Edisi Rabu 6 Nopember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 6 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 199 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Walk Out Rapat Paripurna

(Suara NTB/ist)

Fraksi PDIP Sampaikan Nota Keberatan Pembangunan Kantor Walikota Mataram (Suara NTB) Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Mataram, menyampaikan minderheit nota atau nota keberatan terhadap pembangunan Kantor Walikota Mataram melalui kegiatan tahun jamak yang dianggarkan dan dialokasikan pada rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2020. Nota keberatan ini dibacakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Erna-

Nyayu Ernawati

wati, S.Sos., pada rapat paripurna, Selasa (5/11) sore kemarin. ‘’Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap tidak setuju dan tidak sepakat dan atau minderheit nota serta tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pembahasan KUA PPAS APBD tersebut,’’ tegasnya.

Sebelum mengambil sikap, PDIP sebelumnya telah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap dokumen Perda RPJMD, RKPD dan Rancangan

KUA/PPAS Kota Mataram 2020.

Kesimpulan Fraksi PDIP bahwa dasar pertimbangan hukum untuk melakukan perubahan atas RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Mataram Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Bersambung ke hal 15

Potensi Rp10,252 Triliun Setahun

Empat Jalur Pendakian Rinjani Dibuka Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) akhirnya secara resmi mengumumkan pembukaan jalur pendakian ke Gunung Rinjani. Empat jalur yang sebelumnya ditutup akibat kebakaran, dibuka setelah sebelumnya melalui survei jalur.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Samota Harus Jadi Kawasan Ramah Investasi

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berkomitmen mengembangkan dua kawasan super prioritas, yakni KEK Mandalika dan Samota (Teluk Saleh Moyo dan Tambora). Untuk pengembangan KEK Mandalika, sudah banyak intervensi baik dari dunia usaha (investor) maupun Pemerintah Pusat.

Selain menjadi cagar biosfer dunia, kawasan Samota di Pulau Sumbawa didesain menjadi kawasan yang ramah investasi. Samota merupakan wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alam.

Potensi tersebut harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. ‘’Mari kita terapkan secara konsisten pembangunan Samota tersebut yang berbasis kepada masyarakat tentunya dengan mengembangkan sumber daya lokal,’’ ujar Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dengan Ketua Tim Percepatan Investasi Kawasan Samota, Ir. H. Badrul Munir, di Ruang Kerja Gubernur NTB , Selasa, (5/11).

Gubernur pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa kedua kawasan super prioritas di NTB itu, yaitu Mandali-

ka dan Samota harus terus dipacu. Dr. Zul berharap, aktivitas ekonomi masyarakat di Samota memasuki proses industrialisasi. Misalnya, produksi ikan menjadi tepung ikan. ‘’Kalau kita kelola melalui proses industrialisasi, maka akan terjadi nilai tambah pada pendapatan masyarakat kita,’’ harapnya.

Sementara itu Badrul Munir menjelaskan bahwa, semua komoditas yang ada di Samota itu akan diolah di dalam daerah. Badrul Munir menambahkan bahwa Samota harus menjadi kawasan yang ramah investasi. Selain itu Samota juga harus menjadi salah satu basis industrialisasi komoditas lokal. Samota ini kita hajatkan untuk mem-

(Suara NTB/nas)

PERTEMUAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan Pimpinan OPD saat berdiskusi dengan Ketua Tim Percepatan Investasi Kawasan Samota, H. Badrul Munir, Selasa kemarin. perkuat kawasan wisata dengan didukung daya tarik dari Pulau

Perdana Beroperasi, Pelabuhan Gili Mas Disinggahi ’’Sun Princess’’

Buktikan Keseriusan NTB GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menanggapi santai pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali terkait gelaran MotoGP di NTB yang sempat santer beredar di beberapa media. Menurut gubernur, itu disebut sebagai candaan politis yang tidak perlu diperpanjang. ‘’Kita maknai positif saja. Ini jadi membuat semangat kita untuk tidak main-main,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul, ketika dikonfirmasi, Selasa (5/11) di Mataram.

Pernyataan Menpora itu sendiri dinilai gubernur sebagai penyemangat bagi pemerintah dan seluruh masyarakat NTB untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan pembangunan.

H. Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/her)

Jangan Lepas Tangan PEMPROVNTB meminta Pemda kabupaten/kota ikut mencegah masyarakat agar tidak melakukan illegal logging dan perambahan hutan. Meskipun kewenangan mengenai pengelolaan hutan beralih ke provinsi, namun Pemda kabupaten/kota diminta jangan lepas tangan. ‘’Ndak usah lihat kewenangan.

Karena pemberdayaan masyarakat itu kewenangan kabupaten/ kota. Tinggal ngomong saja, ke masyarakat jangan masuk ke kawasan hutan. Jangan merusak kawasan hutan,’’ ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (5/11) siang.

Bersambung ke hal 15

Moyo, Teluk Saleh, dan Tambora.

Bersambung ke hal 15

Giri Menang (Suara NTB) Dermaga di Pelabuhan Gili Mas, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar), resmi beropreasi Selasa (5/11) kemarin. Perdana beroperasi, pelabuhan internasional ini disinggahi kapal pesiar Sun Princess dinahkodai Kapten William Kent, dengan membawa 1.988 penumpang dan 862 crew.

Kedatangan ribuan wisatawan ini disambut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi sejumlah kepala OPD, jajaran Pemda Lobar dan pihak Pelindo III Lembar. Diiringi tarian tradisional, wisatawan dari berbagai negara tersebut terlihat kagum melihat atraksi kesenian khas Lombok tersebut.

Wagub mengatakan, uji coba pengoperasian perdana pelabuhan kapal pesiar berhasil terlaksana dengan baik. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk pengoperasian pelabuhan ini yang direncanakan awal tahun depan.

Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur ini, pihak Pelindo memastikan menyelesaikan tanggung jawabnya. Namun di sini kata Wagub, perlu kerjasama semua pihak untuk kelancarannya. Rohmi berharap, semua infrastruktur pelabuhan bisa cepat selesai dibangun.

Rencananya secara keseluruhan pembangunan infrastruktur selesai tahun 2021. ‘’Awal yang baik ini mudah-mudahan kita bisa jaga bersama, terutama kuncinya kondusivitas, keamanan daerah harus disiapkan.

Bersambung ke hal 15 SAMBUT - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut wisatawan dan memberi cinderamata kepada Nakhoda Sun Princess, Kapten William Kent, Selasa kemarin (foto atas).Sun Princess sandar di Gili Mas.

Tak Lolos Seleksi Administrasi Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

Pelamar CPNS Diperbolehkan Ajukan Protes Mataram (Suara NTB) Dalam rekrutmen CPNS 2019, pelamar diperbolehkan mengajukan protes atau sanggahan jika tak lolos seleksi administrasi. Hal ini merupakan ketentuan baru pada rekrutmen CPNS 2019. ‘’Ini berlaku untuk semua instansi yang membuka seleksi penerimaan CPNS. Memang ada yang baru dalam rekrutmen CPNS 2019 ini. Salah satunya adanya kesempatan bagi pelamar untuk sanggah

bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi,’’ kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/11) siang.

Yus menjelaskan, pelamar yang tidak puas karena dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan kesempatan melakukan sanggah selama tiga hari. Kemudian, Panselnas diberikan waktu 7 hari untuk mengecek sangga-

han dari pelamar.

Tentunya, kata Yus, sanggahan ang diajukan pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi tersebut harus disertai bukti-bukti yang valid. Setelah 7 hari, maka Panselnas akan mengumumkan sanggahan pelamar yang diterima. ‘’Mengenai mekanisme teknisnya soal penginputan sanggahan, nanti menjadi satu dalam juklak dan juknis.

Yang jelas ini menunjukkan rekrutmen CPNS mengede-

pankan prinsip transparansi.

Bahwa setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya,’’ ujarnya.

Untuk mencegah adanya kesalahan yang berakibat terhadap tidak lolos dalam seleksi administrasi. Pihaknya meminta agar calon pelamar membaca dengan cermat persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam rekrutmen CPNS 2019.

Pelamar harus hati-hati ketika upload dokumen keti-

ka mendaftar secara online.

“Pastikan baca secara hatihati persyaratan umum dan khusus, kaitan dengan jabatan yang dilamar. NIK, KTP harus benar-benar sesuai.

Baca dengan cermat persaratan ketika tiba saatnya kita umumkan serentak pendaftaran CPNS 2019,” sarannya.

Pendaftaran CPNS 2019 direncanakan secara serentak akan dibuka 11 November mendatang.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Jangkuk Urusan Semua Pihak LURAH Dasan Agung, Hambali mengatakan ketidakmampuannya dalam menangani kebersihan sungai Jangkuk. Hal itu dikarenakan, kebersihan sungai Jangkuk harus melibatkan semua pihak, baik Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB dan semua kelurahan yang dilintasi sungai Jangkuk.

Kata Hambali, kelurahan Dasan Agung dulunya memiliki KPS (kelompok peduli sungai) yang menjaga kebersihan sungai Jangkuk. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, KPS di kelurahan Dasan Agung ini bubar karena tidak mempu menjaga kebersihan sungai karena keterbatasan anggaran.

“Iya dulu kita punya KPS dan mereka berada di kantor pemberdayaan masyarakat. Di sana kita berikan kontribusi untuk lima lingkungan seperti Bawaq Bagek Utara, Perigi, Pejeruk Timur, Pejeruk Barat, dan Gapuk Utama,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (5/11).

Semua pengurus KPS ini jelas Hambali, merupakan orang-orang yang diambil dari lima lingkungan tersebut. “Tapi saat ini kita tidak anggarkan lagi KPS ini karena sudah bubar.

Alasan lain juga masih banyak sarpras dan pemberdayaan yang butuh anggaran,” jelasnya.

Menurutnya, menjaga kebersihan sungai Jangkuk harus melingkupi semua pihak. Ia menilai, kelurahan Dasan Agung sendiri tidak mampu berbuat banyak untuk menjaga kebersihan sungai Jangkuk ini. “Tidak mampu kita sama Karang Taruna memang sering melakukan clean up di sana (sungai Jangkuk, red). Tapi kan tetap saja tidak bisa berjalan baik,” jelasnya.

Hambali menegaskan, kepada Pemkot Mataram dan Pemprov NTB untuk menganggarkan secara khusus kebersihan sungai Jangkuk ini. “Memang ini tanggungjawab BWS (Balai Wilayah Sungai),” jelasnya.

“Karena kalau dari anggaran kelurahan, kita banyak punya kader yang harus diberdayakan. Ada posyandu 65 orang, ada kader remaja 15 orang, dan belum lagi jika ditambah dengan kader penanganan sungai.

Mana bisa kita jangkau,” imbuhnya. Hambali pun berharap, dengan melibatkan pihak Pemprov NTB dan Kota Mataram agar KPS ini bisa diberdayakan dan dihidupkan kembali demi kebersihan sungai Jangkuk. (viq) Hambali

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Targetkan Investasi Mencapai Rp1,4 Triliun Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram menargetkan jumlah investasi pada tahun 2020 mendatang mencapai Rp1,4 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Irwan Rahadi, Selasa (4/11).

Kata Irwan, untuk menaikkan jumlah investasi tersebut, semua perusahan di Mataram terlebih dahulu harus menyelesaikan pajaknya. Dengan begitu kendala dalam menaikkan jumlah investasi dapat meningkat. “Jangan sampai kendala-kendala teknis belum

diselesikan karena dapat menghambat investasi,” kata Irwan.

Jumlah investasi hingga September lalu, sebanyak Rp593 miliar di Mataram.

Secara teknis lanjut Irwan, dalam melaksanakan kewenangan perizinan, Pemkot

Mataram menargetkan membuat kantor pelayanan multifungsi. “Kita akan coba tiga bulan ke depan, karena banyak faktor, kita liat dari kendala-kendala, sarpras, personel, gagasan ini kita komunikasikan ke OPD terkait,” jelasnya.

(Suara NTB/viq)

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Banggar DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., memberi catatan pasca Dinas PUPR Kota Mataram sebagai OPD teknis memberikan penjelasan teknis atau DED pembangunan Kantor DPRD Kota Mataram, di hadapan Banggar DPRD Kota Mataram. “Kita sudah ekspos masalah teknis. Itu salah satu poin penting di proyek pembangunan Kantor Walikota Mataram,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerja Komisi III DPRD Kota Mataram, Selasa (5/ 11) kemarin. Dia mengapresiasi Dinas PUPR yang telah menyelesaikan proses perencanaan dengan baik,” imbuhnya.

I Gusti Nyoman Agung Adalah hal yang lumrah, bahSugantha wa dalam pembahsan belum sempurna seratus persen. Namun yang jelas, pembangunan Kantor Walikota Mataram secara regulasi tata ruang tidak melanggar aturan. Misalnya terkait koefisien dasar lantai, koefisien daerah hijau, dinilai sudah aman. Tinggal terkait fisik bangunan yang sempat mendapat sorotan. “Karena saya di bidang itu, jadi lebih bisa memberikan saran sesuai dengan arsitektur,” terangnya. Agung melihat, penerapan muatan lokal pada fisik bangunan Kantor Walikota Mataram, dipandang masih kurang.

Penerapan muatan lokal kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini, pada bagian yang masih bisa direview berulang ulang.

Lagipula itu bukan merupakan induk proyek. “Ini kembali lagi pada selera. Tapi kita minta supaya di kubah itu ditambahkan ornamen Lombok. Mungkin ada ciri khas lumbung atau di pilar pilar itulah ciri khas Lomboknya,” demikian Agung. Sedangkan untuk interior, anggota dewan jebolan sarjana arsitektur ini, menyarankan penggunaan cukli.” Jadi dimasukkan saja, mungkin di setiap ruangan bisa beda beda, kan banyak jenisnya itu,” cetusnya.

Politisi Partai Berkarya ini, mendorong Pemkot Mataram mengakomodir produk dari para perajin lokal. “Misalnya asbak, jangan pakai yang kaca, ambil dari Banyumulek,” ucapnya. Agung menyadari saran supaya Pemkot Mataram pada kantor Walikota Mataram yang baru nantinya mengakomodir produk kerajinan lokal, tidak luput dari sorotan masyarakat. Mengingat penggunaan produk serupa di Kantor DPRD Kota Mataram, juga sangat minim bahkan nyaris tidak ada. “Nah itu makanya, tapi inikan barang sudah jadi. Tapi paling tidak kami ingin membantu ide atau gagasan ke depan ini kita bisa lebih baik,” demikian Agung.

Untuk itu, anggota dewan dari dapil Cakranegara ini mendukung Pemkot Mataram melakukan pengadaan meubelair kantor dengan memberdayakan para perajin lokal. Dia menyayangkan minimnya penggunaan produk lokal di lingkup Pemkot Mataram.” Itu yang ingin kami Dorong. Kalau memang pemerintah mau memberdayakan perajin lokal, jangan setengah setengah,” pintanya. Terkait pemanfaatan produk lokal, menurut Agung, butuh ketegasan dari Walikota Mataram bagaimana memberdayakan para perajin lokal. “Agar ke depan, bangunan bangunan negara itu, lebih banyak muatan lokalnya,” pungkasnya. (fit)

an tidak akan menutup kemungkinan mengadakan pelayanan di kantor perizinan.

“Memang lebih banyak online. Modelnya Online Single Submission (OSS),” imbuh Irwan.

“Dalam hal ini memang kita tetap fasilitasi, karena dalam pemenuhan komitmennya, itu harus mereka datang ke kantor sebagai syarat melakukan investasi di Mataram,” tutupnya. (viq)

Pendaftaran CPNS Dimulai Pekan Depan

(Suara NTB/viq)

Perkuat Muatan Lokal

“Kita akan melakukan pelayanan secepatnya, jangan sampai persoalan teknis di Dinas Perizinan juga ikut bersalah. Untuk meningkatkan peningkatan pelayanan, kita akan coba membuat pelayanan publik multiguna/multifungsi. Dalam satu areal itu harus di situ, selesai di satu tempat,” jelasnya.

Selama ini lanjut Irwan, tata cara perizinan di Mataram masih menggunakan mode online. Kendati demiki-

KANTOR WALIKOTA - Salah satu sudut bagian belakang gedung kantor Walikota Mataram, Selasa (5/11). Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) saat ini bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram tengah membahas rencana pemindahan kantor Walikota Mataram yang anggaran pembangunannya tertuang dalam KUA-PPAS. Walikota tetap berusaha agar kantor Walikota ini dipindah ke kelurahan Jempong Baru, jalan Lingkar Selatan. Namun fraksi-fraksi di Dewan masih belum sepakat dengan rencana dimaksud dengan alasan pembangunan kantor baru Walikota tidak mendesak.

Mataram (Suara NTB) Dari 275 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diterima oleh Pemkot Mataram, formasi guru kelas paling banyak dibutuhkan yakni 155 formasi.

Pendaftaran akan dimulai Senin (11/11) pekan depan.

Selain itu, guru mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia 5 formasi, Matematika 4 formasi, guru IPA, Agama dan Bimbingan Konseling masing – masing 1 formasi dan guru Penjaskes 10 formasi. Sedangkan tenaga kesehatan dari 76 formasi yang dibutuhkan paling banyak tenaga keperawatan 21 formasi dan bidan 14 formasi. Selebihnya tenaga dokter, apoteker serta tenaga teknis lainnya sebanyak 22 formasi.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin membenarkan, kebutuhan guru kelas (SD) hampir setengah atau 155 dari ketersedian formasi yang butuhkan oleh Pemkot Mataram pada penerimaan CPNS tahun ini.

Tingginya kebutuhan guru kelas didasari oleh guru SD juga banyak pensiun. Dia memberikan gambaran kekurangan guru SD tahun 2018 saja mencapai 390 guru. Ini belum terakumulasi dari guru SD yang pensiun di tahun 2019. “Guru mata pelajaran ada beberapa karena memang ada yang pensiun,” kata Muja ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/11).

Saat ini telah dipersiapkan persyaratan teknis untuk dima-

sukkan di aplikasi dan menunggu injeksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ke SSCN. Muja menambahkan, berdasarkan kesepakatan awal pada rapat kerja nasional di Yogyakarta, pendaftaran dimulai tanggal 11 November pekan depan.

“Tanggal 10 November kita umumkan. Baru tanggal 11 November kita buka pendaftaran,” tambahnya. Pendaftar CPNS dipastikan ada melonjak dibandingkan tahun lalu.

Prediksi ini dikarenakan satu formasi diperuntukkan bagi tenaga teknis yakni hanya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Lulusan SMK khususnya otomotif di Kota Mataram relatif tinggi. Dan, tidak menutup kemungkinan peluang itu juga dikejar oleh pelamar dari luar Kota Mataram.

Muja menambahkan, proses pendaftaran tahun ini lebih mudah dibandingkan tahun lalu. Pelamar bisa melihat dokumen yang telah diunduh sebelum dikirim. “Bisa dicek apakah sesuai format atau tidak. Kalau dulu kan tidak bisa dilihat. Apakah dokumennya kepotong atau tidak bisa terbaca,” tandasnya.

Di satu sisi, ia tetap mengingatkan bahwa pelamar tidak mempercayai oknum manapun yang menjanjikan kelulusan pada penerimaan CPNS. Sistem digunakan adalah computer assisted test (CAT). Artinya, pelamar dapat langsung melihat hasil seleksi kompetensi dasar. (cem)

Sekolah Diminta Terus Jalankan Program Zero Waste Mataram (Suara NTB) Sekolah-sekolah diminta untuk terus menerapkan program zero waste di sekolah.

Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta kepada sekolah agar bisa menerapkan zero waste di sekolah.

Kepala KCD Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan dalam berbagai kegiatan pembinaan,pihaknya selalu mengingatkan sekolah untuk melaksanakan program zero waste. “Zero waste itu selalu menjadi ‘tagihan’ kita ke sekolahsekolah, setidak-tidaknya di sekolah itu wajib ada penampungpenampung sampah,” katanya.

Selain itu, sekolah bisa melakukan pemilahan sampah, setelah pemilahan, untuk sampah organik bisa diolah sehingga punya nilai ekonomis seperti menjadi pupuk kompos. Bagi sampah yang tidak bisa diolah atau seperti sampah plastik, disarankan bekerja sama dengan bank sampah.

“Selalu dalam kegiatan pembinaan kami ingatkan, ini sudah menjadi program sehari-hari untk didengungkan ke teman-teman di sekolah,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada sekolah untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik di kantin.

“Kami meminta supaya sekolah itu bersih, pola pembersihannya itu, membersihkan ruangan kelas segala macam itu selesai jam pelajaran. Zero waste on the track, terus kita dengungkan ke sekolah-sekolah,” katanya.

Sejumlah sekolah mulai menerapkan program zero waste di sekolah. salah satunya SMAN 8 Mataram yang mengembangkan kantin sehat sejak beberapa waktu terakhir ini. Diharapkan dengan adanya kantin sehat tersebut, siswa bisa meningkatkan kepedulian siswa akan pola hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., M.Pd., sebel-

umnya mengatakan, berbagai program kantin sehat SMAN 8 Mataram telah disusun, antara lain meminimalisir penggunaan sampah plastik dan memilah sampah plastik dan non plastik.

Selain itu melakukan sosialisasi edukasi berjalan tentang zero waste di jam istirahat pertama.

“Kami juga mengajak siswa untuk membawa tumbler minuman dari rumah dan memberikan gratis minuman di istrahat ke dua sebagai reward atau hadiah. Kami juga memberikan inovasi produk yang sehat dan lezat sehingga siswa memiliki banyak pilihan,” jelas Suprapti.

Selain itu, Suprapti juga menyampaikan pihaknya membuat program yang membuat siswa tertarik pada kantin sehat, termasuk menerapkan zero waste. Pihaknya mengganti kertas nasi dengan menggunakan piring dan sendok. Kemudian mengganti gelas plastik dengan dengan gelas berbahan kaca dan melamin. (ron)

Reklame Nunggak Pajak Akhirnya Dipotong Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) akhirnya memotong reklame penunggak pajak. Langkah ini diharapkan memiliki efek jera bagi wajib pajak.

Kepala Bidang Penataan Kota dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Perkim Kota Mataram, Kurnia Mulyadi mengatakan, pemotongan reklame penunggak pajak ini berdasarkan rekomendasi dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Data penunggak pajak reklame tidak lantas dieksekusi melainkan kembali menyurati pemilik reklame. Pengusaha yang tidak menindaklanjuti surat teguran hingga ketiga kali baru kemudian dipotong.

“Kita kasi surat teguran pertama sampai ketiga.

Kalau tidak diindahkan baru kita potong,” kata Kurnia ditemui, Selasa (5/11).

Rata – rata pemilik reklame kooperatif menindaklanjuti teguran tertulis tersebut. Sebagian ada yang meminta rincian total tunggakan dan langsung membayar ke BKD. Reklame seperti di Jalan AA. Gde Ngurah, Brawijaya, Sriwijaya, Raburangkasari, Pejanggik, Panca Usaha, Bung Hatta serta titik lainnya dipotong karena tidak menindaklanjuti teguran. “Hari ini 10 titik kita potong,” sebutnya.

Kurnia menambahkan, langkah tegas ini sebagai efek jera serta mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan data yang diberikan BKD tunggakan pajak sejak empat tahun lalu.

Satu pengusaha reklame ada yang mencapai Rp200 juta. Selain itu, pihaknya juga meminta reklame

yang dipasang di atas pendestrian harus dipindah atau dimundurkan.

Tidak saja penunggak pajak yang ditertibkan.

Reklame yang tidak memiliki izin seperti neon box dipasang di counter handphone juga jadi sasaran penertiban. Pemilik reklame juga terlebihi dahulu diminta mengurus izin ke DPMPTSP. Jika diperingati sampai sepekan lamanya tapi tidak menindaklanjuti baru diambil sikap tegas. (cem)

(Suara NTB/ist)

POTONG REKLAME - Petugas Dinas Perkim Kota Mataram memotong reklame menunggak pajak, Selasa (5/11). Langkah ini untuk memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

(Suara NTB/cem)

PENERIMAAN CPNS - Admin penerimaan CPNS Kota Mataram, Hidayatulloh membuka website SSCN, Selasa (5/ 11). Pendaftaran akan dimulai Senin (11/11) pekan depan.

Untuk proses login menunggu injeksi dari KemenpanRB.

Inspektorat Telusuri Randis Tak Bayar Pajak Mataram (Suara NTB) Inspektorat segera menelusuri kendaraan dinas (randis) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Mataram yang belum membayar pajak. Alokasi anggaran pembayaran pajak telah disediakan di masing – masing dinas.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, belum menerima laporan terkait temuan randis belum membayar pajak hingga beberapa tahun. Permasalahan ini akan dicek bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk menelusuri randis di mana saja yang dimaksud.

“Belum saya terima laporannya,” kata Alwan ditemui, Senin (4/11). Inspektorat belum berani menyimpulkan apakah ada pelanggaran terhadap peluang OPD mengalihkan anggaran yang diperuntukkan untuk membayar pajak. Menurutnya, harus dikroscek item per item kendaraan itu di mana saja.

Apakah masih utuh, dokumennya ada ataukah barangnya sudah tidak berada di tempat.

Termasuk pos anggaran dimana randis tersebut.

“Ini ada teguran dari Samsat. Berapa motor dan jenis apa harus kita tahu dulu,” tandasya.

Kendaraan bermotor milik Pemkot Mataram sampai den-

gan bulan September 2019 dengan jumlah potensi 2.045 unit roda dua dan roda empat. Belum melunasi pembayaran PKB atau yang menunggu 672 unit roda dua dan roda empat.

Total tunggakan pajak kendaraan bermotor Rp186,8 juta lebih. Denda PKB Rp44,8 juta, sehingga terakumulasi tunggakan plus denda mencapai Rp231,7 juta lebih. Tunggakan kendaraan dinas mulai dari dua tahun hingga lima tahun.

Alwan menegaskan, teguran disampaikan dari UPTB Samsat Provinsi NTB akan ditelusuri di dinas mana saja kendaraan tersebut. Tidak ansih randis di Dinas Lingkungan Hidup. Dan, ini perlu dicari permasalahannya agar lebih mudah menyelesaikan permasalahannya. “Kita telusuri nanti dengan BKD,” ucapnya.

Menyoal Inspektorat setiap tahun melakukan audit terhadap seluruh OPD? Mantan Kepala Dinas Perdagangan ini menegaskan, audit rutin hanya fokus pada pemeriksaan aset saja. Auditor tidak menyentuh ranah administratif dari aset. Oleh karena itu, belum berani disimpulkan apakah ada potensi pelanggaran atau tidak.

Perlu juga dicek kelayakan kendaraan dan fisik kendaraannya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Halaman 3

Negatif, Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Sektor pertanian berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan III tahun 2019. Padahal agraria adalah sektor yang diunggulkan. Ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2019 dibandingkan triwulan III-2018 tumbuh 6,26 persen (y on y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Konstruksi sebesar 29,41 persen.

Ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2019 dibandingkan triwulan II-2019 tumbuh 1,42 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 56,31 persen.

Ekonomi Provinsi NTB Triwulan I s/d III 2019 Terhadap Triwulan I s/d III 2018 (c-to-c) tumbuh 3,70 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh 14 (empat belas) Kategori Lapangan Usaha, dengan pertumbuhan tertinggi pada Kategori Konstruksi sebesar

14,05 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono melalui Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, I Gusti Lanang Putra, Selasa (5/11) menjabarkan, dilihat dari struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi menurut lapangan usaha, sektor pertanian memberikan andil paling negatif. Pertumbuhan sektor pertanian triwulan III tahun 2019, dibanding triwulan III tahun 2018 tumbuh -1,53. Sementara triwulan III 2019

dibanding triwulan II 2019, minus pertumbuhannya lebih parah, -5,51 persen.

Secara umum, suber pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III tahun 2019 masingmasing berkontribusi, sektor konstruksi 2,71 poin, perdagangan 1,42 poin, pertambangan 1,25 poin, pendidikan 0,38 poin.

Real estate 0,16 poin, administrasi pemerintahan 0,14 poin, lainnya 0,60 poin dan pertanian bertanda merah -0,39 poin.

Deputy Bidang Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank In-

donesia Provinsi NTB, Wahyu Ari Wibowo mengemukakan, pertumbuhan ekonomi NTB yang berada pada urutan ke 4 nasional. Trennya cukup baik. Mengungguli sejumlah daerah lainnya di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB menurut pengeluarannya, pertumbuhan ekonomi NTB didorong konsumsi rumah tangga sebesar 3,57 persen dibanding tahun lalu.

Konsumsi rumah tangga ini sharenya terhadap PDRB sebesar 62 persen. Paling mendominasi. Ketika tumbuh 3,57 persen akan sangat mempengaruhi. “PMTB sebagai proxy investasi juga tumbuh 10,64 persen. Ini pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujarnya. Namun menjadi sorotan sektor pertanian yang

pertumbuhannya negatif.

Baik diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya, maupun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Wahyu Ari mengatakan, salah satu pengaruhnya adalah kekeringan.

Cuaca seperti ini hampir terjadi setiap tahun. Karena itu, menurutnya menjadi tantangan untuk ke luar dari dampak yang muncul setiap tahun. Bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Karena itu, menurutnya sangat perlu terobosan sektor pertanian. Jangan sampai dampak kemarau rutin membuat sektor pertanian tumbuh negatif.

“Turun sih oke, tapi solusinya tetap teknologi. Apakah irigasi diperbaiki, pola tanam diubah, atau bibit unggul yang lebih tahan cuaca. Kenapa harus priori-

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

I Gusti Lanang Putra

Wahyu Ari Wibowo

tas pertanian ini, karena kontribusinya sangat besar, 25 persen. Menyumbang pertumbu-

han ekonomi dan mengatasi persoalan ketenagakerjaan,” demikian Wahyu Ari. (bul)

Pupuk Kaltim : Tidak Ada Kelangkaan Pupuk Ganggu Investasi HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTB, menuntut Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali mencabut pernyataannya atas kemungkinan gelaran MotoGP yang akan dilaksanakan di KEK Mandalika, Kuta Lombok Tengah memungkinkan pindah ke Jawa Timur. Pernyataan disampaikan Menpora dinilai dapat mengganggu investasi yang ada di NTB. Ketua Hipmi Provinsi NTB, Sawaludin menyayangkan ungkapan Menpora yang menilai seolah-olah penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, Lombok, tidak akan pasti.

Hipmi NTB menuntut agar menteri mencabut ungkapannya itu yang telah terlanjur dilansir berbagai media massa.

Pernyataan sebagai tuan rumah pegelaran MotoGP 2021 ini dianggap pengakuan sepihak oleh Menpora. Spontan saja, pernyataan Menpora ini mendapat reaksi, bahkan kecamatan dari sejumlah kalangan di NTB. ‘’Ungkapan Menpora tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian rencana pengembangan investasi di Lombok pada khususnya dan umumnya di NTB,’’ kata Sawaludin, Selasa (5/11).

Menpora tidak berusaha memahami rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Dimana salah satu rencana kerja jangka pendek yakni mewujudkan pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah. Seharusnya, menurut Sawaludin, seorang menteri sedapat mungkin memahami bidang tugas dan fungsinya.

Yang mesti dipahami Menpora, menurut pria yang akrab disapa Aweng ini, yakni Mandalika di Lombok Tengah merupakan salah satu kawasan strategis pengembangan ekonomi nasional, dimana kawasan yang di masukkan dalam KEK Mandalika menjadi prioritas dalam kabinet Indonesia maju. Hipmi NTB tengah mempertimbangkan beberapa rencana aksi selanjutnya untuk menyikapi ungkapan yang dinilai tidak cocok dengan iklim investasi dari Menpora tersebut. ‘’Harusnya dipikirkan akibatnya sebelum mengeluarkan ungkapan. Ujarannya telah mencederai masyarakat Lombok dan NTB umumnya,’’ demikian Aweng. (bul) Sawaludin (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Kantor Pemasaran Wilayah NTB memastikan tidak adanya kelangkaan pupuk di NTB. Stok pupuk subsidi jenis Urea masih cukup kuat memenuhi kebutuhan petani hingga awal 2020 mendatang. “Stok pupuk subsidi kita sebanyak 35.000 ton. Tidak ada pupuk langka,” kata Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/11) kemarin, Slamet menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait ketersediaan stok, khususnya di wilayah NTB bagian timur. Pupuk dikatakan langka, bilamana ketersediaan stok di pasaran sangat minim.

Sementara stok pupuk subsidi yang dimiliki Pupuk Kaltim di wilayah NTB saat ini sanggup memenuhi kebutuhan petani hingga Februari 2020.

“Permasalahannya bukan langka.

Alokasinya sudah habis,” terangnya. Di Kabupaten Bima, Pupuk Kaltim telah menyalurkan pupuk subsidi sebanyak sebanyak 30.829,85 ton. Sementara kebutuhannya 41.000 ton. Dan kuota yang diberikan pemerintah sebesar 31.000 ton. Di Madapangga, alokasinya sebanyak 2.344 (99,98 persen).

Pemerintah provinsi telah melakukan realokasi pupuk antar kabupaten/kota.

Kabupaten Bima mendapatkan tambahan 450 ton, Kota Bima 94 ton, Dompu 450 ton, Sumbawa 550 ton. Yang dikurangi jatahnya Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 500an ton, Lombok Barat 500an ton, Lombok Utara 450 ton, Lombok Tengah 55 ton.

Setelah mendapatkan tambahan kuota, kepala dinas yang membidangi pertanian seharusnya segera melakukan realokasi. Maksudnya, jatah kecamatan yang masih cukup, dipindahkan ke kecamatan yang membutuhkan. Sementara ini yang telah melakukan realokasi adalah Kabupaten Dompu dan Sumbawa. “Sedangkan Bima belum mengeluarkan rekomendasi realokasi, Kota Bima sudah juga,” ujarnya.

Tahun ini NTB mendapatkan alokasi pupuk subsidi 179.815 ton. Namun dirasionalisasi kembali oleh Kementerian Pertanian menjadi 161.289 ton.

Biasanya tahun-tahun sebelumnya, pada Bulan November pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan kuota. Namun tidak demikian tahun

ini. “Provinsi sudah mengajukan, Pupuk Indonesia juga sudah mengajukan.

Sekarang sudah di tangannya Dirjen/ Menteri. Tinggal di tanda tangani. Harapan kami juga secepatnya pemerintah pusat memberikan tambahan,” ujarnya.

Sebelum datangnya musim hujan, NTB tentunya sangat membutuhkan alokasi ketersediaan pupuk subsudi untuk kebutuhan masa tanam. jika tidak, terjadi kerawanan. “Dalam artian, pupuknya ada. Tapi alokasi habis. Kalau kami salurkan, berisiko hukum di kami, melanggar aturan. Dan tentu subsidinya tidak bisa dibayar pemerintah. Ketika ada PPK, akan jadi temuan,” jelas Slamet.

Pupuk Kaltim tidak sembarangan menyalurkan akibat terbentur aturan.

Alokasi habis, tetap saja Pupuk Kaltim juga tak bisa menyalurkan. Hingga adanya penambahan kuta alokasi. Secara keseluruhan di NTB dari kuota yang diberikan pemerintah pusat tahun ini untuk pupuk Urea subsidi, telah tersalur 90 persen (145.698). di Pulau Sumbawa, umumnya kuota telah kritis. Yang masih tersedia, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Dengan kondisi ini, harapannya masyarakat juga memahami situasinya.

Pupuk Kaltim juga tak bisa dipaksa menyalurkan pupuk subsidi, tanpa adanya rekomendasi dari dinas terkait di kabupaten/kota. “Kami juga sudah turun ke lapangan. Kok bisa ada tuntutan permintaan pupuk. Padahal, saat ini terjadi musim kemarau ekstrim. Apalagi di Pulau Sumbawa, kita cek lapangan kering semua. Apanya yang mau dipupuk,” imbuhnya. Slamet mengingatkan kepada kelompok masyarakat yang melakukan protes permintaan pupuk seharusnya dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. (bul)

Kekeringan Berdampak Meningkatnya Pengangguran Mataram (Suara NTB) Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, tanpa terkecuali di Provinsi NTB memicu peningkatan jumlah pengangguran. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga masih dipengaruh gempa yang terjadi setahun lalu.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang, naik sek i t a r 234,17 ribu o r a n g dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Par-

Arrief Chandra Setiawan

tisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 2,74 persen poin. Dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang, akan tetapi kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja sehingga TPT turun sebesar 0,3 persen poin dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019.

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen. Pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja sebanyak 2.387,04 ribu orang, bertambah sekitar 232,92 ribu orang atau sebesar 10,81 persen. Persentase penduduk y a n g beker-

ja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin dibanding Agustus 2018.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono melalui Kepala Bidang Statistik Sosial, Arrief Chandra Setiawan dalam keterangan terbuka, Selasa (5/11) kemarin menjabarkan, beberapa karakteristik peningkatan TPT di kabupaten/kota di NTB. Di Lombok Barat, terdapat pengangguran jumlah tenaga kerja pada sektor penyediaan akomodasi dan transportasi makan dan minum. Disebabkan banyaknya hotel dan restoran yang gulung tikar. Data Publikasi Lombok Barat Dalam Angka menyajikan penutunan jumlah hotel berbintang dan hotel melati sebesar 10%. Banyaknya hotel yang tutup mengakibatkan aktivitas pariwisata dan ikutannya menurun. Salah satunya sektor transportasi yang banyak tutup dan serapan tenaga kerja berkurang.

Di Lombok Timur, kuota pembelian tembakau dan harga tahun ini menurun drastis. Akibatnya, pengepul berkurang minat dan serapan tenaga kerja ikut berkurang. Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat kekeringan panjang mengakibatkan kekeringan parah dan puso. Sehingga banyak buruh tani dan pekerja keluarga yang tidak memiliki pekerjaan. Rekrutmen tenaga kerja d i Per-

tambangan Batu Hijau oleh PT. AMNT juga tidak sebaik sebelum-sebelumnya.

Jumlah sub kontrak yang tadinya 100, juga dipangkas menjadi 80 sub kontrak. Lalu di Lombok Utara, papar Chandra, kekeringan hotel-hotel di kawasan Gili juga banyak yang tutup yang mengakibatkan penurunan pekerja. Sementara di Kota Bima, BPBD setempat juga mencatat delapan kelurahan mengalami kekeringan berat akibat kemarau panjang. Tingkat penganggurannya mengalami kenaikan signifikan. Diantaranya kelompok pengangguran didominasi oleh jenjang SMP dan SMAN bahkan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan struktur ketenagakerjaan di NTB, jumlah penduduk usia bekerja (usia 15 tahun keatas) di NTB sebanyak 3,60 juta orang. Terbagi sebanyak 2.471 juta orang angkatan kerja (2,3 juta orang bekerja dan 85 ribu orang pengangguran) dan 1,128 juta orang bukan angkatan kerja. Karakteristik penduduk bekerja di NTB pada Agustus 2019 didominasi 46,49 persen SD ke bawah. 15,30 persen SMP. 20,51 persen SMA. 5,20 persen SMK, 1,95 persen DI, DII dan DIII. Dan 10,55 persen Universitas.

“Dominasi angkatan kerja kita 46,49 persen SD kebawah ditambah 15,30 persen SMP, sudah 60 persen lebih. Artinya bisa jadi kerja serabutan. Karena tidak berlatar pendidikan. Ini yang harus diperhatikan, kasi pelatihan-pelatihan dan kursus agar mereka bisa bersaing,” demikian rekomendasi BPS. (bul)

(Suara NTB/bul)

PUPUK - Stok pupuk di gudang pupuk Kaltim

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Halaman 4

Inovasi Entaskan Kemiskinan

Pinjam di Bank, Warga Miskin Dapat Subsidi

Tak Berorientasi Bisnis

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mencoba membuat sejumlah inovasi dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan. Di antaranya akan memberikan subsidi bunga dan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk warga miskin.

Bentuk inovasi yang dilakukan Pemkab Lotim menurut Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin adalah inovasi pemberian subsidi bunga bank. Dalam hal ini, Pemkab Lotim sudah menyiapkan Rp5 miliar anggaran tahun 2020

mendatang untuk mewujudkan program tersebut. Anggaran ini, ujarnya, termasuk, asuransi terhadap ternak yang hilang ataupun mati.

Wabup mengaku, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan salah satu per-

bankan, yakni PT Bank NTB Syariah. ‘’Angka Rp 5 miliar yang disiapkan ini diharapkan bisa diperuntukkan bagi 1.500 warga miskin,’’ ujarnya, Selasa (5/11).

Warga miskin yang dimaksudkan, tambahnya, adalah

mereka yang sudah jelas datanya, yakni masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau sekarang disebut dengan istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nantinya, warga yang meminjam di perbankan ini diberikan batasan waktu 1 tahun sampai 2 tahun. “Meminjam uang tanpa bunga, karena bunganya dibayarkan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya. ‘’Semis-

al warga meminjam Rp 15 juta, maka kembali juga Rp 15 juta,’’ tambahnya.

Diakuinya, dalam pengembangan usaha pemerintah sudah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini menjadi hal yang berbeda dengan yang dilakukan Pemkab Lotim, karena Pemkab memberikan subsidi bunga bank pada warga miskin yang meminjam di perbankan milik daerah. (rus)

Pengembangan Objek Wisata di Selatan

Dewan Minta Pemerintah Tegas pada Investor

(Suara NTB/rus) (Suara NTB/yon)

POLEMIK lahan sumber mata air Ambung Desa Rempung Kecamatan Pringgasela harus segera dituntaskan. Mengingat persoalan ini menyangkut hajat dan kepentingan masyarakat banyak. Dalam penyelesaiannya pun diharapkan tidak mengedepankan orientasi bisnis.

Demikian diharapkan Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, Selasa (5/11). Menurut politisi partai Golkar ini, persoalan ketersediaan air bersih dewasa ini menjadi kebutuhan krusial masyarakat saat musim kemarau, sehingga dibutuhkan sumber-sumber mata air aktif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satunya sumber mata air Ambung di Desa Rempung. Untuk itu, polemik tersebut antara pemerintah daerah dan masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik lahan harus diselesaikan dengan baik, karena menyangkut hajat dan hidup masyarakat banyak.

“Sumber mata air Ambung jangan dijadikan orientasi bisnis, melainkan orientasi itu untuk kesejahteraan rakyat berupa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih,” ungkapnya.

Dalam menjaga ketersediaan air bersih masyarakat, Daeng Paelori meminta supaya Direksi PDAM Lotim terus mencari potensi sumber-sumber mata air yang lain. Seperti di Kecamatan Suralaga, Pringgasela, Labuhan Haji dan beberapa sumber mata air lainnya. Sehingga ketika terjadi persoalan seperti di sumber mata air Ambung tidak memakan banyak korban.

Selaku wakil rakyat, Daeng Paelori mempertanyakan alasan pendistribusian mata air Ambung disetop. Apabila pemerintah daerah mengklaim itu merupakan aset daerah, pertanyaannya kenapa pemerintah dan aparat kepolisian diam saja tanpa melakukan tindakan tegas. “Pemerintah mengklaim jika lahan tersebut merupakan penguasaan pemerintah. Lalu kenapa diam begitu sumber mata air itu disetop dan disegel oleh masyarakat,”tanyanya.

Untuk itu, apabila antara pemerintah dan masyarakat yang mengklaim selaku pemilik lahan itu bersikukuh, maka musyawarah untuk mencari jalan keluar dalam persoalan ini harus secara baik namun tidak berorientasi pada bisnis.

Artinya ketika masyarakat meminta pembayaran Rp10 miliar, maka pemerintah masih bisa melakukan negosiasi dengan sama-sama mengedepankan hajat dan kepentingan masyarakat.

Kendati demikian, apabila persoalan ini dibawa ke ranah hukum merupakan suatu tindakan sah-sah saja.

Terutama ketika antara kedua belah pihak saling klaim serta sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa. (yon) Daeng Paelori

JURANG KOAK - Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin mendatangi warga di Jurang Koak, Selasa (5/11).

Datangi Jurang Koak

Masyarakat Minta Wabup Siap Carikan Solusi Terbaik Pembangunan SPBU di Kelayu Dihentikan Selong (Suara NTB) Keberadaan pembangunan SPBU di wilayah Kelayu Kecamatan Selong masih ditolak warga sekitar. Untuk itu pembangunan yang saat ini sedang berjalan diminta untuk dihentikan sementara, terlebih kasus ini masih dalam proses hukum di pengadilan.

Demikian disampaikan juru bicara masyarakat, Sirojul Munir, dalam hearing bersama DPRD Lotim, Selasa (5/11).

Dikatakannya, gugatan yang diajukan ke pengadilan hingga saat ini sedang berproses, sehingga semestinya pembangunan tidak boleh dilanjutkan sampai adanya putusan inkracht di pengadilan. “Kegiatan saat ini masih berjalan.

Seharusnya menunggu keputusan pengadilan,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan SPBU yang terletak di dalam pemukiman warga ini memiliki banyak sekali kejanggalan, mulai dari IMB, izin lingkungan hingga terjadinya penolakan oleh warga. Atas dasar itu, masyarakat pun sudah melayangkan surat ke pemerintah daerah, namun tidak satupun yang dijawab.

“Kasus ini bermula pada Januari 2018. Ini penipuan, karena dalam surat untuk membangun bengkel mobil. Tapi nyatanya yang dibangun SPBU. Kita minta pengerjaan dihentikan. Mari hargai proses hukum,” ungkapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Muksin, mengungkapkan jika saat ini pihaknya masih mencarikan jalan keluarnya. Persoalan ini pun sudah disampaikan ke bupati dan meminta supaya pelaksanaan pembangunan SPBU dihentikan sementara.

Kabag Hukum, Lalu Dedi Kurniawan, menyebutkan kasus ini masih diuji di Pengadilan Negeri Lotim. Dari pemerintah daerah berharap supaya persoalan ini dapat putus di pengadilan tingkat I. Namun faktanya berjalan hingga ke PTUN. Lalu Dedi mengungkapkan sah-sah saja dilakukan dilakukan penundaan pengerjaan. Namun akan dilihat dalam gugatan apakah ada permintaan masyarakat untuk dilakukan penundaan. Namun itu berhak diputuskan di pengadilan dalam putusan sela.

Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman, meminta supaya pengerjaan dihentikan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Dalam keputusan bersama untuk penghentian pengerjaan bersifat sementara ini, DPRD Lotim akan bersurat ke Dandim dan Kapolres untuk dilakukan pengamanan.

Hal senada disampaikan, Ketua Komisi III, Saiful Bahri, meminta supaya menunggu supaya proses peradilan. Menurutnya dalam pembangunan diyakininya pasti dilengkapi dengan unsur-unsur administrasi. “Beberapa waktu lalu kita sudah sepakati untuk menghentikan sementara pembangunan,” ujarnya.

Ketua Komisi I, Muallani, mengungkapkan penolakan terjadi karena adanya suatu hal yang kurang tepat. Misalnya, dalam surat yang beredar di masyarakat awalnya di tempat tersebut akan dibangun perbengkelan, sementara dalam perjalanan yang dibangun adalah SPBU. Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan survei ke lapangan sebelum menerbirkan izin serta mengkaji masyarakat apakah benar atau tidak pernah melakukan penandatanganan.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, menegaskan jika pada hearing sebelumnya sudah disepakati pada bulan Januari lalu supaya pembangunan SPBU di Kelayu untuk sementara dihentikan sebelum adanya keputusan di pengadilan. Kesepakatan itu, katanya, harus tetap dijaga dan dilanjutkan. (yon)

(Suara NTB/yon)

DENGAR PENDAPAT - Masyarakat Kelayu melakukan dengar pendapat bersama DPRD Lotim terkait penolakan pembangunan SPBU yang dinilai adanya kejanggalan hingga terjadinya penolakan oleh masyarakat sekitar, Selasa (5/11).

Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Rumaksi Sjamsuddin, Selasa (5/11) mendatangi lahan Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.

Wabup datang bersama Kapolres Lotim AKBP Ida Bagus Made Winarta, SIK., dan sejumlah pejabat lainnya ini bertemu langsung dengan warga Jurang Koak yang mencoba masuk kembali.

Wabup meminta warga menahan diri dulu untuk tidak masuk. Orang nomor dua di Lotim ini pun menjanjikan untuk mencarikan obat mujarab atau solusi terbaik bagi warga. Diakuinya, polemik lahan seluas 110 ha di Jurang Koak ini telah lama berpolemik dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Apalagi, beberapa waktu lalu dilakukan operasi penyisiran warga yang melakukan aktivitas cocok tanam di atas lahan tersebut.

Bersama dengan pihak TNGR, Wabup berencana akan membahas persoalan tersebut dan mencarikan solusi terbaik bagi warga. Diibaratkan, saat ini warga sedang sakit karena persoalan lahan tersebut. Rasa sakit warga ini katanya akan coba disembuhkan dengan memberikan obat terbaik.

Wabup belum mau menerangkan solusi apa yang akan ditawarkan nantinya. Namun, persoalan Jurang Koak menjadi salah satu atensi dari pemerintah daerah. Wabup menyatakan dalam dua pekan ke depan ini masalah tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.

Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Made Winarta menambahkan, warga diimbau agar tetap bersabar dan tidak memaksakan diri dulu untuk masuk ke kawasan TNGR. Masyarakat hendaknya hormati apa upaya pemerintah daerah yang sedang mencarikan solusi. Masyarakat juga

diminta tidak mudah terprovokasi pada isu-isu yang belum jelas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Guna mengantisipasinya, saat ini sudah disiagakan gabungan pengaman dari Brimob Polda NTB, Polwan dan satuan Polsek. Sejauh ini katanya, situasi terbilang sangat aman dan warga cukup kooperatif. Dituturkan beberapa waktu lalu, ada 10 warga yang sudah mencoba masuk dan memulai mengolah lahan. Semua warga tersebut sudah diminta keluar.

Sanjaya, salah satu warga Jurang Koak menyampaikan sebanyak 550 warga sangat berharap bisa masuk kembali dan melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Pihaknya meminta kawasan seluas 110 hektar dikeluarkan dalam peta TNGR. “Itu saja permintaan warga, lahan yang sudah dikuasai warga ini dikeluarkan dari peta kawasan TNGR,” ucapnya. (rus)

Mukercab PPP Putuskan Narsudin Balon Wabup Tanjung (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memutuskan untuk mengusung Narsudin, S.Sos., sebagai bakal calon (balon) wakil bupati (wabup) pada Pilkada 2020 mendatang. Keputusan itu disimpulkan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PPP KLU, di Lesehan Ima Rasa, Gondang, Selasa (5/11).

Dalam rapat tersebut, hadir Sekretaris DPW PPP NTB, M. Akri, S.HI., Ketua DPC PPP KLU, Narsudin, S.HI., anggota DPRD KLU dari PPP, Nurhardin, S.Ag., pengurus PAC dan badan otonom.

“Ada hal prinsip yang ditetapkan PPP, bahwa ketika ada kader untuk satu posisi, maka posisi lain akan dibuka untuk non kader,” ungkap Narsudin.

PPP memutuskan untuk membuka Desk Pilkada di Sekretariat PPP KLU, di Dusun Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung.

Pendaftaran dibuka mulai 815 November, dan dilanjutkan dengan pengembalian formulir pada 16-25 November.

Narsudin mengakui, sebelum di PPP ia sudah mendaftar di 3 parpol, yakni, PBB, PAN dan Nasdem. Sebagai pelamar di parpol tersebut, ia siap menunggu keputusan masing-masing parpol.

Terhadap aturan mundur dari jabatan wakil rakyat, Narsudin menyatakan siap. Sejak awal sebelum mendaftarkan diri di parpol lain, ia sudah berkomitmen untuk mening-

(Suara NTB/ari)

MUKERCAB - Mukercab PPP KLU yang memutuskan mengusung Narsudin sebagai balon wabup. galkan posisinya apabila diterima sebagai paket calon.

“Saya sejak awal komit, saya yakin dan percaya, bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Kalau ada calon bupati dan wakil bupati masih mempertimbangkan mundur, harus dipertanyakan.

Baru ada aturan harus mundur sudah takut, ada aturan membolehkan sudah ramairamai maju, itu komitmennya dipertanyakan. Kalau saya tetap, mundur tidak mundur, saya maju,” tegasnya.

Sementara itu, M. Akri, menambahkan DPW PPP mendukung setiap kadernya untuk maju pada Pilkada serentak di 7 kabupaten/kota.

DPW sudah menginstruksikan supaya semua kader par-

tai melibatkan diri karena menjadi bagian yang akan diperjuangkan oleh PPP dari pusat sampai daerah. “(PPP) 60 persen peluang untuk kader, 40 persennya untuk eksternal. Oleh karena itu, melalui Mukercab inilah, bagian dari Pilkada, Desk Pilkada sudah dibentuk,’’ ujarnya.

Selanjutnya, DPW akan melakukan muskerwil atas hasil keputusan mukercab. Pandangan yang disampaikan dari hasil mukercab akan diplenokan untuk dijadikan rekomendasi ke DPP baru dikeluarkan SK. “Saya kira PPP KLU harus segera membangun komunikasi dengan parpol lain, karena kita hanya dua kursi. Maka dari itu, KLU hanya berpeluang untuk calon wakil bupati,” ujarnya. (ari)

Selong (Suara NTB) DPRD Lombok Timur (Lotim) mendukung komitmen Pemkab Lotim untuk mengembangkan potensi objek wisata di selatan.

Niatan baik ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bukti nyata ketegasan pemerintah terhadap para investor yang berinvestasi di Lotim.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/11), Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, SE, menegaskan, sudah sepatutnya pemerintah daerah harus membuka diri secara maksimal dalam pengembangan pariwisata di daerah ini. Misalnya dalam pengembangan objek-objek wisata khususnya di wilayah selatan.

Langkah ini supaya pemerintah tidak hanya menjadi penonton bagi daerah lain terlebih di daerah sendiri.

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, kawasan wilayah selatan Kabupaten Lotim cukup bagus dan potensial di sektor kepariwisataannya, sehingga sudah sepatutnya pemerintah daerah menjadi wilayah selatan skala prioritas dalam pengembangan pariwiwsata Lotim. Seperti ketersediaan akses jalan yang bagus, air bersih mengalir serta ketersediaan listrik serta keamanan yang terjaga. “Jika faktor-faktor pendukung itu sudah ada. Dipastikan akan

menjadi incaran para investor dan wisatawan,” ungkapnya.

Daeng Paelori juga meminta kepada pemerintah supaya lebih tegas terhadap investor yang sudah memiliki lahan untuk secepatnya melakukan pembangunan, sehingga pariwisata Lotim di wilayah selatan cepat berkembang mengingat saat ini pariwisata hampir di semua daerah menjadi primadona sebagai sumber pendapat asli daerah (PAD).

“Oknum-oknum yang kerap bermain di wilayah selatan.

Faktor faktor penghambat pengembangan pariwisata di daerah selatan harus ditelusuri, itu harus jadi atensi oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Di samping itu, potensi pariwisata di Kabupaten Lotim cukup kaya. Hampir semua jenis objek wisata mulai dari pantai, pegunungan, air terjun dan wisata alam hampir terdapat di daerah yang terletak di ujung timur Pulau Lombok ini. Persoalannya saat ini keseriusan pemerintah daerah dalam pengembangannya, terutama untuk pariwisata di wilayah selatan. Menurut Daeng, masyarakat selatan juga sangat mengharapkan hadirnya hotel-hotel disertai objek wisata yang mampu menarik perhatian kunjungan wisatawan. (yon)

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Rapat Bapem Perda DPRD KLU yang menyetujui pembahasan sejumlah raperda, Selasa (5/11).

Bapem Perda DPRD KLU Siapkan 21 Raperda Tahun 2020 Tanjung (Suara NTB) Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyetujui pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tahun 2020 sebanyak 21 raperda. Raperda tersebut terdiri dari 15 raperda usulan eksekutif, dan 5 raperda inisiatif DPRD. Dalam Paripurna Bapem Perda, Selasa (5/11), juru bicara Bapem Perda, Hakamah, A.Md.Agr., S.KH., berharap agar seluruh OPD KLU terus berperan aktif dalam pengusulan raperda berupa raperda dan naskah akademiknya sekaligus dalam penganggarannya. Pada prinsipnya, kata dia, suatu peraturan daerah dibuat adalah untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan aparatur di bidang pembuatan peraturan daerah masih sangat terbatas. Namun demikian bukan berarti kita tidak bisa melahirkan suatu raperda yang berkualitas,” ujarnya.

Adapun rincian raperda tahun 2020 meliputi, Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripda), Raperda Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Tata Tunaq Berkah (TTB), Raperda Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perumda.

Lembaga DPRD juga memasukkan rancangan pencabutan dan perubahan atas beberapa perda. Pencabutan dan perubahan itu disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi serta dinamika yang berkembang di masyarakat.

Beberapa raperda yang dicabut dan diubah antara lain, pencabutan Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan (HO), Pencabutan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perubahan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Parpol, pencabutan Perda No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah, Perubahan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perubahan Perda 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Perubahan Perda 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjung, pelestarian tradisi dan budaya daerah, retribusi Tera/Tera Ulang.

Sementara pada raperda inisiatif, lima yang diusulkan antara lain, Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah, Raperda Penyelenggaraan dan Perlindungan Buruh Migran, Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Raperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Raperda Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Halaman 5

Juklak Penerimaan CPNS Belum Diterima

SSJ Berdampak Positif DPRD Lombok Barat (Lobar) menilai pelaksanaan Festival Senggigi Sunset Jazz (SSJ) 2019 berdampak positif.

Anggota Komisi II DPRD Lobar Saeun menilai dampak event itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi okupansi hotel saja. Namun juga harus dilihat dari sisi promosi kawasan wisata Senggigi. ”Bukan begitu ada acara okupansinya meningkat, tetapi ini butuh proses. Dan ongkos terkenal itu dia mahal,” ungkap politisi PAN itu, Selasa (5/11).

Meski demikian, Saeun mengaku jika ok(Suara NTB/dok) Saeun upansi hotel di kawasan Lobar terjadi.

Namun, ini merupakan dampak dari bencana gempa yang tidak bisa dielakkan. “Walaupun gempa sudah berakhir tapi efeknya masih, walupun lagi ada peningkatan (okupansi) dan beberapa hotel itu ada,” akunya.

Selain itu berkembangnya sejumlah kawasan wisata di NTB juga jangan dijadikan hal yang ditakutkan oleh pelaku usaha di Lobar. Termasuk kawasan KEK Mandalika. Ia justru mengatakan dengan adanya Mandalika itu bisa memberikan efek baik kepada yang lain. “Karena Senggigi dan Mandalika itu beda pangsa pasarnya. Tidak semua akan di sana (Mandalika). Kita bisa mendapatkan manfaat dari Mandalika itu, jangan malah ketakutan,” sambungnya.

Jika ada pelaku usaha di kawasan Senggigi menilai SJJ itu tidak efektif, Saeun menyarankan harusnya ada komunikasi bersama atau diskusi untuk membenahi ke depannya. “Harus ada komunikasi bersama untuk membenahi ke depan,” ujar dia.

Menurutnya, Festival Jazz ini mendatangkan dampak yang baik untuk pariwisata. Terutama dari sisi promosi melalui media sosial. “Kalau dianggap input yang diakibatkan oleh SJJ itu tidak ada, saya justru tidak setuju. Jazz festival ini untuk hiburan masyarakat Lobar, ini hiburan rakyat, yang harusnya punya efek domino terhadap promosi,” pungkas politisi asal Gunungsari itu. (her)

(Suara NTB/her)

TINGGAL - Warga di Selat Narmada yang masih tinggal di lokasi pengungsian. Mereka mengharapkan pemerintah segera membangun rumahnya, karena musim hujan sudah mulai tiba.

Ribuan Korban Gempa Masih Tinggal di Pengungsian Giri Menang (Suara NTB) – Nasib ribuan korban gempa di Lombok Barat (Lobar) masih belum jelas. Menyusul usulan tambahan dana bantuan dari pusat belum disetujui. Korban gempa ini tambah bingung, lantaran musim hujan sudah datang. Banyak di antara mereka masih tinggal di lokasi pengungsian, sehingga ketika diguyur hujan kebingungan mau pindah kemana.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib mengaku masih ada korban gempa khususnya yang rusak berat belum terbangun rumahnya, sehingga masih tinggal di pengungsian. Namun pihaknya sudah berupaya mempercepat penanganan rumah warga dengan mendebet sisa bantuan ke rekening warga.

Pihaknya sudah mendebetkan dana kepada 432 KK yang masuk usulan baru dari 1.200 KK khusus yang rusak berat.

“Sisanya 800 lebih KK menunggu dana yang diusulkan dari pusat,” jelas dia.

432 KK ini, ujarnya, masuk dalam usulan tambahan ke pusat yang jumlahnya 4000 KK lebih, sehingga yang tersisa yang belum mendapatkan bantuan mencapai 3600 KK lebih.

Pihaknya memprioritaskan penanganan rusak berat, sebab kondisi hujan dikhawatirkan mengguyur warga, apalagi saat ini sudah masuk musim hujan. Sedangkan terkait rusak sedang dan ringan, bukan berarti dianaktirikan. Diakuinya, penanganan rusak sedang dan ringan ini relatif mudah dan lebih cepat dibanding rusak berat. Untuk usulan tambahan tersebut, tengah menunggu proses di pusat.

Hingga saat ini, ujarnya, pihak Inspektorat BNPB tengah melakukan verifikasi data yang diusulkan untuk mengeluarkan nama-nama yang ditemukan ganda. “Awal November mudah-mudahan bisa keluar dananya,” ujar dia.

Seperti di Sandik Kecamatan Batulayar, warga mengeluhkan pengerjaan rumahnya yang mandek. Bahkan ada warga yang belum membangun rumahnya sama sekali akibat kesalahan pendataan. Seperti dialami Mahyudin Warga Dusun Puncang Sari Timur, Desa Sandik Kecamatan Batulayar.

Bapak delapan anak ini hanya bisa pasrah dengan Praya (Suara NTB) – kondisi rumahnya yang rata Masih banyak desa di dengan tanah akibat gempa Lombok Tengah (Loteng) tahun lalu. Bagaimana tidak, yang warganya masih Buang sampai saat ini ia belum bisa Air Besar BAB) Sembarang. membangun rumahnya terseDinas Kesehatan (Dikes) but. Pasalnya rumahnya yang Loteng mencatat dari 139 masuk kategori salah kamar desa/kelurahan di daerah ini, itu hanya mendapatkan banbaru 72 desa yang sudah bertuan Rp 10 juta. Sementara status ODF (Open Defecation dana ini tidak cukup untuk Free). Artinya sebanyak 67 membiayai pembangunan desa yang warganya masih rumahnya Akibat rumahnya BAB sembarang. Desa ODF belum dibangun, selama seadalah desa yang 100 perstahun lebih ia terpaksa harus en masyarakatnya telah tinggal di pengungsian.

BAB di jamban yang sehat.

“Sudah satu tahun lebih ”ODF ini kan bagaimana kami tinggal di pengungsian, mengubah paradigma malihat saja kondisinya seadansyarakat dari BAB sembaranya,” tutur Mahyudin. (her)

Masyarakat Diimbau TidakTerperdaya Calo Giri Menang (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) belum menerima petunjuk teknis (juklak) dan petunjuk pelaksana (juklak) penerimaan CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Pembukaan pendaftaran pelamar CPNS ini infonya tanggal 11 November, kalau tidak salah. Tapi sampai saat ini belum ada juklak-juknisnya dari pusat (Kemenpan RB),” jelas Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/11).

Pihaknya mengaku belum tahu kapan juklak-juknis ini diturunkan pusat ke daerah.

Diakuinya, jika melihat waktu yang ada dengan pendafta-

ran CPNS, juklak dan juknis yang belum turun ini dinilai sangat terlambat dan mepet.

Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena yang berwenang adalah pusat.

Terkait isu penerimaan CPNS yang kerap dikaitkan dengan praktik calo yang menyasar warga awam, menurut dia tidak ada praktik semacam ini.

Ia menegaskan tidak ada celah untuk bermain dalam penerimaan CPNS ini. Untuk men-

gakali sistem ini pun sangat tidak mungkin, sehingga kecil kemungkinan bisa dilakukan praktik semacam itu. ”Tapi perlu disampaikan ke masyarakat, terutama yang awam agar jangan sampai mudah dipengaruhi oleh orang tak bertanggung jawab,” tegas dia.

Ia juga menegaskan dalam proses penerimaan CPNS ini tidak ada istilah pesanan dari kalangan pejabat tinggi. Bahkan, praktik semacam ini tidak

pernah terjadi di Lobar sebab mekanismenya sangat ketat.

Suparlan menambahkan untuk formasi CPNS tahun 2019 Lobar memperoleh jatah formasi CPNS sebanyak 205, terdiri dari formasi untuk tenaga kesehatan dan guru. Sedangkan untuk formasi P3K tidak ada penerimaan tahun ini. Penerimaan CPNS kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahapan penerimaan tahun ini tahapannya hingga tahun 2020. Tahun ini hanya dilakukan verifikasi administrasi, sedangkan untuk pelaksanaan tes sampai pengumuman sendiri dilakukan tahun depan.

“Lobar dapat formasi 205, itu tidak ada yang teknis hanya un-

(Suara NTB/dok)

Suparlan tuk tenaga guru dan tenaga kesehatan,” jelasnya. (her)

Wagub Optimis Target 4,5 Juta Wisatawan Tercapai 2020 Giri Menang (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyaksikan langsung sandarnya kapal pesiar Sun Princess di Pelabuhan Gili Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (5/11).

Pada kesempatan ini, Wagub mengaku optimistis akan dapat mengejar capaian target kunjungan 4,5 juta wisatawan di tahun 2020 mendatang.

“Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kali Pelabuhan Gili Mas beroperasi. Bagi kami ini adalah suatu progres yang sangat baik. Tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita melayani tamu-tamu kita dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, banyaknya kapal pesiar yang singgah di Lombok akan mampu menjadi trigger yang sangat kuat untuk peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB. Bahkan dari kapal pesiar ini ditargetkan mampu menyedot ratusan ribu hingga jutaan wisatawan yang berkunjung.

“Jelaslah, ini (kapal pesiar) memiliki trigger yang sangat kuat untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan kita ke depan,” jelasnya.

Pemprov NTB tahun ini menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 4 juta, sejauh ini dari target 4 juta wisatawan progresnya bagus, sebab tahun lalu saja tingkat kunjungan meningkat. Sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 4,5 juta pengunjung. Target kunjungan 4,5 juta wisatawan ini juga didorong lebih besar dari kapal pesiar. Sebab tahun ini masih ter-

sisa delapan kapal pesiar yang akan nyandar di Lombok.

Dijelaskan, tren peningkatan kunjungan wisatawan pascagempa sudah mulai pulih.

Bahkan bisa dikatakan normal.

Kondisi psikologis masyarakat juga sudah pulih dan infrastruktur sangat siap menerima tamu.

Menurut dia, justru kejadian gempa tahun lalu menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk membangun pariwisata NTB ke depan.

Untuk meyakinkan pengunjung agar tidak takut ke NTB, pihak pemerintah terus menyiapkan diri dari segala hal. Termasuk bagaimana mitigasi bencana agar bencana tidak menjadi hal yang ditakuti, namun masyarakat siap menghadapinya.

Selain itu, tambahnya, untuk lebih meningkatkan pengembangan sektor parwisata, pemprov tidak hanya mendorong destinasi wisata berskala besar, namun juga mendorong desa wisata. Sejauh ini sudah banyak sekali desa wisata yang sudah dibentuk di berbagai daerah. Selain menggaet wisatawan, pihaknya juga fokus mendatangkan investor untuk berinvestasi di NTB. Pemda memberikan kemudahan berinvestasi bagi investor baik dari dalam dan luar negeri, bahkan pihak pemerintah menyiapkan istilah karpet merah dan karpet hijau untuk mempermudah investor mendapatkan izin.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Hasan Basri, yang mewakili Sek-

(Suara NTB/her)

WISATAWAN - Wisatawan kapal pesiar yang turun dari kapal pesiar. Mereka keliling ke sejumlah destinasi wisata di Lombok. retaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjelaskan kapal pesiar berukuran besar bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Sekotong, Lombok Barat, sekaligus menandai pelabuhan ini sekarang sudah resmi beroperasi.

Kapal pesiar Sun Princess berukuran 261 meter itu berkapasitas 5.000 orang. Kali ini kapal tersebut mengangkut 2.031 orang wistawan mancanegara. Dermaga di Pelabuhan Gili Mas sepanjang 440 meter telah rampung dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) / PT Pelindo III dan siap untuk disandari kapal pesiar Sun Princess dengan Length Overall (LOA) 261 meter, lebar 32 meter, bobot mati 77,441 GT, di mana sebelumnya kapal pe-

DPRD Loteng Siap Bahas Anggaran Dam Mujur

Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) M. Tauhid, S.IP., menegaskan pihaknya siap membuka lembaran baru terkait rencana pembangunan Dam Mujur.

Dalam hal ini, pihaknya akan membahas mengenai penyiapan anggaran pendukung dengan duduk bersama satu meja dengan pemerintah daerah.

Kepada Suara NTB, Selasa (5/11) Tauhid mengatakan kalau DPRD Loteng sangat mendukung rencana pembangunan Dam Mujur. “Dan sebagai bentuk komitmen, kami siap duduk bersama membahas apapun bentuk dukungannya nanti bersama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, Dam Mujur merupakan salah satu mimpi besar masyarakat di daerah ini, khususnya para petani di wilayah Loteng bagian selatan.

Sehingga pihaknya akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa

(Suara NTB/dok)

M. Tauhid mewujudkan mimpi besar masyarakat Loteng tersebut.

Tentunya sesuai fungsi, peran dan tugas yang ada. “Dam Mujur harus bisa terwujud. Karena ini memang harapan masyarakat di daerah ini,” tandasnya.

Karena keberadaan Dam Mujur akan sangat besar dampaknya bagi masyarakat, khususnya petani. Persoalan kekeringan di wilayah selatan, sedikit tidak akan bisa diata-

si. Petani juga bisa bercocok tanam sepanjang tahun tanpa harus bergantung dari hujan. ‘’Dan, pastinya akan bisa mendongkrak produksi pertanian di daerah ini. Yang pada akhirnya bisa mengangkat taraf ekonomi masyarakat di daerah ini. Dam Mujur itu penting, sehingga pasti kita dukung,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Namun, pembangunan Dam Mujur merupakan proyek besar, ujarnya, pihaknya akan menunggu petunjuk dan instruksi pemerintah pusat serta provinsi.

Karena urusan pembangunan dam atau bendungan ada di tangan pemerintah pusat.

“Nanti kita akan upayakan lebih pro aktif berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi terutama pemerintah pusat terkait pembangunan Dam Mujur. Harapannya, Dam Mujur bisa segera dibangun.

Dan, masyarakat di daerah ini bisa segera merasakan manfaatnya dari keberadaan Dam Mujur tersebut,” harapnya. (kir)

siar tidak bisa sandar ke pelabuhan Lembar saat mengunjungi Pulau Lombok.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Komersial, Putut Sri Muljanto mengatakan, mulai Selasa kemarin, kapal pesiar dengan panjang lebih dari 300 meter bisa langsung bersandar di dermaga sehingga wisatawan tidak perlu lagi menggunakan sekoci untuk mencapai daratan seperti yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Lembar, sehingga dari keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjamin.

Kapal pesiar berbendera Bermuda tersebut berlayar dari Fremantle, Australia dan merupakan kapal perdana yang sandar di dermaga Gili Mas, setelah itu menuju Port Kelang, Malaysia. “Kunjungan kapal pesiar direct call dari luar negeri langsung ke Pulau Lombok ini sangat bagus, menunjukkan antusiasme operator kapal pesiar dan pen-

KPU Loteng Sasar Semua Kelompok Pemilih Praya (Suara NTB) – Tahap sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sudah dimulai per tanggal 1 November 2019.

KPU Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan menyasar semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi pada hari pemungutan suara nanti.

Ketua KPU Loteng Ahmad Fuad Fahrudin kepada Suara NTB, Selasa (5/11) mengatakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok pemilih pemula, kalangan ormas, kelompok pemuda, pemilih perempuan, kalangan marginal, kelompok disabilitas dan lain sebagainya menjadi tar-

67 Desa di Loteng Belum ODF gan sehingga mau menggunakan jamban, ini agak susah karena mengubah perilaku. Namun kita sudah lama berproses. Sampai akhir tahun ini sekitar 72 yang sudah ODF dari 139 desa,” kata Kabid P3KL Dinas Kesehatan Loteng, Hasyim Kepada Suara NTB, Senin (4/11) Sementara untuk cakupan kecamatan, ODF di Loteng hanya tercapai di Kecamatan Kopang saja. Namun diperkirakan sebelum tutup tahun 2019 ini, Kecamatan Praya sudah akan berstatus ODF seiring dengan sejumlah upaya yang terus dilakukan.

Adapun upaya yang sedang dilakukan oleh Dinas Keseha-

tan Loteng yaitu melakukan pemicuan sampai ke tingkat dusun. Ini dilakukan oleh sanitarian di puskesmas–puskesmas. Pemicuan dilakukan agar timbul rasa malu di tengah masyarakat jika mereka masih BAB sembarangan.

“Kita tetap melakukan pemicuan kepada masyarakat, bukan dengan penyuluhan biasa. Pendekatannya agar masyarakat merasa malu jika tidak punya jamban, malu jika BAB sembarangan,”katanya.

Apa kendala di lapangan?

Menurut Hasyim mengubah perilaku masyarakat memang tidak bisa instan, karena mem-

butuhkan proses yang tidak sebentar. Selain itu kendala yang dihadapi berupa terbatasnya air bersih di sejumlah desa. “Kendala yang lain adalah air bersih karena masyarakat tidak ada air untuk menyiram,” ujarnya.

Dengan demikian, pihaknya berupaya memadukan dengan program lintas sektor seperti Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

Pemkab Loteng juga sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Pembangunan Sanitasi Masyarakat. Artinya dalam Perbup itu, salah satu substansinya yaitu adanya keterlibatan pe-

umpangnya ingin berwisata di Pulau Lombok.” ujar Putut.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung saat dihubungi terpisah mengatakan serangkaian peningkatan fasilitas pelabuhan khususnya terkait dengan kapal pesiar adalah upaya Pelindo III dalam mendukung program pemerintah yang berencana untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru atau disebut Bali Baru untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara tahun 2019.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian BUMN membentuk tim sinergi BUMN Pariwisata di mana Pelindo III menjadi salah satu anggotanya. Sementara itu, setiap tahun jumlah kunjungan kapal pesiar terus meningkat, tahun 2017 terealisasi 131 unit dengan 89,224 wisatawan dan di tahun 2018 sebanyak 139 unit dengan membawa 126,119 wisatawan hingga akhir Oktober 2019 tercatat 119 unit dan 81,869 wisatawan. (her)

merintah desa untuk membangun sanitasi yang baik bagi masyarakat. “ Bagi masyarakat yang tidak mampu, kenapa tidak diberikan bantuan dari dana desa untuk membangun jamban keluarga ini.

Terkait dengan hal ini sudah banyak direspons oleh para kades,” katanya.

Meskipun capaian ODF di Loteng baru setelah jalan, namun untuk cakupan akses jamban di daerah ini kata Hasyim sudah hampir 82 persen. Artinya sekitar 18 persen yang belum mengakses jamban.(ris)

get sosialisasi tersebut. ”Dalam sosialisasi kita harus menyasar semua kalangan, serta variatif, sehingga semua segmen itu bisa tersentuh ya. Toga, toma, pemula, perempuan dan lain sebagainya,” katanya.

Selain sosialisasi dengan cara langsung, kegiatan ini juga dilakukan melalui digital untuk merespons aktivitas publik yang semakin banyak mengakses digital dalam kehidupan sehari-hari.” Di website kita publikasi juga tahapan pilkada serentak ini,” katanya.

Ia mengatakan, target partisipasi pemilih di pilkada 2020 nanti diharapkan akan semakin tinggi, paling tidak lebih tinggi daripada pilkada lima tahun yang lalu.” Kalau target pileg kemarin 77,5 persen, namun realisasi di Loteng 80 sekian persen, melapui target nasional. Nah kita harapkan juga pilkada yang akan datang tingkat partisipasinya tinggi,” ujarnya.

Berdasarkan PKPU No 15 tahun 2019 tentang tahapan, program serta jadwal penyelenggaraan pilkada gubernur serta bupati/walikota tahun 2020 disebutkan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan dari tanggal 1 November 2019 sampai tanggal 22 September 2020.

Bersamaan dengan itu, KPU juga diamanatkan untuk melakukan perekrutan PPK, PPS dan KPPS . Pembentukan PPK berdasarkan jadwal mulai dilakukan dari tanggal 1 – 31 Januari 2020. Sementara pembentukan PPS tanggal 21 Februari – 21 Maret 2020 serta KPPS tanggal 21 Juni – 21 Agustus 2020.(ris)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Halaman 6

Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB

Kemenpan RB Nilai Kelayakan RSMA Menuju WBK Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berkunjung ke Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA), Selasa (5/11). Kedatangan tim yang terdiri dari dua orang ini untuk menilai kelayakan rumah sakit setempat terkait pelaksanan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan menyampaikan, kedatangan tim KemenPAR RB guna menilai kelayakan RSMA untuk ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah sebelumnya diusulkan provinsi bersama tiga OPD lainnya di NTB. “Jadi menilai apakah RSMA bisa dijadikan atau ditetapkan menjadi WBK. Karena ini program dari Kemenpan RB. Jadi provinsi dulu mengusulkan melalui Inspektorat

sebagai pendamping untuk 4 OPD. Yakni BPS Provinsi, Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram, RSJ, dan RSMA,” ujarnya usai penilaian.

Menurutnya, jika RSMA dinilai pantas menyandang WBK, maka akan menjadi pusat percontohan bagi OPD lainnya. Apalagi di pulau Sumbawa ini belum ada yang menyandang predikat WBK. “Pak Irbansus tadi juga menyampaikan bahwa harapan besar kami untuk RSMA bisa menjadi WBK. Dan ini akan menjadi percontohan dari OPD-OPD lain,” terangnya.

Dalam penilaian, kata Arindra, diakuinya ada beberapa masukan-masukan. Terutama memaksimalkan agen perubahan untuk inovasi. ”Yang kurang dari beliau tadi khususnya di agen perubahan inovasi.

Dengan begitu nanti akan berkesinambungan perubahan. Kalau ada permasalahan, ada tim khusus yang menyele-

Pelamar CPNS Tidak Lagi Serahkan Berkas Fisik Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rencananya dibuka pada 11 November 2019 mendatang . Dalam mendaftar, pelamar tidak lagi harus mengantarkan berkas fisik melalui POS. Tetapi mengunggah langsung berkas secara daring.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si mengakui pelamar tidak lagi menyerahkan berkas fisik. Hal ini juga menjadi kesepakatan bersama saat pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) di BKD Provinsi beberapa waktu lalu.

“Pada intinya sama. Cuma sekarang tidak ada pengiriman berkas fisik, semua di-upload. Memang kesepakatan bersama kita rakor di BKD Provinsi, semua kabupaten/kota dengan provinsi itu sepakat untuk tidak menyertakan bukti fisik,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam pendaftaran CPNS tahun 2018 lalu ada dilakukan verifikasi berkas fisik terlebih dahulu. Setelah itu baru diupload secara daring. Tetapi sekarang ini langsung diupload secara online. Tanpa harus mengirimkan berkas fisik melalui POS. “Dulu kan ada verifikasi berkas fisik dulu baru ke online.

Sekarang tetap dua kali, cuma sama-sama online. Tapi kita tidak lagi menggunakan jasa POS,” terangnya.

Proses yang dilakukan sekarang ini, kata Budi, lebih terkontrol. Karena sebelumnya, berkas fisik yang dikirimkan bisa saja tercecer sehingga tidak sampai tujuan.

“Sekarang lebih terkontrol. Kalau dulu, berkas yang banyak bisa saja tercecer,” jelasnya.

Tentunya, pihaknya berharap kepada pelamar agar lebih cermat dalam mengupload berkas. Karena pelamar harus memindai dan mengunggah sendiri berkasnya secara daring melalui aplikasi. “Makanya kuncinya di pelamar sendiri.

Jadi dia harus betul-betul cermat, jangan sampai yang diupload itu yang fotokopian. Harus yang asli,” tukasnya.

Rencananya, pendaftaran akan dilakukan pada 11 November mendatang. Pihaknya juga akan mengunggah persyaratan nantinya melalui laman resmi, termasuk mengumumkan melalui media cetak. (ind)

saikan. Inovasi itu kan menyelesaikan masalah. Harapannya seperti itu,” harapnya.

Pihaknya berharap RSMA bisa menyandang predikat WBK. Karena nantinya akan berimbas pada pelayanan rumah sakit untuk lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian dapat memacu untuk bekerja lebih disiplin.

“Kalau ditetapkan menjadi WBK secara psikologis kita akan bekerja lebih baik lagi.

Kedua ada beban psikologis teman-teman karyawan dan karyawati. Otomatis akan punya mainset konsep yang sama terkait dengan pemahaman korupsi. Korupsi itu macammacam, tidak hanya duit, tetapi juga korupsi waktu, disiplin kerja, itu salah etos kerja, itu salah satunya,” jelasnya.

Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB, Nadimah, menjelaskan, pembangunan zona

integritas ini merupakan salah satu strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membangun unit-unit layanan yang dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Di dalam melakukan pembangunan zona integritas ini, unit layanannya itu melakukan penataan secara internal. Kemudian membuat beberapa inovasi, sehingga layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya didampingi stafnya, Alifta Rahma Nirmala.

Menurutnya, dari pemaparan pihak RSMA, ada beberapa yang harus diperbaiki.

Karena untuk menuju WBK harus melalui proses-proses.

Pendampingan dari provinsi juga harus lebih intens dilakukan. Karena nantinya yang ditetapkan akan menjadi percontohan. Artinya yang menjadi percontohan harus yang terbaik. Meskipun demikian, pihaknya melihat adanya potensi di RSMA. Apalagi

nantinya menjadi rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa.

“Jadi percontohan itu harus yang terbaik. Jadi saya yakin melihat potensi di sini (RSMA). Apalagi nanti menjadi rujukan regional Pulau Sumbawa, itu pasti akan menjadi yang terbaik. Karena ini masih dalam proses,” paparnya.

Adapun kedatangannya untuk melihat kondisi pelaksanaan pembangunan zona integritas RSMA menuju WBK. Sehingga ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada tim RSMA. Nantinya informasi yang diperoleh ini akan dipaparkan dalam forum untuk ditentukan.

“Kalau saya hanya ditugaskan untuk memotret dulu. Makanya tadi kami ada beberapa pertanyaan juga kepada tim.

Nanti informasi yang kami dapatkan dari sini akan kami paparkan di forum. Karena WBK predikat pertama dan predikat tertinggi itu adalah WBBM. Itu

semacam ada kompetisinya.

Jadi yang terbaik menurut forum nanti itulah yang akan memperoleh. Tapi yang masih belum dapat itu diminta lagi untuk membangun zona integritasnya,” pungkasnya.

Selain tim penilai dari Ke-

menpan RB, dalam penilaian juga hadir tim pendamping dari Inspektorat NTB, yakni Irbansus Drs. Syamsudar dan Muhardi Mansyur. Tim juga berkesempatan melakukan peninjauan di beberapa ruangan di rumah sakit setempat. (ind/arn/*)

Formasi CPNS 2019 Beredar di Medsos, BKD Nyatakan Hoaks Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa Barat, menyatakan formasi CPNS yang beredar di jejaring sosial tidaklah benar alias hoaks. Hingga kini Pemerintah KSB belum menyebarluaskan informasi apapun, baik rincian formasi CPNS maupun petunjuk pelaksanaannya. Sampai kini pihaknya masih menunggu informasi dari Pemprov NTB berdasarkan hasil rapat kordinasi belum lama ini.

“Kami pastikan bahwa rincian formasi CPNS yang beredar luas di jejaring sosial tidak benar dan menyesatkan karena kami masih menunggu petunjuk lanjutan dari Provinsi.

Maka dari itu, kami sangat berharap kepada masyarakat untuk menunggu informasi secara resmi supaya tidak terja-

di hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat nantinya.

Ketika petunjuk pelaksanaannya sudah siap kami tetap akan menyebarluaskan ke masyarakat tanpa ada yang disembunyikan,” ungkap Kepala BKD Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, Selasa (5/11).

Dikatakannya, memang un-

tuk formasi sesuai dengan kebutuhan daerah yang diusulkan ke Pemerintah pusat sudah ada sebanyak 105 formasi. Dimana untuk kebutuhan tenaga tekhnis sebesar 46 formasi,tenaga pendidikan 25 dan tenaga kesehatan 35 Formasi. Tetapi untuk rincian dari formasi tersebut sampai saat ini masih belum

diberikan ke publik, karena harus menunggu petunjuk dari tim provinsi terlebih dahulu.

Sementara terkait informasi formasi yang beredar saat ini, pihaknya tidak tahu secara persis dari mana data tersebut diambil, karena sampai saat ini datanya masih diolah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan segera membentuk tim guna melakukan pengecekan terhadap penyebar informasi yang meresahkan itu.

Jika hasil pengecekan ada oknum Internal yang secara sengaja mengeluarkan informasi yang belum jelas, maka pihakn-

ya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar luas saat ini sebelum informasi resmi dikeluarkan.

“Kami berharap kepada masyarakat untuk bisa bersabar, karena formasinya masih kita olah dulu yang akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial karena itu pasti tidak benar dan menyesatkan,” pungkasnya. (ils)

KPU Sumbawa Tekankan Transparansi Setiap Tahapan Pilkada

Pemberkasan Lengkap, Kasus BPR Segera Diajukan ke Kejaksaan Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku dalam waktu dekat akan segera mengajukan berkas kasus dugaan kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ke Kejaksaan. Pengajuan kasus itu sengaja dipercepat seiring rampungnya tahap pemberkasan terhadap empat tersangka dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp400 juta tersebut.

Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,S.IK kepada Suara NTB, Selasa (5/11) mengatakan, saat ini berkas empat tersangka kasus tersebut sudah lengkap dan dalam waktu dekat akan segera diajukan ke Kejaksaan untuk penanganan lanjutan. Termasuk pemeriksaan para saksi-saksi serta penyitaan sejumlah dokumen sudah dilakukan dan tidak ada lagi kendala di lapangan. Sehingga tidak ada alasan lagi pihaknya tidak segera berkas tersebut Kejaksaan, karena semua yang dibutuhkan untuk penanganan kasus sudah dianggap lengkap.

Untuk itu, pihaknya menargetkan dalam bulan November berkas kasus tersebut bisa diserahkan ke Kejaksaan.

Bahkan SPDP untuk penyebutan nama tersangka juga sebelumnya sudah dikirim ke Kejaksaan untuk bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu.

Hanya saja, dirinya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait keempat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Baik itu nama para pelaku dan juga jabatan yang mereka emban selama bertugas di BPR. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya para tersangka tidak kabur karena empat orang yang sudah ditetapkan tersangka belum juga ditahan lantaran menunggu petunjuk dari Kejaksaan.

“Kalau SPPD dengan tersangka sudah kita kirimkan lebih dulu ke Kejaksaan. Sementara untuk berkas keempat tersangka ini akan kita lakukan segera di minggu kedua bulan November,” ungkapnya.

Dikatakannya, karena berkas kasusnya sudah lengkap, maka penanganan kasus ini harus tuntas di awal tahun 2020.

Bahkan para tersangka juga kemungkinan besar akan bertambah dari empat orang menjadi enam orang. Tentu untuk tersangka yang akan bertambah pihaknya menunggu petunjuk lanjutan Kejaksaan setelah berkas awalnya dikirim. Jika Kejaksaan meminta supaya tersangkanya ditambah, maka pihaknya akan langsung melakukan pengembangan.

Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya masih menunggu adanya informasi terbaru dari Kejaksaan, jika hasil penelitian berkas kasusnya tuntas, maka pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Makanya dalam waktu dekat ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kejaksaan supaya berkas empat tersangka ini bisa diterima tanpa catatan. Jika hasil penelitian tim Kejaksaan tidak ada masalah lagi, maka para tersangka akan langsung dilakukan penahanan sekaligus melengkapi dokumen lainnya agar kasus ini bisa segera tuntas.

“Kami berharap dalam minggu ini berkas tersebut bisa tuntas sehingga bisa langsung kita ajukan ke Kejaksaan.

Sehingga kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak tahun 2013 lalu bisa tuntas,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

RSMA - Tim dari Kemenpan RB bersama dengan Direktur dan jajaran RSMA.

(Suara NTB/ist)

PENERTIBAN - Suasana penertiban PKL yang berjualan di depan RSUD Sumbawa oleh Satpol PP, Selasa (5/11).

Pol PP Sumbawa Tertibkan PKL Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Pol PP Sumbawa, kembali melakukan penertiban Pedagang Kali Lima (PKL) ditrotoar jalan protokol.

Selasa (5/11), giliran PKL yang berjualan di atas jalan trotoar depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, yang ditertibkan.

Sebagaimana disampaikan Kasat Pol PP, Sahabuddin M.Si, penertiban PKL akan terus dilakukan. Khusus yang berada di depan RSUD, dari

tiga rombong (lapak) dua langsung dibongkar sendiri oleh pemiliknya dan satu lapak yang diangkat Pol PP. “Ini upaya kita untuk menertibkan jalur protokol,”terangnya.

Selain penertiban PKL, pihaknya juga tetap menggelar patroli rutin terkait minuman keras, narkoba dan lainnya.

Sekaligus menyosialisasikan Perda No. 7 tahun 2015 tentang miras dan lainnya. Dengan melakukan kegiatan Pol PP Sahabat Pelajar (Polsa-

haja). Kegiatan tersebut sejauh ini telah dilaksanakan di sekolah pada tujuh kecamatan. Diantaranya di Lape, Lopok, Moyo Utara, Moyo Hilir, Labuan Badas, Batulante dan lainnya. “Pihak sekolah berterimakasih atas inisiatif dan langkah-langkah kongkrit yang di ambil Satpol-PP dan mengharapkan kegiatan seperti ini dan patroli rutin tetap di laksanakan di masa masa akan datang,”pungkasnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa menegaskan sikapnya yang transparan dalam setiap tahapan Pilkada. Untuk menjamin integritas proses dan integritas hasil penyelenggaraan Pilkada Sumbawa 2020 sesuai Slogan PANDAI (Partisipatif, AmaN, Damai dan ber-Integritas).

Sebagaimana disampaikan Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Sumbawa, Muhammad Ali S. IP, Selasa (5/11).

Mengingat penyelenggaraan Pilkada Sumbawa tahun 2020 sudah masuk tahapan pada 1 November 2019 sebagaimana PKPU 15 tahun 2019.

Untuk itu, KPU Sumbawa sudah menetapkan 3 pedoman teknis antara lain, Pedoman Teknis Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan, Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Survei Atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumb a w a tahun 2020.

Terk a i t M. Ali peny-

usunan, pembahasan dan penetapan pedoman teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Sumbawa 2020 dari tahap penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan hingga tahapan terakhir terkait pedoman teknis penetapan pasangan calon terpilih, merupakan kewenangan KPU Sumbawa. Sebagaimana UU No. 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU terkait tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Tanpa ada kewajiban harus Rapat koordinasi sebelum penetapan Pedoman Teknis atau duduk bersama dengan Panwas kabupaten Sumbawa dalam menetapkan pedoman teknis.

Setiap pedoman teknis yang ditetapkan KPU Sumbawa, baru di sosialisasikan sebagai informasi melalui Laman JDIH KPU RI, Laman JDIH KPU Provinsi NTB, Laman KPU Sumbawa dan Media massa. Sebagai bentuk transparansi informasi kepada seluruh masyarakat Sumbawa agar masyarakat ikut mengawal setiap proses tahapan, dan berpartisipasi dalam Pilkada 2020. (arn) (Suara NTB/ist)

Natsir Yakin Maju Pilkada KSB Jika Aturan Berubah Taliwang (Suara NTB) Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Natsir, ST menyatakan, dirinya pastinya akan mendapat keyakinan lebuh besar lagi untuk maju bertarung di Pilkada jika nantinya aturan memgenai posisinya sebagai anggota legislatif berubah.

Aturan yang dimaksud Natsir adalah UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang. Di mana Muhammad Natsir dalam aturan itu se(Suara NTB/ist)

orang anggota legislatif diwajibkan mundur dari jabatannya jika telah ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan.

“Sekarang saya siap maju.

Dan akan lebih yakin lagi kalau aturannya bisa berubah ya,” cetusnya kepada Suara NTB, Selasa (5/11).

Natsir mengungkapkan, jelang Pilkada serentak 2020, aturan yang ‘membelenggu’ para anggota legislatif itu untuk maju di pemilihan kepala daerah tengah diupayakan perubahannya oleh banyak pihak.

Bahkan info yang diperoleh mantan ketua DPRD KSB ini, jika perubahan tersebut telah disepakati dan tinggal menunggu penetapan pemerintah.

“Ini info yang saya dapat.

Semua itu sudah final (diubah).

Jadi kami ini anggota legislatif

tidak perlu mundur lagi untuk nyalon di Pilkada,” urainya.

Terlepas dari aturan yang menjadi batu sandungannya, Natsir menagku, terkait keseriusannya maju di Pilkada KSB tetap diupayakannya.

Bahkan dirinya saat ini telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk mendapat dukungan. Baik itu dukungan politik dari partai maupun dukungan masyarakat selaku pemilih.

“Ya sudah saya tetap jalan.

Di Mataram kan saya banyak ketemu teman-teman dewan yang kebetulan ketua partai,” ungkap Natsir yang kini tercatat sebagai anggota DPRD NTB ini.

Tak sekedar menjalin komunikasi, Natsir mengatakan, dirinya juga siap mengikuti mekanisme yang berlaku di sejum-

lah partai untuk mendapat dukungan politik. Dalam hal ini mendaftar pada proses penjaringan yang dibuka partai jelang Pilkada KSB. “Kami di PAN juga akan buka penjaringan. Kami sedang tunggu ketua tim pemenangan pemilu dari Jakarta baru mulai,” janjinya.

Muhammad Natsir oleh publik KSB memang menjadi salah satu tokoh politik yang ditunggu-tunggu turun ke gelanggang Pilkada 2020 mendatang. Menjadi anggota DPRD KSB tiga periode, bahkan di periode terakhirnya masa jabatan 2014-2019 menjabat ketua.

Natsir oleh banyak kalangan sudah memiliki modal kuat menjajal perebutan kursi eksekutif di Bumi Pariri Lema Bariri. (bug)

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Gunung Tambora Dilaporkan Berstatus Aktif

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu mengungkap penyebab kebakaran hebat di wilayah pengelolaannya beberapa waktu lalu bukan saja dipicu ulah oknum tak bertanggungjawab.

Tetapi karena adanya fenomena alam yang cukup mengejutkan, yakni tremor atau getaran yang membuat tanah retak dan mengeluarkan gas.

Sehingga berakibat munculnya titik-titik api baru di sekitar kawah raksasa Tambora.

Deny Rahadi

Temuan ini sekaligus menunjukan Gunung Tambora yang meletus 1815 silam kembali berstatus aktif. Demikian disampaikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha TNT,

(Suara NTB/Uki)

Soal Joki Cilik, KPAI Belum Simpulkan Adanya Eksploitasi Anak Kota Bima (Suara NTB) Adanya dugaan eksploitasi anak dalam event pacuan kuda, hingga kini masih diverifikasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Termasuk membiarkan, proses advokasi yang dilakukan sejumlah organisasi peduli anak di Provinsi NTB. “Untuk dugaan eksploitasi anak, kami belum bisa simpulkan karena berkaitan pidana sehingga membutuhkan verifikasi yang lengkap dan utuh,” kata Komisioner KPAI RI, Ai Maryati Sholihah M.Si, Ai Maryati Sholihah di Kota Bima, Senin (4/11).

Menurutnya pro dan kontra keberadaan joki cilik dalam pacuan kuda tradisional di Pulau Sumbawa, membawa KPAI RI dan Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan menyambangi Kota Bima.

Ia memastikan kedatangannya mereka tidak untuk mengusut soal dugaan eksploitasi anak yang sempat ramai dibahas. Namun untuk memetakan persoalan yang dihadapi dan solusi yang bisa diterapkan kedepannya.

Ai Maryati mengaku, telah mengunjungi sejumlah anak yang berprofesi sebagai joki. Termasuk bertemu dengan Pemerintah Kota Bima dan Pokdarwis, terkait hak-hak penting yang segera dilakukan sebagai solusi.

“KPAI melihat, ada hak anak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Kebetulan kasus anak ini muncul di Bima dan akan menjadi referensi KPAI untuk persoalan yang sama di daerah lain,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh KPAI untuk pemerintah dan pihak lain dalam pelaksanaan event pacuan kuda. Seperti keselamatan anak yang harus dilindungi dengan pengamanan standar.

“Kemudian ada jaminan keselamatan jiwa dan jaminan pendidikan yang harus tetap diperoleh anak ketika menjadi joki cilik,” katanya.

Rekomendasi ini lanjutnya, akan segera dibicarakan dan dirumuskan bersama lembaga anak se-NTB. Termasuk, melibatkan lima Pemerintah daerah yang menggelar pacuan kuda tradisional tersebut.

“Kita akan rumuskan bersama sehingga semua pihak terakomodir. Termasuk. Pokdarwis sebagai organisasi teknis, yang akan mengatur rekomendasi yang dihasilkan dalam bentuk aturan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Ai Maryati memastikan KPAI tidak ingin kejadian yang sama menimpa joki cilik, almarhum M. Sabila yang meninggal saat event pacuan kuda muncul kembali di kemudian hari. “Kita ingin persoalan ini diproteksi lebih dini, agar kepentingan anak tidak terabaikan dengan alasan apapun,” pungkasnya. (uki)

Pelabuhan Tak Memadai Jadi Kendala Hadirnya Pabrik Pakan Ternak

Deny Rahadi, S. Hut, M. Si kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (5/11).

Ia menjelaskan, di tengah upaya pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Tambora beberapa waktu lalu, pihaknya menerima laporan dari Kepala Stasiun Pengamat Gunung Api di Desa Doropeti, Haris

bahwa terus meluasnya titik api itu akibat terjadinya tremor.

“Salah satu penyebab kebakaran yang sangat hebat itu karena adanya tremor di Gunung Tambora. Tremor ini teridentifikasi terjadi terakhir tahun 2011 dan baru terjadi lagi sekarang,” ungkapnya.

Tremor yang mengakibatkan retakan tanah disertai gas ini membuat suhu di atas kawah lebih tinggi dari biasanya. Sehingga mudah menyulut terjadinya kebakaran. Itu terbukti dengan temuan bekas kebakaran sekitar 80100 Ha di puncak Gunung Tambora.

Tak hanya itu, lanjut Deny Rahadi, temuan ini sekaligus menunjukan status tambora yang kembali aktif. “Pengaruhnya belum terasa sampai ke bawah, tapi indikasinya kalau sudah terjadi tremor itu berarti Gunung Tambora aktif,” ujarnya.

Tak berani dipastikan munculnya tremor ini apakah dalam jangka waktu tertentu atau tidak. Namun, sesuai laporan yang diterima bahwa ini murni aktivitas vulkanologi yang tak menentu waktunya.

Fenomena tersebut termasuk salah satu alasan TNT menutup empat jalur pendakian sejak 21 Oktober lalu. Tetapi atas beberapa pertimba-

ngan serta melihat kondisi tremor yang mulai berangsur kondusif akibat intensitas hujan cukup tinggi di puncak tambora, lantas diputuskannya untuk membuka kembali jalur pendakian tersebut 4 November 2019.

“Untuk satu minggu terakhir, kondisinya sudah mulai kondusif, ditandai berkurangnya spot-spot api di wilayah puncak karena terjadi hujan,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tremor yang menandakan Gunung Tambora kembali aktif, pihak stasiun pengamat gunung api tambora di Doropeti sudah mengirim hasil analisinya ke Bandung untuk dilakukan

proses pendalaman.

Sementara Kepala Pusat Pemantauan Aktifitas Gunung Berapi Tambora di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, Abdul Haris yang dihubungi terpisah, menegaskan sampai saat ini status gunung Tambora masih di level 1 atau normal. Status itu belum pernah berubah, termasuk saat kebakaran hutan yang melanda lereng selatan gunung Tambora bersama lahan tanaman tebu milik PT SMS beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini status gunung Tambora masih di level 1 (Normal). Tidak ada perubahan (jadi Aktif),” kata Abdul Haris. (jun)

14 Hari Operasi Zebra, 1.494 Kendaraan Ditilang Kota Bima (Suara NTB) Satuan Polisi Lalu Lintas Maporles Bima Kota mengelar operasi zebra selama 14 hari. Tercatat, sebanyak 1.494 kendaraan ditilang. Pelanggaran didominasi pengendara roda dua.

“Operasi zebra 2019 yang dilaksanakan 14 hari dan berakhir hari ini, ada sebanyak 1.494 kendaraan yang ditilang,” kata Kasat Lantas Polres Bima Kota, Iptu Riski Ardian, SIK, Selasa (5/11).

Menurutnya dari sebanyak 1.494 kendaraan yang ditilang tersebut ada berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan.

Mulai kelengkapan surat-surat (STNK, BPKB), maupun kendaraan yang menggunakan knalpot racing.

“Dominan kendaraan roda dua. Selain ditilang, ada juga yang diberi teguran yaitu sebanyak 348,” katanya.

Selain kendaraan umum lanjutnya, pada operasi Zebra itu tersebut ada juga kendaraan dinas (Randis) yang ditilang. Yakni 1 unit Randis roda dua dan 2 unit roda tiga (motor sampah).

“Tiga unit Randis yang ditilang dan kita tahan ini ad-

(Suara NTB/uki)

DITILANG - Ribuan kendaraan roda dua yang ditilang selama operasi zebra 2019, diparkir di kantor Mapolres Bima Kota, Selasa (5/11). alah milik Pemerintah Kota Bima,” katanya.

Kasat Lantas mengatakan, pelanggaran dalam berlalulintas tahun ini ada penurunan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Tahun lalu sebanyak 1.892 kendaraan yang ditilang.

“Ada penurunan. Saya kira ini sebagai bukti masyarakat sudah ada kesadaran dalam melengkapi surat-surat dan lainnya dalam berkendara,” katanya.

Selain menghimbau tetap mematuhi aturan lalu lintas, Riski Ardian juga mengingat-

kan masyarakat untuk tidak membeli kendaraan bodong ata kendaraan yang tidak memiliki surat-surat lengkap.

Terutama sepeda motor.

Hal ini, menurutnya bertujuan untuk memutus mata rantai pasar penjualan motor

bodong. Karena maraknya aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) lantaran adanya pasar.

“Dengan cara tidak membeli motor bodong akan memutus mata rantai, sehingga mereka kesulitan menjual,” pungkasnya. (uki)

AKD Terbentuk, Banggar Dewan Masih Dikonsultasikan

(Suara NTB/BPBD Dompu)

SUMUR BOR - Jajaran BPBD NTB didampingi Kalak BPBD Dompu, Imran M. Hasan saat meninjau proyek pemasangan sumur bor di Ginte, Selasa (5/11).

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, program hilirisasi dan industrialisasi komoditi pertanian khususnya jagung di Dompu bukan baru ini. Tapi itu sudah lama direncanakan sejak sosialisasi program jagung dimulai.

“Ini bukan karena program pak Gubernur. Sejak saya menyosialisasikan program PIJAR, saya sudah bicara bahwa kita tidak akan menjual jagung pipilan selamanya. Kita ingin sesuatu yang lebih bernilai, kemudian itu dampak ikutannya kepada masyarakat akan jauh lebih baik,” kata H. Bambang usai pelantikan pimpinan DPRD Dompu, Senin (4/11).

Dengan konsep hilirisasi dan industrialisasi Gubernur NTB yang telah menjadi program unggulannya, kata H. Bambang, Dompu (Suara NTB) – akan disinergikan. Sehingga program hilirisasi dan industriMengatasi krisis air bersih alisasi benar-benar akan menjadi sesuatu yang nyata. akibat bencana alam kekerinNamun rencana membangun pabrik pakan ternak untuk gan di Lingkungan Ginte Kemendukung program jagung di Dompu, H. Bambang mengaku, lurahan Kandai II, Badan Pensudah bicara dengan beberapa pemilik pabrik pakan di Indoanggulangan Bencana Daerah nesia. Syarat pelabuhan yang memadai menjadi kendala ter(BPBD) Dompu pasang satu besar belum terwujudnya pabrik pakan ternak di Dompu. unit sumur bor. Proyek bantuSyarat pelabuhan yang diminta berkapasitas 20 ribu ton an BPBD NTB ini diharap dan di NTB tidak ada pelabuhan dengan kapasitas itu. Bahmenjadi solusi terbaik atas kan di pulau Sumbawa, kapasitas pelabuhan hanya 5 ribu masalah tahunan yang dialaton. Material bahan baku untuk bikin pakan, bukan cuman mi ratusan kepala keluarga di jagung. Ada bahan-bahan lain yang harus didatangkan dari wilayah itu. luar Negeri dan dari daerah lain untuk menjadi bahan baku.

Kalak BPBD Dompu, Drs. “Jadi di situlah, syarat kita harus memiliki pelabuhan Imran M Hasan dikonfirmasi dan sebagainya. Memadai itu bukan sesuatu yang dibuatSuara NTB usai meninjau buat, tapi memang harus,” ungkapnya. progres pembangunan sumur Rencana pelabuhan Nusantara di Desa bor bersama jajaran BPBD Mbuju Kecamatan Kilo berdasarkan hasil NTB, Selasa (5/11) menyamsurvei fisibility study (FS) dan lainnya, paikan, dari sekian unit bandikatakan H. Bambang, memenuhi syarat tuan sumur bor yang diminta untuk mendukung rencana keberadaan pabrik hanya satu yang mampu direpakan ternak. Karena kapasitas pelabuhan alisasikan BPBD NTB. tersebut di atas 30 ribu ton. “Bakal pelabuhan “Walaupun begitu kita kita di Kilo memenuhi syarat, bahkan 30 tetap bersyukur karena ribu ton ke atas,” ungkapnya. ini akan sangat Saat ini, rencana pelabuhan membantu meNusantara Kilo dalam tahap ngatasi persoalan penyatuan sertifikat kekeringan tanah yang telah terutama di dibebaskan pemerinGinte,” tah daerah (Pemda) ungkapnya.

Dompu di BPN Lingkuseluas 30 ribu ha. ngan Ginte Sertifikat tanah yang Kelurahan dihibahkan ke Dirjen Kandai II, Perhubungan Laut menjadi lanjut dia, syarat direncanakan pembangunan dipilih pelabuhan tersebut oleh Kementrisebagai lokasi H. Bambang M. Yasin an Perhubungan RI. (ula) pemasangan

Dompu (Suara NTB) Alat kelengkapan Dewan (AKD) langsung dibentuk dan dikukuhnya sehari setelah pimpinan DPRD Dompu dilantik dan diambil sumpah/janjinya. Namun pembentukan Badan Anggaran (Banggar) Dewan ditangguhkan karena masih ada multi tafsir untuk dikonsultasikan ke pemerintah atasan.

Pimpinan AKD didominasi oleh anggota Dewan dari partai pemenang pemilu yaitu partai Nasdem, partai Gerindra, dan PKB. Kendati demikian, keputusan ini diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. “Semua AKD sudah terbentuk, kecuali Banggar yang belum (dibentuk) karena masih ada multi tafsir soal jumlah anggota. Dengan 8 fraksi dan masing – masing fraksi mengirim 2, maka jumlahnya jadi 16 orang. Sementara di tatib disebutkan, jumlah anggota paling banyak 15 orang.

Makanya kita pending dulu,

sambil kita konsultasikan ke pemerintah atasan,” kata Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par saat dihubungi, Selasa (5/11).

Ditundanya pembentukan Banggar, kata Andi, tidak akan menghalangi kerja Dewan. Karena untuk sebulan kedepan, Banggar belum ada agenda yang urgen untuk diselesaikan. Sehingga waktu ini dimanfaatkan untuk konsultasi ke pemerintah atasan.

Tapi untuk komisi – komisi Dewan bisa langsung bekerja setelah di-Banmus-kan agenda kerja Dewan.

“Kita akan segera merencanakan kegiatan Dewan melalui Banmur termasuk mengakomodir surat masuk dari kelompok masyarakat,” katanya.

Untuk alat kelengkapan Dewan DPRD Dompu terdiri dari BK, Badan Legislasi, dan 3 komisi. Alat kelengkapan Dewan ini dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekre-

taris. Diantaranya Komisi 1 dipimpin Ir Muttakun (Ketua/ Partai Nasdem), Sirajuddin, S.Sos (wakil ketua/Partai Demokrat), dan Lambi Masese Debakti, SH (sekretaris/ partai Gerindra). Komisi 2 dipimpin Muhammad Subhan (Ketua/PPP), Abdul Fakah (wakil ketua/partai Golkar), dan Suharlin, ST (sekretaris/ PAN dari fraksi gabungan).

Komisi 3 dipimpin Ismul Rahmadin, S.Pd.I (Ketua/Partai Demokrat), Rahmat Safiuddin, SH (wakil Ketua/PKB), dan Nadirah, SE.Akt (sekretaris/ PBB dari fraksi gabungan).

Badan Kehormatan dipimpin oleh Muhammad Iksan, S.Sos (Ketua/partai Nasdem), Dina Imayanti, STP (wakil Ketua/ PKB) dan Kurniawan Ahmadi (anggota/Partai Hanura dari fraksi gabungan). Badan Legislasi dipimpin oleh Syafruddin, STP (ketua/partai Gerindra), dan Pahlawan Indra Jaya, SE (wakil Ketua/partai Nasdem) dengan 10 orang anggota. (ula)

Atasi Krisis Air Bersih di Ginte, BPBD Pasang Harga Semen di Dompu Terus Melambung Sumur Bor

(Suara NTB/ula)

karena memang kondisinya tak kalah memprihatinkan jika dibanding beberapa titik lain. Terlebih posisi wilayah tersebut berada di dataran tinggi sehingga sulit untuk bisa mengharapkan pasokan air dari PDAM. Karenanya, dengan bantuan ini ratusan kepala keluarga akan sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga mereka. “Selama ini mereka hanya mengandalkan sumur atau air sungai. Selain jauh debit juga sangat berkurang kalau musim kemarau. Bahkan sumur warga sekarang sudah banyak yang kering,” jelasnya.

Sementara disinggung hasil tinjauannya terkait progres pemasangan sumur bor di lapangan, Imran M Hasan memperkirakan, proyek sumur bor dengan kedalaman 70 meter ini akan tuntas dikerjakan kontraktor dalam satu minggu ke depan. Berikut pembuatan tower serta instalasi listriknya.

Mengingat bantuan ini akan memberi manfaat yang besar bagi ratusan kepala keluarga ditekankan pihaknya agar tanggung jawab keamanan dan pengelolaannya jadi beban warga sekitar. “Sehingga tidak ada lagi istilah krisis air seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkas dia. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kelangkaan semen di Dompu makin mengkhawatirkan.

Pasalnya, tidak hanya pasokan stok dari distributor yang minim. Tetapi harga per saknya terus melambung tinggi.

Untuk merk Tiga Roda misalnya, dari lonjakan Rp100 ribu/ sak sebelumnya kini melambung tinggi hingga Rp120 ribu/ sak. Kondisi tersebut lantas dikeluhkan sejumlah pengusaha toko bangunan. Seperti halnya One, pemilik UD. Chamberra di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai II. Ia mengaku, tak berani menyetok semen tiga roda karena memang pasokannya sangat terbatas. Di toko bangunan miliknya hanya tersedia semen Merek Tonasa yang harga jualnya disesuaikan beban biaya operasional. “Kita ecerkan ndak tentu tergantung ongkosnya. Jadi ongkos itu dibebankan ke harga. Contoh sekarang semen Tonasa saya jual Rp78 ribu/sak dari Rp63 ribu/sak,” ungkapnya.

Tak hanya tinggi, untuk memperoleh semen merk ini harus berebutan dengan toko bangunan lain. Bahkan terpaksa harus menyogok ke oknum distributor agar mau mengurus serta mengarahkan truk pengangkut semen ke gudang miliknya. Praktik semacam ini sudah menjadi rahasia umum dan diterapkan hampir semua pengusaha yang membutuhkan bahan bangunan tersebut.

(Suara NTB/jun)

KOSONG - Stok semen di UD. Chamberra kosong tiga hari terakhir akibat kelangkaan, Selasa (5/11).

Karenanya diharapkan ada intervensi pemerintah daerah dalam menata pola penyaluran semen dari distributor ke pengusaha. Termasuk memastikan stok yang dipasok sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.

“Kita mau maksa datangkan ya kita juga dengan jalan yang macam-macam, paling tidak uang rokok, uang itu dan lain-lain. Itu juga yang memaksa kita sekarang harus menaikan harga semen,” jelasnya.

Mengingat semen jenis lain tengah mengalami kelangkaan terutama merek Tiga Roda, lanjut One, banyak pengusaha kini berebut semen Tonasa. Akibatnya, selama tiga hari terakhir ia tak lagi menyediakan stok semen untuk konsumen.

Terpisah, pengusaha UD.

Al-Istiqomah, Jabar mengaku masih belum mengetahui penyebab kelangkaan pajang salah satu bahan bangunan ini.

Namun yang pasti untuk semen merk Tiga Roda memang harganya sudah sampai Rp120 ribu/sak dari lonjakan awal Rp100 ribu/sak. Sementara untuk merk lain masih tetap pada kisaran harga Rp70Rp90 ribu/sak. “Cuma saja kita tampung di sini langsung habis bahkan tidak ditawar-tawar oleh pembeli,” tandasnya.

Sementara Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar yang berusaha di temui Suara NTB terkait hasil koordinasi terakhirnya menyangkut persoalan ini tak berhasil ditemui di ruang kerjanya lantaran tengah berada diluar daerah. (jun)

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Serentak, PAN Bertekad Usung Kader Mataram (Suara NTB) – Tim Pilkada DPW PAN NTB bersama dengan DPW dan DPD PAN di tujuh daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 mendatang, dipanggil ke DPP untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka melakukan persiapan partai berlambang matahari terbit itu dalam menghadapi Pilkada.

Rapat koordinasi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkiefli Hasan dan Ketua Tim Pilkada DPP, Viva Yoga Mauladi.

Kemudian dari NTB, yakni Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar, didampingi oleh Ketua Tim Pilkada DPW PAN NTB, Hadi Sulthon, serta para Ketua DPD PAN di tujuh daerah kabupaten/kota

yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Ketua Tim Pilkada DPW PAN NTB, Hadi Sulthon yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/11) kemarin terkait dengan kegiatan rapat koordinasi persiapan Pilkada tersebut menyampaikan bahwa, DPP menginstruksikan agar PAN NTB memprioritaskan kadernya untuk didukung tampil maju

bertarung di Pilkada 2020.

“Poin rapat pertama itu, kita akan prioritaskan usung kader dipilkada. Tidak ada artinya kita (ikut Pilkada) tapi tidak usung kader sendiri.

Karena pengalaman kita kalau bukan kader, selalu ditinggalkan terus setelah berhasil mengusung calon sampai menang. Kita tidak mau tertipu lagi sama mereka yang

kita usung tapi tidak melakukan apa-apa untuk partai, membantu partai sama sekali tidak,” ujar Sulthon.

Sulthon pun menyebutkan bahwa di tujuh daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada di NTB itu. PAN sudah memiliki kader yang siap untuk diusung. Namun kader-kader itu tengah digodok dan dimatangkan sehingga benar-benar siap tempur bertarung di Pilkada serentak 2020. Disebutkan beberapa kader PAN yang sudah siap maju tersebut yakni di Kabupaten Sumbawa, didorong Ketua DPDnya yakni Burhanuddin Jafar Salam (BJS) kemudian di KSB, ketua DPD-nya juga Muh. Nasir,

Bima dengan Ketua DPD-nya juga Aminurllah.

“Di Mataram kita dorong terus Ketua DPW, Pak Muazzim Akbar, kemudian di KLU, Loteng dan Dompu juga sama kita dorong kader. Pokoknya semua harus dapat diisi oleh kader, sekalipun di Dompu itu kita hanya punya satu kursi, tapi potensi kader kita minimal jadi calon wakil cukup besar,” paparnya. ”Intinya DPP maunya kita prioritaskan dorong kader, jikapun tidak, minimal orang yang punya komitmen untuk mau jadi kader kita, dan bukan sekedar kader-kaderan tapi kader beneran. Tapi nan-

Ahda Tepis Isu Lanjutkan Politik Dinasti Mataram (Suara NTB) – Kandidat bakal calon Wakil Walikota Mataram, H. Badruttamam Ahda, menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinya maju pada Pilwakot Mataram 2020 hanya untuk meneguhkan politik dinasti, yakni meneruskan kekuasaan orang tuanya, H. Ahyar Abduh sebagai Walikota Mataram selama dua periode ini.

Ditegaskan Ahda bahwa dirinya tampil bukan lantaran dorongan orang tuanya, yang semata-mata hanya untuk meneruskan estafet kekuasaanya sebagai orang nomor satu di ibukota Provinsi NTB itu. Namun dirinya maju murni karena dorongan dan aspirasi masyarakat.

“Dalam keputusan saya untuk maju ini, tidak ada intervensi dari orang tua, ini murni keinginan dan keputusan pribadi saya.

Serta tentu juga dorongan dari aspirasi masyarakat yang terus mendukung saya, sehingga saya dengab antap dan yakin memutuskan untuk maju,” tegasnya kepada Suara NTB, baru-baru ini.

Kemunculan Ahda di panggung politik Pilwakot Mataram dan digadang-gadang akan menjadi wakil dari Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akan maju menjadi calon Walikota itu langsung dibaca oleh banyak kalangan sebagai bentuk upaya melanjutkan politik dinasti. Dimana pemimpin Walikota Mataram tidak pernah akan dilepaskan dari keluarga mantan Walikota Mataram, Alm. H. Moh. Ruslan dengan Ahyar Abduh.

Menurut Ahda, dalam pencalonannya itu tidak ada dorongan dari orang tua. Namun murni menjadi keputusan pribadinya. Jikapun ada pengaruh orang tua dalam keputusan politiknya itu, menurutnya pengaruhnya tidak lebih dari sekadar memberikan motivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu, ketika dirinya memutuskan untuk maju, menurutnya, sangat tidak adil jika dirinya lantas dituding hanya sebatas untuk meneruskan politik dinasti.

“Saya kira siapapun itu, setiap orang tua tentu punya pengaruh besar terhadap keluarganya, terutama untuk anakanaknya. Orang tua bagi saya adalah teladan bagi anaknya.

Tapi dalam konteks pemilihan ini, tidak ada intervensi dari orang tua, ini murni keputusan saya,” tegasnya.

Selain karena dorongan dari masyarakat yang menginginkan dirinya untuk maju, namun juga secara pribadi ia merasa terpanggil sebagai sosok orang muda untuk memberikan kontribusi pembangunan di Kota Mataram. Ia berharap dengan kehadiran pemimpin muda, ke depan Kota Mataram bisa melakukan lompatan pembangunan yang cepat. (ndi)

Polresta Mataram Tangkap Spesialis Curanmor Lintas Kota Mataram (Suara NTB) – Mencuri sepeda motor sudah menjadi seperti keseharian Jakfar (47). Residivis kasus narkoba ini tercatat sudah 16 kali menggasak motor di Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sebanyak itu pula dia ditangkap polisi. Aksi terakhirnya tak tanggung-tanggung. Mencuri dua motor selama dua hari berturut-turut. Pertama di parkiran konter di Gerung Butun, Mandalika, Sandubaya. Keesokan harinya, di Rusunawa Lendang Lekong, Mandalika, Sandubaya.

“Yang pertama dia beraksi sendiri, yang kedua dia bersama kawannya,” ungkap Kapolresta Mataram AKBP H Saiful Alam Selasa (5/11) didampingi Kapolsek Cakranegara AKP Zaky Maghfur. Di Gerung Butun, Jakfar yang baru setahun ini ke luar dari penjara ini disangka mengambil Yamaha Mio Nopol DR 5933 HD. Sementara bersama Jambul, dia diduga mencuri Astrea Grand bernomor polisi DR 5357 AI di parkiran Rusunawa.

“Modusnya mereka ini memantau kendaraan yang diparkir. Kemudian dicongkel kunci kontaknya dengan kunci T,” sebutnya. Tersangka Jambul lebih dulu ditangkap. Jambul lari dari kejaran polisi dengan pulang ke Pancordao, Batukliang, Lombok Tengah. Jambul yang terjepit lantas mengaku beraksi bareng Jakfar. Jakfar menyusul Jambul menuju sel tahanan Polresta Mataram setelah ditangkap di tepi jalan TGH Faesal Mandalika, Sandubaya. “Mereka ini pemetik yang selalu menjual motor hasil curiannya kepada seseorang berinisial MZ,” beber Alam.(why)

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Kawanan pencuri spesialis curanmor diamankan di Mapolresta Mataram, Selasa (5/11). Kawanan sebanyak dua orang itu diduga mencuri motor di tiga kabupaten/kota.

kelompok masyarakat yang paling bawah atau akar rumput.

“Kebijakan pembangunan ini harus dipastikan dapat dirasakan oleh masyarakat paling bawah, paling miskin, paling lemah dan paling jauh dari akses. Karena ukuran keberhasilan pemerintah, ya kebijakannya itu dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat mengungkit kehidupan menjadi lebih baik,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (5/11).

“Jadi segelamor apapun kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah itu, tapi masyarakat yang paling bawah itu, paling lemah itu, tidak ikut merasakan jadi belum afdol pembangunan itu,” sambungnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dugaan Pungli 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – Tipikor pada Pengadilan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dugaan pungli di Kantor Negeri Mataram, Rabu (23/ 1234567890123456789012345678901212 Imigrasi Mataram sepan- 10) lalu. Mereka yakni peny1234567890123456789012345678901212 jang Januari-April 2019 men- idik Inteldakim Imigrasi Ma1234567890123456789012345678901212 capai Rp1,6 miliar. Temuan taram Abdul Haris; Kasi 1234567890123456789012345678901212 itu diungkap KPK dalam per- Lantaskim Gede Semara1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sidangan mantan Kepala jaya; Kasi Infokim Andrey 1234567890123456789012345678901212 Imigrasi Mataram, Kur- Sofian Isak; dan mantan 1234567890123456789012345678901212 niadie. Tantangan pembena- manajer Wyndham Sun1234567890123456789012345678901212 hannya sangat berat. Hal itu dancer, Nanang Supriadi.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diakui Kepala Kanwil KeJaksa penuntut umum 1234567890123456789012345678901212 menkumham NTB Andi KPK Taufiq Ibnugroho 1234567890123456789012345678901212 Dahrif Rafied. Pungli bisa ter- membeberkan peran Haris, 1234567890123456789012345678901212 jadi karena peran oknum pe- sebagai penarik pungutan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gawai yang bekerjasama den- atas layanan penggantian 1234567890123456789012345678901212 gan pihak lain. Namun dia paspor hilang dan rusak.

1234567890123456789012345678901212 menekankan masyarakat Pungutan yang terkumpul 1234567890123456789012345678901212 bisa turut serta mencegah. selama empat bulan, sejak 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Semuanya kita benahi. Januari sampai April lalu 1234567890123456789012345678901212 Memang berat tantangan itu sejumlah Rp905 juta. Rin1234567890123456789012345678901212 karena ada saja celah dan pi- ciannya, pungli paspor 24 1234567890123456789012345678901212 hak lain saya tidak mau sebut halaman hasilnya sebesar 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 itu calo atau apa, intinya yang Rp387,9 juta. Kemudian 1234567890123456789012345678901212 seolah-olah membantu me- yang 48 halaman terkum1234567890123456789012345678901212 mudahkan,” paparnya dikon- pul Rp905 juta. Sehingga 1234567890123456789012345678901212 firmasi Selasa (5/11) kemarin. totalnya Rp1,292 miliar.

1234567890123456789012345678901212 Andi menyebut, pihaknya puMekanisme penarikan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nya pekerjaan rumah yang be- nya, biro jasa atau PJTKI 1234567890123456789012345678901212 sar. Pelayanan publik Imigrasi menyerahkan paspor hilang 1234567890123456789012345678901212 Mataram, yakni pengurusan atau rusak ke Yusri. Kemu1234567890123456789012345678901212 paspor sudah memiliki aturan. dian selang seminggu atau 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Begitu juga dengan biaya yang dua minggu, Yusri melapor 1234567890123456789012345678901212 harus dikeluarkan sebagai pen- total penerimaan ke Kur1234567890123456789012345678901212 erimaan negara bukan pajak. niadie. sebagian diambil Kur1234567890123456789012345678901212 “Sebenarnya mudah sih. niadie, sisanya baru dibagi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Persiapkan saja semua yang Yusri ke pegawai Inteldakim.

1234567890123456789012345678901212 diminta. Kalau ada yang Sementara saksi Gede Se1234567890123456789012345678901212 minta di luar ketentuan jan- marajaya menambahkan 1234567890123456789012345678901212 gan diberikan, jangan diikuti bahwa setoran untuk Kanwil 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 orang tertentu yang mau me- itu disebut sebagai ‘uang kon1234567890123456789012345678901212 mudahkan itu,” paparnya. tribusi bulanan’. Gede pun 1234567890123456789012345678901212 Dalam persidangan kasus ikut mengumpulkan. Sesuai 1234567890123456789012345678901212 suap setop kasus Wyndham bidangnya, uang ditarik dari 1234567890123456789012345678901212 Sundancer, mantan Kepala penerbitan paspor baru dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Imigrasi Mataram Kur- perpanjangan paspor. Setiap 1234567890123456789012345678901212 niadie sebelumnya, duit hari sampai Rp20-30 juta.

1234567890123456789012345678901212 sampingannya diduga ber- Sepanjang Januari-Mei 1234567890123456789012345678901212 sumber dari pungli ganti 2019, Gede mentransfer ke re1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paspor rusak dan hilang, kening Kurniadie sebesar 1234567890123456789012345678901212 penerbitan paspor, dan ang- Rp87,5 juta. Ditambah lagi 1234567890123456789012345678901212 garan operasional. Totalnya setoran langsung Rp300 juta.

1234567890123456789012345678901212 sampai Rp1,68 miliar sepa- Selama itu, dia dapat jatah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 njang Januari-April 2019. antar Rp15 juta sampai 1234567890123456789012345678901212 Hal itu terungkap dari pe- Rp30 juta. Jatah Kurniadie 1234567890123456789012345678901212 meriksaan lima saksi pada paling rendah Rp15 juta dan 1234567890123456789012345678901212 persidangan di Pengadilan maksimal Rp70 juta. (why) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Berat, Tantangan Pembenahan Imigrasi Mataram

(Suara NTB/why)

LAPAK KULINER - Para pekerja tengah menyelesaikan proyek lapak wisata kuliner Pantai Ampenan, Ampenan, Mataram, Selasa (5/11).

Deviasi Minus 3 Persen

Proyek Lapak Ampenan Dikebut Mataram (Suara NTB) Laju proyek tempat wisata kuliner Pantai Ampenan, Ampenan, Mataram lambat.

Kekurangan pekerjaan proyek senilai Rp2,4 miliar itu sampai tiga persen. Alasannya, material pabrikasi baja. Pantauan Suara NTB di lokasi Selasa (5/ 11), para pekerja proyek tampak giat menyelesaikan sejumlah bagian. Diantaranya, menyambung baja yang akan dijadikan atap. Konstruksi beton, pondasi, dan tiang pancang baja sudah berdiri.

Tempat wisata kuliner itu terdiri dari empat blok yang dibentuk sebagai lapak pedagang. Blok

lapak itu dibangun di atas lahan seluas 10 are di kawasan Pantai Ampenan. Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman menjelaskan bahwa memang proyek itu sejak awal molor karena persyaratan adiministrasi.

“Waktu itu pas masuk masa kontrak belum ada Amdal sama studi kelayakannya,” ujarnya menjawab terkait hal tersebut.

Kontraktor pelaksana bahkan harus menunggu sampai dua pekan untuk mulai mengerjakan proyek. Kekurangan persyaratan administrasi itu membuat rekanan tidak berani mengeksekusi pekerjaan.

Progres pekerjaan proyek ter-

pantau kurang berdasarkan Show Cause Meeting (SCM) pertama, antara tim TP4D, PPK pada Dinas Pariwisata Kota Mataram, kontraktor pelaksana, dan kontraktor pengawas.

“Nanti akan kita evaluasi lagi sesuai dengan tahapan pengerjaannya. Kalau kekurangan minus tiga persen itu itu kontraktornya berjanji bisa selesaikan. Nanti kita lihat hasilnya,” tutup Agus. Proyek tersebut dibiayai APBD Kota Mataram tahun 2019 melalui Dinas Pariwisata. CV Graha Utama memenangi kontrak Rp2,41 miliar untuk pengerjaan selama 120 hari. (why)

Kasus Marching Band Dikbud Provinsi NTB

Penyidik Gandeng PPATK Telusuri Aset Tersangka Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelibatan PPATK itu untuk menelusuri aset dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band SMA/SMK tahun 2017. Asetnya tersangka nantinya akan disita untuk pemulihan kerugian negara. “Kita sudah minta PPATK untuk menelusuri harta kekayaan tersangka,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi Selasa (5/11) kemarin. ia mengatakan, surat ke PPATK sudah disampaikan.

Namun sampai saat ini masih belum ada jawaban. Pihaknya siap memberikan dokumen pendukung apabila nantinya diminta PPATK. “Transaksi lewat rekeningnya itu yang dicek. Itu mengalirnya kemana saja. Apakah pengiriman-pengiriman uang itu terkait dengan proyek itu atau tidak,” terangnya.

Transaksi rekening itu, imbuh dia, untuk mengetahui kekayaan tersangka. apakah bertambahnya karena dugaan perbuatan korupsi, atau memang murni penghasilannya sebagai PNS dan pengusaha. “Untuk pembuktian unsur mengun-

Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta, sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB.(why)

(Suara NTB/dok)

Syarif Hidayat tungkan diri sendiri atau orang lain,” pungkas Syarif.

Proyek pengadaan alat kesenian marching band dibagi menjadi dua paket. Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri dimenangi CV Embun Emas dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta.

Mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek Lalu

Aksar Terdorong Maju karena Pembangunan Belum Dirasakan Masyarakat Bawah Mataram (Suara NTB) – Kandidat bakal calon Bupati di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Aksar Ansori menyampaikan motivasi yang mendorong dirinya untuk memutuskan tampil maju bertarung di pilkada serentak 2020 mendatang. Karena aktivitas pembangunan di daerahnya selama ini belum merata dinikmati oleh masyarakat dari kalangan paling bawah.

Untuk itu, hal pertama yang akan dilakukannya jika terpilih sebagai orang nomor satu di bumi Tastura itu pada Pilkada serentak 2020 mendatang, yakni memastikan bahwa kebijakan pembangunan pemerintah tersebut dapat dinikmati oleh

(Suara NTB/ndi)

PERSIAPAN PILKADA - Ketua Umum DPP PAN, Zulkiefli Hasan tengah memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan menghadapi Pilkada serentak 2020 dengan pengurus DPW dan tujuh DPD PAN NTB. tilah kita akan lihat dari pros- usung dari partai lain tapi ada pektif lainnya, seperti apa kader jadi wakil lah,” kedepannya, bisa saja kita pungkasnya. (ndi)

Hal kedua yang akan dilakukannya untuk menjadi kepala daerah yakni melakukan perombakan kinerja birokrasi. Menurutnya pelayanan mesin birokrasi pemerintahan harus dipastikan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, pembenahan birokrasi juga merupakan keniscayaan yang harus dilakukan.

“Jadi ke depan itu, birokrasi itu harus responsif, tanggap terhadap berbagai realitas masyarakat, cepat bertindak dan solutif. Saya kira kalau dua faktor pendukung ini dilakukan, maka dengan sendirinya pembangunan itu akan maju dari segala lini. Tapi untuk leb-

ih detailnya nanti akan kita sampaikan program-program yang akan kita lakukan. Ini kan masih panjang, kita ikuti prosesnya dulu sesuai dengan tahapan,” sambungnya.

Dalam rangka memuluskan ikhtiarnya untuk maju di Pilkada Lombok Tengah, Sekretaris PW NU NTB itu juga aktif membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang akan dijadikan kendaraan politiknya maju di Pilkada. Komunikasi politik juga dibangun dengan tokohtokoh elit politik. Salain itu, dia juga aktif turun ke tengahtengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mensosialisasikan dirinya. (ndi)

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Halaman 9

Ketok KUA PPAS T.A 2020

DPRD dan Pemkot Teken Kesepakatan Bersama Pembangunan Kantor Walikota Mataram

(Suara NTB/fit)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua I Gde Sudiarta, menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Pemkot Mataram terkait KUA PPAS dan pembiayaan pembangunan Kantor Walikota Mataram.

Terhadap KUA-PPAS September 2019 atau sehari Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Se- 2020, TAPD Kota Mataram setelah Pimpinan DPRD dilasa (5/11) sore kemarin telah menyampaikan Rancan- ambil sumpah Jabatannya. menandatangani nota kesep- gan KUA-PPAS pada tanggal Mekanisme pembahasan akatan bersama antara 27 Juli 2019 dan dibahas oleh Rancangan KUA-PPAS tersePemkot Mataram dan DPRD Badan Anggaran Masa Jaba- but diantaranya dilaksanaKota Mataram terhadap KUA tan 2014-2019 sampai dengan kan melalui Rapat Internal dan PPAS Tahun Anggaran tanggal 3 Agustus 2019. Salah Banggar, Ekspos Walikota 2020. Selain itu, dalam rapat satu hasilnya adalah terhadap Mataram, Konsultasi Badan paripurna yang dipimpin Ket- Pembahasan KUA-PPAS Anggaran ke Kemendagri dan ua DPRD Kota Mataram, H. 2020 akan dilanjutkan oleh PT SMI, Rapat Kerja KomisiDidi Sumardi, SH., didampin- Anggota DPRD Masa Jabatan Komisi dengan Mitra Kerja dan Rapat Banggar dengan gi Wakil Ketua I Gde Sudiar- 2019-2020.

TAPD Kota Mataram men- TAPD. ta, juga ditandatangani nota Hasilnya, terhadap 3 Kegkesepakatan tentang Persetu- yampaikan kembali Penyemjuan bersama antara Pemkot purnaan Rancangan KUA- iatan Prioritas, Banggar meMataram dan DPRD Kota PPAS Kota Mataram Tahun minta Pembahasan RancanMataram terhadap penganga- Anggaran 2020 pada tanggal gan KUA-PPAS dilaksanakan ran kegiatan tahun jamak 5 September 2019. Mulai diba- setelah Perda Perubahan pembangunan Gedung Kantor has oleh Banggar DPRD Kota RPJMD Kota Mataram 2016Mataram mulai tanggal 27 2021 telah disempurnakan Walikota Mataram.

sesuai hasil evaluasi Gubernur. Rancangan KUA-PPAS agar disempurnakan kembali dengan mempertimbangkan penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dan PAD sesuai dengan PMK dan potensi daerah. Perlu dilakukan Konsultasi ke BPKP Perwakilan Propinsi NTB terhadap 3 kegiatan prioritas dan Pelaksanaan Perda Perubahan RPJMD Kota Mataram 2016-2021.

Pada Tanggal 25 Oktober 2019, TAPD menyampaikan Penyempurnaan Rancangan KUA-PPAS sebagaimana Hasil Rapat Badan Anggaran sebelumnya dan mulai dibahas mulai tanggal 28 Oktober s/d 5 November 2019. Hasilnya, Banggar dan TAPD Kota Mataram sepakat bahwa Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung DPRD dan Pembangunan Gedung Rumah sakit melalui Pinjaman Daerah ditunda pelaksanaannya.

Penambahan target PAD sebesar Rp33,4 miliar yang semula direncanakan Rp381,6 miliar lebih menjadi Rp415 miliar lebih.

Terhadap anggaran kegiatan yang ditunda pelaksanaannya dan penambahan target PAD sebesar Rp58,4 miliar, Banggar dan TAPD sepakat untuk dialokasikan pada program kegiatan antara lain : 1. Penyediaan sarana prasarana optimalisasi PAD termasuk penyempurnaan regulasi, pembenahan sistem, validasi/updating, inovasi serta kajian potensi-potensi PAD. 2. Peningkatan sarana

prasarana dalam rangka antisipasi banjir.

3. Peningkatan sarana prasarana peanganan dan pengelolaan sampah.

4. Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana Pendidikan .

5. Penataan dan Pembuatan Landscape Komplek Perkantoran Walikota di Jalan Lingkar Selatan.

6. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak terutama penanganan masalah Stunting.

7. Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan dan promosi produk UKM. 8. Promosi pariwisata melalui event olahraga, keagamaan dan budaya serta pertemuan/event nasional maupun internasional.

Khusus terhadap Rencana Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Kantor Walikota, sesuai Hasil Rapat Banggar, pembangunan tersebut disetujui dengan memberikan catatan atau tanda bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut harus memenuhi syarat antara lain : Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta, dalam pelaksanaannya wajib dikawal TP4D. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang hadir bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam sambutannya menyampaikan, Pemkot tetap berkomitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat se-

(Suara NTB/fit)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., membacakan minderheit Fraksi PDI Perjuangan terhadap KUA PPAS tahun anggaran 2020, dilanjutkan dengan aksi walk out bagai fokus dalam setiap program yang telah ditetapkan.

Sehingga melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, setiap program bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan pelayanan terhadap publik bisa terus meningkat. ’’Kiranya langkah dan upaya yang kita lakukan akan bermanfaat bagi lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa-masa mendatang. Kami berharap kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin selama ini bisa terus tertanam dalam setiap aspek kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Mataram,’’ demikian Walikota.

Fraksi PDI-P Walk Out Pada kesempatan itu, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas perintah Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., melakukan aksi walk out atau meninggalkan paripurna.

Erna yang membacakan minderheit Fraksi PDI Perjuangan di podium meminta Forkopinda pada rapat paripurna kemarin sore, mencatat pendapat Fraksi PDI Perjuangan. ’’Serta menindaklanjutinya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk disampaikan kepada Gubernur NTB dan Menteri Dalam Negeri sebagai laporan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram,’’ tegasnya. (fit/*)

Jadi Penyangga KEK Mandalika, Desa Wisata Diminta Berbenah (Suara NTB/penrem)

Kegiatan simulasi penanggulangan bencana di Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara.

Korem 162/WB Gelar Latihan Taktis Penanggulangan Bencana Tanjung (Suara NTB) Wilayah NTB yang rentan bencana alam, menjadi perhatian jajaran Korem 162/WB. Guna mendorong kesigapan personel, digelar latihan taktis penanggulangan bencana alam gempa bumi, Selasa (5/11) di Kabupaten Lombok Utara.

Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani bertindak selaku Komandan Latihan (Danlat). Ia memimpin langsung jalannya latihan yang melibatkan seluruh semua unsur TNI AD, AL dan AU, Polri , BMKG, BNPB, Basarnas, Tagana, Satpol PP dan komponen masyarakat lainnya.

Mekanisme latihan taktis penanggulangan bencana gempa dengan scenario kondisi tanggap darurat. Dari laporan skala gempa dari BMKG, Kasi Intel Korem kemudian melapor ke Danlat. Setelah menerima laporan lengkap tentang kondisi darurat bencana, Danlat kemudian meneruskan ke kepada Gubernur NTB. Selanjutnya, Gubernur menyatakan kondisi tanggap darurat dengan mengeluarkan Surat Keputusan menunjuk Danrem 162/WB selaku Komandan Satgas tanggap darurat penanggulangan bencana alam gempa bumi di wilayah NTB. Danrem kemudian melaksanakan rapat terbatas bersama seluruh unsur TNI, Polri maupun instansi terkait untuk melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun seluruh personel dilapangan sudah bergerak memberikan bantuan evakuasi dan penyelamatan, mendirikan tenda pengungsian maupun tenda pelayanan, mendirikan dapur umum maupun menyiapkan logistik serta tim psikologi trauma healing.

Sementara Danrem 162/WB usai memantau proses latihan menyampaikan, pihaknya kegiatan itu menurutnya penting mengingat NTB berada dalam jalur ring of fire. Atas kondisi itu, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., memberikan perintah kepadanya untuk melaksanakan latihan bencana. “Latihan ini dilaksanakan mulai minggu lalu dari teori, drill teknis dan sekarang puncaknya latihan driil taktis,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan itu untuk melatih seluruh aparat yang terlibat. Jumlah personel dan masyarakat yang dilibatkan sekitar 1000 orang. “Mulai proses penyelamatan, evakuasi dan pendistribusian logistik ke Posko-Posko yang ditangani secara terencana dan terpadu dalam satu komando sehingga bisa meminimalisir adanya korban,” terang Danrem. (ars/*)

Praya (Suara NTB) – Puluhan desa wisata yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi penyangga KEK Mandalika. Saat ini sekitar 40 desa yang tetap eksis mengembangkan diri menjadi desa wisata di Loteng. Namun tahun depan, sekitar 37 desa wisata lagi yang akan didorong untuk menjadi desa yang siap menerima kunjungan wisatawan domestik maupun mencanegara.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Loteng Ida Wahyuni kepada Suara NTB, Selasa (5/ 11) mengatakan, pascagempa yang melanda NTB tahun 2018 lalu, kunjungan wisatawan ke desa wisata sudah berangsurangsur normal. Namun demikian, ada sebagian yang masih dalam tahap perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana pascagempa,” katanya.

Yang jelas kata Ida, BPPD,

pelaku desa wisata dan unsur terkait lainnya sedang berupaya melakukan promosi untuk menarik kunjungan ke desa wisata yang jumlahnya akan terus bertambah. Masyarakat semakin bersemangat membangun dan mengelola desa wisata setelah melihat perkembangan KEK Mandalika dan rencana pelaksanaan MotoGP tahun 2021 mendatang.

“Kami optimis sekali, karena bukan hanya di Mandalika

saja yang menjadi pusat kunjungan, namun daerah penyangga seperti desa wisata ini harus kita siapkan. Kita tingkatkan untuk capacity building-nya, bagiamana mengelola agar length of stay wisatawan juga bisa bertambah seperti itu serta bagimana pengembangan SDM masyarakat,” katanya.

Menurut perintis desa wisata Setanggor ini, mengeloa desa wisata relatif tidak memiliki

tantangan yang serius, karena yang dibutuhkan adalah kesiapan masyarakat, ada potensi desa yang bisa dijual serta pemerintah desa mendukung terbentuknya desa wisata tersebut.

Saat ini desa wisata di Loteng sedang berkembang positif dan angka kunjungan wisatawannya cukup tinggi. Sebagai gambaran di desa wisata Setanggor, hampir setiap hari sekarang tingkat hunian homestay-nya penuh.

“Homestay VIP yang pakai AC itu 11 kamar, selebihnya pakai kipas. Jadi yang jadi homestay itu rumah masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Menurutnya, modal terbesar dalam mengelola desa wisata adalah kesadaran dari masyarakat akan pentingnya

hospitality dan pelayanan yang baik. “Dan masyarakat saya lihat sudah mulai berbenah agar tamu yang datang bisa nyaman. Terlebih jualan desa wisata adalah aktivitas harian masyarakat atau kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Tinggal pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan saat ini yaitu promosi melalui dunia maya, karena akses digital sangat penting untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan. “Kami semakin bersemangat dan optimis karena Ditjen PDT Kementerian Desa memiliki program bantuan 300 juta untuk digital promotion per desa wisata di tahun 2020 nanti,” katanya. (ris)

Dharma Pertiwi Koorcab NTB Ingatkan Pentingnya Kesehatan Reproduksi

(suara NTB/ist_penrem)

Pembicara dan peserta kegiatan PSV

Selong (Suara NTB) Dharma Pertiwi Koorcab NTB Daerah J menggelar seminar Perempuan Sadar Vagina (PSV), Selasa (5/11) di Ball Room Hotel Golden Palace Mataram. Kegiatan dalam rangka Hari Ibu ke 91 tahun 2019, menggandeng Founder PSV dr. Inge Setyo Ariyanto dan Co. Founder PSV Bagus Setiawan, M.Si. Apt. Acara yang dihadiri Ketua Dharma Wanita Ny. Kirana Rizal Ramdhani, Ketua Penggerak PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Ketua Jala Sanastri, Ketua Pia Ardya Garini, Wakil Ketua Bhayangkari, istri Ka Kejati, Ketua Persit

KCK Cab se Koorcab rem 162 beserta para pengurus.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dharma Pertiwi menyampaikan kegiatan bertujuan memberikan pengetahuan, wawasan mengenai pentingnya memperhatikan kesehatan reproduksi.

Sesuai tema yang diangkat soal reproduksi kata Ny. Kirana, didasari beberapa faktor.

Pertama, kesehatan reproduksi wanita tidak cuma ditentukan oleh kondisi fisik bebas penyakit, melain bagaimana seorang wanita mampu memiliki organ yang sehat.

Kedua, penyakit seperti keputihan, herpes, kutil kelamin dan kanker serviks

adalah penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi.

Ketiga, tidak dipungkiri bahwa hubungan seksual suami istri mempengaruhi ketahanan keluarga. “Dari data yang ada, 90 persen angka perceraian akibat suami tidak puas saat berhubungan badan dengan pasangannya,” paparnya.

Sedangkan Ketua Penggerak PKK Provinsi NTB Ny. Niken memberikan apresiasi.

Menurutnya, banyak wanita yang masih kurang memiliki pengetahuan tentang cara merawat organ reproduksi sendiri. Kasus kematian ibu karena kanker rahim masih tinggi di Indonesia. (ars/*)

DP3AP2KB NTB Gelar Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Mataram (Suara NTB) DP3AP2KB Provinsi NTB menggelar kegiatan Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi OPD Penggerak PPG di kabupaten kota di NTB. Kegiatan ini digelar mulai sejak tanggal 4-6 November 2019. Sekretaris Dinas DP3AP2KB NTB Hj. Elly Suryani, menerangkan bahwa kegiatan ini didasari dari pemahaman bersama bahwa kebutuhan penganggaran yang responsif gender tersebut teramat penting.

Konsep perencanaan responsif gender dan anggaran responsif gender yaitu suatu proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang mampu

menjamin unsur keadilan terutama bagi perempuan dan laki-laki. “Harus dimulai dari perencanaan yang harus responsif. Kegiatan ini kita laksanakan. Kita ingin NTB mendapatkan anugerah parahita ekapraya yang merupakan anugerah dari kementerian apabila daerah tersebut sudah responsif Gender,” sebutnya.

Dikatakan Elly Suryani bahwa anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan lakilaki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender.Melaluipenganggaran yangre-

sponsif gender dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender.

Dikatakannya lebih lanjut, kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (lakilaki maupun perempuan). Diharapkan selama kegiatan para peserta akan mampu memahami secara keseluruhan pelaksanaan PPRG mulai dari konsep, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, sehingga segera bisa melaksanaannya di lembaga masing-masing.

“Hasil yang kita harapkan kabupaten kota bisa merencanakan perencanaan yang responsif Gender dan analisis budgeting,” jelasnya. Sementara itu, Saptawijaya, Kasi Pendidikan Kesehatan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB NTB, menambahkan jika kegiatan ini merupakan salah satu komitmen kementerian untuk melaksanakan tujuan dari upaya agar seluruh kabupaten kota di Indonesia bisa merencanakan penganggaran yang responsif gender pada tahun 2020. (dys/*) BIMTEK - Suasana bimtek yang digelar DP3AP2KB NTB.

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Ikuti Simulasi UNBK SIMULASI Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilaksanakan untuk menyiapkan sekolah dan siswa sebelum mengikuti UNBK. SMAN 1 Mataram akan mengikuti simulasi periode pertama pada Rabu (6/11) dan Kamis (7/11).

Langkah itu dilakukan agar bisa menyiapkan siswa lebih awal untuk UNBK. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., pada Senin (4/11) mengatakan, pihaknya sengaja mengambil simulasi periode pertama agar bisa lebih siap. “Sehingga siswa bisa lebih siap (Suara NTB/dok) H. Muh. Jauhari lagi untuk (simulasi) periodeperiode berikutnya,” katanya.

Jauhari mengatakan SMAN 1 Mataram sudah mempersiapkan sarana penunjang UNBK dengan matang. Laboratorium komputer sebanyak empat ruang, dan jumlah komputer yang digunakan sebanyak 150 komputer. Peserta UNBK dari SMAN 1 Mataram untuk tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 360 siswa kelas XII, dengan rincian delapan kelas MIPA dan dua kelas IPS. Ia mengatakan, peningkatan hasil UNBK untuk SMAN 1 Mataram menjadi prioritas utama tahun ini. “Karena kami programnya semoga tahun ini Smansa (SMAN 1) Mataram bisa masuk 100 besar SMA nilai dengan nilai UN tertinggi se-Indonesia,” katanya.

Terkait target itu, Jauhari mengatakan pihaknya sudah mulai mengadakan bina mental kelas XII dalam rangka sukses UN tahun ajaran 2019/2020. Pada bulan Oktober 2019 mulai dilaksanakan pengayaan khusus pelajaran yang diujikan di UNB. Pelatihan menyelesaikan soal-soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi ditingkatkan. “Kami haruskan siswa membuka laman Rumah Belajar dan Ruang Guru karena di dalamnya banyak terdapat contoh soal HOTS,” katanya.

Berdasarkan Surat BSNP tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, menunjukkan bahwa UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020.

Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

376 Orang Ikuti Seleksi Substansi Cakep Mataram (Suara NTB) Seleksi calon kepala sekolah (cakep) yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan memasuki tahap seleksi substansi.

Sebanyak 376 orang dipastikan akan mengikuti seleksi substansi yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan November ini. Seleksi substansi dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/11) mengatakan, seleksi cakep tahun 2019 diikuti oleh 382 pendaftar. Namun ada enam orang yang datanya tidak sinkron di data pokok pendidikan (dapodik), sehingga dianulir dan tidak bisa ikut seleksi substansi.

“Peserta yang memenuhi persyaratan dan sinkron dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependid-

ikan (Sim Tendik) Kemendikbud sebanyak 376 orang. Sampai tahap ini sudah selesai sinkronisasi, dan kami menyepakati jadwal dengan LPMP dan LPKS untuk jadwal seleksi substansi pada pertengahan bulan November, pada tanggal 17 ke atas,” ujar Aidy.

Jadwal seleksi substansi diperkirakan berakhir pada bulan Desember. Aidy menjelaskan, karena banyaknya peserta dan terbatasnya para penguji dan instruktur dari LPMP dan LP2KS, maka akan dibuat beberapa angkatan. Di

satu angkatan maksimal peserta sebanyak 80 orang.

Ia merincikan, angkatan satu dan angkatan dua di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Seleksi dilaksanakan di Kota Bima. Sementara angkatan ketiga di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, yang nantinya seleksi dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Dan, angkatan ke empat dan kelima untuk Pulau Lombok, dengan seleksi akan dilaksanakan di Kota Mataram.

Pada setiap angkatan itu

Praya (Suara NTB) Program NTB Zero Waste atau bebas sampah sedang digalakkan oleh Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota. Di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sedang melakukan intervensi terhadap belasan sekolah di tahun ini dengan cara sosialisasi dan pengawalan aksi.

“Untuk tahap awal, sekolah yang telah kami intervensi sebanyak enam sekolah, di antaranya SMAN 1, SMAN 2, SMAN 4, SMKN 1 dan SMKN 2 Praya Tengah. Bentuknya baru sosialisasi kepada warga sekolah agar memiliki komitmen yang sama soal pengelolaan sampah,” kata Kasi Penataan Lingkungan Dinas LHK Kabupaten Loteng Adam Asmadia kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, setiap sekolah bahkan sudah memiliki aturan tersendiri dalam menerapkan lingkungan sekolah yang bebas sampah. Misalnya SMA 1 Praya meminta agar siswanya tidak membawa air minum dalam kemasan, namun harus memakai tumbler dan sejenisnya.”Konsekuensinya dalam kelas harus galon air minum,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Loteng sudah membuat surat imbauan yang ditandatangani Bupati H. Suhaili, FT yang isinya agar lingkungan sekolah bisa melakukan kegiatan atau gerakan sadar lingkungan dengan cara yang menarik untuk mensukseskan program bebas sampah ini.

Misalnya, sampah organik bisa diubah menjadi kompos untuk digunakan sebagai penyubur tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Begitu juga sampah non organik bisa menjadi aneka kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi.

“Kegiatan sosialisasi ini akan kami lanjutkan dengan kegiatan sosialisasi ke SMP dan MTs sampai akhir tahun ini, sehingga menjadi 12 sekolah tahun ini. Tahun depan kita akan tindak lanjut dengan pelatihan pengelolaan sampah,” tambahnya. (ris)

PGRI Buat Lingkar Belajar Guru Mataram (Suara NTB) Sebagai media silaturahmi membahas berbagai persoalan yang dihadapi para guru, PGRI menggelar kegiatan Lingkar Belajar Guru. Para guru berdiskusi membahas banyak aspek menyangkut hajat hidup guru.

Ketua PGRI NTB, M. Yusuf mengatakan Kelompok Kerja Lingkar Belajar Guru (Teachers Learning Circle) atau disingkat LBG merupakan block grant dari Education International (EI) yang bekerjasama dengan Pengurus Besar PGRI guna pemberdayaan serta meningkatkan partisipasi dan kapabilitas anggota PGRI. Menurutnya, kegiatan LBG ini menjadi forum di bawah PGRI dalam menampung, merumuskan, menyelesaikan, dan menyalurkan aspirasi anggota berdasarkan isu-isu mutakhir yang berkembang dan berkaitan langsung dengan kepentingan anggota PGRI. Selain itu, lanjutnya, kegiatan LBG ini terasa kian penting bagi komunitas guru dalam merespon keberadaan organisasi PGRI, yang saat sekarang bukan hanya sebagai organisasi profesi melainkan telah menjelma menjadi serikat pekerja di bidang pendidikan.

Ditambahkannya, juga bertujuan melindungi profesional dari para guru dan pekerja pendidikan, mempromosikan perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara, melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua.

Di samping itu juga wadah ini memberikan perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di masyarakat, dalam profesi mengajar, dan dalam organisasi guru dan pekerja pendidikan.

“Forum ini merupakan wadah guru anggota PGRI mendiskusikan terkait persoalan guru dan bagaimana solusinya, dan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ada 3 isu strategis yang menjadi fokus diskusi yakni profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqon si calon kepala sekolah ini, sehingga empat tahun ke depan tidak perlu ada diklat lagi dan berharap mereka yang ikut diklat tersebar di seluruh kabupaten/kota,” harap Aidy. (ron)

Siswa SMPN 14 Mataram Raih Juara Satu LKBB

”Zero Waste” di Lingkungan Pendidikan

Dinas LHK Loteng Intervensi Belasan Sekolah

memiliki tahapan selama tiga hari. Aidy menjelaskan, untuk hari pertama berupa pembukaan dan pembekalan untuk semua peserta dan diikuti seluruh angkatan di kota yang sama. Hari kedua berupa tes tulis, diperkirakan ada lima sampai tujuh kali atau jenis tes tulis dengan komponen yang sudah disiapkan. Di hari ketiga merupakan pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan oleh masing-masing penguji.

Jika lulus pada seleksi substansi, maka peserta seleksi cakep barulah bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) cakep. Aidy mengungkapkan karena keterbatasan waktu dan pertannggujawaban anggaran, maka diklat direncanakan dimulai pada bulan Januari 2020.

“Kami beharap bisa di atas 50 orang terjaring pada selek-

(Suara NTB/ist)

BUANG SAMPAH - Siswa SMAN 2 Gerung sedang membuang sampah di tempat sampah yang disediakan sekolah.

Dukung ’’Zero Waste’’

SMAN 2 Gerung Kurangi Penggunaan Plastik Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah kian gencar melakukan sosialisasi program zero waste ke sekolah.

Belum lama ini ini, sebanyak 63 kepala sekolah SMA/ SMK melakukan penandatanganan sebagai bentuk komitmen turut mensukseskan program zero waste di sekolah. Semua sekolah berkomitmen mendukung visi misi program zero waste, agar anak-anak hidup sehat.

Kepala SMAN 2 Gerung, Abdul Khalik, menegaskan komitmen pihaknya mendukung program unggulan pemerintah. Menurutnya sampah tidak saja masalah pemerintah, melainkan jadi tanggung jawab bersama seluruh elemen tidak terkecuali sekolah.

“Sudah kita laksanakan,”

jelasnya Selasa (5/11).

Kebijakan mendukung program zero waste di sekolah, kata Abdul Khalik, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik. Seluruh jajaran dan warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai dan siswa sudah mulai membawa botol sendiri untuk minumnya.

Selain mengurangi penggunaan plastik, pihak sekolah juga telah menyediakan bak sampah yang berfungsi untuk pemisahan sampah yang organik dan anorganik. Pemisahan sampah ini penting dilakukan untuk memudahkan pengolahan.

Selain itu, dukungan terhadap program ini secara riil juga terlihat dari pemanfaatan bekas botol plastik untuk menanam bunga dan meman-

faatkan lahan kosong atau tidur untuk jadi kebun sekolah.

Seluruh kebun sekolah dihiasi botol plastik hias yang dimanfaatkan untuk media tanam yang mempercantik sekolah.

Lebih jauh dikatakan Khalik, bahwa sampah bukanlah masalah, melainkan jika dilihat bisa membawa berkah dan manfaat bagi peningkatan dan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Melalui program zero waste, sekolah dipacu untuk memberikan atensi lebih pada persoalan lingkungan, terutama soal sampah dengan harapan siswa dan warga sekolah mempunyai kesadaran.

“Dan kita ada gerakan LISA maksudnya Lihat Sampah Ambil kemudian buang ke bak sampah yang sudah disediakan,” jelasnya. (dys)

Prodi Matematika Undikma Gelar Workshop bagi Guru Matematika Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Matematika Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) belum lama ini menggelar Workhsop Matematika dengan tema “Penyusunan Perangkat Pembelajaran Saintifik Berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS) bertempat di Ruang Sidang Bacalah Undikma. Sebanyak 70 guru matematika SMA/SMK/MA dan SMP/MTs se-NTB mengikuti kegiatan tersebut.

Kaprodi Pendidikan Matematika, Masjudin, M.Pd., mengungkapkan sejumlah pemateri didatangkan pada acara itu antara lain Prof. Drs. Kusno, DEA.,Ph.D (Rektor Undikma) dengan materi pendekatan saintifik dalam pembelajaran Matematika SMA, Dr. I Ketut Sukarma, M.Pd (Dosen Prodi Matematika Undikma) dengan materi HOTS.

Masjudin menambahkan bahwa untuk rekrutmen peserta dilakukan secara terbuka dan semua guru memiliki peluang yang sama, namun karena jumlahnya terbatas, sehingga tidak semua yang mendaftar diterima.

“Oleh karena itu untuk kali ini kami mohon maaf dengan keterbatasan yang ada. Setelah workshop akan ada kegiatan lanjutan dalam berbagai program yang pelaksanaannya bersama-sama dengan sekolah yang siap dan mau bermitra dengan kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan FPMIPA Undikma, Dr. Saiful Prayogi, M.Pd., menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pihaknya dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru matematika di NTB dengan harapan akan berdampak kepada peningkatan proses pembelajaran di sekolah. (dys)

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Workshop bagi guru Matematika SMP/SMA sederajat dan yang digelar Undikma belum lama ini.

Mataram (Suara NTB) Siswa SMPN 14 Mataram meraih juara I pada Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) tingkat Provinsi di Lapangan Sangkareang, pada hari Minggu (3/11) lalu. Keberhasilan itu membuktikan bahwa pembinaan yang tepat bisa menghasilkan raihan maksimal.

Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari, pada Selasa (5/ 11) mengatakan, keberhasilan ini berkat persiapan yang dilakukan maksimal. Setiap pulang sekolah, siswa dilatih di bawah terik matahari untuk mengasah ketahanan fisik dan mental. “Pembinaan secara intensif membuahkan hasil maksimal,” katanya.

Chamim juga mengapresiasi pembinaan intensif yang piawai dilakukan oleh pelatih, Syarif.

Serta apresiasi kepada pembina OSIS, Sri Agustini yang membekali motivasi supaya juara sesuai motto SMPN 14 Mataram, Galang Potensi Raih Prestasi.

“Juga apresiasi improvisasi anak-anak yang luar biasa. Atas prestasinya ini saya sangat mengapresiasi kepada pelatih, Pembina, dan peserta lomba dengan gigih ingin mempersembahkan yang terbaik untuk prestasi SMPN 14 Mataram dalam meraih piala tetap dan Piala bergilir LKBB 2019,” katanya.

Sebelumnya, Chamim juga menyampaikan bahwa SMPN 14 Mataram terus berupaya meningkatkan penanaman karakter bagi siswa. Pihak sekolah

merumuskan visi sekolah sebagai landasan dalam menyusun program sekolah. Ke depannya SMPN 14 Mataram ingin menjadi sekolah yang memiliki visi berprestasi, berbudaya, dan berlandaskan iman dan takwa.

Chamim menjelaskan, untuk meraih visi prestasi, pihaknya mengembangkan prestasi akademik dan non akademik siswa.

Dari sisi akademik, pihakanya menargetkan nilai Ujian Nasional (UN) yang meningkat. Dengan cara melakukan pembinaan khusus, memberikan fasilitas dengan layanan tambahan buku, “Pembinaan khusus kita tambahkan dengan pembelajaran di luar jam pelajaran regular, kita berikan bimbingan kepada anakanak yang secara kemampuan masih kurang, khusus supaya imbang sehingga diharapkan maju bersama,” katanya.

Pada bidang non akademik, SMPN 14 Mataram memprioritaskan pada potensi yang besar dimiliki siswa seperti seni tari, marawis, dan keinginannya mengembangkan gendang beleq. Juga mengembangkan olahraga seperti sepak bola, silat, taekwondo, bola voli, dan basket. Serta olahraga lainnya.

Sementara untuk visi berbudaya, Chamim mengatakan, siswa dibiasakan berbudaya tertib, budaya bersih, dan budaya belajar. Dengan diterapakan budayaitu, diharapkan bisa menjadi bekal mereka ke depan, serta terinternasilasi ke dalam diri siswa. (ron)

(Suara NTB/ist)

JUARA - Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari berfoto bersama para siswa yang meraih juara I Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) tingkat Provinsi.

SUARA NTB

Rabu, 6 November 2019

Halaman 11

Tak Masuk Tim Pra-PON

Mardiansyah Pertanyakan Alasan IPSI NTB

Mataram (Suara NTB) Pelatih Pelatda Mayung NTB, Mardiansyah angkat bicara soal keputusan Pengprov IPSI NTB yang tak tidak memasukan namanya dalam tim Pra-PON Pencak Silat NTB. Menurutnya, pengurus IPSI NTB harus memberikan alasan yang rasional terkait tidak masuknya dirinya dalam tim Pra-PON silat.

“Sebenarnya tidak ada masalah saya tidak masuk dalam tim Pra-PON silat.

Tapi IPSI NTB harusnya memberikan alasan yang masuk akal kenapa nama saya tidak masuk dalam tim PraPON,” ucap Mardiansyah yang

dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (5/11).

Pernyataan ini dilontarkan oleh Mardiansyah setelah mengetahui namanya disebutsebut sebagai alasan atlet Pelatda silat NTB mundur dari tim Pra-PON pencak silat

KSU Pariri Jereweh Terpilih Kelola Pabrik Pupuk Organik Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menunjuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Pariri sebagai pengelola pabrik pupuk organik Poto Tano. Penunjukan koperasi asal kecamatan Jereweh tersebut setelah melalui seleksi kerja sama daerah yang diadakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

“Iya sudah diumumkan hasilnya. Dan KSU Pariri terpilih mengelola pabrik pupuk organik Poto Tano,” kata ketua Timsel Kerja Sama Daerah DPMPTSP KSB, Noto Karyono, S.Pi., M.Si (Suara NTB/ist) kepada wartawan, Selasa (5/11).

Noto Karyono Ada tiga peserta yang mengajukan penawaran untuk mengelola pabrik pupuk organik Poto Tano. Selain KSU Pariri Jereweh, ada Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (FK UMKM) dan CV Ratu Kencana. Menurut Noto, penawaran terbaik diajukan oleh KSU Pariri. Koperasi ini dinyatakan paling lengkap dan memenuhi syarat, mulai dari sisi administrasi, kemampuan teknologi yang akan diterapkan, dukungan peralatan dan permodalannya.

Selain itu, KSU Pariri juga telah memiliki mitra usaha konsorsium yang memungkinkan produk pupuk olahannya nanti bisa tembus ke pasar di luar daerah. “Dia punya mitra usaha yang bergerak di bidang pertanian asal Bandung,” paparnya.

Sebelum KSU Pariri resmi mengoperasikan pabrik pupuk organik Poto Tano masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Saat ini, SK penetapan terpilihnya koperasi tersebut sudah diajukan ke bupati oleh timsel. Tahapan berikutnya akan dibuat Memory of Understanding (MoU) antara KSU Pariri dengan Pemda KSB dan terakhir baru pemerintah menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Dijelaskan Noto, pengoperasian pabrik pupuk organik Poto Tano oleh pihak ketiga tentu diharapkan pemerintah tidak sekedar fasilitas tersebut dimanfaatkan. Tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat secara luas.

“Dampaknya ke masyarakat yang kita harapkan misalnya mereka merekrut tenaga kerja lokal, memaksimalkan bahan baku lokal hingga memberdayakan petani. Kalau di sisi pemerintah tentunya jelas bisa menghasilkan PAD ya,” tukas mantan Kabid Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) KSB ini. (bug)

Empat Bulan Tak Terima Gaji, Eks Kadisbun Pertanyakan Statusnya Bima (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima, Ir. Heru Priyanto, terdakwa kasus kopi Tambora tahun 2006, yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram bulan Juni 2019, hingga kini belum jelas status kepegawaiannya.

Bahkan mantan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bima ini juga tidak pernah menerima gaji satu sen pun, selama empat bulan atau sejak Bulan Agustus sampai dengan November. “Karena status belum jelas, sejak divonis bebas saya tidak berkantor dan hanya di rumah saja,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (5/11).

Heru mengaku, sudah mengajukan permohonan kejelasan status kepegawaiannya, yakni dengan bersurat kepada BKD dan Kepala Daerah pada bulan Agustus 2019 lalu.

Namun sampai saat ini belum ada jawaban tertulis.

Akan tetapi jawaban hanya disampaikan secara lisan, bahwa posisinya sudah dianggap telah memasuki usia purna tugas (pensiun) lantaran saat putusan inkrach Pengadilan Negeri Mataram usianya berjalan 58 tahun.

“Jadi berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama pensiun itu adalah 60 tahun,” katanya.

Tidak hanya itu lanjutnya, menurutnya berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Mataram, bahwa nama baiknya harus dipulihkan. Terkait kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai ASN. “Perintah pengadilan jelas dan suratnya sudah disampaikan ke Kepala Daerah. Dan tidak ada alasan untuk tidak dikembalikan,” katanya.

Heru menambahkan, berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, untuk PNS yang diberhentikan sementara uang yang harus dibayarkan harus 50 persen dari jabatan terakhir. “Saya ini eselon dua. Tapi gaji saya ditahan mulai Agustus sampai sekarang. Putusan bulan Juni, inkrahnya Agustus. Sampai sekarang tidak terima gaji,” ujarnya.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma M.AP mengatakan saat masih menjalani proses hukum, Heru diberlakukan pemberhentian sementara. “Dalam proses hukum yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun karena berusia 58 tahun,” katanya.

Menurutnya pemberhentian sementara tersebut lanjutnya sebagai PNS. Sementara posisinya sebagai jabatan eselon dua diisi oleh ASN lain. Tidak ada keharusan bagi kepala Daerah mengembalikan jabatan tersebut.

“Yang dipulihkan adalah hak-haknya sebagai ASN. Saat proses hukum ada haknya yang berkurang. Setelah ada putusan tidak bersalah bukan berarti jabatan harus dipulihkan atau kembalikan,” katanya.

Ia menjelaskan, sejak Bulan Januari 2019, Heru seharusnya sudah pensiun apabila berstatus non eselon dua. Namun saat itu yang bersangkutan sedang menjabat Kepala DKP. “Saat menjabat itu Heru menjalani proses hukum dan diberhentikan sementara sebagai ASN dan jabatannya diganti pejabat eselon lain. dengan demikian statusnya bisa mengajukan dan mengurus pensiun,” katanya.

Chandra mengatakan, terkait pemberian gaji terhadap Heru saat ini pihaknya tengah tahap konsultasi kepada BKN. Ia tidak ingin pemberian gaji tersebut akan menjadi masalah dan beban bagi Pemerintah juga Heru nantinya.

“Kita sedang menunggu jawaban secepatnya dari BKN tentang langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga peduli terhadap beliau, karena lama bertugas di Pemkab Bima,” pungkasnya. (uki)

NTB. Menurutnya keputusan sejumlah atlet mundur dari kontingen pencak silat NTB itu adalah hal yang normal.

Dalam hal ini sejumlah atlet yang masuk dalam tim Pra-PON Pencak silat dinilai sangatlah wajar menolak ikut

Pra-PON. Hal itu muncul dari kekecewaan atlet yang selama ini dilatih oleh dirinya. Sementara, Mardiansyah tidak dimasukan dalam tim PraPON silat.

Menurut Mardiansyah, pihak IPSI NTB harus memberikan alasan yang tepat kepada atlet kenapa dirinya tak masuk dalam tim PraPON pencak silat. Supaya atlet yang telah berlatih selama setahun lebih bisa mewakili NTB di Pra-PON.

“Kalau saya tidak memenuhi syarat untuk mendampingi atlet, tolong IPSI NTB berikan alasannya,” jelasnya seraya menambahkan bahwa dia mempertanyakan regulasi pelatih yang bisa mendampingi atlet Pra-PON. Terkait hal ini, Dewan Penasehat IPSI NTB, Hartono menjelaskan, pihaknya memang tidak merekomendasi Mardiansyah sebagai pelatih tim Pra-PON Silat. Selain itu, IPSI NTB juga tak pernah

merekomendasikan Mardiansyah sebagai pelatih pelatda Mayung NTB. “Mardiansyah itu tidak pernah direkomendasikan IPSI NTB melatih atlet Pelatda, oleh karena itu pihak IPSI NTB tidak mengakomodir Mardiansyah dalam SK tim Pra-PON silat,” jelasnya.

Hartono mengklaim, pembentukan tim Pra-PON tahun ini justru lebih baik dari PraPON 2015. “Pra-PON tahun 2015, IPSI NTB hanya men-

girim empat atlet Pelatda.

Tapi Pra-PON tahun 2016, IPSI NTB memberikan kesempatan kepada sebagian besar atlet kabupaten/kota ikut PraPON,” kata Hartono.

Sikap sejumlah atlet silat NTB yang mengancam mundur dari tim Pra-PON silat ditanggapi dengan santai oleh Hartono. Mantan pelatih silat NTB ini mengupayakan akan menengahi persoalan itu. Ia yakin semua atlet akan diupayakan bisa mengikuti Pra-PON. (fan)

IPSI KLU Sayangkan Pesilat NTB Absen di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Absennya sejumlah atlet pencak silat NTB di Pra-PON di Jakarta, 12-17 November disayangkan oleh IPSI kabupaten. IPSI Kabupaten Lombok Utara (KLU) misalnya, menyayangkan absennya pesilat NTB di Pra-PON, karena ada dua atlet asal KLU batal ikut Pra-PON. Ketua IPSI KLU, Rubain yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya belum lama ini mengatakan ada dua atlet asal Lombok Utara yang akan membela NTB di Pra-PON silat, yakni Abdul Hamid Faudin dan NI Ketut Suwartini.

Kedua atlet unggulan NTB asal KLU itu akhirnya mengatakan batal berangkat Pra-PON karena tuntutan para atlet Pra-PON tidak disetujui oleh IPSI NTB. Padahal KLU sudah memberikan dukungan anggaran untuk biaya akomodasi dan transportasi dua atletnya yang akan ikut Pra-PON. “Kami sudah memberikan dukungan dana pembinaan kepada atlet untuk persiapan mengikuti Pra-PON. Namun dua atlet KLU tidak jadi berangkat,” ucapnya.

Rubain tidak menyalahkan atlet maupun pengurus melihat persoalan itu karena keikutsertaan atlet di Pra-PON bukan tanggungjawab IPSI Kabupaten/kota. Namun dia menyayangkan persoalan mundurnya atlet mengikuti Pra-PON tak bisa diselesaikan.

“Kita menunggu dewan Pembina IPSI NTB yang katanya ikut memfasilitasi penyelesaian persoalan atlet Pra-PON dan Pengurus IPSI

NTB. Tapi belum ada penyelesaian. Kemarin dua atlet KLU datang ke saya mengatakan tidak jadi ikut PraPON. Mereka mengatakan mundur,” jelasnya.

Rubain menyayangkan persoalan IPSI NTB dan atlet tidak bisa diselesaikan. Padahal Pengcab IPSI Kabupaten/ kota sudah mendukung dana pembinaan dan biaya keberangkatan atlet mengikuti Pra-PON di Jakarta 2019.

“Kita sudah menyerahkan dana Rp5,4 juta perorang atlet untuk biaya akomodasi, transportasi dan seragam atlet mengikuti Pra-PON. Uang itu katanya akan dikembalikan lagi karena atlet tidak jadi berangkat,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, lebih dari 10 atlet Pra-PON mengatakan mundur dari tim Pra-PON silat NTB. Alasan mereka mundur karena IPSI NTB tidak mengakomodir pelatih, Mardiansyah dalam tim Pra-PON NTB. Atlet menolak ikut PraPON bila Mardiansyah tak masuk dalam tim Pra-PON. Alasannya Mardiansyah adalah pelatih yang sudah melatih mereka selama awal tahun 2019 hingga saat ini.

Hingga berita ini ditulis, Ketua IPSI NTB, Agus Hidayatulloh yang dikonfirmasi via ponselnya dan pesan WhatsApp-nya belum memberikan tanggapan terkait alasan pihak IPSI NTB tidak memasukan Mardiansyah dalam tim PraPON silat. “Nanti ya pak ketika agak longgar. Ini jadwal saya masih agak ketat. Harap maklum,” jelasnya via WhatsApp, Selasa (5/11). (fan)

(Suara NTB/fan)

CATUR - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama salah seorang peserta memperagakan permainan catur di acara pembukaan Pra-PON Catur di Hotel Grand Madani, Selasa (5/11). Permainan itu disaksikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Ketua Percasi NTB, Abdullah Djaiz dan Dewan Juri dari PB Percasi, Hendri Jamal.

Pra-PON Catur Libatkan 25 Atlet Mataram (Suara NTB) Pra-PON Catur Zona Wilayah Timur Indonesia digelar di Hotel Grand Madani Mataram, Selasa (5/11). Event yang dibuka oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin itu melibatkan 25 atlet dari lima provinsi memperebutkan dua tiket PON di Papua 2020.

Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) NTB, Abdullah Djaiz dalam sambutannya melaporkan Pra-PON Catur Zona Timur Indonesia merupakan yang kedua kalinya digelar di NTB. Sebelumnya NTB juga pernah menjadi tuan rumah yang sama di ajang perebutan tiket PON itu.

“Pra-PON Catur di NTB kali ini yang kedua. Diikuti dua puluh lima peserta Drai Lim provinsi di Wilayah Timur Indonesia,” ucapnya.

Lima provinsi yang ikut ser-

ta dalam event itu adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Masing-masing provinsi diwakili lima orang atlet, sehingga total peserta keseluruhannya sebanyak 25 atlet. Tuan rumah NTB sendiri menurunkan lima atlet nasional yang terdiri dari empat atlet Master Nasional (MN), Jhon Edison, Miftahurrahman, M. Nuh dan Wahyullah. Sedangkan satu atletnya, Ardiansyah Master Percasi (MP).

Di tempat yang sama, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengucapkan selamat datang dan selamat bertanding kepada seluruh peserta yang ambil bagian. Dia mengharapkan kepada seluruh atlet agar betah berada di Lombok, sebab di Lombok memiliki tempat wisata pantai yang indah.

“Selamat datang di Lom-

bok. Semoga betah berlamalama di Lombok. Saya berharap para peserta berkesempatan mengunjungi lokasi wisata di Lombok, seperti Gili Trawangan,” ucapnya.

Disamping itu, Kadispora NTB juga tak lupa mengingatkan peserta agar selalu mengedepankan sportivitas pertandingan selama lomba.

Hal senada juga disampaikan H. Andy Hadianto. Ketua Umum KONI NTB itu mengharapkan Pra-PON Catur di Lombok melahirkan atlet-atlet berprestasi nasional dan kalau bisa berprestasi dunia.

Bukan atlet karbitan.

“Saya berharap di Pra-PON dan di PON Papua kita semua menjadi pionir membawa perubahan agar selalu menjaga sportivitas pertandingan. Jadi PON benar-benar melahirkan atlet berprestasi bukan atlet karbitan,” harapnya. (fan)

Proyek Bendungan Tiu Suntuk

Pembersihan Lahan Tahap Pertama Seluas 30 Hektar Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, dalam waktu dekat akan dimulai proses land clearing (pembersihan lahan) lokasi pembangunan bendungan Tiu Suntuk.

Dan untuk tahap pertama, luas lahan yang akan dibersihkan telah ditetapkan seluas 30 hektar.

Kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, MT menjelaskan, lokasi tahap pertama yang akam dibersihkan itu saat ini tengah didata jumlah tegakannya. “Pendataan tegakannya hampir selesai ya. Perkiraan kami dua minggu ke depan selesai,” katanya kepada wartawan, Selasa (5/11).

Ia mengaku, sebelumnya pihaknya akan mendata seluruh jumlah tegakan pohon di lokasi pembangunan bendug-

an yang terletak di kecamatan Brang Ene itu. Namun berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), pihaknya mendapat penjelasan jika pengajuan pembersihan lahan dapat bertahap sesuai luasan lahan yang dibutuhkan. “Karena tahap pertama dibutuhkan hanya 30 hektar saja, ya 30 hektar itu dulu yang kita ajukan,” sebutnya.

Amar memastikan, proses pembersihan lahan bendungan Tiu Suntuk tidak akan memerlukan waktu lalam.

Setelah selesai pendataan tegakan selanjutnya akan segera diajukan izin penebangannya. “Kan sudah ada perusahaan yang ditunjuk oleh Pemda membersihkan lahannya.

Nanti kalau sudah keluar izin, perusahaan itu tinggal bayar seluruh biayanya dan setelahnya langsung bisa melakukan penebangan,” urainya.

Terlepas dari proses pem-

bersihan lahan, Amar yang ditanya mengenai perkembangan jalannya kegiatan tender bendungan Tiu Suntuk mengaku, sejauh ini dirinya belum memperoleh info terbaru. Namun ia meyakini, kegiatan tender bendungan yang langsung ditangani Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan selesai tepat waktu.

“Pasti selesai sesuai jadwal. Dan mulai dikerjakannya juga pasti sesuai jadwal yang sudah ditetapkan PUPR,” paparnya.

Untuk diketahui, bendun-

gan Tiu Suntuk merupakan bendungan kedua di KSB yang pembangunannya dibiayai oleh APBN. Sebelumnya ada bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea yang kini sudah memasuki tahap akhir pengerjaan juga dibiayai pusat. (bug)

SUARA NTB

Rabu, 6 November 2019

Korban Gempa Ganda di Loteng Dicoret Praya (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulaan Bencana (BNPD) telah menyelesaikan proses review data usulan tambahan korban penerima bantuan rehab rekon dan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dari 10.119 data usulan tambahan yang diajukan Pemkab Loteng, sekitar 30 penerima bantuan ditemukan ganda. Dengan 315 di antaranya masih diragukan validasi datanya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada wartawan, Selasa (5/11) mengatakan, pihaknya sudah menerima hasil review data penerima bantuan gempa susulan yang diajukan pihaknya dari BNPB pada Oktober kemarin. “Hasil itu, ada 30 kepala keluarga (KK) penerima bantuan gempa yang ditemukan ganda,” teranganya.

Kegandaan yang ditemukan kebanyakan berupa kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ada juga yang ganda nama serta sama nomor kartu keluarga. Terhadap temuan data ganda tersebut, pihaknya pun sudah melakukan pen-

coretan dari daftar usulan penerima bantuan gempa susulan.

Sehingga total data susulan peneriman bantuan gempa di Loteng tinggal 10.089 KK. Hanya saja, data tersebut masih berpeluang berubah.

Pasalnya, masih ada ratusan KK yang datanya belum valid.

“Ada sekitar 315 KK yang NIK tidak valid alias tidak lengkap.

Namun data tersebut tidak langsug dicoret dari daftar penerima bantuan gempa,” tegasnya.

Tapi dikembalikan lagi ke daerah untuk dilengkapi sesuai kekurangan yang ada.

Setelah lengkap baru diusulkan kembali ke BNPB. Tetapi kalau memang tidak lengkap juga, maka dengan terpaksa akan dicoret dari daftar penerima bantuan gempa susulan. “Data yang kurang-kurang tersebut sudah kita sampaikan ke fasilitator di bawah untuk dibantu dilengkapi.

Sekaligus validasi ulang terhadap data korban peneriman bantuan gempa yang masih diragukan validasi datanya tersebut,” timpal Muhammad.

Terhadap data korban penerima bantuan gempa yang sudah dinyatakan clear, pihaknya sudah mentrasfer dana

kemasing-masing rekening penerima bantuan. Baik itu korban gempa yang masuk kategori rusak ringan, sedang ataupun berat.

Hanya saja, selain masih ada data korban penerima bantuan gempa yang belum valid, masih adanya kekurangan anggaran membuat belum semua korban gempa menerima transferan data ke rekeningnya. “Baru yang masuk ketegori rusak ringan saja yang sudah semunya menerima transferan dana. Sementara yang masuk ketegori rusak sedang dan berat, belum seluruhnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk menuntaskan pengerjaan rehab

rekon dan pembangunan RTG untuk data korban susulan tersebut, butuh anggaran sekitar Rp192 miliar lebih. Namun yang tersedia direkening BPBD Loteng hanya sekitar Rp166 miliar. Masih ada kekurangan sekitar Rp27 miliar.

Kekurangan itulah yang masih ditunggu transfernya dari pemerintah. Baru kemudian pihaknya bisa mentransfer ke rekening korban gempa. “Begitu dananya masuk dari pemerintah pusat dan data yang belum valid sudah valid, barulah kita akan menstranfer dana ke korban gempa yang belum mendapat transfer perbaikan rumahnya,” pungkasnya. (kir)

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR2927BF NOKA/NOSIN : MH8BF45CA7J118632/ F 4 9 6 - 1 D - 1 2 2 2 2 2 AN.SATIYO WASONO HLG D’SKTR JL.SRI WIJAYA KEC.MATARAM KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR6986EB NOKA/NOSIN : MH1JFZ120JK935008/ J F Z 1 E 2 9 3 1 7 3 2 AN.MUHAMMAD EHSAN HLG D’SKTR JL.JENDRAL SUDIRMAN KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 6 November 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Hentikan Perambahan Hutan SERUAN Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M.Si., agar kepala daerah yang ada di kabupaten/kota tidak lepas tangan atas kondisi hutan di NTB, cukup beralasan. Pasalnya, kondisi hutan-hutan di NTB, bisa dikatakan sangat kritis. Upaya persuasif dan represif sudah dilakukan Pemprov NTB melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada di kabupaten/kota. Pengamanan hutan sudah dilakukan KPH di lapangan. Namun demikian, belum ada dukungan dari Pemda kabupaten/kota agar ikut menyelamatkan hutan di NTB. Seharusnya, program yang dibuat oleh kabupaten/kota di NTB sejalan dengan Pemprov NTB. Program tanam jagung di Kabupaten Dompu misalnya, dinilai sudah kebablasan. Sehingga, hutanpun oleh masyarakat ‘’dihalalkan’’ untuk ditanami jagung.

Pasalnya, dampak kegiatan yang tidak terkontrol itu mulai terasa.

Seperti krisis air bersih yang tengah dialami sebagian besar warga.

Masalah kerusakan hutan menjadi sorotan banyak pihak. Pemda harus membuat regulasi bagaimana agar warga tidak masuk ke hutan, apalagi hutan lindung. Pemda dalam hal ini, mestinya memberikan pemahaman kepada warga sekitar untuk tidak terus melakukan perusakan hutan. Menekan perusakan hutan di Dompu, akhirnya menjadi dilematis. Apalagi dengan munculnya kebijakan baru pemerintah pusat tentang pengelolaan hutan kemitraan. Sebab ini membuka ruang bagi warga untuk bebas membuka lahan-lahan baru atau bekas tutupan negara.

Karenanya, sebagai pengambil kebijakan di daerah, Bupati Dompu diminta tidak merekomendasikan adanya pengelolaan hutan kemitraan. Selain menolak pengelolaan hutan kemitraan, pemerintah daerah didorong berani mengambil langkah tegas terhadap oknum warga yang melakukan perusakan. Salah satunya dengan menerbitkan imbauan ke desa/kelurahan supaya menghetikan kegiatan yang telah berakibat buruk tersebut.

Walaupun kewenangan mengawasi hutan sejatinya sudah beralih ke Pemprov NTB, namun bukan berarti pemerintah daerah dan warga sekitar tinggal diam. Semua pihak diharapkan berpartisipasi membantu agar tingkat kerusakan hutan tidak semakin meluas. Karena bagaimanapun juga, pada akhirnya dampak buruknya akan dirasakan sebagian besar warga. Jangan mencari kambing hitam, tapi bagaimana kita berpikir ke depan supaya tidak terjadi lagi kebakaran dan perambahan.

Karena, masyarakat semakin tak terkontrol melakukan perluasan area penanaman jagung dan membuka lahan-lahan baru.

Upaya menekan perambahan dengan menyadarkan masyarakat dirasa sudah cukup maksimal dilakukan KPH. Namun kendalanya selama ini belum ada yang sampai berhasil dikeluarkan karena tak ada komitmen bersama untuk mengambil tindakan tegas. Terutama dari kepala daerah selaku penguasa wilayah.

Seandainya disadari aktifitas yang dilakukan masyarakatnya itu telah merusak kelestarian lingkungan, mestinya pemangku kebijakan mendukung langkah preventif yang telah diambil. Minimal dengan menerbitkan imbauan ke Desa/Kelurahan agar meminta warganya menghentikan perluasan perambahan.

Oleh karena itu, harus ada dukungan konkret dari Pemda kabupaten/Kota. Karena sejauh ini, baru Pemda Kabupaten Bima yang terlihat ada dukungannya untuk ikut menjaga kelestarian hutan.

Bupati Bima mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan masyarakat untuk melakukan patroli rutin bersama petugas KPH. Selain itu, Pemda Bima juga menyiapkan bibit tanaman untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis. Bahkan, pada 2020 mendatang, Pemda Bima mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang kritis. (*)

OPINI

Halaman 14

Menjadi Guru Cerdas di Era Milenial ENINJAU peradaban yang berkembang sampai hari ini, setidaknya ada siklus sejarah yang bisa mengantarkan manusia hingga era digital seperti saat ini. Secara berturut-turut masyarakat hidup berkembang dari masyarakat primitif, masyarakat agraris, masyarakat industri, dan kemudian pada perkembangan lanjut menjadi masyarakat informasi. Sebagaimana pernah diproyeksikan oleh Alvin Toffler bahwa abad informasi akan semakin jauh meninggalkan faktor lahan, tenaga kerja, dan juga modal biaya sebagai kekayaan dan sumber produksi sebagaimana pada tiga era sebelumnya, yakni era nomaden, era pertanian, dan era industri (Cho dan Moon, 2003: 209).

Era kemajuan teknologi dan informasi saat ini sangat memengaruhi kehidupan generasi milenial.

Bisa dikatakan, teknologi menjadi sebuah ketergantungan. Lalu, apakah kita sebagai seorang guru sudah siap menyambut hal itu?

Jika guru tidak mempersiapkan kedatangan revolusi digital itu, bukan hanya dikalahkan oleh teknologi, guru juga akan dikalahkan oleh anak didiknya. Lihatlah kedekatan generasi Z dan Alpha dengan teknologi. Dari sejak dalam kandungan, mereka sudah akrab dengan kamera ibu yang hobi swafoto. Bahkan, ketika anak mereka lahir, anakanak itu sudah dibuatkan akun media sosial untuk menyimpan fotofoto dan beberapa hal lainnya. Hasilnya, fenomena kecanduan gawai sudah tidak asing lagi. Anak-anak lebih memilih curhat dengan media sosialnya daripada dengan orang tuanya. Bahkan, anak-anak lebih mendengarkan gawai daripada omongan orang tuanya.

Pertanyaan yang muncul, bagaimana seorang guru bersikap dalam menghadapi era milenial seperti saat ini? Guru dan institusi pendidikan harus mempersiapkan kedatangan generasi baru itu. Dalam tulisan ini, setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan pendidikan dalam menyambut generasi digital, yakni (1) kenali siswa lebih dalam, (2) inovasi para-

Oleh: Suyatna, S.Pd (Guru, Penulis, dan Editor Buku)

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Jika guru tidak mempersiapkan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 kedatangan revolusi digital itu, bukan 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 hanya dikalahkan oleh teknologi, guru 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 juga akan dikalahkan oleh anak didiknya.

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Lihatlah kedekatan generasi Z dan Alpha 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 dengan teknologi.

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 digma pembelajaran, (3) inovasi manajemen kelas, dan (4) menciptakan ekosistem yang literat.

Pertama, mengenal siswa lebih dalam adalah dasar dari seorang guru.

Dengan membaca tentang fenomena munculnya generasi dari Baby Boomers sampai generasi Google Kids di atas, hal itu sudah menjadi langkah awal untuk mengetahui bahwa zaman berubah. Pendidik sudah seharusnya mengetahui karakteristik siswa abad 21. Kita tidak bisa memaksakan siswa untuk kembali ke masa di mana guru dilahirkan dan ditempa. Guru yang sepatutnya memiliki karakter guru abad 21 mengikuti perkembangan zaman siswanya.

Keterampilan abad 21 yaitu mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT Literacy Skills) yang terdiri dari (1) melek teknologi dan media; (2) melakukan komunikasi efektif; (3) berpikir kritis; (4) memecahkan masalah; dan (5) berkolaborasi.

Kedua, inovasi paradigma pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu pengembangan pembelajaran otentik. Merujuk pengertian pembelajaran dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mendefinisikan bahwa: “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Lingkungan belajar

RADIO

abad 21 perlu dikembangan melalui sistem instruksional yang harus mempertimbangkan konteks lingkungan eksternalnya yang lebih luas dari sekedar lingkup kelas atau sekolah. Artinya, guru di sekolah harus menciptakan tujuan pembelajaran yang mampu membangun kompetensi peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan.

Ketiga, perlu adanya redefinisi manajemen kelas. Paradigma pendidikan era milenial mendorong kesetaraan antara guru dan siswa dalam hal mengelola informasi pembelajaran. Jika saat ini masih berkeyakinan bahwa guru sebagai sumber belajar, itu salah besar. Mungkin benar guru akan digantikan oleh teknologi, tetapi tidak sepenuhnya.

Teori Benyamin S. Bloom yang masih digunakan di Indonesia sampai saat ini yaitu kategori kognitif, afektif, dan psikomotorik belum sepenuhnya dapat diajarkan oleh teknologi. Afektif dan psikomotorik menjadi kategori yang masih dan akan tetap perlu ‘tangan’ seorang guru.

Keempat, budaya literasi menjadi prasyarat Abad 21 yang perlu diperhatikan. Pembentukan SDM yang literat merupakan usaha pokok untuk memperbesar kapasitas seseorang untuk melakukan produksi berbasis informasi. Menurut H.A.R. Tilaar (1990: 275), pengembangan SDM ini bukan hanya sekedar pen-

ingkatan produktivitas manusia sebagai alat atau sarana ekonomi, tapi juga mobilisasi serta pemanfaatan seluruh potensi manusia dalam segala aspek yang menyeluruh dalam rangka peningkatan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Pada akhirnya, usaha-usaha yang dilakukan di atas mengharapkan agar jangan sampai pendidikan sebagai teknik dipercanggih, tetapi pendidikan sebagai etik diterbelakangkan. Guru, sebagai pilar keteladanan bagi siswa tidak dapat digantikan oleh teknologi, karena pendidikan bukan hanya mencetak generasi yang berperadaban, tetapi juga generasi yang berkeadaban. Berkeadaban inilah sosok guru diperlukan sebagai mata air keteladanan. Karena guru yang baik bukan yang sekedar pintar, tapi yang mampu memberi inspirasi. Selamat menjadi guru cerdas di era milenial.

POJOK Potensi Rp10,252 triliun setahun, Samota harus jadi kawasan ramah investasi Yang paling penting realisasinya

*** Kekeringan berdampak meningkatnya pengangguran Penggangguran tinggi berpotensi picu instabilitas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 6 November 2019

Kontraktor Dermaga Waduruka Setor Denda Mataram (Suara NTB) Rekanan pelaksana proyek dermaga Waduruka di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sudah menyetor denda keterlambatan pekerjaan Rp50 juta. Namun setoran itu tidak mempengaruhi proses penyelidikan di Polda NTB. Penyidik memastikan proses hukum jalan terus dan akan ditindaklanjuti dengan cek fisik.

Setoran kerugian daerah itu dibenarkan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim SH.,M.Si. Hal sama disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Waduruka, Mustakim. Setoran Rp50 juta itu diberikan saat sidang majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang berlangsung beberapa waktu lalu di gedung Inspektorat Provinsi NTB. Setorannya sudah masuk Rp50 juta, dari total akumulasi yang jadi temuan pada BPBD NTB sebesar Rp339.535.127 selama tahun 2018. Total setoran yang masuk mencapai Rp102.782.839. Sehingga masih ada sisa tunggakan kerugian Rp236.752.287. “Tunggakan yang belum disetor, masih dalam proses penagihan,” ujar Ibnu Salim.

Denda keterlambatan pekerjaan itu ditetapkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp286.752.287. Kewajiban denda setelah kontrak pekerjaan senilai Rp 4.525.405.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari tidak tuntas hingga Desember 2018.

Sementara Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat memastikan penyelidikan Dermaga Waduruka jalan terus meski sudah ada pengembalian denda keterlambatan. Menurutnya, pengembalian itu hanya terkait dengan denda akibat PT Ambalat Jaya Abadi (AJA) tidak tuntas menyelesaikan kewajibannya hingga batas waktu sesuai kontrak. Tidak ada kaitan dengan materi penyelidikan pihaknya yang menyasar spesifikasi pekerjaan.

“Silakan saja dilunasi denda. Kan kita tidak urus dendanya.

Yang kami selidiki ini kan spesifikasi pekerjaannya. Dari total yang sudah dibayarkan oleh pemerintah, berapa volume pekerjaan sampai diputus kontraknya, itu lah yang kami kejar,” tegas Syarif.

Spesifikasi pekerjaan itu akan dihitung bersama ahli konstruksi.

Pekan ini timnya akan turun cek lapangan bersama ahli untuk melakukan pemeriksaan atas indikasi pada spek pekerjaan dermaga yang belum berfungsi tersebut. PPK Mustakim sebelumnya juga membenarkan sudah ada penyetoran denda Rp50 juta. Setoran sudah diteruskan ke TPTGR setelah masuk ke kas daerah. Saat sidang, ia hadir bersama rekanan pelaksana bernama Ponco selaku Direktur PT. AJA. (ars)

(Suara NTB/ist)

Dirut PT AJA Ponco dan PPK Waduruka Mustakim saat menghadiri sidang majelis TPTGR.

Buktikan Keseriusan NTB Dari Hal. 1 Termasuk di KEK Mandalika terkait penyelenggaraan MotoGP. Ditegaskan Dr. Zul, berdasarkan laporan yang diterimanya saat ini proses penyiapan gelaran MotoGP di NTB hampir mencapai 100 persen.

Hal itu ditandai dengan kedatangan pihak Dorna Sports sebagai pihak penyelenggara. ‘’Saya yakin MotoGP tetap akan di Mandalika. Kadang-kadang selorohnya (Menpora) itu yang ditangkap media,’’ujarnya.

Menurut Dr. Zul, Pemprov NTB dan ITDC tentu tidak pernah bercanda terkait penyelenggaraan balap motor internasional tersebut. Walaupun begitu, jika seluruh pihak terkait tidak menunjukkan semangat, maka pemindahan diakui bisa saja dilakukan. ‘’Kalau kita betul-betul tidak siap. Betul-betul bukan hanya Indonesia, penyelenggara juga tidak akan mau menjadi event orgenaizer di tempat yang tidak menyenangkan buat mereka,’’ ujar Dr. Zul. Namun, ditegaskan kembali oleh gubernur bahwa NTB telah siap menjadi tuan rumah

yang baik untuk gelaran balap motor internasional yang tiketnya akan segera dijual tersebut. ‘’Saya yakin Lombok, Mandalika, NTB siap menjadi tuan rumah yang baik,’’ tegasnya.

Sebelumnya Komisaris ITDC, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si juga menegaskan bahwa pernyataan Menpora terkait gelaran MotoGP di NTB tidak disertadi data dan didasarkan pada informasi yang terbatas.

Pernyataan dari menteri yang baru menjabat itu sendiri disebut cukup melukai perasaan dan harapan dari daerah lain.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB tersebut jaminan soal pelaksanaan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika telah ditujukan oleh Dorna Sports sendiri. Selain itu Presiden RI, Joko Widodo, juga menunjukkan semangat yagn sama dengan melakukan kunjungan beberapa kali untuk meninjau langsung KEK Mandalika. (bay)

Jangan Lepas Tangan Dari Hal. 1 Madani mengatakan upaya persuasif dan represif sudah dilakukan Pemprov NTB melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berada di kabupaten/kota. Menurutnya, pengamanan hutan sudah dilakukan KPH di lapangan.

Tetapi ia melihat belum ada dukungan dari Pemda kabupaten/kota agar ikut menyelamatkan hutan di NTB. Madani menyebut baru Pemkab Bima yang terlihat ada dukungannya untuk ikut menjaga kelestarian hutan.

Bupati Bima mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan masyarakat untuk melakukan patroli rutin bersama petugas KPH. Selain itu, Pemkab Bima juga menyiapkan bibit tanaman untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis. Bahkan, pada 2020 mendatang, Pemkab Bima mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang kritis. ‘’Sekarang lagi menyiapkan Perbup tentang rehabilitasi lahan kritis,’’ tuturnya.

Menurut Madani, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat merupakan tugas kabupaten/kota. Ia mengatakan Kabupaten Bima dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di NTB yang kondisi hutannya

sangat memprihatinkan. ‘’Kewenangan mengelola hutan memang provinsi.

Tapi yang merusak hutan itu adalah masyarakat.

Yang bertugas membina masyarakat adalah desa, Pemda. Sehingga sosialisasi kepada masyarakat agar digalakkan supaya jangan merusak hutan,’’ pintanya.

Madani mengatakan, beberapa hari lalu sudah membahas masalah perambahan hutan dan komitmen Pemda dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Penanganan perambahan hutan dan illegal logging akan didorong secara massif seperti gerakan zero waste.

Pemprov akan menggelar rapat secara khusus dengan Pemda kabupaten/ kota untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan menekan kasus perambahan hutan dan illegal logging. Termasuk akan mencanangkan gerakan masif rehabilitasi hutan dan lahan kritis. ‘’Kabupaten harus berkontribusi. Karena hutan itu benda mati. Yang merusak itu prilaku masyarakat. Walaupun kewenangan pengelolaan hutan itu siapapun. Tugas pemerintah di kabupaten/ kota juga ikut menjaganya,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 15

Sidang TPTGR

Kerugian Negara Dipulihkan Rp3,6 Miliar Mataram (Suara NTB) Sidang majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berangsur - angsur berhasil memulihkan kerugian keuangan negara/daerah. Dari temuan Rp5,3 miliar sejak tahun 2018, berhasil dipulihkan sebesar Rp3,6 miliar. Sisa kerugian masih dalam proses penagihan.

Proses sidang TPTGR berlangsung beberapa waktu lalu, dipimpin Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si sebagai ketua majelis. Ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipanggil untuk diklarifikasi terkait kerugian daerah sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tahun 2018.

Para pihak yang menunggak kerugian daerah dipanggil di aula Inspektorat Provinsi NTB dan dimintai penjelasan soal catatan temuan dan progres pengembalian.

OPD yang dipanggil adalah Dinas PUPR Provinsi NTB dengan nilai tagihan Rp911.802.066, sudah disetor Rp200.000.000, sisa tunggakan Rp711.802.066. BPBD Provinsi NTB nilai tunggakan kerugian Rp339.535.127, sudah disetor setelah sidang Rp102.782.839, sehingga sisa tunggakan kerugian daerah Rp263.752.287. RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB nilai tunggakan Rp152.269.667, sudah disetor Rp90.000.000,

sehingga sisa tunggakan Rp62.269.667. Dinas Dikbud Provinsi NTB rekor tunggakan terbanyak, mencapai Rp3.569.

370.217, sudah disetor ke kas daerah Rp2.834.041.629, sehingga sisa tunggakan Rp735.

328.641. Terakhir, Sekretariat DPRD NTB, nilai tunggakan Rp409.522.089, kemudian sudah disetor ke kas daerah Rp379.507.089, sehingga sisa tunggakan kerugian daerah Rp30.015.000.

Dari hasil klarifikasi, semua OPD yang dipanggil rata rata sudah menyetor. “Sehingga nilai akumulasi setoran sampai Rp3.606.331.558 Miliar,” kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB Selasa (5/11).

Catatan awal sebelum sidang, nilai tunggakan kerugian negara/daerah sebesar Rp5.382.499.221. Sebagian temuan itu sudah disetorkan ke kas daerah sebelum panggilan sidang. Sehingga nilai setoran sebelum sidang mencapai Rp3.133.956.629. Kemudian jumlah setoran setelah sidang mencapai Rp472.374.929. “Sehingga total setoran setelah sidang Rp3,6 miliar tadi,” sebutnya.

Temuan itu sebelumnya diserahkan BPK RI Perwakilan NTB sesuai hasil catatan pengelolaan keuangan tahun 2018. Item temuan beragam.

Seperti denda keterlambatan pekerjaan rekanan pelaksana, kelebihan pembayaran atas

volume pekerjaan, belanja belanja yang tidak dilengkapi bukti pendukung. Temuan lain, seperti perjalanan dinas DPRD NTB yang kelebihan biaya akomodasi dan perjalanan dinas.

Secara umum menurut Ibnu Salim, pada OPD kooperatif menyelesaikan kerugian daerah sesuai temuan tersebut. Sementara sisa tunggakan kerugian daerah akan tetap dilakukan penagihan oleh tim Inspektorat hingga lunas. Sehingga diharapkan kepada pihak yang menangani teknis pengembalian kerugian di SKPD tersebut agar membantu memperlancar proses penyelesaian. Sehingga tidak jadi temuan di tahun berikutnya. (ars)

Fraksi PDIP Sampaikan Nota Keberatan Pembangunan Kantor Walikota Dari Hal. 1 Aturan itu, terdiri dari perubahan kebijakan nasional terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan amanat pelaksanaan dari ketentuan pasal 232 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mempengaruhi tata laksana kewenangan urusan daerah, baik pemerintah kabupaten/kota dan provinsi maupun pemerintah pusat. Regulasi itu mengatur kriteria perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan teknis yang memperhitungkan indikator-indikator karekteristik daerah, yang kemudian dituangkan dalam regulasi daerah berupa Perda Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

Nyayu menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini disusul oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. ‘’Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan penyesuaian terhadap susunan perangkat daerah di Kota Mataram sebagai pelaksana pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut,’’ katanya.

Menurut Pasal 342 ayat 1 (satu) dan 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Derah dan lampirannya, perubahan RPJMD dapat dilakukan antara lain apabila terjadi perubahan yang mendasar yang dalam hal ini adanya perubahan kebijakan nasional seperti yang dijelaskan pada point 1 (satu) diatas dengan sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun. ‘’Belum terakomodirnya peninjauan terhadap kebijakan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan penyesuaian terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan tujuan agar pembangunan daerah dan kebijakannya berintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,’’ tegasnya.

Terjadi bencana alam berupa gempa bumi beruntun yang melanda wilayah Provinsi NTB selama kurang lebih 2 (dua) bula sejak tanggal 29 Juli tahun 2018. Deretan gempa dengan epicentrum sebagaian besar berada di utara, barat laut hingga timur Pulau Lombok ini memiliki kekuatan penghancur yang cukup besar. Sehingga juga menyebabkan kerusakan hingga di Kota Mataram. Kerusakan yang diakibatkan gempa bumi tersebut telah berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana.

Dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, telah dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu-Prasna) oleh BNPB dengan melibatkan Kementrian/Lembaga sektor terdampak dan Pemerintah Daerah Kota Mataram beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdampak. Bencana gempa bumi ini telah mengakibatkan total kerusakan dan kerugian sebesar Rp 1.092 miliar lebih.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 yang tertuang dalam bagian 6.1, yakni program pembangunan daerah, yang tertuang dalam Perda Kota Mataram Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021. Yaitu, Pemantapan Stabilitas dan Kondusifitas Kewilayahan. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Kemudian Percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan. Peningkatan Kualitas Keahlian Tenaga Kerja dan Iklim Berwirausaha.

Pemantapan Penyedian Prasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan.

Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kemandirian Daerah.

Bahwa, RKPD Kota Mataram tahun 2020 yang disampaikan kepada DPRD oleh Pemerintah Kota Mataram masih berupa rancangan, karena belum ditanda tangani dan diundangkan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”.

Berdasarkan hasil rapat Banggar dengan TAPD pada Kamis, tanggal 31 Oktober. Di situ antara Banggar dan TAPD Pemkot Mataram bersepakat bahwa sebelum KUA/PPAS, serta persetujuan program Tahun Jamak ditandatangani, maka terlebih dahulu menunggu adanya Legal Opininion (LO) dari BPKP dan surat rekomendasi dari Kemendagri, sesuai jawaban pihak eksekutif. ‘’Namun sampai dengan hari ini (kemarin), janji berupa adanya dua dokumen terse-

Perdana Beroperasi, Pelabuhan Gili Mas Disinggahi ’’Sun Princess’’ Dari Hal. 1 Warga NTB harus siap menjadi tujuan wisata terbaik di dunia, sehingga keamanan, kenyamanan yang kita ke depankan,’’ harap Rohmi.

Dengan beroperasinya pelabuhan kapal pesiar ini menjadi progres yang sangat baik dalam mendukung pariwisata ke depan. Yang menjadi tantangan baik bagi pemda dan masyarakat, bagaimana bisa melayani para tamu dengan baik dari berbagai aspek.

Pemprov sendiri akan terus berkolaborasi dengan pusat bagaimana agar infrastruktur dasar seperti akses jalan dan sarana pendukung lainnya di kawasan wisata semakin baik lagi.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III , Putut Sri Muljanto, mengatakan

bahwa kapal pesiar dengan panjang lebih dari 300 meter bisa langsung bersandar di dermaga sepanjang 440 meter telah rampung dibangun. Sehingga wisatawan tidak perlu lagi menggunakan sekoci untuk mencapai daratan seperti yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Lembar, sehingga dari keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjamin.

Kapal pesiar berbendera Bermuda tersebut berlayar dari Fremantle, Australia, setelah itu menuju Port Kelang, Malaysia. “Kunjungan kapal pesiar direct call dari luar negeri langsung ke Pulau Lombok ini sangat bagus, menunjukkan antusiasme operator kapal pesiar dan penumpangnya ingin berwisata di Pulau Lombok,’’ ujar Putut.

Di Lombok, para wisatawan akan mengunjungi beberapa objek wisata diantaranya ke Taman Narmada,

pusat kerajinan cukli SayangSayang, Lingsar, Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Museum, Sukarara, Desa Sade, Banyumulek dan Mandalika. ‘’Pelindo III mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dipersiapkan sebagai kawasan pariwisata unggulan . Pelabuhan Gili Mas tambahnya, siap mengambil peran sebagai pintu gerbang wisatawan melalui laut,’’ ujarnya.

Untuk progres pembangunan terminal penumpang Gili Mas per 2 November 2019 mencapai 58%, ditargetkan akan selesai pada bulan Februari 2020, sehingga dengan selesainya terminal penumpang, semua pelayanan untuk penumpang kapal pesiar bisa lebih lengkap terlayani. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengembangan terninal peti kemas. (her)

Empat Jalur Pendakian Rinjani Dibuka Dari Hal. 1 Pengumuman itu setelah melalui rumusan hasil rapat Selasa (5/11) di Kntor Balai TNGR. Hadir dari unsur Pemprov NTB, perwakilan Kabupaten Lotim, Loteng dan KLU, daerah yang dilalui jalur pendakian. Namun pembukaan jalur itu hanya dibatasi sampai Pelawangan atau sebutan untuk kawasan bibir kawah. Sementara untuk jalur pendakian ke puncak dan danau masih ditutup total. ‘’Keputusan dan rumusan hasil rapat, membuka kembali semua jalur pendakian resmi TN Gunung Rinjani hingga Pelawangan terhitung mulai 6 November,” kata Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady Selasa kemarin usai rapat.

Sementara demi kesela-

matan pendaki, Balai TNGR akan memasang papan imbauan dan larangan bagi pendaki di jalur atau kawasan yang dianggap berbahaya. ‘’Rambu-rambu itu dianggap penting untuk titik kumpul dan jalur evakuasi jika dalam keadaan bahaya. Papan pengumuman juga akan dipasang untuk jalur yang ditutup ke danau dan puncak,’’ sebutnya.

Para pihak yang hadir juga sepakat untuk membantu pengawasan dan jaminan keselamatan bagi pendaki. Pihak-pihak seperti agen perjalanan wisata atau Trekking Organizer (TO), pemandu wisata (guide) dan porter. Jika ditemukan ada pendaki ilegal, maka akan dilakukan pendataan dan pembinaan.

Pada kesempatan sama, dibahas juga untuk proses per-

baikan jangka panjang jalur pendakian dan penataan kembali vetegasi yang terbakar. Balai TNGR, kata Dedy, akan berkoordinasi dengan Pemprov NTB, Pemkab Lotim, Loteng dan KLU untuk koordinasi proses rekonstruksi jalur pendakian dan penataan Rinjani.

Koordinasi lain, untuk penataan kembali ekosistem sesuai kondisi habitat aslinya.

Penting menurutnya dilakukan pemetaan titik- titik rawan kebakaran dan survei sumber air. ‘’Tujuannya untuk memastikan kebutuhan pendaki dan antisipasi kebakaran hutan,’’ sebutnya.

Guna proses deteksi cuaca, akan dipasang display informasi cuaca oleh Balai TNGR dan BMKG di pintu masuk jalur pendakian. (ars)

but tidak pernah disampaikan oleh TAPD pemkot Mataram,’’ tegas Nyanyu.

Di sini, Fraksi PDIP mengangap ada ketidakkonsistenan sikap dari pihak TAPD Pemkot Mataram yang juga terkesan dibenarkan juga sikap tersebut oleh Ketua DPRD setempat.

Rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung negara terlebih dahulu harus diprogramkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, sesuai Pasal 42 Ayat (3) Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Bahwa dengan mempertimbangkan angka 1 (satu) hingga angka 5 (lima), serta prinsip Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Berpedoman pada RKPD, dan Tertib serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, terhadap pembangunan Gedung Kantor Walikota melalui kegiatan tahun jamak yang dianggarkan dan dialokasikan pada Rancangan KUA/PPAS tahun 2020, maka Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kota Mataram menyatakan sikap tidak setuju dan tidak sepakat, dan/atau minderheit nota (catatan keberatan). Serta, tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pembahasan KUA/PPAS APBD tersebut.

Meminta kepada Forkopinda Kota Mataram pada persidangan

kemarin, untuk mencatat pendapat Fraksi PDIP serta menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai laporan Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram. ‘’Selanjutnya, saya selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram memerintahkan seluruh anggota Fraksi PDIP untuk meninggalkan arena sidang yang terhormat ini,’’ kata Nyayu dan seluruh anggota Fraksi PDIP meninggalkan ruang sidang yang dihadiri Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana.

Sementara, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dalam rapat Banggar sebelumnya tetap mengetok palu sebagai tanda bahwa Dewan menyetujui pembangunan Kantor Walikota Mataram. Didi menyimpulkan pembangunan Kantor Walikota Mataram dapat disetujui dengan catatan.

Pertama, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pelaksanaan pembangunan kantor Walikota Mataram harus dikawal TP4D. Ketiga, adanya rekomendasi atau catatan dari BPKP. Keempat, pada angka dalam KUA PPAS dicantumkan tanda bintang. Kalau catatan-catanan itu tidak dipenuhi, maka segala kebijakan terkait pembangunan Kantor Walikota Mataram tidak bisa dilanjutkan. (fit)

Samota Harus Jadi Kawasan Ramah Investasi Dari Hal. 1 ‘’Beliau (gubernur) mau fokus ke Samota. Makanya diharapkan tadi. Bagaimana kita berbuat cepat. Tak boleh terlalu banyak berwacana, terjebak dalam regulasi, perencanaan. Mana yang riil kita perbuat sambil menata, melengkapi regulasi,’’ ujar Badrul dikonfirmasi usai bertemu gubernur di ruang kerjanya, Selasa (5/ 11) siang.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Kepala Bappeda, Asisten II, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Inspektorat NTB dan para Staf Ahli Gubernur.

Menurut Badrul, intervensi di Samota berbeda dengan kawasan lainnya. Karena selain wilayahnya yang sangat luas sama seperti luas Pulau Lombok.

Di kawasan Samota juga sudah ada aktivitas masyarakat. ‘’Penduduknya sudah ada, penduduk sudah punya mata pencaharian sebagai nelayan, peternak, petani. Oleh karena itu intervensinya kita menerapkan secara konsisten pembangunan berbasis masyarakat. Dengan mengembangkan sumber daya lokal,’’ katanya.

Mantan Wakil Gubernur NTB ini menyebutkan, hasil riil dari enam komoditas unggulan perikanan di kawasan Samota pada 2018 nilainya mencapai Rp10,252 triliun. Enam komoditas unggulan di kawasan Samota ada rumput laut, udang, kerapu, tuna, bandeng dan ubur-ubur. ‘’Hasil produksi tahun 2018, kalau kita hargai dengan harga pasar, jumlahnya Rp10,252 triliun setahun. Yang tertinggi itu rumput laut, kedua udang,’’ sebutnya.

Ia menyebut, kawasan Samo-

ta belum dikelola secara maksimal. Saat ini, baru 45 persen potensi Samota yang terkelola. Komoditas unggulan yang dihasilkan masih berupa bahan mentah. Dalam pertemuan tersebut, kata Badrul, gubernur menginginkan agar hasil perikanan, kelautan, pertanian dan perkebunan serta kehutanan di kawasan Samota agar dapat diolah. Sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Gubernur juga menginginkan agar kawasan Samota menjadi kawasan ramah investasi. ‘’Kemudian Samota menjadi salah satu basis industrialisasi komoditas lokal kita,’’ imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut katanya, juga dibahas mengenai usulan pembentukan Badan Otorita Pengembangan Samota ke Pemerintah Pusat. Menurut Badrul, pihaknya akan segera memproses usulan tersebut.

Dengan adanya badan otorita, maka akan lebih mudah dalam pengelolaan kawasan Samota.

Karena badan otorita akan berada langsung di bawah Presiden. ‘’Payung besar yang kita pakai Badan Otorita Pariwisata Samota. Samota itu sesuai PP No. 50 Tahun 2011, telah ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional. Dari 50 destinasi pariwisata nasional di Indonesia, Samota salah satunya,’’ ungkapnya.

Badrul menyebutkan saat ini sudah ada sejumlah industri atau pabrik yang berdiri di kawasan Samota. Antara lain, pabrik gula di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Kemudian akan berdiri pabrik minyak kayu putih terbesar ke dua di Indonesia di wilayah Tambora. Dan sudah berdiri pabrik pengolahan ikan beku di Teluk Saleh. ‘’Apapun yang kita lakukan, penerima manfaat nomor satu adalah masyarakat. Kawasannya maju, masyarakat juga harus menerima manfaat. Jangan kawasannya maju, masyarakatnya mundur,’’ tandasnya. (nas)

Pelamar CPNS Diperbolehkan Ajukan Protes Dari Hal. 1 Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/kota akan membuka lowongan 3.204 formasi CPNS 2019. Terdiri dari tenaga pendidikan 1.797 formasi, tenaga kesehatan 904 formasi dan tenaga teknis 503 formasi.

Untuk Pemprov NTB, akan

membuka 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Lombok Tengah 479 formasi. Selanjutnya, Lombok Timur 482 formasi, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 6 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menantang Hempasan Ombak Pantai ”Maiq Anyir” Besarnya hempasan ombak ternyata menjadi salah satu daya tarik. Seperti yang terlihat di Pantai Maiq Anyir, Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ombak yang deras menghantam bibir pantai menjadi pilihan hiburan menarik sejumlah pengunjung. Padahal, derasnya arus ombak ini membuat bibir pantai Maiq Anyir ini sudah menimbulkan abrasi yang cukup parah.

HEMPASAN ombak besar Maiq Anyir ini seperti sengaja ditantang. Tidak sedikit pengunjung tampak menikmatinya.

Seperti pengalaman Ainun bersama dua temannya pada hari Minggu (3/11). Basah karena tersiram air laut katanya menjadi tantangan tersendiri.

Aktivitas wisata hempasan ombak pantai Maiq Anyir ini dipastikan tetap terpantau oleh petugas khusus yang disiagakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Ketua Pokdarwis Ijobalit, Edi Sahibunna’im kepada Suara NTB mengatakan, sudah dibangunkan pos pantau yang bisa melihat semua aktivitas pengunjung di Pantai Maiq Anyir.

Objek wisata andalan Ijobalit yang baru beberapa bulan terakhir dibuka itu kini makin ramai dikunjungi wisatawan. Pada

akhir pekan, jumlah pengunjung lebih dari 500 orang. Pokdarwis sudah diberikan kewenangan penuh mengelola. Sekali masuk Rp5 ribu plus parkir untuk sepeda motor dan mobil Rp10 ribu pun sekaligus untuk biaya parkir.

Dengan petugas yang siaga, aktivitas berwisata di Maiq Anyir ini dipastikan aman. Urusan kebersihan pun sudah disiagakan. Disebut setiap hari ada 10 petugas yang selalu membersihkan sampah. “Saat ramai kita libatkan 20 orang untuk bersih-bersih,” ucapnya.

Nama Maiq Anyir sendiri, tutur Edi diperoleh dari para tetua dahulu yang menyebut ikan hasil tangkapannya rasanya enak dan gurih.EnakdanGurih(maiqanyir).

“Tetua dulu banyak yang memancing ikan di sini,” tuturnya.

Sebelumnya, kawasan pan-

Korban Gempa Mengadu ke DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Sejumlah perwakilan korban gempa penerima bantuan perbaikan rumah rusak terdampak gempa, Selasa (5/11) mendatangi kantor DPRD Lombok Tengah (Loteng). Kedatangan para korban gempa tersebut untuk mengadukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses rehab rekon dan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Warga diterima Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, lengkap dengan unsur pimpinan DPRD Loteng lainnya.

Salah satu yang dilaporkan yakni ada indikasi campur tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta perangkat desa di tingkat bawah dalam penentuan aplikator yang mengerjakan rehab rekon serta pembangunan RTG. Di mana kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang ada diarahkan untuk memilih aplikator tertentu. Termasuk jenis RTG yang harus dibangun.

Padahal sesuai regulasi yang ada, aplikator ditentukan sendiri oleh pokmas. Artinya, pokmas bebas memilih aplikator mana yang ditunjuk serta jenis RTG apa yang dibangun. “Tapi yang terjadi di bawah, justru pokmas diarahkan untuk berkontrak dengan aplikator tertentu. Jadi seolaholah aplikatornya sudah ditentukan sejak awal,” jelas perwakilan warga, Faozan Azima.

Tidak hanya itu, pokmas juga terkesan dipaksa untuk memilih tipe RTG tertentu. Sesuai dengan keinginan aplikator yang ada. Sehingga warga curiga sudah ada kesepakatan antara petugas di lapangan serta perangkat desa di bawah dengan pihak aplikator-aplikator tersebut. “Kalau tidak salah ada sekitar lima aplikator yang diarahkan untuk bermitra dengan pokmas yang ada,” ujarnya.

Dan, rata-rata aplikator tersebut merupakan aplikator luar daerah. Padahal warga berharap bisa menggunakan jasa aplikator lokal. Yang kemampuannya tidak kalah dengan aplikator luar. Belum lagi soal proses pembayaran, pokmas diharuskan membayar penuh di depan. Baru kemudian material RTG datang dan bisa dikerjakan. Kalau tidak, material tidak akan dikirim oleh pihak aplikator. “Aturanya pembayaran dilakukan secara bertahap, selama tiga kali.

Sesuai progres pengerjaannya,” imbuhnya.

Terkait pengaduan tersebut, Ketua DPRD Loteng mengingatkan pihak BPBD supaya sungguhsungguh menjalankan regulasi yang ada. Tidak mengambil kebijakan di luar kewenangan serta bertentangan dengan aturan yang berlaku. “Termasuk soal aplikator lokal, kita minta diberi ruang dan kesempatan untuk bisa ikut terlibat dalam proses penyelesaian rehab rekon serta pembangunan RTG di daerah terdampak gempa,” tandas politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, membantah ada upaya mengarahkan pokmas ke aplikator tertentu. Pihaknya pun tidak pernah menginstruksikan kepada fasilitator maupun petugas lapangan untuk menginstruksikan pokmas memilih aplikator yang sudah ditunjuk. Semua proses rehab rekon serta pembangunan RTG dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Yang ada kata Muhammad, pihaknya mengarahkan supaya pokmas teliti memilih aplikator.

Tidak asal memilih, harus yang memiliki kemampuan dan benar-benar siap. Mengingat, batas waktu tanggap darurat sudah sangat mepet. Di mana rehab rekon dan pembangunan RTG harus selesai akhir bulan Desember mendatang.

“Soal pemilihan RTG, kita memang arahkan untuk memilih RTG yang pembangunannya tidak butuh waktu lama. Tapi tidak mengharuskan ke tipe-tipe tertentu. Karena batas waktu sudah sangat mempet. Pasalnya, kalau sampai akhir Desember dana di rekening tidak digunakan, maka dana tersebut harus ditarik lagi ke pusat,” paparnya.

Jadi arahan yang diberikan lebih kepada upaya percepatan penyelesaian rehab rekon serta pembangunan RTG. “Soal siapa aplikator dan tipe RTGnya itu tetap keputusan ada dipihak Pokmas. Kita hanya mengarahkan supaya aplikator yang dipilih harus memenuhi kualifikasi.

Termasuk pilihan RTG haruslah yang bisa selesai dalam waktu yang tidak begitu lama,” t i m p a l Muhammad. (kir)

tai Maiq Anyir ini diakui sangat kotor. Melihat peluang sebagai salah satu tujuan wisata menarik, Pokdarwis akhirnya dibentuk dan coba mengemas pantai dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang.

Pada areal seluas 5 ha saat ini, sudah terlihat beberapa wahana permainan sederhana yang disuguhkan Pokdarwis. Ayunan kayu di pinggir pantai, tempat berswafoto dan lainnya. Beberapa unit gazebo juga sudah ada yang merupakan sumbangan dari salah satu donatur Vlok Foundation.

Sementara, fasilitas tempat kamar mandi sebutnya menjadi hasil kreativitas pokdarwis sendiri. Pasalnya, dari pemerintah daerah belum ada yang dibangunkan. Harapannya, pemerintah daerah bisa turut ambil bagian menata kawasan

pantai Maiq Anyir ini agar bisa menjadi objek wisata menarik.

“Kita Pokdarwis melakukan penataam spontanitas, tidak pakai konsultan,” urainya. Adanya ombak besar memang menjadi salah satu pemancing hadirnya banyak wisatawan. Bahkan sudah ada sejumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung dan menjajal surfing. Akan tetapi, belum ada penyelamat pantai. Kegiatan surfing ini sejauh ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang profesional.

Sedangkan, aktivitas pengunjung yang menghadang ombak yang menghempas di bebatuan pinggir pantai itu katanya tidaklah berbahaya. Meski demikian, tetap akan terpantau petugas pengawas. Ombak besar ini bisa mencapai ketinggian 10 meter.

Tidak heran, terjadi abrasi yang cukup parah. Harapannya, abrasi ini bisa ditangani oleh pemerintah daerah. “Harapan kami ada bibir pantai yang abrasi ini segera ditangani,” pintanya.

Lurah Ijobalit, Hamdun yang dikonfirmasi terpisah mengenai

(Suara NTB/rus)

HEMPASAN OMBAK - Hempasan ombak yang menantang coba dihalau sejumlah pengunjung di pantai Maiq Anyir, Ijobalit. abrasi tersebut menyebut sejauh ini sudah ratusan meter daratan di Maiq Anyir ini tenggelam ke laut.

Adapun panjang bibir pantai yang sudah tergerus akibat hempasan

ombak ini mencapai 300 meter.

Upaya penanganan abrasi ini sudah diajukan ke pemerintah daerah Kabupaten Lotim melalui Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD). Harapannya, abrasi ini bisa segera tertangani karena diakui sudah cukup lama abrasi namun belum pernah ada penanganan. (rus)

Usia Emas, RSUD NTB Siap ’’Go International’’ Mataram (Suara NTB) Tanpa terasa, RSUD NTB kini berusia 50 tahun yang biasa disebut usia emas. Disadari kedepan akan makin banyak tantangan yang akan dihadapi. Semakin bertambahnya tahun maka jumlah penduduk akan semakin banyak. Juga bertambahnya jumlah penyakit non infeksi. Karena Penyakit non infeksi ini berkaitan dengan bagaimana lifestyle, usia, kondisi cuaca dan sebagainya, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk memilih pola hidup sehat. Sementara untuk penyakit infeksi, tentu jauh lebih mudah diatasi dengan obat.

Namun tantangan itu disambut optimis oleh segenap jajaran RSUD Pemerintah Provinsi NTB. Optimisme tersebut didasarkan pada modal capaian kinerja pelayanan yang telah diraih selama ini. Salah satu capaian kinerja yang baik itu, adalah telah diraihnya rekomendasi Akreditasi Paripurna. Sehingga dengan modal itu, selangkah lagi, yakni di pertengahan tahun 2020 nanti, RSUD kebanggaaan rakyat Bumi Gora itu diharapkan telah siap “go international” dengan memperoleh akreditasi internasional.

Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan, dr. H. Agus Rusdhy Hariawan, H.Sp. OG. MARS menjelaskan bahwa sesuai dengan rekomendasi Survey Simulasi yang telah dilakukan pada bulan Okteober 2019, RSUD NTB direkomendasi menuju akreditasi paripurna. “Akreditasi Paripurna kita canangkan pada bulan Januari 2020. Dan sekitar bulan Juli atau Agustus 2020 kita akan menuju ke Internasional,’’ tuturnya dalam perayaan HUT Emas RSUD Prov NTB, di komplek RSUD di Mataram, Selasa (5/11).

Dokter Agus juga menuturkan bahwa berbagai inovasi yang telah dibuat RSUD Prov NTB dalam memberikan pelayanan kesehatan. “Di penilaian wilayah bebas bersih melayani, dalam 2 tahun tera-

Wadir Pelayanan RSUD NTB, dr. H. Agus Rusdhy Ariawan memotong tumpeng pada peringatan Usia Emas RSUD NTB (kiri) dan salah satu pelayanan modern dan canggih telah melengkapi RSUD NTB. khir ini yang kita sangat unggulkan untuk pelayanan adalah cathlab atau pelayanan ring jantung, kemudian radio terapi yang hanya satu – satunya di NTB, pelayanan Bed Management Sistem (BMS) yang setiap orang dapat mengakses dan rencana untuk medical tourism yang akan kita kembangkan kedepan,” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A berharap agar RSUD Prov NTB dapat

memenuhi pelayanan rujukan dari masyarakat NTB. “Contohnya kemarin sudah diresmikan Unit ICU Anak, semoga setiap saat kebutuhan – kebetuhan pelayanan bisa terlayani di sini dan memang pelayanan yang ada di Kelas A,” tuturnya.

Perihal akreditasi internasional, dokter Eka juga mengharapkan agar tahun 2020 dapat mencapai bintang 6 yakni bertaraf interna-

sional. “Kita berharap RSUD Prov NTB tahun depan bisa mencapai akreditasi internasional. Kalau selama ini paripurna dan tahun depan bisa meraih bintang 6,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB dr. Doddy Ario K, SpOG K mengatakan, agar RSUD membuat berbagai standar – standar untuk internasional. “Ada-

nya medical taourism ini sudah seharusnya membuat berbagai standar internasional untuk menarik wisatawan luar dapat berobat di sini. Apalagi dengan adanya perhelatan MotoGp yang merupakan event yang besar, jadi RSUD harus menyiapkan SDM-nya, fasilitas sarananya termasuk sistem- sistem manajemen yang bagus dan bertaraf internasional,” jelasnya. (r/*)