HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 4 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 171 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kunjungan Wisman Melonjak
Gubernur Ajak Warga NTB Persiapkan Diri
Mataram (Suara NTB) – Pascadilanda gempa bumi tahun 2018 lalu, pariwisata di NTB mulai pulih. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke NTB. Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (3/ 10) dalam akun media sosialnya. Gubernur mengungkapkan kebanggaannya melihat laporan angka kunjungan wisata ke NTB. Dalam data yang dihimpun Imigrasi Bandara Interna-
sional Lombok, terlihat adanya peningkatan jumlah wisatawan asal Australia yang sangat mengesankan. “Senang melihat laporan bahwa pariwisata kita Alhamdulillah sudah menggeliat on the right track.” ungkapnya. Mengutip data imigrasi tersebut, Gubernur menyampaikan, pada bulan
Dua Pelamar Calon Sekda NTB Terancam Gugur
Agustus - September 2019, angka kunjungan wistawan ke NTB sudah bisa lebih tinggi dibandingkan dengan angka kunjungan pada bulan Agustus - September 2018. “Agustus September 2019 ini sudah lebih banyak dari Agustus September tahun 2018,” ungkapnya. Ia menambahkan, angka kunjungan wisatawan yang paling melonjak tajam dari Australia, yang mencapai 425 persen. Dengan perbandingan
angka kunjungan wisatawan Australia pada tahun 2018 (Januari - September) sebesar 2.633 orang, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 13.814 orang. “Wisatawan dari Australia bahkan melonjak sampai 425 persen!” ujarnya. Ia juga menjelaskan, persoalan memajukan industri pariwisata, tidak hanya semata menata atau mendandani destinasi wisata saja. Namun persoalan yang lebih mendasar, yakni infrastruktur sebagai akses untuk menuju lokasi sangat penting untuk dibangun. Karena seindah apapun destinasi yang kita
miliki kalau akses untuk menuju kesana susah, maka wisatawan enggan untuk mengunjunginya. “Ini menjelaskan bahwa masalah memajukan pariwisata itu bukan semata persoalan mendandani pantai dan gunung. Tapi akses dan kemudahan menuju lokasi sangat penting! Untuk tak menyebutkannya paling penting,” jelasnya. Gubernur juga mengakui, jika dibukanya penerbangan langsung Lombok – Perth memberikan kontribusi yang mengagumkan dalam mendongkrak pertumbuhan angka kunjungan wisatawan Australia ke NTB. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Satu hari menjelang penutupan pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan administrasi, baru lima pelamar calon Sekda NTB yang sudah melengkapi berkas. Dua pelamar calon Sekda NTB terancam gugur apabila tak melengkapi berkas persyaratan sampai Jumat (4/10) hari ini. Kepala Sekretariat Pansel JPT Madya Sekda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si., menyebutkan sampai Kamis (3/ 10) atau satu hari jelang penutupan dan penyerahan berkas persyaratan pelamar calon Sekda, sebanyak tujuh pejabat yang sudah mendaftar secara online. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
BANDARA - Suasana penerbangan di LIA. Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mengakui jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekarang ini meningkat, khususnya lewat bandara.
TO K O H
Menunggak Kerugian Negara
Lima OPD Diadili TPTGR
TNI melalui Korem 162/ Wira Bhakti menyampaikan jaminan kelancaran dan keamanan warga NTB yang terjebak di Wamena, Kabupaten Jawawijaya Papua. Evakuasi oleh TNI, Polri bersama unsur Pemda setempat dijamin aman dan lancar. Jaminan itu disampaikan Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani Kamis (3/10) kemarin merespon kekhawatiran soal kondisi masyarakat NTB di Wamena. Setidaknya, hasil komunikasinya dengan Gubernur NTB Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 15 (Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Achris Sarwani
KEPALA Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani mengatakan pengembangan sektor pariwisata dengan memperbanyak penerbangan langsung (direct flight) memiliki dampak yang cukup besar dalam upaya peningkatan wisatawan mancanegara (wisman) ke NTB. Pascapembukaan direct flight Lombok - Perth, peningkatan wisman Australia mencapai 425 persen.Untuk itu, ia menyarankan agar pasar Australia perlu digarap maksimal. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Garap Maksimal Pasar Australia
Mataram (Suara NTB) Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB diadili Majelis Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (TPTGR). Instansi itu disidang untuk penyelesaian tunggakan kerugian negara yang masih tercatat jadi temuan. OPD itu di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Sekretariat DPRD NTB. Pelaksanaan sidang berlangsung di lantai dua gedung Inspektorat Provinsi NTB. Menurut Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, sidang dihadiri langsung lima entitas penunggak kerugian negara tersebut. Hasil klarifikasi, OPD ini sudah menutup kerugian negara / daerah tersebut dengan menyetor ke kas daerah. Namun pihaknya belum mendapat angka pasti terkait jumlah penerimaan yang bersumber dari setoran. Karena OPD tidak menunjukkan bukti setoran, sehingga jadi dasar input rekapan penerimaan. “Sejak mereka (entitas, red) terima surat undangan majelis (TPTGR) ternyata ada sebagian langsung setor. Bersambung ke hal 15 Ibnu Salim
(Suara NTB/ist)
SUASANA - Suasana program review kegiatan BKKBN di Mataram yang dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Mataram, Kamis (3/10)
Posyandu Harus Jadi Pusat Penyelesaian Masalah Mataram (Suara NTB) – Program revitalisasi posyandu yang menjadi unggulan Pemprov NTB saat ini disebut dapat menjadi pusat penyelesaian masalah, baik kesehatan maupun sosial. Salah satu pengembangan dari program tersebut adalah pembentukan posyandu keluarga yang dapat mengakomodir secara komprehensif seluruh tingkatan ke-
hidupan di masyarakat. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., menerangkan Pemprov NTB saat ini selain melakukan revitalisasi juga akan mengoptimalkan posyandu menjadi posyandu berbasis keluarga. “Sebagian besar posyandu (saat ini hanya) melayani ibu hamil dan balita. Ke depan kita ingin melayani seluruh keluarga termasuk remaja, usia produktif, dan
lansia,” ujarnya ketika menghadiri kegiatan review program BKKBN dengan Tema Pengembangan Posyandu Keluarga Dalam Percepatan Pencapaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Penanganan Stunting di NTB di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (3/10). Bersambung ke hal 15
Belanja Modal Numpuk di Akhir Tahun
Satker Harus Benahi Perencanaan Mataram (Suara NTB) Realisasi belanja negara di NTB sampai dengan 30 September 2019 baru mencapai 57 persen. Bahkan belanja modal, realisasinya masih cukup rendah baru sebesar 40,65 persen. Begitu juga realisasi DAK Fisik, baru mencapai 31,51 persen. Artinya, akan banyak proyek-proyek fisik atau konstruksi yang menumpuk di akhir tahun. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB, Syarwan, SE, MM., mengatakan banyak proyekproyek fisik yang baru bisa dieksekusi sekarang. “Karena kita sadari juga karena gempa, untuk mencari rekanan
agak sulit. Alhamdulillah ini (belanja modal) mulai bergerak,” kata Syarwan dikonfirmasi usai Bincang-Bincang Ekonomi Provinsi NTB di Mataram, Kamis (3/10) siang. Disebutkan, belanja negara di Provinsi NTB yang besarnya Rp12,5 triliun lebih. Realisasinya sampai 30 September baru Rp7,1 triliun lebih atau 57,04 persen. Belanja negara tersebut dibagi dua komponen besar. Pertama, belanja pemerintah pusat dengan pagu Rp8,7 triliun lebih, baru terealisasi Rp5,4 triliun lebih atau 61,95 persen. Dalam komponen belanja pemerintah ini, paling besar realisasinya baru belanja
H. Iswandi
pegawai. Dari pagu Rp2,8 triliun, sudah terealisasi Rp2,1 triliun lebih atau 76,56 persen. Kemudian belanja barang, dari pagu Rp3,5 triliun, baru terealisasi Rp2,2 triliun lebih atau 65,10 persen. Kemudian belanja modal, dari pagu Rp2,4 triliun, realisasinya baru Rp990 miliar lebih atau 40,65 persen. Dan belanja sosial dari pagu Rp18,7 miliar, realisasinya Rp8,4 miliar atau 44,97 persen. Bersambung Syarwan ke hal 15
(Suara NTB/dok)
Jamin Kelancaran Evakuasi
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Tak Bayar Tunggakan Pajak Ukur Ulang Batas Kelurahan BERADA di pinggir kota Mataram wilayah Selatan, Kecamatan Sekarbela telah mengintruksikan kepada semua kelurahan untuk mengukur kembali luas wilayah semua kelurahannya. Hal ini diperlukan, sehingga Pemerintah Kota Mataram dapat memperbaharui informasi terkait batas Kota Mataram. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/10), Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengungkapkan, terkait luas wilayah di Sekarbela, pihak kecamatan bersama Kepala Bagian Pemerintahan Kota Mataram sudah merapatkan terkait penghitungan kembali batas-batas wilayah di masing-masing kelurahan. “Untuk batas wilayah, kemarin sudah kita rapat dipimpin dengan Kabag Pemerintahan terkait dengan batas wilayah. Kita juga fokus antar batas kelurahan dan kecamatan. Nanti yang di Jempong Baru dan Lobar ada khusus lagi untuk dibicarakan mengenai batas-batas Kota dan Kabupaten,” katanya. Pada proses pengukuran batas wilyah antarkelurahan dan kecamatan lanjut Cahya, semua kelurahan membuat semacam kesepakatan masing-masing kelurahan terkait batas alam dan mana batas buatan. “Karena ada ditemukan satu perumahan tetapi beda kelurahan,” jelasnya. Dikatakan Cahya, batas wilayah ini difokuskan untuk menentukan luas wilayah masing-masing kelurahan. Nanti lanjut Cahya, batas-batas antar kelurahan dapat diperjelas, sehingga pengurusan administrasi di masyarakat lebih teratur. Saat ini, kecamatan Sekarbela Mataram lebih fokus pada batas kelurahan terlebih dahulu. Pihak kecamatan pun juga sudah mulai memberikan tanda peta terkait mana batas-batas antar masing-masing kelurahan tersebut. “Tapi kita akan melakukan pertemuan lagi dengan Kabag Pemerintahan kota Mataram untuk kelanjutan penghitungan b a t a s wilayah i n i , ” jelasn y a . Cahya Samudra (viq) (Suara NTB/viq)
Potensi Belum Dimaksimalkan MINIMNYA target PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi bulan-bulanan Dewan. ‘’Dua tiga tahun yang lalu kita membahas PAD dan persoalannya itu-itu saja,’’ kata anggota Banggar DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt. Hal ini, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Karena kalau dicermati sejumlah item penyumbang PAD seperti retribusi parkir tepi jalan umum, pajak hotel dan pajak parkir justru stagnan. Yang sudah terlihat, lanjut Wiska adalah penanganan pajak reklame. (Suara NTB/dok) ‘’Selama ini untuk penanI Gede Wiska ganan pajak reklame tidak ada terobosan. Baru kemarin kita lihat ada penyegelan papan reklame yang menunggak pajak,’’ ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini. Meski terkesan terlambat, namun dia melihat sanksi penyegelan ini sebagai langkah awal yang cukup tepat untuk mengamankan potensi PAD. ‘’Karena selama ini, potensi yang ada saja belum dimaksimalkan,’’ sesalnya. Belum lagi sektor-sektor lain yang juga menjadi item penyumbang PAD. Seperti sektor pariwisata. Wiska menyebutkan, di Kota Mataram ada 41 potensi wisata yang bias dikembangkan. ‘’Tidak usah banyak-banyak, cukup setengahnya saja kita garap maksimal, pasti hasilnya juga akan menjanjikan,’’ ucapnya. Puluhan potensi wisata ini, sambung Wiska, pengelolaannya perlu melibatkan para pelaku pariwisata. ‘’Jadi berikan setiap hotel yang ada di Mataram ini untuk mengelola item potensi wisata tersebut,’’ saran politisi PDI Perjuangan ini. Terkait PAD, dia menyayangkan aturan dalam Perda Kota Mataram tentang pengelolaan parkir justru tidak dijalankan. Perda mengamanatkan bahwa parkir tepi jalan umum harus menggunakan karcis. Faktanya, juru parkir tidak pernah memberikan karcis kepada masyarakat pengguna jasa parkir. ‘’Ini persoalan service (pelayanan),’’ tegasnya. Melihat penanganan parkir di Kota Mataram, mantan Ketua Komisi III ini pesimis target retribusi tepi jalan umum akan bias tercapai. Meskipun, targetnya sama seperti tahun 2019 yakni Rp5 miliar. ‘’Target Rp5 miliar ini mustahil dapat tercapai,’’ imbuhnya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat besarnya potensi parkir di Kota Mataram. Oleh karena itu, Wiska juga sepakat kalau Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran khusus untuk mengecek potensi parkir di Kota Mataram. (fit)
Pemkot akan Tempuh Jalur Hukum Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menempuh jalur hukum bagi para penunggak pajak yang enggan melunasi kewajibannya kepada negara. Tindakan tegas ini sebagai efek jera bagi para wajib pajak, sehingga ke depan uang titipan masyarakat konsumen kepada negara melalui wajib pajak tersebut tidak lagi dimain-mainkan. Namun demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito ditemui, Kamis (3/10) bahwa proses hukum adalah alternatif terakhir bilamana pendekatan persuasif tidak direspon oleh para pengusaha. Penyelesaian pembayaran tunggakan sedang dimediasi oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Ke-
jaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “Sekarang proses mediasi,” katanya. Pajak yang mesti disetor oleh pengusaha hotel maupun restauran adalah uang yang dititipkan oleh konsumen ke pemerintah. Artinya, pengusaha tidak memiliki alasan untuk tidak menyerahkan ke pemerintah. Persoalan apakah akibat bencana gempa bumi
sehingga tidak menyetorkannya ke pemerintah perlu dibedah. Apapun alasanya pengusaha tidak boleh melakukan hal itu. Penyelesaian tunggakan pajak kata Sekda, tengah difasilitasi oleh Kejaksaan. “Perlu kita pelajari penyebabnya,” tandasnya. Badan Keuangan Daerah terlihat mulai gerah dengan para
penunggak pajak. Tindakan tegas dimulai dengan memasang stiker ke pengusaha jasa reklame. Tidak menutup kemungkinan sanksi sosial menjadi langkah awal sebelum mengarah ke proses penegakan hukum dilaksanakan jika penunggakan pajak pajak hotel dan restauran tidak kooperatif menindaklanjuti teguran dari pemerintah. “Perlu kita kaji dulu pemberian sanksi sosial,” ucapnya. Lalu bagaimana dengan Hotel GL yang menunggak pajak Rp200 juta sejak 2016 lalu? Kasus ini juga perlu dipelajari. BKD diminta mendalami apakah memang ada
masalah di internal perusahaan tersebut ataukah benar pengaruh gempa. Sebagai tambahan informasi penunggak PB1 di antaranya, Hotel GL dengan tunggakan Rp1 miliar lebih, Hotel B Rp154 juta, Hotel F Rp120 juta. Untuk restauran di antaranya, Lesehan GA Rp140 juta, Lesehan TI Rp 67 juta, Rumah Makan Rp, Lesehatan K dan Rumah Makan IS Rp 71 juta. Setelah nama – nama penunggak pajak dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti di atas, para wajib kena pajak mulai melunasi tunggakan mereka. (cem)
Serapan Anggaran Pemkot Belum Capai Target Mataram (Suara NTB) Serapan anggaran sampai triwulan ketiga Pemkot Mataram kembali tidak mencapai target. Kondisi yang sama seperti pelaksanaan anggaran 2019 ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan anggaran tahun 2018. Lemahnya perencanaan dinilai jadi pemicu. Organisasi perangkat daerah (OPD) didorong menyiapkan perencanaan sejak awal. Struktur anggaran Pemkot Mataram di tahun 2019 sejumlah Rp 1.446.318.322.600. Belanja tidak langsung Rp 587,56 miliar. Dari belanja tidak langsung peruntukan belanja pegawai Rp 536,92 miliar dan non pegawai Rp 50,64 miliar. Sedangkan, belanja langsung Rp 858,76 miliar. Untuk pegawai Rp 90,71 miliar dan non pegawai Rp768,04 miliar. Dan belanja modal Rp 322,94 miliar dan belanja barang dan jasa Rp 445,10 miliar. Target di triwulan ketiga serapan fisik maupun keuangan 80 persen. Realisasinya fisik baru 52,7 persen dan keuangan 49,6 persen. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengaku, sejauh ini, belum menerima laporan terkait rekapitulasi serapan fisik maupun keuangan masing – masing OPD. Bagian Pengadaan dan Kerjasama Setda Kota
Mataram memberikan batas waktu sampai tanggal 10 tiap bulannya bagi admin di masing – masing dinas untuk menginput realisasi keuangan maupun fisik mereka. “Saya rasa belum terima rekapitulasi. Mungkin kalau realisasi keuangan akan secara langsung dengan Simda sehingga langsung terbaca,” terangnya ditemui, Kamis (3/10). Jika melihat progres pekerjaan di lapangan diyakini bahwa realisasi fisik telah mencapai 60 hingga 70 persen. Di bulan September, OPD terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sedang giat mengerjakan proyek fisik mereka. Terutama proyek monumen Mataram Metro dengan nilai pagu Rp11 miliar diklaim telah melampui target. “Saya kira sekarang sudah 60 – 70 persen,” bebernya. Tren selama ini, serapan fisik maupun keuangan tidak pernah melampui target. Mantan Kadis PUPR melihat bahwa secara keseluruhan perencanaan di OPD agak lemah. Terutama dalam hal pembuatan detail engineering design (DED). Idealnya, perencanaan dibuat sejak awal sebelum pelaksanaan program. Terkadang perencanaan telah selesai tapi terkendala lahan seperti pengerjaan rumah
(Suara NTB/viq)
DIKEJAR WAKTU - Para pekerja proyek pembangunan Monumen Kota Mataram di jalan Lingkar Selatan tetap bekerja hingga malam setiap hari. Seperti pada, Rabu (3/10) malam, terlihat percikan api dari mesin las penyambung besi pada proyek tersebut. Pengerjaan monument ini ditartegkan rampung akhir 2019 mendatang, dan karenanya rekanan mengebut pengerjaan proyek ini. sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Belum lagi kebijakan mengakomodir pokok – pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan nilainya Rp80 miliar yang tersebar di OPD. “Belum lagi program yang si-
Pelaku Usaha Didorong Berinovasi Pasarkan Hasil Produksi Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram menggelar temu usaha agrobisnis dengan pelaku usaha se – Kota Mataram. Pelaku usaha didorong berinovasi serta memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk mereka. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Elya Hadiana menyampaikan, kelompok tani pengolahan hasil yang dibina berjumla 165 kelompok. Dalam pertemuan itu hanya diprioritaskan bagi kelompok usaha pengolahan yang belum memiliki izin usaha. Keterlibatan kelompok pengolah hasil pertanian dan peternakan diharapkan minimal mau mengurus izin usaha, sehingga mempermudah pemasaran produk ke retail modern maupun pusat oleh – oleh lainnya. “Sengaja kita undang kelompok usaha yang belum punya izin. Nanti dari bidang perizinan pangan Dinas Kesehatan bisa menyampaikan detail proses pengurusan izinnya,” kata Elya, Kamis (3/10). Mengembangkan keterampilan kelompok usaha produk pertanian dan peternakan sambungnya, pihaknya secara berkala melaksanakan pelatihan di luar maupun dalam daerah. Tahun lalu, perwakilan kelompok dibawa ke Yogyakarta, belajar pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Hasil dari kunjungan itu dapat dikembangkan di Kota Mataram guna meningkatkan produksi. Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Mutawalli menganalogikan dengan jumlah kelompok usaha berjumlah 165 jika satu kelompok beranggotakan 10 orang dengan rata – rata peng-
hasilan Rp1 juta, maka omset yang dihasilkan akan tinggi. Namunnya, pengembangan usaha rupanya belum bisa dilakukan secara komersial. Paling tidak dengan pertemuan tersebut akan melahirkan inisiatif para pelaku usaha untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan hingga penyedian bahan baku. “Selain untuk silaturahmi pertemuan ini bisa dijadikan berbagi pengalaman,” tambahnya. Pascagempa bumi kondisi ekonomi di NTB, khususnya di Kota Mataram relatif lemah. Kondisi itu tidak perlu ditanggapi dengan rasa pesimis. Pelaku usaha harus mampu bersaing dengan produk – produk olahan dari luas daerah. Agar dapat bersaing perlu inovasi serta strategi pemasaran untuk meningkatkan produksi. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk menjual olahan. Di era revolusi
ekonomi 4.0 memudahkan pelaku usaha untuk memasarkan hasil olahan mereka. “Saya sering beli pisang goreng lewat aplikasi. Ndak berapa lama pesanan saya datang. Nah, peluang seperti ini harus dimanfaatkan. Kan banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan,” terangnya. Untuk pengembangan usaha, Distan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha di Kota Mataram. Tujuannya adalah membuka wawasan kelompok usaha agrobisnis. Di samping itu, pelaku usaha penting mengurus izin, jaminan higienis dan sertifikasi halal produk yang dijual. Ini akan meyakinkan konsumen bahwa produk olahan aman dikonsumsi. Dampaknya adalah, produk olahan lebih mudah diterima di retail – retail modern. Termasuk memasarkan ke instansi – instansi. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
TEMU USAHA - Kepala Dinas Pertanian H. Mutawalli memberikan arahan pada temu usaha agrobisnis yang dilaksanakan, Kamis (3/10). Pelaku usaha didorong untuk berinovasi serta memanfatakan teknologi informasi pemasaran produk.
fatnya kebijakan,” tandasnya. Evaluasi yang rutin dilaksanakan melihat persoalan demikian. Sehingga, ia mendorong masing – masing dinas membuat perencanaan lebih awal. Upaya mulai dicoba untuk pem-
bangunan graha paripurna Dewan, kantor walikota serta perluasan rawat inap RSUD Kota Mataram. Proyek bisa ditender di bulan Desember 2019. Pengerjaan dimulai tahun 2020 mendatang. (cem)
Kenaikan PAD Rp500 Miliar Perlu Dipertimbangkan Mataram (Suara NTB) Permintaan DPRD Kota Mataram menaikan target pendapatan asli daerah (PAD) perlu dipertimbangkan. Kondisi ekonomi saat ini dinilai tidak memungkinkan merealisasi target tersebut. Semangat untuk menaikkan PAD, kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (3/10) sama seperti yang dimiliki oleh anggota Dewan dengan Pemkot Mataram. Tetapi perlu juga berhitung secara rasional melihat potensi yang ada. Untuk mematok PAD berdasarkan dari potensi. Sebagai salah satu contoh adalah pajak hotel. Diakui, hotel di Mataram banyak. Jadi persoalan adalah penghuninya tidak ada. “Masa harus dipaksa hotel untuk bayar PB1. Sementara, tidak ada penghuninya. Artinya, kita harus rasional,” kata Sekda. Oleh karena itu, diminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membuat perhitungan rasional potensinya. Jangan ada kesan menutup – nutupi. Misalnya, jika potensinya memang Rp5 miliar harus disampaikan secara riil ke Dewan. Sehingga, ini menjadi tolak ukur untuk mencapai target itu.
Menganalisis potensi pendapatan perlu membuat skema atau data yang betul – betul dari fakta di lapangan. Di satu sisi, kondisi ekonomi NTB pascagempa bumi 2018 lalu cenderung menurun. Artinya, pemerintah tidak bisa terlalu banyak berharap kunjungan wisatawan lebih banyak dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. “Kondisi ekonomi tetap jadi bahan pertimbangan,” terangnya. Eko menegaskan, target diberikan oleh Dewan dinilai tidak ada yang berat sepanjang ada potensi yang dapat dimaksimalkan. Ia melihat pimpinan OPD dilihat juga serius menggarap potensi itu. Penepatan harus melihat dari potensi yang ada. Target Rp500 miliar juga perlu dibicarakan kembali. “Itu kan keinginan. Saya pikir perlu dibedah daftar keinginan itu,” ucapnya. Potensi PAD yang diandalkan oleh Kota Mataram dari sektor perdagangan dan jasa. Sumber pendapatan baik berupa retribusi maupun pajak sedang dibenahi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Diantaranya, memasang tapping box penarikan pajak. Optimalisasi pendapatan juga perlu sentuhan teknologi untuk mendapatkan hasil yang riil. (cem)
Banyak Hotel Belum Bisa Tampung Pekerja Asal Mataram Mataram (Suara NTB) Banyak hotel di Mataram belum bisa memberikan peluang kerja masyarakat asal kota Mataram. Hal itu dikarenakan keahlian (skill) warga kota Mataram di bidang perhotelan perlu ditingkatkan Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram, Hariadi, Kamis (3/10). “Kemarin sudah kita adakan pelatihan dari BPJS ketenagakerjaan untuk house keeping untuk sebelas
orang yang pernah bekerja (di hotel) tapi di PHK atau diberhentikan karena alasan lain,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram, Hariadi saat dimintai keterangan Suara NTB. Dikatakan, dari P4M (Pusat Pelatihan Pengembangan Profesi Mataram) memberikan peluang sebanyak 20 orang untuk bekerja di bidang perhotelan di Mataram. Juga, lanjut Hariadi, mereka disiapkan untuk menyambut banyaknya hotel-hotel di Mataram.
“Sekaligus juga dari Hotel PP (di jalan Udayana yang baru dibangun) juga akan merekrut tenaga kerja khusus di bidang perhotelan. Nanti, kita khususkan juga untuk warga masyarakat di Karang Kelok,” ucapnya. Hariadi menyebutkan, pihaknya juga secara khusus akan memberikan pelatihan juga kepada masyarakat Karang Kelok Mataram untuk mengisi peluang kerja di Hotal PP Mataram yang sedang dalam tahap pembangunan.
Pihak hotel PP dengan Pemkot Mataram sudah ada MoU (moratorium of understanding) untuk warga Monjok Barat agar bisa bekerja di sana. “Baru beberapa hotel sementara yang mau menampung warga Mataram untuk bekerja. Kita inginkan semua bisa mengakomodir warga kota Mataram yang mau bekerja di hotel,” jelasnya. Tetapi Hariadi juga memaklumi tidak mungkin hotel menerima dari luar skill perhotelan. Beberapa hotel di Mataram masih membu-
tuhkan tenaga kerja perhotelan, tentunya juga ada yang tidak,” katanya. Saat ini, Hariadi menilai, kunjungan wisata ke Mataram sudah mulai menggeliat. Pascagempa, geliat pengunjung ke Mataram secara umum ke NTB juga bertambah. “Jadi bukan hanya untuk hotel di Mataram saja. Bisa saja keluar nanti kan. Terutama untuk KEK Mandalika. Kita juga siapkan skill warga kota untuk perhotelan di sana,” paparnya. (viq)
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Stok Pupuk Subsidi di NTB Mengkhawatirkan Mataram (Suara NTB) Cadangan stok pupuk subsidi berdasarkan alokasi tahun ini ke NTB sudah menunjukkan kondisi merah. Kondisi ini menandakan sisa dari kuota mengkhawatirkan. Untuk itu, penambahan alokasi subsidi mendesak dilakukan.
(Suara NTB/bul)
FOTO BERSAMA - Jajaran ESDM NTB dan kabupaten/kota foto bersama usai membahas rancangan Pergub pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
NTB Siapkan Pergub Pengendalian Usaha Galian C Mataram (Suara NTB) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB tengah merancang Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ( bahan galian golongan C ). Butir-butir yang tertuang dalam rancangan Pergub ini dibahas bersama dengan dinas terkait di kabupaten/kota. Dipimpin Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, M. Husni, M. Si di kantornya, Kamis (3/10) kemarin. Di dampingi salah satu Kepala Bidang, Yuliadi Ismono. Sejumlah perwakilan dari kabupaten/kota menyampaikan apresiasi atas inisiatif untuk menerbitkan Pergub pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ini. Aspek yang dikendalikan menyangkut aspek produksi dan penjualan terkait pajak daerah. Dan aspek pengelolaan lingkungan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan). Mineral dan bukan logam dan batuan ini merupakan sumber daya alam yang harus dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan menjadi kewena-
ngan pemerintah provinsi. Aspek adiministrasi, lingkungan dan fiskal daerah dalam kaitannya dengan mineral bukan logam dan batuan terdapat kewenangan kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi wajib melakukan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara sinergis dan koordinatif dengan kabupaten/kota. Dari pertemuan kemarin, sejumlah fakta dikemukakan tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Misalnya di Kabupaten Lombok Utara, ada 9 IUP yang diberikan. Nyatanya ada 41 yang teridentifikasi melakukan aktivitas penambangan. Demikian juga di Kabupaten Sumbawa, dari 14 izin lingkungan yang dikeluarkan, teridentifikasi 60 yang melakukan penambangan. Luas dan ke dalam areal yang ditambang juga terindikasi melebihi ketentuan yang dituangkan dalam IUP. Atas fakta ini, masih besar potensi pajak daerah yang masih bisa ditarik. Bila aktivitas penambangan dilakukan secara transparan. “Selama ini jalan sendirisendiri, kabupaten/kota dengan provinsi. Melalui Pergub ini, kita saling bersinergi, berkolaborasi sehingga tidak lagi saling lempat tanggungjawab agar pengelolaannya lebih optimal,” kata M. Husni. Saran dan masukan yang diterima dari kabupaten/kota selanjutnya akan dibahas kembali dengan timnya. Untuk
menyempurnakan Pergub. Harapannya, Pergub selesai Oktober ini. Aktivitas penggalian ilegal yang terindikasi marak, seperti laporan dari kabupaten/kota, menurutnya akan memberi dampak kepada fisik dan non fisik lingkungan sekitar. Misalnya, perubahan topografi lingkungan, perubahan fungsi lingkungan, kemudian dampak kerusakan jalan akiat lalu lalang kendaraan pengangkut, debu, termasuk pencemaran air sungai. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam rancangan Pergub ini adalah upaya perlindungan sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang mencakup aspek adminsitrasi, teknis, lingkungan dan finansial. “Pajak yang dibayar harus sesuai dengan produksinya. Antara produksi, penjualan dan pelaporan harus sesuai. Inilah bagian-bagian yang diatur dalam Pergub nantinya,” demikian M. Husni. (bul/*)
(Suara NTB/ist)
BPNT - Penyaluran BPNT oleh Bupati Dompu, H. Bambang Yasin bersama Forkopimda dan Kepala Bulog Wilayah NTB, Supriyanto
Bulog Mulai Salurkan BPNT di Dompu Mataram (Suara NTB) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 untuk kabupaten Dompu mulai Bulan Oktober 2019 untuk komoditi beras sudah mulai disalurkan oleh Perum Bulog. Ditandai dengan peluncuran secara resmi oleh Bupati Dompu, H. Bambang Yasin. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, H. Tajuddin menyampaikan bahwa Pemda Dompu melalui Dinas Sosial Kabupaten Dompu mendukung penuh Perum Bulog sebagai penyedia beras untuk BPNT di Kabupaten Dompu dengan tetap bekerjasama dengan poktan/gapoktan yang ada di Kabupaten Dompu. Dinas sosial telah menerbitkan jadwal resmi Penyaluran BPNT untuk bulan Oktober yang di suplai oleh Perum Bulog kepada eWarong resmi di luncurkan Kamis (3/10) kemarin oleh Bupati Dompu, bersama forkopimda di Depan Pendopo Bupati. Ditandai dengan pelepasan secara resmi untuk penyaluran BPNT di kecamatan Dompu. Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Supriyanto Mengatakan Perum Bulog di Dompu
mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Namun bukan berarti kehadiran Perum Bulog akan mematikan bisnis supplier yang selama ini menjual beras ke e-Warong. Namun sebaliknya, Bulog hadir bekerjasama sebagai penyalur sesuai dengan daerah dan kemampuannya. Untuk program BPNT jumlah KPM di Kabupaten Dompu 19.580 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbulan. Untuk bulan Oktober, sesuai pesanan yang masuk dari eWarong ke Bulog Cabang Bima sudah mencapai 125 ton beras. “Untuk kualitas beras sendiri Bulog siap menyediakan beras
sesuai preferensi konsumen artinya konsumen menginginkan beras dengan kualitas medium atau premium kami sediakan,” jelas Supriyanto. Terpisah, ketua Gapoktan Soncolopi dari kecamatan Hu’u, Ahmad menyatakan bahwa kehadiran Perum Bulog sebagai manajer penyuplai BPNT baginya tak ada masalah. “Malahan kami sebagai Gapoktan sangat terbantu karena Bulog melakukan sinergi/menggandeng kami baik sebagai supplier BPNT maupun mitra pengadaan disaat panen sehingga hasil panen dan olahan Gapoktan mempunyai kepastian pasar dan harga,” tegasnya. (bul)
“Sisa stok pupuk Urea subsidi tinggal 20.000 ton. Bulan ini saja, kalau ndak diatur bisa habis langsung,” kata Kepala Kantor Pemasaran PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Wilayah NTB, Slamet Mariyono dikonfirmasi Kamis (3/10) di kantornya di Mataram. Beberapa daerah yang sudah kritis cadangan stok sesuai alokasi yang diterimanya diantaranya, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, beberapa kabupaten ini telah ditambah alokasinya. Diambil dari kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Barat yang cadangannya masih cukup. Selain kabupaten/kota yang disebut, Kabupaten Lombok Tengah juga telah mengkhawatirkan. Slamet mengatakan, kritisnya cadangan stok di beberapa daerah yang disebutkan,
lantaran tingginya kebutuhan pupuk subsidi yang digunakan untuk penanaman jagung. Apalagi karakter petani jagung cenderung menggunakan pupuk berlebihan. 8 kuintal sampai 1 ton/hektar. Padahal, dengan menggunakan pola pemupukan berimbang, 5 : 3 : 2 /hektar (Organik : 500 Kg, NPK : 300 Kg dan Urea 200 Kg) akan lebih bijak dan lebih efisien. Dan tidak mempercepat kerusakan tanah. Tahun ini, NTB mendapatkan alokasi pupuk urea subsidi sebesar 161.290 ton. Dari alokasi ini, tersisa 20.000 ton. Sementara, saat ini Pupuk Kaltim telah dihadapkan pada tingginya permintaan pupuk jelang musim tanam. Yang puncaknya pada November dan Desember. Karena itulah, menurutnya mendesak pemerintah pusat memberikan tambahan aloka-
si pupuk subsidi kepada provinsi lumbung pangan ini. terhadap ketersediaan cadangan stok pupuk subsidi ini, Pupuk Kaltim telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB untuk menyuarakan kepada Kementerian Pertanian agar mengalokasikan subsidi tambahan. “Sudah dilakukan pertemuan juga di tingkat pusat. Termasuk membahas stok subsidi nasional dan daerahdaerah yang mendesak ditambah kuoatanya seperti NTB. tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” ujarnya. Permintaan pupuk urea subsidi ini akan naik signifikan pada November dan Desember ini. Pupuk Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. agar tidak terjadi kelangkaan pupuk urea subsidi saat-saat permintaan tinggi.
Slamet Mariyono (Suara NTB/bul)
karenanya, sangat diharapkan pemerintah pusat mengalokasikan alokasi pupuk subsidi di provinsi-provinsi yang stoknya masih tersedia cukup, ke NTB. “Yang mengkhawatirkan kita stok pupuk subsidi. Kalau pupuk Urea non subsidi, kami bisa siapkan sebanyakbanyaknya yang diminta petani. Tidak ada istilah kelangkaan pupuk. yang ada kuota subsidi yang akan habis,” demikian Slamet. (bul)
TEMBAKAU - Daun tembakau kering disortir untuk pengepakan lalu dijual ke perusahaan. Tembakau tahun ini menuai banyak persoalan. (Suara NTB/bul)
Petani Tembakau Berharap Gubernur Turun Tangan Mataram (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB mengharapkan kepala daerah, gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah turun tangan mengatasi peliknya persoalan petani tembakau saat ini. Petani tembakau di Lombok sedang dihadapkan pada persoalan besar. Terutama pemasarannya. Bila kepala daerah tak bergerak cepat, nasib petani tembakau Lombok tahun 2019 ini sungguh memperihatinkan. M. Said, S.Ag dari APTI Provinsi NTB mengemukakan, beberapa hal terkait kondisi petani tembakau Lombok. Persoalan adalah banyaknya tembakau hasil produksi petani yang belum terserap dengan terbatasnya kuota pembelian oleh perusahaan. “Kita berharap tembakau ini akan terakomodir, bisa dibeli dengan layak,” ungkapnya. Tugas siapa pada persoalan ini? Tugas bersama. Semua pihak. Dari pemerintah, pemerhati, petani. Terutama sekali pemegang kebijakan. Perusahaan mulai melakukan pembelian, itupun setengah hati. Maksudnya, perusahaan cenderung melakukan pembelian sesuka hati. Belum konsisten membuka pembelian. Sementara petani tembakau umumnya telah beberapa kali melakukan pemetikan. Ada juga yang telah memasuki pemetikan terakhir. Jika tembakau dibiarkan numpuk di gudanggudang petani. Akan berdampak pada perubahan kualitas
tembakau. “Perusahaan yang beli ada, tapi setengah hati. Ini strategi apa? Mestinya cepat ditangani ini,” ujarnya. Dipastikan berapa jumlah produksi tembakau di lapangan dari tingkat desa, kecamatan. Pemerintah memiliki perangkat (petugas) di lapangan untuk mengidentifikasi produksi ini secara detail. Jika terlambat di tangani persoalan petani tembakau ini, kata M. Said, akan muncul persoalan baru di masyarakat. “Ini regulasinya di provinsi. Bukan di kabupaten,” imbuhnya. Diharapkan bagaimana tembakau bisa terbeli dengan harga maksimal, agar tertutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh petani cukup besar. Mengingat, rata-rata petani tembakau adalah penyewa lahan. Jika pemerintah tak bergerak cepat. Kerugian telah menunggu petani. Kata Said, kepada Suara NTB, Kamis (3/10) kemarin, salah satu kuncinya ada pada kebijakan pemerintah pusat. Kaitannya dengan tembakau impor dari negara penghasil tembakau lainnya. Jika
saja pemerintah pusat kebijakannya mengurangi tembakau impor, bisa saja petani tembakau di NTB terselamatkan. “Nah di sinilah kepala daerah, gubernur dan jajarannya harus bersuara ke pusat. Seperti apa solusi jangka pendek yang dapat dibijaksanai,” kata Said. Harga sementara ini masih kompetitif, itupun hanya dua perusahaan Bentoel dan Djarum. Sementara perusahaan-perusahaan yang lain sebagian belum melakukan pembelian. Bahkan petani binaan sendiri cenderung diabaikan. Dengan alasan yang tidak jelas. “Jika tidak segera ditangani. Otomatis petani akan rugi total dan tidak lagi petani bisa percaya kepada sia-
papun. Usaha tembakau ini belum ada yang imbangi. Ya silahkan diselamatkan,” demikian M. Said. Sementara Samsul Islam, salah satu petani tembakau di Lombok Timur juga sangat mengeluh usaha tembakau tahun 2019 ini. harga tembakau diibaratkannya seperti harga kangkung. Terutama perusahaan-perusahaan kecil. Pembelian di kisaran Rp15 ribu sampai Rp24 ribu perkilo. “Buka gudang juga ndak berani perusahaan. Penjualan tembakau dibatasi. Penjajahan kepada petani. Tahun ini petani nangis bermitra dengan perusahaan,” demikian keluhan disampaikan Samsul. (bul)
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
Internal Gerindra Saling Pahami
Kader Cukup dengan Bahasa Isyarat Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Sarifudin SH. MH., adalah salah satu figur yang digadang-gadang untuk maju dalam Pilkada 2020 Lombok Utara. Hanya saja, sejauh dinamika yang berjalan, dirinya diklaim belum melakukan komunikasi politik termasuk dengan Partai Gerindra yang membesarkan namanya di panggung politik. Ditemui di kediamannya, Kamis (3/10), Sarifudin, menjawab normatif perihal pengakuan Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto,yang menyebut tidak adanya komunikasi politik antara ia dan pengurus Gerindra. Sarifudin mengklaim komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan pengurus Gerindra tidak harus diketahui publik, karena berkenaan dengan strategi yang akan ia ambil. “Saya kira komuniasi politik itu tidak perlu di-publish. Ada saatnya dimana kita akan eksplore diri di momen yang menentukan,” kata Sarifudin. Wabup KLU itu masih menutup rapat misi politiknya di Pilkada 2020. Sekalipun ada isu yang menyebutkan dirinya melakukan komunikasi politik langsung ke DPP melalui peran sang istri, Hj. Karina Sarifudin, ia tetap menolak memberi jawaban. Ia memandang, hubungan emosional dan komunkasi politik di internal berjalan seperti biasanya. Bahkan saking dekatnya Gerindra denga kadernya, pengurus Gerindra ia anggap sudah paham keinginan kader sekalipun diungkapkan melalui bahasa isyarat. “Dengan teman Gerindra, secara personal biasa saja saya, hanya saja untuk mengambil inisiatif mengatakan diri untuk maju, saya kira teman-teman paham. Boleh ditanya ke Hakamah (Bendahara DPC), ke Nasrudin (Sekretaris DPC), biasalah ya.” “Wallahu’alam (komunikasi langsung ke DPP), yang jelas kita sama-sama, bahwa saya juga ikut membesarkan partai ini dulu. Teman-teman di internal sangat paham. Cukup dengan kita senyum, kedipan mata, mereka paham isi hati kader,” sambungnya. Sikap saling memahami antar kader itu, membuat Sarifudin merasa dirinya tidak harus melakukan komunikasi layaknya non kader yang ingin menggunakan Gerindra sebagai kendaraan politik. Apalagi sebagai figur yang membawa dan membesarkan Gerindra, kader dan simpatisan mengetahui betapa loyalitasnya ia terhadap partai besutan Prabowo Subianto ini. “Saya paham Pak Sudir (Sudirsah Sujanto, Ketua DPC), saya paham Pak Nas, Artadi (anggota DPRD), dan kawankawan yang lain. Yang ajak beliau-beliau ini gabung di Gerindra ini, saya. Hampir semua, karena kebersamaan. Kita sama-sama saling mengajak, karena Gerindra ini partai nasionalis,” katanya. Pernyataan dirinya akan maju atau tidak pada Pilkada 2020, Sarifudin menjanjikan ada momentumnya. Sebab ia meyakini, sebagai partai pemenang pilkada, Gerindra tidak ingin 5 kursi di DPRD KLU kosong dari kursi pencalonan kepala daerah. Formula yang sama bahkan berlaku pula untuk partai lain. “Cuma (Gerindra) ke siapa, saya belum berani mengatakan bahwa saya yang akan diberikan. Tetapi kita tetap berikhtiar,” imbuhnya. (ari) H. Sarifudin (Suara NTB/dok)
SUARA PULAU LOMBOK Percepat Pelayanan ke Masyarakat
Bupati Ingatkan Pejabat Harus Cerdas Gunakan Teknologi Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM, mengingatkan tidak boleh main-main dengan teknologi. Melainkan pejabat harus cerdas, harus dipilah sebelum disebarkan kembali segala informasi yang diterimanya. Hal itu diungkapkan bupati sebelum membuka acara bimbingan teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Lotim di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim, Kamis (3/10). Bupati menambahkan, kebijakan sangat dibutuhkan dalam menyaring informasi yang dapat diteruskan kepada masyarakat. Ditekankannya, orang yang bijak tidak semua yang diketahuinya dia katakan. Akan tetapi yang dia katakan sudah pasti dia mengetahui kebenarannya. Pada acara yang dihadiri PPID lingkup Kabupaten Lotim itu mengingatkan PPID agar menguasai teknologi informasi dan komunikasi, sehing-
ga cepat memberikan respons terhadap keluhan masyarakat, terlebih pada era keterbukaan informasi saat ini. Bupati menyebut masyarakat saat ini sudah kritis, sehingga harus diberikan jawaban dan penjelasan secara tuntas. Karena itu PPID harus memiliki pengetahuan dan wawasan serta tidak perlu malu untuk mencari informasi secara detail ketika tidak memahami. PPID juga diharapkan dapat menempatkan diri secara tepat dengan tidak melampaui wewenang atau tugasnya, “Pandai-pandai menempatkan diri, jangan mengambil alih tugas orang lain,” pesannya. Bupati juga berpesan supaya dalam memanfaatkan
tanda tangan persetujuan atas Izin HO yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH rupanya tidak menyadari adanya potensi ketidaknyamanan lain. Misalnya, suara kincir pada malam hari diakui sangat mengganggu kenyamanan warga. Sebaliknya, dijelaskan warga, perusahaan mengklaim telah melakukan rembug dengan mantan Kepala Dusun Lengkukun, Nasudin, dan Kepala Desa di salah satu musala. Sementara pertemuan dengan warga yang bermukim paling dekat dengan tambak, sekalipun tidak terjalin pertemuan. Sementara, harapan bahwa tambak menjadi satu lahan pekerjaan bagi warga ternyata tidak sesuai harapan. Dari areal tambak seluas 20 hektar, warga Lengkukun yang diakomodir hanya 7 orang. Sedangkan tenaga teknis dan tenaga ahli, didatangkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT). “Tidak ada pemberitahuan sama sekali sejak awal, sejak pembuatannya. Kita tahu begitu dia, itu sudah dimulai tanpa sekalipun kita dikumpulkan masyarakat lingkar tambak ini. Tambak ini sekitar 30 meter, pembuangan limbah dari masyarakat. Sehingga sekarang ini, kita yang mengajukan protes,” ujar Japri, tokoh masyarakat setempat. “Kemarin pagi, termasuk anak saya juga tiba-tiba muntah. Setelah kita berikan air kelapa baru pulih. Yang keci lagi, sampai sekolah juga muntah-muntah. Kita tidak bisa memvonis itu gejalanya, tapi dengan aroma itu otomatis. Jangankan anak kecil, kita yang dewasa sudah mulai mual,” sambung Japri. Sementara, Kepala Dusun Lengkukun, Ahmad Zulkaryadi, mengaku menyesalkan konsultan proyek tambak udang yang membuat kolam tambak berada paling barat, dekat dengan perkampungan. Selain itu, ia mengaku tidak adanya sosialisasi dari dinas dan perusahaan terhadap
teknologi komunikasi dan informasi secara optimal untuk mendukung penyebarluasan informasi dan mendorong percepatan pembangunan di daerah ini. Sebelumya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Lombok Timur, Ahmad Masfu, SE., MM., menyampaikan bimtek ini dimaksudkan meningkatkan kapasitas SDM PPID pembantu di Kabupaten Lotim mengingat tugas penting yang diemban PPID sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Setiap pejabat publik maupun badan publik memiliki kewajiban dalam transparasi informasi yang
(Suara NTB/yon)
BIMTEK - Bimtek PPID di Kabupaten Lotim yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor Bupati Lotim, Kamis (3/10). ingin diketahui masyarakat. Saat ini, sejumlah layanan yang telah disiapkan pemerintah seperti Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Terpadu (SIPEPADU) dan Sistem Informasi Pangkalan Data (SIPADAT) belum berjalan sep-
erti keinginan, karena masih kurangnya kapasitas SDM. Untuk itu, bimtek dan pelatihan bagi PPID pembantu ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan PPID pembantu terkait tugas pokok dan fungsi PPID. (yon)
Randis Tak Utuh
Dewan Tegaskan Dapat Masuk Ranah Hukum Selong (Suara NTB) Penertiban dan penarikan kendaraan dinas (Randis) kepala desa beserta perangkatnya terus dilakukan oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim) sebagaimana instruksi BPK dan KPK untuk menjaga aset daerah. Dalam penarikan ini, apabila terdapat randis yang tidak utuh. Maka persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah hukum, karena sudah merusak atau menghilangkan sebagian dari aset daerah. Demikian ditegaskan, Anggota Komisi I DPRD Lotim, Abdul Muhid, SH,MH, Kamis (3/10), sangat menyayangkan banyaknya randis yang kurang perawatan dan pajak menunggak. Menurutnya secara administrasi dan teknis OPD terkait lebih ketat melakukan pengawasan supaya pelaksana yang menikmati kendaraan itu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan melakukan perawatan terhadap aset daerah. Kabag Humas Dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Drs. Iswan Rakhmadi,MM, penarikan randis tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan koordinasi dengan gubernur/ bupati/ walikota seluruh Indonesia, melaksanakan fungsi trigger mechanism, dengan mendorong pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. KPK menggarisbawahi pula pembenahan pengelolaan BMD ini juga men-
(Suara NTB/yon)
DITARIK - Sejumlah randis milik kepala desa dan kepala dusun yang ditarik oleh pemerintah daerah. yangkut BMD yang dikuasai oleh pihak lain atau pihak-pihak yang tidak berhak. Di Provinsi NTB dilakukan pula rapat koordinasi bersama Kejaksaan Tinggi Mataram, Inspektorat, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/ Badan Pengelolaan Aset dan Pendapatan Provinsi dan kabupaten/kota se-pulau Lombok pada Agustus lalu. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat Bupati Lombok Timur Nomor 030/753/PKAD/2019
Warga Keluhkan Limbah Tambak Udang Tanjung (Suara NTB) Kekhawatiran akan timbulnya bau menyengat dari limbah tambak udang di Dusun Lengkukun Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), benar terjadi. Warga dusun setempat mulai mengeluh lantaran 24 jam dalam sehari disuguhi aroma tidak sedap. Kamis (3/10) kemarin, sejumlah warga berkumpul di kediaman Kepala Dusun Lengkukun, Ahmad Zulkaryadi. Di sana juga hadir 5 orang utusan LSM Kasta KLU, serta anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Hakamah, S.Pt. Keterangan yang disampaikan warga, sedikitnya 4 orang anak dilarikan ke Puskesmas Kayangan dalam waktu yang tidak bersamaan. Mereka mengalami pusing, mual dan muntah diduga karena keracunan akibat bau limbah tambak. Warga mengklaim, lokasi limbah tambak berada paling barat dari areal yang notabene berjarak hanya 30-an meter dari perumahan warga Lengkukun. “Kalau bisa, lokasi kolam limbah dipindah ke timur, dan dibuat tertutup. Saya juga sesak nafas, dan berapa kali sudah ke puskesmas,” aku Amaq Salihin. Kepada Suara NTB, warga menuntut sejumlah persoalan dituntaskan oleh perusahaan pemilik tambak, yakni PT. Panen Berkat Sejahtera Bersama (PBSB). Di antaranya, jaminan kesehatan akibat dampak lingkungan dari aktivitas tambak, pembagian masker selama beroperasi, pembagian CSR, serta pengelolaan tambak yang ramah lingkungan (tidak bau). Keberadaan tambak udang Lengkukun, tidak banyak diketahui warga. Menurut mereka, perusahaan tidak banyak melakukan sosialisasi. Dalam proses perolehan rekomendasi Izin Lingkungan (HO – saat ini digratiskan, red), warga sekitar tidak mengetahui prosesnya. Mereka juga tidak pernah membubuhkan
Halaman 4
dampak lingkungan baik kepada warga dan tanaman warga. Apalagi dampak lingkungan ini berlangsung selama perusahaan beroperasi. “Saya tawarkan, kalau bisa limbah ini jangan di dekat permukiman karena dampaknya sangat berpotensi menganggu kenyamanan masyarakat,” kata Kadus sembari berharap kepada anggota dewan yang hadir dapat memfasilitasi penyelesaian masalah tambak. Anggota Komisi II DPRD KLU, Hakamah, pada kesempatan yang sama mengatakan pihaknya akan bersikap terhadap kondisi warga. Melalui Fraksi Gerindra, dirinya akan meminta kepada lembaga DPRD KLU untuk memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam urusan tambak. Menerima informasi dari warga, Hakamah prihatin karena dampak bau amis tambak udang, sampai membuat salah satu warga Lengkukun diungsikan ke Gelumpang Sanyar, Desa Rempek. Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, H. Sarifudin, SH. MH., ditemui di kediamannya, mengaku miris mendengar adanya keluhan warga. Sebagai tokoh masyarakat Kayangan di mana tambak berada, ia juga meminta agar seluruh OPD yang menangani perizinan tambak udang untuk turun tangan. “LH segara turun tangan, dia harus tanggung jawab terhadap izin-izin yang dikeluarkan. Saya tidak ingin ada warga nanti bertindak sendiri, karena bau menyengat sudah merebak ke perkampungan. Persoalan pemerintah tidak memberikan rasa kenyamanan kepada investor, ini persoalan lain,” cetus Sarifudin. Ia menegaskan, investor tambak udang juga harus menyelesaikan kewajibannya. Di mana investasinya tidak saja menyelesaikan masalah, tetapi juga tidak menimbulkan masalah baru. Wabup mempertanyakan jalannya sosialisasi kepada masyarakat, serta bagaimana
pula komitmen CSR perusahaan kepada warga sekitar. Sarifudin meminta seluruh aspek yang berkenaan dengan warga dikaji. Tidak hanya izin, tetapi dampak kesehatan warga menurut aturan perundang-undangan. Logika Wabup, warga berhak menuntut apabila kesehatannya terganggu, karena keberadaan tambak. “Kalau itu salah dan mengganggu kesehatan warga, mereka berhak menuntut karena itu hak mereka. Tidak boleh perusahaan semenamena. Posisi pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya agar para pihak yang berinvestasi di Lombok Utara memperhatikan prosedur tentang investasi,” cetusnya lagi. Menjamin bahwa masalah tambak tuntas, maka Wabup mendesak jajarannya di OPD dari LH, PU, Dikes, Disnaker PM PTSP, termasuk Camat hingga Kades untuk segera duduk bersama. Para pejabat di OPD tersebut ia anggap lebih mengetahui legalitas perusahaan sejak awal beroperasi. Sementara, perwakilan PT. PBSB, Yudi, yang dikonfirmasi Kepala Dusun Lengkukun, Ahmad Zulkaryadi via telepon yang disambungkan ke wartawan, menolak rencana kunjungan warga, anggota dewan, bersama LSM dan awak media ke lokasi tambak. Warga, katanya, harus bersurat untuk diteruskan ke manajemen untuk bisa masuk ke lokasi. Sementara terkait pelayanan perusahaan kepada warga, Yudi mengklaim sudah diketahui oleh kepala dusun. “Kita selalu ada tindakan, begitu ada komplain, kita tidak diam kok, tanya Pak Kadus,” sarannya meyakinkan tindakan perusahaan. Terhadap aspirasi warga untuk merelokasi kolam limbah, Yudi mengaku belum tahu. “Saya sempat ngobrol juga sama warga, iya (baru dengar aspirasi relokasi limbah),” tutupnya. (ari)
perihal pendataan BMD. Hal ini juga menindaklanjuti audit BPK terhadap laporan keuangan tahun 2018. Surat tersebut diantaranya meminta kepala badan/dinas/kantor/bagian yang ada di lingkup Pemerintah Lotimnmengelola dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah (BMD) yang ada di OPD masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk pula melakukan pelaporan BMD baik tanah, maupun ban-
gunan, serta kendaraan atau lainnya. Penertiban ini hanya untuk asset yang merupakan kewenangan Lotim terutama yang berasal dari APBD Lotim. Untuk itu, Iswan Rakhmadi., menegaskan pemerintah daerah Kabupaten Lotim menertibkan objek yang hanya merupakan kewenangan Pemkab saja. Sesuai surat KPK, dijelaskan Iswan, pemerintah daerah melakukan pengamanan baik secara fisik, legalitas maupun administrasinya. (yon)
Realisasi KUR di BRI Lotim Tembus Rp248 Miliar Selong (Suara NTB) Minat warga Lombok Timur (Lotim) mengakses kredit di perbankan sangat tinggi. Tergambar dari realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kabupaten Lombok Timur sudah tembus Rp 248 miliar. Nilai ini sudah melampaui target tahun 2019. “Target KUR BRI Selong sampai Desember 2019 sebesar Rp 220 miliar dan sudah tercapai Rp 248 miliar pada posisi 30 Agustus 2019,” ungkap Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI Cabang Selong, Irfan Syamsuri kepada Suara NTB, Kamis (3/10). Dari capaian tersebut, ujarnya, jika dipersentase sebesar 112,70 persen. Adapun jumlah debitur
target Desember 2019 sebanyak 11.192 orang dan akhir Agustus ini saja sudah tercapai 11.902 orang. Atau dengan persentase pencapaian sebesar 106.34 persen. Sesuai komitmen pimpinan BRI, tambahnya, sebagian besar KUR diarahkan ke UMKM. Khusus di BRI diklaim realisasi program pemerintah pusat itu selalu habis sebelum akhir tahun. Hal ini terjadi setiap tahun. “Oktober ini saja seluruh kuota sudah habis,” imbuhnya, seraya mengaku, BRI harus meminta tambahan untuk memenuhi permintaan dari pemohon. Masuknya Lotim dalam nominasi daerah penerima penghargaan dalam ajang KUR award disambut positif oleh pihak BRI. Bahkan, jika melibat antusiasme
masyarakat diyakini Lotim bisa dan layak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Ditambahkan, selama ini para petugas BRI yang bertugas di lapangan melakukan survei lapangan mengalami kewalahan. Satu petugas harus mengunjungi 5 sampai 7 orang per hari. Setelah dikunjungi dipastikan proses pencairan KUR dari BRi ini pun sangat cepat. ‘’Kunjungan pagi hari, sorenya diproses dan langsung bisa dicairkan,’’ ujarnya. Diakuinya, kredit bermasalah atau Non Performance Loan (NPL) KUR di Lotim ini sangat kecil atau di bawah angka standar 3 persen. “ NPL KUR juga sangat kecil, kita di bawah 2 persen. Jadi KUR kita sudah sangat sehat,” demikian paparnya. (rus)
Diduga Cabuli Anak
Oknum Dukun Terancam 12 Tahun Penjara Selong (Suara NTB) Dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah seorang dukun, FS (41) asal Dasan Karang Lekong Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba terhadap korban, SS (16) warga Sembalun berlanjut. Pelaku yang saat ini diamankan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Lotim hanya bisa menyesali perbuatannya di hadapan pelaku. Pasalnya, akibat perbuatan bejatnya itu, pelaku terancam 12 tahun penjara dengan dijerat pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, kasus pencabulan terjadi pada tanggal 30 Agustus 2019 lalu. Dalam menjalankan aksisnya, pelaku yang saat itu bekerja sebaga tukang di Sembalun mendatangi rumah korban. Di mana pada saat itu korban mengalami sakit kemudian pelaku meminta izn kepada keluarga korban untuk diobati. Dalam proses pengobatan korban, pelaku mengobati kor-
(Suara NTB/ist)
DIPERIKSA - Terduga pelaku pencabulan saat menjalani pemeriksaan di Unit PPA Satreksrim Polres Lotim, Kamis (3/10). ban di kamar mandi dengan meminta korban telanjang dan saat itu pelaku langsung melakukan aksi bejatnya. Pengobatan tersebut diminta langsung oleh orang tua korban lantaran korban jarang berada di rumahnya. Namun pihak keluarga korban tidak mengetahui jika anaknya menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku yang ia kenal sebagai dukun Sasak. Perbuatan bejat pelaku diketahui setelah
korban merasakan sakit di bagian organ vitalnya dan kemudian memberitahukan keluarganya, sehingga melaporkan kejadian tersebut di unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Lotim. Sementara, pelaku FS mengaku menjalankan aksinya lantaran tidak tahan melihat korban. Sehingga aksi bejatnya dilakukan sebanyak tiga kali di kamar mandi dan dua kali di teras belakang rumah korban. (yon)
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Piutang Pajak di Lobar Tembus Rp9,8 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Piutang pajak dari wajib pajak (WP) di Lombok Barat (Lobar) mencapai Rp9,8 miliar. Membengkaknya piutang pajak ini diakibatkan berbagai hal, di antaranya wajib pajak (WP) enggan membayar pajak dan pihak OPD yang kurang maksimal melakukan penagihan. Kondisi ini mengundang sorotan dari kalangan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Lobar. Banggar menyoroti merosotnya PAD ini dari penerimaan dari sektor pajak hiburan. Lantaran Pemda sendiri tak menarik pajak ini sesuai dengan Perda sebesar 25 persen. Namun yang ditarik di lapangan hanya 10 persen. Dampaknya, banyak pelaku usaha yang menunggak pembayaran pajak hiburan tersebut. “Ini kelalaian pada Bapenda, orang di Perda dibilang 25 persen, kok ditarik 10 persen,” tegas anggota Banggar, Indra Jaya Usman, Kamis (3/10). Ia menilai hal ini tidak bisa dikatakan kesalahan pengusaha yang membayar 10 persen. Sebab dinas
sendiri menarik sebesar itu. Mestinya dinas terkait menarik sesuai dengan ketentuan Perda sebesar 25 persen. Ia mengatakan seharusnya dinas terkait lebih maksimal mensosiaslisasikan Perda itu kepada para pengusaha. “Sama lah kayak kita belanja Pop Mie di kapal laut, yang di darat harganya Rp5 ribu, di laut jadi Rp 10 ribu. Seperti itulah kondisinya di Senggigi itu,” ungkapnya mengumpamakan. Sebenarnya tidak ada alasan pengusaha tidak membayar pajak itu. Sebab pajak itu sebenarnya dibayar para pengunjung tempat hiburan itu. “Kan heran itu dianggap piutang,” pungkasnya. Sementara itu, Asisten II,
Hj Lale Prayatni mengakui piutang pajak di Lobar terus membengkak setiap bulannya. Pembengkakan piutang pajak ini menembus angka fantastis Rp9,4 miliar lebih. Membengkaknya piutang pajak ini diakibatkan berbahgai hal, di antaraya wajib pajak (WP) enggan membayar pajak dan pihak OPD yang kurang maksimal melakukan penagihan. Tingginya tunggakan pajak di Lobar ini pun menjadi sorotan pihak pemprov. Karena itu, OPD dalam hal ini Bapenda berupaya memaksimalkan penagihan terhadap WP penunggak pajak. “Piutang pajak sampai saat ini sebesar Rp 9,4 miliar lebih,’jelas Asisten II Setda
Lobar Hj Lale Prayatni belum lama ini. Bapenda harus memaksimalkan penagihan piutang pajak ini. Kedepan pajak hiburan juga akan direvisi perdanya sehingga akan diturunkan tarif pajaknya dari 25 persen menjadi 10 persen, sehingga sama dengan pajak hotel dan restoran. Kemudian untuk pajak bumi dan bantunan (PBB), diakui ada kendala karena ada dua peralatan di Bapenda yang rusak sehingga pencetakan SPPT menjadi terlambat. Ia berharap setelah jatuh tempo tanggal 31 Agustus, PBB ini bisa tercapai. Selain di Bapenda, ada juga piutang retribusi menara di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pihak terkait sudah mengeluarkan STRD (Surat tanda Rretribusi daerah) pada bulan Januari yang jatuh tempo pada akhir bulan Agustus diharap-
kan bisa tertagih termasuk piutang tahun 2017 dan 2018 sebesar 800 juta. “Sebab berdasarkan hasil evaluasi PAD untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2018 di provinsi piutang-piutang ini diharapkan lebih ada target untuk ditagih supaya tidak bertambah terus setiap tahun ,”jelas Lale. Plt kepala Bapenda Lobar, Darsapardi mengatakan sejauh ini realisasi PAD Lobar mencapai 56 persen lebih dari terget Rp281 miliar. “Masih banyak yang belum tercapai,” ungkapnya. Meski demikian diakuinya, terjadi peningkatan penerimaan PAD jika dibandikan beberapa bulan sebelumnya. Terutama pada Agustus lalu menyusul kondisi okupansi hotel yang membaik. Mengingat waktu high season. Menurutnya, sampai Agustus saja, terhitung total PAD
yang masuk sekitar Rp24,6 miliar lebih. Karena itu ia masih optimis capaian PAD bisa lebih progress melihat kondisi sektor pariwisata mulai pulih. Tidak sampai situ saja, pihaknya akan mengoptimalkan di sisa waktu 4 bulan kedepan. Ia pun mengestimasikan realisiasi PAD 3-4 bulan kedepan akan tercapai 90 persen dari target PAD. “Semoga kondisi capaian PAD pada bulan Agustus sama dengan bulan-bulan kedepan, bahkan bisa lebih meningkat lagi,” harapnya. Sebab jika dihitung dari capaian Agustus itu Rp24,6 miliar dikalikan 3 bulan lebih biasa mencapai Rp 88 miliar lebih. Sehingga mampu mendongkrak capaian PAD tersebut. Pihaknya juga masih berharap kawasan Senggigi masih bisa memberikan kontribusi. Terlebih lagi dengan bulan high season yang tengah
(Suara NTB?ist)
Dewan Indra Jaya Usman berlangsung ini. “Kita berharap mudah-mudahan, karena sekarang ini high season. Ini bulan-bulan harapan, karena penyumbang terbesar PAD kita di Lobar ini di sektor wisata,” ucapnya. (her)
Kades Bagek Polak Diduga Sertifikatkan Tanah Pemda Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar), mempertanyakan lahan milik Pemda yang diduga diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kepala Desa setempat. Penerbitan SHM nomor 02669 Seluas 3.757 m2 tersebut terindikasi untuk menguasai aset daerah yang seharusnya atas nama pemerintah desa setempat. Asmuni selaku pendamping dari tokoh Masyarakat, menyampaikan bahwa warga sudah mendatangi kantor BPN untuk mempertanyakan permasalahan penerbitan SHM tersebut. Warga mempertanyakan tanggapan terkait surat yang dikirim masyarakat Desa Bagek Polak soal permohonan warga agar diberikan fotokopi Warkah atau Dokumen Proses Penerbitan Sertifikat Tanah SHM tersebut. “SHM atas nama Kades ini terletak di Desa Bagek Polak adalah bagian dari Aset Milik Pemerintah Lombok Barat” terang dia. Ia menegaskan, walaupun
sudah ada pembatalan penerbitan sertifikat, pihaknya akan tetap meminta fotokopi Warkah SHM tersebut ke BPN. Sebab kata dia, jika ada indikasi pemalsuan maka warkah dan dokumen penerbitan sertifikat ini akan menjadi dasar laporan dugaan tindak pidana ke APH. Warga lain, Samsul mengatakan bahwa alasan lain juga dari tokoh masyarakat Desa Bagek Polak meminta fotokopi warkah SHM tersebut karena ingin transparansi dalam proses pensertifikatan tanah pemda. Menurut dia, persoalan ini menimbulkan kekisruhan dan keresahan di kalangan masyarakat Desa Bagek Polak . Seharusnya kata dia hal ini tidak dilakukan oleh oknum kades. “Kami ingin transparansi di sini, jangan sampai aset milik daerah ini bisa diserfikatkan oleh perorangan. Kami juga ingin membantu pemda menyarakan masalah aset di desa kami,” tegas dia. Kades Bagek Polak, Amir Amraen Putra membantah jika
dirinya mensertifikatkan lahan milik Pemda. Lahan seluas 40 are ini bukan milik pemda, melainkan lahan ini untuk desa. Menurut dia, pengusulan sertifikat tanah ini berlangsung tahun 2018 melalui program Prona. Pengusulan sertifikat ini atas nama pemdes, bukan pribadi. “Tiba-tiba, laporan dari staf, nama saya muncul di sertifikat. Saya tolak itu (sertifikat), saya keberatan terhadap BPN,”tegas dia. Ia pun sudah mendatangi kepala BPN menyampaikan keberatannya, karena namanya dinaikkan di sertifikat tersebut. Tak cukup protes lisan, ia pun langsung bersurat resmi agar mengubah sertifikat itu menjadi atas nama Pemdes. Ia keberatan kesalahan BPN dalam menerbitkan sertifikat ini justru menyeret dirinya ikut disalahkan. “Itu kekeliruan administrasi dari BPN, dan saya keberatan karena saya dirugikan ini,” dalih dia. BPN kata dia meminta biaya pendaftaran namun ia menolak dengan alasan kesalahan ini dilakukan BPN. Yang jelas, lahan ini bukan
untuk dirinya pribadi namun bagi masyatakatnya. Bahkan ia mengklaim ingin menyelamatkan aset di desanya tersebut. “Kami di Pemdes bersyukur mendapatkan tanah ini, untuk masyarakat saya. Terlalu bodoh saya, kalau itu atas nama pribadi saya”tegas dia. Sementara, itu Kepala Kantor BPN Lobar I Made Arya Sanjaya, SH.,MH mengatakan pihaknya sudah melepaskan atau membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor 02669 atas nama Amir Amraen Putra selaku kades Bagik Polak. Dasar pembatalan Sertifikat tersebut kata dia, dari pihak Amir menyampaikan langsung ke pihak BPN untuk membatalkan penerbitan Sertifikat tersebut sehingga dari pihak BPN mengembalikan status tanah tersebut ke status semula (aset). Menurut dia, ada kesalahan pencatatan sehingga sertifikat ini terbit atas nama perorangan. Seharusnya sertifikat ini atas nama Pemdes setempat, bukan atas nama Kades. Namun hal ini aku dia luput dari pengamatan pihak BPN. (her)
Kades Kritik Minimnya Dukungan Pemda Giri Menang (Suara NTB) Kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) mengkritik minimnya dukungan pemda dalam penanganan kasus stunting. Terutama sekali dalam hal penganggaran. Pemdes sejauh ini menganggarkan dari Dana Desa (DD) untuk pemberian makanan tambahan (BMT) bagi balita dan honor bagi kader posyandu yang aktif turun ke masyarakat dalam penanganan kasus stunting ini. Kades Bagek Polak, Amir Amrean Putra, Kamis (3/ 10) mengatakan, jika melihat angka penurunan kasus stunting di Lobar memang menurun. Namun belum
Amir Amraen Putra (Suara NTB/her)
dianggap berhasil jika masih ada angka 25 persen lebih kasus stunting di Lobar. Apalagi kata dia, pemda dalam hal ini Dikes tidak melihat penunjang-penunjang penurunan stunting, seperti peran serta desa, kader posyandu yang lebih berperan besar dalam penanganan. Kalau ditelisik lebih dalam soal dukungan penanganan kasus stunting dari desa, mulai dari anggaran yang dialokasikan desa untuk BMT dan kader posyandu. Pihaknya saja, tahun depan akan menganggarkan pemberian BMT empat kali sebulan. Saat ini kata dia, memang masih sekali sebulan pemberian BMT yang dianggarkan dari DD. Karena pihaknya mengikuti anjuran dinas. “Tapi dari anggaran ini, apa ada dukungan dari dinas, ndak ada. Ini murni dari desa semua,” tegas Amir. Menurut dia, alokasi anggaran pemberian BMT sekali sebulan ini minim sehingga pihaknya pun akan menambah tahun depan. Sebab kata dia tidak cukup pemberian BMT sekali sebulan untuk asupan gizi anak. Bagi Kades ini, seharusnya OPD memberikan dukungan berupa sharing anggaran untuk BMT dan asupan gizi anak ini. Sehingga paling tidak, di samping desa memberikan asupan gizi dan BMT, dinas juga mengalokasikan untuk BMT. Selama ini aku dia, hanya desa yang mengalokasikan untuk asupan gizi. Ter-
masuk operasional bagi para kader posyandu. Sedangkan OPD sejah ini sebatas obat – obatan, seperti imunisasi. Menurut dia, harus ada pengalokasian dari OPD untuk penanganan stunting bersumber APBD. Jangankan anggaran, desa juga sangat berharap ada apresiasi dari OPD dalam penanganan stunting ini. “Ya apresiasi dengan aktif turun kunjungi kami di desa. Mestinya OPD mengunjungi desa, menanyakan apa kendala dan kesulitan yang dialami,”kata dia. Sementara itu, beberapa waktu terakhir ini pemda dalam hal ini Dikes sibuk menerima kunjungan dari daerah lain, bahkan sejumlah Negara yang ingin belajar penanganan stunting ke Lobar. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Rachman Sahnan Putra, hal ini tak lepas dari progres penanganan stunting yang berhasil ditekan sangat signifikan. Progress penanganan di Lobar, di mana tahun 2007 jumlah kasus stunting mencapai 49,8 persen berhasil ditekan menjadi 25.2 persen (2019). Menurut dia, tetap sinergi dengan semua unsur baik itu desa dan unsur PKK dalam penanganan stunting. “Kami terus terus berupaya menekan kasus stunting ini, karena targetnya Lobar menjadi daerah menuju kabupaten bebas stunting tahun 2024,” ujar dia. (her)
Butuh Pendekatan Berbeda
Praya (Suara NTB) Tak kunjung tuntasnya proses pembebasan lahan di kawasan The Mandalika Kuta mengundang keprihatinan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Menurut anggota DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., pihaknya melihat ada yang keliru dalam proses penyelesaian persoalan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut. Terutama soal pola pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat pemilik lahan. “Kayaknya memang ITDC selaku badan usaha negara yang diberikan mandat mengelola kawasan The Mandalika perlu merubah pola pendekatan yang dilakukan selama ini. Dalam upaya menuntaskan proses pembebasan lahan di kawasan The Mandalika,” sebutnya. Dimana dalam hal ini ITDC diharapkan bisa lebih kreatif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bila perlu, libatkan para tokoh masyarakat setempat. Tidak hanya berharap dukungan dari pemerintah saja. Karena
kalau sudah melibatkan masyarakat, akan berbeda suasana pendekatan dengan masyarakat. “Kalau pemerintah ataupun ITDC yang melakukan pendekatan kepada masyarakat, akan beda suasanya kalau yang melakukan pedekatan tokoh masyarakat setempat. Sehingga perlu upaya-upaya yang lebih kreatif dari pihak ITDC. Dalam upaya menuntaskan persoalan lahan ini,” timpalnya. Soal harga pembebasan lahan, pihak ITDC dalam hal ini juga diharapkan tidak kaku. Harus lentur dan bisa memahami situasi. Tidak kalah penting, ITDC juga harus memahami kontek pembebasan lahan. Bahwa dalam hal ini konteknya bukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Tetapi konteknya sudah jual beli. Sehingga yang berlaku ialah aturan harga negosiasi. Bukan aturan harga pembebasan lahan. Pasalnya, yang akan dibangun diatas lahan tersebut ialah fasilitas wisata yang tentunya lebih dekat pada aspek komersil. Beda kalau ke-
mudian yang dibangun diatas lahan tersebut, fasilitas umum baru bisa berlaku hukum pembebasan lahan. “Saya tidak menyalahkan warga sampai mematok harga tinggi atas lahannya. Karena memang yang akan dibangun fasilitas wisata berupa sirkuit MotoGP. Jadi pendekatannya bukan pembebasan lahan lagi. Tetapi sudah pendekatan negosiasi jual beli,” terangnya. Sehingga keliru kalau kemudian, ada wacana untuk menerapkan Undang-undang No 2 tahun 2012, tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum, jika proses negosiasi harga lahan menemui jalan buntut. “Fasilitas yang akan dibangunkan fasilitas komersil. Bukan fasilitas umum. Jadi tidak bisa aturan pembebasan lahan untuk kepentingan umum diterapkan dalam kasus ini,” timpalnya. Sebelumnya, anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmia, mengatakan, masyarakat masih bersikeras meminta harga pembebasan lahan minimal Rp 300 juta perare. Hal itu dikarenakan harga lahan dikawasan
tersebut sudah jauh melonjak. Bahkan untuk lahan diluar kawasan The Mandalika sekarang harga lahanya sudah diatas Rp 100 juta perare. Disatu sisi, pihak ITDC hanya berani membayar antara Rp 70 sampai 80 juta perare. Harga tersebut jelas jauh dibawah permintaan yang ada. “Soal negosiasi warga siap duduk bersama. Tapi tentunya dengan tawan yang wajar. Kalau terlalu rendah, masyarakat jelas bakalan menolak,” timpal Alus. Terpisah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Loteng, M. Samsul Qomar, berharap persoalan lahan dikawasan The Mandalika bisa segera tuntas. Tetapi tentunya dengan cara yang baik. Dalam artian, hak-hak warga atas lahan tetap dihormati. Bahwa pembangunan dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Tapi bukan lantas mengkebiri hak rakyat yang ada. “Mari membangun, tapi hak rakyat juga harus dipenuhi,” timpalnya seraya menambahkan, pihaknya siap untuk mendampingi masyarakat jika memang diperlukan. (kir)
(Suara NTB/ist)
AHLI WARIS - Lahan di lokasi pembangunan bendungan Meninting dipasangkan plang oleh ahli waris. Hingga Kamis kemarin belum ada kejelasan pembayaran lahan tersebut.
Pembayaran Lahan Bendungan Meninting Masih Belum Jelas Giri Menang (Suara NTB) Warga yang terdampak pembebasan lahan proyek pembangunan bendungan Meninting bertanya-tanya. Pasalnya, pembayaran lahan sejauh ini belum ada titik terang. Sementara di lapangan, ada warga yang sudah mendapatkan buku tabungan dan ada yang belum. Di samping masalah pembayaran, lahan di lokasi pembangunan persis berada di induk proyek ini masih bermasalah, bahkan pihak ahli waris tanah ini memasang plang. Lahan yang dipasangkan plang ahli waris ini terletak di Dusun Murpeji Desa Dasan Geria. Lahan ini dipasangkan plang bertuliskan, tanah ini milik ahli waris Amaq Muhasim alias Mamiq Ateh. Kepala Desa Dasan Geria, M. Nawa Komtaresa mengakui ada warga yang mengatasnamakan diri ahli waris lahan itu mengajukan keberatan. “Ada ahli waris memasang plang atas kepemilikan lahan di lokasi pembangunan proyek bendungan Meninting, kami akan mediasi,” kata dia. Pihaknya akan memediasi persoalan ini. Rencananya mediasi akan dilakukan besok (hari ini). Pihaknya belum menelusuri lebih jauh apakah yang mengajukan keberatan ini
semua ahli waris, sebab masalah ini baru muncul belakangan setelah ada tahapan pembayaran ganti rugi lahan warga. Sementara itu, Kades Tinggi, M. Mutakkin megakui persoalan pembayaran warga diminta menunggu satu bulan setelah ground breaking. “Untuk pembayaran lahan, warga diminta menunggu satu bulan setelah ground breaking,” jelas dia. Terkait adanya warga yang sudah mendapatkan buku tabungan dan ada yang belum menerima, menurut dia, desa tidak tahu dari mana. Yang jelas warga sudah memiliki nomor rekening. Dalam membuat buku tabungan ini, bisa melaui Bumdes. Namun desa tidak menekan warga harus melalui Bumdes. Bumdes sendiri bekerjasama dengan BNI dalam hal pembuatan rekening tersebut. Nantinya kalau BNI yang mendapatkan tender pembayaran lahan warga, maka dana itu masuk langsung ke BNI. Nantinya ada semacam fee untuk Bumdes, bukan fee untuk pribadi atau indivudu. “Karena itu kami fasilitasi dengan Bumdes dan ada kesepahaman antara Bumdes dengan agen BNI “jelas dia. pembayaran lahan warga ini Pihaknya juga sudah bersurat ke Lman di Jakarta. (her)
Pilkada Loteng
PDIP Wacanakan Pasangan Nursiah-Ferdi Praya (Suara NTB) Sejumlah figur yang diprediksikan bakalan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), terus bermunculan. Terakhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi sinyal bakal mendukung pasangan H. M. Nursiah, S.Sos. M.Si - Ferdi Elmansyah, jika tidak ada kader partai banteng yang maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Sinyal dukungan tersebut diungkapkan Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Kamis (3/10). “Pasangan ini (Nursiah-Ferdi) layak dipertimbangan untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang,” sebut Suhaimi. Meski mengaku belum ada komunikasi yang intensif dengan Sekda Loteng tersebut, namun Suhaimi mengaku sudah beberapa kali menjalani komu-
nikasi. Bukan hanya terkait pemerintahan saja, tetapi juga soal peluang dan potensi untuk maju di Pilkada Loteng mendatang. Hanya saja, Nursiah sebut Suhaimi masih belum menentukan sikap. Karena masih akan menunggu perkembangan dan situasi politik jelang gelaran Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Komunikasi (dengan Nursiah,red) sudah beberapa kali. Tapi masih komunikasi verbal saja. Belum sampai kepada komunikasi yang intensif membahas soal persiapan pilkada,” tandasnya. Disinggung peluang pasangan tersebut berpasangan di Pilkada Loteng mendatang, anggota DPRD Loteng ini mengaku semua sangat terbuka. Sosok Nursiah yang merupakan Sekda Loteng saat ini jadi keuntungan tersendiri. Karena pastinya sudah paham betul kondisi serta kebutuhan daerah ini.
Adapun sosok Ferdi bisa mewakili sosok pemipin dari kalangan muda. Sehingga bisa dikatakan pasangan ini cukup padu. Hanya saja, yang namanya politik banyak aspek yang mempengaruh pasangan kepala daerah bisa terbentuk. Selain soal kekuatan dan dukungan politik. Termasuk juga soal kesiapan materi. Dengan kata lain, walaupun dari sisi karateristik pasangan tersebut bisa dikatakan pasangan yang ideal, tapi kalau dari dukungan politik mendukung juga tidak ada artinya. Apalagi kalau kemudian pasangan tersebut tidak kuat dari sisi dukungan materi. “Dari perkembangan yang ada jelang Pilkada Loteng sekarang, pasangan ini bisa dikatakan yang paling ideal. Tapi apakah pasangan ini bisa terwujud, semua tergantung perkembangan politik daerah,” pungkas alumnus Fakultas Hukum Unram ini. (kir)
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
Tinggal Satu Proyek Masih Proses Tender Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses lelang proyek di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) Setda Sumbawa masih berlangsung. Pasalnya masih tersisa satu proyek yang belum ditentukan pemenang. Proyek dimaksud yakni paket bantuan sarana produksi bawang putih dengan nilai Rp3,3 miliar lebih. Proyek ini bersumber dari dana Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian. Saat ini sedang dalam tahap evaluasi administrasi, kualifika(Suara NTB/ind) si, teknis dan harga. Pipin Shakti Bitongo Kabag PBJ Setda Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, S.T., M.Eng membenarkan hal tersebut. Paket bantuan sarana produksi bawang putih ini belum ditentukan pemenang dan saat ini sedang dalam proses evaluasi. “Belum ada pemenang. Yang masukkan penawaran ada lima. Ini sedang dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga,” ujarnya. Disebutkannya, tender yang dilaksanakan ini adalah tender pertama. Pihaknya menerima dokumen paket dari dinas terkait pada tanggal 19 September yang lalu. Berdasarkan jadwal, seleksi berlangsung selama sebulan. Namun prosesnya sudah berjalan dan rencananya penentuan pemenang dilakukan pada 15 Oktober mendatang. “Sesuai jadwal jika yang melakukan penawaran memenuhi syarat, tanggal 15 Oktober sudah ditetapkan pemenang. Mudah-mudahan tidak ada kendala, artinya yang memasukkan penawaran memenuhi syarat,” terangnya. Ia mengakui, proses tender paket ini tidaklah telat. Karena tender dilakukan disesuaikan dengan musim tanam. Kalaupun terjadi gagal tender, waktu masih panjang untuk dilakukan tender ulang. “Ketika gagal tender masih panjang waktu untuk tender ulang. Jadi tidak menghawatirkan,” pungkasnya. (ind)
Jangan Buka Lahan dengan Membakar Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meminta para Camat untuk mengimbau masyarakatnya agar tidak membuka lahan dengan cara melakukan aktivitas pembakaran. Terutama pada lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Sebab dikhawatirkan kebakaran dapat merambat ke kawasan hutan. “Kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke petugas berwenang jika mengetahui kejadian kebakaran hutan dan lahan,” tandas Bupati. Sebagai bentuk imbauan mengingat kondisi kemarau panjang yang kini terus meluas, tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa. Bahkan kondisi ini, lanjut Bupati, telah mengakibatkan kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa. Sampai 31 Agustus lalu, terdapat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa. Menyikapi hal tersebut, Bupati juga melalui surat instruksi Nomor 106/HUMASPRO/X/2019 menginstruksikan para Camat di Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan Shalat Istisqa’ (shalat meminta hujan) di lapangan terbuka atau mesjid-mesjid Jami’ bersama seluruh masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing secara serempak pada Senin, 7 Oktober 2019. “Melakukan Istisqa’ (meminta hujan) kepada Allah dengan berdo’a pada waktu khutbah Jum’at di kecamatan masing-masing,” tukasnya. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Suara Dispussip Sumbawa
Gugah Minat Baca, Dispussip Sumbawa Berencana Hadirkan Taman Literasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispussip) Kabupaten Sumbawa terus berupaya menggugah minat baca masyarakat. Selain meningkatkan fasilitas juga melaksanakan berbagai kegiatan inovatif. Bahkan kedepannya, Dispussip berencana menghadirkan Taman Literasi sebagai tempat yang nyaman bagi semua kalangan. Kepala Dispussip Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni menyampaikan, Taman Literasi yang akan dibangun ini merupakan taman untuk berekreasi sekaligus membaca. Taman tersebut juga menjadi wadah bagi pelajar dan mahasiswa sebagai tempat berdiskusi. Sehingga kedepannya di-
harapkan bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan kunjungan ke perpusatakaan. “Rencana kedepan kita akan membangun Taman Literasi. Itu merupakan taman untuk rekreasi dengan membaca. Kita buatkan Gazebogazebo tempat membaca, serta ruangan terbuka untuk tempat diskusi pelajar dan mahasiswa. Jadi mereka tertarik karena ada tempat yang representatif untuk bisa membaca dan berdiskusi. Kemungkinan itu juga akan meningkatkan kunjungan ke Dispussif,” imbuhnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (3/10) kemarin. Pihaknya berkeinginan membuat taman yang bisa menyaingi Taman Mangga. Hal ini mengingat di taman setempat seringkali pelajar
ataupun mahasiswa menggelar kegiatan. Tetapi di Taman Literasi nantinya, bisa menjadi tempat berekreasi sekaligus membaca. Selain itu untuk berdiskusi dan membedah buku juga bisa lebih mudah. ”Kegiatan literasi kan bukan hanya membaca dan berhitung saja. Tetapi memahami apa yang dibaca dan dihitung. Dia juga bisa menganalisa. Itu ingin membuat saingan dari Taman Mangga. Jadi tempat rekreasi untuk membaca. Di Taman Mangga tidak ada membacanya, tetapi cuman diskusi mereka di sana. Kalau di sini dia diskusi, referensinya ada di Perpustakaan dia bisa pinjam. Banyak membaca, banyak pengetahuan akan mudah dia melakukan diskusi-diskusi. Bedah buku
misalnya, apa saja dengan membaca. Kita dekatkan mereka,” terangnya. Dengan hadirnya Taman Literasi ini, lanjutnya, pihaknya berharap literasi di Kabupaten Sumbawa bisa ditingkatkan. “Banyak anak-anak ini ingin melakukan sesuatu tetapi tidak ada tempat. Jadi kita harus sediakan tempatnya. Kita fasilitasi mereka untuk membaca dan berdiskusi. Jadi diharapkan dengan mendekatkan tempat dan bukunya, literasi di Kabupaten Sumbawa bisa ditingkatkan,” harapnya. Guna mewujudkan hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan salah satu BUMN yang ada di Sumbawa agar memberikan bantuan melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility). “Sudah ber-
(Suara NTB/ist)
Irin Wahyu Indarni bicara dengan Pertamina dan berjanji untuk mendiskusikannya di Surabaya,” Tandasnya. (ind/arn/*)
Tren Kasus Anak di KSB Terus Meningkat Taliwang (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini ada sekitar 52 kasus anak yang sudah ditangani. Jumlah kasus tersebut cenderung meningkat, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 30 kasus saja dalam satu tahun. Data ini diprediksi terus meningkat, karena fenomena kasus anak berhadapan dengan hukum masih ditemukan. “Harus kita akui tren kasus anak saat ini semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana untuk tahun 2019 total anak yang sudah kita tangani sampai saat ini sekitar 52 anak baik itu korban maupun pelaku didominasi kasus pencurian dan narkoba. Bahkan ada salah satu kasus yang saat ini masih ditangani pihaknya melibatkan lima orang anak. Kondisi ini tentu sangat kita sayangkan karena akan mengganggu psikologis dan pasti akan terulang lagi,”
ungkap Kepala Dinas P2KBP3A, Suharno, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (3/10). Dikatakannya, kasus anak yang terus meningkat ini harus segera disikapi dengan cepat dan tepat. Jika masalah ini tetap dibiarkan, maka dampak yang akan ditimbulkan nanti akan semakin besar dan meluas. Khususnya terkait dengan kenakalan remaja, kasus ini bisa menjadi pintu masuk ke arah tindak pidana lainnya yang lebih besar. Bahkan proses rehabilitasi kepa-
da para pelaku ini juga tidak begitu berdampak terhadap perubahan perilaku. Untuk itu, pihak terkait berharap peran serta dari semua pihak harus menjadi daya tekan untuk meminimalisir kasus ini terulang terutama orang tua. Hal ini tentu sangat beralasan, karena dari banyaknya kasus yang ditangani selama ini lebih kepada kurangnya perhatian keluarga sehingga mereka menjadi tidak terkontrol. Kalaupun Pemerintah saat ini tengah meng-
galakkan program Kabupaten Layak Anak (KLA) jika tidak ada pengawasan yang maksimal dari keluarga maka kasus seperti sekarang ini akan terus ada bahkan meningkat di masa-masa yang akan datang. “Maraknya kasus anak ini terjadi karena proses pengawasan yang tidak maksimal dari orang tua mereka. Untuk itu, kita harus bisa bersamasama menyikapi serta mencari akar masalah untuk bisa menekan kasus ini tidak terulang lagi,” ungkapnya. Ia menjelaskan, meningkatnya kasus ini terjadi karena pola asuh dan pengawasan orang tua yang dianggap tidak maksimal. Baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana anak maupun sebagai korban kekerasan. Sehingga pihaknya menyimpulkan dari rentetan kasus anak yang ter-
jadi di Sumbawa Barat faktor utama adalah orang tua. Sementara untuk faktor lain, seperti masalah ekonomi tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kasus ini. Kendati demikian, pihaknya saat ini tengah mencari formulasi khusus agar bisa menekan kasus ini terjadi. Salah satunya melibatkan orang tua dan lingkungan masyarakat untuk sama-sama menjadi anak dari kegiatan yang negatif. Jika pola demikian sudah dilaksanakan secara maksimal, maka pihaknya optimis kasus anak akan bisa semakin di tekan di KSB. “Faktor utama merebaknya kasus ini karena minimnya pengawasan dari orang tua. Untuk itu kita minta kepada orang tua untuk mengawasi anaknya sehingga kasus-kasus seperti ini bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils) (Suara NTB/jun)
DIPERIKSA – Bendahara Desa Rababaka, Yuli saat diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejari Dompu, Kamis (3/10).
Pemkab Segera Lakukan Penilaian Lahan Pengganti BBU Sering Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa berkomitmen melakukan penggantian lahan Balai Benih Utama (BBU) Sering yang dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Informasinya saat ini sudah ada beberapa lokasi rencana pengganti. Sehingga Pemkab melalui Bagian Pertanahan akan segera melakukan penilaian untuk lahan pengganti dimaksud. Kepala Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Khaeruddin kepada wartawan menyampaikan, pemerintah mempunyai kewajiban dan berkomitmen untuk mengganti BBU yang dialih fungsikan menjadi rumah sakit. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menentukan lokasi yang layak. Karena sekarang ini sudah tersedia anggaran untuk dilakukan penilaian appraisal. “Pemerintah berkomitmen mengganti lahan BBU. Sekarang kebetulan kita ada biaya penilaian apraisalnya. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian, karena merekalah yang punya kuasa barang terhadap pemanfaatan nanti. Jadi data standar untuk lokasinya kita minta di Pertanian dimana lokasi yang layak untuk diadakan. Setelah kita minta data dari Pertanian, baru kita turun untuk dinilai oleh appraisal,” ujarnya. Dijelaskannya, informasi dari Pertanian bahwa sudah ada beberapa lokasi. Rencananya terhadap lokasi yang ditunjuk akan segera dilakukan penilaian. “Informasi dari pertanian, sudah ada beberapa lokasi tempat yang diincar. Dan kami Insya Allah kalau ndak akhir bulan ini atau awal bulan depan itu, kita sudah turun untuk menilai lokasi tanah yang ditunjuk pertanian. Segera kita melakukan penilaian untuk pengganti lahan BBU,” terangnya. Meskipun demikian, kata Khaeruddin, penilaian tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus untuk keseluruhan tanah. Tetapi dilakukan secara bertahap di lokasi-lokasi yang ditunjuk. Mengingat luas tanah BBU Sering totalnya sekitar 9 hektare, dan pihaknya juga mempertimbangkan anggaran yang tersedia. “Karena disitu kan total tanah BBU sekitar 9 hektare. Kita mungkin tidak bisa sekaligus, atau strateginya dipecah saja sampai total 9 hektare dengan lokasi berpencar. Umpamanya per dua hektar, per tiga hektar atau per satu hektar. Tapi kita serahkan kepada Pertanian. Jadi dipisahpisah, kita mempertimbangkan anggaran juga,” tukasnya. (ind/arn/*)
Khaeruddin
Bendahara Desa Rababaka Diperiksa Penyidik Dompu (Suara NTB) – Pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka, rampung dilakukan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Karenanya, berkas perkara itu telah dilimpahkan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus) untuk didalami. Sebagai langkah awal, bendahara desa diperiksa penyidik, Kamis (3/10). Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada
wartawan membenarkan telah diterimanya pelimpahan berkas perkara korupsi yang diduga melibatkan Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno tersebut. Tindak lanjutnya tertanggal 2 Oktober kemarin sudah diterbitkan surat perintah penyelidikan, termasuk pemanggilan saksi-saksi terkait. “Bendahara ini pemanggilan pertama untuk penyelidikan di Pidsus,” kata dia. Hasil penghitungan kerugian negara atas sejumlah
program fisik maupun non fisik pemerintah Desa Rababaka, diakui belum diterbitkan Inspektorat. Meski begitu, tidak lantas membuatnya harus menunda proses pemeriksaan saksi. Upaya lanjutan ini bukan berarti mengulangi apa yang sudah dilakukan bagian intelejen sebelumnya. Tetapi lebih pada pendalaman informasi soal indikasi penyimpangan yang dapat melawan serta keterlibatan pihak-pi-
hak terkait. “Artinya bukan mengulangi tapi mendalami hasil penyelidikan di intelejen. Kadesnya juga nanti pasti akan kita periksa,” tegasnya. Disinggung rincian program pemerintah desa yang diduga menjadi sumber penyimpangan berdasarkan hasil temuan intelejen. M. Isa Ansyori menjelaskan, dalam berkas limpahan itu tidak dituangkan secara detail, namun perkiraannya mencapai belasan item kegiatan.
Beberapa diantaranya seperti program pengadaan puluhan ekor sapi, rabat gang, pembuatan pagar, bantuan pembangunan masjid, pengelolaan dana BUMDes, pengadaan kendaraan dinas dan sejumlah program fisik dan non fisik lainnya. “Ini juga juga yang menjadi item pemeriksaan di bendahara desa karena ada dilaporan itu kaitannya dengan pengelolaan, penggunaan dan penyaluran DD/ ADD,” pungkasnya. (jun)
BKD KSB Belum Terima Informasi Pembatalan Rekrutmen P3K Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku belum mendapatkan informasi terkait pembatalan penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) tahun 2019. Kendati sudah ada informasi yang beredar di masyarakat, pihak terkait belum bisa memastikan kebenaran dari hal itu, mengingat dalam waktu dekat ini akan ada rapat kordinasi untuk membahas hal ini di Provinsi. Jika pembatalan penerimaan P3K ini benar terjadi, maka hal itu sangat disayangkan mengin-
gat usulan kuota CPNS didominasi oleh pegawai P3K. “Kami belum mendapatkan informasi terkait pembatalan untuk P3K ini, baik itu dari Pusat maupun Provinsi. Tetapi jika mengacu ke jadwal, memang di bulan Oktober akan ada penerimaan CPNS tetapi untuk pembatalannya justru belum ada informasi. Kendati demikian, kami juga akan segera berkoordinasi dengan provinsi terkait masalah ini supaya tidak menimbulkan masalah nantinya. Kami juga masih berbaik sangka bahwa penerimaan P3K masih tetap
berlanjut, karena kita sudah diberikan kuota,” ungkap Kepala BKD Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, Kamis (3/10). Dikatakannya, jika mengacu ke jadwal yang sudah diterima pihak terkait sebelumnya, maka tahapan untuk penerimaan pegawai sudah mulai dilakukan sejak bulan Oktober. Bahkan usulan Kuota yang sebelumnya sebanyak 575 formasi, justru pihaknya sudah diberikan jatah sebesar 205 untuk pegawai P3K dan 173 untuk jalur umum. Tetapi, dengan adanya informasi pembatalan P3K justru
dikhawatirkan akan menjadi polemik nantinya karena kuota nya sudah ditetapkan untuk KSB. Kendati demikian, pihaknya tentu memiliki kewajiban untuk bisa mendapatkan kepastian terkait nasib P3K supaya tidak ada informasi simpang siur. Terhadap masalah ini, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tetap menunggu informasi yang valid jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena pada prinsipnya sebelum ada informasi pasti maka jangan percaya. Maka dari itu sembari menunggu informa-
si yang jelas, pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri secara maksimal supaya pada saat pelaksanaan tes bisa mendapatkan hasil yang baik. “Tunggu saja informasinya secara resmi, jangan mudah percaya dengan isu yang belum jelas kebenarannya baik itu tentang masalah pembatalan P3K maupun hal yang lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri supaya pada pelaksanaan tes mendatang bisa mendapatkan hasil maksimal,” pungkasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
Halaman 7
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
DKP Dompu Kembali Gelar Festival Pangan Lokal B2SA Dompu (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu kembali menggelar Festival Pangan Lokal Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Kabupaten Dompu. Dengan 2 menu yang dilombakan yaitu Lunch Box (menu makan siang dengan kotak), dan Kudapan (snack), kegiatan ini diapresiasi. Tidak hanya sekedar dilombakan, sajian makanan diharapkan bisa menjadi usaha yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin dalam sambutannya, Kamis (3/10/2019) kemarin. Kegiatan yang juga dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI, Dr drh I Ketut Diarmita, MP karena dirangkaikan dengan kontes ternak di lapangan kantor Bupati, H. Bambang menyampaikan, apresiasinya atas tampilan dan cita rasa makanan yang disajikan peserta. Makanan non beras yang disajikan tersebut, tidak hanya bisa disajikan saat lomba. Tapi harus bisa dipasarkan menjadi peluang bisnis.
“Sehingga tidak sekedar diikutkan saat lomba, tapi tidak bisa dipasarkan sebagai sebuah usaha,” kata H. Bambang. Bupati yang mendampingi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengelilingi meja menu makanan yang disajikan peserta lomba juga memberikan apresiasinya. Untuk lunck box atau menu makan siang dengan kotak dari bahan dasar jagung serta umbian dijanjikan akan diordernya saat ada tamu pandopo Bupati. Lomba B2SA tingkat Kabupaten Dompu untuk Lunch box (menu makan siang dengan kotak) dimenangkan tim penggerak PKK Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja, dan juara tiga dari tim penggerak PKK kecamatan Pajo. Sementara untuk kudapan (snek), tim penggerak PKK kecamatan Woja sebagai juara. Diikuti TP PKK Kecamatan Dompu, dan tim Kecamatan Woja. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir H Rusdin, MSI di sela – sela acara mengungkapkan, terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup
(Suara NTB/ula)
LOMBA - Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr drh I Ketut Diarmita, MP bersama Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin, Forkopimda dan pemenang lomba B2SA tingkat Kabupaten Dompu, Kamis (3/10). Bupati Dompu bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. H Rusdin, MSi., saat meninjau sajian peserta lomba B2SA (foto kanan). dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan. Untuk mengukur keberhasilan program dilakukan melalui analisis situasi konsumsi pangan yang dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor pola pangan harpaan (PPH).
Skor PPH Provinsi NTB tahun 2018 baru 82,8 dan jauh dibawah skor nasional yaitu 88,0. Kabupaten Dompu sendiri skornya baru mencapai 77,4 dari target 80,0 pada 2021. PPH ini menunjukkan secara makro cermin keseimbangan dan keragaman konsumsi energi. “Ketergantungan pada konsumsi padi – padian perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi – umbian dan kelompok pangan
lainnya yang banyak mengandung protein, vitamin dan mineral,” katanya. Festival pangan lokal B2SA, kata H Rusdin, salah satu upaya untuk mensosialisasikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sebagaimana yang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. “Mendorong dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam
pengembangan olahan pangan lokal yang berbasis industri rumah tangga yang menarik, citarasa tinggi, aman dan bergizi serta bernilai komersial yang bisa diandalkan,” terangnya. Ia pun berharap, festival pangan lokal ini diharapkan tercipta kreasi – kreasi menu inovasi yang berbahan baku pangan lokal yang aplikatif di tingkat rumah tangga maupun di tingkat industri pangan lokal. Sehingga ada perubahan kebi-
asaan dan prilaku masyarakat dari ketergantungan mengkonsumsi padi – padian dalam porsi besar dan beralih pada konsumsi pangan lainnya yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. “Adanya peningkatan skor PPH Kabupaten Dompu tahun 2019 melampui target yang tertuang dalam indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu sesuai renstra tahun 2016 – 2021 menjadi tujuan,” terangnya. (ula/*)
Kasus DD/ADD Desa Jala
Bima (Suara NTB) – Dua anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bima periode 2019-2024, Mahdalena dan Hj. Suhartini akan fokus melakukan pemberdayaan usaha. Solusi menekan jumlah Perempuan yang ingin bekerja keluar negeri sebagai TKW. Mahdalena juga politisi PKB ini mengaku, di daerah dapilnya, terutama di Kecamatan Monta bagian dalam, kebanyakan perempuan memilih untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW, karena tidak tersedia lapangan kerja. “Saya kira kehadiran kami di Legislatif ini, salahsatunya agar para Perempuan ini nantinya tidak lagi menjadi TKW,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (3/10). Menurutnya, perempuan akan terus diberdayakan. Seperti diarahkan untuk membuka usaha sendiri. Izinnya juga akan dipermudah, karena banyak produk usaha yang dihasilkan namun terkendala proses perizinan. “Kewirausahaan perempuan yang akan diberdayakan. Persyaratan perizinan juga akan dipermudah. Kita fasilitasi dan dampingi nanti,” katanya. Mahdalena berharap konsep yang akan diperjuangkan tersebut bisa meminimalisir Perempuan atau Wanita di Kabupaten Bima agar tidak lagi memiliki niat untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW. Sementara Hj. Suhartini yang merupakan Duta Golkar, selain memperjuangkan perempuan agar bisa berwirausaha dan mandiri. Dirinya juga menyuarakan persoalan kekerasan yang sering dialami perempuan. “Selain pengembangan usaha. Kita juga akan mengupayakan agar kekerasan anak dan Perempuan bisa diminimalisir,” katanya. Tidak hanya itu, Suhartini menambahkan akan melibatkan peranan ibu-ibu dalam menimimalisir kenakalan remaja. Ibuibu tersebut nantinya akan dibuatkan majelis taklim sebagai wadah silahturahmi dan sharing persoalan perempuan dan anak. “Kita ingin anak-anak diberikan pemahaman dan pengetahuan agama dari pengaruh game. ini penting dilakukan agar anak tidak lagi menghabiskan waktu dengan halhal yang kurang positif,” pungkansya. (uki)
Pengerjaan Jembatan Melung Harus Sesuai Spesifikasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah membangun Jembatan Melung, Kecamatan Moyo Hulu. Proyek bernilai miliaran rupiah ini, sedang tahap pelaksanaan di lapangan. Guna menyukseskan pembangunannya, pelaksana ditekankan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerja. Kepala Dinas PUPR Kabu(Suara NTB/ist) paten Sumbawa melalui KaM. Ihsan Imanuddin bid Bina Marga, M. Ihsan Imanuddin, S.T menyebutkan, progres pembangunan jembatan Melung sudah mencapai 35 persen. Pekerjaan di lapangan sudah dibuatkan abutment sebelah kiri dan kanan. Saat ini sedang disiapkan perancah dan bekisting untuk melakukan pengecoran bagian atas jembatan. Baik terhadap pengecoran plat, balok induk maupun balok anak. “Sekarang disiapkan perancah dan hampir rampung. Setelah rampung perancahnya, dicor bagian atas. Proses pengerjaannya sekarang berjalan lancar dan tidak ada deviasi yang negatif. Tidak ada keterlambatan dan sekarang melebihi jadwal progresnya. Persentasenya di atas ambang batas dan on the track. Jadi plus dia hampir 2 persen,” ujarnya. Menurut Ikhsan, rencana pembangunan jembatan setempat selama lima bulan hingga Desember mendatang. Pihaknya pun optimis pembangunan dapat terselesaikan karena progresnya sudah melebihi jadwal yang ada. Pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada kontraktor pelaksana agar dapat mengerjakan proyek sesuai jadwal serta spesifikasi yang telah disepakati dan tercantum dalam kontrak kerja. “Jadi kami dari dinas tidak muluk-muluk. Penekanan kami, mereka bekerja sesuai dengan waktu pelaksanaan dan sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita sepakati,” tandasnya. (ind)
Dompu (Suara NTB) – Klarifikasi sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Jala, rampung dilakukan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu. Sejauh proses itu berlangsung, belum ada indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dilaporkan sekelompok warga beberapa bulan lalu. Karenanya, mereka menunggu rekomendasi Inspektorat atas penghitung kerugian. Kasi Pidsus Kejari setempat, M. Isa Ansyori, SH., kepada Suara NTB menjelaskan, awal munculnya laporan warga ini karena ada dugaan pembelian tanah kuburan yang merupakan aset desa menggunaan DD/ ADD tahun 2018. Namun, setelah dihadirkan warga tempat dibelinya tanah dimaksud didapati kepemilikan alas hak dalam bentuk sertifikat serta bukti kwitansi jual belinya dengan pemerintah desa. “Dia punya sertifikat atas
tanah yang dijual itu, kemudian bukti pembayaran oleh pihak desa. Artinya bukan fiktif tetapi benar-benar dibayar sesuai dengan pertanggungjawabannya itu,” kata dia. Berdasarkan temuan di atas pihaknya kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut ke Inspektorat untuk memastikan apa rekomendasi mereka. Apakah menilainya sebagai sebuah penyimpangan keuangan negara, pidana atau perbuatan melawan hukum lain.
Permohonan audit tersebut sudah disampaikan dua pekan lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang diberikan. “Dari BPN sampai sekarang belum ada hasil pengukuran itu, tapi secara lisan sudah dibilang memang ada tumpang tindih sertifikat tanah tersebut,” ujarnya. Kalaupun akhirnya ditemukan kerugian negara oleh Inspektorat setelah dilakukan penghitungan. Ditegaskannya, hanya untuk item pembelian tanah kuburan ini saja. Sedan-
Tambora akan Jadi Ikon Kabupaten Bima Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer M.Pd menepis sorotan Anggota DPRD, yang mengatakan masyarakat di wilayah Kecamatan Tambora masih tertinggal jauh karena masih dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Dahlan mengaku, justru di wilayah Kecamatan Tambora ke depan akan dibangun sebuah pelabuhan besar. Bahkan perbaikan sarana infrastruktur jalan akan terus dilakukan pada 2020 mendatang. “Tambora akan menjadi Ikon Kabupaten Bima ke depannya. Terutama pengembangan sektor Pariwisata,” kata Dahlan kepada Suara NTB, Kamis (3/10). Wabup mengaku, Ibu Bupati meminta program pembangunan berbagai sektor diarahkan ke Tambora. Mengingat potensi Tambora cukup besar. Apalagi Tambora sudah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dan sudah masuk Geopark Dunia. “SDA di Tambora banyak. Ada kopi Tambora yang membuat kita bangga, rumah peninggalan Belanda dan lainnya,” katanya. Dahlan mengklaim sejak Pemerintahan Dinda-Dahlan,
(Suara NTB/Uki)
Dahlan M. Noer Tambora kini menjadi tempat yang paling seksi berbagai sektor terutama Pariwisata. Yang sebelumnya hanya dianggap tempat buangan. “Memang kita menyadari ada kekurangan. Tapi hal ini akan terus ditingkatkan lagi. Terutama dari sektor Pendidikan dan Kesehatan,” ujarnya. Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, masyarakat yang berada di lereng gunung Tambora bagian utara yang masuk wilayah Kabupaten Bima masih jauh tertinggal. Bahkan terkesan masih dianaktirikan jika dibandingkan Kecamatan lainnya.
Demikian disampaikan anggota DPRD pertama yang juga asli warga Tambora, Dedy MT, kepada Suara NTB, Selasa (1/10). Dedy mengaku wilayah Kecamatan Tambora masih jauh tertinggal berbagai sektor. “Sektor sarana dan prasarana infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian pariwisata dan lainnya Kecamatan Tambora belum memadai,” katanya. Diakuinya sektor yang sangat penting dibutuhkan di Kecamatan Tambora yakni perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, ketersediaan alat kesehatan (Alkes) dan tenaga medis. Dia menilai ada ketimpangan dan diskmriminasi dalam berbagai sektor yang terjadi di Tambora jika dibandingkan wilayah Kecamatan lainnya. Padahal Tambora diluar dikenal sebagai wilayah yang kaya SDA dan ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh PBB. “Seharusnya Pemerintah. Baik Daerah, Provinsi dan Pusat memperhatikan Tambora. Tidak hanya nama besar Tambora yang digaungkan, sementara kondisi masyarakatnya masih jauh tertinggal. Bergagai sektor belum memadai,” kata Politisi Demokrat ini. (uki)
gkan program lain seperti bantuan rumah kumuh, gaji perangkat desa, guru PAUD, jambanisasi dan sebagainya menurut dia sudah tuntas dilaksanakan. “Meskipun ada kurang lebih, artinya di satu penerima itukan dipukul rata kemarin kalau tidak salah Rp10 juta. Tapi tidak dibuat seperti itu ada yang dapat Rp12 juta, Rp8 juta tergantung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Pemberdayaan Usaha, Solusi Tekan Perempuan Jadi TKW
M. Isa Ansyori
Nasib Ratusan P3K Kabupaten Bima Belum Jelas Bima (Suara NTB) – Meski dinyatakan telah lulus, nasib ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, dikabarkan hingga kini masih belum ada kejelasan. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima, Armin Farid S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (3/10) tidak membantah nasib ratusan P3K yang belum jelas tersebut. “Memang sampai saat ini belum ada kejelasan,” katanya. Diakuinya, jumlah P3K Pemerintah Kabupaten Bima merupakan tenaga honorer Kategori Dua (K2) yang lulus seleksi, antara lain sebanyak 114 formasi guru, 10 tenaga Kesehatan serta 25 tenaga Penyuluh Pertanian. “Kalau tidak salah mereka ini diseleksi sekitar bulan Februari 2019 kemarin. Dan sekarang sudah memasuki bulan Oktober,” katanya. Terkait nasib mereka, Armin mengaku pihaknya tetap berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat. Mempertanyakan status P3K pasca diseleksi. Akan tetapi, lanjutnya, hingga kini belum ada jawaban. Ia mengaku koordinasi yang dilakukan pihaknya, yakni terkait persoalan
sistem penggajian. Selain itu, mempertanyakan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Mengingat P3K juga nantinya akan memiliki NIP seperti ASN. “Pada prinsipinya, soal P3K ini kita di Daerah hanya bisa menunggu,” katanya. Armin menambahkan berdasarkan aturan atau regulasi yang ada, sistem penggajian P3K ini akan terbagi dua. P3K Pemerintah Pusat akan digaji melalui APBN, sementara P3K daerah bersumber APBD. “Ratusan P3K ini ada yang dari Pusat ada juga yang dari Daerah,” pungkasnya. (uki)
Armin Farid
(Suara NTB/Uki)
(Suara NTB/Uki)
PEREMPUAN - Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bima, Mahdalena (kiri) Suhartini (Kanan)
Jaksa Tunggu Rekomendasi Inspektorat
Ratusan Karyawan PT. Lancar Sejati Kena PHK Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 180 karyawan PT. Lancar Sejati di Kabupaten Dompu, resmi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keputusan tersebut diambil karena pihak perusahaan akan menutup operasionalnya. Dengan demikian, status karyawan tetap serta gaji sesuai UMK yang baru saja dipenuhi pengelola atas tuntutan pekerja sebulan terakhir sia-sia semata. Kepala Bidang Jamsostek Disnakertrans setempat, Sadaruddin, SE., kepada Suara NTB menerangkan, informasi adanya pemutusan hubungan kerja untuk semua karyawan
PT. Lancar Sejati tersebut diketahuinya Rabu 2 Oktober 2019 kemarin. Kebetulan tengah mengklarifikasi pihak perusahaan terkait alasan mereka tidak mengabulkan satu dari tiga tuntutan karyawan, yakni pendaftarannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. “Kejelasan status sudah dibuatkan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap. Saya terima laporannya 160 orang disertai SK. Masalah upah sudah sesuai UMK, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan itu BPJS-nya,” kata dia. Atas sikap perusahaan yang akhirnya mengundang reaksi
balik karyawannya itu, Disnakertrans langsung melayangkan surat pemanggilan kembali untuk klarifikasi. Diwakili Divisi Sumber Daya Manusia atau HRD PT. Lancar Sejati, Nukman, SH., kemudian diterangkan bahwa pihak perusahaan tak berani mengurus BPJS ketenagakerjaan ratusan karyawan karena akan menutup operasional. “Dengan jawaban itu kita tidak bisa lagi mendesak. Jadi klarifikasi saya berhenti di situ dan meminta surat apa yang menjadi alasan penutupan mereka,” ujarnya. Terpisah, Nukman, SH.,
dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/10) kemarin membenarkan adanya pemutusan hubungan kerja bagi seluruh karyawan PT. Lancar Sejati itu. Alasan mendasarnya, selain karena pemilik perusahaan tidak lagi mampu mengelola akibat usia yang tidak memungkinkan, juga proyek yang dikerjakan saat ini tidak sebanding dengan beban biaya yang dikeluarkan baik untuk gaji buruh dan operasional alat pendukung lainnya. “Perusahaan sudah mengeluarkan surat melalui saya selaku HRD-nya untuk melakukan pemutusan hubungan ke semua karyawan 180 orang
itu,” ungkapnya. Keputusan PHK yang sudah disampaikan melalui surat pemberitahuan lewat salah seorang perwakilan karyawan itu, menurut dia, mengancu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahkan perusahaan bersedia memberikan pesangon untuk ratusan pekerjanya sesuai dengan massa kerja masing-masing. “Hak daripada karyawan maupun buruh itu akan disesuaikan dengan massa kerja masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada 2020 Dorong Perda Atasi Kekeringan BENCANA kekeringan di sejumlah wilayah di NTB selalu menjadi langganan setiap tahunnya. Namun sampai saat ini belum pernah ada upaya mengatasi bencana kekeringan secara sistematis yang dicanangkan oleh pemerintah. Penanganan bencana kekeringan selalu dilakukan dengan pola sementara. Makin meluasnya daerah yang terdampak bencana kekeringan di NTB tersebut, menjadi sorotan serius para wakil rakyat di DPRD NTB. Karena bencana kekeringan tersebut sudah menjadi lang(Suara NTB/ndi) ganan di daerah-daerah terMultazam tentu, seperti di bagian selatan pulau Lombok dan sebagian daerah di Pulau Sumbawa. “Hampir merata daerah kita mengalami dampak kekeringan, tapi hal itu tidak pernah menjadi perhatian utama untuk mengatasinya. Padahal ini sudah berlangsung cukup lama. Namun tindakan yang dilakukan pemerintah sama saja. Hanya mendistribusikan air,” ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem, Multazam, saat dikonfirmasi di ruang fraksinya. Bencana kekeringan tersebut menurut Multazam, memiliki banyak dampak turunan. Seperti ancama gagal panen pada lahan pertanian, kemudian kebutuhan air akan ternak, dan juga termasuk kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat. Bahkan di daerah-daerah tertentu, bencana kekeringan tersebut kemudian menimbulkan persoalan sosial baru. Seperti maraknya aksi kejahatan, pencurian dan sebagainya. “Daerah kita ini kan terkenal sebagai daerah penghasil kebutuhan pangan, tapi ironis kenapa kita biarkan kekeringan ini selalu terjadi. Sudah cukup pembelajaran yang diambil dari dampak bencana kekeringan itu, tapi sampai saat ini belum ada aksi nyata dari pemerintah untuk mengatasinya,” tegasnya. Wakil rakyat dari daerah pemilihan II (Lobar-KLU) itu berencana melalui kewenangan dan fungsi yang dimiliki akan mendorong pembentukan sebuah peraturan daerah (Perda) yang khusus konsen untuk mengatasi masalah bencana kekeringan tersebut. Dalam perda itu nantinya akan diikuti oleh pengalokasian anggaran. “Regulasi khusus menangani bencana kekeringan itu sangat mendesak. Sehingga bisa ada alokasi anggaran nantinya. Kalau di APBD 2020 belum bisa karena sudah ditetapkan oleh anggota sebelumnya. Kita baru dilantik. Di APBD berikutnya kita akan fokus perjuangkan itu,” pungkasnya. (ndi)
PAN Bidik Kemenangan di Empat Daerah
Mataram (Suara NTB) – Jelang Pilkada serentak 2020, sejumlah partai dari jauh-jauh hari telah memasang target politik dalam mendulang kemenangan di tujuh kabupaten/ kota di NTB yang bakal menggelar Pilkada serentak 2020. Partai politik mulai memetakan daerah-daerah yang ditarget untuk dimenangkan. Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu yang sudah melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan di tujuh daerah tempat Pilkada akan digelar. Sehingga dari pemetaan politik di tujuh kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020, PAN menargetkan kemenangan di empat Pilkada. Empat daerah yang masuk dalam target untuk dimenangkan PAN, yakni Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU), kemudian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Empat daerah itu jadi
target kemenangan PAN di Pilkada 2020,” ucap Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis, saat dikonfirmasi di ruang Fraksi PAN DPRD NTB. Ditegaskan Hasbullah, di empat daerah tersebut, PAN akan usung kader terbaik mereka sebagai bakal calon kepala daerah. Entah sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon Wakil Bupati. Mengapa PAN berani menargetkan kemenangan di empat daerah tersebut, karena PAN sudah mengukur diri, bahwa untuk sementara ini, PAN memiliki kader terbaik yang siap bertarung dalam perebutan kursi kepala daer-
ah di empat daerah tersebut. Adapun jagoan yang menjadi andalan PAN di empat daerah yang menjadi target kemenangan itu, rata-rata merupakan para ketua DPD masingmasing kabupaten itu untuk didukung dan usung di Pilkada. Di Pilkada KLU PAN jagokan ketua DPD Ruhiman. Pilkada Kabupaten Sumbawa digadang-gadang ketua DPD, Muhammad Nasir. Pilkada Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam juga ketua DPD setempat. Begitu pula, Pilkada Kabupaten Bima disiapkan ketua DPD, Muhammad Aminurllah.
yang menggelar Pilkada tersebut. “Di empat daerah ini juga kita memiliki basis dukungan relatif kuat,” imbuhnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam mengungkapkan, berdasarkan rapat internal di DPD PAN Sumbawa pada akhir September lalu sudah disepakati dirinya sebagai bakal calon wakil Bupati akan diusung di Pilkada. Meski belum dipastikan dengan siapa dirinya akan berpasangan di kontestasi Pilkada Sumbawa. Karena itu, PAN pun terus mengintensifkan komunikasi politik dengan sejumlah figur akan maju sebagai bakal calon Bupati dan juga partaipartak politik yang akan menjadi mitra koalisi. “Proses komunikasi politik masih terus kita jajaki,” pungkasnya. (ndi)
Kasus Dermaga Gili Air 2017
PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana Jadi Tersangka
Fraksi di DPRD NTB Sepakat Bagi Rata Kursi Pimpinan AKD Mataram (Suara NTB) – Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi NTB telah menyepakati untuk meminimalisir potensi guncangan politik yang timbul dalam dinamika pengisian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sembilan fraksi yang ada di DPRD NTB, bersedia untuk membagi rata kursi pimpinan AKD yang ada. “Insya Allah akan kita akomodir semua potensi fraksi-fraksi, kita akan duduk bareng. Kita saling hargai, kita akan kedepankan kebersamaan,” ucap (Suara NTB/ndi) calon Wakil Ketua DPRD H. Muzihir NTB dari fraksi PPP, H. Muzihir saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/10). Penerapan politik bagi rata atas pembagian kursi pimpinan AKD tersebut akan mengakomodir semua fraksi yang ada di DPRD NTB. Kursi pimpinan AKD tidak hanya akan dimonopoli oleh fraksi-fraksi besar, namun fraksi kecil juga tetap bisa kebagian menempatkan kadernya untuk duduk di kursi pimpinan AKD. “Di DPRD NTB ini kan kalau melihat kursi fraksi-fraksi, tidak ada partai mayoritas, kekuatannya relatif berimbang. Karena hanya beda satu dua kursi dengan partai yang lain. Misal fraksi gabungan, itu kan ada tujuh kursi, sama kekuatannya dengan kita yang jadi pimpinan. Jadi tidak mungkin terjadi monopoli AKD oleh satu partai, itu mustahil terjadi,” jelasnya. Pengalaman pada DPRD periode sebelumnya, pembagian kursi pimpinan AKD nyaris disapu bersih oleh partai tertentu. Sementara partai yang lainnya terpaksa gigit jari, tidak kebagian sama sekali kursi pimpinan AKD. Kodisi pada periode lalu itu memang dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional yang terbelah menjadi dua kekuatan politik, antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Perseteruan sengit Koalisi di nasional tersebut, diturunkan sampai ke daerah. Sehingga karena kalah jumlah dari partaipartai yang tergabung dalam KMP, partai-partai di KIH tak bisa berbuat banyak dalam perebutan kursi pimpinan AKD. Akan tetapi, dinamika politik di tingkat nasional saat ini relatif lebih cair. Tidak ada polarisasi. Sehingga pembagian AKD di tingkat nasional juga menerapkan politik bagi rata. Hal tersebut juga kemungkinan akan diterapkan di DPRD NTB. “Makanya pimpinan MPR itu sampai 10 orang agar semua dapat. Nah mudah-mudahan kita di sini bisa seperti itu,” katanya. Di DPRD NTB sendiri tersedia 19 kursi pimpinan AKD, yang terdiri dari 15 kursi pimpinan komisi-komisi, dua pimpinan Bapemperda, dan dua pimpinan Badan Kehormatan. Jika sembilan fraksi yang ada mendapatkan masing-masing dua kursi pimpinan AKD, maka 18 kursi sudah terbagi habis. “Siapa di mana itukan belum, nanti akan dibagi,” tegasnya. Namun demikian, dari informasi yang beredar, sebelumnya Partai Golkar selaku pemenang Pemilu di Udayana, berambisi mendapatkan jatah dua Ketua Komisi. Namun keinginan Golkar tersebut dihadang oleh PPP yang juga berambisi untuk mendapatkan satu kursi ketua Komisi. Tapi setelah dirapatkan kembali, Golkar melunak. Sehingga penyebaran untuk pembagian Ketua AKD menjadi merata. Golkar akan menempati Ketua Komisi IV, kemudian Gerindra Ketua Komisi II, PPP Ketua Komisi I, PKS Ketua Komisi III dan Demokrat Ketua komisi V. Ketua Bapemperda menjadi bagian PKB dan Ketua BK menjadi milik Golkar. Sementara untuk unsur wakil ketua dan sekretaris akan diisi oleh fraksi lainnya. “Kita baru mulai rapat AKD, kalaupun ada lobi-lobi, itu yang lumrah dalam politik, itu biasa. Kalau ada yang mau lebih, ya namanya juga manusia, kalau tidak berkeinginan bukan manusia namanya. Tapi cuma bagaimanpun kita harus saling hargai, kebersamaan kita ke depankan,” pungkasnya. (ndi)
“PAN bakal maksimal berjuang agar kader di empat daerah itu bisa maju sebagai peserta Pilkada,” tandas Anggota DPRD NTB dapil Lombok Barat dan KLU tersebut. Pertimbangan lainnya juga, di empat daerah itu PAN memiliki raihan kursi cukup besar untuk bangun posisi tawar dengan parpol calon mitra koalisi. Dengan begitu, peluang untuk mengusung pasangan calon (paslon) kader sendiri dengan parpol mitra koalisi memiliki peluang besar. Disebutkannya, di KLU PAN punya empat kursi, kemudian Kabupaten Sumbawa dua kursi, Kabupaten Sumbawa raihan empat kursi dan kabupaten Bima enam kursi. Dengan kondisi itu, Sehingga PAN lebih memilih memberikan prioritas untuk memenangkan kontestasi di empat daerah
(Suara NTB/why)
BERBINCANG - WNA AS terdakwa penyalahgunaan ganja di Gili Trawangan, Christoper Shawn Ory (tengah) berbincang dengan penasihat hukumnya, Deni Nur Indra (paling kanan) usai mendengarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (3/10) sore.
Terbukti Salahgunakan Ganja di Trawangan
WNA AS Dihukum Penjara Delapan Bulan Mataram (Suara NTB) – Warga negara asing asal Amerika Serikat, Christoper Shawn Ory dihukum untuk menjalani pidana penjara selama delapan bulan. Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis karena terdakwa terbukti menyalahgunakan ganja 4 gram di Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara. Majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra menjatuhkan vonis tersbut dalam sidang Kamis (3/10) kemarin didampingi hakim anggota Kurnia Mustikawati dan Tenny Erma Suryathi. Shawn terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI
No 35/2009 tentang narkotika. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan,” kata Agung membacakan amar putusannya. Jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan pidana penjara selama satu tahun. Menanggapi putusan itu, penasihat hukum terdakwa, Deni Nur Indra menyatakan menerima. “Kita terima putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Bagi kami itu sudah adil. Kami tidak ajukan upaya hukum lanjutan,” ujarnya ditemui usai sidang. Terdakwa Shawn Ory terbukti menyalahgunakan ganja untuk dirinya sendiri.
Shawn ditangkap petugas Polda NTB pada Sabtu (30/3) lalu petang hari sekitar pukul 20.00 Wita. Saat itu terdakwa sedang di kamar penginapannya. Dia baru saja pulang dari membeli ganja. Polisi menemukan barang bukti ganja di saku celananya di sebelah kanan. Isinya berupa ganja satu poket seberat 4 gram, korek api, alat hisap sabu, dan uang tunai Rp600 ribu. Di dalam kamar itu polisi juga menemukan kotak yang isinya dua bundel diduga ganja. Masing-masing beratnya 637 gram dan 200 gram. Namun setelah diuji laboratorium daun dan biji tanaman kering itu negatif ganja. (why)
Satgas TMMD Loteng Bangun Jalan Penghubung Dusun Praya (Suara NTB) Setelah dibuka Bupati Lombok Tengah H. Suhaili, FT., sebanyak 150 orang personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 106 tahun 2019 Kodim 1620/Loteng langsung bekerja. Satgas mulai mengerjakan sasaran fisik sesuai dengan pembagian tugas. Hal itu dikatakan Komandan Kodim 1620/Loteng Letnan Kolonel Czi Prastiwanto, SE. M.I.Pol Kamis (3/10). Beberapa sasaran fisik seperti pembukaan jalan baru, pembuatan gorong-gorong dan jembatan, rehab musala dan rumah tidak layak huni di empat desa di Kecamatan Kopang dan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Dandim, salah satu sasaran yang menjadi pusat perhatiannya yakni pembukaan jalan sepan-
(Suara NTB/ist_penrem)
TMMD - Kegiatan pembukaan jalan baru oleh Satgas TMMD Lombok Tengah. jang 4 kilometer yang dibagi di empat lokasi, di Desa Aik Bual, Desa Pendem dan Desa Montong Gamang. “Alhamdulillah pembukaan jalan ini, semuanya menghubungkan dusun dengan dusun antar desa setempat,” ungkapnya. Selain itu, Dandim selaku Dansatgas TMMD
juga menjelaskan pembukaan jalan baru tersebut semuanya menggunakan alat berat bulldozer dan manual. “Semoga dengan pembukaan jalan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat,” harapnya. (ars/*)
Mataram (Suara NTB) – Dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara tahun 2017 akhirnya menyeret lima orang menjadi tersangka. Mereka diduga bekerjasama melakukan penyimpangan dalam pengerjaan proyek senilai Rp6,28 miliar. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,24 miliar. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menjelaskan, para tersangka ditetapkan dalam gelar perkara tim penyidik yang dipimpin Wadirreskrimsus. “Tersangka ada lima. Satu unsur pemerintahan. Sisanya dari unsur swasta,” ujarnya dikonfirmasi Kamis (3/10) kemarin. Para tersangka itu antara lain mantan Kabid pada Dishublutkan KLU berinisial AA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); konsultan pengawas berinisial LH dan SW; serta rekanan pelaksana proyek berinisial ES dan SU. Masing-masing tersangka, imbuh Syarif, dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/
2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Modusnya, laporan dibuat mundur. Jadi laporannya itu tidak sesuai dengan progresnya,” beber Syarif. Meski laporan itu tidak sesuai, namun PPK tetap membayarkan pekerjaan itu bahkan sampai 100 persen. Proyek yang sedianya harus selesai Desember 2017. Itu molor sampai Januari 2018. Walaupun akhirnya diresmikan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar saat itu. Hasil penyidikan menemukan indikasi pekerjaan pembangunan tidak sesuai spesifikasi. Demikian juga dengan volume pekerjaannya. “Kerugiannya dari hasil audit BPKP sebesar Rp1,24 miliar,” sebut Syarif. Proyek Dermaga Gili Air dibiayai dengan anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. Proyek itu ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar. Proyek dikerjakan dengan kontrak sebesar Rp6,28 miliar. (why)
Jebol Tembok Sel Khusus
Dorfin Felix Gagal Kabur dari Lapas Mataram Mataram (Suara NTB) – Warga negara asing asal Perancis, Dorfin Felix terpidana kasus narkoba berulah lagi. Terpidana 19 tahun penjara ini membobol sel khusus Lapas Mataram. Meski sudah sukses membuat lubang, tetapi Dorfin gagal melarikan diri. Kepala Lapas Mataram Tri Saptono Sambudji, Kamis (3/ 10) menerangkan bahwa warga binaan pemasyarakatan atas nama Dorfin itu kini sudah dimasukkan ke dalam sel isolasi. “Dia berupaya menjebol tembok dengan patahan besi dan batu. Sudah bolong tetapi dia belum sempat kabur,” terangnya. Upaya Dorfin itu ketahuan sipir Lapas Mataram pada Minggu (29/9) petang sekitar pukul 18.30 Wita. Saat itu Dorfin tertangkap basah sedang berusaha melubangi tembok. Tri mengatakan Dorfin membuat sendiri peralatannya. Yakni dengan patahan besi penutup got dan batu. Patahan besi itu ujungnya dibalut kain agar tidak menimbulkan suara ketika dihantam batu. “Ketahuannya itu karena ada suara gemericik yang mencurigakan di area sel isolasi. Setelah itu kita interogasi, sudah selama satu bulan ini dia mengerjakan itu,” paparnya. Kalapas mengatakan Dorfin seorang diri ditempatkan di sel isolasi tersebut. Sebabnya, dari awal Dorfin dikategorikan tahanan risiko tinggi. Berkaca dari aksi kabur Dorfin pada Januari 2019 lalu saat menghuni Rutan Polda NTB. Menanggapi peristiwa itu, Tri menjelaskan pihaknya sudah menyurati Kedutaan
(Suara NTB/why)
Tri Saptono Sambudji Besar Perancis di Jakarta. Serta jaksa penuntut umum untuk keperluan eksekusi putusan pidananya. “Kita sedang upayakan WBP ini (Dorfin) untuk kita pindahkan ke Lapas yang punya pengamanan super maksimum. Memang sudah inkrah tapi jaksa katannya masih menunggu salinan putusan,” kata Tri. Salinan putusan itu juga, imbuh dia, sebagai kelengkapan administrasi pemindahan narapidana. Opsi yang dipertimbangkan yakni Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi NTB menghukum Dorfin dengan penjara selama 19 tahun dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun penjara. Dorfin terbukti mengimpor sabu, amphetamine, ketamine, dan metilendioksimetamfetamina seberat 2,98 kg. Dorfin menerima upah 5.000 euro atau setara Rp87 juta dalam menyelundupkan narkoba itu ke Lombok. (why)
SUARA NTB
Jumat, 4 Oktober 2019
Halaman 9
(Suara NTB/yon)
UNJUKRASA - Sejumlah petani tembakau di Lotim melakukan aksi unjukrasa terkait anjloknya harga tembakau, Kamis (3/10). Petani menantang supaya wakil rakyat turun ke lapangan.
Harga Anjlok, Petani Tembakau Tantang DPRD Turun Lapangan Selong (Suara NTB) Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama gerakan mahasiswa peduli petani mendatangi Kantor DPRD Lotim, Kamis (3/ 10). Massa aksi menantang para wakil rakyat untuk turun ke lapangan menyusul anjloknya harga tembakau pada musim panen tahun ini. Koordinator umum, Zainul Muttaqin, menyampaikan jika terdapat beberapa tuntutan
dari petani terkait anjloknya harga tembakau. Pertama meminta kepada DPRD Lotim
Pemerhati Gaharu Dunia Kunjungi Perajin Gaharu di Danger Selong (Suara NTB) Puluhan pemerhati gaharu dari berbagai negara di dunia melakukan kunjungan dan pantauan terhadap perajin kayu gaharu di Desa Danger Kecamatan Masbagik, Rabu (2/10) lalu. Kunjungan ini untuk melihat langsung pengembangan kayu gaharu yang saat ini sudah menembus pasar internasional. Penanggung Jawab Seminar Internasional, Profesor Suryahadi, menjelaskan kunjungan yang dilakukan ini dalam rangka mencover dan mengintegrasikan semua pemangku kepentingan secara internasional untuk penelitian pengembangan dan pemanfaatan tumbuhan gaharu. Peserta seminar atau simposium ini dari berbagai negara di dunia ini untuk melihat penanaman, budidaya dan pengolahan gaharu di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Desa Danger. Peserta berasal dari berbagai negara di antaranya, Jepang, Malaysia, Srilanka, Bangladesh, Uni Emirat Arab dan Indonesia. Dipilihnya Desa Danger merupakan salah satu desa yang mengembangkan kerajinan gaharu. Masyarakat setempat memanfaatkan gaharu budidaya sebagai penopang perekonomian. Setidaknya dari kunjungan ini akan terus dilakukan penelitian agar ke depan lebih banyak lagi produk yang bisa dibentuk dan kembangkan, sehingga dijadikan home industry. Dijelaskannya, pohon gaharu merupakan salah satu pohon yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Galih dari pohon gaharu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Bahkan minyak dari galih pohon ini tidak kalah mahalnya. Hal itu seiring dengan manfaat dari kayu gaharu cukup banyak, mulai dari daun dan batangnya. Untuk batangnya dijadikan sebagai pengharum ruangan, dupa. Sementara untuk daunnya dapat dijadikan teh kesehatan. Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Mataram. Kunjungan ini untuk melihat kerajinan dan pengolahan kayu gaharu yang ada di Desa Danger yang masuk dalam program badan usaha milik desa (BUMDes). Ke depan pelatihan kepada pemuda atau perajin yang dilakukan, sehingga hasil kerajinan dapat lebih baik dalam memenuhi permintaan dari berbagai negara sahabat. Untuk bahan baku kayu gaharu didapatkan secara lokal dari Desa Danger, Lombok Tengah, Pulau Sumbawa bahkan Kalimantan dengan berbagai jenis. Namun yang diolah oleh perajin di Desa Danger merupakan gaharu budidaya dengan bekerjasama dengan para petani gaharu. “Dari kunjungan ini kita harapkan mendapat dukungan. Sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Danger,” jelasnya. Ketua Perajin Gaharu di Desa Danger, Mansyur, mengaku merintis usaha ini dari nol. Awal mula melihat peluang usaha ini saat ia bersama keluarganya menjadi warga transmigran ke Kalimantan. Dikatakannya, usaha gaharu memang cukup menjanjikan, keuntungan bersih yang didapat setiap bulan mencapai sekitar Rp50 juta. Namun untuk pengiriman terkadang dilakukan tiga atau empat minggu sekali. Akan tetapi, kata dia, memulai usaha ini mengajarkannya untuk bersahabat dengan alam. Untuk mencari gaharu di dalam hutan Kalimantan. Ia harus tinggal di dalam hutan selama tiga bulan dan bertahan hidup dengan bekal yang sudah disesuaikan. Risiko besar itu ia ambil karena melihat peluang usaha gaharu yang kini diraih dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Danger dan sekitarnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
KUNJUNGI - Pemerhati gaharu dari berbagai negara saat mengunjungi kerajinan gaharu di Desa Danger, Rabu (2/10) lalu.
untuk mengambil tindakan supaya harga tembakau dinaikkan sesuai kesepakatan
antara pemerintah dan perusahaan, melakukan tindakan tegas terhadap gudang-gudang kecil yang dinilai illegal. Menurutnya, gudang-gudang kecil inilah yang menjadi dalang di balik anjloknya harga di tingkat petani. Gudang-gudang kecil ini bermain bersama gudang besar.
Ia mendesak DPRD Lotim untuk turun langsung ke lapangan memantau kondisi yang dialami oleh para petani. Sehingga dapat dilakukan upaya penekanan terhadap perusahaan agar membeli tembakau petani dengan harga yang sesuai. “Kita juga minta supaya perusahaan-perusa-
Pembinaan PRSE Jangan hanya Sampai Kecamatan Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD Kota Mataram menyambut optimis program Kusiap (Kelompok Usaha Optimis Angkat Perekonomian Perempuan) yang digagas oleh Disos (Dinas Sosial) untuk membantu PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi). ‘’Kita berharap Kusiap ini bisa menekan jumlah PRSE,’’ kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB via WhatssApp, Kamis (3/10) kemarin. Menurut Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Kota Mataram ini, pembinaan terhadap PRSE tidak cukup hanya melalui kecamatan. Akan lebih efektif kalau pembinaan ini dilakukan sampai ke tingkat lingkungan. Ini mengingat jumlah PRSE yang cukup tinggi, yakni 6.500 orang lebih. ‘’Kemudian yang diberi pelati-
han hanya lima orang per kecamatan. Kita berharap mereka bisa menindaklanjuti dengan membina PRSE yang ada di kelurahan. Bahkan sampai di tingkat lingkungan,’’ ujarnya. Dengan cara ini, PRSE ke depannya diharapkan bisa mandiri. Di tempat terpisah, anggota Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, AMd.Keb., mengaku mendukung program Kusiap ini. ‘’Ini sesuai dengan kelompok wirausaha fomula yang ingin saya bentuk di sejumlah lingkungan. Terutama di daerah Sandubaya. Tujuannya adalah bagaimana membentuk perempuan tangguh yang bisa menghasilkan dari usahanya sendiri,’’ terangnya. Politisi PKB ini yakin, dengan program Kusiap ini, PRSE mampu membangun ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik. ‘’Mungkin permasalahan seperti ini nanti kita akan libatkan kaukus perempuan parlemen untuk turun membantu permasalahannya,’’ imbuh Mita. Lebih jauh disampaikan Mita, bila kebutuhan perempuan bisa terpenuhi yang mencakup tiga aspek kebutuhan, yakni material, spritual, sosial, dia optimis bisa menurunk-
Nyayu Ernawati
an angka PRSE. Menurut mantan bidan desa ini, menekan angka PRSE tidak cukup dengan memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan saja. Karena, pemberian modal usaha saja rentan disalahgunakan untuk kebutuhan finansial. ‘’Mungkin dengan adanya program-program yang tidak terkait langsung. Bisa dengan pemberian raskin, BLT, bantuan dana BBM, bantuan kesehatan berupa Jamkesmas dan PKH. Mungkin juga bisa meringankan untuk yang membutuhkan,’’ sebutnya. Masih tingginya angka PRSE ini, kata Mita, tidak terlepas dari tingkat pendidikan. ‘’Ini karena masih banyak perempuan yang SDM-nya rendah. Jadi pengetahuan kurang dan untuk mencari pekerjaan juga sulit. Paling tidak ada pelatihan dan prasarana yang didapatkan,’’ pungkasnya. (fit)
Disperindag Lotim akan Datangi Pabrik Semen Selong (Suara NTB) Kelangkaan semen yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup meresahkan masyarakat. “Usul saya kita datangi pabriknya, kita jangan sampai ditipu,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lotim, Hj. Masnah kepada Suara NTB, Kamis (3/10) kemarin. Tidak hanya itu, Disperindag Lotim sudah menggelar rapat koordinasi membahas persoalan kelangkaan semen. Selain itu, Disperindag Lotim sudah dapat informasi dari Lembar terjadi gangguan juga pada proses distribusi. Di mana, bongkar muat sembako didahulukan. Sehingga bongkar muat semen terganggu. ‘’Tim dari perdagangan
dalam negeri juga sudah turun verifikasi,’’ tambahnya. Tidak hanya itu, ungkapnya, harga yang berlaku beberapa bulan terakhir ini cukup meresahkan maayarakat, karena ada semen yang harganya tembus sampai Rp 95 ribu per sak. Sebelumnya, Kabid Perdagangan pada Disperindag Lotim Mirza mengatakan pihaknya hanya bisa memantau perkembangan harga di pasar, karena distributor juga sebagian besar ada di Mataram. Terjadinya kelangkaan semen ini jelas membuat tersendatnya kegiatan pembangunan fisik. Pengakuan sejumlah rekanan proyek mengeluhkan kenyataan tersebut. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah menormalkan harga bahan utama untuk pembangunan. (rus)
Pemulihan Kerugian Negara Diserahkan ke TPTGR
Mita Dian Listiawati
Lotim, drh. Surya Wahyudi. Menjawab Suara NTB, drh. Yudi menerangkan AUTS tahun 2019 Bupati mengalokasikan Rp 400 juta untuk subsidi 10 ribu ekor tersebut. Sebelumnya peternak membayar sendiri tambahan Rp40 ribu sebagai tambahan premi Rp 200 ribu perekor ternak. Tanggungan peternak inilah yang kemudian ditanggung Pemkab Lotim. Sementara pemerintah pusat menanggung Rp160 ribu. Sehingga seluruh peternak yang ikut AUTS ini gratis membayar premi. Target seluruh AUTS tahun 2019 ini
kata dia, saat ini seluruh ketua dan anggota DPRD Lotim dari tanggal 3 sampai 8 Oktober 2019 melakukan reses. Kendati demikian, ia meminta supaya tembakau petani dapat diakomodir. Sehingga petani mendapat keberimbangan dan petani tidak menuai kerugian secara terus menerus. (yon)
Kasus Masjid Amahami Kota Bima
66.908 Sapi Belum Diasuransi Selong (Suara NTB) Jumlah ternak tahun 2019 ini yang diikutkan dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) baru 10 ribu ekor atau dengan jumlah peternak 4.542 orang. Dengan demikian, masih ada 66.908 ekor sapi dan kerbau yang belum masuk. “Jumlah populasi ternak yang potensial diikutkan AUTS sapi muda dan indukan 75.033 dan kerbau muda dan indukan 1.875 ekor,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
haan tembakau yang besar maupun kecil supaya terbuka terhadap petani,” tegasnya. Ketua DPRD Lotim, Murnan, SPd, mengaku akan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan petani. Termasuk untuk turun ke lapangan mengecek langsung situasi dan kondisi yang dihadapi. Akan tetapi,
sudah terpenuhi sebelum akhir tahun. Kata Drh Yudi, minat peternak ikuti asuransi ini cukup tinggi. Sehingga seluruh target sudah terpenuhi. Diharapkan program subsidi asuransi ini terus berkelanjutan pada tahun tahun berikutnya. AUTS ini sangat bermanfaat bagi peternak. Dimana ikut asuransi bisa mengurangi tingkat kerugian peternak terhadap kasus ternak hilang dan atau ternak mati. Satu ekor sapi akan dibayar Rp10 juta. Selama tahun 2019, sudah diklaim sebesar Rp147 juta dan diterima langsung para peternak. (rus)
Mataram (Suara NTB) – Laju penyelidikan dugaan korupsi proyek masjid terapung Amahami, Kota Bima melambat. Temuan kerugian negara diselesaikan lewat mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Pemulihan kerugian negara melalui Aparat Intern Pengawas Pemerintah (APIP). “Mungkin arahnya pengembalian di TPTGR. Diarahkan lewat TPTGR,” kata Kepala Kejati NTB Arif dikonfirmasi Kamis (3/ 10) kemarin. Dia menyebutkan bahwa penyelidikan kasus itu sudah sampai di Pidana Khusus, dari sebelumnya penyelidikan Intelijen. Diduga dalam kasus itu timbul kerugian negara. “Temuan BPK hanya Rp100 juta sekian. Setelah pemeriksaan APIP daerah jadinya sekitar Rp500 juta, yang masjid,” terangnya. Sampai saat ini, imbuh Arif, dia masih mengumpulkan dokumen untuk ca-
paian pemulihan kerugian negara tersebut. Sementara penyelidikan kasusnya menggantung. “Kalau penyelidikan tanyakan Aspidsus, apa mau dihentikan apa lanjut. Kita lihat apakah ada pengembalian (temuan kerugian negara) apa tidak, kapan diserahkannya melalui APIP,” jelas Kajati. Proyek Masjid Terapung Amahami dibangun pada tahun 2016 di tepi pantai Amahami, Kelurahan Dara, Kota Bima. Proyek milik Dinas PUPR Kota Bima itu ditender dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp12,4 miliar. Sementara tender proyek dimenangkan PT Mayalia dengan nilai penawaran Rp12,39 miliar. Selama penyelidikan, tim jaksa sudah mengklarifikasi pejabat pembuat komitmen, rekanan pelaksana proyek, serta konsultan pengawas, ditambah ahli pidana dan ahli auditor. (why)
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
STIE AMM Mataram Raih Penghargaan ICSB Indonesia Presidential Award 2019 atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung kemajuan Usaha Kecil Menengah di wilayah Mataram dan NTB. Selain STIE AMM, sejumlah lembaga lain juga memperoleh penghargaan untuk berbagai kategori lainnya. Director of Youth Empowerment ICSB Indonesia, Danu Sofwan mengatakan, ICSB didukung oleh empat pilar yaitu praktisi, pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis. “Kami ingin memberi apresiasi ICSB Presidential Award kepada empat pilar ini di mana apresiasi ini adalah bentuk kami berterima kasih atas dukungan dari empat pilar yang kami sebutkan tersebut, supaya bisa terus mendorong para pelaku UMKM ini supaya bisa lebih maju lagi,
Ikut Evaluasi Kinerja DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah. Evaluasi kinerja kepala sekolah tersebut dilakukan kepada kepala sekolah yang sudah menjabat selama dua tahun. Tidak hanya itu, pelaksana tugas (Plt.) Kepala Sekolah juga akan mengikuti evaluasi kinerja. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., kemarin mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi (Suara NTB/dok) kinerja kedua bagi kepala H. Aidy Furqon sekolah. terkait evaluasi kinerja bagi Plt Kepala Sekolah di sejumlah SMA/SMK, ia mengatakan evaluasi kinerja tetap dilakukan kepada mereka untuk mengetahui rapor mutu sekolah. Meski pun nantinya Plt kepala sekolah tersebut akan diisi oleh kepala sekolah baru. “Plt kepala sekolah juga akan kami ikutkan evaluasi kinerja, walau pun nanti akan diisi oleh kepala sekolah baru. Kalau kami tidak melaukan evaluasi kinerja kepada Plt kepala sekolah, kami tidak akan dapat rapor mutu sekolah itu,” jelas Aidy. Aidy menjelaskan, pada minggu ketiga dan ke empat akhir Oktober nanti akan dilakukan pembekalan untuk evaluasi kinerja. Kemudian pada bulan November akan diturunkan tim, sehingga akhir November sudah mendapatkan hasilnya. “Bulan Desember sudah ada keputusan,” ujarnya. Saat ini sebanyak 24 sekolah masih diisi oleh Plt kepala sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan segera mengisi jabatan yang kosong itu dengan kepsek definitif. Saat ini sudah dilaksanakan pendaftaran seleksi calon kepala sekolah. Sebelumnya, Aidy mengatakan, beragam alasan yang menyebabkan sejumlah jabatan kepsek SMA/SMK itu masih kosong. Menurutnya, antara lain karena pejabat kepsek sebelumnya pensiun, atau meninggal dunia. Selain itu juga ada pejabat Kepsek yang mengundurkan diri. (ron)
khususnya di Kota Mataram, NTB,” jelasnya. Ia menjelaskan, Galang UKM Indonesia ini sudah terselenggara bertahun-tahun. Tahun ini merupakan tahun ke empat yang didukung penuh oleh Bank BRI, MarkPlus Institute, ICSB, dan Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia. Sementara itu, Kabag. Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM., menjelaskan, STIE AMM berhasil mendapatkan penghargaan kategori Academic & Researcher berdasarkan hasil survei dan penilaian yang dilakukan oleh tim Markplus Institute kepada sejumlah Perguruan Tinggi di Provinsi NTB yang memiliki program kewirausahaan dan inkubator bisnis. “Penilaian bukan hanya se-
batas memiliki kegiatan program wirausaha. Namun juga bagaimana kampus mampu memberikan dampak perekonomian positif yang turut dirasakan oleh pelaku UMKM dan masyarakat sekitar. Prestasi ini cukup membanggakan bagi kami, karena semakin menguatkan citra dan posisi kampus STIE AMM sebagai kampus unggul, baik dalam mencetak generasi pengusaha dan juga para profesional,” ujarnya. Ke depannya, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. “Hal ini tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi pemerintah dan sektor swasta sebagai fasilitator,” ujar Bairizki. (ron)
Calon Kepala Sekolah Harus Miliki Kecerdasan Emosi
Mataram (Suara NTB) – Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah mengatakan dalam proses pendaftaran dan seleksi calon kepala sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB harus memperhatikan kompetensi kepala sekolah. Termasuk juga memperhatikan empat kecerdasan yang harus dimiliki yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan moral, dan kecerdasan keagamaaan. Rumindah yang dihubungi pada Kamis (3/10) mengatakan, dalam proses seleksi harus diperhatikan kompetens tenaga pendidik calon kepala sekolah, juga harus dilihat kemampuan manajerialnya, rekam jejak calon kepala sekolah, serta jam terbang atau pengalaman calon kepala sekolah itu. Selain itu, Rumindah menegaskan calon kepala sekolah juga perlu memiliki kematangan emosional. “Tidak cukup dengan kecerdasan saja, harus punya kemampuan emotional quotient (EQ), mengendalikan emosi, kematangan emosional. Kemudian track record atau rekam jejak, dia harus punya jam terbang lama. “ katanya. Ia juga menyampaikan perlu diperhatikan kemampuan manajerial dari calon kepala sekolah. Juga melihat rekam jejak kepala sekolah tersebut seperti pernah meraih prestasi atau pernah menduduki ja-
batan struktural di sekolah seperti wakil kepala sekolah atau lainnya. “Jangan sampai orang bermasalah,” ujarnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membuka pendaftaran seleksi calon kepala sekolah SMA/SMK/ SLB tahun 2019. Pendaftaran mulai dibuka pada Kamis (3/ 10). Dinas Dikbud NTB menargetkan sebanyak 75 orang yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, sedangkan untuk jumlah pendaftar tidak dibatasi. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., menjelaskan semua pendaftar akan diseleksi secara administrasi. Pendaftar yang lulus administrasi berhak mengikuti seleksi substansi. “Seleksi administrasi ini dilakukan oleh Dikbud NTB, kita umumkan hasil seleksi administrasi. Pe-
Gelar LDK, OSIS SMKN 1 Sikur Dilatih Jadi Pemimpin Selong (Suara NTB) Guna mempersiapkan generasi para pemimpin di masa mendatang, OSIS SMKN 1 Sikur menggelar acara Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) keratin. Kegiatan yang bertempat di dalam dan luar sekolah ini diikuti oleh semua pengurus OSIS sebanyak 40 siswa. Mengusung tema Kepemimpinan Millenial Menyongsong Era Industri 4.0', sejumlah pemateri dihadirkan melatih para siswa agar siap menjadi pemimpin. Ahmad Apandi, Pembina OSIS SMKN 1 Sikur, menjelaskan kegiatan dilaksanakan di dalam sekolah delam bentuk klasikal dengan mengundang pembicara dari luar sekolah, yaitu Ketua KNPI NTB Hamdan Kasim dan L. M. Iswadi Athar dari HIPMI NTB. Di samping itu juga materi
diisi oleh kepala sekolah, pembina OSIS. Selain belajar di dalam kelas, dilaksanakan juga agenda di luar sekolah, yaitu di Pantai Labuhan Haji yang diisi oleh berbagai macam games untuk mengasah keterampilan, bakat, kekompakan, team building dan leadership siswa. “Kita ingin cetak para pemimpin,” kata Apandi menjelaskan. Selain itu, jelasnya, acara ini dimaksudkan untuk membentuk karakter pengurus OSIS yang tangguh, percaya diri, kekompakan tim, dan tidak mudah menyerah. Sehingga diharapkan ke depannya OSIS menjadi salah satu laboratorium pembentukan calon pemimpin di masa yang akan datang. Sementara itu, Iswadi Athar dalam materinya mengingatkan para siswa tantangan era milenial saat ini. Banyak tantangan yang harus di-
(Suara NTB/ron)
PENGHARGAAN - Ketua STIE AMM Mataram, H. Umar Said (kanan) menerima penghargaan International Council for Small Business (ISCB) Indonesia Presidential Award 2019 pada kategori Academic & Reseacher di kegiatan Galang UKM Indonesia 2019 di Kantor Gubernur NTB, Kamis (3/10).
(Suara NTB/ist)
LDK - Pemateri memberikan materi di acara LDK yang digelar OSIS SMKN 1 Sikur. jawab. Salah satunya ialah membantu persoalan pengangkeharusan kaum muda mile- guran saat ini. Oleh sebab itu, dia ingin agar nial menjadi pengusaha. Dikatakan pula, menjadi wilayah wirausaha jadi pengusaha harus diambil para wilayah yang fokus digarap siswa. Mengingat persentase kaum muda milenial sebagai wirausaha muda di Indonesia cara menghadapi arus perubamasih kalah jauh dibanding han saat ini. Karena jika tidak, negara luar. Selain itu, dengan maka akan muncul banyak berusaha paling tidak kaum problem baru yang tidak bisa muda telah memecahkan dan terselesaikan. (dys)
serta yang lulus seleksi administrasi berhak ikut seleksi substansi,” kata Aidy. Seleksi substansi akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). LPMP dan LPPKS nantinya yang berwenang untuk melaksanakan diklat. “Mereka yang lulus dalam seleksi substansi, nanti dipanggil untuk diklat calon kepala sekolah. Kami harapkan 75 orang dari kuota yang disiapkan bisa terisi semua” jelas Aidy. Pendaftaran mulai dilaksanakan kemarin dengan melengkapi berkas di UPT Layanan Pendidikan Menengah
dan Pendidikan KhususPendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK). Nantinya UPT Dikmen dan PK-PLK mengirimkan data dan berkas ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB untuk dilakukan cek kembali. Nantinya Dinas Dikbud NTB mengumumkan pendaftar yang lulus seleksi substansi. (ron)
H. Rumindah
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ence Film Festival Indonesia adalah kekuatan global. BerMataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ulang kali ia mengkaji hubun24 sekolah di Indonesia, 2019,’’ ujarnya, Kamis (3/10). 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dikatakan lebih lanjut, keg- gan antara alam dan sains, termasuk SMAN 3 Mat123456789012345678901234567890121234567890123456789 aram ditunjuk untuk melak- iatan ini akan mengundang SD, seni dan masyarakat, dan te123456789012345678901234567890121234567890123456789 sanakan Science Film Fes- SMP dan SMA serta MA. Film lah mengambil perspektif ko123456789012345678901234567890121234567890123456789 tival Indonesia 2019. Den- ini bercerita tentang inspirasi smopolitan di dunia secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan tema Humboldt dan tentang kepedulian lingkungan. keseluruhan,’’ ujarnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Menurutnya, Festival Jaringan Kehidupan, kegia- Apalagi Film ini sesuai dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tan Science Film Festival program Pemprov NTB Zero Film Sains 2019 bertujuan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Indonesia ini akan dilak- Waste untuk membuat masa untuk mengilustrasikan rel123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 evansi pendekatan komplesanakan tanggal 9 Novem- depan bumi tanpa plastik. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dalam Film ini bercerita ks ini pada abad ke-21, ber 2019 di Taman Budaya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Koordinator Science tentang Alexander von Hum- khususnya bagi pelajar dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Film Festival Indonesia boldt yang berkaitan dengan kaum muda, dan meningkat123456789012345678901234567890121234567890123456789 2019, Dwi Sunarto menga- perubahan iklim global dan kan kesadaran akan isu-isu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lingkungan, perubahan takan, ada 24 sekolah yang keberlanjutan hari ini. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dalam film ini, bercerita ten- iklim, dan keberlanjutan. tergabung dalam sekolah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perubahan iklim yang PASCH di seluruh Indone- tang Humboldt terhadap sains 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sia ditunjuk untuk melak- dan alam lebih relevan dari se- merugikan akibat ulah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sanakan Science Film Fes- belumnya. Dia menolak untuk manusia telah dibicarakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terikat pada satu disiplin dan Humboldt bahkan sejak tival Indonesia 2019. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bersikeras bahwa semua dan tahun 1800. Humboldt ad‘’Kita sudah mendapat su123456789012345678901234567890121234567890123456789 ratnya dari Kementerian segala sesuatu terkait manusia, alah ilmuwan yang paling di123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pendidikan dan Kebudayaan pembukaan lahan, tanaman, segani pada masanya, tetapi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Direktorat Jenderal Pendid- lautan, keanekaragaman hayati, ia juga seorang visioner dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ikan Dasar dan Menengah perubahan atmosfer, suhu, dan pelopor gerakan pelestarian 123456789012345678901234567890121234567890123456789 untuk melaksanakan Sci- sebagainya. ‘’Sifat Humboldt lingkungan hidup. (dys) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789
SMAN 3 Mataram dan Goethe Institut Gelar Science Film Festival Indonesia 2019
Perpustakaan Nasional Gelar Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Mataram (Suara NTB) Bimbingan teknis (bimtek) yang digelar Perpustakaan Nasional di Golden Palace Hotel Lombok selama 2 hari resmi dibuka Kamis (3/10). Bimtek yang berlangsung hingga Jumat (4/10) ini diikuti 100 tenaga pengelola perpustakaan di NTB, baik itu dari perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Hadir juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM., beserta Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Dra Alfiah. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Dra. Alfiah dalam sambutannya, menjelaskan, tujuan diselenggarakan bimtek ini adalah untuk membina pengelola perpustakaan umum dan perpustakaan daerah. “Jadi dalam bimtek ini kami berikan pembekalan-pembekalan kepada pengelola perpustakaan untuk mengelola perpustakaannya dan melayani masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat setempat,” ungkapnya Alfiah juga menuturkan Perpustakaan Nasional bertugas memberikan pembinaan kepada tenaga pengelola per-
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram memperoleh penghargaan International Council for Small Business (ISCB) Indonesia Presidential Award 2019 pada kegiatan Galang UKM Indonesia 2019, Menuju UKM Brilian di Kantor Gubernur NTB, Kamis (3/10). Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM. STIE AMM Mataram meraih apresiasi dan penghargaan ICSB Indonesia Presidential Award 2019 pada kategori Academic & Reseacher
pustakaan, sedangkan bantuan buku didapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Biasanya bantuan buku didapat perpustakaan langsung dari Kemendikbud, sedangkan tugas kami adalah memberikan motivasi kepada para Tenaga Pengelola Perpustakaan ini agar bisa termotivasi untuk menggiatkan perpustakaan yang ada di tempat masingmasing,” tuturnya. Alfiah berharap dengan diberikan ilmu pada bimtek ini para tenaga pengelola bisa memberikan inovasi dan dapat diterapkan di perpustakaan masing-masing, sehingga dapat menarik orang untuk berkunjung ke perpustakaan. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dr.Ir .H. Manggaukang Raba, MM. Menurutnya, kegiatan bimtek dan sosialisasi merupakan salah satu tugas dan fungsi pokok lembaga perpustakaan yang meliputi fungsi layanan dan fungsi pembinaan, di mana peranan dan fungsi seorang tenaga perpustakaan sangatlah mulia tidak kalah penting dengan pengelola lainnya. ‘’Maka dari itu bimbingan teknis ini diselenggarakan,” ungkapnya.
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB H. Manggaukang Raba dan Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Alfiah foto bersama beberapa perwakilan tenaga pengelola perpustakaan di NTB. Sesuai UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, ujarnya, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan nasional dalam pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah NKRI. Di samping itu juga mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Indonesia, Manggaukang menegaskan, jika hal sejalan dengan keputusan Gubernur NTB yaitu bagaimana mengembangkan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Sedangkan kewajiban pe-
merintah adalah mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional, menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber balajar mengajar, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata. Manggaukang berharap dengan kewenangan dan kewajiban pemerintah, maka layanan perpustakaan harus tersedia secara baik dan merata di seluruh pelosok tanah air, mulai dari pusat hingga di daerah. (r/*)
SUARA NTB
Jumat, 4 Oktober 2019
Halaman 11
Identifikasi Bakat
Dompu Dapat Kuota Atlet Paling Banyak
Dompu (Suara NTB) Setelah di Kota Bima, identifikasi bakat atlet oleh Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berlanjut di GOR Ginte Dompu, Kamis (3/10) pagi. Daerah Dompu ternyata mendapatkan jatah paling banyak di kegiatan itu, yakni melibatkan 250 anak usia 12-15 tahun. Berbeda dengan Kota Bima 130 siswa dan Kabupaten Bima 120 anak. Pantauan Suara NTB di lokasi, anak-anak pelajar Kabupaten Dompu sudah berada di GOR Ginte sejak pukul 07.00 Wita. Kabid Olahraga Dikpora Dompu, Hikmah mengatakan para siswa itu adalah utusan dari sekolah dasar (SD) dan SMP di sejumlah kecamatan di Kabupaten Dompu. Kedatangan ratusan pelajar itu untuk mengikuti penjaringan atlet berbakat. “Anak-anak ini kita datangkan dari SD dan SMP di semua kecamatan di Dompu. Mereka kami seleksi di tingkat kecamatan dulu baru kita undang kesini,” ucapnya. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin membenarkan bila Kabupaten Dompu memiliki atlet paling banyak di kegiatan identifikasi bakat atlet. Hal itu dikarenakan Dompu berada berada jauh dari Kabu-
paten/kota lainnya. Tidak seperti Kota Bima dan Kabupaten Bima jaraknya tak jauh sehingga digabung menjadi satu. “Dompu mendapat kuota atlet paling banyak dibanding kabupaten/kota lain. Ini karena Dompu berada jauh kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Bima dan Kota Bima jaraknya dekat sehingga digabung. Begitu juga dengan Sumbawa dan Sumbawa Barat digabung jadi satu dengan kuota 250 atlet,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengingatkan pelajar di Kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk berpartisipasi di event itu. Pasalnya kegiatan itu merupakan kesempatan langka bagi anak-anak usia dini Kabupaten Dompu, karena meski program Kemenpora ini sifatnya
tahunan namun tidak setiap tahun NTB dijadikan titik penjaringan atlet berbakat. Sebagaimana diketahui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjalankan program identifikasi bakat atlet cabang olahraga di Pulau Sumbawa. Kegiatan ini dilakukan di tiga titik, yakni Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Kemenpora mengirim langsung mantan pelari tercepat Asia Tenggara, Suryo Agung, sebagai koordinator tim ke Pulau Sumbawa. Hadir juga asisten pelatih Pelatnas Atletik, Fadlin, Direktur Pelatnas PB PASI, Mustara Musa. Identifikasi bakat anak usia dini ini adalah program Kemenpora bekerjasama dengan Dispora NTB termasuk salah satu dari beberapa provinsi yang disasar para pencari bakat dari pusat.
Dalam identifikasi bakat atlet usia dini cabang olahraga atletik setiap anak diwajibkan menjalani beberapa item di antaranya tinggi badan, berat badan, lempar tangkap, loncat tegak, lari 40 meter dan 800 meter. Suryo Agung mengatakan lima kota/kabupaten Pulau Sumbawa dipilih Kemenpora tahun ini untuk pencarian bakat tersebut. Khusus Pulau Sumbawa sendiri difokuskan pada atletik. Nantinya, setiap anak yang mengikuti tes ini akan dinilai total dari serangkaian tes yang diikuti. Dari tes itu ada beberapa nilai tertinggi yang selanjutnya akan diserahkan ke Dispora NTB dan Dispora Kota/Kabupaten masing-masing untuk ditindaklanjuti pembinaannya. Menurut Suryo Agung, Pulau Sumbawa dipilih untuk pencarian bakat atletik ini dengan pertimbangan, prestasi olahraganya bagus di cabang ini. Dimana ada Fadlin, Iswandi dan lainnya adalah pelari nasional asal Pulau Sumbawa. Dia berharap dari Pulau Sumbawa ini tetap melahirkan para atlet berprestasi. (fan)
(Suara NTB/fan)
TES FREKUENSI - Sejumlah siswa pelajar SD dan SMP menjalani tes frekuensi langkah kaki selama 10 detik di GOR Ginte Dompu, Kamis (3/10). Tes tersebut merupakan rangkaian tes identifikasi bakat atlet cabor atletik.
Timur Tengah Dibuka, KSB Atensi Munculnya TPPO
(Suara NTB/ist)
STR - Pertemuan DPRD KSB dengan Solidaritas Tambang Rakyat (STR) KSB, yang menggelar aksi ke gedung kantor DPRD KSB, Kamis (3/10).
DPRD KSB Siap Fasilitasi Pegiat PETI Sampaikan Aspirasi Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan siap memfasilitasi para pegiat Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah bertemu dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk membahas kelanjutan nasib mereka. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD KSB, Amiruddin, SE saat menerima Solidaritas Tambang Rakyat (STR) KSB, Kamis (3/10) kemarin, yang menggelar aksi ke gedung kantor DPRD setempat. “Kami akan komunikasikan dengan pemerintah soal ini. Dan kami janji kepada bapak-bapak siap bersama-sama ke provinsi menyuarakan aspirasinya,” tandas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Menurut Amiruddin, kebimbangan masyarakat yang bergelut dengan aktivitas tambang atas kebijakan penertiban PETI oleh pemerintah saat ini turut menjadi konsen DPRD KSB. Namun begitu, baik DPRD maupun pemerintah KSB tidak dapat berbuat banyak karena kewenangan pertambangan saat ini tidak lagi menjadi ranah pemerintah kabupaten. “Kami sebagai wakil dari bapak-bapak juga memikirkan. Tapi kami dibatasi kewenangan,” sebutnya. Karena itu satu-satunya cara, lanjut pria yang akrab disapa Embeng ini, pihaknya menjembatani aspirasi masyarakat itu agar bisa sampai ke tingkat provinsi. “Ayo kita sama-sama ke provinsi. Karena kami di sini hanya kebagian kebijakan lingkungan saja. Soal tambangnya adai di provinsi,” bebernya. Usulan Ketua Komisi I DPRD KSB itu ditanggai positif oleh STR KSB. Mereka menyatakan, DPRD bersama pemerintah harus bisa menjembatani agar asprasi mereka dapat segera sampai ke Pemprov NTB. “Kami intinya setuju. Dan harapan kami segera,” cetus mereka. Dahlan, perwakilan STR KSB menjelaskan, kebijakan pemerintah menertibkan aktivitas PETI telah benar-benar mematikan sumber pengjidupan sebagian masyarakat KSB. “Ada sekitar 10 ribu masyarakat KSB yang terlibat langsung dengan penambangan ini. Nah kalau ditertibkan nasib kami bagaimana,” tandasnya. Menurutnya, masyarakat yang kini terlibat dalam aktivitas penambangan di tingkat lapangan memiliki kesadaran soal dampaknya terhadap lingkungan. Akan tetapi kondisi membuat masyarakat tidak punya pilihan. Terlebih pemerintah selama ini tidak memiliki upaya lain mencarikan solusi bagi mereka, padahal regulasi tidak mengharamkan kegiatan penambangan oleh rakyat secara langsung. “Kan oleh aturan dibolehkan ada tambang rakyat. Makanya kami mendesak DPR dan pemerintah bahas dan tetapkan itu WP (wilayah pertambangan) supaya ada tempat resmi kami menambang. Berikut juga bina kami dalam pengolahannya supaya tidak merusak lingkungan,” sergahnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengaku tengah memberikan atensi serius terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumbawa Barat. Hal itu sengaja dilakukan seiring dengan dibukanya penempatan tenaga kerja di negara Timur Tengah (Timteng) oleh Pemerintah belum lama ini. Kepala Dinas Nakertrans, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (3/10) mengatakan, memang untuk wilayah timur tengah sudah mulai dibuka oleh Pemerintah. Maka dari itu saat ini pihaknya tengah fokus untuk meminimalisir terjadinya TPPO ke wilayah tersebut. Salah satu cara untuk menekan terjadinya hal itu yakni
dengan memberlakukan seleksi ketat kepada para TKI ini terutama ke timur tengah. Bahkan jika mengacu ke Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang buruh migran dijelaskan bahwa, sebelum penempatan sudah harus diseleksi terlebih dahulu. Hal itu dilakukan supaya tenaga kerja Indonesia bisa siap menerima budaya di negara penempatan. Bahkan proses seleksi dimaksud akan menggunakan satu pintu supaya mudah diawasi oleh Pemerintah ketika buruh migran sudah berada di lokasi penempatan. Selain itu, buruh migran dimaksud akan dilatih sehingga memiliki skill (keahlian) meskipun di lokasi penempatan hanya sebagai asisten rumah tangga saja. Keahlian yang didapatkan tersebut nantinya
Taliwang (Suara NTB) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbawa Barat menyatakan tidak akan menjalankan mekanisme penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati yang akan diusung di Pilkada 2020 mendatang. Partai berlambang ka’bah ini tetap teguh dengan pendiriannya mengusung kadernya sendiri, yaitu Fud Syaifuddin, ST yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati KSB. “Soal dukungan di Pilkada kami sudah final dengan mengusung kader kami sendiri,” tegas ketua Bappilu DPC PPP KSB, Dedy Damhudi kepada Suara NTB, Kamis (3/10). Dedy menjelaskan, jika menarik ke belakang dukungan partainya telah mengerucut dan final hingga pada paket padangannya. Saat persiapan jelang Pemilu 17 April lalu, DPC PPP KSB telah menggelar ijtihad siyasah di mana dalam ikrar usaha itu, PPP KSB berserta segenap unsur parai siap memenangkan Pemilu dan sekaligus ikrar mengusung kembali Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM berpasangan dengan Fud Syaifuddin, ST di Pilkada 2020. “Jadi kami sudah lebih dulu sebenarnya dari partai lain mempersiapkan diri menghadapi Pilkada,” cetusnya. Dengan finalnya calon pasangan yang akan diusung itu, Dedy memaparkan, partainya saat ini justru tengah melihat potensi calon lawan yang akan muncul di-
usung partai lainnya. Meski di sisi lain ia tidak memungkiri, irama politik semakin dinamis bahkan kontestasi para bakal calon ada yang juga mendekati HW. Musyafirin agar digandeng menjadi wakilnya. “Kita juga baca situasi itu (ada yang mendekati Musyafirin). Tapi saya kira itu normal di politik. Karenanya kami ya biasa-biasa saja dan akan tetap komit dengan dukungan kami seperti di awal, yaitu mengusung paket F3 (Firin-Fud) untuk periode keduanya nanti,” tandas Dedy. DPC PPP KSB memang sangat serius mengusung kembali pasangan petahana ini di Pilkada 2020 mendatang. Buktinya PPP terus menggalang dukungan dari partai lain. Informasi yang diperoleh media ini, PPP telah berkomunikasi dengan sejumlah partai untuk menggenapkan dukungan memuluskan pencalonan pasangan “jagonya” tersebut. Menanggapi hal itu, Dedy mengatakan, komunikasi politik antar partai guna memperkuat dukungan tetap dibuka pihaknya. Meski di atas kertas pasangan Firin Fud telah mencukupi syarat minimal dukungan partai. Mengingat PPP memiliki 2 kursi dan Musyafirin yang notabene kader PDI Perjuangan menguasai 5 kursi di DPRD KSB. “Intinya untuk memenangkan pasangan calon yang kita usung semua lini harus diperkuat. Termasuk dukungan partai,” imbuhnya. (bug)
(Suara NTB/fan)
M. Rangga Alfarabi han terpusat di Dompu, Fajrin dan Rangga juga Sudak mengikuti seleksi tim Popnas melalui Kejurda Tarung Derajat Pelajar se NTB bulan Juli lalu. Hasilnya kedua atlet itu berhasil meraih medali emas di kelas yang berbeda. “Rangga meraih medali emas di kelas 57,1 61 Kilogram dan Fajrin mengubah medali emas di kelas 45,1 49 kg. Selanjutnya di Popnas di Jabar, 16-25 November 2019 ked-
baga sertifikasi nasional sudah turun ke BLK Poto Tano untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim menyebutkan bahwa BLK Poto Tano dan hasilnya dianggap layak untuk menyelenggarakan pelatihan profesi. Dengan hasil tersebut, pihaknya akan terus berupaya maksimal melengkapi sarana penunjang yang ada. Baik itu tenaga instruktur maupun fasilitas pendukung lainnya, sehingga kedepan BLK Poto Tano ini diharapkan menjadi BLK percontohan di bidan penyiapan SDM buruh migran. Pihaknya juga akan terus membangun kordinasi dengan balai pelatihan yang berada di provinsi lain di Indonesia untuk bisa membantu pengembangan BLK Poto
Tano supaya lebih baik lagi. Pada prinsipnya BLK ini menjadi tempat yang tepat menyiapkan SDM Sumbawa Barat yang handal agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Tentu tidak hanya buruh migran saja yang akan diperhatikan, masyarakat KSB yang ingin memiliki keterampilan juga akan tetap dilatih supaya bisa lebih siap di dunia usaha. “Kita akan terus maksimalkan keberadaan BLK Poto Tano supaya bisa menjadi wadah masyarakat untuk menempa keterampilan yang dimiliki. Kami berharap dengan pola demikian, SDM KSB akan lebih bersaing dengan SDM dari luar sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” pungkasnya. (ils)
PPP KSB Tidak Buka Penjaringan Berbasis e-Kinerja, TKD dan Honor Balon Pilkada 2020 ASN KSB akan Dihapus
Rangga dan Fajrin Siap Tampil di Popnas Dompu (Suara NTB) Atlet tarung derajat asal Dompu, M. Rangga Alfarabi dan Fajrin siap tampil maksimal di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jawa Barat (Jabar), 16-25 November 2019. Kedua atlet itu berpeluang menyumbang medali di ajang multi event olahraga tingkat palajar nasional itu. “Dua atlet ini punya peluang meraih medali. Pasalnya mereka sudah menjalani persiapan khusus menghadapi Popnas,” ucap Ketua Pencab Kodrat Dompu, Abdul Khair kepada Suara NTB, di Dompu, Kamis (3/10). Abdul Khair yang juga merupakan pelatih senior cabor tarung derajat NTB ini mengatakan kedua atlet yang akan membela tim Popnas NTB itu sudah menjalani latihan fisik dan teknik selama sembikan bulan menghadapi multi event pelajar nasional. Latihan sudah berlangsung sejak bulan Januari dan masih berlangsung hingga saat ini. Selain sudah menjalani lati-
akan dicantumkan dalam bukti sertifikat kompetensi sebagai bukti tenaga yang akan dikirim benar-benar sebagai tenaga yang terampil. Terutama terkait dengan prilaku selama berada di luar negeri dan juga keterampilan lainnya. “Di aturannya sudah sangat jelas terkait perlakukan buruh migran ini, tetapi kami tetap akan upayakan supaya ada aturan turunan berupa Perda yang akan mengatur hal itu. Itu sengaja kita lakukan, agar tidak ada masalah di kemudian hari,” ungkapnya. Dikatakannya, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah saat ini yakni dengan memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano dalam mencetak buruh migran yang terampil. Bahkan tim dari lem-
ua atlet itu juga dipersiapkan di kelas yang sama yakni Rangga di kelas 57,1 61 Kilogram dan Fajrin di kelas 45,1 49 kg. Di tempat yang sama, Rangga dan Fajrin mengatakan mereka siap tampil maksimal di Popnas. Kedua atlet itu memiliki ambisi untuk menorehkan prestasi di event itu. “Kita tidak ditargetkan medali. Tapi kita akan berusaha tampil maksimal dan meraih prestasi,” ucapnya.
(Suara NTB/fan)
Fajrin Sementara Sekum Kodrat NTB, Dedi Noorcholish melaporkan pihaknya akan mengirim lima atlet di Popnas 2019. Kelima atlet itu dipilih lewat hasil seleksi Kejurda Tarung Derajat Pelajar se NTB di Mataram bulan Juli lalu. Mereka adalah Rika Sartika : 46,1 - 49 kg, M. Riski Nilwan Pratama 49,1 - 53 kg, Nulang Pastiano, 61,1 - 65 Kg dan dua dari kabupaten Dompu, Rangga dan Fajrin. (fan)
Taliwang (Suara NTB) Pemberian Tujangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor kegiatan bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dihapus. Penghapusan dua item pendapatan tambahan ASN itu seiring akan mulai diberlakukannya sistem e-Kinerja terhitung tahun 2020 mendatang. “Kalau e-Kinerja diberlakukan maka tidak akan ada lagi yang namanya TKD dan honor kegiatan untuk pegawai,” terang kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE. Nurdin menjelaskan, sebenarnya TKD dan honor kegiatan itu tidak dihapuskan. Hanya saja dengan penerapan e-Kinerja, basis pemberian pendapatan tambahan bagi pegawai berubah. Tidak lagi berbasis kehadiran seperti pola selama ini, melainkan berdasarkan hasil pekerjaan yang mampu dilaksanakan dan diselesiakan oleh tiap pegawai. “Istilahnya TKD dan honor kegiatan itu dilebur jadi satu, dan sumber penilaiannya basisnya kinerja. Tidak lagi se-
(Suara NTB/ist)
Nurdin Rahman mata hitungannya kehadiran pegawai di kantor setiap harinya,” urainya. Menurut dia, pemberian TKD selama ini dengan parameter kehadiran pegawai di kantor tidak efektif. Sebab praktik di lapangannya, meski pegawai 100 persen hadir berdasarkan absensi tetapi hasilnya tidak selalu selaras dengan capaian hasil kerjanya. “Ada banyak oknum pengawai mengakali kehadirannya di kantor meski sudah pakai absen sidik jari. Mereka datang pagi absen, habis itu pulang mereka tidak bek-
erja. Tapi karena pemberian TKD didasari absen itu mereka tetap dapat 100 persen setiap bulannya,” ungkapnya. Namun kemudian akan berbeda jika sistem e-Kinerja diterapkan. Nurdin mengatakan, oknum-oknum ASN yang malas bekerja tidak akan lagi bisa mendapatkan tambahan penghasilannya dengan praktik curang. Sebab mereka hanya akan mendapatkan penghasilan di luar gaji pokoknya sebesar pekerjaan yang mampu diselesaikannya. “Semakin banyak tugas yang dikerjakan dan diselesaikan maka banyak juga tunjangan penghasilan tambahannya. Dan kalau malas ya sedikit juga penghasilannya,” cetusnya. Nurdin sangat yakin, penerapan e-Kinerja akan efisien dari sisi out put kerja-kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Memang dari sisi anggaran pembiayaan tambahan penghasilan pegawai ini tidak akan jauh beda dari saat ini. Tapi out put hasil kerjanya saya yakin pasti akan lebih baik,” klaim mantan Kabag Perekonomian Setda KSB ini. (bug)
SUARA NTB
Jumat, 4 Oktober 2019
Pimpinan DPRD Loteng Segera Dilantik Praya (Suara NTB)Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) periode 2019-2024, bakal segera diambil sumpah jabatannya. Itu setelah Surat Keputusan (SK) penetapan dari Gubernur NTB, turun. Jika tidak ada halangan berarti, pekan depan unsur pimpinan DPRD Loteng dijadwalkan bisa diambil sumpah jabatannya. “Senin tanggal 7 Oktober besok, rencananya pelantikan untuk pimpinan DPRD Loteng digelar,” ungkap Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada wartawan, Kamis (3/9). Pelantikan digelar menyusul telah diterimanya SK penetapan dari Gubernur NTB, soal unsur pimpinan DPRD Loteng yang baru. Nantin-
ya, sumpah jabatan unsur pimpinan DPRD Loteng yang baru tersebut akan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Praya. Yang sebelumnya juga memimpin pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru. Karena memang secara aturan, anggota DPRD dipimpin oleh Ketua PN setempat. Adapun untuk persiapan sudah hampir tuntas seluruhnya. Termasuk undangan pelantikan juga sudah disebar. Setelah unsur pimpinan DPRD Loteng itu dilantik, barulah kemudian DPRD Loteng mempersiapkan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Terdiri dari empat Komisi ditambah, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Ban-
mus), Badan Kehormatan (BK) serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD). Ada pun untuk unsur pimpinan, sesuai SK dari partai politik pengusul yang sudah masuk terdiri dari empat unsur pimpinan. Yakni Ketua DPRD Loteng, atas nama M. Tauhid dari Partai Gerindra. Kemudian tiga Wakil DPRD Loteng. Masing-masing H.L.Ahmad Rumiawan, S.Sos., dari Partai Golkar, H.L. Sarjana, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta H.M.Mayuki, S.Ag., dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Untuk pimpinan di masing-masing AKD itu diserahkan sepenuhnya kepada anggota AKD bersangkutan. Yang merupakan usulan dari masing-masing fraksi,” timpalnya. (kir)
Halaman 12
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 YAMAHA DR.5218 MK NOKA/NOSIN : MH3SG3190JJ206467/G3E4E0951290 AN.SYAMSUDI HLG D’SKTR JL.LINGKAR SELATAN KEC.SEKARBELA KOTA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.2619 EA NOKA/NOSIN : MHIJFZ120jk554598/jfz1e2565109 AN.I NYOMAN BUDIARTHA HLG D’SKTR JL.BUNG KARNO MATARAM KOTA MATARAM
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 4 Oktober 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 JUMLAH PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) di 12345678901234567890123456789012123456 Kota Mataram cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas 12345678901234567890123456789012123456 Sosial Kota Mataram, jumlahnya mencapai angka 6.500 lebih. 12345678901234567890123456789012123456 Jika dilihat dari penyebab mereka (perempuan) sehingga 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 masuk dalam katagori PRSE, sangat beragam. Hal yang 12345678901234567890123456789012123456 menjadi persoalan bahwa imbas buruk dari PRSE tidak hanya 12345678901234567890123456789012123456 pada perempuan saja. Tetapi juga berpeluang pada anak12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 anak dari perempuan yang tergolong PRSE. 12345678901234567890123456789012123456 Seperti disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, 12345678901234567890123456789012123456 Baiq Asnayati bahwa jumlah PRSE di Mataram mencapai 6.500 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 lebih. Jumlah ini karena, banyak perempuan di Mataram baik 12345678901234567890123456789012123456 yang sudah menikah maupun belum menikah, tidak mampu 12345678901234567890123456789012123456 membangun ekonomi keluarganya. ‘’Kadang (PRSE) ini pu12345678901234567890123456789012123456 nya suami. Tapi (suaminya) entah ke mana? Tidak punya pe12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 kerjaan yang jelas. Ada juga janda bercerai atau ditinggal kare12345678901234567890123456789012123456 na suaminya meninggal dunia,’’ katanya, Rabu (2/10). 12345678901234567890123456789012123456 Melihat kondisi perempuan yang tergolong PRSE berisiko 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 menimbulkan dampak sosial yang tidak menguntungkan. 12345678901234567890123456789012123456 Pemkot Mataram semestinya harus sudah menyediakan solusi. 12345678901234567890123456789012123456 Persoalannya, karena perempuan yang rawan sosial ekonomi 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 itu, tidak hanya bertanggung jawab untuk mampu memenuhi 12345678901234567890123456789012123456 kebutuhan hidupnya sendiri. Tetapi juga anak-anaknya. Karena 12345678901234567890123456789012123456 ternyata, tidak sedikit dari mereka, terpaksa harus bertanggung 12345678901234567890123456789012123456 jawab untuk membiayai anak-anaknya. Tidak saja kebutuhan 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 makan, tetapi juga masa depan pendidikannya. 12345678901234567890123456789012123456 Menyelesaikan persoalan ini, Dinas Sosial sebagai insti12345678901234567890123456789012123456 tusi yang bertanggung jawab pada persoalan-persoalan 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 sosial, tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari 12345678901234567890123456789012123456 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, termasuk 12345678901234567890123456789012123456 lembaga-lembaga non pemerintah. Seperti disampaikan 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Kadis Sosial Kota Mataram, OPD-OPD, perlu mencari model 12345678901234567890123456789012123456 yang tepat dalam penanganan termasuk menekan PRSE. 12345678901234567890123456789012123456 “Jadi harus ada inovasi di sini. Bagaimana nanti OPD-OPD 12345678901234567890123456789012123456 ini bekerjasama menangangi PRSE ini,” harapnya. 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Selama ini, salah satu langkah yang ditempuh Disos Mataram 12345678901234567890123456789012123456 dalam menangani PRSE adalah membentuk kelompok PRSE 12345678901234567890123456789012123456 bernama KUSIAP (Kelompok Usaha Optimis Angkat 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Perekonomian Perempuan). Perempuan rawan sosial ini dibuat12345678901234567890123456789012123456 kan kelompok usaha demi mendongkrak ekonomi keluarganya. 12345678901234567890123456789012123456 Bentuk-bentuk pemberdayaan ini, intinya untuk menjadikan 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 perempuan rawan sosial ekonomi, bisa hidup mandiri. Dengan 12345678901234567890123456789012123456 hidup mandiri, PRSE tidak saja bisa menjamin kebutuhannya 12345678901234567890123456789012123456 sendiri. Juga menjamin kebutuhan anak-anaknya. 12345678901234567890123456789012123456 Selain OPD lingkup Pemkot Mataram, peran NGO, Basnas 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 dan sebagainya sangat diharapkan. Peran mereka tentu 12345678901234567890123456789012123456 tidak cukup hanya dukungan moral semata. Besar harapan, 12345678901234567890123456789012123456 support atau dukungannya juga berupa anggaran yang 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 memadai. Jika penanganan dengan cara ‘’keroyokan’’ 12345678901234567890123456789012123456 dilakukan, diyakini masalah PRSE akan bisa teratasi. 12345678901234567890123456789012123456 Catatan yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 terhadap mereka (PRSE) harus dilakukan secara berkelanjutan 12345678901234567890123456789012123456 dan konsisten. Ini penting untuk menjamin agar langkah 12345678901234567890123456789012123456 pemberdayaan yang dilakukan pemerintah benar-benar 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 memandirikan mereka. Tidak hanya untuk kepentingan sesaat. 12345678901234567890123456789012123456 Apalagi orientasi programnya hanya sekadar proyek. (*) 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456
Mencari Solusi Atasi PRSE
OPINI
Halaman 14
Samota, NTB Gemilang, dan Peternakan Sapi AMOTA (Saleh Moyo Tambora). Kawasan strategis yang mengintegrasikan Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora ini semakin menggeliat perkembangannya. Pemerintah provinsi NTB lewat program strategis NTB Gemilang menskenariokan kawasan yang memaduserasikan potensi lautan, daratan, dan kegunungapian ini sebagai kawasan pariwisata dan ekonomi maritim kelas dunia. Terdapat lima potensi unggulan yang dikembangkan. Selain pariwisata dan perikanan, terdapat potensi peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Perhatian dunia terhadap Samota tidak hanya karena letusan Tambora pada 1815 yang mengguncang dunia, atau pesona alam pulau Moyo dan eksotisnya Teluk Saleh. Tetapi oleh UNESCO, lembaga PBB yang bermarkas di Paris itu, pada 22 Juni 2019 telah menetapkan Samota sebagai Cagar Biosfer Dunia. Tak lain karena Samota memiliki flora dan fauna yang unik, langka, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Kawasan Samota melintasi tiga wilayah Kabupaten yaitu Sumbawa, Dompu, dan Bima, terdiri atas 15 kecamatan dan 85 desa, dengan luas daratan 360.171 hektar dan perairan 212.300 hektar. Jumlah penduduk pada 2018 sebesar 219.681 jiwa. Lewat enam program strategis NTB Gemilang 2019-2023, kawasan Samota dikembangkan dengan strategi community based development. Sebuah pendekatan pembangunan yang memosisikan masyarakat setempat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Mengapa Peternakan Sapi? Pertanyaan ini tidak begitu sulit ditemukan jawabannya. Selain karena peternakan sapi dan kerbau merupakan kebiasaan masyarakat pulau Sumbawa, bahkan sudah menjadi peradaban sejak dahulu kala, juga karena kondisi alam Samota sangat sesuai untuk pengembangbiakan sapi. Ada banyak Lar/So (padang penggembalaan) sebagai tempat pemeliharaan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing. Termasuk ternak herbivora yaitu kuda. Lar Limung di Kabupaten Sumbawa, So Doro Ncanga di
Oleh: Syamsul Hidayat Dilaga (Ketua Divisi SDA & LH pada Tim Percepatan Pengembangan Investasi & Industrialisasi Kawasan Strategis Samota, dan Dosen Fakultas Peternakan Unram) kabupaten Dompu, dan kawasan peternakan Desa Piong di Kabupaten Bima, adalah beberapa lokasi peternakan di wilayah Samota. Selain itu, penelitian tentang sapi telah banyak dilakukan oleh para akademisi di Fakultas Peternakan Unram, baik aspek pakan, pemuliabiakan, dan manajemennya. Melalui Konsorsium Riset Ruminansia Besar (KRRB) Unram, telah dilakukan kerjasama penelitian dengan Australia dan Selandia Baru. Di antaranya penelitian perbaikan kualitas pakan. Tanaman Lamtoro tarramba (Leucaena cv tarramba) misalnya, telah diadopsi secara masif oleh peternak di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu untuk ditanam di lahan mereka sebagai sumber pakan. Tanaman yang didatangkan langsung dari Australia pada tahun 2011 itu, sangat cocok dengan kondisi agroklimatologi pulau Sumbawa. Tidak hanya pakan. Penelitian juga dilakukan tentang kualitas daging sapi yang diberi pakan lamtoro. Hasil penelian menunjukkan daging sapi berkualitas bagus (prime beef) dan lebih sehat. Diketahui kadar lemak jenuh dalam daging berkurang, sebaliknya jumlah omega-3, omega-6, dan beta carotene meningkat. Daging asal sapi yang pakannya lamtoro itu dikenal dengan nama generik “lamtoro beef.” Dengan hasil penelitian ini sekaligus dapat meningkatkan kualitas dan daya saing daging sapi. Ketua Tim peneliti KRRB, Prof. Dahlanuddin, Ph.D., memperoleh penghargaan Rektor Award 2019 untuk bidang inovasi dengan judul “Lamtoro Beef-daging sapi lokal berkualitas tinggi, sehat, aman, dan halal”. Keunggulan lain dari sapi adalah mempunyai turunan industri yang sangat banyak baik untuk pangan, maupun untuk bahan baku industri lainnya seperti kulit, tulang, dan darah. Sesuai dengan tekad pemerintah untuk bisa mencapai swasembada daging nasional, maka peternakan sapi merupakan opsi dan so-
RADIO
lusi yang tepat. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging pada lingkup Provinsi NTB. Peluang investasi Penerapan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh KRRB Fakultas Peternakan UNRAM, dapat menjadi faktor keunggulan dari daya tarik investasi. Peluang investasi yang dapat dilakukan di kawasan SAMOTA adalah peternakan sapi sistem Lar/ So, industri olahan daging dan kulit sapi, tepung tulang, tepung darah, agroteknopark berbasis peternakan, usaha rumah potong hewan, dan usaha pembibitan sapi. Hal ini sangat terbuka peluang, karena budidaya sapi sangat akrab dengan penduduk lokal maupun pendatang. Peluang itu tersedia di tiga lokasi utama. Lar Limung di kabupaten Sumbawa, dan So Doro Ncanga di kabupaten Dompu. Tersedia juga ladang penggembalaan ternak di kawasan Sanggar kabupaten Bima. Ketiga lokasi itu memiliki potensi yang sangat prospektif bagi pengembangan budidaya dan agribisnis sapi. Kehadiran Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora sebagai kawasan transmigrasi yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, juga merupakan peluang tersendiri. KTM Tambora sebagai sentra agribisnis pengolahan hasil pertanian dan peternakan memiliki magnit atau daya tarik bagi pengembangan investasi. Geliat investasi sektor peternakan tampaknya memberi titik ceerah. Pada 28 September 2019, bertempat di Bandung, telah diselenggarakan pertemuan bisnis antara Tim Samota dengan para pengusaha nasional Jawa Barat. Kesimpulan penting dari forum “Borsya Business Meeting” dengan tajuk Peluang Bisnis Kawasan SAMOTA itu adalah, perlu dibangun poros aliansi bisnis Bandung-Samota. Demikian juga minat investasi peternakan datang dari pengusaha nega-
ra tetangga Malaysia. Memang investasi butuh kalkulasi yang cermat. Apalagi investasi di bidang pangan yang sifatnya berkelanjutan. Daging sapi merupakan bagian penting dari komoditas pangan nasional. Ia menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu ketersediaan dan kemudahan aksesnya harus bisa dijamin keberlanjutannya, baik jumlah maupun kualitasnya. Dan, Samota memberi jawaban terhadap hal itu. Semoga!
POJOK Serapan anggaran Pemkot belum capai target
Kinerja pimpinan OPD harus dipacu
*** Stok pupuk subsidi di NTB mengkhawatirkan
Antisipasi cepat harus dilakukan
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 4 Oktober 2019
Halaman 15
Ombudsman Atensi Praktik Pungli Lemahkan Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB mengatensi maraknya praktik maladministrasi berupa pungutan liar (pungli) di beberapa objek wisata di Pulau Lombok. Pasalnya, hal tersebut dinilai dapat melemahkan sektor pariwisata itu sendiri sekaligus mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya dapat dikelola oleh daerah. “Kalau pariwisata itu ingin mendorong PAD, karena pelayanan publik itu ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat. Tapi karena tata kelolanya seperti bocor di mana-mana, orang jadi tidak akan mau datang karena pintu masuk kita tidak tertata dengan benar,” ujar Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH. MH., Kamis (3/10) di Mataram.
Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil Rapid Assessment (RA) yang dilakukan Ombudsman NTB sejak tiga bulan lalu. Diterangkan Adhar potensi pungli di destinasi pariwisata di Pulau Lombok cukup besar. Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman di Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur ditemukan karakteristik potensi pungli yaitu pengambilan keuntungan oleh orang-orang yang tidak berwenang tanpa adanya aturan, pengambilan keuntungan yang menyalahi aturan, pengambilan keuntungan oleh orang yang berwenang tanpa dasar hukum yang jelas, dan tidak adanya pengambilan keuntungan apapun walau ada dasar hukumnya. Seluruh potensi tersebut berdampak pada hi-
langnya potensi PAD yang dimiliki oleh masing-masing daerah. “Ada hal-hal yang tidak patut terjadi karena minimnya pengawasan dan kurangnya pemahaman untuk pengelolaan di destinasi wisata. Ini bukan masalah kecil,” tegas Adhar. Berdasarkan sample acak yang diambil Ombudsman, sebagian besar masyarakat mengaku terganggu, sehingga memiliki potensi menurunkan angka kunjungan wisatawan di satu objek wisata. “Itu jadi alasan mereka malas datang lagi, atau datang tapi tidak sering. Itu kan dalam dampaknya,” sambungnya. Ditekankan Adhar pariwisata saat ini menjadi andalan penunjang ekonomi daerah. Karena itu pengelolaan yang salah berpotensi mengurangi tercapainya
Isi Kepala Disperin
Pemprov Cari Pejabat Potensial Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB membiarkan jabatan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) lowong pascamutasi tiga pejabat eselon II dan 230 pejabat eselon III dan IV, Rabu (2/10) lalu. Pemprov akan mencari pejabat yang potensial untuk mengawal program industrialisasi yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul - Rohmi) empat tahun ke depan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si., mengatakan Gubernur dan Wagub akan mencari figur yang cocok menjadi Kepala Disperin NTB. Karena Disperin NTB merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diharapkan dapat mewujudkan program besar industrialisasi yang dicanangkan Zul - Rohmi. Untuk mencari Kadisperin NTB yang potensial, akan dilakukan seleksi. “Keinginannya tetap mencari orang yang potensial. Yang mampu bekerja di OPD tersebut. Sehingga lebih memaksimalkan apa yang menjadi visi dan misi Pak Gubernur terkait dengan industrialisasi yang telah dicanangkan,” kata Fathurrahman dikonfirmasi di Mataram, Kamis (3/10). Digesernya Kadisperin NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si., menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per-
lindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), kata Fathurrahman, tentunya berdasarkan evaluasi yang dilakukan pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wagub. Ia menegaskan digesernya tiga pejabat eselon II tersebut bukan bongkar pasang. Tiga pejabat eselon II yang digeser dari jabatannya adalah Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang ditinggalkan Drs. H. Imhal, karena meninggal dunia. Kemudian Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. Mohammad Rum, MT., dimutasi menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri). Rum bertukar posisi dengan Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. L. Syafii, MM., yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Saat ini ada tiga jabatan Kepala OPD yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Yakni, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Disperin NTB. Untuk Plt Ke-
Jamin Kelancaran Evakuasi Dari Hal. 1 serta pantauan ke unsur TNI di Papua, keamanan proses evakuasi dijamin. “Masyarakat NTB diharapkan tidak panik dan mempercayakan kepada Pemda Papua dan pemerintah pusat dalam penanganannya,” kata Danrem. Hasil koordinasinya dengan Korem 172/PWY dan Kodim Wamena, termasuk dengan pemerintah daerah setempat, Rabu (2/10) lalu, Wamena sudah aman terkendali. Situasi itu dimanfaatkan untuk membawa keluar penduduk Wamena asal NTB yang jumlahnya mencapai 180 orang lebih. “Hasil koordinasi kami Selasa (1/10) malam, Kabupaten Wamena sudah aman dan terkendali, di mana sudah banyak paguyuban-paguyuban masing masing daerah yang membantu di lapangan,” tegas Danrem. Sementara di sisi lain, koordinasi yang begitu intens dan cepat antara Pemerintah Provinsi NTB, Pemda Kabu-
paten Bima dengan para pihak dan Kerukunan Keluarga Bima Dompu (KKBD) di Jayapura. Mereka memastikan proses pemulangan Warga Bima dan Dompu yang dievakuasi dari Wamena Jayawijaya ke Sentani Jayapura akan dilakukan pada hari Minggu (6/10) mendatang. Pembahasan proses pemulangan warga ini dilakukan di tempat pengungsian sementara, yakni Asrama Yonif 751 Sentani. Setelah dievakuasi ke Jayapura menggunakan Pesawat Hercules milik TNI AU, akan dilanjutkan evakuasi menggunakan pesawat komersil. Menurut rencana, warga Bima dan Dompu akan diterbangkan menggunakan maskapai Lion Air JT 795 dari Bandara Sentani Jayapura menuju Makassar pada pukul 07.45 WIT. Selanjutnya akan dipindahkan ke pesawat Wings Air IW 1769 pada pukul 12.30 WITA menuju Bima. (ars)
Garap Maksimal Pasar Australia Dari Hal. 1 Dengan membuka direct flight ke kota-kota lainnya di Australia, seperti Lombok - Sydney. Karena Sydney merupakan kota yang besar di Australia. “Angka terakhir yang saya terima dari Angkasa Pura, itu jumlah wisatawan Australia, pertumbuhannya dibanding tahun lalu 425 persen. Dia tertinggi kedua setelah (wisman) Malaysia,” kata Achris dikonfirmasi usai Bincang-Bincang Ekonomi NTB di Mataram, Kamis (3/10). Ia mengungkapkan, tahun lalu, wisman yang tertinggi berkunjung ke NTB berasal dari Malaysia. Kemudian disusul China dan Australia. Dengan adanya penerbangan langsung Lombok - Perth yang sudah berjalan 3,5 bulan, angka kunjungan wisman Australia ke NTB tertinggi kedua, setelah Malaysia. “Saya yakin tiga bulan lagi, bisa jadi setara dengan Malaysia. Kalau Malaysia memang tinggi. Karena kita punya hubungan sama-sama Muslim,” katanya. Apabila Pemprov dapat memperbanyak penerbangan langsung ke Australia, Achris yakin kunjungan wisman Australia akan semakin melonjak ke NTB. Menurutnya, kebija-
kan memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan untuk membuka penerbangan langsung dari Lombok ke Australia cukup bagus. Meskipun kebijakan itu membutuhkan biaya. Tetapi dampaknya dapat dirasakan sekarang. Wisman asal Australia semakin banyak datang ke NTB. Dikatakan, keterisian penumpang penerbangan langsung Lombok - Perth dan sebaliknya yang dilayani maskapai AirAsia sudah sama. Artinya, secara bisnis menguntungkan bagi Air Asia. Ia mengatakan Lombok sangat diminati wisatawan asal Australia. Apalagi nantinya akan ada event MotoGP tahun 2021 mendatang. Achris menyarankan agar pasar Australia digarap maksimal lagi dengan mengupayakan pembukaan rute Lombok Sydney. “Karena kota itu lebih besar dari Perth. Jaraknya juga masih dekat dengan Lombok. Sydney juga kota bisnis. Dia kayak Jakarta. Jadi menurut saya pasar Australia masih perlu digarap, dioptimalkan,” sarannya. (nas)
pala Diskominfotik NTB saat ini dijabat I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH, Plt Kepala BPKAD NTB dijabat Drs. Zainul Islam, MM dan Plt Kadisperin NTB, Nuryanti, SE, ME. Untuk pengisian jabatan Kepala OPD definitif, kata Fathurrahman, pihaknya menunggu arahan pimpinan. Tetapi yang jelas akan dilakukan seleksi terbuka. Namun, saat ini, Pemprov masih fokus menuntaskan seleksi terbuka calon Sekda NTB yang sedang berproses. (nas)
tujuan tersebut. “Ini terjadi. Pungli yang diambil pasti tidak masuk ke kas daerah. Ini yang mendesak kita untuk segera melakukan pengayaan,” ujarnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan Ombudsman melingkupi pembinaan masyarakat untuk mengehentikan pungutan tanpa dasar hukum. Selain itu perlu ada koordinasi yang jelas antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan seluruh pungutan sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak merugikan wisatawan maupun PAD. Dicontohkan Adhar berdasarkan data Bappenda Lombok Tengah PAD dari sektor pariwisata tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2018, PAD dari sektor pariwisata di Lombok Tengah hanya mencapai 46,71 persen, yaitu Rp100 miliar lebih dari target Rp216 miliar. “Itu tidak pernah mencapai target untuk pendapatan dari sektor pariwisata,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, membenarkan bahwa rekomendasi dari Ombudsman NTB memang harus segera dieksekusi oleh pemda kabupaten/kota. Faozal sendiri berharap agar rekomendasi tersebut dapat disertai dengan tahap eksekusi sebab alotnya penanganan kasus pungli tersebut. Dicontohkan Faozal seperti kasus pungli yang diketahui Dispar NTB terjadi di Lombok Utara. “Sampai kita tidak bisa men-
emukan formulasi yang bisa menyelesaikan masalah sekecil itu. Mulai dari wisatawan turun di terminal sampai diangkut cidomo, kita hampir tidak bisa kalkulasi nilainya karena tidak ada trasparansi pungutan,” ujarnya. Faozal menerangkan bahwa pemahaman tentang pelayanan seharusnya bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. “Tugas terberat dari pariwisata adalah hospitality (keramahan, pelayanan). Diterangkannya tipikal masalah yang terjadi saat satu objek wisata diresmikan adalah ikut sertanya pihak desa dalam pengolaan tanpa aturan yang jelas. “Pada saat tertentu (seperti ini) Ombudsman perlu juga penegakkan hukum,” sambungnya. Menurut Faozal penataan ulang tata-kelola di objek wisata menjadi hal penting untuk segera dilakuan. Mengingat potensi kriminalisasi pendapatan ada pada tata-kelola yang belum berjalan dengan baik. “Yang paling penting kita bisa menidentifikasi masalah ini. Ketika kabupaten/kota bagus mengelola ini (objek wisata, red), pendapatan itu pasti naik,” ujarnya. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Dispar NTB sendiri adalah penerapan e-ticketing di setiap objek wisata yang ada. Dengan begitu, pemasukan dari objek wisata diharapkan dapat terpantau dan wisatawan tidak perlu lagi membayar pungutan yang berada di luar dari sistem yang disediakan. (bay)
Lima OPD Diadili TPTGR Dari Hal. 1 Tapi tadi mereka belum membawa tanda bukti setoran yang menjadi acuan kita, bahwa sudah selesai membayar,” kata Ibnu Salim. Setelah semua setoran direkap, akan diketahui angka penerimaan pembayaran piutang daerah dari sejumlah OPD tersebut. Tidak hanya dari kalangan instansi pemerintah, Ibnu Salim memastikan akan menyampaikan juga hasil tagihan pihak ketiga. Sebelum sidang TPTGR, diawali dengan panggilan dilayangkan kepada sejumlah pihak. Selain OPD penunggak, juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Temuan juga tercatat pada pihak ketiga atau rekanan. Para penunggak akan diadili dan diklarifikasi item per item temuan kerugian yang belum dilunasi dengan nilai bervariasi. Para penunggak yang belum melunasi, akan diklarifikasi alasan dan diberikan tenggat waktu sesuai aturan
penyelesaian agar tidak menjadi temuan berlarut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Posisi terakhir pengembalian kerugian negara atau kerugian daerah mencapai Rp 17 miliar, dari total 78 miliar temuan selama 5 tahun terakhir. Proses penagihan kini terpusat Inspektorat yang menjadi markas TPTGR, beralih dari BPKAD Provinsi NTB. Sidang majelis TPTGR sebagaimana agenda Desember tahun 2018 lalu akan dipimpin Sekda Provinsi NTB, dengan anggota majelis Inspektorat dan BPKAD. Hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta penunggak kerugian. Saat ini instansi dan pihak swasta penunggak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kerugian hingga Desember. “Dalam keputusan sebelumnya, ada yang diberikan waktu sampai Oktober, November, bahkan Desember,” jelasnya. Setelah batas waktu penyelesaian itu berakhir, dipastikan pihaknya langsung menjadwalkan sidang TPTGR jika masih ada yang belum beritikad melunasi. Saat ini, kata Inspektur, timnya masih ter-
us melakukan update jumlah setoran yang masuk. Dalam catatan Inspektorat NTB saat rapat koordinasi dengan penunggak sebelumnya, terungkap tunggakan masih mencapai puluhan miliar sesuai temuan tiga lembaga auditor pemerintah. Namun rata-rata penyelesaian sudah mencapai 80 persen lebih. Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390. 930.348,18, masih tersisa Rp 17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen. Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440.149.257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen. Sementara temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mencapai Rp 36.352.426.511,00, namun sudah diselesaikan 100 persen. Sekretariat TPTGR telah merekap data secara lengkap dan akan memanggil secara bertahap lagi para penunggak. Tujuannya untuk mengklarifikasi lagi soal persentase penyelesaian. Hal ini sesuai petunjuk tim majelis TPTGR. (ars)
Posyandu Harus Jadi Pusat Penyelesaian Masalah Dari Hal. 1 Salah satu yang ditekankan wagub adalah pentingnya membuat remaja agar aktif datang dan memanfaatkan posyandu. Dengan begitu, diharapkan muncul kesadaran seperti pendewasaan usia perkawinan, kesehatan alat reproduksi, pentingnya mengasah keterampilan dan lain-lain dapat dipahami sebagai kebutuhan sendiri. “Jadi ketika remaja dia aktif ke Posyandu. Ketika berkeluarga, menjadi ibu hamil, kemudian punya anak dan anaknya juga aktif ke Posyandu. Itulah tujuan dari posyandu keluarga ini,” ujarnya. Selain itu, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait juga perlu terus dijaga. Dicontohkan Rohmi seperti pembangunan keluarga bencana dan pembangunan kependudukan yang membutuhkan bantuan dari BKKN. “Ini kan nyambung. Kita sangat mendukung apa yang sedang diikhtiarkan BKKBN ke depan dan saya sangat senang (dengan adanya sinergi
yang dibangun),” ujarnya. Sampai saat ini ada 7.286 posyandu yang ada di NTB. 876 di antaranya disebut telah meningkat menjadi Posyandu Keluarga. Kabupaten Bima dan Dompu menjadi daerah dengan jumlah posyandu keluarga terbanyak, yaitu mencapai 50 persen dari total posyandu di daerah tersebut. Diterangkan Rohmi pada 2023 mendatang seluruh Posyandu di NTB ditargetkan sudah meningkat menjadi Posyandu Keluarga. “Saya sangat optimis karena ini bukan hanya kerja provinsi saja,” ujar Rohmi. Diterangkannya selama ini Pemda Kabupaten/Kota hingga desa telah berperan dalam mewujudkan suksesnya program revitalisasi posyandu. “Mudah-mudahan Posyandu Keluarga ini bisa terwujud di NTB sehingga promotif-preventif bisa kita kedepankan,” tandasnya. Menanggapi hal tesebut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, berterima kasih atas usaha Pemprov NTB untuk meng-
hadirkan posyandu dengan pelayanan yang komprehensif. “Kami berharap betul dalam satu periode kehidupan manusia semua bisa terlayani. Mulai dari hulu sampai hilir, dari bayi sampai lansia,” ujarnya. Dicontohkan Hasto seperti pelayanan lansia yang bisa diakomodir di posyandu. Di mana lansia memiliki keunikan dikarenakan jumlahnya yang semakin banyak setiap tahun dan jenis masalah yang lebih beragam ketimbang bayi ataupun tingkatan hidup lainnya. “Kalau bayi itu kita bicara masalah berat badan, tinggi badan, gizi. Kalau lansia itu ada masalah osteoporosis dan beberapa sindrom,” ujarnya. Untuk itu, edukasi yang bisa diberikan melalui posyandu keluarga disebut Hasto dapat menjadi solusi, baik masalah kesehatan maupun sosial masyarakat. “Terima kasih kepada Wakil Gubernur (NTB) yang sudah mendorong posyandu yang komprehensif, yang nantinya bisa mengurusi semua periode kehidupan manusia,” pungkasnya. (bay)
Dua Pelamar Calon Sekda NTB Terancam Gugur Dari Hal. 1 Mereka adalah Kepala Bappenda yang sekarang menjadi Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si. Kemudian H. Akhmad Helmi Hidayatullah, S.Sos.I yang berasal dari instansi Pemprov NTB. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si. Selain itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP. Dua pelamar lainnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si. Dari tujuh pelamar yang sudah mendaftar, kata Fathurrahman, baru lima orang yang
sudah melengkapi berkas persyaratan sampai Kamis (3/10). “Sampai hari ini sudah 5 pelamar Sekda yang menyerahkan berkas dan lengkap sesuai persyaratan. Pak Iswandi, Ibu Eva, Pak Husnul Fauzi, Pak Ridwan Syah dan Lalu Gita,” sebutnya. Sedangkan dua pelamar calon Sekda lainnya, yakni H. Akhmad Helmi Hidayatullah dan Ibnu Salim belum melengkapi berkas persyaratan. Namun mereka masih punya waktu sampai Jumat (4/10) untuk melengkapi berkas persyaratan. Apabila berkasnya tidak lengkap, maka calon pelamar Sekda NTB akan langsung gugur. “Jika lewat (tanggal 4 Oktober) maka gugur,” kata Kepala BKD NTB ini. Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi para pejabat yang mendaftar menjadi calon Sekda NTB adalah rekomendasi atau surat izin dari gubernur. Dan sejumlah persyaratan lainnya sesuai dengan apa yang dipersyarat-
kan dalam pengumuman seleksi calon Sekda NTB. Berdasarkan jadwal seleksi yang telah ditetapkan pansel. Setelah habis masa pendaftaran 4 Oktober mendatang, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi pada 7 Oktober. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 8 Oktober. Kemudian, 8-9 Oktober dilakukan uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba bagi pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi. Untuk tes kompetensi manajerial/ psikologi dijadwalkan pada 14 Oktober 2019. Setelah itu penulisan makalah pada 15 Oktober. Presentasi dan wawancara pada 16-17 Oktober. Selain itu, penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 - 17 Oktober. Dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober. Selanjutnya penyampaian laporan Pansel kepada Gubernur pada 19 Oktober 2019. (nas)
Gubernur Ajak Warga NTB Persiapkan Diri Dari Hal. 1 Hal itu terlihat dari data yang dihimpun Imigrasi Bandara Internasional Lombok, kurun waktu Januari-September 2019. Data tersebut memperlihatkan, sepanjang Januari-September 2018, jumlah warga Australia yang datang ke NTB melalui Bandara Internasional Lombok hanya mencapai 2.633 orang. Sementara, data per Januari-September 2019, jumlahnya meningkat menjadi 13.814 orang. Naik 425 persen atau lebih dari empat kali lipat dibanding tahun lalu. Peningkatan serupa juga terjadi pada warga Jerman yang mengunjungi NTB melalui Bandara Internasional Lombok. Jumlahnya meningkat dari 4.877 orang per Januari-September 2018 menjadi 5.204 orang per Januari-September 2019. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meyakini, dibukanya penerbangan langsung Lombok – Perth menjadi salah satu faktor utama yang memicu pertumbuhan mengesankan ini. Peningkatan jumlah pengunjung dari Australia dan Jerman ini membuat kondisi pariwisata NTB kini nyaris menyamai kondisi NTB sebelum terkena imbas gempa bumi pada Agustus 2018 lalu. Dilihat dari data imigrasi, total pax keseluruhan per Januari-September 2019 mencapai 197.033 orang. Angka tersebut nyaris menyamai data per Januari-September 2018 yang mencapai 220.003 orang. Penurunan jumlah wisatawan ini memang merupakan imbas dari gempa yang melanda NTB pada Agustus 2018 lalu. Penurunan terbesar bersumber dari pengunjung dari Malaysia yang pada Januari-September 2018 mencapai 66.156 orang dan turun ke angka 25.811 orang pada Januari-September 2019. Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, menerangkan apa yang
disampaikan gubernur merupakan hasil evaluasi dari AirAsia sebagai pihak yang memfasilitasi penerbangan langsung Perth-Lombok. “Evaluasi kita bersama AirAsia positif rute itu. Angka yang disampaikan Pak Gubernur sudah terpublikasi juga oleh AirAsia. Load factornya sehat dan lain sebagainya,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (3/10) di Mataram. Ditekankan Faozal aspek yang perlu diperhatikan dari peningkatan tersebut adalah keberlangsungan dan perawatan rute Perth-Lombok. Artinya, pemerintah dan industri pariwisata dituntut untuk terus melakukan promosi, sehingga penerbangan langsung tersebut tidak sampai sepi penumpang. Faozal sendiri menerangkan pihaknya bersama-sama dengan pelaku pariwisata akan mendorong promosi dan evaluasi jalur penerbangan tersebut. “Tanggal 24 (September 2019) kita akan ke Perth untuk promosi, dan minggu depan kita akan evaluasi,” ujarnya. Menurut Faozal masalah yang perlu mendapat atensi adalah kurangnya masyarakat lokal yang memanfaatkan jalur penerbangan tersebut. Beberapa hal disebut menjadi alasan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat lokal tentang kunjungan ke Perth serta jangka waktu dan biaya pengurusan visa yang cukup lama dan mahal. “Ini yang coba kita diskusikan dengan teman-teman di kedutaan di Australia, bagaimana kita dipermudah,” ujarnya. Dispar NTB disebut Faozal telah menggelar rapat beberapa waktu lalu bersama pihak AirAsia. Dalam rapat tersebut dibahas antara lain penambahan rute penerbangan setelah suksesnya rute PerthAustralia. Selain itu, dibahas juga penambahan jadwal penerbaganan agar bisa menjadi setiap hari. “Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Air Asia janjikan ada penambahan pesawat, mungkin di minggu depan atau pertengahan oktober,” pungkasnya. (nas/bay)
Satker Harus Benahi Perencanaan Dari Hal. 1 Komponen kedua adalah transfer ke daerah dan dana desa. Untuk transfer daerah khususnya DAK Fisik pagunya Rp2,5 triliun lebih, realisasinya baru Rp808 miliar lebih atau 31,51 persen. Dan dana desa dengan pagu Rp1,18 triliun, realisasinya baru Rp898 miliar lebih atau 76,02 persen. Menurutnya, penyerapan belanja khususnya belanja modal yang berada di ujung tahun memang kontribusinya akan kurang maksimal dalam menggerakkan ekonomi di NTB. Seharusnya, sejak awal tahun anggaran, eksekusi program/kegiatan khususnya proyek fisik atau konstruksi sudah mulai dilakukan. Sehingga belanja yang berasal dari APBN di NTB betul-betul berkontribusi untuk memajukan ekonomi di daerah ini. Ia bersyukur Pemprov NTB melalui Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si., merespons kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyerapan anggaran yang lebih baik ke depannya. Ia mengatakan apabila kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBN maupun APBD dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran. Maka multiplier effect-nya akan dapat dirasakan masyarakat. “Ada masyarakat yang nganggur, bisa dapat pekerjaan di awal tahun. Kemudian pedagang yang kurang begitu tinggi omzetnya, dengan dorongan APBN yang bergerak di awal tahun, omzetnya menjadi lebih besar,” katanya. Meskipun realisasi belanja APBN di NTB masih di bawah 60 persen, namun Syarwan mengatakan capaiannya sudah cukup bagus. Namun ia menggaris bawahi realisasi belanja modal dan DAK Fisik yang masih rendah. “Untuk belanja modal yang agak tersendat,” katanya. Apakah masih rendahnya realisasi belanja proyek fisik akibat perencanaan yang tidak bagus. Syarwan mengatakan sebenarnya perencanaan sudah matang. Tetapi kadang-kadang, apabila ada isu mutasi. Pejabat yang melaksanakan program atau kegiatan menjadi kurang semangat untuk bekerja. Selain itu, ketika tahun anggaran selesai, pejabat kadang-kadang tidak langsung mempersiapkan hal-hal yang bersifat administrasi untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya. “Padahal kita menyerahkan DIPA sebelum tahun anggaran berikutnya, pada bulan Desember. Sebenarnya itu sudah bisa berkontrak,” katanya. Terpisah, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Achris Sarwani mengatakan bahwa memang pengerjaan
proyek fisik yang menumpuk di akhir tahun merupakan penyakit yang terus terulang setiap tahun anggaran. Namun menurutnya, bukan berarti penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan atau dirapikan. “Kuncinya sebenarnya di perencanaan. Jadi, kalau kita bisa membuat perencanaannya jauh-jauh hari. Misalnya sekarang, untuk kegiatan tahun 2020, seharusnya perencanaannya sudah mulai fix. Kuncinya di perencanaan itu akan memudahkan,” ujarnya. Menurutnya perencanaan harus menjadi perhatian. Pasalnya, kadang-kadang ada faktor berikutnya yang membuat kegiatan tidak lancar. Seperti proses administrasi, lelang yang terlambat. “Kenapa? Perencanaan mepet, lelangnya juga pasti lebih panjang. Kedua, nanti di sistem lelangnya. Jangan dari nol terus mulainya. Kita harus punya database rekanan yang sudah punya pengalaman membangun dengan efisien. Itu sebagai data base dalam pelelangan,” sarannya. Menurutnya harus ada perbaikan sistem yang harus dilakukan Satker-satker yang mengelola dana APBN dan APBD. “Sistemnya harus dibangun. Teman-teman Bappeda, harus membangun sistem dan menjadikan sebagai budaya,” katanya. Sementara itu, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum bagi semua untuk memulai berbenah. Mulai dari aspek perencanaan, antara kementerian lembaga yang mendapatkan penyaluran APBN dapat bersinergi dengan perencanaan-perencanaan pemerintah daerah. “Agar bisa kita optimalkan dan APBN maupun APBD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang, masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga nanti dengan adanya pertemuan seperti ini. Ternyata pelaksanaannya juga perlu didorong dengan kerja sama pemerintah daerah,” katanya. Agar pelaksanaan APBN di NTB berjalan lancar, Iswandi mengatakan harus dimulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Sehingga hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan dapat di atasi bersama-sama. Apabila ada masalah yang mengganggu, dapat cepat diselesaikan. “Harapannya triwulan IV ini, sisa waktu yang ada kita bisa kerja sama lebih optimal, progresif. Sehingga semua anggaran yang sudah dialokasikan dapat diserap dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Kepala Bappenda NTB ini. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 4 Oktober 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
(Suara NTB/ist)
TANDATANGANI - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menandatangani MoU dengan Rektor Institut Agama Islam Tazkia.
Gubernur Teken MoU dengan Institut Agama Islam Tazkia Mataram (Suara NTB) Keseriusan Pemprov NTB dalam mewujudkan NTB Sehat dan Cerdas melalui program beasiswa, ditunjukkannya melalui tindaklanjut pertemuan kerjasama dengan Institut Agama Islam Tazkia. Pada Kamis (3/10), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Rektor Institut Agama Islam Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, melaksanakan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) beasiswa, yang berlansung di Lombok International Airport (LIA). Penandatanganan MoU terkait Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu, sebagai upaya pemberantasan kemiskinan di NTB dan sebanyak 200 Mahasiswa NTB yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. “Insya Allah, Pemprov NTB akan menyeleksi 200 mahasiswa NTB untuk belajar di Tazkia Institut,” ujar Dr. H. Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul. Bang Zul mengatakan, MoU ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa NTB yang ingin melanjutkan studinya. Ia berharap kesempatan baik ini, harus dimanfaatkan terlebih oleh Pondok Pesantren yang ada di NTB, untuk bisa mengirimkan anak didiknya, kuliah di Institut Agama Islam Tazkia untuk
belajar ekonomi syariah berbasis industri halal, serta belajar ekonomi syariah berbasiskan pengembangan teknologi dan industri. “NTB ini banyak sekali pondok pesantrennya, banyak juga hafiz Qur’an. Ke depan, kami berharap, anak muda NTB tidak hanya Hafiz Qur’an, tapi harus ahli juga di bidang accounting,” ujarnya. Untuk itu, Gubernur meminta anak-anak muda NTB yang ingin melanjutkan kuliah di jenjang S1 maupun S2 ilmu accounting di Tazkia Institut untuk menyiapkan diri dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Dr. Murniati menyampaikan bahwa 200 mahasiwa yang akan mendapatkan beasiswa ini, wajib untuk kembali ke daerah. Dr. Murniati juga mengungkapkan rasa kagumnya terhadap potensi ekonomi yang dimiliki oleh NTB. “Barusan saja kita telah meninjau pembangunan KEK Mandalika, saya sangat terkagumkagum dengan perkembangannya yang begitu pesat di mana kita telah mendeklarasikannya sebagai destinasi halal bagi dunia,” tutur Dr. Murniati. Terakhir, ia berharap adanya pusat destinasi halal ini, menjadikan pembangunan di Mandalika dan juga pembangunan di NTB makin baik lagi dan kesejahteraannya berlimpah kepada masyarakatnya. (*)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257