Edisi Senin 6 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 6 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 28 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Zul-Rohmi, Mimpi Besar dan ”Debu di Atas Batu” J I A N kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sangat berat. Setelah NTB diguncang gempa pada awal kepemimpinannya. Sekarang muncul Covid19. Kedua peristiwa ini dampaknya sangat terasa. Dunia usaha. Termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan NTB sangat terpukul. Hotel-hotel tidak beroperasi. Karyawan diru-

mahkan. Akibatnya, bisa muncul persoalan baru. Pengangguran dan kemiskinan. Jarak peristiwa gempa dan Covid-19 tidak terlalu jauh. Belum sepenuhnya dampak gempa bisa dibenahi. Covid-19 muncul menghantui dunia. NTB perlu mencari cara untuk keluar dari kesulitan. Kita tidak boleh salah langkah dan salah memilih jalan. Zul-Rohmi harus benar-benar bisa menghadirkan optimisme, harapan dan memilih jalan yang tepat untuk keluar dari kesulitan. Masyarakat harus bisa diyakinkan. Kepercayaan masyarakat harus bisa dibangun dan dijaga. Ini benar-benar tidak

Catatan: Agus Talino sederhana. Tidak sesederhana kata-kata. Mungkin juga tidak sesederhana yang saya tulis dalam tulisan ini. Kepemimpinan Zul-Rohmi dari awal sarat dinamika. Saya tidak tahu, apa ruang dialog sengaja dibuka. Gubernur hampir setiap hari muncul di Medsos. Berbicara tentang banyak hal. Pilihan itu boleh jadi sangat baik. Gubernur menjadi tidak berjarak dengan siapapun. Persoalannya, memilih jalan terbuka seperti itu

harus menghitung banyak hal. Termasuk menghitung kecepatan dan kemampuan mesin birokrasi mengeksekusi apa yang sudah disampaikan gubernur melalui Medsos. Saya bukan tidak setuju gubernur aktif di Medsos. Apalagi tidak setuju gubernur memilih jalan terbuka. Setuju saya. Silakan saja dengan pilihan tersebut. Yang penting, pilihan itu dikelola dengan benar. Sebab jika tidak dikelola dengan benar, akibatnya bisa berantakan. Gubernur tidak menjadi dekat dengan masyarakat. Tetapi malah sebaliknya, bisa menjadi ‘’jauh dan berjarak’’ dengan masya-

rakat. Karena apa yang dikatakan di Medsos hanya menghadirkan kekecewaan. Padahal melalui ruang dialog tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih memahami komitmen gubernur. Dan gubernur bisa menyelami secara mendalam keinginan masyarakat. Sehingga kedekatan gubernur melalui Medsos menjadi kedekatan yang sebenarnya. Bukan kedekatan yang tidak mengakar. Karena apa yang dikatakan pada semua kesempatan. Termasuk melalui Medsos bukanlah perkataan basa-basi. Tetapi perkataan yang diwujudkan. Per-

kataan yang membuat masyarakat meletakkan kedekatannya dengan gubernur pada hatinya. Mungkin gubernur perlu selektif berbicara. Termasuk di Medsos. Tidak sekadar mengatakan. Pastikan dulu semua yang dikatakan bisa dieksekusi. Karena boleh jadi, semua yang dikatakan gubernur tampak sederhana dan gampang dilaksanakan. Tetapi praktiknya, tidak sederhana karena terbentur aturan. Sehingga gubernur bisa saja dianggap masyarakat tidak serius dengan apa yang dikatakan. Bersambung ke hal 7

Pemprov Siapkan Rp80 Miliar

JPS Gemilang Sasar 105.000 KK Selama Tiga Bulan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan program jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang untuk menekan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemprov menyiapkan bantuan sembako kepada 105.000 KK masyarakat NTB yang miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat seperti PKH dan bantuan sembako. ‘’Total uang untuk jaring pengaman sosial dari Pemprov NTB sebesar Rp80 miliar untuk 3 bulan, April, Mei dan Juni,’’ sebut Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/4) kemarin. Ia menjelaskan, anggaran

sebesar Rp80 miliar untuk jaring pengaman sosial tersebut di luar belanja tak terduga (BTT) untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 tahap I sebesar Rp20 miliar yang digunakan untuk membeli Alat Perlindungan Diri (APD), Bersambung ke hal 7

TO K O H Awasi Anggaran Covid -19

Edi Sunardi

PEMPROV NTB, Pemda Kabupaten dan Kota mengalokasikan ratusan miliar untuk penanggulangan Covid – 19. Sebagai lembaga auditor negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang daerah atau pun uang negara. Kewenangan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020, bahwa BPKP diberikan mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan pemerintah dalam rangka penanganan Covid- 19. Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Siapkan 12 Tempat Karantina PEMPROV NTB dan Pemda Kabupaten/Kota menyiapkan 12 tempat karantina terpusat untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB sampai 4 April 2020, jumlah ODP yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.689 orang. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH mengatakan, tempat karantina terpusat yang disiapkan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota diperuntukkan bagi warga yang berstatus ODP. ‘’Orang yang ada gejala ringan atau ODP ada di sana. I Gede Putu Aryadi Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/Pemprov NTB)

SEBARAN - Peta sebaran penerima JPS Gemilang seluruh NTB untuk menekan dampak ekonomi akibat Covid-19.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 yang menjalani karantina Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Gugus Tugas Percepatan juga mengalami penambah1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Penanganan Covid-19 NTB an sebanyak 434 orang. Rin1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 mencatat jumlah pasien ciannya, 6 orang menjalani 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dalam pengawasan (PDP) di karantina di Mataram, 314 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 NTB bertambah sebanyak 6 orang di Lombok Barat, 54 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 orang. Sampai dengan 5 April orang di Lombok Tengah, 1 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 2020, total jumlah PDP di orang di Lombok Utara, 20 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 NTB telah mencapai 90 orang. orang di Lombok Timur, 4 or1234567890123456789012345678901212345678901234567 Juru Bicara Gugus Tugas ang di Kabupaten Sumbawa 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Percepatan Penanganan Barat, 18 orang di Sumbawa, 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Covid-19 NTB, I Gede Putu 16 orang di Bima, dan 2 orang 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Aryadi, menerangkan penam- di Kota Bima. “Minus 1 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 bahan pasien saat ini masing- pasien di Dompu penguran1234567890123456789012345678901212345678901234567 masing dirawat di RSUD gan ODP 1 orang menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Praya 1 orang, RSUD dr. Soed- PDP,” ujar Aryadi, Minggu (5/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 jono Selong 1 orang, RSUD 4) dikutip dari rilis resminya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Di sisi lain, Gugus Tugas Manambai Abdulkadir Sum1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 bawa 1 orang, RSUD Dompu Percepatan Penanganan Cov1234567890123456789012345678901212345678901234567 1 orang, RSUD Bima 1 orang, id-19 NTB juga mencatat sam1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dan RSUD Kota Bima 1 orang. pai dengan 5 April 2020 ada 7 1234567890123456789012345678901212345678901234567 (Suara NTB/ist) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Selain itu, jumlah orang orang PDP meninggal dunia. SEMBAKO - Bertempat di Mako Polsek Pemenang, telah dilak- 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dalam pemantauan (ODP) Bersambung ke hal 7 1234567890123456789012345678901212345678901234567 sanakan kegiatan pemberian bantuan sembako dari Kapolda 1234567890123456789012345678901212345678901234567

Kurangi Dampak Sosial akibat Covid-19

Polda NTB Salurkan Paket Sembako di KLU Tanjung (Suara NTB) Sabtu (4/4) sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Mako Polsek Pemenang, telah dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sembako dari Kapolda NTB kepada masyarakat Kecamatan Pemenang yang dilakukan secara simbolis. Saat penyaluran bantuan, sekaligus membahas penanganan pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kecamatan Pemenang. Penyerahan bantuan dihadiri Wadirbinmas Polda NTB AKBP Zamroni, S.Ag, Camat Pemenang, Kapolsek Pemenang beserta anggota. Bersambung ke hal 7

Jumlah PDP di NTB Bertambah Menjadi 90 Orang

NTB kepada masyarakat Kecamatan Pemenang, Sabtu (4/4).

APIP Sepakat Lanjutkan Pemeriksaan dengan Protokol Covid-19 Mataram (Suara NTB) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) se NTB sepakat tetap melanjutkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang sempat tertunda. Namun kelanjutan pemeriksaan diterapkan dengan standard protokol Covid – 19. Materi pemeriksaan terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2019. Proses pemeriksaan sempat berjalan sejak Februari 2020

kemudian tertunda akibat wabah Covid - 19. Pemeriksaan LKPD ini nanti untuk opini seluruh Pemda, baik Provinsi NTB maupun kabupaten dan kota. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) ingin memastikan proses audit berlanjut sekaligus sebagai bahan laporan ke BPK pusat. Tentu saja, kelanjutannya dikaitkan dengan kondisi saat ini dengan adanya kebijakan physical distancing dalam siaga daru-

rat dan tanggap darurat covid – 19. Keputusan melanjutkan audit keuangan ini disepakati Inspektorat selaku APIP, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. ‘’Saya dan Inspektur kabupaten/ kota dan kepala BPKAD Provinsi dan kab/kota sepakat agar pemeriksaan dilanjutkan,’’ kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Minggu (5/4).

Artinya, kata Ibnu Salim, kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam proses audit ini tetap sesuai agenda dan dimaksimalkan dengan protokol ketat. Salah satu skenarionya, dengan memanfaatkan video conference. Menurut dia, ini sesuai arahan langsung Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc dalam beberapa kali kesempatan agar tetap bekerja namun meningkatkan kewaspadan. Bersambung ke hal 7

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim saat teleconference dengan Inspektur kabupaten dan kota melibatkan BPK. Pola rapat ini menyesuaikan dengan protokol ketat Covid - 19.

Kepala BPK NTB Hery Purwanto (pojok kiri atas) video conference menggunakan aplikasi sosial media saat meeting bersama Inspektur se NTB.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 6 April 2020

Halaman 2

Penyebaran Virus Corona

Ada ODP Tak Mau Dikarantina

Sedang Mendata PKL KELURAHAN Cakranegera Barat kembali mendata jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang masih beroperasi di sekitar kawasan bisnis Cakranegara (KBC). Selama pemberlakuan jam malam di Mataram, PKL diminta untuk menerapkan take away kepada semua pembeli. Lurah Cakra Barat, I Wayan Suwira mengatakan, pihaknya akan mendata kembali jumlah PKL di sekitar kelurahan Cakra Barat. Pihaknya juga akan memberikan protap ke semua PKL untuk mengurangi sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram. “Kita akan data kembali. Kita juga akan kedepankan pencegahan sebaran Covid19 di pusat keramaian. Karena kan semua PKL di KBC belum kita sosialisasikan terkait pencegahan Covid-19 ini,” jelasnya, Sabtu (4/4). Suwira menyebut, belum lama ini Polda NTB memang sudah menyemprot disinfektan di KBC. Namun, saat malam, pihaknya masih melihat ada saja PKL yang masih berjualan hingga pukul 22:00 Wita di KBC. “Kita akan data lagi Senin (6/4) untuk berikan sosialisasi terkait pemberlakuan jam malam. Kita akan imbau mereka nuntuk lakukan take away juga,” katanya. Ia menilai, dari 50 jumlah PKL di KBC, hanya beberapa saja yang masih berjualan saat pemberlakuan jam malam. Namun, hal itu perlu dilakukan pendataan agar semua PKL yang masih beroperasi diberikan imbauan terkait kian mewabahnya Covid19 ini. “Nanti kita akan infokan ke semua PKL. Kita juga tidak ingin merugikan mereka,” tutup Suwira. (viq) I Wayan Suwira (Suara NTB/ist)

Kebijakan Harus Dievaluasi

(Suara NTB/fit)

SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., memberi catatan terhadap pelaksanaan kebijakan menjaga tujuh pintu masuk ke Kota Mataram. Kebijakan pemeriksaan kesehatan di tujuh pintu masuk ke Kota Mataram, nyatanya menimbulkan persoalan baru. Yakni menimbulkan kerumunan orang. Padahal, salah satu cara memutus mata rantai penyebaran virus corona ini adalah menghindari kerumunan orang. Pada bagian lain, kebijakan ini ternyata belum konsisten dilaksanakan. Pada hari Sabtu dan Minggu pintu masuk ke Kota Mataram ternyata tidak dijaga. Demikian pula dengan janji menjaga pintu masuk ke Kota Mataram mulai pukul 08.00 – 22.00 Wita, atau hingga tibanya jam malam, juga tidak terlaksana. ‘’Tidak ada yang jaga sama sekali, kosong melompong. saya juga tanya warga di sekitar sana, kanta memang tidak ada orangnya dari tadi. Saya videokan, supaya ndak dibilang fitnah nanti,’’ katanya kepada Suara NTB via sambungan telepon, Minggu (5/4). Erna, sapaan akrab Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, menegaskan bahwanya dirinya terjun langsung ke lapangan, bukan dalam rangka mencari siapa yang salah. ‘’Saya tahu bagaimana luar biasanya Pemkot Mataram, berusaha untuk menangani wabah virus corona ini,’’ ujarnya. Menurut Erna, ketika membuat suatu kebijakan, sarana dan prasarana pendukung harus dipersiapkan dengan matang. Dia yakin tidak ada niat dari Pemkot Mataram untuk membuat ‘’persoalan’’ baru. ‘’Ya kebijakan ini memang harus dievaluasi,’’ cetusnya. Apalagi baru dua hari pemeriksaan kesehatan di pintu masuk ke Kota Mataram, sudah menimbulkan gelombang protes dari masyarakat. Media sosial banyak diwarnai protes masyarakat atas kebijakan yang dinilai menimbulkan dampak kerumunan orang. Anggota dewan dari pemilihan Ampenan ini, mengajak Pemkot Mataram bersama-sama mencari solusi bagaimana pintu masuk ke Kota Mataram dapat dijaga sesuai harapan, namun di sisi lain tidak menimbulkan ekses negatif. ‘’Seperti kerumunan yang ramai,’’ imbuhnya. Erna mendorong Pemkot Mataram segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Artinya, lanjut Erna, kalau memang kebijakan itu akan dilanjutkan, Pemkot Mataram harus menambah fasilitas. ‘’Ya alat screeningnya jangan cuma dua. Itu yang membuat terjadi antrean panjang,’’ katanya. Selain penambahan alat, Erna juga meminta jumlah petugas di pintu masuk juga harus ditaNyayu Ernawati mbah. (fit)

Mataram (Suara NTB) Enam warga asal Mataram berstatus orang dalam pemantauan (ODP) wabah Corona Virus Disease (Covid-19) asal kelurahan Banjar dan Babakan enggan menjalani masa karantina mandiri di rumahnya. Hal ini mambuat warga panik. Lurah Banjar, Sapardi membenarkan adanya lima warganya yang berstatus ODP enggan menjalani masa karantina mandiri setelah datang dari darah pandemi Covid-19. Kelima warga tersebut, dua di antaranya datang dari Kalimantan Timur, dua dari Bali dan satu dari luar negeri. Sapardi menyebut, satu warganya yang datang dari Luar Negeri sudah melapor ke kelurahan. Warga tersebut pun sudah diminta jalani karantina mandiri di rumahnya. Na-

mun kenyataan berbeda. Dari laporan warga di Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar, kelima warga yang berstatus ODP itu masih berkeliaran. “Ada satu ODP memang sudah selesai proses karantina mandirinya. Nah untuk yang lima orang ini, dua dari Kaltim ini kita tidak tahu karena mereka belum lapor,” katanya, Sabtu (4/4) malam. Dijelaskan Sapardi, satu warganya yang datang dari luar negeri bekerja di kapal pesiar tersebut, pihaknya

sudah meminta untuk tidak keluar rumah. Namun, dari laporan warga yang diterima Suara NTB,pada Minggi kemarin, warga tersebut masih berkeliaran dan kumpul-kumpul bersama warga. “Kita jadi panik. Apakah tidak ada kebijakan dari lurah untuk melarang ODP untuk tidak berkeliaran. Padahal sudah ada imbauan dari Walikota Mataram,” jelas Apriandi, salah satu warga di Lingkungan Selaparang, Minggu (5/4). Terpisah, Lurah Babakan,

H. Harpiadi mengatakan, pihaknya kesulitan mengawasi ODP sepulang dari daerah pandemi Covid-19. “Benar memang ada yang berstatus ODP di Lingkungan Babakan. Dia salah satu Jamaah Tabligh Akbar yang datang dari Gowa, Sulawesi Selatan,” katanya. Harpiadi menyebut, jika ODP tersebut enggan menjalankan proses karantina mandiri selama 14 hari. Pihaknya akan datang menemui ODP bersama Babinsa dan Babhinkamtibmas. “Nanti lita datangi untuk tindak tegas,” katanya. Ia tak mengetahui persis alamat rumah satu jamaah Tabligh Akbar yang datang dari Gowa tersebut. Pihaknya akan menghubungi kepala lingkun-

gan terkait adanya warga yang berstatus ODP yang masih berkeliaran. “Ini memang bisa meresahkan warga. Terlebih kan warga Mataram sudah dua yang positif Covid-19 sepulang dari Gowa,” tutupnya. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 kota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, warga yang masuk kategori ODP dan tidak mengikuti protokol penanganan dengan mengisolasi diri selama 14 hari, maka Pemkot akan mengambil langkah tegas. “Kalau tidak mau isolasi mandiri, kita paksa mereka yang bandel – bandel ini untuk isolasi di Wisma Nusantara,” tegasnya. (viq/cem)

Target Parkir di Mataram Sulit Terealisasi Mataram (Suara NTB) Di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) kian mewabah di Mataram. Pemkot kian sulit meraih pendapatan asli daerah (PAD) melalu pajak parkir. Kesulitan meraih target parkir ini dikarenakan sepinya beberapa areal parkir di Mataram. “Kita sangat sulit meraih target itu. Kita sedang fokus menangani wabah Covid-19 ini dulu,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh kepada Suara NTB, Sabtu (4/4). Selain Pemkot fokus menangani Covid-19 sebut Saleh, beberapa petugas parkir di lapangan juga mengalami penurunan pendapatan. “Apalagi masa transisi penanganan Covid-19 ini diperpanjang kan. Tambah sulit kita,” tambahnya. Juga, petugas parkir di lapangan kadang takut menerima uang retribusi dari warga. “Makanya target ini harus direvisi,” tambhanya. Saat ini ujar Saleh, pihaknya masih fokus mengawasi tujuh jalur pintu masuk ke Mataram. Sebanyak 39 personel

(Suara NTB/viq)

JURU PARKIR - Salah satu jukir di depan pertokoan pasar Cakranegara sedang merapikan kendaraan beberpa waktu lalu. Pemkot Mataram mengaku target retribusi pajak parkir tahun ini akan sulit tercapai akibat pandemi Covid-19. Dishub diterjunkan ke lapangan untuk memutus mata rantai wabah Covid-19. “Kita ker-

ahkan semua. Jadi, saya kira masalah target retribusi parkir tahun ini sulit capai target,”

Pemkot Terancam Kehilangan Pendapatan Rp160 Miliar Mataram (Suara NTB) Penyebaran virus Corona berdampak terhadap sejumlah sektor. Pemkot Mataram terancam kehilangan pendapatan dari pajak senilai Rp160 miliar. Karenanya belanja program pemerintah akan dilaksanakan dengan lebih selektif. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menerangkan, penyebaran Covid -19 meluas hingga ke daerah sangat berdampak terhadap pendapatan daerah terutama dari pajak. Pasalnya, hotel dan restauran memilih menghentikan operasional hingga waktu belum ditentukan. Praktis, pendapatan dari pajak sangat kecil. “Jelas berpengaruh terutama dari pajak hampir 0.

Sekarang yang beroperasi hotel dan restauran hanya satu atau dua saja,” kata Syakirin ditemui akhir pekan kemarin. Dia menyebutkan, potensi pajak terancam hilang sekitar Rp160 miliar. Jumlah ini tidak termasuk retribusi parkir dan pasar. Penerimaan dari retribusi pun dipastikan akan terganggu. Sementara itu, asosiasi meminta penundaan pembayaran pajak secara keseluruhan hingga Desember mendatang. Syakirin menegaskan, kecilnya penerimaan daerah, pemkot akan selektif dalam melakukan pengeluaran anggaran. Pengeluaran khusus belanja rutin saja seperti pembayaran gaji, tunjangan kinerja daerah serta bayar listrik dan lainnya. “Ada permintaan penundaan pajak dari asosiasi hotel dan restauran. Kalau begini kan tambah

kita rem pengeluaran,” ujarnya. Kementerian Dalam Negeri dalam telekonferensi dengan kepala daerah dari Indonesia Timur mengarahkan akan ada pemotongan dana alokasi umum (DAU) 10 persen, dana insentif daerah 10 persen serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau 23,6 persen. Pemkot Mataram mengelola DAU Rp600 miliar, DBHCHT Rp27 miliar. Sedangkan, dana alokasi khusus (DAK) secara otomatis ditarik oleh pemerintah pusat. Syakirin menambahkan, permintaan penundaan pembayaran pajak belum berani diputuskan. Kewenangan itu menjadi hak prerogatif kepala daerah. “Kalau itu belum kita tahu,” demikian timpalnya. (cem)

jelasnya. Masalahnya kondisi Mataram mulai sepi. Beberpa toko sudah mulai tutup. Dan

penduduk kota Mataram sudah mulai pulang kampung. Ia pun pesimis, target retribusi pajak parkir Rp25 miliar itu sulit diraih. “Kita masih ditarget segitu. Tapi kita minta direvisi sajalah. Ini kan tergantung kinerja kita dulu. Kita ikhtiar saja dulu,” katanya. Salah satu juru parkir (jukir) asal Cakranegara berinisial HM mengatakan, setelah pandemi Covid-19 mulai ada menjangkiti warga Mataram, warga menjadi enggan bepergian. Hal itu pun berdampak pada pendapatan retribusi parkir. Sebelumnya, ia bisa meraih retribusi parkir dalam sehari sebesar Rp150 ribu di salah satu areal parkir di wilayah Cakranegera. “Tapi sekarang kondisinya sepi. Kadang dapat Rp75 ribu sudah untung,” katanya. Ia khawatir, jika pendapatan retribusi selama pandemi Covid-19 ini anjlok. Ia juga tidak bisa memenuhi target parkir yang disetor ke Dinas Perhubungan kota Mataram. “Kita keluar narik parkir juga wanti-wanti sekarang,” tutupnya. (viq)

Wabah Virus Corona

Petani di Mataram Terancam Kehilangan Pekerjaan Mataram (Suara NTB) -` Penyebaran Corona Virus Disease atau Covid – 19 tidak saja berdampak pada sektor formal. Petani di Kota Mataram terancam kehilangan pekerjaan. Hasil panen tak laku terjual. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM., dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengaku, Covid – 19 sangat berdampak terhadap sektor pertanian. Terutama petani sayur kebingungan mendistribusikan hasil panen mereka. Sebab, hotel dan restauran sebagian besar tutup. Sementara, hasil panen sayuran melimpah. “Jelas berpengaruh terutama petani sayur. Siapa yang beli sementara hotel dan restauran tutup,” ungkap Mutawalli. Rata – rata petani memasok tiga kwintal sayur dengan jenis varian ke hotel dan restauran. Pasokan itu hanya satu kelompok saja, belum dihitung kelompok petani lainnya. Sejak mewabahnya virus Corona, tanaman sayur

laku terjual hanya 5 kilogram per hari. Menjadi persoalan adalah tanaman sayur tidak tahan lama. Mutawalli menambahkan, petani rata mengambil pinjaman di bank. Mereka menginginkan kebijakan relaksasi atau kelonggaran pembayaran dari bank dalam jangka waktu beberapa bulan. Kekhawatiran lainnya adalah dari 5 ribu petani di Kota Mataram, 75 persennya adalah penggarap sekaligus buruh tani. Mereka terancam kehilangan pekerjaan jika wabah tersebut tidak segera berakhir. “Sampai mereka datang bertanya dan mengajukan apakah ada stimulan bantuan sosial dari pemerintah. Otomatis mereka akan kehilangan pekerjaan,” jelasnya. Dinas Pertanian tidak bisa mengambil sikap dengan situasi dan kondisi seperti ini. Penyebaran Covid-19 menjadi permasalahan nasional. Pemerintah daerah menunggu kebijakan daerah. (cem)

Pengamanan Pintu Masuk Kota Mataram Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 mengevaluasi pengamanan di tujuh titik pintu masuk Kota Mataram. Minimnya peralatan pemindai suhu tubuh bagi warga yang diperiksa di pintu gerbang kota jadi pemicu kemacetan. Di sisi lain, pemkot ingin mengedepankan social dan physical distancing. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid -19 yang juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, operasional pos terpadu penanganan virus Corona akan terus diperketat mengawasi kendaraan masuk menuju Kota Mataram. Pelaksanaan di hari pertama diakui menimbulkan kemacetan atau antrian cukup panjang. Hal ini jadi evaluasi sehingga tidak ada penumpukan kendaraan. Pemerintah tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. “Persoalan ini karena alat kita yang kurang,” kata Walikota dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Langkah pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus digencarkan. Penyemprotan cairan disinfektan di tahap pertama akan diulang kembali menyasar 325 lingkungan. Walikota melihat semakin hari jumlah warga positif terinfeksi Corona bertambah. Oleh karena itu, mengevaluasi pelaksanaan social distancing, pihaknya kembali mengimbau masyarakat tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan masa di tempat ibadah maupun lokasi lainnya. “Lingkungan – lingkungan akan kita semprot ulang,” tandasnya. Walikota menegaskan, pasar tradisional tidak akan ditutup dan membatasi jam operasionalnya. Pasar menjadi aktivitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jika ditutup justru menimbulkan dampak luas, termasuk membatasi jam operasionalnya. Paling penting adalah, meminta pedagang maupun pengun-

(Suara NTB/cem)

DIEVALUASI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan keterangan pers, Sabtu (4/4). Pengawasan di tujuh pintu masuk kota dievaluasi. jung mengedepankan social distancing dan physical distancing. “Pedagang gunakan masker. Pengunjung sedapatnya lebih cepat pulang,” imbuhnya. Apakah ada pengurangan pengawasan pintu masuk ke Kota Mataram, karena paling aktif hanya di empat titik? Ahyar menegaskan, tidak akan mengurangi pengawasan di tu-

juh titik tersebut. Diakui, pos terpadu di Gerimax, gerbang tembolaq, Dasan Cermen dan Ampenan tingkat mobilitasnya tinggi. Kendaraan banyak berasal dari luar, terutama daerah yang terkena pandemic sehingga lebih difokuskan. Kekurangan peralatan seperti alat pelindung diri, alat pemindai suhu tubuh sudah

mulai pengadaan. Peralatan segera dipenuhi untuk penanganan wabah tersebut. Pemkot Mataram mengambil langkah – langkah tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. “Kita perketat pengawasan terutama dari arah Lombok Timur dan luar daerah ini,” demikian kata dia. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 6 April 2020

Halaman 3

Tuntutan Maksimal bagi Penimbun Masker dan Penyebar Hoaks Virus Corona

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum menyiapkan tuntutan maksimal bagi pelaku tindak pidana semasa penanganan virus Corona Covid-19. Tuntutan maksimal khususnya pada kasus penimbunan Sembako dan barang penting seperti masker dan penyanitasi tangan. Juga pada pelaku penyebar hoaks. “Kita akan mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan maksimal,” tegas Kepala Kejari Mataram Yusuf dihubungi kemarin menjawab soal penegakan hukum dalam masa siaga darurat bencana non-alam virus Corona. Pertimbangannya yakni rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana selama bencana memengaruhi kehidupan khalayak. Apalagi yang terdampak bencana. Dia mencontohkan kasus yang akan dituntut tinggi pelakunya yakni penimbunan sembako atau

Yusuf

barang penting seperti masker. “Penimbunan barang di masa darurat bencana maka akan kita tuntut maksimal. Jangan mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain,” jelasnya. Menimbun barang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 107 juncto pasal 29 ayat (1) UU 7/ 2014 tentang Perdagangan. Isinya, bagi yang menyimpan kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan

atau hambatan lalu lintas barang maka dipidana paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp50 miliar. Demikian juga dengan pelaku yang menyebarkan hoaks penyebaran virus Corona. “Hoaks itu menimbulkan ketakutan keresahan. Kalau ada keterangan dari ahli postingannya itu menimbulkan kekhawatiran maka kita akan ajukan tuntutan maksimal,” jelas Yusuf. Berita hoaks dikenakan pasal mengenai kabar bohong. Diatur dalam pasal pasal 45A juncto pasal 28 ayat 1UU RI No19/2016 tentang perubahan atas UU RI No11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidananya, penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. (why)

Diamankan, WNA Bulgaria PDP yang Sempat Kabur Mataram (Suara NTB) – Seorang WNA asal Bulgaria kabur dari sebuah rumah sakit di Mataram. WNA yang tinggal di Senggigi, Batulayar, Lombok Barat ini Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona baru Covid-19. Hampir tiga hari menghilang, WNA ini akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit. WNA Berinisial PPB ini berusia 40 tahun ini meninggalkan RS Swasta di Selagalas, Cakranegara, Mataram pada Kamis dini hari pekan lalu. Dia dibawa rekannya, Ani (27) menggunakan mobil malam-malam. “Tadi malam (Minggu dini hari) sudah ketemu di Senggigi. Sudah dibawa ke RSUD Kota Mataram. Penjemputannya petugas memakai APD,” ungkap Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satriyo Wibowo menjawab Suara NTB, Minggu (5/4) kemarin. Pencairan WNA yang sudah satu bulan di Lombok ini dimulai pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 19.00 Wita. Saksi yang diduga membantu WNA kabur, Ani dihubungi. Didapati keterangan bahwa PPB tidak kabur. Melainkan kecewa pelayanan rumah sakit. “Rekannya ini menolak memberi informasi keberadaan WNA tersebut,” kata Bagus. Pencarian manual pun dimulai. Setiap villa di kawasan Senggigi dicek. Pencarian baru membuahkan hasil sekitar pukul 22.00 Wita. PPB diketahui tinggal di Villa

Duduk di Batulayar, Lombok Barat. Pemilik villa, Jhon WNA asal Amerika Serikat pun dipanggil. Informasi dari Jhon menguatkan informasi bahwa PPB memang menyewa villanya selama sebulan terakhir. Setelah pasti keberadaannya, pihak medis dari Satgas Covid-19 datang menjemput. “WNA tersebut hanya mau dibawa ke RSUD Kota Mataram. Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit sebelumnya karena sudah terlanjur kecewa,” jelas Bagus. Dari pantauan saat penjemputan, PPB tidak menunjukkan gejala menderita Covid-19 secara fisik. Seperti demam, batuk, atau sesak nafas. Namun penjemputannya tetap menggunakan prosedur penanganan Covid-19. “Tapi tetap kita imbau masyarakat untuk yang tidak menggunakan APD agar menjauh dari lokasi,” ujarnya. Rekan PPB, Ani dimintai keterangan. Yang pada intinya menjelaskan, bahwa dokter rumah sakit sebelumnya tidak menghiraukan ketika PPB bertanya kondisi kesehatan. Selanjutnya memilih pulang tanpa memberitahukan pihak rumah sakit. Sementara saksi Jhon menuturkan, PPB sudah menyewa villa selama satu bulan untuk kepentingan bisnis. Terpisah, Juru Bicara Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Wisnu Ontoaji menerangkan, pihaknya sedang menelusuri riwayat perjalanan yang bersangkutan. “Kini

(Suara NTB/ist_Polres Lombok Barat)

PENJEMPUTAN - Suasana penjemputan WNA Bulgaria PDP Covid-19 di salah satu villa di Batulayar, Lombok Barat, Minggu (5/4) dini hari kemarin. sedang dalam penangan Intelijen ga dibawa ke rumah sakit kota. dan penindakan,” ujarnya singkat. “Sebenarnya dia orang Lombok Dikonfirmasi terpisah, Direktur Barat. Karena, Tim Gugus Tugas RSUD Kota Mataram, dr.H. Lalu di Lobar lambat merespon kita Herman Mahaputra membenar- yang mengambil alih,” terang Herkan, warga negara asing bersta- man. Jack sapaan akrabnya tidak tus pasien dalam pengawas ten- mengetahui detail riwayat perjalanan pasien. Sampel darah tegah menjalani perawatan. Pasien inisial P sebelumnya lah dikirim ke Litbangkes Kemendirawat di rumah sakit swasta. terian Kesehatan dan menunggu Karena, minim peralatan sehing- hasil swab. (why/cem)

Gugus Tugas Covid-19 NTB Sterilisasi Pasar di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi NTB kompak turun lapangan melakukan penyemprotan pasar di wilayah Kota Mataram, Jumat (27/3). Penyemprotan cairan disinfektan yang dipimpin Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir dan para anggota Satgas Gugus Tugas yang terdiri dari para Kepala Dinas Pemerintah Daerah NTB. Sebelum melaksanakan penyemprotan, Gubernur NTB mengajak seluruh masyarakat NTB untuk tetap selalu waspada dan berhati-hati dalam ber-

(Suara NTB/penrem)

PANTAU - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau aparatnya melakukan disinfektasi di salah satu pasar. interaksi karena wabah virus corona sudah berada di wilayah NTB. Usai memberikan sambutan, Pasilat Korem 162/WB May-

or Inf Heri Mujiono membagi personel menjadi tiga kelompok sesuai jumlah sasaran yakni di pasar Cakranegara, Pasar

Karang Jasi dan pasar Pagesangan Kota Mataram. Terpisah Komandan Korem 162/WB mengatakan dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 membutuhkan sinergitas seluruh stakeholder, baik provinsi maupun kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat. Kompak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah sehingga dapat meminimalisasi perkembangan dan penyebaran Covid-19 khususnya di NTB. Dijelaskannya, sterilisasi dengan menyemprotkan larutan disinfektan di beberapa tempat fasilitas umum sebagai salah satu upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19 terutama di tempattempat keramaian. (ars/*)

Bandar Karang Bagu dan Abiantubuh Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram menggerebek dua tempat sekaligus yang diduga menjadi persemayaman bandar narkotika. Di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram, dua orang diamankan. Sementara satu orang diangkut dari Abiantubuh, Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram. Penggerebekan pada Sabtu (4/

4) malam lalu berlangsung mulus. Para pelaku langsung bertekuk lutut saat digeledah. “Mereka termasuk bandar narkotika,” ungkap Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Minggu (5/4) kemarin. Dia mengatakan, dua pelaku yang diamankan dari Karang Bagu yakni Okel (44) dan Rahmat (24). Dari badan Okel, disita enam poket sabu siap

edar. Total beratnya 1,96 gram. Okel menyimpan sabu itu di dalam kantong celananya. Poketan sabu ukuran 0,30 gram itu sudah siap diedarkan. Rumahnya pun digeledah. Yang ditemukan hanya sisa pipet plastik yang diduga bekas dipakai mengonsumsi sabu. Sementara tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba dari penggeledahan badan Rahmat.

Okel ini juga sudah masuk dalam daftar buronan. Sebabnya, dalam sebuah penggerebekan pada Maret lalu, Okel ikut melempari polisi dengan batu. “Sejak penyerangan itu yang bersangkutan jadi DPO kita. Malam kemarin berhasil kami amankan. Selain kasus narkobanya, kita juga proses kasus penyerangannya, pasal 160 KUHP,” terang Adi. (why)

Setelah Bagikan APD dan Penyemprotan Disinfektan

Demokrat NTB Bagi-bagi Sembako Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Demokrat Provinsi NTB turut ambil peran dalam memerangi penyebaran wabah covid-19. Hal itu juga sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada semua kader partai sampai daerah untuk membangun gerakan nasional Demokrat lawan Covid-19. Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menyampaikan bahwa ada dua kegiatan yang dilakukan dalam memerangi penyebaran wabah covid-19 di NTB. Pertama yakni pembagian APD/masker kepada masyarakat dan juga penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat. Setelah kegiatan pertama tuntas dilakukan. Kemudian dilanjutkan kegiatan tahap kedua yakni menyangkut penanganan dampak ekonomi dari penyebaran Covid19. Kegiatan ini diarahkan lebih terfokus kepada kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan hajat hidup masyarakat, yakni pemberian bantuan sembako. “Kegiatan ini nantinya akan dilakukan secara serentak dan

massif oleh seluruh jajaran Partai Demokrat se-NTB, mulai dari DPD, DPC, dan anggota fraksi baik Provinsi maupun kabupaten/kota” kata Mahalli. Mahalli sendiri akan turun langsung untuk memantau persiapan dan pendistribusian pembuatan paket bantuan sembako yang akan diserahkan kepada masyarakat terdampak. Karena semenjak krisis Covid-19 ini, banyak masyarakat yang menurun pendapatannya. “Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat sedikit membantu beban hidup masyarakat akibat penyebaran covid-19. Dimana virus ini tidak saja berdampak pada sektor kesehatan, namun semua lini termasuk pada sektor ekonomi,” katanya. “Kita ketahui masyarakat kita yang dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar/diam di rumah dan menghindari keramain (social distancing). Banyak mengalami penurunan penghasilan, terutama sekali para pekerja dan kelompok masyarakat pada sektor-sektor ekonomi menengah ke bawah,” sambungnya.

(Suara NTB/ndi)

BANTUAN - Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri tengah memantau langsung proses pengepakan paket bantuan sembako bagi masyarakat terdampak ekonomi Covid-19, yang akan dibagikan hari ini. Disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD NTB itu, bahwa DPD partai Demokrat NTB sendiri telah menyiapkan sebanyak 250 paket bantuan sembako yang akan dipusatkan kegiatannya di “BALE BIRU” dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan keselamatan serta dalam pengawasan satgas dari pemerintah.

“Melalui surat edaran yang diterbitkan, kita juga sudah menginstruksikan kepada seluruh DPC dan fraksi baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyiapkan bantuan sembako sebagaimana yang tertuang dalam instruksi dengan terus menyampaikan informasi dan laporan kepada DPD,” pungkasnya. (ndi/*)

SUARA NTB Senin, 6 April 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kontak dengan Pasien Positif Corona

Minimalisir ODP dan PDP PENYEBARAN virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus ditekan. Apalagi sekarang ini, Orang Dalam Pemantauan (ODP) 1.178 orang dan Pasien Dalam Pengawasan 10 orang. Jumlah ini didominasi di Kecamatan Aikmel per tanggal 5 April 2020 kemarin. “Masih didominasi Kecamatan Aikmel dengan jumlah ODP 170 orang dan PDP 4 orang,” terang Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lotim, Dr. H. Fathurrahman, M.Kes., Minggu (5/4). Setelah Kecamatan Aikmel, katanya, selanjutnya (Suara NTB/dok) disusul Kecamatan Selong H. Fathurrahman ODP 120 orang, sementara untuk PDP nol, Kecamatan Pringgasela jumlah ODP 91 orang dan PDP 1 orang, Wanasaba ODP 85 orang dan PDP 1 orang, Kecamatan Suralaga ODP 79 orang dan PDP 1 orang, Kecamatan Masbagik ODP 75 orang dan PDP 2 orang, Kecamatan Terara ODP 60 orang dan PDP nol serta untuk Kecamatan Jerowaru PDP 52 orang dan PDP nol. Selanjutnya untuk Kecamatan Sambelia, ODP 45 orang dan PDP nol, Kecamatan Sikur, ODP 41 orang dan PDP nol, Kecamatan Sembalun, ODP 37 orang dan PDP nol, Kecamatan Labuhan Haji ODP 37 orang dan PDP nol, Sakra Timur ODP 36 orang dan PDP nol, Kecamatan Suela ODP 35 orang dan PDP nol, Kecamatan Sakra, ODP 34 orang PDP nol, Kecamatan Pringgabaya ODP 33 orang dan PDP 1. Sedang untuk Kecamatan Keruak, ODP 21 orang dan PDP nol, dan di urutan paling bawah Kecamatan Sakra Barat ODP 5 orang dan PDP nol. “Dari jumlah yang ODP dan PDP ini, untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 7.360 orang. Sedangkan ODP sebanyak 1.178 itu, 1.149 mandiri dan 29 di Rusunawa Labuhan Lombok,”terangnya. Adapun dari 1.178 ODP, sebanyak 326 orang selesain dilakukan pemantauan dan sehat dan 852 orang masih dalam pemantauan. Sementara dari 10 PDP, sebanyak 3 orang selesai dirawat dan sehat dan 7 orang masih dalam perawatan. “Untuk kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi tetap 2 orang dan kondisinya saat ini membaik,” terang Fathurrahman yang juga Kabag Kesra Setda Lotim ini. Dalam upaya melakukan pencegahan terserang Covid19, ia mengimbau kepada masyarakat agar rutin cuci tangan pakai sabun, mengkonsumi gizi seimbang dengan memperbanyak makan sayur dan buah, menjaga jarak kontak fisik minimal 1 meter (phyisical distancing), rajin berolahraga, hindari kerumuman, serta apabila mengalami batuk, pilek dan sesak agar segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. (yon)

Kesehatan Belasan Petugas Medis di Lobar Diperiksa Giri Menang (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Barat (Lobar) bergerak cepat melakukan tracing (pelacakan) terhadap petugas medis di wilayah Lingsar yang kontak langsung dengan pasien positif Corona inisial H asal Lombok Tengah. Jumat (3/4) pagi, tim Gugus Tugas melacak 13 petugas medis di Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada dan salah satu klinik swasta di mana pasien tersebut pernah berobat. Belasan tenaga medis tersebut pun sudah diperiksa menggunakan alat rapid test. Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dikes Lobar Ahmad Taufiq Fathoni menjelaskan timnya sudah turun melakukan tracing terhadap para petugas medis di wilayah Lingsar sebelum pasien diumumkan positif Corona oleh provinsi. “Tim kami turun melakukan tracing sebelum diumumkan pasien positif,” jelas Fathoni, Minggu (5/4).

Petugas medis yang dites cepat adalah yang kontak langsung dengan pasien, di mana saat penanganan petugas medis memegang pasien tersebut. Seperti perawat yang menerima pasien saat berobat, dokter yang menangani dan petugas rontgen. Sedangkan untuk warga, belum ada yang dirapid tes. Hasil rapid test tersebut, ujarnya, di klinik swasta tiga orang negatif dan 10 petugas

medis di RSAM juga negatif. Terkait SOP pelayanan pasien memiliki gejala persis Corona, pihaknya memastikan telah sesuai. Sebab pihaknya selalu update SOP penanganan disampaikan setiap saat ke puskesmas, rumah sakit dan klinik swasta. Menyoal indikasi bahwa pasien kurang jujur menyampaikan kondisi dan riwayat perjalanan, pihaknya memang mengakuinya. Namun demikian pi-

Dikes Loteng Lacak Jejak Kontak Pasien Positif Covid-19

(Suara NTB/ist)

Banjir Terjang Sekotong dan Lembar Danrem dan Dandim Pantau Pembukaan

TINJAU - Danrem 162 WB A. Rizal Ramdhani, Dandim 1606 Lobar Efrijon Kroll dan Bupati Lobar H. Najmul Akhyar meninjau pembukaan jalan di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Sabtu (4/4).

Giri Menang (Suara NTB) Banjir menerjang wilayah Sekotong dan Lembar Kabupaten Lombok Barat (lobar), Sabtu (4/4) sore. Sejumlah desa terdampak di wilayah ini merupakan langganan banjir tiap kali hujan melanda. Beberapa daerah yang langganan banjir, mulai dari Desa Sekotong Timur, Desa Eyat Mayang Kecamatan Lembar. Kemudian Desa Cendimanik, Desa Sekotong Tengah dan Taman Baru Kecamatan Sekotong. Tingginya intensitas hujan di wilayah setempat menyebabkan air sungai meluap. Dipicu juga kondisi pendangkalan sungai serta tanggul saluran irigasi yang jebol. Akibatnya, ratusarumah warga terendam. Beberapa rumah warga rusak dan hanyut akibat diterjang banjir. Tanaman padi milik warga di daerah setempat juga terancam gagal panen akibat hanyut tergenang banjir. Banjir setinggi sekitar setengah meter ini juga menyebabkan kemacetan di jalur Sekotong-Lembar akibat kendaraan tidak bisa menerobos banjir. Pihak desa dan kecamatan, dibantu TNI-Polri serta Basarnas pun turun melakukan penanganan di lapangan. Kepala Desa Sekotong Timur H. Ahmad mengatakan banjir yang terjadi di Dusun Kambeng merupakan kiriman dari Desa Mareje.”Secara letak geografisnya, Dusun Kambeng lebih rendah dari Desa Mareje,” ungkapnya. Kapolsek Lembar Ipda Boy Ari Purnomo mengatakan rumah warga yang terdampak banjir sekitar 20 rumah. Dari hasil pemantauan dan pendataan di lokasi, tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa. “Warga yang terdampak sudah megungsi sementara pada kerabat maupun tetangga,” katanya. (her)

Penyaluran Bantuan PKH

Jalan TMMD Genggelang

Tanjung (Suara NTB) Danrem 162/Wira Bhakti (WB) Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramadhani, S. Sos. SH. M.Han, menyempatkan diri meninjau program TMMD - pembukaan jalan di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Sabtu (4/4). Danrem didampingi Dandim 1606/Lobar, Kolonel CZI Efrijon Kroll, S.IP., dan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Rilis yang diterima koran ini, Dandim memantau progres pembukaan jalan baru sepanjang 435 meter dan lebar 6 meter di Dusun Gitak Demung. Selain jalan, terdapat pula satu unit jembatan dengan benteng 12x6 meter yang dibangun TNI bersama warga. Danrem 162 WB Ahmad Rizal Ramdhani, pada kesempatan itu meminta agar para anggota Satgas TMMD untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan dengan melaksan-

akan semua imbauan yang sudah dikeluarkan pemerintah agar terhindar dari penyebaran Covid-19. Untuk diketahui, program TMMD ke 107 kali ini pusatkan di Desa Rempek dan Desa Genggelang - keduanya di Kecamatan Gangga. Beberapa sasaran fisik meliputi pembukaan jalan baru, pembuatan jembatan, pembuatan duiker, pembuatan MCK dan tempat wudhu. Dandim 1606/Lobar, Kolonel CZI Efrijon Kroll, S.IP., menyebut program TMMD yang dilakukan TNI menghadapi kendala cuaca. Musim hujan yang melanda kedua desa yang berdekatan cukup mempengaruhi kelancaran pembangunan. Memasuki hari ke 18 pelaksanaan TMMD ke 107 Kodim 1606/Lobar, progres pembukaan jalan mencapai 80 persen, pembangunan jem-

batan 80 persen, pentaludan mencapai 90 persen, plat duiker 50 persen, pembuatan MCK dan tempat wudhu sudah mencapai 90 persen. Progres itu lantas mendapat apresiasi dari Bupati Lombok Utara. Najmul Akhyar, mengatakan hasil yang dicapai oleh Anggota Satgas dalam kegiatan TMMD di Kecamatan Gangga ini merupakan buah kerja keras bersama TNI dan warga. Perhatian TNI dalam. Program TMMD cukup besar. Bahkan di Penerbang, TNI juga membantu membuka jalan baru ruas Bentuk - Malaka. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan rencana TMMD tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kayangan. Program tahun depan itu ak kan menyasar pembukaan jalan baru menghubungkan Desa Gumantar dan Desa Selengen. (ari)

KPM Diduga Ratusan Santri Asal Lobar Dimintai Uang Berstatus OTG Dipulangkan dari Jatim

Selong (Suara NTB) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan pemerintah yang merupakan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Hanya saja, terjadi pungutan tanpa dasar dalam program bantuan langsung tunai melalui skema PKH ini. Padahal pada prinsipnya bantuan ini tidak boleh ada potongan apapun alasannya. Seperti yang terjadi di Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, tepatnya di Dusun Lengaluh ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut pengakuan salah satu penerima bantuan ini, jika dirinya disuruh menyerahkan uang sejumlah Rp10.000 setiap penerima manfaat dari awal bantuan ini pertama kali diterima sejak tahun 2019. “Semua kita disuruh menyerahkan Rp10.000 setiap kali kita menerima, saya sejak tahun 2019,”terang warga yang enggan dikorankan namanya kepada Suara NTB, Minggu (5/4). Dalam waktu yang bersamaan, warga setempat juga mengaku pemberian bantuan berbentuk beras melalui skema PKH ini disuruh menyerahkan uang sebesar Rp2.000, bahkan sebelumnya pernah disuruh mengeluarkan Rp5.000 setiap penerima manfaat. Di sisi lain, apa yang terjadi di Dusun Lengaluh, Desa Montong Baan Selatan ini, banyak warga yang semestinya dapat tidak mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan pemerintah itu. Kondisi tersebut disinyalir pendataan kurang akurat oleh petugas pendataan. Dalam kasus yang sama, banyak terjadi tumpang tindih dalam besaran nominal yang didapat oleh penerima manfaat. Sementara tingkat perekonomian dan tingkat dan jumlah sekolah anak dari KPM sama. Menanggapi hal teraebur, Korkab PKH Lotim, Saparudin, menegaskan jika pemotongan dan permintaan biaya dari KPM PKH tidak diperkenankan. Baik dalam jumlah kecil apalagi yang lebih besar. Sementara untuk administrasi merupakan urusan agen penyalur bantuan dan tidak boleh bersentuhan dengan pendamping. “Yang jelas pendamping tidak boleh dengan alasan apapun. Tapi maaf sering juga pendamping dijual oleh pihak seperti kader. Karena itu saya sudah minta Korcam untuk turun cek agar kita bisa lakukan tindakan,”terangnya. Sementara, Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, menjelaskan secara admin diperbolehkan, akan tetapi untuk meminta langsung ke KPM PKH belum ada aturan. “Intinya tidak boleh dengan alasan apapun,” tegasnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

RAPID TEST - Tim Dinas kesehatan Lobar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap petugas medis di RSAM Narmada dan klinik yang menangani pasien positif Corona. haknya sudah menyebar luaskan terus melakukan sosialisasi keterkait gejala Corona, baik ke pada masyarakat melalui jarinpuskesmas dan desa. Pihaknya gan puskesmas. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Sejauh ini ada 119 santri dan santriwati dari Lombok Barat (Lobar) yang sudah dikarantina sementara di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungsari. Semua santri dan santriwati inipun sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Termasuk 40 santriwati yang datang Sabtu (4/4) yang dipulangkan dari pondok pesantren (ponpes) di daerah Situbondo Jawa Timur, salah satu wilayah merah Pandemi Corona. Mereka dipulangkan lantaran hasil pemeriksaan kesehatan selama dikarantina mereka berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG). Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Zulkifli mengatakan, 40 santriwati yang tiba di Pelabuhan Lembar, Sabtu (4/4) pagi langsung dibawa ke SKB Gunungsari untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tiba di Pelabuhan Lembar, mereka langsung diperiksa oleh KKP bersama tim gabungan TNI Polri yang ada di pelabuhan. Mereka juga disemprot di bilik disinfektan yang disiapkan di pelabuhan. Setelah melalui proses pemeriksaan di pelabuhan, tim Pemda langsung membawa mereka ke lokasi transit pemeriksaan kesehatan di SKB Gunungsari. “Setelah kita bawa ke SKB untuk diperiksa

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Sekda Lobar H. Baehaqi menerima santri asal Lobar yang baru dipulangkan dari Pulau Jawa, Minggu (5/4). 40 santriwati ini jelas dia (dikarantina), kondisi mereka sehat semua. Makanya kami berasal dari sejumlah kecamatan di wilayah Lobar. Seperti pulangkan,”jelas Zulkifli. Sebelum dipulangkan jelas Kediri, Gunungsari, Gerung, dia, 40 santriwati ini sudah sekotong dan kecamatan lain. menjalani proses karantina di Terbanyak dari Gerung dan masing-masing ponpes. Setelah Kediri.Sejauh ini, total warga dinyatakan tidak terjangkit yang sudah ditangani di SKB barulah dipulangkan. Meski mencapai 119 orang terdiri dari demikian, mereka tetap ditan- 112 orang santri dan sisanya gani sesuai SOP. Setiba di Lo- eks Pekerja Migran Indonesia bar mereka diperiksa di SKB (PMI) dan tenaga kerja antar untuk mengecek apakah ada daerah. Dari 119 sorang terseindikasi penyakit atau tidak. but, termasuk santriwati yang Kalau hasil pemeriksaan sela- baru datang dari Situbondo. Minggu (5/4) siang, sebanyak ma dikarantina di SKB mereka baik-baik saja, maka dipu- 13 santri dari Lobar dipulanglangkan. “Tapi tetap prosedurn- kan dari Jombang Jawa Timur. ya mereka menjalani karanti- Mereka tiba di pelabuhan dan na mandiri di rumah selama14 langsung dijemput tim Pemda hari. Kami edukasi orang tuan- untuk dibawa ke SKB. Di SKB ya agar melakukan Isolasi mereka langsung diterima oleh bupati, sekda dan jajaran. (her) mandiri di rumah,” jelas dia.

Praya (Suara NTB) Menyusul penetapan status positif Corona (Covid-19) terhadap salah seorang warga Desa Bagu Kecamatan Pringgarata, Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan tracing (pelacakan) kontak pasien bersangkutan. Hasil sementara, total sudah ada 11 orang yang diketahui pernah melakukan kontak dengan pasien Covid-19 tersebut. Termasuk orang tua, istri serta anak pasien bersangkutan. Dikes Loteng sudah menetapkan status Orang Dalam Pengawasan (ODP) terhadap ke 11 orang yang pernah kontak dengan pasien Covid-19 tersebut. Kendati dari hasil pemeriksaan kesehatan awal, masih belum ada yang diketahui terpapar virus Corona. “Proses traking kontak dengan pasien Covid-19 pertama asal Loteng masih terus kita lakukan,” terang Kepala Dikes Loteng, Omdah, SKM., kepada Suara NTB, Minggu (5/4). Selaia melakukan tracing jenjang kontak pasien Covid19, pihaknya dibantu aparat kepolisian dan elemen lainya juga sudah melakukan langkah antisipasi. Dengan melakukan penyemprotan di wilayah Desa Bagu dan sekitarnya. Masyarakat Desa Bagu juga secara mandiri melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan membatasi aktivitas keluar rumah. Sementara itu, Camat Pringgarata, H. Masnun, mengatakan pasca penetapan status positif Corona, secara umum kondisi Desa Bagu cukup kondusif. Meski diakui, ada sedikit keresahan di tengah masyarakat. Tetapi tidak sampai memicu kepanikan secara berlebihan. Dalam hal ini, ujarnya, masyarakat sudah melakukan upaya-upaya antisipasi dengan membatasi kegiatan yang bisa mengundang keramaian. “Situasi Desa Bagu secara umum

masih terkendali. Walau ada sedikit kepanikan pasca ditetapkan salah seorang warga desa setempat sebagai pasien positif Corona,” terangnya. Dikatakannya, pasca pulang dari luar negeri pasien positif Corona asal Desa Bagu tersebut memang sudah langsung melakukan karantina rumah. Sebelum kemudian dirujuk ke RSU Pprovinsi dan dinyatakan positif. “Sebelum dirujuk ke RSU Provinsi yang bersangkutan memang sempat berobat ke Puskesmas Bagu dan ke Rumah Sakit Awet Muda di Narmada,” tambah Masnun. Sementara itu, terkait kegiatan karantina di rumah karantina RMI Loteng, Omdah mengatakan saat ini sudah mulai berjalan. Di mana sudah ada 11 personel Sat Brimob Polda NTB yang tengah menjalani proses karantina di RMI Loteng. “Mereka yang menjalani karantina ini adalah personel yang baru selesai mengikuti pendidikan dan penugasan di luar daerah,” jelasnya. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, para personil Sat Brimob Polda NTB tersebut seluruhnya dalam kondisi sehat. Tetapi sesuai prosedur yang ada dan atas permintaan dari pihak kepolisian, para personel Brimob tetap harus menjalani masa karantina selama 14 hari ke depan. “Untuk masyarakat umum belum ada yang dikarantina di RMI. Karena kebanyaknya meminta untuk karantina rumah,” ujar Omdah seraya menambahkan, saat ini data ODP Loteng sebanyak 92 orang. Dengan rincian 61 orang masih dalam pemantauan. Sisanya senyakan 31 orang sudah keluar dari pengawasan. Sementara yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 8 orang. Tiga masih dirawat dan 5 orang sudah lepas dari pengawasan dengan satu orang di antaranya sudah dinyatakan positif Corona. (kir)

Tangani Corona, Pemda KLU Targetkan Rp60 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah fokus membahas anggaran final untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Dana yang disiapkan ditargetkan tercapai di angka Rp 60 miliar. Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., Minggu (5/4). Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak hanya dialokasikan untuk pencegahan yang digalakkan Satgas, tetapi juga mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan isolasi di sejumlah daerah. Hanya saja, Heryanto belum dapat merinci alokasi anggaran dari yang ditargetkan tersebut. Mengingat Bappeda selalu Wakil TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) masiih harus menyelesaikan rancangan item anggaran yang dialihkan di sejumlah OPD. “Besok (hari ini) dirapatkan TAPD bersama Satgas. Saya targetkan sekitar Rp 60 miliar untuk antisipasi kondisi jika semakin memburuk,” ujarnya. Hery menyebut, Rp 60 miliar akan terakumulasi dari beberapa sumber. Antara lain, Rp 32 miliar dari Dana Insentif Daerah, Rp 1,2 miliar dari dana BTT (Biaya Tak Terduga). Dengan total yang tergambar sebesar Rp 33,2 miliar, maka TAPD masih

harus berkumpul kembali menyisir kekurangan anggaran sebesar Rp 26,8 miliar. “Sisanya besok kami rapat terbatas untuk membahas dari sumber lain seperti DAU. Semua anggaran penanganan covid 19 akan dimasukkan dalam BTT sesuai arahan Kemendagri,” sebutnya. Kebijakan isolasi mandiri yanng dilakukan dalam mencegah penularan Covid 19, secara langsung membatasi ruang gerak masyarakat secara sosial dan ekonomi. Koordinator Kehumasan/ juru bicara Covid KLU, Evi Winarni, M. Si., sebelumnya menyebut jika Pemda KLU sudah menutup kegiatan di pasar hewan. Sementara pasar tradisional lain di lima kecamatan masih dalam pantauan untuk selanjutnya disikapi. Berkaca pada dampak sosial dan ekonomi, Kabid Darlog, BPBD KLU, Pasek Suparta, mengamini bahwa Pemda KLU perlu menghitung standar kebutuhan logistik masyarakat selama 14 hari - periode karantina mandiri. Berdasarkan hitungan kebencanaan, jumlah dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengadaan beras saja mencapai Rp 15,457 miliar lebih. Jumlah itu setara dengan pengadaan 1.545,74 ton dengan asumsi harga per kg Rp 10 ribu. (ari)

SUARA NTB Senin, 6 April 2020

KPU Dompu Menunggu Keputusan Penundaan Pilkada Dompu (Suara NTB) KPU telah mengonfirmasi penundaan beberapa tahapan Pilkada serentak sebagai dampak pandemi Covid-19. Penundaan pelaksanaan Pilkada juga disepakati pemerintah pusat, namun KPU Dompu masih menunggu dasar hukum penundaan Pilkada untuk bisa memastikan penjadwalan tahapan Pilkada dan pengalokasian anggarannya. Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/4) menegaskan, sistem kerja KPU tetap mengacu pada ketentu(Suara NTB/dok) an dan keputusan lebih tinggi. Agus Setiawan Penundaan Pilkada yang telah diputuskan akan tetap menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. “Kita pada prinsipnya menunggu keputusan KPU RI,” katanya. Komisioner KPU Dompu, Agus Setiawan, SH secara terpisah mengungkapkan, 4 tahapan Pilkada serentak yang ditunda pihaknya sebagai dampak pandemi Covid-19. Seperti pelantikan anggota PPS, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, verifikasi data pemilih, dan menon aktifkan badan ad hoc. “Kalau Kabupaten sudah. Kita sudah keluarkan SK penundaan. Termasuk badan adhock kita nonaktifkan sementara,” katanya. Penundaan tahapan Pilkada serentak ini akan berdampak pada penundaan pelaksanaan dan kepastian penundaan ini masih menunggu perubahan regulasi. Karena dalam undang-undang Pilkada, hari pencoblosan Pilkada serentak tahun 2020 yaitu 23 September. KPU RI menyiapkan beberapa kemungkinan penundaan Pilkada serentak sebagai dampak pandemi Covid-19. Kemungkinan penundaan 3 bulan, sehingga masa pencoblosan dilakukan pada Desember 2020. Ditunda 6 bulan menjadi masa pencoblosan dilakukan pada Maret 2021, dan atau ditunda 1 tahun menjadi pencobolosan dilakukan pada September 2021. “Kalau nanti sudah fiks ditunda, ditundanya sampai kapan? Kalau ditundanya di 2021, otomatis anggaran tidak bisa digunakan di 2020. Yang jelas KPU Dompu hanya menggunakan anggaran yang sampai terakhir penundaan. Kita urus SPJ-nya sampai ada keputusan dari pusat, dari Presiden melalui Perpu dan lain-lain,” kata Agus. Anggaran yang tidak terpakai, lanjut Agus, akan dikembalikan ke Pemda. Namun saat ini, KPU belum memutuskan akan mengembalikan anggaran Pilkada karena masih menunggu regulasinya. “Jangan sampai, sekarang kita kembalikan, tahu-tahu ditundanya tidak terlalu lama, bingung lagi kita mencari uangnya. Apalagi uangnya sudah direlokasi ke anggaran lain. Yang jelas masih menunggu kepastian dari pusat,” ungkap Agus. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

PDPAsal KSB yang Meninggal Punya Penyakit Penyerta Sumbawa (Suara NTB) – Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal KSB yang dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA), meninggal dunia pada Minggu (5/4) dinihari. Pasien diketahui mempunyai penyakit penyerta dan kondisinya memburuk sebelum meninggal. Jasad pasien sudah dipulangkan ke KSB. Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Pasien meninggal sekitar pukul 02.30 Wita. “Kondisi sudah berat (sebelum meninggal),” ujarnya. Diungkapkan Arindra, pasien mempunyai panyakit penyerta anemia aplastik. Guna memastikan pasien positif atau negatif covid-19, menunggu hasil uji swab. “Ada penyakit penyerta anemia aplastik. Sudah diambil swab, belum ada hasil,” tukasnya. Pasien atas nama AI (16) tersebut, sebelumnya sempat dilakukan perawatan secara intensif di RSMA selama dua hari tetapi kondisinya tidak kunjung membaik. Pasien juga langsung dimakamkan sesuai dengan protap penanganan covid-19 sementara untuk saat ini Pemkab KSB masih menunggu keluarnya hasil swab untuk memastikan korban meninggal karena covid-19 atau sakit lain. “Jenazah sudah kita makamkan tadi padi sesuai dengan protap penanganan covid-19 dan

lokasi tempat tinggalnya juga sudah kita sterilisasi dari masyarakat. Kami juga masih terus melakukan tracing terhadap orang yang bersentuhan dengan korban dan saat ini sudah ada delapan orang yang kita lakukan karantina. Korban dinyatakan PDP setelah sebelumnya dia bersama keluarganya pulang kampung ke Lombok Timur dan sempat dirawat di RS Selong sebelum pulang ke KSB,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, kepada wartawan, Minggu (5/4) di posko utama satgas covid-19. Dijelaskannya, berdasarkan informasi dari keluarganya pasien ini sebelumnya sempat mendapatkan perawatan ini RSUD Selong dengan keluhan lemah, gusi berdarah, ruamruam di kulit serta kemerahan di bagian mata tanggal 31 Maret. Setelah dua hari dia dirawat di RS keluarganya meminta untuk dipulangkan karena keterbatasan biaya. Pada 2 Maret 2020, pasien

dibawa pulang ke KSB dengan menggunakan kendaraan umum. Ketika masuk ke KSB, Satgas Pencegahan yang bertugas di Poto Tano langsung melakukan pengecekan terhadap suhu badanya dan pada saat itu berada di angka 38 derajat celsius. Karena kondisinya dianggap rawan, pasien langsung dibawa ke Puskemas Taliwang untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Pada tanggal 2 April kondisi pasien tidak kunjung membaik dan akhirnya dirujuk ke RSUD Asy Syifa dengan keluhan batuk, demam, gusi berdarah, mimisan, dan sulit buang air besar (BAB) dan sempat ditangani selama beberapa hari. Setelah mendapatkan perawatan di RSUD tetapi tidak kunjung membaik akhirnya pasien ini kembali dirujuk ke RSMA untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. “Kami masih belum bisa memberikan kesimpulan apakah pasien ini meninggal karena covid-19 atau ada penyakit yang lain. Kami

(Suara NTB/ist)

ISOLASI - Rusunawa Belisung yang dijadikan fasilitas isolasi pencegahan dan penanganan Covid-19 oleh Pemda KSB.

Kontak Langsung dengan PDP Meninggal, Delapan Warga Diisolasi Taliwang (Suara NTB) – Sebanyak delapan warga yang diketahui melakukan kontak langsung dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 asal Taliwang yang meninggal, kini langsung menjalani proses isolasi. Gugus Tugas Penaganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menempatkan warga tersebut di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kelurahan Menala, kecamatan Taliwang. “Iya sudah di sana mereka. Mereka kita isolasi sesuai protokol pencegahan virus corona,” kata juru bicara gugus tugas penanganan Covid-19, H. Tuwuh dihubungi Suara NTB, Minggu (5/4). Berdasarkan penjelasan Bupati KSB, H. W. Musyafi-

rin sebelumnya, delapan orang yang melakukan kontak langsung dengan PDP meninggal di RSMA Manambai pada, Minggu dini hari, telah menjalani pengecekan kesehatan menyeluruh di RSUD Asy Syifa. Mereka sementara ini dinyatakan dalam kondisi stabil. Tetapi untuk upaya pencegahan, seluruhnya akan menjalani masa isolasi di Rusunawa Belisung yang telah ditetapkan Pemda KSB sebagai fasilitas isolasi pencegahan dan penanganan virus corona. “Mereka akan ditempatkan di sana. Walau memang sementara ini PDP yang meninggal belum kita pastikan positif corona atau tidak karena masih harus menunggu hasil ujinya,” kata bupati.

(Suara NTB/ils)

H. W. Musyafirin da masyarakat untuk tidak panik dan tetap bekerja sesuai dengan mata pencaharian dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan rasa aman dan nyaman demi kondusifnya wilayah. “Kami minta masyarakat untuk tidak panik dan jangan membuat kesimpulan yang macammacam terkait meninggalnya PDP kita. Kami juga menghimbau agar mematuhi edaran yang sudah kita terbitkan dalam upaya pencegahan Covid-19 di KSB,” pungkasnya. (ils/ind)

Sebelumnya, media ini sudah sempat menyambangi Rusunawa Belisung yang dijadikan pusat isolasi oleh gugus tugas Covid-19 KSB. Berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat kota Taliwang, posisi Rusunawa itu berada satu jalur dengan Perumnas Menala Praja. Perumahan yang disiapkan Pemda KSB bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Posisinya yang jauh dari pemukiman, membuat Rusunawa Belisung memang cocok untuk tempat isolasi. Bangunan yang terdiri dari 3 lantai ini memiliki kapasitas 40 unit hunian di dalamnya. Di mana di tiap unit hunian fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari ruang tidur dapur dan kamar mandi hingga ranjang tidur. (bug)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, menggunakan dana tidak terduga sebanyak Rp2,5 miliar untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Hal itu disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Kata dia, dana tak terduga Rp2,5 milliar untuk langkah awal pencegahan dan persiapan di posko penanganan Covid-19. “Termasuk digunakan untuk ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya,” katanya. Untuk tahapan dan langkah selanjutnya, Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini mengaku pihaknya juga akan menyisir sejumlah anggaran pada Dinas-dinas tertentu. “Langkah ini kita lakukan sebagai upaya keseriusan Pemerintah Kabupaten Bima memutus mata rantai penyebaran corona,” ujarnya. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, menyarankan Pemerintah Daerah agar menggunakan dana tak terduga sebanyak Rp5 miliar untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19. Menurutnya, Covid-19 merupakan wabah yang menjadi perhatian internasional dan nasional lantaran penyebarannya yang begitu cepat dan dampaknya. Bahkan di Kabupaten Bima sendiri juga menjadi perhatian serius. “Tapi dalam mencegah Covid-19, juga dibutuhkan support dana. Untuk itu saya sarankan gunakan saja dana tak terduga yang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp5 miliar,” katanya belum lama ini. Tidak hanya itu, Aminurlah

mengaku pihaknya juga akan mendukung sepenuhnya kebutuhan dan operasionalnya tim Gugus Tugas di lapangan. Jika perlu anggaran akan ditambahkan nantinya. “Memutus mata rantai virus corona ini memang dibutuhkan kerja semua pihak, sesuai dengan Tupoksi masing-masing,” katanya. Sementara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Bima mengusulkan anggaran sebanyak Rp800 juta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah virus corona. “Tangani Covid-19, ada sekitar Rp800an juta yang sudah kita usulkan ke Pemda,” kata Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Bima Rifai S.Sos M.AP. Menurut dia, anggaran yang diusulkan tersebut belum tentu juga disetujui semuanya, karena kemungkinan ada penyesuaian. Namun keputusan dan kebijakan tergantung Kepala Daerah. “Anggaran yang diusulkan ini bisa berkurang bisa juga bertambah. Semuanya tergantung putusan Kepala Daerah,” katanya. “Semoga saja disetujui dan cukup sampai Bulan Agustus 2020,” harapnya. Rifai mengatakan anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, seperti Alat Pelindung Diri (APD), termogran, masker, hand sanitizer dan vitamin. “Selain itu anggaran ini kita gunakan untuk operasional pengawas ODP, pertemuan hingga rapat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” ujarnya. (uki)

Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Bulog dan Distanbun Dompu akan Beli Langsung Gabah Petani

Antisipasi Parkir Liar, Jukir Dilengkapi Rompi dan Kartu Pengenal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa mulai melengkapi atribut juru parkir di Sumbawa. Hal ini untuk mengantisipasi adanya parkir liar. “Kami sudah menyiapkan ID Card, baju rompi, topi dan peluit bagi juru parkir. Kalau dulu tidak ada untuk juru parkir. Ini sudah kita adakan seragam untuk mengantisipasi parkir liar,” kata Kepala Dishub Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si. Dijelaskannya, dengan adanya atribut juru parkir ini, maka akan sulit untuk dilakukan rekayasa oleh oknum yang berniat mengambil kesempatan. Di mana untuk juru parkir sudah ada perjanjian dan sudah dibuatkan SK Kepala Dinas. “Kalau misalnya pergi ke titik A, mau direkayasa mudah diketahui. Ini juga dalam rangka mengefektifkan retribusi parkir,” terangnya. Diungkapnya, tahun 2020 ini target retribusi parkir Rp240 juta. Rinciannya Rp200 juta untuk parkir tepi jalan umum dan Rp 40 juta untuk parkir khusus. Pihaknya tetap berupaya supaya target tersebut dapat terealisasi. Terhadap lokasi parkir, diakuinya sudah dilakukan pendataan da nada beberapa lokasi tambahan. “Kami sudah melakukan pendataan lokasi parkir. Alhamdulillah kami sudah ada beberapa penambahan titik parkirnya,” jelasnya. Pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ketika adanya potensi untuk parkir. Hal itu juga tetap dilakukan pengecekan sebelum ditentukan sebagai tempat penarikan retribusi. (ind)

meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi yang tidak baik sebelum hasil swab diberikan oleh pusat,” tukasnya. Berdasarkan hasil diagnosa dari tim dokter yang menangani pasien ada beberapa penyakit penyerta yang diidapnya. Salah satunya yakni obs pansitopenia ec. Suspect anemia aplastik dd aleukemik leukemia, Obs opasitas paru, pneumonia dd sinfasitosis, pneumonia dd atelektasi dan Sepsis, syok sepsis. Kendati demikian, pihaknya tetap memunggu hasil swab dan dalam 10 hari kedepan sudah ada hasilnya untuk memastikan penyebab pasien meninggal dunia. Bupati juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti SOP yang telah di sampaikan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Selain itu, bagi warga yang baru datang ke Sumbawa Barat dirinya meminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari kedepan agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Jika ada gejala apapun itu, diharapkan untuk melapor ke petugas untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bupati juga meminta kepa-

Kabupaten Bima Gunakan Dana Tak Terduga Rp2,5 Milliar

42 Narapidana Lapas Dompu Dibebaskan Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 42 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Dompu, dibebaskan atau menjalani 2/3 masa pidananya di rumah. Keputusan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Plt. Dirjen Pemasyarakatan nomor PAS497.PK.01.04.04 tahun 2020, tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana atau anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan Covid-19. Kendati berkurang, kebijakan tersebut belum signifikan mengurangi tingkat kelebihan warga binaan. (Suara NTB/jun) Kepala Seksi Pembinaan Murdahim dan Kegiatan (Binadik) Lapas Dompu, Murdahim, SH., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/4) menjelaskan, keputusan membebaskan puluhan warga binaan tersebut bagian dari upaya antisipasi penyebaran Covid-19. Karena dengan kondisi yang berdesakan saat ini, potensial membuat virus mudah menular. “Pembebasan dalam arti asimilasi untuk mengisolasi diri di rumah. Termasuk yang punya denda, itupun diberikan menjalani pidana subsidernya di rumah,” terangnya. Dari puluhan warga binaan yang dibebaskan, sebagian besar diantaranya terjerat kasus tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Termasuk pelaku kekerasan fisik dan seksual pada anak dibawah umur. Sementara untuk terpidana kejahatan luar biasa seperti koruptor, khususnya berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidana masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dalam pembebasan warga binaan yang sudah memenuhi syarat tersebut, pihaknya diberi tenggat waktu pendataan hingga Senin 7 April mendatang. “Kalau ada yang memenuhi syarat lagi sambil kita seleksi, mungkin ada keputusan baru tentunya kita akan melaksanakan itu,” jelasnya. Meski ada pengurangan narapidana akibat Covid-19 ini, tambah Murdahim, kebijakan tersebut belum signifikan mengurangi tingkat kelebihan warga binaan di Lapas Dompu. Pasalnya, dari kapasitas ideal 148 orang, kini telah dihuni 353 narapidana. “Kita kurangi hanya 42 orang, kan ndak seberapa. Artinya masih over kapasitas,” pungkasnya. (jun)

Halaman 5

(Suara NTB/ula)

TES - Petugas survei kualitas gabah Bulog Cabang Bima saat melakukan tes kadar air (KA) gabah di so Monta bersama tim dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu, Bagian Ekonomi SDA Setda Dompu, dan koordinator penyuluh pertanian, Jumat (3/4). Dompu (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Bima berkomitmen menstabilkan harga gabah di tingkat petani Kabupaten Dompu. Memanfaatkan drayer bantuan Kementrian Pertanian RI melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Dompu, Bulog akan membangun kemitraan sehingga bisa melakukan pembelian langsung gabah petani. Distanbun juga memastikan akan terus meningkatkan SDM dan melengkapi sarana prasarana edukasi bagi petani. Kepala Bidang Tanaman

Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt memimpin langsung kunjungan lapangan untuk mengecek harga jual gabah petani di So Monta, Jumat (3/4) lalu. Armansyah yang didampingi koordinator penyuluh, Dirmansyah, SP dan jajarannya bersama Kepala Bagian Ekonomi SDA Setda Dompu, Soekarno, ST, MT dan kepala cabang Bulog Bima, Anto Sawaludin Susanto langsung memutuskan agar Bulog melakukan pembelian langsung gabah petani dengan memanfaatkan drayer kelompok tani untuk fasilitas pen-

geringan gabah. “Senin (6/4) besok kita turun cek dryer kelompok tani,” kata Armansyah. Armansyah mengaku, informasi harga gabah petani di Dompu Rp3.700 – Rp3.800 per kg untuk gabah kering giling menjadi sorotan pemerintah atasan di tengah pandemi Covid 19. Karena HPP gabah kering giling sesuai Permendag No 20 tahun 2020 ditetapkan seharga Rp4.200,- per kg. “Setelah kita cek kadar airnya, ternyata cukup tinggi. Rata – rata di atas 30 persen. Sementara KA di Permendag itu standarnya maksimal 25 persen,” kata Armansyah. Memfasilitasi alat tes kadar air (KA) pada padi untuk penyuluh dan mesin giling listrik untuk mengetes kualitas beras akan menjadi prioritas pengadaan kedepan. Sehingga para penyuluh bisa langsung mengedukasi petani dengan kualitas padinya. “Kalau alat tes kadar air untuk jagung, kita sudah punya. Alat tes kadar air untuk padi ini akan kita prioritaskan kedepan,” jelasnya. Selain peralatan ini, kata Sudirman, edukasi tentang pemupukan akan menjadi tugas pihaknya kedepan. Karena banyak gabah petani yang dipanen memiliki bulir hijau dan ini berpotensi menjadi menir ketika digiling. Bulir hijau ini

bukan karena padi belum cukup umur, tapi karena pemupukan yang tidak tepat waktu dan berlebih. Ketika terlambat dipanen, bulir yang tua akan rontok. “Pupuk (Urea) kemarin ada, tapi terlambat. Itu juga yang menyebabkan bulir lebih lama hijau,” katanya. Kabag Ekonomi SDA Setda Dompu, Soekarno, ST, MT pada kesempatan yang sama mengusulkan agar pengusaha mitra Bulog bisa dibagi wilayah pembelian gabahnya. Pembagian wilayah tidak hanya untuk mempermudah pengontrolan harga gabah di tingkat petani, juga pengusaha bersama penyuluh bermitra mengedukasi petani untuk memproduksi gabah sesuai standar kualitas Bulog. “Ketika di suatu wilayah harganya anjlok, itu bisa langsung diketahui penyebabnya dan yang bertanggungjawab,” kata Soekarno. Soekarno juga mengungkapkan, kesepakatan bersama Bulog ini akan dikaji bersama sehingga ada dasar hukum dan sistem kerjanya. Baik petani, Pemda, dan Bulog bisa masing – masing berperan untuk menjaga stabilitas harga gabah serta kualitasnya bisa dipertahankan. “Ketika terjadi perbedaan harga walaupun 100 rupiah per kg, itu akan menjadi pintu masuk pengusaha luar masuk

(Suara NTB/ula)

Armansyah, S.Pd membeli gabah kita. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini, kita harus fokus menjaga ketersediaan pangan dalam daerah tetap tersedia,” katanya. Hasil pantauan gabah petani di so Monta di tingkat petani harganya Rp3.750 – Rp3.800 per kg. Harga ini sesuai kualitas gabah dengan kadar air di atas 30 persen dan kadar hampa yang tinggi karena memiliki bulir hijau tinggi. Pemerintah juga didorong menerbitkan fraksi harga HPP sehingga mengakomodir fluktuasi kadar air dan biji hampa. (ula)

SUARA NTB Penyalahgunaan Disinfektan dan Pentingnya Kerjasama Seluruh Masyarakat

Halaman 6

Senin, 6 April 2020

PANDEMIK virus corona menjadi salah satu permasalahan di dunia akhirakhir ini. Sebanyak 720.117 jiwa dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan 149.082 telah dinyatakan sembuh. Hingga saat ini kasus terkonfirmasi yang paling banyak ditemukan adalah di United State sebanyak 153,244 kasus terkonfirmasi disusul oleh Itali sebanyak 101,739 kasus terkonfirmasi. Untuk di daerah Asia kasus terbanyak ditemukan pada China sebanyak 82,198 kasus terkonfirmasi, sedangkan di Indonesia hingga tanggal 4 April 2020 ditemukan total kasus terkonfirmasi sebanyak 2.092 kasus terkonfirmasi. Dalam menangani kasus pandemik yang telah terjadi di dunia, World Health Organiza-

tion (WHO) telah mengeluarkan beberapa aturan serta upaya dalam pencegahan serta penanganan kasus pandemik untuk diterapkan di seluruh dunia. Beberapa upaya yang telah diupayakan berupa sosialisasi pola hidup bersih sehat dan upaya mengurangi aktivitas dalam hal ini adalah physical distancing dengan tujuan agar mengurangi kemungkinan penyebaran virus melalui kontak antar individu. Physical distancing dan pola hidup bersih sehat (PHBS) diharapkan mampu untuk memutus rantai penyebaran antar individu sehingga dapat mengurangi jumlah individu yang terinfeksi dan tidak menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit. Namun akhir-akhir ini khususnya di Indonesia, mar-

Oleh : Nada Nafisha Humaera aknya penggunaan disinfektan dengan cara menyemprotkan langsung ke tubuh seorang individu dalam upaya mencegah penyebaran virus corona menjadi salah satu fenomena yang banyak ditemukan pada masyarakat. Penggunaan disinfektan dengan cara seperti ini merupakan upaya pencegahan yang kurang tepat dan dapat memberikan dampak yang justru membahayakan bagi individu tersebut, sehingga pentingnya edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan disinfektan yang tepat menjadi salah satu kewajiban tambahan bagi kami yang bergerak di bidang kesehatan. Menurut Centers for Disease

Control and Prevention, disinfektan merupakan bahan kim-

Loteng Siapkan Stimulus bagi Warga Terdampak Virus Corona

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sedang menyiapkan stimulus bagi warga yang terkena dampak penyebaran virus corona. Menyusul adanya kebijakan pemerintah daerah yang menutup sementara waktu aktivitas ekonomi masyarakat berupa pasar serta anjuran untuk tetap berada dirumah. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di daerah ini. Pemberian stimulus tersebut, ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada Suara NTB, Minggu (5/4), diharapkan bisa mengurangi dampak penyebaran virus corona bagi masyarakat di daerah ini. Baik itu dampak dari sisi ekonomi maupun psykologis, langsung ataupun tidak langsung. “Jadi selain melakukan upaya preventif, promotif dan kuratif dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona, kita juga perlu memikirkan langkah rehabilitatif pasca penyebaran virus corona di daerah ini. Salah satu berupa pemberian stimulus ini,” jelasnya. Hanya saja, pemerintah daerah masih mengkaji terlebih dahulu bentuk stimulus yang akan diberikan tersebut. Apakah beru-

pa bantuan tunai langsung ataukah dalam bentuk barang. Dalam hal ini berupa kebutuhan pokok serta alat pelindung diri (APD) seperti masker dan lainya. Sembari itu, saat ini Pemkab Loteng sudah mulai melakukan pendataan masyarakat yang terdampak. Karena walaupun dampak penyebaran virus corona ini hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat di daerah ini, tentu tidak seluruhnya diberikan stimulus atau bantuan. Mana masyarakat yang paling merasakan dampak yang akan diprioritaskannya. Terutama masyarakat dengan penghasilan rendah dan kurang mampu. Tapi yang bukan sebagai penerima program perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Seperti Program

Keluarga Harapan (PKH) dan progam sosial lainnya. Termasuk pegawai dan guru yang sudah berstatus PNS, tidak masuk kriteria sebagai penerima stimulus covid-19 ini. Disinggung besaran alokasi anggaran yang disiapkan, Suhaili mengaku belum bisa memastikan. Tergantung jumlah masyarakat sasaran serta bentuk bantuan yang diberikan nantinya. Misalkan jika dalam bentuk bantuan tunai langsung masing-masing orang diberikan Rp100 ribu, kalau sasarannya sebanyak 500 ribu jiwa, maka paling tidak butuh anggaran sekitar Rp50 miliar. “Lalu anggarannya dari mana? sesuai petunjuk pusat, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran penan-

ganan dampak virus corona dari APBD-nya,” terangnya. Dan, memang Pemkab Loteng sudah merencanakan untuk melakukan realokasi anggaran daerah pada APBD Loteng tahun 2020 ini. Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Loteng, M. Samsul Qomar, mengatakan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak virus corona harus dilakukan pemerintah daerah. Terutama bagi para PKL di daerah ini. Karena PKL inilah yang paling merasakan dampak dari penyebaran virus corona. “Pemerintah daerah harus segera bertindak. Ada sekitar 15 ribu PKL di seluruh Loteng yang saat ini sangat terpukul karena kebijakan pemerintah dampak dari penyebaran virus corona,” ujarnya. Kalau tidak segera dikhawatirkan bisa memicu polemik sosial di tengah masyarakat. Karena memang dampak penyebaran virus corona sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah ini. (kir)

ia yang bersifat toksik dan biasa digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati atau benda nonbilogis seperti dinding, lantai, dan pakaian. Kandungan yang terdapat pada cairan disinfektan seperti senyawa klorin memiliki sifat korosi yang di mana hal ini dapat mempengaruhi fungsi serta kesehatan beberapa organ tubuh bahkan menyebabkan iritasi pada mukosa tubuh seperti mukosa mata dan apabila senyawa ini terhirup oleh seseorang hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru. Dalam penelitian ilmiah yang dipublikasikan oleh JAMA Network Open pada bulan Oktober 2019 menemu-

kan bahwa pada 73.262 perawat yang rutin menggunakan disinfektan setiap minggu untuk membersihkan peralatan medis memiliki resiko lebih tinggi mengalami kerusakan paru-paru kronik. WHO dalam akun instagramnya bahkan telah menegaskan penggunaan disinfektan seperti klorin dan alkohol tidak dapat membunuh virus yang telah masuk ke dalam tubuh seseorang. Sehingga dalam hal ini masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mengaplikasikan penggunaan disinfektan sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan baru pada kondisi seperti saat ini. Penting untuk kita pahami bersama masalah pandemik virus corona bukanlah tanggung jawab pemerintah atau tenaga

medis seorang, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Adanya kerjasama yang baik serta kepatuhan seluruh lapisan masyarakat dalam menjalankan tugas masingmasing bagian menjadi salah satu kunci yang efektif untuk menghentikan pandemik di Indonesia. Mengutip pidato yang disampaikan oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus yang merupakan direktur WHO beberapa waktu yang lalu di akun media sosialnya “Ini merupakan waktu untuk fakta, bukan ketakutan. Ini merupakan waktu untuk rasionalitas, bukan berita palsu. Ini merupakan waktu untuk solidaritas, bukan stigma. Solidaritas adalah kunci untuk mengalahkan Covid-19”. (*)

TNI Semprotkan Disinfektan ke Rumah Warga Tanjung (Suara NTB) Tidak hanya fokus pada program TMMD, aparat TNI juga turun tangan mencegah penularan Covid dengan menyemprotkan disinfektan. Seperti di wilayah Desa Genggelang, anggota TNI dengan sigap menyisir rumah-rumah warga. Satu per satu rumah disemprot untuk menjaga warga tetap aman dari ancaman virus. “Anggota Satgas di lokasi sasaran TMMD, selain melaksanakan tugas menyelesaikan sasaran fisik juga diharapkan ikut membantu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona,” tegas Danrem 162/WB Lobar, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Sabtu (4/4). Ia mengingatkan, dampak penyebaran virus corona sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa, tidak terkecuali di wilayah Provinsi NTB. Kondisi ini tentu harus disikapi bersama dengan langkahlangkah pencegahan. Danrem menyampaikan dalam mengahadapi penyebaran dan pencegahan Covid-19 di NTB, TNI Polri sebagai garda terdepan harus tetap semangat

(Suara NTB/ari)

CEGAH PENYEBARAN – Anggota TNI di KLU yang tengah melaksanakan TMMD, siap melakukan penyemprotan disinfektan ke lingkungan rumah warga untuk mencegah penyebaran virus corona. dan menjadi contoh suri teladan yang baik bagi masyarakat di wilayah dengan melaksanakan semua imbauan pemerintah. Maraknya wabah virus corona ini, kata Danrem, agar anggota Satgas TMMD dalam melaksanakan tugas harus tetap mengutamakan proteksi diri dengan menggunakan masker, sehingga tidak ada yang terpapar Covid-19. “Selama melaksanakan pekerjaan pembangunan agar mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja terutama dari terjangkit virus corona,” imbaunya. Sementara Dandim 1606/ Lobar Kolonel CZI Efrijon Kroll juga menjelaskan terkait dengan program non fisik TMMD

yang semula akan dilaksanakan berbagai macam program penyuluhan diganti dengan sosialisasi Covid-19 yang di lakukan oleh anggota Satgas, mengingat imbauan dan petunjuk dari Pemerintah dan Komando Atas tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatkan mengumpulkan orang banyak. “Jadi kita ambil langkah positif lainnya dengan komunikasi sosial sesuai metode pembinaan teritorial diselasela istirahat dan penyemprotan larutan disinfektan di desa sasaran maupun di beberapa desa di Kabupaten Lombok Utara sehingga semuanya bisa berjalan,” kata Efrijon menambahkan. (ari)

SUARA NTB

Senin, 6 April 2020

Zul-Rohmi, Mimpi Besar dan ”Debu di Atas Batu” Dari Hal. 1 Padahal bukan tidak serius dan tidak sungguh-sungguh. OPD tidak bisa dan tidak berani melakukannya karena tidak ada anggarannya. Dan jika dilakukan bisa melanggar aturan dan melanggar hukum. Hati-hati, cermat dan teliti itu sangat penting. Jika tidak hati-hati, cermat dan teliti akibatnya berat. Gubernur bisa rugi sendiri. Gubernur bisa dikritik dan dianggap bohong oleh banyak orang. Yang saya khawatirkan, sebagai manusia biasa, gubernur bisa saja kehilangan daya tahan ketika mendapatkan tekanan dan kritik yang keras dan tajam. Apalagi jika kritiknya tidak intelek dan melampaui batas-batas kesopanan. Orang bicara di Medsos bisa saja suka-suka. Yang tidak cukup ilmu dan pengetahuannya bisa bicara. Celakanya, ngotot pula dengan pendapatnya. Kasihan sebenarnya. Tetapi faktanya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Psikologi orang dalam tekanan itu bisa tidak stabil. Orang bisa saja bereaksi di luar kontrol. Reaksinya bisa melebar ke mana-mana. Misalnya, OPD ditegur keras dan terbuka. Karena dinilai tidak bisa kerja. OPD menjadi kehilangan semangat dan tertekan. Padahal ada karya besar yang ingin kita lahirkan. Mudah-mudahan gubernur tidak pernah seperti itu. Akibatnya, tidak menguntungkan. Mungkin yang bisa dilakukan adalah membangun tradisi diskusi dan tradisi intelektual. Tujuannya, agar pemahaman dan konstruksi berpikir semua OPD dan lingkaran yang ada di sekitar gubernur dan wakil gubernur sama. Semuanya bergerak cepat dan segera mengambil inisiatif ketika ada keputusan gubernur dan wakil gubernur. Tidak diam dan membiarkan gubernur dan wakli gubernur bekerja sendiri. Apalagi yang berkaitan dengan keputusankeputusan penting dan berdampak luas kepada masyarakat. Paling tidak, bisa segera mendiskusikan dengan gubernur dan wakil gubernur untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga masyarakat tidak salah mengerti dengan yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur. Membangun tradisi seperti itu gampang-gampang susah. Karena ini berkaitan juga dengan habit orang. Tetapi saya percaya, gubernur dan wakil gubernur tidak mungkin keliru memilih lingkarannya. Lingkaran mereka pastilah orang-orang pilihan dan hebat yang tradisi diskusi dan intelektualnya sangat kuat. Dan kehadiran mereka benar-benar sangat membantu gubernur dan wakli gubernur. Sehingga gubernur dan wakil gubernur tidak keliru mengambil keputusan. *** Sepanjang kepemimpinan Zul-Rohmi yang sudah berjalan sekitar 1,7 tahun ini, banyak yang menarik terjadi. Orang memuji dan mengkritik juga banyak. Ada yang menye-

butkan kepemimpinan mereka bagus dan hebat. Mimpinya besar dan citacitanya tentang masa depan NTB banyak. Tetapi ada juga yang melihat bahwa karya mereka belum ada yang nampak. Masih sebatas mimpi dan cita-cita. Meski sebenarnya sudah ada yang mulai kelihatan hasilnya. Misalnya, sudah ada anak-anak NTB yang diberi beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Termasuk program industrialisasi dan zero weste juga sudah mulai bergerak. Kritik terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi perlu dan penting. Mimpi dan cita-cita mereka yang besar itu harus dikawal. Jangan sampai kehilangan fokus. Apalagi mimpi dan cita-citanya banyak. Khawatirnya, kita menginginkan semuanya berhasil. Tetapi semuanya bisa tidak berhasil. Kita ingin dapat banyak. Tetapi semuanya kita tidak dapat. Maksudnya, mungkin penting dipertimbangkan untuk memilih satu dua program yang benar-benar menjadi prioritas. Program itulah yang betul-betul diurus. Syukur-syukur kalau program tersebut bisa menjadi “pintu masuk” untuk menuntaskan banyak persoalan. Katakanlah program industrialisasi. Program ini bisa menggerakkan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Bukan berarti mempunyai program banyak itu tidak boleh. Boleh saja. Hanya saja harus dipastikan bahwa program-program tersebut bisa dikerjakan dengan baik. Jika misalnya, untuk mengerjakan program yang banyak itu tidak bisa maksimal karena kita memiliki keterbatasan. Pilih yang memungkinkan bisa menonjol. Tidak usah dipaksakan semuanya harus menonjol keberhasilan dan kehebatannya. Kecuali kita tidak memiliki keterbatasan mengerjakan semuanya. Kalau kita tidak memiliki keterbatasan dan sanggup mengerjakan dengan maksimal. Baguslah. Tetapi kalau tidak? Kepemimpinan itu ada batas waktunya. Artinya, Zul-Rohmi berkejaran juga dengan waktu untuk menghadirkan karyanya sesuai dengan mimpi dan cita-citanya. Apalagi dengan munculnya Covid-19. Pasti menyita banyak energi. Dampaknya sangat mungkin mengganggu pelaksanaan semua program. Tetapi apa pun yang terjadi, tidak boleh dijadikan alasan pembenar kegagalan program. Program yang menjadi mimpi dan cita-cita Zul-Rohmi harus berhasil. Dia tidak boleh seperti “debu di atas batu”. Pernah ada. Tetapi hilang tanpa bekas ketika disapu angin. Dan semuanya hanya menjadi mimpi dan cita-cita. Semuanya hanya sebatas cerita tentang keindahan tanpa ada wujudnya. ***

Halaman 7

Buat Pasar Trandisional ’’Online’’ Selong (Suara NTB) Dampak dari mewabahnya virus Corona ini membuat banyak orang mencoba menyelesaikan semua pekerjaannya secara online. Pertemuan-pertemuan resmi pun saat ini sudah banyak mengarah menggunakan aplikasi online. Tidak menutup kemungkinan untuk melakukan transaksi belanja di pasar-pasar tradisional ini juga bisa secara online. Demikian dikatakan Ketua DPRD Lotim, Murnan saat ditemui Suara NTB. Dia menjelaskan, transaksi belanja online termasuk kebutuhan bahan-bahan pokok sehari-hari ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan layanan internet.

Menggunakan layanan internet untuk memenuhi kebutuhan hidup saat situasi saat ini cukup dianjurkan. Hanya saja, diperlukan kesiapan sumber daya manusia. Politisi PKS Lombok Timur ini mencoba mengusulkan ke pemerintah agar mencoba membuat aplikasi pasar online. “Siapkan sumber daya manusianya,’’ pesannya. Mekanismenya, saran Murnan bisa dilakukan per kecamatan. Ada pasar tradisional di setiap kecamatan. Satu kecamatan diketahui rata-rata 11-12 desa. ‘’Jualan makanan-makanan kecil, makanan berat juga bisa memesan lewat online,’’ imbuhnya. Terpenting adalah tersedia layan-

an internet. Langkah ini juga mendukungprogrampemerintahuntuk mewujudkan transaksi non tunai. Menurut Murnan, penerapan pasar tradisional online ini bisa dilakukan di Lotim. Layanan internet saat ini sudah tersebar dimana-mana. Cukup dengan memastikan ada kuota internet, maka bisa melakukan transaksi secara online. Yogyakarta sudah mulai menerapkan sistem belanja online untuk produk-produk lokalnya. Pemerintah bisa berperan dalam pembuatan aplikasi pasar online. Aplikasi ini juga bisa berpeluang mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi akibat korona ini sumber-sumber PAD se-

bagian besar sudah ditutup. ‘’Di Yogjakarta juga sudah pasarkan produk UKM-nya secara online, memasarkan produk jajanan ringan dan ini dikendalikan oleh pemerintahnya,’’ paparnya. Belanja secara online ini juga katanya akan bisa menjadi salah satu langkah penyelamatan perekonomian. Selain itu, untuk menyelematkanperekonomianrakyat,perlujuga diberikan asuransi kepada para pedagang.Bantuansarannyatidak lagi berpikir yang bersifat stimulan saja. Atau sekadar insentif saja. Bantuan insentif ini dinilai terbatas. Beda dengan asuransi, dimana bisa dicairkan ketika situasi dalam keadaanburuk.Halinijugabisame-

(Suara NTB/dok)

Murnan mastikan kegiatan usaha dari para pelaku usaha ini tetap eksis dalam usahanya. “Jadi tidak karena faktor musibah langsung bangkrut,” demikian. (rus/*)

Awasi Anggaran Covid -19 Dari Hal. 1 ‘’Misalnya bagaimana Pemda melakukan refocusing program atau kegiatan, realokasi anggaran dan Pengadaan Barang Jasa dalam penanggulangan Covid,’’ ujar Plh. Kepala BPKP NTB, Edi Sunardi, Ak., M.Ak., CA., CRMP Minggu (5/4) terkait item dan kebijakan yang diawasi. Ketika alokasi dan penggunaan anggaran diterapkan, saat bersamaan pihaknya menindaklanjuti dalam bentuk pengawasan. Namun proses itu dilakukan dengan mematuhi protokol Covid – 19, salah satu skemanya dengan pemanfaatan teknologi informasi. ‘’Semua itu

dilakukan dengan tidak tatap muka tetapi melalui video conference,’’ ujarnya. Artinya, sambung Edi, bahwa pelaksanaan pengawasan tetap dilakukan, namun tetap dengan memperhatikan protokoler Covid - 19. Ditambahkan Edi Sunardi, selain sesuai Inpres, BPKP juga merupakan salah satu anggota Gugus Tugas dalam Covid - 19. Sehingga dengan dasar dan kewenangan tersebut, institusinya melakukan koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam tugas ini, BPKP sin-

ergi dengan Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan saling membagi kewenangan. ‘’ APIP, Kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah berperan melakukan review atas pelaksanaan refocusing kegiatan, relokasi anggaran dan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” jelasnya. Khusus kewenangan BPKP, telah dikeluarkan surat edaran mengenai Tata Cara Review oleh APIP atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanggulangan covid - 19. Dengan adanya panduan

tersebut, diharapkan APIP melaksanakan review secara cepat, tepat, dan fokus dan paralel dengan proses pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19. Perwakilan BPKP NTB bersama dengan APIP masing-masing Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah NTB terus memantau dan melakukan monitoring atas proses refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan proses pengadaan barang/jasa yang tengah dilakukan. Menjadi fokus perhatian pengawalan BPKP NTB atas adalah pengadaan barang/jasa, dengan memastikan kesesuaian dengan

kebutuhan yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Akan dicek, apakah sudah dilakukan secara selektif dan cermat,’’jelasnya. Dalam pengawalan akuntabilitas ini, BPKP membentuk Satgas khusus yang personelnya dihimpun dari sejumlah bidang di internal. Fokus kerja Satgas, kesesuaian aturan mengenai Pengadaan barang/jasa dalam Keadaan Darurat seperti wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini. Dengan harapan, masingmasing pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid – 19 dengan sangat selektif dan cermat. (ars)

Polda NTB Salurkan Paket Sembako di KLU Dari Hal. 1 Hadir juga para tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah Pemenang. Kapolsek Pemenang, Iptu Ivan Rolan Crestofer mewakili Kapolda NTB menyampaikan bahwa dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Kayangan yang menjadi sasaran penyaluran bantuan sembako. Bantuan sembako dari Kapolda NTB katanya, untuk mengurangi

dampak sosial di masyarakat akibat wabah virus Corona (Covid-19). Bantuan sembako yang berjumlah 200 paket, 1 paket sembako berisi 5 bungkus mie instan, 1 Kg gula pasir dan 2 Kg beras. Kegiatan pembagian sembako ini akan kita lakukan secara simbolis dengan 5 orang perwakilan warga yang menerima bantuan akan menerima secara langsung kemudian sisanya akan dibagikan oleh Babinkamtibmas di desa masing masing. Camat Pemenang, Suhadman,

S.Sos menyampaikan bahwa kegiatan ini guna mempererat tali persaudaraan. ‘’Saya ucapakan terima kasih kepada Bapak Kapolda NTB, Kapolsek dan jajaranya yang sudah memelopori kegiatan ini. Terimakasih juga untuk Toga dan Toma yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Menyangkut pandemi virus Corona, kita dituntun untuk bersatu dalam menangani dan melawan penyebarannya,’’ ujarnya. Jajaran pemerintahaan Keca-

matan Pemenang berdasarkan beberapa surat edaran yang dipedomani katanya, beberapa langkah yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bagamaina cara pencegahan Covid-19 diperlukan rasa kebersamaan dan bersatu. Dari Jajaran Muspika Kecamatan Pemenang sudah menekankan kepada masyarakat khususnya masyarakat Pemenang, untuk tidak menganggap remeh Covid19. Masyarakat diharapkan mengikuti dan mematuhi im-

bauan pemerintah untuk mengisolasi diri selama 14 hari guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Kapolda NTB, Irjen.Pol. Tomsi Tohir menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB agar tetap tenang. Tidak takut dan cemas menghadapi wabah Covid-19 dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri dan lingkungan serta tidak menyebarkan informasi hoaks terkait wabah virus Corona. (r)

Siapkan 12 Tempat Karantina Dari Hal. 1 Atau orang yang baru pulang dari daerah terpapar Corona dan punya gejala ringan, masuk ODP. Sehingga dikarantina terpusat,’’ ujar Aryadi dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (5/4) kemarin. Dua belas lokasi karantina terpusat ODP Covid-19 tersebar di sejumlah tempat. Pemprov menyiapkan Wisma Tambora Kantor BPSDM NTB sebagai lokasi transit karantina jika kebutuhan mendadak. Kemudian Kota Mataram menyiapkan Wisma Nusantara, Lombok Barat di SKB Gunungsari, Lombok Tengh di Rumah Mutiara depan Bandara Internasional Lombok, Lombok Utara di RSUD Darurat Tanjung, Lombok Timur di Ru-

mah Susun Labuhan Lombok. Selanjutnya, Sumbawa di RS Manambai, Dompu di RSUD Dompu, Kabupaten Bima di RS Sondosia dan Rusunawa Samili Kecamatan Woha. Sedangkan Kota Bima berada di Pantai Lawata dan RS Kota Bima. Aryadi mengatakan, Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan Pemda kabupaten/kota. Ratarata mereka langsung menjemput warganya yang baru pulang dari luar daerah maupun luar negeri di pelabuhan dan bandara. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di pelabuhan dan bandara, apabila masyarakat tak ada gejala maka disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dengan Risiko (ODR). Bagi yang masuk OTG dan ODR, mere-

ka melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Sedangkan, bagi warga NTB yang baru pulang dari luar daerah dan luar negeri terpapar Covid-19, dengan gejala ringan seperti batuk, suhutubuhtinggidandemammaka masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP). Mereka inilah yang dilakukan karantina terpusat di lokasi yang telah disiapkan Pemda kabupaten/kota. Untuk tempat karantina yang disiapkan Pemprov di Wisma Tambora BPSDM NTB, Aryadi mengatakan, sifatnya masih tempat transit. Ia mencontohkan ketika ratusan santri dan santriwati pulang dari Ponpes di Jawa Timur, ada sebagian yang dikarantina semen-

tara di Wisma Tambora. Namun kemudian dijemput oleh Pemda Lombok Timur untuk dikarantina mandiri dan karantina terpusat di Rumah Susun Labuhan Lombok. Dalam penentuan tempat karantina terpusat, kata Aryadi, Pemda mempertimbangkan dari sisi teknis. Yakni dari sisi pengawasan dan lokasinya harus dekat dengan fasilitas kesehatan. “Selain tempatnya juga harus memenuhi standar. Supaya di situ ada physical distancingnya,” jelasnya. Hingga 4 April 2020, total ODP di NTB tercatat 2.420 orang. Namun, sebanyak 731 ODP sudah selesai dalam pemantauan. Sementara, 1.689 ODP masih dalam pemantauan. Tersebar di Kota Mataram 96 orang, Lombok Bar-

at 71 orang, Lombok Tengah 16 orang, Lombok Utara 155 orang dan Lombok Timur 857 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 30 orang, Sumbawa 108 orang, Dompu 62 orang, Bima 237 orang, Kota Bima 55 orang dan WNA 2 orang. Sementara itu, total jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 84 orang. Dimana, 39 PDP sudah selesai dalam pengawasan dan 45 PDP masih dalam pengawasan. PDP yang masih dalam pengawasan berasal dari Kota Mataram 19 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah 2 orang,LombokUtara1orang,Lombok Timur 9 orang, Sumbawa Barat 2 orang, Sumbawa 4 orang, Dompu 1 orang, Bima 2 orang, Kota Bima 1 orang, WNA 1 orang dan luar provinsi 2 orang. (nas)

Jumlah PDP di NTB Bertambah Menjadi 90 Orang Dari Hal. 1 Rinciannya, 1 orang PDP dari Kabupaten Bima dengan konfirmasi laboratorium negatif Covid19 yang meninggal Maret lalu, dan 1 orang PDP WNA terkonfirmasi laboratorium negatif yang meninggal Februari lalu. Kemudian 4 orang PDP Kota Mataram dengan hasil laboratorium 1 orang positif, 2 orang nega-

tif, dan 1 orang lainnya masih menunggu hasil laboratorium. 1 orang PDP lainnya berasal dari Sumbawa Barat meninggal pada 5 April 2020 dan masih menunggu hasil konfirmasi laboratorium. Sebagai informasi, dari total 90 orang PDP tercatat 41 orang telah selesai dalam pengawasan. Rinciannya 13 orang dari Kota Mataram, 3 orang dari Lombok Barat, 5 orang dari Lombok Tengah, 2 orang dari Lombok Utara, 3 orang dari Lombok Timur, 2 orang dari Sumbawa Barat, 1 orang dari Sumbawa, 7 orang dari Dompu, 2 orang dari Bima, dan 3 orang meru-

pakan WNA yang tengah berada di Lombok. Sementara itu 49 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19 di NTB. Rinciannya 18 orang dari Kota Mataram, 1 orang dari Lombok Barat, 3 orang dari Lombok Tengah, 1 orang dari Lombok Utara, 10 orang dari Lombok Timur, 1 orang dari Sumbawa Barat, 5 orang dari Sumbawa, 2 orang dari Dompu, 3 orang dari Bima, 2 orang dari Kota Bima, 1 orang WNA yang tengah berada di Lombok, dan 2 orang lainnya merupakan warga provinsi lain.

Untuk ODP sampai dengan 5 April 2020 tercatat sebanyak 2.854 orang. Meningkatnya jumlah PDP disebut mengikuti arus mudik dari masyarakat NTB yang berasal dari luar daerah, maupun hasil tracing atau pelacakan dari 8 kasus konfirmasi positif Covid-19 di NTB. Sebanyak 1.013 orang ODP dinyatakan telah selesai melewati masapemantauan14hari.Rinciannya 135 dari Kota Mataram, 290 orang dari Lombok Barat, 31 orang dari Lombok Tengah, 12 orang dari Lombok Utara, 326 orang dari Lombok Timur, 60 orang dari Sumbawa Barat, 60 orang dari Sumba-

wa, 4 orang dari Dompu, 44 orang dariBima,41orangdariKotaBima, dan 10 orang WNA yang tengah berada di Lombok. Kemudian 1.841 ODP lainnya masih menjalani pemantauan dan karantina 14 hari. Rinciannya 96 dari Kota Mataram, 164 orang dari Lombok Barat, 61 orang dari Lombok Tengah, 156 orang dari Lombok Utara, 852 orang dari Lombok Timur, 24 orang dari Sumbawa Barat, 124 orang dari Sumbawa, 61 orang dari Dompu, 252 orang dari Bima, 49 orang dariKota Bima, dan 2 orang WNA. (bay/nas)

JPS Gemilang Sasar 105.000 KK Selama Tiga Bulan Dari Hal. 1 penyemprotan disinfektan dan alat uji PCR untuk memeriksa spesimen Covid-19. Dikatakan, semua bantuan jaring pengaman sosial diarahkan agar menggunakan produk lokal sekaligus untuk memberdayakan UKM dan IKM. Ridwan menjelaskan JPS Gemilang terbagi menjadi dua. Yakni bantuan paket sembako dan bantuan paket obat-obatan dan APD. Bantuan paket sembako diberikan kepada 105.000 KK, terdiri dari 73.000 KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan sembako dari Pemerintah Pu-

sat. Kemudian 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha terdampak Covid-19. ‘’Bantuan akan diberikan setiap tanggal 15 selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni 2020 secara bertahap dan didistribusikan berbasis desa,’’ jelas Ridwan. Bantuan JPS Gemilang berupa sembako berisi 10 kg beras, minyak goreng 1 liter dan telur 20 butir. Data 73.000 KK masyarakat penerima bantuan paket sembako JPS Gemilang ini berasal dari basis data terpadu Dinas Sosial NTB yang sudah dilengkapi by name by address dan divalidasi oleh desa dan dusun. Sementara itu, JPS Gemilang

bantuan paket obat-obatan dan APD diberikan kepada kelompok masyarakat dan usaha terdampak Covid-19. Bantuan akan diberikan setiap bulan mulai April, Mei dan Juni. Bantuan JPS berupa susu kedelai, minyak kayu putih/cengkeh, masker non medis 4 buah, sabun lokal, dan teh kelor 10 pcs yang diproduksi oleh IKM dan UKM yang ada di NTB. Mantan Kepala Bappeda NTB ini menyebutkan, total penerima JPS baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB sebanyak 975.246 KK dan 868.637 pelanggan PLN. Dengan rincian, JPS Pusat berupa PKH sebanyak 329.883 KK, bantuan sembako

540.363 KK dan biaya listrik gratis 566.335 pelanggan untuk daya R1-400 VA dan diskon 50 persen kepada 302.302 pelanggan daya listrik R1 - 900 VA. Untuk bantuan PKH diberikan kepada 329.883 KK se-NTB. Kisaran bantuan sebesar Rp2,7 juta per triwulan untuk setiap KK. Pemberian bantuan terhitung mulai 15 Maret dan diberikan sebanyak 4 kalidalamsetahun.Sedangkanbantuan sembako Kemensos RI diberikan kepada 540.363 KK se-NTB. Bantuan berupa sembako senilai Rp200.000 per bulan untuk setiap KK. Pemberian bantuan akan diberikan setiap tanggal 10 setiap bulan selama 9 bulan sejak April Desember. (nas)

APIP Sepakat Lanjutkan Pemeriksaan dengan Protokol Covid-19 Dari Hal. 1 ‘’Beberapa kali Pak Gubernur mengatakan, jangan panik. Tapi kita mendukung dari aspek aktivitas yang memungkinkan diselesaikan melalui perangkat IT (information technology) dengan menerapkan Work From Home (WFH).’’ Tapi tidak semua hal yang dibahas lewat perangkat IT tersebut, namun ketika ada agenda audit yang harus dibahas secara terbatas. Maka perlu dibahas dan diatur pertemuan secara terbatas, namun dengan tetap memperhatikan protokol Covid 19. ‘’Artinya, semua harus berjalan. Namun tetap waspada

wabah Covid – 19,’’ tegasnya. Pada Jumat (3/4) lalu berlangsung pembahasan situasi saat wabah Corona dan penyesuaian dengan pola kerja. Ini adalah contoh implementasi WFH dan penerapan physical distancing. Dalam pertemuan itu ada empat poin yang dibahas dan disepakati. Pertama, APIP Provinsi, kabupaten dan kota sepakat pemeriksaan tetap dilanjutkan untuk LKPD Provinsi, kabupaten dan kota se NTB. Kedua, baik untuk penerapan mekanisme vicon dan pertemuan terbatas dengan tetap memperhatikan protokol Covid - 19. Tiga, tugas pihaknya adalah support-

ing system, mendukung datadata audit yang masih diperlukan BPK. Setiap ada kekurangan data, akan disiapkan sesuai kebutuhan termasuk untuk keperluan informasi pendukung. Poin keempat berkaitan dengan kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta OPD lainnya. Inspektorat dan BPKAD akan melakukan koordinasi dengan OPD yang masih membutuhkan penjelasan atas data kegiatan yang belum lengkap. Sementara di internal jajarannya, juga menerapkan protokol ketat, menjaga jarak hingga penerapan tata letak

ruangan yang sesuai protokol dari pemerintah. Selain membatasi interaksi, menjaga jarak, juga menggunakan masker. Memaksimalkan penerapan teknologi aplikasi komunikasi seperti via whatsApp, messenger, telepon hingga e-mail. “Kegiatan tetap berjalan menggunakan IT sesuai arahan pemerintah. Kecuali yang sama sekali tidak bisa, seperti cek lapangan, kita lakukan sesuai standar dengan menggunakan masker,” paparnya. Bahkan Ibnu Salim mengaku sudah menggunakan teknologi IT untuk terhubung dengan Inspektorat di daerah maupun dengan BPK. (ars/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 6 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Olimpiade Diundur, Zohri Makin Optimis Pertajam Rekor Mataram (Suara NTB) Penundaan pelaksanaan Olimpiade Tokyo tahun 2020 menjadi tahun 2021 tak akan memengaruhi mental Lalu Muhammad Zohri. Juara dunia lari 100 meter junior tahun 2018 ini mengaku makin optimis menghadapi multi event olahraga tingkat dunia itu. Lalu Muhammad Zohri yang diwawancara di Mataram, belum lama ini mengatakan penundaan Olimpiade Tokyo yang semula

akan digelar tahun 2020, namun diundur menjadi tahun 2021 karena wabah Corona (Covid-19) membuat dia semakin optimis men-

ingkatkan limit waktu. Pasalnya semakin panjang usia latihan maka semakin lebih maksimal dia meningkatkan limit waktunya.

“Justru dengan ditundanya Olimpiade ini saya sangat optimis bisa mempertajam limit waktu,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini menyusul penundaan Olimpiade Tokyo yang sedianya berlangsung 24 Juli hingga 9 Agustus 2020. Namun, pandemi virus Corona membuat event tersebut

diundur menjadi 23 Juli-8 Agustus 2021. Kebijakan tersebut diakui menimbulkan banyak konsekuensi. Salah satunya menimpa cabor sepak bola. Sebab, partisipan mengandalkan skuat dengan mayoritas pemain berusia 23 tahun. Menanggapi itu, Zohri mengaku akan lebih siap

(Suara NTB/ist)

HMS - Kader PAN di KSB bersama para petugas yang akan melakukan penyemprotan berpose bersama mobil penyemprot disinfektan dengan latar belakang poster Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, Sabtu, 4 April 2020.

(Suara NTB/ist)

USAI MENIKAH - Pasangan Drg. Dymi Hadisusanto SKG dan Drg. Debby Dwie Nurauliasari ,SKG berpose bersama usai melangsungkan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Setiabudi Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu, 4 April 2020.

Ketika Ketua KONI NTB Tak Bisa Hadiri Pernikahan Anaknya Mataram (Suara NTB) Wabah Virus Corona (Covid-19) memang sangat menakutkan karena keganasan virus asal China itu bisa mematikan. Namun Covid-19 tak menjadi alasan orang menghentikan acara pernikahan. Pasangan Drg. Dymi Hadisusanto SKG dan Drg. Debby Dwie Nurauliasari ,SKG misalnya telah melangsungkan akad nikah di tengah wabah Virus Corona. Pernikahan putra Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Hadianto di Kantor Urusan Agama Setiabudi Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu, 4 April 2020 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu, 5 April 2020 mengungkapkan rasa bahagianya teramat dalam ketika putra keduanya bisa melaksanakan pernikahan di tengah wabah virus Corona.

Ia sebagai orang tua mempelai putra, Drg. Dymi Hadisusanto SKG memang tak bisa ikut dalam suksesi acara sakral tersebut karena pernikahan digelar di Luar Kota Mataram. Namun demikian Andy tetap merasa bahagia karena pernikahan putranya bisa tetap berjalan. “Kami sebagai orang tua tidak bisa menghadiri karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan. Kami mohon doa teman teman semoga Ananda berdua menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warrahmah,” ucapnya. Dengan kondisi yang membatasi kerumunan orang, praktis pernikahan putra Andy ini hanya bisa “dihadiri” secara daring. Andy pun tak ketinggalan mengunggah tautan di akun facebooknya, yang berisi ajakan untuk “menghadiri” alias menyaksikan pernikahan itu melalui aplikasi Google Zoom. Aplikasi ini merupakan aplikasi pertemuan secara daring yang memungkinkan

banyak orang melakukan telekonferensi tanpa harus berada di tempat yang sama. Aplikasi semacam inilah yang kerap dipakai orang selama wabah Covid-19 melanda. Andy menambahkan, pernikahan putranya bersama pasangan bisa dilangsungkan karena keluarga besar Andy ikut hadir dalam sukses pernikahan itu. Pasalnya adik kandung Andy Hadianto bersama anaknya yang pertama hadir sebagai Wali mempelai putra. “Anak saya yg pertama dan pamannya kebetulan tinggal di Jakarta, sehingga bisa hadir mewakili kami,” jelasnya. Andy memang tak bisa hadir di acara akad nikah tersebut, meski demikian Andy berharap pernikahan tersebut dapat menjadi kenangan dan hikmah tersendiri. “Insha Allah setiap peristiwa banyak hikmah yang bisa di ambil. Dan kami sangat bersyukur meski kami tak bisa hadir,” tuturnya dengan penuh rasa bahagia. (fan)

Hari Ini, NTB Mulai Uji Mandiri Spesimen Pasien Covid-19 Matarm (Suara NTB) Mulai hari ini, Senin (6/4), laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) di NTB dapat melakukan pemeriksaan mandiri spesimen pasien virus corona (Covid19). Hal tersebut mengikuti penyediaan alat dan reagen yang telah dikirimkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Jakarta. Pemeriksaan spesimen tersebut dilakukan di dua labkesda di NTB. Antara lain Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB, dan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram (Unram). Dimana kedua fasilitas kesehatan tersebut saat ini telah memiliki real time Polymerase Chain Reaction (rt-PCR). ‘’Rumah sakit jejaring sudah dilatih oleh Dinas Kesehatan (Dikes) untuk mengambil swab pasien, dengan VTM (virus transport media) sampel dikirim ke RSUD NTB, kita juga berbagi dengan Laboratorium (Lab) Unram yang sudah ada alat rt-PCR

juga,’’ ujar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, saat dikonfirmasi, Minggu (5/4). Diterangkannya, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Dikes NTB dan Lab Unram untuk melakukan pemeriksaan spesimen pasien Covid-19. Dengan kelengkapan peralatan untuk melakukan pengujian mandiri tersebut NTB saat ini hanya membutuhkan waktu minimal 1 hari untuk memeriksa swab pasien. ‘’Selama ini kita kirim ke LItbangkes Pusat dan memakan waktu 6-7 hari,’’ ujar Fikri. Mengikuti jumlah reagen yang diterima, pengujianyangdilakukanakanmemprioritaskan pengujian swab pasien dalam pengawasan (PDP). Pemasangan perangkat rtPCR, kalibrasi optik, dan penyiapan program telah dimulai sejak Sabtu (4/4). Selain itu, proses optimasi alat menggunakan sampel positif dan negatif dari pasien juga telah dilaukan. Terutama untuk memastikan selu-

waktu yang lebih dari satu tahun dirinya bisa menjalani latihan lebih maksimal lagi, bahkan dari segi usia ia akan semakin lebih maksimal tampil di event itu. Targetnya di event itu mempertajam limit waktu dari 10.03 detik diharapkan bisa lebih tajam. “Mudah-mudahan bisa dibawah 10 detik,” harapnya. (fan)

Rp35 Miliar SPPD Kota Bima Berpotensi Dialihkan

HMS Bersama PAN KSB dan PAN Dompu Gelar Penyemprotan Disinfektan Taliwang (Suara NTB) Anggota DPR RI Dapil NTB 1, H. M. Syafrudin, ST, MM, memberikan dukungan nyata untuk aksi penyemprotan disinfektan dengan menggandeng pengurus DPD PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan pengurus DPD PAN Kabupaten Dompu. Aksi ini dimulai dari KSB, Sabtu pagi, 4 April 2020. Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), M. Nasir ST, MM, menilai, aksi penyemprotan disinfektan ini merupakan wujud ikhtiar berbagai pihak sebagai anak bangsa dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Alhamdulillah kegiatan ini mendapat dukungan dari Anggota DPR RI, H. Muhammad Syafrudin ST, MM,” sebut M. Nasir, Sabtu, 4 April 2020. Menurut Nasir, tujuan kegiatan ini agar semua pihak bisa kompak memerangi penyebaran Covid-19.Yang lebih penting lagi adalah agar semua pihak tidak panik dan tetap tenang sembari mengikuti arahan pemerintah. “Ikuti imbauan pemerintah dan maklumat Kapolri. Masyarakat jangan panik dan harap tenang,” pungkasnya. Terkait kegiatan ini, H. M. Syafrudin, ST, MM alias HMS menjelaskan bahwa aksi ini dimaksudkan untuk membantu menekan potensi penyebaran wabah Covid-19 di daerah kita. Ia berharap, aksi penyemprotan disinfektan ini juga bisa diiringi dengan aksi-aksi dan tindakan lain oleh warga. Menurutnya, langkah terbaik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 adalah dengan cara mengikuti seruan pemerintah terkait pembatasan fisik dan pembatasan sosial. Mengonsumsi gizi seimbang, dan rutin membersihkan tangan dengan sabun. “Kita berharap wabah ini cepat berlalu dan aksi ini kami akan teruskan kegiatan ini untuk ikut menginspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan kekuatan demi menghadapi Covid-19,” pungkasnya. Aksi penyemprotan disinfektan kemudian berlanjut di Kabupaten Dompu, pada Sabtu siang, 4 April 2020. “DPD PAN dengan Bapak HMS kita berkolaborasi melakukan penyemprotan di beberapa kecamatan. Hari ini, kita mulai jam dua siang tadi, di empat kecamatan, dari Kempo, Mangelewa, Woja dan Dompu,” ujar Ketua DPD PAN Dompu, Iwan Kurniawan, kepada wartawan, Sabtu, 4 April 2020. Kegiatan ini dalam rangka membangun kepedulian dan mengantisipasi penyebaran dari Covid-19. Ia pun mengapresiasi dukungan yang diberikan HMS dalam kegiatan kali ini. HMS merupakan politisi PAN yang sudah 3 periode menjabat Anggota DPR RI. Ia dikenal dengan program membagikan kursi di kantor desa dan kelurahan se-pulau Sumbawa. Aksi terbarunya adalah mendonasikan 50 persen gaji dan tunjangannya untuk penanganan Covid-19. Iwan menjelaskan, aksi bersama PAN dan HMS ini akan berlanjut ke kecamatan lain di Dompu, hingga 7 April 2020. (*)

menghadapi event itu, sebab melihat dari usia latihan dia terbilang atlet yang sangat muda tampil di event itu. Pasalnya usia Zohri saat ini baru menginjak 20 tahun dan di tahun 2021 usianya memasuki 21 tahun. Bagi Zohri, ditundanya event itu membuat dia lebih siap menghadapi event itu. Dalam hal ini dengan sisa

ruh alat yang disiapkan dapat berfungsi dengan baik. ‘’Kita running dulu dengan resource yang ada. Kita evaluasi dan tetap koordinasi dengan Litbangkes pusat, serta ikhtiar maksimal untuk kesinambungan alat rt-PCR kita,’’ ujar Fikri. Terpisah Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menerangkan Balitbangkes mengirimkan sebanyak 100 set reagen ke NTB. “Kalau reagen kita minta memang ke pusat. Karena yang kita pesan itu belum datang, yang kita dikasih katanya 100 reagen dari Litbangkes,” ujarnya, Minggu (5/4). Diterangkan Aryadi, 100 set reagen dapat digunakan untuk memeriksa 50 sampel swab pasien. Mengingat 1 pasien membutuhkan 2 set reagen untuk satu kali pemeriksaan. “Yang lainnya menyusul, kita juga pesan di tempat lain (Swasta, Red). Banyak kita pesan sesuai kebutuhan (di NTB),” pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/RSUD NTB)

KALIBRASI - Suasana proses kalibrasi optik rt-PCR dan optimasi alat dengan pemeriksaan sampel pasien positif dan pasien negatif Covid-19 di Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB

Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak Rp35 miliar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pemerintah Kota Bima yang terakomodir dalam APBD tahun 2020 berpotensi dialihkan untuk menangani penyebaran wabah covid-19. Demikian disampaikan Sekjen Solud NTB, Dedy Mawardi kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Kata dia, pengalihan tersebut dengan cara re-lokasi APBD Kota Bima 2020 untuk penanganan wabah covid-19. “Jadi ada ruang daerah atau negara untuk relokasi kegiatan yang sifatnya mendesak, seperti kasus wabah covid-19 yang terjadi saat ini,” katanya. Bahkan lanjutnya, dari Rp35 miliar SPPD tersebut terdapat anggaran sebesar Rp10 miliar di Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk perjalanan dinas fungsi pelayanan umum 2020 bagi anggota DPRD Kota Bima. “Ini baru fungsi pelayanan umum. Belum SPPD fungsi ekonomi, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perlindungan sosial serta fungsi pariwisata dan budaya. Semuanya bisa diambil untuk tangani covid-19,” katanya. Menurutnya, di tengah wabah covid-19, proses pembahasan re-lokasi tidak harus menunggu APBD berjalan

satu tahun. Saat ini, kata dia bisa dibahas dengan proses Eksekutif (Pemerintah) mengusulkan ke Legislatif (DPRD). “Pemerintah dalam hal ini Walikota sebagai KPA harus lebih inisiatif untuk membahas re-lokasi APBD murni melalui APBD Perubahan,” katanya. Selain itu SPPD, anggaran lain yang berpotensi bisa dialihkan untuk menangani wabah covid-19 yakni dana belanja tidak langsung. Salahsatunya Bansos yang nilainya mencapai angka miliaran rupiah. “Mekanismenya Pemerintah tetap mengajukan pembahasan APBD Perubahan ke DPRD,” katanya. Dedy menegaskan, anggaran yang dialihkan tersebut untuk mengantisipasi skenario terburuk dampak pendemi corona. Lagipula anggaran itu, bisa membiayai warga 41 Kelurahan di Kota Bima. “Nanti bisa digunakan untuk menjamin kebutuhan sosial, sembako dan kebutuhan lainnya bagi warga Kota Bima,” ujarnya. Seperti diketahui, dalam penanganan virus Corona, Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 tingkat Kota Bima mengusulkan anggaran sebanyak Rp2,8 miliar. Hanya saja yang disetujui sebesar Rp820 juta. (uki)