Edisi Jumat 6 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 6 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 5 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Umrah Ditutup

Kemenag Berharap Tak Berimbas pada Ibadah Haji 2020

Mataram (Suara NTB) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB belum mendapat informasi resmi dari Kemenag Pusat soal ditutupnya pelaksanaan umrah selama setahun oleh Pemerintah Arab Saudi. Kemenag NTB berharap, penutupan sementara ibadah umrah ke Arab Saudi tak berimbas terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. ‘’Kita baru dengar dari side (umrah ditutup setahun),’’ kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, H. M. Ali Fikri dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/3) siang.

Fikri menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi resmi kapan penghentian sementara umrah ke Arab Saudi akan dibuka kembali.

Meskipun Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kepada Arab Saudi untuk kembali membuka kunjungan umrah ke sana kemungkinan tidak bisa.

Pasalnya, kata Fikri, tak

ada satupun negara yang bisa mengintervensi Pemerintah Arab Saudi. Ia menjelaskan, Arab Saudi punya protap atau Standard Operating Procedure (SOP) tentang kesehatan yang jauh lebih ketat dibandingkan negara-negara lainnya.

Ia mencontohkan apabila ada orang atau jemaah yang kena penyakit tuberkulosis akibat kuman. Mereka diasingkan ke rumah sakit yang berada di tengah padang pasir. Apalagi Corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus.

Jika situasi seperti sekarang

pihaknya akan melakukan rapat konsolidasi dengan Polda, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kemenag kabupaten/kota.

Intinya, semua PPIU yang sudah didaftarkan jemaahnya dan gagal berangkat umrah menjadi tanggung jawab travel masing-masing. ‘’Kami konsolidasi untuk menangkan semua jemaah masing-masing, travel juga bertanggung jawab atas kebijakan Arab Saudi,’’ katanya.

Ia menyebutkan, jumlah travel umrah yang terdaftar di Kanwil Kemenag NTB sebanyak 34 travel. Ditambah dua travel umrah pusat yang punya kantor cabang di NTB. Kemenag NTB akan merekomendasikan beberapa hal.

Bersambung ke hal 15

ini terjadi hingga menjelang pelaksanaan ibadah haji 2020.

Fikri memperkirakan pelaksanaan ibadah haji 2020 bisa saja tertunda akibat virus Corona jika melihat sikap kehati-hatian Pemerintah Arab Saudi. ‘’Tapi mudah-mudahan jangan seperti itu,’’ harapnya.

Ia menyebut Indonesia penyumbang jemaah umrah terbanyak kedua setelah Iran.

Sekarang, kasus virus Corona di Iran yang dekat dengan Arab Saudi sudah cukup tinggi.

Terkait dengan jemaah umrah asal NTB yang gagal berangkat, Fikri mengatakan

TO K O H

bat virus Corona dan tingginya pembelian masker. ‘’Jika ditemukan ada yang menimbun, kami akan melakukan penindakan,’’ tegas Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. I Gusti Putu Gede Ekawana Putra kepada Suara NTB, Kamis (5/3). Ancaman pidana itu berpeluang dilakukan dengan dasar peraturan perindustrian dan perdagangan melalui fungsi Subdit 1 Industri Perdagangan (Indag) yang dibawahinya.

Bersambung ke hal 15

Nanang Supriyanto

TGH. Turmuzi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd me-launching Program Sekolah Bersih dan Sehat, Kamis (5/3). Yang menarik, launching dilakukan di sekolah luar biasa yakni di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Sumbawa.

Sekolah ini dipilih untuk membuktikan bahwa keterbatasan seseorang bukan jadi penghalang bagi masyarakat khususnya siswa-siswi yang berkebutuhan khusus untuk ikut serta dalam melaksanakan program-program pemerintah provinsi ini.

Salah seorang siswa berkebutuhan khusus, Yudi, yang kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuhnya justru mampu memungut sampah, memilah kemudian membuangnya di tempat yang sudah disediakan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

si mendadak (sidak) Selasa (3/ 3) lalu. Polisi mengincar para penimbun yang tujuannya mengambil untung di tengah kepanikan masyarakat aki-

KEPUTUSAN Kerajaan Arab Saudi untuk menutup pintu masuk bagi calon umrah selama setahun di 2020 ini seperti pil pahit bagi travel penyelenggara haji dan umrah.

Travel haji dan umrah menanggung kerugian hingga miliaran rupiah.

Keputusan untuk menunda masuknya jemaah haji dan umrah ini dirilis oleh Kerajaan Arab Saudi, Kamis (5/3) kemarin. Meski demikian, Ketua Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (Patuh) NTB, TGH Turmuzi meyakini kemungkinan tak selama setahun close.

Bersambung ke hal 15

Wagub ’’Launching’’ Program Sekolah Bersih dan Sehat

Polisi Ancam Pidanakan Penimbun Masker Mataram (Suara NTB) Polda NTB mengawasi distributor masker di sekitar Mataram. Ada sembilan pemasok yang dilakukan inspek-

Travel Haji dan Umrah Pasrah

(Suara NTB/dok)

Potensi Korupsi Proyek Strategis KAJATI NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di NTB. Kajati mengingatkan soal potensi atau rawan korupsi pada proyek proyek strategis daerah maupun nasional dan bagaimana fungsi pengawalan oleh Jaksa.

Kajati mengawali kunjungannya di Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan ke Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Di Lombok Utara, kunjungannya Selasa (3/3) lalu disambut Bupati Dr. H. Najmul Akhyar. Kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Dompu, Rabu (4/3). Keesokan harinya atau Kamis (5/3) kemarin, Kajati dan rombongan Nanang Sigit Yulianto Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok

PEMDA sedang menyiapkan persyaratan agar Teluk Santong , Kabupaten Sumbawa dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Usulan menjadikan Teluk Santong menjadi KEK sebagai upaya mempercepat pembangunan daerah.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, idealnya di setiap kabupaten ada kawasan ekonomi berstatus.

Apakah statusnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan lainnya.

Bersambung ke hal 15 H. Lalu Gita Ariadi

(Suara NTB/humasntb)

Teluk Santong Diusulkan Jadi KEK LAUNCHING - Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah me-launching Program Sekolah Bersih dan Sehat, Kamis (5/3) di SLBN 1 Sumbawa.

Batal Digelar di Qatar dan Thailand

Persiapan MotoGP Mandalika Tak Terpengaruh Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memastikan persiapan jelang MotoGP Mandalika 2021 terus berjalan. Meskipun perhelatan MotoGP Qatar dan Thailand batal akibat virus Corona pada Maret ini, namun persiapan untuk MotoGP Mandalika 2021 tak akan terpengaruh. ‘’Persiapan tidak ada yang mundur. ITDC terus berprogres. Pembangunan jaringan telekomunikasi progres, jalan. Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur terus mendetailkan kerjakerja kita,’’ ujar Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis (5/3) kemarin.

Setidaknya ada tujuh persoalan yang semakin didetailkan kaitan dengan

persiapan MotoGP 2021.

Salah satunya mengenai mitigasi bencana. ‘’Itu kita persiapkan kalau nanti ada bencana terkait dengan MotoGP,’’ jelasnya.

Ia memberikan contoh seperti “bencana” kesehatan akibat virus Corona yang membuat pelaksanaan MotoGP Qatar dan MotoGP Buriram Thailand dibatalkan. Nantinya semua potensi bencana di MotoGP Mandalika akan diantisipasi. ‘’Harus diantisipasi semua,’’ katanya.

Untuk mencegah bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit seperti Corona, fasilitas-fasilitas kesehatan disiapkan, termasuk rumah sakit. ‘’Suasana darurat karena penyakit maupun akibat bencana lainnya bagaimana dian-

tisipasi nanti,’’ katanya.

Selain soal mitigasi bencana, Sekda juga mengatakan didetailkan soal manajemen persampahan. Begitu juga soal rekayasa akomodasi dan transportasi.

Karena jumlah penonton yang hadir diperkirakan mencapai 150 ribu orang. ‘’Bagaimana rekayasa pergerakan orang, lalu lintasnya bagaimana. Ini sudah kita detailkan,’’ terangnya.

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah kamar hotel, NTB merencanakan rumah-rumah penduduk sebagai homestay. Selain akan dibangun tenda-tenda yang akan dijadikan sebagai tempat penginapan untuk wisatawan yang menonton MotoGP Mandalika.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

MOTOGP - PT Telkom melakukan ground breaking fasilitas telekomunikasi Information Communications and Technology (ICT) Support MotoGP Mandalika, Kamis (5/3) kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Bentuk Pos Kamling Modern KELURAHAN Mataram Barat Kecamatan Selaparang membentuk satu lokasi Pos Kamling yang terbilang modern di Lingkungan Karang Medain Barat. Pos Kamling ini dilengkapi dengan kamera pantau CCTV, dan beberapa peralatan lainnya. Seperti alat pemadam kebakaran dan speaker sebagai pusat informasi bencana di Lingkungan.

Lurah Mataram Barat, Sri Sulistiowati menjelaskan, pos kamling Abdi Satya Dharma yang diresmikan, Rabu (4/3) malam, memang sengaja dibuat di lingkungan Karang Medain Barat.

(Suara NTB/viq) Nanti, kata dia, keberadaan Sri Sulistiowati Pos Kamling ini selain sebagai pos penjaga keamanan di lingkungan Karang Medain Barat, juga sebagai pusat segala informasi untuk warga.

“Karena di Lingkungan Karang Medain Barat banyak pendatang dan banyak kos-kosan. Itulah kita taruh Pos Kamling ini di sini,” katanya Kepada Suara NTB, Kamis (5/3) kemarin. Fungsi pos Kamling ini juga jelas Sri, sebagai lokasi pengamanan pra Pilkada yang akan digelar Bulan September mendatang.

Selain itu, pos Kamling ini juga akan ikut lombakan di tingkat Kota Mataram sebagai pos Kamling dengan standar dan kelengkapan yang lebih modern. “Jadi, sengaja kita pasangkan CCTV juga di pos kamling ini. Agar selama 24, aktivitas warga di sekitar Pos Kamling akan terpantau di kamera CCTV yang kita pasang di sana,” jelasnya.

Selain pemasangan CCTV kata lurah yang baru menjabat dua bulan ini, Pos Kamling ini juga dilengkapi dengan satu buah mobil pick up. “Jadi, guna ada warga yang butuh diantar ke rumah sakit atau ke mana bisa langsung dievakuasi menggunakan mobil ini,” katanya. (viq)

Halaman 2

Gula Tembus Rp17 Ribu Per Kilogram, Pemkot Gelar OP Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram terus berupaya mengendalikan harga gula dan minyak goreng di Mataram. Salah satu yang dilakukan Pemkot Mataram untuk mengendalikan harga gula dan minyak goreng ialah dengen menggelar Operasi Pasar (OP) di enam Kecamatan di Mataram. Pasalnya, harga gula semenjak tiga pekan terakhir mencapai Rp17.000 perkilo.

Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida mengatakan, selama tiga pekan terakhir harga gula di Mataram memang fluktuatif. Memasuki pekan pertama Bulan Maret 2020, harga gula di Pasar tradisional di Mataram beragam. “Ada yang menjual harga Rp15.000 perkilo bahkan sampai Rp17.000 perkilo,” katanya, Kamis (5/3) kemarin di Mataram.

Dijelaskan Nida sapaannya, salah satu strategi yang dilakukan Pemkot Mataram untuk mengendalikan harga gula dan minyak goreng di Mataram ialah, dengan menggelar OP di beberapa lokasi di Mataram. Pada Kamis kemarin, OP dilakukan di Lapangan Karang Pule untuk mengendalikan harga gula di tengah masyarakat Mataram.

Kata Nida menambahkan, dari jadwal yang sudah ditetapkan Pemkot Mataram untuk OP, akan berlangsung selama enam hari dimulai sejak 4 Maret kemarin hingga 11

Maret 2020 mendatang. “Kita adakan di enam lokasi di Mataram. Untuk sekali OP, Dinas Perdagangan Kota Mataram membawa 500 kilogram gula dan 500 liter minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET),” pungkasnya.

Untuk harga gula yang dijual pada OP, dibandrol dengan harga Rp12.000 perkilo.

OP ini lanjut dia, bekerjasama dengan PT SMS Gula Tambora untuk memasok gula di Mataram. “Jika melihat kondisi harga gula di pasar, kemungkinan OP ini tetap kita akan lanjutkan. Misalnya harga gula tetap saja tinggi, kita akan evaluasi apakah nanti OP akan kita lakukan hingga Bulan Ramadhan,” cetusnya.

Kenaikan harga gula ini disinyalir akibat adanya ketidakstabilan harga gula di Pulau Jawa. Biasanya pasokan gula dari Jawa selalu datang ke Mataram untuk memasok jumlah kekurangan gula di Mataram. Dari informasi yang diterima Nida, gula Jawa hingga saat ini, belum

bisa didistribusikan ke Mataram karena kekurangan bahan pokok (tebu).

“Makanya belum stabil harga gula, kebetulan di Jawa belum berproduksi sampai sekarang. Kalau di Bulog sendiri kondisi gula sudah hampir kosong. Ada beberapa yang masih punya stok. Makanya kita akan ajak kerjasama untuk menjual gula di OP nanti. Karena ada beberapa Bulog sudah mengambil gula dari Jawa beberapa pekan sebelumnya,” katanya.

Lanjut Nida, kelangkaan gula di Jawa diakibatkan adanya banjir yang menimpa lokasi produksi gula. Hal itu menyebabkan, bahan baku gula di Jawa belum bisa diproduksi.

Untuk gula Dompu sendiri, hingga saat ini masih proses menanam tebu. “Jadi sampai saat ini masih proses tanam tebu di Dompu. Jadi agak lama produksinya,” jelasnya.

Sesuai hasil koordinasi Pemprov NTB dan Pemkot Mataram, sudah bersurat ke Kementerian terkait kenaikan harga gula di Mataram dan

IGB Hari Sudana Putra (Suara NTB/fit)

NTB pada umumnya. Menurut informasi yang diterima Pemkot dari Pusat jelas Nida, tidak ada indikasi penimbunan gula di beberapa Bulog di Jawa.

“Menang bahan baku kekurangan sampai hari ini di Jawa,” katanya. Sedangkan lanjut Nida, untuk harga bahan pokok (Bapok) lain seperti telor ayam, daging ayam, dan cabai hingga saat ini tak perlu dikhawatirkan. Sebab, harga Bapok selain gula dan minyak masih normal di pasar.

Ditemui pada OP di Karang Pule, salah satu warga Karang Pule, Fauzi mengatakan, OP ini lumayan membantu untuk menormalkan kembali harga

gula dan minyak goreng di pasaran. Pada mulanya jelas Fauzi, harga gula di Pasar Pagesangan capai Rp17.000.

Sedangkan untuk harga minyak goreng sendiri di pasar Rp16.000 perliter.

Menurutnya, kenaikan harga gula dan minyak goreng sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Pada hari Minggu (1/3) kemarin kata dia, harga gula mencapai Rp16.000 perkilo.

“Sekarang sudah capai Rp17.000 perkilo. Makanya saya beli gula 10 kilo dan minyak goreng 6 liter di OP ini untuk kebutuhan selama beberapa hari ke depan,” tutup Fauzi kepada Suara NTB. (viq)

Pelayanan di Rumah Sakit Jangan Diskriminatif

Pertegas Jalur Sepeda ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB. Hari Sudana Putra, SE., menyayangkan jalur sepeda di Kota Mataram banyak digunakan oleh yang bukan semestinya, seperti PKL dan tempat parkir. Padahal, hajatan membuat jalur sepeda bagaimana agar masyarakat sehat dengan olahraga bersepeda. ‘’Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi. Di satu sisi saudara-saudara kita yang berjualan sebagai PKL, mempergunakan rombong dan badan jalan, menyalahi aturan sebenarnya,’’ katanya menjawab Suara NTB via sambungan telepon kemarin. Di sisi lain, Dishub selaku leading sector marka jalan, diyakini sudah berbuat. ‘’Tinggal sekarang tinggal kita mengimbau saja sebenarnya pada masyarakat,’’ cetusnya. Keberadaan jalur sepeda tidak jarang diserobot oleh PKL yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. ‘’Seperti jual cilok, jual buah, itu memang mengambil jalur sepeda. Tidak diperbolehkan,’’ imbuh Gus Arik, sapaan akrabnya.

Dishub selaku pemilik marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, lanjut politisi Partai Demokrat ini, harus mempertegas garis-garis yang menjadi jalur sepeda itu. ‘’Misalnya membuat gambar sepeda tiap rasio berapa meter,’’ sarannya. Menurut Gus Arik, khusus untuk jalur sepeda, karena mungkin garis-garisnya sudah samar, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini mencontohkan masyarakat yang datang dari luar Kota Mataram dengan tujuan berjualan, menggunakan jalur sepeda, karena memang di sejumlah titik, tidak ada garis yang menunjukkan bahwa itu jalur sepeda. Gus Arik tidak menampik bahwa Dishub sudah menghidupkan kembali jalur sepeda dengan melakukan pengecatan ulang.

Namun, dia berharap, pengecatan ulang jalur sepeda tidak hanya di jalan protokol tapi juga di semua ruas jalan di Kota Mataram. Menyertai pengecatan ulang jalur sepeda, Gus Arik mengimbau Dishub menggalakkan sosialisasi marka jalan. Termasuk keberadaan jalur sepeda. Karena, setiap garis atau marka jalan sudah pasti ada maknanya. Sayangnya, belum semua masyarakat memahami makna marka jalan yang ada. ‘’Makanya sosialisasi mesti ditingkatkan lagi,’’ pintanya.

Pada bagian lain, Gus Arik mendorong ketegasan penggunaan bus sekolah sebagai angkutan massal para pelajar. Paling tidak hal itu dapat mengurangi kemacetan di Kota Mataram, terutama pad jam pulang sekolah. ‘’Itu kan terkesan setiap hari secara formalitas belaka mereka muter-muter di Kota Mataram. Itu kan habis-habiskan anggaran saja. Padahal, Dinas Pendidikan bisa mengimbau setiap kepala sekolah SD dan SMP untuk menyurati orang tua siswa agar tidak lagi menjemput anaknya menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/viq)

BELI GULA - Beberapa warga Karang Pule sedang membeli gula dan minyak goreng pada saat operasi pasar di Lapangan Karang Pule, Kamis (5/3) kemarin. Pemkot Mataram menggelar operasi pasar untuk menormalkan harga gula dan minyak goreng di Mataram. Operasi pasar ini akan berlangsung sampai tanggal 11 Maret 2020 mendatang.

(Suara NTB/viq)

RAWAN GENANGAN - Tanaman padi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela telah dipanen. Seluas 2 hektar tanaman padi terendam akibat hujan lebat beberapa hari lalu. Lahan Pertanian di kawasan Lingkar Selatan merupakan titik rawan terjadi genangan.

Saluran irigasi banyak berubah menjadi perumahan.

Dua Hektar Lahan Pertanian Terendam

Mataram (Suara NTB) – Intensitas hujan tinggi pada Minggu (1/3) pekan kemarin, tak hanya menyebabkan rumah terendam. Seluas dua hektar lahan pertanian di Kota Mataram, turut terendam. Kondisi irigasi yang buruk dinilai jadi pemicu. Petani terancam merugi. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali dikonfirmasi, Kamis (5/ 3) membenarkan bahwa tanaman padi yang telah berusia 10 – 27 hari terendam akibat hujan beberapa hari lalu.

Lokasinya berbeda-beda di sejumlah titik di Kota Mataram. Dan, areal tanaman terendam mulai dari 10 are sampai 50 are. Setelah dikalkulasi oleh penyuluh di lapangan seluas satu sampai dua hektar yang terendam. “Lokasinya spot

– spot. Kalau dihitung sekitar 1 – 2 hektar,” sebutnya. Beruntungnya tanam padi tersebut tidak terendam begitu lama, sehingga petani bisa menyelamatkan tanaman mereka.

Muttawali menyampaikan, terendamnya padi dipicu saluran irigasi rusak akibat perumahan, bersentuhan dengan drainase dan aktivitas warga yang membangun di atas saluran tanpa diketahui pemerintah. Kondisi ini telah dikoordinasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan harapan saluran irigasi diperbaiki.

“Masyarakat sendiri juga sudah melapor,” ucapnya.

Lahan pertanian rawan terendam setiap tahunnya di kawasan Lingkar Selatan. Disana sebut Muttawali, saluran irigasi bersatu dengan saluran

di pinggir jalan. Pihaknya telah mengingatkan masyarakat agar musim hujan tidak menanam padi. Dianjurkan menanam kangkung dan lain sebagainya.

Kalaupun petani ngotot tanam padi. Petani dipaksakan mengikuti asuransi usaha tani.

Asuransi usaha tani jelasnya, menjadi solusi. Petani hanya membayar Rp36.000 untuk satu hektar. Kalau gagal petani akan mendapatkan asuransi Rp 6 juta. “Rata – rata petani di Mataram sudah dimasukan ke asuransi tani yang merupakan subsidi pemerintah,” jelasnya. Pihaknya juga telah menyiapkan mesim pompa, tetapi jarang dipakai. Dengan luas lahan pertanian di kawasan Lingkar Selatan mencapai 5 hektar tidak akan efektif. Berbeda halnya di Rembiga bisa lebih cepat. (cem)

Penyebaran Virus Corona

Dispar Klaim Pariwisata di Mataram Tak Terganggu Mataram (Suara NTB) – Meluasnya penyebaran virus corona hingga merambah ke Indonesia menimbulkan kepanikan. Kondisi ini berdampak ke segala lini. Namun, sektor pariwisata di Mataram diklaim tidak terganggu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan, pemberitaan mengenai penyebaran virus corona belum terlalu signifikan mengganggu pariwisata di Kota Mataram. Selama ini, pihaknya hanya mengejar kunjungan dalam negeri.

“Disini tidak begitu berdampak,” kata Denny dikonfirmasi, Rabu (4/3). Kemungkinan yang merasakan dampak sebut Denny, destinasi di luar Kota Mataram. Karena belum ada keluhan dari pelaku wisata, Dispar belum mengambil langkah antisipasi apapun. Akan tetapi, pihaknya menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Seperti, kebijakan penurunan

(Suara NTB/dok)

H. Nizar Denny Cahyadi tiket. Penurunan harga tiket hanya berlaku bagi 25 seat.

“Kami belum menindaklanjuti secara jauh. Masih landailandai saja,” klaimnya. Kunjungan wisatawan domestik ditargetkan tahun 2020 mencapai 800 ribu. Data pertriwulan belum diketahui secara detail. Dispar hanya melihat dari jumlah

tamu yang menginap di hotel.

Dikonfirmasi terpisah, Pengurus Asosasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), Alit Sumiartha menegaskan, aktivitas pariwisata di Lombok dan khususnya di Mataram sangat terganggu. Beberapa wisatawan yang sudah mengkonfirmasi berkunjung ke Lombok akhirnya menunda pemberangkatan dengan adanya virus corona.

Penundaan kunjungan sangat merugikan pelaku pariwisata. Sebab, lebih dari 75 persen yang mengurungkan wisata mereka. “Sangat terganggu. Beberapa wisatawan sudah confirmed ke Lombok. Akhirnya cancelled dengan adanya virus corona ini,” akunya. Alit mengharapkan, pemerintah tetap memberikan kesan positif untuk pariwisata ke depannya. Disaat sekarang ini, pemerintah bisa memperbaiki fasilitas – fasilitas pariwisata agar menjadi lebih atraktif lagi. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram,H. Ahyar Abduh mengingatkan, manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, supaya tidak berlaku diskriminatif dalam memberikan pelayanan bagi pasien tidak mampu. Peningkatan pelayanan harus dikedepankan memberi rasa nyaman bagi masyarakat. “Jangan ada pelayanan diskriminatif bagi pasien terutama masyarakat tidak mampu,” kata Walikota mengingatkan.

Walikota menegaskan, petugas medis tidak boleh menolak pasien dengan alasan tidak tersedia kamar. Misalnya, pasien kelas tiga bisa dinaikan ke kelas dua dan seterusnya. Kebijakan itu sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Mereka datang bawa KTP saja asalkan warga Kota Mataram. Silahkan dilayani,” tegasnya.

Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan juga harus dilakukan. Sejak 10 tahun beroperasi, rumah sakit plat merah ini memiliki banyak prestasi serta inovasi. Walikota dua periode menambahkan, perkara peningkatan pelayanan tidak pernah menunda atau menolak pengajuan dari managemen rumah sakit. Ia menyadari bahwa penambahan fasilitas sebagai komitmen mempermudah masyarakat mendapatkan atau mengakses pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.

H.L.Herman Mahaputra menyampaikan, manajamen rumah sakit sejak awal Januari 2020 memiliki kebijakan tidak akan menolak pasien terutama masyarakat miskin pengguna kamar kelas tiga.

Bilamana ruang rawat inap kelas tiga penuh akan dinaikan ke kelas dua. Tetapi pada saat itu, kamar kelas dua penuh akan dinaikkan ke ka-

mar kelas satu sampai VIP. Untuk pembayaran masyarakat tidak perlu khawatir. Pengenaan tarif akibat kebijakan naik kelas karena kamar penuh tetap dibayar dengan tarif kelas tiga oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini menjadi komitmen Pemkot Mataram. Jack sapaan akrabnya mengaku, sudah menyampaikan kebijakan tersebut ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. “Saya sudah sampaikan ke Pak Wali dan Pak Sekda,” tandasnya.

Kemungkinan pasien yang naik kelas khususnya kelas tiga akan diatur terutama kunjungan dari keluarga pasien. Pihaknya tidak melarang berkunjung atau menjenguk keluarga mereka. Tetapi juga perlu menjaga atau menghormati privasi dari pasien lainnya. Dia menganalogikan daripada kamar yang akan ditempati oleh pasien BPJS kelas tiga kosong. Sementara, rumah sakit harus membayar gaji karyawan, sarana pendukung seperti air, listrik dan lain sebagainya. Lebih baik masyarakat menempati untuk mendapatkan pelayanan.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut akan menimbulkan kerugian dinilai wajar. Sebagai rumah sakit milik pemerintah dinilai tidak masalah. Sebab, pihaknya tidak memiliki target apapun untuk memenuhi pendapatan asli daerah. “Kami pyur memberikan pelayanan masyarakat. Itu bentuk komitmen Pemkot Mataram. Tidak ada alasan menolak pasien baik miskin maupun kaya,” tandasnya.

Kebijakan tersebut telah disampaikan di tataran manajemen rumah sakit hingga petugas medis. Seandainya, petugas medis ketahuan menolak pasien miskin akan dipecat. Memastikan hal itu, manajer pelayanan diminta khusus mencari masalah di tingkat bawah untuk dicarikan solusi. (cem)

(Suara NTB/cem)

ANTRE - Sejumlah pasien antre di loket pendaftaran sebelum mendapatkan perawatan di RSUD Kota Mataram.

Manajemen maupun petugas medis rumah sakit diingatkan untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada pasien.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Halaman 3

Pengiriman Pekerja ke Luar Negeri Terhenti Mataram (Suara NTB) Sejumlah negara telah menutup diri, setelah merebaknya virus corona.

Program pengiriman pekerja ke luar negeri juga dihentikan, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB, H. Muhammadun menegaskan soal penghentian sementara ini pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini.

Kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (5/3) kemarin, Owner PT. Tekad, Lelede Lombok Barat imi mengatakan sebetulnya sangat berharap tidak ada penghentian dari negara-negara tujuan.

Karena sifatnya global, dam-

pak virus corona ini, maka dimaklumi. Tinggal menunggu kebijakan pemerintah atau negara yang menjadi tujuan penempatan. Kapan akan membuka kembali pintu – pintu masuk di negaranya untuk orang asing.

“Timur Tengah saat ini sudah menutup diri. Bahkan umrah dan haji ke Arab Saudi tidak bisa sementara ini. Karena ini bukan kebijakan pemerintah kita, ya kita tetap ikuti aturan,” ujarnya. Selain Arab Saudi, pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, dan nega-

ra-negara di Asia Tenggara juga sementara ini dihentikan. Sampai situasi kondusif kembali. Namun rekrutmen tetap dilakukan, khususnya untuk penempatan ke Timur Tengah.

Sejak dibuka pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah (Arab Saudi) melalui satu pintu, jumlah peminatnya cukup banyak kata H. Muhammadun.

Pendaftaran melalui PT. Bursa Usaha Migrant Indonesia (BUMI) di sekretariat Apjati NTB setiap harinya masuk.

Bahkan sejumlah calon PMI

yang akan diberangkatkan juga akan mengikuti program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri. Untuk dilatih menjadi tenaga terampil (skill).

“Sambil proses rekrut tetap jalan. Sampai menunggu terbuka kembali negara-negara tujuan penempatan,” jelas H. Muhammadun. Diketahui NTB secara resmi menjadi pilot project pelaksanaan Job Fair ke Arab Saudi melalui sistem satu kanal. Pengiriman PMI atau yang sebelumnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

melalui PT. BUMI. Bekerjasma dengan salah satu perusahaan penempatan di Arab Saudi, yaitu Syarikah.

Penempatan pekerja ke Arab Saudi menggunakan sistem satu kanal ini dilakukan di tengah berlakunya moratorium pengiriman pekerja ke Timur Tengah. untuk satu semester ujicoba pengiran satu kanal ini, direncanakan akan menempatkan sebanyak 9.000 pekerja asal Indonesia. Diharapkan 70 persennya diisi oleh PMI dari NTB. Rencananya, pengiriman ke Arab Saudi sudah mulai dilakukan. Namun tertunda karena virus corona. (bul)

H. Muhammadun (Suara NTB/bul)

Tata Kelola Lobster akan Diatur Pergub Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan memperbaiki tata kelola pengelolaan lobster.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah menggodok peraturan untuk menengahi permintaan penangkap benih lobster yang menginginkan dibukanya keran ekspor benih lobster, dan pembudidaya yang menginginkan lobster dibudidayakan di dalam negeri.

Ada rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster yang dihentikan (Suara NTB/bul) pada era Menteri KKP Susi L. Hamdi Pudjiastuti. Kamis (5/3) kemarin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melalukukan dialog dengan seluruh stakeholders terkait lobster. Dari akademisi, praktisi, dinas terkait. Dialog dilakukan untuk menjaring masukan-masukan dari semua pihak.

Agar usulan Pergub dapat menampung seluruh aspirasi stakeholders. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Lalu. Hamdi, M. Si usai melakukan pertemuan menegaskan, pihaknya tengah menyusun draft Pergub untuk mengantisipasi turunnya revisi Permen KP No 56 tahun 2016. “Kita dapat bocoran, revisi Permen ini akan memperbolehkan menangkap benih lobster, memperbolehkan budidaya. Bahkan juga memperbolehkan ekspor terbatas,” katanya.

Itulah yang diantisipasi, jangan sampai setelah Permen KP ditetapkan, NTB belum memiliki panduan untuk menyelaraskannya. “Kita panggil teman-teman seluruh stakeholders kira-kira langkah kita apa nanti setelah review Permen KP ke luar, kita sudah bisa secepatnya langsung bergerak,” jelas L. Hamdi. Beberapa yang akan diatur dalam usulan Pergub di antaranya, perlindungan dan kelestarian sumber daya. Penangkapan benih lobster mengenai persyaratan-persyaratannya. Kemudian tentang budidaya lobster dan terkait dengan pengendalian dan pengawasan.

Tidak lagi tata kelolanya sembarangan. Seperti sebelumnya, penangkapan dilakukan sebebas nelayan, lokasi penangkapan benih lobster juga bebas dilakukan di potensi-potensi sumber benih lobster. Pengiriman ke luar negeri juga belum diatur kuotanya. Lalu Hamdi mengatakan, nantinya akan diatur sinergitasnya. Antara lokasi penangkapan lobster dengan kebijakan daerah. dan tidak saling menganggu dengan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan untuk pariwisata.

“Kalaundakdiatur,sembarangandanbisasalingmenganggu.Lokasi tangkapnya harus jelas, alat apa yang akan digunakan menangkap.

Dan berapa besarnya kuota pengiriman ke luar negeri dan yang dibudidayakan. Semuanya akan diatur,” demikian L. Hamdi.

Provinsi NTB memiliki potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, diantaranya adalah potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Salah satu potensi sumberdaya ikan yang sangat penting, bernilai ekonomis tinggi dan volumenya cukup besar adalah benih lobster yang tersebar di seluruh wilayah pesisir bagian selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sebarannya di Lombok Barat tersebar di pesisir pantai Blongas, Teluk Sepi dan Pantai Pengantap. Lombok Tengah tersebar di pesisir pantai Selong Belanak, Gerupuk, Bumbang dan Teluk Awang. Di Lombok Timur tersebar di pesisir pantai Batu Nampar, Teluk Ekas, Serewe, Rungkang dan Tanjung Luar.

Di Kabupaten Sumbawa tersebar di pesisir pantai Labangka dan Lunyuk. Kabupaten Dompu tersebar di pesisir pantai Lamaci, Teluk Cempi, dan Kabupaten Bima tersebar di pesisir Pantai Teluk Waworada. Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah nelayan penangkap benih lobster di NTB sudah mencapai ± 5.632 orang. (bul)

(Suara NTB/bul)

BAWANG PUTIH - Bawang putih nunggal dari Sembalun yang diyakini berkhasiat obat. Harganya kini meroket, setelah merebaknya isu virus corona.

Rempah-rempah Diburu Pembeli

Harga Bawang Putih Tunggal Rp350 Ribu Per Kilogram Mataram (Suara NTB) Beberapa jenis tanaman berkhasiat obat banyak diburu, setelah isu virus corona mencuat. Lebih-lebih setelah rilis adanya penularan ke Indonesia.

Dalam beberapa hari ini Indonesia seperti dibuat geger. Pascadiumumkan oleh Presiden Joko Widodo dua WNI yang terjangkit corona setelah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang terpapar virus mematikan dari Wuhan, China ini.

Sejumlah kebutuhan penangkal penularan virus corona sangat laris di Indonesia, tanpa terkecuali di NTB. Misalnya, masker, jel pembersih tangah (hand sanitizer). Demikian juga tanaman-tanaman berkhasiat obat.

Beberapa hari terakhir laris manis temu lawak, jahe merah, kunyit putih.

Tanaman-tanaman obat dan rempahrempah yang banyak dijumpai di daerah-daerah lembah. Tak ketinggalan, bawang putih tunggal dari Sembalun, Lombok Timur juga menjadi buruan.

“Temu lawak, jahe merah, dan kunyit putih. Dan bawang putih nunggal (tunggal), ndak ada. Banyak yang beli,” kata Asmah, salah satu pedagang rempah-rempah di pasar induk, Mandalika, Sweta Kota Mataram. Sejak diumumkan adanya virus corona di Indonesia, kata Asmah, sontak pembelian beberapa jenis komoditas apotek hidup ini paling banyak dicari pembeli. Jualannyapun ludes.

Biasanya dia dipasok oleh pengepul

Pemkot Berangkatkan Tujuh Naker ke Jepang Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram belum lama ini memberangkatkan tujuh tenaga kerja (Naker) asal Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur ke negeri Sakura, Jepang. Merebaknya isu virus Corona (Covid-19) di Negeri Sakura itu, tak berpengaruh terhadap keberangkatan naker asal Mataram untuk bekerja di Jepang.

“Kemarin ada yang sudah berangkat ke Jepang sebanyak tujuh orang. Sejauh ini tidak ada penyetopan untuk ke Jepang, kecuali ke Arab Saudi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi Rabu (4/3) di Mataram. Sebelumnya kata Hariadi, keberangkatan ke Arab Saudi memang mendapat

penyetopan dari Kementerian Luar Negeri di pusat. Akan tetapi, jelas dia, selama ini proses pengurusan paspor di Disnaker Kota Mataram untuk TKI yang hendak menuju Arab Saudi tetap dibuka.

“Memang keran ke Arab Saudi masih dibuka. Tapi, karena belum selesai proses administrasi makanya belum ada yang berangkat ke sana,” jelasnya. Terkait merebaknya virus Corona di Wuhan China kata Hariadi, Pemkot Mataram sudah menyetop pemberangkatan TKI menuju China. Sejauh ini, Pemkot Mataram sudah bekerjasama dengan Provinsi NTB dan Pusat untuk tidak membuka keran pemberangkatan TKI menuju negeri China.

“Koordinasi itu tetap ber-

(Suara NTB/ist)

TIBA DI JEPANG - Beberapa PMI asal Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah telah tiba di Jepang belum lama ini. Sejauh ini, Pemkot Mataram belum menyetop pemberangkatan PMI menuju Taiwan, Korsel, Jepang, Malaysia, dan Singapura.

jalan. Tapi kan yang kita tahu belum ada penyetopan secara resmi. Tapi untuk ke China, sudah pasti kita stop,” jelasnya.

Selama ini, Disnaker kota Mataram sudah memberikan rekomendasi paspor untuk beberapa PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang akan menuju negara Taiwan, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan menuju Jepang. “Walaupun negara Jepang ada terindikasi terkena wabah virus corona, kita sudah berangkatkan tujuh orang ke sana untuk bekerja sebagai tanaga medis dan lain-lain,” katanya.

“Yang sudah berangkat kemarin itu, ada dua orang bekerja sebagai perawat dan tenaga lainnya. Kemarin juga tujuh orang TKI itu sudah memberikan informasi jika mereka sudah sampai di sana (Jepang),” katanya.

Sejauh ini jelas Hariadi, Disnaker Kota Mataram dalam sehari saja, sekitar dua sampai tiga orang dengan tujuan negara Malaysia, Taiwan dan Korea tetap ada yang mengurus paspor. Selama tidak ada pencekalan di negera yang bersangkutan, jelas dia, Pemkot Mataram akan tetap memberikan rekomendasi keberangkatan TKI menuju negera Jepang, Korsel, Taiwan, dan Singapura.

“Kecuali jika ada perintah dari pusat untuk menyetop, kami akan stop. Yang jelas ke Arab Saudi distop dulu. Nah, untuk TKI ke Korea Selatan sejauh ini belum ada. Cuma setiap hari itu ada saja yang mengurus paspor ke Disnaker.

Tapi kan belum tentu berangkat hari itu,” sebutnya.

Selama tahun 2018, jumlah

TKI asal Mataram yang berangkat ke luar negeri berjumlah 500 orang. Namun, pada tahun 2019 lalu mengalami penurunan. “Mudah-mudahan tren menurun itu karena Peluang kerja di Mataram lebih bagus,” kelakarnya.

Secara terpisah, Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Bali Tosha Lombok Kochi di Mataram, Abdurrahman mengatakan, pihaknya sudah memberangkatkan PMI asal Lombok pada umumnya berjumlah tujuh orang menuju Jepang. Di antaranya, satu orang warga Abian Tubuh, satu orang warga Montong Gading Lombok Timur, empat orang warga Lombok Tengah, dan Satu orang warga dari Kuripan Lombok Barat.

Sementara jelas Rama sapaannya, wilayah kerja PMI asal Lombok di Jepang berada di wilayah kota Tokyo, Gunma, Okinawa, Tachikawa, Musashi Murayama, dan wilayah Chosi Jepang. “Ratarata mereka bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit, instalasi kedap air, kontruksi, pengelasan, dan ada juga yang bekerja di pengecatan gedung,” terangnya.

Selama ini, jelas Rama, isu virus Corona di Jepang tak mempengaruhi pemberangkatan TKI asal Lombok dan khususnya kota Mataram.

Pasalnya, pihak Jepang melakukan pengecekan secara ketat untuk warga asing yang datang ke sana. “Sejauh ini pihak negara Jepang tidak ada isu menyetop TKI asal Indonesia ke sana. Karena memang negara Jepang sangat ketat dalam segala hal. Apalagi untuk virus Corona,” tutup Rama. (viq)

dari petani-petani di wilayah utara Lombok. Saat dijumpai, Kamis (5/3) kemarin, temu lawak, jahe merah dan kunyit putih ini tidak tersedia. Ia menyebut harga jual bawang putih nunggal dari Sembalun yang meroket. Biasanya ia menerima harga Rp100.000 perkilo dari petani/pengepulnya, harganya menjadi berubah setelah merebak isu coronya, menjadi Rp300.000/sekilo. Itupun, stoknya kosong.

Pedagang rempah-rempah lainnya, Roni Amrullah mangatakan harga bawang putih nunggal mencapai Rp350.000 sekilo. Bahkan akan naik menjadi Rp400.000 sekilo. Bawang putih nunggal dikenal sangat berkhasiat untuk beberapa jenis keluhan.

Mengendalikan kolestrol, jantung, ginjal, kurang tenaga, darah tinggi dan beberapa jenis keluhan lainnya.

Bawang putih nunggal ini biasanya dicampur dengan madu, atau lemon, diblender dan diminum. Khasiat lainnya adalah menjaga kekebalan tubuh.

Untuk mendapat bawang putih nunggal dari Sembalun ini, Roni mengatakan ditanam tidak seperti menanam bawang pada umumnya. Bawang putih nunggal, sifatnya hanya kebetulan. Bawang putih nunggal ini juga disebut umbi bawang yang gagal berkembang. Umbinya hanya tumbuh sebiji. “Banyak yang nyari, bahkan dari Jakarta. Ada juga kapten kapal persiar yang memang rutin memesannya,” demikian Roni. (bul)

Nelayan Keluhkan Lapak Tanjung Bias Giri Menang (Suara NTB) Nelayan di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar mengeluh lantaran tidak ada lahan untuk menambat atau parkir perahu akibat dibangun lapak-lapak di sepanjang pesisir Pantai Tanjung Bias. Belasan nelayan berharap disiapkan tempat tambat perahu di sekitar lokasi. Warga pun mengadukan masalah ini ke DPRD Lobar.

Merespon ini, pihak DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Nurhidayah bersama gabungan Komisi I dan Komisi II pun langsung turun ke lokasi, Rabu (4/3) lalu. Dewan berencana memanggil dan memfasilitasi para pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan ini. Ada juga Camat Batulayar Syahrudin, kepala desa dan kepala dusun serta Bhabinkamtibmas.

Sahabudin perwakilan nelayan mengharapkan ada tempat parkir perahu. Lapak saat ini yang dibangun di sepanjang Pantai Tanjung Bias mempersempit lokasi parkir perahu. Karena itu nelayan berharap agar lapak lebih dimundurkan lagi agar ada lokasi lebih luas.

Menurutnya, kalau kondisi lapak seperti

ini maka akan menyebabkan biang masalah ke depan, karena nelayan pasti terkendala menambat perahu kalau tidak ada solusi sebagai tempat parkir. Ia berharap ada solusi dari pihak dewan, Pemda dan instansi agar ada jalan keluar bagi nelayan.

Sementara itu, Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman mengaku keluhan nelayan sudah ada jalan tengah. Pihak desa tegas dia tidak pernah merugikan atau merugikan warga. “Tapi kok ada keluhan, padahal kami sudah bersurat meminta pengelola lapak untuk memajukan lapak sebagai lokasi parkir perahu. Beberapa orang sudah memajukan lapak dan memang ada beberapa yang belum,” tambahnya.

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah menegaskan, pihaknya turun sidak menindaklanjuti adanya surat masuk dari nelayan meminta hearing. “Tapi kami turun langsung ke lokasi untuk mendapatkan gambaran sebenarnya masalah yang dihadapi nelayan, semua masalah ini nanti Kita bahas bersama untuk mencari solusi,” ujarnya, seraya menambahkan, semua instansi akan dipanggil terkait untuk mencari solusi bersama. (her)

(Suara NTB/her)

TURUN - Anggota DPRD Lobar turun ke Tanjung Bias Senteluk menindaklanjuti keluhan nelayan terkait lokasi parkir perahu, Rabu (4/3) lalu.

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bangku Kurang dan Bolong

Murid SD di Gangga Belajar Sambil Berdiri dan Lesehan Aktivitas belajar mengajar dalam kondisi memprihatinkan masih ditemui di sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jumlah kebutuhan bangku dan meja tidak sebanding dengan rasio murid, menyebabkan siswa harus belajar berdesakan. Karena capek berdesakan, beberapa siswa memilih berdiri, ada pula yang duduk lesehan.

POTRET itu terlihat di SDN 5 Gondang, Kecamatan Gangga. Di sekolah ini, seluruh RKB sementara masih terbuat dari material baja yang dibangun saat tanggap darurat bencana gempa tahun 2018 lalu.

Pihak sekolah kekurangan bangku, meja, dan ruang kelas.

Ruang guru pun, hanya 1 ruang di mana guru duduk berjejal.

Guru Kelas 1, Denda Mona Andriani, dikonfirmasi wartawan Kamis (5/3), tak menyangkal sarana dan prasarana SDN 5 Gondang tidak layak. Murid kelas 1 yang diasuhnya, tidak tercukupi meja dan

bangku. Tak pelak, muridnya duduk berdesakan di bangku panjang yang diatur berderet.

“Kekurangan bangku dari dulu, anak-anak ada yang belajar berdiri sejak setelah gempa,” kata Denda.

Tidak hanya bangku, ruang belajar juga kurang. Pihak sekolah pun menyiasati satu ruang gudang, dijadikan ruang kelas. Tidak ada bangku, sekolah pun menggelar terpal sebagai alas. Ruang ini hanya bisa digunakan saat cuaca normal. Jika hujan, ruangan tidak bisa digunakan karena lantai ruang kelas sejajar dengan

Puskesmas Berstandar Nasional SEBANYAK tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan kembali dibangun tahun 2020 ini. Di antaranya, Puskesmas Labuan Lombok, Puskesmas Batuyang, dan Puskesmas Keruak.

Tiga puskesmas yang dibangun ini sesuai standar nasional.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/3), Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. H. Hasbi Santosa, mengatakan, dari persyaratan Permenkes 75 Tahun 2017 bahwa luas puskesmas minimal 30 are, sehingga sudah semestinya Puskes(Suara NTB/yon) mas Labuhan Lombok diHasbi Santosa lakukan pemindahan. Di mana mulai minggu ini, Puskesmas Labuan Lombok yang baru mulai dilakukan pelelangan di Jakarta. ‘’Hal tersebut dikarenakan anggarannya berasal dari UNDP yang merupakan salah satu badan PBB atau pendanaan dari Eropa sebesar Rp8 miliar,’’ ujarnya.

Diakuinya, luas lahan Puskesmas Baru Labuhan Lombok seluas 60 are. Hanya saja yang digunakan untuk pembangunan fisik seluas 40 are dari standar minimal 30 are. “Saya sudah tandatangani DED-nya untuk segera dilakukan pelelangan yang dilakukan di Kementerian Kesehatan,”jelasnya.

Sementara untuk puskesmas yang juga dipindah dan dilakukan pembangunan baru yaitu Puskesmas Batuyang ke Lapangan Momogan dengan anggaran sebesar Rp5,6 miliar. Sumber anggarannya dari DAK afirmasi karena termasuk daerah yang terdampak gempa. Lahan yang menjadi lokasi pembangunannya berasal dari pemerintah desa. Sementara lahan di puskesmas sebelumnya diserahkan ke desa.

Untuk puskesmas baru juga dibangun di lapangan Keruak untuk mengganti fungsi puskesmas yang lama menjadi rumah sakit. Lokasi pembangunannya di sekitar Embung Belai. Sumber anggarannya dari pemerintah daerah untuk lahannya. Sementara untuk pembangunannya DED sebesar Rp5,8 miliar.

Di samping itu, dilakukan juga renovasi dan penambahan lahan untuk sejumlah Puskesmas di Lotim, seperti Puskesmas Pringgasela, Lenek, Denggen, Lendang Nangka, Rarang Selatan yang rata-rata dananya dari pemerintah daerah. Termasuk kemungkinan di APBD Perubahan akan dilakukan perluasan lahan untuk Puskesmas Rarang Selatan.

“Untuk puskesmas baru tahun ini kita bangun tiga puskesmas. Sebaran dan jumlahnya untuk akses masyarakat, kecuali pustu akan ditambah dua unit dan empat unit dilakukan renovasi,”pungkasnya. (yon)

halaman. Air hujan secara otomatis masuk ke ruang kelas.

“Total murid 219 orang, dengan 8 rombel (rombongan belajar). Kelas 1 dan kelas 2 masingmasing dua rombel,” sambung Guru Kelas, Naslim Susianto.

Menurut Naslim, kekurangan bangku tidak hanya terjadi di kelas 1 dan 2, tetapi di semua kelas. Di kelas 6, beberapa murid yang menggunakan bangku besi berbusa tapi bolong, harus menambalnya dengan potongan papan bekas bangku untuk bisa diduduki. Setidaknya dua sampai tiga murid kelas 6 berkreasi dengan cara itu.

Ia memperkirakan, kekurangan bangku dan meja di tiap kelas antara 7-8 unit, sehingga butuh waktu untuk memenuhi semua kebutuhan di tiap kelas.

“BOS sudah digunakan, tidak bisa arahkan ke sana, ada perlengkapan sekolah lain yang

Prestasi tingkat kecamatan tahun 2020 yang diraih yaitu juara I di 9 mata lomba (juara

Selong (Suara NTB) Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum tuntas. Dalam upaya akselerasi penanganan, Kamis (5/3) siang, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi RTG Lotim dan dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB.

RAKOR – Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memimpin rakor percepatan penanganan gempa di Kabupaten Lotim, Kamis (5/3).

umum), meliputi PPKN, Bahasa Indonesia, Lagu Solo, Tari Kreasi, Lomba Ceramah Is-

lam, sepak takraw, puitisasi Al Qur’an, dan calista (baca tulis tangan) kelas 1. (ari)

Pada kesempatan ini, bupati meminta ada langkah percepatan untuk melakukan penanganan RTG. Apalagi, masalah yang dihadapi saat ini berkutan pada rumah rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR). Sementara tenggat waktu penyelesaiannya 31 Maret mendatang.

Bupati Sukiman menekankan agar mencari aplikator yang dapat dipercaya dengan baik untuk bisa menuntaskan pembangunan.

Selain itu, tambahnya, pada bulan Ramadhan mendatang harus menjadi tolok ukur percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Lombok Timur.

Sementara Kepala Pelaksa-

na BPBD Provinsi NTB H. Ahsanul Halik mengakui langkah progresif Lotim dalam penanganan pascagempa. Akan tetapi, ia menyayangkan masih ada dana korban gempa ini mengendap di bank sebesar Rp 72 miliar.

Mantan Penjabat Bupati Lotim ini mengaku masih adanya dana yang belum cair inilah yang menjadi salah satu penyebab progress tidak berjalan baik, yakni dana belum didebet ke rekening kelompok masyarakat (pokmas).

Data penerima bantuan stimulan penanganan gempa ini juga dinilai masih belum diketahui dengan baik. Untuk itu, Ahsanul Khalik menyarankan agar data penerima lebih jelas. “By name by address ini hendaknya bisa dibagikan kepada camat dan kepala desa,” sarannya.

Dia menyarankan upaya percepatan dapat dilakukan dengan model swakelola. Se-

lain itu diperlukan penguatan kebersamaan di lapangan.

Utamanya antara fasilitator dengan kepala desa.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lotim, Purnama Hadi menyebut jumlah kerusakan rumah masyarakat akibat bencana gempa bumi 27.619 unit, terdiri dari rusak berat sebanyak 10.266 unit, rumah rusak sedang 4.772 unit dan rusak ringan 12.581 unit. Mereka tersebar di 20 kecamatan dan 173 desa.

Sementara progres rumah terbangun untuk katagori rusak berat berjumlah 10.266 unit dengan rincian 9.389 unit sudah jadi dan 663 unit sedang berproses dengan pencairan sudah 100 persen. Sedangkan progress katagori rusak sedang dengan jumlah 4.299 unit sudah jadi 90.09 persen dan progress untuk rumah yang mengalami rusak ringan adalah 12.069 unit dan sudah jadi 95,93 persen. (rus)

Anggaran Berkurang

Dewan Minta Pemda Klasifikasi Pembangunan Jalan Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyoroti dan menyayangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim yang masih berada pada urutan ke-9 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Sehingga persoalan ini sangat penting untuk diperhatikan, salah satunya dengan melakukan klasifikasi pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan yang menjadi faktor penentu peningkatan perekono-

(Suara NTB/ari)

TUNGGU PENUMPANG - Sejumlah kusir cidomo di Gili Trawangan menunggu penumpang yang kebanyakan wisatawan dan belakangan ini kunjungan wisatawan makin menurun. pemerintah daerah menyelesaikan masalah besar sektor pariwisata ini. Wacana bebas pajak selama 6 bulan harus disampaikan secara riil kepada pelaku wisata. Sebab situasi saat ini, tidak mendukung bagi kelangsungan usaha perhotelan.

“Kita sendiri saat gempa (tahun 2018), tidak dapat free tax. Hanya satu bulan di Agustus tidak bayar karena memang tidak menghasilkan,” sebutnya.

Bagi pelaku perhotelan di tiga Gili, Kusnawan mengaku tidak semua perhotelan mengambil langkah PHK kepada karyawannya. Di internal asosiasi GHA, seluruh GM hotel memilih memanfaatkan keluangan karyawan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Karyawan di tiap divisi diberikan pelatihan dengan instruktur dari kalangan General Manager Asosiasi GHA. Pel-

(Suara NTB/ari)

BELAJAR - Akibat kekurangan bangku, murid SDN 5 Gondang belajar sambil berdiri. Bahkan ada murid yang belajar sambil duduk lesehan di lantai.

Bupati Minta Penanganan RTG Dipercepat

Dampak Corona, Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Gili Terpengaruh Tanjung (Suara NTB) Penyebaran virus Corona di seluruh belahan dunia, berdampak juga ke Lombok. Pintu masuk utama wisatawan melalui tiga Gili mulai merosot, dan cenderung stagnan.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Kamis (5/3) mengakui tingkat kunjungan ke tiga Gili mulai mengkhawatirkan. Sejak seminggu terakhir, kunjungan cenderung stagnan bahkan menurun di angka kurang dari 1.000 per hari.

“Gerbang masuk wisatawan ke NTB ya tiga gili, sekitar 70 persen masuk lewat laut. Kondisi sekarang penumpang fast boat sudah di bawah 1,000 dan cenderung stagnan,” ujar Kusnawan.

Menurut GM Hotel Wilsons Retreat Gili Trawangan ini, aktivitas traveling wisatawan mancanegara relatif normal hingga awal Februari lalu. Namun memasuki Maret ini, wisatawan yang datang mulai turun. Bahkan, ia memprediksi wisatawan yang masih berada di Bali dan provinsi lain merupakan wisatawan yang sudah lebih dulu keluar dari negaranya sebelum travel warning dampak Corona. “Yang masuk ke Gili Trawangan saja hanya 600 orang. Itu pun kelas backpacker,” imbuhnya.

Pihaknya meminta agar

didahulukan. Bendahara BOS tetap anggarkan, pernah dibeli 10 untuk kelas 2,” sambungnya.

Ia membantah jika pihak sekolah tidak mempedulikan kondisi anak-anak yang belajar sambil berdiri. Sebaliknya pihak sekolah tidak bisa optimal mengalokasikan dana BOS untuk kebutuhan bangku dan meja. Sebab prasarana pendukung lain yang lebih prioritas masih harus dipenuhi.

“Kami berusaha memberi yang terbaik. Dalam keadaan kami seperti ini, meja dan bangku diisi oleh 3-4 anak.”

“Kadang anak nyaman seperti itu, disuruh duduk tapi memilih berdiri,” imbuhnya.

Untuk diketahui, SDN 5 Gondang dikenal cukup berprestasi. Di beberapa mata lomba akademik dan non akademik, sekolah ini mewakili Kecamatan Gangga untuk lomba tingkat kabupaten.

atihan dipusatkan di tiga titik, masing-masing Mark Hotel (Trawangan), Villa Karang (Gili Air) dan Sri Resort (Gili Meno).

Melihat dinamika wisatawan di hari kelima bulan Maret ini, Kusnawan memastikan keuangan perhotelan middle up masuk fase merugi. Omzet rendah akibat stagnasi kunjungan tidak mampu menurut beban operasional. Sebaliknya di hotel middle low, sudah mulai terjadi perang harga dengan kecenderungan saling merugikan.

“Pertanyaan kami pemda ke mana aja? Harusnya pemda mulai membantu (lobi harga tiket) mendatangkan pengunjung domestik, karena tiket domestik sendiri tidak berkurang,” cetusnya. (ari)

mian masyarakat ataupun IPM. Seperti disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menegaskan untuk pembangunan jalan harus dilakukan klasifikasi. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi saat ini berupa kemiskinan maupun IPM yang masih berada di urutan ke-9 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Artinya pembangunan jalan tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga perlu dipilah jalan yang akan ditangani terlebih dahulu.

Selain itu, katanya, harus ada data tentang infrastruktur secara keseluruhan untuk dikalkulasikan serta diklasifikasikan ruas jalan yang menguntungkan bagi perekonomian masyarakat, terutama yang dapat mengurangi angka kemiskinan, sehingga presentasi pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan pendekatan data tersebut.

“Jangan sampai anggaran digelontorkan cukup besar di sektor infrastruktur dan pendidikan namun tidak menyentuh akar persoalan dalan menurunkan angka kemiskinan,”harapnya.

Untuk itu, sudah semestinya dilakukan pemetaan jalan untuk dilakukan yang tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya apabila peningkatan jalan dilakukan yang tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, maka anggaran yang digelontorkan hanya sia-sia.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi, mengungkapkan pembangunan jalan di Kabupaten Lotim saat ini memprioritaskan untuk men-

dukung atau penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sehingga dilakukan pembangunan ruas jalan di wilayah selatan, seperti di tahun 2019-2020, Jalan Tangu, Sukaraja-Pejaik dari total panjang jalan 6 kilometer yang sudah tertangani 2,5 kilometer dikarenakan beberapa ruas jalan lainnya membutuhkan perbaikan yang sama, bahkan ada beberapa ruas jalan yang belum dapat ditangani.

Akan tetapi secara umum disampaikan bahwa peningkatan jalan hotmix dari kondisi mantap 52,5 persen saat ini, apabila berakhirnya program percepatan ini nantinya akan mendapat peningkatan sekitar 14 persen sehingga menjadi 62 persen.

Sementara untuk jalan Tanak Pait dan Tanjung Ringgit serta kelanjutan pembangunan jalan Tangu- Sukaraja-Pejaik akan diprogramkan kembali, apakah melalui APBD perubahan, DAK plus atau melalui DAK 2021 yang dimana untuk DAK tahun 2021 secepatnya akan dimulai penyusunan databasenya. Sehingga di tahun 2021 diharapkan dapat tuntas semua panjang jalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat terutama di wilayah selatan.

Disampaikan lebih jauh, secara nasional DAK jalan dan jembatan mengalami penurunan untuk seluruh kabupaten/kota. Di mana besaran DAK yang mengalami penurunan hampir mencapai 30-40 persen.

Di mana pada tahun 2019 DAK untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lotim mencapai Rp40 miliar, namun sekarang mendapat DAK sekitar Rp30 miliar. (yon)

(Suara NTB/yon)

JALAN - Salah satu ruas jalan di lingkar selatan Lotim yang dibangun Pemkab Lotim.

(Suara NTB/yon)

MASKER KOSONG - Salah satu apotek di Lotim yang memasang pengumuman kekosongan masker di samping tingginya permintaan akibat dampak virus Corona, Kamis (5/3).

Masker Kosong di Semua Apotek di Lotim Selong (Suara NTB) Keberadaan masker saat ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menyusul merebaknya kasus virus Corona ke seluruh dunia, tak terkecuali ke Indonesia. Sementara fakta di lapangan ketersediaan masker di semua apotek di Lombok Timur (Lotim) kosong, sedangkan jumlah permintaan masker cukup banyak dari masyarakat.

Seperti disampaikan, Apoteker Apotek Selong, Lutfi Ibrahim, ketersediaan masker di apoteknya kosong satu bulan belakangan ini. Bahkan kekosongan masker tersebut berasal dari distributor langsung di Bali.

“Saya sudah tiga kali order tapi distributor mengaku ketersediaan masker kosong,” terangnya saat ditemui, Kamis (5/3).

Kekosongan masker yang dijual biasanya seharga Rp25 ribu satu kotak dengan jumlah isi sebanyak 50 buah. Sementara sampai hari kemarin, kata dia, banyak masyarakat yang datang mencari masker, karena menjadi suatu kebutuhan sejak beredarnya kasus virus Corona. “Hampir setiap hari masyarakat datang membeli masker,”katanya.

Sementara untuk di Apotek Magistra Selong, kekosongan masker sudah terjadi sejak dua bulan lalu. Ia sayang menyayangkan kekosongan ini karena jumlah permintaan cukup banyak lantaran menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan apotek yang berada di sebelah RSUD R. Soedjono Selong ini memasang pengumuman ketersediaan masker sedang kosong.

Kondisi yang sama juga terjadi di Apotek Alat Kesehatan Selong, di mana untuk masker yang biasa dipakai dan dicari oleh

masyarakat sedang kosong. Pihaknya hanya menjual masker kain yang bisa dicuci yang dijual seharga Rp5 ribu per buah. “Kita hanya menyediakan masker kain,”terang Apoteker di Apotek Alkes Selong, Hamzah.

Disamping itu, ia juga memilih untuk tidak menjual masker yang biasa digunakan oleh masyarakat lantaran harganya yang cukup mahal, yaitu Rp250 ribu per kotak.

“Masker satu kali pakai memang lebih aman. Tapi selain stok tidak ada, harganya juga cukup mahal sehingga kita hanya menyediakan masker kain,”ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. H. Hasbi Santosa, menjelaskan jika secara standar ada masker yang harus digunakan. Masyarakat yang menggunakan masker pun semestinya masyarakat yang sakit. Apalagi virus Corona tidak menular melalui udara, melainkan melalui aktivitas berbicara yang tidak terlihat secara kasat mata. “Sehingga pemakaian masker kepada penderita atau pasien,”jelasnya.

Hasbi juga menjelaskan bahwa penggunaan masker harus yang standar terutama yang bisa menyaring debu. Biasanya masker standar yang digunakan di medis dengan kode N-95. Di mana masker tersebut sebelumnya diperjualbelikan, namun sekarang tidak lagi namun disebarkan ke puskesmas. Masker itupun dapat digunakan 24 jam.

Mantan Direktur RSUD R. Soedjono Selong ini menyebutkan baru satu pasien yang sebelumnya diduga suspect Corona yang merupakan warga negara India. Namun pasien tersebut sudah dirujuk ke RSUP NTB dan hasilnya negatif. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Ratusan Miliar Jatah DD untuk Lobar Ditahan Kemenkeu Giri Menang (Suara NTB) Ratusan miliar dana desa (DD) masih belum bisa ditransfer ke rekening desa di Lombok Barat (Lobar), lantaran desa belum memenuhi persyataran permintaan transfer ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sejauh ini DD yang sudah diajukan dan dicairkan oleh KKPN baru 10 desa, sedangkan ratusan desa yang lain belum diusulkan.

“Yang sudah cair itu 10 desa, sedangkan sisanya belum. Beberapa waktu lalu kami mengusulkan tujuh desa ke PBPKAD selanjutnya pihak BPKAD mengajukan ke KPPN,” terang Kasi Bantuan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar Ahmad Maryuki, Kamis (5/3).

Syarat masuk ke kas desa, jelas dia, desa harus menyelesaikan APBdes. Setelah selesai, proses pencairannya akan masuk ke rekening desa. Namun syarat pencairannya, desa diminta membuat Surat Perintah Pencairan (SPP) ke bank. ‘’Desa tinggal berhubungan dengan pihak bank,’’ terangnya.

Nantinya DD yang dicairkan berdasarkan usulan SPP dan sesuai kebutuhan desa. Saat ini, rata-rata desa tengah menyelesaikan APBDes yang krusial sebagai persyaratan pencairan. Banyak desa tengah proses penginputan aplikasi siskeudes yang terhubung dengan Ompsan. Selain itu, ada juga desa yang masih tahap evaluasi di kecamatan.

Lambannya pengajuan pencairan diakui disebabkan beberapa faktor, di antaranya penyelesaian persyaratan yang lamban di desa. Di samping itu, perubahan aturan menyusul berlakunya PP nomor 11, menyebabkan desa harus melakukan penyesuaian, sehingga hal ini diakui menyebabkan agak lama.

Pencairan DD ini juga berdampak terhadap ADD, sebab DD belum cair pun juga dengan ADD. Pencairan ini diupayakan bersaamaan, meskipun ada rentan waktu. Di samping itu, sesuai ketentuan proses pencairan setelah ada usulan dari desa ke KPPN selama seminggu. Apalagi ketika usulan pencairan Rp1 miliar, harus menunggu karena KPPN perlu komunikasi dengan pusat. “SOPnya paling lama satu minggu,” ujarnya.

Sementara itu, Kades Ranjok Khairil Anwar menegaskan molornya pencairan DD ini bukan asih akibat desa yang lamban menyelesaikan syarat seperti APBDes. Menurutnya APBDes bukan lamban, karena prosesnya perlu pelibatan masyarakat. Desa tidak bisa mengesahkan APBdes kalau tidak melibatkan warga.

“Kita di sini harus musyawarahkan semua, kami tidak berani mengesahkan APBDes asal-asalan,sebab saat musyawarah ada saja yang pro kontra, sehingga di sini terjadi tarik ulur,” jelas dia.

Di sisi lain, Pendamping Lokal Desa (PLD) di Gunungsari, L Hadi Irawan mengatakan pihak pendamping sudah menyuarakan ke desa agar perencanaan tahun 2020 dilakukan sejak bulan Juni tahun lalu.

Seperti penyusunan RKPDes dari bulan Juni sampai September, namun belum bisa dilaksanakan oleh desa, sehingga dilaksanakan akhir tahun lalu. Sebab jenjang penyusunan perencanaan ada dua, yakni penyusunan RPKDes bulan juni sampai September, baru penetapan ABDEs dari bulan Oktober-Desember baru ditetapkan. (her)

BPJN Upayakan Bangun Pembatas Median di Jalur Bandara Giri Menang (Suara NTB) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Mataram, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB berupaya membangun pembatas median jalur menuju Bandara Internasional Lombok (BIL). Pihak BPJN akan meninggikan pembatas median jalan sepanjang 4,2 kilometer secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.

Demikian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1, Pramono Tri Yulianto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3, Gagok Supriatno mengklarifikasi pemberitaan terkait kondisi jalur bandara mulai dari Gerung-Kuripan yang kondisinya rawan kecelakaan akibat rendahnya median jalan, Kamis (5/3).

Diakui kondisi median jalan di jalur ini memang rendah atau pendek, karena dulu pernah dilakukan pembangunan jalan, sehingga menyebabkan jalan menjadi lebih tinggi.

Namun, kata dia, tidak harus median tinggi, sebab kalau pengguna jalan membaca marka jalan, tidak boleh menyeberang. ‘’Seharusnya kepolisian bisa melakukan tilang,’’ sarannya.

Diakui belum ada anggaran khusus untuk meninggikan kerep di median jalan jalur bandara tersebut, hanya saja pihaknya akan berupaya agar bisa dilakukan pembangunan median jalan tersebut tahun ini. Caranya dengan mengalokasikan dari item-item yang tidak begitu penting untuk diprioritaskan pada pembangunan median jalan tersebut.

“Insya Allah tahun ini kami upayakan,”jelas dia.

Disebutkan panjang median yang akan dibangun sepanjang 2,1 kilometer, namun karena memutar sehingga panjangnya menjadi 4,2 kilometer. Diakuinya pemasangan kerep median jalan ini juga ada permohonan resmi melalui surat dari polres Lobar. Bahkan pada.

Menurutnya jalan bandara ini adalah jalan kelas II skunder. Kecepatan kendaraan di sana 80 kilometer per jam dan dilengkapi rambu, marka dan penyeberangan. Kondisi jalan ini juga mantap, tidak ada yang bolong-bolong. Dalam penanganan keamanan lalu lintas di jalur ini jelas dia tentu bukan hanya BPJN namun juga kepolisian. Sebab dalam desain di median jalan bukan untuk dilewati. (her)

(Suara NTB/her)

JALAN - Pengguna jalan secara liar menggunakan median jalan jalur bandara, kepolisian diharapkan melakukan tindakan tegas.

Halaman 5

Prihatin Banyak Berperkara Hukum

Tokoh Agama Gelar Istigasah Penyelamatan Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) Sengkarut persoalan aset yang menggelayuti Pemkab Lombok Barat (Lobar) selama beberapa tahun terakhir, membuat tokoh masyarakat dan agama prihatin. Hal ini juga dirasakan Pimpinan Pesantren Tahfidz Al-Qur’an Al-Furqon Batu Kuta Narmada Lombok Barat, TGH. Faizin Ya’qub yang kemudian mewujudkan keprihatinannya dengan cara menyelenggarakan zikir dan doa.

Zikir dan doa yang juga dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dengan tajuk “Mengetuk Pintu Langit dengan Istigasah dan Doa Bersama Dalam Rangka Penyelamatan Aset Lombok Barat” di Masjid Pesantren yang berada persis di samping Taman Narmada itu, Kamis (5/3).

“Saya yakin dengan istigasah ini akan membukakan hati berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan aset di Lombok Barat agar bisa membantu penyelamatan aset dan mengembalikannya untuk bisa dipakai demi kemaslahatan,” ujarnya.

Kemaslahatan tersebut, ujar TGH. Faizin Ya’qub, meminjam analogi dari Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, pembiayaan untuk persoalan dan kerugian akibat kehilangan aset semestinya bisa dialokasikan buat kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan anak yatim. “Karena keprihatinan tersebut, selama sebulan kami melakukan khataman Qur’an baru kemu-

dian hari ini menyelenggarakan istigasah. Ini dilakukan oleh anak-anak yang masih belum aqil baligh dan mereka sedang dan bahkan yang sudah menghafal 30 juz qur’an,” terang TGH. Faizin Ya’qub.

Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi menyambut baik acara yang digagas oleh TGH. Faizin Ya’qub. “Semoga ini bisa mengetuk hati pihak-pihak yang masih menyimpan dokumen-dokumen kepemilikan serta tahu bahwa objek tertentu itu adalah milik pemda. Termasuk dengan yang akan atau sedang menggugat aset Pemda, semoga bisa dibukakan hatinya untuk jujur menilai kepemilikan sebuah objek,” terang Fauzan.

Dalam beberapa kasus terang Fauzan, proses pengalihan kepemilikan atas sebuah aset yang tercatat dalam neraca aset daerah, justru mendapat gugatan dan akhirnya pemerintah daerah mengalami kekalahan

(Suara NTB/ist)

ISTIGASAH - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama TGH. Faizin Ya’qub dan jajaran saat hadir dalam istigasah dalam rangka penyelamatan aset Lobar, Kamis (5/3). karena lemahnya aspek hukum berupa sertifikat kepemilikan.

Fauzan Husniadi memberi contoh kasus SDN 2 Bengkel yang dahulunya adalah satu kesatuan dengan aset milik Kementerian Sosial.

“SDN 2 Bengkel, ini kan pemda digugat, tapi setelah bergulir gugatan di MA, baru datang orang Kemensos, disampaikanlah bukti kepada kami bahwa itu adalah tanah milik kemensos.

Nah dulu ada tanah Kemensos yang di sebelah selatan. Dibangun bangunan Kemensos, tapi yang bangun pemda. Nah itu dulu pernah digugat, tapi Ke-

mensos menang. Nah ini satu lokasi dengan SDN 2 Bengkel.

Diketahui bahwa itu tanah milik Kemensos seluas 3.700 m², termasuk di atasnya berdiri SDN 2 Bengkel,” terang Fauzan.

Saat ini aku Fauzan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan dikoordinasi lebih intens dengan Kemensos supaya bisa dilibatkan saat proses PK (Peninjauan Kembali, red) ke Mahkamah Agung.

Menurut catatan BPKAD, dalam 3 tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sedang berperkara dalam beber-

apa objek perkara gugatan, di antaranya ada di Salut, Batu Kuta, SMP 2 Gunungsari, SDN 2 Bengkel, dan Desa Sesela.Pihaknya aku Fauzan masih berpikir positif untuk tahun-tahun mendatang tidak mengalami gugatan lagi.

“Tiga pengamanan ini kan kita maksimalkan. Pengamanan administrasi kan sudah jelas tercatat di neraca. Nah pengamanan fisik dikuasai, lalu pengamanan yuridis ini kita sertifikatkan supaya alas kepemilikan kita ini jelas,” tegas Fauzan. (her)

Dwi-Normal Daftar Bawaslu Loteng Mulai Tahap di Hanura

Sengketa Tahapan Pilkada

Mediasi

Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng) memulai tahap mediasi penyelesaian sengketa tahapan pilkada yang diajukan dua bakal calon kepala daerah jalur perseorangan, Kamis (5/3). Tahapan dimulai dengan penyampaian materi permohonan dari pemohon dengan dihadapi pihak pemohon dan termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng.

“Hari ini (Kamis kemarin,red) tahapan mediasi penyelesaian sengketa tahapan pilkada dimulai. Dengan agenda pertama penyampaian permohonan dari pihak pemohon,” ungkap anggota Bawaslu Loteng, Baiq Husnawaty, kepada Suara NTB, Kamis sore kemarin.

Karena ada dua laporan, maka proses mediasi dilaksanakan dua kali sehari, pagi dan sore hari dan, direncanakan akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. “Untuk laporan H.L. Moh. Amin mediasi digelar mulai pukul 09.30 wita sampai selesai. Sedangkan mediasi Drs. H.L. Saswadi, digelar dari pukul 14.00 wita sampai selesai,” jelasnya.

Husnawaty menjelaskan, setelah penyampaian permohonan dari pemohon agenda mediasi berikutnya mendengarkan penyampaian dari pihak termohon, terhadap laporan dari pemohon. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan

(Suara NTB/kir)

MEDIASI - Mediasi pertama Bawaslu Loteng antara bakal calon perseorangan dengan KPU Loteng, Kamis (5/3). dengan pemeriksaan saksi- doman tetap keputusan Basaksi dari kedua belah pihak. waslu Loteng. “Apapun keputuSebelumnya, anggota Ba- san Bawaslu Loteng nantinya waslu Loteng, Harun Azwari harus dijalankan. Terlebih dari menjelaskan, sesuai aturan sepakat atau tidaknya pihak Bawaslu diberikan waktu se- yang bersengketa,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Selasa lama 12 hari untuk menyelesaikan sengketa tahapan (3/3), dua bakal calon kepala pilkada. Namun terkait sen- daerah dari perseorangan Ir. gketa tahapan pilkada yang H.L.Moh. Amin dan Drs. H.L. diajukan calon kepala daerah Saswadi, resmi melaporkan perseorangan, Bawaslu Lo- KPU Loteng terkait dugaan peteng menargetkan bisa tuntas langgaran pada proses verifikasi berkas syarat dukungan casecepatnya.

“Kita upayakan secepatnya lon perseorangan. KPU Loteng sengketa tahapan pilkada diduga tidak menjalankan bisa selesai. Bila perlu sebe- tahapan verifikasi yang ada, lumya batas waktu habis,” sehingga menyebabkan dua bakal pasangan ini dinyatakan jelasnya.

Dari proses mediasi tersebut, tidak memenuhi syarat pencabisa saja kedua belah pihak sep- lonan. Lantaran syarat dukuakat dan bisa saja tidak sepa- ngan yang disampaikan kurang kat. Tetapi yang menjadi pe- dari syarat minimal. (kir)

Praya (Suara NTB) Setelah mendaftar sebagai bakal pasangan calon kepala daerah di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, pasangan H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzanna, mendaftar di Partai Hanura Lombok Tengah (Loteng). Berkas pendaftaran pasangan sesama birokrat tersebut diterima langsung Sekretaris DPC Partai Hanura Loteng, Japun Mariadi, Kamis (5/3).

Kepada wartawan, Japun Mariadi mengatakan, pada proses awal seleksi calon kepala daerah Partai Hanura sudah mengantongi empat nama bakal calon kepala daerah. Masing-masing H. Dwi Sugiyanto, H. Bangun, H.L. Putria serta H. Masrun. Sesuai instruksi DPP Partai Hanura, para bakal calon tersebut diminta untuk melengkapi berkas pendaftaran dengan menyertakan nama pasangan yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang.

“Dari empat bakal calon kepala daerah yang masuk ke DPP Partai Hanura, baru H. Dwi Sugiyanto yang mendaftar

lengkap dengan pasangan. Sementara tiga bakal calon kepala daerah lainnya belum,” sebutnya.

Bahkan, ketiga bakal calon tersebut terkesan putus komunikasi dengan Partai Hanura, karena pascamenyerahkan berkas pendaftaran, sampai saat ini tidak akan komunikasi kembali. Padahal kalau bicara tahapan seleksi calon kepala daerah di Partai Hanura, sudah hampir 90 persen tuntas.

Dengan kondisi ini maka pasangan H. Dwi Sugiyanto – Drs. H.L. Normal Suzanna, berpeluang besar diusung Partai Hanura. Tapi tidak menutup kemungkinan tiga nama lainnya juga bisa diusung. Dengan cataran bisa segera memenuhi persyaratan yang dimintai oleh Tim Penjaringan Pilkada (TPP) DPP Partai Hanura.

“Bolehlah saat ini pasangan Dwi-Normal jadi nominasi untuk diusung Partai Hanura. Tapi calon yang lain juga belum tertutup peluangnya,” imbuh mantan anggota DPRD Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

DAFTAR - Bakal calon bupati dan wakil bupati Dwi Sugiyanto dan L. Normal Suzana mendaftar ke Partai Hanura, Kamis (5/3).

KBM di SMPN 2 Gunungsari Masih Lumpuh Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha bersama Komisi IV mendatangi lokasi sementara SMPN 2 Gunungsari yang diterjang banjir beberapa waktu lalu, Kamis (5/3). Pihak DPRD ingin melihat kondisi sekolah pascabanjir. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah ini masih lumpuh lantaran ruang sementara belum ditimbun secara maksimal.

Kunjungan DPRD Lobar ke lokasi sementara SMPN 2 Gunungsari ini didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) H. Nasrun bersama jajaran. Saat itu kondisi sekolah ini sedang sepi, karena siswa dipulangkan lebih awal akibat belum ada aktivitas belajar mengajar. Anak-anak hanya masuk sebentar untuk membersihkan sekolah.

Saat tiba di lokasi, anggota dewan ini langsung mengecek ruang kelas yang kondisinya sangat tak layak.

Semua ruang kelas memprihatinkan, lantaran masih berlumpur akibat belum ditim-

bun tanah uruq. Di halaman juga masih tersisa lumpur yang terbawa banjir.

Dari hasil dialog dengan guru dan komite sekolah, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurul Adha dan rombongan, tidak serta merta bisa meminta pemda memindahkan lokasi pembangunan, sebab butuh waktu dan tambahan anggaran. “Tapi catatan dari kami adalah bagaimana dilibatkan OPD terkait untuk melakukan kajian lokasi ini bagaimana drainasenya, talud dan pengurukan di halaman sekolah. Dikbud juga sudah buat perencanaan pondasi yang akan dibangun setinggi 1,2 meter agar layak,” harapnya.

Pihaknya memberi catatan agar pembangunan sekolah ini dilengkapi talud sungai, saluran drainase dan penimbunan halaman agar ketinggiannya dengan jalan.

Pembangunan sekolah ini juga harus memperhatikan lingkungan.

Akan tetapi persoalannya pada anggaran pembangunan tidak ada untuk talud dan pengurukan (penimbunan), karena alokasi dananya han-

ya untuk fisik saja. Hal ini, katanya, menjadi masalah.

Pihaknya pun mendorong agar dianggarkan pada APBD-P untuk penimbunan dan talud serta penataan sungai agar sehat dan layak.

Sementara Plt. Kadis Dikbud H. Nasrun mengatakan terkait rencana pembangunan gedung sekolah dianggarkan Rp1,4 Miliar. Rencana pembangunan dimulai April dan selesai dibangun bulan Agustus. Dua opsi rencana pembangunan sekolah ini, kalau dibangun enam ruang tidak bertingkat. Kalau bertingkat, maka ruangan yang bisa dibangun empat lokal. Namun itupun dibangun lantai bawah dulu. “Ketinggian pondasi 1,2 meter jadi tidak akan tersentuh banjir,” tegas dia.

Tahap awal ini pihaknya membangun dulu gedung RKB, sedangkan halaman dan talud bertahap akan dibangun karena kondisi anggaran. Diakuinya belum ada anggaran pembangunan talud dan penimbunan. Solusinya nanti bertahap dengan konsultasi ke bupati dan melibatkan semua OPD terkait. Termasuk meminta pendampingan dewan.

Penetapan lokasi ini atas aspirasi dan keinginan wali siswa.

Kepala SMPN 2 Gunungsari Sahrullah menambahkan KBM belum dimulai efektif.

Diakuinya, kondisi KBM se-

menjak direlokasi ke sekolah sementara ini sangat tidak maksimal, karena kondisi kelas. Bahkan pada uji coba beberapa Rabu lalu gagal, sehingga diulang lagi Kamis kemarin. (her)

(Suara NTB/her)

KUNJUNGI - Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha bersama Komisi IV didampingi Plt. Kadis Dikbud H. Nasrun dan jajaran saat berkunjung ke SMPN 2 Gunungsari, Kamis (5/3).

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/ist)

BERSAMA MENKO - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat memenuhi undangan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Rabu (4/3) lalu (foto kiri). Bupati Sumbawa saat bertemu H. M. Jusuf Kalla saat masih menjabat Wapres RI.

Pelabuhan Terbaik Nasional akan Dibangun di Teluk Santong Sumbawa Besar (Suara NTB) Tanjung Santong, Desa Teluk Santong Kecamatan Pelampang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Program Strategis Nasional (PSN). Di lokasi ini segera dibangun salah satu pelabuhan terbaik di Indonesia.

Demikian disampaikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc didampingi Asisten Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji K. ST, dalam keterangan persnya, saat memenuhi undangan Menteri

Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (4/3), di Jakarta.

Pertemuan itu dalam rangka membahas tindak lanjut dan progres rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung

DPMD Turun Pantau Masalah Pilkades di Tiga Desa Sumbawa Besar (suara NTB) Dari laporan yang diterima, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa terkait Pilkades serentak, ada tiga desa yang diketahui masih bermasalah. Sehingga Dinas PMD turun ke lapangan untuk memantau sekaligus berupaya membantu memfasilitasi penyelesaian masalah yang muncul.

Sebagaimana disampaikan Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Sum(Suara NTB/ist) bawa, Deden Fitriadi S.STP, Deden Fitriadi Kamis (5/3) kemarin. Ketiga desa tersebut, yakni Lantung Sepukur kecamatan Lantung, desa Labuan Aji kecamatan Labuan Badas dan desa Pelampang kecamatan Pelampang. Masalah yang dialami pada ketiga desa tersebut, hampir sama. Yakni, perdebatan pada keabsahan surat suara yang dicoblos. “Ada sedikit masalah, soal sah tidaknya suara yang dicoblos di kertas suara. Hampir sama kasusnya di tiga desa itu,”sebutnya.

Untuk menjaga kondusivitas, hasil Pilkades belum berani diplenokan oleh panitia. Tim Kabupaten sendiri tetap harus berdasarkan aturan. Kalaupun dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, harus berdasarkan rekomendasi dari Panwas Pilkades di desa setempat. “Kami (DPMD) masih mnegkaji dulu masalah ini di lapangan. Makanya kita turun,”tukas Deden. (arn)

Jaksa Pertimbangkan Pidanakan Penunggak Kerugian Negara Taliwang (Suara NTB)Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, masih mempertimbangkan proses penanganan lanjutan terhadap penunggak temuan kerugian negara apakah akan diajukan ke ranah perdata atau pidana. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran sampai dengan saat ini pengembalian kerugian negara tersebut masih sangat minim yakni di bawah 10 persen dari total tunggakan keseluruhan.

Kajari Sumbawa Barat, kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH, Kamis (5/3) mengatakan, memang untuk sementara ini penanganan terhadap penunggak kerugian negara tersebut masih belum ada kemajuan. Bahkan progres pengembaliannya juga masih sangat kecil yakni di angka Rp30 juta dari total temuan Rp434 juta.

Terhadap persoalan ini, Kajati menyarankan agar para penunggak disidangkan melalui proses perdata dan pidana.

Terhadap saran tersebut, pihaknya mengaku masih belum mengambil kesimpulan, karena beberapa pertimbangan.

Salah satunya jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses sidang.

Persoalan yang dihadapi nanti, jika proses sidang dimenangkan Kejaksaan, pihaknya juga akan merasa kesulitan untuk melakukan eksekusi sesuai putusan hakim atas kasus itu.

“Memang progres pengembaliannya masih sangat kecil, meskipun kita sudah layangkan surat panggilan sebanyak berkali-kali. Kami juga belum berani melanjutkan kasus ini ke ranah perdata dan pidana, karena rata-rata kerugian per orangnya tidaklah sementara biaya sidang yang akan kita keluarkan sangat tinggi,” ungkapnya.

Dikatakannya, alasan mereka (para penunggak) temuan kerugian tersebut mengaku sudah tidak memiliki uang, pihaknya tetap meminta agar tetap dikembalikan. Maka dari itu, pihaknya berencana melaporkan masalah ini pimpinan daerah untuk proses lanjutan atas persoalan itu. Jika petunjuk dari pimpinan daerah selaku pemberi kuasa agar kasus ini dilanjutkan, maka pihaknya akan memanggil para penunggak sebelum kasus ini dinaikan statusnya.

Hanya saja, yang sangat berpotensi untuk dilimpahkan ke Pidsus yakni kasus Datu Mersing dengan total kerugian sebesar Rp210 juta. Pertimbangan utama yakni nilai kerugiannya yang dianggap cukup tinggi dibandingkan dengan kasus yang lain. Sementara untuk yang lain, pihaknya akan mencoba jalur lain dengan harapan para penunggak bisa segera melakukan pengembalian.

“Tidak semuanya akan kita alihkan ke ranah pidana nantinya jika mereka tetap saja membandel tidak mengembalikan temuan tersebut. Karena jika semuanya kita pukul rata harus dilimpahkan ke Pidsus dengan kerugian yang tidak seberapa kita yang kewalahan nanti,” pungkasnya. (ils)

Santong. Hadir dalam pertemuan itu, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Dirjen Planologi, Dirjen Perhubungan Laut, Direktur Bappenas dan Dirut Utama Pelindo III dan Direktur Teknik Pelindo III.

Pertemuan Bupati Sumbawa dengan Menko Kemaritiman ini sudah yang kelima kalinya sejak Tahun 2016 lalu di luar pertemuan resmi. Bupati juga sudah bertemu Wakil Presiden saat itu, H.M. Jusuf Kalla dan Menteri ATR, Sofyan Djalil dalam rangka memperjuangkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Santong.

“Semoga perjalanan panjang ini segera terealisasi dan mem-

BPAD KSB Telusuri Dua Aset Desa di Lokasi Smelter Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah melakukan penelusuran dua titik aset desa di lokasi pembangunan smelter.

Kepala BPAD KSB, Muhammad Yusuf, SE menjelaskan, pihaknya memfasilitasi penelusuran kedua aset desa tersebut sebab posisinya berada di perbatasan dua wilayah desa di kecamatan Maluk.

Yakni antara desa Maluk dan Bukit Damai. “Tujuannya kita fasilitasi supaya jelas aset itu milik desa mana sebenarnya,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (5/3).

Kedua aset desa tersebut berupa bangunan masjid dan Posyandu berikut lahannya di kawasan Otak Kris.

Untuk mastikan milik desa mana aset tersebut, pihaknya mengecek dokumen-dokumen administrasi di kedua desa. Termasuk data-data aset desa yang berada di tangan BPAD. “Kita akan kroscek semuanya. Desa mana nanti yang secara administrasi maupun faktual lapangan sebagai pemiliknya,” timpalnya.

Ia berharap, untuk memudahkan penelusuran pihak desa bekerjasama.

Mengingat penuntasan status kedua aset tersebut untuk kelancaran

proses pembebasan lahan lokasi pembangunan smleter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Senentara itu ditanya mengenai aset Pemda KSB yang terdampak pembebasan lahan smetler. Yusuf menyebutkan masih terus berproses. Seluruh titik aset Pemda baru-baru ini oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima sudah turun lapangan melakukan pengukuran dan penghitungan aset fisik. “Data dan semua syarat dan administrasinya sudah di tangan KPKNL,” katanya.

Secara teknis untuk mengetahui berapa nilai seluruh aset Pemda KSB yang hilang dengan pembangunan smleter PTAMNT di kecamatan Maluk, tinggal menunggu hasil kerja KPKNL Bima.

“Tugas kami sudah selesai.

Menyerahkan dokumen yang harus kami isi ke KPKNL. Jadi sekarang tinggal tunggu hasil mereka saja,” timpal Yusuf.

Untuk diketahui, asetaset Pemda KSB yang terdampak smelter nantinya akan diganti perusahaan dengan cara tukar guling (ruislag). Dijelaskan Yusuf, hal tersebut sesuai ketentuan dalam tata kelola kekayaan negara.

“Jadi diganti dalam bentuk barang juga.

Tidak boleh diganti dalam bentuk uang,” tandasnya. (bug)

Muhammad Yusuf (Suara NTB/ist)

Terseret Air Irigasi, Seorang Bocah di Sumbawa Meninggal Sumbawa Besar (Suara NTB) Malang menimpa Aidan (10), bocah kelas 4 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa. Ia meninggal dunia setelah terseret air irigasi saat hujan lebat melanda Sumbawa, Kamis (5/3) sore.

Informasi yang diperoleh, peristiwa ini bermula saat korban bersama kakaknya bermain air di saluran irigasi belakang rumahnya, di Dusun Untir Gedong, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwis.

Saat korban terseret arus, kakaknya sempat berteriak meminta tolong.

Mendengar hal tersebut, warga sekitar segera meng-

hubungi pihak BPBD dan melakukan pencarian. Meski korban berhasil ditemukan, namun nyawanya tidak bisa terselamatkan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Rahim yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Pihaknya yang mendapatkan laporan juga ikut membantu proses pencarian korban. Korban ditemukan di irigasi wilayah Pamulung dan langsung dilarikan ke RSUD Sumbawa.

“Sempat ditangani oleh pihak IGD, tetapi korban tidak bisa diselamatkan. Kini jenazah telah dipulangkan ke rumah duka,” tandasnya. (ind)

buahkan hasil,” kata Bupati.

Kepada menteri, Bupati telah melaporkan, seluruh persyaratan terkait kesiapan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemkab sedang dalam proses. Diantaranya penyiapan lokasi dan lahan, penyiapan rencana induk kawasan, penyusunan DED lahan, penyusunan DED akses jalan dan penyusunan AMDAL. Seluruhnya sudah teral-

okasi di APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

Terkait hal lainnya seperti studi kelayakan pelabuhan telah selesai dikerjakan oleh PT. Pelindo III pada tahun 2019 lalu. “Alhamdulillah kerja keras seluruh tim mendapat apresiasi oleh Pak Menko dan dalam sambutan singkatnya beliau mengungkapkan bahwa ini salah satu pelabuhan terbaik yang akan terban-

gun,” ujar Bupati.

Selanjutnya dengan tegas, Menko Luhut memerintahkan jajaran terkait agar ini benarbenar diprioritaskan dan mengamanatkan agar Pelabuhan Tanjung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan program strategis nasional dalam RPJMN. “Mohon doanya para sahabat semua agar ikhtiar kita bisa berjalan sesuai rencana,” tukas H. Husni. (arn/*)

Empat ASN di Sumbawa Jadi Calon Kades Terpilih Sumbawa Besar (Suara NTB)Pilkades serentak yang digelar 119 desa di 23 kecamatan di Kabupaten Sumbawa telah berlangsung pada Rabu (4/3) lalu. Dalam pilkades tersebut, terdapat 18 orang dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut menjadi peserta. Empat diantaranya berhasil meraih suara terbanyak di desa masing-masing.

Keempat ASN dimaksud yakni, Kamiruddin, S.AP di Desa Labuhan Sumbawa dan Syofyan di Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas.

Kemudian Aminollah di Desa Boak Kecamatan Unter Iwes dan Aman di Desa Gapit Kecamatan Empang.

“Yang mendaftar ada 18 dari unsur PNS. Ada 4 yang menjadi calon kepala desa terpilih,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa melalui

Kasi Tata Pemerintahan Desa, Anhuyas, Kamis (5/3).

Dijelaskannya, meskipun terpilih menjadi kades, keempat ASN tersebut tetap berstatus sebagai ASN. Bahkan mereka tetap menerima gaji pokok, namun tidak diberikan tunjangan.

“ASN yang terpilih tetap seb a g a i P N S .

Haknya juga tetap diberikan sebagai P N S

tanpa tunjangan, gaji pokok saja. Sedangkan status dia sebagai kades sama seperti kades lainnya,” terangnya.

Selain ASN, kata Anhuyas, sekitar 75 sampai 80 persen petahana yang ikut dalam Pilkades. Dalam hal ini sebanyak 35 petahana yang terpilih kembali.

Saat ini, masih dilakukan proses pleno di tingkat desa.

Pleno sendiri dimulai sejak tanggal 5 hingga 9 Maret mendatang. Setelah pleno, kemudian hasilnya disampaikan ke BPD mulai tanggal 10 hingga 18 Maret. Selanjutnya tanggal 19 hingga 30 Maret disampaikan kepada Bupati melalui camat. Barulah diproses SK dan dilakukan pelantikan.(ind)

Anhuyas (Suara NTB/ind)

30 Ribu Lahan Kritis Ditangani Bertahap Sumbawa Besar (Suara NTB)Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyebutkan, ada sekitar 30 ribu hektar lahan kritis di Sumbawa yang mesti ditangani secara bertahap hingga 2023. Untuk itu, Wagub mengajak semua pihak untuk menanam pohon sekaligus menyukseskan program NTB hijau.

Hal itu disampaikannya saat penanaman pohon di RTH Taman Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Sumbawa, Kamis (5/3). Bersama Wakil Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten III, Ir. H. Iskandar D, Dinas LHK Provinsi, Forkompimda Sumbawa, para pimpinan OPD, organisasi wanita yang ada di Sumbawa. Kegiatan untuk meneguhkan komitmen menjaga alam NTB. Mengingat sekarang ini

terbukti banyaknya bencana banjir, longsor akibat kerusakan hutan.

“Semuanya ini harus menjadi pembelajaran bagi kita .

Zero Waste dan NTB Hijau harus disukseskan bersama.

Agar bagaimana alam NTB terjaga, tertata rapi, bersih asri dan lestari,” terangnya.

Selain itu, sampah juga mesti menjadi perhatian.

Bagaimana menjadikanya bukan sebagai musibah, tetapi terpola dengan bbaik. Sampah dikelola menjadi pupuk, pakan ternak, pelet, bahan bakar, batako, aspal dan banyak hal lainnya. Makanya penting adanya gerakan pilah sampah dari sumbernya.

“Memperbanyak Bank Sampah, mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” tegasnya.

Menurut Rohmi, hutan tak boleh lagi gundul. Apalagi mengingat di Sumbawa masih ada sekitar 30.000 hektar lahan kritis yang harus ditangani sampai 2023.

“Makanya, KPH dan seluruh stakeholders terkait, Dandim dan Kapolres beserta jajarannya,organisasi wanita (PKK, GOW, BKOW), bersama sama menanam pohon. Taman ini (Unter Katimis) masih kosong.

Mari kita tanam pohon pelindung supaya menjadi teduh. Ditata menjadi indah. Agar bisa menjadi tempat masyarakat Sumbawa untuk bersantai, berolahraga,” ajaknya.

Tak lupa Rohmi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menanam jagung di lereng lereng gunung. Boleh tanam jagung, tetapi harus pada tempat semestinya. (arn)

(Suara NTB/ist)

TANAM POHON - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Istri Wabup Sumbawa, Sovia Novrianti Rayes Mahmud Abdullah, dan organisasi wanita saat penananam pohon di Unter Katimis, Kamis (5/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

Pemkab Dompu Lacak Warga Rentan Terjangkit Corona Dompu (Suara NTB) Wilayah kabupaten Dompu bukan pintu masuk bagi daerah dan negara yang sudah terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun pemerintah Kabupaten Dompu akan tetap menjadikan masalah Covid – 19 sebagai perhatian, karena banyak warga Dompu yang menjadi TKI di negara yang terpapar Covid – 19.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin di hadapan wartawan dalam konfrensi pers, Rabu, 4 Maret 2020 kemarin. “Kita harus menjadikan masalah (Covid-19) ini sebagai sesuatu yang harus menjadi perhatian bersama,” tegas H Bambang.

H. Bambang juga menegas-

kan, pemerintah telah memasang pendeteksi dini berupa alat monitor kondisi fisik orang yang datang dari luar negeri melalui gerbang internasional di bandara dan pelabuhan internasional. Ketika ditemukan ada yang suspek Covid-19, pemerintah pusat akan langsung menanganinya dengan tindakan spesifik.

“Kalau ada TKW – TKI yang datang melalui pintu tidak resmi, mungkin ini yang perlu diwaspadai,” katanya.

Sejauh ini, kata H Bambang, tidak ada warga Dompu dengan suspek Covid-19. Kondisi ini diharapkan akan terus terjaga dan salah satu upaya pencegahan dengan menerapkan hidup sehat dan men-

Butuh Rp400 Miliar Bangun Pelabuhan Nusantara Dompu (Suara NTB) Pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp400 Miliar. Lahan seluas 32 ha yang dibebaskan pemerintah daerah (Pemda) Dompu sudah dihibahkan ke Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan diperuntukan bagi pembangunan pelabuhan.

“Dalam perjanjian hibah jelas disebut, bahwa tanah itu diperuntukan untuk pembangunan pelabuhan Nusantara. Jadi mereka (pemerintah pusat) tidak (Suara NTB/ula) punya pilihan lain untuk H. Bambang M. Yasin pemanfaatannya kecuali untuk pembangunan pelabuhan,” kata Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin di Dompu.

Lahan seluas 32 Ha yang dibebaskan Pemda di Desa Mbuju Kecamatan Kilo itu, semuanya dihibahkan. Walaupun untuk rencana pembangunan pelabuhan itu cukup dengan 25 ha dan Dirjen Perhubungan Laut yang akan membagi penggunaan lahan tersebut.

H. Bambang juga menyampaikan, semua prosedur, mekanis untuk menuju proses pembangunan secara fisik sudah dimulai. “Jadi keputusannya sekarang ini, ada di pemerintah pusat dalam hal ini (Dirjen) Perhubungan Laut. Kita doakan, semoga secepatnya segera direalisasikan,” harap H. Bambang.

Ia pun mengungkapkan, diantara catatan Pemda Dompu untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo terkait pengumuman PT Sumbawa Timur Mining (STM) selaku pemilik Kontrak Karya (KK) yang menemukan potensi tambang bijih tembaga – emas Onto sebesar 1,97 milyar ton ons. (ula)

jaga lingkungan bersih.

Di antara hidup sehat dengan membiasakan cuci tangan sebelum makan, membiasakan cuci tangan setelah berinteraksi dengan orang banyak, dan membasuh muka setelah melakukan aktifitas di luar ruangan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes pada kesempatan yang sama menyampaikan, pihaknya telah membentuk tim reaksi cepat yang melibatkan semua Puskesmas yang ada untuk melakukan pelacakan terhadap warga yang memiliki riwayat sakit flu dan utamanya bagi mereka yang pulang dari luar negeri. ”Teman – teman kami di Puskesmas akan melakukan

pelacakan di wilayah kerja masing – masing,” katanya.

Senada dengan Sekretaris Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dompu, dr Alif Firyasa Maulana menegaskan, bahwa RSUD Dompu memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang cukup dan ruang isolasi bila ditemukan warga yang suspek Covid-19. Sehingga setiap petugas yang melakukan pelayanan pasien dengan gejala flu dan demam, akan menggunakan SOP dengan penggunaan APD mulai dari IGD hingga ke ruangan.

“Jadi rumah sakit Dompu sudah siap untuk penanganan kasus (Covid-19) ini, dan akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten lagi,” katanya.

Namun dipastikannya, se-

jauh ini belum ada warga Dompu yang suspek Covid-19. Kendati demikian, pihaknya sudah siap dengan standar layanan dan fasilitas layanan awal. “Kita rumah sakit juga siap dengan tim Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Kita siap untuk pemeriksaan lebih lanjut,” terangnya.

Dokter Puskesmas Dompu Barat, Dr M Rizka Fauji mengungkapkan gejala klinis bagi warga yang suspek terjangkit Covid-19 seperti menderita panas demam lebih 38 derajat celcius, batuk pilek, dan pnemonia atau sesak napas. Masa inkubasi virus pasca terjankit 2 – 14 hari. “Sesak napas ini dibuktikan dengan pemeriksaan rontgen, ada kelainan pada paru – paru. Yang paling pent-

Ribuan Kartu BPJS Dinonaktifkan

Dompu (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, masih dihadapkan pada persoalan rendahnya kesadaran warga untuk membayar iuran. Baik itu dari segmen mandiri maupun badan usaha swasta. Kondisi ini ditandai dengan dinonaktifkannya secara otomatis ribuan kartu peserta BPJS salama beberapa bulan terakhir.

Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M. Zainudin kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (5/3) menyampaikan, penonaktifan secara otomatis kartu BPJS dilakukan setelah peserta melewati batas waktu satu bulan tidak membayar iuran.

Kondisinya saat ini, dari 15.000 perserta BPJS khusus Mandiri hanya 3000an orang yang rutin membayar iuran.

Sisanya menunggak dan terpaksa dinonaktifkan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Sementara badan usaha

swasta, dari 3000an pesertanya ada sekitar 700-800 jiwa saja yang dinonaktifkan.

“Jadi kalau dari dua segmen ini ada ribuan orang tidak aktif membayar, artinya sudah dinonaktifkan kartunya,” ungkap dia.

Penonaktifan kartu yang berimbas pada penghentian sementara pelayanan di semua fasilitas kesehatan ini, baru akan bisa diaktifkan kembali setelah tunggakan berikut dendanya lunas terbayar. Beban tersebut tentu lebih besar jika diband-

ing mereka yang aktif membayar tiap bulannya.

Berbagai upaya sudah dicoba untuk memastikan tanggungan ini dipenuhi pemegang kartu BPJS. Apakah dihubungi via telepon, SMS bahkan mendatanginya langsung ke rumah masing-masing untuk penagihan. Pun terkadang pihaknya harus menggandeng Kejaksaan dan Disnakertrans dalam upaya tersebut. “Ada yang langsung patuh, tapi kebanyakan tetap tidak mau membayar dengan berbagai

(Suara NTB/jun)

M. Zainudin macam alasan,” jelasnya.

Ditegaskan, jika penonakti-

fan kartu BPJS akibat menunggak iuran lebih dari dua tahun. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018, peserta diwajibkan untuk membayar iuran maksimal 25 bulan. Selain itu, akan ada beban denda tambahan ketika sudah pernah mengakses rawat inap di rumah sakit.

Besarannya 2,5 persen dikali total tagihan rumah sakit dan 12 bulan waktu tunggakan.

“Disitulah terkadang banyak masyarakat yang bertanya sudah bayar iuran kenapa harus bayar denda lagi. Padahal ini sudah kita ingatkan dari awal. Itu berlaku untuk rawat inap saja sedangkan rawat jalan tidak akan terhitung dendanya,” pungkas dia. (jun)

Warga Kota Bima Diminta Tak Panik Soal Virus Corona

Kabupaten Bima akan Miliki Perpustakaan Berstandar Nasional Bima (Suara NTB) – Perpustakaan bertaraf dan berstandar nasional akan segera dibangunan di Kabupaten Bima. Rencananya, pembangunan akan segera dimulai tahun ini.

Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima, Basyirun, S. Pd. MPd, mengatakan Pemerintah Kabupaten Bima berhasil mendatangkan anggaran sebesar Rp8,6 miliar dari Pemerintah Pusat.

“Anggaran ini nantinya digunakan untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan berstandar nasional. Tahun 2020 akan mulai dibangun,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (5/3).

Menurutnya kucuran anggaran yang diberikan pusat tersebut tidak datang begitu saja, namun sebagai reward atau penghargaan atas keseriusan Pemerintah Kabupaten Bima dalam memajukan perpustakaan dan literasi.

Sementara, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, menegaskan meski ditengah keterbatasan, namun Pemerintah Kabupaten Bima sangat serius dan memiliki komitmen yang tinggi memajukan perpustakaan dan literasi daerah.

“Keseriusan kami tunjukkan dengan membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang gerakan literasi dan mewujudkan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Literasi,” katanya.

Menurut ibu dua anak ini, seluruh masyarakat 191 Desa dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima memiliki kesempatan dan keinginan yang sama untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. “Saya kira dengan literasi ini akan menjadikan masyarakat Kabupaten Bima semakin baik kedepannya,” katanya.

Selain itu, kehadiran literasi juga bisa mengajarkan generasi agar bisa mencintai dan membudayakan untuk membaca, dari pengaruh gadget dan Hp yang terus berkembang saat ini. “Literasi akan mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya.

Untuk itu Ia berharap kepada sekolah dan Pemerintah Desa untuk terus mendukung gerakan literasi. Terutama gerakan literasi yang dipelopori oleh kelompok-kelompok masyarakat dan pemuda desa. “Gerakan literasi harus didukung bersama, karena dampaknya sangat baik, terutama bagi generasi penerus,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

KONFERENSI PERS - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Dompu, Maman, SKM, MMKes, Direktur RSUD Dompu, dr Alif Firyasa Maulana, dan Dokter Puskesmas Dompu Barat, Dr M Rizka Fauji saat menggelar konferensi pers di pandopo Bupati, Rabu, 4 Maret 2020. ing, (penderita) ada riwayat per- sudah terjangkit virus corona. nah berkunjung ke wilayah yang Penularannya manusia ke terjangkit atau Negara yang manusia,” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/Uki)

TANAM PISANG - Warga menanam pohon pisang di jalan lintas Tente-Parado tepatnya di Desa Tente Kecamatan Woha, jalan rusak itu tidak jauh dari kediaman pribadi Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer, Kamis (5/3).

Jalan Provinsi Dekat Rumah Wabup Bima Ditanami Pisang

Bima (Suara NTB) – Jalan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yang tidak jauh dari kediaman pribadi Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, di Desa Tente Kecamatan Woha ditanami pohon pisang oleh warga, Kamis (5/3).

Warga menanam pohon pisang sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap kondisi jalan lintas Tente-Parado tersebut, yang sudah lama rusak dan tidak kunjung diperbaiki. “Beberapa pohon pisang ditanam di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Pemprov NTB dan Pemerintah Daerah yang belum memperbaiki jalan ini,” kata Kepala Desa Tente, kata Azhar SE. Menurutnya, akibat kondisi jalan rusak yang cukup parah itu aktivitas perjalanan warga menjadi terganggu. Bahkan di jalan tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas (laka

lantas). “Belum lama ini juga ada seorang warga yang meninggal dunia akibat jatuh di jalan ini,” katanya.

Untuk itu Azhar berharap kepada Pemprov NTB agar memperbaiki jalan dan membuatkan saluran drainase, sehingga air hujan yang jatuh tidak meluap masuk ke jalan raya. “Harapannya bisa segera diperbaiki. Apalagi Desa Tente Kecamatan Woha merupakan sentral Pemerintah Kabupaten Bima,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Camat Woha, Amiruddin S.Sos, mengaku jalan yang ditanami pohon pisang tersebut, telah dicabut oleh warga dibantu aparat Sat Pol PP dan Polsek Woha. “Pohon pisang yang ditanam, dicabut setelah kami menjelaskan kepada warga bahwa jalan ini akan diperbaiki tahun 2020,” katanya.

Ia berharap warga tidak lagi melakukan tindakan yang

mengganggu ketertiban umum.

Pasalnya perbaikan jalan tersebut ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Ir. Nggempo ST, MT menegaskan ruas jalan Tente-Parado yang berada di Desa Tente merupakan kewenangan Pemprov NTB. “Kita harus mengetahui ruas jalan ini bukan wewenang Pemerintah Daerah tapi Pemprov. Kerusakan jalan ini tetap kami koordinasikan ke Pemprov,” katanya.

Nggempo menambahkan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, jalan tersebut, akan mulai ditangani pada tahun 2020 ini. Bahkan tahun 2019 kemarin, dicek rutin secara langsung oleh Dinas PUPR Pemprov NTB. “Saya harapkan warga bersabar, memohon doa agar perbaikan jalan segera dilakukan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti laporan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu, terkait kasus dugaan penggelapan anggaran operasional pada Perusahaan Daerah (Perusda).

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) telah melayangkan surat permohonan audit ke Inspektorat. Permohonan tertanggal 12 Februari 2020 itu, dikhususkan untuk audit pengelolaan anggaran Perusda dari tahun 2015-2018. Selain upaya ini, sejumlah pihak telah

dihadirkan untuk klarifikasi.

Kasi Intel Kejari Dompu, Indra Zulkarnain, SH, dikonfirmasi wartawan menyampaikan, setelah kasus ini resmi dilaporkan HMI sejumlah pihak tak lama kemudian diklarifikasi. Terakhir meminta dilakukan audit oleh Inspektorat. “Kita sudah minta dilakukan audit ke Inspektorat dari tahun 2015-2018. Tinggal kita tunggu seperti apa hasilnya sekarang,” ungkapnya.

Soal informasi bahwa hasil audit pengelolaan anggaran Pe-

rusda telah dikantongi Inspektorat dari hasil audit reguler mereka tiap tahunnya. Indra Zulkarnain tak berani memastikan, apalagi harus mendesak segera diserahkan LHP-nya. Penyidik memilih tetap menunggu proses tersebut berjalan.

Kendati masih belum mendapat balasan, hal itu tidak lantas menghambat upayanya untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait persoalan ini.

Salah satunya dengan mengklarifikasi sejumlah pihak, termasuk dari agenda dengar pendap-

Kota Bima (Suara NTB) – Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono S.IK, SH meminta warga Kota Bima, agar tidak panik dengan informasi virus corona yang beredar di media sosial maupun sarana informasi lainnya.

“Beredarnya isu virus corona, warga kita dibuat resah dan khawatir. Padahal itu tidak benar,” katanya, Kamis (5/3).

Menurutnya, hingga saat ini informasi virus corona belum terkonfirmasi kebenarannya, karena belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi terkait yang berwenang. “Jangan panik dan percaya dengan informasi hoaks yang belum dipastikan kebenarannya,” katanya.

Meski begitu, Kapolres mengajak warga untuk tetap menjaga pola hidup bersih.

Yakni dengan rutin berolahraga, mencuci tangan pakai sabun, mengonsumsi makanan sehat serta menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan.

“Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi dan mewaspadainya,” ajaknya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Azhari. Akibat isu tidak bertanggungjawab, warga Kota Bima cukup terganggu psikol-

ogisnya, bahkan berbondongbondong memburu masker.

Ia menegaskan, saat Rakornas di Jakarta beberapa waktu lalu, yang dipimpin Menkes RI, dijelaskan data-data tentang virus corona di berbagai negara. Namun di Indonesia termasuk di NTB, hampir semuanya negatif virus corona.

“Kecuali dua orang sebagaimana diumumkan secara resmi oleh Presiden RI dan ini keduanya sudah diisolasi,” katanya. Dari data-data tersebut lanjutnya, masyarakat tidak seharusnya cemas. Hanya saja kecemasan warga terjadi karena beredarnya isu-isu hoaks dari oknum tak bertanggungjawab di Medsos.

Menurutnya informasi hoaks tersebut diduga diramu sedemikian rupa seolah-olah benar adanya, sehingga masyarakat pun ikut meyakininya.

Akibatnya, masyarakat menjadi sangat cemas. “Hal-hal inilah yang disebut oleh Menkes RI, bahwa informasi hoaks virus corona lebih berbahaya dari virus corona,” katanya.

Untuk itu, Azhari mengimbau agar warga Kota Bima tidak menelan begitu saja informasi yang tidak sumbernya. Sebab kepanikan masyarakat semuanya bertitik tolak pada informasi hoaks di medsos. (uki)

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Dok)

Haryo Tejo Wicaksono

Azhari

at yang rencananya berlangsung di DPRD dalam waktu dekat.

“Sudah ada yang kita klarifikasi. Berapa orang, nantilah disampaikan,” tandasnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, H. Muhibuddin, M.Si, yang dikonfirmasi terpisah pada Kamis (5/2) menegaskan, proses audit tengah berjalan dan diperkirakan butuh waktu tiga bulan untuk menyelesaikannya.

Terkait dugaan bahwa LHP pengelolaan anggaran Perusda telah dikantongi dan menimbul-

kan kerugian keuangan negara, ia mengaku tak mengetahuinya secara pasti. Berkas LHP atas audit tahunan itupun tidak ada.

“Makanya diaudit. Nanti dalam audit saja dilihat,” terangnya.

Ditegaskan, kerugian yang dialami Perusda tidak serta merta bisa langsung diartikan bahwa terdapat tindak pidana korupsi di dalamnya oleh pengelola. “Audit khusus atau biasa (reguler) untuk mendapatkan informasi yang jelas, nantikan bisa jadi berkembang jauh di lapangan,” pungkasnya. (jun)

Jaksa Minta Inspektorat Audit Perusda

(Suara NTB/Dok)

Indah Dhamayanti Putri

(Suara NTB/Uki)

Basyirun

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Halaman 8

Kepengurusan Suhaili Berakhir, DPP Golkar Harus Tunjuk Plt (Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, HBK, didampingi anggota fraksi Gerindra di DPRD NTB, berkunjung ke TVRI NTB untuk menyerap aspirasi karyawan.

Berkunjung ke TVRI NTB, HBK Serap Aspirasi Karyawan Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, bidang pertahanan, keamanan dan komunkasi, H. Bambang Kristiono (HBK), melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun NTB, Rabu (4/3). HBK didampingi sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Gerindra, seperti Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi dan anggota, Naufal Farinduan, Sudirsah Sujanto, Lalu Wirajaya dan Lalu Sudiartawan.

Kepala Stasiun TVRI NTB, Didik Weryanto, dalam paparannya menjelaskan bahwa TVRI NTB kini telah berusia 13 tahun, dan telah memiliki 59 karyawan. 14 karyawan disebutnya sebagai karyawan PBPNS (pegawai bukan pegawai negeri sipil), dan sisanya 24 karyawan adalah PNS. “TVRI NTB di 2019 yang lalu telah menjadi salah satu stasiun pengumpul siaran terbanyak atau juara,” katanya.

Dia juga menyampaikan, bahwa TVRI NTB telah memiliki sembilan stasiun satuan transmisi, tiga di Pulau Sumbawa dan enam di Pulau Lombok. TVRI NTB saat ini tengah melakukan digitalisasi dengan menambah kualitas siaran.

Kendati demikian, Didik memahami kondisi beberapa pemancar TVRI yang masih membutuhkan pembenahan.

Sementara itu, HBK sendiri mengatakan kunjungan kerjanya ke TVRI NTB karena TVRI adalah bagian dari mitra kerjanya di Komisi I DPR RI. “Hari ini adalah masa reses kedua saya.

Komisi I DPR RI memiliki mitra kerja antara lain Kemenhan, Kemenlu, Kemkominfo, TNI, BIN, LPP RRI/TVRI. Jadi, TVRI dan RRI adalah salah satu mitra kerja kami,” kata HBK. HBK juga mengungkapkan bahwa salah satu tujuannya berkunjung ke TVRI NTB, selain untuk mendengarkan aspirasi dari karyawan-karyawan juga untuk memastikan bahwa TVRI NTB tetap beroperasi secara normal dan tidak terkena imbas dari konflik internal di tubuh TVRI Pusat.

“DPR RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Fungsi kami di bidang pengawasan, khusus untuk TVRI, kita sudah paham bahwa di TVRI Pusat sedang terjadi konflik internal antara Dewas (Dewan Pengawas) dan Direksi TVRI yang sampai sekarang ini masih berproses dimana antara Direksi dan Dewas masih saling klaim sebagai pihak yang paling benar,” ujarnya.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini meyakini bahwa Komisi I DPR RI akan dapat membantu menyelesaikan polemik di tubuh televisi plat merah tersebut. “Beberapa waktu yang lalu, saya bersama pimpinan Komisi I DPR RI lainnya, telah menerima laporan BPK tentang audit kinerja TVRI. Insya Allah pada masa sidang ketiga nanti, akan segera kami bahas bagaimana rekomendasi Komisi I DPR RI dalam menghadapi konflik internal di TVRI Pusat tersebut,” ungkapnya.

“Tapi beberapa rekomendasi Komisi I DPR RI sudah berjalan, dan kunjungan saya di TVRI NTB ini juga untuk meyakinkan kami semua di Komisi 1, bahwa konflik internal di TVRI Pusat tidak mengganggu tugas dan pekerjaan di TVRI NTB. Kami akan secepatnya menuntaskan konflik internal di TVRI Pusat, supaya gonjang-ganjing ini segera berakhir,” katanya.

Kedatangannya ke LPP TVRI Stasiun NTB sebagai bagian dari Panja RUU Penyiaran dalam rangka memperkaya data dan referensi untuk membuat produk legislatif tersebut.

“Saya berharap kehadiran saya di Komisi I DPR RI bisa meningkatkan sumber daya apa yang ada di Dapil yang saya wakili. Saya percaya apa yang dilakukan TVRI NTB sudah maksimal walaupun di banyak sisi masih banyak kendala yang harus segera diatasi. Kami akan selalu berikan dorongan kuat untuk kebesaran TVRI NTB ke depan,” ujarnya. (ndi/*)

Kasus Dana BOS SDN 2 Bayan

Hasil Audit Bekal Penetapan Tersangka Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi dana BOS pada SDN 2 Bayan, Lombok Utara tahun 2017-2018 sudah ditangani di tahap penyidikan. meski demikian, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. alasannya, masih menunggu bukti kerugian negara. Kasatreskrim Polres Lombok Utara AKP Elyan Ericson menjelaskan, penyidik sudah menyampaikan permohonan audit kerugian negara kepada BPKP Perwakilan NTB. “Masih menunggu hasilnya,” ungkapnya Kamis (5/3) ditemui di Mataram. Hasil audit tersebut, imbuh dia, nantinya akan menjadi dasar melangkah ke tahapan selanjutnya. “Nanti setelah audit baru ada penetapan tersangka,” ujarnya. Sejauh ini penyidik sudah menemukan indikasi perbuatan korupsi. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diduga sebagian direkayasa.

Hal itu untuk menutupi penggunaan uang yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dana BOS. Modusnya, memalsukan dokumen, membuat nota pembayaran fiktif, dan menaikkan harga item pembelian barang. “Penggunaan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dari hitungan kita di atas Rp100 juta lah (kerugiannya),” jelas Ericson.

Item anggaran yang dibidik penyidik yakni dana BOS tahun 2017 dan 2018. Total anggaran yang dikelola selama dua tahun anggaran sekitar Rp330 juta. Setiap tahun SDN 2 Bayan menerima dana BOS per triwulan. Antara lain untuk tahun 2018, triwulan pertama Rp33,2 juta, triwulan dua Rp66,5 juta, triwulan tiga 33,2 juta, dan triwulan empat 35,4 juta.

Komponen penggunaannya antara lain untuk pengembangan perpustakaan, buku teks siswa dan guru, buku kurikulum, penerimaan siswa baru, pembelajaran dan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharan prasarana dan sarana sekolah, pembayaran honor, dan pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran.

Elyas Ericson (why)

Mataram (Suara NTB) – Masa kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB di bawah komando H. Suhaili FT dianggap sudah berakhir per tanggal 5 Maret 2020. Sebab, merujuk pada Surat Edaran (SE), No : 01/Golkar/I/2020, perihal pelaksanaan Musda Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Dimana dalam Surat Edaran tersebut, pada poin 2 huruf a, menyebutkan bahwa DPD I Provinsi Partai Golkar se-Indonesia wajib untuk melaksanakan Musda selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2020.

“Dengan adanya surat edaran DPP Golkar Nomor ; 01 itu, maka untuk menghindari kekekosongan kekuasaan atau vakum di Golkar NTB, mestinya DPP setelah tanggal 5 Maret 2020 ini harus menunjuk seorang Plt, yang akan bertugas melaksanakan Musda dan kegiatan sehari-hari partai, sampai musda menghasilkan Ketua definitif,” ujar Wakil Ketua DPD I Golkar NTB bidang kerjasama antar lembaga, Hasan

Massat, Kamis (5/3).

Hasan Massat menyampaikan hal tersebut lantaran jadwal Musda diundur oleh DPP Golkar sampai tanggal 11 - 12 Maret mendatang. Karena penguduran pelaksanaan Musda itulah, ia kahwatir terjadi kekosongan dalam kepengurusan Golkar sampai digelarnya Musda. Sebab jika merujuk pada jadwal awal pelaksanaan Musda, maka per tanggal 5 Maret ini, kepengurusan Su-

haili FT telah demisioner.

“Karena kalau kita lihat SE 01 itu, maka pengurus Golkar NTB sekarang berakhir sejak tanggal 5 Maret 2020. Saya khawatir jika nantinya setelah 5 Maret ada kegiatan partai yang ditandatangani oleh pengurus sekarang, bisa berpotensi untuk dipersoalkan secara hukum,” jelasnya.

“Ini saya sampaikan semata-mata untuk kebaikan partai. Maka DPP harus menun-

juk sorang Plt, bisa Korwil atau bidang-bidang ygang berkompeten di pengurusan DPP Golkar,” sambungnya. Sementara itu, Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi prihal itu memilih tidak mau menanggapi terlalu jauh terkait persoalan itu. Ia tak mau melakukan penafsiran terlalu jauh terkait dengan bunyi Surat Edaran nomor 01 terkait dengan Perintah Musda itu.

Karena menurutnya itu menjadi ranah kewenangan DPP. “Ada yang menafsirkan begitu, tapi karena ini kewenangan DPP, maka kita perlu konsultasikan hal ini. Kita belum dapat jawaban dari DPP itu.

Apakah kepengurusan ini demisioner atau akan diperpan-

jang. Kalau demisioner maka DPP pasti akan menunjuk Plt. Tapi semua itu kita belum tahu, yang kita tahu itu Musda diundur,” jelasnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi oleh Suara NTB ke terkait hal tersebut kepada Sekjen DPP Golkar, Lodewijk F Paulus via pesan singkat WhatsApp, Kamis (5/3) kemarin sampai berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban. Namun demikian, oleh Fungsionaris DPP Golkar, Chris Parangan memastikan bahwa kepengurusan Suhaili dengan sendirinya sudah habis dan demisioner. Karena merujuk pada SE nomor 01 tentang printah Musda tersebut. Jika tidak diundur, maka kepengurusan Suhaili habis per tanggal 5 Maret ini. (ndi)

(Suara NTB/ist)

MIRAS ILEGAL - Kasatresnarkoba Polresta Mataram mengecek produksi miras tradisional ilegal di Lingsar, Lombok Barat.

Polresta Mataram Tutup Produsen Miras Tradisional Mataram (Suara NTB) – Penangkapan mobil mengangkut miras tradisional di Lingsar, Lombok Barat membawa petunjuk keberadaan pabriknya. Pengepul berinisial IR (47) membeli ribuan liter miras jenis tuak dan brem dari Dusun Montang, Batu Mekar, Lingsar,

Lombok Barat. Produsennya, WSD (45) diamankan.

Pelaku IR yang mengemudikan Toyota Kijang Grand Extra kedapatan membawa miras saat melintas di Jalan Gora II, Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat pada Selasa lalu.

Barang buktinya sembilan jerik-

en tuak dan 51 botol brem.

“Miras itu akan dia jual di rumahnya di Lombok Timur,” beber Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, Kamis (5/3) kemarin.

Sehari berselang setelah IR diamankan, tim Satresnarkoba mengembangkan kasus itu

ke pelaku penjualnya. Akhirnya, tempat produksi miras tradisional di Montang, Batu Mekar, Lingsar, Lombok Barat digerebek. Dari penggerebekan, pemilik rumah sekaligus peracik miras ikut diamankan.

WSD saat didatangi polisi saat itu sedang memindahkan cair-

an miras dari drum ke drum.

Dari WSD disita 10 jeriken tuak. Dari penghuni lain, NKS disita tujuh jeriken tuak, dari WSR disita empat jeriken tuak, dari WTM disita dua jeriken tuak. “Mereka menjual minuman beralkohol tanpa izin,” jelas Adi. (why)

Polres Dompu Usut DD/ADD Manggeasi dan Malaju Mataram (Suara NTB) – Polres Dompu menyelidiki dugaan korupsi DD/ADD Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu dan Desa Maluju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu tahun anggaran 2017. Laporan pertanggunjawaban DD/ADD dua desa itu sebelumnya jadi te-

muan Inspektorat.

“Audit untuk kerugian negaranya sudah kita minta. Itu yang kita tunggu. Ini permintaan audit untuk Desa Manggeasi dan Desa Malaju,” kata Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat, ditemui di Mataram Kamis (5/3). Penyelidikan dimulai, kata dia, setelah Ins-

pektorat mengaudit khusus LPJ DD/ADD dua desa tersebut. Untuk Desa Manggeasi ada temuan sebesar Rp700 juta. Uang tidak kunjung dikembalikan sampai lewat batas waktu 60 hari.

Temuan itu membuat mantan Kades berinisial SHR mundur dari jabatannya. “Indikasinya itu

yang dari pekerjaan fisik,” beber Syarif. Indikasi korupsi proyek fisik swakelola desa diduga ditutupi dengan memanipulasi LPJ. Desa Manggeasi pada tahun 2017 mengelola anggaran DD/ ADD sebesar Rp1,6 miliar.

Temuan Inspektorat dengan indikasi yang sama juga muncul

pada LPJ DD/ADD Desa Malaju, yakni sebesar Rp200 juta. Desa Malaju pada tahun 2017 mengelola DD/ADD sebesar Rp1,4 miliar.

Indikasi kerugian negara dari penyimpangannya kini masih dihitung. “Dari hasil audit itu nanti kita matangkan penyelidikannya,” pungkas Syarif. (why)

Pilkada Loteng

Aksar Ansori Kembali Bermanuver Gandeng Masrun

(Suara NTB/why)

ARAHAN - Kapolda NTB Tomsi Tohir Kamis (5/3) menyampaikan arahan dalam Rakor Dilkumjakpol bertema penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan pada Pilkada Serentak 2020.

Rakor Dilkumjakpol 2020

’’Money Politics’’ Paling Diwanti-wanti Mataram (Suara NTB) – Tindak pidana pemilu maupun tindak pidana umum diprediksi akan mewarnai Pilkada Serentak 2020.

Prediksi kerawanan membuat aparat, penyelenggara, dan pengawas menguatkan koordinasi. Banyaknya kerawanan diharapkan tidak menganggu jalannya pesta demokrasi.

Kapolda NTB Irjen Pol Tomsi Tohir mewanti-wanti hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolsian (Dilkumjakpol) se-NTB, Kamis (5/3) di Mataram. “Ada yang sering dikenal dengan money politics, ini sudah sering dan terus terjadi. Apakah kita tidak punya formula yang lebih baik dalam menangani ini,” kata Kapolda setengah bertanya.

Forum Dilkumjakpol diharapkan dapat memecahkan modus dan trik politik uang para peserta Pilkada. Politik uang diduga tidak hanya menyasar para pemilih, tetapi juga rentan kepada penyelenggara.

“Paling tidak mengurangi dampaknya,” ucap Tomsi. Dia menambahkan, modus dan gangguan setiap pelaksanaan Pilkada terus meningkat. Dipengaruhi lingkungan dan kemajuan teknologi. Hoaks dan ujaran kebencian dapat menyulut konflik.

Apalagi, ujaran kebencian itu memanfaatkan isu SARA. Bukan hanya pelaksanaan Pilkada yang terganggu, tatanan ketertiban masyarakat juga akan terusik.

“Walaupun memang tidak bisa dihindari, hoaks dan ujaran kebencian ini kita atasi dengan memberi penyadaran kepada

masyarakat melalui slogan dan ajakan,” terangnya. Ketidaknetralan penyelenggara dan aparat dapat memperparah kerawanan Pilkada. Maka, kata Kapolda, penanganan setiap kasus yang terkait dengan Pilkada harus profesional. Meski dalam perjalannya akan tetap ada gangguan.

“Pilkada tidak akan berhasil kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada rasa tanggung jawab di antara kita. Tidak ada satu instansi yang lebih besar perannya dari yang lain. Maka tingkatkan komunikasi dan koordinasi,” pungkas Tomsi.

Rakor Dilkumjakpol dihadiri Kapolres se-NTB, Kejati NTB dan Kejari se-NTB, Kanwil Kemenkumham NTB, Pengadilan Tinggi NTB, Pengadilan Negeri Mataram, KPU NTB, dan Bawaslu NTB. (why)

Praya (Suara NTB) – Setelah memastikan paket pasangan Dwi Sugiyanto Lalu Aksar Ansori bubar. Mantan ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori kembali bermanuver dengan kandidat lain yang akan ia gandeng sebagai pasangan di Pilkada Lombok Tengah 2020.

Nama Kepala Disnaker Loteng, H. Masrun, disebut-sebut sebagai kandidat yang dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Aksar.

Aksar yang dikonfirmasi terkait hal itu tak menampiknya, jika dirinya tengah membangun komunikasi dengan Masrun. “Dengan pak Masrun kita lagi aktif berkomunikasi,” kata Aksar Ansori, Kamis (5/3) kemarin.

Diakui, sebelum dirinya menjalin komunikasi politik serius, Dwi Sugiyanto. Dirinya sudah ada komunikasi politik Masrun. Karena dengan paket Dwi - Aksar tidak bisa dipertahankan hingga pendaftaran di KPU Loteng. Maka pihaknya kembali buka dan menjalin komunikasi politik Masrun terkait kemungkinan berpasangan. Kendati, sejauh ini pihaknya belum ada komitmen bersama untuk berpasangan di Pilkada Loteng.

“Masih tahap komunikasi.

Belum berbicara komitmen,” tandas sekretaris PW NU NTB tersebut. Pihaknya masih menyamakan pandangan dan persepsi terkait arah kepentingan

di Pilkada Loteng.

Lantas, Terkait siapa jadi balon Bupati atau balon wakil Bupati jika kedua berpasangan di Pilkada. Diakui, dalam komunikasi politik itu pihaknya belum berbicara terkait siapa jadi nomor satu atau nomor dua. Namun Aksar memastikan siap jadi pendamping Masrun, jika memang komunikasi politik itu ada kesepahamaan dan kesamaan sudut pandang di Pilkada Loteng.

“Tetapi kita belum ada komitmen apapun,” terangnya.

Namun menurutnya, jika dirinya berpasangan dengan Masrun, tentu pihaknya berharap bisa diterima dan disambut baik oleh masyarakat Lombok Tengah. Walau sejauh ini pihaknya terus berikhtiar membangun dan menjalin komunikasi politik untuk menemukan titik temu. “Prinsipnya, kami terus berikhtiar. Semoga harapan (Masrun - Aksar) bisa terealisasi,” cetusnya.

Sementara itu, Bakal calon Bupati Loteng, Masrun membenarkan pihaknya sudah ada komunikasi politik intens dengan Lalu Aksar Ansori. Menurutnya, Pihaknya sangat terbuka kemungkinan berpasangan di Pilkada Loteng. Namun sejauh ini belum ada komitmen apapun di antara kedua belah pihak. Masrun pun menegaskan, dirinya tetap maju sebagai balon Bupati. “Prioritas kita tetap jadi balon Bupati,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 6 Maret 2020

Halaman 9

Wisatawan Asing Harus Serahkan Surat Rekomendasi Bebas Corona

Mataram (Suara NTB) Otoritas Keimigrasian di NTB memastikan bahwa pemerintah telah mengatur pencegahan masuknya virus Corona (Covid-19). Khususnya dengan diselenggarakannya L’Etape Tour de France yang diproyeksikan menghadirkan 5.000 orang peserta dari 18 negara. ‘’Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 2020, kita sedang membatasi orang asing yang datang ke Indonesia, (terutama) yang sudah pernah berkunjung atau tinggal di China,’’ ujar Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Bagus Aditya Nugraha, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (5/

3) di Mataram.

Ditekankan Bagus peraturan tersebut juga mengatur pemberian visa bagi semua orang asing. ‘’Jadi (L’Etape) ini pesertanya kan banyak. Kalau mereka sudah berkunjung ke China dalam kurun waktu 14 hari, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan itu,’’ ujarnya.

Persyaratan yang dimaksud

tertuang pada Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 2, yaitu pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Negara Repub-

lik Indonesia.

Kemudian pada Pasal 3 diatur juga pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas hanya dapat diberikan kepada orang asing yang mengajukan permohonan visa dengan memenuhi beberapa persyaratan.

Antara lain menyerahkan keterangan sehat yang menyatakan bebas virus Corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris, telah berada 14 hari di wilayah RRT yang bebas virus Corona, memberikan pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari di Indonesia atau

melakukan transit selama 14 hari di negara lain yang tidak terjangkit virus Corona sebelum masuk wilayah Indonesia. ‘’Itu semua diurus saat mereka (orang asing, Red) mengajukan visa di kedutaan. Wajib itu,’’ ujar Bagus. Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2020 sendiri telah berlaku sejak 28 Februari lalu. ‘’Kalau ada yang menolak menyerahkan persyaratan itu, kita akan tolak (untuk masuk),’’ sambungnya.

Sebelumnya Danrem 162/ WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, juga menekankan bahwa pengamanan seluruh

aktivitas kepariwisataan di NTB saat ini menjadi prioritas. Khususnya untuk potensi penyebaran Covid-19 dari interaksi dengan masyarakat internasional.

Dicontohkan Rizal seperti persiapan pengamanan L’Etape Tour de France yang akan dilaksankan April mendatang, di mana pihaknya telah menyiapkan strategi pengamanan. Diantaranya pembuatan posko pengamanan khusus selama gelaran L’Etape berlangsung. Hal itu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat NTB dan para peserta sendiri,

terutama untuk antisipasi penyebaran virus Corona.

Terkait pengamanan penyebaran virus Corona, dicontohkan Rizal seperti syarat penyerahan rekomendasi kesehatan dari negara asal peserta yang harus diserahkan. ‘’Kalau tidak menyerahkan itu kita pastikan dia tidak boleh datang. Kalaupun sudah datang, nanti kita periksa lagi di posko itu. Kita cek suhu tubuh dan lalin-lainnya, jadi masyarakat kita tidak perlu khawatir. Bagaimanapun kita pasti memperhatikan juga keselamatan masyarakat kita,’’ pungkasnya. (bay)

DPC Nasdem Ingatkan Calon Tak Terjerumus Kepentingan Oknum Tanjung (Suara NTB) Partai Nasdem sangat dilirik bakal calon di setiap momen pilkada. Alasannya, karena Parpol bentukan Surya Paloh ini menetapkan politik tanpa mahar. Untuk itu, Pengurus DPC Nasdem Lombok Utara mengingatkan bakal calon untuk tidak terjerumus kepentingan oknum selama melakukan lobi politik.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Nasdem Lombok Utara, Datu Rahdin Jayawangsa, SH, Kamis (5/ 3). Ia mengakui, Nasdem belum memutuskan pilihan untuk mengusung atau (Suara NTB/ist) mendukung salah satu Datu Rahdin Jayawangsa bakal calon di Pilkada KLU. Untuk mencapai kesepakatan dukungan, ia mengimbau agar bakal calon mengikuti mekanisme partai dan tidak terjebak rayuan oknum kader di daerah.

“Bakal calon terus melakukan pendekatan, ada yang dari kader di bawah, ada yang ke DPW, bahkan ada yang lewat jalan tol, langsung ke DPP, “ sebut Diding - sapaan akrab Datu Rahdin.

Ia menjelaskan, Nasdem memiliki koridor dalam menentukan arah dukungan. Yang utama adalah hasil survei, jika Nasdem memiliki tim survei sendiri yang diterjunkan di masing-masing daerah untuk mengukur elektabilitas calon.

Kedua, tambahnya, Nasdem dan calon harus memiliki jalinan emosional yang kuat baik sebelum dan sesudah pilkada. Nasdem tidak ingin menjadi parpol yang hanya dimanfaatkan untuk kemenangan calon semata. Namun setelah calon menang, Nasdem ditinggalkan begitu saja. “Yang kami inginkan kita melihat KLU untuk jangka panjang, demokrasi berjalan sehat, masyarakat merasakan pemimpin yang tidak mementingkan diri pribadi, golongan dan keluarga. Jadi KLU kita bentuk dengan cita-cita, bahwa KLU kita bentuk untuk kepentingan bersama,” paparnya.

Secara prinsip, Diding mengaku partainya sudah memberikan dukungan kepada salah satu calon di Lombok Utara. Namun dukungan itu tetap kembali kepada keputusan final DPP. Hingga rekomendasi DPP belum keluar, ia mengingatkan kepada seluruh kader untuk menahan diri. Sebab manakala SK DPP keluar, maka seluruh kader harus tunduk pada garis partai.

Diding tidak ingin ada kader mengambil sikap yang melawan kebijakan DPP. Jika itu terjadi, ia tidak segan untuk menindak tegas. “Kalau ada oknum yang mengatakan Nasdem telah mendukung salah satu calon, itu kebohongan besar. Jangan sampai bakal calon ataupun publik KLU terjerumus permainan sesaat para oknum,” tandasnya. (ari)

Lelang Jabatan Lima Kepala OPD NTB Makin Banyak Peminat Mataram (Suara NTB) Jelang penutupan pendaftaran, lelang jabatan lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB semakin banyak peminat. Satu hari jelang penutupan pendaftaran, jumlah pendaftar sudah mencapai 36 orang.

Pelaksana Tugas Kepala BKD NTB, Drs. H. Adam, MM mengatakan jumlah pejabat yang mendaftar terus bertambah. ‘’Masing-masing jabatan, pendaftarnya sudah bertambah.

Sekarang sedang pengumpulan berkas,’’ kata Adam dikonfirmasi Kamis (5/3) siang kemarin.

Ia merincikan data sampai 4 Maret, jumlah pendaftar sebanyak 36 orang. Dimana, jabatan Kepala Biro Pemerintahan masih dengan pendaftar terbanyak, yakni 13 orang. Kemudian jabatan yang paling sedikit pendaftarnya adalah DPMPTSP 4 orang. Sedangkan untuk BKD 5 orang, Dinas Dikbud 6 orang, dan BPKAD 8 orang.

Dihubungi Kamis (5/5) petang kemarin, Adam menyebutkan jumlah pelamar bertambah menjadi 38 orang. Namun, ia tak menyebutkan jabatan yang punya tambahan dua pendaftar tersebut. Dari jumlah pendaftar sebanyak itu, Adam menyebutkan 4 orang merupakan pejabat kabupaten/kota.

Setelah pendaftaran ditutup pada 5 Maret, Pansel akan melakukan seleksi administrasi pada 9 Maret. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan 10 Maret.

Untuk tes kompetensi manajerial/psikologi akan dilaksanakan 11 - 12 Maret, penulisan makalah 13 Maret, presentasi dan wawancara 16 - 18 Maret. Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi.

Penelusuran rekam jejak direncanakan mulai 10 18 Maret dan penetapan hasil seleksi 19 Maret. Sedangkan penyampaian laporan hasil Pansel ke gubernur direncanakan 20 Maret dan rencana pelantikan pada 27 Maret 2020. (nas) H.Adam (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

SANDAR - KM Karya Bahari 01 saat sandar di Dermaga Apung Gili Trawangan, Kamis kemarin. tujuannya untuk uji coba dermaga ponton yang difungsikan sementara sebelum proyek dermaga induk tuntas.

Dermaga Gili Trawangan Difungsikan Mataram (Suara NTB) Sempat tertunda, Dermaga Gili Trawangan di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya difungsikan.

Pemanfaatan dermaga itu diawali dengan uji coba sandar fastboat, Kamis (5/3) kemarin.

Uji coba dilakukan dengan kapal cepat milik KM Karya Bahari, dihadiri Heri Devid dari Direktorat Kepelabuhanan, Kurniawan dari Bagian Umum dan Perlengkapan.

Keduanya menjabat di Ditjen Perhubungan Laut. Uji coba disaksikan pejabat perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dinas Perhubungan KLU, perwakilan Dinas PU Lombok Utara, serta dari unsur Pos AL dan Polda NTB. Menurut Kepala UPP Kelas II Pemenang, Heru Supriyadi,

ujicoba sementara untuk dermaga apung yang berdekatan dengan dermaga utama. Kapal KM Karya Bahari sandar dengan mulus di dermaga yang dipasang tahun 2019 tersebut. ‘’Proses uji coba berjalan lancar.

Tidak ada kendala,’’ kata Heru kepada Suara NTB. Dermaga yang juga disebut ponton itu selanjutnya hanya difungsikan untuk public boat, istilah untuk transportasi domestik antara tiga pulau di Desa Gili Indah dengan daratan KLU. Setelah uji coba itu, selanjutnya Heru akan bersurat ke Ditjen Perhubungan Laut untuk meminta pengesahan ujicoba yang disaksikan langsung pejabat setempat. Diharapkan surat yang dikirimkan segera direspons agar dapat dimanfaatkan masyarakat. ‘’Setelah uji sandar, baru

dibuatkan berita acara. Setelah itu berdasarkan berita acara tersebut kami memohon ijin operasional kepada kantor pusat Kemenhub,’’ ujar Heru.

Setelah izin operasional ke luar, baru bisa dilakukan operasional secara maksimal untuk perahu motor dan speed boat yang melayani penyeberangan domestik di sana. ‘’Setelah izin operasional ke luar, baru bisa dioperasionalkan,’’ jelasnya. Dalam catatannya, ada 56 public boat yang beroperasi di sekitar tiga gili hingga Pelabuhan Bangsal maupun Pelabuhan Carik.

Diharapkan pemanfaatan dermaga itu akan menunjang konektivitas dengan dua pelabuhan tersebut.

Sementara untuk dermaga induk di tempat yang sama, belum bisa dipakai karena

proyeknya masih berlanjut.

Pengerjaan tahun 2019 adalah termin pertama. Selanjutnya termin kedua dan tiga akan turun 2020 dan 2021. ‘’Tender untuk termin kedua sudah, tinggal pengerjaan, mungkin sekitar April 2020.

Tapi pelaksanaanya semua oleh pusat. kita hanya user dermaga,’’ jelasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Syahbandar yang baru bertugas awal Januari ini mengklarifikasi, tidak berfungsinya dermaga pada dasarnya bukan karena mangkrak. Tapi pengerjaannya terhenti karena habis tahun anggaran sesuai dengan ketentuan termin pertama tahun 2019. Proyek itu disebutnya multiyear, hingga tahun 2021 mendatang.

Sebenarnya penggunaan

semua komponen pada dermaga itu setelah semua pekerjaan selesai tahun 2021. Namun ia mengambil langkah terobosan dengan bersurat ke Ditjen Perhubungan Laut, meminta izin penggunaan dermaga ponton. Alasannya selain agar bisa dimanfaatkan segera untuk menunjang akses transportasi, juga agar tidak jadi sorotan masyarakat melihat bangunan pemerintah tidak digunakan.

Selain dermaga apung, ia juga sudah mendapat izin pemanfaatan kantor dermaga untuk loket e-ticketing. Dudukan mesin e-ticket dan loket sudah terpasang, tinggal pemasangan server dan perangkat IT bekerjasama dengan Bank NTB Syariah. ‘’Setelah terpasang, baru kita launching,’’ pungkasnya. (ars)

Makan Pizza Bisa Komisi III Persilakan APH Selidiki ’’Begibung’’ Proyek Bermasalah di Loteng di Golden Palace Usai Panggil Dinas PUPR

Praya (Suara NTB) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mempersilahkan Aparat Penegak Hukum (APH) turun menyelidikan proyek-proyek diduga bermasalah didaerah ini. Mulai dari proyek pembangunan pasar Kopang termasuk pembangunan tiga kantor camat yang hingga saat ini belum tuntas.

“Kita tidak mendorong APH turun menyelidiki proyek bermasalah di Loteng.

Tapi kalau APH mau turun silahkan saja,” ujar Ketua Komisi III DPRD Loteng, Andi Mardan, kepada wartawan, Kamis (5/3) kemarin.

Usai rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng dan OPD terkait lainnya, Andi mengatakan, pihaknya sudah mendapat penjelasan terkait beberapa proyek bermasalah di Loteng.

Khususunya proyek pembangunan tiga kantor camat.

Masing-masing kantor Camat Kopang, Jonggat serta Pujut, senilai Rp 8,2 miliar lebih.

Dari keterangan Dinas PUPR disebutkan kalau proyek tersebut sampai saat ini memang belum selesai.

Namun Dinas PUPR memberikan diskresi (kebijakan) kepada pihak rekanan dalam hal ini CV TKU untuk menuntaskan pengerjaan proyek tersebut hingga sepekan ke

depan. Baru kemudian Dinas PUPR Loteng akan meminta Inspektorat Loteng selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) untuk menghitung capaian pekerjaan. Sebagai dasar perhitungan pembayaran sisa kekurangan proyek kepada pihak rekanan nantinya.

Lebih lanjut, sebut Andi, dari keterangan Dinas PUPR Loteng, disebutkan sesuai kontrak proyek pembangunan tiga kantor camat tersebut harusnya tuntas akhir tahun 2019 lalu. Namun kenyataannya, hingga akhir Desember capaian pekerjaan baru sekitar 79,9 persen. Sehingga oleh Dinas PUPR, rekanan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari atau sampai tanggal 18 Februari kemarin.

Akan tetapi, hingga batas waktu yang ada proyek belum juga selesai. Dengan pertimbangan kalau kantor camat yang dibangun tersebut merupakan fasilitas pelayanan publik, Dinas PUPR memberikan diskresi kepada pihak rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan. Supaya bisa sesegera mungkin digunakan.

Kenapa diberikan diskresi?

Andi menjelaskan, supaya proyek ini bisa tuntas dan bisa digunakan segera. Karea kalau tidak dilanjutkan, maka harus menunggu tender ulang lagi baru kemudian proyek tersebut bisa dikerjakan

kembali. Dan, itu butuh waktu lama bahkan bisa jadi tahun depan baru dikerjakan lagi. Sementara pelayanan di kantor camat tersebut butuh segera ada tempat berupa kantor permanen.

Meski ada kebijakan, tetapi tetap dengan konsekuensi pembayaran yang akan diterima rekanan hanya 95,47 persen dari nilai kontraknya.

Karena sisa pembayaran sekitar 5 persen terhitung sebagai denda keterlambatan. ‘’Dalam pertemuan tadi, Dinas PUPR memberikan diskresi hingga seminggu ke depan.

Kalau kemudian APIP akan turun menghitung capaian proyek. Selesai atau tidak,’’ imbuhnya.

Terlebih dari bisa tidaknya pihak rekanan menyelesaikan pekerjaan hingga sampai seminggu ke depan, Komisi III DPRD Loteng tetap merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mem-blacklist rekanan bersangkutan.

Apakah untuk lingkup Loteng saja atau lingkup provinsi, itu diserahkan ke pemerintah daerah.

“Kalaupun pihak rekanan bisa menyelesaikan sisa pekerjaan, kita tetap rekomendasikan untuk di blacklist.

Supaya ada efek jera bagi pihak rekanan dan pelajaran bagi rekanan yang lain,” tandas anggota DPRD Loteng Fraksi Partai Demokrat ini. (kir)

Mataram (Suara NTB) Sensasi makan pizza hadir kembali di Golden Palace Hotel Lombok. Dengan paket Begibung Pizza, pelanggan dapat merasakan menu roti ala Italia tersebut dalam empat varian rasa sekaligus.

Marketing Communication Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami, menerangkan salah satu keistimewaan paket tersebut adalah hadirnya cita rasa lokal dari Ayam Taliwang. Selain itu, ada juga varian rasa lain seperti lada hitam, marinara, dan keju.

Dengan harga Rp125 ribu, pelanggan bisa mendapatkan menu pizza dengan diameter mencapai 40 cm. Satu porsi Begibung Pizza dapat dinikmati oleh 4-6 orang.

“Begibung Pizza hadir dengan diameter yang lebih besar dan toping yang lebih banyak,” ujarnya.

Senada dengan itu Food and Beverages Manager, Reeza Pahlevie, menerangkan varian rasa yang ditawarkan berusaha menghadirkan cita rasa dari berbagai belahan dunia. “Marinara kita buat jadi perwakilan cita rasa Eropa, black pepper untuk Asia, cheese untuk American, dan Ayam Taliwang untuk cita rasa lokal,” ujarnya.

Golden Palace hotel juga menyediakan varian rasa lainnya bagi tamu yang menginginkam rasa berbeda. Di antaranya rasa cabai ijo dan rasa kare. “Itu boleh dipilih, yang penting empat rasa,” ujar Reeza.

Promo Begibung Pizza berlaku untuk periode Maret sampai dengan akhir april. Selain dapat dinikmati di Rooftop Cafe ataupun di restoran lainnya di Golden Palace, menu tersebut juga dapat dibawa pulang. (bay)

(Suara NTB/bay)

MENU - Menu Begibung Pizza di Golden Palace Lombok.

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Siapkan Diri Hadapi UNBK SMPN 7 Mataram sudah tidak ragu lagi melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Sekolah ini sudah menyiapkan diri dengan segala kelengkapan dan daya dukung lainnya.

Kepala SMPN 7 Mataram, H. Sibawaih mengatakan, untuk UNBK tahun ini pihaknya sudah siap 100 persen mengikuti UNBK. Ini karena dari segi fasilitas, sekolah ini sudah mematangkan semua sistem tersebut. Terlebih siswa sekolah ini tingkat antusiasme mereka meningkat (Suara NTB/dok) untuk melaksanakan UNBK H. Sibawaih dibanding tahun sebelumnya.

Dirinya berpendapat antusias siswa ikut UNBK meningkat tajam jika dibandingkan tahun lalu dari berbagai aspek. Salah satunya ialah siswa sangat antusias menyiapkan komputer sebagai alat pelaksanaan UNBK. Tidak seperti tahun sebelumnya UNBK kali ini cukup mengandalkan komputer dari siswa kelas IX saja beserta dari guru.

Berbeda dari tahun lalu. Semua siswa sekolah terlibat. Termasuk meminjam komputer dari siswa kelas VII. Namun tahun ini siswa bersemangat sekali menyiapkan dan menyongsong pelaksanaan UNBK. “Kita sudah sejak awal siap,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, sekolah yang dipimpinnya telah melaksanakan UNBK sejak tahun 2016 silam. Tahun inilah yang sangat luar biasa. Di mana, siswa peserta UNBK lebih matang dalam hal kesiapan sebelum hari pelaksanaan.

Tidak hanya itu dengan jumlah peserta UNBK sebanyak 443 orang sudah cukup bagi sekolah tanpa harus meminjam laptop ke siswa kelas VII maupun kelas VIII. “Tinggal kita siapkan, ada 443 sudah terpenuhi kolaborasi guru siswa kelas sembilan.

Tahun ini tidak perlu pinjam siswa kelas tujuh keadaan dan siswa untuk ber UNBK tahun ini sangat tinggi,” tegasnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sekolah Cegah Penularan Virus Corona Mataram (Suara NTB) – Sekolah mulai melakukan upaya pencegahan penularan virus Corona (Covid-19).

Berbagai upaya itu mulai dari penyuluhan dan sosialisasi, sampai menetapkan prosedur operasional standar (POS) dalam menyambut dan menangani siswa di sekolah.

Salah satu sekolah yang bergerak cepat mencegah penularan virus Corona yaitu Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram. Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., dihubungi Kamis (5/3) mengatakan, pihaknya akan menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi tentang penyebaran dan pencegahan virus Corona kepada guru, staf, siswa dan orangtua siswa pada Jumat (6/3). Penyuluhan itu dibagi menjadi tiga kelompok jenjang KB-TK, SMP-SMA, dan SD. “Besok di Hall Timur pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita dalam tiga sesi kelompok yang berbeda,” katanya.

Kepala SMA Kristen Tunas Daud, Fransisco, S.Psi., menambahkan SKTD masih menunggu kiriman pesanan digital infrared thermometer

mengingat ketiadaan stok di kota Mataram. SKTD menetapkan prosedur operasional standar (POS) dalam menyambut dan menangani anak-anak saat datang dan selama di Sekolah, sebagai bagian pencegahan penularan virus Corona dan virus lainnya. Pihak sekolah menyebarkan teknis pelaksanaan POS melalui grup WA masing-masing kelas.

Fransisco menyebutkan semua siswa, guru dan staf saling memberi salam Shalom dan Selamat Pagi dengan menempatkan tangan kanan di atas dada sebelah kiri sambil menunduk; tanpa saling bersalaman. Salah satu guru mengukur suhu siswa, guru, dan staf yang baru datang dengan menggunakan digital infrared thermometer secara non-contact pada dahi mereka.

“Bila suhu badannya 37,6 derajat celsius atau lebih, maka kami akan meminta orangtua mengajak pulang putra/putrinya dan/atau memeriksakan ke dokter; demikian pula kepada guru dan staf. Selama alat belum datang, maka ini belum bisa dilakukan,” katanya.

Sementara itu, guru yang lain akan memberikan cairan atau gel hand sanitizer kepada setiap siswa, guru, dan staf untuk mencuci tangan mereka. Orangtua diizinkan dan diimbau untuk menyediakan hand sanitizer secara pribadi bagi putra/putri masing-masing. Frans juga menyampaikan, selama berada di sekolah siswa, guru, dan staf diimbau untuk mencuci tangan mereka masing-masing dengan air dan sabun yang tersedia di wastafel yang terdekat sebelum dan sesudah makan dan aktivi-

tas lain, sesuai kebutuhan.

“Semua komunitas diimbau untuk tidak memegang bagian muka, makan makanan bergizi selalu menjaga kebersihan dan beristirahat dengan cukup,” katanya.

Pihak sekolah mengimbau orangtua siswa untuk tidak mengantarkan atau mengizinkan putra atau putrinya yang sakit dengan gejala demam atau influenza masuk sekolah. “Memberitahu wali kelas masing-masing atas ketidakhadiran tersebut. Siswa, guru, dan staf yang sedang menderita batuk tanpa demam tinggi diwajibkan memakai masker,” jelas Fransisco.

Terpisah, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto juga melakukan upaya pencegahan di sekolah yang dipimpinnya. Sunoto mengatakan, salah satu upaya untuk pencegahan penularan virus Corona adalah cuci tangan sebelum makan, SMAN 3 Mataram telah memfasilitasi dan membudayakan kebiasan baik itu.

Sebelumnya, Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi,

(Suara NTB/dok)

Kristyanto S. Boko Sp.A, MPH., meminta sekolah menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dan siswa. Bagi siswa yang sakit diimbau tidak perlu bersekolah dan lebih baik istirahat di rumah. “Kalau sakit, tinggal di rumah, kita akan imbau kalau memang dia (siswa) masuk sekolah, pulangkan saja agar dia istirahat dan itu baik agar dia cepat sembuh,” ujarnya. (ron)

SMK Harus Kreatif di Tengah Industri yang Terbatas Mataram (Suara NTB) – Industri skala besar di NTB relatif sedikit. Kondisi itu cukup menyulitkan SMK untuk menempatkan siswa mengikuti Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan penyaluran lulusan. SMK dituntut untuk kreatif di tengah minimnya industri di NTB. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., pada Jumat (5/ 3) mengakui industri skala nasional di NTB masih terbatas, ketika semua siswa (Suara NTB/dok) SMK melaksanakan prakUmar erin bersamaan juga tidak baik. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar SMK bisa mengatur jadwal, sehingga jadwal prakerin tidak rebutan antar SMK. “Sekolah sudah punya mitra sendiri, kalau kita memberikan saran agar tidak terlalu banyak di satu perusahaan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada orang tua siswa yang mampu agar memagangkan anaknya atau mengikuti prakerin ke luar daerah. Namun jika tidak mampu, siswa bisa melaksanakan prakerin di dalam daerah. “Dibagi, orang tua sharing dengan sekolah agar memagangkan ke luar daerah.

Kalau anak yang memiliki kemampuan lebih, mampu prakerin keluar daerah, dan itu hasilnya baik semua,” ujarnya.

Sebelumnya, Direkur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Ir. M. Bakrun, MM., ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, jumlah industri memang tidak sebanyak jumlah lulusan SMK yang ada. Industri juga menerima lulusan SMK dan Diploma. Karena itu, untuk Prakerin, SMK mestinya tidak terpaku pada industri besar.

Di samping itu, Bakrun mengatakan pihaknya ingin mengembangkan SMK membangun desa. Dengan adanya dana desa yang cukup besar, SMK bisa melaksanakan praktik di desa untuk membangun potensi ekonomi di desa. “Sehingga SMK menjadi penggerak, contohnya penggerak untuk energi terbarukan kita bisa bawa SMK ke desa. Katakanlah setiap desa memiliki dana desa Rp1 miliar, bisa dikembangkan. Kreavititas itu harus dilakukan oleh SMK. SMK harus bisa memberikan solusi untuk penggunaan dana desa,” sarannya. (ron)

(Suara NTB/ron)

CUKLI – Seorang siswi SMAN 1 Mataram sedang membuat kerajinan cukli berbahan barang bekas saat acara pementasan wayang dari sampah oleh siswa SMAN 1 Mataram beberapa waktu lalu.

Jelang UNBK, Sekolah Diingatkan Mengecek Ulang Segala Persiapan Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan UNBK tahun 2020 tinggal beberapa hari lagi.

Panitia UN Provinsi NTB mengingatkan sekolah untuk mengecek ulang berbagai persiapan, sehingga tidak ada yang luput karena keteledoran pihak sekolah.

Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., Kamis (5/3) mengingatkan sekolah agar memastikan mengecek ulang ke-

Keluarkan Surat Edaran

Civitas Akademika Unram Diminta Waspadai Corona Mataram (Suara NTB) Setelah Presiden Ir. H. Joko Widodo mengumumkan 2 orang WNI positif terinfeksi virus Covid-19 atau yang lazim dikenal dengan sebutan virus Corona, Rektor Universitas Mataram (Unram) sigap merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat edaran, Selasa (3/3).

Dalam surat edaran dengan Nomor : 2136/ UN.18/TU/2020 tersebut, Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M. Hum., mengimbau civitas akademika agar membatalkan dan/atau menangguhkan perjalanan keluar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda, terutama ke negara-negara yang telah terinfeksi Covid-19 termasuk negara yang berpotensi terdampak sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh WHO dan Kemenkes RI. “Dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa yang baru datang dari luar negeri terutama dari negara yang terdampak virus Corona, termasuk tamu dan mahasiswa asing, diimbau agar melakukan pembatasan interaksi dengan orang lain sampai dengan 14 hari sejak kedatangan ke Indonesia,” terangnya dalam siaran tertulis itu.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada seluruh civitas untuk melaksana-

kan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan mengkonsumsi makanan sehat, mencuci tangan dengan sabun, menghindari pusat-pusat keramaian jika tidak diperlukan dan menggunakan masker selama ada di pusat keramaian.

“Bagi yang merasa kesehatan tubuhnya sedang menurun diimbau untuk selalu menggunakan masker atau menghindari interaksi dengan orang lain agar terhindar dari kemungkinan terinfeksi virus Corona” katanya.

Melalui surat edaran itu pula Guru Besar Ilmu Hukum itu, menginstruksikan poliklinik dan Rumah Sakit Unram untuk siap siaga terhadap peluang adanya pasien yang mengidap infeksi virus Corona.

“Kepada poliklinik dan Rumah Sakit Unram untuk menyiapkan dan siaga terhadap kemungkinan adanya pasien yang dicurigai atau terdiagnosa dengan infeksi virus Corona” pesannya.

Sementara itu dokter spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan Unram, dr.

Hamsu Kadriyan, Sp. THT., (KL)., M.Kes saat dimintai keterangan mengenai virus asal Wuhan yang sudah masuk ke tanah air itu mengatakan, bila dibandingkan dengan virus SARS/MERS tahun 2003 silam, maka Corona ini masih lebih ringan.

“Tetapi potensi untuk men-

jadi lebih parah tetap ada mengingat kejadian di negara-negara lain perkembangannya sangat cepat,” jelasnya.

Dekan Fakultas Kedokteran Unram itu menjelaskan virus Corona ini memiliki banyak jenis yang salah satunya menyebabkan SARS dan MERS pada 2003 silam, serta mengatakan bahwa virus Corona tersebut merupakan jenis yang paling baru ditemukan.

“Pada prinsipnya virus Corona lebih sering menyerang saluran nafas mulai dari hidung hingga paruparu. Reaksi berat ringannya tergantung daya tahan tubuh pasiennya. Makin baik daya tahan tubuh kita makin ringan gejalanya” beber dr. Hamsu.

Dokter penerima penghargaan dari Kolegium dokter THT-KL lndonesia pada tahun 2018 lalu itu juga menyebutkan gejala infeksi virus Corona bisa berupa flu, batuk, dahak kental kekuningan dan pada kasus yang berat bisa sesak nafas hingga menimbulkan kematian. “Bila ada gejala batuk, demam, pilek setelah kontak dengan pasien (postif virus Corona, red), sebaiknya memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit setempat,” pungkasnya. (dys)

siapan sekolah, terutama sekolah yang pada gladi bersih lalu tidak bisa mengikuti gladi bersih dengan maksimal. “Misalnya satu sekolah tidak laksanakna gladi bersih UNBK karena teledor tidak registrasi guru-guru,” katanya.

Purni yang juga Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyampaikan, sekolah juga perlu melakukan bimbingan khusus bagi siswa yang tidak bisa ikut gladi bersih UNBK lalu.

“Siswa yang tidak bisa ikut gladi bersih karena alasan

sakit atau alasan lainnya, saya kira perlu juga diberikan bimbingan khusus, supaya mereka juga terbiasa artinya siap mengikuti UNBK,” katanya.

Ketua Panitia UN Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., mengatakan, koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait seperti PLN dan Telkom untuk keamanan pasokan listrik dan jaringan internet akan tetap dilakukan. “Artinya koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya untuk memperlancar pros-

es tetap dilakukan,” ujar Yahya.

Dari data yang diperoleh dari Dinas Dikbud NTB, menunjukkan peserta UNBK SMK sebanyak 20.976 orang dari 299 sekolah. Sementara peserta UNBK SMA sebanyak 31.316 orang dari 323 sekolah. Peserta UNBK MA sebanyak 20.895 orang dari 531 sekolah. Di jenjang SMP, peserta UNBK sebanyak 48.292 orang dari 690 sekolah, dan peserta yang mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP) sebanyak 6.130 orang dari 237 sekolah. Di MTS, peserta UNBK sebanyak 32.536 orang dari 836 sekolah.

UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan.

Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

Penyiapan Mutu Pembelajaran Calon Guru Masih Jadi PR Perguruan Tinggi Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) kembali mengadakan kuliah umum yang dihadiri unsur pimpinan, civitas akademika dan mahasiswa.

Kali ini, jurusan Pendidikan IPS menjadi penyelenggara dari kuliah umum tersebut bekerja sama dengan INOVASI NTB, Rabu (4/3).

Salah satu isu penting yang dibahas ialah terkait Pentingnya Penguatan Mutu Pembelajaran Bagi Calon Guru di Era Revolusi Industri 4.0". Hal ini penting dibahas mengingat FKIP sebagai lumbung mencetak calon guru dituntut untuk siap melahirkan calon guru berkualitas.

Dekan FKIP Unram Prof.

Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc., mengungkapkan peran para pendidik dan calon pendidik (mahasiswa) dalam membawa visi FKIP Unram dalam “Mendidik dan Mencerdaskan” Bangsa Indonesia. Prof. Wahab memberikan gambaran pentingnya pemahaman yang baik dan benar makna mendidik dan mencerdaskan tersebut, beliau mengajak para peserta untuk memantapkan diri sebagai seorang pendidik.

Seorang pendidik tidak harus menjadi guru atau dosen, seorang pendidik dapat berperan dalam setiap lini kehidupan.

Dalam kehidupan keluarga orang tua harus mendidik anggo-

ta keluarga yang lain untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Dalam dunia kerja masing-masing komponen harus mampu mendidik komponen lainnya untuk menciptakan suasana kerja yang produktif, sehat dan berkembang, begitu pula di dunia kemasyarakatan, bernegara dan berbangsa. Artinya, di mana pun berada, peran pendidik sebagai agen perubahan dapat selalu hadir dan terdepan.

Selain itu perkembangan dunia industri yang semakin pesat dan dengan adanya inovasi komputerisasi yang masif, mau tidak mau dunia pendidikan pasti akan terpengaruh pada revolusi tersebut. Hal inilah yang menjadi titik acuan para pembicara untuk mengulas lebih dalam peran dunia pendidikan dalam terjangan revolusi industri.

Pembicara utama dalam kuliah umum ini adalah Mark Heyward, Ph.D., yang merupakan pimpinan dan pemilik sekolah internasional Nusa Alam. Mr. Mark juga aktif menulis buku yang telah diterbitkan di Indonesia dan Australia. Terdapat empat topik yang yang dibahas oleh Mr. Mark, yaitu lulusan yang dibutuhkan dalam masa revolusi industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik dalam era revolusi industri 4.0, menciptakan guru yang sesuai dalam era revolusi industri 4.0 dan temuan terakhir dunia pendidikan tentang revolusi industri 4.0.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Peserta kuliah umum yang digelar FKIP Unram bersama INOVASI pose bersama usai kegiatan.

Mr. Mark menjelaskan secara umum tentang perkembangan industri dari masa ke masa. Intinya pada era industri 4.0 adalah masuknya invasi dunia komputer dan otomatisasi ke dalam dunia industri yang secara langsung berpengaruh pada dunia pendidikan, maka tentu saja sangat penting bagi seorang guru dan calon guru untuk mengembangkan dan memperhatikan kemampuankemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0.

Di samping itu dunia pendidikan harus berkembang dengan menyesuaikan berbagai keter-

ampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. Keterampilan-keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi dan kreativitas akan mengambil peran yang lebih penting daripada keterampilan-keterampilan dasar seperti memahami dan menghafal.

Dia juga menyampaikan pentingnya integrasi teknologi pada pendidikan, karena hampir di semua lini kehidupan saat ini terikat dengan teknologi. Akhirnya Mr. Mark menyampaikan pendidikan harus berkembang untuk melahirkan dan menciptakan lulusan-lulusan yang siap bersaing di era revolusi industri 4.0. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 6 Maret 2020

Data Atlet Berprestasi

KONI NTB Siapkan Usulan CPNS Olahragawan Berprestasi 2020

Halaman 11

Gagal ke Australia, Zohri dan Sapwa akan Turun di Jatim Open

Mataram (Suara NTB) Mataram (Suara NTB) KONI NTB kembali mendata nama-nama atlet berprestaBatal menjalani uji coba di ajang Brisbane si untuk diusulkan dalam formasi CPNS olahragawan berOceania Area Permit 2020 di Australia, 20 Maret prestasi tahun 2020. Hal ini dilakukan KONI NTB menymendatang, Lalu Muhammad Zohri dan usul adanya permintaan pihak Badan Kepegawaian Daerah Sapwaturrahman dipersiapkan mengikuti (BKD) terkait penerimaan CPNS tahun 2020.

Kejurnas Atletik Terbuka di Gresik Jawa Timur Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara (Jatim), 17-19 April 2020.

NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (4/3) lalu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BKD NTB Demikian Sapwaturrahman akan mengikuti kejurterkait akan dibukanya formasi CPNS tahun 2020. d i k a t a - nas Jatim Open bulan April,” ucapnya.

KONI NTB pun diminta untuk mengusulkan data k a n Penyataan ini disampaikan Arya atlet dan pelatih berprestasi yang akan diusulP e l - menanggapi batalnya tim atletik Indokan mengisi formasi CPNS tahun 2020. atih nesia, yang diperkuat Lalu Muhammad “Kita sudah berkoordinasi dengan dengan Zohri, Sapwaturrahman dan kawanpihak BKD NTB. Akan ada formasi CPNS kawan menjalani uji coba di ajang Brisolahragawan tahun ini. Sekarang kita sebane Oceania Area Permit 2020 di Ausdang mengumpulkan data atlet berprestatralia pada 20 Maret mendatang. si,” ucapnya.

Diakuinya, event Brisbane Oceania Lanjutnya terkait penerimaan CPNS Area Permit 2020 merupakan kejuaraan jalur olahragawan berprestasi tahun ini, piPel- pengganti untuk ketiga kalinya bagi Zohak KONI NTB belum mengetahui secara atnas hri dan Sapwa setelah gagal tampil di pasti regulasi atlet yang akan diusulkan maKejuaraan Atletik Asia Indoor 2020 di Atletik suk CPNS jalur olahragawan berprestasi. a s a l Hangzhou, Cina pada 12-13 Februari Menurutnya, meski belum keluar regulasinya, N T B , dan Kejuaraan Atletik Dunia Indoor di namun KONI NTB mengupayakan mengusulkan seA r y a Nanjing, Cina, 13-15 Maret lalu. banyak-banyaknya atlet, khususnya atlet yang meraih Sayangnya, kedua atlet asal NTB Yuniawan medali emas di PON dan medali emas di Kejurnas dipini kembali batal perkuat tim Indoneyang dikonfirrioritaskan untuk mengisi formasi CPNS jalur olahragawan masi Suara sia di di event internasional tahun ini berprestasi.

NTB, Via pon- akibat merebaknya virus corona yang “Kita akan mengusulkan atlet sebanyak-banyaknya. selnya, Kamis telah menyebar ke luar kawasan Asia.

Khususnya atlet peraih medali emas PON dan Kejurnas di (5/2). “Karena Padahal, kejuaraan itu merupakan tahun sebelumnya akan kami prioritaskan,” jelasnya. batal ikut uji bagian dari persiapan menuju OlimDitambahkannya, penerimaan CPNS olahragawan coba di Bris- piade 2020 Tokyo. berprestasi bukan kali pertamanya. Namun di tahun Lanjutnya, terkait batalnya Zohri dan bane, Zohri dan sebelumnya pihak BKD Provinsi NTB juga pernah mem- Lalu Muhammad Zohri buka formasi CPNS olahragawan, dan cukup banyak (ant/bali post) atlet dan pelatih yang lulus dalam formasi CPNS jalur olahragawan berprestasi.

“Kami harap di tahun ini juga ada atlet yang lulus dalam formasi CPNS jalur olahragawan berprestasi,” harapnya. (fan)

Sapwaturrahman turun di event luar negeri, PB PASI memperbolehkan Zohri dan Sapwaturrahman untuk ambil bagian di Jatim Open di Gresik Jatim, 17-19 2020. Rencananya Lalu Muhammad Zohri akan tampil di nomor jarak pendek, antara lain 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter. Sementara Sapwaturrahman dipastikan akan tampil di nomor lompat jauh dan lompat tinggi.

Arya Yuniawan menargetkan Sap-

waturrahman dapat memperbaiki catatan waktu di nomor lompat jauh dan lompat tinggi. Catatan tebaik Sapwaturrahman di nomor lompat jauh 8,09 meter yang dicatat Sapwa saat meraih medali perunggu di Asian Games 2018.

“Mudah-mudahan Sapwaturrahman bisa mencatat lompatan lebih baik dari catatatan lompatan yang diraihnya pada Asian Games 2018,” harapnya. (fan)

Sapwaturrahman

(ant/bali post)

Zakaria Ingin Bawa Tim Estafet Juara

KPU KSB Mulai Periksa Hasil Tes Tulis Calon PPS Taliwang (Suara NTB) Tahapan penerimaan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini mulai memasuki proses pemeriksaan hasil tes tulis.

“Alhamdulillah kemarin (Rabu) kegiatan tes tulisnya lancar. Dan sekarang kita sudah mulai memeriksa hasilnya para calon PPS itu,” terang komisioner KPU KSB, Herman Jayadi kepada wartawan, Kamis (5/3).

Pemeriksaan hasil tes tulis itu akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Dijelaskan Herman, pihaknya dibantu personil sekretariat bekerja ekstra memeriksa hasil ujian tulis pesrta itu agar selesai tepat waktu sesuai jadwal. Mengingat jumlah pesertanya yang sangat banyak, yakni 432 orang.

“Kami kerja maraton sekarang dibantu staf sekretariat,” sebutnya.

Sesuai aturan masih ada dua tahapan yang akan dilalui para calon anggota PPS sebelum akhirmya mereka terpilih.

Setelah dinyatakan lulus tes tulis, berikutnya tahapan yang harus dilalui adalah tes wawancara dan tanggapan masyarakat. Disampaikan Herman, sama dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota PPS juga mampu menunjukkan diri tidak pernah terlibat atau terhubung dengan kegiatan politik praktis. “Soal apakah ia terlibat secara politik itu akan kita lihat dari hasil wawancara dan tanggapan masyarakat,” cetusnya.

Sebelumnya, ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menjelaskan, terkait pelaksanaan ujian tulis ratusan calon anggota PPS telah sukses pihaknya laksanakan. “Alhamdulillah tes tulisnya lancar,” katanya kepada Suara NTB, Rabu lalu.

KPU sendiri guna memudahkan para calon mengakses lokasi tes telah menetapkan 4 lokasi terpisah. Yaitu di SMAN 1 Taliwang untuk peserta dari Kecamatan Taliwang, Jereweh dan Brang Ene. SMKN 1 Maluk untuk Kecamatan Maluk dan Sekongkang. SMAN 1 Seteluk untuk Kecamatan Seteluk dan Poto Tano serta SMPN 1 Brang Rea untuk Kecamatan Brang Rea. “Lokasinya terpisah tapi pelaksanaannya tetap serentak di hari dan jam yang sama,” urai Denny.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan tes tertulis pengawsan para peserta dilakukan secara ketat. Selain diawasi pihaknya dan Bawaslu, KPU KSB juga melibatkan pihak kepolisian. Pengawasan oleh banyak pihak ini dilakukan guna menjaga transparansi perekrutan.

“Harapan kami semua anggota PPS yang terpilih nanti memiliki kapasitas, kapabilitas serta Integritas yang tinggi,” tegasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

TES TULIS - Kegiatan tes tulis calon anggota PPS yang dilaksanakan KPU KSB, Rabu (4/3).

Mataram (Suara NTB) Atlet atletik asal Dompu, Lalu Zakaria memastikan diri memperkuat tim atletik estafet 4x400 meter NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Hal ini menyusul keberhasilan tim estafet 4x400 meter putra lolos limit waktu 3 menit, 17,56 detik di tes event di Papua belum lama ini.

Lalu Muhammad Zakaria yang diwawancara Suara NTB di Arena Fitnes Mataram, Kamis (5/3) mengatakan keikutsertaan

dirinya memperkuat tim estafet 4x400 meter putra NTB di PON Papua 2020 sudah pasti. Pasalnya dirinya telah ikut serta membawa tim estafet 4x400 meter putra meraih medali emas dan lolos limit PON di Tes Event di Papua belum lama ini.

Selain itu, Zakaria juga sudah diakomodir dalam Pelatda PON 2020 bulan ini usai membawa tim estafet 4x400 meter putra lolos limit PON di tes event di Papua belum lama ini. “Alhamdulillah saya akhirn-

ya bisa ikut serta membawa tim estafet 4x400 meter lolos PON. Dan saya berharap tim estafet NTB bisa meraih medali emas di PON 2020,” harapnya.

Zakaria mengaku sangat bahagia biasa membawa tim estafet 4x400 meter NTB lolos limit PON 2020. Pasalnya sejak tiga kali mengikuti Pra-PON, akhirnya tim estafet baru kali ini lolos limit PON dengan waktu yang paling cepat dari dua tim estafet sebelumnya, Jatim dan Jateng yang lebih awal lolos PON.

tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Tentu dalam menyikapi masalah ini tidak semudah membalikan telapak tangan, karena butuh proses yang cukup panjang.

Apalagi minat masyarakat untuk melakukan budi daya tanaman Holtikultura sangat minim di wilayah setempat dibandingkan dengan luas lahan yang dimiliki.

Untuk mendorong pemenuhan hal itu, pihaknya akan terus menggalakkan program KRPL yang suda empat tahun dirintis. Namun pada intinya, jika ada kemauan, sebenarnya masalah ini sudah bisa tuntas. Hal ini tentu sangat beralasan, karena luas lahan yang tersedia masih sangat

gantikan senior saya Abdul Razak,” ucapnya.

Keikutsertaan Zakaria memperkuat tim estafet NTB memang baru, pasalnya tim estafet 4x400 meter NTB sebelumnya diperkuat atlet senior, seperti Andrian, Arif Rahman, Ridwan dan Abdul Razak. Meski menjadi atlet yang paling muda di tim tersebut, namun Zakaria sukses membawa tim estafet NTB lolos PON setelah sebelumnya tiga kali gagal lolos limit PON. (fan)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN BEBAN - Lalu Zakaria saat menjalani latihan beban di Arena Fitnes Mataram, Kamis (5/3).

Jaringan Pemasok Sabu Asal Bima Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) – Jaringan pemasok sabu dengan wilayah edar Kecamatan Pekat, dibekuk Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Kamis (5/3) Pukul 5.30 Wita. Mereka Sb (34) dan Ar (26) asal Desa Naru Kecamatan Sape, Bima. Dari tangan keduanya didapati belasan klip transparan berisi barang haram tersebut.

Kasatresnarkoba Polres Dompu, Iptu Tamrin, S. Sos., melalui Paur Kasubag Humas Aiptu Hujaifah dikonfirmasi wartawan menjelaskan, terungkapnya jaringan pemasok sabu ini berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat. Dimana tertanggal 2 Februari kemarin ada salah seorang dari Bima, yakni Sb hendak menawarkan sabu ke warga Doropeti.

Atas informasi tersebut,

Tim Opsnal dibawah kendali Bripka Masrun langsung dikerahkan untuk pengintaian dan pendalaman informasi.

“Tepat hari Kamis anggota menyimpulkan informasi tersebut sudah valid. Kemudian dilakukan penggerebekan pada salah satu rumah di Dusun Wadu Mbudi itu,” ungkapnya.

Pada sebuah rumah yang sudah diintai selama beberapa hari ini, tim mendapati Sb berikut sembilan gulung plastik klip berisi sabu. Kemudian sepucuk senjata rakitan, 1 buah ketapel dengan 3 busur anak panah serta 4 sendok sabu rakitan, 5 buah korek api, 1 buah jarum, 3 buah Hp dan sejumlah uang kertas.

Dalam penggerebekan itu, lanjut Hujaifah, Sb tak hanya mengaku memiliki, menyimpan dan menguasai barang haram yang sengaja didatang-

kan dari Bima tersebut. Tetapi juga mengungkap tempatnya menyimpan barang bukti lain, yakni rumah Ar di Desa Calabai. “Tim menggunakan trik SMS supaya temannya datang menghampiri. Melihat temannya itu langsung dilakukan penangkapan, tepat di pertigaan warung makan pintu masuk PT. SMS,” ujarnya.

Atas hasil pengembangan kasus tersebut, tim lantas melakukan penggeledahan terhadap Ar, hingga ditemukan 4 klip bening berisi sabu-sabu.

Temuan tersebut memaksa keduanya berikut barang bukti pendukung lain digiring ke Mapolres Dompu untuk proses penyelidikan lebih lanjut. “Kedua laki-laki tersebut berasal dari Sape. Mereka merupakan penyuplai narkotika dari Bima untuk dijual ke Pekat Dompu,” pungkasnya. (jun)

Belum Mandiri, Pasokan Sayur KSB Masih Disokong dari Luar Taliwang (Suara NTB) Kebutuhan pangan masyarakat Sumbawa Barat, khususnya tomat cabe dan bawang sampai saat ini masih sangat bergantung dari daerah luar. Tidak tanggung-tanggung persentasenya mencapai angka 60-70 persen sementara yang mampu dihasilkan oleh daerah hanya sekita 30 persen saja itupun hanya komoditas yang dianggap tidak terlalu diburu pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) KSB, Ir. H. Alimin M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (5/3) tidak menampik minimnya pasokan pangan asli daerah ke sejumlah pasar.

Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat inflasinya cukup

Mantan atlet PPLP NTB ini mengatakan dirinya tak menyangka bisa membawa tim estafet lolos limit PON 2020. Pasalnya dirinya baru bergabung dengan tim estafet 4x400 meter putra NTB yang sebelumnya diperkuat oleh sejumlah atlet senior NTB. Zakaria bersyukur mendapat kesempatan membela tim estafet yang sebelumnya pernah menyumbang medali emas NTB di PON 2016.

“Saya bergabung dengan tim estafet 4x400 meter putra akhir tahun 2019. Saya masuk meng-

banyak dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Minimal untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa melibatkan barang dari luar dianggap sangat baik.

“Harus kita akui 60-70 persen kebutuhan pokok di sejumlah pasar di KSB berasal dari luar daerah padahal luas lahan yang tersedia masih banyak. Makanya untuk saat ini kami masih mencari pola terbaik supaya pasokan komoditas pangan dari luar daerah bisa ditekan,” sebutnya.

Dikatakannya, untuk masalah pemenuhan bahan pokok didalam daerah sudah sering diintervensi dengan program-program yang dimiliki. Tetapi faktanya sampai

dengan saat ini hasilnya belum maksimal. Makanya tidak mengherankan lagi jika kebutuhan bahan pokok naik terutama bawang merah, cabe dan bawang putih melonjak naik, karena memang pasokannya sangat terbatas.

Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian (Distan) untuk mencari solusi atas masalah ini. Selain itu, pihaknya juga membuat pos pemantau pangan daerah untuk mengatur keluar masuknya kebutuhan pokok dari dan ke KSB. Jika hal itu bisa dilakukan secara maksimal ditambah lagi dengan masifnya desa melaksanakan program KRPL, maka angka inflasi yang saat

ini masih tinggi bisa ditekan.

Hanya saja, yang menjadi masalah saat ini yakni petani holtikurtura yang masih belum serius menggarap potensi yang sangat menjanjikan tersebut. Karena rata-rata mereka hanya bertahan satu tahun, jika hasilnya tidak bisa maksimal maka mereka akan beralih ke yang lainnya.

“Untuk penyelesaian masalah ini sangat tidak mudah dan butuh waktu yang panjang. Tetapi jika ada keinginan untuk bisa berubah maka apa yang diinginkan pasti bisa tercapai dengan baik, apalagi lahan kita juga sangat luas untuk bisa ditanami tanaman Holtikultura,” pungkasnya. (ils)

Target Pajak Reklame KSB Rp200 Juta Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, menargetkan pendapatan dari sektor pajak reklame di angka Rp200 juta di tahun 2020.

Jumlah tersebut optimis bisa tercapai dengan baik, lantaran di tahun 2019 saja dari target Rp125 juta yang terealisasi mencapai angka Rp236 juta. Selain target, upaya untuk membersihkan reklame yang ilegal (tanpa izin) juga terus dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemasang reklame yang memiliki izin.

“Kami sangat optimis target tersebut bisa tercapai bahkan bisa lebih dari angka tersebut karena kita belajar dari tahun 2019 lalu. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan DPMPTSP sekaligus melakukan penyisiran terhadap lokasi-lokasi reklame ilegal yang terpasang untuk ditertibkan. Karena selain akan mengganggu kenyamanan pandangan hal tersebut juga sangat berdampak terhadap target pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Kepala BPAD KSB Muhammad Yusuf S. Ip kepada wartawan, Kamis (5/3).

Dikatakannya, saat ini persentese pemasangan reklame secara ilegal sudah berhasil ditekan, sehingga pendapatan dari sektor itu bisa terus. Bahkan dari target pajak

yang telah ditetapkan setiap tahunnya selalu ada peningkatan dan tercapai. Bahkan di tahun 2018 saja dengan target yang telah ditetapkan di angka Rp120 juta juga sudah tercapai begitupun di tahun 2019 targetnya Rp120 juta yang terealisasi di angka Rp236 juta.

Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan penelusuran terhadap reklame yang ilegal, dengan harapan ada space untuk pemasangan reklame yang legal. Hal tersebut sematamata dilakukan, supaya pendapatan dari sektor ini (pajak reklame) bisa terus meningkat setiap tahunnya.

Hanya untuk saat ini pihaknya masih menunggu tahapan rekonsiliasi terhadap izin reklame yang saat ini terpasang bersama DPM PTSP. Supaya pada saat ditertibkan nantinya, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Sementara terkait titiktitik strategis yang kerap terpasang reklame ini yakni, simpang KUD, simpang berang dan bukit Maluk.

“Setiap awal tahun kita akan lakukan pendataan sekaligus penertiban terhadap sejumlah reklame dan baliho ilegal yang saat ini terpasang,” tegasnya.

Dalam penertiban tersebut, pihaknya juga akan melibatkan Sat Pol PP untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. (ils)

SUARA NTB

Jumat, 6 Maret 2020

Halaman 12

Calon Tenaga P3K Loteng Tuntut Segera Diangkat

(Suara NTB/kir)

DATANGI - Para calon tenaga P3K Loteng mendatangi gedung DPRD Loteng untuk mempertanyakan kejelasan soal pengangkatannya sebagai tenaga P3K, Kamis (5/3).

Praya (Suara NTB) Seratusan calon Pegawai Pe-

merintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinyatakan lo-

los dalam seleksi tenaga P3K Lombok Tengah (Loteng) tahun 2018 lalu, Kamis (5/3) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedatangan calon tenaga P3K dari unsur guru dan penyuluh pertanian ini untuk mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang sudah setahun lebih tak kunjung diangkat sebagai tenaga P3K. Para calon tenaga P3K pun menyayangkan sikap pemerintah daerah yang lamban merespon persoalan yang terjadi.

Untuk itu, para calon tenaga P3K mendesak pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD Loteng segera bersikap.

Agar para calon tenaga P3K tidak terus-terusan dihadapkan pada ketidakpastian.

“Sudah setahun lebih kita diminta bersabar. Kan yang namanya sabar jelas ada batasanya,” ujar Inaq Puput, perwakilan calon tenaga P3K Loteng.

Di hadapan Ketua Komisi I DPRD Loteng, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) LotengdanKepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, Inaq Puput mengatakan, sejak setahun terakhir para calon tenaga P3K Lotenghanyadiberikan janji kalau akan segera diangkat. Namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan.

Di satu sisi, para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dulu bersamaan ikut seleksi saat ini sudah diangkat.

Di daerah lain, pengangkatan tenaga P3K sudah diproses.

Tapi di Loteng justru tidak ada kejelasan. “Kalau memang ini ada persoalan di pemerintah pusat, kita minta pemerintah daerah segera bersikap. Jangan hanya menunggu. Supaya pemerintah juga tahu apa persoalan yang terjadi di daerah,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan para calon tenaga

P3K Loteng ini, Sekretaris BKPP Loteng, H. Mutawalli, S.H., mengatakan pada prinsipnya pemerintah daerah dengan para calon tenaga P3K Loteng sama posisinya. Dalam arti, pemerintah daerah juga dalam posisi menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga P3K ini.

“Kenapa sampai sekarang belum ada pengangkatan tenaga P3K, karena di tingkat pusat pun masih proses penyiapan regulasi. Karena dengan adanya tenaga P3K tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian di beberapa regulasi yang mengatur soal pegawai pemerintahan,” jelasnya.

Kalau soal anggaran, pemerintah pusat tahun ini sudah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji tenaga P3K melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Loteng tahun 2020. Bagi 444 tenaga P3K Loteng. Tapi untuk bisa mengeksekusi anggaran tersebut, harus ada petunjuk dari pemerintah pusat terlebih dahulu soal pengangkatan tenaga P3K. Jadi tidak bisa anggaran dieksekusi tanpa regulasi. Walaupun anggarannya sudah ada. Karena kalau tetap dipaksakan dieksekusi tanpa ada regulasi pusat justru pemerintah daerah yang saja. “Informasi terakhir, regulasi terkait pengangkatan tenaga P3K sudah selesai disusun oleh pemerintah. Jadi tinggal tunggu perintah pemerintah pusat,” imbuh Mutawalli.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, mengatakan untuk memperoleh kejelasan terkait proses pengangkatan tenaga P3K Loteng, pihaknya akan coba bertanya langsung ke pemerintah pusat supaya jelas sudah sampai mana proses dan tahapan pengangkatan tenaga P3K. Bila perlu perwakilan calon tenaga P3K ikut serta, agar bisa mendengar langsung penjelasan dari pemerintah pusat.

“Pekan depan kita akan ke Jakarta menemui Menpan RB maupun BKN, untuk mempertanyakan proses pengangkatan tenaga P3K sudah sampai mana.

Supaya persoalan pengangkatan tenaga P3K ini tidak terus-terusan menjadi polemik,” pungkas politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. (kir)

HILANG HLG STNK R4 MOBIL MERK SUZUKI DR.1051 RA NOKA/NOSIN : MA3NFG81SJ0172006/ K 1 2 M N - 4 3 6 1 7 1 0 AN.HARIYADI KARIM HLG SKTR JL.RAYA SENGGIGI BATU LAYAR HLG STNK R2 YAMAHA MIO DR.2381 NY NOKA/ NOSIN : MH35TL0026K272361/5TL272490 AN.MARTANA HLG BPKB R2 KAWASAKI DR.2494 CK NOKA/NOSIN : MH4LX150DEJPO7344/ LX150CEPJ5145 NO.BPKB : L.06863173 AN.CITRA DEWI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6848 HA NOKA/NOSIN : MHIJF3117AK112077/ JF31E-0111248 AN.SRI RAHAYU HLG SKTR JL.RAYA GUNUNG SARI MENUJU RUMAH PELAPOR

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Jumat, 6 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Siapkan Mitigasi Bencana MotoGP PAGELARAN MotoGP yang akan digelar di sirkuit Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tahun 2021 mendatang merupakan pertaruhan nama NTB, terlebih nama Indonesia. Apakah dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP sanggup menyediakan berbagai fasilitas atau sarana yang dibutuhkan selama pagelaran MotoGP berlangsung. Ataukah Indonesia tidak mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan,karena saat event berlangsung akan dihadiri 150.000 lebih penonton dari dalam dan luar negeri. Belum lagi, media internasional yang akan melakukan siaran langsung ke negara masing-masing membutuhkan sinyal telekomunikasi yang cepat dan tidak lelet.

Keterlibatan perusahaan telekomunikasi di Indonesia dalam membangun sarana komunikasi di lokasi MotoGP dan sekitarnya internetnya tidak lambat sangat diperlukan. Kawasan-kawasan yang selama ini masih blank spot atau belum terjangkau sarana komunikasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mesti segera diatasi. Pemerintah bekerjasama dengan provider membangun Base Transceiver Station (BTS) di kawasan yang masih blank spot, sehingga komunikasi cepat dan lancar yang diharapkan bisa terealisasi.

Tidak hanya itu, antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi harus dilakukan. Terutama terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik berupa bencana alam hingga bencana penyakit. Seperti sekarang ini, mewabahnya penyebaran virus Corona atau Covid-19 ke seluruh dunia, termasuk Indonesia menyebabkan ditutupnya akses penerbangan ke sejumlah negara. Hal ini tentu berdampak terhadap mobilitas orang untuk menghadiri sebuah acara di satu negara hingga menonton event olahraga berskala internasional. Bahkan, akibat Corona ini, pagelaran MotoGP di Qatar dan Thailand batal akibat virus Corona yang seharusnya dilakukan pada Maret 2020 ini.

Belajar dari kasus ini, tentu pagelaran MotoGP yang akan digelar di Indonesia tahun 2021 mendatang tidak boleh gagal. Apalagi ini merupakan kepercayaan bagi Indonesia setelah lama tidak ditunjuk sebagai tuan rumah MotoGP. Namun, kalau kita mencermati pernyataan Sekda NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi., yang menyatakan persiapan untuk MotoGP Mandalika 2021 tak akan terpengaruh merupakan kabar bagus bagi kita sebagai masyarakat NTB. Itu artinya, semua pihak yang bertanggung jawab terhadap bidang masing-masing berusaha menyelesaikan tugasnya, sehingga tidak jadi kendala saat event berlangsung.

Berkaitan dengan kondisi dunia sekarang ini, adalah satu hal yang sangat penting, yakni mitigasi bencana, terutama ‘’bencana kesehatan’’. Bagaimana pun, pada saat sekarang ini, masyarakat dunia dihadapkan dengan ketakutan terhadap penyebaran penyakit Corona, sehingga mereka takut bepergian. Tidak hanya itu, penerbangan dari satu negara ke negara lain dibatasi, karena ada kekhawatiran penyebaran penyakit ini semakin meluas.

Untuk itu, kita berharap langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga penyelenggara MotoGP dalam menghadapi berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi betul-betul siap. Sehingga saat penyelenggaraan berlangsung dan ada permasalahan yang terjadi bisa diatasi saat itu juga. Fasilitas yang dibutuhkan, seperti rumah sakit hingga masalah darurat mulai dari sekarang harus dipersiapkan.

Meski demikian, kita berharap dan berdoa agar pelaksanaan MotoGP di NTB tahun 2021 mendatang tidak terkendala. Penyakit Corona yang sedang mewabah sekarang ini ditemukan obatnya dan tidak ada kekhawatiran masyarakat dunia bepergian ke manapun tanpa takut ada ancaman penyakit yang bisa menjangkiti. Dan yang paling penting sekarang ini adalah kesiapan menghadapi berbagai kendala yang kemungkinan terjadi, khususnya mitigasi bencana. Selain itu, Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam menyukseskan event bertaraf internasional ini tanpa kendala dan hambatan yang berarti. Semoga. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Virus Corona dan Menguji Paket Kebijakan Ekonomi EBERAPA bulan terakhir kasus virus covid2019 atau yang disebut dengan virus corona memberikan dampak yang serius terhadap ketahanan bernegara. Virus corona ini setiap harinya menyerang warga negara baik yang terkena virus corona atau confirmed cases dan yang meninggal dunia terus bertambah. Paling banyak terkena virus ini adalah negara mainland China atau yang disebut dengan negara China.

Sampai sejauh ini virus ini mengakibatkan warga meninggal dunia sebanyak 2.747 orang yang meninggal dunia di china, selanjutnya di negara Iran dengan jumlah 26 orang, Italy 14 orang, Jepang, Filipina dan Taiwan (sumber BBC tanggal 27 februari 2020). Sedangkan yang terkena virus Corona hampir di berbagai negara kena imbas dengan virus ini. Data terbaru untuk di Kawasan asia timur seperti negara Korea Selatan paling progressif yang terkena corona, disusul dengan negara-negara di Kawasan asia Timur seperti Jepang, Taiwan, hongkong, macau. Disusul dengan negara-negara Kawasan asia tenggara, negara Asia Selatan, Asia Barat, negara-negara eropa dan negara-negara Benua Amerika.

Menyikapi hal ini berbagai negara berlomba-lomba mengevaluasi kebijakannhya. Diketahui bahwa negara china merupakan salah satu negara dengan kekutaan ekonomi dunia. Tidak tanggung-tanggung negara China memberikan kontribusi negara terhadap PDB dunia atau secara global sebesar 16-17% (kata data). Dengan adanya kasus virus corona memberikan dampak terhadap perkiraan ekonomi secara menyeluruh. Perkiraaan ekonomi di negara asia pasifik akan melambat dan akan memperbesar resiko resesi di bebrapa negara seperti jepang, singapura dan jerman. Pada sisi lain IMF (Lembaga Keuangan Internasiona) meramal bahwa laju ekonomi negara China terendah dalam 30 tahun terakhir sebesar 5,6 % dari sebelumnya 6 %. Dari dampak ini akan diprediksi ekonomi dunia akan melambat sebesar 0,1%.

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi dunia tersebut, masing-masing negara-negara mengeluarkan paket kebijakan ekonomi un-

Oleh: Pahrudin M.Pd (Dosen Universitas Hamzanwadi dan Mahasiswa S3 Chaoyang University of Technology Taiwan ) tuk mengantisipasi sisi terburuknya dari virus corona tersebut. Beberapa negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan tujuan untuk tetap On The Track yang lurus dalam bidang ekonominya. Salah satu yang terbaru dari beberapa negara secara berlomba-lomba mengeluarkan paket kebijakan dalam menghadapi dampak dari corona itu.

Negara yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakannya adalah negara Singapura yang melarang penerbangan ke berbagai negara atau travel warning ke berbagai negara termasuk ke negara Indonesia. Dampak ini tentunya mengganggu kesetabilan dalam kebijakan atau paket terutama akan menggnggu pada sektor pariwisata. Negara lainnya adalah negara Saudi Arabia yang mengeluarkan travel warning ke pada beberapa negara yang terdampak corona untuk tidak mengunjungi negara Saudi Arabia dengan tujuan umrah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap bertambahnya korban jiwa yang terkena dengan corona. Tentunya diberbagai negara lainnya juga melakukan hal yang sama dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan sementara waktu sampai kondisi.

Salah satu negara yang mengeluarkan kebijakan adalah negara korea selatan. Kasus korea selatan meyiapkan kebijakan khusus untuk meminimalisir dampak virus corona yang mengancam pertumbuhan ekonominya, diketahui bahwa ekspor produkproduk Korsel ke sejumlah negara menurun sejak adanya virus corona.

Tentunya berbagai instrument yang dikeluarkan oleh masing-masing negara dengan tujuan untuk kestabilan ekonomi masing negara-negara.

Tidak tanggung-tanggung negara Indonesia juga mengeluarkan paket kebijakan untuk merespon dampak dari virus corona terhadap kestabilan ekonomi negara. Diketahui bahwa virus corona tidak tanggung-tanggung menggoyang target pariwisata dengan potensi kerugian Rp 54,8 triliun. Untuk mengantisipas kerugian tersebut beberapa kebijakan intrumen kebijakan ekonomi atau paket

RADIO

kebijakan yang dilakukan oleh negara Indonesia sehingga bisa bertahan dari wabah corona diantaranya : tambahan bantuan tunai kepada kelompok penerima manfaat selama 6 bulan senilai Rp 4,56 triliun, Alokasi Dana Subsidi Bunga dan KPR Rp 1,5 triliun, insentif maskapai dan travel agent untuk wisatawan asing senilai Rp 298,5 miliar dan wisatawan domestik sebesar Rp 443,39 miliar, dana tunai ke 33 Kabupaten atau Kota destinasi pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun dan alokasi tambahan dana Alokasi khusus Sektor pariwisata senilai Rp 147 miliar.

Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan bahwa sector pariwisata merupakan salah satu sector devisa atau penerimaan negara yang besar sehingga mendapatkan perhatian yang besar dalam kebijakan ini. Tentunya dengan target wisatawan baik mancanegara dengan sasaran wisatan yang berasal dari non wisatawan dari negara china seperti negara Arab Saudi, Mesir, Rusia, Denmark, Kanada. Bidikan negara tersebut tidak sembarangan dikarenakan wisatawannya dengan rata-rata pengeluaran tertinggi sebesar USD 2.200an dan negara-negara Eropa lainnya.

Tentunya disamping wisatawan asing, wisatawan domestic juga perlu mendapatkan perhatian. Dengan mengeluarkan paket kebijakan promosi atau diskon sampai dengan 3050 persen harga untuk memberikan stimulus kepada wisatawan domestik untuk berkunjung ke 10 daerah prioritas destinasi wisata mulai dari Bali, Lombok, Malang, NTT, dan destinasi prioritas lainnya.

Kebijakan -kebijakan atau paket ekonomi yang diawarkan oleh masing-masing negara tentunya akan diuji. Diuji seberapa besar kemampuan beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi karena dalam bernegara kita saling membutuhkan. Negara butuh instrument kebijakan eksport dan import untuk menekankan neraca keseimbangan antara masing-masing negara. Begitu juga paket kebijakan yang dike-

luarkan oleh negara Indonesia termasuk kebijakan yang paling besat atau paling berdampak adalah pada sektor pariwisata. Tentunya paket kebijakan ini akan diuji terlebih lagi dengan adanya paket promosi untuk berwisata di 10 destinasi prioritas dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi negara.

Dengan memperhatikan tingkat daya beli juga warga harus diperhatikan sehingga paket kebijakan tersebut bisa berjalan dengan optimal. Tentunya hal ini pemerintah telah memikirkan dampak yang ditimbulkan dengan mengeluarkan paket kebijkannya, namun pemerintah juga perlu memperhatikan aspek atau factor lainnya termasuk pendapatan atau daya beli masyarakat sehingga paket yang ditawarkan berjalan dengan baik.

Semoga kasus corona ini cepat membaik dan ekonomi dunia bisa pulih kembali sehingga kehidupan ekonomi bernegara tetap terjaga karena yang paling kena dampaknya adalah pasti kembali kepada masyarakat.

Wassalam.

POJOK Polisi ancam pidanakan penimbun masker Harus ditindak tegas

*** Tata kelola lobster akan diatur Pergub Yang paling penting menguntungkan nelayan

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 6 Maret 2020

Kemenag Berharap Tak Berimbas pada Ibadah Haji 2020 Dari Hal. 1 Kapanpun ibadah umrah kembali dibuka, maka semua jemaah yang gagal berangkat menjadi tanggung jawab travel umrah atau PPIU. Bagi jemaah yang gagal berangkat, ia berharap tak perlu cemas. Karena keputusan Kementerian Agama mengenai masalah ini sudah sangat jelas. Dipastikan semua biaya akomodasi yang telah dikeluarkan jemaah tak akan hangus. Jemaah juga tak akan dikenakan biaya tambahan apapun. ‘’Bagi jemaah tak usah panik, risau. Kalau sudah jadwal pemberangkatan dan sebagainya pasti akan be-

rangkat umrah. Dalam hal ini Kementerian Agama melindungi semua calon jemaah umrah,’’ katanya.

Fikri mengatakan, pembatalan keberangkatan jemaah umrah asal NTB tersebut untuk kebaikan bersama. Menurutnya, tak ada artinya pergi umrah dalam kondisi was-was seperti saat ini akibat virus Corona.

Fikri menyebutkan, jumlah jemaah yang mengurus visa pada Januari sebanyak 1.482 orang, sedangkan pada bulan Februari sebanyak 2.171 orang. ‘’Tapi yang berangkat sampai bulan Februari kemarin sekitar 608 orang,’’ sebutnya. (nas)

Polisi Ancam Pidanakan Penimbun Masker Dari Hal. 1 Kelangkaan masker dan mahalnya harga ini membuka peluang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Tergiur dengan harga masker pat gulipat, bisa saja menurutnya memunculkan ide pembuatan masker palsu. Oknum yang melakukan praktik ini juga diincarnya untuk ditindak. ‘’Kalau sampai ada pelaku yang menjual masker palsu, kita tindak,’’ jelasnya.

Sementara Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menambahkan, operasi sidak itu sebelumnya dilakukan tim dari Ditreskrimsus gabungan dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Sidak sebagai bagian dari penyelidikan ini, terkait kelangkaan dan tingginya masker sejak beberapa hari terakhir. ‘’Ada sembilan distributor Alkes dan suplier masker yang ada di Kota Mataram dilakukan sidak oleh tim,’’ kata Kabid Humas.

Berdasarkan hasil koordinasi dan cek lapangan itu, diperoleh informasi para suplier masker dan distributor Alkes, produk sudah dipesan dan didatangkan dari Pulau Jawa. Namun pasokan terhenti sejak Februari lalu karena stok dari Pulau Jawa semakin menipis, sehingga suplai ke NTB macet. ‘’Suplai distributor masker dari Pulau Jawa ke NTB terhenti sejak dua sampai tiga

minggu lalu. Bisa jadi karena memang permintaan yang begitu besar,’’ ujarnya.

Analisa lapangan dan hasil permintaan keterangan dari para supplier, stok masker sudah habis dibeli masyarakat jauh sebelum Presiden RI mengumumkan dua orang positif Corona di Jakarta. ‘’Di samping itu, stok yang ada sudah habis dibeli oleh konsumen untuk dikirimkan ke keluarganya yang ada di luar negeri. Sehingga terjadi kelangkaan,’’ ujarnya.

Sementara informasi dari UPT Farmasi Kota Mataram, sebenarnya masih ada stok barang.

Jumlahnya sekitar 30.000 pcs. Itu pun menurut keterangan diperoleh tim, terbatas untuk keperluan medis di Puskesmas di Kota Mataram. ‘’UPT juga menyimpan untuk persediaan sekitar lima atau enam bulan ke depan dan tidak diperjualbelikan untuk umum,’’ tegasnya.

Hasil sidak itu kemudian dibahas dengan berbagai pihak, tujuannya merumuskan solusi dan langkah antisipasi semakin langka dan mahalnya harga masker.

Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan distributor Alkes untuk mengusahakan ketersediaan bahan masker di wilayah NTB agar tercukupi. (ars)

Potensi Korupsi Proyek Strategis Dari Hal. 1 disambut Walikota Bima H.M Lutfi dan berakhir pertemuan dengan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri.

Kepada semua kepala daerah, Kajati menjelaskan tugas pokok fungsi dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala daerah sebagai perangkat daerah diingatkan Nanang, agar menjamin dan memastikan seluruh proyek strategis yang telah ditetapkan tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan waktu dan anggaran. Jika tidak dilaksanakan, menurut Kajati, menjadi celah terjadinya penyimpangan. ‘’Harus dikerjakan sesuai waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Ini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis,’’ terang Kajati. Maka menurutnya, perlu adanya koordinasi yang baik dan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengawasan aktif dan pelaksanaan kerja sesuai tupoksi. ‘’Sehingga hasilnya baik dan sesuai perencanaan,’’ jelasnya.

Sejak dibubarkan TP4D, tidak berarti proses pengawalan dan pengamanan proyek strategis terhenti. Hanya diubah polanya dengan fungsi Pengamanan Proyek Strategis (PPS) oleh tim yang dibentuk baru.

Kajati mengatakan, siap membantu Pemda Kabupaten Bima, Pemkot Bima, Pemkab Dompu dan Pemkab Lombok Utara dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada proyek strategis daerah.

Dijelaskan juga, pengamanan Pembangunan Proyek Strategis tahun 2020 pascapembubaran TP4, polanya sudah berubah dengan mengedepankan fungsi masing- masing bidang. Diantaranya, untuk pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), untuk proses pengamanan oleh Bidang Intelijen dan fungsi Penindakan korupsi oleh Bidang Pidsus.

“Artinya, pembubaran TP4 tidak menghilangkan Tupoksi Kejaksaan dalam mengamankan proyek strategis nasional atau strategis daerah. Tapi justru lebih menguatkan secara kelembagaan,’’ katanya. (ars)

Teluk Santong Diusulkan Jadi KEK Dari Hal. 1 Dengan menjadi kawasan berstatus, maka akan menjadi tempat berinvestasi yang memenuhi konsep ramah investasi. ‘’Jadi, (usulan KEK Teluk Santong) itu bagian dari ikhtiar percepatan pembangunan daerah,’’ terangnya.

Dengan menjadi KEK, maka akan ada badan yang punya otoritas dalam pengembangan kawasan. Kemudian akan mempermudah menarik investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah.

Sekda mengatakan, pengajuan Teluk Santong menjadi KEK sedang berproses. Proses pengusulan suatu kawasan menjadi KEK telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009.

Sebelumnya, Rabu (4/3), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pand-

jaitan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, gubernur mengatakan, Menko Kemaritiman dan Investasi akan menjadikan Teluk Santong sebagai Pelabuhan Laut Kelas Satu. Bahkan, Luhut mengusulkan Teluk Santong menjadi KEK. Pada hari yang sama, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga digelar rapat khusus untuk membahas mengenai Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Agro dan Energi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Santong yang dihadiri Bupati Sumbawa dan Gubernur NTB. Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong merupakan proyek strategis nasional kerjasama dengan PT Pelindo III. Kerjasama ini menjadi bukti nyata upaya PT Pelindo III untuk pembangunan dan menjalin konektivitas Indonesia, khususnya di Indonesia timur. (nas)

Halaman 15

Takut Corona, Dewan Batalkan Kunker ke Luar Negeri

Mataram (Suara NTB) Para wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB memutuskan untuk membatalkan rencana kunjungan kerja (Kunker) mereka ke luar Negeri. Pembatalan itu terjadi lantaran mereka khawatir akan terjangkit wabah virus Corona yang sudah menyebar di berbagai belahan dunia.

Pembatalan kegiatan Kunker luar negeri para wakil rakyat itu diputuskan dalam rapat pimpinan DPRD bersama dengan pimpinan komisikomisi dan pimpinan fraksifraksi usai rapat Paripurna, pada Rabu (4/3) malam. ‘’Ya kemarin dalam rapat pimpinan, itu dibatalkan karena melihat situsi daerah sedang seperti ini pasca bencana dan juga dengan virus Corona in, kan semua orang pada takut pergi ke mana-mana,’’ ujar Ketua Komisi II DPRD NTB, H. Ridwan Hidayat membenarkan soal pembatalan Kunker ke luar negeri tersebut kepada Suara NTB, Kamis (5/3).

Sedianya perjalanan Kunk-

er ke luar negeri pada wakil rakyat itu akan dilaksanakan pada bulan April ini. Adapun negara tujuan yang akan dikunjungi yakni Singapura, Thailand, Turki dan beberapa negara di Benua Eropa.

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa sejumlah negara tujuan itu sangat rentan dengan penyebaran virus Corona, maka diputuskan perjalanan Kunker ke luar negeri dibatalkan. ‘’Dalam rapat pimpinan kemarin, semua sepakat dibatalkan dan tidak ada perjalanan ke luar negeri tahun 2020 ini. Kita semua minta jangan dulu lah ke luar negeri, lebih baik kita perbanyak

Kunker ke dalam daerah dan luar daerah saja dulu,’’ ujar Ridwan.

Disampaikan lebih lanjut oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu, menilai bahwa Kunker ke luar negeri itu memang dianggap cukup penting.

Akan tetapi dengan mempertimbangkan situasi daerah dan dunia saat ini maka diputuskan untuk membatalkan rencana program kunker ke luar negeri tersebut. ‘’Kunker itu memang penting untuk mempelajari dan menjajaki peluang kerjasama. Misalnya sektor investasi dan pariwisata dan sektor yang lain. Tapi kan dalam situasi seperti ini tidak bisa kita paksakan,’’ katanya.

Diketahui anggaran pembiayaan perjalanan Kunker ke luar negeri untuk 65 anggota DPRD NTB itu telah dialokasikan sebesar Rp3 miliar dalam APBD 2020. Namun karena dibatalkan, maka dipastikan anggaran tersebut akan tidak akan terpakai dan menjadi Silpa. ‘’Kegiatan ini kan sudah diprogramkan dan itu jelas.

Tapi karena ndak jadi dibelanjakan, maka bisa saja dialokasikan untuk program apa nantinya yang lebih bermanfaat pada anggaran perubahan. Nantilah kita lihat peruntukannya,’’ jelasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi yang dikonfirmasi Suara NTB juga membenarkan bahwa pihaknya sudah memutuskan untuk membatalkan rencana perjalanan Kunker ke luar negeri tersebut. Karena dalam rapat

pimpinan itu mayoritas menginginkan untuk membatalkan, mengingat situasi yang tidak memungkinkan.

Akibat isu penyebaran virus Corona tersebut, tidak saja mengganggu rencana kunjungan ke luar negeri. Namun rencana kunjungan kerja ke luar daerah juga ikut terganggu.

Sebab dengan sudah masuknya virus Corona di beberapa daerah, membuat para wakil rakyat yang sudah merencanakan Kunker ke daerah tersebut ikut dibatalkan dan dialihkan ke sejumlah daerah yang dianggap aman. ‘’Ya tadinya mau ke Bali, tapi karena pertimbangan teman-teman bahwa Bali itu rentan dengan Corona, maka kita pindahkan perjalanan ke Surabaya saja dan teman-teman sepakat,’’ ungkap anggota Komisi II DPRD NTB, H. Misbach Mulyadi. (ndi)

Indikasi Penimbun Masker Jadi Atensi Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan (Disdag) NTB menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan langkanya beberapa kebutuhan, salah satunya masker kesehatan. Pasalnya, kelangkaan yang terjadi saat ini dikhawatirkan sebagai indikasi penimbunan oleh okum tertentu.

Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti Kamis (5/3) kemarin menegaskan, pihaknya bersama-sama stakeholder terkait dan pihak berwenang akan menindak tegas oknum yang kedapatan menjual masker kesehatan dengan harga tinggi.

Sidak yang akan digelar ditujukan untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kasus virus Corona (Covid-19) untuk meraup untung.

Penindakan yang akan dilakukan akan didasarkan pada regulasi yang berlaku. Di sisi lain, kelangkaan masker diakui bukan hanya terjadi di NTB, melainkan telah menjadi perhatian pemerintah secara nasional. ‘’Ini sudah jadi ranahnya pusat juga dan sedang diselesaikan,’’ ujar Nelly.

Khusus untuk NTB diakui ada beberapa apotek yang telah menaikkan harga masker kesehatan sampai ratusan ribu per kotak. Khususnya di daerah-daerah pariwisata. ‘’Di daerah wisata memang harus (memakai masker).

Harganya naiknya tinggi sekali. Ini yang harus kita persiapan untuk sidak di daerah-daerah pariwisata itu,’’ ujar Nelly.

Menurutnya, kenaikan harga masker yang terjadi saat ini dipengaruhi juga oleh permintaan yang meningkat.

Untuk NTB sendiri, ketersediaan masker disebut lebih karena distribusi dari luar mengalami kendala.

“Kita sudah turun dan mengecek, kalau masyarakat kita (di NTB) belum panik membeli masker,” ujar Nelly.

Dengan begitu, kurangnya stok masker di NTB diperkirakan karena distribusi dari Jawa terhenti. “Info naik dan masker habis itu utamanya (pengaruh) dari pulau seberang. Kalau masyarakat kita masih dalam kondisi normal dan belum ada yang sampai panik berburu masker,’’ sambungnya.

Diterangkan Nelly salah satu masalah yang harus segera dipecahkan adalah distribusi masker kesehatan ke daerah-daerah wisata yang menjadi titik riskan penyebaran Covid-19. Untuk itu, Disdag NTB menekankan agar masyarakat memperhatikan kebutuhan pemakaian masker. Di mana penggunaan masker diutamakan untuk orang yang sakit saja. ‘’Kita sudah koordinasikan ini dengan BBPOM dan Disdag di Bidang Pengawasan. Nanti akan kita terus pantau, tapi ini juga jadi ranahnya Dinas Kesehatan,’’ ujar Nelly. Dalam situasi saat ini, masyarakat diharapkan tidak melakukan pembelian kebutuhan pokok di luar batas kebutuhan, termasuk untuk pembelian masker kesehatan.

Pasalnya, tindakan tersebut akan menyebabkan kelangkaan barang dan menaikkan harga pasaran. “Jadi kita minta masyarakat kita tetap tenang,” pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/penrem)

CEK - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto saat mengecek progres rehab rekon di Lobar.

Pangdam IX/Udayana Tinjau Rehab Rekon Tahap Dua Tanjung (Suara NTB) Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, S.IP., didampingi Danrem162/WB, Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., melaksanakan peninjauan dan pemantauan di beberapa lokasi percepatan rehab rekon pasca kedatangan tenaga bantuan dari Satgas rehab rekon terpadu Zeni TNI tahap ke dua, Kamis (5/3).

Pangdam IX/Udayana bersama rombongan meninjau beberapa lokasi di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat dan Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. ‘’Ini merupakan periode kedua dalam tahap rehab rekon oleh pasukan Zeni TNI yang merupakan gabungan dari darat, laut dan udara bersama masyarakat untuk melanjutkan tahap rehab rekon yang belum terselesaikan,’’ terang Pangdam IX/Udayana.

Menurutnya, dari seluruh jumlah rumah yang rusak akibat gempa, sekitar 75 persen sudah dikerjakan oleh Satgas rehab rekon Zeni TNI pada ta-

Wagub ’’Launching’’ Program Sekolah Bersih dan Sehat Dari Hal. 1 ‘’Kita diperlihatkan apa yang mereka lakukan itu betul-betul menampar kita.

Anak-anak kita yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus saja bisa menampilkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, menunjukkan kepada kita seperti itu. Apalagi kita yang normal,’’ ujar Wagub.

Sekolah bersih dan sehat, lanjutnya, menjadi salah satu instrumen dari visi-misi NTB Gemilang. Ia mengatakan bahwa sekolah bersih dan sehat juga sebagai bagian dari ikhtiar menuju NTB sehat.

Tugas untuk menjadikan NTB bersih dan sehat bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja.

Masyarakat juga memiliki peran dalam mewujudkan NTB Bersih dan Sehat. ‘’Memelihara alam, memelihara lingkungan adalah tugas kita semua,’’ terang Umi

Rohmi. Wagub meminta kepada masyarakat untuk terus menjaga alam dan lingkungan sekitar agar kebersihan dan keindahan alam dapat dinikmati.

Keindahan dan kebersihan alam serta lingkungan menjadi salah satu perhatian Pemprov , mengingat NTB adalah salah satu provinsi yang terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi salah satu referensi pariwisata dunia. ‘’Kita ingin sungguh-sungguh berbuat untuk alam dan lingkungan kita. Maka dari itu ada program NTB Bersih dan NTB Hijau atau dalam kata kerennya adalah Zero Waste dan Alhamdulillah ‘’virus’’ Zero Waste sudah tersebar,’’ ujar Ummi Rohmi.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lingkunganlingkungan dan sekolahsekolah yang menjalankan program zero waste di tempatnya masing-masing sebagai bentuk dukungan untuk

mewujudkan misi NTB Bersih dan Hijau.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr.Aidy Furqan mengatakan SLBN 1 Sumbawa dipilih menjadi salah satu instrumen dalam program ini karena sekolah ini merupakan salah satu lembaga formal pendidikan. Namun juga memberikan pendidikan khusus keterampilan kepada siswa-siswi yang berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka.

Sekolah merupakan tempat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah.

Pada kegiatan launching, hadir juga Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H.Mahmud Abdullah dan pejabat lainnya. (r)

Persiapan MotoGP Mandalika Tak Terpengaruh Dari Hal. 1 Diketahui, jumlah kamar hotel di NTB masih jauh dari kebutuhan jika melihat jumlah wisatawan yang akan menyaksikan MotoGP Mandalika 2021 mendatang. Berdasarkan data Pemprov dalam NTB Satu Data, jumlah hotel bintang sebanyak 88 hotel dengan jumlah 7.675 ka-

mar dan hotel non bintang 1.244 hotel dengan jumlah 11.678 kamar.

Sebanyak 88 hotel bintang di NTB tersebar di Kota Mataram 28 buah, Lombok Barat 37 hotel, Lombok Tengah 4 , Lombok Timur 2 hotel, Lombok Utara 9, Sumbawa Barat 1 hotel dan Sumbawa 7 hotel.

Sedangkan 1.244 hotel non bintang yang ada di NTB

tersebar di Kota Mataram 122 hotel, Lombok Barat 149 hotel, Lombok Utara 566 hotel, Lombok Tengah 105 hotel. Selanjutnya Lombok Timur 143 hotel, Sumbawa Barat 39 hotel, Sumbawa 53 hotel, Dompu 35 hotel, Bima 14 hotel dan Kota Bima 18 hotel non bintang. Hotel non bintang ini berupa hotel melati dan pondok wisata. (nas)

hap pertama dan sisanya akan diselesaikan oleh Satgas rehab rekon pada tahap kedua.

Terkait dengan waktu pelaksanaan periode kedua, Pati bintang dua tersebut menjelaskan berdasarkan perencanaan awal akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan, namun melihat sasaran yang begitu besar dan letaknya tersebar di banyak tempat. ‘’Kalau memang membutuhkan waktu lebih dipersilakan,’’ kata Pangdam menirukan arahan Wakil Presiden.

Namun Pangdam IX/ Udayana optimis akan tetap mempercepat penyelesaian RTG, sehingga masyarakat tidak lagi kesusahan dengan tempat tinggal dan bisa membantu menghilangkan trauma gempa.

Pangdam juga berharap kepada prajurit Zeni TNI yang sudah mulai bekerja, untuk terus memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat dalam menyelesaikan pembangunan perumahan masing-masing. (ars/*)

Travel Haji dan Umrah Pasrah Dari Hal. 1 Kerajaan Arab Saudi saat ini tengah menyelesaikan proyek di bandaranya untuk mendeteksi calon jamaah haji dari berbagai negara yang terpapar virus Corona. ‘’Perkiraan saya pertengahan April ini sudah bisa masuk.

Arab Saudi sedang melakukan persiapan pengetatan deteksi di pintu masuknya di bandara.

Kalau cepat selesai, sudah bisa masuk,’’ katanya kepada Suara NTB, kemarin.

Selama penghentian sementara haji dan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi, menurut TGH. Turmuzi, satu perusahaan penyelenggara travel dan haji dan umrah merugi Rp1miliarRp2 miliar. Kerugian ini terutama untuk pembelian tiket pemberangkatan jemaah dari Lombok ke Jakarta atau ke Malaysia untuk transit.

Pada akhir Februari 2020 ini, tidak sedikit calon jemaah umrah yang diberangkatkan ke Jakarta dan ke Malaysia, sebelum terbang langsung ke Jeddah. Ketika jemaah harus kembali, otomatis travel harus menyediakan tiket balik. Belum termasuk biaya yang lain-lain. ‘’Menteri Agama bilang tidak akan dirugikan jemaah.

Tapi travel yang rugi tidak sedikit. Karena tidak jelas kebijakannya untuk mengkomunikasikan ke maskapai,’’ ujarnya.

Untuk pemberangkatan kembali jemaah yang telah teregister, tentu travel akan menyiapkan kembali dana segar untuk pembeliat tiket dan lain-lainnya. Apalagi maskapai lepas tangan, dan menganggap tiket yang telah terjual habis. Kendati ada kelonggaran untuk penerbangan langsung ke Jeddah, maskapai memberikan ruang untuk reschedule (penjadwalan ulang).

Dengan catatan, jadwal ditentukan sendiri oleh maskapai. Corona adalah pukulan berat. Hari ini, dilakukan pertemuan dengan Polda NTB, Kemenag dan perusahaan travel haji dan umrah

untuk membahas dampakdampak yang ditimbulkan.

Pengurus Patuh NTB lainnya, Nanang Supriyanto mengatakan, kebijakan Kerajaan Arab Saudi merugikan perusahaan travel dan jemaah sekaligus. Kerugian yang dialami pengusaha dipaparkan, tidak sedikit turun produk umrah. Pembelian tiket pesawat, pembelian pakaian jemaah, koper, pemesanan kamar hotel, dan konsumsi jemaah. Tidak sedikit yang kehilangan sementara pekerjaan dan pendapatannya, selama kebijakan ini berlaku. ‘’Tiket domestik yang sudah kita pesan, perlengkapan yang sudah dibayar, bisa yang sudah dibayar. Vaksin yang sudah dibayar. Semuanya hangus, tidak bisa ditarik lagi uangnya.

Dan risiko ditanggung perusahaan,’’ kata Owner ArofahMina Cabang NTB ini.

Bagi beberapa item yang bisa di-reschedule, tidak serta merta uang dapat ditarik. Misalnya untuk pemesanan hotel, butuh proses panjang untuk mengkomunikasikannya. ‘’Kalau jemaah minta uang kembali, kerugian sepenuhnya di perusahaan,’’ imbuhnya.

Sementara kerugian kepada jemaah, mayoritas jemaah yang akan berangkat umrah berusia lanjut. Jika dimundurkan, tertunda kesempatannya dan harus menunggu waktu kembali untuk berangkat. Kerugian yang tidak kecil adalah beban mental. Apalagi karakteristik di sini, jemaah yang akan berumrah, atau berhaji, biasanya melakukan syukuran tidak sekali.

Serba salah jika pemerintah ditekan. Karena Corona adalah bencana global. Yang bisa dilakukan saat ini hanya menunggu dan bersabar. Kemungkinan lain dilakukan PHK kepada karyawan juga menjadi pertimbangan. Tapi itu pilihan sangat terakhir.

Karena itu, untuk menghindari PHK, perusahaan travel dan umrah harus kreatif membuat usaha-usaha lain sebegai konversi sementara. (bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 6 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Drainase Kota Selong Puluhan Tahun Tak Pernah Dinormalisasi Selong (Suara NTB) Semua saluran drainase yang tersumbat di Kota Selong sudah dibongkar. Cara ini dinilai cukup efektif mengurangi timbulnya genangan air di tengah jalan setiap turun hujan. Air yang melalui saluran sudah bisa dengan cepat mengering. Diakui sudah puluhan tahun drainase ini tidak pernah dinormalisasi.

“Air banjir di Kota Selong sekarang sudah lebih cepat mengeringnya, selang satu jam sudah bisa langsung mengering,” klaim Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi di Selong, Kamis (5/3).

Diakuinya, dalam melakukan pembongkaran dilakukan bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), dibantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pembongkaran drainase di-

lakukan sebagai satu-satunya solusi untuk mengurangi sedimentasi. Apalagi, kondisi sedimentasi saluran drainase yang ada di Kota Selong ini sudah cukup parah. Di mana, ruang untuk mengalirkan air sudah tertutup sampah dan lumpur, sehingga diperlukan penggelontoran agar aliran air normal kembali.

Pada tahap sekarang, ujarnya, diawali upaya mengatasi genangan terlebih dahulu. Baru kemudian ada perencanaan pembangunan drainase kembali di Dinas Perkim.

Apakah nanti ditutup sebagian atau seperti apa tergantung

hasil perencanaan Perkim.

Menurutnya, total drainase yang dibongkar ada di tiga titik, yakni perempatan Pancor Trade Center (PTC), perempatan makam Pahlawan dan depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Soal musibah banjir ini, sambung Mulyadi tidak saja Selong, tapi Pemkab Lotim juga terus berupaya meminimalisir dampak lain. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Sambelia, khususnya di wilayah Desa Obel-Obel.

Pihaknya membantah jika disebut adanya kesalahan peren-

canaan pembangunan dan pelanggaran tata ruang, sehingga terjadi banjir, terutama di Kota Selong. Dalam hal ini, ujarnya, tidak ada kaitan dengan tata ruang, karena Kota Selong dibangun sebagai kawasan perkotaan dan admistrasi pemerintahan.

“Terjadi banjir bukan karena tata ruang,” ucapnya.

Menurutnya, terjadinya banjir semata, karena tidak pernah terjadi pengangkatan sedimentasi yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Sekarang ini, Lotim mencoba kerja ikhlas untuk melakukan pengangkatan sedimentasi, karena kalau tidak dilakukan, yang terkena dampak adalah masyarakat Lotim. “Yang menikmati kan masyarakat Lotim, masa kita tunggu pemerintah provinsi dulu turun tangan,” ucapnya.

Puluhan Guru Honorer Non Kategori Adukan Kejelasan Nasib ke Dewan Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) usia di atas 35 tahun keatas melakukan hearing ke DPRD Lombok Barat (Lobar), Kamis (5/3).

Mereka mengadukan kejelasan nasib mereka yang tidak kunjung jelas. Mereka menuntut agar diangkat sebagai PNS menggunakan surat Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu mereka meminta dukungan agar tenaga guru honorer di bawah 35 tahun agar diberikan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Hearing forum GTKHNK ini diterima langsung Wakil Ketua l DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, S.Th.I, anggota Komisi lV DPRD Lobar Lalu Irwan, Kepala BKD Suparlan, S.Sos., dan Kepala Bidang TKD Dinas Dikbud H. Ahmad Suja’i di ruang Sidang Utama DPRD Lobar.

Wakil Ketua l Hj. Nurul Adha mengaku permintaan GTKNHK 35 tahun ke atas agar DPRD Lobar semuanya berkaitan dengan regulasi pusat. Untuk itu, pihaknya juga tidak bisa terlalu memaksa pusat misalnya menyesuaikan kehendak sesuai permintaan

(Suara NTB/her)

HEARING - Puluhan GTKHNK saat hearing ke DPRD Lobar untuk meminta agar nasib mereka diperhatikan oleh pusat dan diangkat jadi PNS. guru ini. “Tetapi yang DPR lakukan adalah akan tetap membantu menyuarakan,” ujarnya.

Untuk menyuarakan aspirasi ini, pihaknya akan ke Kemendikbud dengan membawa rekomendasi yang disampaikan oleh guru ini. “Kalau kami ke Kemendikbud kemungkinan rekomendasi ini akan dibawa. Kemudian bisa saja bersama DPRD lainnya. Bahkan kemungkinan, bisa juga ke Kemenpan untuk membawa harapan para guru yang dimaksud,” tegasnya.

Diakuinya, belum ada jalan terang agar mereka bisa diangkat PNS. Tetapi dari pemerintah daerah sudah memberikan harapan baru tentang alternatif lain supaya guru guru honorer sudah masuk GTD. “Dari Dikbud memberikan penjelasan agar tenaga honorer guru bisa diberikan tambahan honor misalnya dari regulasi yang mengatur tentang penambahan honor untuk guru honorer melalui dana BOS,” imbuh dia.

Selain itu, alternatif lain guru honorer ini bisa juga ikut tes PPG, sehingga bisa mendapatkan sertifikasi. “Saya kira ini menjadi peluang peluang yang bisa menjawab sementara soal aduan mereka,” pungkasnya.

Sementara Ketua GTKHNK Junaidi, SPd., menyampaikan, tuntutan para guru honorer di atas 35 tahun diangkat menjadi CPNS atau PNS melalui Keppres. Selain itu memberikan UMK bagi guru-guru honorer yang umur 35 ke bawah.

“Tuntutan ini ke pusat dan bukan ke daerah.

Hanya saja kami meminta DPRD untuk menyambungkan aspirasi ini ke pusat,” terangnya.

Berdasarkan data guru honorer yang tergabung sementara ini sebanyak 300 lebih orang. Jumlah yang datang hearing ini merupakan perwakilan dari semua kecamatan. “Kami hanya melibatkan 5 orang guru setiap kecamatan untuk hearing sekarang,” ungkapnya.

Sebelum hearing, ujarnya, pihaknya sudah pernah mendatangi Bupati dan Plt Kepala Dinas Dikbud serta ke Ketua PGRI untuk menyampaikan nasib guru guru honorer saat ini. “Alhamdulillah Bupati, Dikbud maupun Ketua PGRI sangat merespon positif,” terangnya. (her)

(Suara NTB/rus)

BONGKAR DRAINASE - Drainase yang tersumbat di samping Taman Rinjani Selong dibongkar menggunakan alat berat.

Koordinasi dengan pemerin- Pemprov NTB untuk melaku- saatnya bisa melakukan pertah provinsi tetap dilaksana- kan perbaikan menggunakan baikan secara bersama-sama kan. Dinas PUPR mengundang dana pemeliharaan dan pada dengan Dinas Perkim. (rus)

Intensitas Hujan di Lotim Belum Normal Selong (Suara NTB) Intensitas hujan di Lombok Timur (Lotim) dinilai belum termasuk kategori normal. Awal turunnya musim hujan ini diketahui kondisi lahan pertanian di Lotim, khususnya padi baru memulai tanam. Tanaman pangan utama tersebut dinilai sedang butuh-butuhnya air. Dikhawatirkan, saat kondisi sekarang tiba-tiba hujan hilang.

“Harapan kita, sampai dengan dua bulan ke depan ini hujan masih ada,” harap Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Sosiawan Putraji di Selong, Kamis (5/4).

Dikatakan, ketika dalam kondisi curah hujan relatif sedang seperti saat ini atau tidak rutin setiap hari turun, pihaknya menyimpulkan untuk normal belum cukup syarat. Karenanya, menjadi pekerjaan pengairan nantinya saat air hujan tiba-tiba hilang.

Dijelaskan, air hujan ini merupakan air permukaan, karenanya di kawasan hulu diharapkan ter-

(Suara NTB/rus)

Sosiawan Putraji jadi revitalisasi dan penataan sumber-sumber mata air dengan demikian sumber air di Daerah Aliran Sungai (DAS) tetap ada.

Hujan sejauh ini sangat ber-

manfaat untuk memenuhi kebutuhan petani di awal musim tanam.

Di musim tanam pertama, padi, sangat membutuhkan air yang banyak. “Kita sering rawannya di situ,” imbuhnya.

Untuk menyikapinya, Dinas PUPR Lotim ini mencoba akan melakukan pemberlakuan gilir air di luar jadwal normal. Khusus di wilayah Lotim bagian selatan yang sebagian besar mengandalkan air tadah hujan, propabilitasnya belum normal juga. Belum semua lahan pertanian bisa diairi. Berbeda dengan di wilayah hulu yang dinilai sebagian besar sudah terairi.

Pada bagian lain, Sosiawan mengharapkan, saluran drainase yang sudah terbangun hendaknya dipelihara oleh masyarakat dan tidak membuang sampah sembarangan di saluran. Pasalnya, tumpukan sampah inilah yang menjadi pemicu luapan air ke tengah sawah dan bisa memicu kerusakan pada saluran yang sudah dibangun. (rus)