Edisi Rabu 6 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 6 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 52 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersama Polda NTB

PLN UIP Nusra Distribusikan Ratusan Paket Sembako di Jatisela dan Sesela Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara mendistribusikan ratusan paket sembako di dua desa di Kabupaten Lombok Barat, Jatisela dan Sesela. Bantuan diberikan untuk meringankan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Pendistribusian bantuan dilakukan Selasa (5/5) bersama Polda NTB. Totalnya sebanyak 300 paket. Satu paket berisi beras, gula, minyak goreng dan telur. Bantuan diserahkan langsung General Manajer PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar Saputra. Didampingi Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi, Gregorius Adi Trianto, Senior Manager SDM & Keuangan, Muhammad Fauzan Jamahsari, Manager UPP Lombok, Leonard SM Simatupang be-

serta jajaran. Turut hadir pada penyerahan bantuan, Kabid Humas Polda NTB, Kombes.Pol. Artanto, SIK dan jajaran serta unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Ratusan bantuan paket sembako ini diserahkan langsung kepada keluarga yang telah ditentukan oleh pemerintah di masing-masing desa. Plt. Kepala Desa Jatisela, Arbain dan Kepala Desa Sesela, H. Abu Bakar, menerima secara simbolis paket sembako bagi rumah tangga penerima manfaat yang tidak berkesempatan hadir. Yuyun Mimbar Saputra, dalam kesempatan ini berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini terdampak Covid-19. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - Penyerahan bantuan ratusan paket sembako dari PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP) Nusra bersama Polda NTB kepada masyarakat terdampak Covid-19 di dua desa di Kabupaten Lombok Barat, Desa Jatisela dan Desa Sesela.

Butuh 1.600 Tempat Tidur

Pemprov Siapkan Rumah Sakit Darurat Covid-19

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai menyusun rencana pengadaan rumah sakit darurat Covid-19. Hal tersebut ditujukan untuk mengakomodir jumlah pasien positif virus Corona (Covid-19) yang terus bertambah melebihi kapasitas tempat tidur di rumah sakit rujukan yang ada. ‘’Kita melihat kecenderungan (kasus) naik sekarang. Seperti di Dompu terus ada penambahan, sudah habis

tempat tidur di Rumah Sakit Manggalewa,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.

TO K O H Ingin Smelter Tetap Jalan GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menginginkan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tetap berjalan. Gubernur mengaku belum menerima tembusan surat yang diajukan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 11

UNTUK memutus rantai penyebaran Covid-19 pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan beberapa protokol penanganan. Namun, salah satu modal utama untuk mengakhiri pandemi tersebut adalah menjaga pikiran dan sikap positif. Menurut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djailah, sikap mental yang kuat dapat menjadi modal menghadapi pandemi yang berlangsung. ‘’Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mewujudkan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat untuk sungguhsungguh menaati protokol Covid-19, karena satu hal ini sendiri banyak sekali tantangannya,’’ ujarnya, Selasa (5/5). Bersambung Hj. Sitti Rohmi Djailah ke hal 11 (Suara NTB/ist)

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 05:01

12:16

15:36

18:09

lah tempat tidur untuk pasien Covid-19 di NTB ditargetkan berjumlah 600 unit. ‘’Di Asrama Haji gedung utamanya ada 82 tempat tidur. Kalau semua rumah sakit kabupaten/ktoa beroperasi tambah ruang isolasi kita ada 600 tempat tidur,’’ sebut Kadikes. Pengajuan rumah s a k i t

darurat tersebut diakui Eka menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/ kota. Dicontohkannya seperti KSB yang belum memerlukan fasilitas rumah sakit darurat, sedangkan daerah lainnya seperti Dompu, Mataram, dan Lombok Barat yang sangat membutuhkan fasilitas tersebut. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

Jaga Pikiran dan Sikap Positif

04:51

tempat tidur dari akumulasi kapasitas ruang isolasi di seluruh rumah sakit rujukan. Jumlah tersebut diakuinya sangat terbatas dibandingkan kebutuhan penanganan kasus positif yang terus bertambah setiap hari. Dengan penambahan rumah sakit darurat di masing-masing kabupaten/ kota, jum-

RS DARURAT CORONA - Tampak salah satu sudut Gedung Asrama Haji Mataram. Asrama haji ini akan difungsikan sebagai RS Darurat Corona.

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Nurhandini Eka Dewi saat dikonfirmasi, Selasa (5/5) di Mataram. Diterangkan Eka, pengajuan pengadaan rumah sakit darurat tersebut dilakukan di 10 kabupaten/kota di NTB. Termasuk penyediaan dari Pemprov N T B sendiri. U n t u k tingkat provinsi, pengadaan rumah sakit darurat akan

dilakukan di Asrama Haji NTB. Sementara pengajuan dari kabupaten/kota lain akan meyesuaikan. ‘’Mataram misalnya membuat di LPMP. Kita penuhi standar rumah sakit, kalau kita pakai Asrama Haji,’’ ujarnya. Diterangkan Eka, sampai saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan 300

19:20

Pemprov Segera Operasikan Asrama Haji Jadi RS Darurat Corona PEMPROV NTB akan segera mengoperasikan Gedung Asrama Haji yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram menjadi Rumah Sakit (RS) Darurat Corona. RS Darurat Corona tersebut berkapasitas 80 kamar. Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, ada hotel di dalam kawasan Asrama Haji yang akan dimanfaatkan menjadi RS Darurat Corona. Fasilitasnya sudah ada, tinggal dilengkapi fasilitas standar rumah sakit. ‘’Di situ ndak terlalu banyak dibu-

tuhkan tambahan fasilitas karena sudah kayak hotel. Paling kita tambahin ruang dokter, ruang perawat, alatalat kesehatan lainnya. Ndak terlalu banyak butuh uang. Rencana kita Jumat atau minggu ini (dioperasikan),’’ ujar Ahmadi dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/5) siang kemarin. Ahmadi menjelaskan, BPBD NTB, Dinas Kesehatan (Dikes) dan RSUD sudah dipanggil Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah terkait dengan persiapan RS Darurat Corona tersebut di ruang kerjanya, Selasa kemarin.

Di mana, BPBD diminta untuk menyiapkan tempat cuci tangan, Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis dan masker. Sedangkan Dikes dan RSUD NTB menyiapkan fasilitas yang berkaitan dengan penanganan medis. ‘’Nanti Dikes yang banyak disiapkan seperti catering, honor paramedis, laundry dan lainnya. Asrama Haji saja difokuskan menjadi rumah sakit darurat Corona supaya pasien umum merasa tidak takut datang ke rumah sakit,’’ jelas Ahmadi. Setelah RS Darurat Corona ini di-

operasikan, kemungkinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB akan dikhususkan menangani pasien umum atau bukan pasien Corona. ‘’RSUD NTB khusus untuk pasien umum saja. Pasien Covid-19 ke Rumah Sakit Darurat Corona. Makanya kita segera melengkapi kebutuhan medisnya,’’ jelasnya. Jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di NTB terus melonjak naik. Pemprov NTB mencatat jumlah pasien positif pada Senin (4/5) sebanyak 275 orang. Bersambung ke hal 11

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tor Divisi Hukum LPA NTB, Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Sedikitnya 20 anak terpa- Joko Jumadi, SH.,MH kepa123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 par Covid – 19 di NTB. Kondi- da Suara NTB, Selasa (5/5). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Anak- anak itu sudah si ini mengkhawatirkan bagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 masa depan anak anak. Lem- dalam proses karantina dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 baga Perlindungan Anak (LPA) ditangani secara medis di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 NTB mengawasi proses pen- sejumlah rumah sakit rujukan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 anganan medis anak anak ter- Hasil pantauannya, sudah ada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dampak tersebut, selain itu 9 diantaranya yang dinyatakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 turut membantu anak yang sembuh atau negatif Covid – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 19. Sepenuhnya ia mempercayorangtuanya dikarantina. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Update sampai Senin akan kepada tenaga medis 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 sore, dari 275 yang positif, untuk membantu kesembu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yang masih usia anak ada 20 han para calon generasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 orang. Ini yang harus jadi per- penerus tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 hatian kita,’’ kata Koordina- Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Pengerjaan Tanah Sirkuit MotoGP 20 Anak di NTB Terpapar Covid-19 Mandalika Capai 80 Persen Mataram (Suara NTB) Pembangunan sirkuit jalan raya pertama di dunia untuk MotoGP, Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika) terus menunjukkan progres di tengah pandemi Covid -19. Dikerjakan oleh PT ITDC, pembangunan Sirkuit Mandalika masih fokus pada ground work (pengerjaan tanah). Keterangan tertulis diperoleh Suara NTB, Selasa (5/5), progres positif pengerjaan tanah dengan rincian land clearing mencapai 428.125 M2 atau 81,57 persen, pemasangan pagar beton precast keliling telah mencapai 5.327 Meter atau 85,23 persen. Galian tanah track sebesar 191.624 M3 atau 84,47 persen. Sementara pekerjaan timbunan tanah mencapai 106.171 M3 atau 29,25 persen. Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer menga-

takan, proses saat ini kegiatan penimbunan dan pemadatan pada area track, lokasi

akses road outter dan inner termasuk pitlane. Bersambung ke hal 11

Tidak Terbit (Suara NTB/ist_itdc)

SIRKUIT - Aktivitas pengerjaan sirkuit Mandalika yang terus berlangsung di tengah pandemi Covid – 19.

Berkaitan dengan Hari Raya Waisak 2564, pada Kamis (7/5), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (8/5). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

Halaman 2

Dua Lingkungan di Mataram akan Ditutup Total

Masyarakat Harus Terlibat PEMKOT Mataram, Rabu (6/5) hari ini, akan mencanangkan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan. Skenario pencegahan telah disiapkan. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk memutus penyebaran virus corona. Camat Sandubaya, Saharuddin mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan penanganan Coronavirus Disease berbasis lingkungan. Penanganan ini akan lebih efektif karena pencegahan melibatkan masyarakat secara langsung. (Suara NTB/cem) “Penanganan ini berbaSaharuddin sis lingkungan dan akan lebih efektif,” kata Saharuddin ditemui, Selasa (5/5). Penerapan program ini segera dikoordinasikan dengan kelurahan, tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat. Pencegahan harus dipersiapkan secara matang mulai dari struktur pemerintah tingkat kelurahan, lingkungan sampai RT. Konsep serta strategi telah dituangkan dalam petunjuk teknis. Sahar menegaskan, lingkungan termasuk zona merah seperti di Pengempel Indah, Kelurahan Bertais dan Sweta Kelurahan Mandalika bisa saja akses masyarakat ditutup total atau lockdown lokal. Penutupan akses atau karantina lokal selama 14 hari mempercepat penanganan virus Corona. “Seperti lingkungan zona merah bisa kita lockdown,” tegasnya. Saharuddin memahami konsekuensi dari penutupan total terhadap akses ekonomi masyarakat. Namun demikian, pemerintah pasti telah memikirkan skenario tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Tim Covid-19 tingkat kelurahan akan membentuk satgas di masing – masing lingkungan untuk mendata serta membantu mendistribusikan bantuan. “Kalau ini nanti akan berbicara soal anggaran,” tambahnya. Penerapan PSBL dibutuhkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Program ini harus mulai dari botton up. Artinya, memutus mata rantai wabah tersebut harus dimulai dari bawah. (cem)

Opsi di Luar PSBB WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman, AM.d., mendukung kebijakan Pemkot Mataram yang akan melakukan PSBL (Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan). PSBL menurut dia merupakan opsi di luar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bisa diterapkan Pemkot Mataram dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Mataram. ‘’Saya setuju kalau berbasis lingkungan. Karena di Mataram sudah banyak yang terpapar,’’ katanya (Suara NTB/fit) kepada Suara NTB melaHerman lui panggilan WhatsApp, kemarin. Banyaknya masyarakat yang terpapar corona, jelas membutuhkan penanganan yang intens. Oleh karena itu, Herman sangat setuju ketika hadir kebijakan PSBL. ‘’Karena kalau mau PSBB, itu kesiapan dari Kota Mataram itu yang harus dipertimbangkan. Baik dari segi anggaran, termasuk kesiapan masyarakat,’’ cetusnya. Karena PSBB, lanjut Herman, harus betul-betul dilaksanakan berikut konsekuensinya. Sebelum PSBB dilakukanpun, Pemerintah sangat kesulitan untuk mengimbau masyarakat agar tidak berkumpul, ke luar rumah, jaga jarak dan beribadah secara aman. ‘’Opsi PSBL ini saya sangat setuju untuk kita mencoba khasanah lokal kita,’’ ujarnya. Dalam penerapannya nanti, anggota dewan dari dapil Sandubaya ini berharap pelaksanaannya efektif. Herman melihat masyarakat sangat antusias untuk menerapkan pembatasan sosial berbasis lingkungan. Ini terlihat dari langkah antisipatif yang dilakukan sejumlah lingkungan yang menerapkan karantina lokal dalam upaya mempersempit penyebaran covid-19. Politisi Gerindra ini menilai, karantina lokal cukup efektif memutus mata rantai penyebaran virus corona. ‘’Ketika ada yang datang nanti ditanya mau ketemu siapa, kepentingannya apa. Sehingga kalau ada warga yang terjangkit bisa ditracking,’’ imbuhnya. Herman menganggap Pemkot Mataram belum mampu kalau harus menerapkan PSBB. Justru dengan PSBL, setiap lingkungan akan lebih mudah melakukan pengontrolan. Dia mencontohkan ada salah satu lingkungan di Babakan yang sudah sukses menerapkan karantina lokal. Namun demikian kebijakan PSBL harus tetap diawasi. ‘’Jangan dilepas begitu saja, perlu ada patroli rutin,’’ imbuhnya. Terhadap oknum yang melanggar pada masa PSBL, Pemkot Mataram harus memikirkan sanksi yang tepat. Untuk itu, kata Herman, harus ada dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan PSBL. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menutup akses atau lockdown dua lingkungan di Kota Mataram. Kebijakan ini melihat eskalasi penularan sangat tinggi. Kebutuhan ekonomi masyarakat akan dijamin. Dua lingkungan itu yakni lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara dan Lingkungan Pelembaq, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan. Sebelum menutup akses, tim gugus tugas penanganan Covid-19 akan mengecek kesehatan secara massal warga yang berada di radius satu pasien terpapar virus Corona. Hasil tes itu dijadikan bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan. Karena, tidak menutup kemungkinan warga yang terpapar semakin banyak. “Setelah rapid test massal, kalau hasil tinggi di dua lingkungan itu, saya akan lockdown,” kata Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi Selasa (5/5). Walikota menyebutkan, di Lingkungan Panarage ditemukan tujuh turunan atau warga yang terpapar virus Corona.

Dan, empat orang di Lingkungan Pelembak. Penularan ini terjadi akibat transmisi lokal. Pasien sebelumnya positif dari salah satu klaster menular ke warga lainnya. Pertimbangan menutup total dua lingkungan disebutkan Ahyar, pertama, lingkungan Panarage memiliki demografi wilayah padat. Kedua, eskalasi penularan diprediksi meningkat karena pasien positif terinfeksi beraktivitas seperti biasa di tengah masyarakat. Ketiga, pemerintah menginginkan mencegah penularan lebih luas. “Panarage ini lingkungan padat. Rumah di sana itu berdempetan,” jelasnya. Selama penutupan total, Pemkot Mataram akan menjamin kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu sambungnya, diminta organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah mendata jumlah warga yang tinggal di dua lingkun-

(Suara NTB/cem)

AKAN DITUTUP – Seorang pengendara ke luar melalui pintu masuk gang lingkungan Panarage, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Selasa (5/5). Lingkungan ini selanjutnya akan ditutup total oleh Pemkot Mataram. Penutupan akses bagi masyarakat untuk memutus penularan Covid-19. gan tersebut. Data itu sebagai bahan untuk menyiapkan seluruh kebutuhan warga. Seperti, beras, minyak dan kebutuhan lainnya. Petugas kesehatan juga akan disiagakan mengawasi aktivitas masyarakat. Walikota menambahkan, program penanganan Covid-

Mataram Belum Terapkan PSBB Mataram (Suara NTB) Kasus pasien terindikasi terpapar Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram, terus meningkat. Meskipun demikian, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum diterapkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menyampaikan, Pemprov NTB dan Danrem memang menawarkan PSBB untuk Lombok Barat dan Kota Mataram. Namun demikian, Pemkot Mataram belum berpikir menerapkan PSBB dan fokus pada Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). “Memang kita ditawarkan bersama Lobar. Tapi kita fokus ke pencegahan dan penanganan berbasis lingkungan,” kata Mahfuddin dikonfirmasi, Selasa (5/5). Data perkembangan kasus Covid-19 di Kota Mataram sampai tanggal 4 Mei terkonfirmasi yang meninggal masih dua orang. Pasien positif 94 orang. Dengan rincian 76 orang dalam perawatan dan 16 orang sembuh. 59 orang dalam pemantauan, 151 pasien dalam pemantauan dan 385 orang tanpa gejala. Mahfuddin menambahkan, pemkot sedang fokus mencanangkan pencegahan atau penanganan berbasis lingkungan. Kecenderungan skenario

(Suara NTB/cem)

TUTUP GERBANG – Seorang pengendara melintas di ruas jalan depan gerbang masuk lingkungan Monjok Baru Berirama, Selasa (5/5). Warga menutup akses gerbang masuk ke lingkungan bagi orang luar. Pemkot Mataram belum mau menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Meskipun kasus pasien terpapar Covid-19 terus meningkat. penanganan berbasisi lingiungan, pertama, tim gugus tugas ingin lebih mempertajam lagi penanganan di tingkat lingkungan. Kedua, setiap warga yang masuk ke lingkungan diperiksa oleh petugas medis dari Puskesmas. Artinya, pengawasan akan lebih ketat bagi warga yang isolasi mandiri. Instrument lain mendukung program itu adalah, pemberlakuan jam malam, pengecekan suhu tubuh bagi warga yang lalu – lalang masuk lingkungan dan lainnya. “Meskipun sebaran Covid-19 merata di Mataram. Hemat kami penanganan berbasis lingkungan ini akan lebih efektif,” jelasnya. Tren peningkatan kasus Corona menyebar dari trans-

misi lokal dari klaster itu saja. Sehingga, upaya pencegahan serta protokol penanganan harus dipersempit. Jika warga terpapar di satu lingkungan tinggi maka didorong penutupan total atau lockdown lokal. Apakah Pemkot Mataram belum memutuskan untuk PSBB karena pertimbangan ketersediaan anggaran? Hal ini kata Mahfuddin, memang menjadi salah satu pertimbangan. Konsekuensi dari PSSB adalah menyiapkan kebutuhan bagi masyarakat yang tidak lagi beraktivitas secara ekonomi. “Iya, ini juga salah satu pertimbangan kita kenapa tidak mengambil langkah untuk PSBB,” demikian kata Mahfuddin. (cem)

Seorang PDP di Mataram Meninggal Dunia Mataram (Suara NTB) Seorang pasien dalam pengawasan (PDP), S (52) asal Lingkungan Gerung Butun, Kelurahan Mandalika meninggal dunia. Jenazah langsung dimakamkan oleh tim medis sesuai protokol penanganan pasien Covid-19. Proses pemakaman berlangsung pukul 18.00 Wita di Pemakaman Umum Lingkungan Gerung Butun, Kelurahan Mandalika. Almarhumah dimakamkan oleh enam anggota tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Seperti diketahui, almarhumah sempat memeriksakan diri ke Puskesmas Cakranegara karena memiliki gejala batuk dan sesak. S dirujuk ke RSUD Kota Mataram dan mendapatkan perawatan selama empat hari. Almarhumah tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemi dan tidak pernah kontak langsung dengan pasien Covid-19. Tim medis melakukan swab namun hasilnya belum keluar. “Pasien ini belum positif Covid-19 karena hasilnya belum keluar,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram,

19 berbasis lingkungan diharapkan berjalan efektif di lingkungan. Pemerintah serta masyarakat terus bekerja keras melawan virus Corona. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menambahkan, tes cepat virus Corona sedang berlangsung di dua lingkungan terse-

but. Pemeriksaan kesehatan diprioritaskan bagi warga yang berada di radius terdekat dari pasien positif terinfeksi. “Ndak semuanya. Alat kita juga terbatas,” katanya seraya menambahkan hasil rapid test akan langsung disampaikan ke kepala daerah untuk segera diambil langkah. (cem)

Positif Covid-19

Istri Anggota Dewan Ditemukan Menginap di Hotel Mataram (Suara NTB) – Kesabaran Tim Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 sedang diuji. Salah satu pasien positif ditemukan menginap di hotel. Karyawan hotel akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Informasi dihimpun Suara NTB, pasien itu adalah RK (35), istri salah satu anggota DPRD Kota Mataram. RK terkonfirmasi positif setelah hasil swab diumumkan Pemkot Mataram, Senin (4/5). Sesuai protokol penanganan Covid-19, tim terpadu menjemput pasien di kediamannya di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Tim terus mencari di rumah orangtua pasien. Hasilnya juga nihil. Tim gugus tugas kemudian berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melacak keberadaan pasien. Terkonfirmasi RK menginap di salah satu hotel di Cakranegara setelah karyawan hotel memastikan identitas pasien dicari oleh petugas sama. Dalam proses persembunyiannya itu, diketahui RK menginap bersama empat anggota keluarganya. Dari kediamannya, bersangkutan menggunakan jasa angkutan atau taksi online menuju hotel pada sore hari. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi membenarkan, RK terkonfirmasi positif terinfeksi Covid19. Tim terpadu langsung melaksanakan prosedur tetap penanganan virus Corona mencari pasien untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Namun demikian, tim medis tidak me-

nemukan yang bersangkutan di kediamannya. “Iya, memang positif. Setelah dicari tidak ada di rumahnya,” kata Usman dikonfirmasi, Selasa (5/5). Pihaknya berkoordinasi dengan kecamatan untuk mencari tahu kemana pasien tersebut. Sikap tak kooperatif pasien ini dinilai akan membahayakan keluarga dan orang lain. Karena tidak menutup kemungkinan orang lain akan terpapar. “Ini yang bahaya. Kita harap dia kooperatif saja. Mau diisolasi di mana tinggal komunikasi saja,” sarannya. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, H. Ahyar Abduh merasa dongkol dengan tindakan pasien tersebut. Secara prosedur tim bekerja dengan baik. Tetapi pasien memilih menghilang atau tidak berada di rumah saat dijemput. “Ini kan bikin pekerjaan lagi,” jawabnya kesal. Saat proses pencarian justru RK ditemukan menginap di hotel bersama anaknya. Kondisi ini akan membahayakan bagi karyawan hotel dan masyarakat lainnya. Apalagi informasinya sambung Walikota Mataram, yang bersangkutan menggunakan taksi online menuju hotel. Dan, sempat memesan makanan untuk makan sahur menggunakan aplikasi ojek online. Pemerintah memiliki pekerjaan baru lagi. Artinya, karyawan hotel yang bersentuhan langsung dengan pasien harus dicek kesehatannya. Termasuk melacak taksi dan ojek digunakan saat ke hotel dan memesan makanan. “Mau tidak mau harus kita tracking. Ini kan nambah pekerjaan lagi,” sesalnya. (cem)

Drs. I Nyoman Suandiasa dikonfirmasi via ponselnya, Senin (4/5) malam. Nyoman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyebutkan, pasien meninggal masih terkonfirmasi dua orang. Sementara, pasien positif 94 orang. Dengan rincian 76 orang dalam perawatan dan 16 orang sembuh. 59 orang dalam pemantauan,151 pasien dalam pemantauan dan 385 orang tanpa gejala. Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra juga membenarkan PDP asal Lingkungan Gerung Butun Timur meninggal dunia. Almarhumah memiliki riwayat penyakit sesak nafas. Proses pemakaman dilaksanakan sesuai protap penanganan Covid-19. “Hasil swabnya belum keluar,” ujarnya. Saat ini sebut Jack, sapaan akrabnya, pihaknya merawat 68 pasien. Sejumlah pasien dalam kondisi membaik. Bahkan, tiga orang sudah diperbolehkan pulang karena hasil swab ketiga dinyatakan negatif. (cem)

Infografis data perkembangan kasus COVID -19 di Kota Mataram

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

BRI Mataram Tuntas Transfer Bansos Covid-19 kepada 17.486 Penerima di NTB Mataram (Suara NTB) Bank BRI Cabang Mataram sudah menuntaskan penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 17.486 penerima manfaat program tersebut sudah ditransfer dana bantuan sosial tunai sebesar Rp 600 ribu/orang. Pimpinan BRI Cabang Mataram, Dwi Hendro Susatyo pada Selasa (5/5) kemarin menegaskan, total dana yang ditransfer oleh Kementerian Sosial kepada BRI sebesar Rp10.491.600.000, untuk disalurkan kepada masyarakat. Penerima manfaat dari program tersebut adalah masyarakat yang sudah memiliki buku tabungan BRI. “Kemarin kan sempat viral itu di media sosial tentang banyak nasabah yang tiba-tiba masuk uang Rp600 ribu, itu maksudnya program bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat. Kami tuntaskan penyalurannya pada 28 April kemarin, untuk seluruh warga penerima,” ungkapnya. Terkait siapa saja yang berhak menerima program ini, menurutnya murni kewenangan Dinas Sosial. BRI sebatas sebagai lembaga penyalurnya saja. Dwi Hendro menyebutkan, Kabupaten Lombok Timur memperoleh dana BST paling banyak yakni Rp 4,1 miliar, disusul Kabupaten Lombok Tengah Rp1,7 miliiar dan Sumbawa Rp1,09 miliar , serta Lombok Barat Rp1,02 miliar. Sementara itu, Kabupaten Bima sebesar Rp700 juta, Kota Mataram Rp670 juta, Kota Bima Rp478 juta, Dompu Rp320 juta lebih dan Sumbawa Barat serta Lombok Utara masing-masing sebesar Rp266 juta dan Rp134 juta. Mekanisme penyalurannya tidak berbelit-belit seperti bantuan sosial lainnya. Setelah BST ditranfer oleh Pemerintah Pusat, manajemen BRI tinggal mentranfser kepada masyarakat penerima yang sudah memiliki rekening dan menjadi nasabah BRI. “Untuk itu tidak sedikit dari masyarakat yang tidak tahu menjadi penerima bantuan tersebut. Kecuali mereka yang menggunakan sms banking ya mereka bisa langsung melihat via notifikasi sms, tapi bagi masyarakat yang tidak menggunakan notifikasi itu ya harus cek menggunakan buku tabungan. Tapi memang banyak yang tidak tahu soal bantuan ini,” ujar Dwi. Pihaknya tak mengetahui secara pasti berapa bulan masyarakat akan memperoleh bantuan sosial tunai dari pemerintah selama Pandemi Covid-19. Ia berharap, bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga mengurangi beban masyarakat yang terdampak wabah ini. “Kami dari bank berharap masyarakat penerima bisa menggunakan uang itu dengan baik, efektif dan efisien. Apalagi ditengah wabah seperti ini. yang jelas ini pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat,” demikian Dwi Hendro. (bul)

Dwi Hendro Susatyo (Suara NTB/dok)

Halaman 3

Dewan Kritik Kaling Tak Dilibatkan

Penerima JPS di Mataram Berpotensi Ganda Mataram (Suara NTB) – Kinerja Pemkot Mataram dalam penyaluran bantuan dengan label JPS (Jaring Pengaman Sosial) mendapat sorotan dari wakil rakyat di parlemen lingkar selatan. Rata-rata ketua fraksi dan pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) mengkritisi tidak dilibatkannya kaling (kepala lingkungan) dalam proses pendataan calon penerima bantuan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyampaikan adanya perbedaan data yang disampaikan Disos dengan Sekda Kota Mataram. ‘’Dari Disos kami mendapatkan data 27.000, sekarang pak Sekda bilang 22.442,’’ katanya saat berbicara dalam rapat kerja DPRD dengan eksekutif di DPRD Kota Mataram, Selasa (5/5) kemarin. Dia menduga munculnya perbedaan data ini karena pendataan bukan dilakukan oleh kepala lingkungan. Ketua Komisi II, I Gede Wiska, SP.t., menilai Pemkot Mataram tidak siap melakukan pendataan. ‘’Ini terbukti seperti yang Pak Sekda sampaikan, bantuan berpotensi dobel,’’ ucapnya. Dia menyebutkan pendataan yang dilakukan, banyak yang tidak tepat sasaran. ‘’Kaitannya dengan JPS, tidak mungkin kita tidak mel-

ibatkan Kepala Lingkungan,’’ tegas Ketua Komisi I, Ismul Hidayat. Sementara, lanjut dia, dari awal proses, kaling justru tidak dilibatkan. Menurut Agung, data calon penerima JPS berubah setiap saat, tidak menjadi persoalan. Hanya saja, dalam permasalahan ini, Pemkot Mataram dianggap kurang berkoordinasi dengan kepalalingkungan. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta meminta Pemkot Mataram melakukan pemutakhiran data calon penerima bantuan. ‘’Libatkan kelurahan, lingkungan dan RT,’’ pintanya. Sementara itu, Sekda Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito tidak menyangkal bahwa data penerima JPS di Kota Mataram berpotensi ganda. ‘’Data 44.150 KK penerima JPS ini ada potensi ganda,’’ sebutnya. Termasuk bantuan 1.868 dari provinsi juga berpo-

tensi ganda. ‘’Kita tidak tahu provinsi ambil data dari mana, diberikan kepada siapa. Ini provinsi jalan sendiri. Jadi, saya tidak yakin kalau tidak terjadi ganda,’’ ungkapnya. Sekda membenarkan bahwa awalnya, data penerima JPS 27.000 KK. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi didapatkan angka 22.442 KK. Daftar penerima JPS ini, lanjut dia, akan ditempel di masing-masing kelurahan berdasarkan nama dan alamat. Tidak dilibatkannya kaling dalam melakukan pendataan karena ada kekhawatiran bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan subjektif. ‘’Dari data ini pasti ada data anomali. Saya yakin ini belum final. Kalau masih ada warga yang tidak tercover, ini nanti tugas dari kepala lingkungan, berapa yang diusulkan nanti kita terima,’’

FNI Rekomendasikan Perbaikan Tata Kelola Rumput Laut Mataram (Suara NTB) Front Nelayan Indonesia (FNI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola rumput laut. Diantara rekomendasi tersebut adalah perbaikan jaminan harga, dan pengolahan berbasis teknologi. Rumput laut menurut Ketua FNI, Rusdianto adalah komoditas yang tahan kondisi krisis. Sebut saja pada masa reformasi 1998, semua komoditas lain rontok, rumput laut berdiri tegak melewati masa-masa krisis. Saat ini, pandemi Covid-19 tidak juga membuat komoditas rumput laut menurun. NTB memiliki potensi rumput laut mencapai 14.000 hektare. Produksi rumput laut pada 2015 mencapai 918.021 ton basah, meningkat dibandingan tahun sebelumnya sebanyak 770.374 ton. Pada tahun 2016 produksi tembus diangka 1.080 ton lampaui target. Dimana target produksi rumput laut di tahun 2016 sebanyak 850.235,78 ton. Untuk tahun 2017 ini, Provinsi NTB mentargetkan produksi sebanyak 950ribu ton. Namun, hingga kurun waktu pada 2018, produksi belum mencapai target. Tetapi, masih diatas Provinsi lain, mengganti posisi Maluku dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019 – 2020, produksi rumput laut berjumlah sekitar 980-an ribu ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp2 triliun dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 37.000 orang. Rinciannya: Sumbawa produksi rumput laut terbesar di NTB capai 439.385,49 ton. Disusul Bima sebanyak 124.347,08 ton, Lombok Tengah 96.047,7 ton, Sumbawa Barat 83.013 ton, Lombok Timur 54.103,86 ton, Lombok Barat 52.688,44 ton, dan Dompu 650,21 ton. Capaian tersebut, melebihi perolehan Sulawe-

(Suara NTB/bul)

RUMPUT LAUT - Rumput laut hasil produksi petani di NTB si Selatan. NTB sangat signifikan angka ekspor yang menyumbang devisa negara dan memperkuat ekonomi daerah Kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (2020), sentra produksi rumput laut, masuk dalam 10 kawasan pengembangan budidaya rumput laut, yakni Lombok Tengah: Desa Pengantap, Gerupuk dan Awang. Kabupaten Lombok Timur: Desa Serewe dan Teluk Ekas. Kabupaten Sumbawa Barat: Desa Kertasari. Kemudian, Kabupaten Sumbawa: Desa Alas, Labuhan Mapin, Pulau Medang, Moyo Utara, Maronge, Lape, Tarano. Selanjutnya, Kabupaten Bima Dompu: Kwangko dan Warorada. Jika diolah potensi diberbagai daerah diatas, bisa jadi rumput laut kering menghasilkan seban-

yak 125 ribu ton per tahun. Pemanfaatanlahanyangbegitu luasuntukbudidayarumputlautdi Provinsi NTB hanya 25 persen dari 41.000 hektar lahan perairan. Masalah yang dihadapi dalam jangka waktu panjang, belum ada teknologipengolahanuntukrumput laut. Apalagi pembelian teknologi sangat mahal sekali, sehingga harga yang dipetani masih belum bisa meningkat,stagnan.Hargajualrumputlautkeringditingkatpetanisaat ini Rp7.000- Rp12.000/Kg. Seharusnya bisa mencapai Rp30.000/Kg. harga di daerah lain masih lebih baik di banding NTB. Karena itu, tiga kementerian, Kelautan Perikanan, Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan harus menyepakati dan menetapkan harga pembelian pemerintah untuk menyamakan harga nasional. (bul)

(Suara NTB/fit)

JAWAB PERTANYAAN - Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten II, H. Mahmuddin Tura dan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dewan terkait JPS Kota Mataram. terangnya. Sejauh ini, dari 22.442 KK penerima JPS, Pemkot Mataram baru mendistribusikan untuk 9.000 KK. ‘’Jadi wajar kalau muncul berbagai pertanyaan karena belum semua kita bagikan. Baru 9.000. Pendekatannya NIK, tapi bantuannya mengacu pada KK, kecuali untuk disabilitas,’’ pungkasnya. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyimpulkan bahwa data

JPS yang bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu) merupakan bantuan dari APBN. Koreksi data masih bisa dilakukan dengan mekanisme musyawarah kelurahan, yang dilakukan empat kali dalam setahun. Didi menekankan perlunya koordinasi antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB terkait penyaluran JPS. ‘’Jangan sampai data ini malah menjadi sumber masalah,’’ pungkasnya. (fit)

BPJAMSOSTEK NTB Cairkan JHT Rp24,5 Miliar Melalui “Lapak Asik” Mataram (Suara NTB) BPJAMSOSTEK Cabang NTB membayarkan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp24,5 miliar dari 1.505 klaim melalui protokol Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) selama masa pandemi mulai 23 Maret hingga 30 April 2020. “Selama masa pandemi, BPJAMSOSTEK tetap konsisten memberikan layanan terbaik kepada peserta melalui protokol Lapak Asik,” kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat. Khusus Jaminan Hari Tua (JHT) yang melalui klaim online sebanyak 231 klaim sebesar Rp3.062.837.650, BPJAMSOSTEK NTB juga sudah membayarkan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 184 klaim sebesar Rp196.354.370, klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 11 klaim sebesar Rp541.196.049, klaim Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 18 klaim sebesar Rp696.000.000. Sedangkan sepanjang tahun 2020 ini, total klaim yang sudah dibayarkan sebesar Rp71.688.134.703 dengan rincian JHT sebanyak 5.751 klaim sebesar Rp66.502.160.760, JKM sebanyak 69 klaim sebesar Rp2.659.400.000, JKK sebanyak 45 klaim sebesar Rp1.807.474.613 dan JP sebanyak 689 klaim sebesar Rp719.099.330. “Semua klaim tersebut sudah kami bayarkan kepada peserta maupun ahli waris,” katanya. Menurutnya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan aktivitas usaha di Indonesia terhenti dan banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan atau bahkan melakukan PHK kepa-

da sebagian besar karyawannya. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada peningkatan jumlah klaim JHT sebab banyak dari peserta yang membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, BPJAMSOSTEK berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta dengan menerapkan protokol Lapak Asik. Protokol ini diinisiasi sebagai upaya mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 dan BPJAMSOSTEK juga melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur agar Lapak Asik dapar berjalan dengan optimal. “Aktivitas pelayanan kami tetap berjalan seperti biasa, bahkan kami menambah alternatif cara penyampaian dokumen yang dapat dilakukan melalui elektronik selain penyediaan dropbox yang tersedia di seluruh kantor cabang dan kantor cabang perintis,” tambahnya Dia menjelaskan, peserta yang ingin mengajukan klaim JHT dipersyaratkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu melalui situs antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi BPJSTKU.Peserta dapat memilih tanggal dan waktu pengajuan, serta kantor cabang dimanapun se-Indonesia tanpa perlu khawatir berkas tidak akan diproses. Melalui antrian online ini sangat memudahkan peserta BPJAMSOSTEK tanpa harus keluar dari rumah, semua bisa dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone dan dana tetap cair setelah proses verifikasi melalui video call. (bul/*)

Harga Jagung Diprediksi Naik Setelah Pandemi Mataram (Suara NTB) – Pandemi virus corona (Covid-19) salah satunya berimbas pada penjualan produksi jagung petani NTB. Sehingga ratusan ton jagung sampai saat ini dilaporkan belum terserap oleh pabrik maupun pengepul. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, H. Husnul Fauzi, menerangkan dari potensi produksi jagung sebesar 1.300.000 ton, baru 800 ribu ton yang terserap. “Jadi ada 600 ribu ton (yang belum terserap) yang saya sampaikan saat (peluncuran program) JPS Gemilang itu, sekarang sisanya sekitar 100 ribu-an,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/5) di Mataram. Diterangkan Husnul, pihaknya telah mengarahkan agar para pengepul dan petani tetap bertransaksi kemudian menyimpan jagung tersebut di gudang masing-masing. Kendati demikian, sebagian besar petani diprediksi akan menahan penjualan sisa jagung yang belum terserap untuk menunggu kenaikan harga pascapandemi. Hal tersebut mungkin dilakukan untuk untuk menunggu kenaikan harga cukup tinggi, termasuk untuk peluang ekspor. “Kita terus mengedukasi

petani dan pedagang yang ada. Atau kalau petani tidak langsung mau menjual, karena pengen berikutnya (harga) lebih tinggi setelah covid, dan itu pasti lebih tinggi,”ujar Husnul. Di sisi lain, pihaknya mengharapkan industrialisasi pakan ternak yang telah disiapkan untuk beroperasi tahun ini dapat segera dimanfaatkan. “Tantangannya adalah bagaimana (kita membuat) industrialisasi pertanian. Tahun ini sudah ada dibuat sesuai arahan Pak Gubernur, menggunakan investasi daerah,” ujar Husnul. Dengan begitu, NTB diharapkan tidak perlu tergantung pada daerah lain. Sehingga hasil produksi yang ada bisa langsung diolah. Terkait serapan produksi jagung yang menurun, diterangkan Husnul merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Dimana permintaan utama jagung untuk pabrik pakan menurun, karena daya beli masyarakat untuk daging ayam juga melemah. “Kalau kita kaitkan, produksi pakan yang biasa diminta pabrik ke petani atau pengepul itu ikut menurun,” ujar Husnul. Namun dari segi harga masih mengikuti Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu Rp3.150 per Kg. “Rata-rata

masih Rp3.300 – Rp3.200. Jadi masih sesuai, harga tidak terlalu drop,” sambungnya. Di sisi lain, para petani jagung diterangkan Husnul masih mengharapkan kisaran harga seperti tahun lalu yang mencapai Rp4 ribu per Kg. Namun hal tersebut diakuinya cukup sulit mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak pada sebagian besar sektor usaha. “Itu yang diinginkan petani, tapi sekarang kondisi (dengan) Covid-19 ini membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga harga ayam lebih murah. Itu membuat permintaan (bahan) pakan di pabrik juga menurun,” tegasnya. Di sisi lain, Distanbun NTB juga menyiapkan mekanisme sewa gudang bagi pengepul yang menyerap hasil produksi petani. Menurut Husnul hal tersebut mungkin dilakukan dengan menjadi kerja sama dengan perusahaan milik daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kita bisa kerja sama dengan prusda setempat seperti di GNE atau Bulog, tapi petani juga bisa gudangkan sendiri. Ada beberapa silo yang bisa dimanfaatkan, atau para pengepul yang mengambi. Yang mana saja bisa,” pungkas Husnul. (bay)

(Suara NTB/bul)

Layanan BPJamsostek

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Belum Jelas

(Suara NTB/ari)

BAWASLU Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengingatkan pemerintah daerah tidak memanfaatkan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk kepentingan politik. Termasuk dalam penyaluran beras, Bawaslu meminta tidak melibatkan tim sukses. Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Selasa (5/5). Satgas di bawah kendali pemerintah, dipersilakan untuk mempergunakan anggaran yang ada dengan baik untuk kemaslaAdi Purmanto hatan warga. “Peruntukannya sudah jelas, Satgas sudah terbentuk, tatanan pemerintahan sudah jelas, maka gunakan itu untuk melakukan kerja-kerja dalam agenda Covid ini,” tegasnya. Menurut Adi, penyaluran anggaran Covid-19 tidak memanfaatkan situasi dan kepentingan. Dalam hal ini, Adi mewantiwanti agar kepala daerah tidak menggunakan perangkat lain di luar Satgas. “Apalagi di masa Pilkada ini, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau itu anggaran pemerintah maka dikerjakan oleh pemerintah yang memiliki struktur pemerintahan sampai desa dan dusun,” cetusnya. Ia menilai, kemunculan tim sukses dalam pembagian sembako di masa penanganan pandemi Covid rentan menimbulkan pertanyaan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Lombok Utara diminta tidak menimbulkan persoalan baru dengan adanya kepentingan politik. Meski pembagian beras covid menjadi urusan Pemda, namun pemanfaatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan akan menjadi objek pengawasan Bawaslu. “Pemda harus memberi ruang ke publik untuk mengetahui siapa-siapa Satgas dan kemana membagikan beras,” pungkas Adi. (ari)

Pelaksanaan SKB dan Pengangkatan PPPK di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini masih belum jelas kapan bisa dilaksanakan. Dampak Covid-19, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) masih menunda pelaksanaan tes sampai batas tertentu waktu yang belum bisa ditentukan. Kepala BKD dan PSDM Suparlan mengaku pihaknya masih menunggu kepastian pelaksanaan tes SKB, karena saat ini masih kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, sehingga Kementerian belum memastikan kapan jadwal pelaksanaan SKB. “Sampai saat ini

belum ada keputusan dari Kemenpan-RB terkait pelaksanaan SKB. Masih mengambang,” tegas Kepala BKD ini. Diakuinya, kepastian soal tes SKB masih mengambang, sebab belum ada sinyal kapan pelaksanaannya dari kementerian. Apakah BKD bisa mengusulkan tes secara on-line?,

Menurutnya bisa saja pihak Pemda mengusulkan. Namun teknisnya ada di Kemenpan RB. Diakuinya, meski SKB tidak jelas pelaksanaannya, belum ada peserta yang bertanya ke Pemda. Sebab kemungkinan, kata dia, mereka sudah paham dan memaklumi kondisi saat ini tengah dilan-

Suparlan da wabah. Sama seperti nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang

belum jelas nasibnya. Mereka sudah lulus tes tahun 2018 lalu, Namun belum jelas kapan pemberkasannya sebagai syarat pengangkatan oleh bupati. “Kasihan juga PPPK ini nasibnya belum jelas,”tegas dia. Diketahui, jumlah peserta CPNS yang dinyatakan lolos tahap selanjutnya ikut tes SKB di Lobar hanya 407 orang dari jumlah peserta tes SKD 3.879 orang. Artinya 3.472 peserta tidak lolos. Sedangkan sekitar 42 formasi dipastikan kosong, lantaran ada yang tidak ada pelamar dan pelamar tidak lulus passing grade. (her)

DPRD Loteng Diminta Tunda Kegiatan Reses

Pejabat di Lobar Tak Dapat THR Giri Menang (Suara NTB) Para pejabat tinggi di Lombok Barat (Lobar) tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Mengacu regulasi, terdapat 12 item pejabat yang tidak boleh mendapatkan THR, di antaranya bupati,wakil bupati dan pejabat eselon I, II serta pejabat DPRD. Sedangkan yang boleh menerima THR, yakni dari eselon III ke bawah (eselon III, IV dan staf). “Ada 12 item yang ndak boleh terima THR. Termasuk bupati, wabup, eselon I, II dan DPRD,” tegas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi, Selasa (5/5). Anggaran untuk pembayaran THR mencapai Rp 80 miliar, karena hitungannya gaji dan tunjangan ASN di Lobar mencapai Rp 40 miliar per bulan dengan jumlah pegawai 6.626 orang. Pembayaran THR ini biasanya dilakukan sebelum lebaran. Mengenai pengurangan anggaran akibat para pejabat eselon I dan II tidak boleh menerima THR, menurutnya tidak terlalu signifikan pengurangan anggarannya. Sebab jumlahnya tidak seberapa hanya 35 ditambah 45 anggota DPRD dibandingkan pejabat eselon III dan IV serta staf. Mengenai ketentuan THR ini dipastikan tetap dilaksanakan, karena menjadi perintah UU bukan kebijakan Daerah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos., mengatakan, bupati, wabup dan DPRD tidak mendapatkan bantuan. “Karena ini kebijakan pusat,” ujarnya pendek. Di tengah kondisi ini yang juga gigit jari adalah para Guru Honorer-GTG dan GTT. Sebab aturannya tidak membolehkan. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena pusat yang membuat regulasinya. (her)

(Suara NTB/her)

Tidak untuk Politik

(Suara NTB/yon)

SIMULASI - Kasat Lantas Polres Lotim, Imam Maladi saat memaparkan strategi pengamanan konflik menghadapi Covid-19 bertempat di Pendopo Bupati, Senin (4/5) sore.

Lotim Siapkan Strategi Penanganan Konflik Covid-19 Selong (Suara NTB) Mengantisipasi terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim bekerjasama dengan Polres Lotim melakukan antisipasi sejak dini. Salah satunya berupa disiapkannya strategi penanganan konflik. Proses simulasi dilakukan di Pendopo Bupati, Senin (4/5) sore lalu.

Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio, SIK, mengatakan, pelaksanaan antisipasi konflik sosial dalam penanganan Covid-19 didukung langsung oleh seluruh satuan gugus tugas. Gencarnya sosialisasi oleh petugas ini, diharapkan dapat menekan penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Lotim, sehingga situasi wilayah dapat kembali normal sebagaimana mestinya.

Dari simulasi tersebut, pelaksanaan pengamanan kota maupun desa dapat lebih efektif terutama dalam menghadapi kontijensi dalam masa Covid-19. Pelaksanaan simulasi dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Imam Maladi,SIK, dijelaskan jika selain adanya pengalihan arus, dilakukan pembagian zona seperti di kota Selong dibagi empat titik. (yon)

Praya (Suara NTB) Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengelar reses (kunjungan ke masyarakat) di tengah pandemi virus Corona, mendapat tanggapan sejumlah elemen masyarakat di daerah ini. Kalangan DPRD Loteng pun diminta untuk membatalkan atau menunda kegiatan reses tersebut, sampai kondisi pandemi virus Corona berlalu. “Kegiatan reses yang di lakukan DPRD Loteng saat ini adalah sebuah pelanggaran serius jika memang benar dilaksanakan,” kritik Ketua Pemuda Pancasila (PP) Loteng, M. Samsul Qomar, Selasa (5/5). Menurutnya, ada mekanisme dan aturan yang mengatur kegiatan reses anggota legislatif tersebut dan itu sudah harus dilaksanakan. Tapi di tengah pandemi virus Corona yang terjadi sekarang ini, kegiatan reses jelas akan sangat berisiko, karena pastinya akan mengundang massa dalam jumlah banyak. Di satu sisi, pemerintah melarang ada kegiatan pertemuan yang mengundang massa dalam jumlah banyak lebih dari 10 orang. “Jika sampai kegiatan ini di laksanakan apalagi ada istilah reses door to door maka itu sama saja dengan menggali kuburan hukum dan meminta penyidik untuk me-

meriksa anda,” ujar Qomar mengingatkan. Terpisah, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Loteng, L. Ramdan, menegaskan, justru seperti sekarang inilah kehadiran anggota legislatif sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada alasan reses ditunda. Karena melalui reses tersebut, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi dan tuntutannya, terutama terkait kondisi penyebaran virus corona. “Siapa yang bilang reses tidak penting. Justru reses di tengah pandemi corona, jauh lebih penting. Melalui reses masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutannya,” jawabnya. Soal pelaksanakan reses, itu soal teknis. Reses sendiri tidak mesti mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Cukup sampai lima enam orang, reses bisa dilaksanakan. Tapi tentu kuantitasnya yang diperbanyak. Kalau sebelumnya, hanya satu titik disatu desa. Sekarang bisa dilaksanakan di beberapa titik di satu desa. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Loteng, H.M.Mayuki, S.Ag., mengaku kepastian soal pelaksaan reses masih akan dibahas bersama dengan unsur pimpinan di DPRD Loteng. “Masih akan kita putuskan bersama di rapat pimpinan,” jawabnya singkat. (kir)

Insentif Tenaga Kesehatan

Lotim Anggarkan Rp4,6 Miliar Per Bulan

KETERANGAN - Kasat Reskrim Polres Loteng, Priyo Suhartono, bersama terduga pelaku penistaan agama di media sosial memberikan keterangan, Selasa (5/5).

Aksi Iseng IRT di Loteng Berujung Pidana Praya (Suara NTB) Seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Kopang Lombok Tengah (Loteng), RE (19) kini harus berurusan dengan aparat kepolisian. Akibat aksi isengnya di salah satu media sosial (medsos) dianggap menistakan salah satu agama dan viral di masyarakat. Wanita 19 tahun tersebut pun kini sudah diamanakan di Mapolres Loteng, untuk proses penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., kepada wartawan, Selasa (5/5), mengungkapkan, terduga pelaku diamankan Senin (4/5) malam setelah mendapat pengaduan dari masyarakat, soal aksi nyeleneh yang dilakukan terduga pelaku di aplikasi Tik-Tok. Di aplikasi Tik-Tok tersebut, terduga pelaku mengunggah videonya sendiri yang kala itu tengah mengenakan mukenah (pakaian salat perempuan Muslim). Dalam video berdurasi sekitar 1 menit tersebut, terduga pelaku tampak mengenakan mukenah dan sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah salat. Namun tiba-tiba terduga pelaku terlih at berjoget diiringi musik disko dengan menggunakan mukenah lengkap. Video tersebut pun dengan cepat menyebar dan viral di tengah masyarakat serta banyak menuai kecaman. “Begitu kita mendapat pengaduan dari masyarakat, tim patroli cyber langsung bergerak dan akhirnya mendapatkan indentitas terduga pelaku,” jelas Priyo. Setelah mengantongi identitas terduga pelaku, polisi langsung bergerak mengamankan terduga pelaku di rumahnya. Begitu mengetahui videonya viral dan banyak dipersoalkan, terduga pelaku diduga langsung menghapus video tersebut. “Kemungkinan video sudah dihapus oleh terduga pelaku. Tetapi kita sudah peroleh video tersebut dan sudah kita amankan sebagai barang bukti,” imbuhnya. Terduga pelaku sendiri kini dijerat dengan pasal 156a KUHP dan undang-undang ITE dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. “Jadi selain KUHP, terduga pelaku juga kita jerat dengan undang-undang ITE,” tandas Priyo. Kasus tersebut pun diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat di daerah ini khususnya supaya bisa mempergunakan aplikasi media sosial dengan baik dan bijak. Jangan sekali-kali menggunakan untuk keperluan negatif. Apalagi sampai mengandung unsur penghinaan, baik itu kepada orang pribadi, kelompok maupun institusi. Terlebih lagi yang berkaitan dengan agama. (kir)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menaruh perhatian besar terhadap tenaga kesehatan yang berjuang melawan dan merawat pasien Covid-19. Perhatian yang diberikan berupa pemberian insentif uang dengan total penganggaran Rp4,6 miliar per bulan. Kepada wartawan di Selong, Selasa (5/5), Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr. Hasbi Santosa, M.Kes, mengungkapkan untuk pemberian insentif ini yang sudah dibagikan baru untuk satu bulan pertama. Sementara untuk bulan kedua akan dibagikan mulai minggu ini. Insentif bulan Maret disalurkan ke seluruh tim Covid-19 di 35 puskesmas se- Kabupaten Lotim dengan total anggaran sebesar Rp4,6 miliar per bulan dari total anggaran Rp9,3 miliar untuk dua bulan. Menurut Hasbi, pemberian

insentif bagi tenaga kesehatan sangat layak, mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Insentif ini sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi terhadap tenaga kesehatan yang berjuang menangani pasien Covid-19 yang memiliki risiko cukup tinggi. Untuk penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan ini diberikan dalam dua tahap mulai bulan April dan Mei. Tenaga kesehatan yang mendapat insentif ini berdasarkan yang mendapat SK tim Covid-19 di tingkat puskesmas. Sementara besaran yang didapatkan berbeda mulai dari dokter maupun perawat dengan dana bersumber dari APBD realokasi dan refocussing penanganan Covid-19. Adapun berdasarkan SK bupati Nomor 188.45/302/ KES/2020 terkait penetapan besaran insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan

yang menangani Covid-19 maupun SE standar dasar harga maksimal Menteri Keuangan. Namun Pemkab Lotim melakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan daerah. Di antaranya untuk insentif bagi dokter Rp7,5 juta, tenaga perawat dan bidan Rp3,5 juta, tenaga kesehatan lainnya Rp2 juta. Dan kebijakan dari pemda berupa sopir dan non kesehatan diberikan insentif Rp1 juta. Untuk Kabupaten Lotim, jumlah penerima insentif sebanyak 1.400 tenaga. Masingmasing di tingkat puskesmas tergantung usulan, misalnya untuk tenaga terbanyak di Puskesmas Keruak 80 tenaga dan terendah di Puskesmas Pengadangan Kecamatan Pringgasela. “Yang mendapat insentif ini tenaga yang bekerja, mulai dari Tim TGC, pelacakan kontak, dan penanganan lainnya,”jelasnya. (yon)

Penundaan Beribadah di Tempat Ibadah Berlaku bagi Semua Agama Giri Menang (Suara NTB) Pembatasan kegiatan sosial dalam rangka pencegahan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berlaku untuk semua. Hal tersebut tercantum dalam dua surat edaran keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Pemkab Lobar, sebagai hasil kesepakatan dan evaluasi Tim Gugus Tugas Lobar beberapa waktu lalu. Dalam rapat terakhir di Posko Gugus Tugas Covid-19 di Bencingah Agung, kemarin, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid kembali menegaskan, imbauan tersebut untuk semua, bukan hanya untuk umat Muslim saja, tetapi non Muslim juga. “Jadi imbauan itu bukan hanya untuk masjid saja, melainkan untuk semua tempat ibadah agama yang lain. Namun saya sayangkan yang muncul seolah hanya larangan beribadah di masjid saja, padahal berlaku untuk semua. Melalui edaran surat

(Suara NTB/her)

RAPAT - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memimpin rapat tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. imbauan yang kita sepakati tersebut jelas itu untuk semua,” tegasnya. Surat imbauan keputusan bersama yang di tanda tangani oleh Bupati Lobar, Ketua DPRD Lobar, Kapolresta Mataram, Kepala Kemenag Lobar, Dandim 1606/Lobar, Ketua MUI Lobar. Hal ini sebagai acuan masyarakat dalam penanganan Covid-19. Sementara itu Ketua Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lobar TGH. Subki Sasaki menyampaikan bahwa imbauan yang dikeluarkan oleh Pemkab Lobar berlaku untuk semua umat, baik Muslim maupun non Muslim. “Edaran yang dikeluarkan itu ada dua. Satu untuk umat Muslim yang berisi 6 imbauan, dan satu untuk non Muslim yang terdiri dari 4 imbauan yang kami keluarkan,” akunya. (her)

(Suara NTB/ist)

TELUSURI KONTAK - Penelurusan kontak warga KLU oleh petugas puskesmas setelah ada kasus positif Corona.

Klaster Magetan Reaktif 9 Orang Tanjung (Suara NTB) Tracing (penelusuran) kontak pasien positif Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) membengkak menjadi 548 orang. Data warga itu dihimpun dari seluruh puskesmas di mana pasien positif berdomisili. Rilis Humas Satgas Covid 19 Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (5/5) menyebutkan, total warga yang diketahui melakukan kontak dengan 15 pasien positif sebanyak 548 orang. Warga tersebar di 4 kecamatan - kecuali Kecamatan Gangga karena tanpa kasus. “Tracing contact terhadap pasien terkonfirmasi positif Covid dilakukan di wilayah Santong, Kecamatan Kayangan. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan puskesmas, Satgas Kecamatan dan Satgas Desa,” ujar Koordinator Kehumasan Covid KLU, Evi Winarni, M.Si. Di saat bersamaan, telah dilaksanakan pula pemeriksaan RDT kontak erat dari kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di semua wilayah puskesmas. Jumlahnya mencapai 548 orang. Rinciannya, RDT menurut puskesmas meliputi Puskesmas Bayan 150 orang, Puskesmas Senaru, 150 orang. Selanjutnya Puskesmas Santong 50 orang, Puskesmas Kayangan 100 orang, Puskesmas Tanjung 3 orang, Puskesmas Pemenang 50 orang dan Puskesmas Nipah 45 orang.

“Rapid test terhadap santri yang datang dari Ponpes Al Fatah Magetan di Gili Indah, pada tanggal 28 April 2020 (sudah dilakukan), dengan hasil 1 orang reaktif,” Kedatangan Santri Al Fatah itu, berdampak terhadap jumlah warga reaktif. Di mana dari 58 orang klaster Magetan yang dilakukan test cepat, hasilnya 9 orang diketahui reaktif. Selanjutnya, rapid test terhadap 35 orang yang sempat kontak dengan pasien positif Covid-19 di Dusun Lendang Mamben, Desa Akar-akar, kecamatan Bayan diketahui hasilnya 9 orang reaktif. “(Hingga saat ini, ketersediaan RDT di Dinas Kesehatan Lombok Utara sebanyak 1.000 unit untuk kontak listing pasien terkonfirmasi di seluruh wilayah KLU,” imbuhnya. Hingga 5 Mei kemarin, perkembangan penanganan Covid-19 per tanggal 4 Mei 2020 di KLU mencatatkan jumlah PPTG (Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala) : 977 orang, OTG (Orang Tanpa Gejala) : 218 orang, ODP (Orang Dalam Pemantauan), 212 orang. Selanjutnya OSDP (Orang Selesai Dalam Pemantauan) 66 orang, jumlah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) 6 orang, dan PSDP (Pasien Selesai Dalam Pengawasan) 19 orang. “Pasien positif 15 orang dan sembuh 1 orang,” pungkasnya. (ari)

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerja Sama Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Bantuan Jaringan Air Bersih Pusat Sasar Desa Talonang Taliwang (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan bantuan pembangunan jaringan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kali ini bantuan tersebut menyasar warga desa Talonang di kecamatan Sekongkang. Meski pelaksanaan proyek itu tengah ditunda seiring kebijakan pusat menarik sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) dari daerah untuk penanganan Covid-19. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Burhanuddin Harahap menjelaskan bantuan pembangunan jaringan air bersih bagi warga desa di wilayah selatan KSB itu dipastikannya akan sangat memberi manfaat kepada masyarakat. “Memang sedang ditunda kegiatannya karena anggarannya dari DAK fisik. Tapi dari sisi manfaat kami yakin program itu nanti perlu dan harus dilajutkan (pasca corona),” terang Burhanuddin. Ia menyampaikan, proyek jaringan air bersih di desa Talonang itu oleh pusat disiapkan

Wabup Tegaskan Masyarakat Harus Jujur Terkait Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin kembali menegaskan pentingnya sikap jujur masyarakat menyikapi ancaman pandemi virus corona yang saat ini masih terus bertambah korban terinfeksi. “Perlu kembali kami dan saya pribadi tegaskan. Masyarakat harus jujur terkait apapun mengenai virus corona ini,” tegas Wabup, Selasa (5/5). Sikap jujur masyarakat yang dimaksudkan Wabup itu, terkait setiap informasi yang harus diberikan masyarakat saat dilaku(Suara NTB/ist) Fud Syaifuddin kan pendeteksian kemungkinan terpapar virus tersebut. Menurut Wabup, sudah banyak kasus di daerah lain menunjukkan ketidakjujuran masyarakat saat menjalani pemeriksaan membuat penularan penyakit bernama resmi coronavirus disease (Covid-19) semakin masif. “Contoh saja di Jawa. Ada pasien yang tidak terbuka soal kondisi kesehatannya saat dirawat. Dan apa yang terjadi, dia justru menulari petugas mendis yang merawatnya,” timpalnya. Bagi Wabup, tidak boleh ada keterangan sedikit pun yang harus ditutupi masyarakat selama untuk upaya mendeteksi keberadaan virus corona itu. Sebab keterbukaan masyarakat satu-satunya cara ampuh saat ini yang bisa digunakan mempercepat penelusuran sumber penularan virus tersebut, termasuk mencari formula terbaik memutus mata rantainya. “Kita sudah ada 3 kasus konfirmasi (positif Covid-19) sejauh ini. Nah harapan saya bantu tim gugus tugas melakukan tracing (peneulusuran) kontak tiga kasus itu dengan cara melaporkan diri ke gugus tugas atau ke fasilitas kesehatan bahwa sempat kontak dan meminta diperiksa untuk memastikan diri aman (tidak terinfeksi),” ujarnya. Tidak saja terhadap warga yang telah melakukan kontak langsung dengan pasien positif. Lebih jauh Wabuo juga menyitir mengenai warga yang terkait dalam status penanganan Covid-19. Ia meyakini selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan penangan Covid-19 selama mereka dalam masa pengawasan. “Misalnya dia pelaku perjalanan dan sedang isolasi mandiri di rumah. Mereka ini tidak jujur dengan melanggar aturan tidak boleh keluar rumah selama 14 hari,” bebernya. Terakhir sambung Wabup, menghadapi pandemi virus corona ini masyarakat perlu kesabaran ekstra. Menahan diri tidak melakukan aktifitas yang bisa menjadi pintu penularan virus ada Wuhan tersebut. “Sudah banyak informasi bagaimana mencegah penularan virus corona ini. Dan itu gampang. Tinggal dalam menjalaninya, kuncinya butuh kesabaran,” pungkasnya. (bug)

RSMA Tambah Ruangan Pasien Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB)Jumlah warga Sumbawa yang positif Covid-19 terus meningkat, bahkan tercatat sebanyak 18 orang terkonfirmasi. Dengan meningkatnya jumlah pasien positif ini, ruangan di Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir (RSMA) sebagai tempat rujukan, menjadi penuh. “Sekarang kondisi ruangan full,” kata Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan. Saat ini di RSMA terdapat delapan ruangan untuk merawat pasien covid-19. Ruangan tersebut sudah terisi penuh. Sehingga untuk mengantisipasi adanya tambahan pasien, jumlah ruangan akan ditambah. Disebutkannya, saat ini delapan ruangan penuh. Sehingga pihaknya melakukan penambahan ruangan. Pihaknya menargetkan ruangan bisa diselesaikan dalam seminggu. “Sekarang dalam proses penambahan. Semoga seminggu lagi selesai,” harapnya. Selain di RSMA, lanjutnya, informasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa juga tengah menyiapkan ruangan untuk pasien. (ind)

biayanya sekitar Rp600 juta lebih. Sebelumnya Dinas PUPRPP KSB telah turun lapangan melakukan pengecekan lokasi termasuk mendata jumlah warga calon penerima manfaat program air bersih itu. “Pekerjaan pendataannya sudah hampir selesai kemarin, tapi di tengah jalan kebijakan pusat mengenai corona muncul. Jadi kita hentikan sementara dan lanjutannya menggunggu pandeminya reda,” bebernya. Burhanuddin menjelaskan, berdasarkan perencanaan pendahuluannya. Proyek jaringan air bersih di desa Talonang itu ada kemungkinan

(Suara NTB/ist)

Burhanuddin

dapat dielaborasi dengan fasilitas air bersih miliki desa setempat. Di mana di desa Talonang terdapat sumur bor yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata air. “Kita akan cek nanti apakah sumur bor milik desa itu bagus atau tidak. Kalau bagus baik secara kualitas maupun debit, kita bisa pakai. Jadi yang dibangun nantinya cukup bak penampungan, jaringan serta sambungan ke rumah warga penerima manfaat,” urainya seraya mengungkapkan untuk data penerima program belum pihaknya tetapkan. “Sebelumya kita juga sudah

paten Bima tetap belajar di rumah dengan sistem daring dan luring,” ujarnya. Ia menjelaskan belajar daring yang diterapkan yakni dengan menggunakan ponsel pintar, media sosal atau media berbasis internet lainnya. Sedangkan luring belajar secara manual yakni siswa dan guru tetap bisa bertemu di sesuatu tempat yang disepakati. “Proses pembelajaran daring dan luring yang diterapkan juga berbeda-beda. Tergantung lokasi geografis wilayah,” katanya. Menurutnya sekolah yang menerapkan belajar daring harus tersedia jaringan internet karena media pembelajaran wajib menggunakan ponsel pintar. Sedangkan luring, yang tidak dijangkau jaringan internet. “Dibagi dua kategori,” ujarnya. Ia menyebutkan, sekolahsekolah yang sudah menerapkan sistem daring seperti di

memberatkan masyarat Talonang. Karena hanya dengan mengandalkan sumur-sumur dangkal itu, warga tetap kesulitan memperoleh air bersih teruatama pada saat musim kemarau. “Jadi harapan kami (pandemi) virus corona ini segera berakhir agar proyek pengadaan program air bersi itu bisa segera mulai dikerajakan. Karena bantuan itu sangat ditunggutunggu masyarakat. Apalagi pihak desa sudah menyampaikan ke kami soal antusiasmenya dan siap memaksimalkan program itu menggunakan anggaran desanya,” demikian Burhanuddin. (bug/*)

Tenaga Kesehatan Dapat Insentif Tambahan Dompu (Suara NTB) Pemerintah akan memberi insentif tambahan bagi tenaga kesehatan dalam menangani Covid-19 hingga Rp15 juta per bulan. Insentif ini akan dibayarkan melalui Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tambahan setelah diajukan dan diverifikasi Dinas Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan. Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada wartawan di kantor Bupati Dompu, Selasa (5/5) mengungkapkan, pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No : 35/pmk.07/2020 dan Kepmenkes No : HK.01.07/Menkes/ 278/2020. Dimana insentifnya diberikan per bulannya maksimal Rp15 juta untuk dokter spesialis, Rp10 juta untuk dokter umum dan dokter gigi, Rp7,5 juta untuk perawat dan bidan, serta Rp5 juta untuk tenaga kesehatan lainnya. Insentif ini, lanjut Muhammad, sudah diperjelas kembali oleh Menteri Keuangan RI dalam telekonferensi beberapa waktu lalu. Calon penerima in-

sentif diajukan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan RI setelah dilakukan verifikasi di tingkat Kabupaten sebagai pemohon. Rekomendasi Badan PPSDMK kemudian menyampaikannya ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. “Nanti Menteri Keuangan akan kirim BOK Tambahan ke daerah untuk pembayaran insentifnya,” ungkap Muhammad. Selama ini Pemda melalui APBD sudah membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan, kendati jumlahnya tidak sebesar batasan ditetapkan melalui PMK dan Permenkes RI. Selama ini, insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp2,5 juta per bulan dan Rp1,5 juta per bulan untuk dokter di ruang isolasi. “Berapa jadinya insentif

untuk tenaga kesehatan di Dompu, belum kita ketahui. Karena yang diatur itu batasan maksimalnya. Kalau daerah sudah. Kalau pusat, itu tergantung BOK tambahan yang ditransfer,” katanya. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang ditemui di ruang kerjanya mengaku, insentif untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Dompu hingga saat ini belum juga dibayarkan karena dikembalikan ke daerah. Namun tenaga kesehatan yang akan menerima insentif harus terdaftar di Dinas Kesehatan yang terkoneksi dengan sistem SDMK Provinsi dan pusat. Data ini kemudian diverifikasi untuk disampaikan ke Kementerian Kesehatan. “Khusus insentif belum dike-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Maman luarkan karena masih menunggu Perbup yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan,” kata Maman. Selain insentif untuk tenaga kesehatan, Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad juga mengingatkan jajaran Dinas Kesehatan, RSUD Dompu dan RS Pratama Manggelewa yang sedang fokus menangani Covid-19 untuk tidak mengabaikan DAK fisiknya. Berbagai program kegiatan yang dibutuhkan daerah dalam

Muhammad menangani Covid-19 maupun untuk fasilitas kesehatan lainnya, mengandalkan pembiayaan dari DAK seperti pengadaan 2 unit Ambulance jenazah dan lainnya. “Jangan karena fokus tangani Covid, teman – teman Dikes mengabaikan DAK. Harus diingat, DAK fisik itu harus ada kontraknya paling tidak 21 Juli. Kalau lewat dari itu, kita dianggap tidak membutuhkan anggarannya,” kata Muhammad. (ula)

Limbah Medis Dampak Covid-19 Diatensi Khusus

(Suara NTB/ist)

RAZIA - Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin saat merazia warga yang tidak menggunakan masker.

Pol PP Razia dan Edukasi Masyarakat yang Tak Pakai Masker Sumbawa Besar (Suara NTB)Operasi Bagungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumbawa bersama Polres Sumbawa, menggelar razia gabungan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Terutama pada lokasi lokasi penjual takjil yang dianggap cukup ramai. Sebagaimana disampaikan Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos M.Si,

razia dialkukan pada sejumlah titik, seperti di depan kantor DPRD lam, Jalan Multatuli, dan Jalan Garuda dan lainnya yang melibatkan 30 orang personel Satpol PP dan 30 orang personel dari Polres Sumbawa. Dlam razia tersebut, masyarakat yang tidak menggunakan maskar saat beraktivitas di luar rumah akan diberikan teguran dan edukasi. Hal tersebut guna memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten

Sumbawa. Selain merazia penggunaan masker lanjut Kasat, tim gabungan juga meminta kepada para penjual takjil yang ada di tempat tersebut untuk memasang tempat cuci tangan serta menjaga jarak. “Bagi masyarakat belum memakai masker, kita langsung edukasi. Agar selanjutkan kala mereka keluar rumah tetap menggunakan masker, dalam memutus rantai penyebaran Covid,”tukasnya. (arn)

Sekolah di Kabupaten Bima Terapkan Belajar Daring dan Luring Bima (Suara NTB) Sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia secara nasional Bulan April kemarin, aktivitas atau kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak ditiadakan sementara. Termasuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah berbagai tingkatan. Walau KBM di sekolah formal ditiadakan, bukan berarti siswa berhenti belajar. Sekolah di Kabupaten Bima misalnya menerapkan belajar daring (online) dan luring (offline) sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin MM kepada Suara NTB, Selasa (5/5). “Tidak ada libur belajar selama pandemi Covid-19, hanya tidak bejalar di sekolah saja. Sekolah-sekolah di Kabu-

data calon penerima manfaatnya. Tapi lagi-lagi kegiatannya kita hentikan karena corona,” tukas Burhanuddin. Selanjutnya ia menyampaikan, bantuan jaringan air bersih di desa Talonang itu sudah sangat tepat. Sebab di salah satu desa pesisir pantai selatan KSB itu selama ini tidak memiliki sumber mata air permukaan alami. Pemanfaatan air permukaan oleh warga hanya memanfaatkan teknologi manual dengan membangun sumur-sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-harinya. Sayang upaya itu sedikit

Kecamatan Bolo, Sape dan Woha. Sedangkan sistem luring di wilayah Palibelo, Langgudu, Tambora sebagian Lambu dan Donggo. “Alhamdulillah penerapannya cukup efektif. Bahkan kita terbaik menerapkan belajar daring dan luring ini,” katanya. Mengapa menerapkan sistem daring dan luring ? Menurutnya tidak semua siswa memiliki ponsel pintar. Kalaupun ada hanya terbatas yang menggunakannya karena kendala jaringan internet serta tidak mampu mengoperasikannya. “Kalau untuk daring jangkauan di wilayah perkotaan. Karena guru akan mengirim tugas atau soal untuk siswa melalui jaringan internet,” ujarnya. Sementara belajar luring tambah dia, siswa dan guru harus bisa bertemu menyampaikan materi. Namun pertemuan akan dibatasi serta diatur jaraknya. Bahkan para

(Suara NTB/Ist)

BELAJAR LURING - Seorang Guru di Kabupaten Bima tengah mengajari sejumlah siswanya dengan proses pembelajaran luring di teras rumah. siswa dan guru tetap menggunakan masker selama KBM. Zunaiddin menegaskan belajar daring dan luring, siswa dalam satu kelas akan dibagi dalam kelompok belajar. Kalkulasi pembagian kelom-

pok belajar juga tergantung jumlah guru dan siswa. “Namun satu kelompok maksimal ada 4 sampai 6 siswa yang dan didampingi satu guru mata pelajaran,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB)Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, memberikan atensi terkait penanganan limbah B3 Infeksius khusus covid-19. Saat ini tercatat ada sekitar 349,38 kilogram limbah infeksius yang dihasilkan dalam rentan dua bulan terakhir. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring pendemi covid-19 yang belum berakhir. “Memang untuk limbah B3 Infeksius dalam penanganan covid-19 menjadi atensi kami dan terus akan kita pantau. Kami juga sudah ingatkan kepada para petugas medis untuk mematuhi SOP dalam penanganan limbah dimaksud sebelum menjadi masalah,” sebut kepala Dinas LH kepada Suara NTB melalui Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3 Dedi Damhuddy SP., M.Si, Selasa (5/5). Meski saat ini untuk pengelolaan lebih lanjut terhadap limbah dimaksud sudah dipihak ketigakan, tetapi yang paling penting pada saat limbah belum terambil. Hal ini tentu sangat beralasan, karena selama ini penanganan terhadap limbah ini masih belum optimal. Khusus untuk limbah infeksius penanganan covid-19,

pihaknya menginstruksikan kepada seluruh Puskesmas untuk bisa mengumpulkannya di RSUD supaya penanganan bisa lebih maksimal. “Memang untuk penanganan limbah medis di RSUD sudah di pihak ketigakan jadi sudah aman. Kami juga mendorong agar Puskemas juga bisa melakukan hal yang sama,” ungkapnya. Upaya tersebut dilakukan, karena jika limbah medis ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan khusus dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Salah satu contoh saja, di puskesmas Taliwang hasil pengecekan lapangan ditemukan ada limbah B3 yang dicampur dengan limbah lainnya. Hal tersebut sudah sangat menyalahi aturan, karena akan sangat berbahaya bagi lingkungan. Untuk itu, pihaknya meminta agar penanganan sampah medis ini bisa dikelola maksimal karena dampak yang ditimbulkan akan sangat berbahaya. “Kami sangat berharap supaya penanganan limbah medis dilakukan secara maksimal, jika dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

Kasus Tumpang Sari, Penyidik Temukan Dugaan Pengurangan Bantuan Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyelewengan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk program tumpang sari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tahun 2019, terus diusut penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Setelah memeriksa beberapa PPL sebagai sampel dari Kelompok Tani (Poktan) relokasi, mereka kini mendalami temuan pengurangan jatah bibit kedelai untuk petani. Dalam juklak juknis pelaksanaan program tumpang sari semestinya data Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) khususnya poktan relokasi diusulkan oleh Pemerintah desa atau PPL. Namun faktanya, sebagian besar dari mereka justru mengaku tidak pernah mengajukan CPCL relokasi tersebut. “Mereka (PPL) tidak pernah mengajukan CPCL, tiba-tiba datang SK yang mengurai atau merinci tentang nama-nama kelompok tani yang menerima bantuan,” ungkap Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH., Kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (5/5). Tak saja mendapati poktan relokasi diluar usulan PPL,

dalam penyaluran bibit kedelai diduga kuat ada penyelewengan. Satu petani dengan luas lahan 1 Ha harusnya menerima 40 Kg bibit sebagaimana juklak juknisnya. Namun pengakuan sekitar 371 poktan yang sudah dihadirkan, mereka hanya menerima bantuan bibit kedelai 35 Kg. Itu didukung berita acara dan telah dibenarkan PPL. Atas temuan tersebut, lanjut Indra Zulkarnain, pihaknya akan mengklarifikasi pihak-pihak terkait. Termasuk meneliti berkas yang berhubungan dengan bantuan ini. “Berita acara yang ditandatangani petani memang 35 Kg, tidak ada yang terima 40 Kg. PPL juga mengatakan seperti itu. Untuk jagung tidak ada, artinya hanya kedelai saja yang kurang,” jelasnya. Pengusutan kasus dugaan penyimpangan bantuan bibit ini dipastikan sampai tuntas. Bahkan sebelumnya sempat direncanakan untuk melimpahkan berkas perkara ke penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus), namun atas beberapa pertimbangan terpaksa ditahan sementara waktu. (jun)

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

SK Gubernur bagi Guru Non ASN Rangkul Lembaga Kemitraan MEREBAKNYA wabah Corona yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia, khususnya NTB membuat banyak aktivitas terganggu. Di perguruan tinggi proses belajar tidak bisa dilakukan di dalam kelas, karena mahasiswa dan dosen dilarang bertemu langsung. Meski perkuliahan terganggu, tidak dengan Pendaftaran Mahasiswa Baru di kampus tersebut. ‘’Di masa pandemi Corona ini, proses pendaftaran tetap berlangsung tanpa terhalang oleh wabah Corona,’’ terang Humas Undikma Ismail Marzuki, Selasa (5/5). (Suara NTB/dok) Ismail Marzuki Dijelaskannya, proses pendaftaran mahasiswa baru telah berlangsung sejak bulan Januari lalu. Hingga kini prosesnya masih terus berlangsung tanpa sedikitpun terhenti akibat Corona. “Selain aktivitas belajar, ada berbagai kegiatan di Undikma terus berjalan seperti PMB Pendaftaran Mahasiswa Baru yang telah dibuka sejak bulan Januari lalu,” ujarnya. Menurutnya, pendaftaran PMB Undikma sesuai pedoman dilakukan melalui tiga acara yaitu daftar langsung ke kampus, kemudian bisa juga daftar online melalui link yang telah disediakan pihak kampus. “Dan melalui daftar melalui lembaga mitra,” terangnya. Lembaga mitra yang telah membangun kerjasama dengan Undikma sudah tersebar di seluruh wilayah NTB. Lembaga mitra ini bisa menerima pendaftaran langsung bagi yang ini masuk Undikma. Adapun nama-nama Lembaga mitra, para pendaftar bisa dapat melihat pada link pendaftaran. Selain itu Ismail Marzuki, menyampaikan bahwa hingga kini sudah ada ratusan orang yang mendaftarkan diri. Para pendaftar lebih banyak mendaftar di lembaga mitra. “Terbanyak melalui lembaga mitra,” ungkapnya. Tentu saja keberadaan lembaga mitra ini menguntungkan dan memudahkan para pendaftar terlebih dengan kondisi saat ini yang serba terbatas khususnya ruang gerak pihak universitas. “Mendaftar melalui lembaga mitra bisa langsung tes dan menerima surat keterangan lulus. Dengan demikian tidak perlu ke Mataram. Begitu juga dengan kegiatan daftar ulang, bisa dilakukan secara online melalui link,” jelas Ismail. Sementara selain pendaftaran mahasiswa baru, perkuliahan juga telah dilakukan secara daring sesuai dengan petunjuk pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Akhirnya model belajar daring menjadi pilihan. Undikma sendiri melakukan hal yang sama dengan perguruan tinggi lainnya, yaitu melaksanakan kuliah daring melalui berbagai aplikasi yang ada,” ujarnya. (dys)

Cara Demo di Masa Pandemi

Mahasiswa Gelar Aksi Media

Mataram (Suara NTB) Ada berbagai kreativitas lahir di tengah pandemi Corona. Hal paling terasa ialah pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi baik untuk pelaksanaan belajar mengajar hingga perkuliahan. Selain itu pandemi Corona telah mengubah kebiasaan setiap orang. Budaya baru pun lahir. Salah satunya ialah budaya demonstrasi. Belum lama ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram menggelar aksi demonstrasi dengan cara unik. Mengambil tajuk Aksi Media, demonstrasi digital ini menuntut sejumlah tuntutan. Menteri Koordinator Pergerakan Eksternal BEM Unram Meza Royadi menjelaskan aksi media yang dilakukan serentak oleh mahasiswa Universitas Mataram lewat akun instagram @bemunram merupakan bagian dari tindak lanjutan dari gerakan mahasiswa sebelumnya. Sebelumnya pernah dilakukan audiensi dengan pihak rektorat. Dari hasil audiensi BEM se Unram didapatkan poin tuntutan dengan melakukan pengkajian terhadap aturan Kemenristek Dikti tahun 2017 bahwa Perguruan Tinggi berhak menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan kondisi keuangan mahasiswa. Dalam Aksi Media ini, para mahasiswa secara serentak mengunggah tuntutan kepada pihak kampus. Aksi media ini dilakukan dengan mengunggah seruan terkait tuntutan pada media sosial seluruh organisasi mahasiswa dan media sosial masing-masing mahasiswa pada waktu yang bersamaan Ada sejumlah tuntutan dalam aksi media tersebut. Di antaranya yakni mendesak Birokrasi UNRAM untuk mengeluarkan SK Pengembalian UKT Mahasiswa yang hanya memprogramkan Skripsi dan mampu Yudisium di semester tersebut serta Mendesak Birokrasi Universitas Mataram untuk mengeluarkan kebijakan pemotongan UKT sebesar 50 persen bagi mahasiswa Unram selama masa darurat Covid19. Gerakan ini didasari oleh kondisi keuangan mahasiswa di tengah pandemi yang rata-rata mengalami penurunan pendapatan dan tidak digunakannya fasilitas kampus oleh mahasiswa selama masa darurat ini. Gerakan ini juga sebagai tindak lanjut atas keresahan yang dirasakan mahasiswa dengan diakomodir oleh BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta lembaga/organisasi mahasiswa se-Unram. Di kesempatan lain, Rektor Unram Prof. Husni sebelumnya juga mengatakan besarnya UKT mahasiswa mengacu pada beban dan kondisi ekonomi orang tua/wali mahasiswa dan pemberian keringanan UKT dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penurunan grade UKT kepada masing-masing dekan fakultas sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ada. Selain itu, adanya pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang mahasiswa baru yang orang tuanya mengalami kendala ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa mengajukan penundaan ataupun penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) membuat Rektor Unram langsung memberikan respons. “Selaku Rektor, kami memahami keadaan ekonomi orang tua/wali mahasiswa, untuk itu, terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kami akan berpedoman pada peraturan yang ada, yakni Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,” jelasnya. (dys)

Penyerahan Ditargetkan Bulan Mei Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menargetkan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penugasan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) non ASN, dilaksanakan bulan Mei ini. Saat ini sedang dalam proses pengusulan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Dikbud NTB, Jaka Wahyana, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/5) mengatakan, pada bulan Mei ini diupayakan penyerahan SK bisa dilakukan. Sekitar 1200-an guru non ASN yang akan memperoleh SK tersebut. Mereka lulus dalam UKG non ASN yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. “Saat ini prosesnya masih proses pengusulan ke BKD, setelah ditandatangani (disetujui), baru diserahkan ke gubernur,” katanya.

Secara umum, semua guru non ASN di bawah Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan honor berupa Jasa Jam Mengajar (JJM). Dengan mereka lulus UKG non ASN akan mendapatkan SK gubernur, yang nantinya bisa membantu untuk pengajuan sertifikasi. Jaka Wahyana juga menjelaskan, terkait dengan penempatan guru non ASN yang mendapatkan SK gubernur, pada prinsipnya mereka ditempatkan di sekolah asal. Namun, ketika ada perubah-

an jumlah rombongan belajar di sekolah, kemungkinan akan ada perubahan penempatan guru tersebut. “Kalau sudah berubah jumlah rombongan belajar di sekolah, kebutuhan guru juga akan berubah. Nanti menjelang tahun ajaran baru akan diubah,” ujar Jaka. UKG non ASN dilaksanakan pada Rabu (11/12/2019) dan Kamis (12/12/2019). Hasil UKG meliputi tes potensi akademik dengan bobot 25, Kompetensi Paedagogik den-

untuk SMP negeri di Kota Mataram tahun ajaran 2020/ 2021. “Sudah final, tapi kami belum bisa sampaikan karena harus diserahkan dulu ke sekda, supaya lebih lengkap informasinya,” katanya. Taufik memastikan PPDB di Kota Mataram akan menggunakan sistem daring, karena kondisi saat ini terkait virus Corona (Covid-19) yang belum mereda, sehingga PPDB daring dianggap cara yang tepat. Di samping itu, PPDB juga akan tetap menggunakan sistem zonasi sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-

Saat ini masih proses pengusulan ke BKD, setelah ditandatangani (disetujui), baru diserahkan ke gubernur,” Jaka Wahyana

gan bobot 35, dan kompetensi profesional dengan bobot 40. Peserta yang diusulkan terlebih dahulu untuk mendapatkan SK penugasan dari Gubernur sebagai guru non ASN pada SMA/SMK/SLB Negeri adalah peserta yang memperoleh nilai akhir minimal 65.

Data dari Dinas Dikbud NTB sebelumnya menunjukkan pada jenjang SMA, sebanyak 3.094 orang yang mengikuti UKG non ASN. Di jenjang SMK, sebanyak 1.782 orang yang ikut. Dan, di jenjang SLB, sebanyak 138 orang ikut UKG non ASN. (ron)

Dikbud Tinjau Lokasi Pembangunan Ruang Praktik Siswa Program NKPI Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melakukan peninjauan ke lokasi rencana pembangunan ruang praktik siswa (RPS) program Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) ke SMKN 1 Sekotong, Senin (4/5). Kunjungan dipimpin Kabid Pembinaan SMK pada Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd. Kabid Pembinaan SMK pada Dinas Dikbud NTB H. Muh. Yahya, menjelaskan, kunjungan ke SMKN 1 Sekotong untuk survei langsung rencana lokasi pembangunan ruang praktik siswa untuk KK TBSM dan NKPI. Tidak hanya itu, dirinya memberikan arahan pada tenaga pendidik agar terus melakukan perbaikan dan perubahan demi kemajuan pembelajaran. Termasuk juga harus terus berkoordinasi dengan semua pihak agar tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah. Menurutnya, Keberadaan RPS NKPI nantinya sangat penting agar tamatan Program Keahlian NKPI diharapkan memiliki profil kompetensi umum yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan kecakapan hidup generik, dan kompetensi kejuruan yang mengacu kepada SKKNI STCW-F Amandemen 1995. Berdasarkan kompetensi Kejuruan, level kualifikasi tamatan Program Keahlian NKPI adalah Perwira atau Mualim sampai Nakhoda kapal perikanan dengan ukuran panjang 12 – 14 meter atau dengan tenaga penggerak mesin kapal ‹ 750 kW. Pada level ini tamatan memiliki

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Kabid Pembinaan SMK pada Dinas Dikbud NTB H. Muh. Yahya tengah (tengah) meninjau lokasi pembangunan ruang praktik siswa NKPI di SMKN 1 Sekotong, Senin (4/5) lalu. kompetensi berikut mampu merencanakan pelayaran, menentukan posisi dan arah haluan kapal di zona dan lepas pantai, melakukan dinas jaga di kapal, mampu menentukan posisi kapal dengan radar. Selain itu, ujarnya, mampu mengoperasikan dan merawat

kompas magnit dan kompas gasing (gyro compass). Mengidentifikasi berbagai macam parameter meteorologi dan oceanografi untuk kepentingan pelayaran, mengolah gerak dan mengendalikan kapal perikanan, mengidentifikasi struktur bangunan kapal dan stabilitas kapal perikanan,

mengoperasikan instalasi tenaga penggerak utama kapal. Pada kesempatan ini, Plt. Kepala SMKN 1 Sekotong Sulman Haris menegaskan tim manajemen dan segenap warga sekolah tetap koordinasi dengan stakeholder serta tokoh-tokoh masyarakat bersinergi bersama

memajukan SMKN 1 Sekotong lebih baik ke depannya. “Dengan melibatkan maksimal peran serta masyarakat insya Allah ikhtiar maksimal mencapai visi misi SMKN 1 Sekotong religius disiplin unggul dan berprestasi akan lebih mudah diraih,” ujarnya. (dys)

Menikah dan Mengundurkan Diri

SMKN 1 Mataram Siswa SMKN 1 Sekotong Tak Lulus Terus Tingkatkan Kompetensi Siswa

Mataram (Suara NTB) Pengumuman Kelulusan SMKN 1 Sekotong Tahun Pelajaran 2019-2020 telah dilakukan Sabtu, 2 Mei 2020 pukul 16.00 Wita yang lalu. Hanya saja persentase kelulusan siswa di tempat ini tidak bisa seratus persen lantaran ada siswanya yang menikah. “Ada yang mengundurkan diri dan menikah,” demikian disampaikan Plt. Kepala SMKN 1 Sekotong Sulman Haris, Senin (4/5). Tidak diketahui pasti berapa jumlah siswa yang mengundurkan diri lantaran menikah di tempat itu. Karena ketika ditanya pasti jumlahnya, Sulman enggan menjawab. Dia hanya menjawab jumlah siswa kelas XII sebagai peserta saja. “Kami sesuaikan dengan kondisi peserta ada 47 orang,” jelasnya. Tahun ini SMKN 1 Sekotong menggunakan media online yakni melalui website sekolah. Selain itu tahun ini

(Suara NTB/dok)

Sulman Haris juga merupakan tahun pertama pelaksanaan pengumuman dengan pola ini. “Sangat sesuai dengan kondisi saat kita harus menerapkan protokol wabah Covid -19,” ujar Sulman. Tim manajemen, kata dia,

saat pengumuman beberapa waktu lalu bekerjasama agar proses ini tetap bisa berjalan lancar dan aman dengan tidak melibatkan peserta didik hadir di sekolah, bahkan karena mereka dapat mengakses pengumuman dari mana saja secara online. Sementara untuk memastikan keamanan dan menghindari kerumunan dan hal hal yang tidak diinginkan melalui Waka Humas Wirya Supandi, S.Pd., melakukan koordinasi terakhir menjelang hari pengumuman dengan aparat keamanan, yakni Polsek dan Koramil di Kecamatan Sekotong, dengan harapan semua rencana kegiatan ini berjalan lancar aman terkendali. “Semua unsur sekolah dilibatkan mulai dari penjaga sekolah, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, bahkan seruan untuk semua wali kelas mengontrol peserta didik binaannya untuk tetap stay at home,” tambahnya. (dys)

PPDB di Mataram Dipastikan Gunakan Daring Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram memastikan akan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi dengan sistem dalam jaringan (daring). Finalisasi petunjuk teknis (juknis) sudah dilakukan, saat ini diserahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/5) mengatakan, pihaknya sudah melakukan finalisasi juknis PPDB

”

mendikbud). “Kami juga akan tetap menggunakan zonasi, nanti setiap sekolah memiliki kuota masing-masing,” ujarnya. Ketentuan agar sekolah melaksanakan PPDB Daring disampaikan Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah

berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Sementara itu, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Kemendikbud juga sudah menetapkan komposisi kuota PPDB sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Untuk jalur

zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah. Pada kebijakan merdeka belajar, pemerintah daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. (ron)

Mataram (Suara NTB) SMKN 1 Mataram terus berupaya menjaga kompetensi siswa. Program kelompok belajar dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimatangkan untuk menunjang kompetensi siswa. Kepala SMKN 1 Mataram, H. Zumri menyampaikan, berbagai langkah dilaksanakan SMKN 1 Mataram untuk meningkatkan kompetensi siswanya. Pihaknya membentuk kelompok belajar untuk siswa. Selain itu, dibuatkan juga kelompok dalam jaringan (daring) bagi siswa dan guru. “Kami tugaskan terus konsultasi kepada guru kejuruannya. Saya pantau, ada siswa yagn terus konsultasi kepada gurunya. Alhamdulilah selama ini SMKN 1 Mataram belum ada cacat cela di industri, anakanak kami diterima dengan bagus,” katanya, Selasa (5/5). SMKN 1 Mataram membuka tujuh kompetensi keahlian, yaitu akuntansi, perkantoran, pemasaran, perhotelan, kecantikan, tata busana, dan multimedia. Sebelumnya, SMKN 1 Mataram hanya membuka kompetensi keahlian pada bidang bisnis manajemen, kemudian dua tahun terakhir dibuka kompetensi keahlian baru pada bidang pariwisata seperti perhotelan, kecantikan, tata busana, juga ditambah multimedia. Kompetensi keahlian yang dianggap jenuh seperti Perbankan, dihapus di SMKN 1 Mataram. “Kami buka jurusan sesuai dengan potensi daerah, sesuai potensi daerah, kami buka tiga jurusan pariwisata,” kata Zumri. Menurutnya, pihaknya tidak mengalami masalah ketika membuka kompetensi

(Suara NTB/ron)

H. Zumri keahlian baru pada bidang pariwisata. Karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB langsung membantu sarana berupa alat praktik dan sebagainya. Di samping itu, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga dilaksanakan pihaknya. Zumri mengatakan di bidang perhotelan, ada beberapa hotel yang menerima lima sampai enam orang siswa SMKN 1 Mataram untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. SMKN 1 Mataram juga sudah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa industri untuk kegiatan praktik kerja lapangan selama empat bulan. Sebenarnya praktik kerja lapangan akan dilaksanakan pada bulan April, tapi karena sedang masa pandemi virus Corona, maka belum bisa dilaksanakan. “Kami akan tetap melaksanakan praktik kerja lapangan, tapi ditunda,” ujarnya. (ron)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

Halaman 7

Korem 162/WB Kerahkan Personel, Jaga Lingkungan Zona Merah Covid - 19 Mataram (Suara NTB) TNI mengerahkan personel untuk mengawal Pembatasan Sosial Skala Lingkungan (PSBL) yang akan diterapkan Pemerintah Kota Mataram. Babinsa bersama Bhabinkamtibmas akan menjaga di setiap kelurahan, khususnya lingkungan yang terpapar Covid – 19. “Nanti aparat kami Babinsa bersama Bhabinkamtibmas akan menjaga tiap lingkungan yang sudah ada warga yang positif Covid - 19,” tegas Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani. Pada saat penerapan PSBL yang akan diluncurkan Rabu (4/5), Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dikerahkan ke seluruh titik yang sudah terdapat pasien positif Covid – 19, hal yang sama diterapkan kepada masyarakat lingkungan lainnya. Konsep PSBL yang dipahaminya, masyarakat untuk lingkungan terpapar akan diisolasi dan dikawal TNI dan Polri. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk kecuali dalam pemeriksaan ketat pada posko posko yang disiapkan. “Jadi kehadiran TNI dan Polri disitu untuk mendisiplinkan masyarakat,” tegasnya. Selain Babinsa, Danrem juga akan mengerahkan pasukan Batalyon 742/SWY untuk turut menjaga di setiap lingkungan yang menerapkan PSBL. Sementara dari Polri ada bantuan tambahan pasukan dari Sat Brimob. “Kalau

masih kurang, kita bisa datangkan pasukan dari Mabes TNI,” ujarnya. Memang wacana awal adalah PSBB sebagaimana usulan Gubernur kepada Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid. Namun ia melihat berat untuk diterapkan karena harus membiayai hidup masyarakat karena dipaksa harus diam di rumah. Sehingga solusinya PSBL. Masyarakat yang berstatus ODP maupun OTG, harus dipaksa melakukan karantina mandiri. Jika diterapkan PSBB untuk tingkat Provinsi juga menurutnya sulit. Karena grafik kasus berbeda tiap daerah, cenderung flat, hanya Mataram dan Lobar serta Dompu yang grafiknya meningkat. Sehingga Danrem mengusulkan penerapan PSBL skala prioritas. Mulai dari pri-

BUBARKAN KERUMUNAN - Anggota Babinsa bersama personel Polri saat membubarkan remaja yang berkerumun di Kempo, Kabupaten Dompu.

oritas pertama untuk Kota Mataram, prioritas kedua Lombok Barat, kemudian daerah lain masuk dalam prioritas ketiga. Penentuan skala ini akan jadi dasar langkah antisipasi penyebaran Covid -19. Salah satu yang akan ditekankan soal disiplin nanti adalah, agar masyarakat tidak keluar rumah untuk kegiatan yang remeh, membawa masker, membawa hand sanitizer. Fase saat ini sebenarnya sudah masuk tahap peperangan, hanya musuhnya tidak nyata dan memegang senjata, tapi bisa menyebabkan kematian massal. “Kunci utama dalam peperangan ini adalah disiplin masyarakat. Disiplin diam di rumah, pakai masker, rajin cuci tangan, terapkan physical distancing. Kalau masyarakat bisa diajak disiplin, kita bisa memenangkan peperangan ini,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/penrem)

Ombudsman Buka Pengaduan bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

(Suara NTB/ist)

PENANGKAPAN - Proses penangkapan salah satu dari tiga sekawan spesialis bobol kos-kosan, Selasa (5/5) dini hari di Taman Kapitan, Ampenan, Mataram.

Tiga Sekawan Spesialis Bobol Kos Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Tiga sekawan spesialis bobol kos-kosan ditangkap Polsek Ampenan. Mereka sekurangnya sudah membobol enam kamar kos mahasiswa di komplek berbeda. Aksi mereka ketahuan gara-gara sandal jepit. Kapolsek Ampenan AKP Nasrullah mengatakan, kasus itu terungkap diawali dengan penangkapan Dwi (20). Warga Taman Kapitan, Taman Sari, Ampenan, Mataram pada Selasa (5/5) dini hari. Dwi kemudian mengaku tidak beraksi sendiri. Dua kawannya, Azhari ditangkap di Dasan Agung, Selaparang, Mataram. Serta, Salahudin di Sesela, Gunungsari, Lombok Barat. “Catatan kami mereka mencuri di Taman Seruni empat kamar. Di Taman Kapitan dua kamar. Jadinya enam kamar,” ungkapnya, Selasa (5/5) kemarin. Dwi yang mengotaki pencurian cukup lihai. Sebab, dia juga warga setempat yang lebih tahu seluk beluk jalan dan rumah di kampung. Jika dibandingkan dengan mahasiswa para korbannya. Dwi tercium jejaknya dari kasus di Jalan Cendana II Taman Seruni. Pelaku ini memang bisa menggondol satu unit komputer dari salah satu kamar dengan membuka kaca nako. Seisi kos lalu heboh dengan adanya peristiwa pencurian itu. Tetapi, penghuni kos curiga dengan sandal tak bertuan yang tertinggal. “Dari sandal jepit warna itu kita kembangkan ke saksi-saksi. Bahwa sandal itu milik pelaku ini,” ucap Nasrul. Bersama Azhar dan Udin, Dwi membobol empat kamar di Taman Seruni. Barang yang diambil antara lain sepasang pengeras suara, dua tabung gas, alat penanak nasi, dan satu set komputer. Sementara yang dari TKP Taman Kapitan, barang bukti yang disita televisi, kipas angin, sandal jepit, dan obeng. “Pelaku semuanya sudah kita amankan,” tutup Nasrul. (why)

Reses, Dewan Salurkan 65 Ribu Paket Sembako Mataram (Suara NTB) – Ditengah wabah Covid-19, DPRD NTB tetap melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun demikian kegiatan reses tersebut dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Tidak ada lagi pengumpulan masa dalam jumlah besar seperti kegiatan reses normalnya. Sekretaris DPRD NTB Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi, menjelaskan bahwa bahwa meskipun ditengah kondisi melawan Covid-19, semua agenda di DPRD NTB yang menyangkut tugas dan fungsi harus tetap berjalan, tentunya disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19. Begitu juga terkait dengan kegiatan reses tersebut, tetap harus dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Kegiatan reses itu dilakukan tujuh hari mulai dari tanggal 3-10 Mei. Karena disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19, banyak teknis kegiatan reses yang dipangkas, sehingga lebih mengirit biaya. Dan hal itu dialihkan untuk pengadaan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak. Bantuan paket sembako dewan itu diluar program Jaring Pengaman Sosial (JPS) gemilang Provinsi NTB. Disebutkannya total jumlah paket sembako yang akan disalurkan DPRD itu yakni sebanyak 65 ribu paket. “Sekitar 65 ribu paket sembako yang akan dibagikan dari DPRD sendiri. Nanti teknisnya akan disalurkan masing-masing anggota sebanyak 1.000 paket. Per paket senilai Rp100 ribu,” ujar Mahdi. Paket sembako yang akan disalurkan oleh DPRD itu akan melapisi JPS Gemilang dalam arti akan menyesar pihakpihak yang tak tercover oleh program JPS gemilang dan program pemerintah pusat. “Insyaallah anggota saya rasa lebih jeli, by name by adrress penerimanya. Ini di luar PKH, kemudian JPS Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dana desa juga wajib. Karena kita di luar itu, kita yakini ndak mungkin akan ganda, justru ini rekomendasi Tim Covid-19, supaya DPRD melapisi JPS gemilang,” paparnya. Adapun alokasi anggaran untuk pengadaan paket bantuan sembako itu berasal sejumlah program yang ada di DPRD NTB namun dinilai tidak terlalu urgen, kemudian dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19. Dari hasil penyisiran anggaran, didapatkan sekitar Rp10 miliar dapat dipangkas. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Menghadapi pandemi Covid 19, Ombudsman RI memandang selain fokus pada penanganan sektor kesehatan, juga tidak boleh melupakan penanganan sektor perekonomian. Karena itu , mengantisipasi distribusi bantuan maupun pelayanan terhadap masyarakat terdampak Covid-19, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB membuka posko pengaduan dalam jaringan (daring) Covid-19. Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ikhwan Imansyah menjelaskan, ada

lima isu pelayanan menjadi titik fokus pengaduan. Pertama, belanja Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang meliputi Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra Kerja, dan Tarif Listrik. Kedua, Pelayanan Medis Khususnya bagi Korban Covid-19, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ MENKES/1042020 tentang Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. Layanan ketiga yaitu keuangan. Yakni layanan lem-

baga keuangan terhadap nasabah atau konsumen terkait kebijakan pemerintah untuk memberi kelonggaran pembayaran kewajiban selama masa darurat Covid-19. Sementara keempat, Layanan Transportasi bagi masyarakat yang terdampak khususnya di daerah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan larangan mudik. Terakhir, mengenai layanan kepolisian untuk keamanan bagi masyarakat yang terdampak dari kebijakan PSBB, kebijakan

Terpidana Investor Asal Korea Dibebaskan Hakim Mataram (Suara NTB) Lee Jong Kwak, investor asal Korea yang dipidana dalam kasus kepemilikan pabrik bata ringan, diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya, Selasa (5/5). Mr Lee, sapaannya, dibebaskan dari segala tuntutan pidana dan meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengeluarkan dari sel tahanan. Sidang putusan perkara pidana itu teregister Nomor 28/ Pid.B/2020/PN.Praya. “Putusan hakim terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana, karena ini ranah perdata dan melepaskan terdakwa Lee Jong Kwak dari semua tuntutan hukum (onslag van recht vervolging),” kata Ida Djaka, SH, tim kuasa hukum Mr. Lee. Dalam perselisihan investasi pabrik bata ringan senilai Rp40 miliar itu, Lee dipidanakan rekan bisnisnya Riu Jin, warga negara Tiongkok. Lee dituduh melakukan penipuan dan penggelapan pada pabrik di Jalan Raya Praya – Keruak Km 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah itu. Setelah lima bulan proses persidangan, akhirnya Lee lepas dari segala tuntutan. “Perbuatan ini ada, tapi tidak kategori pidana, tapi perdata, sehingga lepas dari segala dakwaan,” jelasnya. Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim Putu Agus Wiranata, SH., MH dalam sidang secara online di tempat masing

(Suara NTB/ist)

BEBAS - Sidang online perkara pidana dengan terdakwa Mr. Lee yang diputus bebas hakim PN Praya. masing. Tim kuasa hukum menyambut gembira putusan itu. “Memang ini sesuai harapan kami,” tandasnya. Selanjutnya, ia menunggu keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menindaklanjuti putusan hakim agar membebaskan terdakwa. Keputusan yang berpihak pada lee ini menyusul putusan perdata sebelumnya di tingkat Pengadilan Tinggi NTB. Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding investor asal Korea terkait sengketa perkara pabrik bata ringan di Lombok Tengah. Dalam putusan Nomor 13/PDT/2020/PT.MTR, Lee sebagai pembanding memberikan kuasa kepada H. Emil Siain, SH.,MH. Ketua majelis hakim tingkat banding, Nyoman Gede Wirya dalam putusannya menjelaskan, peng-

gugat mengikat kerjasama dengan Tergugat dalam rangka usaha pembuatan beton aerasi atau dikenal juga dengan beton atau bata ringan dengan total perkiraan investasi sebesar Rp40 miliar dan dengan sistem pembagian saham. “Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar isi Perjanjian tersebut diatas pada pasal 4,” urai Majelis Hakim, Nyoman Gede Wirya. Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan sah dan berharga sita di dalam perkara ini berupa sisa investasi Tergugat sebesar Rp2,3 miliar. Menyatakan sah tindakan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang tergugat menjadi saham senilai Rp7,6 miliar. (ars)

Banding Perkara RTG Batukliang Utara

Terdakwa Fasilitator Patut Dihukum Lebih Berat Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum Kejari Lombok Tengah mengajukan banding atas vonis perkara pungli dana Rumah Tahan Gempa (RTG) Batukliang Utara. Vonis satu tahun penjara tiga fasilitator rehab rekon pasagempa Lombok belum adil. Bukan soal nilai punglinya yang Rp5,2 juta. Tapi keadilan bagi korban terdampak gempa. “Ini terkait bencana. kita tidak lihat nominalnya. Tapi perbuatannya,” ucap Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah Agung Kunto Wicaksono dihubungi Selasa (5/ 5) kemarin. pernyataan banding sudah disampaikan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Senin lalu. Agung menambahkan, vonis pengadilan tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan. Dana yang dikorupsi meru-

pakan bantuan pembangunan rumah bagi warga yang terdampak gempa. “Masyarakat jadi lebih lama di pengungsian karena pembangunan rumahnya terhambat akibat permainan fasilitator ini,” tegasnya. Vonis tiga terdakwa, Lalu Nu’mansyah, Lalu Samsul Anwar, dan Doni Bayangkari selama satu tahun penjara juga belum cukup adil dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan. Selain hukuman satu tahun penjara, tiga terdakwa juga divonis denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. Jaksa sebelumnya menuntut para terdakwa ini agar dihukum lima tahun penjara serta dijatuhi denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. “Pasal yang diputus berbeda dengan yang dibuktikan jaksa. Kami yakin mereka ini memeras sesuai pembuktian di per-

sidangan,” terang Agung. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai tiga terdakwa bersalah melanggar pasal 11 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara jaksa penuntut umum membuktikan pasal 12 e pada undang-undang tersebut. Tiga fasilitator RTG ini mendampingi rehab rekon pascagempa di Desa Teratak, Batukliang Utara, Lombok Tengah. Mereka terbukti menerima fee dari proyek RTG Pokmas Amanah di Dusun Montong Dao. Aplikator CV Fana Alam Semesta mengerjakan 13 rumah rusak dengan total nilai proyek Rp650 juta. fasilitator minta komisi dua persen. Tapi yang diberikan hanya Rp5,2 juta. (why)

pembebasan narapidana dari Lapas, dan kebijakan larangan mudik. ‘’Bagi masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan terkait dengan layanan tersebut dapat menyampaikan pengaduannya dengan persyaratan foto KTP yang diunggah dalam formulir daring dengan ukuran maksimum 10 Megabyte, mengisi formulir Pengaduan dan jika ada dapat melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan,” ujar Ikhwan Imansyah yang menjadi PIC Posko Daring Pengaduan Covid-19 di NTB.

Lebih lanjut disebutkan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui formulir daring yang bisa diakses melalui tautan yang disediakan. Untuk memudahkan akses pengaduan bagi masyarakat terdampak Covid-19, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB menyediakan sejumlah sarana pengaduan yaitu melalui SMS/Whatsapp di nomor 08111323737 atau e-mail di covid19-ntb@ombudsman.go.id. Sejauh ini diakui sudah ada sejumlah pengaduan yang masuk, namun masih dipelajari pihaknya. (ars)

Sidang LCC Narmada Hadirkan Auditor BPKP Mataram (Suara NTB) – Ahli pada BPKP Perwakilan NTB memberi kesaksian dalam sidang perkara korupsi penyertaan modal dan ganti rugi bangunan Lombok City Center, Narmada, Lombok Barat. Kerugian negara dari dua item tersebut mencapai Rp980,62 juta. Namun, sertifikat lahan PT Tripat yang digadai PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS) di Bank Sinarmas belum masuk perhitungan. Begitu juga kompensasi Rp1 miliar cuma-cuma untuk mantan Kades Gerimak. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (5/5) kemarin. Ahli audit kerugian negara Adi Sucipto bersaksi untuk terdakwa mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri. “Kerugian negara dari dua item perhitungan jika dijumlahkan menjadi Rp980.621.313,” kata Adi menjelaskan LHP atas pengelolaan keuangan PT Tripat tahun 2012-2013. Perinciannya, kerugian negara Rp436,19 juta dari anggaran penyertaan modal Rp1,7 miliar. Kemudian, biaya pembangunan pengganti dua gedung Dinas Pertanian Lombok Barat Rp2,7 miliar. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp544,42 juta. Hakim rupanya lebih tertarik dengan indikasi korupsi lainnya dengan kerugian negara yang ditaksir lebih besar. Soal dua item yang jadi fokus penghitungan kerugian negara dipertanyakan. “Karena hanya itu saja yang diminta audit oleh APH,” ucap Adi. Fakta persidangan menunjukkan terdakwa Azril menandatangani surat piutang se-

nilai total Rp3,8 miliar. Diantaranya, terkait ganti gedung tersebut Rp2,7 miliar; kompensasi untuk mantan Kades Gerimak Mistari Rp1 miliar, biaya balik nama sertifikat Rp148 juta, dan operasional pengosongan lahan Rp50 juta. Dalam persidangan sebelumnya, Mistari menerima Rp1 miliar dari PT Bliss. Uang itu untuk tali asih. Yang padahal, Mistari tidak memiliki suatu hak atas sebagian lahan 8,4 hektare milik pemda Lombok Barat yang diberikan ke PT Tripat tersebut. Kompensasi Rp1 miliar itu juga dilindungi dalam kerjasama operasional pengelolaan mal LCC antara PT Bliss dan PT Tripat. Mistari pun bersaksi sudah menerima Rp1 miliar melalui Razak. Tetapi, Rp400 juta diantaranya diserahkan ke Azril. Adi menyebut, surat piutang itu sudah diterimanya saat memulai audit. Namun, ekspose bersama jaksa penyidik menghasilkan banyak pertimbangan. Sehingga hanya dua item yang dipilih. “Berdasarkan pertimbangan bersama jaksa,” jawab Adi. Hakim Sri tidak bisa mneyembunyikan kekesalannya. Kasus korupsi yang diduga lebih besar kerugiannya malah luput dari penghitungan. Dia tahu sendiri saat sidang pembuktian dari pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. “Semua kan sudah terbongkar. Yang Rp1 miliar yang tidak jelas itu diusut juga dong,” ujarnya. Adi tidak bisa menjawab sambil beralasan poin itu bukan menjadi ranahnya. Begitu juga jawabannya saat ditanya soal agunan sertifikat lahan negara. Lahan negara dilarang diagunkan. “Aset itu belum lepas ke tangan orang lain. Jadi belum bisa dikatakan merugian negara,” jelasnya. (why)

(Suara NTB/why)

KESAKSIAN - Ahli auditor pada BPKP Perwakilan NTB Adi Sucipto, Selasa (5/5) memberi kesaksian dalam sidang kasus LCC di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

SUARA NTB

Rabu, 6 Mei 2020

Halaman 8

Pasien Covid-19 di Lobar Tak Tertampung di Rumah Sakit Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kesehatan Lombok Barat (Lobar) kehabisan stok alat Rapid test (tes cepat) hingga Selasa (5/5). Alat tes cepat tersebut habis dipakai untuk mengecek 557 warga yang sebagian besar klaster Gowa. Dari 557 warga yang dites cepat ini, terdapat 102 orang di antarnya reaktif. Selain alat Rapid test habis, rumah sakit Tripat sudah penuh sehingga tak mampu menampung Pasien positif Covid19 yang terus bertambah mencapai 39 orang. Sedangkan RS Awet Muda Narmada hanya bisa menampung tinggal dua orang pasien. Untuk mengatasi kekurangan ruangan perawatan ini, Dikes pun sudah berkoordinasi dengan RS Unram untuk menam-

pung pasien. “Kalau ada tambahan pasien positif kita bawa ke rumah sakit. Cuma di rumah sakit Tripat penuh. Di rumah sakit Awet Muda yang masih bisa menampung, tapi cuman

bisa dua orang,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Hj Made Ambaryati, Minggu (3/ 5). Pihaknya sudah meminta tolong ke rumah sakit Unram untuk menangani pasien dari Lobar. Pihak RS Unram pun

siap menampung dengan 1416 tempat tidur. Kalau pasien semakin banyak yang sembuh maka tempat tidur yang kosong juga bertambah. Sejauh ini, pasien sembuh dari covid-19 terus bertambah. Setelah sebelumnya lima orang dinyatakan sembuh. Kembali diumumkan satu orang pasien Corona nomor 19 asal Lingsar sembuh. Pasien pertama positif Covid-19 di Lobar ini sembuh setelah dua kali tes Swab hasilnya negatif. Pihak Dinas

Kesehatan tengah fokus menangani 102 warga klaster Gowa dan Bogor yang hasil Rapid test-nya reaktif. Saat ini belasan di antara mereka tengah menunggu hasil Swab. “Pasien covid-19 sembuh bertambah satu orang menjadi enam orang. Pasien Sembuh dari Lingsar merupakan pasien positif pertama di Lobar,” jelasnya. Lima warga yang sebelumnya sembuh berasal dari Gunungsari dua orang, Kedir, Labuapi, masing-masing satu or-

ang. Saat ini, terdapat 18 orang yang masih menunggu hasil Swab. Selain itu ada pasien menunggu hasil Swab yang kedua untuk dinyatakan sembuh dari covid-19. Ia berharap agar bertambah pasien sembuh. Lebih jauh dijelaskan, saat ini stok alat Rapid test sudah habis sehingga belum bisa dilakukan tes cepat. Rencananya alat yang sudah pesan tiba pekan ini dengan total 200 box. Setelah alat ini ada barulah timnya turun lagi melakukan tes Rapid.

Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan, hasil Rapid test terhadap 557 orang, terdapat 102 yang reaktif. “Dari 102 ini, sebanyak 93 alumni Gowa dan dua orang klaster Bogor,” ujar Sekda. Saat ini ada 39 kasus positif terdiri dari 6 orang sembuh. 76 pasien dalam pengawasan (PDP), terdiri 18 orang selesai dalam pengawasan dan 58 orang masih dalam pengawasan serta satu meninggal. 625 orang dalam pemantauan (ODP). (her)

PPP Loteng Ubah Usulan Calon Kepala Daerah Praya (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebelumnya sempat mengirim daftar nama calon kepala daerah untuk gelaran Pilkada Loteng ke DPP, beberapa waktu lalu. Namun usulan daftar nama tersebut dikembalikan oleh DPP PPP, menyusul adanya perubahan mekanisme usulan calon kepala daerah oleh DPP PPP sendiri. Perubahan mekanisme pengusulan nama calon kepala daerah tersebut, membuka peluang bagi calon kepala daerah lainnya yang sebelumnya tidak masuk daftar usulan PPP Loteng. “Karena usulan awal kami dikembalikan, ya harus diubah lagi usulannya,” jelas Ketua DPC PPP Loteng, H. M. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Selasa (5/5). Sebelumnya, DPC PPP Loteng sudah mengusulkan tiga nama untuk calon Bupati,

masing-masing Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., mantan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M., serta Ketua DPD II Partai Golkar, Drs. H. Humaidi. Sedangkan untuk posisi calon wakil bupati, ada nama Drs. H. Lalu Normal Suzana, Ir. Lalu Aswatara serta TGH. Lalu Gede Sakti. Namun kata Mayuki usulan tersebut dikembalikan lagi oleh DPP. Karena DPP PPP minta usulan nama lebih dari tiga calon kepala daerah. Bukan tiga pasangan calon kepala daerah. Karena nanti akan ada uji kompetensi oleh DPP dan kemudian DPP akan menentukan siapa-siapa saja yang akan diberikan mandat. “Jadi bukan DPC yang menentukan tiga nama. Tapi DPP yang nantinya menentukan nama-nama yang akan diberikan mandat. Jumlahnya berapa? Itu juga DPP yang akan

menentukan,” terangnya. DPC dalam hal ini hanya diminta mengusulkan nama lebih dari tiga orang calon kepala daerah. Artinya calon kepala daerah di luar yang sempat diusulkan berpotensi masuk usulan? Mayuki menegaskan semua serba mungkin. Karena memang aturan semua diatur oleh DPP. Pihaknya di daerah hanya menjalankan instruksi saja. “Apa kata DPP, itu yang kita laksanakan. DPP minta diganti usulan kepala daerah, kita ganti,” tandas Wakil Ketua DPRD Loteng ini. Disinggung kapan usulan baru akan disampaikan, Mayuki mengaku belum bisa memastikan. Karena dampak dari penyebaran virus corona, semua serba di-lockdown. “Sementara proses pengusulan nama calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng kita lockdown dulu. Sambil menunggu waktu yang tepat,” pungkasnya. (kir)

Pejabat di KLU Tak Hadiri Undangan DPRD Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedianya akan mendalami persoalan pemberhentian perangkat Desa Sesait, Selasa (5/5). Sayangnya, agenda itu batal karena unsur eksekutif yang dipanggil tidak hadir. Selain kasus Sesait, Dewan juga batal memperoleh keterangan terkait data penerima bansos Covid. Rapat dengar pendapat (RDP) mengenai kedua persoalan itu sedianya digelar secara paralel. Pimpinan DPRD yang mengarahkan disposisi ke Komisi I, menjadwalkan pembahasan perangkat Desa Sesait di ruang sidang. Pihak yang diundang di antaranya Kepala Dinas P2KBPMD, Kabag Hukum dan Camat Kayangan. Sedangkan Komisi III, menghadirkan Dikpora dan Dinsos PPPA di ruang kerja Komisi. Informasi yang dihim-

pun menyebut, hanya Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. Fauzan, yang bersedia hadir. “Rapat membahas Sesait hari ini ditunda, karena Camat Kayangan dan Pak Kholidi (Kepala Dinas P2KB PMD) tidak hadir,” ujar Anggota Komisi I, Raden Nyakradi, usai rapat. Persoalan Desa Sesait menurut dia harus cepat ditangani, agar tidak menggantung. Sebab, Komisi I merasa aneh di saat Pemdes ingin terlibat menangani dampak Covid, pencairan ADD tidak mendapat rekomendasi lantaran kisruh pemberhentian perangkat tersebut. Senada dikatakan Ketua Komisi III, Artadi, S.Sos., pihaknya juga tidak utuh melaksanakan rapat pendalaman bansos Covid. Pada hari kemarin, DPRD sejatinya telah menjadwalkan untuk berbicara dengan pemerintah. DPRD ingin mendapat penjelasan

terhadap alokasi anggaran Covid yang digelontorkan parsial untuk Dikpora. “Yang hadir tadi hanya Pak Kadis Dikpora, kalau Dinsos justru tidak hadir. Sekelas DPRD yang memanggil tidak hadir, ini ada apa,” cetus Artadi. Pihaknya berkepentingan untuk mengetahui bentuk alokasi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat di situasi pandemi Covid. Pasalnya bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk bantuan donatur yang dititip melalui Satgas. Artadi mengaku belum memiliki gambaran yang dapat disampaikan ke media. Mengingat penjelasan dari eksekutif - khususnya Satgas Covid, belum diperoleh. “Kita akan panggil lagi. Apalagi Satgas DPRD juga sudah mengirimkan rekomendasi sebagai masukan kepada pemerintah,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/her)

BANTUAN JPS - Warga di Sekotong mendapatkan bantuan JPS pada saat launching penyalurannya pekan lalu. Hingga Selasa (5/5), program JPS ini masih belum berjalan lancar lantaran terkendala data penerima manfaat.

Terkendala Data Penerima

Penyaluran Bantuan JPS Mandek di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lombok Barat (Lobar) sudah dilaunching hari Jumat (1/5) lalu. Namun penyalurannya belum sepenuhnya berjalan di desa. Para Kades dan Camat tak berani mengambil resiko karena bantuan rawan salah sasaran akibat dengan data penerima yang belum beres diverifikasi. Camat Gerung, H. Mulyadi mengakui bantuan JPS Mantap belum ada disalurkan di wilayah kecamatan Gerung. Saat ini para Kades tengah melakukan verifikasi data penerima agar tidak bermasalah. “Belum disalurkan di Lobar, karena teman-teman Kades masih melakukan verifikasi supaya datanya sip, tidak bermasalah. Jadi penyaluran

masih ditunda,” jelas dia. Diakui, banyak data ganda, meninggal dan salah sasaran sehingga perlu diverifikasi agar tidak bermasalah. Terkait adanya calon penerima bantuan berstatus ASN di Kota Mataram yang tinggal di wilayah Beleke, pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi semua data. Pihaknya sudah mengeluarkan namanya bersangkutan dari penerima bantuan. Terkait kapan bantuan JPS disalurkan, pihaknya berharap bisa ini karena verifikasi diupayakan selesai pekan ini. Hal senada disampaikan camat Lembar, Hasanudin. Bantuan JPS di daerah mandek karena terkendala permasalahan data masih dilakukan verifikasi oleh desa. “Belum ini, karena itu kami

mau kumpulkan para Kades untuk membahas data yang perlu diverivali,”jelas camat Lembar ini. Data yang sudah diverivali perlu dilakukan Musdes oleh desa sebagai dasar untuk diusulkan ke Pemda. Selain itu, kesiapan Bumdes juga belum maksimal. Pihaknya menargetkan penyaluran dilakukan Minggu kedua bulan puasa ini. Kepala Dinsos Lobar, Lalu Martha Jaya mengakui masih banyak desa belum menyalurkan bantuan JPS karena masih persiapan data. Namun ada juga penyaluran bantuan hampir tuntas. Sejauh ini, pihaknya sudah melaporkan ke bupati bahwa ada 35 dan desa belum menyerahkan data validasi ke Dinsos. Pihaknya segera bersurat lagi ke desa agar mengembalikan data maksi-

mal tanggal 7 Mei. “Kami berharap setelah datanya ini kembali, tidak ada lagi gejolak di bawah. Kami harapkan penyaluran tahap II berjalan lancar,” ujar dia. Beberapa desa yang kuotanya kecil, maka akan diakomdir pada tahap II non DTKS. Penyalurannya pun bisa digabung dengan bantuan tahap I. Penyaluran bantuan tahap I diharapkan selesai pekan ini. Selanjutnya penyaluran tahap II. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPKAD terkait pembayaran klaim ke Bumdes. Pihaknya juga mengakui kendala kartu sembako belum semuanya dicetak. Pihaknya sebenarnya mencetak di Minggu pertama, namun begitu dicetak alamatnya bermasalah sehingga perlu dikroscek. (her)

Praya (Suara NTB) Program dua juta masker di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan kalangn DPRD setempat. Selain karena menghabiskan anggaran yang cukup besar mencapai hingga Rp12 miliar, waktu persiapan pelaksanaan program tersebut juga dinilai terlalu singkat, sehingga rentan terjadi penyelewengan. Masyarakat luas pun dihimbau untuk ikut bersama-sama mengawasi program tersebut. Sehingga potensi terjadinya

penyelewengan bisa ditekan seminimal mungkin. “Bukan kami tidak setuju program ini. Apalagi masker juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi karena persiapannya yang serba mendadak dan singkat, sehingga rentan terjadi penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik,” ungkap anggota DPRD Loteng, Lalu Ramdan, S.Ag., kepada Suara NTB, Selasa (5/5). Terlebih pemerintah daerah juga terkesan kurang transparan dalam program ini. Bagaimana tidak, sampai saat ini belum ada laporan atau publikasi di media massa sudah sampai mana progres dari program tersebut. Berapa yang sudah diproduksi dan didistribusikan ke masyarakat sampai sekarang itu belum jelas. Sehingga masyarakat serba bertanya-tanya. Belum lagi bicara soal model masker yang diproduksi, tidak ada tanda khusus yang membedakan masker yang diproduksi dari program dua juta masker tersebut dengan

masker pada umumnya. Di satu sisi, pemerintah daerah saat ini banyak mendapat sumbangan masker dari berbagai pihak. Celah itulah yang berpotensi terjadi penyimpangan. “Kan bisa saja, masker hasil sumbangan dari pihak luar diklaim sebagai hasil produksi dari program dua juta masker. Karena tidak ada tanda yang membedakan,” terangnya. Tapi kalau ada penanda khusus maka ada pembeda. Sehingga jelas, mana masker produksi dari program dua juta masker dan mana yang masker sumbangan dari pihak luar. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar transparan dalam hal ini. Bila perlu, dipublikasi secara luas dan berkala melalui media massa terkait progres dari program tersebut. Berapa yang sudah diproduksi dan berapa yang sudah didistribusikan ke masyarakat. Supaya semua tahu perkembangan program tersebut. Hal itu juga penting, ketika nanti ada persoalan di tengah masyarakat bisa den-

gan mudah diketahui di mana letak permasalahnya. “Misalnya ketika ada masyarakat yang belum menerima masker tersebut, maka bisa ditelusuri apakah persoalannya di desa yang belum menyalurkan ataukah dari kabupaten. Tapi kalau tidak ada penjelasan capaian program seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa awasi,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Ihsan S.Hut., mengatakan, sampai saat ini progres program dua juta masker baru mencapai 38,4 persen. Dengan penyaluran sudah tuntas dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Praya dan Praya Tengah. Sedangkan kecamatan lainnya, masih akan dilakukan secara bertahap. “Semua kecamatan sudah disalurkan masker. Tapi secara bertahap. Karena capaian baru sekitar 38,4 persen. Yang sudah tuntas baru kecamatan Praya dan Praya Tengah,” jawabnya. (kir)

Program Dua Juta Masker Rentan Diselewengkan

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 6950 BR NOKA/NOSIN : MHIJB0111AK143478/ J B 0 1 E - 1 1 4 1 9 2 4 AN.MARGARETA HLG DSKTR AMPENAN HLG BPKB R2 HONDA DR. 6679 EC NOKA/NOSIN MH1KF4112KK446366/ KF41E-1447185 AN. NI WAYAN LIMINIA DEWI HLG DSKTR KOTA MATARAM

SUARA NTB

Rabu, 6 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

Memaknai Salat Tarawih Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram PEMBACA yang budiman, sajian kita kali ini tidak berbicara tentang perdebatan umum tentang jumlah rakaat, bacaan atau pun tempat yang lebih utama untuk melaksanakan Salat Tarawih.Tapi, kita mau membuka makna yang terkandung dalam ibadah khas Ramadhan ini. Mungkin kita menyebutnya ‘hakikat’ yakni suatu pemaknaan secara mendalam. Karena mendalam, tentu dalam benak kita sejak awal kita tanamkan bahwa ibadah rutin Ramadhan itu tidak hanya sekedar salat musiman, melainkan ibadah yang tak tak ternilai pahalanya di sisi Allah SWT. Mulai dari pertanyaan awam, kenapa ulama menyebut ibadah ini dengan ‘tarawih’? Pertanyaan sederhana ini dapat dijawab dengan memahami asal kata ‘tarawih’ itu. Terjemah dari bahasa aslinya (Arab) adalah santai atau istirahat. Sehingga ia dapat dimaknai sebagai adalah salat yang santai atau ketika istirahat. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah isteri Nabi SAW menyebutkan, “Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali kalau salat ini diwajibkan pada kalian.” ‘Aisyah berkata: “hal itu terjadi pada bulan Ramadlan.”(HR. Muslim). Dalam banyak hadist terkait ibadah sunah ini – terlepas dari perbedaan tata cara mengerjakannya – telah memberikan indikasi bahwasanya Salat Tarawih sudah kita sepakati bahwa ia merupakan perbuatan atau sunnah Nabi SAW. Sunnah berarti pekerjaan mulia yang pernah dilakukan oleh sang revolusioner akhir zaman yakni baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sarana penghambaan diri secara total kepada Rabbnya. Salat sendiri pada hakikatnya adalah ibadah yang paling pokok dalam perkara agama. Salat sebagai medium mengingat Allah yang Maha Esa yang meliputi aspek ritus, verbal dan eksistensial. Aspek ritus maksud di sini, salat meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Sementara aspek verbal berarti berarti salat merupakan alat komunikasi terbaik bagi hamba dengan Allah SWT, eksistensinya sebagai bentuk penghambaan secara sadar suatu makhluk kepada penciptanya. Adalah orang gila atau tidak waras apabila ia tidak mengetahui sang penciptanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 menjelaskan hakikat salat secara umum bahwa salat merupakan sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT atas berbagai masalah hidup manusia. Pada bulan Ramadhan ini, kita semua memohon pertolongan Allah SWT dari kejenuhan dan kelemahan kita dalam menjalankan ibadah puasa, kita memohon pertolongan kepada Allah agar keimanan dan keistiqomahan selalu menyertai keseharian hidup kita. Hal ini juga berlaku atas musibah yang kita jumpai saat ini saat dunia menyebutkan darurat global (covid 19), tentu sebagai umat yang beriman satu-satunya tempat kita bersandar adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Berat memang, kecuali bagi orang-orang yang khusuk yaitu orang yang menghadirkan Ilahi secara total dalam setiap detik nafas hidupnya. Saudaraku, maka Salat Tarawih itu demikian. Ketika haus dan dahaga kita terhenti saat-saat berbuka, jiwa kita perlu diistirahatkan dengan berdialog mohon pertolongan atas segala keterbatasan kita di hadapan Allah SWT atas segala persoalan hidup yang dialami setiap jiwa. Apalagi janji-Nya pada 10 akhir bulan mulia ini Allah swt senantiasa mengabulkan permohonan bagi hamba-Nya melalui malam yang kita kenal dengan lailatul qadar laksana ibadah seribu bulan. Salat Tarawih harus kita maknai sebagai ibadah istirahat atau santainya anggota tubuh namun khusyuk dalam jiwa menghadap Allah SWT. Sebab manusia terkadang ketika merasa puas secara jasmani sangat sering melupakan aspek kepuasan secara rohani. Inilah sebabnya kita dilarang terlalu buruburu melaksaakan ibadah Salat Tarawih supaya jiwa kita menggapai kepuasan secara maksimal. Wallahua’lam. Demikian semoga bermanfaat.

RADIO

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada semua camat dan desa terkait peningkatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tengah wabah Corona pada bulan puasa ini. Langkah ini sebagai bentuk upaya mencegah dampak sosial akibat wabah Corona. Untuk menindaklanjuti SE tersebut, para camat dan OPD terkait pun sudah dipanggil untuk diminta mengawal dan memastikan Se tersebut sampai ke desa. “Saya sudah penggil kesbangpol dan para camat untuk penanganan dampak sosial seperti pencurian dan perampokan kibat Corona ini, karena di luar sudah terjadi. Karena itu kami sudah keluaran SE Pak Bupati,” jelas Asisten I Setda Lobar Agus Gunawan, Selasa (5/5). Dijelaskan, dampak sosial akibat Corona sudah terjadi di beberapa daerah di luar Lobar. Karena itu, melalui SE terse-

but Pemda meminta kepada desa untuk meningkatkan siskamling di masing-masing desa. Walaupun sudah ada satgas dan relawan covid-19 di masing-masing desa yang tugasnya hampir sama. Namun adanya kegiatan siskamling ini dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan dampak sosial seperti aksi kriminalitas akibat dari covid-19 tersebut. “Karena itu kami minta melalui

Kesbangpol mengeluarkan SE kepada camat dan desa untuk meningkatkan siskamling di masing-masing desa dan deteksi dini serta lapor cepat kepada aparat,” tegas dia. Menurutnya, SE inipun sudah ditindaklanjuti ke camat dan desa. Setelah dikoordinasikan, desa susah melakukan pengamanan siskamling dengan juga melibatkan Satgas Desa. Sebab hampir semua daerah yang

melakukan pembatasan menyiapkan penjagaan di pintu masuk wilayahnya. Lebih-lebih pada bulan puasa ini hingga lebaran nanti upaya meningkatkan kamtibnas melalui siskamling harus ditingkatkan untuk mencegah aksi kriminalitas. “Selama bulan puasa ini harus lebih ditingkatkan,”jelas dia. Upaya peningkatan keamananan disampaikan langsung kepada para camat. Selanjutnya para camat menyampaikan ke para kades. Menurutnya langkah cegah lebih dikedepankan agar tidak terjadi persoalan di lapangan. (her) Agus Gunawan

(Suara NTB/her)

Dari Hamzah bin Amru Al Aslami Radhiallahu ‘Anhu, “Wahai Rasulullah, saya punya kekuatan untuk berpuasa dalam safar, apakah salah saya melakukannya?” Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab: “Itu adalah rukhshah (keringanan) dari Allah, barang siapa yang mau mengambilnya (yakni tidak puasa) maka itu baik, dan barang siapa yang mau berpuasa maka tidak ada salahnya.” (HR. Muslim No. 1121. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, no. 7947. Ibnu Khuzaimah No. 2026)

Bupati Keluarkan SE Peningkatan Siskamling Selama Bulan Puasa

Berpuasa bagi Penderita Asma

(Suara NTB/bay)

TETAP BERDAGANG - Para penjual takjil dan lauk-pauk di Pasar Ampenan tetap menjajakan menu berbuka menjelang buka puasa.

Sepi Pembeli, Pendapatan Penjual Takjil Menurun

Mataram (Suara NTB) – Suasana Ramadhan tahun ini terasa berbeda di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang berlangsung. Hal itu salah satunya dirasakan oleh para penjual takjil yang biasa menjajakan dagangan berupa jajanan khas berbuka puasa setiap tahunnya. Walaupun tengah terjadi pandemi, beberapa penjual takjil tahunan masih melakukan aktivitas yang sama di Ramadhan 1441 Hijriah ini. Kendati demikian, dari segi penjualan diakui mengalami penurunan drastis. Natasya, salah seorang penjual takjil di Jalan Majapahit mengalami hal itu. Di mana pandemi Covid-19 yang membuat sebagian masyarakat enggan keluar rumah turut berpengaruh pada kondisi jualannya yang sepi pembeli. “Ramadhan tahun ini sepi dibandingkan tahun lalu. Ya maklum saja karena kondisinya seperti sekarang ini,” ujarnya, Senin (4/5). Dirinya berjualan pada hari ke-lima puasa. Kendati memasuki hari ke-12 suasananya disebutnya mulai lebih ramai dibanding hari-hasi sebelumnya, tapi jumlah pembeli disebut Natasya belum terlalu banyak. “Ini baru buka, ada beberapa

mika yang sudah terjual. Biasanya bisa lebih banyak, kalau dulu sehari bisa dapat sekitar Rp 300-500 ribu,” ujarnya. Untuk menyiasati kondisi tersebut, dirinya tidak hanya berdiam diri menjajakan takjil di pinggir jalan. Melainkan membuka juga jasa pesan antar, di mana jumlah pesanannya disebut Natasya jauh lebih banyak. Menurutnya, salah satu jenis jajanan yang paling banyak dicari adalah jajanan basah. “Kita juga terima pesanan lewat online, karena kan jualan di pinggir jalan selama Ramadhan ini cuma satu bulan,” ujarnya. Kondisi yang sama dialami juga oleh para penjual es buah dan salad buah. Di mana penjualan terbilang sepi sebagai dampak pandemi Covid-19. “Sekarang ini jangan ditanya, sudah sepi. Karena adanya virus ini orang jadi nggak berani keluar,” ujar Laras yang juga berjualan di Jalan Majapahit. Sepinya pembeli membuat dagangannya terkadang tersisa cukup banyak. Padahal Ramadhan tahun lalu es buah dan salad buah yang dijualnya selalu habis diborong pembeli. “Sebelumnya bisa laku

banyak. Salad itu bisa 10 cup. Kalau es campurnya 15-20 bungkus. Sekarang di bawah itu yang kejual,” ujar Laras. Berbeda dengan itu, penjual takjil dan lauk-pauk di Pasar Ampenan justru merasa kondisi para Ramadhan tahun ini terbilang sama saja jika dibandingkan dengan Ramadhan sebelumnya. Hal itu salah satunya dialami Sovi, yang sehari-harinya menjajakan jualan di pasar tersebut. “Lumayan tahun ini, sama saja seperti tahun lalu. Tetap ramai yang belanja,” ujar Sovi. Dalam satu hari, dirinya mampu meraup keuntungan hingga Rp700 ribu jika ramai, dan Rp500 ribu jika sepi. “Tidak jauh beda dengan tahun lalu. Sama juga, segitu dapatnya,” sambungnya. Menurutnya, pembeli takjil dan lauk-pauk di Pasar Ampenan dapat dibilang ramai dan tidak terpengaruh pandemi Covid-19. Hal tersebut memang terlihat dari banyaknya orang yang memadati lapak-lapak penjual takjil dan lauk-pauk yang ada. “Sama saja ini seperti tahun lalu. Tidak terlalu berpengaruh (penjualan tahun ini) sama adanya virus Corona,” ujar Sovi. (bay)

MEMASUKI pertengahan Ramadhan ini, kita tidak ingin puasa kita batal, karena penyakit. Termasuk, bagi Anda yang penyakit asma. Dikutip dari hellosehat.com, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa puasa berbahaya maupun tidak dianjurkan bagi pengidap asma. Sejauh ini berpuasa di bulan Ramadhan dinyatakan aman oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Bahkan menurut sebuah penelitian dalam jurnal ilmiah Annals of Allergy, Asthma, and Immunology sebesar 90 persen pengidap asma yang menjalani ibadah puasa tidak melaporkan keluhan apapun terkait serangan asma atau gangguan pernapasan lainnya. Maka, pengidap asma tetap bisa berpuasa dengan aman. Namun, ini semua kembali lagi pada kondisi fisik masingmasing orang. Sebaiknya memang Anda berkonsultasi dulu dengan dokter Anda sebelum mulai puasa. Pasalnya, beberapa orang harus mengonsumsi obat-obatan tertentu secara rutin guna mencegah serangan asma. Dalam beberapa kasus, obat ini tidak boleh terputus atau dikurangi dosisinya dalam sehari. Salah satu kekhawatiran terbesar bagi pengidap asma yaitu jika harus menggunakan obat inhalasi atau ventolin saat puasa. Ventolin adalah salah satu jenis obat salbutamol. Fungsi obat ini yaitu membuka dan melemaskan otot-otot saluran pernapasan Anda. Cara menggunakannya yaitu dengan menghirup semprotan ventolin lewat mulut. Tergantung pada kondisi dan anjuran dokter, Anda mungkin harus memakai ventolin sebanyak empat sampai enam jam sekali. Hingga saat ini, para ahli masih terus mendebatkan apakah penggunaan ventolin saat puasa bikin batal. Perlu diketahui, ventolin nantinya tak akan masuk sampai ke lambung. Obat ini hanya akan sampai di saluran pernapasan Anda. Inilah mengapa banyak ahli agama yang menyatakan obat ini aman selama puasa. Namun, bila Anda belum yakin sebaiknya konsultasikan dulu dengan ahli agama Anda. Jika Anda kurang nyaman menggunakan ventolin saat puasa, Anda bisa menghirupnya saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Akan tetapi, bila dokter tetap menganjurkan Anda untuk tidak menghentikan pemakaian ventolin atau Anda tiba-tiba harus menggunakannya, jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Secara teori, puasa bisa meningkatkan risiko Anda kena serangan asma. Pasalnya, tanpa asupan cairan selama berjam-jam, saluran pernapasan Anda bisa jadi kering. Hal ini bisa memicu serangan asma. Jadi silakan simak tips-tips menjalani ibadah puasa berikut ini. · Banyak minum air waktu berbuka dan sahur. Paling tidak Anda minum delapan gelas air selama Anda tidak berpuasa. Ini supaya Anda tidak dehidrasi sepanjang puasa dan saluran pernapasan tetap lembap. · Hindari olahraga atau aktivitas fisik yang terlalu berat saat puasa. Pasalnya, olahraga atau akitivitas fisik berat bisa memicu serangan asma. · Pilih menu sahur dan buka puasa yang sehat. Penelitian membuktikan bahwa pola makan sehat yang kaya akan vitamin C, vitamin E, magnesium, dan asam lemak omega-3 mampu mencegah asma. · Atur suhu ruangan supaya cukup lembap. Bila Anda harus pergi ke luar ruangan yang udaranya sangat kering, pakai masker.

Selama Bulan Ramadhan

Pesantren Kilat Santri di Lotim Dilaksanakan Berbasis Online Selong (Suara NTB) Pada bulan Ramadhan ini, sejumlah kegiatan rutin di lingkungan madrasah atau pondok pesantren cukup berbeda. Salah satunya berupa pelaksanaan pesantren kilat yang harus ditiadakan menyusul terjadinya wabah Corona. Sebagai gantinya, pelaksanaan pesantren kilat diterapkan secara online. Menurut Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur (Lotim), Drs. H. Azharuddin, MSy, penerapan pesantren kilat saat ini tengah berjalan dengan metode

daring yang dilakukan oleh madrasah dan ponpes. Ini penting terutama dalam pelaksanaan kegiataan tahfidz dan kontroling terhadap hafalan santri. “Pesantren kilat saat ini kita terapkan sistem online. Untuk pertemuan langsung terhalang wabah Corona,” terangnya, Selasa (5/5). Pesantren kilat tetap dilaksanakan dengan metode daring, karena pentingnya pengisian rohani supaya para santri memiliki pengetahuan agama yang maksimal. Pasalnya, pengetahuan agama yang kokoh menjadi benteng bagi seseorang

dalam melangkah ke manapun. Dalam pesantren kilat itu, Azharuddin meminta kepada sekolah dan madrasah untuk berinovasi. Artinya penyampaian materi-materi tidak hanya dilakukan secara monoton yang dapat membuat peserta duduk cepat jenuh dan bosan. Namun penting dilakukan kreativitas seperti menyuguhkan tontonan kisah-kisah nabi beserta para sahabatnya yang dapat membuat peserta didik terinspirasi dan meneladani sifat Rasulullah SAW. Seperti dapat menambah semangat siswa dalam

RADIO

menuntut ilmu, melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Di samping itu, Kemenag Lotim tetap melakukan waqaf Al-Qur’an. Jumlah Al-Qur’an yang diwakafkan untuk Ramadhan tahun ini sebanyak 5.000 buah baik yang berasal dari Kemenag Lotim maupun titipan dari pihak luar. Wakaf Al-Qur’an ini menyasar TPQ, masjid, musala, madrasah dan ponpes terutama di wilayah-wilayah pelosok. Masing-masing diberikan maksimal 25 buah dan minimal 5 buah tergantung jarak dari Kota Selong. (yon)

(Suara NTB/yon)

H. Azharuddin

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 6 Mei 2020

Pemprov Siapkan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Dari Hal. 1 Kendati demikian, Dikes NTB tetap melakukan pengajuan untuk memenuhi kebutuhan di 10 kabupaten/kota. ‘’Karena Surat Keputusan (SK) harus SK Gubernur, sekalikali kita siapkan. Beroperasinya kapan (saja), payung hukumnya sudah ada,’’ ujar Eka. Untuk tenaga medis yang akan memenuhi kebutuhan rumah sakit darurat disiapkan dari seluruh rumah sakit rujukan yang ada. Sedangkan untuk perawatan khusus disiapkan dari tenaga kesehatan RSUD NTB. Di sisi lain, rumah sakit darurat tersebut disiapkan khusus untuk pasien positif Covid-19 dengan gejala ringan. ‘’Jadi dia tetap dibawa ke rumah sakit dulu. Setelah menjalani pemeriksaan, baru kita

pindahkan ke rumah sakit darurat (kalau gejalanya ringan),’’ ujarnya. Diterangkan Eka, penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di NTB memang harus dilakukan. Mengingat ratarata masa perawatan pasien positif di NTB adalah 16 hari. Mengikuti proyeksi puncak kasus yang telah dihitung sebelumnya, NTB disebutnya masih membutuhkan tambahan 1.000 tempat tidur lagi. “Pada akhir Mei dan awal Juni kita butuh (sekitar ) 1.600 tempat tidur, karena pasien kita perawatannya lama. Kalau msih kurang, tempat karantina terpadu (akan) kita jadikan rumah sakit darurat juga. Nanti kita cari lagi tempat karantina lain,’’ ujar Eka. (bay)

Pemprov Segera Operasikan Asrama Haji Jadi RS Darurat Corona Dari Hal. 1 Dengan melonjaknya penambahan jumlah pasien positif Covid-19, NTB menambah kapasitas ruang isolasi menjadi 319 tempat tidur. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menyebutkan kapasitas ruang isolasi untuk pasien Corona pada 18 rumah sakit rujukan di NTB saat ini sebanyak 235 tempat tidur. Kemudian akan ditambah sebanyak 84 tempat tidur di tiga rumah sakit rujukan Corona. Dengan penambahan kapasitas ruang isolasi sebanyak 84 tempat tidur, maka dalam beberapa minggu ke depan, jumlahnya sudah mencapai 319 tempat

tidur. Sebanyak 18 rumah sakit rujukan Corona yang tersebar di 10 kabupaten/ kota dengan kapasitas ruang isolasi 235 tempat tidur. Antara lain, RSUD NTB, RSUD dr. R. Soedjono Selong, RS H. L. Manambai Abdulkadir, RSUD Kota Bima, RSUD Kota Mataram. Kemudian RSAD Korem Wirabhakti Mataram, RS Unram, RS. Harapan Keluarga, RS Siloam Mataram, RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, RSUD Praya, RSUD Lombok Utara, RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat dan RSUD Dompu, RS Bhayangkara, RSI Siti Hajar, RSUD Sumbawa dan RS Awet Muda Narmada. (nas)

Ingin Smelter Tetap Jalan Dari Hal. 1 ke Kementerian ESDM perihal permohonan penundaan pembangunan smelter selama 18 bulan akibat pandemi Corona. ‘’Belum sampai ke saya (tembusan suratnya). Tentu mungkin karena Corona ini. Kita akan mendengar apa pertimbangan-pertimbangan sampai ini ditunda. Mestinya ini (pembangunan smelter) ndak harus ditunda,’’ ujar gubernur dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin. Gubernur mengatakan, Pemerintah Pusat sudah mengatakan bahwa pekerjaan konstruksi tetap berjalan di tengah pandemi Corona. Sehingga ia merasa heran apabila ada pengajuan permohonan penundaan pembangunan smelter di KSB. ‘’Pemerintah sudah ngomong ke kita bahwa konstruksi harus jalan terus, kok ini ditunda. Kita berharap tetap berjalan. Tapi nanti kita dengar pertimbangannya,’’ ujarnya. Bahkan dalam pelantikan pejabat struktural, Senin (4/ 5), gubernur secara khusus meminta Kepala Bappeda yang baru terus mengawal progres pembangunan smelter. Ia meminta Bappeda membuat perencanaan yang terukur sehingga Pemda juga bisa membantu secara maksimal. Ia tak mengharapkan pembangunan smelter terus ditunda dan akhirnya tidak jadi dibangun. ‘’Sehingga smelter itu bisa juga digesa. Jangan sampai nggak jadi, nggak jadi, akhirnya nggak jadi beneran,’’ pesannya. Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Dr. H. Amry Rakhman, M. Si mengatakan Pemda

menginginkan pembangunan smelter tetap berjalan. Meskipun terjadi penundaan akibat pandemi Corona, jangan sampai ditunda terlalu lama. ‘’Paling tidak jangan sampai setahun ditunda. Enam bulan lah. Karena yang di lapangan sudah siap. Kalau kemarin rencananya konstruksi Juni Juli, paling tidak Januari 2021. Supaya ada kepastian. Jangan terlalu lama (ditunda),’’ ujarnya. Menurut Amry, pembangunan smelter tersebut tak harus ditunda semuanya. Karena pekerjaannya bisa dipilah-pilah. Mana pekerjaan yang bisa ditangani karena sumber dayanya tersedia di dalam negeri dan luar negeri bisa dilakukan pemilahan. Amry mengatakan bahwa memang permohonan penundaan pembangunan smelter itu bolanya sekarang ada di Pemerintah Pusat. Sebagai daerah yang menjadi lokasi pembangunan smelter dan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan kawasan industri di KSB, seharusnya Pemda juga dilibatkan. ‘’Jadi daerah harus dilibatkan. Karena sesungguhnya kebutuhan kita di sini, kewajiban dia di sana,’’ katanya. Tahun ini, paling tidak sudah ada persiapan konstruksi pembangunan smelter di KSB. Sehingga ada tanda-tanda bahwa smelter tersebut dibangun. Menurut rencana, smelter yang dibangun di KSB berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. (nas)

Pengerjaan Tanah Sirkuit MotoGP Mandalika Capai 80 Persen Dari Hal. 1 Pekerjaan penimbunan dilakukan layer by layer sesuai dengan elevasi (ketinggian) yang telah ditentukan dalam metode pelaksanaan. Pelaksanaan ground work juga dilakukan sangat detail dan teliti untuk memenuhi standar yang telah ditentukan dalam spesifikasi teknis. ‘’Kegiatan pemadatan dan test ini penting dilakukan guna memastikan bahwa daya dukung pekerjaan timbunan dan kepadatan telah memenuhi persyaratan teknis sebelum memasuki tahap pengaspalan,’’ ujarnya. Seluruh kegiatan pekerjaan tanah dan perbaikan tanah dasar Sirkuit Mandalika, dilakukan oleh KSO Wijaya Karya (Persero) Tbk – Bunga Raya Lestari (WIKABRL) sebagai kontraktor. Pengerjaanya selalu mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu menjaga sanitasi dan tingkat hygiene lingkungan. Selain itu, penyemprotan disinfektan di barak dan gedung setiap satu minggu sekali, pemeriksaan

suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk area kerja. Membiasakan mencuci tangan, penggunaan APD serta penerapan physical distancing. ‘’Pekerjaan tanah merupakan salah satu bagian penting dari konstruksi Sirkuit Mandalika. Karena itu, harus dilakukan dengan tingkat ketelitian dan detil yang tinggi agar sesuai regulasi dan standar dari Federation Internationale de Motocyclisme (FIM),’’ ujarnya. Sehingga secara keseluruhan pembangunan Sirkuit Mandalika masih berjalan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan. ‘’Komitmen kami untuk menyelesaikan proyek nasional ini sesuai dengan arahan Presiden, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meminta agar pelaku pariwisata terus menyiapkan dan meningkatkan kualitas destinasi dan atraksi wisata yang dimiliki,” pungkasnya. (ars)

Halaman 11

Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Harian Suara NTB

Jual Beli Ternak secara Online Sektor peternakan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu yang turut terkena imbas buruk akibat pandemi virus Corona beberapa bulan terakhir. Pemkab di awal kemunculan virus Corona ini sudah melakukan penutupan pasar ternak Masbagik. Kebijakan penutupan pasar ternak terbesar di NTB itu diakui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim memiliki dampak besar. Transaksi jual beli menjadi tersendat. MENYIKAPI hal tersebut, kepada seluruh peternak dan pengusaha ternak di Lotim disarankan melakukan transaksi jual beli ternak secara online. Transaksi dengan mendatangi kandang-kandang peternak. Bisa juga melakukan panggilan telepon atau melalui WhatsApp. “Transaksi jual beli ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda ini jelas sangat berdampak,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kadis-

nakeswan) Lotim, drh. Achsan Nasirulhuda kepada Suara NTB, Selasa (5/5). Diakuinya, transaksi secara online ini memang tidak bisa semaksimal transaksi tatap muka di pasar. Akan tetapi, pilihan melakukan transkasi online ini dinilai bisa menjadi solusi agar roda perekonomian di sektor peternakan ini tetap bisa berjalan. Tidak saja pada budidaya ternak, termasuk pada aktivitas usaha bidang peternakan ini juga turut terkena dampak

(Suara NTB/rus)

Drh. Achsan N memburuknya perekonomian. Wabah global ini tidak bisa dipungkiri. Semua peternak dan pelaku usaha diminta bersabar dan memaklumi kondisi saat ini. “Tidak saja di Lotim, tapi virus ini menjadi masalah dunia,” paparnya.

Sampai kapan situasi saat ini akan kembali normal belum ada yang tahu. Harapannya, semua cepat bisa kembali membaik. Berdasarkan hasil diskusinya dengan Kepala Bidang Peternakan di Mataram mengajak untuk membuka pasar ternak setiap hari. Tidak lagi menggunakan sistem pasar harian. “Kita kan tiga kali dalam seminggu selama ini, Senin, Rabu dan Jumat,” tuturnya. Pasar dengan waktu tertentu sebut Achsan jelas akan menyebabkan terjadi penumpukan massa. Berbeda jika dilakukan setiap hari, maka tidak akan ada penumpukan, karena semua sudah terbagibagi. “Selama ini kan peternak dari Mataram, Lombok Tengah dan daerah lainnya yang banyak datang ke pasar Masbagik,” imbuhnya. Pengadaan pasar setiap hari dinilai bisa menjadi salah satu solu-

si ke depan. Selanjutnya diingatkan Plt Kadisnakeswan Lotim ini, seluruh masyarakat peternak Lotim ini tetap mematuhi apa yang diimbau pemerintah. Melakukan physcal distancing dan social distancing. Selain itu tetap berada di rumah, menggunakan masker saat ada keperluan di luar rumah. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Pihaknya punya komitmen para petugas di Disnakeswan tetap akan memberikan pelayanan terbaik kepada peternak. Termasuk memberikan motivasi kepada peternak. Petugas peternakan, sambungnya tetap melakukan pembinaan ke peternak dengan memberikan pelayanan kepada peternak, melakukan Inseminasi Buatan (IB) maupun penyuntikan ternak sakit dan permintaan pengobatan ternak. (rus/*)

Tunjuk Plt, Pengisian Kepala BPBD Danrem Sebut NTB NTB Tunggu Perintah Gubernur Surplus Beras di Masa Mataram (Suara NTB) Mengisi kekosongan jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Gubernur menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 ditunjuk menjadi Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB. Sementara untuk pengisian jabatan Kepala BPBD NTB definitif, Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB masih menunggu perintah gubernur. Apakah akan dilakukan seleksi terbuka atau tidak dalam waktu dekat ini. “Sudah ada Plt Kepala BPBD, Pak Ahmadi. Untuk pengisian pejabat definitif kita menunggu petunjuk dari Pak Gubernur dulu,” kata Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/5) ke-

marin. Ditanya alasan jabatan Kepala Pelaksana BPBD NTB dikosongkan, Nasir mengatakan pertimbangannya ada di pimpinan dalam hal ini Gubernur. Meskipun jabatan Kepala Pelaksana BPBD NTB yang definitif kosong, namun sudah ditunjuk Plt. Sehingga roda organisasi akan tetap berjalan meskipun pejabat definitif belum ada. “Dipastikan roda organisasi tetap jalan di BPBD. Karena ada Plt yang akan ditunjuk untuk mengisi jabatan sementara,” terangnya. Nasir menambahkan tugas BPBD untuk mengawal rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa yang belum terbangun menjadi prioritas. Bahkan sisa rumah warga yang belum terbangun ditargetkan selesai dikerjakan selama tiga bulan mendatang. “Kan ada pe-

tunjuk rehab rekon harus tuntas tiga bulan ke depan,” kata Nasir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 226.204 unit rumah masarakat yang rusak akibat gempa bumi di NTB pada 2018 lalu. Dari data tersebut sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sebanyak 213.085 unit rumah. Dengan rincian, yang sudah terbangun secara fisik 100 persen sebanyak 185.596 unit. Terdiri dari Rusak Berat (RB) 59.640 unit, Rusak Sedang (RS) 28.722 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 97.234 unit. Sedangkan yang dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 27.498 unit. Terdiri dari Rusak Berat (RB) 14.412 unit, Rusak Sedang (RS) 3.720 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 9.357 unit. (nas)

NTB Bebas dari Ancaman Rawan Pangan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mengatakan NTB bebas dari ancaman rawan pangan meskipun wabah Corona hingga Desember mendatang. Stok pangan yang ada di NTB diklaim masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Corona ini. ‘’Tingkat ketersediaan pangan kita, cukup untuk bertahan,” kata Kepala DKP NTB, Drs. H. Fathul Gani, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/5) di Kantor Gubernur, Selasa (5/5) siang kemarin. Berdasarkan data Pemprov NTB pada 25 Maret lalu, stok beras di NTB saat ini sebanyak 841.644 ton. Stok beras sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 16,62 bulan. Kemudian jagung tersedia 106.849 ton, cukup untuk ketahanan 178 bulan. Kedelai tersedia 45.261 ton, cukup untuk 15,88 bulan. Kacang tanah tersedia 13.923 ton, cukup untuk 19 bulan. Kacang hijau tersedia 5.516 ton, cukup untuk 43 bulan. Bawang merah tersedia 99.773 ton, cukup untuk 86,16 bulan. Bawang putih tersedia 16.197 ton, cukup untuk 25,19 bulan.Selanjutnya,cabaimerahterse-

dia 15.356 ton, cukup untuk 85,31 bulan. Cabai rawit tersedia 137.957 ton, cukup untuk 107,19 bulan. Untuk daging sapi tersedia 6.508 ton, cukup untuk 3,94 bulan. Daging ayam ras tersedia 23.501 ton, cukup untuk 11,46 bulan. Selain iru, telur ayam ras tersedia 3.634 ton, cukup untuk 1,49 bulan. Daging ayam buras tersedia 3.180 ton, cukup untuk 9,27 bulan dan ikan tangkap tersedia 20.445 ton cukup untuk 1,33 bulan. Dengan adanya pembatasan masyarakat keluar rumah, kata Fathul, tentu akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi pangan. Misalnya, tadinya makan selama tiga kali sehari, bisa menjadi empat kali sehari. Sehingga diharapkan masyarakat juga menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Supaya tetap mengatur pola konsumsi pangan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanaman sayuran. “Karena ketahanan pangan basisnya keluarga, rumah tangga. Jadi pekarangan, tempat-tempat atau sarana ibadah kita berikan motivasi supaya secara sadar bercocok tanam mandiri. Ini bisa dimanfaatkan dengan tanaman ber-

manfaat. Seperti cabai, tomat, terong dan lainnya. Harapan 3-4 bulan ke depan ada alternatif untuk mereka tetap bertahan,” katanya. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang saat ini berjumlah 285 kelompok diharapkan terus menyebarkan virus positif ke anggota dan masyarakat lainnya. Dalam satu kelompok KRPL, sebut Fathul, anggotanya antara 10 - 25 orang. “Sehingga yang belum masuk kelompok, inilah pioner kita untuk bisa menularkan memberikan motivasi memanfaatkan pekarangan di setiap rumah tangga,” katanya. Apalagi setiap tahun NTB selalu dihadapkan dengan melambungnya harga cabai yang berdampak terhadap inflasi. Dengan menanam cabai di pekarangan, mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini mengatakan tiga perempat kebutuhan keluarga akan terpenuhi. Sisanya hanya seperempat yang terpenuhi dari luar. “Seandainya semua kelompok masyarakat kelas bawah, menengah dan atas memanfaatkan pekarangan maka tak akan terjadi gejolak harga cabai yang setiap tahun terjadi. Malah cabai bisa kita ekspor,” tandasnya. (nas)

Jaga Pikiran dan Sikap Positif Dari Hal. 1 Wagub merinci data terkini pasien Covid-19 di NTB yang telah mencapai 275 orang pasien konfirmasi positif (data Senin 4/5). Diantaranya 223 orang masih dalam perawatan, 47 orang dinyatakan sembuh, dan 5 orang meninggal. Selain itu, sebanyak 70% pasien tidak menunjukkan gejala klinis. Sedangkan 30% menunjukkan gejala klinis. “Karena di NTB ini sebagian besar pasien tidak bergejala, sehingga kami juga merencanakan untuk segera mengoperasikan Rumah Sakit Darurat yang mana ini hanya diperuntukkan untuk pasien yang tidak berge-

jala, supaya di rumah sakit itu fokus untuk melayani pasien yang gejala,’’ ujar Umi Rohmi. Diterangkan Wagub sejauh ini masyarakat yang menunjukkan sikap kooperatif jauh lebih banyak dari pada yang tidak kooperatif. Dengan sikap optimis, pandemi Covid-19 diharapkan dapat segera berakhir, salah satunya dengan penanganan lebih lanjut bagi masyarakat yang menolak untuk bersikap kooperatif tersebut. Menurut Umi Rohmi, kedisiplinan tentu juga merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan Covid-19 ini. ‘’Dari satu sisi petugas kesehatan rumah sakit semua sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya

dengan sebaik-baiknya. On the right track dan terkontrol, tapi jika di luar penularan ini tidak betulbetul kita antisipasi dengan sinergi bersama semua pihak, memang akan sulit,’’ ujarnya. Untuk itu diperlukan edukasi terus-menerus dari semua pihak. Khususnya untuk mewujudkan sikap disiplin bukan dalam bentuk paksaan, melainkan sinergitas. ‘’Kita tidak mengharapkan penegakan disiplin itu dengan kekerasan, tetapi dilakukan secara persuasif. Tidak ada penegakanpenegakan secara kekerasan yang kita lakukan, sehingga kita bisa melalui semua ini dengan baik bersama-sama dalam suatu kekompakan sinergitas yang baik,’’ ujar Wagub. (bay)

Pandemi Covid-19

Praya (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menghadiri acara penanaman padi serentak di Dusun Borok Kenoet, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (5/5). Didampingi Dandim 1620/ Loteng Letkol Czi Prastiwanto, SE. MI.Pol, penanaman padi pada musim kemarau pertama tahun 2020 berupa jenis padi varietas Mekongga. Tujuannya untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan menuju ketahanan pangan menghadapi Covid – 19. Danrem 162/WB Kol.CZI.Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menyampaikan patut bersyukur karena hasil panen kita yang pertama kemarin surplus sekitar 66.000 ton. “Ini luar biasa. Mudahmudahan hasil panen yang kedua ini dapat melebihi hasil panen sebelumnya sehingga kita tidak perlu khawatir manakala pandemi Covid-19,” ujar Danrem. Danrem menyampaikan, bahwa kedatangannya ke acara

tersebut selain untuk melaksanakan penanaman padi juga untuk memotivasi serta memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok Tani Bukit Ngiang Dusun Borok Kenoet, Desa Darmaji terkait imbauan pemerintah tentang upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Terkait itu, Danrem juga menyarankan agar petani memaksimalkan penggunaan Alsintan dalam bercocok tanam. Sebab membantu upaya pencegahan penularan Covid-19, khususnya social distancing. Karena dengan menggunakan alat tanam, diharapkan mengurangi penggunaan tenaga orang dalam jumlah banyak sesuai protokol pencegahan Covid-19. Danrem juga telah memerintahkan para Dandim agar Alsintan yang ada di tiap-tiap Koramil dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan kelompok tani setempat. Namun tetap diperhatikan perawatannya sehingga masa pakai Alsintan lebih panjang. Sebab dengan menggunakan alat, selain menjadi bagian dari social distancing dalam kondisi pandemi covid-19, juga dapat lebih efiktif, efisien baik dari segi waktu. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

TANAM - Danrem 162/ WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat hadiri penanaman di Lombok Tengah.

20 Anak di NTB Terpapar Covid-19 Dari Hal. 1 Ke 20 anak terpapar Corona ini jadi keprihatinan pihaknya. Karena mereka rata rata “korban” transmisi dari kalangan keluarga. Selebihnya tertular dari orang tuanya yang masuk dalam klaster Gowa. ‘’Anak -anak ini sebagian besar tertular dari klaster Gowa, ada satu dari klaster Magetan. Dua yang tidak diketahui penularannya atau transmisi lokal,’’ kata Joko. Konsen pihaknya saat ini adalah menangani anak- anak yang orangnya berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sehingga dikarantina maupun yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Nasib anak- anak ini diberi perhatian agar tetap mendapat perhatian, khususnya dari segi kesehatan agar tidak jadi korban baru terpapar Covid – 19. Saat ini, fenomena kasus Covid – 19 di NTB diantara-

nya menimpa hampir seluruh anggota keluarga. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Daerah NTB, Drs.H Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan pendampingan khusus dari DP3AP2KB Provinsi NTB serta pemerintah daerah, terkait kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan perlindungan anak mengatasi persoalan ini. “Terpaksa harus meninggalkan anak-anak di bawah umur untuk menjalani perawatan dan isolasi. Terhadap hal ini akan ada pendampingan khusus dari DP3AP2KB Provinsi NTB serta pemerintah daerah terkait, bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan perlindungan anak,” ujar Sekda. Hal ini untuk menjamin kebutuhan pokok sekaligus rasa aman kepada anak-anak yang untuk sementara waktu ditinggalkan tersebut. (ars)

PLN UIP Nusra Distribusikan Ratusan Paket Sembako di Jatisela dan Sesela Dari Hal. 1 PLN UIP Nusra secara rutin menyalurkan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam berbagai bentuk kegiatan sosial. ‘’Semoga apa yang diberikan oleh perusahaan bisa membantu meringankan ditengah kondisi seperti ini,’’ ujarnya. Diketahui bahwa PLN UIP Nusra tengah membangun infrastruktur kelistrikan Sesela dan Jatisela. Gardu Induk (GI) Switching Mataram dan

SUTT 150 kV Mataram Incomer. Untuk kawasan-kawasan ring I, PLN UIP Nusra memberikan perhatian lebih. ‘’Ini sebagai wujud kepedulian UIP Nusra untuk masyarakat yang berada di ring I project pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh UIP Nusra. PLN tidak saja sekadar membangun infrastruktur yang ditugaskan oleh negara. Tetapi PLN juga mendengar, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan,’’ ujar Yuyun.

Sementara Kabid Humas Polda NTB, Artanto menyampaikan, dampak Covid-19 ini mempengaruhi seluruh lini kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Polda NTB bekerjasama dengan PLN UIP Nusra melalui kegiatan sosial ini turut membantu masyarakat yang saat ini dilanda kesulitan. Sesuai instruksi Kapolri, seluruh polisi hingga tingkat bawah juga disisir untuk memastikan mendapat bantuan sosial. Plt. Kepala Desa Jatisela,

Arbain menyampaikan penghargaan dari pemerintah desa atas kepedulian PLN UIP Nusra. Jatisela warganya berjumlah 2.500 KK. Karena Covid19, ekonomi masyarakat saat ini mandek. Apalagi sebagian diantara masyarakat di desa ini bekerja sebagai perajin dan pelaku pariwisata. Dari jumlah KK yang ada, hanya 187 KK yang mendapatkan alokasi bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Sisanya, pemerintah desa mengharapkan bantuan dari mitra. Salah

satunya PLN UIP Nusra. ‘’Karena terbatasnya jumlah KK yang mendapatkan bantuan pemerintah, maka itu kami minta bantuan kepada PLN UIP Nusra. Tentu ini sangat bermanfaat bagi warga. Kami menyampaikan terimkasih setinggi-tingginya,’’ demikian Arbain. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Desa Sesela, H. Abu Bakar kepada PLN UIP Nusra yang memberikan bantuan di saat masyarakat sangat membutuhkannya. (bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 6 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dompu (Suara NTB) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, akhirnya mengambil langkah hukum atas kasus dugaan perambahan area mata air di Desa Konte Kecamatan Kempo. Ditandai pelimpahan berkas perkara tersebut ke Penegak Hukum (Gakkum) Jabal Nusra untuk penyelidikan lebih lanjut. Kepala KPH Tambora, Sukri dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (5/5) menyampaikan, upaya persuasif dengan meminta dua terduga otak perambahan area mata air Oi Kalo Sori Lindu di

Dusun Sambi sudah dilakukan. Bahkan sampai meminta bantuan pemerintah desa setempat. Namun langkah tersebut rupanya tak mau diindahkan, sehingga terpaksa diambil langkah hukum ter-

Tunggu Bansos Pusat, Data Penerima Bansos SAHABAT Belum Difinalisasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, verifikasi penerima Bansos Tunai Pusat dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan diberikan selama tiga bulan, belum rampung. Dari 28.879 KK kuota yang diberikan pusat, baru 22.717 KK yang telah diverifikasi dan divalidasi datanya oleh Kemensos. Sehingga data penerima Banso Tunai “SAHABAT” yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa pun belum difinalisasi. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial Sumbawa melalui Kabid Linjamsos, Mirajuddin S.T, ketika ditemui Suara NTB, Selasa (5/5) kemarin. Memang sebagian dari penerima Bansos Tunai Kemensos dalam rangka Covid telah menerima bantuan ini untuk bulan April. Yang disalurkan melalui rekening Bank dan PT Pos Indonesia. Namun sebagian lagi belum menerima, karena masih ada data yang belum diverifikasi Kemensos. “Kita sudah serahkan data 28.879 KK penerima Bansos Kemensos. Namun baru 22.717 yang terverifikasi. Kalau nanti ada yang tidak lulus verifikasi Kemensos, kita akan susul dengan data penerima baru. Agar kuota tetap dapat terpenuhi,” terangnya. Atas dasar itulah, pihaknya belum melakukan finalisasi data penerima Bansos Tunai SAHABAT. Dari kuota 8.167 KK dengan total anggaran Rp. 14,7 Miliar. Hal ini untuk mnghindari tumpang tindih data penerima. “Kita menungu sampai semua data penerima Bansos Tunai Kemensos, terverifikasi. Agar warga yang terdampak Covid, namun tidak bisa lulus verifikasi Kemensos, bisa kita alihkan sebagai penerima Bansos Tunai SAHABAT,” jelas Raju, panggilan akrabnya. (arn/ind)

JPS Kota Bima Diluncurkan Usai JPS Gemilang dan BLT Kota Bima (Suara NTB) – Sebagian warga di Kota Bima mempertanyakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Pasalnya hingga kini belum diluncurkan, jika dibandingkan Pemerintah Daerah lainnya di NTB. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Drs. H. Muhidin MM, menegaskan JPS Kota Bima segera diluncurkan. “JPS Kota Bima akan segera diluncurkan, kemungkinan pertengahan Bulan Mei ini. Nama JPSnya SETARA,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (5/5). JPS Kota Bima belum diluncurkan lantaran pihaknya ingin menyelesaikan penyaluran JPS Gemilang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat. “Kita ingin tuntaskan dulu penyaluran bantuan dari Provinsi dan Pusat,” katanya. Jika JPS Kota Bima diluncurkan bersamaan dengan penyaluran JPS Gemilang dan BLT, dikuatirkan akan terjadi masalah di lapangan. “Kita menghindari masalah, karena kemungkinan banyak warga yang tidak tercover dalam bantuan JPS Gemilang dan BLT ini,” katanya. Muhidin mengaku, setelah proses penyaluran JPS Gemilang dan BLT tuntas, warga atau Kepala Keluarga (KK) yang belum mendapatkan akan mudah diketahui meski terdata ganda. (uki)

hadap perkara yang menjerat Dd dan Ch ini. “Kemarin kita coba persuasif dengan melibatkan pemerintah desa, karena ndak datang-datang juga ya sudah kita serahkan ke

Gakkum,” terangnya. Tak diketahui pasti apakah dua terduga otak perambahan itu langsung diamankan atau tidak pasca pelimpahan berkas perkara. Sebatas informasi yang diperoleh, Gakkum saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti yang berhasil diamankan Polhut KPH Tambora. Diulas Sukri, kasus tersebut awalnya direncanakan

suk pengambilan barang bukti dan pemeriksaan saksi. Itu saja saya dengar, lebih jelasnya sama seksi pengamanan,” tandasnya. Sementara itu, Kasi Pengamanan KPH Tambora, Abdurrahman yang berusaha dikonfirmasi Suara NTB via telefon terkait progres penyelidikan kasus yang ditangani bersama Gakkum Jabal Nusra tersebut, masih belum memberikan jawaban. (jun)

Sukri

Kembali Beri Bantuan Kursi, HMS Dinilai Selalu Hadir untuk Warga Taliwang (Suara NTB) – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1, Pulau Sumbawa, H. M. Syafrudin, ST, MM (HMS), kembali menggelar aksi bagi-bagi kursi untuk desa dan kelurahan di daerah pemilihannya. Bahkan, jumlah kursi yang dibagikan kini lebih banyak. Rencananya, seluruh desa dan kelurahan di Pulau Sumbawa juga akan mendapatkan bantuan kursi ini. Lurah Arab Kenangan, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Erny Patriani, SE kepada wartawan mengaku sangat berterima kasih. “Alhamdulillah tadi kami dapat bantuan dari Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, sebanyak 30 unit kursi. Kebetulan juga, untung pas-pasan kami juga tidak punya kursi. Terima kasih, semoga kursinya bermanfaat. Semoga ke depan ada tambahan kursi atau terop,” ujarnya usai me-

nerima bantuan kursi dari HMS, Senin, 4 Mei 2020. Menurutnya, kursi-kursi ini sangat bermanfaat untuk dipakai ketika ada rapat atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Misalnya, ketika ada rapat, ada warga yang menggelar hajatan, ada warga yang meninggal dan sebagainya. Kursi-kursi ini diperoleh tanpa harus melalui prosedur apapun. “Kita tidak minta. Langsung beliau yang kasih. Ini inisiatif beliau tanpa diminta,” ujarnya. Menurut Erny, ini sudah kesekian kalinya HMS datang memberikan bantuan kursi dan bantuan lainnya ke Kelurahan Arab Kenangan. Erny menilai, HMS merupakan wakil rakyat yang sangat baik dan dermawan. HMS dinilai selalu peduli pada warga yang diwakilinya. Apapun kegiatan yang dilaksanakan, ujarnya, HMS selalu menyempatkan hadir.

(Suara NTB/ist)

BANTUAN KURSI - Relawan Anggota DPR RI Dapil NTB 1, H. M. Syafrudin, ST, MM (HMS) saat mengantarkan kursi ke Kelurahan Arab Kenangan, Taliwang, KSB. Rencananya, seluruh desa dan kelurahan di Pulau Sumbawa juga akan mendapatkan bantuan kursi ini. “Luar biasalah beliau itu. Momen besar, kecil, selalu ada. Meskipun dari Bima, tidak ada bedanya kalau datang ke KSB. Jadi tidak ada jarak,” ujarnya.

Atlet dan Pelatih Pertanyakan SK Program Pelatihan Mandiri Mataram (Suara NTB) Tak terasa program pelatihan mandiri atlet PON XX Papua tahun 2021 sudah berjalan satu bulan. Namun demikian SK atlet dan pelatih belum rampung di garap, saat ini para atlet dan pelatih mempertanyakan SK dan hak atlet yang belum dibayarkan oleh KONI NTB. Salah seorang atlet yang tergabung dalam program latihan mandiri atlet PON NTB yang tak ingin namanya disebutkan koran mempertanyakan kejelasan honor mereka. Pasalnya sejak Pelatda PON diganti dengan program latihan mandiri awal bulan April lalu para atlet belum menerima SK program latihan mandiri. Mereka pun khawatir honor mereka belum dibayarkan. “Kami ingin tanya apakah kami masih mendapatkan honor seperti yang kami terima di Pelatda PON dua bulan lalu,” ucapnya. Tak hanya atlet, pelatih Program latihan mandiri juga mempertanyakan SK Program Pelatihan Mandiri atlet PON yang belum diterbitkan oleh KONI NTB. Pasalnya latihan mandiri atlet sudah berjalan satu bulan lebih, dan atlet butuh dukungan uang saku. “SK program pelatihan mandiri belum diterbitkan oleh KONI, siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan mekanisme pelaporan latihan belum kita tahu dan belum dibahas,” tanya pelatih tarung derajat, Dedy Noorcholis, Selasa (5/5). Sementara itu Wakil Ketua KONI NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB terkait soal SK program latihan mandiri serta honor yang dipertanyakan oleh atlet dan pel-

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Covid-19, Pelayanan KB di Sumbawa Tetap Jalan Agar jangan sampai karena Covid, petugas lini lapangan yang jumlahnya pelayanan terhadap akseptor men- 900 orang lebih seperti PLKB, PPKjadi terhenti. Artinya, pelayanan KB BD, Sub PPKBD yang tersebar di seluMantap berjalan seperti biasa. Alat ruh kecamatan, kelurahan/desa tetap turun dengan standar covid. Makanya, Kontrasepsi pun tetap disalurkan. “Hanya untuk implan, sekarang mereka akan disupport dengan APD ini dikurangi. Sebab implan itu minimal masker dan insentif. (arn/*) harus bongkar pasang. Sehingga kita utamakan suntik KB dan pemberian Pil KB. Agar tidak ada alasan orang tidak ber KB karena Covid. Jangan sampai karena Covid, akseptor KB aktif menjadi tidak aktif lagi,” jelasnya. Pelayanan KB ini penting diutamakan. Dalam mengendalikan jumlah penduduk. Apalagi mengingat saat ini, dihadapkan dengan ancaman bonus demografi. Makanya, Kepala BKKBN Pusta tetap meminta pelayanan KB dijalankan. Pelaporan juga berjalan. Hanya program keseehatan reproduksi remaja menjadi tersendat, karena anjuran pemerintah terkait covid, melarang pengumpulan massa. Namun, para Tri Karyati

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mewabahnya Covid-19 membuat sejumlah program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Sumbawa menjadi tertunda. Terutama program sosialisasi yang melibatkan banyak orang. Namun hal tersebut, tidak membuat pelayanan KB di lapangan menjadi terhenti. Pelayanan dan edukasi tetap berjalan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa, Tri Karyati S.Sos, saat ditemui Suara NTB, Selasa (5/5). Pertemuan pertemuan yang kerap dilaksanakan di lapangan, untuk sementara ini ditiadakan. Namun edukasi di Kampung KB oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) tetap dilakukan. “Kita sebenarnya ingin mengadakan pertemuan secara virtual (daring) seperti koordinasi yang kami lakukan dengan Provinsi dan BKKBN Pusat. Namun sejumlah lokasi Kampung KB di Sumbawa susah terjangkau oleh sinyal internet. Sehingga PLKB di lapangan yang tetap proaktif memberikan edukasi,” terangnya. Terpenting, lanjut Yeyet, panggilan akrab Kadis P2KBP3A Sumbawa ini, pelayanan KB tetap berjalan.

berhenti sampai proses pembinaan saja. Namun, karena tidak adanya niat baik pelaku yang sudah jelas tertangkap tangan untuk membuat pernyataan tak mengulangi lagi perbuatannya, terpaksa ditempuh jalur hukum. Sebab tak dipungkiri banyak pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut agar para pelaku diberikan efek jera. “Informasi terakhir kemarin sudah mulai lidik, terma-

(Suara NTB/jun)

KPH Tambora Limpahkan Perkara Perambahan Area Mata Air ke Gakkum

atih mengatakan masih menunggu SK program latihan mandiri yang tengah diselesaikan oleh pihaknya. Pasalnya SK program latihan mandiri tersebut akan menjadi dasar pencairan honor atlet dan kegiatan latihan atlet. (fan)

Program bagi-bagi kursi ala HMS sudah dilakukan HMS sejak menjabat Anggota DPR RI dua periode sebelumnya. Kala itu, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masih menjadi satu Dapil, yaitu Dapil NTB. Dulu, ujar HMS jumlah desa dan kelurahan di NTB sebanyak 1.135 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, HMS berhasil mengantarkan langsung kursi ke 885 desa dan kelurahan. Masing-masing mendapatkan bantuan 25 buah. “Sekarang Dapilnya sudah pisah dan saya berada di NTB 1 yaitu Pulau Sumbawa. Oleh karenanya, program bagi kur-

si ini tetap saya lanjutkan kepada seluruh Kantor Desa Kelurahan se-Pulau Sumbawa yaitu dengan jumlah 513, dan jumlah kursi yang saya sumbangkan bertambah masingmasing 30 buah,” ujar HMS. Ia berharap, bantuan kursi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mengingat penyebaran wabah Covid-19, kali ini HMS terpaksa tidak mengantarkan sendiri bantuan kursi-kursi tersebut. Ia pun menggerakkan relawannya. “Pengantaran kursi saya minta kepada relawan saya yang bertugas agar tetap menaati protokol yang berlaku dalam penangan Covid-19,” serunya. (r/*)