Edisi Sabtu 5 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 5 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 172 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Prestasi Korem 162/WB Jadi Kado

HUT TNI Ke-74 Mataram (Suara NTB) TNI kiprahnya sejak 74 tahun, mengalami dan menghadapi berbagai persoalan seiring perubahan situasi. Inilah yang telah membuat TNI semakin dewasa dalam pengabdiannya sebagai alat negara bidang pertahanan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pendaftaran Calon Sekda NTB Ditutup

Khusus di Provinsi NTB, jajaran TNI bersinergi kuat. Terdiri dari Korem 162/Wira Bhakti (WB) dengan jajar a n

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda NTB secara resmi menutup pendaftaran calon Sekda, Jumat (4/10).

Bersambung ke hal 11

TO K O H Apresiasi Peran TNI Pascagempa GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas kinerja dan dedikasi Danrem 162/Wirabhakti dan jajarannya.

Dalam kurun waktu satu tahun, telah membantu mempercepat pemulihan NTB pascabencana gempa bumi yang telah meluluhlantakkan tujuh kabupaten/kota di daerah ini.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Gubernur kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto lewat surat dengan nomor 004.1/323/HP/2019, tanggal 1 Oktober 2019. Selain ditujukan ke Panglima TNI, Bersambung ke hal 11 H. Zulkieflimansyah

Kodim baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, TNI AL melalui Lanal Mataram, TNI AU

Ahmad Rizal Ramdhani

melalui Lanud ZAM Rembiga.

Korem 162/WB melalui kendali Komandan Korem Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, banyak torehan prestasi dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Khusus Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Korem 162/ WB sebagai kompartemen strategis yang berada di bawah Kodam IX/Udayana mengomandoi beberapa satuan. Di antaranya, tujuh satuan Kodim, satu Batalyon Infanteri, satu SSK Batalyon Zeni Tempur, serta beberapa satuan di

Sukses Pengamanan VVIP Begitu juga dengan Pengamanan VVIP kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden di wilayah NTB, Bersambung ke hal 11

TNI Harus Tetap Bersama Rakyat SEBAGAI elemen penting bangsa, kiprah TNI dalam rangka mendukung pembangunan sangatlah besar.

Tidak terkecuali di NTB, TNI memainkan peran vital dalam mensukseskan berbagai program pembangunan didaerah ini. Dan, keberadaan TNI semakin dirasakan di tengah masyarakat pascamusibah gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa tahun 2018 lalu.

Tanpa kenal lelah, jajaran TNI berjibaku dengan elemen lainnya untuk mendukung percepatan penanganan dampak gempa.

Khususnya dalam mem-

bantu percepatan pembangunan rumah bagi para korban gempa. “Soal penangangan gempa, kita beri apresiasi khusus bagi jajaran TNI yang telah berupaya keras membantu pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat penanganan gempa didaerah ini,” sebut Pembina Ponpes Qamarul Huda Desa Bagu Lombok Tengah (Loteng), TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin, kepada Suara NTB, Jumat (4/10).

Sebagai masyarakat, ia berharap jajaran TNI bisa terus konsisten dengan pengabdiannya. Karena bagaimana pun juga, TNI tidak bisa lepas dari masyarakat. Begitu pula

masyarakat tidak bisa lepas dari TNI, karena TNI merupakan bagian yang tidak terpisah dari masyarakat.

Maka salah satu syarat utama agar TNI kuat, haruslah tetap bersama rakyat.

“Tetaplah bersama rakyat, maka TNI akan semakin kuat,” tegasnya.

Itulah kunci untuk bisa mengatasikan dan menghadapi berbagai persoalan serta tantangan yang dihadapi saat ini ataupun di masa-masa yang akan datang.

Ulama karismatik Loteng itu juga menyampaikan apreasiasi atas kinerja TNI yang telah turut mengawal pesta

demokrasi. Mulai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Sampai Pemilu legislatif dan pemilihan presiden di daerah ini, sehingga pesta demokrasi tersebut bisa berjalan aman dan lancar.

Dan, tidak kalah penting NTB pun bisa tetap aman pasca pestas demokrasi. Itu semua berkat upaya keras jajaran TNI menjaga ketertiban dan keamanan.

Bersambung ke hal 11 TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin (Suara NTB/kir)

Gubernur Sebut Pembukaan MTQ di Lobar Paling Romantis Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka secara resmi MTQ tingkat Provinsi di Lombok Barat (Lobar), Kamis (3/10) malam. Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Lobar Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj Sumiatun serta Bupati/walikota. Tidak hanya itu, hadir juga Kapolda NTB Irjen. Pol. Nana Sudjana,

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Jaga Sinergitas dan Soliditas

KAPOLDA NTB Irjen Pol. Nana Sudjana menyatakan dukungannya dalam setiap upaya TNI menjalankan tugas pertahanan negara. Wujudnya dengan menguatkan sinergitas dan soliditas. Hal itu tampak dari penanganan gempa Lombok dan pengamanan Pemilu 2019.

“TNI Polri ini merupakan pilar penjaga utama dari NKRI. Di sini lah kita saling melengkapi, baik dalam situasi aman, dalam situasi genting,” ujarnya, Jumat (4/10) didampingi Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin.

Bersambung Nana Sudjana ke hal 11

bawah kendali operasi satuan dinas jawatan untuk membantu tugas-tugas Korem 162/WB. “Seperti kita ketahui bersama, selain melaksanakan program pembinaan territorial, baik geografi, demografi dan kondisi sosial atau dikenal dengan aspek Asta Gatra, Korem juga dalam upaya pemberdayaan potensi wilayah pertahanan aspek darat untuk membentuk ruang, alat dan kondisi yang tangguh dalam rangka mengantisipasi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Danrem ditemui di sela sela gladi bersih persiapan HUT TNI di Kantor Gubernur NTB, Jumat (4/10).

Dalam kondisi damai, lanjutnya, Korem 162/WB selama ini mendukung tugas pokok Kodam IX/Udayana dan non program, baik dari satuan atas maupun dalam rangka membantu masyarakat, pemerintah daerah dan Polri. Ini mengacu kepada Undang Undang TNI Nomor 34, Korem 162/ WB telah banyak memberikan kontribusi positif dalam penanganan permasalahan sosial yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Seperti, penanganan konflik antarwarga masyarakat, pembinaan maupun penanganan secara soft terhadap mantan kelompok kelompok yang terindikasi radikal untuk kembali sadar,” ujarnya.

(Suara NTB/ist)

Danrem 162 Wira Bhakti Kolonel. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani dan unsur pimpinan daerah lainnya.

Pembukaan MTQ diawali dengan Tarian Islami Selubung Ilahi oleh siswa-siswi SMP di Lobar. Selanjutnya lagu Mars MTQ yang juga dinyanyikan paduan suara SMPN 3 Labuapi.

Gubernur memuji semarak pembukaan MTQ yang dipersiapkan Pemda Lobar di Lapangan Bencingah.

Bersambung ke hal 11

PUKUL BEDUK - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah bersama Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wabup Hj. Sumiatun serta kepala daerah se NTB memukul beduk sebagai pertanda dimulainya MTQ tingkat Provinsi di Lobar, Kamis (3/10) malam.

Harga Pembebasan Harus Wajar

(Suara NTB/why)

Warga Cabut Pagar Lahan di Lokasi Pembangunan Sirkuit Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., memberikan atensi terhadap penyelesaian pembebasan lahan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. Gubernur menegaskan masyarakat yang menjadi pemilik lahan harus diperhatikan haknya. Namun, harga pembebasan lahan jangan sampai terlampaui tinggi.

“Kalau masalah tanah sangat sensitif. Kita tidak mau juga masyarakat tidak diperhatikan haknya. Tapi jangan sampai keterlaluan (harga

pembebasan lahannya). Bahkan ada yang minta sampai Rp500 juta,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram terkait pemagaran lahan pembangunan sirkuit MotoGP yang dilakukan masyarakat di KEK Mandalika.

Ia berharap penyelesaian masalah lahan di KEK Mandalika segera tuntas. Harga pembebasan lahan sesuai dengan hasil appraisal yang telah dilakukan. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

LOKASI - Lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. Pemilik lahan meminta pemerintah dan ITDC segera membayar lahan sesuai ketentuan yang berlaku.

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tambah Porsi Pemberdayaan PEMBERDAYAAN untuk ekonomi kerakyatan di Kecamatan Selaparang perlu ditambah. Karena, selama ini pemberdayaan ekonomi kerakyatan dinilai masih stagnan. “Melalui dana hibah yang sudah diberikan itu, kita akan coba tambah porsinya,” kata Camat Selaparang, Sudirman, Jumat (4/10).

Pada anggaran tahun 2020 nanti, jelas Sudirman, kecamatan Selaparang sedang menyusun kerangka program-program yang bisa menyentuh ke tengah masyarakat miskin di setiap kelurahan. Karena, di beberapa kelurahan di Selaparang masih banyak masyarakat miskin belum disentuh dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Inilah kenapa menjadi penting pemberdayaan untuk ekonomi rakyat ke depannya,” katanya.

Nantinya, lanjut Sudirman, pihak kecamatan akan memberdayakan pinggir Jalan Bung Hatta, untuk para PKL (pedagang kaki lima) agar mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan. “Karena potensinya sangat bagus sekali di sana. Juga (PKL) jangan hanya terpusat di jalan Udayana,” paparnya.

“Nah sekarang, jalan Bung Hatta itu kita harap juga bisa merangsang PKL untuk pindah ke sana, supaya terbagi PKL di Udayana ke Bung Hatta. Jangan terlalu menumpuk di sana. Karena kalau kita lihat potensi di jalan Bung Hatta juga bagus untuk para PKL,” ungkapnya.

Di jalan Bung Hatta, kata Sudirman, memang sangat memungkinkan jika dibuat tempat kuliner.

Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Selaparang khususnya, pihak kecamatan akan mencoba membuat wisata kuliner di sekitar jalan Bung Hatta.

“Di sana kan kalau malam hari view-nya sangat bagus. Memang cantik, dan masih asri. Kalau kita melihat ke arah kota itu asyik sekali. Itulah yang menarik pengunjung ke sana.

Kita akan dorong masyarakat untuk mengembangkan itu agar ekonomi masyarakat bisa meningkat,” katanya. (viq) Sudirman (Suara NTB/viq)

Tiru Walikota Surabaya ANGGOTA Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, M. Luhur Pribadi kecewa dengan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram. Pasalnya, dari tahun ke tahun item-item yang menjadi penumbang PAD kerap tidak mencapai target. Oleh karena itu, dia mengusulkan supaya kerja-kerja eksekutif di bawah pimpinan Walikota Mataram, harus lebih greget. ‘’Kalau saya dengar-dengar ini rapat bagaimana meningkatkan PAD Kota Mataram. Tapi hasilnya yang diharapkan, tidak mencapai target, malah minim,’’ ujarnya dalam rapat internal Banggar baru-baru ini. Padahal, Dewan menginginkan agar action Walikota mataram, H. Ahyar Abduh, seperti Walikota Surabaya. ‘’Bangun jam 4 subuh, pulang jam 10 malam. Jadi warga menjadi senang semua, dewan senang, jadi semua senang,’’ katanya. Etos kerja ala Walikota Surabaya, lanjut Luhur, penting diterapkan di Kota Mataram. Karena, masih banyak yang perlu dibenahi. Bila perlu, lanjut politisi PAN ini ada SOP seperti bekerja di perusahaan swasta. ‘’Jadi di swasta itu pak ketua, begitu ada laporan masuk, langsung diselesaikan,’’ imbuhnya. Bahkan, katanya, pola kerja ala swasta, manakala tidak mencapai target, harus berhati-hati.

Karena bagaimanapun, peningkatan PAD ini tentu ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. (fit) H. Luhur Pribadi (Suara NTB/fit)

Sekolah Perlu Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah Mataram (Suara NTB) Berbagai cara bisa dilakukan untuk memperkuat mutu pendidikan, salah satunya memperkuat manajemen sekolah.

Selain juga memperkuat kurikulum dan sumberdaya tenaga kependidikan.

Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., pada pekan lalu mengatakan, untuk memperkuat kapasitas manajemen sekolah, salah satu model yang diadopsi adalah School Based Management. Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai dikembangkan untuk diterapkan, karena akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti memperkuat relevans. Juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan Kegiatan pendidikan. “Selain itu memperkuat preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan sekolah,” jelasnya Selain itu, kata Suherman, perlu memperkuat kurikulum.

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Suherman menambahkan, tidak kalah pentingnya yaitu memperkuat sistem pendidikan tenaga kependidikan. Juga mengoptimalkan fungsi-fungsi tenaga kependidikan. “Juga memperkuat kepemimpinan,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum kondisi mutu pendidikan di kota Mataram masih relatif rendah hal ini ditunjukkan oleh data hasil ujian nasional tahun 2016 dan 2017 dibandingkan dengan hasil UN di kabupaten lain di Provinsi NTB. Faktor penyebabnya antara lain, Rendahnya sarana fisik, masih banyaknya sekolah yang kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai. “Kualitas guru dan mahalnya biaya pendidikan juga menjadi penyebabnya,” ujarnya.

Suherman (ron)

(Suara NTB/viq)

PEDAGANG CINDERAMATA - Beberapa pedagang dadakan sedang menjajakan barang dagangannya di dekat salah satu hotel di Mataram, Jumat (4/10).

Mereka antara lain menawarkan mutiara khas Lombok dan cinderamata lainnya. Banyaknya pedagang dadakan di beberapa hotel di Mataram menunjukkan geliat wisatawan datang ke ibukota Provinsi NTB ini setelah cukup lama vakum pascagempa.

Honor ASN akan Dihapus Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang menyelesaikan kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai di semua organisasi perangkat daerah. Hasil kajian ini dijadikan bahan untuk penerapan penilaian kinerja berbasis elektronik. Kedepan, honor aparatur sipil negara (ASN) akan dihapus.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, untuk memberlakukan e – kinerja mesti membuat kelas jabatan terlebih dahulu. Setelah muncul itu baru membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan.

Analisis jabatan baru membuat 24 organisasi perangkat daerah (OPD). Tersisa 16 OPD

untuk anjab dan ini bagian tugas dan fungsi dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal). Dari hasil rapat tim yang dipimpin oleh Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia diputuskan bahwa Bagian Ortal memindahkan analisis di kota.

“Karena memang analisis kota terbatas,” jelasnya dikonfirmasi, Jumat (4/10).

Penyelesaian analisis beban kerja terkendala dengan perubahan nomenklatur khusus-

nya di sekteratiat daerah pada bulan Desember mendatang.

Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019.

Secara otomatis perlu dilakukan analisis jabatan kembali di awal tahun 2020 mendatang.

Penerapan e – kinerja perlu juga menyelesaikan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan. Jika tidak ada kendala bisa diterapkan di tahun 2021 mendatang.

FMIPA Unram Gelar Simposium Internasional Kayu Gaharu dan Tanaman Akromatik Mataram (Suara NTB) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mataram (Unram) bekerjasama dengan Pemprov NTB, Universitas Kyoto Jepang dan Pusat Studi Asia Tenggara wilayah Indonesia (Center for Southeast Asian Studies Indonesia/ CSEAS) menggelar Simposium Internasional untuk membahas konservasi kayu Gaharu dan tanaman aromatik (International Symposium on Agarwood and Aromatic Plant).

Simposium Internasional ini digelar untuk membuka ruang diskusi dengan para pakar sehingga dapat memberikan sebuah platform bagi para dosen, peneliti dan orang-orang yang bekerja pada bidang industri kayu Gaharu dan produk aromatik dari seluruh dunia, untuk mempresentasikan, mendiskusikan dan bertukar informasi terbaru mereka dalam lingkup konservasi tanaman Gaharu dan teknologi produksi bagi produk-produk dari tanaman aromatik.

Tercatat 167 peneliti dan pelaku usaha di bidang pe-

manfaatan kayu Gaharu dan produk aromatik yang berasal dari Jepang, Sri Lanka, Malaysia, Uni Emirat Arab, Bangladesh dan Indonesia hadir dalam acara tersebut. Selain itu tercatat 25 paper dan poster yang akan dipresentasikan dan dibahas dalam acara tersebut.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum diwakili oleh wakil rektor bidang akademik Agusdin, SE, MBA., DBA dalam sambutannya mengungkapkan acara ini digelar sebagai bentuk upaya Unram untuk mengawal penelitian tidak hanya untuk keperluan akademik namun juga untuk mengeksplorasi produk bernilai bisnis yang potensial.

“Universitas Mataram memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025,” ungkap Agusdin. Dia mengungkapkan acara ini dapat memberikan transfer energi positif bagi mahasiswa, dosen Unram dan tentu saja para peneliti serta pelaku industri kayu Gaharu dan produk aromatik agar mendap-

at gambaran dari para pakar bagaimana teknologi pemanfaatan kayu Gaharu dan produk aromatik sehingga tetap konservatif.

Sebab meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran penting pohon dan hutan bagi lingkungan serta perubahan iklim telah membuat pemanfaatan hasil hutan menjadi semakin kritis. Situasi ini akhirnya membuat orang-orang yang bekerja di bidang yang berkaitan dengan lingkungan seperti kehutanan dan industri kehutanan, penelitian kayu dan hutan harus bekerja dan berpikir lebih keras serta bijaksana.

Oleh karena itulah, studi dalam sains dan teknologi Gaharu yang menyangkut kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia menjadi penting. Hasil dari Simposium Internasional ini diharapkan akan menjadi dasar untuk pemanfaatan dan pemrosesan Gaharu dan produk aromatik yang lebih baik dalam upaya domestikasi konservasi kayu gaharu & tanaman aromatik dalam beberapa dekade mendatang. (dys)

Kasus Lahan Bintaro

Pemkot Kedepankan Supremasi Hukum Mataram (Suara NTB) Pemkot akan mengedepankan supremasi hukum pada penyelesaian kasus pemukiman masyarakat Pondok Perasi, Bintaro. Hal itu dinilai menjadi langkah arif antara warga, pemilik lahan dan Pemkot Mataram.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Jumat (4/10) mengatakan, dari 300 lebih warga di Lingkungan Pondok Perasi yang akan dieksekusi, sampai saat ini, Pemkot tengah berusaha bersama tim penanganan dalam memberikan dan opsi-opsi yang lebih arif. Artinya, sebelum pemilik lahan mengeksekusi lahan di lingkungan Pondok Perasi, Pemkot akan menyiapkan lahan terlebih dahulu lokasi untuk relokasi warga.

“Jadi posisi pemerintah awalnya menawarkan untuk kita bisa ambil alih (lahan), tapi tentu dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Pemerintah bisa saja membeli lahan tersebut, tetapi kan dengan ketentuan bahwa, pemerintah tidak boleh melanggar aturan yang berlaku untuk itu,” katanya.

Posisi Pemkot kata Martawang, akan memberikan opsiopsi dengan mengedepankan taat hukum dalam konteks-konteks pengadaan maupun dalam konteks bagiamana menyelesaikan persoalan tersebut di tengah masyarakat Pondok Perasi.

Lanjut Martawang, kaitannya dengan persoalan ini, sebelum eksekusi dilakukan, Pemkot Mataram akan mencoba melobi kepada pemilik lahan untuk menunda eksekusi.

“Apa misalnya skenarionya? Tentu pemerintah melihat di mana masyarakat itu akan ditempatkan atau direlokasi.

Bagaimana masyarakat itu kita tempatkan. Tapi secara komunikasi yang kita lakukan, masyarakat sebenarnya tidak ada masalah untuk direlokasi ke Rusunawa yang memang sudah direncanakan,” jelasnya.

Sejauh ini, Martawang menilai, masyarakat Pondok Perasi tidak mempermasalahkan di mana pun akan direlokasi.

“Nah sementara proses itu terjadi, kalaupun catatan saya, jika eksekusi di lakukan (dalam waktu dekat), kita harus menyiapkan Huntara

(hunian sementara) kepada masyarakat itu. Alangkah arif dan bijak kalau pemilik lahan ini mau mengalah untuk eksekusi itu ditunda,” papar Martawang kembali.

Saat ini, Pemkot tidak tinggal diam. Skenario pemerintah tidak satu opsi. Berbagai opsi yang ditawarkan Pemkot telah disiapkan dan dipikirkan. Martawang pun menghimbau agar warga masyarakat di Pondok Perasi tetap cooling down dan tetap kondusif. Jangan sampai terprovokasi oleh isu adanya informasi yang menyesatkan.

“Kita lihat perkembangan yang terjadi sampai pada tingkatan di mana nantinya pemerintah harus berani mengambil keputusan, untuk menjadi bagaian utama penyelesaian kasus itu,” ujarnya.

Maka, opsinya adalah kalau pun pemilik lahan memaksa eksekusi, maka Pemkot tentu akan menyiapkan Huntara. “Itulah cara kita mengedapankan supremasi hukum. Pemkot tidak berani mengambil kebijakan melangar ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Martawang. (viq)

Disampaikan Yoyok, sapaan akrab Sekretaris BKPSDM ini, e – kinerja memiliki dua instrument, yakni tingkat disiplin dan beban kerja. “Kalau tidak ada halangan e – kinerja bisa diterapkan tahun 2021,” ucapnya.

Bilamana e – kinerja diterapkan tidak boleh ada lagi honor bagi ASN atas suatu program di OPD nya. Sementara, tunjangan kinerja tetap diperoleh oleh pegawai. TKD sebenarnya hanya sekadar istilah dari tunjangan penghasilan. Tunjangan penghasilan sifatnya dinamis dan statis. Untuk sifatnya statis dalam bentuk tambahan penghasilan tidak berubah nilainya. Misalnya, pejabat eselon IV mendapatkan tunjangan

Rp1 juta per bulan, maka akan seterusnya mendapatkan honor dengan nilai demikian.

Sementara, tunjangan yang sifatnya dinamis dipotong saat pegawai tidak masuk kerja, tidak apel pagi dan lain – lainnya. “Iya, honor ASN ini yang tidak ada,” tambahnya.

Tetapi ada honor – honor yang bisa dibayarkan yang sifatnya melibatkan orang luar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Seperti, honor badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan atau panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. “Kalau honor lembur dan tim internal sudah tidak boleh,” demikian kata dia. (cem)

Pelaku Usaha Harus Manfaatkan Rumah Kemasan Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian mengevaluasi pemanfaatan rumah kemasan di Kelurahan Sayang – sayang, Kecamatan Cakranegara. Evaluasi ini berkaitan dengan vakumnya sentra pengolahan produksi hortikultura tersebut. Pelaku usaha diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk pengembangan hasil olahan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Dra. Hj. Elya Hadiana dikonfirmasi, Jumat (4/10).

Rumah kemasan dibangun tahun 2015 lalu oleh pemerintah pusat. Tujuannya sebagai wadah bagi pelaku usaha hortikultura untuk mengembangkan produk olahan mereka. Untuk peralatan diintervensi oleh pemerintah provinsi.

Evaluasi ini kata Elya, rutin setiap tahun terhadap pengolahan rumah kemasan oleh kelompok usaha hortikultura. Di satu sisi, kepengurusan sebelumnya telah demisioner pada akhir September lalu. Dari laporan diterima dari pengurus sebelumnya, rumah kemasan tidak berjalan optimal. Pengurus terkendala miniminya peralatan untuk pengolahan hasil produksi. “Saya perhatikan

juga pengelolaannya kurang baik,” tuturnya.

Kepengurusan baru menginginkan adanya dukungan dari pemerintah pusat. Permintaan tersebut coba difasilitasi oleh Dinas Pertanian. Akan tetapi sambung Elya, disarankan peralatan yang ada dimanfaatkan untuk pengolahan hasil hortikultura agar produksi tetap berjalan, sehingga memenuhi permintaan pasar.

Rumah kemasan ini memiliki peluang bagus. Para kelompok usaha dapat berkolaborasi untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Di samping itu, mereka bisa berbagi pengalaman serta berbagi informasi tentang metode pemasaran yang baik. Dengan tantangan revolusi ekonomi 4.0 lebih mengedepankan pengusahaan teknologi. Pelaku usaha dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produksi mereka.

“Kita sarankan supaya memanfaatkan peluang,” tandasnya. Sebagaimana yang diharapkan sebelumnya oleh pemerintah bahwa rumah kemasan ini harus menjadi lokomotif untuk menghasilkan produk – produk olahan yang memiliki kualitas yang baik. Sehingga, dapat diterima secara luas oleh pasar. (cem/*)

(Suara NTB/ist).

EVALUASI - Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Elya Hadiana memberikan sambutan pada evaluasi pemanfaatan rumah kemasan di Kelurahan Sayang – Sayang.

Pelaku usaha hortikultura harus mampu membaca peluang untuk meningkatkan produktivitas.

Petani Swadaya Diabaikan SERIKAT Tani Nasional Provinsi NTB menyayangkan pemerintah lemah melindungi para petani tembakau.

Ketua Serikat Tani Nasional Indonesia Provinsi NTB, Irfan mengemukakan banyaknya persaoalan yang dihadapi petani tembakau saat ini. Terutama soal pembelian, dan harga pembelian. Perusahaan-perusahaan tembakau lebih memberikan perhatian kepada petani mitranya. Petani swadaya cenderung diabaikan.

Padahal jumlah petani non mitra (swa(Suara NTB/bul) daya) ini jauh lebih beIrfan sar dibanding jumlah petani mitra binaan perusahaan. “Dari mana petani mandiri ini akan menjual hasil produksinya kalau tidak mendapat perhatian dari perusahaan tembakau. Perusahaan tembakau hanya lebih mengedepankan petani mitra,” kata Irfan.

Petani swadaya ini umumnya berutang. Dari pembibitan, penyewaan lahan, pengolahan, hingga pemetikan dan sampai kepada tahap penjualan. Ketika pintu penjualan ke perusahaan tembakau tertutup. Dengan terpaksa, hasil produksi harus dijual ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah. “Coba cek ke petani, dia jual lelang. Ini persoalan besar di lapangan,” imbuhnya.

Perusahaan tembakau oleh Serikat Tani Nasional Indonesia ini dianggap tak tunduk kepada pemerintah, jika mengacu pada Perda No 2 tahun 2018 tentang pemberdayaan petani tembakau. Karena itu, Serikat Tani menyuarakan agar pemerintah daerah lebih tegas.

Membuat regulasi yang melindungi seluruh petani tembakau di NTB tanpa terkecuali. Salah satu indikator lemahnya posisi tawar pemerintah adalah, perusahaan tembakau tidak memberikan laporan secara transparan jauh-jauh hari sebelumnya kepada pemerintah. Laporan dimaksud terkait luas areal tanam dan kuota pembeliannya.

“Menjadi pertanyaan kita dari kemarin, perusahaan tidak melapor dari pra tanam berapa kuota yang akan diserap, berapa luas lahan. Akibat dari itu, petani menjadi bergolak seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya. Pemerintah harus mengintervensi. Perusahaan-perusahaan harus melakukan pembelian tanpa terkecuali, baik kepada petani binaan, maupun kepada petani swadaya yang jumlahnya tidak sedikit.

Jangan hanya perusahaan fokus kepada petani-petani binaan.

Selain itu, rencana pembelian tembakau tahun ini sangat kecil. Salah satu alasan perusahaan adalah masuknya tembakau impor. Menurut Irfan, yang demikian hanya akalakalan bisnis. Diketahui NTB adalah penyuplai terbesar kebutuhan tembakau nasional. 80 persen kebutuhan dalam negeri dipasok oleh petani-petani tembakau dari NTB. “Kalau dibilang tembakau impor masuk, itu hanya alibi untuk membuat harga pembelian rendah. Kualitas tembakau virginia kita tidak diragukan lagi,” kata Irfan. Karena itu, Serikat Tani Indonesia mendorong pemerintah lebih serius menangani persoalan petani tembakau.

Keberlangsung petani tembakau di Lombok erat kaitannya dengan penerimaan negara berupa cukai tembakau.

Jika petani tembakau tak diberdayakan dengan baik, imbasnya cukai tembakau yang selama ini menyangga penerimaan negara akan terganggu. “Kalau tidak diselesaikan segera persaoalan petani tembakau ini, petani akan gulung tikar. Cukai tembakau juga akan berkurang. Dampaknya kepada kita di NTB juga berkurang penerimaan DBHCHT,” demikian Irfan. (bul)

(Suara NTB/ist)

GUNTING PITA - Pengguntingan pita oleh GM Lombok Epicentrum Mall, Salim Abdad saat relaunch Hypermart LEM, Jumat (4/10).

’’Relaunch’’ Hypermart Lombok Epicentrum Mall Berikan Berbagai Promo Menarik Mataram (Suara NTB) Hypermart Lombok Epicentrum Mall kini hadir dengan tampilan baru. Ditemui pada Relaunchnya, Jumat (4/10) di Lombok Epicentrum Mall, Store Manager Hypermart LEM Purnama Nugraha Putra menyampaikan pada relaunch kali ini Hypermart hadir lebih fresh, lebih compact dan ketersediaan barang juga semakin lengkap untuk menyambut para customer setia.

Pada Relaunch Hypermart Lombok Epicentrum Mall, bertabur banyak promo special. ‘’Khusus relaunch hari ini kita berikan cashback langsung Rp50 ribu setiap pembelanjaan Rp300 ribu khusus 200 pembeli pertama. Sedangkan promo belanja Rp100 akan mendapat berbagai hadiah menarik dari pihak kami,’’ sebutnya. Ini berlaku mulai besok Sabtu (5/10) sampai akhir bulan (30/10). ‘’Hadiah yang kami berikan juga macam-macam. Contohnya pembelian alat elektronik seperti magic com dan tv akan kami berikan hadiah beras dan minyak goring,” katanya.

Untuk produk yang tersedia saat ini di Hypermart Lombok Epicentrum Mall sudah mengikuti keiinginan pasar dan masyarakat. ‘’Prodak kami di sini sudah lengkap. Tidak hanya pelanggan dari Mataram saja yang kami perhitungan, namun keiinginan tamu dari luar daerah dan turis juga sangat kami perhatikan,’’ demikian Purnama. Dia mencontohkan turis Korea biasanya menyukai kopi luwak. ‘’Jadi kami sudah sediakan disini,” imbuhnya Mengenai target, Purnama mengungkapkan dari Hypermart punya target sendiri. Setiap ada promo dan khusus relaunch pihaknya menargetkan pengunjung maupun pendapatan naik 20% dari hari biasanya.

Purnama berharap keberadaan Hypermart Lombok Epicentrum Mall dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Tentu harapan kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Jadi ketika berkunjung ke Hypermart semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang elektronik dan rumah tangga. Sehingga hypermart dapat menjadi tempat berbelanja yang nyaman,” harapnya. (*)

Polemik Tembakau, Pemprov akan Lakukan Investigasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan melakukan investigasi. Diketahui petani tembakau tengah bergejolak, lantaran amburadulnya tata niaga tembakau virginia Lombok. Di sana-sini petani tembakau mengeluhkan ketidakpastian pasar, rendahnya harga beli tembakau oleh perusahaan.

Petani tembakau dihadapkan pada persoalan pelik dan ancaman merugi pada musim tanam tahun ini. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Husnul Fauzi dikonfirmasi di kantornya, Jumat (4/10) kemarin mengatakan tetap mengatensi.

Beberapa hari sebelumnya juga dilakukan pertemuan antara Sekda NTB dengan 21 perusahaan yang membeli tembakau. Dari pertemuan tersebut mengemuka agenda pembelian perusahaan tahun 2019 ini sebanyak 39.000 ton dari total produksi sampai 43.000 ton.

Lalu ada 11.000 ton belum tercantum di rencana pembelian. 11.000 ton ini hasil produksi petani swadaya yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan.

Kepala dinas mengatakan, 21 perusahaan ini akan membeli termasuk tembakau milik petani swadaya. Hanya saja pembelian tembakau petani swadaya sementara ini masih terbentuk mekanisme perusahaan dalam melakukan pembelian.

Maksudnya, perioritas pembelian adalah tembakau hasil produksi petani binaan.

“Tidak bisa kemudian langsung beli, karena dia menjalakan mekanisme kepada mitra atau pelanggannya. Perusahaan akan selesai-

kan dulu mekanisme pasar itu,” papar Husnul. Kendati harus mengikuti mekanisme pasar, Husnul mengatakan perusahaan tidak lantas harus mengikuti mekanisme pasar yang biasa dilakukan.

Mengapa? jika perusahaan terlambat melakukan pembelian, kualitas tembakau yang disimpan oleh petani dikhawatirkan akan mengalami penurunan. Otomatis akan berpengaruh pada penurunan nilai tawar pembelian. “Tidak bisa kita katakan untuk membeli di luar mekanisme dia. Tapi jangan terlalu lama. Jangan sampai berubah kualitas tembakau petani,” imbuhnya.

Perusahaan sedang melakukan pembelian. Petani sebelumnya mengatakan perusahaan juga setengah hati. Membeli sesuai kebutuhan dan dengan tawaran harga pembelian yang rendah kepada petani. Kepala dinas mengakui itu. Ada perusahaan yang terbuka melakukan pembelian, ada juga yang tertutup.

“Ini yang kita carikan. Kita bukan lunak (kepada perusahaan), kita berikan partisipasi yang cukup, supaya mereka (perusahaan) tidak tertekan dan mereka tidak berat. Petani bisa terfasilitasi,” katanya.

Untuk memastikan fakta lapangan, H. Husnul mengatakan akan menurunkan tim untuk mencari fakta-fakta lapangan. Jika hasil temuan tim nanti di temukan ada perusahaan yang main-main dengan pembelian, sanksinya tegas. Pencabutan izin. “Kalau kita temukan, kita lapor Indag (Reskrimsus Polda NTB). Kita dalam diri dulu, kita sampaikan kepada Subdid Indag, kita akan suruh tangani. Kita tidak main-main. Kita serahkan ke aparat nanti,” demikian kepala dinas. (bul)

H. Husnul Fauzi

(Suara NTB/bul)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

(Suara NTB/bul)

KAINTENUN - Kain tenun adalah kearifan lokal yang harus dipertahankan.

Regenerasi penenun harus dilakukan untuk mempertahankan budaya.

Menenun tidak saja bicara soal warisan turun temurun, lebih dari itu, menenun juga menjadi salah satu bisnis turunan sektor pariwisata

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Soal Semen, Pemprov Serahkan ke Proses Hukum Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mempercayakan aparat menangani persoalan semen yang saat ini masih berpolemik. Jika terindikasi ada pihak-pihak yang mempermainkan harga, akan ditindak secara hukum.

Jumat (4/10) kemarin, Tim Pengawas terpadu yang terdiri dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ditkrimsus, Dit Ik Polda NTB, Dinas Perdagangan Kota Mataram dipimpin Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melakukan pemeriksaan ke masing-masing gudang semen yang ada di Kota Mataram.

Diantaranya yang didatangi Gudang PT Saka Agung (Semen Tiga Roda, gudang semen Tonasa, gudang semen Bosowa, dan gudang Semen Gresik. Tim umumnya tidak menemukan penyetokan semen di masingmasing gudang.

Imran, Pimpinan PT Saka Agung (Semen Tiga Roda) mengemukakan dua bulan terakhir stok semen di gudang kosong. Semen dari distributor disalurkan dengan harga Rp53.000 - Rp 54.000/zak. Saat ini pengiriman dari pabrik ter-

ganggu akibat kendala mesin produksi di Tarjun, Kalimantan kembali mengalami gangguan.

Di gudang semen Tonasa tim mendapatkan informasi dari manajemen saat ini sedang bongkar 2.500 ton. Harga semen dijual ke mitranya Rp58.000/zak. Pasokan diutamakan toko-toko yang menjadi mitranya selama ini.

Sementara semen Bosowa, didapat informasi penjualannya Rp55.000/zak dari distributor. Demikian juga Semen Gresik, saat ini terjadi bongkar muat semen di Pelabuhan Lembar sebanyak 5.000 ton.

Untuk penjualan ke toko-toko, harga Rp 56.500/zak.

Diketahui, kisaran harga semen untuk merek tiga roda Rp80.000 - Rp100.000/zak.

Pengiriman semen saat ini tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Terutama untuk proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah dan proyek recovery pascagempa.

Dengan demikian, dipandang perlu dipantau terus menerus. Sekaligus diberikan/disampaikan surat panggilan kepada setiap perusahaan yang didatangi guna dilakukkan kroscek kembali penyebab ter-

Halaman 3

jadinya kenaikan harga semen. “Semua dipanggil lagi sama Polda NTB hari Selasa dan Rabu,” kata Hj. Selly.

Ada indikasi spekulasi untuk menaikkan harga oleh pihak-pihak tertentu. Hj. Selly tegas mengatakan tidak boleh dilakukan. Semen dan pupuk adalah komoditas strategis yang harganya diatur oleh pemerintah.

Diatur oleh undang-undang perdagangan. Distibutor tidak dibenarkan menaikkan harga.

Dinas Perdagangan Provinsi NTB dalam beberapa waktu terakhir intens mengawal persoalan semen. Saat ini penanganannya diserahkan kepada aparat. “Sebelumnya pembinaan saja. sekarang langsung penyelidikan. Jangan ada yang main-main,” ujarnya.

Saat ini telah memasuki akhir tahun, proyek-proyek yang direncanakan menjadi terganggu. Sehingga dipandang perlu Polda NTB yang menanganinya.

Apalagi informasi yang diterimanya, ada permainan di bawah tangan menaikkan harga.

“Tidak boleh. Besok dipanggil. Distributor ditanya, toko akan di tanya untuk menyelidiki harga jual belinya,” demikian kepala dinas. (bul)

NTB Minta Tambahan 27.000 Ton Pupuk Subsidi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan telah meminta tambahan kuota pupuk subsidi kepada pemerintah pusat. Permintaannya sebanyak 27.000 ton. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Husnul Fauzi.

Permintaan kuota tambahan ini berulangkali telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian.

“Pusat ini selalu kita desak dari hari ke hari. Dia mengatakan belum ke luar SK Dirjen Prasarana dan Sarana. Mudah-mudahan sehari dua hari ini kita diberikan alokasi,” terangnya.

Diketahui ketersediaan pupuk subsidi, jenis urea sudah sangat terbatas. Tersisa sebanyak 20.000 ton untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Padahal, permintaan pupuk akan sangat tinggi. menyusul akan masuknya musim hujan. H. Husnul meyakini permintaan NTB, termasuk daerah-daerah lain akan dapat dipenuhi oleh Kementerian Pertanian.

Selama ini, permintaan realokasi yang diajukan oleh daerah-daerah yang sangat membutuhkan dipenuhi dalam waktu tak lama. Kepala dinas mengatakan tak khawatir akan kebutuhan musim tanam. Sudah diperhitungkan katanya. “Kalau musim tanam, pasti itu dikasi.

Pasti itu, saya ingin meyakinkan lagi,” imbuhnya.(bul)

MAXstream Rilis Serial Orisinal ”Cerita Dokter Cinta” Mataram (Suara NTB) MAXstream kembali merilis konten orisinal yang dikemas dalam bentuk serial bergenre komedi romantis dengan judul Cerita Dokter Cinta. Serial yang terdiri dari sepuluh episode tersebut sudah dapat dinikmati mulai hari ini, 3 Oktober 2019, hanya melalui aplikasi MAXstream dari Telkomsel.

Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin P. Tristram mengungkapkan, serial ‘Cerita Dokter Cinta’ dihadirkan untuk memuaskan tingginya minat pelanggan konten bergenre komedi romantis. Genre ini sendiri kini menempati peringkat kedua sebagai konten yang paling banyak ditonton di MAXstream. Dalam mengembangkan MAXstream sebagai layanan portal video lengkap dan berkualitas.

“Kami selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat pelanggan, sesuai dengan semangat transformasi Telkomsel sebagai digital telco company yang fokus menyajikan layanan yang customer-centric,” ujarnya Keseriusan Telkomsel dalam mengembangkan konten MAXstream Original yang berkualitas juga terlihat dari

keterlibatan Direktur Marketing Telkomsel, Rachel Goh dan Head of Digital Lifestyle Telkomsel, Crispin P. Tristram dalam produksi Cerita Dokter Cinta. Keduanya masing-masing berperan sebagai Executive Producer dan Co-Executive Producer dalam serial tersebut.

Dalam produksi serial Cerita Dokter Cinta, Telkomsel dan MAXstream juga bekerja sama dengan CEO salah satu label musik Indonesia, Trinity Optima Production, Yonathan Nugroho yang bertindak sebagai Executive Produser. Cerita Dokter Cinta menjadi semakin lengkap dengan lagu Pesan Cinta dan Tanpa Bahasa dari Afgan.

Cerita Dokter Cinta menceritakan tentang sosok Ryan, dokter residen di sebuah rumah sakit swasta yang akan menjadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Karakter tersebut memiliki cerita cinta yang tragis di masa lalunya, namun tidak pernah diutarakan walau masih membekas di hati dan pikirannya.

Sementara itu, terdapat dokter residen lainnya bernama Lana yang menaruh perasaan pada Ryan, namun tak pernah berani menunjuk-

kannya karena sikap Ryan yang tertutup. Konflik di dalam Cerita Dokter Cinta semakin menarik karena permasalahan percintaan tidak hanya merundung Ryan dan Lana, namun juga menimpa para koas yang bertugas untuk Ryan, yaitu Tiara, Jarwo, Acho, Annisa, dan Leon.

Cerita Dokter Cinta merupakan hasil karya Sutradara Yoichi Adityo Hutomo, Doni Mamahit, dan Ichwan Persada. Sedangkan para aktor dan aktris yang membintangi Cerita Dokter Cinta di antaranya adalah Deva Mahenra (Ryan), Prilly Latuconsina (Tiara), Kemal Palevi (Jarwo), Muhadkly Acho (Acho), Zee Zee Shahab (Annisa), dan Fero Walandouw (Leon). Lalu, serial komedi romantis tersebut turut memperkenalkan Indah Kusuma yang akan berperan sebagai Lana.

Kehadiran serial Dokter Cinta semakin memperkaya konten yang dimiliki oleh MAXstream Original. Sebelumnya, MAXstream Original telah menghadirkan serial dengan genre horor berjudul Nawangsih karya Melly Goeslaw. Selain itu, masih ada Brata dengan cerita penuh aksi di dalamnya, Critical Eleven

(Suara NTB/bul)

MAXstream kembali merilis konten orisinal berjudul Cerita Dokter Cinta yang mengangkat kisah drama, menghadirkan platform apdan Pulang Pulang Ganteng likasi seperti MAXstream, kolaborasi dengan para pegiat yang bergenre komedi.

“Layanan berbasis video industri film dan musik melastreaming semakin menjadi lui konten original berkualitas, favorit bagi pelanggan penik- hingga memastikan kenyamat platform gaya hidup digi- manan akses menikmati laytal. Untuk itu, Telkomsel anan video streaming selalu berkomitmen menghadirkan terjaga melalui keunggulan pengalaman lebih bagi pelang- jaringan berteknologi tergan untuk layanan gaya hidup depan 4G LTE Telkomsel yang digital yang lengkap, mulai hadir hingga penjuru negeri,” dari kemudahan akses dengan demikian Crispin. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

Halaman 4

Ikut Lomba Desa Wisata Tinggi Kekerasan pada Perempuan

(Suara NTB/rus)

Fathiyah

KASUS diskriminasi terhadap perempuan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup tinggi. Tergambar dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama kurun waktu 2019 terlapor 12 kasus. Sementara kasus yang tidak terlapor di tengah masyarakat masih sangat banyak.

“Itu jumlah yang terlapor, sedangkan yang sembunyisembunyi ini masih banyak di tengah masyarakat,” papar Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, Fathiyah

kepada Suara NTB, Jumat (5/10).

Menurut Kepala Bidang PP DP3AKB Lotim ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini sulit sekali diungkap di tengah masyarakat. Bentuknya antara lain penelantaran istri, perempuan hamil di luar nikah, ibu membunuh anak, penelataran anak, kekerasan dalam rumah tangga, ayah tiri menghamili anak tirinya dan seabrek persoalan perempuan lainnya.

Melihat banyaknya kasus di Lotim, Kabid PP ini berharap segera diwujudkan Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten. Di mana saat ini, P2TP2A sudah tidak ada lagi. Ketentuannya sudah diubah menjadi PPA. “P2TP2A kan sudah dihapus, mungkin mulai dulu di tingkat kabupaten nanti akan ada mediatornya, ada petugas administrasinya dan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, di tingkat kabupaten ini harus ada rumah aman untuk para korban perempuan. Seperti kasus anak perempuan yang dihamili. Rumah aman ini menjadi tempat untuk menjaga ibu dan anaknya. Selama ini ibu dan anak korban kejahatan seksual ini dibawa ke Mataram. “Seharusnya di tingkat kabupaten juga sudah memiliki rumah aman ini,” terangnya Selain kekerasan fisik langsung terhadap perempuan, diakui Fathiyah praktik pernikahan dini sebenarnya masuk kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus ini pun banyak yang terkesan sengaja disembunyikan oleh masyarakat, sehingga banyak yang belum bisa diungkap.

Anak yang baru tamat Sekolah Dasar (SD) usia 12 tahun juga masih kerap terjadi. Seperti kasus di Labuhan Lombok ada anak baru tamat SD menikah usia 12 tahun, lalu bercerai dan kembali menikah usia 15 tahun. Kasus ini tidak terlapor.

Fakta ini sangat mengherankan dan disayangkan terjadi.

Data usia anak ini juga kerap dikelabui oleh petugas yang ada di desa. Alasan malu dan lainnya kalau tidak dinikahkan.

Usia tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun dinaikkan. Praktik-praktik manipulasi dana usia anak ini harapannya tidak terulang terus ditengah masyarakat. “Kita minta tidak terjadi lagi tipu-tipu data usia,” imbuhnya.

Pihaknya mengingatkan menikah di bawah usia 19 tahun bagi perempuan ini menjadi pemicu banyak masalah. Pasalnya, anak usia dini masih belum matang alat reproduksiya. Banyak faktor risiko dikhawatirkan terjadi pada kasus-kasus pernikahan dini.

“Kalau namanya anak semuanya kan belum matang, ibarat buah masih muda (buah masak odak mudah sekali kena ulat),” ungkap Fathiyah.

Alat-alat reproduksi yang belum siap secara maksimal maka akan mudah terkena kanker, berisiko tinggi mengalami gangguan kehamilan dan kasus kesehatan lainnya. Begitu pula dari segi kesiapan emosional. Emosi yang masih labil akan menyebabkan kondisi rumah tangganya menjadi labil. (rus)

DD Tahap Tiga Segera Cair Selong (Suara NTB) Pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan proses pencairan dana desa (DD) tahap III. Pencairan DD tahap III ini diharapkan dapat melanjutkan program fisik dan pemberdayaan sebagaimana peruntukan dari DD itu sendiri.

Kepada Suara NTB, Jumat (4/10), Kepala DPMD Lotim, Hj. Baiq Mifathul Wasly, mengatakan, pencairan dana desa (DD) tahap III sedang dalam proses karena desa-desa terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan minimal tahap sebelumnya sudah di SPJkan 50 persen. “Administratifnya yang masih kita sempurnakan. Yang pasti tidak ada hambatan.

Sebagian malah sudah ada yang lengkap syaratnya,” ujarnya.

Dalam DD tahap III ini, nantinya dialokasikan untuk kelanjutan program yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya pada tahun 2019. Misalnya untuk pembangunan fisik harus dilanjutkan karena pada umumnya dana desa dihajatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Untuk pembangunan bisa fisik dan non fisik.

Adapun nominal DD tahap III ini sebesar 40 persen sebagaimana tahapan pencairan DD, yakni untuk tahap I sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen. “Saat ini kita terus lakukan pendampingan persyaratan. Insya Allah bulan Oktober ini bisa tuntas pembayaran semuanya. Sehingga tinggal kita memantau pelaksanaan di lapangan dari realisasi anggaran,” jelasnya.

Sekretaris BPKAD Lotim, H. Hasni, mengatakan bahwa serapan DD untuk tahap II sudah tuntas, sehingga untuk tahap III dari 167 desa yang sudah diterima uangnya sebesar Rp86 miliar. Dari BPKAD sudah dibuatkan SPPSM untuk 144 desa sehingga tersisa 23 desa yang belum dibuatkan SPPSM. Adapun untuk sisa Rp36 miliar yang belum diterima dari pemerintah pusat tergantung desa dalam membuat laporan untuk dimasukkan dalam omspan yang menjadi salah satu syarat untuk direalisasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Yang jelas untuk 167 desa yang sudah kami terima uangnya tinggal dibuatkan SPPSMnya pada hari Senin,” jelasnya.

Sedangkan untuk DD Lotim pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9 miliar lebih dari tahun 2019. Termasuk untuk alokasi dana desa (ADD) juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan DAU sebesar Rp15 miliar lebih. Maka dari itu, untuk penghitungannya di DPRD Lotim akan melibatkan forum komunikasi kepala desa (FKKD) bersama Dinas PMD karena untuk ADD sesuai aturan pemerintah pusat menjadi sumber pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa sesuai peraturan yang terbaru.

Di mana sesuai aturan terbaru bahwa kepala desa dan perangkat desa diberikan gaji setara dengan ASN golongan IIA. Inilah yang akan dihitung kemampuan dari ADD yang diberikan ke desa pada tahun 2020. Misalnya, gaji untuk golongan IIA di kalangan ASN paling rendah Rp2,3 juta.(yon)

(Suara NTB/yon)

URUS - Sejumlah kepala desa saat mengurus persyatan dalam pencairan dana desa (DD) tahap III tahun 2019, Jumat (4/10).

Bupati Turun Tangan Siapkan Desa Kembang Kuning Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy turun tangan turut menyiapkan Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur yang menjadi wakil NTB dalam ajang lomba desa wisata tingkat nasional tahun 2019. Menyambut rencana penilaian 23-26 Oktober mendatang, bupati menggelar rapat terbatas dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Lotim di Bale Kembang Kuning, Kamis (3/10) lalu.

Bupati meminta semua OPD serta pihak terkait lainnya termasuk desa yang ada di sekitar Kembang Kuning, untuk membantu persiapan Desa Kembang Kuning. Menurut Bupati, keberhasilan Kembang Kuning adalah keberhasilan Lotim. Keberhasilan tersebut dinilai akan berimbas kepada desa-desa lainnya di Lotim.

Orang nomor satu di Loti mini mengingatkan salah satu yang harus diperhatikan adalah kebersihan. Desa wisata ini harus bersih. Bupati menekankan, sisa waktu yang ada saat ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Diperintah-

kan bupati agar memperbaiki hal-hal yang masih kurang.

Termasuk bantuan fisik untuk keperluan tersebut diharapkan dapat difasilitasi OPD. Terdapat empat poin dalam penilaian lomba desa wisata, yaitu atraksi dan aksesibilitas, Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM masyarakat dan pelaku industri pendukung pariwisata.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus siap.

Kepala Desa Kembang Kuning H. L. Sujian mengaku masih ada sejumlah hal yang harus disempurnakan, seperti penataan lingkungan dan kebersi-

(Suara NTB/rus)

RAPAT - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat di Bale Kembang Kuning terkait persiapan menghadapi lomba desa wisata tingkat nasional. han. Soal kebersihan ini, pihak pemerintah desa sudah menyediakan tempat untuk pengolahan dan pemilahan sampah.

Kembang Kuning sejauh ini

Penyandang Disabilitas Dijanjikan Bansos Uang Tahun 2020 Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dan Wakil Bupati, H. Sarifudin, SH. MH., terlihat kompak saat membagikan santunan sembako kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Kayangan. Bahkan, keduanya tidak ragu menjanjikan bantuan sosial berupa uang tunai kepada warga disabilitas pada tahun 2020 mendatang.

Alokasi santunan sembako kepada warga dianggarkan melalui DPA Dinas Sosial PPPA KLU, tahun 2019. Jumlah penerima dua kecamatan tersebut, masing-masing 40 orang. Pada penyerahan di Kantor Kecamatan Kayangan, penyerahan bantuan sembako dilakukan langsung Bupati dan Wakil Bupati.

Najmul Akhyar pada kesempatan itu menyampaikan, bersama wabup, ia ingin bersilaturrahmi dengan warga disabilitas yang ada di

KLU. Melalui kesempatan itu, Najmul mengakui baru bisa memberikan sembako dalam jumlah yang tidak begitu besar sesuai harapan warga.

“Saya dan Pak Wakil Bupat bersilaturahmi kepada warga (penyandang disabilitas). Alhamdulillah pemerintah memberikan sedikit bantuan, mudahan-mudahan bermanfaat walaupun jumlahnya tidak banyak,” ujar bupati dalam Bahasa Sasak Petung Bayan.

Najmul melanjutkan, Pemda KLU telah menganggarkan bantuan untuk penyandang disabilitas, di mana untuk tahun ini diberikan dalam bentuk sembako. Ia juga berjanji bahwa pada tahun 2020 nanti, penyandang disabilitas akan diberikan bantuan uang kepada warga difabel.

Usai pemberian bantuan, di hadapan awak media Bupati menyampaikan bahwa inti silaturrahmi yang diadakan itu untuk berbagi, dan melihat kon-

disi masyarakat Lombok Utara. Maka hal seperti itu bukan sesuatu yang istimewa lantaran hal itu memang menjadi kewajiban pihaknya sebagai pemerintah dan pengayom.

“Saya dan Pak Wabup menginginkan ini dianggarkan sampai akhir tahun nanti dan insya Allah di tahun berikutnya kita akan berikan dalam bentuk uang, sehingga bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan mereka,” janjinya.

Kepala Dinas Sosial PPPA KLU, Drs. Faisol, M.Si., menambahkan, alokasi bantuan kepada penyandang disabilitas telah disiapkan pada APBD 2019 kepada 200 orang. Jumlah itu setara dengan 40 orang per kecamatan dengan mekanisme penyaluran sembako dijadwalkan setiap bulan.

“Untuk tahun ini yang kita berikan berupa sembako dan untuk tahun depan Insya Allah dalam bentuk uang tunai,” sebutnya. (ari)

Sarifudin Abu-abu Soal Paket NASA Jilid II Tanjung (Suara NTB) Publik Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilanda keingintahuan terkait paket petahana, Dr. H. Najmul Akhyar- Sarifudin, SH., MH., (NASA) Jilid II di Pilkada 2020. Menyikapi kemungkinan keutuhan paket tersebut di pilkada ketiga sepanjang sejarah KLU, Wakil Bupati, H. Sarifudin, SH. MH., mengklaim masih abu-abu.

“Saya menjawab normatif saja, paket NASA Jilid II, kemungkinan bisa jadi, bisa iya dan bisa tidak. Tergantung orang menilai,” kata Sarifudin, Jumat (4/10).

Diakui Sarifudin, banyak faktor yang membuat paket tersebut akan utuh atau sebaliknya bubar pada Pilkada mendatang. Sebagai kader partai, ia sepenuhnya tunduk pada perintah partai. Apabila partai Gerindra memerintahkan dirinya berpasangan mendampingi calon bupati petahana, maka Sarifudin mengaku tidak bisa menolak.

Namun demikian, sambung Sarifudin, paket NASA Jilid II juga bergantung pada koalisi parpol pengusungnya. Saat ini, Demokrat mengantongi 4 kursi, dan Gerindra dengan 5 kur-

(Suara NTB/dok)

Sarifudin si di DPRD. Koalisi kedua parpol ini sendiri belum terbentuk.

Sementara di sisi lain, Wabup juga belum membangun komunikasi dengan Bupati terkait rencana 2020.

“Untuk sementara saya juga tidak berkomunikasi dengan pak bupati, sama-sama bawa diri. Beliau menyatakan maju, saya (sementara) menyatakan tidak, kita lihat nanti momemnya bahwa saya juga pasti akan mengambil sikap kemana,” terangnya.

Paket NASA Jilid I, sebut Sarifudin juga sudah tergambar

di benak publik. Sebagai Wakil Bupati, Sarifudin tidak ingin terlalu PD (percaya diri) mengklaim bahwa paket ini sukses dalam membangun Lombok Utara.

Sebaliknya, NASA Jilid I juga tidak dapat dikatakan gagal seiring banyaknya penghargaan yang sudah diraih oleh Pemda Lombok Utara.

“Apakah dikatakan sukses atau tidak, saya tidak berani menilai diri sendiri, biar masyarakat yang menilai.

Kalau saya mengatakan ini (berhasil) ini (tidak), jelas ‘kan (indikatornya),” sambungnya.

Sebagai pendamping Bupati, jabatannya sebagai Wabup juga ikut bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan maupun capaiancapaiannya. Pasalnya, pemerintahan Lombok Utara dijalankan secara kolektif kolegial.

Ia berharap, seluruh OPD dapat membangun komitmen yang baik untuk mensukseskan program visi misi 5 tahun yang diusung paket NASA pada 2015 lalu. “Apakah di lapangan berhasil atau tidak, saya kembalikan ke masyarakat.

Yang jelas sejak awal saya berangkat dari niat ingin memajukan KLU,” tandasnya. (ari)

Tambahan Pagu DD KLU Terendah di NTB Tanjung (Suara NTB) Pemerintahan 33 desa memperoleh tambahan anggaran alokasi Dana Desa (DD) pada APBN 2020 mendatang. Sayangnya, meski mengalami peningkatan namun tambahan DD untuk desa-desa di KLU menjadi yang paling rendah dibanding desa-desa lain di NTB. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB PMD, Drs. H. Kholidi Halil, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Atmaja Gumbara, belum lama ini mengakui kabar positif tambahan alokasi DD dari pemerintah pusat. Sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-702/ MK.07/2019 tanggal 24 September 2019, tercatat jumlah alokasi DD untuk seluruh desa di KLU sebesar Rp71,444 miliar. Jumlah DD pada tahun 2019 diketahui sebesar Rp64,374 miliar.

“Tahun 2020, DD kita naik

sebesar Rp 7,07 miliar. Tinggal kita bagi ke 33 desa yang ada,” ujar Atmaja.

Selain tambahan DD tersebut, DAU untuk pemerintah desa juga mengalami kebaikan.

Hanya saja, tambahannya tidak signifikan, yakni naik dari Rp 408 juta di 2019 menjadi Rp 421 juta pada 2020 mendatang.

Sebagaimana surat MK tersebut, alokasi dasar DD untuk seluruh desa di Indonesia ditetapkan sama yakni sebesar Rp 662,806 juta. Selanjutnya pemerintah menambahkan alokasi afirmasi dan alokasi kinerja kepada seluruh desa dan jumlah yang berbeda.

Pada alokasi afirmasi, seluruh desa di KLU memperoleh jatah sebesar Rp 363,268 juta.

Angka ini hanya sedikit lebih tinggi dari alokasi afirmasi desa di Kabupaten Sumbawa Barat dan Dompu masing-masing

sebesar 181,634 juta. Sedangkan alokasi afirmasi tertinggi diperoleh desa di Kabupaten Bima sebesar Rp 7,447 miliar, dan desa di Kabupaten Sumbawa Rp 1,272 miliar.

Sementara untuk alokasi kinerja, desa di KLU memperoleh sokongan dana paling rendah yakni Rp 576,385 juta. Selain KLU, desa di KSB juga memperoleh alokasi di bawah 1 miliar atau senilai Rp 864,576 juta.

Sedangkan desa di Kabupaten dan Kota lain, mendapat alokasi lebih dari Rp 1 miliar, dengan angka tertinggi diperoleh Lotim sebesarnya Rp 3,459 miliar.

Dari daftar tambahan DD yang terlampir dalam Surat MK, maka dipastikan desa-desa di KLU memperoleh sokongan dana tambahan paling sedikit, yakni hanya Rp 7 miliar. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh penilaian pusat terhadap kinerja Pemdes. (ari)

juga sudah berhasil mengembangkan wisata sebagai sumber pendapatan asli desa. Disebut, hasil usaha yang dijalankan ini bisa meraup Rp 300

juta keuntungan setahun. Pernah juga Pokdarwis Kembang Kuning ini juga cukup berprestasi dan pernak ikuti lomba di tingkat nasional. (rus)

Penarikan Randis Diprotes Kades Selong (Suara NTB) Penarikan kendaraan dinas (randis) kepala desa (kades) dan perangkatnya yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim) mendapat perlawanan dari para kades di daerah ini.

Pasalnya, penarikan randis tersebut secara tidak langsung sudah menghina para kades, lantaran randis yang sebelumnya dikuasai oleh perangkat desa diambil oleh TKSK. Selain itu, cara penarikannya dengan menerjunkan Satpol PP. Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Hairi Fathullah, mengatakan, kebijakan penarikan randis dinilai suatu hal yang keliru, sehingga membuat situasi ricuh. Sementara menyikapi surat yang turun ke kecamatan dan desa, pada tanggal 5 September 2019 sudah bersurat resmi ke bupati, BPKAD dan Dinas PMD untuk masalah randis. Namun pada saat itu tidak ada tanggapan. Sementara pada tanggal 6 Septemper perwakilan kades dipanggil di Pendopo bupati. Dalam komunikasi itu sepakat hari itu tidak ada penarikan randis sampai adanya penganggaran dari desa.

Sementara di lapangan, pemerintah daerah melalui Satpol PP turun ke lapangan untuk mengambil randis-randis tersebut. Atas dasar itu, kades bersama perangkat desa lainnya merasa kecewa menyusul randis yang ditarik dibagikan ke TKSK dan tenaga honor lainnya.

“Pada dasarnya kami diajak berdialog senang. Kades tidak ingin berselisih. Namun kami diajak pakai gaya preman juga siap,” ujarnya saat mediasi yang dilakukan di aula DPMD Lotim.

Mewakili para kades, Hairi Fathullah mengakui jika randis tersebut merupakan aset daerah dan sah-sah saja apabila diambil oleh pemerintah daerah. Akan tetapi dalam pengambilannya terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi dan waktu sampai dilakukan pengadaan oleh pemerintah desa. Ironisnya, terdapat beberapa kejadian atas kebijakan tersebut, seperti di Sakra Barat ada penarikan oleh mantan kades.

“Kendaraan kades dan perangkat desa yang ditarik itu diberikan ke TKSK. Ini menandakan kades tidak ada harganya. Hanya menertibkan dan seharusnya pinjam pakai. bukan mengambil lalu menyerahkan ke yang lain,” kritiknya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, Baiq Miftahul Wasly, mengatakan, jika penarikan randis tidak semata-mata kebijakan instan dari bupati. Melainkan penertiban itu merupakan lanjuti dari rekomendasi BPK

atas pemeriksaan. Ini merupakan alasan pertama bahwa salah satu temuan adanya pengelolaan aset daerah yang belum tertib dan tidak pada semestinya.

Dikatakannya, ketika kendaraan dinas dianggarkan oleh Bagian Umum yang merupakan bagian dari OPD Setdakab Lotim, namun berada di pemerintah desa. Maka itu kemudian menjadi temuan dari BPK, sehingga itulah kenapa aset berupa randis yang ada di desa dikembalikan ke rohnya dengan dipilihlah pemerintah kecamatan untuk pencatatannya.

Adapun dari beberapa randis yang ditarik, temuan di lapangan, sebagian dari yang ditarik terdapat randis yang pajaknya selama lima tahun tidak pernah dibayarkan serta bentuk fisik yang berubah. Hal ini menunjukkan pemerintah desa tidak sanggup untuk dilakukan pemeliharaan. Sehingga apabila pemerintah desa tidak sanggup, maka dari pemerintah kecamatan untuk dilakukan pinjam pakai.

Kapala Bakesbangpoldagri, Drs. Salmun Rahman, mengatakan jika bupati sudah menginstruksikan supaya tidak dilakukan pencabutan lagi kecuali kepala desa yang belum menganggarkan. Kegiatan ini dilakukan karena pemerintah berharap adanya partisipasi kepala desa untuk mendapatkan predikat WTP dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini sesungguhnya merupakan tidak lanjut dari BPK dan Ombudsman, sehingga perlu ditata kembali. Apabila desa menginginkan kendaraan itu lagi, maka tentu ada peluang dengan mengikuti mekanisme. “Saya tegaskan bahwa tidak lagi penarikan kepada yang belum menganggarkan. Yang sudah ditarik akan dikembalikan lagi terutama yang belum menganggarkan,” tegas Salmun.

Kasat Pol PP Lotim, Baiq Farida Afriani, meminta maaf atas penarikan randis yang dilakukan oleh anggotanya. Penarikan yang dilakukan itu atas dasar surat dari BPK dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk menertibkan aset daerah.

Pada penarikan pertama di Kantor Camat Pringgabaya, terdapat beberapa randis yang sudah berplat hitam serta kondisinya yang cukup memprihatinkan.

Meskipun proses mediasi sempat ricuh, namun dari hasil mediasi yang dilakukan itu disepakati jika kendaraan dinas kepala desa dan perangkatnya yang sudah ditarik akan dikembalikan kades yang belum menganggarkan dan kepala desa menandatangani pinjam pakai.

Penarikan kembali untuk diberikan kepada kades akan dilakukan mulai hari Senin. (yon)

(Suara NTB/yon)

MEDIASI - Proses mediasi atas keberatan kepala desa terkait penarikan randis oleh pemerintah daerah. Meski sempat ricuh, proses mediasi tetap berjalan dengan kesimpulan randis dikembalikan ke pemerintah desa, Jumat (4/10).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

Halaman 5

Aset Lobar di Mataram Sudah Disertifikatkan Giri Menang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) telah berhasil mengamankan semua aset daerah yang ada di wilayah Kota Mataram. Langkah pengamanan yang dilakukan dengan mensertifikatkan semua aset yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Sebanyak lima sampai enam titik bidang aset yang terbesar di sejumlah titik di Mataram sudah disertifikatkan.

Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan BPKAD Lobar, Lalu Gde Ramadhan Ayub mengatakan, ada tiga langkah Pemda dalam mengamankan aset.

Yakni menguasai secara fisik, yuridis dan administrasi. Semua langkah ini kata dia sudah dilakukan pihaknya berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya.

Beberapa lokasi aset yang sudah disertifikatkan seperti di jalan Ciamis. Pihaknya sudah mensertifikatkan aset seluas 4,2 are tersebut tahun 2017. Aset ini juga dipasangkan plang dan saat sudah diserahkan kepada orang menempati sebelumnya. Dan secara administrasi aset ini tercatat di neraca.

Dua bidang aset eks perumahan Dinas Pertanian di Majeluk juga sudah disertifikatkan, masingmasing seluas 13 are dan 5 are.

Lahan ini Disertifikatkan 2018.

Lahan ini berderet dengan kantor DPC PDIP. Selain itu, di Karang Rundun diamankan dua titik aset. Aset ini Disertifikatkan tahun 2018 masing-masing luas 43 are dan 61 are. “Ada juga aset yang kita amankan di Wilayah Loteng,” jelas dia. (her)

Lalu Gde Ramadhan Ayub (Suara NTB/her)

Usulan CPNS Lobar Belum Disetujui Pusat Giri Menang (Suara NTB) – Usulan formasi CPNS dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini belum disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dari usulan Pemda Lobar berdasarkan zero growth hanya 99 formasi saja.

Jumlah formasi ini belum termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kemungkinan akir bulan ini rekrutmen CPNS, tapi belum ada jadwal resmi dari pusat. Termasuk formasi CPNS juga belum ada persetujuan,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, Jumat (4/ 10). Terkait persiapan rekrutmen CPNS, pihaknya sudah mengecek lokasi yang rencananya menjadi lokasi tes. Rencananya lokasi tes akan dilaksanakan di SMK 2 Kuripan.

Dijelaskan, usulan formasi CPNS juga belum ada jawaban dari Kementerian PAN RB bukan hanya Lobar yang belum pasti formasinya, namun daerah lain juga. Pihaknya pun menunggu kepastian dari pusat, di samping pihaknya akan terus berkoordinasi dengan provinsi. “Kita juga akan rapat di provinsi bahas masalah CPNS ini pada Kamis depan,” jelas dia.

Soal penerimaan P3K yang ditunda tahun ini, hal itu sesuai hasil rapat koordinasi seluruh kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) se-NTB dengan BKN Regional Denpasar. “Hanya CPNS saja, P3K akan ditunda dulu,” ungkap dia. Masalahnya, CPNS lulusan 2018 lalu belum diangkat menjadi PNS. Sehingga pemerintah memilih untuk mengangkat dulu PNS tahun 2018 sekaligus membuka penerimaan CPNS 2019. Ia menilai langkah itu bagus. “Satu dulu diselesaikan ini (Pengangkatan CPNS 2018), baru diadakan pengangkatan P3K kembali,” sambungnya.

Sebelumnya BKDPSDM Lobar sudah mengusulkan kebutuhan 378 formasi kepada Kemenpan RB. Dibagi menjadi formasi P3K sebanyak 70 persen dan CPNS 30 persen. Perekrutan CPNS tahun ini didominasi oleh formasi guru di wilayah Sekotong. Rinciannya ada sekitar 38 formasi CPNS umum untuk tenaga guru di wilayah Sekotong. Sementara 30 formasi untuk tenaga teknis. (her)

MANGKRAK - Seorang korban gempa menunjukkan bangunan RTG di Gunungsari, Lobar, yang mangkrak karena ditinggal oleh aplikator nakal.

Ditinggal Aplikator, Banyak RTG Mangkrak di Lobar

Giri Menang (Suara NTB) Sejuah ini progres pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) sudah mencapai sekitar 70 persen. Sedangkan sisanya, ada masih berproses dan mangkrak karena ulah aplikator nakal. Pihak Dinas Perumahan dan Permukiman bersama aparat pun terus mengejar para aplikator nakal tersebut agar bertanggung jawab atas kelanjutan pembangunan RTG. “Ada yang aplikatornya lari bawa uang pokmas. Ada juga yang sudah menerima pencairan tapi belum dibangun. Akibatnya pembangunan belum jalan (mangkrak red), “ ujar Kabid Perumahan pada Disperkim, Lalu Ratnawi, Jumat (4/10).

Belajar dari pengalaman itu langkah serius sudah diambil pihaknya agar tidak kembali berulang. Bahkan ketentuan syarat harus memperoleh rekomendasi Perkim dan BPBD jika Pokmas mau bekerjasama dengan aplikator

menjadi hal wajib. Demi mencegah aplikator nakal.

Hal ini akan berlaku bagi bantuan susulan bagi korban gempa yang terakhir diusulkan.

“Itu syarat mutlak. Tidak boleh dia kontrak sembarangan (Pokmas) dengan aplikator,” pungkasnya.

Ada beberapa kendala di lapangan dalam mempercepat pembangunan RTG. Salah satunya, kenaikan harga semen memang masih terjadi di beberapa penjual.

Menangapi hal itu, Ratnawi mengatakan akan ada dilaku-

kan sidak untuk penertiban harga semen di pasaran.

Mengingat semen itu untuk korban bencana yang tidak boleh diberatkan dengan harga. “Ini kan orang korban bencana, tidak boleh dia melebihi standar harga,” tegasnya.

Pihaknya tidak berani sembarangan mengubah RAB itu. Ia menjelaskan tidak bisa serta merta RAB diubah tanpa merubah dahulu dasar standar harga kabupaten. Dan untuk perubahan harga standar kabupaten harus berdasarkan surat dari Disperindag Provin-

si. Serta keterangan dari Kementerian terkait yang menerangkan harga sudah melebihi pasaran. “Karena kan ini berkaitan juga dengan pemeriksaan nantinya (audit),” bebernya. Ia memastikan kelangkaan semen yang sempat terjadi itu tidak akan menghambat percepatan sebelum berakhirnya masa transisi bencana di 31 Desember mendatang.

Ia menegaskan tidak boleh ada revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

Menyusul kelangkaan material semen yang sempat melanda Lombok. Berdampak pada harga semen dipasaran yang tinggi. Sehingga membuat pihak Pokmas, Aplikator ingin meminta usulan revisi RAB terutama untuk harga semen.

Menurut Ratnawi tidak mungkin merevisi RAB itu.

Sebab sudah ada standar harga yang ditetapkan provinsi untuk harga semen itu. Terlebih lagi dengan distribusi semen ke Lombok di bulan Oktober sudah mulai berangsur normal. “Dan tanggal 5 ini (oktober) akan datang lagi untuk semen saya kira bisa teratasi,” ungkapnya.

Jika memang ada kenaikan harga, harus dikuatkan dengan surat Disperindag Provinsi. Yang menerangkan jika memang ada lonjakan harga semen. Namun jika tidak ada surat itu pihaknya tidak bisa mengubah harga. “Karena sekarang ini yang terjadi lancar (semen). Cuma ada mungkin pengaruh beberapa dari bongkar muat (semen),” tuturnya. (her)

Lobar Ajukan 69 Izin Investor Abal-abal Dicabut Giri Menang (Suara NTB) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat mengeluarkan ratusan izin prinsip penanaman modal kepada investor yang mengajukan perizinan. Ratusan izin ini pun diturunkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat Lobar). Namun setelah ditelusuri, DPMPTSP mencatat ada 69 izin lebih yang diberikan kepada investor tak ditemukan alias abal-abal, sehingga pihak terkait sudah mengajukan untuk pencabutan izin tersebut.

Kabid Penanaman Modal pada DPMPTSP Lobar, A Tony Suryawirawan didampingi M. Sakaki selaku Kasi Perizinan non Usaha mengatakan izin prinsip penanaman modal diajukan investor langsung ke BKPM pusat. Izin prinsip ini untuk kepentingan investasi di daerah. Sehingga dikeluarkanlah izin prinsip ini oleh Pusat.

Pihak BKPM menurunkan izin prinsip yang dikeluarkan ini ke daerah. Namun pihak daerah sendiri tidak tahu perusahaan - perusahaan yang diberikan izin tersebut.

Begitu dicek di lapangan bersama tim gabungan provinsi, pihaknya tidak menemu-

A Tony Suryawirawan

kan. Ada diantara perusahaan ini di wilayah Lombok Timur, akan tetapi BKPM pusat mengeluarkan izin di wilayah Lobar. “Setelah kami cek di lapangan perusahaan yang mendapat izin prinsip penanaman modal ini tidak kami temukan, ya karena semacam investor abal-abal lah. Jumlahnya ada 69 perusahaan yang tidak ditemukan,” kata dia.

Dia mencontohkan, saat ia turun ke lokasi salah satu alamat perusahaan, setelah dicek ternyata disana ada rumah warga. Sementara perusahaan yang dimaksud tidak ada. Selain itu pihaknya juga menemukan ada izin prinsip yang sudah mati karena berlaku 1-3 tahun. Selama tidak dilaksanakan, maka izinnya mati. Kalau ingin mengurus izin baru lagi, maka harus nama perusahaan hari termasuk Direksi nya. Selama mendapat izin, maka investor harus melaporkan progres selama tiga bulan sekali ke pusat.

Langkah terhadap puluhan Investor abal-abal ini, pihaknya sendiri sudah mengusulkan kepada provinsi untuk pencabutan izin tersebut. “Kewenangan mencabut izin itu di pusat (BKPM),” tegas dia. (her)

(Suara NTB/her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng melakukan revisi terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Revisi dilakukan menyusul turunnya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penyusunan NHPD pendanaan pilkada yang diterbitkan hanya sekali saja. Tidak boleh lebih.

“Rencana NPHD akan dibuat terpisah. Untuk pendanaan tahun ini satu dan pendanaan tahun depan satu. Tetapi karena ada SE Mendagri yang mengatakan NPHD hanya dibuat sekali saja, maka NHPD yang sudah kita tandatangani bersama beberapa waktu lalu, kita lakukan adendum (penyesuaian). Sehingga tahun depan tidak perlu dibuat NPHD lagi,” terang Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Jumat (4/10).

Hanya saja, tegasnya penyesuaian hanya pada tahapan pengalokasianya. Tidak pada alokasi danannya sendiri. Di mana alokasi dana untuk pelaksanaan Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang tetap sama, sesuai yang sudah dipatok sebelumnya, yakni sebesar Rp28 miliar.

Awalnya, pihaknya berharap dengan adendum yang dilakukan, bisa turut mengubah alokasi dana pilkada supaya lebih besar. Tetapi karena memang kondisi serta kemampuan anggaran yang terbatas, pihaknya juga tidak bisa berbuat apa-apa. “Kita maklumi kondisi anggaran daerah belum cukup untuk bisa menambah alokasi anggaran pilkada,” timpalnya.

Walaupun pihaknya sangat berharap alokasi anggaran Pilkada Loteng bisa ditambah. Karena memang alokasi anggaran Pilkada Loteng bisa dikatakan minimal jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Misalkan dengan Kota Mataram ataupun Kabupaten Bima. “Kota Mataram saja, dengan jumlah pemilih yang hanya setengah dari Loteng itu dana pilkadanya sampai Rp 26 miliar. Belum Kabupaten Bima yang kondisinya pendudukung tidak jauh beda dengan Kota Mataram, dana pilkadanya mencapai Rp 24 miliar,” tegas Fuad.

Tapi karena memang itulah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, pihaknya hanya bisa menerima. Tapi tentu dengan konsekuensi akan ada efisien anggaran di sejumlah kegiatan. Tanpa harus menganggu kegiatan tersebut.

“Walaupun dengan anggaran yang minim, kita tetap akan berupaya melaksanakan Pilkada Loteng semaksimal mungkin,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

Anggaran Pilkada Loteng Rp28 Miliar

M. Sakaki

(Suara NTB/kir)

USIA DINI - Atlet usia dini yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Usia Dini dibuka Bupati Loteng, Jumat (4/10) .

Cari Atlet Berbakat

Loteng Gelar Pekan Olahraga Usia Dini Praya (Suara NTB) Sebanyak sekitar 600 siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP se-Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), bakal bertarung untuk menjadi yang terbaik pada Pekan Olahraga Usia Dini yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Loteng. Event yang gelar serangkaian peringatan HUT Loteng ke 74 tahun ini tersebut, diharapkan bisa melahirkan calon-calon atlet berprestasi asal daerah ini.

“Total ada 13 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada pekan olahraga usia dini kali ini,” ungkap Kepala Dispora Loteng, Lalu Dipta, usai pembu-

kaan oleh Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., bertempat di bencingah Adiguna Praya, Jumat (4/10). Di antaranya bola voli dan bulu tangkis.

Pekan olahraga usia dini itu sendiri akan mulai digelar pada Senin (7/10) besok. Dan, akan berlangsung hingga tanggal 14 Oktober. Dengan lokasi pertandingan tersebar di eberapa venue yang ada di Kota Praya.

Hasil dari event tersebut, nantinya bisa melahirkan bakat-bakat terpendam dibidang olahraga. Sehingga bisa menjadi awal pembinaan oleh pemerintah dan cabor-cabor yang ada didaerah ini.

Yang pada akhirnya bakat-

bakat hebat tersebut bisa menjadi atlet-atlet andalan Loteng dimasa yang akan datang.

Menurutnya, kunci dari pengembangan atlet ialah pembinaan yang berkelanjutan. Dan, dibarengi dengan evaluasi secara berkala. Salah satu bentuk pembinaan berupa event-event olahraga. Karena dari sanalah bisa diketahui sudah sejauh mana capaian pembinaan yang dilakukan.

“Kalau para calon atlet ini sudah dibina sejak dini. Tentu potensi untuk menjadi atlet berprestasi terbuka lebar.

Karena proses pembinannya dilakukan sejak usia dini,” pungkasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

Dewan Tagih Komitmen Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Taliwang (Suara NTB) Komisi I DPRD KSB akan segera menjadwalkan memanggil perusahaan sub kontraktor (Subkont) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pemanggilan itu dalam rangka menangih komitmen perusahaan dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

“Kami sekarang sedang inventarisir semua perushaan subkont di PTAMNT untuk kami panggil,” kata ketua Komisi I DPRD KSB, Amiruddin, SE kepada Suara NTB, Jumat (4/10).

Menurut Amiruddin, saatnya kembali memasti(Suara NTB/bug) kan komitmen perusahaan Amiruddin Embeng Subkont PTAMNT terkait kepatuhannya mengakomodir tenaga kerja lokal KSB. Sebab sejak peralihan manajemen pertambangan blok Batu Hijau dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke PTAMNT pemerintah KSB belum pernah mengontrol kembali serapan tenaga kerja di seluruh perusahaan Subkont-nya.

“Tidak saja pemerintah, kami di DPRD juga tidak punya data riil ketenagakerjaan di perusahaan Subkont,” cetusnya.

Kondisi itu sebut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, membuat pemerintah kesulitan memastikan komitmen perusahaan menjalankan amanat aturan daerah.

Di mana seluruh perusahaan di daerah harus mengakomodir 50 persen tenaga kerja lokal dalam operasionalnya. “Kan kita punya Perbup-nya. Dan kami ingin memastikan perusahaan melaksanakannya,” tegasnya.

Selain soal ketenagakerjaan, Amiruddin menyebutkan, pihaknya juga akan mempertanyakan pengeloaan anggaran CSR perusahaan Subkont. Menurut dia, perusahaan Subkont PTAMNT mulai saat ini harus transparan dalam mengelola dana pemberdayaannya tersebut.

“Sejak jaman Newmont dulu kita kesulitan menagih dana CSR perusahaan subkont. Alasannya satu pintu lewat Newmont. Sekarang kita tidak ingin seperti itu. Subkont harus mengeluarkan CSR-nya sendiri dan itu harus sampai ke masyarakat,” tandas pria yang akrab disapa Embeng. (bug)

Disnakeswan akan Buat Perda Penanganan Rabies Dompu (Suara NTB) – Peran serta masyarakat dalam membantu upaya penanganan kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Dompu, masih sangat lemah. Tak heran jika vaksinasi dan eliminasi yang intens dilakukan selama ini belum berhasil menekan jumlah kasus gigitan. Karenanya, Disnakeswan berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk memaksa keterlibatan warga supaya status KLB segera dicabut.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten (Suara NTB/jun) Dompu, Zainal Arifin menZainal Arifin erangkan, warga khususnya pemilik HPR sejauh ini belum menganggap keberadaan hewan peliharaannya itu sebagai sebuah ancaman.

Mereka sangat bebas memelihara meski sudah mengetahui ada belasan korban meninggal dan ribuan luka-luka akibat serangan binatang tersebut. “Makanya kita sekarang mau godok aturan itu entah dalam bentuk Perda atau Perbup nanti,” ungkapnya.

Aturan tersebut dirasa penting karena memang imbauan yang disampaikan selama ini kurang mendapat respon. Seperti misalnya meminta warga memelihara anjing dengan cara mengikatnya di rumah, tetapi yang terjadi justru mereka tetap memilih melepasliarkan agar HPR bisa mencari makan di luar.

Parahnya, lanjut dia, jelang musim tanam ini warga tengah berbondong-bondong mencari anjing liar untuk dipelihara dan dimanfaatkan menjaga serangan babi hutan di lahan jagung masing-masing. “Anjing yang dimanfaatkan untuk menjaga lahan itukan dari anjing liar yang ditangkap. Kadang ada yang sampai membelinya juga, selesai panen dilepas liar lagi itu yang menjadi masalah kita sekarang,” keluhnya.

Pencabutan status KLB rabies di Dompu akan sulit dicapai jika tak ada langkah tegas pemerintah daerah. Untuk itu, melalui aturan yang akan dibuat para pelanggar nantinya bisa diberikan sanksi tegas, bahkan sampai ke ranah pidana. “Status KLB ini memang harus diikuti tindakan tegas supaya bisa cepat dicabut,” pungkasnya. (jun)

Halaman 6

Suara Dispussip Sumbawa

Dispussip Sumbawa Percepat Entry Judul Buku ke Aplikasi

(Suara NTB/ist)

BACA BUKU - Tampak sejumlah pengunjung tengah membaca buku di Perpustakaan Daerah Sumbawa.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kabupaten Sumbawa berupaya meningkatkan pelayanan bagi para pengunjung. Salah satu-

nya mempercepat entry judul buku ke dalam aplikasi. Langkah ini dapat mempermudah para pengunjung meminjam buku yang tersedia di perspustakaan nantinya.

Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni menyebutkan, saat ini koleksi buku yang ada sebanyak 8.000 lebih judul. Dari judul buku tersebut, yang sudah dientry ke dalam aplikasi baru buku hasil pengadaan. Sedangkan buku yang tersedia sejak lama belum terentry. Makanya pihaknya akan melakukan percepatan kedepannya.

“Ada 8.000 lebih judul buku, dengan jumlah buku sekitar 22 ribu lebih. Itu harus kita entry ke dalam aplikasi Inlislite. Saat ini yang terentry baru buku hasil pengadaan, sedangkan buku yang tersedia sejak lama itu belum tersedia. Saya ingin mempercepat itu,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mengentry semua judul buku tersebut pihaknya membutuhkan bany-

ak operator. Pihaknya pun sudah mengusulkan kepada Bupati untuk menambah dua operator.

Kemudian empat pustakawan dan lima pegawai administrasi umum. Keberadaan mereka nantinya diharapkan dapat mempercepat proses entry. Sehingga di tahun 2019 ini, semua judul buku bisa terentry dalam satu database.

Dengan demikian, tambah Irin, dapat mempercepat dan mempermudah pengunjung yang datang meminjam buku di perpustakaan. “Sekarang masih manual, karena yang 8.000 judul buku belum terentry semua. Jika semua judul buku sudah dientry, dapat mempermudah pengunjung meminjam buku, tidak lagi manual. Cukup disinar code barcodenya ketahuan sudah judul bukunya. Langsung dike-

(Suara NTB/ist)

Irin Wahyu Indarni tik siapa yang dipinjami,” tandasnya. (ind/arn/*)

Keberadaan Kapal Badas-Surabaya Lahirkan Banyak Keuntungan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa gencar menyosialisasikan keberadaan kapal penyeberangan jarak jauh (long distance ferry) KMP Swarna Bahtera yang melayani rute Pelabuhan Badas, Sumbawa – Tanjung Perak, Surabaya kepada masyarakat. Sebab keberadaan kapal ini memberikan banyak keuntungan bagi pengusaha maupun masyarakat.

Kepala KSOP Badas, Anwar Musaddad menjelaskan, keberadaan KMP Swarna Bahtera sangat menguntungkan bagi masyarakat. Antara lain karena keberadaan kapal dapat memangkas biaya operasional truk-truk besar (fuso) yang selama ini dinilai cukup tinggi jika melewati tiga pelabuhan.

Rata-rata biaya operasional truk-truk besar yang mengangkut hasil pertanian dan peternakan dari Pulau Sum-

bawa menuju Surabaya mencapai Rp12 juta- Rp13 juta untuk sekali perjalanan. Dengan adanya kapal, biaya operasional dapat dihemat menjadi Rp6 juta sekali perjalanan.

Disebutkan Anwar, kapal dengan tonnase 4.538 dan panjang keseluruhan 93,6 meter ini dapat menampung penumpang 340 orang dan kendaraan sebanyak 23 truk dan 52 mobil. Adapun perkiraan jarak/ waktu tempuh dari Sumbawa

ke Surabaya mencapai 613 km atau 331 mil laut dengan kecepatan kapal 12-13 knot (mil/ jam) dan perkiraan lama perjalanan 25 – 27 jam pelayaran.

Beberapa keuntungan dan manfaat kapal, sebut Anwar, dapat menghemat biaya operasional armada dan menghemat waktu tempuh. Kemudian membuka peluang usahawan baru lintas daerah. Membuka dan memperkenalkan daerah destinasi wisata baru, men-

gurangi kemacetan jalan raya lintas Sumbawa – Surabaya.

Memudahkan distribusi barang dan jasa, menurunkan harga komoditi barang, memudahkan mobilisasi orang dan barang. Serta mengurai waktu tunggu untuk pemuatan barang di pelabuhan umum.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengatakan respon masyarakat sangat positif atas keberadaan kapal.

Terbukti pada saat pelayaran perdana 29 September lalu, kapal terisi full muatannya.

Bahkan, ada sekitar delapan truk yang tidak dapat diakomodir karena kapasitas maksimum kapal telah terpenuhi.

Bupati berharap, ke depan kondisi ini tetap dapat dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah penumpang maupun jumlah armada.

Bupati juga optimis dengan keberadaan kapal akan ada peningkatan keuntungan bagi pengusaha. Begitu pula masyarakat juga memperoleh harga barang yang relatif murah.

“Dengan adanya kapal ini, pengusaha dapat menekan biaya operasional seperti BBM, susut ban, biaya makan dan lain-lain, sehingga keuntungan dapat ditingkatkan dan masyarakat juga bisa memperoleh harga barang dengan lebih murah,” pungkasnya. (arn)

Tiang Pancang Dermaga Medang Mulai Terpasang Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan fisik Dermaga Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas telah dimulai.

Di lokasi setempat bahkan sudah mulai dilakukan pemasangan tiang pancang. Sementara ini progresnya sudah mencapai sekitar 29 persen.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si mengakui, Dermaga Medang sudah dilakukan pemasangan tiang pancang sejak 25 September lalu. Dari 84 tiang pancang, saat ini sudah 26 yang terpasang. Sejauh ini progresnya sudah mencapai sekitar 29 persen. “Kondisi sekarang sudah 26 tiang pancang terpasang dari 84 tiang. Progres fisiknya kemarin hampir 29 persen,” ujarnya.

Menurut Aziz, pemasangan tiang pancang ini direncanakan tuntas pada 8 Oktober mendatang. Selanjutnya akan dipasang balok precast diatas tiang pancang, kemudian dilakukan pemasangan causeway. “Itu schedulenya yang dilaporkan oleh pel-

aksana,” paparnya.

Dalam pengerjaan, jelasnya, yang memakan waktu lama yakni pengerjaan causeway. Karena menggunakan tanah urug, batu dan material lainnya. Material tersebut bukanlah dari Sumbawa tetapi didatangkan dari Surabaya menggunakan kapal tongkang.

“Ini kan dua tongkang. Satu tongkang kemarin bawa alat berat dan tiang pancang. Satu tongkang lagi masih berada di Surabaya. Setelah ini terpasang, barulah nanti tongkang yang membawa batu dan tanah urug datang,” terangnya.

Pihaknya optimis pembangunan dapat terkejar dengan sisa waktu yang ada. Karena berdasarkan pelaksana, pekerja yang ada sudah berpengalaman. “Dengan sisa waktu sampai 6 Desember saya optimis Insya Allah bisa terkejar. Karena kata pelaksana, tenaga kerja sudah berpengalaman. Kalau kemudian tidak terkejar, maka akan bersamaan membangun causeway dengan balok precast,” pungkasnya. (ind)

TIANG PANCANG - Pelaksanaan pemasangan tiang pancang Dermaga Pulau Medang. Dari 84 tiang pancang, saat ini sudah 26 yang terpasang.

(Suara NTB/ist)

Ratusan Atlet Ikuti Sumbawa Open Karate Championship

(Suara NTB/ist)

KARATE - Atlet Karate peserta kejuaraan Sumbawa Open Karate Championship 2019 yang akan berlaga di GOR Mampis Rungan.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 430 atlet dari 25 kontingen se-NTB meramaikan Kejuaraan Sumbawa Open Karate Championship se-NTB tahun 2019 yang digelar 4-6 Oktober.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc saat membuka kejuaraan di GOR Mampis Rungan mengatakan karate merupakan salah satu cabang olahraga yang populer dan telah dikembangkan secara serius oleh Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia sejak dahulu, bahkan sering dilombakan dalam berbagai event dari usia dini sampai dewasa.

Salah satu wadah positif untuk meningkatkan prestasi.

Selain juga bermanfaat untuk menghindarkan para remaja

dari ancaman narkoba, miras, dan berbagai macam tindakan kriminal. Dikatakan, karate di Kabupaten Sumbawa sudah banyak berkembang, dan telah menjadi olahraga unggulan yang telah banyak menorehkan prestasi.

“Olahraga prestasi seperti halnya karate, secara tidak langsung dapat memberikan image, atau gambaran positif terhadap suatu daerah,”sebutnya.

Bupati pun mengajak masyarakat Sumbawa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan olahraga sebagai tren atau bagian dari gaya hidup. Dengan menjadikannya sebagai gaya hidup, akan membawa masyarakat Sumbawa menjadi masyarakat berdaya saing, sebagai upaya

mewujudkan Sumbawa yang hebat dan bermartabat.

“Bertandinglah dengan penuh semangat dan pantang menyerah dalam meraih prestasi, tunjukkanlah semua kemampuan yang dimiliki, dengan tetap menjaga sportivitas,” Kata Bupati.

Sementara, Ketua KONI Sumbawa, Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si. menyampaikan, kejuaraan karate yang memperebutkan piala Bupati Sumbawa tersebut, adalah cita-citanya semenjak dulu sebelum menjadi Ketua KONI. Dikatakan, saat ini geliat olahraga berkembang begitu pesat, ditandai dengan banyaknya pertandingan atau turnamen, yang dilaksanakan oleh berbagai cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa. Senada dengan Bupati, Fikri juga berpesan kepada segenap peserta, untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, fair play, serta mentaati semua aturan yang berlaku dalam pertandingan.

Kejuaraan yang diikuti oleh 25 kontingen dengan total 420 orang atlet se-NTB bertujuan mencari bibit potensial untuk menunjang prestasi olah raga beladiri Karate, di NTB. Selain itu, kejuaraan tersebut diharapkan dapat membina atlet-atlet NTB, agar dapat bersaing ditingkat yang lebih tinggi dan bergengsi. (arn)

Musyafirin dan Fud Ambil Formulir Penjaringan Nasdem

(Suara NTB/ist)

TERIMA FORMULIR - Tim Bappilu DPC PPP KSB mewakili Fud Syaifuddin menerima formulir pendaftaran dari tim penjaringan DPD Nasdem KSB. Taliwang (Suara NTB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST sepertinya masih akan menjadikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai salah satu kendaraan politiknya pada Pilkada 2020 mendatang. Buktinya pasangan Bupati dan Wakil Bupati KSB yang masih aktif menjabat ini telah mengambil formulir pendaftaran pada penjaringan bakal calon (balon) yang dibuka partai besutan Surya Paloh itu.

Musyafirin sendiri diketahui sudah lebih awal mengambil formulir. Sementara Fud Syaifuddin baru, Jumat (4/10), lewat perwakilannya tim Bappilu DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Hari ini kami terima perwakilan pak Fud mengambil formulir. Sebelumnya, perwakilan pak Pirin (Musyafirin) juga sudah ngambil,” kata Ketua Tim Penjaringan DPD Nasdem KSB, Mustafa H. Z. Selain dua calon petahana itu, Mustafa menjelaskan, sejumlah

tokoh lain juga sudah menyatakan minatnya mendaftar ke Nasdem.

Diantaranya Drs. H. Muhammad Nur Yasin, ketua DPC Demokrat KSB Mustakim Patawari dan satu figur kader internal Nasdem sendiri. “Jadi totalnya sudah ada lima yang ambil formulir sampai hari ini,” paparnya.

Kegiatan penjaringan Partai Nasdem sendiri sudah mulai dibuka sejak 23 September lalu. Dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Mustafa mengatakan, pihaknya baru akan menutup prosesnya pada 23 Oktober mendatang. “23 Oktober itu semua pihak sudah mengembalikan formulirnya bahwa mereka resmi mendaftar ke kami,” ujarnya.

Ketua DPD Nasdem KSB, Jamaluddin Refi menjelaskan, sesuai prosedur yang berlaku di internal partainya, pascapenutupan penjaringan, pihaknya akan mengirimkan nama-nama balon yang mendaftar ke DPP partai melalui pengurus tingkat provinsi. “Tentu kita plenokan dulu di sini sebelum kita ajukan ke pusat.

Karena sama dengan partai lainnya yang finalkan pengurus pusat, urainya.

Ia mengatakan, finalisasi rekomendasi dukungan partainya terhadap balon Pilka-

da nanti dalam bentuk paket pasangan. Meski para balon yang mendaftar saat ini secara mandiri (masing-masing).

“Sebenarnya kami juga buka pendaftaran berpasangan. Tapi yang datang sementara ini daftarnya sendirisendiri. Tapi tidak apa-apa karena kita akan pasangkan mereka nantinya,” tutur Refi.

Sebelum mengumumkan calon pasangan yang akan diusung, Refi menyebutkan, mekanisme survei akan dilakukan partainya untuk melihat tingkat elektabilitas di masyarakat terhadap figur-figur yang telah mendaftar. “Nanti surveinya kita lihat secara individu dan juga bagaimana kalau berpasangan,” timpalnya.

Selain membuka penjaringan, Nasdem KSB juga terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai lain.

Refi mengatakan, komunikasi yang dijalin dengan partai lain itu merupakan hal lazim mengingat Nasdem hanya memiliki dua kursi di DPRD KSB. “Yang daftar ke kami sementara ini kan ada yang dari kalangan partai. Nah dengan partai mereka itu kami juga jalin komunikasi untuk memperkuat dukungan,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

Halaman 7

Rekrutmen P3K dan CPNS Menunggu Petunjuk Pemerintah

(Suara NTB/Dok)

Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima hingga kini masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat terkait rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2019.

“Kami masih menunggu petunjuk dari Pusat,” kata Sekretaris BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Armin Farid S.Sos kepada Suara NTB. Akan tetapi lanjutnya, sudah ada kesepakatan bersama saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri Kabid Pengembangan terkait persoalan rekrutmen CPNS dan P3K Tahun 2019 ini. “Bahkan sudah ada dan turun tentatifnya juga. Hanya saja waktu pastinya belum ada,” katanya.

Diakuinya dalam tentatif tersebut tahapan rekrutmen CPNS dan P3K akan dimulai pada bulan Oktober ini. Akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik serta detail tanggal dan waktunya. “Pada prinsipnya rekrutmen CPNS dan P3K ini kita menunggu petunjuk dari pusat,” katanya.

Armin menjelaskan formasi CPNS dan P3K tahun 2019 yang akan diusulkan berdasarkan prinsip Zero Growth. Yakni system berdasarkan jumlah ASN yang pensiun hingga Bulan Desember 2019. “Jadi berapa orang yang pensiun, nanti yang akan diusulkan formasi CPNS. Prinsip sistem Zero Growth ini merupakan kebijkan pemerintah pusat,” katanya.

Ia menambahkan, tahun 2019 ini tercatat ada sebanyak 200 ASN ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang purna tugas (pensiun).

Ia berharap jumlah tersebut menjadi jumlah formasi dalam rekrutmen CPNS. “Jumlah ASN yang Purna tugas ini kebanyakan dari tenaga guru dan kesehatan,” pungkasnya. (uki) Armin Farid

Disos Kembali Diberi Jatah 2000 Penerima BPJS PBI Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa Barat, kembali mendapatkan jatah 2000 peserta BPJS PBI baru dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2019. Terhadap data tersebut, saat ini tim masih berada di lapangan untuk melakukan verifikasi lanjutan terhadap penerima bantuan tersebut jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran pembiayaan.

Kepala Disos, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Jumat (4/10) mengatakan, penambahan jumlah penerima baru ini tentu sangat diapresiasi karena rata-rata jumlah tersebut sudah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan. Tentu dengan bantuan ini, masyarakat miskin bisa mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal tanpa harus membayar.

Akibat penambahan kuota ini, secara keseluruhan jumlah peserta BPJS di KSB sudah mencapai angka 51.000 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 49.000 peserta. Kendati demikian, dari data tersebut ada juga peserta yang dinonaktifkan sebanyak 177 peserta lantaran sudah tidak menggunakan kartu tersebut selama bertahun-tahun.

Untuk itu, saat ini tim masih bekerja di lapangan untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap para penerima jatah 2000 peserra baru itu. Hal tersebut dilakukan, untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga tumpang tindih anggaran dengan PBI daerah nantinya. Jika itu terjadi, maka anggaran daerah yang saat ini sudah berkurang akan tersedot untuk pembiayaan BPJS (Pariri kesehatan).

“Saat ini tim kita masih bekerja di lapangan untuk melakukan validasi data penerima tersebut jangan sampai terjadi tumpang tindih di pembiayaan BPJS PBI tersebut,” ungkapnya.

Dikatakannya, meskipun data 2000 peserta baru tersebut sudah masuk dalam angka BDT, tetapi harus tetap dilakukan validasi di tingkat lapangan jangan sampai menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pihaknya juga menargetkan dalam waktu dekat ini hasil pengecekan lapangan sudah terkonfirmasi semua dan tidak ada yang tertinggal.

Penerima PBI Pusat ini tentu berbeda dengan penerima PKH, karena ada komponen khusus yang digunakan sebagai calon untuk mendapatkan bantuan program tersebut di tahun berikutnya. Sementara terkait dengan data penerima PBI saat ini diyakini sudah masuk semuanya dalam data BDT, artinya tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal.

Sedangkan bagi masyarakat yang belum masuk dalam data BDT sebagai penerima manfaat, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya di tahun yang akan datang bisa kembali menerima manfaat. Sebab, masih ada ribuan masyarakat KSB yang belum masuk data BDT dan merupakan kewajiban Dinas teknis untuk kembali memasukkan data tersebut. Sehingga kedepan tidak ada warga miskin KSB yang tidak mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal.

“Kami upayakan dalam minggu ini proses pengecekan lapangan terhadap data penerima BPJS PBI baru ini bisa tuntas, sehingga tidak ada lagi masalah yang muncul di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/Ist)

PENGUNGSI - Warga Bima korban kerusuhan Wamena bersama dengan Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bima, Rizal Mukhlis, SE dan TNI berada di tempat pengungsian di Lanud Jayapura, Jumat (4/10).

77 Warga Bima akan Dipulangkan dari Papua

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dikabarkan menganggarkan Rp500 juta untuk membiayai pemulangan sebanyak 77 orang warga Bima terdampak korban kerusahan Wamena Papua.

Rencananya, 77 warga itu akan dipulangkan mulai Minggu (6/10) dan Senin (7/10), menggunakan pesawat komersial dari Jayapura dan transit melalui Makassar. Kepulangan mereka dikoordinir langsung Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Bima, Rizal Mukhlis, SE.

Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, mengaku terkait besaran anggaran untuk pemulangan warga Bima dari Papua tidak diketahui secara pasti, karena hanya fokus berkoordinasi dengan pihak terkait. “Soal anggaran ini langsung diketahui oleh Bupati Bima,” katanya kepada

Suara NTB, Jumat (4/10).

Terlepas dari itu, Ia mengaku seluruh warga Bima yang terdata menjadi korban kerusuhan Wamena ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Termasuk biaya pesawat hingga biaya keperluan lainnya. “Semuanya ditanggung oleh Pemerintah

Dompu (Suara NTB) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr drh I Ketut Diarmita, MP mengungkapkan alasan gagalnya Kabupaten Dompu mendapat sapi bantuan jenis brahman cross. Pengadaan sapi sebanyak 3.300 ekor sapi asal Australia ini dilakukan oleh Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros. Tapi pengadaan itu gagal dan uangnya dikembalikan ke kas negara.

Kegagalan pengadaan bibit sapi itu, kata I Ketut Diarmita, membuatnya merasa berutang ke Bupati Dompu dan ke Pemda – Pemda lain. Tapi itu bukan disengaja, tapi karena kesalahan pemenang tender. Akibatnya, anggaran untuk pengadaan itu sebanyak Rp.87 M harus dikembalikan ke kas negara.

“Tapi kan utang saya ke Bupati masih ada,” kata Dr. drh. I. Ketut Diarmita, MP Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dalam sambutannya pada acara kontes ternak di lapangan kantor Bupati Dompu, Kamis (3/10) sore.

Tidak hanya itu, Diarmita mengatakan, sungkan sama Bupati Dompu karena jatah sapi brahman cross juga cukup kecil atau hanya 10 ekor.

“Kalau 10 ditambahin lagi nolnya satu baru kita berani menghadap. Makanya tadi saya ndak berani minta kopi,”

(Suara NTB/ula)

BERSAMA PETERNAK - Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, I Ketut Diarmita bersama Kapolres Dompu dan peternak sapi limosin yang kebetulan anggota kepolisian.

“Jika Bupati tidak punya, katanya sambil bercanda.

Ia pun menyampaikan minta sama saya di Balai Bemodal beternak sangar seder- sar Singosari,” katanya.

Namun diingatkan, untuk hana, karena cukup menyediakan pakan yang baik, air yang budidaya sapi jenis limosin, brahbanyak untuk mengibangi tu- man cross, simmental, harus juga buh besarnya, kualitas gene- diikuti dengan penyiapan rumput tik. “Kualitas genetik itu, kami khusus yang ditanam seperti sudah upayakan sperma grat- rumput gajah, rumput raja atau is. Sperma gratis ini, gretnya king grass, rumput setaria, rumyang gede, tinggi. Ya model – put benggala dan lainnya. “Janmodel Bupati (Dompu) lah. gan andalin rumput utan. Nanti Pokoknya unggul,” terangnya. saya tanya ke Bupati, mana sapi Saya ingatkan, Jangan po- saya yang 100 itu? Nanti saya tong sapi betina produktif. lihat tinggal tulang – tulangnya Kalau ada yang produktif, jan- saja. Dari 100 tinggal 60. Datang gan dijual, jangan dipotong, berikutnya tinggal 20, kapan melanggar undang – undang. majunya ini bangsa. Maksud Apalagi kita memotong sapi saya, dari 100 jadi 150. Datang bunting. Sementara untuk ke- berikutnya 200 baru maju. Janbutuhan produksi, 1 pejatan gan dikira ndak dikontrol. Saya bisa untuk 2 ribu ekor betina. kontrol,” jelasnya. (ula)

Dirjen Peternakan Ingatkan untuk Sejahterakan Rakyat

(Suara NTB/ula)

INSEMINASI BUATAN - Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr drh I Ketut Diarmita, MP sedang melakukan inseminasi buatan pada sapi betina, Kamis (3/10). Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M.Yasin menjelaskan pakan olahan (foto kanan). nakan Kabupaten Dompu yang mendorong peternak mengolah limbah menjadi pakan yang dapat mempercepat berat badan.

Namun itu harus diedukasi dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. “Kita diajari dari dulu untuk petik, olah, baru jual (ada pemberian nilai tambah atas produk),” sarannya.

Dirjen Peternakan juga menyampaikan rasa kagumnya pada Polisi yang nyambi menjadi peternak tanpa mengabaikan tugasnya. Bahkan sapi peli-

inan Sosial Dinsos Kabupaten Bima, Rizal Mukhlis, SE sebagai utusan Pemkab Bima.

“Kondisi warga Bima di pengungsian dalam keadaan baik-baik saja. Hanya menunggu jadwal pemulangan saja,” ujarnya.

Sirajuddin berharap kepada masyarakat Kabupaten Bima tetap mendoakan agar proses pemulangan warga Bima dari Jayapura tersebut tidak ada kendala dan halangan dalam perjalanan. (uki)

Gagal Tender, Bantuan Brahman Pimpinan Dewan Soroti Perusda Tak Hasilkan PAD Cross Batal

Hadiri Kontes Ternak di Dompu Dompu (Suara NTB) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr drh I Ketut Diarmita, MP menghadiri kontes ternak yang digelar di Kabupaten Dompu. Ia pun memberikan apresiasinya kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu yang fokus pada populasi ternak dan kebanggaannya mengenal Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin.

“Beliau ini pengusaha sekaligus birokrat. Antara jiwa bisnis dan jiwa organisasi, manajemen itu dipadukan, jadi. Karena bisnis itu sering melupakan manajemen. Karena menajemen birokrasi beda. Ada aturan yang dipatuhi. Beda dengan pengusaha, yang penting untung,” kata Ketut Diarmita dalam sambutannya, Kamis (3/10).

Ia pun mengingatkan fungsi pemerintah terhadap peternak, yaitu mengajaknya untuk menjual ternak miliknya agar mendapatkan keuntungan.

Sehingga kesejahteraan petani meningkat. “Kalau kesejahteraan meningkat, ngomong apa lagi,” katanya.

Ia pun memberikan apresiasinya kepada jajaran Dinas Peter-

Kabupaten Bima,” katanya.

Sirajuddin mengatakan dari 77 warga akan dipulangkan Minggu dan Senin pekan ini. berdasarkan jadwal pesawat yang telah dipesan, ada 50 orang dipulangkan Minggu (6/ 10). “Sedangkan 27 orang akan menyusul Senin (7/10),” katanya.

Ia mengaku, saat ini 77 warga Bima masih berada di tempat pengungsian Lanud Jayapura. Mereka didampingi juga Kabid Bantuan dan Jam-

haraannya menjadi contoh peternak lain. “Polisi – polisi seperti itu ndak pernah ragu untuk menjadi pensiun. Karena ada investasi peternakan yang menunggunya,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan modal beternak diantaranya pakan yang cukup, air yang banyak dan kualitas genetik ternak. Untuk budidaya ternak, tidak bisa hanya mengandalkan sumput liar, tapi harus ada rumput yang dibudidaya untuk pakan seperti rumput gajah. “Saya titip, jangan potong betina produktif. Apalagi

potong sapi bunting. Itu melanggar undang – undang,” ingatnya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin juga menyampaikan apresiasinya atas upaya Dinas Peternakan Dompu dalam memproduksi pakan ternak dari limbah jagung dan padi.

Terlebih limbah jagung di Dompu cukup tinggi dan selama ini terbuang percuma. Ini harus diproduksi massal dan dibahasakan secara sederhana sehingga menarik bagi peternak.

“Dikomunikasikan dengan masyarakat. untuk mengkomuni-

kasikan, yang mengkomunikasi harus bisa meyakinkan,” ingatnya.

Ia pun langsung menamai pakan yang diolah dari limbah dengan ‘tape daun jagung’. Ini harus diproduk massal dengan limbah jagung yang terbuang percuma selama ini. Tugas Dinas Pertanian kedepan, memanen jagung dengan alat Harvester Combine minimal 30 persen sehingga bisa langsung dioleh menjadi pakan. “Kita tidak ingin hanya menjual jagung pipilan. Tapi kita ingin ada produk turunannya yang bisa dijual keluar seperti Jawa,” katanya. (ula/*)

Bima (Suara NTB) – Wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, menyorot kinerja dan pengelolaan Perusahaan Daerah yang tidak berkonstribusi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan itu disampaikan Aminurlah karena kecewa dengan sistem kinerja dan pengelolaan perusahan daerah. Padahal penyertaan modal mencapai ratusan juta rupiah terus digelontorkan setiap tahun.

“Keberadaan perusahaan daerah yang bertahu-tahun diberikan modal, tapi tidak menghasilkan apa-apa bagi daerah,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (4/10).

Menurutnya selain PDAM, Kabupaten Bima juga memiliki PD. Wawo yang bergerak usaha penjualan garam. Perusahaan ini tetap diberikan modal (penyertaan modal) setiap tahun. “Penyertaan modal untuk PD. Wawo setiap tahun angkanya mencapai ratusan juta rupiah. Tapi justru tidak menghasilkan pendapatan (PAD.red),” katanya.

Duta PAN ini menjelaskan dalam pengelolaan perusahaan daerah seharusnya ada keberanian untuk mencapai target.

(Suara NTB/Uki)

M. Aminurlah Melakukan inovasi dan perubahan gagasan agar bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. “Kehadiran perusahaan daerah ini juga diharapkan mampu menaungi para petani garam dan bawang merah,” katanya.

Agar perusahaan daerah kembali sehat, Aminurlah akan mendorong Pemerintah agar merubah (merevisi) Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbub) tentang manajemen dan system pengelolaan perusahaan daerah. “Kita akan dorong Kepala Daerah agar memberikan langkah yang kongkrit mengatasi persoalan perusahaan daerah ini. Salahsatunya merevisi Perda dan Perbub,” pungkasnya. (uki)

Delapan Fraksi Terbentuk di DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu yang baru dilantik Senin, 30 September 2019 lalu mengukuhkan fraksi – fraksi Dewan sebagai perpanjangan tangan partai di Dewan. Delapan fraksi terbentuk dan dua diantaranya merupakan fraksi gabungan.

Usai mengukuhkan pembentukan fraksi, Dewan juga bakal merampungkan pembentukan AKD agar kerja – kerja Dewan bisa segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par kepada Suara NTB di Dompu, Jumat (4/10). “Hari ini kita sudah mengukuhkan pembentukan fraksi – fraksi Dewan.

Ada dua fraksi gabungan, dan 6 fraksi utuh,” kata Andi.

Fraksi gabungan tersebut, lanjut Andi, yaitu fraksi gabungan PBB (2 kursi) dan PKS (2 kursi) yang diketuai Nadirah, SE.Akt dari PBB, dan fraksi gabungan Hanura (2 kursi), PAN (1 kursi), PDIP (1 kursi), dan Berkarya (1 kursi) yang diketuai Suharlin, ST (PAN).

Sementara untuk fraksi utuh, Nasdem diketuai Muhammad Iksan, S.Sos, Gerindra diketuai Syafruddin, STP, PKB diketuai Rahmat Syafiuddin, SH, PPP diketuai Muhammad Subhan, Golkar diketuai Abdul Fakah, dan fraksi Demokrat diketuai Ismul Rahmadin, S.Pd.I. Setelah menyelesaikan pembentukan fraksi – fraksi Dewan,

(Suara NTB/ula)

Andi Bachtiar lanjut Andi, pihaknya sedang menyiapkan pembentukan tata tertib (Tatib) Dewan. Walaupun regulasi yang menjadi rujukan pembentukan tatib ini belum ada perubahan, tapi paling tidak harus dibahas dan disepakati bersama DPRD periode 2019-2024. Sehingga sistem kerja Dewan kedepan lebih terarah dan atur alurnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi. “Tapi pengesahan Tatib kita selesaikan setelah bintek Dewan,” katanya.

Andi bahkan mengaku, pembicaraan soal alat kelengkapan Dewan (AKD) juga sudah mulai dilakukan. Bahkan mengerucut pada beberapa nama sesuai AKD yang ada. namun pengesahannya akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan definitif.

Pembentuk AKD dan pimpinannya ini diharapkan bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

Halaman 8

Golkar Pertimbangkan OTT SNVT PP Provinsi NTB Figur Perempuan Jadi Wakil Mohan Mataram (Suara NTB) Partai Golkar hingga saat ini belum final menentukan siapa figur bakal calon wakil walikota yang akan mendampingi Ketua DPD II Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana di Pilkada serentak Kota Mataram 2020 mendatang.

Golkar masih terus menelaah dan menggodok sejumlah opsi atau peluang terkait calon wakil walikota tersebut. Termasuk opsi mengambil figur pendamping dari kalangan perempuan juga menjadi perhatian yang cukup serius bagi Golkar.

Ketua Harian DPD II Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi yang dikonfirmasi terkait hal tersebut tidak menampik, jika pihaknya juga tengah menjajaki dan mengkalkulasi kans figur perempuan untuk menjadi kandidat calon wakil Walikota untuk Mohan. “Figur perempuan juga berpeluang jadi pendamping Mohan,” ujar Didi Sumardi, Jumat (4/10) kemarin.

Bagi Golkar untuk sementara ini, segala opsi politik terkait figur calon pendamping Mohan di Pilkada sangat terbuka terjadi. Terlebih mengingat, hingga saat ini Partai Golkar belum menentukan siapa figur ditunjuk sebagai calon pendamping Mohan di Pilkada Kota Mataram.

Adapun sejumlah nama figur perempuan disebut-sebut bakal maju bertarung di Pilkada kota Mataram, yakni, Kepala Dinas Perdagangan Pemprov NTB, Selly Andayani, Anggota DPRD Kota Mataram dari Gerindra, Hj. Baiq Mirdiati, Mantan Anggota DPD RI dapil NTB, Baiq Diyah Ratu Ganefi, dan dua kader perempuan PKS yakni Hj. Baiq Istiningsih dan Hj. Vita Arifatul Aliyah.

Dari Figur-figur perempuan yang sudah muncul tersebut juga sangat berpeluang bisa menjadi pendamping Mohan di Pilkada. “Saya kira figur perempuan itu peluang jadi pendamping Mohan,” katanya.

Ketua DPRD kota Mataram itu menegaskan, siapapun nanti paslon diusung Golkar di Pilkada sudah diatur dalam mekanisme dan prosedur berlaku internal partai. Artinya, paslon diusung Golkar di Pilkada itu sudah memenuhi kriteria dan persyaratan sudah ditetapkan partai. Termasuk figur calon wakil.

Figur calon pendamping Mohan tentu diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi pemenangan di Pilkada.

Sebab itu, dalam survei dilakukan Partai Golkar dilakukan simulasi terkait paslon pendamping Mohan di Pilkada. “Nah. Di survei itu kita lakukan simulasi calon pendamping dengan nama mencuat termasuk figur perempuan,” ungkapnya.

Tak dipungkiri, ejumlah figur berpeluang mendampingi Mohan Roliskana di Pilkada sudah membangun komunikasi politik. Figur calon pendamping itu masih terus ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Hanya saja, Didi belum mau membeberkan figur sudah dikantongi Golkar dan peluang jadi calon wakil walikota pendamping Mohan.

Selain itu, penting juga menjadi pertimbangan adalah ada kesamaan visi misi dan kecocokan antara calon walikota dan calon wakil walikota. Baginya, dalam memimpin daerah, baik walikota dan wakil walikota tidak boleh ada gap. Karena kepemimpinan kepala daerah itu bersifat dwi tunggal.

Sebab kepemimpinan kepala daerah itu tetap seiraH. Didi Sumardi ma dan sejalan. (ndi) (Suara NTB/dok)

KPU Godok Syarat Etik Pencalonan Pilkada 2020

Penyidik Telusuri Aliran Dana Setoran Proyek Rusun

Mataram (Suara NTB) – Penyidik mendalami aliran dana Rp100 juta terkait jatah proyek Rumah Susun (Rusun) Pernek, Moyo Hulu, Sumbawa. Dana itu diduga diterima tersangka Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT-PP) Provinsi NTB, Bulera, dari rekanan pelaksana proyek.

Kapolres Mataram AKBP H. Syaiful Alam mengatakan saat ini penyidik sedang mengintensifkan pemeriksaan saksi-saksi. “Masih dalam pengembangan untuk mencari fakta-fakta. Apakah uang

itu untuk dirinya sendiri atau juga untuk orang lain,” ujarnya dikonfirmasi Jumat (4/ 10) kemarin.

Sejauh ini sebanyak enam saksi sudah dimintai keterangan. Pengembangan kasus-

nya, kata dia, untuk melihat aliran dana juga mendalami indikasi permintaan sejumlah uang kepada kontraktor tujuh proyek Rusun lainnya. “Sampai saat ini baru satu orang yang kita tetapkan sebagai

tersangka. Untuk pengembangan apakah ada tersangka lainnya, kita masih mendalami lebih lanjut,” terangnya.

Dalam kasus itu, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Provinsi NTB, Bulera (56) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang peruba-

han atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bulera tertangkap dalam OTT pada Rabu (25/9) sore.

Rekanan membawa uang tunai Rp100 juta dengan amplop cokelat yang disimpan dalam tas kain biru. Setelah menerima uang, tersangka memasukkan lagi tas kain yang sudah berisi uang itu ke dalam tas kain lainnya. (why)

SPESIALIS CURANMOR Tersangka Dempet spesialis curanmor parkiran kampus ditangkap Polres Mataram dihadirkan dalam rilis media, Jumat (4/10) kemarin.

(Suara NTB/why)

Residivis Curanmor Spesialis Kampus Ditangkap Mataram (Suara NTB) Residivis curanmor, Yani alias Dempet (29) bikin perkara lagi. Sasarannya juga masih itu-itu saja, parkiran motor mahasiswa Universitas Mataram. Kali ini dia tertangkap basah hendah membawa kabur motor mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dempet beraksi bersama kawannya, Muhidin alias Idin (36). Dempet nasibnya lebih apes

karena tertangkap tangan. Sementara Idin bisa kabur karena massa fokus mengejar Dempet.

“Dengan tertangkapnya YA ini mudah-mudahan aksi pencurian di wilayah kampus,” ujar Kapolres Mataram AKBP Syaiful Alam Jumat (4/10) kemarin.

Dempet dan Idin ini adalah pasangan residivis yang pernah dipenjara kasus yang sama di tahun 2017 lalu. “Waktu itu mereka juga mencuri motor di parkiran

kampus Unram,” beber Alam.

Modus Dempet dalam melancarkan aksinya, yakni dengan menggunakan kunci T. Dempet datang berboncengan bersama Idin. Dempet bagian masuk ke dalam parkiran sedangkan Idin memantau dari luar pagar.

Motor Honda Scoopy DR 4614 MO yang jadi sasaran awalnya sukses dibobol kunci kontaknya. Tapi gerak gerik Dempet memancing perhatian

satpam kampus dan mahasiswa sekeliling. Dempet tertangkap basah.

Kapolres mengungkapkan, Dempet dan Idin punya jaringan, yakni AT dan HR yang punya bagian membeli motor hasil curian. Sebelumnya, duo itu sudah pernah menjual motor curian ke AT melalui HR dengan harga Rp1,8 juta.

Alam mengatakan Dempet juga diduga mencuri motor

bersama HR di Gerung, Lombok Barat; kemudian membobol kantor Lurah Dasan Cermen Cakranegara pada tahun 2015; dan di parkiran Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Juli 2019 lalu.

“Beberapa barang bukti pencurian masih belum ditemukan. Itu yang sedang kita cari bersama dengan yang masi buron, AT dan HR,” pungkas Alam. (why)

Kasus Marching Band Dinas Dikbud NTB 2018

Mataram (Suara NTB) – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, KPU sedang melakukan perbaikan terhadap peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan. Beberapa poin terkait dengan persyaratan pencalonan tengah digodok, dengan harapan untuk meningkatkan kualitas kepala daerah yang dihasilkan lewat Pemilu.

Salah satu item yang sedang menjadi sorotan KPU untuk diperbaiki yakni terkait syarat pencalonan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Hal itu dianggap masih multitafsir. Sehingga akan diperjelas lagi, perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan tercela tersebut. Beberapa usulan yang sedang mengemuka yakni tidak pernah terlibat dengan minuman keras dan asusila dan perjudian.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan bahwa, perbaikan persyaratan pencalonan tersebut pada Pilkada serentak 2020 mendatang sebagai bentuk upaya KPU dalam meningkatkan kualitas kepala daerah.

“Saya kira standar etik masyarakat kita kan semakin (Suara NTB/ndi) PENGHARGAAN - KPU Provinsi NTB memberikan penghargaan kepada Polda NTB dan Korem hari semakin tinggi. Lebih-lebih untuk seorang kepala daer162/WB, atas pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 di NTB. ah. Sehingga KPU mencoba untuk merumuskan kembali halhal yang menyangkut etik ini untuk menjadi standar persyaratan pencalonan,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa hal yang menyangkut etik yang sudah dilakukan oleh KPU yakni dengan melarang mantan koruptor untuk ikut mencalonkan diri, meskipun sempat ditolak oleh Mahkamah Agung, namun pada Pilkada serentak operasi, untuk pengamanan 2020, hal itu akan dimasukkan lagi.

Mataram (Suara NTB) – Jumat (4/10).

“Kemudian soal bebas dari narkoba sangat ditekankan Dari hasil evaluasi jalannya Adapun rekomendasi yang Pilkada 2020. Ini sudah mulai oleh KPU. Sekarang ini, KPU juga masih mengkaji soal pengamanan proses Pemilu diberikan oleh pihak kepoli- kegiatan ini, kita mapping perbuatan tercela lainnya dalam rancangan PKPU itu,” 2019 di Provinsi NTB, dinilai sian kepada KPU untuk diper- yang rawan, karena indikatorujarnya. sudah relatif berjalan baik, baiki, karena dipandang men- nya banyak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Dalam syarat pencalonan, ada meskipun di beberapa tempat jadi salah satu penyebab timdua macam yakni ada yang dalam sempat terjadi gejolak. Akan bulnya persoalan, yakni ter- Provinsi NTB, Suhardi Soud bentuk surat keterangan dan tetapi hal tersebut telah dise- kait dengan tingkat kompeten- mengatakan bahwa apa yang dalam bentuk surat pernyataan. lesaikan lewat mekanisme si penyelenggara di tingkat menjadi rekomendasi dari piSyarat dalam bentuk surat yang ada.

KPPS. “Kompetensi dan ke- hak kepolisian, akan menjadi keterangan tersebut dikeluarkan “Secara umum Pemilu ber- mampuan dari penyelenggara pertimbangan bagi KPU untuk oleh instansi seperti, SKCK dan jalan baik dan lancar, mulai di bawah, harus ditingkatkan. penyelenggaraan pemilu keterangan Ijazah dari lembaga tahapan sosialisasi sampai Karena akibat pemahaman berikutnya. Termasuk terkait yang bersangkutan. pelantikan, itu aman. Kalau- penyelenggara di bawah itu dengan standar honorarium “Nah dalam bentuk surat pun ada masalah, itu sedikit, kurang, sehingga yang harus- bagi penyelenggara di KPPS, pernyataan itukan yang berdan sudah diselesaikan di Ba- nya tidak mesti terjadi, sudah dikaji oleh KPU RI unsangkutan sendiri yang waslu. Memang ada sedikit akhirnya terjadi dan menjadi tuk ditingkatkan.

“Rekomendasi polisi mengeluarkanya. Misalmasalah yakni pemahaman masalah,” jelasnya. nya tidak pernah terkait aturan. Sehingga Meningkajaya juga, sudah dipertimbangkan, melakukan perbuatan dalam implementasi merekomendasikan agar kemarin sudah ada surat tercela itu sendiri. menjadi masalah, penghasilan atau honor penye- dari KPU pusat, terkait Kita kita tidak salah satu yang lenggara pemungutan suara di menaikkan standar tahu nanti dalam menonjol adalah di bawah tersebut harus dinaik- honorarium KPPS, PKPU itu perubaLombok Tengah,” kan. Pihaknya menilai honor karena belajar hannya seperti ujar Karo Ops Polda KPPS masih sangat minim, di dari pengalaman apa terkait NTB, Kombes Pol, tengah beban kerjanya yang kemarin. dengan perbuaManingkajaya, sangat berat. Hal tersebut juga Sedangkan tan tidak yang dikonfirmasi berpengaruh terhadap motiva- untuk Pilkada 2020 ini kan tercela itu. usai rapat si kerja penyelenggara.

Apakah dengan koordinasi “Kemudian sistemnya relatif lebih surat keterangan dengan KPU harus dirubah supaya beban sederhana atau surat NTB terkait kerjanya tidak berlebihan. Kita dari Pemilu,” pernyataan saja,” dengan pengaman- juga sudah melakukan pungkasnya. pungkasnya. (ndi) an pemilu 2019, pemetaan dan buat rancangan (ndi) Suhardi Soud

Evaluasi Pengamanan Pemilu 2019

KPU akan Naikkan Honorarium KPPS

Akuntan Publik Kuatkan Metode Audit Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Koordinasi dan supervisi KPK untuk kasus korupsi pengadaan alat marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB hanya akan mengulang sebelumnya. Unsur kerugian negara sudah dikuatkan akuntan publik, selain penghitungan auditor BPKP. “Akuntan publik itu mendukung metode penghitungan kerugian negara,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat dikonfirmasi akhir pekan lalu. Berkas dua tersangka kasus itu sudah dikembalikan lagi ke penyidik. Jaksa peneliti masih belum yakin dengan unsur pembuktian kerugian negara. Alasannya, berkas masih minus keterangan harga pembanding item barang.

“Proyeknya itu memang sudah diatur sejak awal barangnya itu, spesifikasi yang itu. Hanya satu saja itu memang dari supplier-nya. Bagaimana mau harga pembanding,” terang Syarif. Saat ini, imbuh dia, penyidik meminta lagi koordinasi dan supervisi dengan KPK. Tujuannya untuk membuka jalan buntu berkas perkara yang tidak kunjung dinyatakan lengkap tersebut.

Dalam kasus itu, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Tersangka Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender.

Para tersangka Mereka disangka bekerjasama melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta.

Modusnya, rekanan diduga memberikan katalog harga alat musik marching band kepada PPK. PPK kemudian menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dengan spesifikasi barang yang nantinya hanya rekanan tersebut yang bisa memenuhi.

Dalam pelaksanaannya, PPK membagi proyek dalam dua paket.

Paket pertama untuk lima SMA Negeri dilelang dengan harga Rp1,68 miliar. Terang saja CV Embun Emas memenangi proyek. Penawarannya Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta.

BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp702 Syarif Hidayat juta. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 5 Oktober 2019

Laporan Penggunaan Dana Kelurahan Segera Disusun Mataram (Suara NTB) – Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana meminta kelurahan segera menyusun laporan penggunaan dana kelurahan tahap kedua. Kementerian Dalam Negeri menargetkan laporan harus rampung akhir November mendatang.

“Akhir Oktober ini kita minta mulai susun laporan,” kata Putu dikonfirmasi, Jumat (4/10). Anggaran diterima oleh kelurahan melalui dana alokasi umum (DAU) masing – masing Rp370 juta. Dana kelurahan dicairkan secara ber-

tahap. Pencairan tahap pertama telah selesai. Untuk tahap kedua, rata – rata kelurahan telah menyelesaikan pekerjaan fisik maupun pemberdayaan. Dan, pihaknya meminta kelurahan juga harus segera membuat laporan. “Syarat pencairan tahap kedua setelah tahap satu rampung. Kota Mataram paling cepat dibandingkan kota lainnya,”ucapnya.

Penggunaan dana kelurahan di tahap kedua variasi. Item pekerjaan fisik berupa perbaikan paving block lingkungan, normalisasi saluran dan lain sebagainya. Sifatnya pember-

dayaan berupa sosialisasi atau pelatihan peningkatan kapasitas kepada masyarakat.

Dari proses pelaksanaan penggunaan tahap pertama, kelurahan rupanya telah memahami prosedur atau mekanisme.

Dari hasil evaluasi belum ada kelurahan yang kebingungan.

“Belum ditemukan ada kelurahan kebingungan,”tandasnya.

Dalam penggunaan anggaran kelurahan diingatkan untuk mengeksekusi berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Di akhir laporan akan dilakukan audit oleh Inspektorat. (cem)

Halaman 9

HILANG

HILANG

HLG STNK R4 DAIHATSU DR.1225 BP NOKA : MHKV3CA3JGK016497/ NOSIN : 3SZDFY7607 AN.ARIS WIBOWO,SP HLG D’SKTR CAKRANEGARA MENUJU UNRAM

HLG STNK R2 YAMAHA NOPOL DR.3113 EB NOKA : MH32PK001EK040740/NOSIN : 2PK-040990 AN.IQBAL FATHURRACHMAN SAHAMAD HLG D’SKTR LINGKUNGAN KAMPUS UNIZAR MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 5 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 5 Oktober 2019

Halaman 11

MAN IC Lotim Bangun Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu Selong (Suara NTB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagai cara. Selain peningkatan SDM tenaga pendidikan, faktor yang tak kalah penting peningkatan sarana dan prasaranan. Jumat (4/10), MAN IC Lotim melakukan peletakan batu pertama pembangun gedung pusat pembelajaran terpadu dan pusat layanan kegiatan siswa.

Peletakan baru pertama dilakukan oleh Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM diwakili Asisten I Setda Kabupaten Lotim, Mahsin, S.Pd,MM, Kepala MAN IC Lotim, Aozar Zawad.

Untuk pembangunan gedung berlantai dua ini dengan lama pengerjaan selama 100 hari dengan nilai kontrak anggaran sekitar Rp5,2 miliar untuk pusat pembelajaran terpadu, sedangkan untu pusat layanan kegiatan siswa, Rp2,2 milar dengan sumber anggaran Surat Berhar-

TNI Harus Tetap Bersama Rakyat Dari Hal. 1 Dengan didukung semua elemen masyarakat di daerah ini.

“Sikap netral jajaran TNI juga memainkan peran penting dalam terwujudnya pesta demokrasi yang aman di daerah ini. Sehingga penting jajaran TNI untuk terus menjaga netralitasnya,” tandas ulama senior ini.

Sementara Juru Bicara Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM., menambahkan upacara HUT TNI ke-74 Tahun 2019 akan dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Sabtu (5/10). Setelah pelaksanaan upacara, akan dilanjutkan tasyakuran di Ballroom Islamic Center (IC).

Selain berperan dalam mempercepat pemulihan NTB pascabencana gempa bumi, pen-

gawalan Pileg dan Pilpres. TNI juga ikut berperan dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah kaitan dengan pembangunan KEK Mandalika yang menjadi salah satu destinasi super prioritas di Indonesia.

Apalagi pada 2021 mendatang, Indonesia menjadi tuan rumah event MotoGP di Sirkuit Mandalika. Dalam pengembangan KEK Mandalika, lanjut Najamuddin, TNI tetap ikut berperan membantu pemerintah daerah.

Termasuk juga dalam penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). “Di dalamnya TNI sangat berperan bersama unsur Forkopimda,” tandas Mantan Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB ini. (kir/nas)

Apresiasi Peran TNI Pascagempa Dari Hal. 1 surat Gubernur tersebut juga ditembuskan ke Kepala Staf Umum TNI, Asisten Personel Panglima TNI dan Asisten Teritorial Panglima TNI di Jakarta.

Dalam surat tersebut, Gubernur menyampaikan empat prestasi yang telah dilakukan Danrem 162/Wirabhakti dan jajarannya di NTB. Pertama, orang nomor satu di NTB ini mengatakan dalam kurun waktu satu tahun, Danrem 162/Wirabhakti dan jajarannya telah mampu membangun 174.872 unit Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk masyarakat NTB korban gempa.

Sehingga, mempercepat pemulihan situasi dan kondisi rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB pascabencana gempa bumi.

Kedua, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan jajaran TNI telah mampu mengawal pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemili-

han Legislatif 2019. Berkat kerja keras dan pembinaan teritorial yang matang menciptakan kondisi aman, damai dan kondusif. Sehingga KPU NTB berhasil masuk dalam peringkat 5 besar dalam penyerahan hasil perhitungan suara ke KPU Pusat.

Ketiga, Danrem 162/ Wirabhakti dan jajarannya dapat mengendalikan penanganan aksi demo mahasiswa di NTB dengan baik, sehingga aksi demo beberapa waktu lalu tidak berujung pada aksi anarkis yang merugikan masyarakat.

Terakhir, Dr. Zul mengatakan, kondisi aman dan kondusif yang tercipta berkat kinerja Danrem dan jajarannya berimbas pada peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke NTB. Serta menciptakan iklim investasi yang baik di Provinsi NTB. (nas)

Gubernur Sebut Pembukaan MTQ di Lobar Paling Romantis Dari Hal. 1 Bahkan Dr. Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini menyebut, pembukaan MTQ kali ini semarak dan paling romantis di dunia.

“Ini pembukaan MTQ yang paling romantis di dunia, betapa tidak? Panggungnya gagah sekali, indah sekali dan diterangi cahaya rembulan di belakang kita,” ujarnya.

Ia mengaku terkesan dengan Bupati dan wabup, sebab ungkapan yang sering diekspresikan adalah “Sopoq Angen”. Ia pun baru mengerti bahwa yang dimaksud ungkapan sopoq angen ini adalah sopoq angen semua masyarakat hidup indah di bawah kenikmatan Alquran.

Hal ini pun mengingatkan dirinya pada salah satu tafsir yang mengekspresikan bagaimana indahnya dan lezatnya hidup di bawah naungan Alquran. Ia pun berharap agar sopoq angen bupati dan Wabup Lobar

bisa menginspirasikan kepala daerah di NTB. Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan Pemda terus melakukan pembangunan di segala bidang dengan berlandaskan pada Alquran dan agama, yakni dengan mengedepankan keridhoan Allah. Ia pun memiliki jargon yang berkorelasi dengan provinsi yakni, Lobar Mantap untuk NTB Gemilang.

Disampaikan, sebagai ajang dua tahunan MTQ ini untuk menjadi arena pembinaan bagi qori dan qoriah yang akan menjadi duta provinsi pada MTQ tingkat nasional di Padang tahun depan. “Ada aspek pembinaan berkelanjutan yang harus dikedepankan oleh LPTQ dan juga kita semua.

Agar NTB bisa berjaya di MTQ tingkat nasional,” jelas dia. (her)

Jaga Sinergitas dan Soliditas Dari Hal. 1 Menurutnya kerjasama bidang pertahanan dan keamanan TNI dengan Polri tidak bisa dipisahkan. Apalagi jika menilik dari peran TNI dari sejak sebelum sampai Indonesia merdeka.

“Soliditas antara TNI dan Polri ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tentunya kita mendukung TNI yang profesional kebanggaan rakyat,” tegasnya.

Dalam konteks pertahanan keamanan NTB, Kapolda menilik peran serta TNI dalam penanganan gempa Lombok.

Bencana alam beruntun pada Juli sampai Agustus 2018 lalu.

TNI dan Polri saling membahu mulai dari tanggap darurat, masa transisi, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Itu kita rasakan sekali, misalnya pada waktu itu dalam rangka evakuasi warga di Gili Trawangan. Kemudian evakuasi korban-korban,” kenang Nana.

Catatan Suara NTB berdasarkan keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 8.381 orang dievakuasi dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara selama dua hari, yakni Senin 6 Agustus dan Selasa 7 Agustus 2018.

Kapolda juga menekankan

dukungannya terhadap upaya TNI, dalam hal ini Korem 162/Wira Bhakti, menjadi penggerak rehabilitasi dan rekonstruksi melalui BPBD Provinsi NTB. “Ini kan proyek nasional, yang dikedepankan BPBD juga dengan TNI. Kami terus melakukan sinergitas bagaimana agar pembangunan ini on the track, bagaimana pembangunan ini tidak ada permasalahan,” terangnya.

Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri memperlancar pembangunan kembali rumah-rumah korban terdampak gempa.

“Dua ratus ribu rumah itu beban tugas besar yang diemban. Kami terus mendukung sepenuhnya BPBD dan TNI,” tegasnya.

Sinergi yang solid, kata Kapolda, juga terwujud pada saat pengamanan Pemilu 2019. Setiap tahapan mulai dari kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, sampai penetapan hasil Pileg dan Pilpres di NTB berjalan mulus.

“Kita tunjukkan kebersamaan, kami yakin bahwa dua institusi ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, kita yakin Indonesia akan kondusif, Indonesia akan kuat,” tandas Nana. (why)

ga Syariah Negara (SBSN).

Kepala MAN IC Lotim, Aozar Zawad, mengatakan, untuk gedung pusat pembelajaran terpadu ukurannya 44x20 meter persegi, sedangkan gedung kegiatan siswa akan dilengkapi dengan klinik, pusat layanan konseling, ruang OSIS, ruang rapat dan ruang ekstra kurikuler. Untuk desain sendiri sesuai juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KASKKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI bahwa desain bangunan hampir sama seluruh Indonesia baik pusat pembelajaran terpadu maupun pusat layanan kegiatan siswa.

Menurutnya, MAN IC yang sudah masuk tahun saat ini memiliki jumlah santri 254 sant-

ri-santri pilihan yang diseleksi langsung oleh pemerintah pusat.

Terjadinya peningkatan jumlah santri dari tahun ke tahun membuat MAN IC Lotim terus menambah sarana pembelajaran sebagai madrasah unggulan Kementerian Agama yang berbasis akademik. Maka dari itu, peran pemerintah untuk terus membantu peningkatan sarana prasarana sangat dibutuhkan.

“Saat ini dari Pemkab Lotim saat ini sudah dibantu penimbunan lahan MAN IC Lotim pada tahun 2018. Dan pengaspalan pada tahun 2020,” sebutnya.

Asisten I Setdakab Lotim, Mahsin, S.Pd, MM, menyampaikan pembangunan gedung ini atas nama pemerintah dan masyarakat merupakan langkah strategi dan bagus dalam peningkatan SDM. Dilihat azas

kemanfaatan sangat baik dan tinggi serta relevan untuk kebutuhan para peserta didik. Maka dari itu, sudah semestinya gedung ini dijaga dan dirawat dengan baik dalam rangka melakukan inovasi, perubahan dan akselerasi pelayanan yang baik, aman dan nyaman.

“Gedung ini diharapkan dapat menjadi insiprasi dan motivasi bagi masyarakat untuk membangun komitmen bersama untuk lebih baik ke depannya,”jelasnya.

Dari pemerintah ke depan akan terus diberikan bantuan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sehingga para santri khususnya di Kabupaten Lotim mampu bersaing sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan khusus MAN IC Lotim. Ini menjadi motivasi kepada masyarakat bahwa belajar tidak ada batasn-

ya. Masyarakat menjadi baik apabila dibekali dengan ilmu pengetahuan. “Pemkab Lotim

sendiri siap memberikan atensi dan kontribusi,”ungkap Mahsin. (yon)

(Suara NTB/yon)

BATU PERTAMA - Kepala MAN Insan Cendekia Lotim, Aozar Zawad, melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung pusat pembelajaran terpadu dan pusat layanan kegiatan siswa bersama Asisten I Setdakab Lotim, Jumat (4/10) sore.

Prestasi Korem 162/WB Jadi Kado HUT TNI Ke-74 Dari Hal. 1 dipastikan berjalan aman dan lancar. Menurutnya, yang paling membanggakan adalah Korem 162/WB mampu dengan sangat baik memberikan bantuan kemanusiaan pada bencana alam gempa bumi mulai dari tahap tanggap darurat.

Mulai dari tahap pemulihan dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagaimana sedang berlangsung saat ini. Terjunnya TNI banyak mendapat apresiasi dari Presiden RI, Wakil Presiden, serta Kementerian atas prestasi kerja pencapaian pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah mencapai 174.880 unit.

“Sehingga Alhamdulillah, ratusan ribu keluarga terdampak gempa sudah kembali hidup normal tinggal di RTG yang telah jadi,” ungkapnya.

Selain itu, membantu tugas Polri dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan di wilayah dengan berapa kali mencegah terjadi konflik yang lebih besar. Sebab menurutnya, gesekan antara kelompok masyarakat dengan membantu memberikan solusi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Korem 162/WB juga membantu pengamanan Pemilu baik DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan DPD RI. Paling berkesan menurutnya, pengamanan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung aman dan lancar. Di mana, Provinsi NTB termasuk dalam lima daerah paling kondusif selama Pilpres dan Pileg 2019.

Bidang Teritorial Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bidang

pembinaan teritorial yakni melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial, karya bhakti dan bakti sosial di seluruh satuan Kodim jajaran. TNI melaksanakan pembinaan generasi muda, baik pelajar, mahasiswa serta masyarakat melalui kerjasama dengan pihak terkait dengan memberikan pembekalan bela negara, wawasan kebangsaan, pelatihan-pelatihan kepada Mahasiswa baru, seperti Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), Menwa, Pramuka, santri santri di Pondok Pesantren dengan harapan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara di semua lini kehidupan masyarakat NTB. Selain itu, kegiatan bakti sosial melalui karya bhakti yang telah dilaksanakan baik sasaran fisik maupun non fisik. Seperti

melakukan kegiatan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat di wilayah, agar terjalin hubungan yang kuat antara Korem 162/WB dengan seluruh Komponen masyarakat di daerah.

Dalam bidang olahraga, melakukan pembinaan atlet pada berapa cabang olahraga (cabor) dengan menggelar eventevent kejuaraan maupun pertandingan untuk mencari bibit baru yang berprestasi, baik di tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional.

Seperti, atlet renang Tristania Chintya Dewi dari Wira Bhakti Swimming Club (WBSC) maupun atlet tenis lapangan melalui Wira Bhakti Tenis Akademi NTB. “Paling membanggakan adalah sprinter dunia Lalu Mohamad Zohri juga adalah binaan dari Korem 162/WB yang telah mengharumkan nama Indone-

sia di kancah internasional,” bebernya.

Begitu banyak prestasi yang ditorehkan Korem 162/ WB dalam satu tahun terahir ini diniatkan untk masyarakat NTB khususnya dan nasional umumnya.

Ini tidak lepas dari sinergi seluruh jajaran Korem 162/WB dengan stakeholder yang ada di NTB, mulai dengan Pemda Provinsi, kabupaten/kota, jajaran Polda NTB, kementerian lainnya.

“Paling utama adalah peran serta masyrakat NTB yang begitu antusias turut serta dalam setiap kegiatan dengan jajaran Korem 162/WB, karena kami memiliki moto ‘Ibu Kandung TNI adalah Rakyat, maka Kami TNI dalam hal ini Korem 162/WB dan jajaran akan berbuat yang terbaik untuk Masyarakat NTB,” tandasnya. (ars)

Warga Cabut Pagar Lahan di Lokasi Pembangunan Sirkuit Dari Hal. 1 sebagai pengelola kawasan juga dapat membayar sedikit di atas harga appraisal sesuai UU No. 2 Tahun 2012.

Apabila masyarakat yang menjadi pemilik lahan tidak menerima harga pembebasan lahan sesuai appraisal. Maka untuk kepentingan umum, uang pembebasan lahan akan dititipkan di pengadilan. “Pengadilan sudah ngomong kepada kita, kalau untuk kepentingan umum dititipkan nanti di pengadilan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si., menjelaskan ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan lahan di KEK Mandalika. Maka ITDC bersama Pemkab Lombok Tengah terus melakukan upaya-upaya penyelesaian dan mengambil solusi atas persoalan tersebut.

Sebelumnya, ada masalah soal tanah enclave di KEK Man-

dalika sekitar 6,4 hektare.

Masyarakat ada yang sudah mau menerima pembebasan lahan sesuai hasil appraisal sekitar 1,6 hektar dan sekitar 2,6 hektare masyarakat yang menjadi pemilik lahan minta direlokasi. Ada juga masyarakat yang mau dibebaskan lahannya sesuai UU No. 2 Tahun 2012.

“Ada lagi masyarakat yang mengklaim jalan desa (agar dibebaskan). Kita lihat nanti bagaimana penyelesaian dengan Pemda dalam kasus seperti itu seperti apa,” kata Komisaris ITDC ini.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, menerangkan pihaknya sangat mengharapkan gelaran MotoGP benar-benar dapat terwujud sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu 2021 mendatang. Mengingat pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan, salah satunya berupa suntikan anggaran.

“MotoGP itu harus terwujud di 2021. Karena itu (sudah jadi) komitmen negara,” tegas Faozal saat dikonfirmasi, Jumat (4/10) di

Mataram. Menurut Faozal seluruh stakeholder terkait dan ITDC selaku pengelola saat ini harus segera memulai proses pembangunan di KEK Mandalika yang akan memfasilitasi MotoGP. Diterangkan Faozal pihaknya telah melakukan koordinasi dengan ITDC. “Saya janji bersama Pak Ngurah (Ngurah Wirawan, Direktur Konstruksi dan Operasi, Red) akan ada rapat dengan seluruh investor di ITDC,” ujarnya.

Pada rapat yang akan digelar paling lambat minggu terakhir Oktober 2019 tersebut akan membahas beberapa hal. Salah satunya adalah peran dan posisi masing-masing investor yang telah disetujui untuk terlibat untuk menyukseskan MotoGP dan mengembangkan KEK Mandalika. “Kita (akan) petakan semua posisi investor yang sudah masuk ke Mandalika itu. Termasuk untuk gelaran MotoGP,” pungkasnya.

Sementara di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, pagar yang menghalangi proses pembebasan lahan mulai dibongkar, Jumat (4/

10). Pembongkaran ini dilakukan warga setelah melalui proses negosiasi dengan difasilitasi oleh Pemkab Loteng dan mendapat jaminan penyelesaian lahan dari Bupati Loteng.

Anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmia yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat sore, mengaku kalau pagar lahan Sirkuit MotoGP yang dipasang warga sejak Minggu (29/9) lalu sudah dibongkar.

Pembongkaran berlangsung sekitar pukul 10.00 wita, dipimpin langsung Kepala Desa Kuta dan disaksikan tokoh masyarakat serta aparatur desa lainnya.

Sebelumnya, pada Kamis (3/ 10) malam, semua pihak terkait dikumpulkan oleh Bupati Loteng di Pendopo Bupati Loteng guna membahas persoalan lahan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Bupati Loteng menegaskan kesiapannya untuk membantu penyelesaian pembebasan lahan tersebut secepatnya. Dengan catatan, warga segera membongkar pagar yang dipasang beberapa hari yang lalu.

“Pak Bupati Loteng berko-

mitmen menyelesaikan persoalan klaim lahan tersebut paling tidak sampai pekan depan. Atas dasar itulah, warga bersedia membongkar pagar lahan sirkuit MotoGP yang diklaim oleh warga,” ujarnya.

Diakuinya, komitmen Bupati Loteng tidak dituangkan secara tertulis, hitam di atas putih.

Tapi karena warga masih percaya akan komitmen kepala daerah, sehingga warga memandang tidak perlu ada pernyataan komitmen secara tertulis. “Kita tunggu saja komitmen pak Bupati,” tandas Alus.

Dikonfirmasi terpisah, via ponselnya Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., membenarkan kalau pagar lahan sirkuit MotoGP di dalam kawasan The Mandalika sudah dibongkar oleh warga. Namun demikian, Nursiah belum memberi keterangan lebih lanjut terkait pembongkaran pagar lahan sirkuit MotoGP tersebut. “Nanti detailnya kita sampaikan,” jawabnya singkat. (nas/bay/kir)

Pendaftaran Calon Sekda NTB Ditutup Dari Hal. 1 Dari tujuh pelamar yang mendaftar secara online, hanya lima orang yang melengkapi berkas persyaratan hingga Jumat (4/ 10) Pukul 16.00 WITA. Dua opelamar dinyatakan gugur karena tidak melengkapi berkas persyaratan. Sedangkan lima pelamar calon Sekda NTB akan melaju ke tahap seleksi administrasi. Pansel telah membeberkan profil atau sepak terjang lima pelamar calon Sekda NTB yang telah melengkapi berkas persyaratan.

“Iya, hanya lima orang (melengkapi berkas persyaratan),” kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Jumat (4/10) siang.

Sebanyak tujuh pejabat yang sudah mendaftar secara online.

Mereka adalah Kepala Bappenda yang sekarang menjadi Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si. Kemudian H. Akhmad Helmi Hidayatullah, S. Sos.I yang berasal dari instansi Pemprov NTB. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si. Selain itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP. Dua pelamar lainnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si. Dari tujuh pelamar yang sudah mendaftar, kata Fathurrahman, hanya lima orang yang melengkapi berkas persyaratan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Mereka adalah H. Iswandi, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, H. Husnul Fauzi, H. Ridwan Syah, dan H. L. Gita Ariadi.

Sedangkan dua pelamar yang tidak melengkapi berkas adalah H. Akhmad Helmi Hidayatullah dan Ibnu Salim. Karena tak melengkapi berkas persyaratan,

maka otomatis dua pelamar ini dinyatakan gugur.

Kepala Sekretariat Pansel JPT Madya Sekda NTB ini membeberkan profil atau sepak terjang lima pelamar calon Sekda yang telah melengkapi berkas. Pertama, H. Iswandi.

Kepala Bappenda NTB ini berusia 53 Tahun, 9 bulan lahir di Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 1965.

Ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Universitas Mataram, tahun 1990, S2 Magister Ilmu Administrasi pada Universitas Terbuka tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan S3 Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2019.

Iswandi mengawali karier PNS di Pemerintah Daerah Tingkat II Aileu Provinsi Timor Timur tahun 1996 dengan jabatan Kepala Sub Bagian Pembukuan sampai tahun 1999. Melanjutkan karier di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 1999 sampai dengan 2008.

Beberapa jabatan struktural yang pernah diduduki, yaitu sebagai Kepala seksi Data masukan, Kepala Seksi Manajemen Sistem Informasi, Kepala Sub Bagian Pencengahan dan Pemulihan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, Iswandi pindah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkarier di Pemprov NTB tahun 2008 dengan jabatan Kepala Biro Umum selama 7 tahun, Kepala Biro Keuangan selama 8 bulan. Kemudian sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 1 tahun, dan menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama 4 tahun. Dan saat ini dipercayakan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah. Iswandi telah mengikuti diklat ADUM, Diklatpim Tk. III, dan Diklatpim Tk. II. Pelamar kedua, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih mengawali karier sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

tahun 1988. Ia kelahiran Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 1962. Usia saat ini 57 tahun, 4 bulan. Eva menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1986 di Universitas Mataram, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, melanjutkan pendidikan S2 Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada diselesaikan pada tahun 1996.

Pengalaman dalam jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yaitu Kepala Seksi Industri Pertambangan dan Energi, Kepala Bagian Ekonomi dan Taskin, Kepala BKBKS, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Ia mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama tahun 2016 dan dari hasil seleksi terbuka tersebut, Eva ditetapkan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Kemudian ia juga pernah dipercaya sebagai Kepala Dinas Perindustrian, saat ini sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selain itu, ia juga pernah dipercayakan sebagai Pelaksana Harian Bupati Lombok Barat, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Eva telah mengikuti diklat ADUMLA, SPAMA, dan Diklatpim Tk. II. Pelamar calon Sekda NTB ketiga adalah H. Ridwan Syah.

Ridwan lahir di Dompu tanggal 26 Juni 1963, usia saat ini 56 tahun, 3 bulan. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang tahun 1987, melanjutkan S2 Manajemen SDM lulus tahun 2002 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Jayakarta, dan juga S2 Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada tahun 2002.

Mengawali karier sebagai PNS di Kementerian Pekerjaan Umum tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, dengan jabatan struktural yang pernah

diduduki yaitu Kepala Sub Bagian Bina Konservasi, Kepala Seksi Perencanaan Teknis, Kepala Seksi Pengujian. Sempat mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Dompu selama 6 tahun dalam jabatan Kasubbid Bina Marga, dan Kepala Dinas Perhubungan.

Selanjutnya, Ridwan berkarier di Pemerintah Provinsi NTB mulai tahun 2006. Diawali sebagai pelaksana, selanjutnya menjadi Kepala Balai Peralatan dan Material, Wakil Kepala Dinas Perhubungan, kembali menjadi fungsional umum (penganalisa Data Transportasi), dilantik kembali menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi.

Ia juga pernah menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan saat ini sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Ridwan telah mengikuti diklat ADUM, ADUMLA, SPAMA, Diklatpim Tk. II, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. I. Pelamar ke empat adalah H. L. Gita Ariadi. Gita menyelesaikan pendidikan S1 Universitas Brawijaya Malang jurusan Administrasi Negara tahun 1989, dan melanyutkan S2 Magister Sains Publik Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Kelahiran Praya 54 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober 1965 ini mengawali karier sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama 3 tahun dan pernah menjabat sebagai Kasubbag Pemberitaan Humas Setda Sumbawa, Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Diparda Tk.II Sumbawa.

Pada Tahun 1995, Gita melanjutkan karier PNS di Pemerintah Provinsi NTB, diawali sebagai Kasubbag Program Diklat, Penjabat Kabag PPI pada Biro Humas, Penjabat Kasubdin Pemasaran Pariwisata, Kabag Humas, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas Pariwi-

sata, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan saat ini sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Gita telah mengikuti diklat ADUM, ADUMLA, Diklatpim Tk. III, dan Diklatpim Tk. II. Pelamar kelima adalah H. Husnul Fauzi. Ia keahiran Kelayu tanggal 30 Desember 1964, usia saat ini 54 tahun, 9 bulan.

Husnul menyelesaikan pendidikan S1 Pertanian Universitas Mataram tahun 1991, melanjutkan S2 Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada tahun 2006.

Mengawali karier sebagai PNS di Kementerian Pertanian tahun 1993 sampai dengan tahun 2000. Setelah otonomi daerah, Husnul bergabung dengan Pemerintah Provinsi NTB mulai tahun 2000. Di awali sebagai pelaksana, selanjutnya menjadi Kepala Seksi Penilaian Kultivar Sertifikasi dan pengawasan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan perlindungan Tanaman, Kepala Seksi Pengelolaan Air, Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian TPH, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. Ia telah mengikuti diklat ADUM, Diklatpim Tk. III, dan Diklatpim Tk. II. Setelah masa pendaftaran ditutup 4 Oktober, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi pada 7 Oktober. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 8 Oktober. Kemudian, 8-9 Oktober dilakukan uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba bagi pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi. Untuk tes kompetensi manajerial/psikologi dijadwalkan pada 14 Oktober 2019.

Setelah itu penulisan makalah pada 15 Oktober. Presentasi dan wawancara pada 1617 Oktober. Selain itu, penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 - 17 Oktober. Dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober.

Selanjutnya penyampaian laporan Pansel kepada Gubernur pada 19 Oktober 2019. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 5 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Kembangkan Produk Olahan

Dukungan Pemerintah Dinilai Lemah

(Suara NTB/rus)

HASIL OLAHAN - Ketua KWT Setandan, Anna Anisa memperlihatkan hasil olahannya.

Butuh sentuhan pemerintah turun tangan membantu pengusaha kecil.

Selong (Suara NTB) Dukungan pemerintah dalam pengembangan produkproduk olahan dinilai masih sangat lemah. Kehadiran pemerintah hanya datang berkunjung dengan alasanalasan pembinaan ke tempattempat pengolahan warga.

Sementara dukungan riil berupa anggaran dan peralatan untuk pengembangan yang menjadi harapan terasa sulit didapatkan.

Demikian dirasakan Ketua Kelompok Wanita (KWT) Tani Setandan Desa Senyiur Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Anna Annisa. Ditemui di rumahnya, Jumat (4/10) Anna menerangkan acap kali jajaran pemerintah mendatanginya. Namun sekadar datang lalu pergi begitu saja.

Ketua KWT Setandan ini menuturkan, janji-janji pemerintah sebagian besar hanyalah pembinaan dan pelatihan. Menurut Anna, dirinya dan anggota kelompoknya tidak butuh pembinaan dan pelatihan. Dibutuhkan bantuan yang lebih riil, sehingga bisa lebih cepat dalam mengembangkan produksi.

“Kalau pelatihan-pelatihan itu kami sudah tidak butuh, kita sekarang ini kan bisa belajar lewat internet,” ucapnya.

KWT Setandan ini sebutnya sudah memproduksi banyak produk hasil olahan. Di antaranya abon daging sapi,

nugget, moringa dan hasil olahan lainnya. Saat ini, aktivitas pengolahan yang dilakukan murni swadaya kelompok.

Dalam hal ini, pihaknya butuh bantuan alat spiner untuk membuat abon. Saat ini alat yang digunakan sangat manual, sehingga kelompok kerepotan. Begitu juga alat-alat lain.

Produk moringa salah satu produk unggulan KWT Standan ini merupakan hasil olahan daun kelor. Harapannya, produk moringa yang sudah ekspor ke Arab Saudi ini bisa lebih baik lagi dan butuh sentuhan kemasan yang lebih baik.

“Kita pingin seperti produk Sido Muncul,” ucapnya.

Produk hasil ekstraksi daun kelor ini dibuat dengan cara sangat sederhana. Cukup dimasak bercampur air dan gula kemudian diaduk sampai benar-benar lembut berbentuk kristal. Saat sudah kering inilah kemudian dimasukkan dalam kemasan-kemasan botol ukuran 120 gram yang dijual seharga Rp 10 ribu per botol.

Lainnya, ujarnya, ada produk nughet. Produk olahan dari daging ayam ini disebut masih kalah saing dengan produk olahan pabrik yang sudah bisa masuk ke supermarket. Nuget KWT Setandan ini diakui dijual dengan harga lebih mahal. Hal ini karena nughet ini tidak menggunakan pengawet makanan.

Adapun penjualan semua produk olahan KWT Setandan ini sudah dilakukan secara online. ‘’Cukup banyak juga yang memesan secara offline.

Hasil karya kreatif dari KWT Setandan ini tidaklah kalah kualitasnya dibandingkan produk pabrik,’’ ujarnya.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan Lotim Surya Wahyudi yang dikonfirmasi terkait keluhan KWT Setandan ini menyatakan siap memfasilitasi agar bisa diberikan bantuan. Bantuan pembuat abon misalnya yang diminta akan coba diupayakan. “Ada mesin olahan spiner yang akan akan kita berikan,” ucapnya.

Kehadiran pemerintah ke tengah-tengah kelompok binaannya dipastikan tidak sekadar berkunjung. Upaya pembinaan yang dilakukan diharapkan bisa mengembangkan terus kegiatan usaha kelompok masyarakat secara lebih berkelanjutan. (rus)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257