HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 95 TAHUN KE 13
E-mail: hariansuarantb@gmail.com
RABU, 5 JULI 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ars)
TURUN - Aktivitas pengangkutan gabah di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Selasa (4/7) kemarin. Hasil melimpah pada musim panen Juni - Juli ini memengaruhi harga jual gabah petani setempat. Menurut pemilik gabah, Hj. Nurhayati, harga jual per satu kwintal hanya Rp 380.000, turun dari musim panen sebelumnya Rp 410.000.
Belanja Publik di NTB Turun Rp 1 Triliun Per Tahun Mataram (Suara NTB) – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir proporsi belanja publik yang berasal dari APBN di NTB terus mengalami penurunan. Taukhid mencatat, penurunan belanja publik dari APBN untuk NTB turun sebesar Rp 1 triliun per tahun. ‘’Belanja publik di NTB semakin kecil proporsinya dalam menggerakkan ekonomi. Saya khawatir kondisi ekonomi NTB triwulan nanti sama dengan triwulan sebelumnya,’’ kata Taukhid dikonfirmasi usai pertemuan dengan stakeholders terkait di
Bantu Turunkan Kemiskinan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) untuk kegiatan fisik, basisnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat desa khususnya. Pembuatan jembatan, akan menjadi akses penghubung tempat-tempat yang sebelumnya terisolir. Pembukaan jalan baru akan menjadi jalur distribusi hasil pertanian. Termasuk pembuatan MCK akan membantu menyadarkan masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf, MA sadar bahwa salah satu masalah dan pekerjaan rumah yang berat bagi Pemprov NTB adalah penurunan angka kemiskinan. Terlepas dari statistik dan anggaran yang digelontorkan hingga Rp 1,3 triliun tahun 2017 ini, Korem 162/ WB melalui program TMMD ingin andil membantu penurunan angka kemiskinan tersebut. ‘’Pekerjaan utama ini dalam TMMD ke 99 ini pembukaan usaha tani. Begitu akses ini dibuka, akan ada kemudahan dalam peningkatan perekonomian. Dampaknya tentu saja penurunan angka kemiskinan itu,” jelasnya kepada Suara NTB di Lombok Tengah, Selasa (4/7) kemarin. Bersambung ke hal 15
Farid Makruf (Suara NTB/dok)
triliun. Kemudian, tahun 2017 ini, belanja publik yang berasal dari APBN itu kembali turun menjadi Rp 7,2 triliun. ‘’Tiap tahun turun sebesar Rp 1 triliun,’’ katanya. Ketika ditanya penyebab penurunan belanja publik yang
Mataram (Suara NTB) Kajati NTB, Tedjolekmono, SH. MH mempersilakan tersangka kasus vertical dryer, BS untuk kembali mengajukan praperadilan jika belum puas dengan putusan pengadilan sebelumnya. Menurutnya, praperadilan merupakan cara jalur yang paling tepat untuk menguji kesahihan proses penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB. “Ndak apa-apa (kembali mengajukan praperadilan). Silakan saja. Memang kalau dia punya fakta baru bahwa dia bisa melakukan praperadilan silakan. Bersambung ke hal 15
Tedjolekmono
Kasus Satpol PP Bima
Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka Baru Mataram (Suara NTB) Berkas satu tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional Satpol PP Bima sudah rampung. Sementara menunggu sidang, penyidik Kejari Raba Bima memunculkan tiga tersangka baru. Mereka diduga turut terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran, sehingga negara dirugikan mencapai Rp 400 juta. Berkas tersangka yang sudah rampung, atas nama tersangka Kasat Pol PP, ED yang menjabat sejak April 2014. ‘’Berkasnya untuk ED ini sudah rampung, sudah
P21. Kita tinggal tunggu kapan disidangkan,” kata Kasi Intel Kejari Bima, Lalu Muhammad Rasidin, SH menjawab Suara NTB, Selasa (4/ 7) kemarin. Modus kasus ini, dugaan pengadaan fiktif alat alat kantor, kostum dan kegiatan operasional Satpol PP Bima tahun 2014. Dari total pagu anggaran Rp 2 miliar, BPKP menemukan indikasi kerugian negara menjadi Rp 400 juta. Sementara menunggu sidang untuk ED, penyidik sebelumnya mendalami peran pihak lain. Merujuk pada pen-
berasal dari APBN? Taukhid mengatakan, biasanya akibat jumlah proyek yang dilaksanakan di NTB berkurang selama tiga tahun terakhir. Sehingga, pemerintah pusat tidak menganggarkan lagi. Bersambung ke hal 15
Taukhid (Suara NTB/nas)
Pemprov Ajak Kabupaten/Kota ”Kepung” Program Pengentasan Kemiskinan
Kajati Persilakan Tersangka Kasus ”Vertical Dryer” Ajukan Praperadilan Lagi (Suara NTB/dok)
TO K O H
Kantor Kanwil Direktorat DJPB NTB, Selasa (4/7). Ia menyebutkan, tahun 2015 lalu, jumlah belanja publik di NTB yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 9,2 triliun. Angka ini mengalami penurunan tahun 2016, yang hanya mencapai Rp 8,2
‘’
Belanja publik di NTB semakin kecil proporsinya dalam menggerakkan ekonomi. Saya khawatir kondisi ekonomi NTB triwulan nanti sama dengan triwulan sebelumnya
erapan pasal, tersangka ED dijerat dengan pasal 2 pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 KUHP. Dari penerapan pasal penyertaan dalam KUHP ini, menjadi dasar pihaknya membidik keterlibatan pihak lain. Setelah menemukan cukup bukti, ditetapkan tiga tersangka baru. Mereka adalah mantan Kasat Pol PP, Isk, Kabag TU Pol PP Kar, dan Bendahara SB. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengajak Pemda kabupaten/kota untuk ‘’mengepung’’ program pengentasan kemiskinan. Dalam APBD Murni 2017, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun dan akan ditingkatkan dalam RAPBD Perubahan. Momentum pembahasan RAPBD Perubahan ini, Pemprov mengajak Pemda kabupaten/ kota juga mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. “Karena kemiskinan itu banyak di kabupaten/kota. Meskipun kemampuan APBD-nya memang terbatas. Tapi kita harapkan menjadi prioritasnya untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (4/7) siang kemarin. Ia menjelaskan, di tingkat provinsi, penurunan angka kemiskinan sudah masuk dalam salah satu indikator yang harus dicapai di dalam RPJMD NTB 2013-2018. Begitu juga kabupaten/kota. Penurunan kemiskinan juga sudah menjadi salah satu indikator dalam RPJMD masing-masing. Sekarang, katanya, Pemda
kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang khusus untuk pengentasan kemiskinan seperti yang dilakukan provinsi. Artinya, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan provinsi juga harus dilakukan Pemda kabupaten/ kota. “Tinggal kita samasama, kita ‘’kepung’’,” katanya. Dalam evaluasi terhadap APBD Perubahan kabupaten/ kota, lanjut Supran, Pemprov juga akan melihat arah belanja mereka. Apakah belanjanya mengarah kepada program pengentasan kemiskinan atau tidak. Jika tidak, maka tentu akan menjadi catatan bagi Pemda kabupaten/kota. Terutama, kata Supran, Pemda kabupaten/kota perlu secara jelas mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam APBD masing-masing. Pemprov NTB sendiri, katanya, dalam APBD Murni 2017 sudah mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk perbaikan 1.000 RTLH lebih di seluruh NTB. ‘’Terutama dalam penanganan rumah tidak layak huni supaya dilaokasikan anggaran untuk itu. Kalau sudah dibunyikan ada tapi kita minta ditambahkan kembali. Minimal sama dengan provinsi,” harapnya. Bersambung ke hal 15
Berkas Dikembalikan
OJK Tak Bisa Proses Konsolidasi BPR NTB Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah mengembalikan berkas pengajuan permohonan konsolidasi PD. BPR menjadi PT. Bank BPR kepada Pemprov NTB pada bulan puasa (Juni 2017) lalu. OJK mengaku tak bisa memproses permohonan tersebut lantaran dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat belum mau bergabung dalam konsolidasi PD. BPR NTB. ‘’Kalau persetujuan itu (dari Sumbawa dan Sumbawa Barat) ndak ada, artinya proses konsolidasi ini tak bisa dilanjutkan. Itu mutlak, sangat mendasar sekali persyaratan
‘’
Kalau persetujuan itu (dari Sumbawa dan Sumbawa Barat) ndak ada. Artinya proses konsolidasi ini tak bisa dilanjutkan. Itu mutlak, sangat mendasar sekali persyaratan itu, Yusri itu,’’ kata Kepala OJK NTB, Yusri ketika dikonfirmasi di sela-sela menghadiri rapat koordinasi di Kantor Direktorat Perbendaharaan (DJPB) NTB, Selasa (4/7). Yusri menyebutkan, pihaknya mengembalikan seluruh berkas yang diajukan Pemprov NTB. Termasuk di
dalamnya mengenai usulan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisaris dan calon Direksi PT. Bank BPR NTB yang diajukan Pemprov NTB. ‘’Bulan puasa itu dikembalikan berkasnya,’’ katanya. Ketika ditanya batas
waktu Pemprov mengajukan kembali permohonan konsolidasi PT. Bank BPR NTB? Yusri mengatakan, semakin cepat maka semakin baik. Saat ini bolanya berada di Pemda. Apakah akan segera memenuhi persyaratan yang belum dilengkapi, terutama terkait dengan persetujuan dua kabupaten mengenai konsolidasi PD. BPR. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pererat Kerukunan dan Persaudaraan Warga DALAM rangka mengantisipasi konflik di tengah masyarakat yang heterogen, Pemerintah Kecamatan Mataram melakukan upaya bagaimana mempererat kerukunan dan persaudaraan antar warga. Munculnya kesalahpahaman antar lingkungan baru-baru ini di wilayah Kecamatan Mataram dijadikan pelajaran bagi pemerintah setempat agar terus memupuk rasa persaudaraan antar warga. Camat Mataram, Hariadi, S.IP menyampaikan dua lingkungan yang masuk wilayah Kelurahan Pagutan dan Kelurahan (Suara NTB/dok) Pagutan Barat tersebut telah Hariadi lama hidup berdampingan dengan damai, tanpa pernah muncul gesekan-gesekan. Munculnya riak konflik yang dipicu kesalahpahaman belakangan ini menurutnya merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Sehingga persoalan kecil kerap dibesar-besarkan. Selain itu para generasi muda saat ini banyak yang tidak mengetahui kearifan lokal yang telah mengakar lama di wilayah mereka karena terdistorsi oleh kemajuan teknologi dan masifnya penggunaan media sosial. Kearifan-kearifan lokal yang telah mengakar lama di dua lingkungan tersebut akan kembali disosialisasikan kepada para generasi muda. “Ini yang akan kembali kita sosialisasikan kepada para generasi muda kita,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (4/7). Kerukunan beragama di dua lingkungan ini dulunya ditandai dengan saling mengantarkan hantaran makanan setiap perayaan hari besar keagamaan. Dan tradisi inilah yang mulai luntur dan dilupakan oleh para generasi muda. “Dulu ada tradisi seperti itu setelah kita gali di masyarakat. Kita akan coba kembali kepada kearifan lokal itu, kita hidupkan kembali. Sehingga mereka yang hidup berdampingan beda keyakinan ini bisa mempererat kebersamaan,” jelas mantan Camat Sekarbela ini. Membangun kondusivitas dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat menurutnya bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan harus dimulai dari diri sendiri. Ia pun mengimbau kepada warganya agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin merusak kerukunan yang telah terbangun selama ini. Jika warga mudah terprovokasi, dampaknya akan dirasakan sendiri oleh warga. Kemarin digelar pertemuan tokoh masyarakat, tokoh agama dari dua lingkungan yang sempat bertikai akibat kesalahpahaman. Pertemuan difasilitasi Wakil Walikota Mataram, Kapolres Mataram, Dandim, dan pihak-pihak terkait. Hasil pertemuan yang berlangsung cair dan hangat itu juga akan disosialisasikan kepada warga dua lingkungan. “Perwakilan mereka, di sini sudah sepakat berdamai bagaimana terjemahannya nanti mereka akan mensosialisasikan kepada masyarakat masing-masing di dua lingkungan itu terutama kepada generasi muda. Harapan kita bagaimana hasil di sini disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat di lingkungan itu melalui kepala lingkungan dan tokoh masyarakat. Saya juga meminta kepada kepala lingkungan dan lurah agar mensosialisasikan hal ini melalui masjid atau masing-masing RT,” demikian Hariadi. (ynt)
Banyak Pelanggaran SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengakui salah satu pangkal persoalan banjir dan genangan di Kota Mataram adalah akibat tidak terkoneksinya saluran drainase yang ada di perumahanperumahan dengan drainase induk. Buktinya, kata Ismul kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin, baru hujan sebentar, langsung terjadi genangan di manamana. “Kita tidak menutup mata, banyak pelanggaran yang dilakukan kalangan pengembang. Agar ini menjadi pemikiran kita bersama,” (Suara NTB/dok) ujarnya. Pihaknya, lanjut Ismul Hidayat Ismul, tidak menampik perkembangan Kota Mataram demikian pesat. Namun demikian, ia tidak menginginkan akibat perkembangan yang dibanggakan, masyarakat harus menanggung akibatnya seperti banjir. Karena banjir membawa dampak yang cukup luas. Masyarakat dalam beraktifitas terbatas. belum lagi dampak kesehatan. Sebagai mitra pemerintah, Komisi III meminta kepada Bappeda Kota Mataram agar bagaimana melakukan penataan ulang sistem drainase lingkungan dan jalan. selain itu, drainase utama, sebagian besar sudah diubah. “Artinya, muatannya itu sudah lebih besar lagi,” cetusnya. Hanya saja sekarang bagaimana drainase-drainase itu terkoneksi satu sama lain. Ismul memberikan atensi terhadap bagaimana pengelolaan drainase di tingkat lingkungan. Ini harus menjadi catatan bersama. Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap drainase lingkungan. Ini menyusul banyaknya drainase lingkungan yang berubah fungsi. Menurut Ismul, harus ada upaya penanganan terhadap faktor-faktor pemicu banjir. Seperti persoalan sampah maupun drainase. “Kalau kita tidak mengeluarkan kebijakan yang tegas, dampaknya akan jelas sekali,” pungkasnya. Ia menyayangkan target bebas banjir yang ditargetkan Pemkot Mataram. “Kita terlalu sering mengeluarkan statement target kita 2018 bersih sampah, zero banjir. Tapi yang harus lebih nyata kita lihat adalah upayanya untuk menuju target itu. “Ini yang belum kelihatan,” cetusnya. Padahal salah satu hal yang diyakini cukup mempengaruhi genangan atau banjir adalah maraknya izin pembangunan perumahan. Ini karena, belum ada moratorium izin pembangunan perumahan. di satu sisi, Pemkot Mataram mendorong berdirinya perumahan dengan alasan Kota Mataram masih kekurangan sekitar 80 ribu rumah. “kita boleh saja beralibi seperti itu, tapi bukan kemudian melanggar aturan. (fit)
(Suara NTB/ynt)
BERPEGANGAN TANGAN - Tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Lingkungan Asak Pagutan Barat dan Lingkungan Peresak Kelurahan Pagutan berpegangan tangan dengan erat bersama Wakil Walikota Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram, Asisten I Setda Kota Mataram, Kapolres Mataram, Dandim, FKUB, dan lainnya usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Walikota Mataram, Selasa (4/7).
Wakil Walikota Ingatkan Warga Jangan Mudah Terprovokasi Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan warga Kota Mataram agar jangan mudah terprovokasi. Menurutnya jika terjadi konflik di tengah masyarakat, semua pihak akan merasakan dampaknya. Mohan mengatakan kerukunan serta harmonisasi di tengah masyarakat Mataram yang heterogen telah terbangun dengan kuat. Sehingga jika warga yang satu sakit, maka warga lainnya akan ikut merasakan kendati berasal dari latar belakang suku, agama, maupun ras yang berbeda. “Satu sakit, semua merasakan sakit. Ini yang kita rasakan. Kecuali ada yang sengaja memprovokasi, kecuali ada yang ingin membuat kita ribut,” jelasnya, Selasa (4/7) saat memfasilitasi pertemuan antara tokoh masyarakat dan tokoh agama Lingkungan Peresak dan Lingkungan Asak yang sempat terlibat kesalahpahaman. Ia
menegaskan jika ada pihak luar yang masuk ke Mataram untuk memprovokasi warga, maka ia sendiri yang akan menghadapi. Mohan menyampaikan selama ini antar warga selalu hidup dalam harmonisasi. Karena itulah hendaknya hal itu dijaga dan jangan mudah terprovokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Kita sama-sama
ingin hidup dengan baik, bertetangga dengan baik, harmonis, apa yang sudah ada, kearifankearifan orang tua dahulu kita rawat dan jaga baik-baik. Agar anak-anak kita bisa sekolah dengan tenang, istri-istri bapak-bapak bisa ke pasar dengan tenang,” pesannya. Ia juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kehadi-
Rumah Kumuh di Bantaran Sungai Tak akan Dibantu Mataram (Suara NTB) – Banyak warga yang terpaksa tinggal di bantaran sungai karena tak memiliki rumah. Kebanyakan warga bantaran sungai menempati rumah kumuh atau tidak layak huni. Namun Pemkot Mataram tak bisa menurunkan bantuan perbaikan rumah kepada mereka. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Mataram, Drs. H. M. Kemal Islam. Kemal mengatakan pihaknya tak bisa mengintervensi perbaikan rumah warga bantaran sungai karena mereka tak memiliki lahan. Lahan yang mereka tinggali bukan atas kepemilikan mereka. “Mereka itu tidak punya lahan. Tidak mungkin akan kita tata di bawah sungai. Tidak mungkin,” jelasnya. Kalau warga bantaran sungai ini memiliki tanah di tempat lain, maka pihaknya akan membantu sehingga mereka memiliki rumah yang lebih layak. “Kalau dia punya tanah, kita bangunkan rumah. Kita bisa memberikan bantuan sepanjang dia memiliki lahan pribadi, bukan lahan pemerintah. Kalau dia tidak punya lahan, ndak bisa kita berikan bantuan,” jelasnya. Jika perbaikan rumah layak
(Suara NTB/ynt)
Rumah warga di bantaran Sungai Ancar, Kelurahan Kekalik Jaya. huni menyasar warga bantaran sungai, maka hal itu tak sejalan dengan program Pemkot Mataram. Kemal mengatakan pihaknya memiliki program pembenahan sungai dan juga bantarannya. Seharusnya daerah bantaran sungai bebas dari rumah penduduk sehingga tertata. Dalam program penataan sungai, warga yang rumahnya berada di bibir sungai terpaksa akan digusur. “Mau tidak mau ya harus digusur. Dia kan pendatang haram di situ. Memang ndak boleh menempati bantaran sungai,” ujarnya. Penataan bantaran sungai salah satunya bertujuan mengembalikan fungsi sungai. Penataan bantaran sungai tahun ini diprioritaskan di aliran Sungai Jangkuk untuk percontohan sungai bersih. Sungai-sungai yang lain akan
menyusul dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Dalam hal ini Pemkot Mataram juga meminta bantuan Balai Wilayah Sungai (BWS). “Kita minta bantuan BWS. Kapan BWS sanggup membantu kita karena daerah tak akan mungkin melakukan penataan sendiri karena membutuhkan dana yang cukup besar,” terangnya. Jarak seharusnya antara bibir sungai dengan rumah penduduk minimal 2 meter. Di jarak 2 meter inilah dilarang membangun apapun. Ia pun mengakui banyak kawasan permukiman bantaran sungai yang menyalahi aturan. “Itu makanya akan ditata jangan ada lagi rumahrumah yang terbangun secara liar di bantaran sungai,” demikian M. Kemal Islam. (ynt)
Parkir di Luar Transmart Masuk Kategori Liar Mataram (Suara NTB) – Sejak dibukanya pusat perbelanjaan dan arena permainan dalam ruang Transmart, warga setempat memanfaatkan lahan di sekitarnya, khususnya di depan toko yang ada di dekat pusat perbelanjaan tersebut sebagai lahan parkir. Pengunjung yang tidak ingin parkir di dalam lahan yang disiapkan Transmart bisa memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Namun lahan parkir yang dikelola wargainimasukkategoriparkirliar karena juru parkir (jukir)-nya belum terdata di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram. Hal ini disampaikan Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. H. Khalid. Menurutnya munculnya parkir liar ini karena warga setempat melihat ramainya pengunjung Transmart. Hal ini disampaikan Khalid hanya berlangsung sementara. “Itu kejutan-kejutan saja. Cuma kita tidak bisa (membiarkan) situasi seperti itu,” jelasnya. Untuk menertibkan parkir liar tersebut, pihaknya akan segera mendata jukir di sekitar Transmart tersebut. Lahan parkir di sekitar Jalan Selaparang itu menurutnya potensi baru yang bisa menjadi salah satu titik parkir potensial. “Kita langsung minta pendataannya. Berarti itu ada potensi baru di luar atau di
(Suara NTB/ynt)
PARKIR LIAR - Parkir tepi jalan umum di Jalan Selaparang atau dekat Transmart yang disebut liar oleh Dishub Kota Mataram karena juru parkirnya belum terdaftar secara resmi. Ramainya pengunjung ke pusat perbelanjaan itu membuat warga sekitar membuka lahan parkir dadakan. tepi jalannya dengan catatan kita harus ada pembinaan langsung dari UPTD secara langsung. Itu termasuk parkir liar,” terangnya. Untuk membina para jukir di sekitar tempat tersebut, Khalid mengatakan akan menurunkan tim. Tidak hanya tim dari UPTD Perparkiran Kota Mataram, tapi juga dari Bidang Opdal. “Di situ harus terjun petugas yang memang siap, tidak hanya dari UPTD Perparkiran, kita turunkan juga dari Opdal untuk tangani semua,” jelasnya. Persoalan yang menjadi perhatian Dishub tak hanya parkir liar di sekitar Transmart, tapi kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Selaparang yang
merupakan dampak beroperasinya pusat perbelanjaan tersebut. Saat peresmian Transmart dua pekan lalu, parkir kendaraan juga sampai membeludak di luar. Terkait maraknya parkir liar di luar Transmart, Lurah Mayura, I Made Purwamenyampaikankeberadaan lahan parkir di luar Transmart tak akan berlanjut. Jika ke depan lahan parkir pusat perbelanjaan yang cukup menampung pengunjung, makaiaberharapperusahaantersebut mencari lahan parkir lain sehingga tidak memanfaatkan badan jalan. Pasalnya kawasan tersebut rawan macet dan arus kendaraan cukup padat, apalagi terdapat lampu merah di depannya. (ynt)
ran para tokoh agama dan tokoh masyarakat dari kedua lingkungan. Makna kehadiran para tokoh tersebut menurutnya sebagai perwujudan sebuah kejujuran, kesungguhan dan keseriusan dalam mencari solusi atas persoalan yang terjadi. “Kehadiran bapak-bapak saya maknai sebagai sifat keteladanan atas kapasitas yang bapak-bapak miliki sebagai tokoh di lingkungan masingmasing,” jelasnya. Ia pun meminta agar semua pihak menjauhkan segala prasangka, menghilangkan emosi serta kebencian dalam diri masing-masing. Merawat kerukunan, menciptakan rasa aman di tengah
masyarakat juga tak hanya menjadi tanggung jawab TNIPolri. Semua elemen masyarakat ikut bertanggung jawab. “Saya mohon kesadaran kita semua yang sudah baik kita jaga. Yang sudah baik ini kita pelihara, kita rawat,” pintanya. Ia pun mengajak kedua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian. “Sudahi semua ini dan mari kita berdamai. Mari kita kembalikan kondisinya kembali seperti biasa,” sambungnya. Selain itu ia juga meminta kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dari kedua lingkungan mengarahkan anak-anak muda agar tidak lagi menunjukkan aksi provokatif. (ynt)
Komisi II Pertanyakan Parkir Insidentil Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram mempertanyakan pendapatan parkir insidentil di Kota Mataram. Pertanyaan ini menyusul banyaknya kegiatan baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional di Mataram. Maraknya kegiatan atau event di Mataram, sudah barang tentu menjadi potensi parkir, terutama parkir insidentil. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim menyayangkan kalau potensi ini tidak dikelola dengan baik oleh Dishub. ‘’Seharusnya Dishub mampu memprediksi titik parkir yag sifatnya seporadis,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (7/4). ‘’Pertanyaannya sekarang, masuk ke mana parkir insidentil itu,’’ katanya. Ia khawatir, parkir insidentil ini justru tidak ditangani dengan baik. Padahal, menurut politisi Golkar ini, Dishub Kota Mataram seharusnya berani menentukan target. ‘’Komisi II nanti akan minta laporan soal ini dan Kadis Perhubungan harus mampu menjawab pertanyaan Dewan,’’ cetusnya. Dikatakan Noer Ibrahim, seorang kepala dinas harus mempunyai otak yang cerdas. ‘’Sudah tidak zamannya kasi laporan asal bapak senang,’’ katanya. Ia meragukan kalau pihak Dishub tidak mengetahui akan
ada event. Karena, setiap pihak yang mengajukan izin pasti membutuhkan pengamanan. Salah satunya yang berkaitan dengan pengaturan arus lalu lintas. Idealnya, lanjut Noer Ibrahim, harus terjalin kerjasama yang baik antara pihak yag menerbitkan izin dengan pihak Dishub Kota Mataram. ‘’Logikanya, Dishub harus tahu,’’ imbuhnya. Noer Ibrahim melihat ada dua kelemahan Kepala Dishub. Pertama lemah dalam mengelola jukir (juru parkir) dan yang kedua adalah lemah dalam mengelola staf. ‘’Terkadang kami dari Fraksi Partai Golkar malu dengan sikap SKPD yang bekerja tidak sesuai tupoksinya,’’ ucapnya. Kelemahankelemahan itu, katanya, membuat Kadis Perhubungan tidak mampu mengamankan potensi PAD. Padahal, dalam melaksanakan tupoksinya dalam rangka pengamanan potensi PAD, Dishub bisa saja merangkul Satpol PP. Ia menyayangkan selama ini, Dishub minim tindakan di lapangan. Baik dalam hal pengelolaan parkir insidentil maupun parkir liar yang masih banyak dijumpai di Mataram. Dengan fenomena seperti ini, ia lebih setuju kalau para jukir di Mataram diupah dengan sitem penggajian. ‘’jadi semua penghasilan harus disetor, anti jukirnya diberikan gaji saja,’’ tandasnya. (fit)
Ketua DPRD Minta Persoalan Kemacetan di Jalan Selaparang Segera Ditangani Mataram (Suara NTB) – Kemacetan di Jalan Selaparang atau dekat lampu merah (traffic light) yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan arena permainan dalam ruang Transmart bekalangan ini kerap dikeluhkan para pengendara. Karena itulah Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH meminta agar persoalan tersebut segera ditangani dan dicarikan solusi terbaik. Ia mengatakan persoalan yang muncul di situ baik soal kemacetan lalu lintas maupun parkir liar hendaknya dicermati untuk kemudian dicarikan pola penanganannya. Sehingga aktivitas perekonomian maupun lainnya di kawasan itu berjalan lancar. Persoalan yang muncul menurutnya karena masih masa awal beradaptasi dengan munculnya pusat perekonomian baru di kawasan itu. “Saya bisa maklumi kalau di sana itu masih kurang apa karena ini baru. Tapi yang penting adalah di tengah situasi seperti itu kita akan cari pola yang bagus, yang baik sehingga kehidupan masyarakat di situ jangan sampai terganggu,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Selasa (4/7). “Jadi lalinnya (lalu lintas) lancar, masyarakat di sekitar itu nyaman. Usaha-usaha yang dijalankan juga berjalan bagus,” sambungnya.
Berbagai pola pengaturan lalu lintas di kawasan itu juga disarankan agar dievaluasi. Didi menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan membicarakan persoalan ini dengan pihak-pihak terkait. Ia mengatakan berbagai kalkukasi terkait dampak lalu lintas di kawasan itu sebelumnya telah dilakukan. “Tinggal teknis di lapangan seperti apa. Ini saya kira yang dalam waktu dekat akan kita bicarakan. Saya undang pihak terkait untuk memecahkan masalah itu secara tepat,” jelasnya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram juga meminta kepada pihak Transmart agar mengatur ulang sistem keluarmasuk kendaraan para pengunjung ke pusat perbelanjaan tersebut. Selain itu pintu keluar kendaraan dari pusat perbelanjaan tersebut harus disediakan di bagian belakang bangunan agar tak terjadi kemacetan di jalan raya. “Itu keluarnya (seharusnya) dari belakang dan belum dilaksanakan. Ini kita coba kasih masukan agar ada perubahan,” kata Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. H. Khalid. Agar kemacetan tidak terlalu padat, upaya jangka pendek ialah dengan mengatur traffic light di simpang empat Jalan Selaparang disesuaikan dengan volume kendaraan. (ynt)
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3 (Suara NTB/bul)
Layangkan Surat Peringatan PEMPROV NTB melalui Dinas Perdagangan akan melayangkan surat peringatan tertulis kepada pimpinan dua perusahaan, PT. Indomaret dan PT. Indomarco Adi Prima. Surat peringatan ini akan dikirim langsung ke manajemennya di Denpasar. Pemprov NTB memperingati manajemen dua perusahaan, setelah dilakukan sidak oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, BPOM Mataram, Polda NTB, MUI Provinsi NTB, PPNS PK, PPBJ, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Pol PP Provinsi NTB, Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat. Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si pada 22 Juni 2017 lalu. “Tinggal ditandatangani sama ibu kepala dinas, suratnya langsung dikirimkan,” kata Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Haryono di ruang kerjanya, Selasa (4/7) kemarin. Berdasarkan hasil Sidak ke gudang dan retail modern beberapa lalu, beberapa yang menjadi catatan yang disampaikan secara tertulis kepada manajemen Indomaret. Diantaranya lantai ruangan gudang penyimpanan produk yang tidak menggunakan keramik sehingga kurang terjaga kebersihan. Dus-dus barang yang terpapar debu, karyawan gudang tidak dilengkapi masker pelindung debu, pemusnahan barang tidak layak jual hanya dilakukan di tingkat internal (tidak melibatkan dinas terkait). Dalam rangka menjaga kualitas barang, kesehatan konsumen dan tenaga kerja, manajemen diminta melakukan penataan gudang lebih baik (sirkulasi udara, pencahayaan dan kebersihan gudang). Memisahkan barang yang tersimpan lama dengan barang baru, memberikan pembinaan yang efektif kepada karyawan gudang, dan perusahaan diharapkan berperan aktif menjadi barang yang beredar di wilayah NTB agar terjaga kualitasnya, higienitasnya, dan keselamatan karyawan gudang. Demikian juga untuk manajemen PT. Indomarco, tim memberikan catatan. Gudang penyimpanan barang yang tidak dilengkapi dengan rak-rak barang, kurang ventilasi udara dan pencahayaan, serta lantai gudang yang kurang terjaga kebersihannya. Penyimpanan barang disusun melebihi batas aman. Doz barang mengalami perubahan bentuk, tidak dilakukan pemisahan barang baru dan barang mendekati kedaluwarsa. Sehubungan dengan itu, manajemen perusahaan diminta untuk mengoptimalkan fungsi ruangan penyimpanan barang, menata sirkulasi udara, pencahayaan dan menjaga kebersihan gudang. Harus dilakukan pemisahan barang baru dengan barang lama (mendekati kedaluwarsa), memberikan pembinaan yang efektif kepada karyawan, serta berperan aktif menjamin barang yang beredar di wilayah NTB terjaga kualitasnya. “Ini semata-mata agar kita sama-sama memberikan perlindungan kepada konsumen. Perusahaan diharapkan tidak hanya sekedar bisnis oriented, tetapi harus berperan aktif memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat (konsumen), termasuk kepada karyawannya,” demikian Mantan Kepala Balai Metrologi Provinsi NTB ini. (bul) Haryono
Santunan Korban Lakalantas akan Disalurkan Melalui Token Mataram (Suara NTB) Jasa Raharja akan merubah mekanisme pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Menggunakan mekanisme baru, penyaluran dengan token, lebih praktis dan efektif. Rencananya akan diberlakukan mulai pertengahan Juli 2017 ini, kata Kepala Jasa Raharja Cabang NTB, Dasrul Aswad, SH, MH. Hanya dengan menyebutkan nomer tokennya, ahli waris akan menerima langsung santunan dari pemerintah di rekeningnya. “Nggak perlu nunggu, sekarang kecelakaan, langsung dibayarkan santunannya,” demikian Dasrul. Pemberian santunan melalui token ini menurutnya sangat praktis. Jasa Raharja bekerjasama dengan perbankan sesama BUMNnya untuk mengkesekusi terobosan ini. Seperti diketahui, Jasa Raharja NTB saat ini menerima laporan sebanyak 23 korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sejak H-7 hingga H+7 lebaran Idul Fitri 2017 ini. Perusahaan pelat merah asuransi kecelakaan lalu lintas ini setidaknya menyalurkan Rp 1, 150 miliar kepada ahli waris. Saat ini pemberian santunan terus diproses dan disalurkan melalui bank. Jasa Raharja NTB mencatat 23 korban meninggal dunia dimaksud, masing-masing dari Kota Mataram sebanyak 3 orang, Lombok Timur 8 orang, Lombok tengah 4 orang, Kabupaten Sumbawa 1 orang, Kabupaten Dompu 5 orang dan Bima 2 orang. “Semuanya tidak bisa diproses secara serempak, karena gangguan di sistem perbankannya,” kata Dasrul. Sesuai dengan ketentuan terbaru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang besaran santunan dan iuran wajib dana pertanggunan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan umum di darat, sungai/danau/feri/penyeberangan, laut dan udara. PMK Nomor 16/ PMK.010/2017 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Bahwa besaran santunan sudah mengalami kenaikan, meliputi santunan kepada ahli waris korban meninggal dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta, biaya perawatan dan pengobatan korban naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta. Sementara itu biaya penguburan juga naik dari Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta. Adapun santunan bagi korban cacat masih tetap sesuai dengan persentase tertentu dari santunan kematian yang naik 100 persen. Selain itu, kepada korban kecelakaan diberikan biaya pertolongan pertama paling besar Rp 1 juta dan penggantian biaya untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan Rp 500.000. “Pemberian santunan ini, kita mengacu pada ketentuan baru. Tidak dipotong sepeserpun untuk administrasi, atau apapun bentuknya. Karena itu, kalau ada sanak saudara yang mengalami musibah kecelakaan di jalan, laporkan kepada kami agar mereka menerima haknya dari pemerintah,” demikian Dasrul.(bul)
Dasrul Aswad
SUVENIR - Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah akan menjadi kawasan wisata kelas dunia. Sayangnya, di kawasan yang sedang di kembangkan ITDC ini, belum disambut baik oleh masyarakat setempat. Buktinya, penjaja suvenir di sana kerap kali memaksa wisatawan untuk membeli jualannya. Ini harus menjadi perhatian semua pihak agar wisatawan tak mengeluh. Nampak salah penjaja suvenir bertransaksi dengan salah seorang wisatawan.
Pariwisata dan Pertanian di Kaki Rinjani Harus ’’Dikawinkan’’ Mataram (Suara NTB) Gunung Rinjani telah menjadi perhatian insan pariwisata di dalam negeri, bahkan luar negeri. Menyusul berhembusnya kabar Unesco berpotensi menetapkannya sebagai kawasan Geopark Dunia. Membludaknya animo mendaki Rinjani, ikut memicu indikasi adanya migrasi profesi masyarakat setempat untuk fokus menggarap sektor pariwisatanya. Fenomena ini harus diantisipasi, agar sektor pariwisata dan pertanian dapat berjalan seimbang di sana. Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Dr. Farid Said memberikan perhatian khusus pada persoalan ini. Diketahui masyarakat di kaki Gunung Rinjani, terutama di Wilayah Sembalun, Lombok Timur, sektor pertanian telah menorehkan sejarah besar bagi Lombok, NTB. Sebelumnya di era orde baru, Sembalun dikenal di negeri ini sebagai sentra penghasil bawang putih unggulan. Belakangan, Sembalun berkembang lagi menjadi daerah penghasil strawberry dan kentang, serta buah-buahan lain dan bunga krisan dalam green house. Dr. Farid mengemukakan justru ada kekhawatiran tokoh masyarakat setempat. Kekhawatiran tersebut dikarenakan makin tergiurnya masyarakat di Sembalun, terutama generasi mudanya berkecimpung sebagai penjaja jasa trekking Rinjani dan jasa lainnya di sektor pariwisata. “Ini harus diantisipasi, jangan sampai kemudian sektor pertanian ditinggalkan oleh masyarakat setempat, dan lebih fokus kepada sektor pariwisata. Disinilah tugas bersama semua pihak, antisipasi lebih awal,” demikian Dr. Farid kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (4/7) kemarin. Kedua sektor ini menurutnya harus dikawinkan. Strateginya, masyarakat petani di wilayah setempat harus didampingi membuat petakpetak pertanian, apakah pertanian komoditas hortikultura (sayur, buah dan bunga). Atau membuat kebun-kebun buah. Selanjutnya, petak-petak
SENIN, 3/07/2017 Selasa, 4
itu dibuatkan jalur khusus untuk menjual paket-paket wisata buah/bunga. Cara ini menurutnya sangat laku. Dengan menjual agro wisata, petani setempat akan mendapatkan manfaat yang tidak kecil dari kunjungan wisatawan. “Jangan jalan sendirisendiri, agar satu sektor tidak jenuh. Justru kalau sektor pertanian ditinggalkan, daya tarik Rinjani akan hilang. Sebab orang datang ke sana tidak hanya mendaki, mereka butuh buah, mereka butuh sayur, atau hasil-hasil pertanian lainnya,” ujarnya. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu gagasan, Poltekpar Lombok akan melakukan kegiatan Bhakti Wisata pada 7-8 Juni ini di Sembalun. Sekitar 100 mahasiswanya dan 35 orang pengajar akan dikerahkan. Masing-masing akan berperan mengajak kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk sadar wisata. Masing-masing bidang keahlian juga akan memberikan pembekalan khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat di sana. Misalnya, di Rinjani suasananya cukup dingin. Apalagi di malam hari. Wisatawan butuh minuman penghangat, tidak sekedar teh hangat atau kopi
Farid Said
hangat. Masyarakatnya akan dibekali bagaimana menyiapkan minuman hangat bagi wisatawan. “Kita bisa ajarkan bagaimana membuat minuman jahe, wedang. Bahan-bahannya masyarakat bisa menanamnya sendiri di sana. Ini peluang bisnis di sektor pariwisata kita akan gerakkan,” ujarnya. Selain itu, Sembalun sudah menjadi sentra penghasil buah strawberry. Dr. Farid mengatakan, masyarakat jangan hanya menjual buah tersebut dalam bentuk gelondongan. Poltekpar akan mengajarkan masyarakat bagaimana menjadikan strawberry sebagai jus atau kripik buah. Inipun potensi peluang bisnisnya cukup terbuka dan nilai tambahnya cukup besar. Inilah bentuk-bentuk terobosan mengawinkan sektor pariwisata dengan sektor pertanian. “Kami ingin mendasarinya, selanjutnya kita bisa lakukan bersama. Dan ini tanggung jawab semua pihak,” demikian Farid. (bul)
Polda Minta Taksi ”Online” Berhenti Beroperasi Mataram (Suara NTB) Kepolisian Daerah (Polda) NTB meminta agar polemik angkutan umum darat tak berlanjut. Menyusul adanya reaksi pengemudi-pengemudi transportasi offline, setelah trasnportasi online mendeklarasikan diri beroperasi. Untuk sementara, operasional taksi online yang difasilitasi melalui aplikasi Go Car dan Uber dihentikan. Sampai fasilitatornya benarbenar mematuhi ketentuan yang berlaku. Baik dari tingkat pusat (Kemenhub) maupun di daerah (Dishub). Belakangan diketahui reaksi muncul dari pengemudi transportasi offline yang beroperasi di Bandara Internasional Lombok (BIL). Mereka melakukan sweeping kepada pengemudipengemudi taksi online, karena dinilai beroperasi secara ilegal. “Mereka sudah datang ke kita, menyampaikan mereka tidak akan beroperasi lagi. Terutama dari pihak Uber. Dari Organda juga sudah menyampaikan ke kita. Mari kita jaga samasama kondusifitas,” kata Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol. Budi Indra Dermawan, SIK., MM. Karena itulah, Polda NTB akan mengawal komitmen yang disampaikan secara tertulis. Memang agak dilematis menertibkannya. Sebab pengemudianya dilengkapi dengan suratsurat kendaraan dan tanda layak mengemudi. Juga sulit memberdakan apakah dia termasuk pengmudi taksi online, melak-
sanakan kegiatan pribadi. Karena itulah, menurutnya salah satu caranya, pengusahanya harus memenuhi ketentuan undang-undang yang belaku, yakni Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. “Mereka juga sudah janji tidak akan menambah armadanya, selama belum memenuhi peraturan pemerintah. Karena itu, kita juga akan memanggil untuk melaksanakan komitmennya,” demikian Budi Indra. Dalam Permen Hub Nomor 26 tahun 207, berlaku 1 Juli ini, jelas memuat 11 poin yang telah disepakati dengan seluruh stakeholders terkait. Diantaranya telah ditetapkan empat poin dan sudah diberlakukan. Penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, persyaratan kapasitas silinder mesin maksimal 1.000 cc. Persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan terakhir kepemilikian atau kerjasama dengan bengkel yang merawat kendaraan, atau harus memiliki surat keterangan bekerjasama dengan bengkel mitra. Pemberlakukan pengujian berkala kendaraan (KIR) bagi kendaraan – kendaraan yang di operasikan. Penempelan stiker dan penyediaan akses digital dashboard. Penetapan tarif atas dan tarif bawah, kuota pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
Halaman 4 (Suara NTB/yon)
(Suara NTB/yon)
Harus Turun Tangan APARAT kepolisian disarankan turun tangan melakukan pengusutan terkait pengadaan paket sandang pangan Lombok Timur (Lotim) tahun ini. Langkah itu menyusul terkesan amburadulnya pengadaan dan pendistribusian paket senilai Rp 22 miliar lebih tersebut. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (4/7), Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori mengaku sangat menyayangkan kembali terDaeng Paelori jadinya permasalahan dalam pengadaan paket sandang pangan yang diprogramkan setiap tahun oleh Pemkab Lotim. Seharusnya, katanya, tahun ini pengadaan paket sandang pangan dapat terlaksana dengan baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila kembali terjadi suatu permasalahan kembali, katanya, itu menandakan Pemkab Lotim tidak pernah mau belajar dan memperbaiki diri. “Dangan kondisi begini, kita minta supaya aparat kepolisian masuk untuk menindaklanjuti. Karena adanya keterlambatan seperti ini, dibagi rata ataupun persoalan lain, ini memungkinkan pasti ada sesuatu,” ungkapnya. Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga memandang jika pengadaan paket sandang pangan tahun ini mengalami kegagalan. Dikatakan demikian, lantaran pendistribusian paket yang tidak tepat waktu, karena pada mulanya paket tersebut dihajatkan untuk meringankan kebutuhan 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lotim menjelang lebaran. “Hajatannya itu kan harus didistribusikan untuk meringankan beban masyarakat miskin menjelang lebaran,” sebutnya. Molornya pembagian paket sandang pangan dari tenggang waktu atau kontrak yang disepakati, disebabkan tidak matangnya pada proses perencanaan awal paket tersebut. Di mana, pengadaan paket sandang pangan merupakan pekerjaan fisik yang tidak bisa ditunda-tunda pemanfaatannya. Apalagi niat utama adalah pemenuhan utama kebutuhan masyarakat miskin menjelang lebaran. “Perencanaan dari awal yang memang tidak matang sehingga permasalahan setiap tahun terjadi dalam pengadaan paket sandang pangan ini,” ujarnya. (yon)
Investasi Air di Gili, BAL Minta Persaingan Sehat Tanjung (Suara NTB) Rencana Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q PDAM KLU melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) penyediaan air bersih ditanggapi positif oleh investor. Selaku penyedia air yang lebih dulu beroperasi, PT. Berkat Air Laut (BAL) menyambut baik asalkan Pemkab bisa menjamin persaingan sehat antar perusahaan. “PT. BAL ngak masalah, kami siap bersaing sehat. Mau dari PDAM, mau dari mana silakan sepanjang dia mampu (secara keuangan) dan bersaing sehat,” ungkap Kuasa Hukum PT. BAL, Sri Hayatiningsih, dikonfirmasi, Selasa (4/7). Menurut Sri, PT. BAL dalam menjalankan pelayanannya telah mampu menjawab ekspektasi pemenuhan air bersih yang diinginkan masyarakat. BAL menyediakan air bersih menurut kualitas dan harga yang sesuai dengan kondisi di Pulau. “Untuk pelanggan rumah tangga harga per meter kubiknya Rp 24 ribu, dan untuk bisnis harganya Rp 28 ribu,” sambungnya. Harga jual air di Trawangan tersebut pun tidak pernah berubah sejak perusahaan beroperasi tahun 2012 lalu. Oleh karenanya, Sri berharap agar Pemkab mampu menjamin persaingan usaha yang sehat antara satu investor dengan investor lain. Di sisi perusahaan sendiri, Sri mengakui hingga kini belum memberi retribusi. Namun ketiadaan kontribusi ini diklaim bukan karena salah perusahaan, melainkan lalainya Pemkab dalam menyiapkan payung hukum. “Kami sih siap saja bayar retribusi kapan pun, asal ada payung hukumnya. Kalau ada payung hukumnya, silakan,” jelas Sri. Sebagai perusahaan yang berbisnis dengan landasan yang jelas, BAL sendiri telah menyetorkan pajak ke negara melalui Kantor Pajak Pratama Praya. Rinciannya dari Pajak Penghasilan Karyawan, BAL menyetorkan lebih dari Rp 50 juta tiap tahun. Sedangkan dari Pajak Penghasilan Perusahaan, besaran setoran meningkat tiap tahun. PPh tahun 2013 yang disetorkan BAL sebesar Rp 529, 177 juta, tahun 2014 sebesar Rp 583,631 juta, tahun 2015 meningkat sebesar Rp 617,766 juta dan PPh tahun 2016 hingga Rp 1,081 miliar lebih. (ari)
Belum Ada Anggaran
Pelayanan di Kecamatan Belum Maksimal
RANDIS - Randis yang ada di lingkup Setda Lotim. Banyak randis di Lotim diduga belum dibayarkan pajaknya.
Banyak Randis di Lotim Diduga Belum Bayar Pajak Selong (Suara NTB) – Ratusan kendaraan dinas (randis) yang berplat merah di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) diduga menunggak melakukan pembayaran pajak bermotor. Hal itu tentu menjadi catatan buruk bagi pemerintah, karena akan berdampak terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Namun, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lotim, M. Zaidar Rohman, mengklaim semua kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat khususnya yang berada di Bagian Setda Lotim pajak kendaraan sudah dibayar. “Tinggal koordinasi saja antara sopir dengan pihak kami di Bagian Umum, sehingga secepatnya kita proses. Tapi sejauh ini, semua randis
khusus di Setda sudah terbayarkan pajaknya. Kita pemerintah malu dong apabila tidak bayar pajak,” ungkapnya, Selasa (4/7). Sementara, untuk randis yang terdapat di masing-masing OPD, Zaidar Rohman menegaskan pembayaran pajak randis menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan. Sementara randis yang ada di lingkup Setda Lotim
menjadi tanggung jawab Bagian Umum. Hanya saja, tambahnya, untuk mobil-mobil pejabat yang memiliki plat khusus dengan kode SR (Sipil Resmi) seperti yang digunakan oleh bupati, wakil bupati, sekda dan Kepala Bakesbapoldagri, pembayaran pajaknya membutuhkan proses yang cukup lama, alasannya, SR merupakan plat khusus dan dalam pembaya-
ran pajaknya pihaknya sudah bersurat ke Polda NTB. “Untuk kode SR, itu merupakan plat khusus atau nopol khusus. Itu diprosesnya sampai ke kepolisian dan tidak lagi di polres, melainkan ke Polda serta prosesnya juga cukup lama. Namun beberapa bulan lalu kita sudah bersurat. Untuk plat merahnya, pajaknya sudah kita bayarkan,” terangnya. Sementara berdasarkan data yang diproleh Suara NTB dari Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Selong, hingga per tanggal 31 Desember 2017, jumlah randis
yang wajib pajak sebanyak, 3.102 kendaraan baik roda dua maupun roda Empat. Untuk roda dua sebanyak 2.704 kendaraan, sedangkan roda empat sebanyak 398 kendaraan. Sedangkan, untuk Randis yang sudah terbayarkan pajaknya hingga 31 Mei 2017, untuk roda dua sebanyak 744 kendaraan (27,51 persen) dan untuk roda empat dari 398 randis, tercatat yang sudah membayar pajak mencapai 218 kendaraan (54,8 persen) sehingga total randis di Pemkab Lotim yang sudah terbayarkan pajaknya tanggal 31 Mei 2017, baru mencapai sekitar 31,01 persen. (yon)
Memberatkan APBD KLU
Selama Mudik Lebaran
Semua ASN Idealnya Tak Gunakan Randis
BPJS Kesehatan Klaim Pelayanan JKN-KIS Lancar
Tanjung (Suara NTB) Mahalnya biaya pengadaan dan perawatan kendaraan dinas baik di DPRD dan eksekutif menjadi perhatian para pejabat di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tidak hanya kalangan legislatif, tetapi semua ASN di eksekutif idealnya tidak menggunakan kendaraan dinas (randis). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., Selasa (4/7). Dikatakannya biaya pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas setiap tahunnya memberatkan APBD KLU. “Kalau kita hitung biaya untuk operasional kendaraan saja setiap tahunnya di atas Rp 100 miliar se KLU. Belum lagi motor. Bagus kalau ada kesepakatan dengan pemerintah, supaya PNS tidak ada yang gunakan kendaraan dinas,” ungkap Sudirsah di sela-sela halal bihalal kalangan DPRD. Pria yang juga Ketua DPC Partai Gerindra KLU ini menilai, penyesuaian regulasi yang mengatur keberadaan randis agar direspons semua pihak. Terlebih lagi PP 18 tahun 2017 juga memberi peluang bahwa ke depannya, kalangan DPRD-lah yang mengawali tidak menggunakan randis untuk operasional kegiatan. PP yang diundangkan pada 2 Juni 2017 lalu itu relatif baru dan belum semua daerah menyesuaikan dengan regulasi di daerah masing-masing. Namun di beberapa Kota seperti DKI Jakarta, telah memulai melakukan penye-
Selong (Suara NTB) Pascapelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Timur (Lotim) diharapkan bisa didukung dengan anggaran yang memadai. Anggaran disebut menjadi bagian penting, sehingga bisa melaksanakan segala kewenangan tersebut dengan baik dan maksimal. Sejauh ini, pelayanan yang dilakukan di kecamatan belum bisa maksimal. Harapan ini disampaikan Camat Labuhan Haji, Rusno pada Suara NTB, Selasa (4/7). Rusno mengaku sampai sekarang anggaran di kecamatan pascapelimpahan kewenangan belum ada. Pihak kecamatan pun melaksanakan segala kewenangan yang dilimpahkan dengan seadanya. Adanya dukungan anggaran untuk kewenangan yang baru dijalani di tingkat kecamatan, Rusno mengaku belum ada. ‘’Belum ada jalan mengenai kepastian Selong (Suara NTB) – bisa diberikan pada tahun anggaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) 2017. Bahkan kabar melalui APBD Pemelalui Dinas Lingkungan Hidup dan rubahan pun belum ada kepastian,’’ Kebersihan (DLHK) saat ini mulai meujarnya. mangkas sejumlah ranting pohon serta Menurutnya untuk bisa memberikan mengamankan bunga-bunga yang terpelayanan yang maksimal dibutuhkan dapat di Taman Rinjani Selong (TRS). anggaran yang cukup. Penyusunan angLangkah ini dilakukan menyusul akan garan ini diharapkan bisa dipercepat, dilakukan revitalisasi dengan menelan karena sejumlah kewenangan yang sebeanggaran sebesar Rp 4,9 miliar. lumnya menjadi kewenangan bupati kini Sekretaris Dinas LHK Lotim, Suwarsudah bisa diatasi di tingkat kecamatan. di, menjelaskan, pengerjaan revitalisasi “Apa-apa ini belum bisa jalan jadinya taman masih dalam proses lelang. Semkarena tidak ada anggaran,” imbuhnya. bari menunggu siapa pemenang tender Dalam hal ini, ujarnya, pascapelimpadalam proyek tersebut, pihaknya terlebih han kewenangan sudah dilangsungkan dahulu membersihkan pohon-pohon yang dengan pemberian anggaran. Pihak keterdapat dalam kawasan Taman Rincamatan sendiri siap akan mengusulkan jani, sehingga pihak kontraktor langsung sesuai dengan batasan kewenangan yang dapat bekerja. “Saat ini dalam proses sudah diberikan bupati. lelang. Anggaran yang digelontorkan Diketahui sebelumnya, sebanyak 18 kesebesar Rp 4,9 miliar bersumber dari wenangan yang sebelumnya menjadi keAPBD murni,” ungkapnya. wenangan bupati kini dilimpahkan ke Melihat alur rencana revitalisasi yang tingkat kecamatan. Kecamatan pada cukup baik, Suwardi meyakini jika proses pertengahan tahun 2017 ini sudah bisa revitaliasi Taman Rinjani yang terdapat melaksanakan sebagian kewenangan bupada jantung ibukota Kabupaten Lotim itu pati. Termasuk pemberian izin-izin usaha, dapat tuntas tahun ini. “Intinya sekarang rekomendasi-rekomendasi dan lainnya. kita pindah bunga-bunga yang potensial unPelimpahan kewenangan bupati ke catuk di taman. Untuk pohon kita tebang sumat itu dimaksudkan lebih mendekatpaya nanti tidak mubazir apabila pengerkan pelayanan pemerintahan dan tidak jaan sudah mulai dilakukan,” terangnya. mempersulit masyarakat. (rus)
Selong (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim pelayanan kesehatan terhadap seluruh peserta Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKNKIS) berjalan lancar. Selama masa mudik Lebaran BPJS Kesehatan telah menerapkan kebijakan (Suara NTB/ari) khusus terkait prosedur pelHALAL BIHALAL - Jajaran pimpinan dan anggota DPRD KLU ayanannya. Para peserta saat halal bihalal, Selasa (4/7). JKN-KIS yang sedang mudik suaian. Kabaranya semua jika dibandingkan dengan ak- lebaran tahun ini, dijamin bisa memperoleh pelayanan randis, baik di DPRD dan ek- tivitas yang masih rendah. “Kalau kita hitung sekira kesehatan dengan prosedur sekutif dilelang ke publik. Selanjutnya para pejabat DPRD lebih dari Rp 5 juta sebulan khusus. Kebijakan prosedur dan pejabat ASN Pemprov untuk mobil. eselon II mulai khusus pada pelayanan keseDKI akan memperoleh “ko- Sekda kita asumsikan sekitar hatan tersebut berlaku sejak mpensasi” dalam bentuk tun- Rp 3,5 juta sebulan. Nah ka- 19 Juni 2017 sampai dengan lau dengan sewa mobil, mak- 2 Juli 2017. jangan transportasi. Kepala Cabang BPJS KeseDalam regulasi di daerah- simal akan habis Rp 4,5 juta daerah nantinya, beban ken- (tanpa mengeluarkan biaya hatan Selong, dr. Gerry daraan tidak masuk dalam perawatan, red),” ujar Djekat. Adhikusuma dalam siaran Djekat menilai, penyesua- pers yang diterima Suara item pembiayaan daerah. Tidak akan ada lagi biaya ian yang dilakukan pemerin- NTB, Selasa (4/7), menyamBBM, servis kendaraan mau- tah mengacu pada asas kelay- paikan, peserta JKN-KIS yang pun pembelian suku cadang. akan, kepatutan dan kewaja- sedang mudik dapat berobat Namun kendaraan dimu- ran. Sejauh mana Pemkab di luar wilayah tanpa harus ngkinkan untuk disewakan. siap atas regulasi baru ini, melapor ke Kantor Cabang “Kalau ini disesuaikan akan DPRD pada posisi menunggu BPJS Kesehatan setempat. lebih efisien, dan semua ken- draf rancangan Perda yang Untuk prosedurnya, peserta daraan akan dilelang (me- didahului dengan Perbup JKN-KIS dalam kondisi darunambah porsi pendapatan yang mengatur nominal stan- rat maupun non darurat dapat langsung berobat ke IGD pada APBD). Poin utamanya dar harga KLU. “Yang jelas 3 bulan Perda rumah sakit terdekat, yang setelah disesuaikan, tidak ada kendaraan dinas, yang ada harus sudah selesai bahas set- bekerja sama dengan BPJS elah PP diundangkan 2 Juni Kesehatan. hanya transport,” ujarnya. Peserta JKN-KIS yang sakHal senada dibenarkan 2017. Artinya sebelum 2 SepWakil Ketua DPRD KLU lain- tember harus sudah diketok,” it pada saat perjalanan mudik nya Djekat Demung. Biaya sebut Ketua Komisi I Ardian- ataupun telah sampai ke tuoperasional kendaraan dinas to, SH., mendorong pemerin- juan tinggalnya, tidak harus melapor ke Kantor Cabang di daerah terlampau besar tah lebih responsif. (ari) BPJS Kesehatan setempat. Kebijakan tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang diemban BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya pada saat mudik lebaran. Bahkan, sampai dengan 2 Juli 2017 peserta JKNKIS tidak terhambat saat harus memperoleh pelayanan kesehatan. Sepanjang pemberlakuan kebijakan prosedur khusus (Suara NTB/yon) tersebut, jumlah peTEBANG POHON - Petugas dari DLHK Lotim melakukan penebangan pohon yang serta JKN-KIS yang terdapat di dalam Taman Rinjani terkait akan dilakukannya revitalisasi. memanfaatkan pelayanan kesehatan di Sementara, Pejabat Pembuat Komit- dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Fasilitas Kesehatan Adapun, katanya, fasilitas yang akan men (PPK) pada proyek revitalitas Taman Tingkat Pertama Rinjani Selong, Makripatullah yang juga dibangun dalam tahap revitalisasi, selain (FKTP) seperti selaku Kasubag (Umum dan Kepegawa- lapak, yakni pembenahan taman, air puskesmas, klinik ian) DLHK Lotim, menjelaskan sesuai mancur yang terdapat di tengah-tengah utama dan dokter dengan perencanaan, lapak yang ada di taman, jogging track dan sejumlah fasilipraktik perorangan. depan BRI Selong akan dipindah. Lapak tas taman yang lain. “Pada pertengahan Itu artinya, terdapat akan dipindah ke depan KUA Selong yang puasa sudah dimasukkan ke ULP untuk 91.005 kunjungan/ terletak pada Jalan Supomo dengan posi- dilakukan proses lelang. Pastinya, tahun kasus yang terdiri si masuk ke dalam taman. Sehingga ini pengerjaan dapat tuntas dilakukan,” dari 87.122 kunjunnantinya taman akan terlihat lebih asri ujarnya meyakinkan. (yon) gan di Rawat Jalan
Telan Anggaran Rp 4,9 Miliar
Revitalisasi Taman Rinjani Masih Tahap Lelang
(Suara NTB/ist)
Gerry Adhikusuma Tingkat Pertama (RJTP) dan 3.883 kasus di Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP). Sedangkan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit terdapat 105.860 kunjungan/kasus, yaitu terdiri dari 60.635 kunjungan di Rawat Jalan Tingkat lanjutan (RJTL) dan 45.225 kasus di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL). Menurutnya, kasus-kasus kesehatan sebagian besar yang dialami oleh peserta JKN-KIS yang sedang mudik adalah permasalahan kesehatan radang tenggorokan, demam, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Termasuk, gastro enteritis serta berbagai gangguan pencernaan seperti diare, maag, gangguan lambung, dan nyeri perut. Menurut data yang diperoleh, juga terdapat kasuskasus penyakit kronis seperti strok, jantung, hipertensi dan hemodialisa yang ditangani dengan baik oleh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sepanjang masa mudik lebaran, apabila peserta JKNKIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, maka fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS dan tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta. Pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, baik di FKTP maupun di FKRTL yang telah melayani peserta JKNKIS khususnya pada masa mudik lebaran. Begitu juga pada seluruh peserta JKNKIS yang telah menjaga kesehatannya. BPJS Kesehatan juga menghimbau kepada peserta JKN-KIS untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, serta olah raga agar dapat kembali beraktivitas pasca mudik lebaran. (rus)
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Puluhan Paket Tender Molor
Banyak Proyek di Lobar ”Banting” Harga hingga 25 Persen Giri Menang (Suara NTB) – Tender puluhan paket proyek di Lombok Barat (Lobar) molor dari target, lantaran sejumlah persoalan teknis salah satunya keterlambatan mendapatkan juklak-juknis dari pusat. Selain itu, sejumlah tender proyek dialokasikan pada triwulan III dan IV, sehingga tidak bisa dimajukan pelaksanaannya. Berdasarkan data Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (AP dan ULP) Setda Lobar tercatat 40 persen atau sekitar 32 paket proyek dari 81 paket pada APBD belum tuntas tender. Sedangkan 60 persen atau 49 paket sudah tender dan sebagian dieksekusi di lapangan. Dari hasil lelang proyek ini, pemda mampu mengefisiensi anggaran mencapai Rp 6 miliar lebih. Efisiensi anggaran ini berasal dari “banting” harga
paket proyek hingga 20-25 persen. Pemda tak bisa membatalkan kemenangan perusahaan, meski membanting harga hingga 25 persen. Pasalnya kontraktor ini memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku dan sanggup menyelesaikan proyek. Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan, M.Si., menyatakan sebagian besar paket proyek sudah selesai lelang, bahkan sebagian sudah dieksekusi di lapangan. “60
persen paket proyek sudah lelang, sebagian sudah dikerjakan. 40 persennya belum, karena memang ada paket pekerjaan dialokasikan pada triwulan III dan IV, tidak bisa ditarik maju,” jelasnya awal pekan kemarin. Heri menjelaskan penyebab lelang molor, karena sebagian proyek direncanakan pada triwulan III dan IV, sehingga tidak bisa dimajukan. Sementara paket proyek triwulan I dan II sudah dilelang dan sebagian
sudah dilaksanakan. 60 persen paket ini, jelasnya, ada yang sudah tender, proses penawaran dan ada yang sudah kontrak serta ada yang sudah dieksekusi. Sementara 40 persen sisa paket yang belum dilelang bakal dikerjakan pada triwulan III dan IV. Alasan dibagi eksekusi proyek per triwulan , karena alokasi dana transfer ini bertahap dan tidak sekaligus. Pihaknya menargetkan sisa tender proyek yang belum tuntas ini selesai awal triwulan IV sekitar bulan Oktober. Kecuali paket pada APBD-P, jumlahnya tidak terlalu banyak hanya 3-4 paket proyek. Dari sisa lelang ini, jelasnya, pihaknya mampu mengefisiensi anggaran mencapai Rp
6 miliar lebih. Anggaran sisa lelang inilah yang bisa dipakai untuk menutupi celah defisit anggaran pada APBD-P ini. Tahun ini, jelasnya, pihak ULP dibebankan efisiensi anggaran lelang proyek Rp 10 miliar dari DAU. “Posisi saat ini anggaran sisa lelang Rp 6 miliar dari DAU,” jelasnya. Sisa lelang ini, jelasnya, berasal dari penawaran kontraktor yang berani membanting hingga 30 persen. Rata-rata kontraktor berani membanting harga hingga 20-25 persen setiap paket proyek dari nilai proyek. Menurutnya “banting” harga ini menjadi sorotan, namun tidak jalan bagi pemda untuk menggugurkan rekanan, sebab mereka sanggup menye-
lesaikan proyek tersebut. Hanya saja pihak PPK dan KPA di SKPD harus kerja keras melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan proyek tersebut, sebab jangan sampai rekanan beralasan penawaran rendah lalu, sehingga mengurangi kualitas dan volume pekerjaan.. Dalam hal ini, ujarnya, risiko bakal tanggung oleh rekanan, karena sanggup menyelesaikan proyek dengan kondisi anggaran banting harga. Pemda menekankan ke rekanan jangan sampai banting harga ini menyebabkan hal buruk bagi proyek, karena kualitas rendah, sehingga rekanan dan pemda terkena dampak hukum akibat pekerjaan proyek yang buruk. “KPA dan PPK
harus kerja keras mengawasi, kalau mau tidak bermasalah hukum,’’ tegasnya. Pihaknya sendiri tak percaya sepenuhnya ke pengawas, sehingga pihak SKPD harus meningkatkan pengawasan di lapangan. Sebab bisa jadi pengawasan kooperatif dengan kontraktor, bahkan bisa jadi kong kalikong. Sementara itu, kalangan DPRD menyoroti banyaknya proyek yang dibanting harga, dewan khawatir proyek yang dibanting harga mempengaruhi kualitas pengerjaannya. ‘‘Banyak proyek ini dibanting harga, jangan sampai pengaruhi kualitasnya,” tegas Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur belum lama ini. (her)
Kenaikan Tunjangan DPRD Belasan ASN Malas Terancam Disanksi Dipastikan Tak ”Goyahkan” APBD Tak Masuk Kerja Hari Pertama
(Suara NTB/her)
Usulkan Armada Baru dan UPTD DINAS Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih membutuhkan tambahan armada. Terlebih, kawasan Kabupaten Lobar terbilang cukup luas dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Kondisi saat ini, jumlah kendaraan yang ada masih jauh dari kata ideal dibandingkan luas wilayah Lobar. Karena itu, pihak Dinas Damkar pun mengusulkan pengadaan tiga unit damkar. Kepala Dinas Damkar Lobar, Fauzan Husniadi menegaskan SKPD yang dipimpinnya membuFauzan Husniadi tuhkan tambahan tenaga dalam hal ini armada berupa mobil damkar sebanyak tiga unit. Tak hanya armada, dalam pengusulan yang diajukan, Dinas Damkar juga meminta agar Dinas Damkar memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tiga titik, yakni utara, tengah dan selatan. “Kita sudah mengusulkan 3 unit penambahan armada dan tiga UPTD,” katanya, Selasa (4/7). Dikatakan Fauzan, jika berbicara soal idealnya, untuk jumlah penduduk sebanyak 10 ribu setidaknya ada satu armada mobil damkar. “Saat ini kita hanya punya tiga unit mobil pemadam dan satu unit kendaraan penyuplai air serta 36 personel. Kalau kita katakan ideal, itu sangat jauh dari kata ideal,” tambahnya. Secara khusus mengenai UPTD yang diusulkan, mantan Sekretaris Dispenda dan Dinas Tenaga Kerja Lobar itu mengatakan secara kewilayahan, Kabupaten Lobar bisa dibagi menjadi tiga, yakni utara, tengah dan selatan. Untuk wilayah utara, UPTD rencananya akan ditempatkan di Kecamatan Batulayar yang mengcover juga Kecamatan Gunung Sari. Kemudian untuk wilayah Tengah akan ditempatkan di Lingsar atau di Narmada. Kemudian untuk wilayah selatan, UPTD akan ditempatkan di Sekotong. Dikonfirmasi mengenai kendala yang dihadapi dengan jumlah armada yang minim, Fauzan Husniadi menegaskan sejauh ini memang belum ada kendala berarti yang ditemui. Kejadian kebakaran beberapa waktu lalu di wilayah Senggigi bisa diatasi dengan cepat. “Sejauh ini memang bisa kita atasi. Untuk jarak tempuh 25 kilometer ke Senggigi bisa kita tempuh 15 menit,” umbarnya. Mengenai sering adanya bantuan dari Pemadam Kebakaran Kota Mataram, Fauzan berdalih secara aturan Dinas Damkar tidak memiliki batas wilayah. “Kalau pemadam kebakaran, kita tidak kenal batas wilayah. Kita bekerjasama,” klaimnya. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Hari pertama masuk kerja pascalibur panjang lebaran masih dimanfaatkan oleh belasan oknum aparatur ASN di lingkup Pemda Lombok Barat (Lobar) untuk menambah libur. Pasalnya berdasarkan rekapan daftar hadir di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM tercatat 19 ASN yang tidak masuk tanpa keterangan, sebagian cuti hamil dan izin. Terhadap belasan ASN malas ini pun terancam dijatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq ditemui usai rapat paripurna di gedung DPRD Lobar, Selasa (4/ 7), menegaskan pihaknya bakal memerintahkan atasan ASN di SKPD-nya bertugas untuk menjatuhkan sanksi. Diakuinya, berdasarkan laporan yang masuk ke dirinya kehadiran ASN mencapai 99 persen. Terkait 19 ASN yang tak hadir tanpa keterangan ini bakal dicek ke BKD apa alasannya. “Yang belasan tidak hadir (masuk kerja) ini belum saya dikasih tahu sama BKD apa alasannya tidak masuk, nanti dilakukan peneguran oleh kepala SKPDnya, kalau sudah ada perintah jangan tambah libur lalu nambah libur berarti tidak indahkan perintah atasan,” tegas sekda. Dijelaskan, ASN yang tidak
tahun ajaran tahun ini, rentan terjadi permainan yang melibatkan pihak sekolah setempat. “Ini kita tidak inginkan terjadi. Jangan sampai ada permainan-permainan. Apalagi sudah menjurus pada pungutan-pungutan dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang di daerah ini,” sebutnya. Untuk itu, pihaknya perlu mengingatkan pihak sekolah sejak awal supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan melanggar aturan dalam proses penerimaan siswa baru jika tidak ingin berurusan dengan proses hukum. Karena kalau sampai ada pihak sekolah yang ketahuan melakukan permainan, maka akan ditindak secara tegas. “Dari awal kita ingatkan pi-
masuk karena malasa menandakan mereka tidak indahkan perintah atasan, karena itu mereka ini bakal mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan ASN yang izin atas keterangan dokter dan izin cuti, karena melahirkan tentunya tidak masalah, sebab ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Yang tidak boleh, jelasnya, ASN yang tak masuk tanpa keterangan. Sekda memastikan bakal memberikan sanksi berupa teguran atau bentuk sanksi lain sesuai tingkat kesalahan. Sanksi bakal diberikan melalui pimpinan di SKPD masing-masing.
Berdasarkan data rekapan BKD dan PSDM dari 43 SKPD dan kecamatan,dari jumlah ASN 2.580 tingkat kehadirannya mencapai 98 persen atau sekitar 2.520 ASN yang masuk kerja. Sedangkan sisanya 60 ASN tidak masuk dengan berbagai alasan, dari 60 ASN yang tidak hadir ini paling banyak tanpa keterangan 19 orang, sakit sebanyak 17 orang, izin 11 orang, cuti terdapat 8 orang cuti dan telat datang 5 orang. Dari rekapan tersebut ASN yang banyak tanpa keterangan di Diskominfo dan Dispora masing-masing sebanyak 3 orang, Dikes 2 orang, Kecamatan Sekotong 2 orang. (her)
Untuk pelaksanannya perlu ada perda dan perbup, karena sesuai ketentuan berlaku semenjak 3 bulan setelah aturan ini berlaku. Artinya pada APBD-P ini aturan tersebut sudah dilaksanakan, namun perlu dibuatkan perda dan perbup. Terkait berapa anggaran untuk membayar kenaikan tunjangan DPRD, pihaknya mengaku belum bisa memastikan, sebab pihaknya belum menghitung secara detail. Pihaknya sudah meminta Bagian Keuangan untuk menghitung besaran anggarannya. Dalam PP itu, lanjut sekda, diatur berapa besaran untuk hak keuangan dewan, ada tunjangan representasi, transportasi, uang paket dan tunjangan reses. Anggaran inilah yang tengah dihitung, termasuk dihitung sejauh mana kemampuan daerah, apakah berada kemampuan rendah, sedang dan tinggi. Dalam ketentuan PP itu, jelas sekda, diatur juga kemampuan daerah pada kategori tinggi, maka hak tunjangan representasi ketua DPRD dibayarkan sama dengan gaji pokok bupati. Jika kemampuannya sedang dan rendah, maka sekian yang dibayarkan. “Makanya hal ini sedang kami siapkan, nanti kita komunikasikan dengan dewan,” jelasnya. (her)
Pemda Legalkan Pungutan Program Prona Banyak Program SKPD Terancam Dibatalkan Anggaran Dipangkas Giri Menang (Suara NTB) – Kurang baiknya kondisi fiskal daerah Lombok Barat (Lobar) pada APBD-P yang di-
Saber Pungli Loteng Awasi Penerimaan Siswa Baru Praya (Suara NTB) Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara serentak di sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi perhatian tim Saber Pungli Loteng. Secara khusus, tim Saber Pungli Loteng pun telah memasang personelnya untuk mengawasi dan memantau proses PPDB di seluruh wilayah. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Tim Saber Pungli, H. M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Selasa (4/ 7). Dikatakannya, keikutsertaan tim Saber Pungli Loteng untuk mengawasi proses PPDB kali ini diharapkan bisa mengeliminir sekaligus mengantisipasi muncul pungutan dalam proses PPDB. Mengingat, dengan diberlakukannya sistem zonasi sekolah pada
(Suara NTB/her)
MASUK - ASN di Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar masuk pada hari pertama kerja. Data dari BKD dan PSDM Lobar sebanyak 19 ASN yang masuk tanpa keterangan dan terancam disanksi.
Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) tengah menghitung kemampuan anggaran daerah untuk memenuhi pembayaran kenaikan tunjangan DPRD untuk menindaklanjuti PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemda menghitung kemampuan daerah apakah berada pada kemampuan rendah, sedang dan tinggi. Karena hal ini menentukan besaran dari hak keuangan yang dibayarkan ke DPRD nantinya. Jika kenaikan tunjangan DPRD ini hanya berkisar Rp 3-4 miliar maka dipastikan tidak menggoyahkan APBD Lobar. “Kami sedang hitung kemampuan daerah, apakah berada pada kemampuan rendah,sedang dan tinggim karena hal ini menentukan besaran yang dibayarkan hak DPRD. Kalau kenaikannya hanya sekedar Rp 3-4 miliar tidak goyah lah APBD kita,” klaim Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Selasa (4/7). Dijelaskan berlakunya PP ini tertanggal 31 Mei lalu mengharuskan daerah membayar tunjangan DPRD. Dengan adanya aturan ini, tentu pemda akan penuhi sesuai kemampuan.
hak sekolah, jangan mainmain. Laksanakan semua aturan penerimaan siswa baru dengan benar. Jangan menyimpang dari aturan. Kalau menyimpang, maka akan kita tindak tegas,” tandasnya. Kepada masyarakat, terutama para wali murid calon siswa baru, juga diharapkan kerjasamanya. Jika menemukan ada indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh pihak sekolah. Terlebih jika kemudian sekolah memungut tanpa aturan dan dasar yang jelas, supaya segera melapor ke tim Saber Pungli Loteng. “Jangan dibiarkan terjadi penyimpangan. Kalau ada sekolah yang melanggar aturan dalam proses penerimaan siswa baru, laporkan ke kami,” ujarnya. (kir)
akibatkan proyeksi PAD diperkirakan tidak on target (tidak tercapai) berdampak terhadap banyak program SKPD yang bakal dibatalkan pada APBD-P nanti. Pemangkasan program ini salah satu alternatif solusi untuk memenuhi pembiayaan program SKPD. “Hal ini salah satu solusi alternatif, kita akan cek lagi kegiatan program SKPD pada ABPD murni yang tidak sesuai tupoksi. Itu yang kita pertimbangkan untuk dirasionalisasi (batalkan),”tegas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Joko Wiratno, Selasa (4/7). Dijelaskan langkah merasionalisasi program SKPD ini masih rencana sebagai salah satu solusi untuk menutupi kebutuhan usulan SKPD. Sebab usulan SKPD mencapai Rp 40 miliar, namun dana yang ada dari silpa hanya mencapai Rp 900 juta. Dijelaskan, pemangkasan ini dilakukan terhadap program yang tak sesuai tupoksi dan tak penting. TAPD bakal mengecek lagi program kegiatan SKPD yang tak sesuai program prioritas dipertimbangkan untuk dialihkan ke program lain yang lebih penting. Diakuinya ada program SKPD
yang tak sesuai tupoksi dan RPJMD, pihaknya bakal menyisir untuk diarahkan ke program yang lebih prioritas. Lebih-lebih pemberlakuan program money follow program, sehingga ada uang kalau ada program SKPD. Jika program sesuai dengan prioritas RPJMD, termasuk pengentasan kemiskinan, maka bakal ditambah. Diakui melihat kebutuhan anggaran SKPD Rp 40 miliar dibandingkan anggaran yang ada Rp 900 juta, pihaknya optimis bisa tercapai, karena diambilkan dari anggaran program SKPD yang tak penting. “Kalau tidak urgent tidak akan kami akomodir,” jelasnya, seraya menambahkan, salah satu program yang bakal dicoret seperti pengadaan kendaraan. Ia menambahkan dana Rp 900 juta ini berasal dari silpa, dana ini dipakai pada APBDP ini. Dibandingkan pada tahun-tahun lalu, dana silpa ini jauh lebih sedikit. Menurutnya, adanya dana silpa ini bukan tidak efektif pelaksanaan di SKPD. Sementara itu, sekda menyatakan terkait anggaran SKPD yang dipangkas atau dipotong, dibahas oleh TAPD dan banggar. “Soal mana yang dipangkas kita bahas,”jelasnya. (her)
Praya (Suara NTB) Pungutan dalam penerbitan sertifikat gratis bagi masyarakat melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), kini tidak lagi dilarang oleh pemerintah. Mulai sekarang, pemerintah desa dibolehkan memungut biaya dalam program tersebut. Tetapi harus sesuai aturan dan besaran pungutan yang ditarik dari masyarakat tidak boleh melebihi aturan yang sudah ditentukan. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., Selasa (4/7) kemarin. “Jadi berdasarkan SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri masing-masing Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria serta Menteri Perumahan dan Pemukiman, desa boleh melakukan pungutan dalam program Prona,” sebutnya. Namun demikian, tetap ada aturan-aturan yang berlaku dalam hal itu. Misalnya untuk besaran pungutan yang ditarik, tidak boleh lebih dari angka Rp 350 ribu. Kalau lebih dari itu, maka itu masuk kategori pelanggaran hukum. Dan, arah pengggunaan pungutan sebesar itu juga sudah jelas. Adanya aturan tersebut, diharapkan pemerintah desa bisa segera melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jika kemudi-
an ada desa yang sudah terlanjur membuat regulasi tentang pungutan pada program Prona diharap dibuat tidak menyalahi aturan yang ada. Disinggung program Prona tahun ini, Nursiah menjelaskan, sesuai informasi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Praya, akan dilaksanakan di tiga desa. Salah satunya di Desa Jago Kecamatan Praya. “Kita berharap, dengan aturan tersebut desa tidak perlu takut atau ragu memungut dalam program ini. Asalnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” ujarnya. Sebelumnya, kasus pungutan pada program Prona sudah memakan sejumlah korban. Terakhir, Kades Lajut Kecamatan Praya Tengah harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Lantaran memungut biaya pada program Prona di desanya, sebesar Rp 650 ribu per orang. Bahkan kasus tersebut, kini juga ikut menyeret sekdes setempat, lantaran diduga ikut terlibat. Berkas perkara dengan tersangka Sekdes Lajut itupun kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. “Ke depan kita berharap jangan ada lagi kades ataupun perangkat desa yang terjerat hukum karena memungut di program Prona ini,” pungkasnya. (kir)
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
Dugaan Tindak Pidana Perbankan
Tersangka Ajukan Saksi Ahli dan Meringankan Sumbawa Besar (Suara NTB)Tersangka Kasus dugaan tindak pidana perbankan di PD BPR NTB Cabang Sumbawa berencana mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi ke pihak kepolisian. Dalam hal ini satu orang saksi ahli dan dua orang saksi meringankan. “Suratnya sudah saya siapkan. Rencananya hari ini (Selasa red) saya ajukan ke Polres tembusannya ke Kejaksaan,” kata Kuasa Hukum tersangka, Dr. Umaiyah, S.H., MH kepada wartawan, Selasa (4/7) kemarin. Dijelaskannya, pengajuan saksi ahli dan meringankan ini menu(Suara NTB/ind) rut peraturan hukum diperbolehUmaiyah kan. Kemudian di dalam BAP kliennya juga ditawarkan terhadap hal tersebut. Dalam hal ini saksi ahli dari tersangka yakni Dr. Amiruddin, SH., MH dari Universitas Mataram (UNRAM). Sedangkan saksi meringankan dua orang dari BPR NTB Cabang Sumbawa Untung Sunaryo dan Irwansyah. Adapun pengajuan saksi ini terkait dengan telah ditetapkannya kliennya sebagai tersangka dugaan tindak pidana perbankan. Dalam kasus tersebut kliennya diduga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undangundang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau lampiran kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank. Sementara, apa yang dilakukan oleh kliennya menurutnya tidak masuk unsur sengaja seperti pasal yang dikenakan. Dimana tidak memasukkan casback dalam pembukuan saat itu karena tidak ada SOP yang mengatur. “Dalam pasal itu dicantumkan sengaja. Sementara sengaja itu kalau ada yang mengatur. Tetapi sengaja tidak meneracakan, karena tidak ada SOP. Sehingga unsur sengaja dalam pasal 49 itu tidak dapat digunakan. Kalau SOPnya sudah ada diatur, baru bisa dikatakan sengaja.Tahun 2015 kan tidak ada SOPnya. SOPnya baru ada tahun 2017. Prinsip hukum itu menurut ahli tidak bisa berlaku surut. Makanya kami mengajukan saksi ahli dan meringankan terkait dengan unsur pidananya,” pungkasnya. Seperti diberitakan, Dirut PD BPR NTB Cabang Sumbawa berinisial I sudah ditahan pihak kepolisian. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan di bank setempat. Bermula saat adanya laporan mengenai pembelian mobil dinas bank setempat Tahun 2015 lalu. Dimana ada cash back pembelian mobil sebesar Rp 70 juta. Dananya masuk ke rekening milik bank. Namun seorang pegawai diduga diminta mentransfer ke rekening pribadi oknum pimpinan. (ind)
Sayur Mayur di KSB Masih Dipasok dari Luar Taliwang (Suara NTB) Sampai dengan saat ini Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih sangat bertumpu kepada daerah lain dalam pemenuhan sayur-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. Padahal, potensi KSB di sektor pertanian masih sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara maksimal. Sehingga, tidak perlu bergantung kepada daerah lain. Akibat dengan adanya pola seperti itu, tingkat inflasi di daerah setempat masih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa Barat Ir. Alimin M. Si kepada Suara NTB, Selasa (4/7) tidak memungkiri masalah yang juga sangat diatensi oleh Bupati tersebut. Terhadap hal tersebut, dinas terkait juga akan melibatkan peran agen PDPGR dan PKK ditingkat desa untuk bisa mengembangkan kebun bibit. Kebun bibit ini nantinya akan ada di tiap-tiap desa yang akan dikelola langsung oleh para agen, PPL, dan PKK yang ada di desa tersebut. Dalam pengelolaan tersebut nantinya, untuk 20 persen dari jumlah benih yang ada akan dibuat bibit. Sedangkan sisanya akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Upaya ini kami rasa sangat memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masing-masing desa sehingga tidak perlu belanja di luar lagi,” sebutnya. Dikatakannya, tentu dalam memantapkan konsep ini, dinas terkait tidak bisa sendirian melainkan harus ada campur tangan dinas yang lain sebut saja dinas pertanian. Karena bagaimanapun dinas pertanian sangat diharapkan bisa mengambil bagian dalam mengintervensi ketersedian pupuk bagi tanaman tersebut. Sehingga hasil dari kolaborasi tersebut bisa memberikan hasil yang sangat bagus. Apabila hal ini bisa diwujudkan secara tidak langsung akan menghentikan pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah. “Kalau produk kita sudah bagus dan memberikan hasil yang maksimal, secara tidak langsung akan menggeser produkproduk dari luar tersebut,” tandasnya. Apabila hal tersebut bisa dimaksimalkan maka kebutuhan yang ada didalam daerah bisa dipenuhi secara mandiri. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kelebihan SPPD di Setwan KSB, Jaksa Sasar Dinas Perhubungan Sumbawa Besar (Suara NTB) Penagihan kelebihan uang perjalanan dinas anggota dan mantan anggota DPRD KSB berjalan lancar. Beberapa oknum sudah melunasi pembayaran dan ada yang mencicil pembayaran. Bahkan beberapa oknum yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan kini sudah menyetujui untuk membayar dengan mencicil. Kasi Datun Kejari Sumbawa, Jeffry G. Lokopessy, S.H, Selasa (4/7) kemarin menyampaikan, sebelumnya beberapa oknum anggota dan mantan anggota DPRD KSB tidak diketahui kejelasannya terkait pembayaran kelebihan
perjalanan dinas. Hal ini lantaran beberapa oknum tidak memenuhi panggilan. Saat ini mengenai hal tersebut sudah tidak ada persoalan. Karena beberapa oknum setempat sudah menyetujui untuk melakukan pembayaran den-
gan mencicil. Dimana rata-rata sekitar puluhan juta rupiah. “Yang sebelumnya tidak ada kejelasan sudah ada persetujuan untuk nyicil,” ujarnya. Dengan demikian, terangnya, pembayaran untuk anggota dan mantan anggota DPRD
KSB sudah tidak ada persoalan. Tersisa empat instansi lainnya yang akan dipanggil secara bertahap untuk melakukan pelunasan. Rencananya, dalam waktu dekat beberapa orang dari Dinas Perhubungan yang akan dihadirkan. “Rencananya minggu ini datang dari pihak Dinas Perhubungan. Kami sudah melakukan pemanggilan,” tukasnya. Seperti diberitakan, Inspektorat KSB mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa pada bulan Mei lalu.
Kedatangan tersebut guna meminta bantuan kepada jaksa untuk penagihan pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas beberapa anggota dan mantan anggota DPRD setempat. Perintah pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut berdasarkan hasil temuan BPK. Selain itu Inspektorat juga meminta bantuan terhadap penagihan kelebihan pembayaran paket pekerjaan di empat Instansi. Yakni Dispora, Disperindag, Dishub, dan Dinas ESDM. (ind)
Sanksi Tegas Menanti ASN Bolos
Sumbawa Besar (Suara NTB)Asisten III Setda Sumbawa, Arahim S.Sos, meminta Aparatur Sipil negara (ASN) yang bolos menambah jatah libur lebaran untuk ditindak tegas. Meski sidak kehadiran tidak dilakukan secara khusus, namun pimpinan OPD bisa melakukan absensi internal terkait kehadiran ASN. “Semua pimpinan OPD melakukan pengawasan terhadap ASN. Bagi yang tidak masuk setelah libur lebaran, tanpa keterangan yang jelas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tegas. Sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” terang Ahim, panggilan akrabnya. Pimpinan OPD diharapkan melaporkan ASN yang bolos kepada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP). Untuk kemudian ditindaklanjuti sanksi apa yang bakal diberikan sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Hasan Basri mengaku pihaknya tidak turun melakukan
inspeksi mendadak (sidak) guna mengecek kehadiran ASN dihari pertama kerja usai libur lebaran. Menurutnya, terhadap disiplin pegawai diserahkan kepada pimpinan instansi masing-masing. “Kami tidak melakukan sidak tadi. Mengenai pegawai itu sesuai dengan PP 53 diserahkan langsung ke atasannya. Kalau ada pelanggaran maka itu nanti akan dibentuk tim yang terdiri dari BKD, Inspektorat dan atasan langsung. Itupun tidak hanya dilaporkan terkait kehadiran pasca libur, tetapi juga hari yang lainnya,” ujarnya. Dijelaskannya, sebelumnya pimpinan masing-masing instansi juga sudah diingatkan melalui Surat Edaran Bupati Sumbawa. Isinya diantaranya tidak boleh ada cuti tahunan. Kemudian tidak boleh meminta izin sebelum dan sesudah lebaran. Termasuk jangan ada yang menambah libur terkecuali sakit. “Sudah diingatkan pimpinan masing-masing melalui SE Bupati,” terang Inspektur. (arn/ind)
Pembangunan Dermaga Sebotok Berisiko Gagal Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan dermaga Sebotok Pulau Moyo dengan anggaran sekitar Rp 9 Miliar berisiko gagal tahun ini. Sebab hingga awal Juli ini, belum masuk dokumen perencanaannya dari OPD terkait, dalam hal inii Dinas Perhubungan. Mengingat proyek ini mestinya segera ditender mengingat waktu pengerjaan yang cukup panjang. Belum lagi mempertimbangkan faktor risiko lain, seperti cuaca. Sebagaimana diakui Kepala Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Sumbawa, A. Malik, sebelumnya direncanakan pembangunan dua dermaga, yakni dermaga Pulau Medang dan dermaga di Sebotok. Namun karena anggarannya tidak mencukupi, anggaran pembangunan kedua dermaga tersebut disatukan dan fokus pembangunannya di Sebotok dengan total anggaran Rp 9 Miliar lebih. “Dermaga Medang kita pending dulu, meski DED sudah ada. Namun karena anggaran tidak mencukupi, anggaran Mednag dialihkan ke Sebotok. Mudah-mudahan tahun depan, dermaga Medang bisa dibangun,” sebutnya. Namun sampai sekarang, dokumen proyek dermaga Sebotok tersebut dari Dinas Perhubungan masuk masuk ke LPBJP. Sehing-
ga paling tinggi tingkat risiko kegagalannya. “Kalau masuk Agustus belum juga ditender, dengan empat bulan waktu pengerjaan, maka banyak risiko yang dihadapi. Harusnya, dokumen dermaga Sebotok, secepatnya masuk. Kita juga sudah menanyakan hal ini ke OPD terkait, karena kita khawatir terjadi kegagalan,” cetus Malik. Alasan Dishub, kata Malik, dokumen belum bisa dirampungkan, karena masih harus merubah DPA dulu. Dari dua anggaran dermaga digabung menjadi satu ke Sebotok. Terlepas dari hal tersebut, pihaknya meminta Dishub mempercepat proses penyelesaian dokumen perenc a n a a n dermaga Sebotok. Agar bisa segera dilelang. Mengingat waktu yang semakin mepet. (arn)
Tindak Lanjut Temuan BPK
Itkab KSB Tunggu Pengembalian Pihak Terkait Taliwang (Suara NTB) sudah proses pengembaliannya,” sebutnya. Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Barat saat Ady menegaskan, pihaknya tidak akan melunak terini tinggal menunggu realisasi pengembalian para pi- hadap para pihak terkait yang menyebabkan kerugian hak terkait atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan daerah itu sesuai temuan BPK. Jika nantinya mereka (BPK) terhadap hasil pemeriksaan keuangan tahun tidak juga melakukan pengembalian, maka pihaknya 2016 lalu. akan melanjutkan ke Majelis Pertimbangan Tuntutan “Kita sudah tindaklanjuti semua temuan BPK yang Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) terbaru. Dan para pihak terkait pun sudah menyata- hingga meminta bantuan kejaksaan. kan kesiapannya melakukan pengembalian,” terang “Seluruh prosedur tindaklanjut LHP sama. Kalau Inspektur Itkab KSB, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepa- 60 hari tidak bisa selesai di inspektorat maka akan da wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/7). lanjut ke majelis (TPTGR). Tidak bisa selesai juga kita Berdasarkan hasil temuan BPK dari pemeriksaan akan lanjutkan ke kejaksaan. Nah yang temuan baru terakhirnya, terdapat kerugian keuangan mencapai Rp BPK ini masih ada di tangan kami. Jadi saran kami 98 juta. Sumber kerugian itu terjadi di 4 Satuan Per- selesaikan segera karena unjung-ujungnya akan samangkat Kerja Daerah (SKPD). pai ke proses hukum akhirnya,” tegas Ady. Dijelaskan Ady, temuan terbesar kerugian daerSelanjutnya ia menyampaikan, sejauh ini ah terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Penataan kerugian keuangan daerah berdasarkan haRuang Perumahan dan Pemukiman (PUPRPP). sil temuan BPK sejak KSB berdiri yang Di SKPD yang mengurusi infrastruktur ini, terbelum bisa dituntaskan tinggal tersisa Rp catat kerugian mencapai Rp 92,6 juta. 600 juta. Saat ini prosesnya pengem“Sisanya di tiga SKPD. Nilainya kecil-kecil baliannya telah ditangani pihak Kejakdan para pihak terkaitnya juga sudah menyasaan Negeri (Kejari) Sumbawa. takan kesiapan melakukan pengembalian,” “Kita minta bantuan Kejaksaan untuk paparnya. menyelesaikan yang Rp 600 juta itu. Dan Dari hasil koordinasi dengan Dinas PUmungkin pihak kejaksaan sekarang sudah PRPP, para pihak terkait telah menmemanggil para pihak terkait,” paparnya seyatakan kesediannya melakuraya menambahkan pihaknya saat ini kan pengembalian. Para pihak fokus menyelesaikan seluruh teyang menyebabkan kerugian muan BPK. daerah itu nantinya akan “Kami berupaya menuntaskan langsung melakukan semua temuan BPK itu karena pengembalian setelah ini berkaitan langsung dengan proses pencairan termin usaha kita mempertahankan biaya kegiatannya. opini WTP (wajar tanpa “Langsung dipotong pengecualian) di tahunsaja dari pembayaran tahun berikutnya,” imtermin pekerjaan buh mantan Kepala Dimereka. Jadi saya nas PUPRPP KSB ini. kira tidak akan (bug) H. Ady Mauluddin (Suara NTB/bug)
(Suara NTB/bug)
DERMAGA – Sebagian fasilitas sandar yang telah dibangun Pemda KSB di Dermaga Labuhan Lalar, baru-baru ini.
Jaksa Turun Lapangan Cek Dugaan Penyimpangan Dana Desa Lunyuk Rea Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejakasaan Negeri (Kejari) Sumbawa dalam waktu dekat berencana turun lapangan ke Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk. Hal ini guna melakukan pengecekan terhadap dugaan penyimpangan dana desa setempat yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kajari Sumbawa, Paryono, S.H yang didampingi Kasi Intelijen, Erwin Indrapraja, S.H., M.H kepada wartawan, Selasa (4/7) kemarin menyampaikan, rencananya dalam pekan ini pihaknya turun lapangan. Pengecekan nantinya dilakukan oleh TP4D dengan melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan. Hal ini untuk mengetahui dugaan penyimpangan yang dilaporkan dalam kasus ini. “Hari Kamis TP4D turun melakukan pengecekan terhadap dugaan penyimpangannya,” ujarnya.
Dijelaskannya, indikasi perbuatan melawan hukum ada dalam laporan yang disampaikan. Tetapi untuk membuktikan kebenarannya perlu didalami kembali. Dalam hal ini dengan melakukan Pulbaket. Makanya, pihaknya akan turun lapangan dalam waktu dekat ini untuk melakukan pengecekan. “Indikasi perbuatan melawan hukum ada dalam laporan. Justru kita mau melihat betul tidak yang dilaporkan. Untuk mencari perbuatan melawan hukumnya harus kita perdalam lagi dengan pulbaket,” pungkas Kajari. Seperti diberitakan, penggunaan dana desa Lunyuk Rea tahun 2016 diduga terjadi penyimpangan. Sejumlah pembangunan yang dikerjakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu juga ada sejumlah pekerjaan yang diduga belum diselesaikan. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
Halaman 7
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Gelar Halal Bihalal, DKP Dompu Berharap Lebih Produktif Lagi Dompu (Suara NTB) Usai libur lebaran 1438 H, jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu menggelar acara halal bihalal yang dirangkaikan dengan perpisahan dengan dua pejabatnya yang memasuki usia pensiun. Momentum halal bihalal diharapkan bisa mencairkan suasana kerja diantara para pegawai, sehingga lebih produktif dalam mencapai target yang telah disepakati bersama. Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs. Burhanuddin dalam arahannya pada acara Halal Bihalal di aula Dinas Ketahanan Pangan Dompu, Selasa (4/ 7) kemarin, mengungkapkan, momentum halal bihalal harus dimanfaatkan untuk saling memaafkan satu sama lain dari hubungan selama ini. Dengan saling memaafkan, suasana kerja menjadi lebih
nyaman dan produktif. Sehingga apa yang telah menjadi target selama tahun 2017 untuk mewujudkan tujuan pembangunan di daerah. “Momen ini untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Mari kita bangun suasana kerja yang nyaman, sehingga bisa melahirkan pemikiran yang cemerlang dan kerja yang tuntas untuk mencapai target yang disepakati dari program kerja yang ada,” katanya. Momen halal bihalal yang diselenggarakan, Selasa kemarin ini juga dirangkaikan dengan acara perpisahan dengan dua pejabat di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu yang memasuki masa purna bhakti. Keduanya adalah Ir. Eni Rohaeni, Kepala Bidang Distribusi Pangan dan Kepala Seksi Distribusi Pangan, Ir. Lutfi. Keduanya memasuki masa pensiun sejak 1 Juni 2017 lalu.
Intimidasi oleh Pelaku Pembalakan Liar Masih Terjadi Dompu (Suara NTB) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW), Dadan Kuswardhana, S. Hut., mengungkapkan upaya intimidasi terhadap anggota kehutanan masih kerap terjadi. Mereka diduga berasal dari kelompok pelaku pembalakan liar kawasan hutan Teka Ndahu Kecamatan Huu. Tidak hanya pihaknya, masyarakat yang tidak setuju pembalakan liar pun sering mendapat intimidasi. “Namun secara formal masih dalam proses upaya untuk dapat disampaikan pada ranah hukum,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (4/7). Saat ini kata, Dadan Kuswardhana cara kerja dari kelompok ini sudah tergolong sitemastis.Mereka sengaja memprovokasi masyarakat sekitar untuk sama-sama menolak setiap bentuk penindakan dari aparat Penegak Hukum (APH). Saat penemuan 39 balok dan 84 papan kayu jenis sonokeling Jumat 30 Juni lalu saja, terdapat oknum yang berusaha menahan barang bukti ini.Bahkan mereka sempat mengancam akan menggelar demostrasi ketika BB kayu tetap diamankan. Hanya saja upaya tersebut tidak ditanggapi Tim Gabungan TNI, Polri dan KPH saat itu. “Tim terus melaksanakan pengangkutan barang bukti kayu temuan itu,” ujarnya. Atas sekelumit persoalan yang muncul di wilayah hutan pengelolaannya itu, Dadan Kuswardhana meminta dukungan semua pihak untuk memberantas aksi pembalakan liar, khususnya di hutan produksi terbatas yang ditumbuhi kayu sonokeling. KPH pun tidak menyangkal program yang dicanangkan untuk memberantas hal ini belum berjalan maksimal. Karenanya akan segera dilakukan evaluasi internal. Baik menyangkut kemampuan aparatur KPH, koordinasi serta berencana membangun koalisi sipil masyarakat untuk lebih kuat menolak upaya merusak hutan ini. “Saya sepakat KPH belum optimal dan sangat butuh dukungan serta partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam pengelolaan hutan yang bermartabat,” jelasnya. Dadan menambahkan intimidasi dari pelaku memang cukup masif, memanfaatkan ruang sosial yang masih terbuka lebar. Dan terindikasi kuat oknum masyarakat yang cukup berperan menggerakkan masyarakat lain untuk melindungi keterlibatanya. “Informasinya yang melakukan intimidasi ini dari oknum masyarakat kawasan hutan Teka Ndahu, untuk wilayah Pusu, Parado belum ada,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/ula)
Acara halal bihalal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu yang dirangkaikan dengan pelepasan dua mantan pejabat yang memasuki masa pensiun, Selasa (4/7) kemarin (Foto Kiri). Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin (tengah) diapit dua mantan penjabat saat foto bersama dengan Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu (Foto Kanan). Kepada kedua mantan pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Burhanuddin menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang telah dibangun selama ini dalam mencapai program di bidang distribusi pangan bagi masyarakat Dompu. Ia ber-
harap prestasi dan kinerja selama ini menjadi amal baik yang dapat diteruskan jajaran Dinas Ketahanan Pangan untuk mencapai target program yang belum dilaksanakan. “Tentu dalam pelaksanaan tugas selama ini, ada kesalah-
an dan kekhilafan agar dapat dimaafkan,” kata Burhanuddin. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. Aminullah yang membuka kegiatan acara halal bihalal dan pelepasan 2 pejabat yang memasuki masa purna bhakti
menyampaikan apresiasi atas kinerja para seniornya tersebut selama bertugas di Dinas Ketahanan Pangan. Rasa kehilangan pasti ada dengan pensiunnya Ir. Eni Rohaeni dan Ir. Lutfi. “Kita akan kehilangan personel dan ini menjadi tugas
kita bersama,” katanya. Aminullah pun berharap kepada jajarannya untuk saling bahu membahu dalam menyelesaikan beberapa program kerja yang belum terlaksana dan yang masih dalam tahap perencanaan untuk segera diselesaikan. “Semangat halal bihalal ini kita pertahankan untuk kemajuan bersama,” harapnya. Pada kesempatan ini juga hadIr.para penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu. Rumedi, S.Pt penyuluh senior Kabupaten Dompu juga didaulat menjadi penceramah tentang hikmah halal bihalal. Ir. Eni Rohaeni dan Ir. Lutfi juga diberi kesempatan menyampaikan pesan dan kesannya pada jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu. Keduanya pun diserahi bingkisan cinderamata dari jajaran Dinas Ketahanan Pangan Dompu. (ula/*)
Ketua DPRD Dompu Jadi Korban Isu Penyalahgunaan Narkoba Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu Yuliadin, S. Sos., mengaku dirinya tengah dihantam isu penangkapan karena mengonsumsi narkoba. Informasi yang disebar oknum tak bertanggung jawab tersebut kini ramai diperbincangkan. Hal ini menjadi kekhawatiran pihaknya karena dapat memberi citra buruk DPRD Dompu. “Katanya ditangkap oleh tim anti narkoba, padahal saat ini saya sedang gencar memberantas sampai ke akar-akarnya, terutama bandit-banditnya,” katanya kepada wartawan usai mengahadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangung Desa (TMMD) di Desa Calabai, Selasa (4/7). Menurutnya, cara-cara ini bagian dari upaya mengham-
bat langkah anggota Dewan memberantas narkoba, terutama untuk penyalahgunaan pil tramadol. Meski telah rutin menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan tramdol di tempat umum dan ruang publik lainya.Namun, sebut dia, tingkat penggunaannya semakin meningkat drastis. “Padahal yang sudah ditangkap di Polres sudah ban-
yak tapi itu tidak berpengaruh,” ujarnya. Informasi bahwa dirinya telah tertangkap diketahui setelah dihubungi beberapa orang rekannya, yang mana kabarnya ia ditangkap di wilayah Sumbawa pada Minggu 1 Juli kemarin. Dan persoalan ini sebut dia bisa saja strategi para bandit maupun lawan politiknya. Dan untuk
menyikapi itu Yuliadin siap melawan karena bagaimana pun ini akan mengganggu kondusivitas daerah. Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah berhasil menyita pil tramadol dan menginterogasi para penggunaanya. Hanya saja di waktu yang bersamaan spanduk informasi agar penyalahgunaan narkoba ditembak mati yang dipajang di beberapa titik langsung dicabut oknum tak bertanggung jawab. “Malam minggu itu juga terjadi pencabutan baliho saya yang di Cakre, satu baliho yang dicabut dari enam baliho yang saya pampang,” jelasnya.
Untuk mendukung upaya pemberantasan tramadol di Dompu pihaknya tengah merancang Peraturan Daerah, dan aturan tersebut akan diparipurnakan dalam waktu dekat ini. Sementara untuk melaporkan persoalan ini ke penegak hukum karena telah mencemarkan nama baiknya tak akan dilakukan. Yuliadin hanya berharap masyarakat tidak mempercayai isu tersebut. “Biarkan saja isu itu berkembang tapi harapan saya pada masyarakat untuk tidak percaya isu hoax yang mendiskreditkan seseorang, ya harus dicari buktinya dulu,” pungkasnya. (jun)
Penyeragaman Pagar di Dompu Diduga Bermasalah Dompu (Suara NTB) Penyeragaman pagar Kantor Pemerintah Kabupaten Dompu sejak 2016 lalu diduga bermasalah. Selain anggarannya sengaja dipecah untuk menghindari tender, pembangunan pagar tersebut justru dilaksanakan seperti direhab. Bahkan, Pagar Kantor Camat Manggelewa yang dibongkar pada bagian depannya terlihat terbuka karena tidak sampai ujung. Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M. Amin, S.Sos kepada Suara NTB,
Senin (3/7) mengaku, pagar kantor Camat Manggelewa yang tidak sampai ujung tersebut sesuai ketersediaan anggaran. Untuk pembangunan pagar Kantor Camat Manggelewa tersebut dialokasikan Rp 150 juta. “Memang anggaran cukupnya segitu,” kata M. Amin. Untuk melanjutkan pembangunan sisa pagar yang belum tuntas dikerjakan pada bagian depan dan gerbangnya, diakui M. Amin, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80an juta dan tinggal dikerjakan. “Kita sudah siapkan anggarannya Rp 80 juta untuk melanjutkan pagarnya dan membangun gerbangnya,” ungkapnya. Terhadap pagar Kecamatan Woja, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pagar Badan Pendapatan Daerah yang dalam perencanaannya bangunan pagar baru. Tapi dalam pelaksanaannya justru beberapa bagian hanya merehab bagian pagar yang ada. Seperti pada bagian papan namanya dilanjutkan pasangan papan nama yang ada, kemudian diplaster dan dicat ulang sehingga terkesan bangunan baru.
(Suara NTB/ula)
SEBAGIAN - Pagar Kantor Camat Manggelewa yang tidak menutupi seluruh bagian lahan. Bahkan, di Badan Pendapatan Daerah, hanya menyambung bangunan pagar yang ada dan mengganti besi pagarnya yang masih terlihat bagus. Terkait
hal ini, M Amin berdalih, pembangunan tersebut sudah sesuai perencanaan dalam gambar. “Itu memang seperti itu perencanaannya,” katanya. (ula)
Bupati Buka TMMD Kodim Dompu di Pekat Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun 2017, di Lapangan Umum Desa Calabai, Selasa (4/7). Kegiatan yang akan difokuskan untuk pembangunan fisik dan Non fisik 12 desa di Kecamatan Pekat tersebut disambut antusias masyarakat. Mereka bahkan turut berperan aktif membantu TNI mempersiapkan acaranya. HBY, sapaan akrab Bupati Dompu dalam sambutannya menyampaikan, upacara pembukaan TMMD tahun ini jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab pesertanya meningkat drastis. Hal ini persis sama dengan angka 99 sebagai nilai tertinggi. Program TMMD jelas Bupati, sudah berlangsung lama di Indonesia, tetapi semakin ke timur tantangan dalam membangun daerah semakin rumit dan banyak. “Tahun ini alhamdulillah Kodim 1614 Dompu merencanakan pembangunan jalan di Kecamatan Pekat. Dan mudah-mudahan nanti dianggaran perubahan tahun 2017 kita bisa mengalokasikan tambahan anggaran untuk karya bakti ABRI,” ungkapnya. Selain dengan TMMD, percepatan pembukaan jalan-jalan baru di Pekat dan tempat lain diharap bisa melalui kegiatan yang terintegrasi antara TNI dan kesatuan lainya. Karena bagaimana pun melalui upaya khusus TNI tahun ini harga gabah dapat terkendali dengan baik, harga jagung jauh lebih baik dari HPP. Upaya yang telah dilakukan TNI ini kata Bupati, akan merangsang semangat rakyat Dompu untuk menanam komoditas pertanian untuk jauh lebih baik. “Itu berarti kita sebagai penyelenggara negara harus meresponya dengan membuka jalan lebih banyak supaya petani tidak mengeluhkan susahnya mengangkut keluar jagung, padi, jambu mente
dan sebagainya,” jelas Bupati. Karenanya selaku orang nomor satu di Dompu pihaknya merasa bangga atas semangat kerja yang dibangun Kodim 1614/Dompu, yang pada akhirnya akan semakin mempererat hubungan persaudaraan antara pemerintah dan rakyatnya. Sementara untuk masyarakat Bupati menegingatkan betapa pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan. Komandan Kodim 1614/Dompu, Letkol CZI. Arief Hadiyanto S.IP, dalam laporan menyebutkan, kegiatan ini akan berlangsung hingga 30 hari kedepan sesuai surat telegram PJO TMMD Nomor ST/14/2017 Tanggal 11 April 2017. Selama 30 hari itu Kodim bersama masyarakat akan melakukan pembangunan fisik maupun non fisik di 12 desa, diantaranya Desa Soritatanga, Doropeti, Nangakara, Sorinomo, Beringin Jaya, Pekat, Calabai, Karombo, Kandindi Barat, Nangamiro, Kandindi dan DesaTambora. Sasaran pembangunan fisik tambah Dandim, diantaranya rehab Musala Miftahul Jannah di Desa Soritatanga seluas 7x7 meter, pembukaan dan pengerasan jalan di Desa Doropeti
seluas 3x300 meter, rehab Musala Takwa di Desa Nangakara 7x7 meter, rehab Musala Istihaddi Desa Sorinomo 8x8 meter, rehab Musala Al Jihad dan Musala AL Ijtihad di Desa Beringin Jaya 8x8 meter dan 7x7 meter. Kemudian rehab Musala Baitul Her dan Musala Ustwatun Hasanah di Desa Pekat 7x7 meter dan 7x7 meter. “Selain itu Rehab Musala Abul-Abul Jannah,pembangunan masjid Soridei, pembuatan jembatan di Desa Karombo,rehab Musala Al Amin dan Nurul Iman di Desa Nangamiro, Musala Nurul Anwar dan Nurul Huda di Desa Kadindi Barat. Kemudian Rehab Musala IBADU Rahman dan Pembangunan pagar pura dalam di Desa Kadindi atas dan rehab Musala Sila Dharma di Desa Tambora,” jelasnya. Sementara sararan non fisiknya lanjut dia, antara lain penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, Kamtibmas, KB Kesehatan, Pertanian dan Penyuluhan pertanahan. “Sumber dana TMMD ke 99 di dukung dari APBD Kabupaten Dompu sejumlah Rp 800 Juta. Dana operasional personel TNI sesuai alokasi dari satuan atas,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
PUKUL GONG - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat memukul gong sebagai tanda dibukanya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Selasa (4/7).
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
SUARA NTB
Halaman 8
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016
a. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) pada anak sekolah melalui Program Informasi Komunikasi Reproduksi (PIK-R) di sekolah. b. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak balita, penyuluhan KB pada pasangan usia subur. c. Pembentukan kelompok dialog warga di masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan menuju generasi emas 2025 di Desa 10 Desa di Kabupaten/Kota se NTB.
16. Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Perhubungan di Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.20,563,905,034,- atau 93,64% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.21,960,067,800,Hasil yang dicapai antara lain : Terlaksananya pemagaran pelabuhan Telong Elong sepanjang 260 meter; Pembangunan 18 halte portable angkutan missal/BRT; Pemasangan 105 buah Rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan provinsi di Pulau Lombok dan Sumbawa; pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) di ruas jalan provinsi di Pulau Lombok dan Sumbawa; Pemasangan Trafick dan Warning Light; Pembangunan dan pemasangan menara suar di Pulau NNisarate, Tanjung Kesi dan Tanjung Pasir; Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang angkutan udara di Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa dan Kab. Bima; Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang angkutan laut di Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Bima dan Kab. Lombok Utara; A. IndikatorCapaian Jumlah Angkutan Penumpang Laut pada Tahun 2016 target yang harus dicapai adalah sejumlah 172.025 orang Untuk pencapaian taget Jumlah Penumpang Angkutan Laut pada Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Program Pengembangan Transportasi Laut dan 3 (tiga) kegiatan yaitu : (1) Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Pelayaran (2) Peningkatan/Pengembangan Kepelabuhanan di NTB dan (3) Peningkatan/ Pengembangan Angkutan Laut di NTB. B. Indikator Capaian Jumlah Angkutan Penumpang Udara pada Tahun 2016 target yang harus dicapai adalah sejumlah 3.298.000 orang. Untuk pencapaian taget Jumlah Penumpang Angkutan Udara pada Tahun Anggaran 2016 didukung oleh Program Pengembangan Transportasi Udara dan 3 (tiga) kegiatan yaitu : (1) Peningkatan/Pengembangan Keselamatan Penerbangan (2) Peningkatan/Pengembangan Kebandarudaraan di NTB dan (3) Peningkatan/Pengembangan Angkutan Udara. 17. Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Komunikasi dan Informatika. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.5,292,375,534,- atau 93,50% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.5,660,526,500,- yang dialokasikan di Belanja Pegawai Rp.1.181.860.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Dalam rangka memberikan pelayanan yang efeknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat diantaranya dengan penyedian jaringan internet gratis melalui program Mobil Internet Keliling / Mobile Community Acces Point(M-CAP) serta program Kampung Media yang hingga saat ini telah memiliki sekitar 199 (seratus sembilan puluh sembilan) komunitas se-NTB dengan lebih dari 1.000 orang anggota. Selain itu beberapa kegiatanTahun Anggaran 2016 yang telah dilakukan untuk menunjang aktifitas komunikasi dan informatika antara lain : Pelatihan terhadap operator Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK); Penyebaran informasi pembangunan daerah melalui Pertunjukan Rakyat, Pemutaran Film, Siaran Mobil keliling; Penguatan dan Kemandirian Kampung Media melalui Jambore Kampung Media; Sambung Rasa Antara Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); Pelaksanaan Sarasehan tentang lembaga penyiaran komersial, Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Penyiaran Indoenesia se Indonesia yang dilaksanakan di Provinsi NTB yang diikuti kurang lebih 350 orang peserta. 18. Pertanahan Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang secara de jure menjadi kewenangan pemerintah daerah, secara de facto penanganannya dilaksanakan oleh kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB. Namun demikian, penyelenggaraan kesembilan sub bidang urusan pertanahan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai ilustrasi dapat diinformasikan, bahwa luas tanah yang terindikasi terlantar sampai dengan tahun 2016 seluas 21.471,681 Ha, dengan rincian : - Hak Guna Usaha : 16.602,75 Ha - Hak Guna Bangunan : 1.607,38 Ha - Hak Pakai : 155,131 Ha - Izin Lokasi : 3.106,42 Ha Berkaitan dengan tanah terlantar, berdasarkan data hasil inventarisasi dan verifikasi tanah yang terindikasi terlantar tahun 2016, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB secara berkesinambungan memproses kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016 di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Provinsi NTB dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.42,001,486,409,- atau 92,94% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.45,192,681,200,- Hasil yang dicapai antara lain : Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Rapat Koordinasi Evaluasi Dalam Rangka Penanganan Konflik; Pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD) pencegahan konflik dikalangan Pemuda/ Pelajar dan Ormas; Temu bina pencegahan konflik dikalangan Pemuda/ Pelajar dan Ormas; terlaksananya Rakor stabilitas Politik keamanan menjelang Pilkada; Berpartisifasinya 2.600 orang masyarakat dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan; Fasilitasi /pengerahan personil terlatih sejumlah 711
orang dlm rangka kunjungan Presiden dan Wkl Presiden dan pencegahan / pemulihan/ penghendtian konflik social; Tersalurnya Hibah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 kepada PamSwakarsa di Kab. Lombok Timur; Terlatihnya Personil Satpol PP yang dilatih tentang pengamanan obyek vital dan kemampuan dasar intelijen; Terlaksananya Sosialisasi dan penyuluhan Perda/Pergub dan kebijakan terkait pelaksanaan Program Unggulan dan Strategis Daerah lainnya; TerlaksananyaOutbond Bela Negara Bagi Aparatur Sipil dan/atau Generasi Muda; Turut sertanya 600 orang Personil Satpol PP dan Linmas yang mengikuti gelar pasukan HUT Pol. PP; Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyalahgunaan, peredaran, pengguna narkoba dan minuman keras bagi generasi muda/pramuka, siswa/ pelajar Kabupaten/ Kota; Tersusunnya dan dicetaknya 200 Buku Data Base Partai Politik; Terlaksananya pelatihan terhadap 75 personil Satlinmas yang dilatih dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam; Terdistribusinya bantuan 73 unit tendon air ke daerah bencana; Turut berpartisipasinya 400 orang aparat, relawan dan masyarakat yang berpartisipasi dalam gladi penggulangan bencana; Aparat BPBD yang yang dilatih tentang kaji cepat darurat bencana; Terbentuknya 5 Desa Tangguh Bencana; Terbentuknya 1 pasukan (60 orang) pasukan Tim Reaksi Cepat (TRC) 20.OtonomiDaerah,PemerintahanUmum,AdministrasiKeuangan Daerah,PerangkatDaerah,KepegawaiandanPersandian Dalam penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 di Provinsi NTB dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah meliputi Biro Umum, Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Perekonomian, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam, Inspektorat, Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi NTB di Jakarta, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Sekretariat KORPRI Provinsi NTB. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,914,903,535,456,- atau 95,75% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 1,999,832,998,423,-,Hasil yang dicapai antara lain : * Biro Umum Kinerja pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangandaerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandiandiselenggarakan oleh Biro Umum, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran programnya Meningkatkan Kualiatas dan Kapasitas sarana dan prasarana aparatur (pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan, pengadaan alat elektronik, pengadaan peralatan jaringan/studio dan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah; Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatannya antara lain : penyusunan standar harga dan peningkatan manajemen aset daerah;Program Optimalissi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik; Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan e-Procurement. * Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPBJP) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Pengendalian pelaksanaan pembangunan Provinsi NTBdengan capaian indikator dokumen penyusunan rumusan kebijakan kepala daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Permukiman, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Sumber Daya Air, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Perhubungan, Monev Informasi aktual sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya, Pengendalian Administrasi Pembangunan Lingkungan Hidup, Pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahdengan capaian indikator kinerja tersaringnya rekanan dalam pengadaan barang jasa di 44 SKPD. Untuk program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan Buku Standar Satuan Harga yang akan dipergunakan sebagai acuan oleh semua SKPD dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait dengan ketetapan harga * Biro Hukum Pada Tahun 2016, Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Hukum telah mengeksekusi satu program yaitu program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari 4 kegiatan. Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penataan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja pada tahun 2016 antara lain tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Daerah sebanyak 12 naskah, Peraturan Gubernur 56 naskah dan sebanyak 1.136 Surat Keputusan Gubernur. Tertanganinya kasus hukum yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebanyak 13 perkara, terselesaikannya 30 naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu, ada 139 produk hukum yang dikaji berupa Peraturan Walikota dan Peraturan Peraturan Bupati. Tujuannya untuk memperoleh keserasian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah. * Biro Organisasi Program Penataan Daerah Otonomi Baru dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kelembagaan perangkat daerah yang hemat struktur dan kaya fungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Biro Oranganisasi telah melakukan kajian terhadap kelembagaan perangkat daerah dan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang organisasi perangkat daerah. Dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu serta tatalaksana
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui program peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu berupa laporan penilaian kinerja dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang akan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang akan dijadikan penilaian akuntabalitas kinerja dari Pemerintah Provinsi secara keseluruhan. Selain itu untuk efektivitas dan efisiensi perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2016 telah melaksanakan penilaian dan penyusunan analisis jabatan dan informasi jabatan serta menyusun profil jabatan fungsional dan struktural terhadap 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 75 UPTD/Balai lingkup Pemerintah Provinsi NTB * Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam Ada 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Administrasi Kerjasama dan Sumberdaya Alam pada Tahun 2016 yaitu : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam; program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, yang telah menghasilkan 20 (dua puluh) naskah Perjanjian Kerjasma dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota; Program Kerjasama Non Pemerintah dalam program ini telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak ke 3 atau lembaga non pemerintah dan telah disepakati 16 naskah kerjasama, sedangkan kerjasama dengan lembaga internasional telah disepakati 2 naskah MoU. Sementara dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi sumberdaya alam, telah disusun dokumen/buku yang berisi data dan informasi tentang sumberdaya lahan, kehutanan, pertambangan, energy, perikanan, kelautan dan peternakan. * Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Salah satu program yang cukup penting yang telah dieksekusi di Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan agama. Dalam program tersebut telah dilaksanakan MTQ Tingkat Nasional. Provinsi NTB bertindak selaku tuan rumah dalam kegiatan tersebut dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka program peningkatan pelayanan keagamaan meliputi, memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan program peningkatan Iman dan Taqwa/ tauziah bagi aparatur PNS lingkup Setda Provinsi NTB sebanyak 50 kali. Sedangkan dalam Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) baik dari tingkat SD, SMP dan SMA. * Biro Administrasi Pemerintahan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2016 melalui Biro Administrasi Pemerintahan, telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan, antara lain :Tersusunnya 1 dokumen LPPD Provinsi NTB Tahun2015, terfasilitasi dan koordinasi penegasan batas daerah pemerintahan Kab/Kota se NTB, selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan secara baik (goodgoverment) telah dilaksanakan pula percepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Melalui tiga upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB sebagai upaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah pada Tahun 2016, telah dicapai hasil sebagai berikut: a. Fasilitasi dan koordinasi penegasan batas daerah pemerintahan Kab/Kota se NTB, diimplementasikan melalui kegiatan: 1) Rapat koordinasi percepatan penegasan batas daerah; 2) Konsultasi dan koordinasi penyusunan draft Permendagri penegasan batas daerah. b. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian perselisihan Sengketa batas daerah Kab/Kota se NTB, dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi titik koordinat bermasalah; 2) Rapat koordinasi penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kab/Kota se Nusa Tenggara Barat. 3) Pembuatan kronologis batas daerah masing-masing pihak
* Biro Administrasi Perekonomian Kinerja pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangandaerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan oleh Biro Administrasi Perekonomian, adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :. Tersosialisasinya kepada 450 orang dikalangan petani tembakau pemahaman tentang cukai rokok ; Terpantaunya peredaran 25 merek rokok yang menggunakan cukai illegal; Tercatatnya arus keluar masuk 18 komoditas pangan strategis di 4 pelabuhan; Terlaksananya monitoring dan evaluasi bahan galian dan energy, dan produksi budidaya; Tersusunnya 1 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Terlaksananya bimbingan terhadap 120 orang petani tembakau virginia tentang penggunaan pupuk; Terlaksananya sosialisasi tentang Bhan Bakar Alternatif (BBA) untuk omprongan tembakau. * Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2016 telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak18Raperda yang terdiri dari 8 Perda inisiatif DPRD dan 10 Perda Inisiatif Eksekutif ; Terlaksanya rapat-rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi sekretariat sebanyak 357 kali; Rapat Paripurna yang dilaksanakan 37 kali; Rapat dengar pendapat yang difasilitasi sekretariat sebanyak 157 kali; Kunjungan kerja anggota DPRD ke dalam daerah yang dilaksanakan 22 kali dialog/ hearing sebanyak 48 kali. * Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Adapun program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selama tahun 2016 antara lain : Pengadaan Kendaraan Dinas; Rehabilitasi sedang maupun berat rumah-rumah dinas di lingkup Pemda Provinsi NTB; Rehab gedung kantor ; pembangunan gedung dan bangunan golongan I dan golongan II; Pengadaan Bangunan Asrama Mahasiswa Bandung , Bogor dan Jogjakarta; tersertifikatnya 80 persil tanah milik Pemerintah Daerah Penyusunan Perda dan Pergub APBD dan APBD Perubahan Tahun 2017; Bersambung...
SUARA NTB
Rabu, 5 Juli 2017
Halaman 9
Sepekan, Ribuan Wisatawan Mendaki Rinjani Mataram (Suara NTB) – Ribuan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara memadati kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Banyaknya wisatawan berkunjung usai lebaran ini seakan menjadi tradisi bagi para pendaki. Sebab pendaki yang berasal dari berbagai daerah bahkan berbagai negara menganggap mendaki Rinjani usai lebaran merupakan saat yang tepat.
(Suara NTB/lin)
PULAU KENAWA - Wisatawan tengah menikmati suasana keidahan di Pulau Kenawa.
Pulau Kenawa Semakin Mencuri Hati Wisatawan Mataram (Suara NTB) – Mendengar nama Pulau Kenawa, wisatawan akan teringat dengan Pulau Sumbawa. Pulau ini memiliki banyak destinasi wisata yang indah. Salah satunya Pulau Kenawa. Tidak heran jika banyak wisatawan, bahkan wisatawan lokal yang membuat agenda untuk berkunjung ke pulau yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini. “Pulau Kenawa disebut sebagai destinasi yang komplit. Makanya meskipun saya sudah pergi, tapi saya ingin pergi lagi. Tapi kali ini dengan pasangan saya,” kata salah satu warga Kota Mataram Muhammad Ishak kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (4/7). Ia mengatakan bahawa panorama yang indah dan suasana yang romantis sangat pas dijadikan sebagai tempat berlibur bagi orang terkasih. Pria yang menikah seminggu yang lalu ini berencana untuk berbulan madu di Pulau Kenawa. “Kami akan menghabiskan waktu liburan di sana,
sekalian ke Pulau Paserang yang dekat dengan Pulau Kenawa,” akunya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat IGB Sumbawanto mengatakan bahwa saat ini memang Pulau Kenawa menjadi salah satu destinasi andalan di KSB. Letaknya yang dekat dengan pelabuhan dan mudah diakses menjadi keunggulan tersendiri. Selain memang pemandangan dan pantainya yang indah. “Pulau Kenawa sekarang semakin banyak yang kunjungi. Baik oleh warga lokal maupun yang berasal dari luar. Banyak juga yang mendirikan tenda dan bermalam di sana,” ujarnya. Pulau Kenawa merupakan pulau kecil tanpa penduduk yang mempunyai luas kurang lebih 15 hektar. Terhampar dataran rendah kecuali satu bukit kecil di bagian tengahnya. Di sekeliling pulau ini di bangun saung-saung kecil sederhana. Sehingga wisatawan dapat berteduh dan beristirahat.
Selain tidak berpenghuni, pulau ini juga belum mempunyai sumber listrik dan air bersih yang mengakibatkan tidak tersedianya prasarana penginapan. Jika ingin menginap, wisatawan harus mendirikan tenda sendiri. Setelah itu, wistawan dapat menikmati suasana pantai yang indah. “Saya senang mandi di Pantai Kenawa, karena bawah lautnya indah. Saya ingin lebih banyak lagi yang tahu tentang pulau yang indah ini,” kata Ishak. Tidak hanya pemandangannya, Pulau Kenawa juga memiliki kekayaan laut yang melimpah. Dengan pantai pasir putihnya dan kerang-kerang yang bertebaran di pantai. Wisatawan juga bisa menemukan binatang-binatang laut seperti kepiting kecil dan bintang laut yang unik. Dari jarak 3-5 meter dari bibir pantai, wisatawan sudah bisa menikmati snorkeling hanya dengan kacamata renang, karena kedalaman pantainya yang tidak seberapa. (lin)
“Memang banyak yang mendaki, baik dari Senaru maupun Sembalun. Memang ini sudah diperkirakan, karena biasanya banyak yang senang mendaki setelah lebaran,” kata Kepala Balai TNGR Agus Budi, di Mataram, Selasa (4/7). Setelah lebaran, ada 4.724 orang mendaki Rinjani. Semuanya berasal dari dalam dan luar negeri. Baik wisatawan lokal, domestik maupun yang berasal dari mancanegara. Dari jumlah itu, sebanyak 708 merupakan wisatawan mancanegara dan 4.016 merupakan wisatawan nusantara. Pada tanggal 25 Juni jumlah wisatawan yang sudah melakukah registrasi sebanyak 135 orang. Sebanyak 83 wisman, dan 52 wisnus. Pada tanggal 26 Juni sebanyak 1.052,
dengan rincian 132 wisman dan 921 wisnus. Pada tanggal 27 Juni sebanyak 1.443 dengan rincian, 142 wisman dan 1.285 wisnus. Pada tanggal 28 Juni sebanyak 1.460 orang dengan rincian, 175 wisman dan 1.285 wisnus. Sementara pada 29 Juni sebanyak 633 orang, dengan rincian 176 wisman dan 457 wisnus. “Kami sangat berharap kesadaran semua pihak agar membawa kembali sampahnya. Gunung Rinjani ini milik kita bersama yang harus dijaga kelestarian dan keindahannya secara bersama-sama,” ujarnya. Salah satu wisatawan, Elsa Amora yang mendaki pada 28 Juni lalu mengaku cukup kaget dengan banyaknya wisatawan yang mendaki. Ia cukup kesulitan saat hendak sampai pun-
(Suara NTB/lin)
DANAU SEGARA ANAK - Seorang wisatawan tengah menikmati suasana keindahan di Danau Segara Anak yang ada di Gunung Rinjani. cak Rinjani. Karena banyaknya wisatawan yang berjejal ingin sampai puncak. “Kemarin itu benar-benar ramai, padat merayap kayak di pasar. Di puncak itu ramai banget. Bahkan untuk foto di puncak pun kita antre lama. Turunnya juga gitu, di danau juga ramai sekali orang,” akunya. Ini merupakan pendakian pertamanya ke Gunung Rinjani. Namun ia tidak mengetahui
bahwa jumlah pendaki akan sebanyak itu. Menurutnya, TNGR harus membatasi jumlah pendaki saat ramai. Pasalnya, itu dapat merusak dan mengurangi keindahan alam Rinjani. “Di danau itu jadi banyak sampah. Di beberapa tempat juga banyak sampah. Saya rasa memang harus dibatasi jumlah pendaki setiap harinya. Jadi tidak membludak seperti kemarin,” ujarnya. (lin)
Akomodasi Modern di Hotel D’Praya HOTEL d’praya menjadi salah satu hotel yang dijadikan sebagai referensi menginap oleh wistawan. Letaknya yang berdekatan dengan Lombok International Airport menjadikan hotel ini sangat strategis dan menjadi favorit wisatawan. Hotel ini juga menyediakan berbagai akomodasi yang modern yang akan menambah kenyamanan tamunya. “Hotel ini hanya dekat dengan bandara dengan waktu tempu hanya 5 menit. Kami juga menawarkan akomodasi yang modern dengan kolam renang outdoor, akses Wi-Fi gratis dan kami menyedikan fasilitas antarjemput bandara secara gratis,” kata General Manager d’Praya Lombok Hotel Lalu Abdul Hadi Faishal di Mataram, Selasa (4/7). Ia mengatakan bahwa semua fasilitas itu diberikan untuk memberikan kenyamanan bagi setiap
(Suara NTB/ist)
Salah satu kamar di Hotel d’Praya tamunya. Sehingga tamunya merasa betah untuk tinggal berlama-lama di hotel. Bukan hanya dekat bandara, hotel ini juga dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hadi mengatakan jarak antara hotel dengan destinasi wisata Pantai Tanjung Aan dapat dica-
pai dalam 15 menit berkendara dari akomodasi. Sementara untuk menjangkau pusat Kota Mataram memerlukan 35 menit berkendara. Selain itu untuk berkunjung ke Pantai Senggigi pun hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Hotel ini terdiri dari 90 kamar
dalam tiga lantai. Terdapat berbagai fasilitas di dalam kamar maupun pada keseluruhan gedung hotel. Sebab hotel ini sangat mengutamakan kenyamanan tamu yang datang. “Kami punya puluhan tenaga kerja yang siap melayani setiap tamu yang datang. Tenaga kerja kami sebagian besar sudah bersertifikat, sebagian lagi masih dalam proses. Untuk makanan sendiri kami menyediakan makanan tradisional, terutama makanan lokal asal Lombok,” ujarnya. Semua kamar di d’praya Lombok Hotel dilengkapi AC dan menampilkan desain kontemporer. Masing-masing menyediakan TV kabel layar datar, lemari pakaian, ketel listrik dan area tempat duduk. Kamar juga memiliki kamar mandi dalam yang menawarkan shower air panas dan dingin, serta perlengkapan mandi gratis, sandal, dan handuk. (lin)
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
PENDIDIKAN
Halaman 10
PPDB SMP di Mataram Respons Keluhan Guru
Dikbud Tegaskan SK GTT Bisa Direvisi Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Lombok Barat (Lobar) merespons keluhan sejumlah guru terkait SK penetapan Guru Tidak Tetap (GTT) oleh Dinas Dikbud Lobar. Dikbud memastikan SK tersebut bisa direvisi untuk mengakomodir guru dan operator tidak tetap yang layak masuk SK, namun belum masuk. Penegasan ini Disampaikan Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi, Selasa (4/7). Hen(Suara NTB/her) drayadi mempersilakan sejumM. Hendrayadi lah guru yang mengeluh untuk datang membawa dokumen mereka ke kantornya.”SK itu bisa direvisi, kalau memenuhi syarat pasti lolos,” terangnya. Penerima SK GTT dan operator sekolah, tegas Hendra masih bisa direvisi. Jika memang ada kesalahan seperti yang disangkakan bisa dibatalkan. “Jangankan mereka (guru), staf saja yang memasukkan tidak benar (penerima) saya tindaklanjuti dia,” tegasnya. Dinas Dikbud Lobar, ujarnya, sejauh ini belum menerima aduan terkait masalah GTT. Malah Hendra mengaku saat penetapan, pihaknya banyak menemukan kendala. Di antaranya, ada sekolah yang mengirim data kurang valid. Yang diminta guru kelas, tapi tercantum guru umum. Begitu juga operator sekolah mereka cantumkan tenaga kependidikan, sehingga hal itu tidak bisa terbaca di dapodik.”Itu ada satu (guru) di SDN 4 Buwun Mas. Tapi insya Allah kita akan akomodir dia,” tegasnya. Fakta di lapangan, banyak guru yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, namun tidak memiliki jam mengajar yang cukup di sekolah sesuai persyaratan, sehingga tidak bisa diakomodir.Sesuai regulasi, penerima SK GTT bupati untuk daerah reguler harus memiliki jam mengajar minimal 12 jam seminggu dan minimal sudah mengabdi sembilan tahun. Sedangkan guru yang mengajar di daerah tertinggal, seperti di Kecamatan Sekotong diberikan keringanan minimal mengabdi lima tahun ke atas. Bagi guru SD, persyaratan khusus harus memegang kelas. Pemberian SK GTT ini dipastikan ada penambahan tahun depan. Itu setelah bupati menyanggupi ada tambahan anggaran. Sementara penetapan SK GTT kemarin akan direvisi, karena ada data penerima yang dobel. Penerima sudah memperoleh insentif GTD, namun kembali mendapat insentif GTT.”Kemungkinan sampai 12 orang, pasti kita revisi,” tandasnya.(her)
Sekolah Pinggiran Kota Minim Pendaftar Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Mataram jalur regular tahun ajaran 2017/2018 mulai dibuka Selasa (4/7). Di sejumlah SMP negeri yang berada di tengah Kota Mataram terlihat pendaftar sangat banyak. Berbanding terbalik dengan SMP negeri yang berada di daerah pinggiran Kota Mataram, pendaftar terlihat minim. Antrean panjang terpantau di SMP yang berada di Jalan Udayana dan Jalan Pejanggik Selasa kemarin, seperti SMPN 6 Mataram, SMPN 2 Mataram dan SMPN 1 Mataram. Kendaraan bermotor pendaftar terparkir sampai ke bahu jalan. Antrean panjang dan berdesakan juga tampak di loket verifikasi di setiap sekolah itu. Pemandangan berbeda terlihat di SMP yang berada di pinggiran Kota Mataram seperti SMPN 22 Mataram, yang terletak di Jalan Gontoran, Kelurahan Bertais Sandubaya. Ketika Suara NTB datang ke sana pukul 11.30 Wita, tidak terlihat ada seorang pendaftar pun. Kepala SMPN 22 Mataram, H. Nasruddin, S.Pd., saat ditemui di ruang kerjanya, mengakui pendaftar di SMPN 22 masih minim, di hari pertama itu tercatat sebanyak 48 pendaftar. Namun jumlah ini lebih banyak dibandingkan di hari pertama PPDB di tahun lalu yang hanya 20-an pendaftar. Berbagai cara dilakukan pihaknya untuk menarik siswa, seperti sosialisasi ke SD terdekat dari SMPN 22 dan sosialiasi ke lurah. “Harapan saya bisA terpenuhi kuota sebanyak empat kelas, supaya jam mengajar guru terpenuhi, dan tidak mengajar lagi di sekolah lain, sehingga bisa fokus ke SMPN 22,” katanya. Kuota untuk SMPN 22 sebanyak empat rombongan belajar dengan total 128 siswa. Satu rombongan belajar atau kelas terdiri dari 32 siswa. Ia berharap
pada PPDB sistem online ini kuota itu dapat terpenuhi. Jika pun tidak, ia berharap bisa mendapatkan 80 siswa, sehingga empat kelas dapat terisi dengan jumlah siswa minimal sebanyak 20 orang. Agar mendapatkan siswa, Nasruddin juga mendatangi SMPN 12 dan SMPN 14 Mataram yang berada dekat dengan SMPN 22 Mataram. Ia menyampaikan ke sekolahsekolah itu agar jika pendaftar yang berasal dari lingkungan SMPN 22 Mataram agar menjadikan SMPN 22 Mataram sebagai pilihan kedua. “Trik saya ke SMPN 14 dan SMPN 12, agar yang berada di zona SMPN 22 supaya memilih SMPN 22 sebagai pilihan kedua. Misalnya tidak diterima di SMP 14 dan SMP 12 dimohon supaya pilihan kedua di SMP 22,” katanya. Ia berharap pada pelaksanaan PPDB sistem online hari kedua dan ketiga, Rabu (5/7) dan Kamis (6/7), pendaftar di SMPN 22 dapat lebih banyak serta pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan objektif. Loket pendaftaran di SMPN 22 pada hari pertama itu ditutup pada pukul 12.00 Wita. “Karena sudah sepi, loket ditutup pukul 12,” katanya. Kondisi berbeda terlihat di SMPN 6 Mataram, pada pukul 12.00 Wita, antrean pendaftar masih sangat banyak. Bahkan banyak calon siswa dan orang tuanya duduk berjejer di halaman sekolah. Kepala SMPN 6 Mataram,
(Suara NTB/ron)
ANTRE – Antrean panjang terlihat di SMP Negeri yang selama ini difavoritkan masyarakat. Berbanding terbalik dengan sekolah yang berada di pinggiran Kota Mataram. Azizudin, S.Pd., M.Pd., yang ditemui di sela-sela PPDB mengakui sangat banyak pendaftar yang datang ke SMPN 6 Mataram. “Iya ramai sekali pendaftar, mereka datang untuk verifikasi dan mendaftar online,” katanya. Loket pendaftaran di SMPN 6 Mataram sendiri akan ditutup pada pukul 14.00 Wita. Di SMPN 6 Mataram kuota penerimaan siswa sebayak 224 peserta didik. Ia menegaskan sekolah tidak berani melebih ketentuan, karena sudah diatur minimal peserta didik sebanyak 32 orang dalam satu rombongan belajar Sesuai Permendikbud Nomor 17 tahun 2017. “SMPN 6 siap mematuhi, karena akan ada sanksi jika sekolah melanggar,” katanya. Masyarakat sendiri masih menjadikan sekolah yang dianggap favorit sebagai pilihan utama. Seperti yang disampaikan salah orang tua calon siswa yang mendaftar di SMPN 6, Sumaiyah, ia sengaja mendaftar-
STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Nasional Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Seminar Nasional dengan tema aktualisasi nila-nilai agama terhadap kebhinnekaan berbangsa dan bernegara di Hotel Santika, Selasa (4/7) dan Rabu (5/7). Hadir sebagai pembicara utama, Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil, P.hD. narasumber dalam seminar itu, Amin Mudzakir, Romo Beny Susatyo, dan Lauw Acep. Hadir juga Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawanti, SE.,Ak.,MM. Ketua Panitia Seminar Nasional itu, I Wayan Sumerta, dalam sambutannya mengatakan, seminar nasional diselenggarakan sebagai rangkaian perayaan Dies Natalis STAHN Gde Pudja Mataram yang jatuh pada tanggal 11 Juli 2017. Pengangkatan tema seminar nasional ini dilandasi oleh hasli pencermatan terhadap fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini dipandang telah bergeser dari nilai-nilai ketuhanan atau agama yang telah terbangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pan-
(Suara NTB/ron)
SEMINAR NASIONAL - Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, I Ketut Widnya, (kedua dari kiri), Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Ni Putu Listiawanti, (ketiga dari kiri) dan Ketua Panitia Seminar Nasional STAHN Gde Pudja Mataram, I Wayan Sumerta (empat dari kiri) saat pembukaan Seminar Nasional yang diselenggarakan STAHN Gde Pudja Mataram di Hotel Santika, Selasa (4/7) kemarin. casila dan UUD 1945. “Mengejalanya terorisme, radikalimes, dan eksluvisme beragama yang dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya. Menurut Sumerta, STAHN Gde Pudja merupakan lembaga pendidikan tinggi agama Hindu, ingin mengambil bagian dan memberi kontribusi terhadap kerukunan hidup beragama dalam bingkai NKRI. Hasil seminar nasional ini, di samping sebagai peningkatan pengetahaun dan wawasan dalam bidang agama, juga semua naskan akan dirangkum dan diterbitkan kembali dalam bentuk proseding. “Bahkan kalau memungkinkan hasil seminar ini akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang nantinya dapat dijadikan pegangan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pembinaan kerukunan hidup beragama dalam bingkai NKRI,” harapnya. Seminar nasional ini diikuti oleh 125 orang peserta yang terdiri dari unsur dosen Perguruan Tinggi, unsur mahasiswa dan alumni, unsur organisasi kemasyarakatan umat beragama, unsure pemerintahan yakni Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, unsur pengadilan, kepolisian dan kejaksaan. Direktur Jenderal Bimas Agama Hindu Kemenag RI, I Ketut Widnya, mengatakan pada ajaran agama Hindu di Indonesia lebih praktis, menekankan pada pengabdian kepada bangsa dan agama. Dharma agama adalah pengabdian, kewajiban setiap umat Hindu untuk mengabdi bangsa sehari-hari Diakuinya memang akhirakhir ini suasana kebangsaan sedang memanas, hujatan dan kebencian semakin marak dan semakin kuat disampaikan. Pihaknya menanggapi berbagai fenomena itu dengan berbagai cara, salah satunya melalui seminar. “Ini adalah salaah satu upaya kita untuk meredam, seperti adanya terorisme, radikalisme dan eksklusivisme. Jadi
sebenarnya kita bisa menghadapi ini melalui perkuliahan, sekarang karena itu yang perlu banyak dibina,” katanya. Melalui pendidikan salah satu cara yang sangat baik menghindari radikalisme. Di perguruan tinggi agama Hindu memang masalah kebhinekaan ini menjadi mata kuliah yang disampaikan. “Kita bisa menghadapi ini melalui mata kuliah, semua dosen bertanggungjawab,” ujarnya. (ron/*)
kan anaknya di SMPN 6 Mataram karena dikenal dengan kualitas dan disiplinnya. Ia sendiri harus sabar menunggu
antrean yang cukup panjang sejak pagi hari untuk mendaftarkan anaknya. “Pergaulan anak juga bagus,” katanya. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
Terkendala Penerbangan, Seleknas Timnas Futsal Indonesia di NTB Ditunda Mataram (Suara NTB) Rencana timnas Futsal Indonesia untuk menggelar Seleksi Atlet Nasional (Seleknas) di GOR 17 Desember Turide Mataram, 4 Juli 2017 ditunda. Penundaan Seleknas atlet futsal dikarenakan terkendala penerbangan yang dinilai padat, sehingga atlet tidak kebagian tiket pesawat ke NTB. Demikian dikatakan Sekretaris Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (4/7). “Seleknas tim Futsal Indonesia di Mataram ditunda. Karena sebagian atlet tidak
mendapat jatah tiket pesawat,” ucapnya. Dikatakan Agus, alasan atlet tidak kebagian pesawat karena transportasi udara (penerbangan ) paska lebaran masih padat. Karena sejumlah tiket pesawat sudah diborong oleh orang
yang mudik lebaran. Belum diketahui sampai kapan penundaan Seleknas tim Futsal di Mataram. Pasalnya, pihak AFI masih menyusun kembali jadwal keberangkatan 31 pemain futsal nasional yang akan diseleksi di Mataram.
“Kami belum tau kapan jadwal seleksinya, soalnya pihak AFI yang mengeluarkan jadwal seleknas tim futsal Indonesia. Sejauh ini belum ada informasi dari AFI,” jelasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Seleknas tahap pertama timnas futsal indonesia dijadwalkan tanggal 3-9 Juli 2017. Seleknas tersebut memilih atlet yang dipersiapkan mewakili timnas futsal Indonesia di SEA Games di Malaysia tahun 2017. (fan)
Peserta Kejurnas Silat Antar-PPLP Mulai Berdatangan Mataram (Suara NTB) Kejurnas Silat AntarPPLP/PPLD akan digelar di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 5-9 Juli ini. Sejumlah peserta dari luar NTB sudah berdatangan, mulai Selasa (4/7). Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela memantau lokasi kejurnas si-
LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799. Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.
lat PPLP di sport hall GOR 17 Desember kemarin mengatakan kejurnas Antar-PPLP/D akan melibatkan 300 atlet dari 28 provinsi se Indonesia. “Para peserta sudah berdatangan hari ini. Termasuk wasit/juri sudah datang. Untuk atlet kita inapkan di Asrama Haji,” ucapnya. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan, peserta yang pertama tiba di NTB berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka bisa dikatakan sebagai peserta yang pertama karena sampai lebih awal di Mataram. Sementara, peserta lainnya dipastikan tiba di Mataram mulai tanggal 4 Juli hari ini. Sementara acara pertemuan teknis akan ber-
langsung tanggal 5 Mei. Untuk diketahui, kejurnas kali ini diikuti sebanyak 300 peserta yang tersebar dari PPLP/PPLD di 28 provinsi seIndonesia. Sedangkan PPLP NTB akan menurunkan 10 atlet di ajang pencak silat tingkat pelajar nasional itu. Pantauan Suara NTB di lokasi, tuan rumah NTB sudah mempersiapkan semua yang terkait event itu. Termasuk menyiapkan lokasi pertandingan dan lokasi
penginapan atlet. Untuk memastikan kesiapan sarana pertandingan dan penginapan atlet Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin langsung turun memantau di lapangan. Yakni dengan melihat langsung kondisi lokasi pertandingan dan penginapan atlet. “Lokasi Pertandingan sudah kita siapkan.Tinggal menunggu peralatan pertandingan aja. Besok semua sudah dipersiapkan,” ucapnya. (fan)
DBTH SUPIR MIN SIM B1 UMUM/SMP MAX 35TH SEHAT, JUJUR DOMISILI SEKITAR MATARAM LAMARAN DIANTAR SENDIRI KE PT. DAWITA A.P JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA MATARAM TELP. 0370-620236
RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Dojo Tanaka A-01 Kirim Atlet ke Kejurnas Mataram (Suara NTB) Perguruan atau Dojo Tanaka A-01 Mataram akan mengirim atlet ke Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Divisi II Kostrad di GOR Gajah Mada Kota Batu Malang, 21-23 Juli mendatang.Saat ini mereka tengah menyiapkan sedikitnya 20 atlet untuk latihan di Dojo Tanaka A-1 Mataram. Demikian dikatakan Pelatih Dojo Tanaka A-1 Mataram, Muhibit Tobirin, kepada Wartawan di Mataram, Selasa (4/ 7). “Atlet kita latihan tiap hari
LOWONGAN
DBTH KARYAWATI AKUNTANSI MAX. 30TH PENDIDIKAN MIN D.III AKUNTANSI LAMARAN KE. WIN ADVERTISING JL. PANCA USAHA NO. 26 CAKRANEGARA TELP. 0370-629262
(Suara NTB/fan)
JELANG POPNAS - Atlet taekwondo terus memantapkan latihan di Asrama Atlet PPLP NTB di Lapangan Mataram, Selasa (20/6) kemarin guna menghadapi Popnas di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), September 2017.
(Suara NTB/fan)
DIBENAHI - Asrama Haji yang menjadi lokasi penginapan peserta sedang dibenahi menjelang Kejurnas Silat antar PPLP/ PPLD di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 5-9 Juli mendatang.
SALON
SALON
Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543
YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031
Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666
TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub : 0 8 7 7 6 5 8 6 0 8 8 9 / 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
SALON Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
let di semua nomor yang dipertandingkan. Yakni, nomor perorangan dan beregu. Dia menilai kemampuan karatekanya yang ada saat ini memiliki peluang besar untuk meraih medali emas. Karena, dari catatan beberapa karateka memiliki prestasi yang baik. Menurut Muhibit kelemahan yang dimiliki karatekanya saat ini ada di mental. Karena, pengalaman mereka bertanding masih kurang. Masalah mental akan terus dibenahi hingga berangkat kejurnas. (fan)
Arif Siap Pertahankan Prestasi di Piala Panglima
SALON
SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677
pagi dan sore,” ucapnya. Meski telah menyiapkan atlet, namun pihaknya belum menentukan karateka yang akan diturunkan pada kejuaraan itu. Karena, mereka belum melakukan rapat bersama anggota organisasi perguruan. “Nanti kita tentukan setelah rapat,” katanya. Saat ini pihaknya fokus menggembleng fisik karateka. “Kita siapkan 20 atlet dari usia dini hingga senior,” terangnya. Di kejuaraan nanti rencananya pihaknya akan menurunkan at-
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
Mataram (Suara NTB) Setelah sukses meraih medali emas di kejurnas Piala Panglima tahun 2016, Arif Rahman (26) akan kembali ambil bagian di kejurnas yang sama di Bandung, bulan Oktober mendatang. Atlet asal Kota Bima ini mengaku siap mempertahankan medali emas. Arif Rahman yang diwawancarai Suara NTB di sela menjalani latihan di Lintasan Atletik Lawata Mataram, Selasa (4/7) kemarin mengatakan keikutsertaan dirinya di Kejurnas Piala Panglima TNI tahun 2016 sudah pasti. Pasalnya sudah ada imbauan dari atasannya. “Kita yang juara di Kejurnas Panglima tahun 2016 disuruh siap-siap mengikuti kejurnas yang sama tahun 2017,” ucapnya. Dikatakannya, pada Kejurnas Piala Panglima
Tahun 2016 lalu dia berhasil meraih medali emas di nomor 400 meter putra dengan catatan waktu 48.40 detik. Sementara juara dua di nomor tersebut adalah Zainul dari Jawa Barat (Jabar) dengan catatan waktu 50.01 detik. Dengan prestasi yang dicatat tahun lalu, Arif yakin dapat kembali mengukir prestasi di kejurnas tersebut. Dalam hal ini dia optimis dapat menyumbang medali emas di nomor spesialisnya yakni 400 meter putra. Terkait keikutsertaan mengikuti event itu, Arif mengaku sudah menjalani persiapan khusus. Diakuinya persiapannya menghadapi event itu sudah berjalan enam bulan. Untuk persiapan puncaknya akan dilakukan bulan September 2017. (fan)
KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha
HILANG HILANG STNK R2 YAMAH MIO DR4612CE NOKA/NOSIN : MH31KP003DK528231/ 1KP528194 AN. DANI RAHMAN SYAFRIN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR2928CF NOKA/NOSIN : MH1JFD22GDK280620/ JFD2E-2283303 AN. RIDHOL WALIDAINI HILANG DISEKITAR NARMADA HILANG STNK R2 KAWASAKI DR3463HP NOKA/ NOSIN : MH4LX150CDKP87823/LX154CEPD6354 AN. RATNA HADI HILANG DISEKITAR JL. RAYA KEDIRI MENUJU RUMAH
(Suara NTB/fan)
Arif Rahman
HILANG HILANG STNK R2 SUZUKI DR2543CN NOKA/NOSIN : MH8CE44DADJ131707/ AE521ID723360 AN. YUNI USMARINI HILANG DISEKITAR GEGUTU REMBIGA HILANG STNK R2 HONDA DR4526AM NOKA/NOSI N : MH15ABF142K010159/ SABFE-1009667 AN. GAZI HILANG DISEKITAR JL. SELONG MENUJU LABUHAN HAJI
SUARA NTB
Rabu, 5 Juli 2017
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 5 Juli 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
OPINI
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
Halaman 14
Bolehkah Badan Usaha Swasta Mengelola Air Minum ? PPDB Jangan Jadi Ajang Titipan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), resmi dibuka mulai Senin (3/7). Tidak hanya calon siswa, para orang tua tidak mau kalah. Mereka bahkan terlihat lebih sibuk ketimbang calon siswa. Hal ini disinyalir karena orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang menyandang status ‘’sekolah favorit’’. Hal ini cukup wajar sebab, sekolah-sekolah yang dijuluki sebagai sekolah favorit oleh masyarakat itu, memiliki fasilitas berikut sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Padahal, semua sekolah sama saja. Tidak ada istilah sekolah favorit maupun sekolah pinggiran. Istilah sekolah favorit itu, diciptakan oleh masyarakat. Disebut sekolah favorit, tidak hanya karena fasilitasnya yang lengkap tapi juga lokasinya yang berada di tengah kota dan gampang dijangkau dari mana-mana. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit. Dengan munculnya stigma sekolah favorit, ternyata membawa dampak cukup luas. Salah satunya, animo masyarakat dominan pada sekolah favorit itu. Akibatnya, tidak sedikit sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran, menjadi kekurangan murid. Bahkan sekolah swasta banyak yang ‘’menjerit’’ akibat tidak kebagian siswa. Kondisi ini menjadi tugas berat pemerintah. Bagaimana menciptakan regulasi yang tidak merugikan sekolah pinggiran dan juga sekolah swasta. Untuk mewujudkan itu, sebetulnya bukanlah hal yang sulit. Sepanjang sekolah-sekolah negeri mentaati regulasi yang telah dibuat. Seperti pembatasan jumlah siswa yang diterima dalam rombel (rombongan belajar). Yang menjadi masalah kemudian, ketika aturan itu dilanggar. Ini banyak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana sekolah negeri terkesan memaksakan diri menerima siswa di luar kapasitasnya. Akibatnya, terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu. Terutama di sekolah-sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat. Harus ada ketegasan dan keberanian dari semua sekolah untuk melaksanakan aturan PPDB. Untuk dapat melaksanakan aturan PPDB itu membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak. Jangan sampai sistem yang telah dibuat dikacaukan oleh ulah oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab. Pihak sekolah harus berani menolak upaya-upaya pihak tertentu yang ingin ‘’menitipkan’’ calon siswa di sekolah itu. Apalagi kalau misalnya, calon siswa itu tidak memenuhi persyaratan. Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada saja oknum pejabat yang menitipkan anaknya di sekolah tertentu. Padahal mungkin, nilainya tidak memenuhi standar persyaratan di sekolah itu dan tempat tinggalnya jauh dari sekolah tersebut. Seringkali, karena faktor gengsi dan prestise, oknum pejabat memaksakan kehendak bahwa anaknya harus bersekolah di sekolah favorit. Fenomena menumpuknya siswa di sekolah-sekolah yang berada di tengah kota, harus menjadi pemikiran serius pemerintah. Stigma sekolah favorit itu dapat diurai dengan cara melengkapi semua sekolah negeri di Mataram dengan fasilitas yang memadai. Karena selama ini, fasilitas menumpuk di sekolah yang berada di tengah kota. Kalau saja semua sekolah memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang sama ditambah dengan ketersediaan guru yang memadai, tentu dampaknya akan sangat positif terhadap pemerataan mutu sekolah. Dengan begitu, semua sekolah di Mataram akan menjadi sekolah favorit. Sehingga masyarakat tidak ada keraguan untuk bersekolah di sekolah manapun di Mataram. Peningkatan kualitas yang sama juga diharapkan dilakukan oleh sekolahsekolah swasta. (*)
RADIO
PENDAHULUAN IR merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi. Dalam konteks Negara Indonesia, pemenuhan atas kebutuhan air menjadi tanggung jawab pemerintah karena secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kewenangan penguasaan sumber daya air oleh Negara diwujudkan melalui (1) keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan, perencanaan, pengendalian (melalui perizinan) serta pengawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan (2) keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyelenggaraan dan pelayanan air minum. Pembahasan Pada periode pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, peluang keterlibatan badan usaha swasta dalam pengelolaan SPAM semakin besar. Namun pengaturan tersebut dicabut setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 menyatakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan sumber daya air harus dikelola oleh Negara. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, pengusahaan air harus dibatasi secara sangat ketat melalui lima pembatasan yaitu : (1) pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu apalagi meniadakan hak rakyat atas air, (2) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, (3) mengutamakan kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia, (4) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak dan (5) sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Guna mengisi kekosongan hukum atas pengelolaan air setelah dicabutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan kembali berlaku. Pemberlakuan tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 121 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan SPAM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 tersebut dijelaskan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM, pemerintah membentuk BUMN dan/atau BUMD pengelola air minum. Apabila penyelenggaraan SPAM diluar jangkauan pelayanan BUMN dan/ atau BUMD maka pemerintah dapat membentuk unit khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang
Oleh:
Lalu Ahmad Zaini
(Ketua Departemen Peraturan dan Perundangan DPP Perpamsi) disebut Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM (UPT/UPTD). Pelaksanaan pelayanan air minum diluar jangkauan pelayanan BUMN/ BUMD dan UPT/UPTD dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya. Lantas bagaimana dengan keberadaan Badan Usaha Swasta, apakah Badan Usaha Swasta diperbolehkan mengelola air minum? Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pasal 52 ayat (1) memperbolehkan Badan Usaha Swasta mengelola air minum dengan pembatasan yang sangat tegas yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan air minum oleh BUMN, BUMD, UPT dan UPTD. Selain itu ruang lingkup pengelolaan air minum oleh Badan Usaha Swasta juga spesifik yaitu (1) tidak untuk melayani masyarakat umum dan (2) untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari meliputi minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah. Meskipun Badan Usaha Swasta diperkenankan untuk mengelola air minum untuk kepentingan sendiri, namun pemerintah yang memegang kendali atas pengendalian dan pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Pengendalian oleh pemerintah dilaksanakan dengan mengharuskan Badan Usaha Swasta mengantongi Izin Penyelenggaraan SPAM dari Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya masing-masing sebelum memulai operasional pelaksanaan pengelolaan air minum. Selain itu, tarif air minum oleh Badan Usaha Swasta harus berpedoman pada tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan. Hal yang menarik mengenai izin penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Swasta adalah adanya proses penilaian yang komprehensif oleh Pemerintah dan BUMN/BUMD terkait terhadap perencanaan pengelolaan air minum Badan Usaha Swasta. Penjabaran tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha. Selain harus memiliki SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Badan Usaha Swasta juga harus menyusun dokumen rencana penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan yang terdiri dari : Rencana Teknis Terinci (Detail Engineering Design/ DED), Spesifikasi Teknis dan Rencana Pengelolaan. Evaluasi atas dokumen rencana tersebut dilakukan oleh pemerintah atas rekomendasi teknis BUMN/BUMD sesuai dengan kewenangannya. Setelah proses evaluasi dilalui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, pemerintah pusat/daerah menerbitkan Izin Penyelenggaraan SPAM kepa-
da Badan Usaha Swasta dimaksud yang terdiri dari : (1) surat keterangan izin dari menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai kewenangannya, (2) delineasi wilayah pelayanan sesuai rekomendasi teknis yang diberikan oleh BUMN/BUMD berupa gambar atau keterangan, (3) cakupan pelayanan berupa penjelasan rencana sambungan rumah dan/atau jumlah pelanggan yang disetujui oleh menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai kewenangannya, dan (4) keterangan rekomendasi perbaikan atau persetujuan atas dokumen rencana yang diajukan. Yang perlu diperhatikan dari segi kelembagaan yaitu jenis badan usaha yang diperkenankan menyelenggarakan SPAM adalah (1) Badan Usaha yang pembentukannya dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Badan Pengelola Kawasan Khusus, Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan Dan BUM Desa yang bidang usaha intinya bukan air minum) dan (2) Badan usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman (Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/ M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha). Bentuk keterlibatan Badan Usaha Swasta lainnya dapat berupa kerjasama antara Badan Usaha Swasta dengan BUMD atau BUMN yang tidak mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN/BUMD. Prinsip yang menjadi landasan dalam kerjasama ini yaitu Surat Izin Pengambilan Air harus menjadi milik BUMN/BUMD dan penyelenggaraan SPAM melalui kerjasama ini harus mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, disebutkan batasan kerjasama antara BUMN/BUMD dengan Badan Usaha Swasta yaitu : (1) investasi pengembangan dan/atau pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi, (2) investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN/ BUMN dan (3) investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja. Ketentuan yang ada telah menunjukan keberpihakan pemerintah pada BUMN/BUMD dalam pengelolaan air minum. Demikian halnya dengan pembatasan bentuk kerjasama dengan Badan Usaha Swasta, semata-mata ditujukan untuk mendukung pengembangan BUMN/ BUMD dalam pengelolaan air minum. Penutup Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Badan Usaha Swasta tidak diperbolehkan melaksanakan pengelolaan air minum bagi masyarakat umum, kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan air minum oleh BUMN, BUMD, UPT dan UPTD. Selama Pemerintah/Pemerintah daerah telah memiliki BUMN/ BUMD penyelenggara SPAM di
RADIO
wilayahnya masing-masing, maka keterlibatan Badan Usaha Swasta hanya diperbolehkan berupa kerjasama investasi dengan BUMN/ BUMD tersebut pada sektor unit air baku dan produksi, unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN/BUMN dan investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan SPAM. Tarif air minum oleh Badan Usaha Swasta harus berpedoman pada tarif yang ditetapkan pemerintah/pemerintah daerah untuk menjamin keterjangkauannya oleh masyarakat. Apabila tarif air minum yang ditetapkan oleh Badan Usaha Swasta lebih mahal maka selisih tarif tersebut dengan tarif pemerintah berpotensi menjadi kerugian bagi Negara. Badan usaha swasta yang ingin melakukan pengelolaan air minum harus melalui tahapan evaluasi dan memenuhi perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, yaitu SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Penyelenggaraan SPAM. Izin-izin tersebut harus dimiliki karena kekhususan bidang pengelolaan air minum, sehingga tidak cukup dengan bermodal izin usaha perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana usaha umum lainnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku regulator serta badan usaha swasta yang ingin melakukan pengelolaan air minum sepatutnya mencermati, memahami dan menerapkan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan air minum, antara lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 121 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha.
Pariwisata dan pertanian di kaki rinjani harus ’’dikawinkan’’ Berpotensi besar jadi pendulang PAD
*** Rumah kumuh di bantaran sungai tak akan dibantu Yang paling benar harus ditertibkan
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 5 Juli 2017
Halaman 15
RAPBD Perubahan Diprioritaskan Tangani Proyek Percepatan Jalan Mataram (Suara NTB) – RAPBD Perubahan 2017 akan diprioritaskan untuk penanganan proyek percepatan jalan provinsi yang dianggarkan dengan pola tahun jamak. Dalam APBD Perubahan 2017, Pemprov akan menambah anggaran proyek percepatan jalan sehingga genap menjadi Rp 250 miliar. (Suara NTB/ars)
Danrem 162/WB Kol. Farid Makruf saat memukul gong tanda dibukanya TMMD ke 99 disaksikan Wabup Loteng H. Pathul Bahri dan Muspida.
TMMD Ke-99 di Loteng Dongkrak Ekonomi Masyarakat Praya (Suara NTB) Pembukaan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke -99 digelar di Lombok Tengah (Loteng) Selasa (4/7) kemarin di Lapangan Pengenjek, Kecamatan Jonggat. Konsentrasi kegiatan berupa fisik dan non fisik. Semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Upacara pembukaan TMMD berlangsung di Lapangan Desa Pengenjek dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Loteng, H. Pathul Bahri. Dihadiri Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf MA. Sebagai Komandan Upacara, Dandim 1620/Loteng, Letkol Inf. Is Abul Rasi. Sasaran kegiatan fisik dan non fisik diantaranya, pembukaan jalan baru di Dusun Pengenjek, Desa Pengenjek, sepanjang 100 meter. Pembukaan jalan baru di Dusun Bungini, Desa Pengenjek, sepanjang 1.500 meter, pembukaan jalan baru di Dusun Berembeng Daye, Desa Pengenjek sepanjang 1500 meter. Pembukaan Jalan Lingkar di Dusun Montong Bangle, Desa Pengenjek, pembuatan plat deker sebanyak 3 buah. Pembuatan MCK sebanyak 4 buah, pembuatan Pos Kamling sebanyak 5 buah. Penembokan pemakaman umum sepanjang 140 meter dan pembuatan jembatan dengan panjang 6 meter dan lebar 3 meter, serta tinggi 2,5 meter. Sementara untuk sasaran non fisik berupa penyuluhan bela negara, penyuluhan Wasbang, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan kesehatan,
penyuluhan KB. Penyuluhan Pertanian dan Pertenakan, penyuluhan hukum, penyuluhan industri kecil dan menengah, penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan. Penyuluhan koperasi, penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan. Penyuluhan Pariwisata, penyuluhan penanggulangan bencana alam dan penyuluhan mengenai bahaya penyebaran paham teroris. Menurut Dandim 1620/ Loteng Letkol. Inf. Is Abul Rasi, dengan dibukanya akses jalan itu, akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dusun-dusun dan lahan pertanian yang sebelumnya terisolir. Dengan dibukanya jalan itu maka akan memudahkan akses pertanian. ‘’Ketika jalurjalur usaha tani dibuat dalam program TMMD, tentu akan meningkatkan pendapatan. Jalur usaha tani otomatis salah satu dampaknya, biaya produksi murah karena akses angkutnya lebih singat dan mudah dengan kendaraan,” jelasnya. Wabup Loteng dalam amanatnya menyampaikan, kegiatan TMMD itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu diharapkan masyarakat yang wilayahnya menjadi sasaran program TMMD dapat pro aktif membantu TNI dalam kegiatan tersebut. ‘’Karena dengan adanya pembangunan ini, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI,’’ jelasnya. (ars/*)
OJK Tak Bisa Proses Konsolidasi BPR NTB Dari Hal. 1 Ia menegaskan, OJK baru bisa memproses permohonan konsolidasi itu jika semua syarat telah terpenuhi. Yusri mengatakan, semua persyaratan terkait dengan pendirian PT. Bank BPR harus disediakan dulu. Baru kemudian dilakukan pengisian komisaris dan direksi. ‘’Kalau ndak ada rumahnya, tak bisa kita siapkan penghuninya,’’ kata Yusri mengibaratkan. Ketika ditanya apakah bisa diajukan permohonan konsolidasi tanpa Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat? Menurut Yusri, bisa tetap dilakukan proses konsolidasi asalkan dilakukan perubahan Perda. Karena dalam Perda yang menjadi dasar konsolidasi ada delapan BPR se - NTB. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM enggan menanggapi pengembalian berkas permohonan konsolidasi PT. Bank BPR NTB tersebut. Begitu juga ketika ditanya mengenai dua kabupaten yang belum setuju bergabung. Hingga saat ini, Pemda Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menolak penggabungan (merger) PD. BPR menjadi PT. Bank BPR. Sementara itu, Pemprov telah mengajukan usulan namanama calon Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Otoritas Jasa keuangan (OJK) NTB. Terhadap dua kabupaten yang masih menolak bergabung, Pemprov NTB akan segera memanggil Bupati Sumbawa dan KSB. ‘’Nanti kita akan lakukan pendekatan-pendekatan. Nanti kita undang ke sini (provinsi), kedua bupati kita undang,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Menurutnya, tak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ia menceritakan, dulu dirinya pernah memanggil
Bupati Sumbawa dan KSB terkait dengan penyelesaian sengketa tapal batas. Sekitar lima jam, kata Wagub, mereka membahas permasalahan sengketa tapal batas antara Sumbawa dan KSB tersebut dan dihadiri langsung oleh kedua bupati. Sengketa tapal batas antara Sumbawa dan KSB, kata Wagub, kurang lebih delapan tahun tak pernah selesai. Untuk itu, ia yakin persoalan penolakan penggabungan PD. BPR Cabang Sumbawa dan KSB itu akan bisa menemukan kesepahaman. “Kenapa ini ndak bisa berbuat. Kita rembug dulu, kita diskusikan dulu baru mengambil kesimpulan. Masih terbuka ruang kita lakukan diskusi-diskusi kepada beliau berdua,” kata mantan Ketua DPRD Sumbawa ini. Ditanya terkait pengusulan nama-nama calon direksi dan komisaris sementara dua kabupaten belum setuju penggabungan PD. BPR NTB tersebut, Amin mengatakan hal itu juga akan dibahas bersama kedua bupati tersebut. Amin menambahkan, pengusulan nama-nama calon direksi dan komisaris yang sempat menuai polemik karena dianggap melanggar Perda sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian oleh Pemprov NTB. Sebenarnya, kata Amin, pada pengusulan namanama sebelumnya tidak ada yang melanggar Perda. Menurutnya, polemik yang terjadi karena adanya perbedaan penafsiran pada pasal yang terkait dengan syarat pengangkatan calon direksi dan komisaris. Sesuai Perda tentang PT. BPR NTB, katanya, untuk pertama kalinya gubernur mempunyai kewenangan dalam pengangkatan direksi dan komisaris. “Tapi sudahlah, tak usah jadi polemik lagi,” pungkasnya. (nas)
Sehingga beban anggaran tahun 2018 untuk penanganan proyek percepatan jalan provinsi ini bisa berkurang. “Prioritas anggaran dalam RAPBD Perubahan adalah infrastruktur, Perda Percepatan Jalan Provinsi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
NTB, Drs. H. Supran, MM ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (4/7) siang kemarin. Ia menyebutkan, dalam APBD Murni 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk proyek percepatan jalan provinsi kurang dari Rp 250 miliar. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek per-
cepatan jalan provinsi itu sekitar Rp 650 miliar, dianggarkan sampai 2018 mendatang. Untuk mengurangi beban anggaran pada 2018, maka dalam RAPBD Perubahan 2017, anggarannya akan ditambah sehingga mencapai Rp 250 miliar. ‘’Namun berapa besaran-
nya dalam RAPBD perubahan itu nanti dalam pembahasan bersama Dewan. Kita harapan bisa mencapai paling sedikit menjadi Rp 250 miliar. Supaya cicilan kita dalam 2018 menjadi berkurang,’’ harapnya. Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) Perubahan 2017 sudah diserahkan ke DPRD NTB. TAPD dan
Banggar akan membahas KUA PPAS Perubahan mulai hari ini (kemarin, Red). Ia memastikan terjadi perubahan belanja dalam RAPBD Perubahan. Supran menyebutkan jumlah pendapatan diproyeksikan bertambah sekitar Rp 200 miliar lebih. Sehingga RAPBD Perubahan 2017 diproyeksikan menjadi Rp 5,2 triliun lebih. Supran juga mengatakan, ada potensi tambahan penerimaan dari kekurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 70 miliar. (nas)
Jadi Pendamping Ahyar Abduh
Nurdin, Qurais dan Mori Bersaing
(Suara NTB/ron)
TEMPEL - Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Khairul Natanagara (kiri) didampingi Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin menempel poster imbauan ke masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PPDB, Selasa (4/7) di SMPN 6 Mataram.
Ombudsman Awasi Pelaksanaan PPDB Mataram (Suara NTB) Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB melakukan pengawasan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di setiap jenjang, baik SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri di NTB, yang mulai dibuka di awal pekan ini. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PPDB 2017 dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asisten (Bidang Penyelesaian Laporan) Ombudsman RI Perwakilan NTB, Khairul Natanagara, SH., MH., ditemui saat datang ke SMPN 6 Mataram, Selasa (4/7), mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan PPDB di seluruh NTB, khususnya di Pulau Lombok. “Memastikan bagaimana pelaksanaan PPDB 2017 ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku. Jangan sampai terjadi maladministrasi kepada masyarakat,” katanya. Menurutnya, maladministrasi akan merugikan masyarakat. Ia berpesan kepada orang tua pendaftar, khususnya yang merasa ada diskriminasi atau pelayanan yang tidak sesuai prosedur, agar melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Pihak Ombudsman sudah menempel poster yang isinya mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan PPDB. “Tim kami dari ombudsman juga sudah keliling di Pulau Lombok ini untuk menyampaikan hal yang sama,” ujar Natanagara. Berbagai permasalahan, dicontohkannya seperti persyaratan yang dilebih-lebihkan atau tidak sesuai petunjuk teknis yang diedarkan pemerintah, atau pihak sekolah menjalankan PPDB tidak sesuai Petunjuk Teknis
(Juknis) PPDB. Maka diharapkan berbagai hal itu dapat segera disampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. “Terutama misalkan, dalam PPDB ini tidak dipungut biaya apapun, jadi masyarakat kalau menemukan sekolah berupaya untuk mencari keuntungan, silakan langsung dikonfirmasi, boleh langsung ke kepala sekolah, atau menghubungi Ombudsman,” imbaunya. Nantinya, Ombudsman RI Perwakilan NTB akan menindaklanjuti dengan mendatangi sekolah, atau menghubungi kepala sekolah untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Ia berharap pelaksanaan PPDB dapat berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Dan masyarakat tidak dirugikan. Diharapkan juga masyarakat menjadi pelopor dan berperan aktif, agar pelaksanaan PPDB sesuai peraturan. (ron)
Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka Baru Dari Hal. 1 Menurut Rasidin, tersangka ED sebelumnya ditetapkan karena bertanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas penggunaan anggaran yang diduga fiktif sejak Januari sampai April 2014. Meski jabatannya selesai, rupanya perbuatan pidana itu berlanjut ke Isk, pejabat penggantinya. “Tersangka Isk
ini bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sejak April sampai Desember 2014. Modusnya juga sama, (diduga) fiktif,” kata Rasidin. Belum puas dengan penetapan tersangka pejabat dan mantan pejabat Pol PP itu, penyidik menemukan keterlibatan dua orang lainnya, Kabag TU Kar dan Bendahara SB. Kar adalah Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) yang
turut bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut, karena kewenangannya dalam hal pengadaan barang jasa yang diduga bermasalah. “Sebelum ditetapkan tersangka, kita sudah lakukan gelar perkara. Karena ada dua alat bukti cukup, akhirnya kami tetapkan ketiganya tersangka,” jelasnya. Sementara berkas perkara ED telah dinyatakan P21 dan siap disidangkan lebih awal. (ars)
Belanja Publik di NTB Turun Rp 1 Triliun Per Tahun Dari Hal. 1 Taukhid mencontohkan, seperti pembangunan Kantor BPKP NTB yang sudah tuntas dilakukan. Maka pemerintah pusat melalui lembaga terkait di pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembangunannya tahun 2017 ini. Meskipun belanja publik berkurang sekitar Rp 1 triliun per tahun, namun belanja rutin satuan kerja (Satker) kementerian/lembaga yang ada di NTB tetap dialokasikan. Akibat menurunnya jumlah belanja publik ini, kata Taukhid pasti akan berim-
plikasi terhadap pergerakan ekonomi di daerah. Bagaimana pun juga, apa yang dibelanjakan di NTB akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Disinggung mengenai belanja publik provinsi dan kabupaten/kota, Taukhid mengatakan terjadi peningkatan. Ia menyebutkan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat ke Pemda mengalami peningkatan dari Rp 14,9 triliun tahun 2016 menjadi Rp 15,25 triliun tahun 2017. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang sekarang, lebih banyak dana pusat yang
ditransfer ke daerah, salah satunya dana desa. Ketika ditanya mengenai kemungkinan penurunan dana publik dari APBN untuk NTB berkurang tahun depan? Taukhid mengatakan kemungkinan tidak terjadi penurunan lagi. Ia mengatakan, penurunan yang terjadi saat ini merupakan fenomena dalam tiga tahun terakhir. Menurunnya belanja publik tahun ini juga dipengaruhi APBN 2017 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian banyak anggaran pusat yang bergeser ke daerah. (nas)
Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPW PPP NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, belakangan ini muncul disebut-sebut jadi pesaing Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm sebagai pendamping bakal calon Gubernur NTB, H.Ahyar Abduh. Setelah sebelumnya, Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin, juga sempat menguat untuk mendampingi Walikota Mataram ini. Nama Nurdin muncul di internal Partai Gerindra sebagai bakal calon pendamping Ahyar Abduh. Terkait hal itu, Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, M. Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB, tidak menampik makin menguatnya wacana paket pasangan Ahyar-Nurdin. Hanya saja, ia mengaku selaku ketua partai, tetap akan berpegangan pada mekanisme internal partai. “Kalau soal itu, biarkan saja dulu berkembang dengan sendirinya. Karena itu bagian dari aspirasi yang tentu jadi perhatian kita untuk dipertimbangkan. Namun karena belum ada proses di internal partai. Maka nanti soal teknis dukunganya tentu lewat mekanisme. Insya Allah minggu-minggu sudah ada kepastian,” ujarnya. Ketua Komisi V DPRD NTB itu mengakui, jika pasangan Ahyar Abduh dan Nurdin, sangat mungkin terwujud. Sebab ketokohan kedua figur
ini untuk bertarung di Pilkada NTB 2018, sudah tidak diragukan lagi. Bahkan potensi bisa memenangkan pertarungan juga sangat terbuka. Karena secara popularitas keduanya sudah tidak asing lagi di masyatakat NTB. ‘’Itulah politik yang saya katakan, semua bisa berubah dan punya kemungkinan. Apa lagi sampai saat ini kan posisi semuanya masih belum ada yang sudah pasti. Oleh karena itu kita ikuti saja dulu perkembangannya. Biarkan saja bergerak, yang jelas semua kita perhatikan perkebangan,” kata Wartiah. Mori Hanafi yang dikonfirmasi terkait kemunculan Nurdin yang menjadi kompetitorya untuk mendampingi Ahyar, enggan memberikan tanggapannya. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya masih tetap optimis akan mendampingi Ahyar. Karena proses komunikasi dirinya dengan Ahyar masih berjalan cukup baik. Bahkan ia mengaku partainya sendiri juga menginginkannya menjadi pendamping Ahyar. “Saya maju kecenderungan dengan Pak Ahyar. Namun untuk saat ini masih berproses, jadi belum bisa saya berikan komentar banyak dulu, dan dari DPP, juga seperti itu arahannya,’’ ungkap Mori. Sementara, Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar juga tetap mengusulkan nama H. Qurais untuk mendampingi Ahyar. (ndi)
Bantu Turunkan Kemiskinan Dari Hal. 1 Dampak paling jelas salah satunya, setelah akses jalan dibuka, harga tanah akan naik. Akan membantu profit bisnis masyarakat pemilik tanah. Untuk distribusi hasil pertanian, disebutnya, hasil panen yang akan disalurkan dari satu desa ke desa lain akan mudah dengan biaya murah. ‘’Inilah yang kami sebut akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentu saja berdampak pada peningkatan kesejahteraan juga. Warga miskin bisa berkurang,’’ katanya. Sebagaimana dilakukan di Lotim sebelumnya. Ada tiga
desa yang terisolir berhasil dibukakan akses jalan. Demikian juga yang dilakukan melalui program TMMD di daerahdaerah lain di NTB sebelumnya. Danrem yakin, dampaknya akan massif dirasakan masyarakat, terkait peningkatan perekonomian tadi. Tapi dia berharap dukungan pemerintah daerah, dimana pun TMMD itu dilaksanakan. Dukungan dalam bentuk tindaklanjut program. Seperti jalan yang hanya mampu dibangun dengan anggaran TMMD itu berupa pengerasan, ditindaklanjuti dengan hotmix oleh Pemda. (ars)
Pemprov Ajak Kabupaten/Kota ”Kepung” Program Pengentasan Kemiskinan Dari Hal. 1 Dalam RAPBD Perubahan, lanjut Supran, Pemprov tetap fokus untuk mengalokasikan anggaran dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bahkan, Pemprov menginginkan supaya dana desa yang mencapai Rp 800 miliar lebih tahun ini juga difokuskan oleh Pemda kabupaten/kota untuk pengentasan kemiskinan. ‘’Terutama menangani masalah rumah tidak layak huni. Kan tidak hanya berbasis kepada APBD Murni yang menangani kemiskinan. Har-
us ‘’dikepung’’ semua kabupaten/kota,” ujarnya. Pasalnya, basis kemiskinan terletak di kabupaten/ kota. Selain Pemprov yang fokus untuk menangani persoalan kemiskinan ini, kabupaten/kota juga harus bersama-sama ‘’mengepungnya’’. Menurutnya, program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, kabuapten/kota perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Bila perlu melebihi anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB. (nas)
Kajati Persilakan Tersangka Kasus ”Vertical Dryer” Ajukan Praperadilan Lagi Dari Hal. 1 Dan itu memang jalur yang paling bagus untuk menguji seberapa sahih proses penyidikan itu,’’ kata Tedjolekmono dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (4/7) siang kemarin. Ia menegaskan, Kejati NTB siap untuk menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka. Menurutnya, jika tersangka kembali mengajukan praperadilan maka tidak menjadi persoalan bagi Kejati NTB. “Dan itu memang yang bagus. Itu yang betul, jalur yang benar melalui praperdailan. UU sudah mengatur. Ketika meragukan bahwa ini (hasil
penyidikan) benar atau tidak, bawa ke sana (pengadilan). Ada caranya, kan praperadilan itu,’’ jelasnya. Nantinya, pengadilan yang membuktikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan benar atau tidak. Pengadilan sebagai pihak ketiga yang akan menguji penetapan tersangka seseorang sudah benar atau tidak. ‘’Kalau yang ngomong perbuatan saya benar itu orang ketiga maka itu bisa teruji,’’ katanya. Terkait dengan pemanggilan tersangka BS? Kajati mengatakan, akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat ini. ‘’Nanti, nanti. Pasti akan dipanggil
kembali,’’ tandasnya. Seperti diketahui, BS sudah mengajukan praperadilan beberapa waktu lalu. Namun, dalam praperadilan tersebut tersangka kasus vertical dryer itu dinyatakan kalah. Artinya penetapan BS sebagai tersangka oleh penyidik Kejati NTB sudah benar. Termasuk proses lainnya terkait dengan kasus ini, telah sesuai dengan prosedur hukum. Menyangkut jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, BS sudah dicopot. Gubernur sudah menunjuk Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mah-
sul, SH, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Pencopotan BS dari jabatannya sebagai kepala dinas dilakukan supaya BS berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang sedang dijalani di Kejaksaan. BS menjadi tersangka dalam kasus ini, saat itu menjabat sebagai Kabid Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB. BS sempat mendapatkan promosi menjadi Kepala Dinas Perkebunan NTB, kemudian dimutasi menjadi Kepala Dinas Diskop dan UMKM NTB. Dalam kasus ini, peny-
idik Pidsus menjerat tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal jo Pasal 18 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan Undang Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perbuatannya dinilai melawan hukum dalam kasus ini akibat tersangka menandatangani pemindahan alat vertical dryer atau pengering padi itu, dari Kota Mataram ke Lombok Barat. Alat ini, seharusnya diterima Kelompok Sayang Daye II namun dipindahkan ke Desa Gontoran Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 5 Juli 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Sidak RSUD Praya
DPRD Loteng Merasa Kecewa
(Suara NTB/her)
DILELANG – Kendaraan dinas Dikes Lobar yang dilelang, Selasa (4/7).
Banyak SKPD Belum Lelang Barang Milik Daerah Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah memulai pelelangan barang milik daerah (BMD) berupa aset bergerak kendaraan dinas sejak tahun lalu. BMD yang rencananya dilelang terdiri dari 50 unit kendaraan mobil (roda 4), 337 unit kendaraan roda dua yang usianya sudah uzur. Namun faktanya hingga saat ini baru 20 unit saja kendaraan yang baru dilelang, itu pun berasal dari SKPD Dinas Kesehatan. Lambannya lelang BMD ini diakibatkan leletnya pengusulan SKPD ke tim pemda. BMD ini pun masuk menjadi temuan BPK karena seharusnya ditiadakan (dihapus). Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno menjelaskan, kendaraan dinas (randis) yang perlu dilelang perlu evaluasi oleh tim, semisal dinas perhubungan mengecek kewajaran randis tersebut apakah masih layak dipakai ataukah tidak layak lagi. “Sudah sebagian yang terlelang dan sudah masuk uangnya. Terlelang sekitar 20 unit (paket) yang dilelang dari Dikes,”jelas Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno kepada wartawan, Selasa (4/7). Dijelaskan, pelelangan baru pertama kali Randis di Dikes sebanyak 20 unit terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4 serta mesinnya. Proses pelelangan dari usulan SKPD ke tim pemda lalu diajukan ke KPKNL untuk lelang. BMD yang dlelang usulan dari SKP masing-masing untuk meminta BMD tersebut dilelang. Lalu tim menindaklanjuti, melakukan pengkajian apakah menenuhi syarat untuk dilelang atau tidak. Jika memenuhi syarat maka dilanjutkan pengusulan ke KPKNL. Prosesnya diumumkan melalui media masa, baru dilakukan pelelangan secara online. Terkait kendala SKPD sehingga belum mengusulkan pelelangan, menurut mantan Kadis Koperasi Lobar ini, bahwa pihaknya mendorong ke SKPD untuk mengajukan penghapusannya. Sebab dari segi temuan BPK juga melihat bahwa BMD baik kendaraan dan bangunan yang tak terpakai masuk dalam aset lainlain. Aset lain-lain ini sendiri secara bertahap diminta dihapus (dihilangkan). Untuk menghilangkan itu, dengan cara dilelang (penghapusan). “Jadi ini jadi temuan, karena itu kami minta ke SKPD tolong dong kendaraan dinas tak terpakai diajukan untuk penghapusan,’jelasnya. Sebab lanjut Joko, Randis yang tak terpakai karena rusak ini akan dibiayai untuk pemeliharaan dan operasionalnya. Biaya operasional kendaraan ini sendiri besar, mengingat kondisinya yang sudah tua. Sehingga kendaraan ini harus dilelang. “Namun SKPDnya kadang-kadang ada pertimbangan lain,’’ tegasnya. Menurutnya randis ini bukan ditahan oleh SKPD, namun dibiarkan terparkir tak terurus di kantor SKPD. Terkait randis yang masih “ditahan” oleh oknum Dewan dan mantan pejabat jelasnya itu urusan pemegang barang di masing-masing SKPD. Kecuali ada laporan yang masuk ke BPKAD barulah ditindaklanjuti. Sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan laporan bahwa ada Randis yang ditahan oleh oknum pejabat atau Dewan. ‘Belum ada laporan masuk ke kami,”jelas Joko. (her)
Praya (Suara NTB) Kalangan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (4/7), menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Hasilnya, Komisi IV DPRD Loteng pun mengaku kecewa. Dengan masih ditemukannya sejumlah persoalan lama yang tak kunjung tuntas di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. “Masih banyak persoalan yang kita temukan di RSUD Praya yang seharusnya sudah diselesaikan,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., kepada wartawan. Salah satunya, persoalan ketersedian fasilitas penunjang rumah sakit. Seperti toilet dan ketersedian air bersih. Di mana masih ditemukan beberapa toilet yang kondisi memprihatinkan. Bahkan ada beberapa toilet yang tak bisa difungsikan sama sekali. Padahal toilet merupakan salah satu fasilitas penunjang utama yang harus tersedia. Di satu sisi, persoalan tersebut sudah sejak lama disuarakan oleh kalangan Dewan. Supaya diperbaiki dan fungsikan secara optimal. Tapi pada kenyataan, hingga sekarang ini masih belum bisa
(Suara NTB/kir)
SIDAK RSUD – Komisi IV DPRD Loteng saat sidak di RSUD Praya, Selasa (4/7). diselesaikan. “Kita kurang be- men sistem informasi rumah gitu paham, apakah memang sakit yang dijalankan, pihakpihak rumah sakit yang tidak nya menilai masih banyak yang memperhatikan persoalan itu harus dibenahi. Misalnya, teratau memang tidak peduli de- kait ketersediaan ruang inap. Informasi yang tersedia di rungan hal tersebut,” ujarnya. Kemudian persoalan keterse- mah sakit sekarang hanya soal dian air bersih. Pihaknya sudah jumlah ruang inap yang sudah menganggarkan tidak kurang terisi atau sedang digunakan dari Rp 700 juta, untuk mem- saja. Tidak ada informasi terbantu menyelesaikan persoalan kait berapa ruang inap yang tersebut. Tapi hingga sekarang, tersedia atau masih kosong. Informasi tersebut rentan programnya tidak kunjung direalisasikan. Sehingga wajar jika dipermainkan. Bisa saja, pekemudian persoalan air bersih gawai rumah sakit mengatakan ruang inap yang tersedia masih saja dikeluhkan. Selain itu, dari sisi manaje- sudah penuh. Padahal ruang
Kuota Haji Lobar 637 Orang Giri Menang (Suara NTB) – Kuota jemaah calon haji (JCH) di Kebupaten Lombok Barat(Lobar) tahun ini mencapai 637 orang. Jumlah tersebut belum termasuk cadangan mencapai 3 orang. Saat ini JCH tengah melakukan berbagai persiapan, rencananya bulan ini akan diadakan manasik haji. Rencananya JCH ini bakal berangkat melalui kloter 4. Demikian disampaikan Kasi Haji dan Umrah Kemenag Lobar, Hj Lale Puspasari, Selasa (4/7). Ia menerangkan nantinya cadangan itu yang akan mengganti jika terdapat JCH yang mengundurkan diri atau meninggal. Cadangan itu sendiri diambil dari nomor kursi di bawah JCH. Sehingga jika nantinya terdapat yang meninggal tidak boleh digantikan dengan orang lain yang belum mendaftar. Sejauh ini telah ada yang mengundurkan
diri atau meninggal dunia, sebanyak 3 orang. “Total kuota mencapai 637 orang, belum termasuk cadangan,”jelasnya. Dijelaskan saat ini tidak ada lagi sistem ganti menganti seperti dahulu. Sebab JCH harus mendaftra dari awal. Terkait dengan tambahan kuota dari pemerintah Pusat, menurutnya itu sebenarnya bukan penambahan. Namun hanya menormalkan potongan kuota 20 persen yang ada sejak tahun 2012 lalu. Sejauh ini diakuinya seluruh pengurusan dokumen keberangkatan JCH seperti Paspor dan lainnya telah selesai. Termasuk juga dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang sudah semua dibayar oleh JCH. “Sudah harus lunas di tahap pertama. Tahap pertama itu Mei dan tahap kedua itu Juni,”ujarnya.
Bahkan bagi cadangan yang akan mengantikan JCH, disebabkan kemungkinan ada yang mengundurkan diri karena masalah kesehatan, harus juga melunasi lima persen dari BPIH. Sedangkan bagi JCH yang mengundurkan diri dan telah melunasi BPIH akan diminta untuk menandatangani surat pernyataan siap untuk tidak diberangkatkan. Serta kemungkinan akan diberangkatkan pada tahun berikutnya.“Meskipun sudah melunasi, sudah membuat paspor,”ucapnya. Rencananya di bulan Juli ini para JCH akan mengikuti manasik haji untuk mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah haji sebelum nantinya di berangkatkan. “Delapan kali di kecamatan, dua kali di kami (Kemenag). Jadi Semuanya sepuluh kali,”tandasnya.(her).
Loteng Siapkan Regulasi Penghargaan bagi ASN Praya (Suara NTB) Pemberian penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama ini diakui belum maksimal. Salah satu penyebabnya, belum adanya aturan atau regulasi yang secara detail mengatur kedua hal tersebut. Hal itu diakui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidi-
kan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.Ip., kepada wartawan, Selasa (4/7). Untuk itu, tahun ini pihaknya tengah menyusun aturan teknis pemberian reward and punishment kepada ASN lingkup Pemkab Loteng tersebut. Sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman. “Regulasinya berupa Peraturan Bupati (Perbup),” sebutnya.
Regulasi tersebut diharapkan bisa tuntas tahun ini. Sehingga paling telat tahun depan aturannya sudah bisa dilaksanakan. “Dengan adanya regulasi itu nantinya, proses pemberian penghargaan bagi ASN Loteng bisa berjalan optimal,” ujarnya. Sehingga ASN yang memang berprestasi, benar-benar diperhatikan. Dengan begitu, bisa menjadi penambah semangat dan motivasi bagi ASN yang lainnya untuk bisa mengukir prestasi juga. Tidak terkesan pemerintah daerah tidak memberikan perhatian kepada ASN yang berprestasi. Begitu pula bagi ASN yang malas-malasan, pemberian punishment benar-benar dijalankan. Sehingga bisa memberikan efek jera. Bukan hanya bagi ASN bersangkutan saja. Tetapi juga bagi ASN yang lainnya. “Dalam pemberian reward and punishment, itu nantinya atas dasar hasil evaluasi tahunan,” imbuh Nazili. Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini menambahkan, pemberian reward and punishment tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaa tehadap ASN. Dalam rangka pendorong terwujudkan kedisplinan dikalangan ASN. Baik itu disiplin dalam hal waktu dan kinerja. Mengingat tingkat kedisplinan kalangan ASN Loteng masih harus terus dipacu. (kir)
inap masih ada. “Ini yang juga perlu dibenahi. Karena itu sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat,” tambah politisi asal PKS ini. Guna menindaklanjuti temuan dan hasil sidak tersebut, pihaknya selanjutnya akan memanggil manajemen RSUD Praya. Untuk membahas lebih dalam persoalan yang masih dihadapi pihak rumah sakit. Sehingga pada akhirnya nanti, ada rekomendasi yang diberikan kepada pihak rumah sakit untuk dilaksanakan. Demi perbaikan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. “Tanpa ada perbaikan, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. Terlebih layanan kesehatan meru-
pakan layanan utama yang memang harus diperbaiki kualitasnya di masa-masa yang akan datang. Karena itu berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kalau layanan kesehatan di daerah ini buruk, bagaiaman bisa kita meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sementara peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, merupakan salah satu program utama dari pemerintah daerah saat ini. “Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus dimulai dari perbaikan kualitas layanan kesehatannya itu sendiri. Tanpa itu, sulit untuk bisa mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang baik,” timpal pria yang juga seorang advokat ini. (kir)