Edisi Jumat 6 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 6 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 147 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

INNOWAY - Wartawan Suara NTB, Raka Akriyani dan delegasi Jurnalis Bali, NTB dan NTT di Zhongguancu Innoway. Seorang staf Innoway sedang memberikan penjelasan kepada para delegasi.

Catatan dari Tiongkok (3—habis)

Pusat Bisnis, Anak Muda dan Inspirasi dari China Pemerintah Beijing mengubah jalan setapak di wilayah Zhongguancu, menjadi simbol ambisi internet China. Pusat bisnis yang digawangi kaum muda Tiongkok itu, diberi nama Innoway. Anak-anak muda lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu, membawa laptop datang dan berkumpul di tempat ini. Obsesi mereka sama. Tidak ingin bekerja di instansi pemerintah. Juga tidak berminat menjadi karyawan perusahaan swasta.

Mereka datang membawa ide-ide brilian ke Innoway untuk menjadi pengusaha dan mandiri.

Jaksa Telaah Dugaan Bantuan Bank Sampah Fiktif Mataram (Suara NTB) Kejaksaan masih melakukan telaah dugaan ada masalah pada program NTB Zero Waste yang dikelola Bank Sampah. Indikasi awal dugaan bantuan fiktif ke kelompok penerima sedang dilakukan telaah.

Informasi awal bantuan itu diterima 50 kelompok bank sampah yang tersebar di masing masing kabupaten di Pulau Lombok. Bantuan yang diterima berupa dana stimulan Rp10 juta dan bantuan fasilitas pendukung, Bersambung ke hal 15

Sejumlah staf dari Innoway, menyambut rombongan dan mengajak delegasi ke ruang ivonasi Innoway. Annie, salah seorang pemandu di pusat inkubasi bisnis itu, menjelaskan secara detail produk-produk yang ditawarkan Innoway. Produkproduk dijual berbasis internet ini, sangat beragam. Tidak saja beragam, produk yang ditawarkan juga sangat canggih.

Salah satu inovasi menarik

yang diciptakan anak muda Tiongkok dan kini sedang ditawarkan ke pasar global adalah aplikasi layanan untuk supermarket. Dengan aplikasi yang disediakan Innoway, sebuah supermarket tidak lagi membutuhkan pelayan termasuk kasir. Pembeli berbelanja dengan melakukan pembayaran menggunakan sistem aplikasi yang sudah disediakan.

Bersambung ke hal 15

APGN Tingkatkan Omzet UMKM Mataram (Suara NTB) – Gelaran Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke-6 tahun 2019 turut memberikan imbas positif bagi pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di NTB. Dengan potensi pembeli mencapai ratusan orang, omzet yang didapat bisa mencapai jutaan rupiah dalam sehari.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSI, menerangkan bahwa produk UMKM telah siap di stand masing-masing UMKM di Hotel Lombok Garden yang menjadi lokasi utama simpo-

sium internasional itu. ‘’Barangnya juga akhirnya diambil lagi dari Bale Kriya karena kekurangan (jumlah) produk.

Peserta APGN memborong hiasan batok kelapa dari KLU,’’ ujarnya ketika dihubungi

TO K O H

Suara NTB, Kamis (5/9).

Diterangkan Selly ada berbagai jenis kerajinan hasil UMKM NTB. Diantaranya fashion berupa baju tenun, songket dan turunannya seperti sepatu dari tenun, tas dan

hand-bag. Selain itu ada juga ketak serta hiasan rumah seperti batok kelapa dari Lombok Utara dan Lombok Barat dan aneka kuliner.

Beberapa produk yang menjadi primadona sendiri adalah olahan batok kelapa, baju batik dari kain tenun, pashmina, serta sepatu tenun. Untuk jajanan sendiri produk dari UMKM Nutsafir Cookies Lombok yang jadi juaranya. “Kalau tenun ternyata mereka cari yg

sudah jadi baju, seperti batik.

Memang batik ternyata sudah diakui dunia,’’ ujar Selly.

Seluruh produk yang dipamerkan dalam gelaran APGN itu sendiri berasal dari UMKM yang telah mendapatkan pelatihan ekspor. Menurut Selly, hal itu untuk menjaga standar sekaligus memperbesar kemungkinan ekspor mengingat peserta APGN berasal dari berbagai belahan dunia.

Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 dari Gunung Rinjani. Setiap bagiMataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890 an taman telah dibangun dan ditaAsia Pacific Geoparks Network 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 ta dengan sempurna berdasarkan (APGN) ke 7 yang digelar tahun 2012 123456789012345678901234567890121234567890 lanskap Gunung Rinjani,’’ ujar mendatang, akan dilaksanakan di 123456789012345678901234567890121234567890 Wagub dalam sambutannya.

Geopark Satun Thailand. Keputu123456789012345678901234567890121234567890 Taman Narmada katanya, dibasan itu ditandai oleh penyerahan 123456789012345678901234567890121234567890 ngun pada tahun 1727 oleh Raja bendera APGN oleh Wakil Guber123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Anak Agung Ngurah Karangasem. nur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Ro123456789012345678901234567890121234567890 Pada saat itu, raja terlalu tua unhmi Djalilah kepada utusan Thai123456789012345678901234567890121234567890 tuk melakukan ritual pengorbaland dalam sebuah acara gala din123456789012345678901234567890121234567890 nannya di Gunung Rinjani. Sehingner di Taman Narmada, Lombok 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 ga ia memerintahkan semua arBarat, Kamis (5/9) malam.

123456789012345678901234567890121234567890 sitek kerajaan untuk membawa Wagub dalam kesempatan itu, 123456789012345678901234567890121234567890 nuansa Gunung Rinjani ke Taman mengucapkan terima kasih kepada 123456789012345678901234567890121234567890 Narmada. ‘’Taman ini juga terkekomite Jaringan Geopark Asia 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 nal dengan mata air alami yang Pasifik ke-6 untuk kegiatan luar bi123456789012345678901234567890121234567890 membuat semua orang yang asa yang telah mereka lakukan ter123456789012345678901234567890121234567890 meminumnya awet muda,’’ ujar masuk memilih Taman Narmada 123456789012345678901234567890121234567890 Umi Rohmi. sebagai kegiatan gala dinner.

123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 Bersambung ke hal 15 ‘’Taman ini merupakan replika 123456789012345678901234567890121234567890

Geopark Satun Thailand

Tuan Rumah APGN 2021

Audit Dana NTB ’’Zero Waste’’

Ibnu Salim

SORE sekitar pukul 15.00 waktu Beijing, Wartawan Suara NTB, Raka Akriyani dan rombongan Delegasi Jurnalis Bali, NTB dan NTT tiba di kawasan Zhongguancu Innoway, Beijing.

Kawasan itu lebih populer dengan nama Innoway yang diartikan sebagai tempat berinovasi.

Tempat itu sangat sederhana, tapi nyaman. Hilir mudik orangorang di sana, menandakan tempat itu sangat sibuk.

DI tengah klarifikasi yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait penggunaan anggaran program NTB Zero Waste tahun 2018.

Inspektorat NTB juga sedang melakukan audit penggunaan anggaran yang diberikan ke bank sampah pada tahun 2018.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si membenarkan pihaknya sedang melakukan audit.

Informasi yang diserap Suara NTB, tim auditor Inspektorat sudah turun melakukan audit ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R PERSOALAN aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, Selasa (3/9) lalu. Kepolisian dan Kejaksaan memberikan sejumlah opsi yang dapat dilakukan Pemprov NTB terkait dengan lahan yang sudah ditelantarkan investor lebih dari 23 tahun tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/diskominfotik)

Selesaikan Aset Gili Trawangan

SERAHKAN BENDERA - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan bendera APGN kepada utusan Thailand menandai digelarnya APGN ke 7 tahun 2021 di Geopark Satun Thailand.

Puncak Kekeringan Ekstrem

H. Irnadi Kusuma

BPBD Minim Anggaran dan Armada Mataram (Suara NTB) Saat puncak kekeringan ekstrem berdampak pada kemarau panjang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hadapi sejumlah kendala. Untuk penanganan darurat, terkendala kekurangan anggaran hingga terbatasnya armada pengangkut air.

Menurut Kepala BPBD NTB, H.

Ahsanul Khalik, kendala itu dihadapi seluruh BPBD di kabupaten dan kota yang masuk wilayah terdampak kekeringan.

“Kendala yang dihadapi seperti, tidak memiliki armada mobilitas yang memadai, dana yang sangat terbatas.

Bersambung ke hal 15

ANTRE - Warga Dusun Penanggak Desa Batulayar yang antre mengambil air, mereka dilanda kekeringan sejak beberapa bulan terakhir

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

Kasus Sembarang Parkir Berkurang

Cek Kesehatan Orang Tua UNTUK memahami kehidupan, masyarakat semestinya memahami pola hidup yang lebih produktif dalam bidang kesehatan, kebersihan, dan pendidikan, dan lainnya. Masih kurangnya literasi keluarga dalam memahami kehidupan dalam tiga bidang tersebut dapat menyebabkan gejala sosial yang lebih buruk.

Ditemui di ruang kerjanya, lurah Karang Baru, Masrun mengatakan, dalam menjalani kehidupan masyarakat dituntut melek dalam membaca kondisi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. “Maka saat ini kita angkat tiga item literasi. Baik dalam kegiatan kebersihan, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Masrun, Kamis (5/9).

Untuk literasi anak di kelurahan Karang Baru lanjut Masrun, belum lama ini kelurahan sudah turun ke lapangan untuk mendata semua anak yang ada di 7 TPQ dan TK di kelurahan Karang Baru. “Bagaimana kita menyentuh masyarakat dan memberikan buku untuk masyarakat terutama anak-anak kita.

Kita buatkan kesibukan dengan banyak membaca buku cerita dan lainnya,” ungkapnya.

“Kita sedang usahakan dari pihak swasta untuk bekerjasama dengan perusahaan Media Tama. Sudah kita undang, kita pertemuan langsung dengan masyarakat, kita akan lakukan pengadaan buku, untuk TK dan anak SD,” lanjut Masrun.

Literasi lainnya, tentang kesehatan dan kebersihan perlu dilakukan pendekatan secara keilmuan. Dalam beberapa waktu dekat ini, kelurahan Karang Baru akan melaksanakan Posbindu (posyandu bimbingan terpadu). Di mana, dalam Posbindu tersebut, akan dilakukan pengecekan kesehatan untuk semua kalangan.

“Kan pengecekan kesehatan yang akan kita lakukan ini untuk semu kalangan. Kita membuat gebrakan ini agar anakanak dan orang tua yang mengecek kesehatannya. Padahal kan, untuk orang tua, sangat jarang melakukan cek kesehatannya. Di Posbindu ini, kita akan coba juga cek kesehatan orang tua dari anak tersebut,” imbuh Masrun.

Dari salah satu penelitian, kata Masrun, guna Posbindu ini akan memudahkan anak-anak dan orang tuanya dalam mengetahui arti kesehatan. Dalam kehidupan, hidup sehat akan menunjang ke arah produktivitas. “Pada kalangan bapak-bapak kan memiliki rentan penyakit seperti diabetes, jantung, dan kadar gula tinggi. Inilah yang akan kita periksa,” jelasnya.

Disamping menghidupkan literasi tentang pendidikan, kebersihan dan kesehatan, kelurahan Karang Baru akan membuat sarana bermain untuk anak-anak di setiap Posbindu tersebut. “Bagaimana anak itu betah saat dicek kesehatannya. Maka, kita akan buatkan mereka sarana bermain agar betah di situ nanti,” katanya.

Tentunya dengan literasi tersebut, di kelurahan Karang Baru sudah menyipakan bapak kader untuk tiga pokok tersebut. Dengan selalu memberikan arti penting dalam literasi keluarga kata Masrun, insha Allah, kendala dalam menjalani kehidupan akan terasa ringan.

“Mudahmudahan saja,” tutupnya. (viq)

Masrun (Suara NTB/viq)

PTT Tak Perlu Banyak BANYAKNYA jumlah PTT (pegawai tidak tetap) lingkup Pemkot Mataram nampaknya harus menjadi evaluasi bagi Pemkot Mataram. Pasalnya, jumlah PTT yang terus bertambah, mau tidak mau akan menjadi beban daerah. “Terhadap keberadaan PTT ini apakah kita tidak surplus,” kata anggota DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Karena seperti diketahui jumlah PTT Kota Mataram mencapai 3.000 pegawai yang tersebar di sejumlah OPD. Oleh karena itu, pengangkatan PTT harusnya merujuk pada kebutuhan di OPD. “Kemarin saya membaca ada penambahan untuk PTT Rp150 ribu. Itu sangat kecil sekali tambahannya kalau kita melihat produktivitas,” terangnya. Hal inilah yang harus dievaluasi oleh Pemkot Mataram. Jangan sampai, seperti kabar yang berkembang bahwa PTT ini hanya titipan oknum pejabat.

Menurut anggota Dewan yang rencananya bakal menjadi Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram ini, jumlah PTT sebetulnya tidak perlu terlalu banyak. “Yang kita ingin itu, sedikit dengan kesejahteraan yang mencukupi,” imbuh Ismul. Kalau PTT sudah sesuai jumlahnya dengan kebutuhan OPD, maka bisa saja kesejahteraan mereka disetarakan dengan UMK (upah minimum kota).

Politisi PKS ini menyadari semua OPD mungkin saja membutuhkan keberadaan PTT. Hanya saja, jumlahnya tentu harus disesuaikan. “Jangan sampai, hampir semua OPD itu punya jumlah PTT yang banyak,” ucapnya. Karena tiap-tiap OPD berbeda tingkat kesibukannya. Dia mencontohkan PTT yang ada di kelurahan kelurahan. “Disana PTT banyak tapi bagian bagian justru tidak terisi,” ungkapnya. Untuk itu, dia menyarankan Pemkot Mataram agar menjadikan hal ini sebagai bahan pencermatan.

Belum mencukupinya ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kota Mataram atau tersendat karir atau golongannya sehingga banyak kasi kasi yang tidak terisi. Dikatakan Ismul bahwa PTT ini adalah kebijakan daerah. “Saya setuju PTT PTT yang produktif mendapatkan nilai yang sesuai. Dibandingkan PTT yang tidak produktif,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini.

Ismul menyebut bahwa nilai Rp150 ribu ini adalah kenaikan yang sangat kecil terhadap komitmen kerja kerja yang produktif.

Menurut dia, kesejahteraan terhadap PTT seharusnya berbasis kinerja. Untuk membedakan mana PTT yang produktif dan sebaliknya, kata Ismul sangat mudah. “Mengukur kinerja PTT ini saya kira sangat mudah. Harus dibuat SOP (standar operasional prosedural) nya,” demikian Ismul.

Misalnya, PTT yang punya disiplin ilmu berbeda dengan PTT yang hadir hanya untuk urusan perkantoran secara umum. “Ditingkat pemerintah untuk urusan PTT harus banyak inisiatif,” katanya.

Karena di daerah daerah lain banyak ditemukan strategi strategi bagaimana membuat penilaian kinerja PTT. “Karena memang kita sudah akan ke era produktivitas. Supaya tidak sekadar dititip seperti bahasa yang kita dengar,” ucap Ismul. PTT harus bekerja sesuai kebutuhan. (fit) Ismul Hidayat (Suara NTB/fit)

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Penggembokan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram kepada kendaraan bermotor (ranmor) yang parkir sembarangan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pengendara ranmor dinilai akan berpikir seribu kali untuk melanggar larangan parkir, sebab roda ranmor tersebut terancam digembok petugas.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, penggembokan bagi ranmor yang memarkir kendaraannya di area larangan parkir di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram, berkurang.

Kata Saleh, penggembokan akan terus dilakukan terhadap ranmor yang parkir sembarangan.

“Penggembokan akan kita lakukan seterusnya, meski kita tidak turun setiap hari.

Karena banyak kegiatan, maka kalau ada celah kita turun. Untuk hari ke depan, kita akan rutin,” katanya saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/9).

Paling banyak, kata Saleh, Dishub dalam seminggu paling tidak 3 hingga 2 kali turun ke lapangan. Untuk denda bagi pelanggar lanjut Saleh, akan kena tilang Rp250 ribu

PENGGEMBOKAN Penggembokan dilakukan di Jalan Pejanggik, Rabu (4/9), karena melanggar larangan parkir.

Lima mobil terjaring dalam aksi penggembokan tersebut, termasuk kendaraan dinas miliki pemda.

maksimalnya. “Tarifnya kita samakan semua. Baik motor maupun mobil, ini kan masalah hukum dan ketaatan lalu lintas,” katanya.

Dishub tutur Saleh, sampai detik ini masih kekurangan tenaga. Tenaga yang terbatas tersebut,membuat penggembokan sering ditunda. “Kalau semuanya turun kan, nanti siapa yang urus yang lain,” katanya.

Pada pengoprasian aksi peggembokan, Rabu (4/9), ungkap Saleh, sebanyak 5 pengendara terjaring penggembokan. Salah satu yang digembok adalah roda empat berplat merah.

Dari denda tersebut, pemasukan hasil tilang selanjutnya diproses ke kepolisian. Padahal, selain denda tilang yang diatur dalam Perda tersebut, denda penggembokan seharusnya masuk ke kas daerah. “Memang prosedur yang masuk ke kas daerah itu belum diatur. Karena belum ada aturannya, denda tilang masuk ke kepolisian. Berdasakan denda ini seharusnya ke kas daerah. Tapi karena kita belum masukkan ke Perwal, penggembokan ini baru bersifat menimbuilkan efek jera saja,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/ist)

DP3A Sosialisasikan SIPPAMAN Masih Rendah, Serapan DAK Kota Mataram di Enam Kecamatan Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram melakukan inovasi cara pelaporan kasus bagi korban kekerasan. Aplikasi ini guna mempermudah masyarakat.

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mentaram (SIPPAMAN) disosialisasikan di enam kecamatan.

Sosialisasi dilakukan secara bertahap. Kamis (5/9) difokuskan di Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Cakranegara.

Berikutnya, di Kecamatan Ampenan, Selaparang, Mataram dan Sekarbela.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengungkapkan, sosialisasi ini salah satu upaya mengenalkan sistem informasi kepada masyarakat terkait pelaporan, pengaduan maupun

konseling berbasis teknologi informasi. Latar belakang pelaporan secara online dibentuk berawal dari beberapa kasus ditemukan di lapangan.

Rupanya tren kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak meningkat. Di tahun 2017 terdapat 17 kasus kekerasaan.

Kemudian meningkat di 2018 menjadi 33 kasus. “Kekerasaan itu korbannya didominasi oleh perempuan dan anak. Laki – laki dewasa tidak ada,” papar Dewi.

Kekerasaan dialami oleh perempuan maupun anak dulunya tabu untuk dilaporkan.

Hal ini disebabkan oleh faktor budaya. Konteksnya saat ini, persoalan demikian tidak bisa ditutup – tutupi lagi.

Karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap korban kekerasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dunia usaha, masyarakat dan

media massa memiliki peran.

Apalagi undang – undang perlindungan perempuan dan anak telah dijadikan lembaran negara dan wajib diketahui oleh semua pihak.

Kaitannya dengan pengaduaan berbasis online sambung Dewi, korban maupun keluarga korban dapat melaporkan kasus dialami menggunakan smartphone atau telepon pintar. Data masuk dirahasiakan. Petugas P2TP2A akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk dicarikan solusi atau pendampingan.

“Aplikasi memudahkan masyarakat melaporkan kejadian. Yang penting berani dan tidak takut pada suaminya,” terangnya. SIPPAMAN juga menyediakan kolom konsultasi. Ke depan aplikasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses informasi dan melaporkan kejadian dialami. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

SOSIALISASI - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany melatih salah satu peserta sosialisasi mengakses Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mentaram (SIPPAMAN) menggunakan telepon pintar di Kantor Camat Cakranegara, Kamis (5/9).

Dikhawatirkan Warga akan Tolak Pembangunan Pengolahan Limbah Mataram (Suara NTB) Limbah domestik di Kota Mataram jadi pekerjaan berat belum terselesaikan. Pola penanganannya bersifat menumpuk di satu titik. Upaya pembangunan pengolahan limbah secara kolektif sedang dikaji. Program ini dikhawatirkan mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Pembangunan tempat penampungan limbah dibahas secara tertutup di ruang kerja Sekda Kota Mataram, Kamis (5/9).

Rapat yang dipimpin Sekda Dr. H. Effendi Eko Saswito dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, H. Miftahurrahman, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Ir. H. Amiruddin, Asisten II, Ir. H. Mahmuddin Tura.

Amir menjelaskan, per-

soalan limbah di Kota Mataram perlu serius ditangani.

Selama ini, pengusaha pengolahan limbah domestik masih sembarang menampung limbah mereka. Pengawasan perlu dilakukan dengan membuat produk hukum berupa peraturan daerah dan peraturan Walikota. “Ini mesti harus dipenuhi secepatnya,” kata Amir.

Penampungan pengolahan limbah baru ada di Dinas Lingkungan Hidup. Ada rencana Plan Internasional juga membantu membangun tanki peredam, sehingga jangkauan penampungan limbah tidak menumpuk di satu titik.

Amir mengkhawatirkan pembangunan penampungan limbah di masing – masing kelurahan memicu protes atau penolakan dari warga.

Camat dan lurah diharapkan segera mensosialisasikan,

agar masyarakat memahami program dari pemerintah.

Selama ini, limbah ditampung oleh LH langsung dibuang ke Tempat Pembungan Akhir (TPA) di Kebon Kongo. Jangkauan serta akses yang jauh perlu diefiesinsikan. “Cara mengantisipasinya lewat Perwal dan Perda yang membuat aturan mainnya,” ujarnya.

Penampungan limbah dibangun tahun 2020 mendatang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Alokasi anggaran itu berbeda dengan bantuan yang diperoleh dari Asean Developmet Bank sekitar Rp1,8 triliun. Instalasi Pengolahan Limbah membutuhkan waktu panjang. Amir mendorong penampungan limbah domestik dibangun melalui dana kelurahan. Anggaran dibutuhkan tidak terlalu besar. (cem)

Mataram (Suara NTB) Serapan dana alokasi khusus (DAK) Kota Mataram masih rendah. Dari anggaran Rp97,6 miliar, baru terealisasi sekitar Rp19,9 miliar. Keterlambatan tender proyek dinilai jadi pemicu.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Kamis (5/9) belum mengetahui detail penyerapan dana alokasi khusus (DAK) hingga memasuki akhir triwulan ketiga. Dari anggaran diterima Rp97,6 miliar terealisasi 20,4 persen atau Rp 19,9 miliar.

Rendahnya serapan anggaran DAK disebabkan oleh keterlambatan proses tender, sehingga menjadi kendala. Akan tetapi, tenggat waktu diberikan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan bahwa proyek yang sumber pembiayaan dari DAK telah terkontrak.

“Memang proses ini dipercepat pada penarikan uang muka dan pembayaran termin. Insya Allah, bulan September ini banyak serapan,” terang Mahmuddin.

Pemerintah pusat memberikan anggaran relatif besar untuk pengelolaan DAK. Anggaran ini tidak terlepas dari pengajuan dari Pemkot Mataram. Disinyalir ada ketidakmampuan organisasi perangkat daerah (OPD) membelanjakan anggaran tersedia. Mahmuddin berdalih, eksekusi anggaran memang perlu ada kesiapan administrasi dan regulasi yang menghambat.

(Suara NTB/cem)

H. Mahmuddin Tura Pihaknya tetap mendorong pimpinan OPD mempercepat program mereka. Di samping itu, perlu ekstra hati – hati dalam hal administrasi.

Dengan pendampaingan dari Tim Pengawal, Pengamanan PemerintahdanPembangunanDaerah (TP4D) harus banyak administrasi tender yang dilengkapi. “Sejak di dampingi TP4D banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Ndak kayak dulu – dulu ndak ada begini – gini,” cetusnya.

Seperti halnya pembangunan tempat kuliner di Pelabuhan Ampenan senilai Rp3,6 miliar milik Dinas Pariwisata. Persyaratan adminstrasi seperti studi kelayakan, kejelasan tanah dan lain sebagainya harus dilampirkan. (cem)

Angkatan Kerja di Mataram Mencapai 14 Ribu Mataram (Suara NTB) Jumlah pengangguran atau masa angkatan kerja di Kota Mataram mencapai 14 ribu jiwa dari usia 15-55 tahun. Angka tersebut menunjukkan masih tingginya jumlah angkatan kerja di daerah Kota.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi, Kamis (5/9) mengatakan, angka 14 ribu itu ada yang masih sekolah dan masih kuliah. Selain itu ada yang tidak memiliki pekerjaan. Untuk data pasnya, kami dari Disnaker belum mengelompokkannya,” ungkapnya.

Dalam rencana mengurangi pengangguran, Hariadi berencana memberikan konsep pelatihan kepada anak muda yang masih duduk di bangku SMK/SMA. Seperti pelatihan las, boga, dan manajemen UMKM. “Untuk otomotif, itu kita latih dari sekolahnya. Kita akan magangkan mereka di salah satu perusahaan, kita akan berikan mereka pelatihan-pelatihan yang intens,” tukasnya.

Tinggal di Kota Mataram tentu tantangannya lebih besar dari 10 kota/kabupaten lainnya di NTB. Menurut Hariadi, maraknya berbagai flatform digital di era ini, anak muda di Kota Mataram diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital. “Kita

saat ini belum maksimal menggukan teknologi digital yang ada.

Sehingga pencari kerja di Mataram belum maksimal masih terkesan formal. Kalau tidak dikantor, ya mereka memilih mejadi PNS,” katanya.

Padahal, hidup di era 4.0, anak muda yang ada di Kota Mataram dituntut untuk beralih ke teknologi digital (Iptek). Dengan menggunakan medsos, peluang mendapat rupiah, kata Hariadi, pemuda kita cukup besar. “Kita mengharapkan bisa mengambil peluang itu,” katanya.

Di Kota Mataram sendiri kata Hariadi, sumberdaya alam tidak banyak. Namun, ia menuturkan, koneksi di Mataram cukup bagus jika menggeluti pekerjaan di bidang Iptek. “Kita hanya di sektor jasa, jadi banyak yang bergerak di bidang itu saja.

Sangat jarang kita dengar anak muda sukses di Iptek,” katanya.

Untuk itu, Kadisnaker Kota Mataram ini berpendapat, bagi mahasiswa yang sekolah di Mataram, ilmu yang diperoleh di formal itu tidak cukup. Sehingga lanjut Hariadi, anak mudah kita harus bisa membaca kondisi di era global ini.

“Kita harapkan juga, mereka memiliki keterampilan di bidang Iptek,” tutupnya. (viq)

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

Ekonomi Lesu

TINJAU PROYEK Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer (kedua kiri) didampingi Managing Director The Mandalika I Wayan Karioka (kedua kanan) saat meninjau proyek pembangunan Mandalika “Street Circuit” di KEK Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, NTB, Rabu (4/9).

Saat ini progres pembangunan sirkuit oleh ITDC telah memasuki tahap final homologasi sirkuit.

Secara paralel tengah memulai proses pembangunan badan jalan “Street Circuit”. Target penyelesaian pada akhir tahun 2020 untuk digunakan penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2021.

Apindo NTB Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan yang saat ini sedang dalam kajian oleh Kementerian Keuangan. Penolakan dilakukan mengingat masih lesunya perekonomian daerah, maupun nasional. “Pengusaha itu berat. Dengan kondisi ekonomi seperti ini,” kata Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini.

Jika terjadi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, secara otomatis perusahaan akan memperbesar cadangan anggaran operasionalnya untuk membayar premi asuransi kesehatan kepada para karyawannya. Diketahui bahwa undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban perusahaan/pemilik industri untuk memberikan perlindungan/jaminan kesehatan kepada karyawannya.

Kata Wolini, perusahaan telah menunaikan kewajiban tersebut. Apalagi perusahaan-perusahan berkualifikasi besar. Rencana kenaikan iuran BPJS di atas 50 persen menurutnya akan semakin memberatkan bagi perusahaan dalam situasi seperti ini. Apindo NTB juga mendapatkan edaran group Apindo terkait besaran kenaikan iuran di atas 50 persen. Meskipun belum sepenuhnya dipastikan edaran tersebut resmi. Apalagi jika kenaikan iurannya sampai 100 persen tentu sangat memberatkan.

“Kondisi pengusaha seperti ini, sangat berat,” imbuhnya.

Selain itu, jika pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan, sistemnya yang terlebih dahulu harus diubah.

Bagaimana agar seluruh sarana kesehatan menerima layanan BPJS. Tidak terpusat pada rumah sakit-rumah sakit tertentu.

Saat ini tidak seluruh rumah sakit melayani pasien BPJS Kesehatan. Seharunya, agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit – rumah sakit tertentu, layanan BPJS Kesehatan ini harus merata di terima di seluruh sarana kesehatan yang ada.

Terkait keberatan Apindo atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, Apindo pusat juga cukup keras menentangnya. Komunikasi dilakukan terus menerus dengan pemerintah. Kenapa hal ini dilakukan, fenomena nasional bahwa tidak sedikit perusahaan yang telah gulung tikar.

Misalnya di Jawa Barat, lebih dari 100 perusahaan yang tutup. Di NTB juga berpotensi demikian. Senggigi saja sebagai pusat pariwisata daerah sedang mati suri. “Pengusaha ini jangan selalu jadi objek penderita. Di kejar-kejar pajak, mau ditambahkan lagi kenaikan iuran BPJS Kesejahatan,” kata Ketut Wolini kepada Suara NTB, Kamis (5/9) kemarin.

Situasi ekonomi masih lesu. Daya beli menurun.

Perputaran uang di masyarakat yang masih rendah.

Hampir seluruh jenis usaha sepi.

Kondisi ini akan diperparah bila pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dampaknya dikhawatirkan akan semakin meluas. (bul) Ketut Wolini (Suara NTB/bul)

Belum Membangun, ITDC Tegur Delapan Investor KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) menegur delapan investor yang belum membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta Lombok Tengah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi otoritas pengelola KEK Mandalika ini tengah mengebut pembangunan kawasan.

Setelah Lombok ditetapkan sebagai tuan rumah balap motor bergengsi MotoGP pada 2021 mendatang.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah rencana investasi di Mandalika belum menunjukkan kinerja yang progresif. Saat ini baru satu hotel yang dalam proses konstruksi, yaitu Pullman. Itupun, tiga bulan terakhir pembangunannya tersendat.

Ada skema keuangan dari ITDC yang harus menunggu kebijakan dari pemerintah

pusat. Regulasi tersebut prosesnya lambat dari yang diperkirakan. Saat ini regulasi tersebut telah tuntas dan persoalan pendanaan juga telah diselesaikan. “Pullman akan menuntaskan pembangunan hotelnya. Oktober ini sudah jalan. Pendanaan sudah disiapkan,” kata Komisaris ITDC, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si. Pembangunan Hotel Pullman, dijadwalkan sampai tahun 2020. Atau setelat-telatnya tahun 2021 harus dise-

lesaikan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB ini ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/9) kemarin mengatakan, semangat membangun Mandalika oleh ITDC adalah terus mengawal keseriusan investor berinvestasi.

Sesuai jadwal pelaksanaan MotoGP, ITDC sedang menyelesaikan infrastruktur strategis di dalam kawasan. Khususnya pembangunan lintasan balap.

Delapan diantaranya yang

mendapat catatan khusus dari ITDC untuk mengakselerasikan pembangunan KEK Mandalika.

Yaitu rencana pembangunan Mini Mall dan Aloft Hotel, Mandalika Beach Club, X2, Paramount Resort & Res, Harper Kuta Mandalika Hotel.

SWRO, dan Royal Tulip Resort.

“Royal Tulip sudah peringatan II, Paramount Resort juga sudah peringatan II, Harper Kuta Mandalika Hotel sudah peringatan I. Selain itu dokumen-dokumennya juga ada yang belum tuntas,” kata l. Gita. Kepada investor yang telah diberikan surat peringatan ini, masih menunggu tahapan terakhir peringatan.

Jika tidak, ITDC akan memberikan kesempatan kepada investor lain yang sudah menunggu.

“Ketika otoritas telah mem-

berikan warning untuk mempercepat realisasi investasinya.

Dan kita aktif mengejar tenant –tenant ini,” imbuhnya. Sebagai pemilik fungsi ganda pada posisi komisaris ITDC dan kepala DPM-PTSP Provinsi NTB, ia juga melakukan koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan investasi oleh investor.

Pada prinsipnya, keterlambatan pembangunan oleh investor, apalagi yang telah menandatangani LUDA atau Land Utilization and Development Agreement untuk pemanfaatan dan pembangunan lahan tidak merugikan ITDC. Justru perusahaan yang bersangkutanlah yang merugi sebab kewajibannya membayar kepada ITDC. “Cuma kerugian kita oportunitynya,” kata L. Gita. (bul)

Deadline September, Inkindo NTB Bendungan Meninting akan Dijadikan Kebut Digitalisasi Dokumen Anggota Destinasi Wisata Baru

Mataram (Suara NTB) Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) NTB akan menyelenggarakan kegiatan Forum Anggota (Fora) untuk mempercepat digitalisasi izin-izin usaha anggotanya dan sertifikat keahlian bagi seluruh anggotanya.

Fora akan diselenggarkan di Hotel Golden Palace Sabtu (7/9). Didalamnya difasilitasi service one day (layanan sehari) untuk digitalisasi izinizin usaha dan sertifikat tenaga ahli seluruh anggota DPP Inkindo NTB. Era industri 4.0 telah dimulai. Di era ini, nyaris seluruh sisi kehidupan akan dilayani secara cepat oleh perangkat mesin atau identik dengan layanan digital.

Pola-pola manual telah ditinggalkan. Pada 30 September ini, pemerintah memberikan batas terakhir digitalisasi izin-izin usaha jasa kontruksi (jasa konsultan di dalamnya). Izin-izin usaha dan sertifikat keahlian yang masih bersifat manual, akan dikonversi ke sebuah sistim digital (elektronik).

Fora yang akan diselenggarakan Sabtu ini, kata Ketua DPP Inkindo Provinsi NTB, H. Hasmudin, di dampingi Sefuddin, Ketua Sertifikat Badan Usaha (SBU) Inkindo NTB, dan Ketua Panitia Fora, Firman, mengambil tema “Inkindo NTB Menghadapi Revolusi Industri 4.0”.

Bagian kegiatannya adalah sosialiasai KTA (Kartu Tanda Anggota) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) online. Menghadirkan narasumber dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo, Dr. Ir. Haris Muhammadun. Sosialiasasi SBU dan SKA online, Inkindo NTB menghadirkan narasumber dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB. “Ini penting dan mendesak. Karena batas akhir dari SBU online dan SKA online adalah 30 September ini,” tegas H. Hasmudin di hubungi Kamis (5/9) kemarin. Saefuddin, menambahkan, pada Fora ini seluruh anggota yang berkaitan dengan Inkindo akan dikonversi SKA dan SBUnya ke sistim online. Saat ini, belum banyak yang telah melakukan digitalisasi izin usaha dan sertifikat kompetensi. Baik perusahaan konsultan maupun tenaga ahli.

“Karena batas terakhir 30 September. Tidak lagi manual bisa lelang mengikuti pengadaan barang dan jasa. Dianggap sudah mati kalau sampai tanggal 30 September ini belum digitalisasi,” ujarnya. Sementara Firman, sebagai ketua panitia kegiatan mempertegas Fora di selenggarakan untuk mempersiapkan seluruh anggota Inkindo dan tenaga ahli memenuhi syarat untuk bersaing di era industri 4.0.

Bagi anggota, atau tenaga ahli yang tidak mengikuti ketentuan konversi izinizin usaha dan sertifikat kompetensi sampai batas yang ditentukan, secara tidak langsung telah tereliminasi dari persaingan. Serta tidak lagi diperbolehkan melanjutkan usahanya. Saefuddin menambahkan, pendaftaran konversi dilakukan secara serentak se Indonesia. Pemerintah membuat database dalam satu aplikasi. Sebanyak 100 anggota Inkindo, disertai tenaga ahlinya dan admin masing-masing perusahaan diundang untuk memanfaatkan kesempatan ini. (bul) (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi menegaskan groundbreaking pembangunan Bendungan Meninting akan dilaksanakan September ini.

Bendungan ini akan berperan strategis terhadap pembangunan di Lombok. Bendungan Meninting juga akan dijadikan destinasi wisata.

Hendra Ahyadi dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (5/9) mengatakan, pembangunan Bendungan Meninting ini tersendat lantaran adanya pihak-pihak yang belum puas dengan pembayaran ganti rugi lahan melalui mekanisme appraisal. “Memang agak tertunda terkait pembebasan lahan menunggu pembayaran dari lembaga LMan. Tapi sudah ndak ada masalah. Sedang terproses,” kata Hendra.

Hendra Ahyadi

Terhadap beberapa orang yang masih mempertanyakan pembayaran ganti rugi dengan appraisal sedang penyelesaian oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bendungan ini akan tetap dibangun karena tingginya atensi pemerintah pusat. Bendungan Meninting termasuk salah satu dari proyek strategis nasional. “Saya lagi minta waktu pak Dirjen untuk bisa hadir saat groundbreaking,” terangnya.

Bendungan Meninting adalah bendungan yang sangat strategis di Lombok. Keberadaan bendungan ini nantinya akan tersedia air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi Sistim Meninting 454 Ha (D.I Penimbung) dan 40 Ha (DI Ketapang Orong), Sistim Jangkok (1.065 Ha) yang akan mengganti debit irigasi di sebagian areal BS.2 (604,43 Ha) dan areal BS.3 (460,86 Ha). Terpenuhinya kebutuhan air bersih Kabupaten Lobar bagian utara sebesar 150 liter/dtk dan tersedianya energi listrik sebesar 2 x 0,4 MW. Bendungan Meninting juga akan menopang ketersediaan air hingga ke Lombok Tengah. Mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Kami juga berencana membuat semacam musium pembangunan bendungan-bendungan di Bendungan Meninting ini. Sehingga nantinya juga bisa menjadi destinasi wisata baru,” demikian Hendra. (bul)

Lombok Astoria Hotel Berkomitmen Berikan Pelayanan ’’Excellent’’ Mataram (Suara NTB) – Pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2019, bersama dengan Serfitatama yaitu Komite Akreditasi Nasional khususnya bidang usaha Pariwisata menetapkan Lombok Astoria Hotel telah menerapkan standar usaha hotel sebagaimana diatur dalam Permen Parekraf RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permen Parekraf RI Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel dengan. Nilai total yang diperoleh 753 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga). Sehingga, Lombok Astoria Hotel direkomendasikan sebagai hotel Bintang 4 (Empat) yang tersertifikasi dengan berbagai fasilitas yang ramah bagi pengujung yang memilki keterbatasan fisik.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, Lombok Astoria Hotel memiliki bangunan yang sangat baik, terawat. Lombok Astoria Hotel mendapat rekomendasi bangunan yang aman dari Dinas PUPR karena memiliki struktur bangunan gedung yang kuat dan memiliki tiang panjang (kudakuda) sebanyak 128 titik dengan

kedalaman 21 meter sehingga cukup aman saat terjadi gempa.

Selain itu, Lombok Astoria Hotel memiliki fasilitas; kolam renang dengan tipe infinity pool, gym center. Dilengkapi oleh peralatan live fitness dari America, SPA yang dilengkapi dengan whirl pool dan therapist yang berpengalaman, restaurant yang menyajikan hidangan bernuansa western dan traditional Lombok untuk menu sarapan pagi, executive lounge pada area lobby yang bernama lingsar lounge.

Dapat digunakan untuk keperluan diskusi maupun bersantai. Ruang meeting memiliki fasilitas OHP yang dapat digunakan untuk teleconference dan dilengkapi dengan Bose sound system. Karaoke dilengkapi dengan GBL sound system, lantai pada kitchen dilapisi dengan product BASF dari Jerman yang dapat menutup pori-pori lantai.

Kitchen dilindungi pengunci gas automatic jika ada kebocoran gas.

Sehingga risiko kebakaran pada kitchen sangat kecil. Gedung Lombok Astoria Hotel dilengkapi dengan general genset yang memiliki

synchronize panel jika terjadi pemadaman listrik dalam waktu 19 detik listrik akan menyala kembali. Bangunan dilengkapi 78 lampu emergency yang dapat menyala saat listrik padam, dan terletak pada setiap koridor, tangga, kitchen, restaurant dan lobby.

Dengan ini, Lombok Astoria

Hotel senantiasa selalu berkomitmen untuk memberikan sarana, prasarana dan layanan yang excellent bagi seluruh pengunjung. Lombok Astoria Hotel akan terus berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas agar dapat menjadi hotel representatif di NTB khususnya Pulau Lombok. (*)

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

Terkena Dampak Limbah DINAS Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat sedikitnya seluas 700 hektare lebih lahan pertanian yang tersebar di wilayah Kecamatan Wasanaba, Pringgabaya dan Labuhan Haji terkena dampak limbah tambang pasir.

Menurut Kepala Distan Lotim, H. Moh. Abadi, jika Distan tidak menerima laporan langsung dari petani terkait persoalan yang dihadapi. Akan tetapi berdasarkan temuan lapangan.

Akibat tambang ini, ujarnya, telah terjadi pendangkalan dan pencemaran pada saluran irigasi yang berada dalam alur Daerah Aliran Sungai (DAS) Kokok Tanggek, yaitu saluran irigasi di Desa Tembeng Putik dan Bandok, Kecamatan Wanasaba. ‘’Estimasi luasan masing-masing 220 hektare dan 140 hektare dengan komoditas tanaman padi,’’ ujarnya, Kamis (5/9).

Selain itu, ujarnya, di saluran irigasi di Kampung Rahayu, Lengkok Lendang dan Telakok yang berada di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Ailkmel. Estimasi luasan 80 hektare dengan komoditas padi. Begitu juga di saluran irigasi yang memasuki Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji dengan komoditas padi, jagung dan bawang merah dengan estimasi luasan 220 hektare.

Dalam hal ini, ujarnya, ada hal-hal yang belum ditepati oleh penambang Mineral Bukal Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana tertuang dalam surat izinnya. Seperti keharusan membuat tailing dan semacamnya. Utamanya yang menuai protes petani adalah, air yang keruh dan disertai batu-batuan yang memasuki sawah petani.

Untuk itu, Distan Lotim mengaku hanya bisa berkomunikasi dengan pemberi izin yang ada di provinsi. Harapannya, izin tersebut dapat ditinjau kembali karena telah menimbulkan dampak buruk keberlangsungan usaha para petani di Lotim.

Lebih jauh soal adanya kerusakan pada sejumlah tanaman di Subag Lendang Mudung sedang diperdalam juga oleh Dinas Pertanian apakah memang murni karena limbah tambang atau ada faktor lain.

Akibat penambangan ini berdasarkan pengakuan petani memang hampir 50 persen tejadi penurunan produktivitas lahan. “Kalau limbah bekas tambang itu banyak bahan organik maka kan akan bermanfaat bagi pertanian, akan tetapi, banyak batu karang maka menjadi tidak bermanfaat bagi petani dan ini sangat kita sayangkan,” terang H. Abadi.

Dampak dari tambang ini tidak saja pada pertanian. Tapi juga pada peternakan. Air yang keruh sudah tak bisa lagi diminum oleh ternakternak. “Ini mestinya bisa jadi pertimbangan ke depan,” demikian ungkapnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Petani Bakar Tembakau di Gedung DPRD Lotim

Selong (Suara NTB) Belakang ini, petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjerit lantaran harga “emas hijau” ini anjlok. Perusahaan tembakau dituding melakukan permainan harga yang berdampak pada rendahnya harga di kalangan petani. Sebagai bentuk pelampiasan kekecewaannya, puluhan petani di Lotim melakukan aksi bakar tembakau di gedung DPRD Lotim, Kamis (5/9).

Salah seorang petani, Zainul Muttaqin, menyoal rendahnya harga tembakau termasuk dalam penetapan grade. Perusahaan terlalu banyak mengatur grade, sehingga dibutuhkan kejelasan terutama waktu proses input ke perusahaan. Di mana perusahaan dinilai semena-mena dalam membeli petani tembakau. Persoalan ini mengemuka saat dilakukannya hearing antara petani tembakau, perusahaan, Dinas Pertanian dan sejumlah pihak terkait lainnya di kantor DPRD Lotim.

Menurutnya, harga tembakau saat ini tidak sesuai dengan ketetapan dari Pemkab Lotim sebesar Rp46.000 per kilogram.

Harga tembakau yang dibeli pada petani lebih rendah bahkan di bawah harga eceran tertinggi (HET) tersebut. Atas kondisi ini, pemerintah diharapkan supaya bersikap tegas dan menindak perusahaanperusahaan yang membeli tembakau petani dengan harga murah.

Menanggapi hal itu, salah satu perwakilan dari perusahaan Bentoel Group, Iqbal Dermawan menjelaskan penentuan harga tembakau sudah melalui mekanismemekanisme yang sudah berjalan. Bentoel atau perusahaan lainnya tidak langsung mentapkan harga. Pertama melakukan survei harga terhadap petaninya masingmasing. Survei yang dilakukan terhadap luas wilayah tanam, biaya produksi tinggi rendah, atau sedang, barulah ditentukan harga pembelian di tahun ini.

Sementara, kata dia, berdasarkan rapat harga bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Lotim maupun Loteng disepakati secara bersama bahwa harga sebesar Rp47.000 per kilogram.

Harga ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 dibandingkan harga tahun lalu.

Posisi saat ini pun, lanjutnya, proses pembelian masih tetap berjalan dengan baik dan aman. Dari target pembelian sudah mendapatkan 14 persen dari total target. “Kami tetap komit untuk menyelesaikan perjanjian di awal tahun dengan petani. Kita membeli tembakau petani sesuai kesepakatan harga,” ujarnya.

Dalam rapat harga itu, lanjutnya, yang diundang perwakilan petani sebanyak 36 petani bersama Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB, Dinas Pertanian Lotim dan Dinas Pertanian Loteng sehingga disepakati harga sebesar Rp47.000 per kilogram. “Namun pihak perusahaan ini yang perlu diperhatikan yakni siapa yang menjembatani antara perusahaan dan petani. Karena kita dari perusahaaan Bentoel Group membeli sesuai kesepakatan harga,” katanya.

Perwakilan dari PT. Sadhana Arif Nusa, Eko Hendra, menjelaskan bisnis tembakau harus melihat masalah harga dan keuntungan. Pada awal tahun dari PT. Sadhana Arif Nusa mencoba mengubah tembakau oven dan rajang dengan jenis virginia. Harga ini lebih rendah namun keuntungan lebih tinggi bagi petani. Sementara perwakilan dari CV. Budi Jaya Santosa, lebih kepada mengikuti posisi di tengah dan mengikuti di mana tempat menjual dan lebih kepada perantara penjualan.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. M. Abadi, menjelaskan jika penentuan harga tembakau harus lebih kepada kualitas. Jika kualitas pabrik, maka tidak ada alasan pihak perusahaan tidak membeli. Sementara dari hasil pantauan Dinas Pertanian

(Suara NTB/yon)

BAKAR - Sejumlah petani membakar daun tembakau di halaman gedung DPRD Lotim, Kamis (5/9). Aksi ini sebagai bentuk protes anjloknya harga tembakau.

Lotim, ditemukan adanya petani yang kualitas tanamannya rendah, namun menjual dengan harga tinggi.

Adanya perusahaan yang belum melakukan pembeliaan pun dikarenakan masih menunggu harga dari Surabaya.

Namun hingga Kamis kemarin pembelian oleh pihak perusahaan rata-rata sudah dilakukan dan secara umum pembelian mengalami peningkatan. “Bahkan ada perusahaan yang membeli hingga angka Rp48.000 per kilogram,”ujarnya.

Pemerintah juga sudah meminta kepada perusahaan-perusahaan tembakau di Kabupaten Lotim untuk membeli tembakau petani termasuk petani swadaya dengan pembelian 1.000 ton.

Respons dari perusahaan rata-rata mengatakan mengakomodir dengan

berbagai pertimbangan yang ada.

Anggota DPRD Lotim, Tanwir, meminta kepada pemerintah harus melakukan kontrol serta perusahaan daerah harus berperan dalam membeli tembakau petani.

Ketua Sementara DPRD Lotim, Murnan,SPd., meminta supaya tembakau petani dapat diakomodir, sehingga petani mendapat keberimbangan dan petani tidak menuai kerugian secara terus menerus.

Ketua APTI Lotim, Lalu Sahabudin mengaku optimis tembakau Lombok habis terjual. Hal tersebut dikarenakan kualitas tembakau saat ini rata-rata cukup baik.

Persoalan perselisihan harga pembelian dapat diselesaikan secara baik-baik, karena antara perusahaan maupun petani pasti tidak ingin ada yang merugi. (yon)

DPK Lotim Gelar Lomba Memasak di Perpustakaan Warga Adukan Roi Pantai Kawasan MBM ke DPRD H. Moh. Abadi

(Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Sekitar 30-an warga dari Dusun Telok Dalem, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (5/9). Mereka mengadukan persoalan kawasan roi pantai di area Jetty Medana Bay Marina (MBM) yang belakangan diketahui telah dicor dengan beton.

Warga mendatangi kantor DPRD KLU didampingi oleh LSM Amati dan AMPELU. Termasuk Kepala Dusun Telok Dalem, Satrio, dan Kepala Desa Medana, juga turut dalam hearing tersebut. Sementara di kalangan DPRD, hadir 14 orang menyambut warga dengan dipimpin Ketua Sementara, Nasrudin, S.HI. Satrio, Kepala Dusun Telok Dalem mengatakan warga sudah lama mencermati persoalan ruang publik di seputaran MBM. Sebagai warga yang kebanyakan nelayan, akses mereka untuk memanfaatkan ruang laut di kawasan itu terbatas. Pihaknya di dusun sejatinya sudah lama ingin bertindak tegas untuk memenuhi aspirasi warganya.

“Kami melihat ketegasan pemda tidak ada. Sebagai warga, kami juga ingin diperlakukan sama seperti lain. Dusun Medana, Teluk Dalam Kreng, dulu tempat kami mencari ikan, sekarang tanah-tanah itu sudah dijual ke pribadi,” ujarnya.

Warga setempat tidak hanya kesulitan mengakses ruang laut, tetapi juga tidak mengetahui titik-titik yang dikuasai oleh perusahaan. Sebab di beberapa kesempatan, Jetty MBM banyak disinggahi oleh kapal pesiar, yacht dan sejenisnya.

Pendamping masyarakat, Sekretaris AMPELU, Hasan, menegaskan saat itu juga Dewan harus turun untuk menyaksikan fakta lapangan. Mereka menyaksikan sendiri, MBM membangun dari 1 jetty awal, kini menjadi 3 jetty. “Kami minta Pemda pertegas ruang publik, yang mana saja,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Agus Tisno, menjelaskan bahwa keberadaan MBM sejatinya sudah sesuai dengan aturan.

Jetty MBM terbangun dari Perizinan Khusus (Persus) Kementerian Perhubungan yang diusulkan pada tahun 2011. Saat itu, MBM mengajukan Terminal Khusus laut untuk kapal pesiar.

Di NTB, hanya MBM-lah yang memegang izin terminal laut, sehingga memungkinkan setiap gelaran Sail Indonesia, kapal pesiar hanya boleh sandar di Medana - KLU. Menurutnya, tahun 2013, izin operasional terminal khusus dari Kemenhub pun terbit, sehingga sejak itu, Jetty MBM digunakan sebagaimana disaksikan.

“Izinnya ada di Kemenhub. Di lingkup daerah, yang mengawasi adalah UPT Syahbandar, Pemenang. Kita di kabupaten tidak berwenang kecuali pada IMB dan UPL/UKL, itu pun sudah lengkap dikeluarkan kabupaten tahun 2011,” katanya.

Terhadap aktivitas pengecoran roi pantai di area setempat, Agus menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan menurut aturan pusat. Roi pantai yang dicor masuk ke dalam salah satu item yang dinamakan slip away, dengan diameter ukuran 20x10 cm.

Kepala Bidang Perizinan, Lano Planogia, menambahkan bahwa fokus utama persoalan ada di dermaga. Setiap pemohon Terminal Khusus Laut, wajib membangun jetty. Sementara fasilitas lain seperti hotel, restoran dan sebagainya, hanyalah penunjang dari jetty tersebut. “Jembatan jetty yang harus dibangun memang tiga, hanya dulu dibangun satu,” tandasnya.

Sementara pihak DPRD KLU pada kesempatan itu nyaris tak bisa berbuat banyak melawan tuntutan warga. Mereka didesak untuk turun ke lapangan dan melihat kondisi faktual.

Desakan itu pun lantas disetujui oleh Ketua Sementara. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar lomba memasak di perpustakaan. Kegiatan ini cukup berbeda, karena pada dasarnya perpustakaan identik dengan gedung yang dipenuhi dengan buku-buku bacaan.

Kegiatan ini hanya dilakukan supaya kegiatan di perpustakaan tidak monoton melayani baca dan peminjaman buku yang berdampak kegiatan di perpustakaan tidak menarik dan membosankan tentunya.

Maka dari itu, DKP Kabupaten Lotim telah diadakan kegiatan kursus singkat katering dalam rangka promosi dan sosialisasi layanan perpustakaan melalui kegiatan pelibatan masyarakat. Konsep kegiatan yang melibatkan peran serta aktif dari masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan ini telah mulai diterapkan sejak tahun lalu. ‘’Hal ini, sesuai arah kebijakan nasional di Bidang Perpustakaan melalui program transformasi layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,’’ jelas Kepala DPK Lotim H. Marwan, S.Pd, S.Sos, Kamis (5/9).

Dalam sambutannya, bahwa perpustakaan era sekarang haruslah hadir di tengah-tengah masyarakat. Layanan perpustakaan harus dirasakan manfaatnya, sehingga masyarakat akan merasa butuh dan menganggap perpustakaan itu penting. Apalagi di era milenial saat ini, teknologi berkembang begitu pesatnya.

Oleh karena itu, DPK Lotim sudah merilis aplikasi iLotim yang merupakan Perpustakaan Digital yang diharapkan dapat memenuhi harapan milenial akan kehadiran layanan perpustakaan. Bahkan DPK Lotim telah memulai kegiatan berbasis inklusi sosial melalui kursus memasak ini. “Kesejahteraan dapat dimulai dari aktivitas membaca karena segala sesuatunya selalu bermula dari aktivitas membaca,” ujarnya.

Ketua Panitia, Moh. Amin Kutbi, S.Sos, menjelaskan, kole-

ksi buku yang ada di perpustakaan tidak hanya sekadar untuk dipajang saja, namun ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya harus dibaca. ‘’Ini merupakan aset berharga yang tak ternilai harganya,’’ ujarnya.

Dari buku yang sudah dibaca, tambahnya, maka harapannya dapat memberikan pengetahuan baru dan menggugah diri untuk mau meningkatkan kualitas diri dengan mengaplikasikan apa yang sudah dibaca. Hal ini sesuai visi misi pemerintah pusat maupun daerah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Peserta kursus katering berjumlah 100 orang yang terdiri dari berbagai profesi, ada juga yang sedang merintis usaha mandiri di berbagai bidang, seperti kuliner maupun produk kreatif lainnya. Narasumber kegiatan berasal dari pakar kuliner sekaligus salah satu owner katering di Kota Selong. Terlihat para peserta begitu antusias dan mengamati materi yang diberikan narasumber dengan seksama. Materi yang diberikan pun berasal dari sumber bacaan yang tersedia di perpustakaan dengan menu yang diajarkan seperti udang krispy, capcay seafood dan Sate Rembiga. Setiap peserta mendapatkan salinan resep dan dapat mencicipi hasil masakan yang sudah dibuat.

Raut wajah senang dan terke-

san tergambarkan dari para peserta. Berdasar hasil wawancara dengan beberapa peserta sebagian besar sangat menilai positif kegiatan ini.

Salah satu peserta, Ibu Ihong, seorang wirausaha muda dari Kelayu yang baru merintis usaha kuliner satu bulan ini mengungkapkan ketertarikannya mengikuti kegiatan kursus memasak ini, karena didorong rasa ingin tahu cara memasak yang lezat dan cocok bagi kebanyakan orang Lombok.

Apalagi ini pertama kalinya datang ke perpustakaan, sehingga sekarang menjadi tahu sarana dan layanan apa saja yang ada di perpustakaan.

Tak kalah menarik pendapat Ibu Laela dari Labuhan Haji seoarang penghobi kuliner yang mengaku gemar menyantap udang dan capcay. Sangat tertarik mengikuti kegiatan ini, karena di brosur ada resep udang dan capcay, bahkan dirinya heran kok bisa perpustakaan mengadakan kursus memasak.

Menurutnya sangat tidak lazim perpustakaan mengadakan kegiatan memasak, yang umumnya hanya bisa membaca buku saja. Inilah menjadi daya tarik perpustakaan menurutnya jika kegiatan ini sering diadakan di perpustakaan tentu kelompok Ibu-ibu akan sangat suka dan pasti akan sering datang ke perpustakaan. (yon/*)

(Suara NTB/yon)

LOMBA MEMASAK - DPK Kabupaten Lotim mengadakan kegiatan kursus singkat katering dalam rangka promosi dan sosialisasi layanan perpustakaan melalui kegiatan pelibatan masyarakat, Kamis (5/9).

PUPR Lotim Atensi Irigasi Wilayah Kekeringan Selong (Suara NTB) Pembangunan infrastruktur irigasi di wilayah-wilayah kekeringan menjadi atensi utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim).

Proyek multiyears yang dimulai tahun ini senilai Rp15 miliar sebagian besar diarahkan agar bisa menjawab persoalan kekeringan tersebut.

Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Lotim, Sosiawan Putraji Kamis (5/9), mengatakan di antara daerah kering menjadi atensi antara lain wilayah pertanian di Kecamatan Sakra Timur, Sakra dan lainnya di wilayah Lotim bagian Selatan. Bah-

kan, di bagian utara, ujarnya, juga tetap menjadi atensi, seperti di wilayah Kecamatan Suela.

Khusus selatan, sambungnya, sudah ada terencana akan ditangani dengan lintas sektor. Mulai dari Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas PUPR Provisi NTB, dan PUPR Kabupaten Lotim dan Dinas PUPR Loteng. ‘’Adanya rencana pembangunan bendungan seperti di Meninting Lombok Barat dipastikan akan berdampak besar juga bagi Lotim,’’ ujarnya.

Selanjutnya, Dinas PUPR Lotim ini terus meningkatkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) agar sistem pengairan yang menjadi kewenangan pemerin-

tah daerah makin membaik. Sejauh ini, katanya sudah terjadi peningkatan cukup signifikan. IKSI Lotim sebelumnya 2016-2017 sebesar 25 persen meningkat menjadi 60,04 persen 2018-2019 dari 107 Daerah Irigasi (DI). “Capaian selama tiga tahun terakhir ini cukup baik, IKSI ini menjadi tolok ukurnya,” ucapnya.

Peningkatan persentasi IKSI ini sebutnya berbanding lurus dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program multiyears yang telah dilaksanakan di Bidang Pengairan Dinas PUPR, termasuk dalam hal pemeliharaan jaringan.

Pada wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan dilakukan program

percepatan sesuai kebijakan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi. Khususnya di wilayah Lotim bagian selatan ini coba dibangunkan tambahan sublisi jaringan.

Daerah Aliran Sungai (DAK) yang basah disambungkan dengan DAS kering. Disebut ada tiga DAS basah 3, yakni Gading, Marongge dan Tojang. Sedangkan yang kering ini ada di Kermit.

Ditambahkan, dari 107 DI yang menjadi kewenangan Lotim luasannya mencapai 25.532 hektare. Saat ini, PUPR Lotim ini sedang menyusun peta update luasan areal dan akan menggunakan sistem digitalisasi. Dengan demikian ke depan bisa lebih mudah terpantau. (rus)

(Suara NTB/rus)

SIDAK - Satpol PP Lotim melakukan sidak lokasi penambangan di Kalijaga Timur. Sidak ini sebagai buntut keluhan petani yang gagal tanam akibat aktivitas MBLM.

Penambang MBLB Tidak Pedulikan Dampak Lingkungan Selong (Suara NTB) Aktivitas penambangan pasir di wilayah Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel dan Mamben Baru Kecamatan Wanasaba seperti tidak mempedulikan dampak lingkungan. Tidak mengherankan, praktik penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tersebut didesak oleh para petani penerima dampak untuk ditutup.

Buruknya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ini diakui Damia, salah satu penambang saat dikonfirmasi Kamis (5/8). Air bekas tambang yang mengalir ke saluran irigasi ini keruh, karena bercampur lumpur dan material batu karang.

Diakuinya, munculnya dampak dari aktivitas tambang itu, karena penambang kurang menyadari cara penambangan yang sesuai dengan ketentuan. “Memang karena ketidaksadaran dari penambang,” akuinya.

Diketahui, aktivitas penambangan pasir di wilayah Kalijaga Timur dan Mamben Baru ini dilakukan oleh empat penambang. Bagi penambang ini, protes keras petani yang menuntut penutupan tidak juga serta merta dapat dipenuhi.

Menurutnya, aktivitas penambangan tidak akan menuai protes manakala penambang memperhatikan kewajiban sebagai penambang.

“Tidak ada masalah sebenarnya kalau penambang ini memenuhi perizinan,” klaimnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Marhaban sebelumnya tidak menampik adanya dampak lingkugan yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut. Saat ini sedang dalam proses administrasi alasan pencabutan izin lingkungan. Pasalnya, izin lingkungan ini katanya tidak bisa dicabut sebelum rekomendasi dari tingkat bawah juga dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Lotim, Baiq Farida Apriani menu-

turkan, pihaknya sudah melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang tersebut. Fakta ditemukan memang memperlihatkan dampak yang cukup parah.

Air limbah tambang mengalir ke aliran sungai dan terlihat keruh.

“Kalau saya melihat secara langsung ke lokasi memang harus segera diperbaiki cara menambang, air sisa endapan ini sangat keruh,” ungkapnya.

Hanya saja mengenai masalah penutupan tambang tersebut bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lotim. Izin penambangan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Usman, Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Penerima Air (GP3A) Subag Lendang Mudung sebagai penerima dampak sudah melayangkan protes ke Gubernur NTB. Protes petani ini karena lahan-lahan pertanian sudah sangat terganggu. Terjadi sedimentasi saluran irigasi dan lahan-lahan pertanian mengalami penurunan produktivitas selama tiga tahun terakhir. Terbukti padi dan bawang merah sebagai komoditi utama yang ditanam petani Subag Lendang Mudung ini banyak yang rusak.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariyadi saat dikonfirmasi mengatakan keluhan petani tersebut sudah dibahas di provinsi. Sudah ada pengaduan petani yang berisi fakta-fakta lingkungan dan tidak diindahkannya syarat perizinan oleh penambang, sehingga hal itu nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk pencabutan.

“Nanti akan turun dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan inpeksi dan akan berikan pertimbangan teknis untuk pencabutan izin,” ungkapnya.

Ditegaskan, bagi pemegang izin tambang yang tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan apalagi berdampak luas bagi petani, maka sangat layak dilakukan pencabutan izin. (rus)

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Dikembalikan dalam Satu Bulan

Temuan Kerugian Negara Dilimpahkan ke APH Giri Menang (Suara NTB) Inspektorat Lombok Barat (Lobar) akan kembali memanggil lima mantan anggota DPRD dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mangkir pada sidang Majelis Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Selasa (3/9) lalu.

Rencananya majelis TPTGR mengagendandakan pemanggilan kelima orang ini Senin depan bersamaan dengan penunggak kerugian di OPD. Para penunggak kerugian inipun diberi waktu sampai satu bulan ke depan untuk mengembalikan. Jika tidak dikembali-

kan juga, maka temuan ini akan dilimpahkan APH. Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar M. Ilham mengatakan, dari 21 yang dipanggil (sidang) Selasa lalu ada lima orang yang tidak hadir. “Kelima orang itu satu orang pejabat (kepala OPD, red) dan empat mantan angggo-

ta dewan. Mereka akan kita panggil lagi Senin depan,” jelasnya, Kamis (5/9).

Kepala OPD dan empat orang mantan anggota dewan yang tidak hadir tanpa alasan ini, tambahnya, akan dipanggil bersamaan dengan pejabat dan ASN di OPD yang

menunggak kerugian.

Diketahui, keseluruhan kerugian yang disidangkan tersebut bernilai Rp 820.169.100. Para penunggak kerugian pun diberi waktu sampai tanggal 3 Oktober atau satu bulan ke depan untuk mengembalikan seluruh kerugian Negara, terhitung sejak dilaksanakan sidang tersebut.

Ia berharap melalui proses sidang ini seluruh pihak yang ada sangkut pautnya dengan pengembalian kerugian negara tidak berurusan dengan APH. Namun bisa selesai dengan

pengembalian kerugian tersebut. “Kalau sampai tenggat waktu satu bulan tidak diselesaikan, maka pihaknya akan melepas. Artinya masalah ini masuk ke ranah APH. Sekali lagi kami tidak ingin ada teman-teman kita siapapun dia tersangkut APH,” jelas dia.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid mendukung langkah dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram melakukan pemanggilan para penunggak kerugian negara, termasuk dari kalan-

(Suara NTB/her)

BELAJAR - Beginilah suasana belajar murid-murid SDN 2 Sekotong Tengah yang belajar di bawah pohon di halaman sekolah. Mereka terpaksa belajar di bawah terik matahari, karena tidak ada tenda atau terop selama renovasi sekolah dilakukan.

Honor Perangkat Desa di Lobar di Bawah UMK Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dituntut menikkan honor perangkat desa, menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini mengharuskan bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Pasalnya, sejauh ini honor para perangkat desa di Lobar jauh Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 2,1 juta.

Undang Bupati dan Puluhan Kades

Dispar Perkuat Desa Wisata sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat menggelar pertemuan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) di Aula Kantor Dispar, Kamis (5/9). Forum ini dihadiri langsung Bupati, H. Fauzan Khalid, Ketua TP PKK Lobar sekaligus Dekranasda, Hj. Khaeratun, Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi, sejumlah kepala OPD, para camat dan puluhan kepala desa yang akan ditetapkan menjadi desa wisata.

Pemda dalam hal ini Dispar Lobar berkomitmen memperbanyak dan memperkuat desa wisata. Sejauh ini sebanyak 31 desa wisata sudah dibentuk. Ditambah lagi tahun depan, ada 19 calon desa wisata, sehingga menjadi 50 desa wisata. Ke depan desa wisata ini ditargetkan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Lobar.

Menurutnya, pertemuan ini untuk menyatukan visi-misi dan orientasi ke depan untuk membangun Lobar dari perspektif parwisata.”Tema besar yang akan kita bangun ke depan, membangun desa wisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi Lobar,” jelas Ispan.

Dijelaskan pertemuan rutin FTKP ini bersama semua pemangku kepentingan pariwisata di Lobar. Salah satu pemangku kepentingan adalah desa. Hal ini sesuai dengan mazhab pariwisata Lobar adalah Community Base Tourism (parwisata berbasis masyarakat).

Desa-desa ini memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga pihaknya akan terus membangun desa secara sustainable dengan potensi dan budaya yang otentik (asli), namun belum dieksplore. Melalui FTKP inilah kata dia menjadi ruang ide dan gagasan yang bisa dibagi dengan bupati dan dinas-dinas terkait.

Ke depan desa-desa wisata ini di-

dorong membuat masterplan desa wisata melalui Dana Desa (DD). Misalnya desa A mau mengembangkan potensinya, harus ada masterplan sebagai panduan. Pihaknya juga akan memperkuat pokdarwis yang berjumlah 25 orang di masing-masing desa. Pokdarwis ini jelas dia akan menjadi tangan kanan dan kiri desa untuk berbuat membangun pariwisata dengan memberdayakan BUMDes, sehingga desa-desa akan menjadi sejahtera.

Namun untuk melangkah ke sana, kata dia, desa perlu diperkuat dengan legalitas berupa Perbup yang menyatakan desanya termasuk dalam desa wisata. Untuk itu, desa dan camat bisa mengusulkan desanya. Selanjutnya pihaknya akan mengkaji dan menganalisa potensi desa tersebut apakah layak masuk desa wisata atau tidak. “Inilah perlunya kita kumpulkan rekan-rekan kades dan kami akan jaring. Selanjutnya kita buatkan perbup,” jelas dia.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengatakan adanya desa-desa wisata ini untuk menambah optimisme dan semangat membangun sektor pariwisata se-

(Suara NTB/her)

Ispan Junaidi

(Suara NTB/her)

gian negara tersebut. “Kita dibantu oleh Kejaksaan. Artinya pihak kejaksaan ikut mendesak orang-orang ini untuk mengembalikan. Kan bagus, biar lebih cepat. Justru kita berterima kasih,” jelasnya.

Menurut dia, konteks penanganan kerugian negara memang masih ranah majelis TPTGR. Saat ini tengah proses sidang oleh tim yang diketuai oleh sekda tersebut. Pihaknya memang belum menyerahkan persoalan ini ke kejaksaan terkait hal ini. (her)

Pesona Festival Senggigi 2019 Angkat Produk Lokal

Kemenag Galang Bantuan KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Lombok Tengah (Loteng) memimpin penggalangan dana untuk membantu perbaikan ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah Khaerul Fatihin Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata yang roboh, Selasa (3/9). Sejumlah bantuan pun sudah mulai mengalir dari beberapa mitra Kemenag Loteng.

Kepala Kemenag Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., Kamis (5/9), mengaku, Kemenag Loteng sudah menghubungi beberapa mitra. Terutama dari kalangan perbankan untuk bisa membantu perbaikan ruang kelas yang roboh tersebut. “Sementara sudah ada tiga bank yang kita mintai bantuan untuk (Suara NTB/kir) perbaikan ruang kelas yang H. Jalalussayuthy roboh tersebut. Dan, Alhamdulillah respons mitra cukup bagus,” sebutnya.

Selain dukungan penanganan jangka pendek, pihaknya juga melaporkan kejadian tersebut ke Kemenag Pusat melalui Kanwil Kemenang NTB, agar madrasah bersangkutan bisa memperoleh bantuan perbaikan ruang kelas yang roboh dengan tanah tersebut, sehingga ke depan, kasus serupa tidak terulang lagi. ”Semua mitra kita sudah kita hubungi. Termasuk ke Kanwil Kemenag NTB, kasus robohnya ruang kelas tersebut sudah kita laporkan. Mudah-mudahan bisa segera ada jawaban terkait bantuan perbaikan ruang kelas tersebut,” harapnya.

Disinggung aktivitas belajar siswa pasca musibah tersebut, Kemenag Loteng mengaku sudah berjalan normal. Para murid sudah bisa beraktivitas kembali, termasuk murid kelas III yang sebelumnya tertimpa bangunan kelas juga sudah kembali belajar.

Tapi dari enam korban luka-luka, tinggal tiga murid yang belum bisa masuk sampai sekarang. Kalau yang lain, sudah bisa belajar. “Untuk ruang belajar, pihak madrasah sudah mengantisipasi dengan ruang yang ada. Meskipun masih terbatas,” ujarnya. (kir)

gan anggota dewan dan mantan anggota dewan. Langkah ini dinilai justru membantu pemda dalam mempercepat pengembalian kerugian negara tersebut, sebab pihak kejaksaan ikut mendesak kejaksaan para penunggak agar segera mengembalikan kerugian negara tersebut.

Senin (2/9) lalu, belasan anggota dewan yang aktif maupun tidak aktif (mantan dewan) dipanggil oleh pihak Kejari untuk diklarfikasi sejauh mana progress pengembalian keru-

bagai core industry di Lobar. Sektor lain, adalah pendukung industri pariwisata. Bahkan ia mendoorng ke depan UKM dan IKM yang ada bisa menjadi daya tarik pariwisata.

Menurut dia, ada kelemahan dasar yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yakni cara berpikir dan berita negatif. Dibandingkan dengan Banyuwangi, sektor wisata berkembang pesat karena memang cara berpikir dan berita positif yang disebarkan oeh warganya.

Hal ini kata dia, menjadi bahan evaluasi dan koreksi bersama termasuk insan media. Ia pun mengajak semua pihak berpikir positif dan menyebarkan berita yang positif.

Menurut dia, pola pikir juga perlu diubah. Misalnya dalam keberhasilan, harus diraih bersama-sama berkat didukung semua pihak termasuk masyarakat. Dalam mendukung pembangunan pariwisata, kata dia, tentu tidak bisa dilakukan sekaligus sebab kemampuan fiskal daerah. Karena itu pihaknya membuat terobosan salah satunya dalam pembangunan PJU yang dikelola melalui pola KPBU. (her/*)

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid

(Suara NTB/her)

Bupati H. Fauzan Khalid bersama Ketua Dekranasda Puluhan kades dan camat serta pemangku Lobar dan Kadispar Ispan Junaidi saat pertemuan FTKP. pariwisata yang diundang dalam pertemuan FTKP.

Sekretaris Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi, Tahzim mengatakan saat ini gaji pokok perangkat di desa (Kaur dan Kasi) Rp 1.250.000, honor sekretaris desa Rp 1.750.000 dan kepala desa Rp 2,5 juta serta kepala dusun Rp 1 juta. Honor ini, kata dia, mengacu perbup yang dikeluarkan oleh Pemda. “Gaji ini masih jauh di bawah UMK,” jelas dia.

Pihaknya mengharapkan, perangkat desa agar bupati menindaklanjuti PP nomor 11 tahun 2019 di mana di salah satu pasal mengenai penghasilan tetap perangkat desa dengan besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Untuk penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Honor ini, katanya, harus berlaku bulan Januari tahun depan, sehingga pihaknya berharap agar ADD bisa dinaikkan.

Dengan penghasilan saat ini, lanjut dia, kalau melihat harga kebutuhan pokok yang naik dan dibandingkan dengan beban kerja sangat jauh. Belum lagi untuk kebutuhan anak-anak sekolah dan hidup sehari-hari.

Menanggapi tuntutan perangkat desa ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), L. Edi Sadikin mengatakan, pihaknya sudah dipanggil oleh kementerian terkait untuk sosialisasi mengenai PP tersebut.

Mengacu regulasi itu, pihaknya tentu berusaha menyesuaikan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa sesuai PP tersebut. “Kami masih menghitung, kami tetap inginkan gaji teman-teman (perangkat desa) bisa di atas UMR,” jelas dia. Pihaknya masih menghitung di internal, kemudian akan dikoordinasikan dengan BPKAD dan berupaya mengusulkan tambahan ini tahun depan. (her)

Disperindag Loteng Antisipasi Peredaran Sianida Praya (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memperketat pengawasan terhadap aktivitas jual beli bahan kimia sianida di daerah ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peredaran bahan kimia berbahaya tersebut yang kabarnya mulai marak pascapembatasan distribusi merkuri oleh aparat berwajib.

Kepala Disperindag Loteng, Drs. H. Saman, kepada Suara NTB, Kamis (5/9), mengatakan untuk distributor sianida memang tidak ada di Loteng. Bahan kimia tersebut dari hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya banyak didatangkan dari luar Loteng, misalnya dari Lombok Barat (Lobar) maupun Kota Mataram.

“Kalau yang memang khusus distributor di Loteng tidak ada. Yang ada, sianida ini didatangkan dari luar Loteng. Itu pun, tidak langsung dari distributor atau agendanya. Biasanya, sianida dibeli dari pengusaha pengolahan emas ataupun pengrajin perak,” sebutnya.

Untuk itu, ujarnya, agak susah kalau kemudian peredaran sianida tersebut dibatasi, karena tidak ada distributor ataupun agen langsung di Loteng. “Tapi tetap kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Supaya tidak menggunakan bahan kimia tersebut untuk pengolahan emas.

Karena dampaknya yang begitu besar bagi lingkungan,” imbuh Saman.

Pihaknya pun mengaku bersyukur aktivitas PETI diwilayah Loteng banyak yang ditutup. Artinya, itu juga bisa menekan peredaran bahan kimia berbahaya, seperti merkuri maupun sianida. Karena kalau tambang sudah ditutup, untuk apa juga masyarakat membeli bahan kimia berbahaya tersebut.

“Upaya secara khusus untuk antisipasi peredaran bahan kimia berbahaya tersebut memang tidak ada. Tapi kita tetap melakukan pengawasan untuk antisipasi supaya peredaran bahaya kimia tidak semakin marak,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata (Dispar) kembali menggelar Festival Senggigi. Event tahunan yang kini bernama Pesona Senggigi Festival 2019 ini dipastikan berbeda dari event sebelumnya. Mengusung tema “Coffee & Art”, Pesona Senggigi Festival akan menampilkan banyak atraksi, kolaborasi antara kopi dan seni. Di mata dunia, kopi sudah menjadi gaya hidup dalam satu dekade terakhir. Di samping itu melalui event tahun ini, pemda ingin berupaya mengangkat produk lokal Lobar.

Dalam event ini, komunitas pecinta kopi dari berbagai daerah akan hadir dengan kopi khasnya. Lobar memiliki cukup banyak kopi yang diproduksi di berbagai kecamatan. Namun dalam event ini, tidak hanya kopi yang akan ditampilkan, namun juga produk Lobar lainnya, seperti gula aren, madu trigona, dan lainnya. Dengan target sekitar tiga ribu pengunjung, Dinas Pariwisata ingin memanfaatkan event ini untuk mengenalkan Lobar, mulai dari seni dan budaya hingga berbagai jenis produk unggulan.

“Yang ditampikan terutama aspek-aspek budaya yang ada di Lombok, bahkan di NTB itu ditampilkan secara bergiliran. Kemudian, di dalam setiap kegiatan, di setiap rundown-rundown acara itu kita juga tonjolkan minuman kopinya. Yang kita tonjolkan adalah kopi Lombok. Banyak produkproduk kecil, Trigona (madu) dan semua, olahan dari rumput laut dan jamur tiram dengan berbagai macam jenis produk, itu saya minta untuk diikutkan,” kata Bupati H. Fauzan Khalid saat ditemui di

Gerung, Kamis (5/9).

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, MEd., mengatakan, terkait Pesona Festival Senggigi tahun ini mengangkat tema coffee and art. Kenapa kopi?

Menurut dia, kopi mengangkat salah satu produk unggulan daerah. “Jadi kami gagas Pesona Festival Senggigi dengan tema unik, menyiapkan panggung untuk produk unggulan UKM kita, tapi pesona festivalnya jalan juga, ada ruang kawan-kawan mengeksplorasi seni dan budaya,”jelas dia.

Pesona Senggigi Festival 2019 rencananya akan digelar di Pantai Senggigi mulai tanggal 19 – 22 September. Akan ada banyak komunitas dari daerah maupun luar daerah yang berpartisipasi dalam event ini. Beberapa di antaranya, komunitas seni tradisi dan modern, komunitas photography, komunitas barista, dan para pelaku ekonomi kreatif.

Masyarakat akan disuguhkan dengan pentas tari dan atraksi seperti, gendang beleq, tari gandrung, peresean, dan lainnya, namun dengan konsep yang sedikit berbeda.

Tidak hanya kesenian Sasak, akan ada penampilan dari delapan pasang AbangNone Jakarta yang akan membawakan tarian betawi. Akan ada juga penampilan dari musisi daerah seperti The Datu, Harmoni, Suradipa, Javakustik, dan lainnya. Selain pentas tari, akan ada berbagai lomba yang digelar seperti lomba phonegraphy, lomba pembayun, lomba pastry, lomba barista, dan lomba juggling. Hadir juga salah satu drummer terbaik Indonesia Gilang Ramadhan dan beberapa artis lainnya. (her)

Loteng Minta Tambahan Anggaran Pembangunan RTG Rp27 Miliar Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengusulkan tambahan anggaran pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi korban gempa Pulau Lombok, sebesar Rp 27 miliar lebih ke pemerintah pusat. Dana tambahan ini untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan RTG bagi korban gempa susulan yang baru.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Kamis (5/9). Ia menjelaskan, total data korban gempa susulan hasil verifikasi sebanyak 11 ribu lebih.

Namun setelah dilakukan validasi, datanya tinggal sekitar 10 ribu lebih dengan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 185 miliar.

Sementara anggaran yang tersedia sekarang hanya sekitar Rp 162 miliar dan saat ini sudah ada di rekening BPBD Loteng. “Sehingga kita sudah mengajukan usulan tambahan anggaran ke pemerintah pusat sebesar Rp 27 miliar lebih untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan RTG bagi korban gempa susulan,” sebutnya.

Muhammad mengatakan, data korban gempa susulan saat ini tengah dalam proses pembuatan SK Bupati Loteng dan diajukan ke pemerintah pusat. Hal ini sebagai dasar pencairan dana pembangunan RTG bagi korban gempa susulan yang ada. “Alur pencairan dananya sama dengan sebelumnya. Harus buat rekening kelompok dulu baru kemudi-

an dananya bisa disalurkan,” terangnya.

Disinggung progres pembangunan RTG bagi data korban gempa awal, Muhammad mengaku saat ini masih terus berproses dan capaiannya sudah lumayan tinggi di atas 70 persen. Sisanya diharapkan tuntas dalam satu atau dua bulan ke depan. Dalam arti, untuk penanganan korban gempa yang tahap awal sudah bisa dikatakan tidak ada persoalan, karena sudah berproses.

“Tinggal sekarang kita fokus persiapan penanganan RTG bagi korban gempa susulan yang totalnya sekitar 10 ribu kepala keluarga (KK),” terangnya.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, dana sebesar Rp. 162 miliar merupakan hasil penarikan kembali dari rekening korban gempa anomali dari data tahap awal sebanyak 25 ribu KK lebih. Hal ini disebabkan penerima yang salah sasaran, dobel penerimaan ataupun ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan. Termasuk penurunan status penerima.

Sesuai regulasi, ujarnya, dana hasil penarikan tidak langsung ditarik pusat. Tetapi dikembalikan ke rekening BPBD setempat dan dialokasikan kembali bagi korban gempa yang memenuhi kriteria. “Jadi tidak ada dana gempa yang ditarik oleh pusat.

Yang ada dana gempa ditarik dari rekening korban gempa ke rekening BPBD. Dana itu kemudian bisa dialokasikan kembali kepada korban gempa yang berhak,” pungkas mantan Kabag. Aset Setda Loteng ini. (kir)

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

PARLEMENTARIA - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Rapat Paripurna Tetapkan 10 Fraksi DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat Paripruna DPRD Sumbawa dengan agenda pembentukan fraksi fraksi, komposisi pimpinan dan anggota fraksi, digelar Kamis (5/ 9). Dipimpin Ketua Sementara DPRD Sumbawa, A. Rafiq, ditetapkan 10 Fraksi di DPRD Sumbawa untuk periode lima tahun kedepan.

Komposisi 10 Fraksi di DPRD Sumbawa seperti dibacakan Sekretaris DPRD Sumbawa, H. Amri S.Sos, M.Si, yakni, Fraksi partai PDI Perjuangan diketuai Gitta Liesbano SH., MKn, Fraksi partai Gerindra Ketua Muhammad Faesal S.AP, Fraksi partai Golkar Ketua Ahmadul Kusasi S.H, Fraksi partai Demokrat Ketua Basaruddin S.AP Fraksi par-

tai PKB Ketua Sri Wahyuni Fraksi Partai Hanura Ketua Muhammad Yamis S.E.,M.Si Fraksi partai PAN Ketua Ida Rahayu Fraksi partai PKS Ketua Adizul Sahabuddin SP, M.Si, Fraksi Partai Nasdem Burnadi A.Md.,Pi dan Fraksi partai PPP yang diketuai Ahmad Adam.

Usai paripurna, Sekwan menjelaskan, pembentukan fraksi ini sangat penting.

Sebab usulan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Komisi, Badan Angararan, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dan lainnya harus melalui Fraksi.

Sambil menunggu nama pimpinan defintif oleh empat partai dengan suara terbanyak yaitu PDI Perjuangan, Gerin-

KSB Siapkan Sektor Ekonomi Pasca Tambang Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, serius untuk mengembangkan sektor ekonomi pasca tambang. Hal dilakukan karena sewaktu-waktu sektor pertambangan pasti akan habis dan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi daerah.

Salah satu bentuk keseriusan tersebut yakni dengan banyaknya program yang dicanangkan oleh Pemkab, seperti kartu Bariri Tani, Bariri Nelayan, dan Bariri UMKM yang menyasar para pelaku usaha kecil.

Bahkan program yang telah menjadi unggulan, akan terus dimaksimalkan sehingga mampu meminimalisir ketika terjadi goncangan ekonomi pasca tambang.

“Kita tidak memungkiri bahwa telah terjadi kesenjangan ekonomi antara adanya tambang dan non tambang sangat besar,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang, drh.

Khaerul Jibril MM, kepada Suara NTB, Kamis (5/9).

Di tahun 2018 saja, Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) merosot pada angka 34 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tambang. Sementara dari sektor non tambang penurunannya tidak terlalu signifikan hanya 1,75 Persen saja. Itu artinya, sektor usaha di masyarakat, baik itu dari sektor pertanian, perikanan jauh lebih stabil dibandingkan dengan sektor tambang jika terjadi gejolak.

Melihat fenomena tersebut, Pemkab akan terus gencar untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM yang saat ini dianggap belum maksimal. Bahkan sektor pariwisata juga akan terus digiatkan untuk menopang pertumbuhan PDRB di masa yang akan datang. Karena apabila hal tersebut sudah berkembang maka ketahanan ekonomi akan semakin kuat. Karena pada dasarnya, sektor tambang ini tidak selamanya akan beroperasi pasti suatu waktu tambang itu juga akan berakhir dan itu sudah mulai terasa saat ini.

Salah satu contoh saja, pada saat peralihan dari PT NNT ke PT AMNT untuk mengelola tambang Batu Hijau, sudah terjadi gejolak ekonomi di masyarakat yang cukup signifikan dirasakan. Maka dari itu, persiapan untuk pasca tambang semestinya sudah harus dipikirkan karena jika tidak dimulai dari sekarang, hasilnya akan sangat tidak baik pada saat sektor pertambangan tidak lagi menghasilkan. “Kita tidak bisa berharap sepenuhnya tambang ini beroperasi karena pasti ada masanya tambang juga akan tutup. Makanya kita akan harus mencoba mengembangkan sektor non tambang demi pertumbuhan ekonomi yang stabil,” timpalnya.

Ditambahkannya, saat ini Pemerintah juga sudah mulai melakukan inventalisir terhadap SKPD-SKPD yang dianggap memiliki andil untuk mempersiapkan ekonomi pasca tambang. Sebut saja Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) sudah harus berpikir bagaimana produksi bisa meningkat sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) juga diharapkan bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan bagi masyarakatnya. Sehingga dengan penyediaan pola yang teratur dan daerah, KSB dianggap akan lebih sangat siap ketika terjadi gejolak ekonomi pasca tambang. Bahkan dinas-dinas yang diberikan amanah melalui program kartu Baririnya untuk bisa terus dimaksimalkan kembali.

“Memang pengembangan sektor ekonomi non tambang sudah terlihat sejak awal pemerintahan bupati dan wakil bupati terpilih, tetapi progresnya masih belum maksimal.

Makanya kami akan terus pantau pelaksanaan program ini ditingkat lapangan sehingga bisa langsung dievaluasi ketika ada yang menyimpang,” pungkasnya. Begitupun dengan sektor pariwisata juga akan terus dikembangkan sebagai sektor unggulan di dengan harapan ekonomi KSB bisa lebih siap ketika tambang ini berakhir. (ils)

dra, Demkorat dan PKS. “Yang paling pentik fraksi sudah terbentuk, maka fraksi yang bergerak. Karena fraksi lah yang mengusulkan komisi, banggar. Kalau ini sudah terkirim ke kita, pimpinan defintif sudah terbentuk kita, tinggal formalkan saja,” ujarnya.

Setelah pembentukan fraksi, ungkap H. Amri, pihaknya akan bersurat ke empat partai dengan suara terbanyak dimaksud, agar mereka segera mengirimkan nama pimpinan definitif. Dimana sejauh ini, baru partai Gerindra saja yang mengirimkan SK dengan menunjuk Drs. Muhammad Ansori sebagai pimpinan. “Kalau defintif itu tergantung dari partainya (kapan menyerahkan SK dari paratianya mais-

(Suara NTB/ist)

BACA SK - Sekretaris DPRD Sumbawa saat membacakan SK Pembentukan dan Komposisi Fraksi di DPRD Sumbawa (foto kanan). Suasana rapat paripurna pembentukan fraksi (foto kiri). ng masing). Kita tidak memberikan patokan waktu, seperti PDI P, DPP yang menen-

tukan untuk seluruh Indonesia, sehingga prosesnya agak lama,” tukasnya.

Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengajukan data usulan penerima jaminan hidup (Jadup) tahap dua. Pada usulan kali ini Disos mencatatkan calon penerima bantuan bagi korban gempa bumi 2018 lalu itu sebanyak 16.541 kepala keluarga (KK).

Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin menjelaskan, usulan yang diajukan pihaknya tersebut merupakan keseluruhan data calon penerima yang sebelumnya belum diakomodir pada tahap pertama. “Kalau disetujui artinya semua warga korban gempa di tempat kita ini sudah menerima Jadup,” katanya kepada wartawan.

Ia mengatakan, data yang diajukannya itu belum tentu final. Sama dengan usulan tahap pertama, data tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). “Sudah ada informasi terbaru soal data yang kami ajukan, katanya ada sekitar 70 KK yang masih perlu validasi.

Makanya bisa jadi berkurang nantinya,” timpalnya.

Penyaluran Jadup tahap dua ini, tetap menggunakan mekanisme yang sama. H. Syaifuddin memaparkan, setelah data dinyatakan final oleh Kemensos maka baru anggarannya akan ditransfer ke penerima bantuan lewat bank yang ditunjuk. “Jadi tidak mampir-mampir ke kas daerah. Dananya langsung ke penerima lewat rekening bank,” ujarnya.

Demikian untuk besaran bantuannya, Kemensos tetap menjatah sebesar Rp600.000 per jiwa. H. Syaifuddin menyebutkan total bantuan tersebut dihitung sebesar Rp10.000 per hari selama dua bulan lamanya. “Itu dasar hitungannya.

Kemensos menjatah selama dua bulan,” katanya.

Meski telah mengusulakan, H. Syaifuddin tidak berani menjamin kapan dana Jadup tahap dua itu akan dicairkan. Menurutnya cepat atau lambat pencairannya tergantung dari akurasi data yang disampaikan atau kebijakan lain Kemensos. “Datanya clear dan Kemensos sudah selesaikan administrasi kebijakannya pasti akan langsung dicairkan,” imbuhnya. (bug)

Fraksi dari periode sebelumnya. Dengan adanya tambahan fraksi PKB. (arn/*)

Pertumbuhan Ekonomi KSB Merosot Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. H. Muhammad Ahyar SP, menyebutkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 merosot ke angka 34 persen dengan tambang dan 1,16 persen tanpa tambang.

Penurunan angka yang cukup signifikan tersebut tidak terlepas dari musibah gempa bumi yang melanda wilayah setempat tahun 2018 lalu.

Sementara faktor yang menjadi pemicu terbesarnya yakni proses peralihan fase enam ke fase tujuh karena hanya bisa mengelola stockpile saja.

Sehingga berakibat terhadap menurunnya ekspor konsentrat dari PT AMNT. “Memang untuk tahun 2018 PDRB kita sangat merosot ke angka 34 persen den-

gan sektor tambang dan 1,16 persen untuk non tambang.

Bahkan penurunan tersebut merupakan kondisi yang terparah sejak lima tahun terakhir, baik itu sektor non tambang maupun dengan tambang. Hanya saja kondisi penurunan angka PDRB ini tidak hanya terjadi di KSB melainkan di Kabupaten/ Kota yang lain juga mengalami hal yang sama terutama daerah yang terdampak gempa bumi. Bahkan di Lombok Utara saja nilainya sampai

minus pertumbuhan sebesar 7 persen di tahun 2018,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (5/9) kemarin.

Dikatakannya, fenomena penurunan angka PDRB tahun 2018 ini dianggap sesuatu yang wajar, karena bencana yang terjadi di KSB. Bahkan sektor terparah yang merasakan dampak tersebut selain tambang yakni sektor pariwisata. Tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten yang terdampak gempa sampai dengan saat ini masih

belum maksimal. Bahkan di Lombok Barat dan Lombok Utara penurunannya bisa mencapai angka 5,97 persen.

Selain itu, dampak el nino yang terjadi di KSB juga menjadi salah satu faktor yang berakibat pada merosotnya produksi pertanian.

Dampak el nino yang mengakibatkan musim hujan terlambat dari semestinya di Bulan November sudah mulai musim panen molor hingga awal bulan Januari dan itupun tidak maksimal. Kendati demikian, angka penurunan yang terjadi di KSB patut di syukuri karena dianggap masih sangat kecil, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain

dengan angka penurunan diatas 2 persen.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap dengan data yang dimunculkan, Pemerintah bisa mengambil langkah tegas untuk menyikapi masalah tersebut. Sehingga di tahun 2019 penurunan angka PDRB bisa semakin diminimalisir dan tidak terjadi gejolak lagi.

“Meski angka PDRB kita menurun, tetapi kita sangat bersyukur karena penurunannya dibawah 2 persen dibandingkan dengan kabupaten/ kota yang lain. Kami juga berharap dengan data yang kita munculkan bisa menjadi pelajaran bagi Pemerintah untuk disiapkan langkah strategis,” pungkasnya. (ils)

Progres BSPS 2019 di Sumbawa Capai 85 Persen Lebih Sumbawa Besar (Suara NTB) Progres rehab rumah tidak layak huni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019, di Kabupaten Sumbawa kini sudah mencapai 85,71 persen. Terlihat positif karena tahapan saat ini, hampir semua desa lokasi BSPS sudah memasuki tahap kedua.

Sebagaimana disampaikan Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan Z.T, didampingi Koordinator Fasilitator BPS 2019, Fathurrahman ST, pencairan dana tukang/ pekerja mulai dilakukan ketika proggres fisik sudah mencapai 90 persen di tiap lokasi. Sambil tetap melanjutkan pekerjaan.

Meskipun diakui, masih ada sejumlah desa yang sedikit ketinggalan, karena material yang mengalami kelangkaan.

“Kita di lapangan, selalu berkoordinasi dngan penyuplai material agar segera didistribusikan ke desa (Lokasi),”terangnya.

(Suara NTB/ist)

PENCAIRAN - Proses pencairan dana BSPS tahap kedua di desa Pelat, Kabupaten Sumbawa (foto kanan). Zubhan bersama Korfas saat kunjungan lapangan (foto kiri).

Zubhan juga selalu turun ke lapangan melakukan pemnatauan didmapingi Korfas dan fasilitator. Sejauh ini ada peningkatan progres sekitar 3,12 persen dari target 84,60 persen per 29 Agustus 2019. Dengan total 623 unit rumah. Setiap MBR mendapaptkan Rp.

17.500.000 untuk rehab rumah tidak layak huni ini.

Diketahui penerima bantuan dari MBR untuk BSPS 2019, tersebar pada 24 desa di 14 kecamatan. Yakni, Kelurahan Lempe (Kecamatan Sumbawa), desa Karang Dima (Labuan Badas), desa Pelat, Uma Beringin

SKPD Jangan Hanya KSB Usulkan Berorientasi Anggaran Semata 16.541 KK Penerima Jadup Tahap II

Diketahui, jumlah fraksi DPRD Sumbawa Periode 2019-2024 bertambah satu

Taliwang (Suara NTB) Kondisi keuangan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2020 mendatang dipastikan stagnan. Berdasarkan APBD yang ditetapkan baru-baru ini, dana yang akan dikelola pemerintah sepanjang tahun hanya dipertahankan di posisi Rp 1 triliun lebih atau lebih kecil dari tahun ini.

Melihat kondisi tersebut kalangan DPRD setempat menilai, saatnya melihat kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola anggaran. Agar bagaimana dengan dana yang terhitung terbatas, namun program mereka tetap berjalan maksimal terutama SKPD yang memiliki leading sektor pendapatan.

“Kami kira tahun 2020 itu ajang menguji kemampuan kepala dinas memanajemen keuangan dan di sisi lain program mereka jalan semua,” cetus Wakil Ketua Sementara DPRD KSB, Abidin Nasar, SP, MP, kepada Suara NTB, Kamis (5/9).

Menurutnya, ada kesalahan pola pikir dari pimpinan SKPD selama ini. Di mana realisasi programnya harus selalu didukung oleh banyak anggaran. Padahal pola yang benar sebenarnya bagaimana setiap sen dana yang diteri-

manya dapat dikelola dengan baik sehingga target tercapai.

“Jangan selalu bilang target susah tercapai karena anggarannya kecil. Tolonglah kepala dinas itu berinovasi,” cetusnya.

Selain menghindari orientasi anggaran, Abidin menyatakan, SKPD juga harus selalu fokus menyusun programnya mengacu pada RPJMD. Terutama merumuskan programnya secara riil dengan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“RPJMD itu muaranya kan kesejateraan rakyat.

Jadi SKPD itu harus punya kemampuan merumuskan dalam bentuk program kongkret di tingkat lapangan,” tegas Abidin.

Terakhir, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, komunikasi lintas SKPD juga perlu dibangun d a l a m menyusun program.

Sebab setiap program di t i a p SKPD

memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak. “Jangan sampai SKPD buat programnya tumpang tindih. Itu justru mubazir karena buangbuang anggaran. Padahal sekarang kan kita sedang masa sulit,” imbuhnya. (bug)

Abidin Nasar

dan desa Nijang (Kecamatan Unter Iwes. Kemudian, desa Rhee Loka, Rhee dan Sampe (kecamatan Rhee), desa Stowe Brang, desa Tengah, Orong Bawa, Motong dan desa Sabedo (kecamatan Utan). Berikutnya, desa Kuken (Moyo Hilir), desa Batu Bangka (Moyo Hilir),

desa Telaga (Lenangguar), desa Sebeok (Orong Telu), desa Langam (Lopok), desa Lape (Labuan Kuris). Desa Padasuka dan desa perung kecamatan Lunyuk.

Desa Labuan Alas (Kecamatan Alas), desa Buin Baru (Buer) dan desa Bajo Medang (Kecamatan labuan Badas). (arn/*)

Eks Pekerja Migran Diberi Bantuan Peralatan Usaha Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah kelompok masyarakat yang beranggotakan eks Pekerja Buruh Migran (PMI) di Sumbawa diberikan bantuan peralatan usaha tahun 2019 ini. Sejumlah kelompok ini diharapkan bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing.

Salah satu kelompok yakni “Sejahtera Bersama” dari Desa Banda Kecamatan Tarano, mendapat giliran pemberian bantuan pada Kamis (5/9). Bantuan diserahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kepada kelompok yang didampingi Kades setempat. Bantuan dimaksud berupa dua unit mesin penggilingan tepung, tiga unit alat pemotong keripik, ember, sarung tangan dan pisau. Sesuai pengajuan, peralatan tersebut rencananya akan dipergunakan untuk pengolahan Gadung.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Penta Kerja, Khaeril Anwar menyebutkan, tahun 2019 ini pihaknya memberikan pelatihan wirausaha dan bantuan peralatan terhadap 7 kelompok eks pekerja migran dan keluarganya. Masing-masing kelompok di Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat, Desa

Luar Kecamatan Alas, Desa Buen Beru Kecamatan Buer, Desa Banda Kecamatan Tarano, Desa Ongko Kecamatan Empang, Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir dan Desa Boak Kecamatan Unter Iwes. Saat ini sudah 5 kelompok yang diberikan pelatihan dan bantuan peralatan.

Tersisa dua kelompok yakni di Desa Kakiang dan Desa Boak yang akan diberikan pada triwulan terakhir.

“Yang sudah lima desa, tersisa dua desa yakni Desa Boak dan Kakiang Insya Allah kita berikan nanti di triwulan terakhir,” ujarnya.

Dijelaskannya, pemberian bantuan ini atas usulan dan profosal dari desa, karena banyak mantan buruh migran yang sudah purna dan sudah tidak produktif lagi untuk berangkat ke luar negeri. Setelah dilatih kelompok diberikan peralatan sesuai dengan potensi di desa yang akan dikembangkan melalui usaha UMKM. Diharapkan kelompok yang sudah dilatih dan diberikan peralatan ini dapat menggeliatkan perekonimian di desa. “Harapan kita ada perkembangan usaha produktif. Sehingga menghadirkan kesejahteraan bagi desa, khususnya mantan PMI dan keluarga,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Daya Ungkit Komoditas Unggulan Semakin Rendah Dompu (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu tahun 2018 lalu hanya 4,52 persen.

Komoditas unggulan daerah sebagai pengungkit ekonomi Dompu semakin berkurang daya ungkitnya, sehingga diperlukan pemberian nilai tambah.

Keberadaan pelabuhan Nusantara di Kilo sangat menentukan terealisasinya industrialisasi produk jagung di Dompu.

Demikian disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin usai kegiatan di DPMPD Kabupaten Dompu, Rabu (4/9). H. Bambang mengaku, intens menkomunikasikan soal rencana pembangunan pabrik pakan ternak di Dompu untuk memberi nilai tambah dengan komoditas yang ada. Tapi rencana itu tidak cukup dengan jagung yang menjadi alasan pembangunan pabrik pakan di Dom-

pu. Masalah pasar dari pakan yang dibikin, bahan lain untuk membuat pakan, dan hitungan bisnisnya yang harus dipenuhi.

“Yang paling besar itu, masalah pelabuhan. Pabrik pakan itu, mereka menginginkan kapasitas yang lebih besar.

Karena di situlah efisiensinya.

Kalau datang hanya ambil 1 – 2 ribu ton (pakan) karena pelabuhannya ndak muat, itu yang mereka hindari. Atau mau kirim

bahan untuk pabrik pakan, hanya boleh 2 ribu ton sekali kirim, itu tidak efisien. Mudah – mudahan perjuangan kami untuk membangun pelabuhan Kilo itu segera bisa dieksekusi tahun depan,” kata H. Bambang.

Terkait persoalan lahan untuk pelabuhan Nusantara yang belum juga rampung hingga disatukan sertifikatnya, H. Bambang mengaku, akan mengeceknya. Karena persoalan lahan ini,

pemerintah pusat tidak ingin hanya cukup dengan surat pernyataan Bupati yang siap menyiapkan lahan, tapi harus dibuktikan dengan sertifikat lahan yang dihibahkan. “Sekarang pemerintah pusat tidak mau lagi hanya modal pernyataan Bupati,” akunya.

Selain jagung, H. Bambang juga menyebut soal rilis BI NTB yang menyebut keberadaan pabrik gula yang mengambil tebu rakyat sebagai bahan bakunya akan mampu memberi daya ungkit terhadap ekonomi NTB hingga 1,5 persen dan bagi ekonomi Dompu akan jauh lebih besar.

Daya ungkit itu belum terlihat seiring dukungan pemerintah

terhadap keberadaan pabrik gula tersebut masih kurang.

Pabrik gula PT SMS di Doropeti Kecamatan Pekat saat ini, kata H. Bambang, belum didukung tebu yang cukup sebagai bahan baku gula. Selain lahan PT BA yang diambil alih PT SMS sudah dikuasai rakyat sekitar dua ribu dari sekitar lima ribu hektare lahan HGU. Tebu dari petani mitra juga sangat terbatas. Karena petani mitra telah beralih komoditi menanam jagung. Sehingga produktifitas gula di pabrik tidak maksimal. Kondisi sempat diprotes PT SMS ke pemerintah, karena kesannya kurang didukung pemerintah.

H. Bambang mengaku, un-

tuk mendukung keberadaan pabrik gula PT SMS pihaknya menyurati Gubernur hingga Kementerian Kehutanan RI agar lahan yang bisa dimanfaatkan sekitar PT SMS dapat diberikan kebebasan kepada Bupati mengelolanya untuk tanaman tebu. Ketika 5 ribu ha yang diminta disetujui, tentu akan melibatkan banyak warga mengelolanya.

“Kita selama ini baru sampai menawarkan pilihan pada masyarakat. Tapi kalau ada daya, misalnya ada lahan yang dikasih ke Bupati 5 ribu ha oleh pemprov atau Kemenhut. Saya berhak mengatur, boleh di sini, tapi hanya untuk tebu. Itu yang saya tunggu. Jadi kita punya

sumber daya yang kita kelola, sehingga kita bisa memaksa masyarakat. Kalau sekarang, orang menanam jagung di atas lahanya sendiri,” ungkapnya.

Terhadap produk lain seperti rumput laut, menurut H. Bambang, produktifitasnya turun karena tidak lagi menjadi andalan seperti dulu. Karena ada banyak masalah, diantaranya nelayan tidak berminat lagi, pasar yang tidak terjaga, kontinyuitas produksi yang tidak terjamin, sehingga pembeli – pembeli dan tengkulak dari luar daerah enggan datang membeli. “Itu bedanya dengan jagung. Dia (pembeli) mau datang kapanpun, barangnya terus ada,” katanya. (ula)

Anggaran Distribusi Air BPBD Dompu Habis Dompu (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, sudah kehabisan anggaran untuk pendistribusian air bersih ke 33 Desa/Kelurahan terdampak kekeringan di enam kecamatan.

Saat ini mereka hanya mengandalkan dana bantuan Pegadaian Syariah. Besarannya Rp1,5 juta dan cukup untuk pelayanan sampai Kamis (5/9) di Desa Lepadi Kecamatan Pajo.

Kasi Darurat dan Logistik BPBD Dompu, Marwan kepada Suara NTB, Kamis (5/9) memastikan, tak bisa lagi mendistribusikan air bersih seperti biasa ke puluhan Desa/Kelurahan terdampak kekeringan. Kalaupun dilakukan hanya untuk wilayah yang betul-betul kritis. Itupun jangkauannya disesuaikan dengan bensin yang tersisa di mobil tangki milik BPBD. “Kalau anggaran kita sekitar Rp30 juta kemarin sudah habis.

Dari Pegadaian Syariah ini hari terakhirnya karena cuma Rp1,5 juta. Sedangkan untuk besok paling manfaatkan BBM yang tersisa saja,” ungkapnya.

Dengan anggaran penanggulangan kekeringan yang dimiliki sebelumnya, hampir 33 Desa/Kelurahan terdampak terlayani semua meski banyak kendala dan hambatan yang dihadapi.

Salah satunya, keterbatasan armada pengakutan air yang kemudian memaksanya harus bekerja hingga larut malam.

Kondisi itu makin parah karena pendistribusian diefisiensi sedemikian rupa agar warga tetap kebagian jatah air bersih. Kecuali bagi mereka yang berada di Kecamatan Pekat dan Kilo. “Kita layani itu berdasarkan uang yang ada saja, walaupun tersendattersendat tapi bisa sedikit meringankan beban warga,” ujarnya.

Menyusul tak ada lagi anggaran yang tersisa untuk pendiatribusian air bersih kedepan. Marwan menyampaikan, sudah melayangkan surat permohonan ke Bupati untuk menerbitkan SK tanggap darurat. SK itupun telah diterbitkan dan segera dilapirkan pihaknya untuk mengajukan permohonan bantuan dana pendistribusian air ke BPBD Provinsi NTB. “Selain kita minta anggaran untuk pendistribusian. Salah satunya juga tambahan mobil tangki agar kami tidak kewalahan nantinya melayani masyarakat. Apalagi kita ketahui kekeringan ini hampir tiap tahun terjadi,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/BPBD Dompu)

DISTRIBUSI AIR – BPBD Dompu saat mendistribusikan air untuk warga terdampak kekeringan di Desa Lepadi Kecamatan Pajo, Kamis (5/9).

Bawang Putih Tumbuh Subur di Dataran Rendah Bima Bima (Suara NTB) Bawang putih dikenal sebagai tanaman yang tumbuh subur di daerah dataran tinggi, tanpa terkecuali di Kabupaten Bima.

Selama ini, wilayah sentra produksinya di Kabupaten Bima hanya Kecamatan Wawo dan Lambitu.

Tapi kini tanaman bawang putih mulai dibudidayakan di wilayah dataran rendah, seperti di So Dore Desa Lido Kecamatan Belo.

Bahkan hasil penangkaran atau budidaya di atas lahan 3 hektar oleh kelompok tani, UD. Yamin itu berhasil tumbuh subur.

Suksesnya penangkaran bawang merah di daerah dataran rendah, diakui oleh Direktur Pembenihan Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Ir. Sukarman, saat meninjau budidaya sekaligus panen perdana bawang putih di So Dore desa Lido, Kamis, (5/9).

Ia menilai, lahan dan lokasinya sudah sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih yang cenderung dengan iklim dataran tinggi. Kedepan budidaya bawang putih di dataran rendah di wilayah Kabupaten Bima harus terus ditingkatkan.

Menurutnya, dari sentra produksi bawang putih itu, selain meningkatkan pendapatan para petani. Diharapkan juga bisa mengejar target swasembada bawang putih pada tahun 2019 mendatang.

“Dalam mendukung budidaya tanaman ini (bawang putih.red), kita akan memberikan segala keperluan yang dibutuhkan petani sehingga produksinya bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengaku luas lahan 3 hektar yang dimiliki UD. Yamin, sudah cocok untuk budidaya bawang putih di Kabupaten Bima. Karena selain tumbuh di dataran tinggi, bawang putih juga ternyata bisa tumbuh di dataran rendah.

“Ini akan menjadi salahsatu contoh yang dilakukan petani.

Bisa menanam bawang putih di dataran rendah seperti layaknya tanaman bawang merah,” katanya.

Untuk itu, Ia meminta petani agar terus mengembangkan produksi bawang putih dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dari hasil penjualannya.

“Selain itu kedepannya bisa menyumbangkan swasembada produksi bawang putih di dalam negeri,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PANEN - Direktur Pembenihan Holtikultura Kementan, Sukarman didampingi Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri melakukan panen perdana bawang putih hasil budidaya di dataran rendah di So Dore Desa Lido, Kamis (5/9).

(Suara NTB/Polres Dompu)

LEPAS PERSONEL – Kapolres Dompu, Erwin Suwondo, saat melepas personel BKO ke Papua, Kamis (5/9).

25 Personel BKO Brimob Dikerahkan ke Papua Dompu (Suara NTB) Sebanyak 25 personel Brimob Subden 3 Datasemen A Polda NTB, dikerahkan ke Papua, Rabu (4/9). Suasana haru mewarnai keberangkatan mereka lantaran beberapa diantaranya meninggalkan istri serta anak yang masih balita.

Bahkan satu diantaranya termasuk pengantin baru.

Danki Brimob, Iptu.

Sudirman, SH, dihubungi Suara NTB, Kamis (5/9) mengungkapkan, secara umum situasi keamanan di Papua memang berangsur kondusif.

Namun atas beberapa pertimbangan dari laporan yang disampaikan anggota intelejen, diputuskan untuk mengerahkan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO).

“Secara umum informasin-

ya di sana sudah kondusif cuma untuk mengantisipasi hal-hal lain barangkali,” kata dia.

Tak ditentukan berapa lama personel bantuan pengamanan tersebut dikerahkan. Yang pasti mereka berada di Papua hingga kondisi keamanan betul-betul kondusif. Selain jajaran, lanjut Sudirman, personel BKO Polda Papua tersebut juga dikerahkan dari Kabupaten/Kota

lain di NTB. “Dari wilayah ada yang dikirim, cuma dari Dompu ada 25 orang saja,” jelasnya.

Kepergian anggota tersebut adalah panggilan tugasnya sebagai abdi negara. Ia menekankan agar tetap menjaga disiplin dan profesionalitas dalam bekerja. Tak terkecuali mamastikan dan mengutamankan keselamatan dalam segala bentuk operasi pengamanan yang dilakukan.

Suasana haru mewarnai keberangkatan mereka, karena memang diantaranya terdapat personel yang meninggalkan istri serta anaknya yang masih balita. Bahkan Briptu Hendro, salah seorang diantaranya termasuk pengantin baru. “Dari pimpinan harapannya tentu anggota tetap disiplin, semangat dan tidak lupa diri untuk menjaga keselamatan,” pungkasnya. (jun)

45 Anggota DPRD Kabupaten Bima Bakal Terima Pesangon Bima (Suara NTB) Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Bima akan menerima uang jasa pengabdian alias pesangon pada masa akhir jabatan sebagai wakil rakyat.

Besaran yang diterima sesuai dengan lama mengabdi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Bima, Drs. Ishaka, mengaku uang pengabdian yang akan diberikan kepada 45 anggota DPRD periode 2014-2019 tidak disamaratakan. “Artinya unsur pimpinan dengan anggota akan menerima berbeda,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (5/9).

Ketua DPRD lanjutnya, akan menerima atau diberikan sebesar Rp2,1 juta. Kemudian tiga orang Wakil Ketua sebesar Rp1,6 juta. Sedangkan anggota biasa diberikan sebesar Rp1,5 juta. “Besaran angka ini dihitung perbulan kemudian akan dikalikan dengan lamanya

(Suara NTB/Uki)

Ishaka masa pengabdian selama menjadi anggota DPRD,” katanya.

Menurutnya, diantara 45 anggota DPRD yang akan diberikan uang jasa pengabdian itu, selain ada yang mengabdi selama 5 tahun. Ada juga enam anggota Pergantian Antar Waktu (PAW).

Enam orang anggota DPRD PAW itu lanjutnya, antara lain dari Partai Golkar, Azhar SE yang mengantikan Hj. Indah Dhamayanti Putri SE. Dari PPP, Hj. Nurhayati yang mengantikan Masdin.

Kemudian dari Partai Demokrat, Sakura H. Abidin menggantikan Samsul M. Noer.

Dari partai HANURA, Ahmad Yani menggantikan Samran. Dari partai Demokrat, Indra Maya menggantikan alhamrhum Wahidin. “Serta terakhir dari PPP Makruf yang menggantikan almarhum Ramlin,” ujarnya.

Ishaka menambahkan, rencananya anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024 akan dilantik di ruang sidang utama Kantor DPRD setempat pada 25 September mendatang.

“Ada 21 anggota yang lama dan 24 orang anggota DPRD baru yang akan dilantik akhi September nanti,” pungkasnya. (uki)

Ratusan Pelanggar Lalin Terjaring Operasi Dompu (Suara NTB) Sebanyak 250 pelanggar Lalulintas (Lalin) di Dompu, terjaring Operasi Patuh Gatarin 2019 ini. Terhitung sejak tanggal 29 Agustus hingga 5 September. Dari ratusan pelanggar yang mendapat tindakan langsung atau tilang tersebut, paling dominan pelanggarannya tidak menggunakan helm ganda dan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan.

Kasat Lantas Polres Dompu, AKP. Raditya Suharta, SH, SIK., melalui Bagian Urusan Pelanggaran, Aipda Hasanudin menyampaikan, berdasarkan bukti denda tilang yang dikantongi sampai hari ke delapan Ops Patuh Gatarin ini ada sekitar 250 pelanggaran yang ditindak. Baik pengendara roda dua maupun empat.

“Mayoritas pelanggar itu dari roda dua, biasa penyakitnya lupa bawa surat-surat kendaraan dan memakai helm,” kata dia ditemui di kantornya, Kamis (5/9).

Dipastikanya kelengkapan surat kendaraan itu lupa dibawa dan bukan hasil curian. Karena memang sebagian besar dari mereka bisa menunjukan dokumen tersebut setelah dilakukan penyi-

(Suara NTB/jun)

TERJARING – Ratusan unit kendaraan yang terjaring Operasi Patuh Gatarin di Dompu, Kamis (5/9). taan. Sementara untuk kelalaian menggunakan helm ganda, menurutnya, memang sudah menjadi kebiasaan buruk pengguna jalan.

Padahal, penggunaan alat pengaman ini selain penting bagi keselamatan mereka juga berpotensi membuat salah seorang diantaranya terjerat pidana ketika terjadi kecelakaan lalulintas.

“Ketika tidak menggunakan helm ganda dan terjadi apa-apa sama yang dibonceng itu jelas tersangkanya yang ada didepan.

Baik orang tua, anak atau keluarganya sendiri,” jelasnya.

Sementara disinggung hasil penjaringan tim terkait motor bodong. Hasanudin memastikan, hingga saat ini belum ada yang ditemukan. Terkecuali satu unit mobil sedan yang kedapatan membawa sajam dan alat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Mengingat temuan ini masuk ranah pidana, kini prosesnya dalam penanganan anggota Satresnarkoba Polres Dompu. “Itu hasil penjaringan kita dua hari lalu dalam operasi gatarin ini di wilayah kota,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

PERESMIAN - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin didampingi Muspida memotong pita peresmian klinik konsultasi dana Desa di Dinas PMPD Dompu, Rabu (4/9).

Bupati Berharap Tidak Ada Lagi Kades Terjerat Kasus Dompu (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) membentuk klinik konsultasi Dana Desa yang melibatkan lintas sektor untuk mencegah penyimpangan anggaran. Persoalan pengelolaan DD sering kali terjadi akibat aparatur abai terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan aparatur lain dalam pengelolaan. Kehadiran klinik konsultasi ini diharapkan tidak ada lagi kepala Desa yang terlibat urusan hukum.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara lounching klinik konsultasi DD di DPMPD Dompu, Rabu (4/9) mengharapkan keberadaan klinik konsultasi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Desa dengan membuat gugus tugas dan menjadwalkan waktu konsultasi. Klinik ini harus didukung sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.

“Kita lebih baik mencegah terjadinya masalah, makanya kita perkuat peran APIP sebagai auditor internal pemerintah,” ungkapnya.

Klinik konsultasi DD ini tidak hanya terdiri dari DPMPD sebagai lembaga teknis yang membina Desa, tapi juga melibatkan Bappeda, BPKAD, Dinas PUPR, Insopektorat,

dan Bagian Hukum Setda.

Klinik ini lebih dikhususkan kepada Desa yang terindikasi ada masalah seperti karena keterlambatan penetapan APBDes hingga pencairan DD. Ketika tim klinik konsultasi ini jalan, H. Bambang berharap, program kerja Desa akan terintegrasi dengan program pemerintah daerah (Pemda) dan sebaliknya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih program. Upaya pencegahan terjadinya masalah juga bisa dilakukan. “Saya berharap tidak ada lagi kepala Desa yang terlibat masalah, sehingga harus berurusan dengan Kapolres ataupun Kajari,” katanya.

Terhadap Kepala Desa Rababaka yang kembali diproses Kejaksaan, H. Bambang mengatakan, itu terjadi karena dikerjakan sendiri dan tidak melibatkan perangkat lain seperti bendahara dan sekretarisnya.

“Kepala Desa Rababaka itu, semua pekerjaannya dia sendiri.

Dia yang mengeluarkan uang, dia yang mencatatnya, dia yang membelanjakan,” katanya.

Ia pun mengutip syair lagu Caca Handika soal makan dan tidur sendiri. “Karena semua dilakukan sendiri, tidak tercatat, tidak dibukukan dengan baik. Kan sayang, padahal di sana ada bendahara, ada sekretaris. Tugas bos itu menandatangani,” tambahnya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

Kasus LCC

Jaksa Perkuat Bukti Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memeriksa sekurangnya 24 saksi untuk memberi keterangan terkait dugaan korupsi pelepasan aset Pemkab Lombok Barat untuk mal Lombok City Center, Narmada. Saksi itu mulai dari direktur dan komisaris perusda PT Tripat, sampai mantan Sekda dan mantan Bupati Lombok Barat.

Jaksa penyidik hanya menemukan kejanggalan pada penyertaan modal dan ganti rugi bangunan Dinas Pertanian Lombok Barat. Sementara agunan aset negara lepas dari genggaman.

Juru Bicara Kejati NTB (Suara NTB/dok) Dedi Irawan menjelaskan bahDedi Irawan wa penyidikan menyasar penyertaan modal Rp1,7 miliar dari Pemkab Lobar untuk PT Tripat.

Serta ganti rugi gedung Dinas Pertanian Lombok Barat senilai Rp2,7 miliar. “Yang penyertaan modal dan ganti rugi gedung itu masih menunggu audit kerugian negara. Setelah itu penyidik ada bahan untuk menetapkan tersangka,” ujarnya dikonfirmasi kemarin.

Sejumlah 24 saksi sudah dipanggil penyidik. Diantaranya mantan Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony, Sekda M Taufiq, mantan Sekda M. Uzair, Direktur dan mantan Direktur PT Tripat, Komisaris PT Tripat, manajemen PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS), mantan Kades Gerimak dan ahli auditor Inspektorat Lombok Barat.

Sejatinya penyidik sudah mengantongi indikasi kerugian negara dari dua objek anggaran tersebut. Auditor Inspektorat Lombok Barat menemukan indikasi kerugian negara Rp502,2 juta. Diduga, sejumlah uang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Selain itu untuk proses ganti rugi bangunan Dinas Pertanian pada tahun 2013 lalu. PT Bliss membayar ganti rugi lahan sebesar Rp2,7 miliar untuk pembangunan gedung Dinas Pertanian.

Inspektorat, kata Dedi, menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp665,2 juta. Dari total Rp2,7 miliar itu, uang yang terpakai untuk membangun gedung Dinas Pertanian Lombok Barat hanya Rp2,04 miliar. “Penyidik sudah ada gambaran untuk kerugian negara ini. Tetapi audit kerugian negara itu kita perlukan sebagai alat bukti,” tutup Dedi. (why)

Halaman 8

Pilkada 2020

PKB Dorong Abdullah Mo Jadi Bupati Sumbawa

Mataram (Suara NTB) – Wakil Bupati Sumbawa, Abdullah Mo, masuk dalam radar bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 di daerah tersebut untuk diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masuknya nama orang nomor dua di Sumbawa itu di PKB, lantaran ia juga merupakan Ketua PC NU Sumbawa.

Diketahui di PKB sendiri oleh pengurus DPP sudah menginstruksikan kepada pengurus PKB di daerah untuk melakukan telaah dan kajian terhadap tokoh-tokoh NU yang memiliki kans untuk didorong maju bertarung di Pilkada 2020. Atas dasar itulah, PKB kemudian melirik Abdullah Mo untuk di usung.

“DPP sudah meminta kita menginventarisir tokoh-tokoh NU yang punya peluang maju di Pilkada, termasuk Pilkada Sumbawa,” kata sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiansyah, yang ditemui di ruang

fraksi PKB DPRD NTB, Kamis (5/9), kemarin.

Akhdiansyah menilai, Ketua PC NU Sumbawa, Abdullah Mo menjadi salah satu kader NU yang saat ini masuk dalam bidikan PKB. Karena Wakil Bupati Sumbawa itu jadi salah satu kader terbaik NU, serta memiliki rekam jejak, track record, pengalaman, kapasitas dan kompetensi untuk maju bertarung di Pilkada Sumbawa 2020.

Selain PKB memberikan prioritas bagi kader untuk diusung di Pilkada, parpol berlambang bintang sembilan itu

juga memberikan perlakuan khusus bagi tokoh-tokoh NU yang berhasrat maju di Pilkada. Diketahui PKB memiliki irisan yang kuat dengan NU. Pasalnya, partai tersebut lahir dari rahim tokoh-tokoh NU, yang hingga saat ini, kepengurusan PKB, banyak diisi oleh kader-kader yang juga orang-orang NU. Sehingga tidak heran jika Abdullah Mo menjadi salah satu tokoh NU di Kabupaten Sumbawa, masuk dalam radar PKB untuk diusung di Pilkada Sumbawa. “Sehingga tokoh-tokoh NU juga jadi atensi khusus bagi

PKB di Pilkada,” ungkap Anggota DPRD NTB tersebut.

Dengan berbagai pertimbangan, telaah dan kajian dilakukan PKB dari segi politik, jika memang lebih memungkinkan peluang untuk memenangkan kontestasi di Pilkada, dengan mengusung tokoh NU di Pilkada ketimbang kader. Maka PKB akan lebih memilih dukung dan usung tokoh NU tersebut.

Bukan tanpa alasan PKB memilih hal tersebut. Pasalnya, sudah ada komunikasi DPP PKB dan PB NU terkait hal tersebut. “Sudah ada komunikasi dan kesepakatan DPP dan PB NU, bahwa PKB akan berikan perlakukan khusus bagi tokoh-tokoh NU mau maju di Pilkada,” katanya.

Sebab itu, PKB membuka pintu selebar-lebarnya bagi

tokoh-tokoh NU mau maju di Pilkada dengan menggunakan PKB sebagai kendaraan politiknya. “Kita persilahkan tokoh NU berkomunikasi dengan PKB,” terangnya.

Baginya, keputusan PKB memberikan atensi khusus bagi tokoh NU, sebagai salah satu strategi dari parpol berbasis nadhiyin itu agar tetap meraih dukungan warga NU di Pilkada. Dengan begitu, suara NU bisa terkumpul. NU memang memiliki massa cukup kuat termasuk di Sumbawa. Setiap momen Pilkada, dukungan NU sering kali menjadi parameter.

Tak jarang, para calon itu berebut dukungan NU. Setidaknya, mereka memiliki latar belakang NU. “Dan sangat berpeluang strategi ini kita gunakan di Pilkada Sumbawa,” pungkasnya. (ndi)

Jaksa Kebut Berkas Kasus Pemotongan Gaji Guru Terpencil Kemenag Bima Mataram (Suara NTB) – Kejari Bima bersiap mengajukan kasus korupsi gaji guru terpencil pada Kemenag Bima tahun 2011 ke pengadilan. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Kemenag Bima Yaman dan dua bawahannya Irfun dan Vivi.

“Kita upayakan pekan ini bisa selesai dan masuk ke tahap penuntutan. Surat tuntutan sudah selesai. Surat dakwaan juga sudah. Tinggal kita limpahkan,” kata Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan, Kamis (5/9) kemarin. Dia menambahkan, kasus itu hanya (Suara NTB/dok) tinggal menyelesaikan adminWayan Suryawan istrasi agar bisa diajukan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Tiga terdakwa sudah ditahan di Lapas Mataram. Segera kita sidangkan,” terangnya. Mantan Kepala Kemenag Bima, Yaman segera duduk di kursi persidangan. Dia bersama, Irfun dan Vivi ditahan jaksa Kejari Bima. Berkas tiga terdakwa itu sudah di tahap penuntutan.

Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan menyebutkan bahwa tiga terdakwa itu sudah ditahan di Lapas Mataram.

“Berkasnya segera kita limpahkan ke pengadilan,” ujarnya, Kamis (15/8). Tiga terdakwa diduga secara bersama-sama memotong tunjangan guru terpencil madrasah di Kabupaten Bima tahun 2011 lalu. Mereka menyusun laporang pembayaran diduga tidak sesuai dengan realisasi pengeluaran.

Sejumlah guru terpencil tidak menerima tunjangan gaji sesuai dengan yang disalurkan. Para terdakwa membuat proses pembayaran seolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Dalam kasus itu, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara mencapai Rp615,6 juta.

Angka itu muncul dari selisih pembayaran tunjangan yang digelontorkan dengan yang yang dibayarkan. (why)

Dewan Protes Dana Aspirasi Berkurang di APBD 2020 Mataram (Suara NTB) – Dana aspirasi anggota DPRD NTB yang dialokasikan pada APBD tahun anggaran 2020 menurun menjadi Rp2,5 miliar untuk setiap anggota. Dibandingkan dana aspirasi yang diterima tiap anggota di tahun anggaran 2019 ini sebesar Rp3,5 miliar. Para wakil rakyat Udayana kemudian mengkritisi penurunan dana aspirasi tersebut.

Ruslan Turmuzi, anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PDI-P, salah satu yang angkat bicara soal kecilnya alokasi dana aspirasi yang diberikan. Pasalnya alokasi dana aspirasi Rp2,5 miliar tersebut, dinilai Ruslan sangat kecil sekali nilainya. Padahal wakil rakyat memiliki tugas fokok utama adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Sumpah kita sebagai wakil rakyat pada saat dilantik kemarin adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Lantas kenapa kita harus dibatasi hanya Rp2,5 milyar dana aspirasi rakyat tersebut. Apa saya tidak boleh menyampaikan aspirasi masyarakat yang mau dibangunkan jambatan, jalan dan lain-lain,” ujar Ruslan.

Ditegaskan Ruslan, APBD NTB tahun anggaran 2020 yang berjumlah Rp 5,6 triliun tersebut semuanya adalah milik rakyat. Sehingga pengalokasian anggaran tersebut diperuntukan sebesar-besarnya untuk rakyat. Namun dengan pembatasan alokasi dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB tersebut, maka wakil rakyat tidak bisa berbuatbanyakuntukmemperjuangkanaspirasirakyat,karenasudah terkunci aspirasi rakyat yang bisa diperjungakan oleh masing-masing wakil rakyat nilainya tidak bisa lebih dari Rp2,5 miliar tersebut.

“APBD itu uang rakyat, karena itu semua anggaran itu diarahkan untuk pembangunan rakyat. Sehingga kalau mau memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak bisa dibatasi pak, tapi ini kenapa harus kita dibatasi oleh dana aspirasi yang Rp2,5 miliar. Lantas APBD di luar dana aspirasi tersebut untuk siapa.

Itu yang saya tentang dari Fraksi PDIP,” tegasnya.

Lebih lanjut dipaparkan anggota DPRD Provinsi NTB lima periode tersebut, bahwa fungsinya sebagai wakil rakyat adalah representasi dari rakyat yang diwakilinya. Sebagai wakil rakyat, dia memilliki tugas pokok yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun tugas pokok untuk memperjuangkan aspirasi tersebut telah diamputasi dengan kebijakan dana aspirasi tersebut. Sehingga ia kemudian tidak bisa maksimal untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, karena dibatasi aspirasi rakyat yang bisa dia perjuangkan tidak bisa melewati alokasi anggaran dana aspirasi yang diterimanya.

Berangkat dari konsep wakil rakyat itulah kemudian membawa Ruslan untuk selalu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. (ndi)

(Suara NTB/ars)

TAK DIKELOLA MAKSIMAL - Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang Lombok Utara. Di kawasan wisata padat wisatawan asing ini terdapat 65 hektar lahan milik Pemprov NTB yang tak dikelola maksimal.

JPN Kaji Peluang Cabut HGU Aset di Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi NTB sedang mengkaji rekomendasi pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) untuk aset di Gili Trawangan. Namun untuk finalnya akan dibahas bersama Pemprov NTB setelah Surat Kuasa Khusus (SKK) diterima.

“Surat permintaan untuk pendampingan sudah masuk dari Pemprov. Kita akan kaji dulu seperti apa permintaanya,” kata Asdatun Kejati NTB, Tende, SH.,MH, Kamis (5/9) kemarin.

Mengenai kemungkinan pemutusan kontrak dengan PT. GTI sebagai pemegang

HGU selama 70 tahun, menurutnya tidak menutup kemungkinan akan jadi rekomendasi. Karena bagaimana pun juga aset daerah yang tidak berkontribusi maksimal itu, sudah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau pun tidak dimanfaatkan maksimal, ya harus kembali ke negara lagi. Pemutusan HGU misalnya,” tegasnya mengulas penjelasan sebelumnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mulai mencermati sengkarut aset di Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dalam penilaian awal, Jaksa melihat aset bernilai tinggi namun berkontribusi kecil terse-

but, seharusnya Pemprov NTB melakukan evaluasi tegas pada keseriusan PT. GTI sebagai investor pemegang HGU. Kejaksaan Tinggi NTB melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pernah membahas itu dengan Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Pembahasan seputar kemungkinan pelibatan JPN untuk pemulihan masalah aset tersebut.

“Kita sudah bertemu dengan Pemprov NTB untuk membahas ini. Sedang kami kaji untuk proses pendampingan penyelesaian masalah aset ini,” ujarnya.

Aset milik Pemprov tersebut dikelola PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi

Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu hingga 70 tahun.

Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp22,5 juta. Ketika tidak ada aktivitas pengelolaan langsung oleh perusahaan tersebut, praktis tidak ada kontribusi maksimal kepada daerah. Menurut Tende, ini harus segera dievaluasi.

Tapi butuh kajian aturan lebih mendalam untuk memastikan indikasi penelantaran lahan, termasuk aturan yang bisa menguatkan untuk mencabut HGU. Aset yang dikelola GTI ini dikelola dengan kontribusi sangat kecil ini sempat jadi

temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Betapa tidak, nilai aset mencapai Rp2 miliar seluas 65 hektar, namun kontribusi maksimal hanya Rp30 juta per tahun.

Temuan BPK ini menurutnya bisa jadi rujukan untuk mengeluarkan rekomendasi evaluasi HGU lahan di kawasan padat wisatawan asing itu. Bisa juga jadi rujukan pihaknya untuk bersikap dan bertindak. Namun menurutnya akan tetap berpulang pada SKK dari Pemprov NTB. “Suratnya baru masuk kemarin, tinggal kita kaji permintaannya seperti apa. Kami tunggu juga petunjuk pak Kajati seperti apa,” pungkasnya. (ars)

Pilkada Mataram

Tepis Isu Koalisi, Demokrat Klaim Telah Kantongi Nama Calon Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri mengaku bahwa partainya telah mengantongi nama kandidat figur bakal calon yang akan diusung di Pilkada Mataram 2020 mendatang. Hanya saja pihaknya belum bisa menyampaikan ke publik nama figur

TGH. Mahalli Fikri

tersebut, mengingat proses tahapan Pilkada serentak 2020 masih berlangsung cukup lama.

“Di Mataram yang pasti kita sudah punya calon, nanti pada waktunya kami akan buka, akan kami sampaikan, akan kami umumkan siapa orangnya. Sekarang kita tahan dulu, pokoknya ada, dia adalah kader kita,” ujar Mahalli yang dikonfirmasi wartawan, di DPRD NTB. Dikatakan Mahalli, bahwa proses politik pencalonan di Pilkada Mataram masih berlangsung dinamis. Belum ada satu partai pun yang sudah final siapa sosok figur yang akan diusung. Karena itu Demokrat tidak mau terburu-buru untuk mengumbarnya ke publik arah dukungan. Selain itu pembangunan koalisi juga masih berlangsung dinamis, dan ruang terjadi perubahan peta politik masing sangat terbuka.

“Karena itu kita ikuti saja dulu arah perkembangan dinamikanya seperti apa, baru nanti kami akan ambil sikap.

Ini kan masih panjang, jadi biarlah dulu semua mengalir, kita tidak tergadai oleh waktu,” jelasnya.

Terkait dengan sejumlah kandidat pasangan bakal calon yang sudah mulai muncul ke publik, Mahalli menanggapinya dengan santai. Ia meyakni bahwa soal pasangan calon yang sudah muncul saat ini baru masih sebatas wacana. Belum ada yang sudah sampai mendekati kepastian.

“Pasangan-pasangan calon yang sudah muncul ini kan baru wacana saja. Kita semua tahu itu, semua ini masih wacana, belum ada yang pasti. Karena memang prosesnya belum mulai. Baru sebatas komunikasi-komunikasi. Pendaftarannya kan 2020, jadi masih banyak

waktu untuk kita menilai,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Mahalli juga menepis klaim-klaim partai politik lain yang menyebutkan sudah hampir klop membangun koalisi dengan Demokrat. Menurutnya Demokrat masih belummengikat diri dalam koalisi. Namun demikian, pihaknya tidak mempermasahkan jika partai-partai lain bermanuver menyebutkan diri telah berkoalisi dengan Demokrat.

“Boleh saja klaim-kalim, karena pada persoalan politik kita boleh saling klaim.

Tapi kan pastinya nanti kita lihat pada saat pendaftaran calon ke KPU, baru di sana kepastiannya.

Kalau sekarang ini Demokrat juga terbuka untuk berkomunikasi,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 6 September 2019

Halaman 9

Program Pamsimas Belum Maksimal Atasi Krisis Air Giri Menang (suara NTB) – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dilaksanakan Pemda Lombok Barat sejauh ini belum maksimal mengatasi krisis air di daerah yang terkena kekeringan. Belum maksimalnya pamsimas ini disebabkan beragam kendala di lapangan. Mulai dari mesin pompa air yang rusak, sumber air hingga kedalaman sumur bor.

Mahnan

Penggusuran Vila Bodong Terganjal Proses Hukum dan Anggaran

Kepala Desa Batulayar Barat, H. Satriawan mengatakan di daerahnya saat ini tengah dilanda krisis air yang cukup parah di empat dusun. Untuk penanganannya, sejauh ini sudah dibangun Pamsimas di Dusun Batu Bolong dengan mengelola air sungai. “Tapi kondisinya sekarang macet, debit air berkurang tidak seperti sebelumnya,” jelas dia.

Kondisi saat ini pamsimas ini macet karena debit air sungai

kecil. Ketika debit air besar maka pamsimas ini bisa maksimal melayani warga.

Kenapa pamsimas mengelola air sungai? Menurut dia karena saat itu pihak konsultan dan rekanan yang membangun belasan kalau menggunakan sumur bor banyak permasalahan. Seperti halnya pamsimas yang menggunakan sumur bor di Batulayar macet akibat mesin tidak mampu.

Termasuk di beberapa tem-

pat, seperti Bengkaung yang terkendala mesin pompa.

Pihaknya berharap dibangunkan sumur bor, sebab menurut dia kalau dibangun sumur dengan kedalaman cukup dalam maka masyakarat bisa terlayani. Katanya, ada empat dusun yang terkena kekeringan di desanya yang dihuni 700 KK atau sekitar 2.100 jiwa.

Diantaranya, Dusun Batu Bolong Griya terdampak sekitar 300 KK, Batulayar Utara

Giri Menang (suara NTB) – Pelaksanaan eksekusi penggusuran bangunan vila ilegal di Meninting sampai saat ini belum jelas. Pemda belum berani mengeksekusi bangunan ini karena masih menunggu proses hokum di Polres Lombok Barat. Pemda tak mau nantinya ketika melakukan eksekusi justru Pemda digugat.

Terkait itu, Pemda pun sudah konsultasi ke Kejaksaan Negeri untuk meminta petunjuk terkait hal ini. “Bukan melempem (penggusuran vila, red), karena kepolisian minta tunggu dulu, karena ada indikasi tandatangan basah di IMB itu. Itu yang mau diproses,” jelas Kepala Satpol PP Lobar, Mahnan kemarin.

Menurut dia, penggusuran ini bukan terhambat namun Pemda perlu menunggu proses hukum dalam rangka mencari kepastian hukum. Saat ini, kata dia, proses hukum ini tengah berlangsung di Polres. Sebab jangan sampai nantinya pihaknya selaku eksekutor atas perintah Bupati melakukan pembongkaran justru keputusan Bupati ini digugat.

Bentuk upaya persuasif dari Pemda sudah meminta legal opinion kepada kejaksaan negeri. Pendapat hukum yang diminta tersebut, apakah pihaknya bisa melanjutkan eksekusi sebagai upaya langkah penertiban berikutnya atau menunggu. “Permintaan dan pendapat hukum dari Kejaksaan itu belum direspon. Itu dalam rangka kami mencari kepastian hukum, jangan sampai SK bupati itu dimentahkan oleh mereka,” jelas dia.

Disatu sisi lanjut dia, untuk melakukan pembongkaran bangunan ini butuh dana lumayan besar. Pihaknya menggunakan anggaran Pemda untuk melakukan pembongkaran.

Namun sejauh ini belum ada alokasi anggaran untuk itu.

“Lumayan besar dana yang dibutuhkan untuk pembongkaran, dan itu butuh penganggaran,”jelas dia.

Terkait kapan kepastian eksekusi dilakukan, pihaknya tidak bisa intervensi proses hukum di Polres. Pihaknya hanya sebatas meminta perkembangan penanganan kasus ini di Polres.

Sebab kewenangan penuh dalam penanganan hukum ada di APH. Walaupun, kata dia, Kepolisian dan Kejaksaan ini bagian dari tim penegakan Perda, akan tetapi kalau ada proses hukum di luar penegakan Perda, tentu tidak bisa diintervensi. (her)

Penyelenggara Bermasalah Direkomendasikan Tak Diangkat di Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin, banyak mencatatkan permasalahan yang menyangkut praktik kecurangan yang melibatkan penyelenggara di tingkat bawah. Hal terselesaikan kemudian menjadi atensi bagi KPU, agar hal serupa tidak terulang kembali pada Pilkada serentak 2020 mendatang di NTB. KPU Provinsi NTB telah mengeluarkan surat edaran kepada KPU kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020 untuk tidak merekrut kembali para mantan penyelenggara ad hoc yang terbukti melakukan tindakan kecerungan pada Pemilu 2019 kemarin.

“Untuk Pilkada 2020 yang akan datang yang akan digelar tanggal 23 September tepatnya. Kami dari KPU Provinsi akan melakukan suvervisi dan monitoring dan sudah merekomendasikan kepada KPU kabupaten/kota untuk tidak merekrut badan-badan penyelenggara adhok yang kemarin dinilai bermasalah,” kata anggota KPU Provinsi NTB, Divisi Hukum dan pengawasan, Yan Marli.

Pada Pemilu 2019 kemarin, dua daerah yang tercatat paling besar penyelenggara ad hoc yang terindikasi melakukan pelanggaran dan tidak profesional yakni Kabupaten Lombok Barat dan di Kabupaten Lombok Tengah. Tidak profesionalnya penyelenggara itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber permasalahan dari keributan pada Pemilu 2019 kemarin, khsusnya di dua daerah terselesaikan.

“Terutama KPU Lombok Tengah yang akan menggelar Pilkada 2020, harus belajar banyak dari permasalah kemarin (Pemilu 2019). Karena sumber dari keruwetan yang terjadi pada pemilu 2019, salah satunya adalah tidak profesionalnya penyelenggara ad hoc,” ungkap Yan Marli.

“Kemarin itu yang dapat rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan evaluasi penyelenggara ad hoc, adalah Lobar, khususnya di Kecamatan Sekotong dan di Loteng. Kalau yang dievaluasi ratusan, tapi kalau yang ditemukan tidak profesional itu tidak banyak. Tidak sampai 10 persen.

Tentunya yang masih bisa diandalkan dan bisa kita percaya integritasnya bisa diangkat kembali,” sambungnya.

Temuan-temuan permasalahan pada Pemilu 2019 kemarin di NTB itu, akan menjadi bahan evaluasi KPU. Tentunya bisa jadi bahan untuk mengantisipasi supaya persoalan serupa tidak terulang kembali pada pilkada serentak 2020 mendatang. Evaluasi serupa juga diharapkan dilakukan oleh Bawaslu.

“Artinya bahwa untuk menghadapi Pilkada, tentu semua kanal penyelesaian masalah itu harus dimaksimalkan. Kemarin pemilu 2019 itu, banyak permasalahan yang tidak diselesaikan pada tingkatan masingmasing. Nah celahcelah kekurangan pada Pemilu 2019 itu. Nanti kami akan perlu sosialisasi lebih masif lagi dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2 0 2 0 , ” pungkasn y a . (ndi)

Yan Marli

RT 4 Gunung Buntut 35 KK, Batu Bolong Duduk sebanyak 200 KK lebih dan Duduk Atas 200 KK. Sejak kapan warga dilanda kekeringan? Menurut dia, hampir 2-3 sebulan terakhir. Namun paling parah kata dia dua bulan terakhir.

Untuk memperoleh air, sementara waktu pihaknya meminta ke pengusaha yang punya sumur bor. Disamping, droping Pemda secara rutin dilakukan hampir setiap minggu. “Satu kali dua kali seminggu kadang di empat lokasi ini secara bergilir,” imbuhnya. Namun sebagian warga kata dia ada yang mengambil air sampai 1-2 kilometer ke daerah bawah.

Sebagian warga menggunakan sepeda motor untuk

mengangkut air. Sedangkan sebagian lagi jalan kaki. Di Desa Giri Sasak pun mengalami krisis air bersih lumayan parah. Sebanyak tiga Dusun terkena kekeringan yakni Dusun Buntage, Tanak Putik dan Lendang Sedi. “Ya warga ambil air,” jelas dia.

Menanggapi belum maksimalnya pamsimas tersebut, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi terkait Pamsimas memang perencanaan melalui Bappeda namun atas usulan OPD. “Saya rencanakan, tapi teknisnya ada di PU,” jelas dia. Sehingga kata dia terkait kenapa pamsimas belum maksimal itu menyangkut persoalan teknis yang ada di dinas terkait. (her)

Kenaikan Status Korem 162/WB Tunggu Inpres Praya (Suara NTB) Peningkatan status Korem 162/WB dari tipe B ke tipe A sampai saat ini masih belum bisa terwujud. Pasalnya, Instruksi Presiden (Inpres) terkait kenaikan status Korem 162/WB tersebut sampai sekarang belum ditandatangani Presiden. Pun demikian, peningkatan status dipastikan tetap akan terwujud. “(Kenaikan status) kita tunggu saja. Insya Allah dalam waktu dekat ini,” aku Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, kepada Suara NTB, Rabu (4/9) kemarin. Ditemui di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Danrem mengaku kalau peningkatan status Korem sudah bisa dikatakan final.

(Suara NTB/kir)

BAYI - Polisi melakukan identifikasi terhadap bayi perempuan yang ditemukan di teras warga.

Bayi Perempuan Ditemukan di Teras Rumah Warga Praya (Suara NTB) Warga Desa Dusun Aik Berik Barat Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng), Kamis (5/9) kemarin, digegerkan penemuan bayi di salah satu rumah warga. Bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan baru lahir tersebut ditemukan di teras rumah dalam kondisi terbungkus kain.

Bayi malang ini, diduga sengaja dibuang oleh pelaku yang saat ini tengah dalam penyelidikan aparat kepolisian.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Kamis siang kemarin, bayi tersebut ditemukan pertama kali sekitar pukul 06.00 Wita oleh Habibah, war-

ga setempat. Diduga bayi tersebut dibuang oleh pelaku sekitar pukul 02.00 wita. Pasalnya, saksi mengaku sempat mendengar tangisan bayi tersebut pada pukul 02.00 Wita.

Awalnya, saksi mengira suara tangisan tersebut suara kucing. Sehingga dirinya tidak langsung ke luar rumah. Ditambah lagi kondisi rumah sedang sepi. Barulah sekitar pukul 06.00 wita, anak saksi bernama Wanda ke luar rumah.Wanda menemukan bungkusan kain tepat di depan pintu rumah.

Saksi tersebut kemudian menceritakan perihal penemuan bayi tersebut. Kabar itu menyebar dengan cepat ke warga sekitar. Sehingga sem-

pat membuat warga geger.

Pagi itu juga, penemuan bayi itu langsung dilaporkan ke aparat kepolisian setempat.

“Saat ditemukan kondisi bayi dalam kondisi sehat,” aku Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., membenarkan kejadian tersebut. Polisi memperkirakan bayi tersebut lahir melalui proses kelahiran normal.

Polisi pun kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut berdasarkan hasil olah TKP. “Anggota sudah turun untuk melakukan olah TKP. Guna mengungkap pelaku atau orang tua bayi malang ini,” tandasnya. (kir)

Panitia Ekstra Hati-hati

11 Desa akan Gelar Seleksi Balon Kades Tanjung (Suara NTB) Pendaftaran bakal calon kepala desa (balon kades) serentak di 25 desa telah ditutup, Rabu (4/9) pukul 00.00 wita.

Rekap data pada Dinas P2KB PMD KLU menunjukkan, sebanyak 11 desa akan melanjutkan proses selanjutnya yakni seleksi balon, mengingat pendaftarnya lebih dari 5 orang.

Kepala Bidang PMD pada Dinas P2KB PMD KLU, Atmaja Gumbara, SP., Kamis (5/8) mengungkapkan, sebaran peserta balon pilkades bervariasi. Paling banyak di Pemenang Barat dengan jumlah 10 orang, disusul Malaka 9 orang, Mumbulsari dan Selengen masing-masing 8 orang, Genggelang 7 orang.

Sementara di Desa Senaru, Jenggala, Sesait, Tegal Maja dan Bayan masing-masing 6 balon. Selain ke-11 desa itu, 14 desa lain dengan jumlah peserta 2 sampai 5 orang tidak perlu melakukan seleksi penjaringan balon. Panitia pilkades serentak dapat langsung menyeleksi kelengkapan syarat administratif sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.

Adapun ke-14 desa tersebut antara lain, Sigar Penjalin, Bentek, Gondang, Dangiang, dan Rempek dengan masingmasing 5 orang. Selanjutnya

Anyar, Salut, Gumantar, Gili Indah, Sambik Elen, Karang Bajo dan Sukadana masingmasing 4 orang. Sementara Desa Tanjung terdaftar hanya 3 orang dan Santong 2 balon.

“Seleksi penjaringan calon yang lebih dari 5 orang diberikan waktu 7 hari, setelah itu disampaikan ke calon 3 hari dan ada waktu perbaikan kelengkapan 5 hari,” ungkap Atmaja.

Banyaknya peserta balon kades kali ini mengundang atensi pemerhati kebijakan pemerintah, Ardianto, SH. Mantan anggota DPRD KLU ini menegaskan, panitia pilkades harus hati-hati dalam menjalankan tupoksinya. Pilkades serentak tidak hanya menelan anggaran yang lebih dari Rp 3 miliar, tetapi juga berisiko menimbulkan kasus hukum di kemudian hari apabila panitia tidak selektif. Tugas panitia sangat berat, yaitu dituntut menghasilkan para kepala desa yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.

“Hal lain yang lebih penting adalah tidak menyisakan persoalan persoalan hukum di kemudian hari, sehingga kualitas dan ketelitian panitia seleksi sangat menentukan,” katanya.

Menurut dia, persyaratan administrasi yang paling berpeluang menimbulkan per-

soalan. Masyarakat dan pemerintah daerah tentu tidak ingin kasus Desa Sokong terulang di desa lain. “Pada akhirnya yang bersangkutan jadi korban, kasihan ‘kan,” imbuhnya.

Ia berharap, apabila ada balon yang tidak bisa menunjukkan ijazah asli agar betulbetul diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, balon tetap harus melampirkan fotokopi.

“Kekeliruan yang sering terjadi adalah menggunakan surat keterangan hilang, rusak dan lain-lain tanpa ada fotokcopi. Padahal surat keterangan yang dimaksud dalam Perda kita adalah bagi yang tidak bisa menunjukkan ijazah asli, artinya fotokopi ijazah wajib dilampirkan dalam surat lamaran dengan menunjukkan aslinya,” jelasnya.

Namun apabila asli tidak ada karena rusak atau hilang, sambung dia, maka itulah yang memerlukan surat keterangan pengganti ijazah.

Tetapi jika fotokopi tidak ada atau tidak dilampirkan atau tidak ada, maka otomatis persyaratan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. “Bahkan yang menunjukkan ijazah asli pun diberikan ruang bagi panitia untuk melakukan verifikasi,” tandasnya. (ari)

Hanya tinggal menunggu Inpres ditandatangni oleh Presiden.

Karena sesuai aturan yang ada untuk peningkatan status satuan setingkat bintang satu itu harus dengan persetujuan presiden. “Jadi memang harus ada Inpres dulu, baru bisa naik status.

Karena ini satuan setingkat bintang satu,” tegasnya.

Disinggung terkait kelayakan status Korem 162/WB, Rizal menegaskan sudah sangat layak. Tinggal soal administrasi saja. Karena memang ada prosedur yang harus dilalui. Tidak bisa serta merta langsung naik status begitu saja.

“Kelayakan sudah tidak ada masalah. Jadi hanya tinggal menunggu Inpres ditandatangani saja. Karena memang itu prosedurnya,” imbuhnya. (kir)

Mendagri Keluarkan Edaran Bekali Inspektorat Tanjung (Suara NTB) Peran Inspektorat sebagai pengawasan internal pemerintah cukup besar. Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran kepada kabupaten/ kota agar membekali Inspektorat dengan dana yang sudah diatur besarannya.

“Mendagri sudah keluarkan edaran, agar dana untuk Inspektorat harus 1 persen dari APBD, atau 0,7 persen kalau APBD-nya lebih dari Rp 1 triliun,” ungkap Kepala Inspektorat KLU, H. L. Zaenal Idrus, SH., Kamis (5/9).

Ia menjelaskan, turunnya edaran Mendagri itu tidak lepas dari masukan daerahdaerah bahwa banyak instansi Inspektorat tidak dibekali dengan anggaran yang memadai. Sebaliknya dari segi tupoksi pengawasan dan pembinaan, Inspektorat memiliki 33 jenis item pekerjaan yang wajib ditindaklanjuti.

Antara lain item tersebut, pengawasan, asistensi dengan 5 item, review 5 jenis item mulai dari review DD, tindaklanjut LHP BPK, review dana BOS, dan review DAK. Sementara pada aspek monitoring terdapat 15 jenis item, kegiatan pemeriksaan, Bintek peningkatan 3 item, investigatif sesuai permintaan APH dan bersifat wajib untuk dilakukan.

“Termasuk pelayanan publik, wajib dilakuan. Belum lagi permintaan dari monitoring RTG (rumah tahan gempa). Semua sudah kita tindaklanjuti namun belakangan volume permintaan bertambah,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Inspektorat KLU merup a k a n salah satu OPD

yang belum memiliki kantor permanen sejak lahirnya KLU. Sebagai lembaga strategis, infrastruktur Inspektorat seharusnya diprioritaskan.

Namun tidak demikian bagi Idrus, ia menganggap dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya sudah bisa bekerja.

Ia bahkan berpesan agar Irban dan Staf tetap menjalankan amanah dalam kondisi dan situasi apapun.

“Kadang-kadang yang membuat tidak enaknya, saat ada tamu dari BPK, dari pusat dan sebagainya,” imbuh Idrus. Tak disangkal pula, selama Inspektorat berdiri, kekurangan sumber daya manusia pengawas masih terjadi. Ditambah dengan masih kurangnya alat kerja seperti laptop dan kendaraan roda dua.

“Perangkat IT masih kurang, fasilitas roda dua juga.

Dari sekian banyak pemeriksa, hanya 1 orang yang menggunakan motor dinas, lainnya motor pribadi. Tapi kondisi ini tidak mematahkan semangat kawan-kawan,” tandasnya. (ari)

H. L. Zaenal Idrus

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Jika Menumpang

Kawal SPMI di Sekolah Model LEMBAGA Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) mulai melakukan pengawalan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Langkah awal yang dilakukan dalam pengawalan ini adalah Pendampingan In 1 oleh LPMP NTB. Pendampingan In 1 oleh LPMP NTB ini akan dilaksanakan mulai tanggal 2-14 September 2019 di masing-masing Induk Sekolah Model di setiap kabupaten.

(Suara NTB/dok) Kepala LPMP Minhajul Ngabidin NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., mengatakan, Induk Sekolah Model Provinsi NTB berjumlah 61 sekolah. Induk Sekolah Model akan Menjadi Tempat Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Pendampingan In 1. “Kegiatan yang dilakukan saat Pendampingan in 1 adalah Pendampingan Pemetaan Mutu. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diawali dengan Pemetaan Mutu Pendidikan,” katanya pada Kamis (5/9).

Minhajul mengatakan, dari hasil pemetaan mutu pendidikan akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di setiap satuan pendidikan, baik standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, maupun standar pengelolaan. Setiap satuan pendidikan diharapkan mencapai SNP atau melampaui SNP. Peserta kegiatan Pendampingan In 1 ini adalah Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) Sekolah Model, TPMPS Sekolah Imbas, Pengawas Pembina Sekolah Model, dan Pengawas Pembina Sekolah Imbas. Narasumber kegiatan Pendampingan In 1 ini terdiri dari Dinas Pendidikan kota/kabupaten/Kepala UPT Layanan Dikmen-PKPLK, Tim LPMP NTB (Widyaiswara), Kepala Induk sekolah Model, dan Fasilitator Daerah (Fasda) SPMI. Sementara itu, Pendampingan In 1 oleh LPMP dengan pola 12 jam pelajaran masing masing dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Pendampingan In 1 dari LPMP NTB dikawal oleh 19 orang Tim teknis (staf struktural) dan 15 (lima belas) orang Pejabat Fungsional (Widyaiswara). Pejabat Fungsional (Widyaiswara) LPMP NTB bersama-sama dengan Fasilitator Daerah (Fasda) kabupaten/kota akan melakukan pendampingan In 1 di Induk Sekolah Model, sedangkan Tim Teknis (staff struktural) akan membatu panitia daerah dalam penyelesaian administrasi baik administrasi kegiatan maupun administrasi keuangan.

Tim teknis LPMP NTB juga akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Pendampingan In 1 dan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dengan mempergunakan KoBo Toolbox. (ron)

Penerapan KKNI Berdampak pada Sejumlah Prodi Mataram (Suara NTB) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram melaksanakan diskusi dosen bertajuk “Penyusunan Draf Kurikulum KKNI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab”. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda evaluasi kurikulum yang telah digelar PBA beberapa waktu lalu.

Diskusi dosen kali ini membahas komposisi kurikulum PBA. Hadir dalam kegiatan ini seluruh dosen di lingkungan Prodi PBA FTK UIN Mataram.

Kegiatan dipandu oleh Sekretaris Program Studi PBA, Muhammad Nurman, M.Pd. Ketua Program Studi PBA FTK UIN Mataram, Dr. H. Fathul Maujud, M.A. berharap momentum ini menjadi sarana sharing terkait komposisi kurikulum KKNI Prodi PBA. “Kita berharap momentum diskusi kita kali ini dapat menjadi sarana sharing komposisi kurikulum KKNI yang akan kita jalankan di Prodi PBA. Berhubung workshop kurikulum tingkat fakultas akan segera digelar, sehingga hasil diskusi kita hari ini menjadi rekomendasi untuk disampaikan pada workshop tingkat fakultas nantinya,” imbuh doktor alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini.

Setelah pengarahan, agenda dilanjutkan dengan diskusi dosen yang menghasilkan beberapa hal, diantaranya ialah mata kuliah pilihan disebar dalam tiga semester yang awalnya hanya tersebar pada dua semester. Hasil diskusi lainnya ialah perubahan nama mata kuliah dan adanya perubahan jumlah SKS. (dys)

SMPN 23 Mataram Bisa Ikuti UNBK Mataram (Suara NTB) – SMPN 23 Mataram berupaya akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2020 mendatang. Upaya itu terkendala tidak adanya server di sekolah. Salah satu solusi yang akan dilakukan dengan cara menumpang ke sekolah negeri terdekat, seperti SMAN 4 Mataram dan SMPN 16 Mataram.

Kepala SMPN 23 Mataram, Umar F., S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/9) mengatakan, pihaknya terkendala sarana dan prasarana untuk UNBK, terutama server. “Kalau komputer bisa, keuangan ada, tenaga kita juga ada, hanya saja server ini. Kebetulan kelas IX SMPN 23 Mataram ini yang terakhir kurikulum KTSP 2006,” katanya.

Kalau memang seluruh sekolah harus laksanakan UNBK, Umar mengatakan pi-

haknya akan menggunakan cara lain yaitu menumpang dengan sekolah lain. Menurutnya SMPN 23 Mataram anggota rayon dengan SMPN 4 Mataram dan SMPN 16 Mataram. “Kami satu rayon, tidak masalah kalau tinggal di sekolah itu, anakanak ini juga kebanyakan dari Monjok,” katanya.

Saat ini siswa kelas IX di SMPN 23 Mataram sebanyak 40 orang. Jumlah siswa yang relatif sedikit berdampak pada dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) yang juga sedikit. Sementara biaya untuk membeli server tidak sedikit.

“Sarana hanya server yang tidak ada, internet ada tersedia, tinggal server itu saja,” kata Umar.

Umar menyampaikan, pihaknya akan melaksanakan pengayaan pada bulan Januari atau awal bulan Februari. Pihaknya mengharapkan adanya peningkatan nilai ujian nasional. Ia juga meminta kepada guru untuk memberikan bahan pengayaan. “Kita bantu den-

gan buku untuk bahan pengayaan, termasuk juga kisikisi ujian nasional,” katanya.

Tidak hanya itu, Umar mengatakan, ia juga meminta kepada pengawas pendidikan terkait gambaran prediksi ujian nasional. “Bahkan dari pengawas pendidikan kita minta gambaran prediksi ujian nasional. Pengawas pembina kita libatkan, pengawas juga intens melaksanakan pembinaan,” ujarnya. (ron)

Umar F.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bangun Kekuatan Literasi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Giri Menang (Suara NTB) Yunus menjelaskan buku 1234567890123456789012345678901212 Literasi adalah pondasi kumpulan puisi berjudul Rin1234567890123456789012345678901212 ilmu pengetahuan. Oleh tihan Bumi Lombok merupa1234567890123456789012345678901212 karena itu membangun pe- kan refleksi sekaligus reka1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 muda melalui literasi (baca man dirinya secara langsung 1234567890123456789012345678901212 tulis) sangat penting dalam bagaimana situasi saat gem1234567890123456789012345678901212 kehidupan. pa terjadi. ‘’Sekaligus 1234567890123456789012345678901212 “Banyak cara bisa dilaku- perasaan dan fakta riil yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan untuk membangun bu- terjadi saat gempa menggun1234567890123456789012345678901212 daya literasi, misalnya mela- cang Pulau Lombok satu 1234567890123456789012345678901212 lui bedah buku, diskusi buku, tahun silam,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 workshop menulis dan lainSementara Baehaki 1234567890123456789012345678901212 nya,” demikian diungkapkan Alkawy, memaparkan pui1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kordinator GuBuKita Foun- si adalah salah satu alat 1234567890123456789012345678901212 dation Masyhur, MS dalam yang cukup bagus untuk 1234567890123456789012345678901212 penyampaiannya pada kegia- menuangkan perasaan dan 1234567890123456789012345678901212 tan perayaan buku dan work- apa yang seseorang alami.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 shop menulis, di Desa MenDikatakannya, bagi penu1234567890123456789012345678901212 inting Kecamatan Batulayar, lis yang sudah terbiasa 1234567890123456789012345678901212 Kamis (5/9). menulis, perlu bagi seorang 1234567890123456789012345678901212 Kegiatan yang digelar Gu- penulis untuk mengirimkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 BuKita itu bertema ,”Per- karya ke media media, baik 1234567890123456789012345678901212 ayaan Buku Rintihan Bumi online maupun cetak, agar 1234567890123456789012345678901212 Lombok dan Workshop bisa dibaca masyarakat.

1234567890123456789012345678901212 Menulis” Bertempat di “Kalau yang belum bisa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Camp MEC Course Menint- menulis sama sekali, menu1234567890123456789012345678901212 ing. GuBuKita menghadirkan lis apa saja, mari kita 1234567890123456789012345678901212 penulis asal Kediri Muham- sama-sama belajar untuk 1234567890123456789012345678901212 mad Yunus sebagai pembic- menulis. Kuncinya hanya 1234567890123456789012345678901212 ara dan Baehaki Alkawy kemauan. Mau menulis dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (penulis puisi dan essais terus menulis. Kalau sudah 1234567890123456789012345678901212 NTB) sebagai pembanding. mau menulis, hasrat mem1234567890123456789012345678901212 Dalam penyampaiannya, baca tinggi,” ujarnya. (dys) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 zan, dihubungi Kamis (5/ Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Sejumlah sekolah mulai 9) mengatakan, pelaksan1234567890123456789012345678901212 melaksanakan ulangan har- aan ulangan hariaN 1234567890123456789012345678901212 ian berbasis komputer. Cara berbasis komputer bagus 1234567890123456789012345678901212 itu dilakukan untuk mende- sebagai ajang persiapan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 katkan siswa dengan teknolo- UNBK. “Artinya sekolah 1234567890123456789012345678901212 gi, serta memudahan menga- mulai beradaptasi dengan 1234567890123456789012345678901212 era teknologi untuk SMA nalisa hasil ulangan siswa.

1234567890123456789012345678901212 Salah satu sekolah yang hebat menuju NTB 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mulai melaksanakan ulan- Gemilang,” katanya.

1234567890123456789012345678901212 Menurutnya kondisi gan harian berbasis kom1234567890123456789012345678901212 puter yaitu SMAN 8 Mat- tersebut merupakan satu 1234567890123456789012345678901212 aram. Kepala SMAN 8 hal positif bagi sekolah yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram, Hj. Suprapti, mulai akrab dengan teknolo1234567890123456789012345678901212 S.Pd., pada Kamis (5/9) gi. Hal itu juga bisa terjadi 1234567890123456789012345678901212 mengatakan pihaknya karena selama beberapa 1234567890123456789012345678901212 melaksanakan ulangan tahun terakhir SMA sudah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 harian berbasis komputer. melaksanakan UNBK. 1234567890123456789012345678901212 Fauzan juga mengataSemua kelas melaksana1234567890123456789012345678901212 kannya secara bergiliran. kan untuk mendukung 1234567890123456789012345678901212 “Untuk mengurangi pema- UNBK, pihaknya akan me1234567890123456789012345678901212 nyiapkan bantuan komputkaian kertas,” katanya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selain itu, hasil ulangan er bagi sekolah. Menurutnya 1234567890123456789012345678901212 siswa bisa langsung diket- bantuan itu akan tersebar 1234567890123456789012345678901212 ahui siswa, karena berbasis ke seluruh daerah NTB. 1234567890123456789012345678901212 komputer. Dengan begitu Bantuan ditujukan untuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan memudahkan analisa melengkapi kekurangan ko1234567890123456789012345678901212 terhadap hasil ulangan har- mputer selama pelaksan1234567890123456789012345678901212 ian siswa, sehingga evalua- aan UNBK. dengan begitu 1234567890123456789012345678901212 si akan berjalan lebih baik. UNBK tahun 2020 nanti 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Suprapti juga menyam- bisa berjalan lebih baik.

1234567890123456789012345678901212 Pada tahun UNBK 2019 paikan, dilaksanakannya 1234567890123456789012345678901212 ulangan harian berbasis ko- lalu, tercatat seluruh SMA di 1234567890123456789012345678901212 mputer juga untuk mende- NTB melaksanakan UNBK. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 katkan siswa dengan jumlah SMA yang akan 1234567890123456789012345678901212 teknologi. Tidak hanya itu, mengikuti UNBK sebanyak 1234567890123456789012345678901212 juga sebagai bagian dari per- 314 sekolah, di mana 155 1234567890123456789012345678901212 siapan Ujian Nasional Ber- sekolah merupakan sekolah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 basis Komputer (UNBK) negeri dan 159 sekolah meru1234567890123456789012345678901212 pakan sekolah swasta. (ron) nantinya bagi siswa.

1234567890123456789012345678901212 SMAN 8 Mataram 1234567890123456789012345678901212 menjadwalkan pengayaan 1234567890123456789012345678901212 bagi siswa kelas XII lebih 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 awal yaitu pada bulan 1234567890123456789012345678901212 Oktober. Uji coba atau try 1234567890123456789012345678901212 out UNBK juga akan 1234567890123456789012345678901212 dilaksanakan pada bulan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Oktober tahun 2019 ini.

1234567890123456789012345678901212 Cara itu dilakukan untuk 1234567890123456789012345678901212 meningkatkan rata-rata 1234567890123456789012345678901212 nilai UNBK siswa.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Terpisah, Kepala 1234567890123456789012345678901212 Bidang Pembinaan 1234567890123456789012345678901212 SMA Dinas 1234567890123456789012345678901212 Pendidikan dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kebudayaan 1234567890123456789012345678901212 (Dikbud) 1234567890123456789012345678901212 NTB, H. 1234567890123456789012345678901212 Muham1234567890123456789012345678901212 mad 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Fau1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Hj. Suprapti 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB/ron)

Pemuda di Lobar Gelar Workshop Menulis

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI – Anggota sanlat SMAN 1 Mataram saat melakukan kunjungan sosial ke SLBN 2 Mataram belum lama ini.

Lewat Sanlat, Siswa SMAN 1 Mataram Diajarkan Toleransi Mataram (Suara NTB) Pesantren kilat (Sanlat) SMAN 1 Mataram telah dilaksanakan selama empat pada minggu terakhir bulan Agustus 2019. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa khususnya kelas X, dalam pengejawantahan nilai nilai agama secara menyeluruh.

Kepala SMAN 1 Mataram M. Jauhari belum lama ini menyebut pesantren bukan berarti hanya ditujukan kepada siswa Muslim saja, namun semua siswa yang non Muslim juga menerapkan kegiatan ini dengan tata caranya masing masing.

Materi kegiatan dalam pesantren kilat dititikberatkan pada penerapan nilai nilai agama sehari hari dalam hubungannya dengan toleran-

si terhadap rekan sejawat mereka yang berbeda baik agama, suku dan ras. Di samping aktivitas religi lain seperti shalat berjamaah, baik wajib dan sunah, membaca Alquran, dan lainnya bagi yang Muslim.

Di samping itu kegiatan yang sama juga dilakukan oleh siswa siswa non Muslim, seperti persembahyangan di pura bagi yang beragama Hindu, di gereja bagi umat Katolik dan Kristiani dan di Vihara untuk penganut agama Budha.

Ditambahkan kegiatan pesantren kilat di Smansa Mataram telah menjadi tradisi yang diprogramkan sekolah yang sudah berjalan cukup lama. Pada tahun 2018 kami tidak melaksanakan kegiatan tersebut berhubung hampir seluruh ruangan kelas terdam-

pak gempa yang cukup parah.

Dalam rangkaian kegiatan pesantren kilat, SMC (Smansa Moslem Camp) mengadakan kegiatan kunjungan sosial ke panti jompo Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika dan SLB Pembina Majeluk Mataram. Mereka diterima langsung oleh kepala panti BSLU Mandalika Hj Darwati, S.Ag dan Kepala SLB Majeluk H. Winarna, M.Pd. Diharapkan kegiatan sanlat ini bisa meningkatkan pemahaman, penghayatan serta pengamalan siswa tentang agama masing masing serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari haridalam rangka membentuk mental spiritual yang tangguh, kokoh dan mampu menghadapi tantangan tantangan negatif, baik yang datang dari dirinya pribadi maupun dari luar dirinya. (dys)

Mahasiswa Prajapati STITNU Al Mahsuni Danger Santuni Penderita Kanker Lidah Selong (Suara NTB) Mahasiswa Program Kerja Partisipatif (Prajapati) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Desa Danger Kecamatan Masbagik yang tergabung dalam Kelompok III di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela memberikan santunan pada Fadil, penderita kanker lidah. Santunan yang diberikan ini merupakan hasil penggalangan dana dari masyarakat sekitar yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa bekerjasama dengan tokoh pemuda setempat.

Kelompok III yang terdiri dari 10 orang mahasiswa ini memberikan santunan berupa uang tunai dan obat. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Prajapati Kelompok III STITNU Al. Mahsuni Danger, Humaidi kepada perwakilan keluarga didampingi Kepala Wilayah Dusun Rempung Timur Selatan, Muzani, Kamis (5/9) sore.

Humaidi mengatakan, santunan yang diberikan ini sudah semestinya dilakukan sebagai wujud kepedulian antarsesama dan pengabdian dari mahasiswa STITNU Al Ijtihad Al Mahsuni. Santunan hasil penggalangan dana dari masyarakat sekitar ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga serta dapat dimanfaatkan untuk pengobatan kesembuhan Fadil. Pasalnya, dari hasil penggalangan dana ini berhasil dikumpulkan dana sebesar Rp1,5 juta.

“Ini awalnya kita mendapat masukan dari kepala desa dan kepala wilayah. Sehingga kami dari mahasiswa Prajapati STITNU Al.Ijtihad Al. Mahsuni berinisiatif bersama pemuda sekitar untuk menggalang dana untuk biaya pengobatan dan meringankan beban keluarga,” kata Humaidi kepada Suara NTB.

(Suara NTB/yon)

SANTUNI - Mahasiswa Prajapati STITNU Al Ijtihad Al Mahsuni Danger, Masbagik memberikan santunan terhadap masyarakat penderita kanker lidah di Desa Rempug Kecamatan Pringgasela, Kamis (5/9).

Humaidi berharap aksi yang dilakukan ini dapat memberikan respons positif bagi para dermawan dan berbagai pihak untuk membantu pengobatan penderita kanker lidah yang hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. “Kami berharap santunan tidak hanya sampai di sini. Semoga ada pihak-pihak dermawan dan donatur yang senantiasa ikhlas membantu kesembuhan Pak Fadil,” harapnya.

Suriah, istri Fadil menuturkan awalnya suaminya mengidap sariawan sekitar 6 bulan lalu. Pengobatan yang dilakukan secara medis hingga tradisional tak kunjung menuai perubahan. Bahkan secara fisik semakin parah.

Fadil yang semula bekerja sebagai tukang ojek saat ini hanya terbaring lemas di tempat tidurnya tanpa bisa berbicara dan berjalan. Tubuhnya yang semakin lemas dan sekitar 1 bulan terakhir ini segala kebutuhannya bergantung pada istri, anak dan keluarganya yang lain. Bahkan 4 bulan ini sudah tidak bisa makan nasi. Tubuhnya hanya mengandalkan air gula pasir sebagai asupan gizi yang

dikonsumsi setiap hari. “Jika dia butuh sesuatu, dia menulis caranya di buku yang kita sediakan,” tutur Suriah.

Kepala Wilayah Dusun Rempung Timur Selatan Desa Rempung, Muzani, mengucapkan terima kasihnya atas kepedulian dari mahasiswa STITNU Al Ijtihad Al Mahsuni. Dari pemerintah desa, kata dia, sejak awal sudah membawanya untuk berobat baik ke rumah sakit. Dari pemerintah desa siap menfasilitasi apabila pihak keluarga sewaktu-waktu kembali berkenan membawa penderita kanker lidah ke rumah sakit.

Hal senada disampaikan, Kepala Desa Rempung, Umar Ubaid. Menurutnya, Gerakan Peduli Pak Fadil diinisiasi oleh pemerintah desa dan mendapat respons positif dari masyarakat dan berbagai kalangan. Salah satunya dari mahasiswa Prajapati STITNU Al Ijtihad Al Mahsuni Danger. Meski baru masuk, namun mahasiswa STITNU begitu responsif terhadap agenda desa. “Semoga bisa bersinergi dalam menyukseskan kegiatan masyarakat di Desa Rempung, ” harapnya. (yon)

Sekolah Mulai Praktikkan Ulangan Harian Berbasis Komputer

(Suara NTB/dok)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

Rakerkab KONI

Pembenahan Sarana Jadi Prioritas Sumbawa Besar (Suara NTB) KONI Sumbawa menggelar Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) tahun 2019, Kamis (5/9). Rakerkab ini diikuti pengurus seluruh cabor. Menghasilkan sejumlah rumusan penting yang menjadi agenda KONI ke depan. Salah satunya, pembenahan sarana dan prasarana (sarpras) Cabang Olahraga (Cabor).

Termasuk upaya pembangunan GOR dan asrama Atlet.

Ketua KONI Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag, ketika menutup kegiatan Rakerkab, salut dengan dinamika pembahasan di tingkat Komisi dalam Rakerda. Sehingga menghasilkan rumusan program dan agenda strategis KONI kedepan. Diantaranya,

pembenahan dan pemenuhan sarpras Cabor. Terutama yang belum memiliki fasilitas seperti paralayang, renang dan lainnya.

“Inilah yang akan kita telaah dan kita diskusikan lebih lanjut nantinya,” terang Fikri.

Fikri yang juga Calon Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini, juga

akan berupaya memperjuangkan pembangunan GOR yang representatif pada 2020. Dengan pagu anggaran sekitar Rp15 Miliar yang dibantu pemerintah pusat. Sharing anggaran dengan daerah. Berkat kerjasama yang baik antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dis-

popar) Sumbawa dengan KONI. “Tahun 2020 kita punya GOR yang representatif. Asrama atlet juga akan kita perjuangkan. Kalau GOR dan asrama atlet sudah ada, maka prestasi olahraga tentunya akan lebih baik,” terangnya.

Selain fisik, hasil Raker juga menginginkan adanya pelatihan bagi pelatih. Fikri pun mendukung hal itu, karena sertifikasi pelatih sangat penting untuk meningkatkan nilai dan grade pelatih di Sumbawa agar bisa menjadi pelatih di tingkat regional maupun

nasional. Pelatih yang berprestasi juga akan diberikan reward. Bahkan bagi pelatih yang atletnya bisa menembus Pelatnas, akan diberikan bonus Rp. 50 Juta. Tentunya atas rekomendasi cabor masing masing.

“Nantinya pelatihan untuk pelatih ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada,” jelasnya. Seraya menyampaikan pentingnya pula digelar whorksop keuangan adminsitrasi oleh KONI yang nantinya akan diikuti oleh perwakilan semua Cabor. (arn)

(Suara NTB/ist)

HASIL RAKERKAB - Pimpinan sidang Rakerkab KONI Sumbawa, Aman Muslimin didampingi Ardian Pranata dan M. Yusuf menyerahkan hasil Rakerkab kepada Ketua KONI Sumbawa.

Langkah Andika Terhenti di 16 Besar

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Atlet Kempo NTB, Sofian Anas (kanan) tengah serius latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (5/9).

Sofian Optimis Raih Emas POMNAS Mataram (Suara NTB) Atlet Pelatda Mayung NTB, Sofian Anas mendapat kesempatan tampil di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Jakarta 19-26 September 2019. Atlet asal Kota Bima ini akan tampil di kelas tarung 55-60 Kg putra di event itu.

Diwawancara Suara NTB disela-sela menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (5/9) kemarin, Sofian mengatakan dirinya sudah siap menghadapi event itu. Persiapan sudah berlangsung sejak awal tahun 2017 hingga saat ini.

“Persiapan saya menghadapi POMNAS sudah maksimal.

Saya siap mempersembahkan medali emas,” ucapnya.

Bagi Sofian, dengan persiapan tiga tahun berjalan, dirinya mengaku optimis dapat memberikan yang terbaik buat daerah NTB. Bahkan dia yakin bisa memberikan sumbangsih medali emas di event itu. Baginya, target medali emas cukup beralasan, sebab dirinya pernah meraih medali perunggu di POMNAS tahun 2017, saat itu persiapannya tidak lebih dari sebulan.

“Dengan persiapan yang relatif panjang (hampir tiga tahun), saya yakin dapat merebut medali emas,” ujarnya penuh optimisme.

Tampil di ajang multi event olahraga tingkat mahasiswa, Sofian memang cukup senior dan berpengalaman. Namun, Sofian tidak akan pernah meremehkan lawan-lawannya. Dalam hal ini dia akan selalu berusaha hati-hati ketika melawan atlet DKI Jakarta, NTT dan Kalimantan Timur (Kaltim).

“Meski optimis bisa meraih medali emas, Saya akan tetap waspada dengan atlet dari NTT, Kaltim dan DKI Jakarta.

Soalnya mereka cukup mendominasi di olahraga kempo. Tapi saya yakin bisa kalahkan mereka,” jelasnya. (fan)

Mataram (Suara NTB) Perjuangan atlet bulutangkis NTB, Andika Ferdiaz di Kejuaraan Bulutangkis Djarum Sirkuit Nasional (Sirnas) Li Ning NTB harus terhenti di babak 16 besar usai kalah 0-2 (20-22 dan 16-21) dari wakil PB. Victory Bogor, Jakarta Timur, Ahmad Raihan Ishak di pertandingan tunggal taruna putra yang dihelat di GOR 17 Desember Turide, Rabu (4/9).

Penampilan wakil dari PB. Rudys Mataram di event tersebut sebenarnya tidak terlalu buruk. Hal itu bisa dilihat dari hasil skor di set pertama. Meski kalah Andika mampu mengimbangi permainan lawannya. Set pertama sempat terjadi kejar mengejar angka.

Sayangnya, Andika kalah dengan skor tipis 20-22.

Pada game kedua Andika sempat membuat pertandingan imbang 16-16. Sayangnya Andika kehilangan fokus, dan akhirnya kemenangan set kedua diraih oleh lawannya 21-16.

Diwawancara wartawan usai pertandingan, Andika mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha maksimal.

Namun diakuinya lawannya lebih berpengalaman dan sulit dikalahkan. “Lawan saya adalah unggulan di kelas ini.

Dia bermain sangat bagus.

Saya pun sedikit terbebani, karena saya sendiri tersisa di tunggal taruna yang mewakili tuan rumah dari Mataram ini.

Dan yang parah di game kedua saya hilang fokus pas poin kritis 16-16,” tuturnya.

Atlet kelahiran 3 Agustus 2002 ini sebenarnya bukan pertama kali ikut Sirnas, namun ia mengaku pernah mengikuti perhelatan akbar Djarum Sirnas NTB tahun 2017 dan Thun 2015, 2017.

Sayangnya penampilannya belum mampu mengalahkan atlet dari Pulau Jawa.

Meski kalah, namun Andika akan menjadikan kekalahan tersebut sebagai pelajaran yang berharga agar bisa lebih baik lagi tampil di pertandingan selanjutnya. “Saya akan latihan lebih giat lagi dan pastinya ingin juara,” harapnya.

Ditambahkannya, kekalahan dirinya dipertandingkan tersebut sempat membuat penasaran dan kecewa. Dia berharap ingin tampil lebih banyak

(Suara NTB/ist)

SIRNAS - Atlet bulutangkis NTB, Andika Ferdiaz saat tampil di Kejuaraan Bulutangkis Djarum Sirkuit Nasional (Sirnas) Li Ning NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (4/9). saya beruntung sekali bisa berkolagi di Sirnas, tidak hanya di di juar nasional.

“Meski kalah, saya senang mpetisi di pertandingan ini.

NTB, namun dia berharap bisa tampil di event yang sama di bisa main dengan fasilitas bagus Mudah-mudahan saya mendapluar NTB. Sehingga dia akan di Sirnas, karena jarang juga at kesempatan lagi tampil di Sirlebih termotivasi untuk menja- pertandingan kaya Sirnas, jadi nas,” harapnya. (fan)

Wasit Perempuan Asal Lobar Wakili NTB di Kejuaraan Sirnas Giri Menang (Suara NTB) – Kejuaraan bulu tangkis Djarum Sirkuit Nasional (Sirnas) Nusa Tenggara Barat Open 2019 tengah berlangsung di Gor Turide Mataram. Kejuaraan yang dimulai tanggal 2 September sampai 7 September tersebut diikuti para atlet se-Indonesia. Menariknya, di kejuaraan itu ada wasit perempuan yang terbilang masih belia. Ia dipercaya sebagai wasit di kejuaraan bergengsi tersebut, setelah sebelumnya menjadi wasit di ajang Porprov NTB 2018.

Dia adalah Intan Syifa Permataputri. Ditemui wartawan saat bertugas di GOR Turide Mataram, Syfa sapaan akrab perempuan yang baru beranjak 24 tahun ini menuturkan awal mula ia terjun sebagai wasit saat menjalani kuliah di Malang. Tahun 2017 ia ikut penataran wasit tingkat kota Malang, dimana pesertanya boleh dari luar kota Malang. Iapun diajak ikut penataran oleh rekannya. Saat itu ia

sekedar ikut mencoba, sebab sebelumnya ia belum berpikir ikut wasit. Ia pun awalnya hanya memiliki kemampuan bermain bulutangkis saja. Sebab ia sendiri pernah menjadi anggota klub bulutangkis di Mataram.

Syfa pun diberikan kesempatan menjadi wasit pada beberapa kejuaraan tingkat Kota bahkan provinsi se-Jawa-Bali.

Bahkan ia pernah menjadi wasit di ajang nasional. Selama dua tahun menjadi wasit di Malang. Hingga akhir tahun 2018, dari PBSI Malang ingin mengirimnya menjadi wasit tingkat provinsi.

“Cuman saya ndak bisa karena KTP orang Lobar NTB,akhirnya dari sana harus balik ke provinsi asal. Sehingga dari PBSI Malang komunikasi ke PBSI NTB, akhirnya saya praktik menjadi wasit pertama di NTB ini pada saat ajang porprov akhir tahun 2018,” jelas perempuan yang masih kuliah di Malang ini.

Ternyata pada saat diselenggarakan Porprov ini kata kata dara berambut pendek ini, ada diadakan ujian wasit tingkat provinsi NTB. Karena dia sudah mengantongi sertifikat tingkat Kota, maka ia pun langsung bisa ikut ujian tingkat provinsi tersebut.

“Kebetulan saya lulus, dan sekarang status saya wasit di tingkat provinsi NTB,”ujar dia.

Usai Porprov, kata dia, ia pun kembali ke Malang. Namun karena digelar kejuaraan Sirnas di NTB, ia pun dipanggil lagi menjadi wasit di kejuaraan tersebut.

Ia sendiri mewakili NTB sebagai wasit di ajang ini. Wasit yang dipakai sebanyak 12 orang, terdiri dari enam orang wasit dari provinsi lain, diantaranya Jatim, Jateng, Kalimantan dan Bogor dan enam wasit dari NTB. “Yang enam orang wasit dari NTB itu yang ikut lulus penataran (ujian) kemarin,” jelas dia. Enam wasit asal NTB ini berasal dari Mataram, Lo-

teng dan Lotim. “Saya satusatunya wasit perempuan asal NTB di Sirnas ini,” aku wanita kelahiran 17 Februari ini.

Targetnya kedepan, anak pertama dari H. M. Fajar Taufik dan Hj. Sri Wahyu Indriani ini ingin mengikuti seleksi

wasit nasional B yang diadakan tahun depan. Baru kemudian ke jenjang seleksi nasional A barulah ke tingkat lebih tinggi lagi.

Menurut dia, prospek wasit di NTB ini cukup menjanjikan sebab sejauh ini minim regenerasi perwasitan di NTB. (her)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 BILIAR - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin 1234567890123456789012345678901212 didampingi Ketua Panitia Turnamen Biliar Piala Bergilir 1234567890123456789012345678901212 Gubernur NTB, Sofian Asyauri mencoba menyodok bola 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 biliar di sela turnamen di Mataram Mall, Kamis (5/9).

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Turnamen Biliar 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Sebanyak 74 atlet biliar ambil bagian di Tur1234567890123456789012345678901212 namen Biliar Bola Sembilan di Mataram Mall, Kamis (5/9).

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Event yang digelar komunitas Biliar 86 Mataram itu mem1234567890123456789012345678901212 perebutkan piala bergilir Gubernur NTB dan uang pembinaan.

1234567890123456789012345678901212 Ketua Panitia, Sofian Asyauri yang diwawancara Suara 1234567890123456789012345678901212 NTB di sela-sela pertandingan berlangsung mengatakan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 turnamen biliar bola sembilan yang dibuka oleh Kadispo1234567890123456789012345678901212 ra NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin itu digagas oleh komu1234567890123456789012345678901212 nitas Biliar 86 Mataram. Event itu digelar dalam rangka 1234567890123456789012345678901212 memberikan kesempatan bagi atlet-atlet biliar muda asal 1234567890123456789012345678901212 kabupaten/kota di NTB untuk menguji kemampuan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Kami harap lewat turnamen biliar ini dapat men1234567890123456789012345678901212 ingkatkan kualitas atlet, supaya atlet NTB bisa menore1234567890123456789012345678901212 hkan prestasi di event nasional,” ucapnya.

1234567890123456789012345678901212 Event yang melibatkan puluhan atlet dari tujuh kabupaten/ 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kota di NTB itu mempertandingkan tiga kelas di kategori bola 1234567890123456789012345678901212 sembilan. Yakni singel putra, singel putri dan doble putra. Un1234567890123456789012345678901212 tuk kelas doble putra diikuti 27 pasang atlet, kemudian singel 1234567890123456789012345678901212 putra melibatkan 63 atlet dan singel putri diikuti 14 atlet.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Di tempat yang sama, Kadispora NTB, Hj. Hus1234567890123456789012345678901212 nanidyati Nurdin yang didampingi Sekretaris KONI NTB, 1234567890123456789012345678901212 Hafid Hasyim dan Ketua Pengprov POBSI NTB, Bahtiar 1234567890123456789012345678901212 Thamrin mengatakan bahwa cabang olahraga biliar meru1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pakan olahraga prestasi. Cabor biliar salah satu cabor 1234567890123456789012345678901212 yang dipertandingkan di event nasional.

1234567890123456789012345678901212 Sehubungan dengan cabor berprestasi, Kadispora NTB 1234567890123456789012345678901212 mengajak semua anak muda NTB yang memiliki talenta 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 di biliar agar terus menekuni biliar. Siapa tau dari atlet 1234567890123456789012345678901212 yang ikut di turnamen itu bisa berprestasi nasional.

1234567890123456789012345678901212 “Mari kita hapus kesan negatif di arena biliar. Arena 1234567890123456789012345678901212 biliar bukan tempat judi, namun dari arena ini akan dap1234567890123456789012345678901212 at melahirkan atlet-atlet berprestasi yang akan meng1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 harumkan nama NTB di kancah nasional,” ajaknya.

1234567890123456789012345678901212 Ditambahkan Eni, atlet biliar NTB memiliki potensi un1234567890123456789012345678901212 tuk menjadi atlet nasional, hal itu telah dibuktikan atlet bil1234567890123456789012345678901212 iar NTB yang sukses meraih satu medali perak dan satu 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 medali perunggu di event nasional. Tak sampai disitu, Eni 1234567890123456789012345678901212 juga mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan kese1234567890123456789012345678901212 jahteraan berupa bonus dan uang pembinaan bagi atlet-atlet 1234567890123456789012345678901212 berprestasi di level nasional hingga internasional. (fan) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB/fan)

Puluhan Atlet Tampil di Piala Bergilir Gubernur NTB

SUARA NTB

Jumat, 6 September 2019

HILANG HLG STNK R4 DAIHATSU XENIA DR.1254 SC NOKA : MHKV5EA1JFJ001898/ NOSIN : INRF028275 AN.DARWISSUSANTO HLG D’SKTR KOTA SUMBAWA

Pasar SNI Dasan Agung Belum Jelas

HLG STNK R2 YAMAHA DR.3425 CE NOKA :MH31K001CK232367/NOSIN : K232527 AN.SAPTUNAH HLG D’SKTR PASAR PAGUTAN KOTA MATARAM

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram di tahun 2017 menjadikan Pasar Dasan Agung sebagai pilot project pasar tradisional Standar Nasional Indonesia (SNI). Program digagas bersama bank milik pemerintah hingga kini belum ada kejelasan.

Secara fisik maupun tata kelola tak ada perubahan signifikan. Intervensi oleh pemerintah hanya berjalan begitu saja setelah program tersebut digagas dua tahun lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin mengatakan,

HLG STNK R2 YAMAHA NOPOL DR.3460 CO NOKA : MH32BU004FJ235450/NOSIN :2BU235460 AN. TAHMID MUHAMMAD HLG D’SKTR KOTA MATARAM

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

HLG STNK R4 NISSAN GRAND LIVINA DR.1859 AS NOKA : MHBG30G1FDJ00236/NOSIN : HR1592148C AN. STIE AMM MATARAM HLG DSKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM

Halaman 12

DIJUAL TANAH

ada keinginan beberapa pasar tradisional di Kota Mataram dicoba sistem pengelolaan pasar memiliki SNI. Oleh karena itu, rencana ini dikomunikasi dengan berbagai pihak termasuk bank milik pemerintah mendampingi untuk membantu melengkapi persyaratan – persyaratan sebagai pasar SNI. Untuk pemenuhan syarat itu, 40 item telah dipenuhi. “Yang harus dipenuhi pada bergerak memenuhi setengah dari persyaratannya,” kata Amran baru – baru ini.

Salah satu pasar ditunjuk adalah Pasar Dasan Agung. Untuk memenuhi itu, Dinas Perdagangan berkolaborasi dengan

semua organisasi perangkat daerah. Di antaranya, Dinas Kesehatana, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM. Pascapelaksanaan program tersebut tidak ada tindaklanjut signifikanuntukmengawalmewujudkan Pasar Dasan Agung Berstandar Nasional Indonesia. Amran mengklaim pembangunan di bagian atas salah satu bagian kegiatan SNI. Ada pemutakhiran lapak.

Tentu program ini diharapkan adanya eksistensi di tahun 2020 dan 2021. “Di tahun 2019 ini kita fokuskan ke infrastrukturnya harus dipenuhi,” ucapnya.

Dikatakan Amran, Dinas

Perdagangan NTB juga diminta turut membantu mewujudkan pasar SNI tersebut. Komponen lain seperti barang dijual tidak mengandung boraks dan zat berbahaya lainnya juga jadi komponen kesehatan yang perlu mendapatkan pengawasan. Zonasi pedagang juga harus diatur.

Jika tidak demikian, praktis akan tereliminasi sebagai sistem pengelolaan pasar SNI. Syarat paling berat diakui, yakni menjamin kesinambungan sikap pasar sesuai arahan zonasi. Tata letak bersih jadi penilaian besar pasar SNI tersebut. (cem)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 6 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

OPINI

Halaman 14

Renungan Tahun Ajaran Baru

Putus Mata Rantai Peredaran Sianida PENERTIBAN Penambang Tanpa Izin (PETI) di NTB membutuhkan perjuangan besar pemerintah daerah bersama aparat keamanan di daerah ini. Ketika upaya penertiban dilakukan di lokasi penambangan ilegal, selalu ada cara oknum masyarakat melakukan pengolahan hasil tambang ilegal dengan menggunakan zat berbahaya. Jika sebelumnya, pemerintah bersama aparat keamanan mengawasi peredaran mercuri yang dijadikan sebagai bahan mengolah hasil tambang ilegal, masih ada oknum menggunakan zat kimia berbahaya lainnya, yakni sianida.

Tindakan menggunakan sianida untuk mengolah hasil tambang ilegal menjadi logam mulia, seperti emas tentu tidak bisa dibiarkan berkembang.

Jika sekarang ini, penjualan dan peredaran merkuri di lapangan diawasi ketat, tidak ada salahnya, pemerintah bersama aparat keamanan juga mengawasi ketat penjualan, pembelian hingga peredaran sianida di masyarakat. Jangan sampai, peredaran sianida sudah parah dan menjadi tren baru bagi penambang ilegal baru pemerintah bertindak.

Kita harus memberikan apresiasi pada temuan aparat keamanan di lapangan, jika sianida banyak dipergunakan penambang ilegal untuk memurnikan batuan yang mengandung emas. Temuan-temuan yang cukup banyak ini boleh dikata pemerintah ‘’kecolongan’’ mengawasi penjualan bahan kimia berbahaya di masyarakat. Pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penjualan bahan-bahan kimia berbahaya, mesti selektif dalam melayani konsumen atau pembeli yang memesan dalam jumlah besar. Jangan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, kepentingan masyarakat yang lebih besar diabaikan.

Jika mencermati pernyataan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, jika masuknya sianida ke NTB dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin operasional, seperti perusahaan tambang, atau perusahaan lain yang membutuhkan bahan kimia yang sama. Apalagi, masuknya zat kimia ini melalui pelabuhan yang resmi dan berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Tentunya, jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan sianida ini, maka sudah jelas pihak yang bertanggung jawab. Itu artinya, pemerintah dan aparat keamanan tentu tahu siapa-siapa yang mesti dimintai pertanggungjawabannya. Karena dari mereka lah, zat-zat berbahaya itu beredar dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Melihat dari fakta ini, tentu sudah kelihatan pihak-pihak mana saja yang menggunakan atau memasukkan sianida atau bahan-bahan kimia berbahaya lainnya, terutama ke para penambang ilegal. Jika ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk terhadap pencemaran lingkungan dan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup di sekitarnya.

Harus kita sadari, jika lokasi-lokasi tambang ilegal dekat dengan daerah pariwisata. Sebut saja, tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat, dekat dengan lokasi sejumlah objek wisata di Kecamatan Sekotong. Begitu juga dengan lokasi tambang ilegal Gunung Prabu Lombok Tengah dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan beberapa objek wisata cantik di Lombok Tengah bagian selatan. Jika mata rantai peredaran sianida, mercuri dan zatzat kimia berbahaya lainnya tidak diputus atau diawasi ketat, maka masa depan pariwisata NTB akan hancur. Wisatawan tidak lagi percaya dengan promosi yang dilakukan pemerintah daerah dan elemen pariwisata lainnya.

Di sinilah, pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menindak peredaran atau pengawasan bahan kimia berbahaya lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Jika ada pihak-pihak yang menyalurkan atau menggunakan sianida dalam jumlah besar mesti diawasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan. Selain itu, jika ada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan sianida dan mercuri, harus ditindak tegas. Bahkan, pihak penyalur atau yang memasukkan bahan-bahan kimia berbahaya ini juga mesti ditindak, karena menjual atau mendistribusikan pada pihak-pihak yang menyalahgunakannya untuk merusak dan mencemari lingkungan.

Yang paling penting adalah bagaimana sianida, mercuri dan lainnya mata rantai peredarannya harus diputus. Pemutusan mata rantai peredaran ini setidaknya akan mampu menjadi solusi terhadap masih maraknya penambangan ilegal di NTB. Dan pemerintah tidak lagi dipusingkan dengan aktivitas penambang liar yang selama ini menjadi permasalahan yang belum menemukan titik temu. Semoga! (*)

Karakter Anak-anak Milenial I zaman now, anak-anak milenial bukan hanya membutuhkan pembelajaran sekolah seperti dari materimateri yang dapat mencerdaskannya. Anak-anak juga membutuhkan suatu pembelajaran di mana hal itu akan membantunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan zaman yang terus berkembang.

Kemajuan zaman now, yang semulanya dipandang akan memudahkan manusia, justru menimbulkan kenyataan yang sebaliknya.

Permasalahan baru yang muncul salah satunya adalah persoalan karakter. Memang, tanggung jawab penanaman karakter pada anak merupakan peran utama orangtua.

Sebab, pendidikan karakter sudah seharusnya ada sejak dini dan diajarkan oleh orangtua.

Sebuah survei yang dilakukan Primrose Schools pada 2016 menemukan, ternyata 92% orangtua mengakui pentingnya pembentukan karakter anak yang kuat dan positif sejak dini, terutama karena anak-anak ini hidup di era digitalisasi. Tapi, anehnya, dari survei yang sama juga ditemukan bahwa hampir 50% dari orangtua mengakui mereka belum paham bagaimana dan kapan sebaiknya pembentukan karakter ini bisa dimulai.

Padahal, pembentukan karakter itu sangat penting. Pearson dan Nicholson (2000) mengatakan bahwa dimilikinya karakter yang baik dan positif akan menghubungkan tiga macam aspek dalam hidup anak. Pertama, dirinya sendiri.

Dengan dirinya sendiri, anak yang memiliki karakter positif dapat menunjukkan perilaku mandiri, gigih, dan banyak akal. Kedua, orang lain. Ketiga, komunitas/ masyarakat luas. Dengan orang lain dan masyarakat luas, anak yang baik akan memiliki karakter

Oleh: AISYAH ANGGRAENI (Peneliti Fresh/Civitas Akademika PGSD FIP Universitas Negeri Padang (UNP)) positif seperti berani dan adaptif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.

Mengingat pengalaman nyata yang dialami para pendidik dan akademisi yang sering kewalahan menghadapi karakter peserta didiknya belakangan ini, maka pihak terakhir itu pun semakin gencar mengingatkan pentingnya pembentukan karakter untuk dilakukan sejak dini, dimulai dari rumah, selain juga dari sekolah. Banyak penelitian juga menemukan bahwa anak yang memiliki karakter yang positif dan kuat akan meningkatkan performa mereka di sekolah, mendapatkan nilai yang lebih baik, serta memiliki hubungan sosial yang lebih positif.

Tuntutan para pendidik dan akademisi itu bisa dipahami.

Sebab, sesungguhnya sekolah atau institusi pendidikan bisa disebut sebagai lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga, yang berperan dalam pendidikan karakter pada seorang anak.

Apalagi mengingat bahwa sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai keahlian dan ilmu pengetahuan, maka tuntutan para pendidik dan akademisi itu cukup beralasan.

Hanya saja pengelola sekolah atau institusi pendidikan jangan lupa bahwa mereka juga memiliki peranan aktif untuk membentuk peserta didik dengan pendidikan yang berkarakter. Pendidikan karakter di sekolah sendiri merupakan sistem penanaman berupa komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan.

Jangan pula lupa bahwa sejatinya pendidikan karakter sudah melekat dan diterapkan sejak dibentuknya lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Hanya saja

RADIO

metode dan penerapannya berbeda seiring berubahnya peraturan, berubahnya zaman dan gaya hidup.

Di derasnya terpaan zaman yang serba instan dan terbukanya berbagai informasi sekarang ini, bila tidak diatasi dengan pendidikan karakter yang diramu sedemikian rupa, maka derasnya terpaan zaman pelan-pelan tapi pasti mengikis moral, nilai-nilai dan akhlak generasi penerus bangsa.

Makanya bisa dipahami bahwa menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah untuk membentuk karakter pada anak, seperti yang dibayangkan oleh orang awam. Dengan modal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa belumlah cukup. Guru juga dituntut harus memiliki kompetensi/kinerja guru yang berkarakter. Karena itu, dibutuhkan perhatian pemerintah dan kerjasama yang baik dari orangtua, masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam terbentuknya karakter anak.

Pendidikan karakter yang dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak tersebut ditujukan untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan baik-buruk. Juga, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Untuk itu, dibutuhkan pendidikan karakter yang berkesinambungan dan kerjasama antara orangtua dan guru untuk menanamkan kembali pembentukan karakter pada anak. Maka tentunya dibutuhkan proses secara terusmenerus, apalagi mengingat manusia bukanlah robot yang sifatnya tetap seperti mesin, melainkan manusia adalah makhluk

yang fleksibel (bisa berubah). Begitu juga dengan anak.

Dengan kesadaran dan kerjasama berbagai pihak serta idealisasi pendidikan karakter seperti itulah diharapkan karakter anakanak zaman now yang kian hari kian pudar dapat dikuatkan kembali demi kemajuan bangsa ini nantinya. Semoga!

POJOK Belum membangun, ITDC tegur delapan investor KEK Mandalika Semestinya disiapkan sanksi tegas

*** Dikhawatirkan warga tolak pembangunan pengolahan limbah

Matangkan sosialisasi

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 6 September 2019

Survei Awal Batan

PLTN Kapasitas 100 MW Berpotensi Dibangun di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah melakukan survei awal lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di NTB. Batan menemukan lokasi yang layak menjadi lokasi pembangunan PLTN di Pulau Rakit Kawasan Teluk Saleh.

Namun masih perlu dilakukan studi secara detail lagi untuk memastikan kalayakan Pulau Rakit menjadi lokasi pembangunan PLTN dari berbagai aspek. PLTN yang berpotensi dapat dibangun di NTB kapasitasnya sekitar 100 MW. “Hitung-hitungan kita, rencana kita 100 MW. Itu memang tergantung kapasitas listrik kita ada sekarang. Kemudian diproyeksikan ke depan. Ternyata baru muncul PLTN kapasitas 100 MW,” kata Kepala Bidang Kajian Infrastruktur Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan, Sriana dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Kamis (5/9) siang.

Awalnya, Batan melakukan survei di Pulau Panjang Sumbawa. Tetapi lokasinya rentan terjadi gempa. Sehingga tim dari

Batan mencari lokasi yang lain yakni Pulau Rakit. Hasil survei awal, Pulau Rakit layak menjadi lokasi pembangunan PLTN. “Hanya saja, ada yang perlu dikaji lebih lanjut. Bagaimana sejarah, itu lokasinya untuk apa. Studinya tingkat kegempaan berapa di sana, itu yang masih perlu dikaji lebih detail lagi,” katanya.

Ia menyebut Pulau Rakit jaraknya sekitar 40 km dari Gunung Tambora. Sehingga perlu diakukan kajian lagi. Apabila terjadi letusan gunung, berapa frekuensinya. Apakah letusannya akan sampai di lokasi tersebut atau tidak.

“Kalau suatu saat nanti pemerintah pusat memutuskan memang perlu dibangun PLTN, kita sudah siap lokasinya,” katanya.

Menurut Sriana, Pemerintah harus melihat kebutuhan energi ke depan. Ketersediaan energi listrik menjadi salah satu pertimbangan investor menanamkan modalnya. Jika listrik sering byarpet, maka investor akan berpikir datang ke NTB. Dengan adanya industri smelter di Sumbawa Barat, Global Hub Kayangan di Lombok Utara dan KEK Mandalika di Lombok

Audit Dana NTB ’’Zero Waste’’ Dari Hal. 1 khususnya bidang yang mengurus program NTB Zero Waste, Jumat pekan lalu. ‘’Iya (Inspektorat sedang mengaudit),’’ kata Ibnu yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/9) siang.

Ditanya berapa lama Inspektorat akan melakukan audit. Dan apakah benar terjadi penyimpangan penggunaan anggaran program NTB Zero Waste sesuai dengan apa yang dilaporkan masyarakat ke Kejati NTB? Ibnu mengatakan masih belum ada kesimpulan dari audit yang dilakukan.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan, pihaknya masih mempelajari data dan informasi yang ada. ‘’Belum ada kesimpulan karena masih dipelajari data dan informasi yang ada. Demikian juga fakta lapangan,’’ terangnya.

Aliansi Pemuda NTB menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Rabu (28/8) lalu. Selain itu, ada juga masyarakat secara perorangan atas nama Pihirudin yang melaporkan dugaan penyimpangan anggaran pada program NTB Zero Waste tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp4 miliar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB secara tegas membantah adanya penyimpangan anggaran NTB Zero Waste. ‘’Nggak ada, nggak ada penyimpangan. Karena itu bantuan sosial, malah tidak lewat kita bantuan sosial kepada bank sampah itu,’’ kata Madani.

Ia menjelaskan pada 2018, diberikan bantuan sosial ke-

pada bank sampah sebesar Rp10 juta. Tahun lalu, bantuan sosial diberikan kepada 50 bank sampah. Sehingga total bantuan sosial yang diberikan sebesar Rp500 juta.

Selain bantuan sosial, 50 bank sampah tersebut juga diberikan bantuan peralatan. Nilainya sebesar Rp15 juta untuk satu bank sampah. Sehingga total bantuan peralatan untuk 50 bank sampah pada 2018 sebesar Rp750 juta.

Sedangkan untuk tahun 2019, bantuan sosial dan peralatan akan diberikan kepada 74 bank sampah yang ada di NTB. Untuk bantuan sosial sebesar Rp740 juta dan bantuan peralatan sebesar Rp1,11 miliar.

Namun Madani menjelaskan bantuan sosial dan peralatan untuk 2019 kepada 74 bank sampah belum disalurkan. Pihaknya sedang membuatkan rekening buku tabungan kepada masing-masing bank sampah. Sehingga ia mempertanyakan dari mana angka dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp4 miliar tersebut.

Pada tahun 2020 mendatang, anggaran NTB Zero Waste dinaikkan menjadi dua kali lipat. Dari Rp15 miliar pada 2018, akan naik menjadi Rp31 miliar lebih pada 2020.

Sebagian besar anggaran tersebut akan dipergunakan untuk penanganan sampah di TPA Regional Kebun Kongok. Untuk pengelolaan sampah di TPA Kebun Kongok akan dialokasikan sekitar Rp11 miliar. (nas)

Selesaikan Aset Gili Trawangan Dari Hal. 1 Rakor Forkopimda tersebut dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Dihadiri bupati/walikota dan pimpinan kepolisian, kejaksaan dan pimpinan daerah lainnya. ‘’Salah satu materi yang dibahas terkait masalah GTI. Itu memang perlu tindaklanjut atau follow up dari rapat kemarin,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/9).

Beberapa opsi terkait penyelesaian persoalan lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Trawangan tersebut menjadi catatan masing-masing pihak untuk segera mengambil langkah strategis. Menurut Irnadi, langkah-langkah strategis yang akan diambil menyelesaikan persoalan aset di Gili Trawangan tersebut akan terus dipantau gubernur. ‘’Opsi-opsi itu tentu menjadi catatan masing-masing pihak untuk segera mengambil langkah strategis yang akan terus dipantau Pak Gubernur,’’ kata Irnadi.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini mengatakan bahwa memang ada beberapa saran dan masukan dari Kepolisian dan Kejaksaan. Saran dan masukan tersebut menjadi perhatian Pemprov NTB. Apakah ada opsi untuk memutus kontrak kerja sama dengan PT. GTI? Irnadi mengatakan ia belum bisa menjawab. Karena itu kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelola aset. ‘’Pemda dalam hal ini Pak

Gubernur akan mempertimbangkan opsi-opsi terbaik untuk bagaimana kemaslahatan masyarakat,’’ terangnya.

Intinya, kata Irnadi, persoalan aset Pemprov yang berada di Gili Trawangan salah satu topik yang dibahas dalam rakor Forkopimda NTB tersebut. Artinya, Pemda tetap fokus menyelesaikan persoalan tersebut. ‘’Saya yakin pihak terkait akan mengambil langkah. Itu butuh pendalaman lagi. Aset yang memang butuh ditertibkan, akan ditertibkan oleh Pemprov,’’ tandasnya.

Diketahui, perjanjian kerja sama pengelolaan aset antara Pemprov NTB dengan PT. GTI menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov NTB 2018. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam menyatakan Pemprov berpeluang memutus kontrak kerja sama dengan PT.GTI yang telah diberikan mengelola lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Namun, sampai 20 tahunan, aset daerah tersebut belum juga dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kerja sama pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan menjadi catatan BPK lantaran jangka waktu kerjasamanya cukup lama, yakni 70 tahun.

Selain itu, kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut juga sangat minim, hanya Rp30 juta setahun. (nas)

Tengah maka akan butuh pasokan listrik dalam jumlah besar.

Sekretaris Dinas ESDM NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si mengatakan bahwa memang lokasi yang layak sebagai tempat pembangunan PLTN berada di kawasan Teluk Saleh Sumbawa. Apa yang dilakukan Batan masih survei awal tapak (lokasi).

Ia menyebut Pulau Rakit luasnya sekitar 2.000 hektare. Jika PLTN dibangun, maka tidak semua akan pergunakan untuk lokasi pembangunan PLTN. Zainal mengatakan PLTN merupakan energi yang murah untuk masa depan. Negara-negara maju untuk pengembangan industri sudah mengarah ke PLTN. Bahkan China sudah 40 persen energi listrik disuplai dari PLTN. Begitu juga Prancis. Bahkan Prancis sudah mengarah ke pengembangan termonuklir.

“Kita ini belum mulai apa-apa.

Kalau bicara kemajuan, harus bicara nukir, energi masa depan,” katanya.

Ketika ditanya pentingnya dibangun PLTN di NTB, Zainal menjelaskan kebutuhan energi listrik di NTB ke depannya bisa menembus 2.000 MW. Estimasi itu jika melihat rencana pembangunan smelter, Global Hub dan KEK Mandalika. Untuk smelter saja, mereka butuh pasokan energi listrik antara 500-600 MW. “PLTN ini potensi yang perlu diperhatikan untuk pengembangan nuklir. Pengembangan pembangkit alaternatif ke depan. Mungkin nanti di RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) sudah masuk energi alternatif, nuklir ini,” katanya. (nas)

Halaman 15

Ratusan Siswa Ikuti Perhubungan Mengajar di Mataram Mataram (Suara NTB) – Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah BaliNusa mengadakan kegiatan Perhubungan Mengajar, Kamis (5/9). Mengambil lokasi di aula Golden Palace Hotel Lombok, kegiatan tersebut ditujukan sebagai bagian dari peringatan hari perhubungan nasional yang jatuh pada 17 September mendatang.

Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali, Dedy Cahyadi, menerangkan bahwa program Perhubungan Mengajar di Lombok menyasar pelajar usia SMA dan SMK se-Kota Mataram sebagai peserta.

Mengambil tema ‘Ajaran Giat Lewat Edukasi (AGiLE)’, kepada peserta akan diberikan informasi berkaitan dengan kemajuan dan peran Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan sarana transportasi di Indonesia.

“Kami ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak milenial ini pentingnya menjaga keselamatan bertransportasi, khususnya bagi mereka yang memang berangkat dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah,” ujar Dedy ditemui sesuai kegiatan. Setidaknya ada 258 Siswa dan 21 Guru Pendamping yang hadir sebagai peserta kegiatan tersebut.

Selain itu, pemahaman tentang pentingnya memakai angkutan umum bagi siswa juga berusaha digalakkan kembali. Hal itu disebut Dedy untuk mengurangi kemacetan dan tingkat polusi. “Nantinya

(Suara NTB/bay)

RAMAI - Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali, Dedy Cahyadi, memberikan materi terkait pembangunan nasional dan pentingnya transportasi dalam kegiatan Perhubungan Mengajar di Mataram, Kamis (5/9). juga diharapkan mereka tidak hanya memahami tapi juga mengimplementasikan dalam kegiatan bertransportasi lalulintas dan memperioritaskan angkutan umum,” ujarnya.

Secara umum di semua kota besar di Indonesia penggunaan sepeda motor khususnya oleh pelajar dominan jumlahnya.

Hal itu menjadi salah satu latar belakang diadakannya Perhubungan Mengajar, mengingat pengguna sepeda motor memiliki batas usia secara hukum.

“Anak-anak sekolah ini banyak yang belum mencapai usianya sudah diberikan izin oleh orang tuanya untuk mengendarai sepeda motor,” ujar Dedy.

Geopark Satun Thailand Tuan Rumah APGN 2021 Dari Hal. 1 Sebagai perwakilan masyarakat NTB, Wagub menyampaikan penghargaan atas dipilihnya NTB sebagai tuan rumah APGN tahun ini.

Provinsi NTB katanya, terdiri dari hampir 300 pulau yang tersebar di provinsi ini dengan dua pulau besar utama yang disebut Lombok dan Sumbawa. ‘’Kami memiliki tiga suku utama yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo, kami kaya akan

budaya dan sejarah,’’ ujarnya.

Rohmi mengatakan, pantai indah terletak di setiap sudut NTB, menawarkan pantai pasir putih dan air sebening kristal yang dilengkapi dengan terumbu karang yang indah bagi para pengunjung. Dua gunung berapi bersejarah, Tambora dan Rinjani, menawarkan pemandangan indah serta peluang tak terbatas untuk belajar dan meneliti sejarah dunia ini. ‘’Kerajinan tangan dan potongan kain te-

nun yang indah kaya akan filosofi dan budaya. Dan inilah alasan mengapa saya bangga menyebutnya NTB adalah rumah kami,’’ ujarnya.

Karena itu, Wagub berharap setelah acara ini, delegasi APGN bisa menikmati beberapa hari lagi untuk menjelajahi NTB. ‘’ Mulai dari Gili Trawangan hingga pantai-pantai eksotis di Mandalika, atau bahkan melarikan diri dan membenamkan diri dalam ketenangan Desa Sade,’’ Wagub berpromosi. (r)

Jaksa Telaah Dugaan Bantuan Bank Sampah Fiktif Dari Hal. 1 dengan nilai total Rp25 hingga Rp30 juta per kelompok.

Dijelaskan juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, informasi nominal bantuan itu akan ditelusuri, termasuk kemungkinan bantuan fiktif. Keterangan awal disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga jadi bahan konfrontir. “Informasi awal ini penting untuk jadi bahan kajian awal. Termasuk kemungkinan fiktif. Tapi ini kan perlu ditelusuri lagi,” kata Dedi Irawan, Kamis (5/9) kemarin.

Saat ini Kejati NTB sedang memproses dua laporan sekaligus untuk bantuan tahun 2018 senilai Rp 1,7 miliar. Laporan terpisah disampaikan kelompok pengunjukrasa dan perorangan. “Laporan dari pengunjukrasa sudah diproses Intel. Sedangkan laporan perorangan itu dalam proses di Pidsus,” ujarnya.

Pada akhirnya nanti, kata dia, akan ditentukan penanganannya di Pidsus atau di Intelijen. “Kemungkinan pekan depan, sudah mulai penyelidikan awal,” ujarnya.

Sementara menurut pel-

apor indikasi bantuan fiktif diduga di kelompok penerima.

Item bantuan berupa sarana dan prasarana Rp 15.600.000 dikali 50 kelompok sehingga menjadi total Rp 780.000.000.

Bantuan ini berupa gudang, gerobak, karung, timbangan.

Dari total pengajuan Rp 1,7 miliar setelah dirasionalisasi menjadi Rp 1,5 miliar. Bantuan itu untuk 50 kelompok di Pulau Lombok. Sementara untuk tahun 2019, kucuran anggaran lebih besar, mencapai Rp 2,5 miliar, didistribusikan ke kelompok di Pulau Sumbawa. (ars)

Pusat Bisnis, Anak Muda dan Inspirasi dari China Dari Hal. 1 Ada juga inovasi pelayanan lain bagi konsumen yang berbelanja di supermarket. Inovasi robot yang siap mengantar dan membawakan barang yang dibeli konsumen. Konsumen tidak perlu repot mengangkut barang yang dibelinya sendiri.

Karena robot akan membawakan barang yang dibeli konsumen, sampai di tempat transaksi pembayaran yang juga menggunakan aplikasi.

Innoway adalah jalan setapak sepanjang 200 meter terletak di wilayah Zhongguancun di Beijing. Innoway, menampung lebih dari 2000 perusahaan rintisan. Perusahaan yang didirikan anak-anak muda itu bergerak memfasilitasi investor dan bisnis-bisnis besar di sejumlah negara di dunia. Dari pusat jalan setapak ini, telah lahir usaha-usaha baru yang berkembang pesat.

Jalan ini dulu dikenal sebagai Haidian Book City. Tempat segelintir toko buku kecil menjalankan bisnis-bisnis sederhana. Oleh pengusaha lokal dan investor China lainnya, kemudian diubah menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan. Program ini, mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat.

Innoway merupakan inkubator bisnis yang didukung penuh Pemerintah Beijing dan Pemerintah Distrik Haidian untuk mendorong lahirnya wirausaha baru di Negeri Tirai Bambu. Anak-anak muda yang menggawangi program ini, menawarkan platform untuk pertukaran terbuka antara ‘’pemain’’ (investor) global dalam ekosistem inovasi. Innoway juga memberikan dukungan logistik dan konsultasi bisnis bagi investor yang yang ingin memasuki pasar China.

Sejauh ini, Innoway telah mem-

fasilitasi lebih dari 2.900 startup (rintisan usaha baru) di dalam negeri dan luar China (asing) dengan total investasi lebih dari 7,65 miliar yuan (1,22 miliar dolar Amerika).

Innoway, tidak saja melayani bisnis perusahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri China. Inovasi anakanak muda negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping juga telah melayani lebih dari 50 perguruan tinggi dan universitas serta lebih dari 2.000 agen modal ventura.

Pemerintah China memberi ruang yang seluas-luasnya pada anak-anak muda dalam berinovasi tidak saja di Innoway. Peluang yang sebesar-besarnya juga diberikan kepada anak muda yang bergerak dalam industri keramik di pusat industri keramik Tiongkok, Jingdezhen. Anak-anak muda di sini diberi ruang berkreasi dengan dukungan penuh dari pemerintah setempat. Kaum milenial, generasi penerus bangsa mendapat perhatian serius Pemerintah Tiongkok.

Langkah Pemerintah Tiongkok dalam menciptakan usahawan baru selaras dengan program yang sedang digencarkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc –Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah. Pemprov NTB di bawah kepemimpinan duo doktor ini, memiliki programprogram yang tujuannya memfasilitasi anak-anak muda potensial dalam berbisnis. Salah satunya dengan menciptakan 1000 enterpreneur muda.

Dalam sebuah kesempatan, Gubernur Dr.Zul, mengatakan bahwa jumlah pengusaha muda harus lebih banyak jumlahnya dari total penduduk di suatu daerah. Untuk merealisasikan itu katanya, diperlukan revolusi mental.

Terutama di kalangan mahasiswa untuk mendongkrak jumlah pengusaha muda. Pola pikir anak- anak muda NTB perlu diubah agar mereka tidak hanya berpikir ingin menjadi karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.

Suksesnya Tiongkok menciptakan enterpreneur muda yang mampu melahirkan inovasi-inovasi hebat sehingga inovasinya diburu sejumlah negara di dunia, sepertinya menarik diadopsi Pemprov NTB. Jiang Xi Tawarkan Investasi untuk NTB Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jiang Xi, Tiongkok dalam tiga tahun terakhir bergerak antara 8,9-9 persen. Provinsi Jiang Xi, merupakan provinsi nomor 3 tertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya di Tiongkok. Sebagai provinsi dengan finansial kuat, Pemerintah Jiang Xi menawarkan investasi kepada Pemerintah Daerah Bali, NTB dan NTT. ‘’Kira-kira, apa yang bisa kami investasikan di sana (Bali, NTB, NTT), kami siap berinvestasi,’’ ujar Dr.Huang Jiawen, Deputy Director General Hubungan Luar Negeri Provinsi Jiang Xi, saat menjamu makan malam Delegasi Jurnalis Bali, NTB dan NTT di Nanchang.

Tawaran investasi ini katanya, tidak lepasdari catatan bagusnya kerjasama Pemerintah Tiongkok dengan Indonesia selama ini. Jika kemudian dilanjutkan kerjasama investasi ini antarprovinsi menurut Huang Jiawen, itu sangat bagus.

Syarat berinvestasi katanya, dilihat dari potensi apa yang bisa dikembangkan. Pemerintah Tiongkok sangat responsif dalam berinvestasi. ‘’Konsep investasi kami sederhana. Bahwa investasi kami harus berkembang di setiap tempat,’’ katanya (*)

Untuk itu edukasi tentang peraturan undang-undang perlu terus dilakukan, sejalan dengan pengadaan transportasi umum. Disebut Dedy Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah di NTB serta BPTD BaliNusa telah memiliki rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya melalui revitasilasi Bus Rapid Transit (BRT) yang masih vakum sampai saat ini. “BRT akan dihidupkan kembali supaya mereka meninggalkan sepeda motor dan kembali ke angkutan umum. Bus (untuk) sekolah tersebut gratis,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Panitia Perhubungan Mengajar, Boy Nurdin, menerangkan bahwa revitalisasi BRT sebagai solusi keselamatan berkendara bagi pelajar merupakan tugas bersama dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Khusus di NTB,

pengadaan BRT telah didorong sejak 2017 melalui APBN. “Dengan posisi salah satu kemacetan di jalan ini dan juga banyaknya penggunaan sepeda motor di anak sekolah, kami memberikan dorongan kepada pemerintah daerah.” ujar Boy ditemui seusai kegiatan. “Tapi waktu itu daerah masih dalam posisi kurang interestnya (tertarik, Red) terhadap revitalisasi angkutan umum ini,” sambungnya.

Boy sendiri mengharapkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai menyiapkan dan menghidupkan kembali BRT. Terutama untuk mengakomodir dan mensosialisasikan kepada anak usia sekolah untuk naik kendaraan umum.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa mendorong lebih lanjut untuk memperluas wilayah cakupan BRT yang bisa dilayani,” pungkas Boy. (bay)

APGN Tingkatkan Omzet UMKM Dari Hal. 1 Selain itu, pemanfaatan portal daring seperti I-Shop yang dikembangkan pemerintah juga turut membantu dan memaksimalkan transaksi dari UMKM selama gelaran APGN berlangsung. ‘’Yang dihadirkan sekarang di APGN adalah barang-barang I-Shop, karena itu dijamin kepuasannya untuk berbelanja,’’ ujarnya. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari transaksi uang tunai dan sekaligus memudahkan transaksi sesuai mata uang dari berbagai negara peserta APGN. Salah seorang pemilik UMKM yang turut memamerkan produknya di stand penjualan APGN, Hema, mengaku APGN memberikan dampak positif bagi usahanya. Diterangkan Hema omzetnya meningkat dua kali lipat selama gelaran APGN ber-

langsung. ‘’Kebanyakan yang melihatlihat untuk belanja untuk saat ini dari Indonesia. Seperti Bupati Pandegelang dan Bupati Pacitan,” ujar Hena kemarin.

Selain itu, beberapa peserta dari Korea Selatan juga kerap membeli produknya berupa pakaian, sepatu, dan lain-lain yang memiliki tulisan Lombok. “Jadi yang bermotif ada tulisan Lombok sangat dicari,” sambung pemilik usaha Ingesne Lombok Hema Collection itu.

Diakui Hena gelaran APGN membantu promosi produk UMKM miliknya serta UMKM lainnya secara umum untuk lebih dikenal oleh dunia. Terlebih mereka telah mendapatkan pelatihan eksport. Terlebih pascabencana gempa tahun lalu yang sempat melesukan semua sektor, termasuk penjualan produk UMKM. (bay)

BPBD Minim Anggaran dan Armada Dari Hal. 1 Sementara kebutuhan air mendesak mendesak,” kata Ahsanul Khalik Kamis (5/9).

Bahkan, katanya ada kabupaten yang tak memiliki mobil tangki pengangkut air bersih. Pemda terdampak berharap bantuan dari BPBD Provinsi NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebagaimana rilis BMKG, Agustus menjadi fase puncak kekeringan di NTB, ditandai dengan Hari Tanpa Hujan (HTH) yang cukup panjang.

Jumlah HTH mencapai 60 hari dan terpanjang 130 hari.

Berdasarkan data dari kabupaten dan kota terdampak kekeringan, jutaan liter air sudah didroping ke masyarakat atau jiwa terdampak.

Seperti di Lombok Barat, droping air bersih sudah mencapai 254.000 liter. Dalam prosesnya, BPBD setempat mengdihadapi medan yang berat, tidak memiliki armada mobilitas yang memadai, ditambah dana sangat terbatas.

“Kebutuhan mendesak BPBD setempat, mobil tangka, tandon air dan anggaran,” sebut Khalik.

Informasi dari BPBD Lombok Tengah, total droping sebesar 1.715.000 liter. Kendala yang dihadapi kekurangan armada mobil tangka. “Bahkan BPBD Kabupaten Lombok Tengah ini tidak memiliki mobil tangka,” ungkapnya.

Sementara BPBD Lombok Timur, total droping air sebesar 645.000 liter. Atensi terus dilakukan kepada masyarakat terdampak, dengan berkoordinasi dengan sektorsektor terkait. Kendala yang dihadapi hampir sama, terbatasnya anggaran , terbatasnya sarana dan prasarana kendaraan tangki air bersih. “ Jarak tempuh droping air yang

jauh. Akses jalan ke beberapa titik lokasi terdampak sulit dilalui,” paparnya.

BPBD Lombok Utara sudah melakukan droping air bersih sejumlah 1.930.000 liter . Kendala yang dihadapi juga sama, kurangnya armada untuk droping aira bersih dan anggaran yang terbatas.

BPBD Sumbawa Barat dengan penetapan status siaga dan tanggap darurat bencana kekeringan namun tak ada data droping air bersih.

Kendala yang dihadapi belum ada anggaran untuk distribusi air bersih.

Sementara BPBD Kabupaten Sumbawa, upaya penanganan yang dilakukan dengan droping air bersih ke wilayah terdampak sejumlah 1.733.000 liter. Kendala yang dihadapi, wilayah yang luas, kurangnya armada dan anggaran yang sangat terbatas .

BPBD Dompu, sudah 1.000.000 liter air didroping, dengan kendala yang dihadapi terbataasnya mobil tangka, tidak ada tandon untuk penampupngan air di lokasi terdampak, kurangnya dana untuk pembelian dan pendistribusian air bersih.

Sementara BPBD Kabupaten Bima, upaya penangan dampak kekeringan juga sudah dilakukan, namun tak menyertai data air yang didroping.

Kendala dihadapi juga sama dengan Sumbawa, luasnya wilayah terdampak, kurangnya mobil tangki dan dana yang terbatas.

Terakhir, BPBD Kota Bima, upaya penanganan dengan mendroping air sebanyak 2.000.000 liter. BPBD setempat juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bima dan lembaga Perbankan se Kota Bima untuk membantu masyarakat terdampak. Kendala yang dihadapi juga pada kekurangan biaya operasional. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598 suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

IPM Lotim Terendah di NTB

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengatakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Lotim diperlukan sinergi dan keterpaduan program sampai di tingkat desa. IPM Lotim saat ini berada di posisi ke-9 atau terendah kedua dari sepuluh kabupaten/kota di NTB. Kepala Bagiam Humas dan Protokol Sekda Lotim, Iswan

Rakhmadi mengutip penyampaian Bupati dalam pembukaan Training of Trainer (TOT), Bimtek Musrenbangdes Khusus Perempuan, Anak, Difabel, dan Lansia, Kamis (05/9). Bupati menegaskan pentingnya keterpaduan antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Semua harus bergerak secara harmonis dan terpadu untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Bupati mengakui pembangunan fisik masih menjadi favorit dan prioritas di tingkat desa karena dinilai hasilnya lebih nyata dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Akan tetapi harus dilihat pula program-program non fisik yang lebih penting. Bupati menyebut penanggulangan kemiskinan, bidang kesehatan seperti penanggulangan stunting dan

Penambang di Sekotong Harus Diberdayakan Giri Menang (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB dapil Lombok Barat - KLU asal Sekotong, Lalu Ahmad Ismail, SH mengatakan, para penambang dan masyarakat sekitar harus mendapatkan sosialisasi yang cukup dan pemberdayaan dari pemda. Politisi ini juga mendorong pemda mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Pariwisata dan pertembangan yang dimiliki daerah Sekotong yang menjadi penyangga KEK Mandalika, Lombok Tengah tersebut.

Bagi Ahmad Ismail, pemerintah bukan menutup tambang, melainkan menertibkan tambang ilegal di daerah tersebut.

“Tambang emas rakyat itu tidak di tutup, tetapi di tertibkan,” katanya, Kamis (5/9). Penertiban tambang rakyat bukan saat ini saja dilakukan, tetapi sejak tahun 2009. Saat duduk menjadi anggota DPRD Lombok Barat, ia yang ada di Komisi III membidangi masalah pertambangan ikut menggodok Perda Pertambangan.

Menurut dia proses penertiban tambang ini butuh waktu.

Sebelum dibuat perda perlu dibentuk dulu pansus RTRD (Rencana Tata Ruang Daerah).

Dengan adanya RTRD, maka pertambangan punya tata ru-

ang, dan pariwisata punya tata ruang, sehingga semua punya tata ruang. Di dalam tata ruang tersebut lanjut dia, diatur bahwa WP (Wilayah Pertambangan) di Sekotong ini 27.000 hektar,dan 700 hektar menjadi WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang dikelola oleh masyarakat melalui koperasi.

Masing-masing koperasi mendapatkan 10 hektar dari yang 700 hektar sedangkan sisanya itu adalah pertambangan yang dikelola oleh perusahaan.

Menyoal penertiban tambang ilegal, ia mengharapkan supaya pemerintah gencar melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa pertambangan yang dikelola dengan baik akan memberikan PAD yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. “Tentunya penertiban tambang tidak langsung penertiban, tetapi di dahului dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di lingkar tambang. Dan penertiban tambang artinya bukan ditutup, akan tetapi dari pertambangan ilegal menjadi legal, sehingga ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah. Kalau ilegal, dari mana daerah mendapatkan PAD,” ujarnya. PAD itu

nantinya akan kembali ke masyarakat juga.

Ia juga menyoroti dampak dibukanya tambang emas serta pariwisata yang sedang digalakkan di Kecamatan Sekotong. Ia menyebutnya sebagai sumberdaya alam sekotong yang harus sama-sama dikembangkan. Secara ekonomis kata dia adanya tambang emas di Sekotong banyak memiliki dampak posistif.

“Coba lihat perbandingan Sekotong sekarang dengan yang dulu. Dengan adanya tambang emas,yang tidak punya rumah sekarang sudah bisa bikin rumah, punya sepeda motor, ada yang mampu beli mobil. Dan jikapun ada dampak negatif seperti isu pencemaran lingkungan misalnya, perlu ada kajian medis yang menyeluruh. Ini yang belum saya lihat secara langsung,” katanya.

Menurut dia, SDA pertambangan dan pariwisata tidak bisa dipisahkan.

“Pariwisata dan pertambangan di Sekotong tidak bisa dipisah-pisahkan.

Karena keduanya merupakan sumber daya Sekotong yang harus kita kembangkan,” demikian Lalu Ahmad Ismail. (her)

(Suara NTB/dok)

Jumat, 6 September 2019

H.M. Sukiman Azmy

revitalisasi Posyandu, data disabilitas, dan sebagainya yang harus diinventarisir serta diakomodir dalam Musrenbangdes. “Tentunya tidak hanya sampai pada tahap inventarisir melainkan harus dikawal pula hasil dan pelaksanaannya ke depan,” ucapnya Bupati kerap sedih karena mendapat informasi tentang kondisi masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena itu ia meminta pemerintah dari tingkat terbawah dapat bergerak lebih aktif untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat.

Musrenbangdes menjadi salah satu cara menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya tidak serta merta. Bupati menilai masih belum sinkronnya skala prioritas di tingkat desa dan kecamatan. Hal itu dapat dilihat di antaranya dari masih lambatnya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga saat ini belum terlaksana. Padahal masyarakat sangat membutuhkan rumah tersebut.

Sementara itu menyinggung persoalan kemiskinan, Bupati menyebut keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Kemiskinan (PK) sebagai salah satu solusi mengatasinya. “Semua akan bermuara ke sana. Bila kurang, ada Baznas,” tegas Bupati. Ditekankannya Pemerintah memiliki komitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan yang harus mendapat dukungan semua pihak melalui sinergi yang baik. (rus)