekolah, maka diperlukan waktu usai Salat Subuh untuk menyiram. “Kendalanya sekarang ini debit air kurang, kepsek harus nyiram pas Subuh karena kalau siang sudah tidak ada air,” keluhnya. Selain itu, jelasnya, juga berdampak pada tidak maksimalnya upayanya dalam mendorong kebersihan di lingkungan sekolah guna mewujudkan sekolah zero waste. “Program zero waste memang sedikit agak berat. Tapi 15 menit harus pungut sampah. Sebelum masuk pas keluar main juga harus pungut dulu,” ungkapnya. Dia berharap musim kemarau yang cukup panjang ini bisa segera berlalu, agar pasokan air bisa normal kembali. (dys)
mua guru non PNS itu akan dilaksanakan bersamaan. “Digabung, karena datanya sudah ada,” jelas Aidy. Aidy menekankan, UKG non PNS kembali dilaksanakan karena masih terjadi kekurangan guru di NTB. Menurutnya dibutuhkan sekitar 2.000 orang guru untuk memenuhi kebutuhan guru di NTB. “Kita harapkan dari CPNS, tapi kuota hanya 234 orang, sedangkan kita butuh 2000 orang. Untuk menutupi
(Suara NTB/ist)
JUARA - Baiq Yuma dan Rekha saat menjuarai kejuaraan renang Gubernur Cup di Lotim beberapa waktu lalu.
sata, pengajaran bahasa Jepang dilaksanakan selama lima jam, sedangkan di perawatan selama empat jam pelajaran. SMK Karya Adi Husada Mataram juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga. Wahyu juga menyampaikan sarana di SMK Karya Adi Husada sudah lengkap, karena berada di kampus berbasis kesehatan. “Bangunannya dan fasilitas tinggal kami pakai karena bersama dengan kampus Akademi Kesehatan Gigi,” katanya. (ron)
Mataram (Suara NTB) Pascamerger dua kampus IKIP Mataram dan UNTB menjadi Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram H. Lalu Rusmiady SH., menargetkan agar kampus baru itu harus memiliki perbedaan dibanding sewaktu masih dengan nama kampus lama. Salah satu yang ditekankan Rusmiady ialah pihaknya menargetkan lahirnya satu guru besar dalam setiap lima tahun. Target ini katanya sangat realistis melihat perkembangan dosen dan tenaga pengajar Undikma. Dikatakan Rusmiady, bahwa salah satu dosen yang diso-
rotinya telah menulis di enam jurnal internasional terindikasi schopus. Hal ini jadi prestasi luar biasa menulis pada enam jurnal internasional schopus. “Itu sudah menulis di jurnal internasional Scopus enam. Yang susah itukan jurnal internasional,” jelasnya belum lama ini. Menurutnya tidak gampang seseorang menulis jurnalnya di jurnal internasional. Persaingan sangat ketat dan cukup sulit. Bila dibandingkan dengan jurnal dalam negeri yang sangat mudah. Namun, dia optimistis dosen Undikma bisa mengejar guru besar. “Makanya target kita lima tahun. Guru besar itu susah,” akunya (dys)
(Suara NTB/dys)
BERSAMA - Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram H. Lalu Rusmiady (kanan) bersama Rektor Undikma Kusno dalam sebuah acara belum lama ini.
Mahasiswa UIN Mataram Belajar Kembangkan Sikap Toleransi Mataram (Suara NTB) Indonesia merupakan negara yang majemuk. Masyarakat dengan suku, budaya, dan agama yang berbeda hidup saling berdampingan dengan rukun. Namun tetap saja ada pihakpihak yang berupaya memecah belah persatuan bangsa ini. Bahkan benturan antar umat beragama beberapa kali terjadi di negeri ini. Terkadang benturan terjadi akibat berselisih paham dalam penafsiran ajaran agama. Untuk itulah, inklusivitas dalam beragama menjadi penting, agar gesekan antar umat dapat terhindari. “Karena itulah HMI Komisariat Dakwah UIN Mataram berupaya memberikan pemahaman bagi para kadernya un-
tuk senantiasa menyikapi perbedaan dengan bijak,” kata Gifar Ilham, Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Rabu (6/11). Salah satu gerakan yang dilakukan pihaknya adalah melakukan silaturahmi dengan beberapa umat beragama lainnya. Seperti dengan mengadakan silaturahmi ke Vihara Po Hwa Kong di Ampenan Kota Mataram. Kedatangan mahasiswa disambut dengan baik oleh pihak Vihara. Pihaknya mendapat banyak penjelasan terkait pengorganisasian Vihara. Karena selain silaturahmi, tujuan kedatangan mahasiswa di sana juga untuk menggali beberapa penge-
tahuan khususnya dalam manajemen pengelolaan tempat ibadah. “Agenda ini kita lakukan untuk memberikan wawasan bagi para kader bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan,” tuturnya. Menurutnya para pemuda khususnya mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan perdamaian di negeri ini. Selain berdiskusi di aula Vihara perihal manajemen Vihara, para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memasuki tempat peribadatan umat Buddha tersebut. Pihak pendamping memberikan beberapa penjelasan terkait hal-hal yang ada di dalam tempat peribadatan tersebut. (dys)
Kamis, 7 November 2019
SUARA NTB
Halaman 11
Atlet Difabel NTB Siap Bertarung Mataram (Suara NTB) Sebanyak 17 atlet difabel NTB akan berlaga di Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) IX di Jakarta, 7-13 November 2019. Keberangkatan atlet penyandang distabilitas itu dilepas oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/11). Pada kesempatan itu, Wagub NTB memberikan semangat atlet NTB dengan kata-kata yang penuh motivasi. Dalam hal ini Wagub meyakinkan para atlet difabel NTB akan mampu berprestasi di level nasional. “Kalian adalah atlet NTB. Kalian pasti bisa. Yakinlah dengan kemampuan diri sendiri. Berbanggalah bahwa kalian memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain,” ucapnya. Hadir dalam acara pelepasan ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadian-
to serta para undangan. Pada kesempatan itu Wagub NTB berdialog langsung dengan para atlet dan menyatakan kesiapan mereka bertanding membela nama daerahnya di multi event nasional itu. “Kalian siap bertanding? Siaaap,” tanya Wagub. Serentak para atlet yang didampingi pelatih dan para ofisial menyatakan kesiapannya. Pada kesempatan yang sama Kepala Dispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin melaporkan kepada Wagub soal persiapan para atlet menghadapi Peparpenas. Termasuk mengenai proses rekrutmen atlet
PB Percasi Siapkan Dua Tiket PON Mataram (Suara NTB) Dewan Juri Pengurus Besar (PB) Percasi menyiapkan dua tiket Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pra-PON Catur Zona Timur Indonesia yang berlangsung di Mataram, 6-11 November 2019. Dua tiket itu akan diberikan kepada peserta yang berhasil tampil sebagai juara satu di kelas perorangan dan kelas tim. “Kita menyiapkan dua tiket PON untuk peserta yang juara di Pra-PON catur ini,” ucap Hendri Jamal kepada Suara (Suara NTB/ist) NTB di sela-sela Pra-PON CaHendri Jamal tur yang berlangsung di Hotel Grand Madani, Rabu (6/11). Dua tiket PON yang dimaksud Hendri akan diberikan kepada peserta yang juara satu di kelas catur standar perorangan dan satu tiket lagi untuk kategori juuara tim putra. Sementara itu, pantauan Suara NTB di lokasi, sebanyak 25 atlet ambil bagian di event itu. Mereka berasal dari lima provinsi di Wilayah Timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB) selaku tuan rumah. Pertandingan catur yang akan berlangsung selama lima hari itu 7-11 November) itu menggunakan sistem setengah kompetisi. Masing-masing atlet yang tampil di kelas standar perorangan dan tim putra akan bertemu semua untuk mengumpulkan poin paling banyak. “Bagi peserta yang meraih poin terbanyak akan keluar sebagai juara, karena disini akan dihitung poin,” jelasnya. (fan)
yang dilakukan melalui seleksi ketat. Bahwa sebanyak 17 atlet yang disebutkan berhasil lolos seleksi siap bertanding membela NTB di Peparpenas IX, 7-13 Nopember 2019. “Izin melaporkan Ibu Wakil Gubernur, 17 atlet difabel ini berasal dari kabupaten/kota se NTB. Para atlet ditangani delapan pelatih dan akan mengikuti enam cabang olahraga, diantaranya atletik, catur, bulutangkis, boccia, tenis meja dan renang,” papar Kadispora melaporkan. Sementara itu, sebanyak 17 atlet difabel yang akan mengikuti Peparpenas IX
tahun 2019 adalah Muhammad Alwi Rahman (SLB A YPTN Mataram), Lailatul Imtihani (SLBN 1 Mataram), Afriadi Nurfirmansyah (SLBN 1 Mataram), I Gede Suarjana (SLBN 1 Lombok Barat), Abdul Halid (SLB A YPTN Mataram), Muhammad Fadliansyah Putra (SLBN 1 Dompu), Meri Anggriani (SLBN 1 Kota Bima), Muhammad Suardin (SLBN 1 Dompu), Lailatul Hasanah (SLBN 2 Mataram), Muhammad Irvan Oktavia (SLBN 1 Dompu), M Lailul Sabni (SLBN 1 Lombok Barat), Lucky Firmansyah (SLBN 1 Mataram), Aditya Affandi (SLBA A YPTN Mataram), Syahredi Izwan (SLBN 2 Mataram), Ananda Rizky (SLBN 2 Mataram), Afifah Syaikhah (SLBN 1 Praya) dan Muhammad Atifzul Azhari asal SLB A YPTN Mataram. (fan)
(Suara NTB/ist)
BERSAMA ATLET - Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto berpose bersama atlet difabel di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (6/11).
Sekda KSB Tegaskan Tim Catur NTB Unggul Atas NTT Belum Ada Rencana Restrukturisasi OPD Taliwang (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Abdul Azis, MH membantah desas-desus terkait rencana restrukturisasi Organisasi Perangkat Dareah (OPD) di lingkup Pemda KSB. “Iya saya juga dengar isu itu (restrukturisasi OPD). Tapi itu sampai sekarang belum ada rencana ke sana,” tegas Sekda kepada wartawan, Rabu (6/11). Sekda menjelaskan, pembahasan mengenai restrukturisasi OPD memang terus bergulir di internal pemerintah. Hal itu dalam rangka mencari formulasi terbaik agar infrastruktur pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin baik. Dan di sisi lain tetap mengikuti aturan yang ada. “Kalau diskusinya pasti ya. Tapi kalau bilang akan dilakukan sekarang, saya pastikan belum,” cetusnya. Ia mengungkapkan, terkait perubahan OPD itu juga sudah pernah diajukan kepada bupati selaku kepada daerah. Dan bupati menyatakan, perangkat OPD yang ada saat ini masih cukup relevan untuk mengawal agenda program pemerintah. “Arahan pak bupati tidak usah dulu dirombak,” kata Sekda. Menurut hematnya, mengubah struktur OPD tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus sesuai aturan dan efisiensi kerja, pemerintah juga perlu melihat dari sisi sumber daya aparatur yang tersedia. Sebab penambahan atau pengurangan bidang kerja akan berimbas langsung pada kebutuhan tenaga pegawai. Selain itu OPD juga perlu disusun dengan menyesuaikan nomenklatur kerja. Kesesuaian bidang kerja dalam satu OPD harus memiliki hubungan keterkaitan agar memudahkan konektivitas urusan pemerintah yang diolah. “Misalnya, dulu kominfo pernah gabung dengan peehubungan. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Karena di pusat nomenklaturnya sudah terpisah,” urainya.
(Suara NTB/ist)
Abdul Azis Meski belum merencanakan adanya rekstruktur OPD, Sekda selanjutnya menyampaikan, Pemda KSB saat ini tengah melakukan pembenahan terhadap beberapa OPD. Seperti Kesbangpoldagri dan Inspektorat Kabupaten. Dua OPD itu saat ini dilakukan penyesuaian karena adanya perubahan aturan dari pusat terhadap institusi tersebut. “Kesbang sekarang statusnya kita naikkan sehingga pejabatnya nanti dipimpin setara eselon II. Terus inspektorat dalam rangka penguatan peran dan kapasitasnya sesuai PP 72 tahun 2019,” imbuhnya. (bug)
Mataram (Suara NTB) Tim Catur NTB yang diperkuat Edison, Ardiansyah, Wahyullah dan Muhammad Nuh Tampil memuaskan di hari pertama Pra-PON yang berlangsung di Hotel Grand Madani, Rabu (6/11). Keempat atlet itu berhasil mengalahkan tim catur Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan skor 3,5-0,5. Dalam pertandingan yang menggunakan sistem setengah kompetisi itu, para atlet NTB berhasil meraih tiga kemenangan dan remis satu kali. Atas hasil itu, tim tuan rumah berhasil meraih 3,5 poin dalam laga pertama melawan NTT. Sementara tim NTT mendapatkan poin 0,5 dalam pertarungan yang cukup menegangkan itu. “Lihat tim Pra-PON NTB menang 3,5-0,5 atas NTT hari ini,” ucap Ketua Umum Pengprov Per-
casi NTB, Abdullah Djaiz kepada Suara NTB sembari menunjukan data hasil pertandingan kemarin. Dalam pertandingan itu kata Abdullah, tiga atlet NTB, Edison, Ardiansyah dan Wahyullah unggul, sementara Muhammad Nuh remis. Selanjutnya, di pertandingan kategori tim lainnya, tim Maluku juga berhasil mengantongi poin 3,5 setelah mengalahkan tim Papua di lokasi yang sama. Dalam pertandingan kemarin, Maluku juga meraih tiga kemenangan dan seri satu kali. Itu artinya NTB dan Maluku saat ini berada diposisi yang sama karena sama-sama mengantongi 3,5 poin. Untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara di kelas tim putra, masing-masing provinsi masih akan menjalani laga kedua, Kamis (7/11)
hari ini. Pertandingan Pra-PON catur akan berlangsung hingga 10 November 2019 di Hotel Grand Madani Mataram. Ditambahkan Abdullah, selain unggul di pertandingan tim putra, kontingen NTB juga unggul dipertandingan nomor perorangan putra. Atlet NTB, Miftahurahman berhasil mengalahkan atlet asal NTT, Frengky F. Lakabela di liga pertama, Rabu (6/11) kemarin. Atas hasil tersebut Miftahurahman berhasil meraih poin satu dan akan kembali bertanding, Kamis (7/11) hari ini. Kemenangan kontingen NTB di hari pertama itu kata Abdullah akan membuka peluang NTB meraih tiket mengikuti PON di Papua 2020. “Mudah-mudahan di pertandingan besok atlet kita menang lagi,” harapnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
KALAHKAN NTT - Salah satu atlet catur NTB, Edison mengalahkan atlet asal NTT di nomor tim pada Pra-PON Catur yang berlangsung di Hotel Grand Madani, Rabu (6/11).
SUARA NTB
Kamis, 7 November 2019
Halaman 12
(Suara NTB/dok)
Pemkot Antisipasi Cuaca Ekstrem
Miftahurrahman
Mataram (Suara NTB)Sesuai hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, cuaca ekstrem atau musim penghujan akan tiba pada Desember 2019 mendatang. Dengan begitu, Pemkot Mataram saat ini sudah mengantisipasi cuaca ekstrem dengan berkoordinasi dengan seluruh OPD terkait. “Sesuai arahan pak Wakil, H. Mohan Roliskana, Pemkot Mataram sudah mempertemukan seluruh OPD yang bergerak di bidang itu, baik Perkim,
PUPR, BPBD, Dinsos, dan lainnya. Intinya, seluruh tim harus siap siaga saja intinya,” kata Kepala Dinas PUPR kota Mataram, Miftahurrahman, Rabu (6/11). “Untuk sarpras (sarana dan prasarana) juga dan petugas akandikumpulkan. Tapi kan PUPR tidak akan kelihatan pekerjaannnya, pasukan biru kita sudah siap. Insha Allah kita akan perbaiki aliran sungai dan saluran untuk mengantisipasi banjir,” terang Miftah. Untuk itu kata Miftah, di-
harapkan kepada semua masyarakat agar jangan menjadikan sungai sebagai tempat sampah. “Kita sudah bersihkan selama dua hari, hari ke tiga sudah dibuang lagi ke sana,” katanya. Dia mengimbau kepada semua masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. “Sekuat apa pun kita normalkan, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, pasti tidak akan bisa bersih dan pasti menyebabkan air tersumbat dan banjir,” tambahnya.
Kata Miftah, sebanyak 305 pasukan biru dari dinas PUPR Kota Mataram siap diturunkan untuk membersihkan sungai di Mataram. Kata dia, kegiatan normalisasi tidak pernah berhenti sampai ambang batas cuaca ekstrem mendatang. “Kita pastikan jumlah alat berat nanti kita akan membersihkan sungai di Kekalik untuk mengantisipasi banjir,” tutupnya. (viq)
DIJUAL TANAH TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2524 CU NOKA/NOSIN : MHIJM311XHK066146/ JM31E-1069958 AN.BUDI SANTOSO HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6897 BI NOKA/NOSIN : MHIHB62128K598110/HB62E1595230 AN.SITI AMINAH HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4429 CV NOKA/NOSIN : MHIJFZ112HK991534/ JFZ1E-2001158 AN.I KETUT SUKASNA HLG D’SKTR LINGKUNGAN BATU DAWE KEL.TANJUNG KARANG HLG STNK R2 HONDA DR.6485 CD NOKA/NOSIN : MHIJFD212DK861409/ JFD2E – 1860016 AN.TITIN WIDIASTUTI HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
SALON
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
LOWONGAN
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 7 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
OPINI
Halaman 14
Keadilan Pembangunan NTB Tuntaskan Kendala Pembangunan Sirkuit MotoGP POLEMIK pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait lokasi penyelenggaraan MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah tidak ada masalah. Menpora saat bertemu dengan jajaran direksi PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Jakarta, Selasa (5/11), menegaskan, jika pihaknya siap mendukung pelaksanaan MotoGP di NTB, asalkan semua persiapan yang dibutuhkan harus bisa dituntaskan tepat waktu sesuai rencana yang sudah disusun. Memang, ditunjuknya Indonesia sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan event olahraga bergengsi di dunia, yakni MotoGP memerlukan atensi dan perhatian seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya di NTB. Bagaimana pun, saat event MotoGP berlangsung, bukan nama daerah yang diwakili atau muncul, tapi adalah nama negara. Itu artinya, semua pihak dituntut memiliki tanggung jawab yang sama dalam mensukseskan event berskala dunia ini. Di satu sisi, tidak dipungkiri masih ada beberapa persoalan yang belum tuntas. Misalnya, masih ada warga yang mengklaim lahan di lokasi pembangunan sirkuit dan beberapa persoalan kecil lainnya. Namun, pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah) sudah melakukan penyelesaian di lapangan, sehingga saat pelaksanaan MotoGP tidak ada lagi permasalahan yang muncul, terutama warga yang protes pembayaran lahannya belum selesai atau tidak diakomodir bekerja di tempat ini. Kita juga tidak menginginkan masyarakat lokal hanya jadi penonton tanpa dilibatkan langsung oleh pihak penyelenggara – dalam hal ini pihak ITDC yang memiliki tanggung jawab kawasan. Untuk itu, sejak dari sekarang, pemerintah daerah bersama ITDC harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal NTB yang akan mengisi sejumlah posisi saat pelaksanaan MotoGP berlangsung. Misalnya, marshall man yang bertugas cukup berat selama balapan berlangsung harus smart dan lincah. Untuk mengisi posisi marshall man atau petugas pos cukuplah berat, karena menjadi petugas utama di lapangan saat event digelar. Sebagai contoh, marshall flag, yang bertugas khusus mengibarkan hingga delapan bendera berbeda. Apalagi 1 warna dari bendera yang dikibarkan memiliki tanda khusus bagi para pembalap untuk bertanding. Begitu juga, course marshall, paddock marshall, pit marshall, lap scores, starter and finisher, memiliki keahlian khusus, sehingga tidak sembarangan orang bisa ditunjuk melakukannya. Untuk itu, pihak ITDC, Pemprov NTB dan pemerintah daerah di NTB harus sejak sekarang mulai mempersiapkan SDM-SDM andal yang bisa dipekerjakan di sirkuit MotoGP. Jangan sampai, hanya karena tidak memiliki keahlian yang diperlukan, masyarakat lokal jadi penonton. Paling tidak, seperti disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., beberapa waktu lalu, calon-calon marshall ini bisa digembleng di Sirkuit Sepang Malaysia, sehingga saat MotoGP berlangsung bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan posisi-posisi yang disiapkan khusus oleh masyarakat lokal dan nasional. Namun, sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kita semua mendukung pembangunan sirkuit MotoGP ini segera diselesaikan sesuai tahapan yang sudah dibuat. Jangan hanya karena persoalan sepele dan tidak penting, rencana pembangunan sirkuit MotoGP ini terkendala dan menyebabkan impian ratusan juta rakyat Indonesia melihat pelaksanaan MotoGP di Indonesia kandas. Apalagi dampaknya bagi Indonesia, khususnya NTB sangat besar dari sisi pariwisata dan citra negara di dunia. Dukungan dari semua pihak, khususnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti yang disampaikan VP Corporate Secretary ITDC, Miranti Nasti Rendranti, sangat diperlukan. Dukungan dari Menpora dan institusi lain, seperti TNI dan Polri sangat diharapkan, sehingga mampu menjamin pelaksanaan balapan dengan aman dan tanpa gangguan. Kita berharap, sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika bakal menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia. Sekaligus bakal menjadi sirkuit terindah di dunia karena terletak di tengah kawasan pariwisata benar-benar terwujud. Sejumlah hal yang menjadi kendala pelaksanaan pembangunan sirkuit MotoGP harus segera diselesaikan, sehingga tidak ada masalah sampai hari H pelaksanaan. Bagaimana pun, pelaksanaan MotoGP harus berlangsung sukses, aman, nyaman dan memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama masyarakat NTB. Semoga! (*)
UMPUKAN permasalahan terus mengikuti roda pemerintahan. Harapan besar publik dibebankan ke pundak pemimpin. Salah satunya adalah terwujudnya keadilan pembangunan di NTB. Disparitas pembangunan masih dirasakan antara Jawa-luar Jawa, desa-kota, golongan menengah ke atas-miskin dan lainnya. Banyak daerah yang kaya, namun kondisinya terbelakang dibandingkan daerah lain. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi cambuk bagi pemerintah pusat dalam upaya akselerasi dan pemerataan pembangunan. Teropong Pembangunan Sejumlah capaian positif hingga kini telah diraih melalui pembangunan bangsa. Antara lain kebebasan berekspresi, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lainnya. Capaian positif layak disempurnakan, diteruskan dan ditingkatkan. Di sisi lain segudang permasalahan kompleks dan akut masih menghantui perjalanan pembangunan. Catatan buruk masa lalu mesti ditinggalkan. Pembangunan mesti diteropong secara jernih dalam segala aspek permasalahan yang ada. Arah pembangunan ditentukan oleh kebijakan kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan didominasi oleh aspek politik. Dalam hal ini pembangunan politik menjadi kunci strategis. PascaOrba, ajang kontestasi politik dipandang semakin demokratis. Indeks demokrasi Indonesia mulai masuk pada level sedang. Sedikit mengalami kenaikan dari 72,11 pada 2017 menjadi 72,39 pada 2015. Kualitas politik dan kepemimpinan juga masih jauh dari kepuasan rakyat. Hal ini disebabkan demokrasi cenderung lebih dominan kuantitas daripada kualitas. Salah satu permasalahan serius kepemimpinan adalah suburnya KKN. Indonesia pada tahun 2018 menempati peringkat ke 89 dengan skor indeks persepsi korupsi 38 (TI, 2019). Skor ini masih di bawah ratarata dunia dan di bawah Singapura, Malaysia, dan Brunei. Aspek pembangunan selanjutnya adalah sosial. Pembangunan social masih diwarnai sengkarut masalah pendidikan, kesehatan, konflik sosial, hingga terorisme-radikalisme. Pendidikan masih berkutat pada masalah akses, distribusi, kualitas
Oleh: Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA))
Perekonomian bangsa belum dirasakan perbaikannya secara merata. Kesenjangan terjadi antarpulau, antara desa-kota, dan antargolongan masyarakat. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik guru, kurikulum, fasilitas, dan lainnya. Alokasi APBN 20 persen belum mampu dioptimalisasi, tetapi justru menyuburkan korupsi. Kesehatan sebagai hak dasar rakyat masih belum sepenuhnya terjamin. Implementasi UU Jaminan Kesehatan Nasional masih jauh dari harapan. BPJS sebagai pelaksananya belum menunjukkan pengelolaan optimal. Konflik sosial dan intoleransi menjadi noda bagi keragaman Nusantara. Terorisme dan radikalisme juga terus mengusik perdamaian bangsa. Indeks Terorisme Global Indonesia adalah 4,76 dan menempati rangking ke-33 sedunia pada 2018 (Institute for Economics and Peace, 2019). Perekonomian bangsa belum dirasakan perbaikannya secara merata. Kesenjangan terjadi antarpulau, antara desa-kota, dan antargolongan masyarakat. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik. Penduduk di bawah garis kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2019). Budaya bangsa yang kaya dan berbhineka dikhawatirkan masa depannya. Generasi muda kian jauh dari internalisasi budaya lokal. Gerusan globalisasi mengikis transformasi budaya. Misalnya dari aspek bahasa daerah. Sebanyak 139 bahasa daerah keberadaanya terancam punah dan terdapat 15 bahasa daerah di luar data tersebut sudah dinyatakan punah (BPPB Kemendikbud, 2016). Akselerasi Kemajuan Teropong permasalahan di atas
RADIO
menjadi tantangan penanganan menuju kemajuan. Kemajuan pembangunan merupakan keniscayaan dalam kompetisi era globalisasi. Beberapa prioritas perbaikan penting diperhatikan dalam menjawab tantangan memajukan pembangunan. Pertama, melalui penguatan kualitas kepemimpinan. Kontestasi demokrasi mesti diperbaiki dalam hal kualitas SDM. Parpol bertanggung jawab menyiapkan stok kepemimpinan berkualitas. Rakyat mesti dididik agar melek politik dan menempatkan kualitas di atas popularitas apalagi keunggulan materi. Kedua adalah sinergi pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi lingkaran setan. Semua pihak penting mawas diri dan berkontribusi dengan prioritas pada pencegahan. KPK mesti diperkuat independensinya dari inter vensi politik manapun. Ketiga adalah penanggulangan terorisme dan radikalisme. Pencegahan keduanya mesti dilakukan sejak dini. Profesionalisme dan proporsionalitas penting diperhatikan institusi berwenang, seperti Densus 88, BNPT, dan lainnya. Keempat adalah revitalisasi pendidikan. Alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan mesti direalisasikan secara berkeadilan dan optimal. Kualitas dan kesejahteraan guru penting diperhatikan. Perlu mengembangkan pendidikan alternatif atau pendidikan luar sekolah yang terjangkau. Peta jalan jangka panjang, menengah, dan pendek terkait sektor pendidikan penting disusun dan diimplementasikan.
Kelima ialah penguatan jaminan kesehatan. Negara mesti hadir bagi terjaminnya biaya kesehatan seluruh rakyat, khususnya golongan miskin. Seiring dengan itu kualitas pelayanan, fasilitas, dan tenaga kesehatan mesti ditingkatkan. Keenam berupa pengentasan kemiskinan. Sinergi lintas lini penting dioptimalisasi, baik pemerintah, swasta, dan publik. Terobosan strategi penting dilakukan, misalnya melalui penggunaan dana pengampunan pajak, optimalisasi zakat, CSR perusahaan, dan lainnya. Ketujuh yaitu pelestarian budaya lokal. Budaya lokal penting dilestarikan dan dilakukan regenerasi internalisasi. Bentuknya dapat berupa memperbanyak even budaya, pendidikan budaya, dan lainnya. Bangsa ini memang masih tergolong muda dibanding negara maju, seperti Amerika Serikat. Spirit perjuangan dan pembangunan tidak boleh luntur dan justru mesti terus dipupuk. Indikator capaiannya adalah kemajuan pembangunan.
POJOK NTB diambang darurat narkoba Tingkatkan kewaspadaan dan pencegahan
*** Smelter akan dibangun dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun Yang paling penting realisasinya
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 7 November 2019
Bangun Smelter
KSB Minta Intervensi Provinsi
Mataram (Suara NTB) – Pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) disebut membutuhkan intervensi langsung dari Pemprov NTB, terutama dari tim percepatan yang disususn oleh pemerintah di tingkat provinsi. Hal tersebut mengikuti beberapa kendala yang dialami oleh Pemda KSB. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, menerangkan setidaknya ada tiga hal yang dinilai dapat menghambat proses pembangunan smelter tersebut. Yaitu masalah pembebasan lahan, pembebasan jalan negara, serta peralihan pelabuhan. “Terkait status kawasan saya berharap tim percepatan dari tingkat provinsi yang bisa mengambil alih,” ujar Musyafirin, Rabu (6/11) ketika menghadiri rapat percepatan pembangunan smelter di Ruang Rapat Umum (RUU) Kantor Gubernur NTB. Permohonan itu disampaikan mengikuti beberapa pemilik lahan yang disebut mematok harga pembebasan lahan mencapai 20 kali lipat harga yang telah ditentukan appraisal. Diterangkan Musyafirin saat ini setidaknya ada 145 hektare kawasan di daerah Desa Benete, Kecamatan Maluk, yang siap difungsikan sebagai kawasan industri. Walaupun begitu, di tengahtengah kawasan tersebut ada lahan seluas 6 hektare yang saat ini masih menjadi milik warga sekitar yang memasang harga sangat tinggi. “Biasanya kita di sana Rp5,5 juta per are. Itu sekarang diminta (sampai) Rp20 juta per meternya,” ujarnya. Jika masalah lahan tersebut dapat diselesaikan, Musyafirin menerangkan pengerjaan konstruksi smelter paling tidak dapat dilakukan paling tidak pada bulan April 2019. Untuk itu, kebutuhan penetapan status kawasan menjadi kawasan industri ataupun objek vital nasional disebut cukup mendesak.
Selain masalah pembebasan tanah, pembelokan ruas jalan negara sepanjang 2 Km dan relokasi pelabuhan juga disebut membutuhkan dukungan dari Pemprov NTB untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. “Ini yang harus dipikirkan tim dari provinsi,” ujar Musyafirin. Terkait pelabuhan sendiri, Musyafirin menerangkan pihaknya mengharapkan agar pelabuhan Benete dapat dipindahkan ke Pelabuhan Lalar untuk mengakomodir fungsi sebagai pelabuhan umum. Di mana Pelabuhan Benete dicanangkan menjadi pelabuhan khusus untuk mengakomodir kebutuhan smelter. Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, menerangkan bahwa Pemprov NTB tetap mengutamakan pendekatan komunikasi secara kekeluargaan. “Pendekatan tetap harus kita lakukan karena ini sangat berpengaruh terhadap follow up berikutnya,” ujarnya ketika memimpin rapat percepatan pembangunan smelter tersebut. Untuk mengatasi beberapa kendala yang disampaikan Pemda KSB, diterangkan Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut bahwa tim percepatan yang telah dibuat di tingkat provinsi akan mengupayakan beberapa hal. Di antaranya penetapan status kawasan industri dan pematangan koordinasi dengan pemerintah pusat. “Pertama kita akan ikh-
Kantongi Calon Tersangka Dari Hal. 1 Kerjasama yang cenderung merugikan daerah dalam hal ini Pemkab Lombok Barat. Menurut Kajati, ada keputusan yang dianggap keliru dalam penyerahan kerjasama aset dengan PT Bliss tersebut. Karena dalam perjalanannya, PT Bliss mengagunkan lahan 84 hektar kepada bank. Dalam klausul berbeda, Pemda justru dibebani membayar cicilan atas agunan tersebut. Klausul ini sedang diselidiki Kejaksaan karena kedua pihak masih terkesan tertutup. ‘’Masih kita dalami terus. Masak dia (pemda,red) punya lahan, dia keluar lagi uang untuk membiayai lahannya,’’ tanyanya. Kajati mengaku, setelah perpindahan jabatan Aspidsus kepada Gunawan Wibisono, ia ingin segera menuntaskan kasus tersebut. Aspidsus diminta untuk mempercepat penyelesaian koordinasi untuk kerugian negara yang sedang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Saya minta ditanyain terus audit BPKP, supaya bisa lebih cepat. Kalau memang ada
opsi lain, ya bisa saja kita pakai Inspektorat. Tapi kita cek dulu yang di BPKP,’’ tandas Kajati. Ia juga mengaku tidak ingin kasus ini menjadi tunggakan tahun 2020 mendatang, karena sudah cukup lama ditangani sejak awal 2019. Baginya, informasi penanganan kasus harus segera diberikan kepastian kepada masyarakat. Kajati menyadari, masyarakat, khususnya media yang memantau penanganan perkara relatif besar ini akan bosan disuguhkan dengan informasi stagnan di tahap penyidikan tanpa penetapan tersangka. Terpisah, Aspidsus Kejati NTB Gunawan Wibisono memastikan sudah menekankan kepada tim penyidik untuk memaksimalkan kerja penyidikan kasus ini. Ia menyebar tim, sebagian intens berkoordinasi dengan BPKP, sebagian lagi memperdalam keterangan saksi-saksi dan bukti pendukung. ‘’Setelah ini kita gelar perkara untuk penetapan tersangka,’’ pungkasnya. (ars)
Tak Boleh Lengah Dari Hal. 1 Alhamdulillah kerja keras seluruh masyarakat NTB itu berbuah manis. Tetapi hatihati. Ini kan temporary. Kalau kita lengah, bisa turun lagi,’’ kata Wagub dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (6/11) siang. Orang nomor dua di NTB ini mengatakan, semua sektor yang berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan terus didorong. Seperti sektor pertanian, selama ini menumbang kontribusi yang cukup besar dalam PDRB di NTB. ‘’Itu yang harus betul-betul kita dorong. Maka intensifikasi dan ekstensifikasi serta industrialisasi itu benar-benar harus terjadi. Nggak hanya di dalam perencanaan saja. Tapi riil di lapangan,’’ katanya. Untuk mewujudkan perencanaan yang riil di lapangan, kata Wagub memang butuh sinergitas yang luar biasa. Ia melihat sinergitas antara Pemprov dan kabupaten/kota sudah jalan. ‘’Tapi kan memang butuh waktu untuk terus menerus kita lihat progresnya,’’ terangnya. Dalam sektor pertanian, kata Wagub, Pemprov sudah mulai mengembangkan teknologi pertanian yakni drip irigation. Selain itu, ia juga melihat ekspor non tambang sudah mulai meningkat. Hal ini
menunjukkan, bahwa pengolahan produk unggulan daerah sudah mulai jalan. ‘’Tapi kita tak boleh lengah dengan angka 6 persen sekian itu. Tapi bisa jauh lebih meningkat lagi. Peluangnya masih begitu banyak,’’ tandas Wagub. Provinsi NTB mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Dalam setahun terakhir, ekonomi NTB tumbuh sebesar 6,26 persen (y on y). Berdasarkan rilis BPS, ekonomi NTB triwulan III2019 dibandingkan triwulan III-2018 tumbuh 6,26 persen (y on y). Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi NTB adalah sektor konstruksi, dengan kontribusi sebesar 29,41 persen. Sementara, pada triwulan III-2019 dibandingkan triwulan II-2019, ekonomi NTB tumbuh 1,42 persen (q to q). Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi disumbangkan oleh Industri Pengolahan. Kontribusinya mencapai 56,31 persen. Pada triwulan I s/d III 2019 terhadap Triwulan I s/d III 2018 (c-to-c), ekonomi NTB mencatatkan pertumbuhan 3,70 persen (cto-c). Kategori Konstruksi dengan sumbangsih 14,05 persen mencatatkan kontribusi tertinggi. (nas)
tiarkan untuk mengurus kawasan industri, seperti apa persyaratannya supaya bisa lebih diperhatikan,” ujar Umi Rohmi. Dengan begitu proses investasi dari beberapa investor yang sudah tertarik masuk diharapkan dapat lebih mudah. Sebagai informasi kehadiran smelter di KSB akan dibangun oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang disebut akan memberikan dampak posi-
tif bagi KSB, dan masyarakat sekitar pada umumnya. Selain dari sisi ketenagakerjaan, keuntungan yang dimaksud juga menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat dari hadirnya berbagai industri turunan yang mengikuti pembangunan pabrik-pabrik di kawasan tersebut. Selain itu, peningkatan keamanan juga disebut akan terjadi. Mengingat kegiatan industri yang akan dilakukan di smelter diharuskan tidak mengeksploitasi lingkungan sehingga tidak ada sumber daya alam (SDA) daerah yang akan menerima dampak negatif. (bay)
NTB di Ambang Darurat Narkoba Dari Hal. 1 PT. Angkasa Pura dan Kepolisian. Demikian juga antisipasi di pelabuhan. ‘’Kami membentuk tim terpadu di bandara dan pelabuhan dalam rangka pencegahan masuk nya barang narkotika. Ini kita lakukan bersama unsur tadi dan juga stakeholder lainnya,’’ jelas mantan Kabid Humas Polda Bali ini. Pemberantasan narkoba masih dibayangi stigma keterlibatan oknum aparat. Terkait ini, Gde Sugianyar bersikap. ‘’Kalau memang terbukti (keterlibatan aparat), kita akan tindak tanpa ragu. Karena seluruh instansi pemerintah, TNI dan Polri sudah komitmen (pencegahan) sesuai arahan Bapak Presiden,’’ tandasnya. Langkah pencegahan ini sudah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam rangka itu, pihaknya ingin mendorong peran Pemprov NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Sebab dalam Inpres tersebut, diamanatkan seluruh Kementerian, Lembaga dari pusat sampai daerah, termasuk di Provinsi NTB, wajib melakukan pencegahan. ‘’Makanya saya bertugas untuk men- trigger pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan,’’ tandasnya. Pada kesempatan dialog interaktif di Radio Global FM Lombok, ia mengingatkan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Dari data
yang ada, setiap tahun 18.000 orang meninggal, dengan rasio satu hari 30 orang meninggal. Angka ini melebihi kematian disebabkan penyakit lainnya. ‘’Di NTB ini jadi perhatian dari data yang ada. Kita berusaha melalui proses rehabilitasi yang menyentuh anak sekolah dan usia produktif. Ini jadi PR kita semua,’’ ujarnya. Sekaligus diingatkannya, agar warga yang terpapar narkotika tidak ragu ragu untuk meminta rehabilitasi, sebab jaminan tidak dipidana. Dalam kunjungannya ke Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Kepala BNN NTB didampingi para Kabid dan Kasi BNN NTB. Inti kunjungannya ke media, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program P4GN khususnya penyampaian informasi khususnya melalui media cetak dan elektronik dalam hal ini Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Pemanfaatan media cetak dan elektronik diharapkan dapat memberikan edukasi tentang narkotika, dampak, cara pencegahan, pemulihan/rehabilitasi, dan informasi perkembangan terbaru tentang narkotika kepada masyarakat. Dalam kunjungannya kemarin, Kepala BNN NTB dan rombongan disambut Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino dan Redpel, Raka Akriyani. Melalui silaturahmi ini diharapkan sinergitas yang terjalin selama ini terus berlanjut dan lebih meningkat dari sebelumnya. (ars)
Menpora Dukung The Mandalika Gelar MotoGP Dari Hal. 1 Dukungan tersebut disampaikan Menpora saat menerima kunjungan Direktur Utama (Dirut) PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer beserta jajaran, Selasa (5/11) kemarin. Seperti yang disampaikan VP Corporate Secretary ITDC, Miranti Nasti Rendranti, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (6/11) kemarin, pihaknya sudah berkunjung ke Kantor Kemenpora. Selain untuk memberikan pemaparaan soal persiapan gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika Kuta, sekaligus meminta dukungan Kemenpora. Supaya event akbar tersebut bisa terlaksana dengan baik. ‘’Pak Menpora juga akan turun tangan untuk memastikan bahwa MotoGP akan terselenggara di Indonesia dengan baik,’’ terangnya. Pada kesempatan tersebut, tambah Miranti, Menpora meminta ITDC agar bisa memberikan informasi secara berkala terkait persiapan gelaran MotoGP. Dan, segera melapor jika memang ITDC tidak sanggup atau mengalami kendala. Karena gelaran MotoGP tersebut menyangkut
nama baik Indonesia. ITDC sendiri lanjut Miranti, telah menandatangani Promoter’s Agreement dengan Dorna selaku pemegang lisensi penyelenggaraan MotoGP. Dimana kawasan The Mandalika akan menggelar balap MotoGP serta Super Bike (SBK) selama lima tahun. Terhitung mulai tahun 2021 mendatang. “Jadi ada dua event balapan utama yang akan digelar, MotoGP serta SBK,” tegasnya. Sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika nantinya bakal menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk gelaran MotoGP. Sekaligus bakal menjadi sirkuit terindah didunia karena terletak di tengah-tengah kawasan pariwisata. Saat ini, pembangunan sirkuit sudah dimulai dengan penggalian lahan sejak bulan September 2019 kemarin. Dengan konstruksi aspal akan dimulai awal Januari 2020 dan ditargetkan rampung akhir Januari 2020. Sehingga dipakai untuk tes pra-musim 2021 pada Februari atau Maret 2021. Adapun untuk jadwal pelaksanaan balap MotoGP 2021 di kawasan The Mandalika nanti akan dilakukan oleh Dorna pada Agustus 2020 mendatang. (kir)
Halaman 15
Smelter Dibangun dengan Kapasitas 1,3 Juta Ton Konsentrat per Tahun Dari Hal. 1 Engineer dan operator tersebut nantinya akan ditraining selama dua tahun kerjasama antara PT. AMIN dan salah satu lembaga. ‘’Dan rekrutmen pada masa operasi ini akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021. Yaitu jurusan elektro, mesin, kimia, sipil, metalogi dan fisika,’’ terangnya. Untuk menyiapkan tenaga kerja lokal agar terserap dalam proyek pembangunan smelter dan pada saat beroperasi. Ridwan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan. Pemda akan bekerjasama dengan perguruan tinggi. ‘’Dari sisi pemerintah, kita akan melakukan revitalisasi SMK dan BLK. Dan kita akan mendorong pembangunan Politeknik Pertambangan,’’ imbuhnya. Mengenai progres pembangunan smelter, pada 2019 ini paling tidak akan diselesaikan masalah lahan dan perizinanperizinan untuk smelter. Selain itu juga akan menyelesaikan seluruh perencanaannya. ‘’Dan kita juga mengusulkan kawasan 850 hektare sebagai kawasan industri jika dimungkinkan atau alternatif lain,’’ katanya. Sementara, Presiden Direktur AMNT, Rachmat Makassau menjelaskan pengerjaan perubahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah selesai dan berjalan dengan baik. Termasuk pemindahan lokasi pembangunan smelter dan pembebasan lahan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada 6 hektare
yang belum terselesaikan. ‘’Progres pembangunan smelter sesuai dengan rencana. Meskipun secara fisik tidak ada aktivitas, dalam pembebasan tanah. Tapi itu bagian dari program pembangunan smelter ini,’’ katanya. Selain masalah pembebasan lahan dan desain yang akan selesai dalam waktu dekat. Selanjutnya akan masuk tahap lelang proyek konstruksi smelter. Setelah itu, akan masuk proses pengerasan tanah dan penyiapan lahan. “Program pengembangan smelter di KSB, masih sesuai dengan perencanaan. Kami tidak main-main dalam rencana ini,” tandasnya. Hal senada dikatakan Project Manager PT. AMIN, Lukman Mahfoedz. Ia menyebutkan PT. AMIN akan membangun smelter dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Ia menyebut, smelter yang dibangun di KSB merupakan pabrik pemurnian emas dan tembaga terbesar di dunia saat ini. Dengan kapasitas smelter sebanyak 1,3 juta ton konsentrat, maka akan dihasilkan 360.000 copper katode. Kemudian juga akan menghasilkan 1,2 juta H2SO4 cair. Selain itu 800.000 slake tembaga dan 51.000 gypsum. Selain itu juga menghasilkan 20 ton emas. ‘’Kita juga akan membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga gas. Karena ini persyaratan lingkungan. Kita akan membawa gas dari Sulawesi Tengah. Kemudian kita ubah gas lagi, kita pasang di pembangkit listrik di Benete,’’ terangnya.
Smelter yang dibangun di KSB menggunakan teknologi cukup canggih dari Jerman yang ramah lingkungan. Sehingga umur smelter tersebut dapat sampai 30 tahun. Tetapi konsekuensinya, memerlukan tenaga kerja yang punya keahlian atau skill untuk mengoperasikannya. ‘’Dalam pengoperaiannya membutuhkan operator dengan skill yang baik. Karena itu harus ada program training dan rekrutmen yang selektif,’’ terangnya. Lukman menyebutkan, progres pembangunan smelter di KSB sudah mencapai 18 persen. Dengan terselesaikannya persoalan lahan, ia mengatakan progresnya akan semakin baik. “Kalau lahan terselesaikan, progresnya akan lebih baik. Dan kita akan bisa segera memulai pekerjaan di lapangan,” ucapnya. Apabila urusan lahan tak diselesaikan 100 persen. Maka akan merepotkan nanti di tengah jalan. “Tinggal sedikit kita mohon agar diselesaikan secepatnya. Proyek ini memang sangat ambisius di dalam penyelesaiannya. Schedule sangat ambisius. Karena konstruksi diselesaikan 33 bulan. Kemudian kita mulai kloter pertama tahun 2020,” pungkas Lukman. Terkait dengan persoalan lahan yang tinggal 6 hektare, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta Pemda KSB segera melakukan pendekatan ke masyarakat. Secara khusus ia meminta Bupati melakukan upaya persuasif kepada masyarakat yang belum mau dibebaskan lahannya. (nas)
Industrialisasi di NTB Mulai Terlihat Dari Hal. 1 Seperti diungkapkan Ketua Kelompok Tani Bunga Mekar Kabupaten Lombok Utara (KLU), Pardan yang cukup berhasil membangun industri kecil pengolahan kakao menjadi produk kemasan cokelat. Karena di Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, KLU ini, merupakan kampung wisata agrobisnis dan edukasi komoditas cokelat (kakao) maka kampung itu kemudian disebut Kampung Cokelat. Ditemui di sela-sela Expo Peternakan Pertanian, dalam rangka 5 tahun kiprah LIPI untuk NTB, di Kawasan Bisnis Center Science Technology, Industrial Park (STIP) Banyumulek, Selasa, (5/11), Pardan ikut memamerkan produk industri olahan cokelatnya, yang dikenal “Datu Cokelat” karena rasa dan aromanya yang khas. Pardan menuturkan, keberhasilan membangun industri pengolahan kakao tidaklah mudah. Ia harus membeli sejumlah mesin (alat produksi). Dan mesin-mesin yang harus diadakan itu, katanya, mulai dari mesin pemecah biji kakao, mesin Pemeras Lendir Kakao sampai mesin pembuat pasta bagi warga. Namun ia beruntung karena mesin-mesin itu diperoleh dari bantuan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi pada tahun 2018 silam, tuturnya. ‘’Sejak itulah kami mulai berproduksi olahan cokelat untuk konsumsi. Ada bubuk cokelat, beraneka rasa jajan cokelat, serta bubuk cokelat kemasan yang langsung bisa diseduh.Harganya juga bervariasi tergantung jenis dan ukurannya mulai dari Rp 5000 sampai dengan Rp 60.000 perbungkus,’’ jelasnya. Untuk mendapatkan bahan baku industrinya, Pardan menceritakan bahwa di Dusun Senara ada sekitar 100 hektar lahan perkebunan masyarakat yang ditanami pohon cokelat selama lebih dari 20 tahun. Di KLU sendiri terdapat ribuan hektar lahan cokelat dengan hasil produksi mencapai 500600 Kg per hektar per tahun. Dalam satu tahun bisa menghasilkan sekitar 24 ribu ton. Menurutnya, selama ini masyarakat menjual cokelat mentah setelah dikupas dengan pendapatan kotor Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan. Sementara produksi aneka olahan hanya bisa 2 Kg per hari. Namun berkat bantuan mesin industri ini, Par-
dan melihat kelompok masyarakat kian produktif. Masingmasing bisa memproduksi cokelat 10 Kg dengan menghasilkan 3,5 Kg bubuk cokelat murni, 1,8 Kg lemak cokelat per hari. Bubuk murni itu diolah menjadi aneka makanan berbahan dasar cokelat. Selain itu, ada juga bentuk minuman berupa cokelat original, cokelat rasa jahe, dan cokelat rasa kopi. Khusus minuman dikemas dalam bentuk sachetan. Setelah mendapatkan bantuan mesin pengolah, Kampung Cokelat Senara akhirnya mampu memproduksi cokelat batangan yang dulunya, bahan lemak dan mentahnya dijual untuk ekspor bahan cokelat batangan. Meski baru mampu berproduksi sekitar 300 Kg per bulan, cokelat mentah masih banyak dijual ke pengepul seperti biasa tapi telah mampu menghasilkan produk cokelat batangan siap konsumsi. Berbeda dengan Pardan di Lombok Utara, di pulau seberang di Kabupaten Sumbawa Barat juga hadir sebuah industri kemasan bumbu dapur. Amjad La Tonjo namanya yang mengemas bumbu dapur asam tanpa biji. Pria yang dulunya petani asam itu kini mencoba industri pengemasan di Batu Putih, Taliwang, Sumbawa Barat. Sejak Agustus silam, Amjad bisa memproduksi asam tanpa biji dalam kemasan hingga satu ton setiap bulannya. Bahan bakunya didapatkan dari para petani asam di daerahnya. ‘’Saya masih menggunakan alat pengemasan skala kecil. Karena penjualannya makin banyak sampai ke Lombok. Harapan saya, dapat dibantu untuk alat pengemasan yang lebih besar karena bahan baku masih sangat mencukupi,’’ ujar Amjad. Pria asal Sumbawa ini juga memproduksi penyedap rasa tanpa bahan pengawet. Dua produk itu dikemas dalam berbagai macam kemasan dengan pola pemasaran yang masih terbatas. Meski begitu, asam dalam kemasan sebagai wujud industrialisasi diakuinya memiliki nilai tambah dari cara tradisional yang dijual langsung di pasar dalam wadah bakul tidak bisa menembus mini market atau pusat perbelanjaan modern. ‘’Karena itu dibutuhkan kemasan yang baik,’’ ujarnya. Cerita yang tidak jauh beda dituturkan Latifa Minan, wanita asal Labuhan Haji, Lombok Timur. Ia yang tinggal di komplek pelabuhan ikan ini sehari hari melihat transaksi
ratusan ton ikan di pelelangan yang dibawa nelayan. Bermula dari iseng-iseng, anak nelayan yang bekerja di salah satu yayasan di Mataram itu, kemudian mencoba mengolah hasil laut menjadi produk kemasan. Mulai dari kerupuk ikan, kerupuk cumi hingga Sambal Ikan Asin dan Sambel Cumi Kering. Produknya dikemas dalam botol kaca dan plastik kedap udara. Nama produknya Duo Tunjung dan kini sudah dimulai. Dengan alat industri pengemasan sederhana dan beberapa kotak pendingin, Latifa mengaku industri kecil ini cukup membuka lahan pekerjaan bagi warga sekitar yang ingin mengolah hasil laut tangkapan mereka. Terutama ibu-ibu dan remaja perempuan keluarga nelayan Labuhan Haji. Saat ini iapun membina kelompok pengolahan hasil laut yang produksinya masih dipasarkan dari rumah ke rumah. ‘’Kesulitannya masih soal bahan baku yang harus dipilih kualitasnya dan biasanya terbatas karena di sini (Labuhan Haji) kebanyakan masih perdagangan ikan dan hasil laut segar belum untuk olahan. Karena membutuhkan alat industri pengolahan dan pengemasan itu,’’ ujar Latifa. Ternyata apa yang diceritakan oleh para wira usaha kecil itu, sejalan dengan apa yang sering diungkapkan Gubernur Dr.H.Zulkieflimansyah dalam berbagai kesempatan. Bahwa perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama. ‘’Kalau NTB mau maju, kalau mau kemakmuran menyapa kita, kalau mau kesejahteraan bukan lagi impian. Maka industrialisasi adalah jawabannya,’’ tegasnya. Menurut gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu, industrialisasi tidak selalu harus dimaknai dengan pembangunan pabrikpabrik besar. Namun skala-skala kecil yang mampu mengolah bahan baku yang dihasilkan di NTB. Sehingga bisa memberi nilai tambah bagi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Gubernur berharap Kawasan Bisnis Center Science Technology, Industrial Park (STIP) akan mampu menjadi contoh terbaik bagi daerahdaerah lain di Indonesia. Karenanya, STIP didesain tidak hanya sebagai pusat pengembangan industrialisasi dan bisnis. Tetapi juga akan menjadi pusat edukasi, industrialisasi dan rekreasi. —(gd)
Mulai Luntur, Bakesbangpoldagri Bahas Penguatan Wawasan Kebangsaan Dari Hal. 1 Sebagai pemateri Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani serta dari akademisi Universitas Mataram (Unram). Menurut Mohammad Rum, tujuan seminar kebangsaan itu untuk penguatan kembali pengetahuan tentang empat pilar kebangsaan tersebut. Ia menyinggung ketika era orde lama dan orde baru, nilai nilai dalam Pancasila dari TK, SD, SMP bahkan sampai Perguruan Tinggi dan PNS masih membahas tentang penguatan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). ‘’Kita akan kembalikan wawasan kebangsaan itu, karena terus terang saja sudah mulai
luntur. Harus ada semacam upaya kita, agar bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebhinekaan dan Pacasila, ini yang perlu kita sama-sama jadi perhatian, terutama di sektor Pendidikan,’’ jelasnya menjawab Suara NTB. Mantan Kepala BPBD NTB ingin mengembalikan kurikulum yang membahas wawasan kebangsaan diperkuat lagi di sekolah-sekolah. Sektor pendidikan dan lingkungan kerja harus diintervensi dengan materi kebangsaan agar ada rasa cinta tanah air dan rasa memiliki yang kuat. ‘’Saya prihatin karena ini minim sekali. Sehingga tidak terasa, di lingkungan kita saja, kita konsumsi produk dari luar, seperti junk food. Sementara produk lokal kita sepi
peminat, padahal jauh lebih sehat,’’ kritiknya. Jangan sampai, lanjutnya, generasi Indonesia lupa akan jati diri bangsa. Sehingga ketika ada upaya rongrongan dari pihak luar, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan, bahkan tidak ada perlawanan. Kekayaan alam yang indah, budaya dan sumber daya akan diambil dengan mudah. ‘’Kita tentu tidak mau ini terjadi. Makanya terus kita akan sampaikan melalui program program Wawasan kebangsaan selanjutnya, untuk jadi pengingat,’’ pungkasnya. Sementara Danrem 162/ WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han dalam paparannya menyampaikan pengertian tentang Wawasan Kebangsaan se-
bagai upaya meningkatkan rasa cinta tanah air, rela berkorban dan nasionalisme. Mengingat, katanya, Indonesia sebagai negara patriot. “Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan bangsa ini telah dibayar mahal dengan pengorbanan baik harta, benda, jiwa raga bahkan nyawa rela para pahlawan kusuma bangsa korbankan. Hasilnya kita bisa nikmati sampai saat ini,’’ ujarnya. Era saat ini, salah satu ancaman lunturnya patriotisme adalah proxy war. Peperangan yang menggunakan pihak ke tiga sebagai dalang. Salah satunya melalui media sosial maupun pemberitaan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. ‘’Mari kita bijak, cerdas dalam menyikapi berita atau
informasi yang sifat kebenarannya belum diketahui secara pasti. Sehingga tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan,’’ ujarnya. Selain itu, Danrem juga menyampaikan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu wujud proxy war, bertujuan merusak jaringan saraf generasi penerus bangsa. Narkoba masuk melalui jalur laut dan udara. ‘’Ini harus disikapi bersama dengan menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi para pengedar maupun pengguna narkoba,’’ tandasnya. Hadir dalam seminar itu, sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta perwakilan organisasi masyarakat dan pemuda. (ars/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 7 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tata Niaga Tembakau 2019 Dinilai Buruk
Persiapkan ”The New Virginia Lombok” 2020 MUSIM tanam tembakau virginia Lombok 2019 diakui mengalami sakit. Disinyalir, akibat dari pemangku amanah atau regulator tidak cakap mengatur dan mengelola dunia tembakau. Meskipun ada regulasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 dan Pergub Nomor 2 tahun 2017 tentang tembakau. Musim tanam 2020 mendatang diharapkan tembakau bisa menjadi lebih baik. “Harus menjadi the new virginia Lombok,” harap Stasiun Manajer PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi, Rabu (6/ 11). Aktivitas bisnis tembakau 2019 dinilai tidak berjalan dengan baik. Sadhana sendiri tahun ini sudah melakukan pembelian melampaui target awal. Pembelian Sadhana pun sekarang ini sudah 5.500 ton.
Itu sudah lampaui 100 persen target. Jumlah pembelian juga sudah melampui syarat minimal pembelian dari swadaya sesuai regulasi yang 20 persen. Kuswanto mengingat substansi Perda tembakau sangat jelas. Di antaranya, membangun keseimbangan permintaan dan penawaran. Kedua menjaga aset agar emas hijau Lombok yang sudah mendunia dan belum tergantikan ini. Dikatalan, virginia Lombok tetap menjadi terbaik dunia. Hanya saja dibutuhkan untuk dikelola lebih baik. Adalah menjadi kewenangan regulator berikan satu ketertiban dalam tata kelola tembakau ini, yakni tertib administrasi, proses dan bahan baku tembakau. Pasalnya, dibutuhkan implementasi regulasi yang kuat
dari regulator kepada para pelaku bisnis, yakni kepada para petani dan perusahaan mitra serta perusahaan calon mitra. Dalam Perda 4 dan Pergub 2 sudah rinci apa hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Termasuk hak kepada regulator. Harapanya menjadi penataan tembakau virginia lebih baik ini dengan tertib administrasi sebagai alat kendali pemerintah. Menurut Kuswanto, 2019 sebenarnya bisa menjadi momentum emas untuk masuk 2020. “Inilah saatnya virginia menjadi the new virginia Lombok. Sekarang memang pahit. Tapi biasanya orang mau diajak bicara kalau situasi sakit begini,” imbuhnya. Berharap ke depan tahun 2020 tidak lagi terjadi musibah terlalu banyak penawaran.
(Suara NTB/rus)
Kuswanto Setiabudi Kuswanto mengajak untuk maju ke depan menuju bisnis modern. Sekarang ini diakui serba gambling. Sementara
pada era rokok saat ini pajak dan cukai naik terus. Ditambah lagi dengan tuntutan kesehatan dan kebersihan makin tinggi. Selain itu, menjadi harapan pelaku bisnis tembakau virginia ini harus ada keadilan produsen pebisnis rokok. Para pelaku bisnis rokok yang menjalankan bisnis di Indonesia diharuskan pakai bahan baku indonesia. “Mereka yang sudah untungnya banyak, pakai bahan baku indonesia dan tentu kewajibannya ada, yakni mrmenuhi syarat kualitas dan efisiensi,” ungkapnya. Lebih jauh bicara emas hijau Lombok ini adalah terbaik di dunia. Hanya saja untuk saat ini, produksi tembakau virginia Lombok ini tidak selamanya harus dengan sistem pengomprongan. Kualitas
60 Persen Pelanggar Lalin di Bawah Umur Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksanaan Operasi Zebra Gatarin 2019 di wilayah Lombok Barat (Lobar) telah berakhir. Hasil operasi tersebut, Polres Lobar berhasil menjaring ribuan pelanggar baik roda dua maupun roda empat. Dari ribuan pelanggar yang berhasil dijaring tersebut, 60 persennya tergolong masih di bawah umur. Kapolres Lobar AKBP Hery Wahyudi di dampingi Wakapolres, Kasat Lantas dan jajaran, Rabu (6/11) mengatakan, dibandingkan dengan pelaksanaan operasi yang sama di tahun 2018, pada tahun 2019 terdapat peningkatan lakalantas yang signifikan. Di mana tahun 2018, terjadi lakalantas dengan 2 kasus, sedangkan di tahun 2019 ini meningkat menjadi 6 kasus. ”Kalau masalah lakalantas lebih kepada kelalaian sampai akhirnya meninggal dunia,” ujarnya. Operasi zebra Gatarin 2019 khusus di Polres Lobar, kata Hery, pihaknya melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalulintas sebanyak 1.729 orang dan berupa teguran 415 orang. Polisi melakukan penindakan untuk ditilang dengan mengamankan jaminan barang bukti berupa STNK sebanyak 1.379, kemudian SIM sebanyak 151 dan mengamankan roda dua sebanyak 182 dan roda 4 sebanyak 17 unit. Sedangkan pen-
indakan di 2018 lalu sebanyak 643 pelanggaran dengan tilang sebanyak 470 perkara dan teguran sebanyak 173 perkara. “Perbandingan antara 2019 dan tahun kemarin hampir dua kali lipat penindakannya sekarang,” bebernya. Dalam operasi itu, terdapat di antaranya sejumlah motor yang terindikasi bodong. Sekitar 20 unit lebih kendaraan ini sampai sekarang belum diambil oleh pemiliknya. Padahal, kalau motor tersebut memiliki kelengkapan, silakan saja diambil dan itu tidak dilakukan pungutan sedikit pun.”Ada 20 an kendaraan diduga bodong. Sampai saat ini belum diurus dan diambil pemiliknya, ”jelas dia. Kedepan katanya, polisi akan lebih melakukan upaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terutama dengan
Tersangka Kasus Korupsi
Mantan Kades di Lobar Segera Ditahan Giri Menang (Suara NTB) – Mantan kepala desa (Kades) di wilayah Kecamatan Kuripan, Lombok Barat (Lobar) yang sudah berstatus tersangka dalam dugaan kasus korupsi segera ditahan oleh penyidik Polres Lobar. Pihak polres masih mencari waktu yang tepat untuk menahan yang bersangkutan. Mengingat kondisi tersangka yang sakit-sakitan. “Kita cari waktu yang pas. Rencananya setelah berkas operasi tangkap tangan (OTT) ini kirim berkas ke kejaksaan, baru kita lakukan penahanan,” jelas Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono, Rabu (6/11). Dijelaskan, pihaknya sedikit telat melakukan penahanan dan proses peyidikan. Diakuinya kondisi tersangka saat ini memang kesehatannya seringkali drop. Namun demikian pihaknya tetap akan mencari waktu yang pas untuk melakukan penahanan. Mantan Kades ini ditetapkan sebagai tersangka setelah memenuhi unsur penyelidikan penyidik Polres. Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya sudah menerima aduan dugaan korupsi sebanyak 6 aduan. Aduan ini terakumulasi sejak bulan Januari hingga saat ini. Namun permasalahan ini kata dia masih sebatas aduan, pihaknya sendiri akan mendalami aduan ini. Sementara itu, sebelumnya Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap desa yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Selain audit khusus, pihaknya juga melakukan audit reguler. Untuk mencegah persoalan hukum ini, pihak Inspektorat dan dinas PMD terus melakukan pembinaan dan pandampingan bagi Kades dalam melaksakan program DD dan ADD. Ia juga selalu menakankan kepada para Kades agar dalam melaksanakan anggaran harus mengacu aturan yang ada.(her)
menyasar sekolah sekolah dalam meningkatkan kesadaran mereka. Terutama memberikan pemahaman kepada orang tua agar jangan memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur karena sangat berpotensi kepada lakalantas. Dari orang tua harus lebih waspada tentang bahaya korban lakalantas ini. “Penyumbang terbanyak pelanggaran lalin dan lakalantas ini dari anak di bawah umur, sekitar 60 persen,” jelasnya. Ia menekankan, jangan karena operasi zebra sudah selesai, lantas masyarakat atau pengendara justru semakin menyampingkan kesadaran berlalu lintas. Sebab
(Suara NTB/her)
Jumpa pers, Kapolres didampingi Wakapolres dan Kasatlantas serta Kabag Ops pihaknya masih akan tetap ga sebelum akhirnya perganmelakukan pengawasan den- tian tahun 2019. Razia ini gan kegiatan operasi lainnya. tetap akan digalakkan, ini Sehingga kesadaran pengen- guna menekan jumlah lakaldara dapat diminimalisir dan antas yang terjadi di wilayah patuh berla- l u l i n t a s . kita,” tandasnya. (her) “Kegiatan razia akan tetap ditegakkan hing-
tembakau virginia Lombok Premium ini berkisar hanya 30-40 ribu ton. Lokasi lahannya tidak jauh dari selatan Rinjani. Sedangkan yang dekat dengan pantai di selatan Lombok ini dinilai lebih pas diarahkan ke rajangan. “Kalau racun menyalahi batas residu, maka maka branding emas hijau Lombok ini bisa terancam akan hilang,” paparnya. Ditambahkan, kualitas tembakau virginia Lombok sampai saat ini tidak ada yang mengalahkan di Indonesia. Provinsi Jatim pun tak akan menang. “Ini yang membangga-
kan di Lombok,” imbuhnya. Bisnis tembakau ke depan, sambung Kuswanto tetap punya peluang. Kualitas tembakau virginia Lombok ini masih bisa dipertahankan. Guna menjadikan the new virginia Lombok, maka diharapkan ada lembaga khusus dibentuk pemerintah untuk bisa mengendalikan tata niaga dan budidaya tembakau virginia. Menjadi tugas tim pengendali ini adalah seimbangkan permintaan dan penawaran. Saat ini, mengalami musim sakit karena antara kebutuhan dengan penawaran tidak ada yang mengendalikan. (rus)