HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 4 APRIL 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 27 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Skenario Terburuk
Pemprov Siapkan Anggaran Penanganan Corona Rp160 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyiapkan tiga skenario anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Untuk skenario terburuk, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk penanganan Covid-19.
Samsul Rizal
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. Samsul Rizal, MM mengatakan, untuk kondisi saat ini, Pemprov mengalokasikan anggaran dalam bentuk Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar. Anggaran sebesar Rp20 miliar ini sudah siap digunakan. ‘’Sekarang Rp20 miliar sudah ready. Yang
sudah diambil baru Rp11 miliar lebih. Itu semua masuk BTT,’’ kata Rizal dikonfirmasi usai teleconference dengan Mendagri di Kantor Gubernur, Jumat (3/4) kemarin. Dari anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut, penggunaannya yang paling utama untuk belanja sektor kesehatan. Seperti melengkapi peralatan di rumah sakit, pembe-
lian masker, disinfektan, alat perlindungan diri (APD) dan lainnya. Di tengah terbatas dan melonjaknya harga barang-barang yang dibutuhkan dalam situasi penanganan Corona ini. Rizal mengatakan panduan yang menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa. Rizal menjelaskan, sumber anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut berasal dari BTT sebelumnya ditambah realokasi anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) seperti belanja perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri. Anggaran yang dialihkan untuk penanganan Corona merupakan anggaran yang tidak mungkin dipakai pada triwulan I dan II 2020. ‘’Pekerjaan yang tidak mungkin dilaksanakan kita alihkan untuk Corona. Sedangkan anggaran untuk program-program lain tak diganggu. Cuma anggaran yang tidak mungkin dilaksanakan seperti biaya konsultasi, biaya rapat,
pertemuan di hotel. Kita ambil, kita sesuaikan,’’ kata Rizal. Untuk skenario kedua, apabila eskalasi penyebaran Covid19 di NTB semakin meningkat, maka disiapkan anggaran sebesar Rp80 miliar. Skenario terburuk jika kondisi benar-benar memburuk, maka anggaran yang disiapkan sebesar Rp160 miliar. ‘’Ada tiga skenario anggaran disiapkan. Provinsi siap untuk penanganan Corona,’’ tandasnya. (nas)
(Suara NTB/nas)
PERIKSA - Foto udara proses pemeriksaan pengendara yang masuk di melalui jalur bypass menghubungkan Kelurahan Jempong Mataram dengan Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. (Suara NTB/Pusdalops Mataram)
TO K O H Perlu Kebijakan Khusus PENYEDIAAN bahan baku produksi disebut menjadi salah satu kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi NTB yang saat ini dipastikan terdampak penyebaran virus Corona (Covid-19). Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi hal tersebut melalui kebijakan-kebijakannya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, menerangkan dari proyeksi awal 5,4 - 5,8 persen target pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan turun menjadi 3,3 - 3,7 persen. Bersambung ke hal 11
Pemeriksaan di Pintu Masuk Kota Mataram akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Pemberlakuan pemeriksaan di pintu masuk Kota Mataram menjadi sorotan. Penumpukan dan antrean kendaraan justru memicu kekhawatiran penyebaran virus Covid – 19. Pola ini akan dievaluasi. Menurut Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos,MH, muncul protes dari masyarakat, ter-
Achris Sarwani
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ist)
ZONA MERAH - Foto udara suasana sepi di jalur Kota Tua Ampenan pascapengumuman Mataram zona merah Covid - 19.
(Suara NTB/bay)
Akuntabilitas Saat Wabah DI tengah wabah virus Covid - 19, upaya pengawasan akuntabilitas keuangan negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap berlangsung. Auditor tidak akan mengendorkan proses pengawasan meski di tempat terbatas dengan protokol Work From Home (WFH). Plh. Kepala BPKP NTB, Edi Sunardi, Ak., M.Ak., CA., CRMP menjelaskan, pihaknya mempedomani imbauan pusat soal pola kerja di tengah wabah Corona. Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) pimpinan BPKP, agar dilakukan protokoler secara (Suara NTB/ist) ketat dan serius. Edi Sunardi “Pegawai sebagian besar WFH dan yang di kantor hanya eselon II dan eselon III. Jadi semua pekerjaan, baik assurance berupa audit, evaluasi, atau reviu dilakukan secara WFH dengan pola penyampaian data melalui email atau WA,” kata Edi menjelaskan pola kerja baru di lingkungan instansinya. Bersambung ke hal 11
masuk ramai di media sosial terkait antrean tersebut. Protes di grup Whatsapp dan Facebook. Selain prihatin dengan antrean panjang saat terik matahari, juga kekhawatiran penularan covid – 19. Jarak dekat antarpengendara sepeda motor khususnya, tidak mematuhi physical distancing. ‘’Kami Gugus Tugas Provinsi sudah
berkomunikasi dengan Gugus Tugas Kota Mataram dan Bapak Ketua DPRD Kota Mataram. Disepakati akan dilakukan evaluasi cepat dan akan diambil langkah yang tepat,’’ kata Ahsanul Khalik. Langkah Pemkot Mataram bekerjasama dengan aparat mengawasi pintu masuk adalah keputusan bersama sejumlah pihak. Karena kegia-
tan pengawasan yang terfokus pada tujuh pintu masuk menuju Kota Mataram, untuk memperketat kedatangan masyarakat dari luar daerah. Apalagi Kota Mataram sudah masuk zona merah Covid – 19. ‘’Maksud awal dari Pemkot Mataram ada niatan menjaga tidak terjadinya penyebaran wabah Covid- 19. Bersambung ke hal 11
Gubernur Perintahkan Warga Terkonfirmasi Eksekusi Proyek Fisik Positif Covid-19 di NTB Dipercepat Jadi Delapan Orang
Mataram (Suara NTB) Meluasnya penyebaran virus Corona menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena tempat usaha yang tutup sementara. Untuk itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat eksekusi proyekproyek fisik yang sudah direncanakan dalam APBD 2020. ‘’Jadi, untuk menggerakkan ekonomi dalam masa ini (siaga darurat virus Corona), kita diperintahkan Pak Gubernur un-
tuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fisik termasuk Pokir. Pokir dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak melalui tender, SPK dan lain sebagainya,’’ kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/4) kemarin. Azhar menjelaskan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memberikan arahan kepada semua OPD untuk dapat menekan dampak ekonomi akibat virus Corona. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kembali mengumumkan dua pasien dalam pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif virus Corona (Covid19). Sehingga total masyarakat yang positif Covid-19 di NTB menjadi delapan kasus. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menyebutkan, dua tambahan kasus positif Covid-19 di NTB berasal dari Kota Mataram dan Lombok Tengah. ‘’Kami sudah menerima hasil pemeriksaan swab atas dua orang dalam status pasien dalam pengawasan (PDP) yang positif Covid-19,’’’ sebut Gita, Jumat (3/4) petang.
Sekda NTB ini membeberkan, inisial dan asal dua pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut. Pertama, warga Kota Mataram inisial M berusia 59 tahun dengan alamat Pengempel Indah Bertais RT.03. Yang bersangkutan dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram sejak 29 Maret 2020 dengan keluhan batuk dan sesak. Penderita memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam 14 hari terakhir. Yakni pasien mengikuti kegiatan tabligh Akbar di Makassar, 21 - 24 Maret 2020. Tanggal 29 Maret 2020, pasien rujukan Puskesmas Cakranegara dijemput PSC 119 Pukul 17.00 Wita. Bersambung ke hal 11
Satuan Brimob Polda NTB dan Jajaran Gelar Baksos Serentak Mataram (Suara NTB) Pada Jumat (3/4), Satuan Brimob Polda NTB menggelar bakti sosial (Baksos) di seluruh wilayah NTB. Baksos digelar Posko Covid-19 Sat Brimob Polda NTB yang mendapatkan sumbangan sembako dari para dermawan untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Terutama di saat kondisi sulit dengan mewabahnya virus Corona. ‘’Untuk penyaluran sembako tersebut dilaksanakan di empat lokasi yakni di wilayah Mataram, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima. Dengan sasaran panti asuhan, pedagang kaki lima, ojek online, pemulung, gojek dan juru parkir,’’ ujar Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, S.I.K., M.Si, melalui
rilisnya yang diterima Suara NTB, Jumat (3/4) malam. Di tengah mewabahnya virus Covid-19 saat ini, kehadiran Brimob untuk Indonesia sangat diharapkan. Sehingga hadirnya Korbrimob Polri betul-betul dapat dirasakan langsung keberadaannya oleh masyarakat. Dansat Brimob Polda NTB, Kombes Pol Komaruz Zaman S.I.K M.H memerintahkan seluruh jajaran di satuan Brimob agar tak henti-hentinya berbuat untuk masyarakat khususnya untuk melaksanakan Bakti Sosial Pembagian Sembako kepada masyarakat yang terdampak akibat mewabahnya Covid-19. Adapun sasaran pembagian paket sembako adalah sebagai berikut, Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
BAKSOS - Satuan Brimob Polda NTB menggelar Baksos di seluruh wilayah NTB. Baksos digelar Posko Covid-19 Sat Brimob Polda NTB yang mendapatkan sumbangan sembako dari para dermawan untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 4 April 2020
Halaman 2
Berlanjut dengan Protap PEMBANGUNAN kawasan kumuh di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan tetap berlajut di tengah pandemi wabah Corona Virus Disease (Covid19). Sampai saat ini, pembangunan kawasan kumuh masih dikerjakan oleh pekerja lokal asal Mataram. Lurah Pejeruk, H. Wahab mengatakan, progres pembangunan kawasan kumuh di lingkungannya masih di tahap pengosongan lahan dan titik nol. Kendati warga harus waspada adanya pandemi Covid-19, pemban(Suara NTB/Viq) gunan tetap dilanjutkan. H. Wahab “Tetap dilanjutkan. Yang jelas kita harus tetap mengedepankan protap penyebaran Covid-19 bagi pekerja. Kita juga sudah screening semua pekerja sebelum mulai bekerja,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (3/4). Untuk pekerja lokal sebut Wahab, pihaknya sudah memastikan kondisi kesehatannya. Dengan meminta surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit. “Sebelum bekerja itu kita pastikan dalam kondisi sehat. Tujuannya untuk memutus mata rantai virus ini,” katanya. Sesuai protap yang diberikan Walikota Mataram dalam meminimalisir sebaran Covid-19, siapa pun pekerja yang datang dari luar lingkungan atau daerah terpapar Covid-19, akan discreening terlebih dahulu sebelum bekerja. “Nah yang tender ini kan kita belum tahu persis siapa yang kerjakan nanti. Informasinya ke kami pekerja dari Makassar yang akan mengerjakan pembangunan kawasan kumuh ini,” tegasnya. Untuk itu sebutnya, pihak perusahaan diminta segera mengirim nama seluruh pekerja sebelum datang ke Mataram. “Katanya, tinggal menunggu hari mereka akan datang,” ujarnya. Kedatangan pekerja dari Makassar ini jelas Wahab, pihaknya akan menghubungi Dikes Mataram atau Puskesmas terdekat untuk mengecek kesehatan semua pekerja. “Kita juga minta agar mereka diisolasi dulu selama 14 hari sebelum bekerja,” terangnya. Untuk tahap awal pengerjaan kawasan kumuh sendiri kata dia, sementara tetap berjalan. “Untuk pengerjaan tahap awal ini kan kebanyakan orang lokal. Tidak ada masalah jika tetap dilanjutkan,” tutupnya. (viq)
Keselamatan Warga yang Utama WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., memaklumi kebijakan pemerintah yang berujung pada batalnya pengerjaan 140 RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Mataram. Seperti diketahui, anggaran untuk rehab RTLH bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Pemerintah pusat memutuskan menarik DAK dari daerah dialihkan untuk penanganan wabah virus corona. ‘’Kita menyambut baik segala kebijakan yang di(Suara NTB/fit) ambil pemerintah pusat I Gusti Nyoman Agung dalam hal pengendalian Sugantha wabah covid-19,’’ ujar Agung menjawab Suara NTB via percakapan WhatsApp, Jumat (3/4). Dia menyadari bahwa segala bentuk kebijakan pasti membawa dampak pada belanja daerah yang sebetulnya sudah ada pengalokasiannya. Penularan corona yang kian massif ‘’memaksa’’ pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. ‘’Jadi pemerintah pusat sudah menunda DAK dan lain-lain,’’ sebutnya. Menurut Agung, untuk dana infrastrukur umum kemungkinan tidak terlalu berpengaruh di masyarakat jika dipotong. Namun demikian, untuk kebijakan Perbaikan rumah Kumuh atau rumah tidak layak huni, juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diperhatikan. Politisi Partai Berkarya ini berujar bahwa saat ini skema perubahan anggaran di APBD sedang digodok. Akan tetapi sampai saat ini, Dewan belum pernah melakukan rapat. Baik Badan Anggaran dengan TAPD ataupun rapat-rapat komisi. Dewan masih melihat protokol kegiatan mengingat situasi yang sedang berlangsung saat ini. ‘’Saya masih fokus kepada gebrakan Awal Pemkot Mataram untuk pengendalian penyebaran virus covid-19 ini,’’ ucapnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini melihat banyak hal yang perlu direvisi atau diperbaiki. Agung mencontohkan kebijakan pemberlakuan jam malam dengan mematikan lampu-lampu jalan protokol, dampak nya sangat berbahaya bagi keamanan warga sekitar dan usaha-usaha yang ada. ‘’Rawan kejahatan seperti pencurian. Belum lagi ada banyak ATM di jalan protokol, bank, kantor,’’ sebutnya. ‘’Karena kita tidak mungkin akan menjaga sepanjang daerah tersebut,’’ imbuhnya. Dewan, kata Agung, sangat mengapresiasi kebijakan Pemkot Mataram. ‘’Tapi jika ada kebijakan atau hal-hal yang perlu kita perbaiki, di sana letak sikap gotong royong kita untuk sama-sama mengatasi wabah virus covid-19 ini. Keselamatan diri penting, tapi keselamatan warga Kota Mataram adalah yang utama,’’ tandasnya. (fit)
(Suara NTB/viq)
PERIKSA KESEHATAN - Petugas dari Dikes Mataram sedang men-screening pengendara yang datang dari arah Gerung, Lombok Barat menuju Mataram, Jumat (3/4). Kurangnya alat pemindai suhu tubuh membuat area pos pantau macet.
Pemeriksaan Kesehatan di Pintu Masuk
Lalulintas ke Mataram Macet Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi warga yang masuk melalui tujuh pintu masuk ke Kota Mataram, Jumat (3/4), menimbulkan kemacetan lalulintas. Hal ini dikarenakan alat pemeriksaan kesehatan seperti Thermo Scanner masih terbatas. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dianita Rahmi mengatakan, sejauh ini alat Thermo Scanner di tujuh posko pintu masuk kota Mataram kurang. Di masing-masing pos pemantauan pintu masuk menuju Kota Mataram baru memiliki satu alat tersebut. “Untuk alat Thermo Scanner ini kita sangat terbatas sekali di lapangan. Makanya kita minta ini (Posko pintu masuk) agar dievaluasi. Apakah ada pengurangan jumlah posko atau bagaimana. Untuk petugas kita sudah kerahkan di masing-masing pos pintu masuk dua orang,” katanya. Rahmi menyebut, pihaknya sudah memesan alat dimaksud dalam jumlah besar untuk Kota Mataram. Namun, hingga saat ini alat screening tersebut tak kunjung sampai. Sedangkan ujar dia, kondisi sebaran Covid-19 di Mataram sudah masuk zona merah. Hal
(Suara NTB/dok)
Hariadi
Thermo Scanner yang dipakai di semua pos pantau pintu masuk kota Mataram menggunakan alat di masing-masing Puskesmas. “Jadi sebisa mungkin ini tidak jadi masalah baru. Karena untuk memesan alat screening ini kan harus beli di tempat penjualan alat kesehatan yang steril,” katanya. Ia juga mengungkap, proses ukur suhu tubuh di semua pintu masuk menjadi kurang efektif. Jumlah antre yang panjang ini pun bisa menyebabkan suhu tubuh pengendara menjadi tidak normal. “Bisa saja karena dia antre di tengah terik panas, lalu suhu tubuhnya tunggu,” katanya. Salah satu warga Batujai Lombok Tengah, Muhammad Aly Abidin yang hendak ke Mataram menyebut, banyaknya kendaraan di membutanya antre lama saat proses screening di pos pantau Monumen Tembolak. “Lama. Karena alat
Kepolisian,TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Pelaksanaan hari pertama kata Nyoman, akan ada monitoring dan evaluasi. Praktis timbulnya kemacetan jadi bahan koreksi kepala daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. “Kita tunggu arahan dari Pak Walikota setelah dilakukan evaluasi,” jelasnya. Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh menambahkan, pola pengaturan lalulintas di pintu penjagaan dengan sistem buka tutup. Sebab, petugas memiliki kekurangan alat pemindai suhu tubuh. “Polanya buku tubuh supaya tidak macet,” tambah Saleh. Pengawasan pintu masuk dilaksanakan selama 14 hari. Kalaupun menimbulkan kerumunan perlu dimaklumi oleh masyarakat. Saleh menilai pola ini sangat efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Nantinya akan ada evaluasi dari Walikota sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. (viq/cem)
Anggaran Pilkada Diminta Pemkot Minta Anggaran Tak Dialihkan Penanganan Covid-19 Dibedakan Mataram (Suara NTB) Sesuai hasil telekonferensi antara pemerintah Kota Mataram dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemkot Mataram meminta anggaran penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram dibedakan dari daerah lain. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito, Jumat (3/4). Sesuai Inpres Nomor 20 tahun 2020 tentang refocusing anggaran dan Permendagri nomor 20 tahun 2020 sebut Eko, pemerintah pusat meminta seluruh kabupaten kota di Indonesia melakukan percepatan penanganan sebaran Covid-19 di masing-masing daerah. Masuknya Mataram dalam zona merah pandemi Covid-19,
Disnaker Data Karyawan yang Dirumahkan Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mulai mendata karyawan yang dirumahkan atau di-PHK oleh perusahaan. Pendataan ini setelah sejumlah perusahaan terutama hotel merumahkan karyawannya. Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi, Jumat (3/4) menyampaikan, kebijakan perusahaan terutama hotel merumahkan karyawan karena tingkat okupansi turun drastis. Praktis pendapatan menurun disebabkan wabah Covid-19. Kondisi dikhawatirkan adalah perusahaan PHK karyawan. “Situasi kondisinya kan begini,” kata Hariadi. Hariadi menambahkan, kebi-
itu pun membuat pihaknya harus melakukan screening secara massal. “Kita sudah zona merah. Jadi itu makanya harus kita masifkan tracking dengan alat Thermo Scanner bagi siapaun yang masuk Mataram. Tapi kan kondisinya, untuk alat ini kita berebut dengan daerah lain seluruh Indonesia,” sebutnya. Rahmi pun berpandangan, evaluasi posko pemantauan pintu masuk Mataram harus segera dilakukan. “Secepatnya harus dievaluasi,” imbuhnya. Karena, pintu masuk di Gerimax dan Tembolak macet total. “Kita sudah sampaikan ke Sekda. Kita evaluasi. Karena ini di jalan pasti ramai dan macet. Apalagi keadaan begini pasti akan berjubel yang antre,” keluhnya. Dikes sendiri sebut Rahmi, hanya membatu proses pemeriksaan. Namun, leading sector ada di Dishub kota. Rahmi pun memaparkan,
yang disediakan cuma satu di sana,” jelasnya, via telepon. Mahasiswa UIN Mataram ini pun menambahkan, penambahan alat screening di pos pantau tersebut harus disegerakan. Mengingat, jumlah kendaraan menuju kota Mataram dari arah Gerung Lombok Barat selalu ramai. “Jadi saya harus nunggu beberapa menit baru bisa discreening,” demikian kata dia. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mataram yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa menegaskan, penumpukan kendaraan disebabkan oleh minimnya sarana prasarana serta sumberdaya manusia, untuk mengecek pengendara yang hendak masuk ke Kota Mataram. Kondisi ini akan dijadikan bahan evaluasi supaya memperkuat peralatan serta personel. “Iya, memang sarana prasarana kita yang minim. Terutama alat pemindai suhu tubuh,” kata Nyoman. Pengawasan pintu masuk Kota Mataram didukung oleh
jakan dirumahkan telah disepakati oleh karyawan dan perusahaan. Sebagian karyawan menerima 50 persen gaji. Yang tidak menerima akan ditelusuri karena imbauan Walikota, agar perusahaan mengambil kebijakan. Namun demikian, ada hotel yang menggunakan sistem bergantian. “Nah, yang tidak terima ini kita akan cek,” ujarnya. Mantan Camat Mataram ini belum menerima data berapa karyawan dirumahkan maupun di PHK. Dia meyakini tidak ada karyawan diberhentikan. Namun demikian, ia akan menginventarisir ke masing-masing perusahaan. “Ini sedang diinventarisir,” demikian timpalnya. (cem)
(Suara NTB/ist)
TELEKONFERENSI - Pejabat Pemkot Mataram melakukan telekonferensi dengan Kemendagri, Jumat (3/4). Pemkot meminta agar pembiayaaan penanganan Covid-19 di Mataram dibedakan dengan daerah lain. Pemkot pun meminta agar jajaran tim satuan tugas penanganan Covid-19 bergerak cepat lakukan penanganan. Dalam telekonferensi itu kata Eko, pada prinsipnya anggaran penanganan Covid-19 di Mataram sama halnya dengan daerah lain di daerah kabupaten/kota Indonesia bagian Timur. “Masih sama seperti yang disampaikan tahap awal kemarin. Sementara dana penanganan Covid-19 akan dialokasikan sebesar Rp35 miliar pada tahap awal,” katanya. Berdasarkan penjelasan Kemendagri sebut Sekda, apabila ada anggaran lain dibutuhkan dalam melakukan penanganan Covid-19 di Mataram setelah dana awal digunakan, Pusat membolehkan kabupaten kota mengeluarkan dana tambahan. Namun Sekda berpandangan lain. Ia menawarkan, anggaran penanganan Covid-19 di Mataram dibedakan dengan daerah lain. “Makanya tadi kita minta kejelasan rencana rasionalisasi dana transfer. Tapi karena waktu yang terbatas, kita belum sem-
pat sampaikan,” jelas Sekda. Juga sebutnya, pihaknya meminta agar dana penanganan Covid-19 yang berasal dari DAK, DAU dan DBH harus lebih dari Rp35 miliar. Mengingat, PAD kota Mataram sebagian besar berasal dari pariwisata. “Kita minta untuk dimaklumi, kota Mataram PAD-nya banyak berasal dari pariwisata. Ini tertekan sekali buat kita,” katanya. Akibat pandemi Covid-19 ini jelas Sekda, dunia pariwisata di Mataram pun mati total. “Bayangkan saja, hampir 15 sampai 20 persen PAD dari pajak hotel dan lainnya hilang. Jika dikalkulasikan hampir Rp20 miliar per bulan hilang akibat Covid-19 ini,” pungkasnya. Bisa dibayangkan, kemampuan Pemkot Mataram untuk membiayai semakin terbatas. “Kalau bisa, harapan kami jika memungkinkan, bagi daerah seperti Mataram yang mengandalkan pendapatannya dari pariwisata agar perlakuannya beda atau tidak disamakan untuk rasionalisasi dana transfer ini,” katanya. (viq)
Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kabupaten/kota serta provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 ini tidak mengalihkan anggaran untuk untuk pembiayaan sektor lain. Realokasi anggaran menunggu arahan presiden. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dalam telekonferensi, Jumat (3/4) menegaskan, penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada telah disepakati antara KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI serta Kemendagri. Salah satu poin pembahasan tersebut yakni realokasi anggaran. Sejauh ini, belum ada petunjuk atau arahan dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo untuk pengalihan dana tersebut. “Jangan dulu dialihkan. Kita tunggu arahan dari Pak Presiden,” kata Hadi. Alokasi anggaran Pilkada Kota Mataram sekitar Rp40 miliar. Dengan rincian dialokasikan untuk KPU Rp25 miliar, Bawaslu Rp8,7miliar dan keamanan Rp5 miliar. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, arahan dari Kemendagri melalui telekonferensi tersebut akan dijadikan acuan untuk tidak mengalihkan dana Pilkada. Artinya, uang disiapkan akan didiamkan dulu. Karena, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 bahwa dana Pilkada dikecualikan. Sedangkan, dana lain bisa dilakukan pengalihan. “Berarti uang itu
stay dia. Karena ada pengecualian sesuai Permendagri,” kata Syakirin. Sebagian dana telah didistribusikan ke KPU sekitar Rp12 miliar. Bawaslu telah ditransfer keseluruhan. Jika ada kebijakan pemerintah menggeser dana untuk penanganan Covid-19 berarti dana yang digeser adalah biaya tidak terduga. Syakirin menegaskan, dana pilkada otomatis tidak bisa diotak-atik. Sebelum ada arahan dari pemerintah pusat. “Dana yang lain boleh saya geser. Dikecualikan dana Pilkada menunggu arahan lebih lanjut,” tandasnya. Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri dikonfirmasi sebelumnya, tidak yakin bahwa dana Pilkada akan dialihkan. Sebab, wabah virus Corona belum jelas sampai kapan puncaknya. Jika berdasarkan prediksi dari pakarnya akan berakhir Juli. Artinya, pemkot memiliki kewajiban menganggarkan kembali pelaksanaan Pilkada. Proses penganggaran diyakini tidak mudah. “Kalau misalnya dialihkan dan virus Corona berakhir. Pemkot harus anggarkan lagi. Ini bakalan repot,” ujarnya. Diakui, Bawaslu telah menerima keseluruhan dana Pilkada. Pihaknya baru menggunakan sekitar 10-15 persen dari total anggaran Rp8,7 miliar. Meskipun dilakukan penundaan tahapan Pilkada, Bawaslu tetap menjalani tugas pengawasan. Contohnya, menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan lainnya. (cem)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 4 April 2020
Halaman 3
Pembangunan Bendungan dan Irigasi Pertanian Masih Berjalan Sesuai Rencana
bendungan meninting
bendungan beringin sila
bendungan bintang bano Mataram (Suara NTB) – Sejumlah proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I sementara ini dipastikan masih berjalan sesuai rencana. Kepala BWS Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi, ST, MT mengkonfirmasi belum ada rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk sejumlah proyek
fisik yang dilaksanakan di NTB. “Mudah-mudahan ndak. Yang kami lakukan, untuk pertanian kita perioritaskan,” kata Dr. Hendra kepada Suara NTB, Jumat (3/4) kemarin. Seperti diketahui, Edaran dari Kementerian Keuangan pada 30 Maret 2020, bahwa tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/ MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Penanganan COVID19, dipaparkan Pedoman Revisi Anggaran Refocussing dan Realokasi Kegiatan dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, yang diatur diantaranya, belanja satker untuk penanganan COVID-19 dilakukan dengan refocussing kegiatan dan realokasi dari kegiatan yang kurang prioritas.Satuan kerja yang melakukan refocussing dan realokasi, kegiatan yang kurang prioritas, alokasi dananya masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan. Dr. Hendra mengatakan, ada sepuluh paket perbaikan jaringan irigasi teknis yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui BWS Nusa Tenggara I. Sejauh ini, paket proyek ini masih tetap berjalan. Ada beberapa bendungan yang juga tengah dikerjakan. Di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa. bendungan-bendungan tersebut, diantaranya, Bendungan Meninting, Beringin Sila, Bendungan Bintang Bano, dan Bendungan Tiu Suntuk. “Pembayarannya kita slowing, tapi pembangunannya tidak dislowing. Progres teman-teman di lapangan sudah tinggi-tinggi capaiannya,” jelas Dr. Henda. Slowing yang ia maksudkan, setiap tahap pembangunan, misalnya 30 persen, tidak langsung dibayar 30 persen. kemungkinan pembayarannya tidak penuh, dan diselesaikan selanjutnya. Menurut Dr. Hendra, pada prinsipnya tidak menjadi persoalan. Karena dipastikan, negara tetap membayarnya. “Teman-teman kontraktor juga sudah faham. Karena pasti akan dibayar. Slowingnya mungkin 2, atau 3 bulan,” ujarnya. Harapannya, pemerintah pusat tak melakukan rasionalisasi anggaran pembangunan infrastruktur bendungan yang ada di NTB karena corona. Sehingga pembangunan bendungan dapat dituntaskan pada 2023 mendatang. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi NTB juga diproyeksikan akan mengalami penurunan karena dampak corona. Penurunan pertumbuhan ekonomi bisa dikurangi, selama sektor pertanian, dan konstruksi tak terganggu. (bul/*)
SUARA NTB Sabtu, 4 April 2020
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
ODP dan PDP Bertambah Kesampingkan Urusan Politik PARTAI Gerindra Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk cooling down sementara waktu terkait persiapan menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng). Menyusul adanya rencana menunda gelaran pilkada serentak, termasuk Pilkada Loteng. Hal itu ditegaskan Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB, Jumat (3/4). (Suara NTB/dok) Dikatakannya, saat ini seluH. L. Pathul Bahri ruh elemen masyarakat dan pemerintah tengah fokus untuk menangani penyebaran virus Corona. Termasuk Partai Gerindra juga tengah berupaya membantu pemerintah daerah. Mengurangi dampak dan potensi penyebaran virus Corona di daerah ini. “Kita sedang fokus tangani virus Corona dulu. Soal bagaimana persiapan menghadapi pilkada, sementara kita kesampingkan dululah,” terangnya. Apalagi dampak dari penyebaran virus Corona menyebabkan beberapa program pemerintah terganggu. Termasuk gelaran Pilkada Loteng juga kemungkinan bakal ditunda. Menyusul rencana penundaan gelaran pilkada serentak di seluruh Indonesia. Terlebih, sebagai bagian dari pemerintah Partai Gerindra sendiri pastinya juga akan berupaya maksimal membantu pemerintah. Mengurangi penyebaran virus Corona dengan semua kemampuan yang dimiliki. Karena yang paling penting saat ini bagaimana supaya masyarakat di daerah ini bisa diselamatkan dan terhindar dari potensi terpapar virus Corona. (kir)
Tim Medis di Lotim Butuh Tambahan APD Selong (Suara NTB) Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih sangat kurang. Bahkan jumlah APD yang dimiliki oleh tim medis di daerah ini terus menipis. Sementara dari hari ke hari, jumlah pasien khususnya berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terus mengalami peningkatan. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/4), Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Dr. H. Fathurrahman, M.Kes, tidak menampik kekurangan APD yang dimiliki oleh Pemkab Lotim. Saat ini, kata dia, Lotim hanya memiliki 200 APD lengkap sesuai standar medis. Itupun kondisinya terus menipis meskipun hanya diberikan kepada tim medis yang melakukan kontak erat dengan pasien seperti di RSUD R. Soedjono Selong yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan menangani Covid-19. Menipisnya ketersediaan APD ini, dikarenakan peng-
gunaannya hanya untuk satu kali pakai, terutama bagi 1 pasien yang diawasi. Sehingga inilah yang terus diupayakan pengadaannya oleh Pemkab Lotim supaya ketersediaan APD ini mampu memenuhi kebutuhan tim medis untuk keselamatannya. Adapun di tengah menipisnya ketersediaan APD, jumlah kasus di Kabupaten Lotim khususnya masuk katagori ODP mengalami peningkatan. Per tanggal 2 April 2020, jumlah positif asal Kabupaten Lotim sebanyak 2 orang, PDP 9 orang dengan selesai dirawat 3 orang dan masih dirawat 6
orang. Untuk ODP 973 orang, selesai dalam pemantauan dan sehat 163 orang, masih dalam pemantauan 810 orang serta orang tanpa gejala (OTG) 6. 069 orang, selesai pemantauan dan sehat 686 orang dan masih dalam pemantauan 5.383 orang. Sedangkan per tanggal 3 April 2020, untuk pasien positif tetap 2 orang, PDP 10 orang dengan selesai dirawat 3 orang dan masih dirawat 7 orang. Sementara untuk ODP, 1.089 orang, selesai pemantauan dan sehat 214 orang dan 872 orang masih dalam pemantauan serta OTG, 6.547 orang selesai
Akurindo Sebut Dampak Corona Lebih Parah dari Gempa Selong (Suara NTB)Wabah virus Corona berdampak buruk pada perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Akibat dampak Corona ini, Ketua Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Akurindo) NTB Badrin menyebut, situasi saat ini lebih parah dari musibah gempa yang melanda dua tahun lalu. “UKM mengalami down, semua kegiatan usaha melemah,” ucap Badrin menjawab Suara NTB, Jumat (3/4). Dalam hal ini, ujarnya, ketika tidak ada langkah penyelamatan, maka banyak pelaku usaha kecil ini yang bangkrut. Alasannya, usaha-usaha yang dijalankan para pelaku usaha ini makin minimnya pasar. Orang tak berani keluar rumah. Kondisi ini disebut lebih parah dari gempa karena saat ini terkesan minim sekali celah bergerak dalam mengembangkan bisnis. Solusi belanja lewat online juga ditakuti. Orang takut, belanja online ini juga tidak bisa menjamin keamanan dari penularan virus Corona. “Transaksi online juga dirasa sulit karena semua takut tertular virus Corona,” tuturnya. Pengiriman paket secara online dikhawatirkan akan kena tularan virus saat dalam perjalanan. Untuk bisa menyelamatkan para pelaku usaha kecil, Akurindo berharap pemerintah memberikan perhatian. Bisa saja dengan memberikan dispensasi kepada pelaku usaha yang terancam bangkrut. Sejauh ini, pelaku-pelaku usaha kecil ini memang mendapatkan izinnya dari desa-desa setempat. Masih kecil yang izinnya langsung dari kabupaten. Kondisi ini menyebabkan sulit melakukan pendataan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, Hj. Rasmiah yang dikonfirmasi terpisah tidak menampik kondisi dunia usaha cukup berat. Aktivitas usaha sangat terbatas bahkan ada yang istirahat untuk sementara. Menyikapi hal ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ada dispensasi untuk para pelaku usaha kecil. “Saat ini upaya yang kami lakukan berkoordinasi dengan lintas sektoral baik pusat maupun daerah,” paparnya. (rus)
(Suara NTB/her)
SERAHKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU NTB H. L. Winengan menyerahkan paket kepada Satgas Covid-19 RSUD Tripat, Jumat (3/4).
Apresiasi Tenaga Medis
Pemda Lobar Siapkan Insentif dan Serahkan Paket Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memberikan dukungan dan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang bekerja di tengah wabah Corona yang melanda. Mereka tanpa kenal lelah melakukan penanganan terhadap pasien baik itu masyarakat yang sakit maupun yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang Dengan Pemantauan (ODP) di rumah sakit dan puskesmas. Tidak hanya itu, Pemkab Lobar sedang menyiapkan insentif bagi mereka. Pemberian insentif ini tengah dalam kajian tim Pemda. Selain menyiapkan insentif, bupati juga memberikan mereka 100 paket berisi buah-buahan untuk menambah daya tahan tubuh mereka. “Bentuk dukungan Kita kepada tenaga medis lah, kami berikan 100 paket buah.
10 paket ke RSUD Tripat, 10 paket Rumah Sakit Awet muda dan sisanya disebar ke puskesmas-puskesmas,” terang bupati ditemui usai menyerahkan paket bingkisan di RSUD Tripat, Jumat (3/4). Fauzan menjelaskan pihaknya juga tengah meminta agar mereka juga diberikan madu. Tujuannya di samping menghidupkan usaha kecil masyarakat, juga khasiat madu untuk peningkatan daya tahan tubuh tenaga kesehatan. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan perajin madu untuk dibeli dan disebarkan kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Lobar. Pihaknya juga sudah meminta jajarannya menghitung kebutuhan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan berupa uang. “Mudah-mudahan dengan cara ini mereka semakin semangat dan termotivasi dan masyarakat kita sadar bahwa
tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 tantangannya luar biasa,” tegas dia. Bayangkan saja, lanjut dia, warga berstatus ODP saja yang diisolasi di tempat tertentu menimbulkan protes dan takut luar biasa dari warga di wilayah tersebut. Padahal, kata dia, tidak apa-apa. Apalagi tenaga kesehatan yang langsung menangani PDP di rumah sakit. Mereka pasti memiliki kekhawatiran karena rawan terpapar. Untuk diketahui, paket buah-buahan tersebut didukung oleh pihak Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Wilayah NTB. Wakil Ketua NU Wilayah NTB H. L. Winengan menambahkan pihaknya mendukung Pemda untuk memberikan paket tersebut. “Kita mendukung pak bupati, selanjutnya kita ke daerah lain juga,” imbuh dia. (her)
Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim), terus melakukan berbagai langkah dalam memutus penyebaran virus Corona (Covid-19). Salah satunya meminta kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah. Sementara di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM menawarkan untuk belanja tanpa harus keluar rumah. “Saat ini sudah ada Grab, ojek maupun jasa-jasa lainnya. Masyarakat bisa memanfaatkan itu tanpa harus keluar rumah,” ujar bupati yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Jumat (3/4). Melalui jasa itu, lanjut bupati, masyarakat dapat melakukan order terhadap kebutuhannya. Termasuk kebutuhan pokok di pasar. Maka dari itu, perkembangan teknologi saat ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaikbaiknya. “Misalnya masyarakat ingin membeli kangkung, buahbuahan. Bisa dipesan ke ojek online. Masyarakat tinggal menunggu di rumah,” kata Sukiman. Melalui sistem penerapan ini, maka segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi
tanpa timbulnya risiko terinfeksi virus Corona. Terlebih pasar merupakan tempat berinteraksinya semua orang dari berbagai daerah. Untuk kebijakan penutupan pasar pun, kata bupati, belum ada rencana karena akan berdampak luas terhadap masyarakat. Sehingga untuk aktivitas di pasar akan tetap dibuka, namun akan dilakukan evaluasi. “Apabila pasar ditutup, tentu kita semuka kesulitan mencari dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tidak dipenuhi, maka masyarakat lapar. Dan jika kita lapar akan berdampak terhadap persoalan-persoalan yang lainnya,” paparnya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini, mengaku pelik terkait kebijakan pengosongan masjid, sementara pasar tetap dibuka. Dijelaskannya, masjid merupakan tempat ibadah, tempat bersujud tempat yang cukup terhormat harus tetap dijaga kesuciannya, sehingga apabila masjid dibuka, masyarakat berjamaah, Salat Jumat berjamaah kemudian terjadi penularan virus Corona dari aktivitas di masjid. Maka masjid yang merupakan rumah Allah akan tercemar. (yon)
(Suara NTB/yon)
KONFERENSI PERS - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, konferensi pers update percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lotim.
Jalan Jalur Genggelang GHA Pertanyakan Nihilnya Pemeriksaan Terancam Putus Penumpang di Bangsal
Tanjung (Suara NTB) Sejak 5 hari terakhir, pemeriksaan pengunjung ke tiga Gili di Pelabuhan Bangsal, nihil. Tidak adanya petugas jaga Covid itu pun menjadi pertanyaan pengusaha yang tergabung dalam Gili Hotel Association (GHA). Ketua GHA, Lalu Kusnawan, Jumat (3/4) mempertanyakan tidak adanya penjagaan di Bangsal. Ia memantau, sudah 5 hari ini Satgas Covid-19 tidak memeriksa seperti biasanya. “Kami sudah pantau 5 hari ini tdak ada pemeriksaan oleh petugas. Padahal kami sudah sepakat dengan Kades, Polair, dan Karya Bahari, pintu masuk Gili di Bangsal harus tetap standby petugas,” ujar Kusnawan.
Ia menjelaskan, situasi Gili saat ini sepi. Okupansi hotel nol persen. Namun sebagian perusahaan memberlakukan rolling karyawan tiap 15 hari. Para pekerja yang masih berkunjung ke Gili ini harus terpantau kondisi kesehatannya dari ancaman Covid. “Jangan sampai Gili ini ditutup sendiri oleh masyarakat karena adanya kekhawatiran akibat penjagaan yang tidak ketat,” imbuhnya. Terpisah, Anggota Satgas Covid -19 Lombok Utara, dr. H. Lalu Bahrudin, yang dikonfirmasi mengakui petugas kesehatan sudah ditarik dari Bangsal. Penarikan itu sehubungan dengan ditutupnya akses masuk ke Bangsal oleh pemerintah daerah.
“Sebenarnya untuk Bangsal itu wewenang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Kalau KKP butuh penjagaan lagi, tentu ada koordinasi ke dinas,” katanya. Menurut Kepala Dikes KLU ini, karyawan hotel yang keluar masuk Gili tidak harus diperiksa apabila kondisinya sehat. Sebaliknya, jika tidak ada gejala Covid, karyawan dapat diklaim sehat. Namun pihaknya sudah tetap memberi pelayanan kesehatan untuk warga tiga Gili. Dikes tetap menempatkan perawat dan bidan di pustu dan Poskesdes masing-masing pulau. “Di tiga Gili sudah ada petugas pustu, bidan dan perawat. Umpama khawatir, bisa menghubungi petugas kami,” tandasnya. (ari)
KLU Masih Revisi Anggaran, Loteng akan Rombak Total Darurat Covid akan ditambah. Meski belum mengetahui nominalnya, namun besar peluang bagi daerah untuk mengatur kembali alokasi APBD, karena beberapa program diarahkan untuk ditunda. Sumber-sumber anggaran yang bisa dialihkan meliputi, Dana Insentif Daerah (DID), termasuk meminta desadesa menggunakan anggarannya untuk menangani Covid di wilayah masing-masing. Ia merespon positif, inovasi yang dilakukan masyarakat terhadap upaya isolasi mandiri yang telah dilakukan. Pantauannya, dusun-dusun menerapkan isolasi dusun, begitu juga desa. Bahkan di beberapa dusun, warga berinisiatif menyiapkan wadah untuk mencuci tangan.
Haji 35 orang, Sakra 34 orang, Pringgabaya 33 orang, Sakra Timur 32 orang dan Montong Gading 27 orang serta untuk Kecamatan Keruak 19 orang dan di urutan paling buncit Sakra Barat 5 orang. (yon)
Bupati Lotim Tawarkan Solusi Transaksi Tanpa Keluar Rumah
Tangani Corona
Tanjung (Suara NTB) Satgas Covid -19 sejauh ini diberikan anggaran sebesar Rp 826 juta oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Angka itu diakui minim. Namun Bupati bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih fokus melakukan revisi dan pergeseran dana APBD untuk membiayai Satgas Covid dan mengatasi dampak ekonomi virus global ini. “Kita masih finalkan revisi dari pergeseran DID, kita baru cairkan dari BTT (Biaya Tak Terduga) kemarin sebesar Rp 826 juta,” ungkap Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., belum lama ini. Menurut Bupati KLU, Dr. H. Namun Akhyar, Dana Tanggap
(Suara NTB/yon)
H. Fathurrahman
Cegah Penyebaran Corona
Bupati Pastikan Penggunaan Dana Realokasi Rp60 Miliar Dikaji Matang Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memastikan penggunaan dan pemanfaatan anggaran dana realokasi sebesar Rp60 miliar melalui kajian matang dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) dan Menteri Dalam Negeri. Pihaknya tengah melakukan kajian dan perencanaan penggunaan serta pemanfaatan dana tersebut. Pihaknya juga memastikan kalau penggunaan anggaran ini akan diberitahukan ke DPRD, seperti yang diminta oleh DPRD. Pemberitahuan ini penting agar DPRD juga melakukan pengawasan penggunaan anggaran ini agar tidak bermasalah nantinya. “Sekarang kan lagi direncanakan penggunaan dan pemanfaatannya,” terangnya, Jumat (3/4). Ia merasa yakin di daerah lain juga pemberitahuan ke dewan setelah perencanaan selesai, hal ini mengacu Permenkeu. “Kenapa diberitahu? Supaya mereka mengawasi kita, supaya kita ndak salah,”jelas bupati. Namun demikian, pihak pemda sudah menghadiri undangan tidak resmi pimpinan DPRD dalam rangka membahas masalah realokasi anggaran tersebut. Untuk penanganan Corona ini, pihaknya sudah menandatangani SK Gugus Tugas. Di mana sesuai dengan Permendagri, dirinya selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Lobar. ‘’Dalam gugus tugas ini, dimasukkan juga Ketua DPRD sebagai wakil ketua gugus tugas. Saya Ketua Gugus, wakil ketuanya ibu wabup, Dandim, Kapolres, Ketua DPRD, Kejari dan Ketua Pengadilan,” imbuhnya. Ditanya terkait dengan aturan sebagai dasar mengeksekusi anggaran realokasi Rp 60 miliar? Pihaknya tidak akan menunggu APBD perubahan prosesnya lama. Sebab kalau menunggu untuk melegalkan penggunaan anggaran tersebut akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, barulah nantinya disesuaikan waktu pembahasan APBD perubahan. Sementara itu hasil rapat melalui telekonferensi Covid-19, Jumat kemarin pihak Kemendagri memberi batas waktu pemda untuk penyerahan laporan refocussing anggaran paling lambat seminggu. (her)
pemantauan dan sehat 861 orang dan masih dalam pemantauan sebanyak 5.686 orang. Data ini berkembang seiring keaktifan masyarakat dalam melaporkan diri dan rutinnya Dikes turun ke bawah memperbarui data. “Untuk kasus positif Covid-19 tetap 2 orang dan dua orang itu masih dalam perawatan,” terang Fathurrahman yang juga Kabag Kesra Setda Lotim ini. Adapun untuk jumlah OPD Covid-19 per kecamatan di Kabupaten Lotim, untuk Kecamatan Aikmel 164 orang, Selong 95 orang, Pringgasela 41 orang, Wanasaba 85 orang, Suralaga 77 orang, Masbagik 71 orang, Terara 58 orang, Jerowaru 49 orang dan Kecamatan Lenek 46 orang. Selanjutnya, untuk Kecamatan Sambelia 44 orang, Sikur 37 orang, Sembalun 37 orang, Suela 37 orang, Labuhan
Dengan kesadaran itu, ia optimis ikhtiar pengendalian Covid berjalan sesuai rencana. Upaya yang dilakukan masyarakat, diperkuat oleh kabupaten melalui satgas. Yaitu dengan memikirkan anggaran dan solusi atas dampak ekonomi yang muncul akibat terbatasnya mobilitas usaha masyarakat. “Satgas tidak hanya berpikir penanganan Covid dari sisi kesehatan saja, tetapi juga dampak sosial ekonominya bagi masyarakat,” pungkasnya. Di Lombok Tengah (Loteng), Bupati H. M. Suhaili FT berencana bakal merombak total komposisi APBD tahun 2020. Langkah itu diambil sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan anggaran penanganan dan pencegahan penyebaran virus
Corona (Covid-19) di daerah ini. Ditemui usai menggelar telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri di Pendopo Bupati Loteng, Suhaili mengatakan, perombakan total atas komposisi APBD Loteng tahun 2020 sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Pun demikian realokasi anggaran tetap harus dilaksanakan sesuai regulasi yang ditentukan pusat. “Jadi tidak serta merta anggaran yang ada dipakai begitu saja. Ada aturan, tahapan serta mekanismenya,” ujarnya, Jumat (3/4). Selain itu, ujarnya, proses realokasi anggaran pun tidak perlu harus melalui pembahasan dengan DPRD Loteng. Cukup pemerintah daerah bersurat terkait alokasi
anggaran mana saja yang diubah serta kebutuhanya untuk apa saja. Tidak meski harus ada persetujuan dari DPRD Loteng terlebih dahulu. Anggaran program mana saja yang akan direalokasi? Suhaili menegaskan hampir seluruhnya. Mulai dari program-program non fisik sampai anggaran program fisik juga bakal ditarik. Untuk mendukung upaya penanganan virus corona di Loteng. ‘’Kecuali anggaran yang ada di Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan sesuai petunjuk pemerintah pusat, tidak boleh diganggu. Termasuk anggaran belanja pegawai yang sifatnya wajib. Seperti untuk pembayaran gaji pegawai. Itu jelas tidak bisa direalokasi,’’ tegasnya. (ari/kir)
Tanjung (Suara NTB) Ruas jalan Kabupaten jalur Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam putus. Kondisinya memprihatinkan pasca hujan lebat yang terjadi 3 hari terakhir di wilayah itu. Informasi yang dihimpun koran ini, jalan utama itu berada di turunan sebelum gapura Kampung Cokelat, Dusun Senara. Bahu jalan mengalami abrasi akibat meluapnya air. Secara kebetulan, dataran pada titik yang terancam putus paling rendah, sehingga air hujan terkonsentrasi di sana. Akibatnya, bahu di kiri dan kanan jalan terkikis. Sebagian badan jalan aspal juga mengalami abrasi. “Kami minta supaya jalan itu cepat ditangani, karena ini akses satu-satunya bagi warga 6 dusun di Genggelang dan satu dusun di Desa Selelos,” ujar Kepala Desa Genggelang, Almaudodi, Jumat (3/4). Dodi menyebut, warga yang terancam terisolir antara lain, warga Dusun Paok Rempek, Dusun Kujur, Senara, Gangga, San Sambik dan Lias. Jalan ini tembus melingkar sampai ke Bentek. Namun mustahil bagi warga untuk menghilangkan arah memutar, karena memakan
waktu dan biaya transportasi. Dusun-dusun yang disebutkan memiliki potensi hasil bumi dengan mobilitas ekonomi yang tinggi. Rata-rata dusun menghasilkan kakao, pisang, kelapa, kopi, cengkeh, durian dan buahbuahan lainnya. “Harapan kami segera ditangani, kalau tidak warga akan terisolir begitu hujan lebat lagi,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Dinas PUPR KLU, Kahar Rizal, ST., mengakui sudah menurunkan Tim pada Bidang Bina Marga untuk melihat kondisi jalan. Ia membenarkan, gorong-gorong yang dibangun pascagempa tidak mampu mengalirkan air dengan lancar. Kemungkinan terjadi penyumbatan, sehingga air meluap dan merusak bahu jalan. “Waktu itu kita sudah bersihkan dengan alat berat, tapi tersumbat lagi. Solusinya sudah kita siapkan, cuma butuh anggaran yang harus disetujui oleh TAPD,” ungkapnya. Menurut Kahar Rizal, perkiraan sementara dana yang dibutuhkan pada titik jalan yang rusak sebesar Rp400 juta, atau lebih. Gorong-gorong di bawah jalan akan diperlebar untuk mencegah genangan di kemudian hari. (ari)
(Suara NTB/ist)
JALAN - Jalur jalan sebelum Kampung Cokelat Kecamatan Gangga terancam putus akibat hujan lebat.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Sabtu, 4 April 2020
Halaman 5
Kerjasama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Harga Gabah Petani Dipengaruhi Kualitas Saat Panen Dompu (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu langsung menyikapi informasi harga gabah petani di tengah pandemi Covid 19. Faktanya, harga Gabah Kering Panen (GKP) tidak anjlok melainkan kualitas gabah yang tidak sesuai standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). “Ini bukan karena harganya jatuh, tapi ini memang kualitasnya yang menyesuaikan dengan harga. Jadi setelah kita cek ke lapangan, panen saat ini rata – rata kadar airnya 30 ke atas. Ada yang 34 – 31 (kadar air) tadi, sehingga harganya menyesuaikan Rp.3.900 – Rp.3.800,- (per kg GKP),” tegas kepala Cabang Bulog Bima, Anto Sawaludin Susanto kepada Suara NTB di sela kunjungan lapangan di so Monta, Jumat (3/4). Penyesuaian harga dengan kualitas gabah sebagai bagian dari rafaksi penjualan yang tidak diatur di Permendag No 20 tahun 2020 tentang HPP gabah. HPP gabah hanya mengatur, GKP dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen harganya Rp.4.200,- per kg. “Kami dari
pihak Bulog ketika standar kualitasnya KA (kadar air)-nya di bawah 25 (porsen), kami siap mengamankan harga beserta kami instruksikan kepada seluruh mitra kerjanya Bulog untuk membeli sesuai HPP pemerintah Rp.4.200,- (per kg GKP). Jika ada yang tidak mengikuti, kami siap memutus hubungan kerjasama dengan mereka,” tegasnya. Anto berharap, pemerintah segera mengeluarkan rafaksi harga agar pembeli tidak menafsirkan sendiri harga di lapangan. “Kami himbau kepada petani, pilih – pilihlah waktu panen. Padinya dijamin sudah tua. Kayak tadi, banyak padi hijau yang potensi broken menirnya tinggi sangat besar,” katanya. “Lihat lagi, cuaca lagi bagus silahkan panen. Supaya hasil panen bagus, harganya juga bagus,” harapnya menambahkan. Bulog juga menawarkan keterlibatan langsung memutus mata rantai pembelian gabah petani dengan memanfaatkan drayer bantuan Kementrian Pertanian di kelompok tani. Bulog akan membentuk Satker pembelian gabah beras dan bekerjasama dengan pemilik drayer kelompok tani. “Jadi, kita
beli gabah petani, kita olah di (drayer kelompok tani) sana. Mereka punya fasilitas (drayer), Bulog punya modalnya. Jadi insyaallah harga di petani akan aman,” katanya. Survei harga gabah petani yang dipimpin Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt yang didampingi Kepala Bagian Ekonomi SDA Setda Dompu, Soekarno, ST, MT dan koordinator penyuluh, Sudirman, SP ini dilangsungkan di So Monta yang sedang melangsungkan panen gabah. Bulog Cabang Bima juga membawa petugas dan alat tes kadar air (KA) untuk mengetahui kadar air dan perkiraan kadar hampa gabah. Ketika dilakukan tes KA, gabah petani yang baru dipanen tersebut memiliki kadar air antara 29 persen hingga 34 persen. Gabah yang dipanen juga masuk terdapat banyak bulir yang masih hijau, sehingga berpotensi menjadi menir ketika digiling. Dengan kadar air ini, dibutuhkan waktu sekitar 2 hari pengeringan vertikal drayer. Koordinator penyuluh, Sudirman, SP menjelaskan, tingginya kadar air gabah petani bisa
(Suara NTB/ula)
PENYULUH - Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt didampingi Kepala Bagian Ekonomi SDA Setda Dompu, Soekarno, SKM dan Kepala Cabang Bulog Bima, Anto Sawaludin Susanto (tengah) bersama koordinator penyuluh pertanian Kabupaten Dompu dan petani di so Monta saat tinjau gabah petani, Jumat (3/4). disebabkan oleh kelembaban lahan yang tinggi dan cuaca musim hujan. Karena di daerah lain seperti Huu dan Kilo harga gabah kering panen di kisaran Rp.4 ribu per kg. Begitu juga dengan kadar bulir hijau yang masih tinggi bukan karena padi belum usia panen, tapi karena khawatir tanaman rebah sehingga dipanen lebih awal, bisa juga dis-
ebabkan penggunaan pupuk Urea yang tinggi di pemupukan kedua sehingga memperlama hijau bulir di sebagian tanaman walaupun sudah cukup usia panen. “Kalau tidak segera dipanen, bulirnya yang sudah tua akan rontok sebagian. Makanya dipanen,” katanya. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu,
Syahrul Ramadhan, SP Syahrul Ramadhan, SP di kantornya menegaskan, harga gabah yang tidak sesuai HPP di tingkat petani langsung disikapi pihaknya. Ia bersama jajarannya langsung menemui Dandim 1614/Dompu dan tim Satgas Pangan lainnya untuk mengantisipasi gejolak di tengah Pandemi Covid 19. “Kita juga langsung turun cek ke lapangan kemarin,” katanya. (ula/*)
Maret 2020, 42 Kasus Gigitan HPR di Dompu Dompu (Suara NTB) – Kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Dompu, masih terus terjadi. Selama Maret 2020 kemarin, ada 42 kasus. Dengan begitu, total gigitan sepanjang tahun ini sudah 121 kasus. Upaya vaksinasi dan eliminasi terus dilakukan, baik oleh Dikes maupun Disnakeswan. Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (3/4) menyampaikan, data korban gigitan tersebut sesuai dengan jumlah pasien yang diberikan
Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk penanganan awal oleh tenaga medis di beberapa puskesmas. “Posisi terbanyak kasusnya untuk Maret ada di Rasabou dengan sembilan kasus,” terangnya. Dengan tambahan 42 kasus
sebulan terakhir, maka total korban gigitan dari JanuariMaret 2020 ada 121 orang. Jumlah tersebut jauh berkurang jika dibanding triwulan pertama pada 2019 kemarin, dimana temuan korbannya mencapai 500an orang.
Penurunan ini, menurut Rahmat, terjadi karena masyarakat sudah menyadari sumber gigitan. Sehingga lebih memilih menghindar ketika menemukan hewan pembawa rabies. Selain itu, juga pengaruh dari berkurangnya populasi HPR karena eliminasi yang intens dilakukan instansi terkait. “Masyarakat sudah mengerti sekarang apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan anjing,” ujarnya. Disinggung data keseluru-
han kasus gigitan semenjak ditetapkannya status KLB pada 2019 kemarin, disebutkannya ada 2.136 orang. 15 diantaranya meninggal dan sisanya telah ditangani tim medis puskesmas masing-masing. Terpisah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Zainal Arifin dikonfirmasi Suara NTB membenarkan munculnya kasus gigitan baru tersebut. Korban tersebar di beberapa kecama-
tan seperti Pekat, Manggelewa, Kilo, Pajo, Huu dan sekitarnya. Untuk kepastian warga yang diserang apakah pemeliharanya atau bukan, belum berani dipastikan. Sebab pihaknya baru sebatas menerima laporan dari petugas kesehatan di puskesmas. “Dari penelitian itukan 80 persen anjing yang menggigit orang ituhewan peliharaan. Cuma ini kita belum tahu apa yang digigit ini pemiliknya atau orang lain,” ungkapnya.
Atas temuan sejumlah kasus gigitan itu, upaya eliminasi dan vaksinasi terus dilakukan. Hanya saja, tak begitu intens mengingat sebagian besar HPR saat inisudah dibawa keladang oleh pemiliknya. Penggunaan racun pun tidak lagi efektif lantaran sulit mendapati HPR di tempat-tempat sampah atau wilayah perkotaan. “Cuma memang yang kita takutkan setelah panen jagung ini, pasti pemiliknya akan melepasliarkan anjing-anjing itu,” pungkasnya. (jun)
Kapasitas Ruang Isolasi RSMA 16 Pasien, Enam Terpakai
KSB Tidak akan Tutup Sejumlah Fasilitas Umum
Sumbawa Besar (suara NTB) Kapasitas ruang isolasi RSMA sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19 untuk 16 orang. Sementara ini yang sudah terpakai untuk enam orang pasien yang tengah menjalani perawatan. Kebutuhan lainnya, Alat pelindung Diri (APD) untuk petugas medis yang jumlahnya masih terbatas. Sebagaimana disampaikan Direktur Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir (RSMA) , dr. Arindra Kurniawan saat dihubungi Suara NTB, Jumat (3/4) kemarin. Saat ini, ada enam pasien yang diisoliasi di RSMA. Pasien positif corona di Sumbawa statusnya Orang Dalam Pemantauan (ODP). Meskipun perawatannya dipisah dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), tetapi perawatannya tetap di ruang isolasi. “Kalau ODP Cuma satu dan PDP ada lima. Satu orang rujukan dari KSB. Jadi total yang kami rawat di ruang isolasi ada 6 termasuk ODP,” sebutnya. Sedangkan untuk APD cover all/astronot saat ini yang tersedia sejumlah 130 buah. Kebutuhannya hanya untuk 10 hari. Artinya, pihak RSMA masih membutuhkan APD ini. Diharapkan kedepan akan ada lagi distribusi bantuan untuk APD. Mngingat urgensinya untuk menjamin keamanan dan perlindungan petugas medis agar tidak terpapar virus. Sebelumnya, dalam jumpa pers, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumbawa, H. Didi Darsani juga menyebutkan, Pemkab Sumbawa mendapatkan jatah 100 alat rapid test. Yang akan diperioritaskan untuk orang yang mempunyai kontak erat dengan pasien positif covid-19. 100 alat rapid test tersebut dialokasikan untuk pemeriksaan 50 orang. Karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan selama dua kali untuk memastikan. “Dialokasikan untuk 50 orang, karena dua kali tes untuk pastikan. Nantinya, akan dibicarakan kembali untuk penambahan. Karena data sementara 25 orang yang berinteraksi dengan penderita, kemungkinan akan bertambah.” (arn)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, memastikan tidak akan melakukan penutupan sejumlah fasilitas umum terutama pasar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diambil lantaran kondisi wilayah setempat yang masih terpantau aman dan belum memiliki riwayat virus tersebut. Meski demikian, Pemkab menekankan agar masyarakat bisa lebih waspada ketika melakukan aktivitas di luar rumah dan jika tidak dianggap penting diharapkan untuk tidak keluar rumah. “Kami pastikan tidak akan menutup sejumlah fasilitas umum yang kita miliki dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Bahkan aktivitas ibadah dan sholat berjamaah juga tidak akan dilarang selama masih dalam batas normal. Meskipun demikian, kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan hindari melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak perlu karena akan sangat rentan terjadi halhal yang tidak diinginkan,” ungkap Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST, saat ditemui Suara NTB usai Sidak di pasar Tanah Mirah, Jumat (3/4). Diakuinya, memang lokasi yang paling rawan terjadi penyebaran virus tersebut yakni di pasar, karena masyarakat tetap berkumpul untuk mencari kebutuhan hidupnya. Makanya perlu kewaspadaan tinggi bagi para pedagang yang ada di pasar supaya terhindar dari virus tersebut. Bila perlu masing-masing lapak yang dimiliki oleh pedagang minimal memiliki tempat cuci tangan sudah dianggap sangat baik untuk menekan penyebaran Covid-19 ini. Selain itu, pola mengatur jarak minimal 1-1,5 meter harus benar-benar bisa diterapkan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Meski kondisi KSB sampai dengan saat ini terpantau aman dan normal, tidak ada salahnya untuk diakukan antisipasi terlebih dahulu agar tidak menjadi masalah nantinya. Untuk itu, pihaknya berharap supaya pedagang bisa mematuhi SOP yang ada sehingga tingkat penyebaran Cov-
(Suara NTB/dok)
KOSONG - Salah satu ruangan isolasi yang masih kosong untuk perawatan Covid di RSMA, Sumbawa.
(Suara NTB/Ist)
DILABELI - Tim Gugus Tugas Pencegahan covid-19 Kabupaten Bima memasang label terkait corona ke rumah warga yang penghuninya status ODP, belum lama ini.
Kabupaten Bima Mulai Labeli Rumah Warga Terkait Corona Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Gugus Tugas Pencegahan covid19 mulai melabeli atau menempel pemberitahuan terhadap rumah warga terkait corona. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Rifai S.Sos M.AP mengatakan pemasangan label tersebut menindaklanjuti Instruksi dari Gubernur NTB terkait pemasangan terhadap rumah warga yang penghuninya masuk dalam status pemantauan dan penanganan covid-19. “Kita di Kabupaten Bima sudah mulai berjalan pemasangan label ini,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (4/4). Menurutnya rumah warga yang dipasang label tersebut
terdapat penghuninya berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang sedang melakukan Isolasi diri selama 14 hari. Setelah selesai dipantau nantinya akan dicabut kembali. “Rumah dilabeli ODP ini supaya bisa dipantau selama 14 hari,” katanya. Dalam pemasangan label tersebut lanjutnya, tidak hanya dilakukan oleh Gugus Tugas tingkat Kabupaten. Namun semua pihak di tingkat Desa dan Kecamatan seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Puskesmas juga melakukan hal serupa. “Tim Puskesmas di sebagian Kecamatan dan Pemerintah Desa telah membuat sendiri label serta memasang ke rumah warga didampingi Bhabinkamtibmas dan Babinsa,” ujarnya. Rifai menegaskan pemasangan label itu salahsatu lang-
kah efektif untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Bima. Selain melakukan upaya lainnya, salahsatunya memperketat pengawasan perantau yang datang dari luar. “Kita ingin hal ini bisa diketahui luas oleh masyarakat dan diikuti. Mengingat masih warga yang belum memahami protokol pencegahan covid-19,” ujarnya. Terlepas dari itu, hingga kini warga di Kabupaten Bima yang berstatus ODP terus bertambah yakni sebanyak 232 orang. Yang masih dalam pemantauan 196 orang dan yang selesai dipantau 36 orang. “Jumat (4/4) ini ada total ODP 232 orang. Sedangkan PDP bertambah 1 orang dan saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Bima, sehingga bertambah 4 orang,” pungkasnya. (uki)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa memperketat pengawasan di pintu masuk untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Dari petemuan yang dilakukan gugus tugas, terdapat 8 titik yang menjadi tempat pengawasan nantinya. Rencananya di delapan titik tersebut akan dibuatkan posko dan ditempatkan petugas untuk mengawasi orang yang masuk. Riciannya empat titik di bagian darat dan 4 titik di bagian laut. Khusus di darat, yakni di pintu masuk Alas Barat dan Tarano, kemudian di Terminal dan di tempat uji KIR dekat Simpang Boak. Sedangkan di bagian Laut, seperti di Pantai Goa, muara kali, Teluk Santong dan Labuhan Burung. “Jadi 8 titik yang akan diperketat pemeriksaan, 4 titik di bagian darat dan 4 titik di bagian laut,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si yang ditemui Suara NTB di ruangannya, Jumat (3/4). Dijelaskannya, untuk pintu masuk sebelah Timur (Kecamatan Tarano) dan sebelah Barat (Kecamatan Alas Barat), petugas akan melakukan pemeriksaan serta pendataan terhadap penumpang bus. Sekaligus dilakukan pengecekan suhu tubuh. Pemeriksaan juga dilakukan di Terminal. Kemudian di Simpang Boak untuk penumpang bus yang menuju wilayah Selatan seperti Lunyuk Labangan dan lainnya. Karena masuk bus antar provinsi. Begitupula terhadap pintu masuk laut di Teluk Santong, Labuhan Burung, muara kali dan Pantai Goa. “Sudah disampaikan ke tim kabupaten rencana aksi sesua dengan protocol transportasi darat. Sekaligus nanti juga dilakukan penyemprotan disinfektan. Termasuk kapal-kapal itu disemprot,” tandasnya. (ind)
Bima (Suara NTB) Di tengah pandemi wabah covid-19 yang melanda Internasional, Nasional hingga Daerah. Pihak Bandara Sultan Muhammad Salahudin (SMS) Bima memastikan jadwal penerbangan akan tetap berjalan normal seperti hari biasa. “Tidak ada penutupan Bandara Bima. Masih tetap normal seperti biasa,” kata Humas dan Penyebrangan Bandara SMS Bima, Sudarmana, S.ST. kepada Suara NTB, Jum’at (4/4). Meski aktivitas Bandara berjalan normal serta penerbangan tetap aktif setiap hari, namun, jumlah penumpang menurun. Hal itu dipicu adanya pengurangan jadwal penerbangan setelah munculnya wabah covid-19. “Yang dirasakan saat ini berkurangnya jumlah penumpang. Biasanya dari ratusan jumlahnya, sekarang hanya puluhan penumpang saja,” katanya. Untuk diketahui, lanjutnya informasi penerbangan Wings Air sampai dengan tanggal 16 April mendatang dengan tu-
Sudarmana
(Suara NTB/uki)
Sumbawa Perketat Jumlah Penumpang di Bandara Bima Menurun Pengawasan di Delapan Titik
juan Mataram, Makassar dan Denpasar akan dibagi masingmasing 1 maskapai. Sedangkan maskapai Nams Air memakai tanggal rolling. “Untuk yang aktif sekarang tinggal 3 kali penerbangan yang berjalan karena penumpang sedikit,” ujarnya. Sudarmana menegaskan penutupan Bandara Bima meski ditengah kondisi wabah covid-19 tetap wewenang Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Sementara pihaknya di daerah
sifatnya hanya menungu arahan dan instruksi saja. “Tapi sejauh ini belum ada imbauan penutupan Bandara dari Pemerintah Pusat. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” katanya. Meski begitu, Ia mengaku pihaknya tetap menyediakan peralatan yang cukup memadai untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran covid-19. Para penumpang yang memasuki Bandara akan dicek kesehatan dan disemprot disinfektan. “Kita juga siapkan bilik untuk memeriksa suhu tubuh penumpang, hand sanitizer dan rutin melakukan penyemprotan disinfektan,” katanya. Sudarmana menambahkan, pihaknya juga tetap menghimbau dan memberikan edukasi kepada penumpang pesawat, baik keberangkatan dan kepulangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran covid-19. “Kita terus ingatkan agar tetap mematuhi SOP yang berlaku,” pungkasnya. (uki)
id-19 bisa semakin ditekan. Termasuk juga bagi para pedagang yang memiliki anak dari wilayah terjangkit dan pulang ke KSB diharapkan untuk bisa melaporkan diri ke petugas yang berada di lapangan. Bahkan bila perlu orang tua harus bisa memberikan atensi khusus kepada anaknya untuk tetap berada dirumah selama 14 hari (isolasi mandiri). Sehingga apa yang saat ini dikhawatirkan terjadi bisa diminimalisir. “Memang pasar tidak akan kita tutup karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kami minta kepada para pedagang untuk sama-sama menjaga diri dan waspada sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari,” sebutnya. Ditambahkannya, selain persoalan tersebut dirinya juga meminta kepada para pedagang untuk tidak menaikkan harga barang yang dijual. Hal tersebut sangat diatensikan pasalnya beberapa laporan yang diterimanya beberapa komoditas pangan harganya mulai merangkak naik. Khususnya harga sayur mayur karena pasokan barangnya berasal dari luar kabupaten. Jika ditemukan ada pedagang yang melakukan hal tersebut, maka akan langsung dilaporkan ke Satgas Pangan yang sudah dibentuk. Hal itu dilakukan supaya tidak ada masalah baru yang muncul nantinya sehingga masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Pihaknya juga meminta kepada Satgas Pangan untuk bisa melakukan pemantauan harga secara khusus di sejumlah pasar, sehingga aksi penimbunan makanan dan menjual dengan harga yang mahal bisa ditekan. “Untuk harga sejumlah bahan pangan, kami minta agar tidak ada kenaikan harga begitupun juga dengan masalah penimbunan untuk tidak dilakukan. Jika kami temukan ada praktek tersebut di lapangan, kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas. Kami juga meminta agar satgas pangan yang sudah terbentuk bisa melakukan pengawasan secara intensif untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ils)
(SuaraNTB/ils)
SIDAK - Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, saat melakukan sidak di pasar Tanah Mirah Taliwang, Jumat, 3 April 2020.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Sabtu, 4 April 2020
Halaman 6
Anggaran Internet Rp2 Miliar Per Tahun
Mataram (Suara NTB) Diberlakukannya sistem perkuliahan daring (online) lingkup Universitas Mataram (Unram), dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membuat mahasiswa merasa terbebani dengan kuota internet. Kini pihak Unram memberikan solusi dengan memberikan fasilitas bebas akses ilmupedia, dengan kapasitas kuota 30 Giga Byte (GB). Rektor Unram melalui Wakil Rektor (WR) I Agusdin menyampaikan, perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya tetap dilaksanakan secara daring (online), termasuk tugas mandiri mahasiswa. “Untuk mengurangi beban mahasiswa terkait kuota internet, Unram sudah bekerjasama dengan IM3 dan Telkomsel guna memberikan kuota gratis selama 30 hari ke depan. Fasilitas ini dapat untuk mengakses ke sistem pembelajaran daring Unram,” ungkapnya, Jumat (3/4). Pasalnya, perkuliahan daring yang diterapkan di lingkup Unram mengundang banyak kontra dan keluhan dari mahasiswa. Supaya kegiatan akademik tetap berjalan, sehingga beban studi mahasiswa dapat dicapai sesuai target Satuan Kredit Semester (SKS).
“Jadi, mengingat kondisi wabah Virus Corona ini sudah merupakan darurat nasional, maka mau tidak mau kita harus menerapkan perkuliahan daring. Kami terus berupaya bagaimana memfasilitasi agar ini tidak membebani mahasiswa,” tandasnya. Karena itu, WR I yang membidangi akademik itu berharap agar fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa, dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya untuk mengakses materi-materi perkuliahan. “Mahasiswa bisa mengakses web daring Unram melalui daring.unram.ac.id secara gratis. Nah, nanti yang kepotong adalah quota Ilmupedia-nya, bukan kuota utamanya,” katanya. Terkait fasilitas paket kuota gratis 30GB yang diberikan bagi mahasiswa tersebut, WR
II Unram Prof Kurniawan mengatakan, bahwa itu merupakan kerjasama yang telah dibina oleh Unram, dengan dua provider penyedia layanan internet. Di mana pemberian 30GB bagi setiap mahasiswa itu, diambilkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) provider tersebut. “Unram bekerjasama dengan Indosat dan Telkomsel dalam menyediakan fasilitas internet di Unram. Indosat memberikan 30GB pada setiap mahasiswa untuk proses perkuliahan daring dari sumber CSR, karena Indosat ada kerjasama dengan Unram,” kata profesor termuda di Unram itu. Profesor muda kelahiran Desa Ranggagata Kecamatan Jonggat Lombok Tengah itu juga menyebutkan, pihaknya saat ini sedang meminta biaya kompen-
Agusdin
sangat efektif untuk menangkal penyebaran Covid-19, yakni rajin mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan teknik yang benar,” ungkapnya. Adapun enam langkah CTPS sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lanjutnya, pertama basahi kedua tangan dengan air yang mengalir, kemudian ambil sabun secukupnya. Gosokkan kedua telapak tangan bersama-sama. Kedua, gosok punggung tangan meng-gunakan telapak tangan sebelahnya. (dys)
Dikbud Siapkan Juknis Kelulusan dan Kenaikan Kelas
(Suara NTB/ist)
Pendaftaran PPDB Cegah Corona PT Kesehatan Alihkan Praktik secara Kolektif Harus ke Metode Pembelajaran yang Sesuai Perhatikan Zonasi
PRAKTIK - Mahasiswa STIKESYarsi Mataram saat melakukan praktik pada kegiatan lomba belum lama ini.
Mataram (Suara NTB) – Dinas Kota Mataram (Disdik) Kota Mataram sedang merumuskan konsep untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Salah satu yang akan dilakukan dengan menerapkan pendaftaran kolektif oleh pihak SD ke SMP negeri untuk menghindari kerumuman orang tua siswa. Namun Disdik diharapkan memperhatikan zonasi agar benar-benar mengakomodir calon siswa di sekitar sekolah yang bersangkutan. Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, belum lama ini mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan yang akan diambil oleh Disdik Kota Mataram itu. Ia meminta Disdik memperhatikan masalah zonasi agar benar-benar mengakomodir calon siswa di sekitar sekolah yang bersangkutan. “Bagi kami sendiri selama ini kan mendapat perlakuan khusus, karena posisi kami yang di perbatasan,” ujarnya. Terpisah, Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari, menyampaikan dengan situasi tanggap darurat saat ini, pelaksanaan PPDB menggunakan pendaftaran kolektif juga bagus. Apalagi jika dilaksanakan dengan daring, sehingga tidak ada kontak langsung dengan calon siswa atau orang tua siswa. Juga meminimalkan berkerumunnya masyarakat. Chamim menyarankan agar sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pihak terkait. “Lulusan SD yang berada di sekitar SMP yang merupakan wilayah zonasinya harus disosialisasikan supaya masyarakat tahu kemana anaknya melanjutkan pendidikannya. Daya tampung sekolah juga perlu disosialisasikan,” katanya. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin menyampaikan memang sejak lama sistem zonasi di Mataram menggunakan mode daring atau online. Terkait pendaftaran kolektif, menurutnya tepat untuk menghindari kerumunan di sekolah. “Saya kira bagus itu supaya anak-anak tidak datang ke sekolah. Sudah ada juga aturan zonasi, jadi itu saja dipedomani,” katanya. Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya sedang merumuskan beberapa konsep untuk PPDB tahun 2020 ini. Menurutnya kemungkinan pihaknya akan tetap menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Salah satu yang kemungkinan dilakukan yaitu pendaftaran kolektif dari pihak SD ke SMP negeri. “Hanya siapa yang mendaftarkan siswa tersebut? Di Mataram kemungkinan asal SD-nya yang mendaftar ke SMP sesuai zonasi yang sudah ditetapkan,” katanya. Konsep itu dikemukakan karena pihaknya menganggap ada beberapa orang tua siswa dan anak yang belum bisa melaksanakan pendaftaran daring. Sekolah dianggap paling nanti tentang prestasi siswa, zonasi siswa, siswa miskin atau yang lainnya.”Ingin kami, siswa tinggal masuk di sekolah yang sudah dipilihkan atau didaftarkan oleh sekolahnya, sesuai zonasi, prestasi, dan kartu jaminan yang ada,” kata Fatwir. Ketentuan agar sekolah melaksanakan PPDB Daring disampaikan Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Sementara itu, PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Kemendikbud juga sudah menetapkan komposisi kuota PPDB sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Untuk jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen disesuaikan kondisi daerah. Pada kebijakan merdeka belajar, pemerintah daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. (ron)
sasi penggantian atau pengalihan kepada kedua provider tersebut, terkait kuota internet yang tidak terpakai selama mahasiswa tidak ke kampus. “Baru saja kami mengadakan rapat dengan pihak Indosat di Surabaya menggunakan teleconference via zoom. Indosat berjanji akan memberikan kompensasi dalam bentuk kuota tambahan yang besarannya masih dikaji, karena persoalan ini juga terjadi di universitas-universitas lain di Indonesia yang bekerjasama dengan Indosat,” jelasnya. Untuk diketahui, biaya internet yang dikeluarkan Unram dalam mendukung kegiatan akademik adalah sebesar Rp189.591.000 per bulan, sehingga dalam satu tahun total dana yang dikeluarkan sebesar Rp2.275.092.000. Sedangkan Humas Satgas Pandemi Covid-19 Unram Dr. Wahyu Sulistya Affarah kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya civitas akademika, agar membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Salah satu PHBS yang
Mataram (Suara NTB) – Perguruan Tinggi (PT) kesehatan berupaya tetap melaksanakan pembelajaran selama penghentian kegiatan perkuliahan secara tatap muka mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Kegiatan praktik tetap diupayakan dengan mengalihkannya ke metode pembelajaran yang sesuai. Ketua Program Studi S1 Keperawatan STIKES Yarsi Mataram, Irwan Hadi., Ns., M.Kep., dibubungi Jumat (3/4) mengatakan, untuk praktik di Prodi S1 Keperawatan, pihaknya melakukan pengaihan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian kompetensi seperti melakukan studi kasus, membaca jurnal, dan asesmen ke keluarga atau masyarakat sekitar. Selain itu, Irwan menyampaikan proses pembelajaran dilakukan melalui Pembelajaran dalam jaringan (daring) atau
online dengan menggunakan Learning Management System, baik itu Google Classroom, moodle dan sejenisnya. “Dan saat ini sedang dikembangkan E Learning STIKES Yarsi Mataram atau Elsyam yang nantinya menjadi metode pembelajaran daring di STIKES Yarsi Mataram,” jelasnya. Di samping itu, proses ujian skripsi dilakukan melalui konferensi video atau Video Conference dan bimbingan melalui email. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan Online baik Google Form, email atau menggunakan menu quiz di Google Clasroom. “Intinya kami melakukan pengalihan pembelajaran luring ke daring dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik walaupun masih banyak belum familiar,” ujar Irwan Hadi. Sebelumnya, Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi,
S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan, pihaknya masih menunda pelaksanaan PKL mahasiswa. Bahkan, STIKES Yarsi menarik semua mahasiswa PKL, termasuk mahasiswa Program Profesi Ners yang baru saja mulai mengikuti praktik di Rumah Sakit dr. Saeful Anwar (RSSA) Malang. “Kegiatan PKL ditunda,” ujarnya. STIKES Yarsi juga memperpanjang kegiatan perkuliahan atau pembelajaran dan bimbingan yang dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (daring) atau online sesuai dengan capaian pembelajaran. Dosen dan tenaga kependidikan juga melaksanakan pekerjaan atau tugas kantor di rumah masingmasing. Zulkahfi mengatakan, masa perpanjangan berlaku dari tanggal 30 Maret sampai dengan 11 April 2020. “Akan kami evaluasi untuk kebijakan lebih lanjut,” jelasnya. (ron)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang mempersiapkan petunjuk teknis (juknis) untuk kelulusan siswa dan kenaikan kelas siswa SMA, SMK, dan SLB di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Sekolah akan diberikan panduan teknis tersebut mengingat pembelajaran dan ujian hanya bisa dilakukan secara jarak jauh. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan juknis kelulusan dan kenaikan kelas. Juknis akan mengacu pada surat edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona (Covid- 19). “Senin akan dirapatkan final dengan para pimpinan Dinas Dikbud NTB sebagai acuan sekolah-sekolah dalam mengambil keputusan,” ujarnya. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto juga mengatakan pihaknya sedang menggarap draf juknis kenaikan kelas di masa darurat. Edaran Kemendikbud akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Juknis tersebut. Berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid- 19, Kemendikbud memberikan arahan terkait kenaikan kelas yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah di-
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
BADAN Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) menghentikan sementara waktu pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF di tahun 2020. Penghentian itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., pada Jumat (3/4) mengatakan, adanya pandemi virus Corona ini, semua kegiatan berhenti. BAN PAUD dan Tri Harianta PNF juga sudah mengeluarkan edaran terkait penghentian sementara itu. Keputusan itu berdasarkan kebijakan dan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. BAN PAUD dan PNF secara resmi menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan akreditasi satuan PAUD dan PNF hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. “Karena dengan adanya virus Corona semua kegiatan berhenti. Kami masih menunggu instrumen yang baru,” ujar Tri Harianta. Selain itu Tri juga menyampaikan BAN PAUD dan PNF di tahun 2020 ini melaksanakan Pengembangan Instrumen Akreditasi berupa Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA) melalui uji coba serta piloting pada 5.000 satuan pendidikan PAUD, LKP dan PKBM. Juga melaksanakan peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan dan uji kompetensi. Selain itu, BAN PAUD dan PNF melaksanakan Pengembangan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Serta, melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Di tahun 2019 lalu, Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB memperoleh kuota 1.000 lembaga untuk diakreditasi. Jumlah itu menurutnya masih sulit untuk mengurangi lembaga yang belum diakreditasi. Karena umur akreditasi setiap lembaga yaitu selama lima tahun, bagi sekolah yang umur akreditasi sudah empat tahun akan mengajukan akreditasi lagi. Total ada sebanyak 6.026 lembaga PAUD dan PNF di NTB. Sementara itu untuk PNF, ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB. Tujuan dari kerja BAN PAUD dan PNF yaitu untuk melihat fakta lembaga, kemudian hasil akrediatasi itu direkomendasikan ke daerah. Tri berharap agar pemerintah daerah mendorong lembaga yang belum diproses akreditasi untuk mengajukan diri diakreditasi. Sebelumnya, Tri Harianta mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dibenahi oleh PAUD dan PNF di NTB antara lain sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga. Pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mendukung terpenuhinya sarana dan SDM di lembaga. Selain itu, lembaga PAUD dan PNF harus mempersiapkan dokumen seperti data kurikulum dan administrasi yang lebih bagus lagi. Kemampuan guru dalam teknologi informasi juga harus ditingkatkan. (ron)
(Suara NTB/dok)
Selama Corona, Unram Fasilitasi Mahasiswa dengan Kuota 30 GB
Akreditasi PAUD dan PNF Dihentikan Sementara
H. Aidy Furqan laksanakan sebelum terbitnya surat edaran . Selain itu, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Juga ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Dinas Dikbud NTB memperpanjang layanan kegiatan belajar mandiri di rumah mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020. Aidy mengatakan, kepala sekolah diminta agar menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar baik aktivitas guru maupun siswa dalam kurun waktu tersebut. “Sekolah juga diminta tidak memberikan tugas kelompok dan tugas lainnya yang membuat para siswa atau siswi keluar rumah,” kata Aidy. (ron)
Mahahasiswa UIN Mataram Keluhkan Sistem Kuliah dalam Jaringan Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, meminta pihak birokrasi kampus untuk menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI terkait dengan dikeluarkannya surat No:697/03/2020. Di mana ketentuan nomer 1 poin C mengatakan bahwa Pimpinan PTKI melakukan upaya dan kebijakan strategis terutama dalam penanganan paket kuota/acses bebas (free acces) bagi mahasiswa dan civitas akademika PTKI masing-masing penyedia jasa telekomunikasi. Suparman mahasiswa UIN Mataram menyampaikan berdasarkan hasil kajiannya bahwa, sebagai mahasiswa yang menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam UU No.12 tahun 2012. Sudah dikaji dari tanggal dikeluarkannya surat edaran oleh Kemenag RI, sampai hari ini pihak kampus UIN Mataram belum melakukan kebijkan kepada mahasiswa terkait penanganan paket gratis bagi mahasiswa. Dengan merebaknya kabar Covid-19 yang membuat pihak pimpinan kampus UIN Mataram terpaksa memindahkan proses pembelajaran melalui sistem classroom secara online, dengan sistem seperti ini mahasiswa dituntut mempunyai kuota untuk melakukan kuliah online. “Mengingat model kuliah online/daring membuat mahasiswa
tidak menggunakan fasilitas kampus seperti biasanya, namun harus tetap membayar uang UKT seperti biasanya. Hal ini sangat berdampak untuk mahasiswa mengingat perkuliahan online ini tidak dibarengi dengan fasilitas, seperti pengaturan jam kuliah yang tidak teratur, dan tentunya keadaan kuota Internet bagi mahasiswa,” tambahnya. Sementara Tomi Satria, mahasiswa lainnya mengatakan kuliah online ini kami rasa sangat kurang efektif. Dengan sistem ini begitu banyak dosen yang membebankan tugas pada mahasiswa, namun tidak memikirkan keadaan sosial ekonomi dan banyak mahasiswa yang mengeluh. Apalagi dengan mahasiswa yang sedang malakukan konsultasi proposal maupun skripsi dan bahkan yang belum bisa melakukan penelitian, proposal dan ujian skripsi sementara sesuai kalender akademik, mahasiswa tingkat akhir UIN akan wisuda di bulan Agustus. ‘’Lantas mereka akan dikemanakan?’’ tanyanya. Melihat permasalahan ini maka dari pada itu Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menuntut agar Rektor UIN Mataram, mempercepat dikeluarkan kebijakan sesuai dengan Surat Edaran Kemenag No:697/03/2020 di mana ketentuan nomor 1 poin C. Selain itu meminta supaya para dosen tidak memberikan tugas berlebihan terhadap mahasiswa dan kuliah dilaksana-
kan sesuai jadwal yang telah ada. Serta meminta agar dikeluarkan kebijakan kepada mahasiswa semester VIII ke atas terkait masalah konsultasi, penelitian dan ujian proposal skripsi. Menanggapi hal ini Wakil Rektor I UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tohir mengungkapkan terkait surat edaran itu sedang didiskusikan. “Ini yang kami diskusikan saat ini, jika kampus memutuskan untuk memberikan kuota, banyak pihak harus diajak berdiskusi. karena metode belajar yang berubah itu dan pada intinya kampus tidak ingin mempersulit mahasiswa,” jelasnya, Jumat (3/4). “Pelayanan akademik tetap berjalan bimbingan skripsi hingga disertasi dan ujian pun tetap berlangsung tetapi harus melalui sistem daring atau pengiriman naskah,” tambahnya. Kebijakan ini, tambahnya, diterjemahkan sesuai kondisi misalnya sekarang, jaringan internet di masing-masing daerah berbeda. Misalnya UIN Mataram ingin bekerja sama dengan jasa telekomunikasi A, maka semua harus terkoneksi dengan produk A, karena tidak semua daerah di NTB bisa maksimal mendapat sinyal jaringan provider tersebut. Untuk itu, ujarnya, banyak pertimbangan pihaknya untuk menerjemahkan kebijakan dengan baik dan belum bisa diputuskan sekarang, karena banyak aspek yang harus dikoordinasikan. (dys)
(Suara NTB/ist)
SEMPROT - Penyemprotan disinfektan yang dilakukan tenaga guru di SMPN 1 Pringgabaya.
Lakukan Sterilisasi
SMPN 1 Pringgabaya Lakukan Penyemprotan Disinfektan Selong (Suara NTB) Langkah preventif terus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih meluas lagi. Apalagi di Kabupaten Lombok Timur yang berstatus zona merah, langkah sterilisasi dengan penyemprotan dilakukan. Seperti dilakukan guru-guru di SMPN 1 Pringgabaya Lombok Timur. M. Faesal salah satu guru setempat menuturkan bahwa penyemprotan disinfektan dilakukan sebagai bentuk antisipasi mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. “Tujuan disemprotkan desinfektan agar lingkungan sekolah kita bisa terhindar dari paparan virus Covid 19,” ujar Faesal, Jumat (3/4). Dikatakan bahwa kegiatan penyemprotan juga dibarengi dengan pembagian hand sanitizer bagi guru dan staf. Mengingat kondisi saat ini sangat
sulit memperoleh hand sanitizer di pasar. “Sulit untuk mendapatkan hand sanitizer di luar sana,” jelasnya. Sementara itu untuk pembagian masker mungkin akan dibagikan ke semua guru dan staf dalam 2 hari ke depan, karena sedang proses pembuatan. Lebih jauh dikatakan kegiatan ini semata-mata ditujukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh guru dan staf SMPN 1 Pringgabaya. Selain itu untuk melawan virus Corona ini, program lainnya yang sedang dikerjakan dalam rangka penanganan Covid 19 ini adalah pemasangan kran air di seluruh kelas tepatnya di depan setiap kelas yang nantinya juga akan disediakan sabun untuk cuci tangan di setiap kelas. “Agar nanti pas anak anak sudah masuk sekolah semuanya sudah siap digunakan,” tambahnya. (dys)
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang sam12345678901234567890123456789012 pai saat ini belum bisa diminimalisir, memaksa pelak12345678901234567890123456789012 sanaan Pilkada serentak 2020 harus ditunda. Dengan 12345678901234567890123456789012 penundaan itu, sejumlah partai politik yang tengah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melaksanakan proses penjaringan bakal calon kena im12345678901234567890123456789012 basnya, mereka juga ikut menghentikan kegiatannya. 12345678901234567890123456789012 Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan salah satu 12345678901234567890123456789012 parpol yang memutuskan menghentikan proses pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jaringan Paslon yang akan didukung. Padahal proses 12345678901234567890123456789012 penjaringan sudah berada di tingkat DPW, setelah 12345678901234567890123456789012 dikirim dari masing-masing DPC PBB di Kabupaten/ 12345678901234567890123456789012 Kota. “Penggodokan pencalonan di tingkat DPW kita 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pending dulu, karena kita sudah pahami bersama situ12345678901234567890123456789012 asi saat tak memungkinkan untuk dilanjutkan,” un12345678901234567890123456789012 gkap ketua DPW PBB NTB, Junaidi Arif, yang dikon12345678901234567890123456789012 firmasi, Jumat (3/4) kemarin. 12345678901234567890123456789012 Selain situasi bahaya wabah Covid-19 yang memak12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sa mereka tidak melanjutkan melakukan proses pen12345678901234567890123456789012 jaringan juga keputusan pemerintah yang melakukan 12345678901234567890123456789012 penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Seh12345678901234567890123456789012 ingga membuat pihaknya memutuskan menunda 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tahapan penjaringan bakal calon di internal PBB. 12345678901234567890123456789012 Bagaimanapun, lanjutnya, Pihaknya tentu harus 12345678901234567890123456789012 menyesuaikan tahapan Pilkada dengan persiapan di 12345678901234567890123456789012 internal Partai. “Karena Pilkada juga ditunda. Tentu 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dong kita juga sesuaikan tahapan di internal partai,” 12345678901234567890123456789012 kata Anggota DPRD NTB dapil Lobar - KLU tersebut. 12345678901234567890123456789012 Dalam mengisi jeda waktu penundaan Pilkada ini, 12345678901234567890123456789012 partainya sebagai arahan dari DPP PBB, menginstruk12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sikan kepada seluruh jajaran kader dan pengurus PBB 12345678901234567890123456789012 di daerah untuk turut membantu dan mendukung lang12345678901234567890123456789012 kah pemerintah memerangi dan memutus mata ran12345678901234567890123456789012 tai penyebaran virus covid-19 tersebut. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sehingga pihaknya saat ini lebih fokus bersama 12345678901234567890123456789012 masyarakat berupaya mencegah dan memutus mata 12345678901234567890123456789012 rantai pandemi virus corona tersebut. Misalnya den12345678901234567890123456789012 gan melakukan penyemprotan disinfektan, social dis12345678901234567890123456789012 tancing dan pembagian masker ke masyarakat. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Jadi agenda Pilkada kita tundu dulu. Kita fokus 12345678901234567890123456789012 bicara kemanusian terkait penanganan pandemi virus 12345678901234567890123456789012 corona tersebut,” ujarnya. Walau demikian, diungkap12345678901234567890123456789012 kannya dari lima daerah PBB berhak jadi parpol pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gusung, DPW sudah menerima berkas usulan balon 12345678901234567890123456789012 kada dari empat DPC kabupaten. (ndi) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tunggakan Pajak Hotel Restoran 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Kejari Mataram melonggarkan penagihan piutang 12345678901234567890123456789012 pajak dan restoran serta pajak retribusi parkir pihak 12345678901234567890123456789012 ketiga yang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK). Hal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ini mencermati situasi pandemi virus Corona. Di mana 12345678901234567890123456789012 hotel dan restoran ikut terpuruk karena berkurangnya 12345678901234567890123456789012 tingkat kunjungan. “Karena situasi kondisi begini kita 12345678901234567890123456789012 rehat dulu. Kita memahami kondisi mereka,” ucap Kasi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Datun Kejari Mataram I Putu Agus Ary Artha dikon12345678901234567890123456789012 firmasi Jumat, (3/4) kemarin. 12345678901234567890123456789012 Pada tahun 2020 ini, penagihan berdasarkan SKK 12345678901234567890123456789012 dari Pemkot Mataram ini sudah membuahkan hasil. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Hotel GL yang mencicil pembayaran tunggakan pada 12345678901234567890123456789012 Januari dan awal Maret lalu. Pada Januari, pem12345678901234567890123456789012 bayarannya Rp454,423,808. Sementara Maret sebe12345678901234567890123456789012 sar Rp314,987 juta. Sehingga sisa tunggakan tak lebih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dari Rp96 juta. Tunggakan yang harus ditagih tahun 12345678901234567890123456789012 ini sebesar Rp1,561 miliar. 12345678901234567890123456789012 “Kondisi mereka (hotel restoran) juga sekarang se12345678901234567890123456789012 dang terpuruk. Kita pahami. Semoga semua ini segera 12345678901234567890123456789012 berlalu dan perekonomian bisa normal kembali,” ucap12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nya. Hal yang sama berlaku pada penagihan tungga12345678901234567890123456789012 kan pajak retribusi parkir RSUD Kota Mataram. Tung12345678901234567890123456789012 gakan tahun 2019 lalu sebessr Rp664,73 juta. Yang 12345678901234567890123456789012 dibayar baru Rp30 juta. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk tahun 2020 ini, skema pembayarannya sudah 12345678901234567890123456789012 disepakati dengan dicicil. Per-bulannya sebesar Rp60 12345678901234567890123456789012 juta selama 10 bulan. “Kita nanti tetap upayakan mela12345678901234567890123456789012 lui komunikasi,” ujar Ary. Sampai saat ini, imbuh dia, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kejari Mataram belum menerima SKK baru. Pola 12345678901234567890123456789012 penagihannya nanti akan disesuaikan. Mengingat 12345678901234567890123456789012 masih dalam masa penanganan wabah Corona. “Ka12345678901234567890123456789012 lau SKK baru belum ada. Nanti kalau ada, kita medi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 asi melalui telepon dan surat,” tandas Ary. (why) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Antisipasi Virus Corona 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Imbauan yang membatasi kerumunan massa masih 12345678901234567890123456789012 belum diindahkan masyarakat. Utamanya pada 12345678901234567890123456789012 malam hari. Buktinya, seratusan kerumunan diant12345678901234567890123456789012 aranya sudah dibubarkan. ”Selama 30 hari ini, kita 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sudah melaksanakan 142 kegiatan pembubaran mas12345678901234567890123456789012 sa,” beber Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Ar12345678901234567890123456789012 tanto, Jumat (3/4) kemarin. 12345678901234567890123456789012 Pembubaran massa itu terkait dengan maklumat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kapolri dalam rangka pencegahan penyebaran virus 12345678901234567890123456789012 Corona baru Covid-19. Sejalan dengan pembubaran, 12345678901234567890123456789012 imbauan disosialisasikan sebanyak 1.671 12345678901234567890123456789012 kali. ”Kegiatan ini kita mengedepankan kegiatan pence12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gahan. Selanjutnya baru penanggulangan dengan pene12345678901234567890123456789012 gakan hukum,” sebutnya. 12345678901234567890123456789012 Selain itu, imbuh Artanto, Polda NTB juga terjun 12345678901234567890123456789012 menyemprot disinfektan. Kegiatan penyemprotan dis12345678901234567890123456789012 infektan sebanyak 743 kali. “Sasaran kawasan per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kantoran, tempat peribadatan, pasar, dan lokasi yang 12345678901234567890123456789012 banyak dikunjungi masyarakat,” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 Dia menegaskan, pihaknya berkoordinasi dengan 12345678901234567890123456789012 Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB. Pe12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kerjaan lainnya yakni mengintensifkan Satgas Pan12345678901234567890123456789012 gan untuk memantau stok dan harga bahan pokok. 12345678901234567890123456789012 Pemantauan per-hari juga 12345678901234567890123456789012 untuk mengantisipasi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penimbunan bahan pokok. 12345678901234567890123456789012 Barang lain yang masuk 12345678901234567890123456789012 pemantauan yakni penjua12345678901234567890123456789012 lan masker dan cairan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penyanitasi tangan. 12345678901234567890123456789012 Kelangkaan masih terjadi. 12345678901234567890123456789012 Sementara stok yang ada 12345678901234567890123456789012 harganya masih melam12345678901234567890123456789012 bung. “Kita akan terus 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 memantau. Kalau yang 12345678901234567890123456789012 Sembako kan kita 12345678901234567890123456789012 masih aman. 12345678901234567890123456789012 Masker sama 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hand sanitizer 12345678901234567890123456789012 memang 12345678901234567890123456789012 permintaan12345678901234567890123456789012 nya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sekarang 12345678901234567890123456789012 sedang 12345678901234567890123456789012 tinggi,” 12345678901234567890123456789012 tandasnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (why) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Artanto 12345678901234567890123456789012
PBB Hentikan Proses Penjaringan Calon
POLHUKAM
Halaman 7
Pilkada Ditunda, Gerindra Tak akan Ubah Arah Dukungan Mataram (Suara NTB) Dalam rentang jeda waktu pemundaan pilkada serentak 2020, diprediksi bakal terjadi perubahan peta politik. Pasalnya masing-masing kandidat yang berniat untuk tampil maju bertarung mendapatkan kesempatan waktu yang cukup dalam masa jeda penundaan ini untuk untuk melaksanakan manuver-manuver politik dalam rangka meningkatkan elektronik dan popularitasnya. Diketahui sejumlah partai politik sudah memutuskan arah dukungnya pada Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/ kota di NTB. Sedangkan bagi parpol yang belum memutuskan dukungannya masih memiliki waktu untuk melakukan pencermatan lebih jauh dalam memutuskan dukungannya. Lantas bagaimana dengan parpol yang sudah terlanjur memutuskan dukungannya? Apakah akan melakukan peninjauan kembali nantinya set-
elah masa penundaan Pilkada dicabut atau justru sebaliknya menetapkan tidak ada perubahan atas dukungan yang sudah ditetapkan. Partai Gerindra salah satu parpol yang diketahui sudah memfinalkan arah dukungannya tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan menggelar Pilkada 2020. Apakah Gerindra akan melakukan evaluasi atau tetap komit pada keputusan awalnya. Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi usai rapat
paripurna di DPRD NTB, Jumat (3/4) kemarin menegaskan bahwa partainya tak akan merubah arah dukungan yang sudah ditetapkan. “Meski Pilkada ditunda. Arah dukungan tidak akan berubah,” tegas Ridwan Hidayat. Diungkapkannya, penentuan arah dukungan Partai Gerindra di tujuh kabupaten/kota di NTB itu dipastikan sudah melalui proses cukup panjang. Mulai dari penjaringan di tingkat DPC hingga sampai DPD, dan kemudian diusulkan ke DPP. Pengeru-
cutan dan penentuan arah dukungan itu sudah melalui berbagai telaah dan pertimbangan. Bahkan, para Paslon itu sudah berikan SK tugas dari desk Pilkada DPD Gerindra NTB untuk mencari parpol mitra koalisi. Para Paslon tersebut menurut penilaian Gerindra sampai sejauh ini sudah melaksanakan dengan baik, apa jadi perintah SK tugas diberikan tersebut.Sehingga dirinya memastikan arah Partai Gerindra tidak akan berubah. Sekalipun, kontestasi Pilkada serentak diundur sampai 2021. “Karena ini sudah berproses cukup panjang. Sehingga kita jamin arah dukungan tak berubah,” ucap Anggota komisi II DPRD NTB tersebut. (ndi)
H. Ridwan Hidayat
Penagihan Dihentikan Sementara
(Suara NTB/dok)
Kerumunan Warga Dibubarkan
(Suara NTB/ndi)
PARIPURNA - DPRD NTB tetap menggelar rapat paripurna, Jumat (3/4) dengan SOP penanganan Covid-19. Jarak duduk antar anggota di renggangkan sampai dua meter.
Dewan Gelar Rapat Paripurna LKPJ Gubernur dengan SOP Penanganan Covid-19
Mataram (Suara NTB) Rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun anggaran 2019 di DPRD NTB tetap digelar, Jumat (3/4). Pantauan Suara NTB di dalam ruang sidang memperlihatkan bahwa peserta rapat paripurna itu dihadiri terbatas, hanya 20 orang. Tidak semua 65 anggota DPRD NTB ikut hadir. Begitu juga dari pihak eksekutif, juga dibatasi yang ikut paripurna. Jarak duduk masing-masing dari anggota anggota DPRD perserta rapat paripurna di dalam ruang sidang diatur sepanjang dua meter. “Ini dalam rangka
mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat membuka sidang. Sesuai standar prosedur operasional (SOP) pencegahan penyebaran wabah Covid-19 ini, seluruh anggota maupun tamu undangan terlebih dahulu menggunakan handsanitizer yang sudah disiapkan di depan pintu masuk. Selain itu juga dilakukan cek suhu tubuh. “Penyampaian LKPJ ini akan dijadikan sebagai bahan oleh masing-masing Komisi didalam Pembahasannya mulai tanggal 06 April hingga 13 April 2020 yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, komisi-komisi akan
menyampaikan Laporan atas LKPJ tersebut dalam Rapat Paripurna Kedua,” ucap Isvie. Dalam penyampaian LKPJ TA 2019 tersebut, langsung disampaikan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. Dia mengungkapkan bahwa LKPJ TA 2019 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur NTB dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 kepada DPRD NTB. “LKPJ juga adalah salah satu wujud pelaksanaan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penye-
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Tersangka dan BB sabu saat diamankan di Mapolres KSB.
Miliki Lima Poket Sabu, Tiga Pemuda di KSB Diciduk Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat, kembali berhasil mengamankan tiga orang pelaku diduga memiliki lima poket sabu di Kecamatan Taliwang. Ketiga pelaku yang diketahui berinsial SI (20), SM (17), dan SD (20) tidak bisa berkutik setelah petugas melakukan penggerebekan, Kamis (2/4) malam di rumahnya. Dari tangan ketiga pelaku tersebut Polisi berhasil menyita lima poket sabu dengan berat sekitar 4,5 gram yang disembunyikan didalam bungkus rokok. “Saat ini yang bersangkutan sudah kita tahan untuk kita lakukan proses lebih lanjut. Ketiga pelaku ini juga merupakan target orang yang dicari petugas sejak beberapa bulan terakhir dan kita sangat bersyukur sudah berhasil kita tangkap. Kami juga sangat sayangkan karena salah
satu pelakunya merupakan anak-anak berusia 17 tahun. Sehingga kami prediksi bahwa kasus narkoba saat ini sudah semakin meluas di KSB,” ungkap Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Narkoba IPTU Budiman Perangin Angin SH, Jumat (3/4) kemarin. Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya informasi dari masyarakat terkait akan dilakukannya pesta narkoba di kamar salah seorang pelaku. Petugas yang menerima laporan tersebut langsung mengikuti ke arah yang dituju oleh para pelaku kemudian dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap pengedar sabu ini menjadi kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap pihak terkait sejak tahun 2020. Sementara itu, berdasarkan hasil pengakuan
pelaku, barang haram ini dibeli dari pengedar di Kecamatan Alas untuk mereka gunakan bersama. Pihaknya juga terus mendalami tersangka lain dalam kasus tersebut untuk terus menekan peredaran narkoba di wilayah setempat. Selain itu, pihaknya akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di beberapa bulan belakangan ini. Karena salah satu pelaku masih berusia remaja dan tergolong dibawah umur, maka dirinya menghimbau kepada orang tua untuk tetap mengawasi pergaulan putra-putrinya karena pereradaran barang haram di KSB sudah cukup memperhatinkan. “Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk mengawasi anakanaknya. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba bisa semakin ditekan di KSB, “ tandasnya. (ils)
lenggaraan Pemda serta sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemda yang mengacu pada rencana kerja Pemda (RKPD) tahun 2019 dan APBD 2019,’’ kata pria yang akrab disapa Doktor Zul ini. Terakhir disambung Isvie pada saat penutupan rapat, menyampaikan bahwa pihakn-
ya berharap kepada Gubernur NTB agar dapat mengerahkan segala upaya agar wabah Covid-19 ini tidak semakin meluas penyebarannya di NTB. “Dan kami memberikan dukungan penuh terhadap setiap tindakan yang dapat mencegah semakin banyaknya korban. Keselamatan warga harus kita utamakan,” pungkasnya. (ndi)
Dalih Sumbangan Acara Keagamaan
Dua Preman Peras Ritel Modern Mataram (Suara NTB) – Duo preman asal Beton (27) dan Subali (36) berkelana keliling ritel modern. Mereka menjabani sekurangnya 72 toko. Mereka memeras kasir antara Rp100 ribu sampai Rp300 ribu. Dalihnya, sumbangan acara keagamaan. “Kalau yang tidak mau memberi diancam akan dipukul atau dibunuh,” beber Wakasatreskrim Polresta Mataram AKP I Putu Pujangga, Jumat (3/4) kemarin. Duo preman ini menyasar setiap ritel modern. Totalnya, tak kurang dari 72 toko didatangi. Baik yang di wilayah Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Bahkan sampai Senggigi. “Mereka menggunakan perawakan, bodinya yang besar untuk menakut-nakuti. Mereka juga kadang membawa proposal fiktif,” ujar Pujangga. Aksi mereka bukan tanpa jejak. Setiap ritel modern itu punya rekaman CCTV. Dari beberapa rekaman, pelaku dengan wajah yang sama yang meminta-minta dengan paksa. Tak lain dan tak bukan adalah Beton dan Subali. “Dari bukti kuitansi yang
diberikan juga benar bahwa dua pelaku ini yang menerima pemberian uang dimaksud. Mereka selalu beroperasi berdua,” terang Pujangga. Dia menambahkan, setiap selesai memeras ke ritel modern, dua pelaku tersebut langsung menghamburkan uangnya. Dari membeli minuman keras sampai judi online. Begitu terus sampai tidak ada barang bukti uang yang bisa disita. Yang disita polisi antara lain, kartu ATM, kuitansi penerimaan uang, serta sepeda motor Honda Beat DR 2058 CT yang dipakai pelaku. “Uangnya langsung habis. Begitu dapat, langsung pakai. Kita tidak bisa totalkan berapa yang sudah mereka dapat karena tidak ada sisanya. Tapi kita ada bukti transaksi dia mendeposit uang ke rekening judinya,” jelas Pujangga. Dua preman ini dikenai pasal 335 KUHP dan atau pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman pidananya paling lama satu tahun. (why)
(Suara NTB/why)
DITANGKAP - Duo preman ritel modern ditangkap Polresta Mataram. Pasangan pelaku ini diduga memeras dengan dalih kegiatan keagamaan.
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Sabtu, 4 April 2020
SUARA NTB
Sabtu, 4 April 2020
Halaman 8
Pencegahan Covid-19
Narapidana Lapas Selong dan Praya Dibebaskan
(Suara NTB/ist)
CEGAH PENYEBARAN - Petugas ITDC saat disinfektasi kawasan penyangga Mandalika untuk mencegah penyebaran virus corona.
Cegah Penyebaran Covid-19
ITDC Lakukan Penyemprotan di Desa Penyangga Mandalika Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menggelar kegiatan penyemprotan disinfektan di desa penyangga kawasan pariwisata The Mandalika. Penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan pada 2 April 2020 di tempat-tempat usaha berada di sepanjang 3 kilometer pedestrian Kuta Beach Park, hingga menuju area usaha UMKM di pusat Desa Kuta. Selain itu di 12 fasos dan fasum Desa Kuta Mandalika, terdiri dari 9 masjid, Kantor Desa, kantor Polisi, dan Pasar Desa yang terletak di 20 dusun di Desa Kuta. Tidak sampai di sana, untuk menjangkau area di sekitar Kawasan The Mandalika, ITDC akan menyalurkan bantuan kepada lima desa penyangga lainnya berupa peralatan dan bahan disinfektan serta sabun cair untuk dapat dikelola secara mandiri dan berkala sehingga disinfektasi bisa tercapai dengan efektif. “Kegiatan disinfektasi ini merupakan bagian dari Program ITDC Lawan Corona yang diselenggarakan oleh ITDC dengan fokus wilayah operasional Perusahaan yaitu di The Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok,” papar Managing Director The Mandalika, I Wayan Karioka, Jumat (3/4). Program ITDC Lawan Corona diselenggarakan dengan konsep Community Collaboration bekerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian setempat serta komunitas-komunitas di Kuta Mandalika dan sekitarnya berupa kegiatan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi pencegahan COVID-19 secara berkala baik di dalam kawasan The Mandalika maupun desa penyangga sekitar The Mandalika. “Melawan COVID-19 tidak bisa hanya dari satu pihak saja. Oleh karena itu, kami akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan secara aktif melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah penyebaran COVID-19,” tegasnya. Sebelumnya penyemprotan disinfektan telah dilaksanakan di Kuta Beach Park, Masjid Nurul Bilad, Balawista, Beach Facility, wilayah perkantoran ITDC pada tanggal 16 dan 30 Maret lalu serta wilayah yang termasuk dalam garis Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ITDC di area Barat The Mandalika. Dia menambahkan, program ITDC Lawan Corona merupakan program Bina Lingkungan serta wujud komitmen ITDC dalam melindungi pegawai/karyawan, pengunjung maupun masyarakat Desa Penyangga dari risiko penyebaran COVID-19 yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Ke depan, ITDC juga akan melakukan sejumlah kegiatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku sehat dan aktif dalam upaya mengurangi risiko terjangkit virus COVID-19. (r/ars)
Cegah Penyebaran Virus Corona
PGRI dan Korpri Lotim Serahkan Bantuan Selong (Suara NTB) Perang melawan virus Corona dengan memutus rantai penyebaran terus digencarkan oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim). Terkait inipun mendapat respon dari sejumlah organisasi, beberapa di antaranya dari PGRI dan Korpri Lotim. Dua organisasi ini memberikan bantuan kepada Pemkab Lotim senilai Rp250 juta dari Korpri dan Rp400 juta dari PGRI. Penyerahan bantuan ini masing-masing diserahkan oleh Ketua PGRI Lotim, Mahsin, S.Pd,MM dan Ketua Korpri Lotim, Andika Istujaya dan diterima langsung oleh Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM bertempat di pendopo Bupati, Jumat (3/4). Bantuan uang tunai ini, kata bupati, nantinya akan disalurkan mesyarakat dalam bentuk masker. Bantuan dari PGRI Lotim sebesar Rp400 juta setara dengan 80 ribu masker, sementara dari Korpri Rp250 juta setara dengan 50 ribu masker. Penyaluran masker ini merupakan kebutuhan mendesak masyarakat mengingat penyebaran Covid-19 ini melalui lubang berupa area pernafasan, mulut, mata, telinga dan lainnya. “Terima kasih kepada PGRI dan Korpri Lotim atas bantuan yang diberikan. Semoga dari bantuan ini pemutusan penyebaran Covid-19 dapat kita lakukan dengan baik,” harap bupati. Di samping itu, Kabupaten Lotim juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp55 miliar dalam penanganan virus Corona (Covid-19). Besarnya anggaran ini menyusul Kabupaten Lotim yang telah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran Covid-19 oleh pemerintah Provinsi NTB. Kata bupati, penyiapan anggaran cukup yang fantastis ini dalam penanganan Covid-19 diambil dari APBD murni Kabupaten Lotim dari beberapa sektor dan sudah disepakati oleh DPRD Lotim. Anggaran Rp55 miliar ini dan bersifat tidak mutlak. Artinya sewaktu-waktu bisa berkembang menjadi Rp100 miliar, bahkan lebih. Peningkatan anggaran dalam upaya memperhatikan keselamatan masyarakat di Kabupaten Lotim dampak dari wabah Covid-19 sangat diharapkan. Untuk itu, bupati meminta kepada jajaran OPD, terutama jajaran Dikbud untuk mengintensifkan zakat 2,5 persen ditambah volumenya bagi yang termasuk dari katagori zakat. Nantinya bagi masyarakat yang berstatus ODP di rumah masing-masing akan diberikan biaya hidup masing-masing Rp200 ribu selama 14 hari. Sementara ODP di tempat karantina di Rusunawa Labuhan Lombok maupun dipenuhi segala kebutuhannya. Mekanisme penyaluran santunan ini disepakati melalui rekening pemerintah kecamatan dan diberikan dalam bentuk sembako. (yon)
(Suara NTB/yon)
BANTUAN - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM menerima bantuan dari PGRI dan Korpri Lotim dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lotim, Jumat (3/4).
Selong (Suara NTB) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19), sebanyak 13 Narapida (napi) di Lapas Kelas IIB Selong dibebaskan atau diasimiasi di rumahnya masing-masing. Kebijakan tersebut berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi. Kepada Suara NTB, Jumat (3/ 4), Kalapas IIB Selong, Herdianto mengatakan bahwa pemulangan narapidana ini sesuai keputusan Menkumham. Total 13 Napi yang pulangkan, 12 asimilasi di rumah dan 1 CB. Pihak lapas Selong juga terus mendata napi yang akan melakukan asimilasi sampai tanggal 7 April. Pelaksanaan pengeluaran dan penghadapan Narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah atau tempat tinggal sebanyak 12 Narapidana dan 1 Narapidana CB ke Bapas Mataram. Narapidana tersebut mendapatkan asimilasi di rumah atau tempat tinggalnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selong, Nomor W21.ESL.PK.01-
.04.04 TAHUN 2020 tentang Asimilasi di Rumah Narapidana. Setelah dilaksanakan penghadapan ke Bapas, para napi selanjutnya pulang ke rumah masingmasing sesuai yang tertera dalam Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Selong untuk melaksanakan asimilasi di rumah. Sementara di Lombok Tengah (Loteng), sebanyak 23 tahanan penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Loteng, Jumat (3/4), dibebaskan setelah memperoleh program asimilisasi, berupa tahanan rumah. Pelepasan tahanan peserta program asimiliasi tersebut dipimping langsung Kepala LPKA kelas II Loteng, A.A.Gde Ngurah Putra, di lapangan LKPA kelas
II Loteng. “Pemberian asimilasi bagi tahanan LPKA Loteg ini sesuai Permenkumham No.10/ 2020 tentang syarat pemberian asimilasi antisipasi virus corona,” terangnya. Meski sudah tidak menjalani tahanan di LPKA, namun para tahanan tetap harus berada di rumah. Tidak boleh ke mana-mana. Harus menjalani karantina di rumahnya masing-masing. “Statusnya belum bebas. Tetap menjalani tahanan, tetapi di rumah,” tandasnya. Sebelumnya sudah ada dua tahanan yang menjalani program asimilasi ditambah 23 orang tahanan. Dan, yang masih tinggal dan menjalani tahanan di LPKA Loteng sebanyak 9 or-
(Suara NTB/ist)
DIBEBASKAN - Sebanyak 13 Napi di Lapas Kelas IIB Selong yang mendapat asimilasi di rumahnya masing-masing dalam rangka pencegahan dan penanganan virus Corona (Covid-19). ang tahanan anak. Putra mengatakan, tahanan anak yang memperoleh program asimiliasi tersebut ialah yang masa tahanannya mau berakhir. Rata-rata tinggal empat bulan lagi. Sementara yang masih bertahan, itu masa tahanannya masih cukup lama, sehingga belum bisa diberikan program asimilasi. Tetapi pi-
haknya tetap menunggu keputusan pusat. Karena siap tahu akan perubahan keputusan terhadap tahanan yang masa tahanannya masih cukup lama. “Kita tunggu keputusan pusat bagi yang masa tahanannya masih lama. Apakah akan diberikan program asimilasi atau kebijakan yang lain,” tegas Putra. (yon/kir)
Cegah Virus Corona dengan Jamu Tradisional
(Suara NTB/her)
PENYEMPROTAN - Tim gabungan TNI-Polri melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Lobar, Jumat (3/4).
Tim Gabungan Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Jajaran TNI-Polri terjun melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Lombok Barat (Lobar). Bahkan Komandan Kodim 1606/Lobar, Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP. MM, bersama Muspika Kecamatan Narmada, turun langsung memimpin penyemprotan yang dilakukan tim gabungan di pasar tradisional Narmada, guna pencegahan penyebaran virus corona. Dalam penyemprotan di pasar tersebut, terlihat nampak beberapapedagangmasihberjualan.Tetapi, ada juga pedagang pasar yang
menutup stand tempat jualan. Dandim di dampingi Danramil, M. Yuni Priyanto, Kapolsek Narmada, Suparta dan Sekcam Narmada, M. Busyairi, turut serta berkeliling bersama petugas penyemprotan terdiri dari TNI, Polri, Tim dari Pramuka Dan BPBD Lombok Barat ke seluruh los pasar, terlebih di los pasar yang padat pengunjung. Dandim menyampaikan, penyemprotan dilakukan pada bagian tempat di stand pasar, termasuk bagian lantai, tiang stand, termasuk bagian yang sering bersentuhan dengan pedagang.
(Suara NTB/cem)
POSITIF - Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan keterangan pers, Jumat (3/4) sore. Satu warga asal Pengempel Indah, Kelurahan Bertais positif terinfeksi Covid-19. Tercatat empat warga Kota Mataram positif virus Corona.
Bertambah Satu
Warga Pengempel Indah Positif Corona Mataram (Suara NTB) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram merilis satu warga Kota Mataram positif terinfeksi Covid-19. Satu warga positif terinfeksi yakni M, lakilaki berusia 59 warga Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya. Pasien diketahui memiliki riwayat perjalanan menghadiri tablig akbar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penambahan satu warga positif Corona dibenarkan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. “Iya. Hasil yang kita terima tadi (kemarin, red) satu warga kita positif terinfeksi Covid-19,” kata Walikota, Jumat (3/4) sore. M telah melakukan perjalanan pada 21-24 Maret ke Sulawesi Selatan. Walikota belum mengetahui apakah terinfeksinya M ini ada kaitannya dengan LM, warga Rembiga tersebut. Tim gugus tugas akan melacak rekannya berinteraksi. Walikota mengaku, kondisi pasien sudah membaik setelah
mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hanya saja, hasil swab dari Litbangke Kementerian Kesehatan terlambat diterima. “Dari hari ke hari kondisinya sudah membaik,” akunya. Disebutkan, hingga saat ini empat warga Kota Mataram positif terinfeksi virus Corona. Satu diantaranya meninggal dunia. Dua orang klaster Gowa dan satu klaster Bogor. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya kembali akan menyemprot cairan disinfektan ke rumah dan lingkungan pasien serta mengisolasi keluarganya. Termasuk melacak rekannya berinteraksi. Di samping itu, tim gugus tugas sambung Walikota, telah meminta camat dan lurah melacak pasien orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Pengawasan juga harus diperketat di lingkungan terhadap tamu yang berasal dari luar. Sebab, ia mengaku perang melawan virus ini tidak mudah. “Jadi bukan eksklusif. Tapi harus tetap waspada,” katanya mengingatkan. (cem)
“Saya minta kepala Pasar untuk menyiapkan disinfektan tempat mencuci tangan di semua pintu keluar masuk pasar Narmada, sebagai upaya pencegahan penularan covid 19. Itu tidak ada toleransi ,” ujarnya. Selain itu Dandim juga berharap jangan sampai ada penularan setelah menyiapkan disinfektan di semua pintu masuk. Danramil Narmada Kapten Infantri M. Yuni Priyono selaku Ketua tim Penyemprotan di Pasar Narmada juga ikut menghimbau agar masyarakat mendengar apa himbauan pemerintah, serta mentaati aturan Pemerintah. Caranya yaitu dengan melakukan hidup sehat, makan makanan yang bervitamin, makan buah buhan dan sayur. Selain itu berjemur di atas jam sepuluh, dan sebelum dan sesudah berkegiatan agar mencuci tangan dengan air yang mengalir. (her)
Selong (Suara NTB) Sampai saat ini, obat-obatan secara medis belum ditemukan untuk mengobati orang yang terpapar Corona Virus Disease (Covid-19). Salah satu cara yang efektif agar bisa terhindar dari corona adalah memperkuat imunitas. Hal ini disarankan herbalis Lombok Timur (Lotim), H. Sapirin. Kepada Suara NTB, Jumat (3/4), mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) yang sudah lama menjadi seorang herbalis ini mengatakan cukup dengan meminum jamujamu tradisional akan terhindar dari virus corona. Sapirin bahkan menyebutnya jamu anticorona. Jamu tradisional ini siapapun bisa membuatnya. Paling sederhana bahannya adalah, kunyit, temulawak dan jahe. Bisa juga diberikan tambahan batang serih. Komposisinya, 100 gram kunyit, 50 gram temulawak dan 25 gram jahe. Atau jika dalam komposisi lebih lengkap, jamu anticorona ini bisa dibuat dengan bahan 1 ons kunyit induk, temulawak 1 indukan sebesar telur ayam kampung, 4 batang sereh., dua potong jahe sebesar ibu jari, satu ruas ibu jari kayu manis, madu secukupnya atau gula merah untuk menambah rasa dan empat gelas air mineral. Cara pembuatannya kata Sapirin cukup sederhana. Kuliti bahan-bahan seperti kunyit, temulawak dan jahe kemudian dicuci bersih. Ketiga bahan tersebut dibakar ter-
lebih dulu lalu dipepes atau ditumbuk . Atau bisa juga dengan cara diiris-iris. Rebus bahan-bahan tersebut dengan air sedang selama 20 sampai 30 menit. Saat mendidih, masukkan sereh dan kayu manis. Matikan api saat air tersisa sekitar ukuran dua gelas. Kemudian saring airnya dan bisa ditambahkan madu atau gula merah untuk menambah selera. Air jamu bisa langsung diminum. Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini fokus pada praktik pengobatan herbal ini mengatakan, dengan menimum jamu tradisional ini akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa terhindar dari serangan virus dan bakteri. Bisa juga meredakan flu, batuk pilek, meriang dan susah tidur. Bakteri dan virus. “Tidur akan menjadi lebih nyenyak, dan tidak pusing,” ungkapnya. Ramuan-ramuan tradisonal itu juga banyak manfaatnya untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Bisa menghilangkan penyakit mag. Temulawak sendiri ampuh juga untuk penderita hepatitis. (rus)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5194 HL NOKA/NOSIN : MHIJB9134CK213564/ J B 9 1 E - 3 2 0 3 3 1 6 AN.BURHANUDIN HLG SKTR JL.RAYA SENGGIGI KEC.BATU LAYAR LOMBOK BARAT
SUARA NTB
Sabtu, 4 April 2020
SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON
Halaman 9
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
LOWONGAN
SALON
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
RUPA-RUPA
LOWONGAN
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778
SALON
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
LOWONGAN
RUPA-RUPA
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
LIPUTAN KHUSUS
SUARA NTB Sabtu, 4 April 2020
Halaman 10
TKI Pulang Kampung
Legal Masuk Daftar ODP, Ilegal Sulit Dideteksi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB memastikan pihaknya sudah memiliki protokol yang ketat dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona. Khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI) atai TKI asal NTB yang pulang kampong, langsung masuk daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP). KADISNAKERTRANS Provinsi NTB, Dr. H. Agus Patria dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, pihaknya mencatat dengan ketat seluruh PMI yang pulang kampung. Hal itu dilakukan untuk mengontrol dan memantau kondisi kesehatan mereka, terutama untuk memastikan apakah mereka bebas dari penularan Corona atau tidak. ‘’Jadi protapnya sama saja, seluruh datanya kita berikan ke dinas kesehatan, karena ada proses pemeriksaan bagi semua orang yang dari luar itu termasuk PMI. Mereka akan tetap dipantau dan dimasukkan kedalam daftar Orang Dalam Penga-
wasan (ODP). Lebih-lebih mereka yang berasal dari daerah pendemi, pasti masuk dalam pantauan,’’ ujar Agus Patria, Senin (23/3) lalu. Seluruh PMI yang pulang kampung itu, sebelum mereka berkumpul dengan keluarganya akan dicek kesehatannya. Jika ditemukan ada gejala panas tinggi, maka dipastikan mereka akan di isolasikan dulu supaya tidak menularkan kepada yang lain. ‘’Untuk yang sudah pulang ini memang belum ada yang ditemukan positif Corona, tapi mereka semua dimasukkan dalam pengawasan. Sehingga PMI kita yang pulang ini yang menyebabkan data ODP kita
terus meningkat,’’ sebutnya. Disebutkan Agus bahwa dari data yang mereka himpun sudah ada ratusan PMI asal NTB yang pulang kampung, dari bulan Februari-Maret. Mereka semua yang sudah pulang itu masuk dalam pemantauan. Pasalnya para PMI tersebut tergolong sebagai Orang Dengan Risiko (ODR). ‘’Ada ratusan yang sudah pulang, pada bulan FebruariMaret. Semua yang dari luar itu masukkan dalam pemantauan,’’ ungkap Agus. Untuk pemantauan bagi PMI yang berasal dari jalur legal katanya, relatif semua bisa dipantau kondisi kesehatannya. Namun yang masih jadi pekerjaan
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 BALAI Layanan Penempa123456789012345678901234567890121234567890123456789 tan dan Perlindungan Tenaga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kerja Indonesia (BP3TKI) Ma123456789012345678901234567890121234567890123456789 taram mengantisipasi kepu123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 langan Pekerja Migran Indo123456789012345678901234567890121234567890123456789 nesia (PMI) atau Tenaga Ker123456789012345678901234567890121234567890123456789 ja Indonesia (TKI) melalui 123456789012345678901234567890121234567890123456789 koordinasi dengan Kantor 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kesehatan Pelabuhan (KKP). 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepulangan PMI akan diperik123456789012345678901234567890121234567890123456789 sa sesuai mekanisme di KKP. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala BP3TKI Mataram, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Abri Danar Prabawa, S.E., MPA., 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ditemui di ruang kerjanya Ju123456789012345678901234567890121234567890123456789 mat (20/3) mengatakan, terkait 123456789012345678901234567890121234567890123456789 penanganan kepulangan PMI 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Wayan Diantika Abri Danar Prabawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pihaknya sudah berkoordinasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan KKP khususnya yang jutkan,’’ kata Abri. ra terjangkit virus Corona di123456789012345678901234567890121234567890123456789 ada di bandara. Pihaknya juga sudah tidak periksa. Pemantauan perta123456789012345678901234567890121234567890123456789 ‘’Karena kebetulan kita ada melakukan pelayanan untuk ma dilakukan yaitu meman123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pos pelayanan pekerja migran di pemberangkatan, seperti pe- tau suhu tubuh meng123456789012345678901234567890121234567890123456789 bandara. Kami sudah berkoordi- layanan Pembekalan Akhir gunakan thermo scan atau 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nasi dan bekerjasama dengan Pemberangkatan (PAP). Pel- melihat adanya gejala sakit. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KKP. Nanti seandainya ada PMI ayanan pada Layanan Ter- SOP tersebut sudah sesuai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang pulang atau sakit, diindika- padu Satu Atap (LTSA) di standar internasional. Peng123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 si seperti panas 38 derajat dan Lombok Tengah, Lombok gunaan thermo scan terlihat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sebagainya, itu langsung dianti- Timur, Lombok Barat, dan sederhana, tapi sudah bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sipasi di sana,’’ katanya. Sumbawa sudah tidak ada melihat informasi kesehatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Abri menekankan, protokol lagi untuk sementara. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 penumpang lebih awal seh123456789012345678901234567890121234567890123456789 pencegahan virus Corona ingga waspada dan bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah ada di bandara dan se- KKP Terapkan SOP memberikan tindak lanjut 123456789012345678901234567890121234567890123456789 suai standar organisasi keseSementara itu Kepala Kan- yang terarah. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hatan dunia atau World Health tor Kesehatan Pelabuhan Jika ada kasus pada pe123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Organization (WHO). Jika ada (KKP), Wayan Diantika pada meriksaan, pihaknya akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 PMI yang masuk ke NTB dan Senin (23/3) mengatakan, un- menanyai lebih lanjut men123456789012345678901234567890121234567890123456789 diindikasi Covid-19, nantinya tuk di bandara tetap dilakukan genai riwayat perjalanan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pihak KKP yang akan mengin- SOP pemeriksaan untuk keda- penumpang untuk melihat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 formasikan ke BP3TKI, karena tangan dari daerah terjangkit. apakah tanda mengarah ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789 BP3TKI tidak melakukan pe- Bagi PMI yang sehat akan Corona virus. Informasi yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 meriksaan kesehatan. diberikan kartu secreening diperoleh itu akan dibagikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jika ada PMI non prosedur- khusus atau Health Alert Card ke semua dinas kesehatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 al yang dipulangkan, BP3TKI (HAC) dan pemberian notifika- yang dituju oleh penumpang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 juga akan tetap memfasilitasi si ke Dinas Kesehatan. Bagi itu. informasi itu penting un123456789012345678901234567890121234567890123456789 pemulangan mereka. Namun, PMI yang sakit atau Pasien tuk kewaspadaan petugas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Abri menegaskan, jika PMI non Dalam Pengawasan (PDP) kesehatan di daerah, seh123456789012345678901234567890121234567890123456789 prosedural pulang sebagai dirujuk ke Rumah Sakit. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ingga kalau terjadi sesuatu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 turis, maka pihaknya tidak bisa Sedangkan untuk antisipasi dengan orang tersebut, petu123456789012345678901234567890121234567890123456789 mendeteksinya karena me- kedatangan di pelabuhan gas daerah sudah siap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mang mereka tidak diketahui. penyeberangan, bagi penump- mengantisipasinya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Berdasarkan data dari ang yang datang dalam romLangkah selanjutnya, jika 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 BP3TKI Mataram, PMI yang bongan banyak, maka pemer- seseorang menunjukkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berangkat hanya melalui iksaan dilaksanakan di atas gejala sakit yang lebih berat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 BP3TKI Mataram hingga kapal sebelum sandar. Wayan seperti tidak sembuh, atau 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Maret 2020 sebanyak 5.092 menjelaskan, bagi penumpang suhu panas tubuhnya tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 orang. Negara tujuan antara yang terindikasi Pasien Dalam tidak turun atau menjadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lain Malaysia sebanyak 5.051 Pengawasan (PDP) akan diru- sesak. Biasanya seseorang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 orang, Hongkong sebanyak juk ke rumah sakit. Bagi pen- itu akan ke fasilitas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 15 orang, Brunei Darussalam umpang yang sehat atau Orang kesehatan.Petugas keseha123456789012345678901234567890121234567890123456789 sebanyak 22 orang, dan Dalam Pemantauan (ODP) tan di NTB menyepakati un123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jepang sebanyak dua orang. diberikan HAC serta notifikasi tuk memberikan pertanyaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ‘’Terkait pekerja migran kita ke Dinas Kesehatan. ‘’Disiap- riwayat kunjungan pasien itu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang sedang di luar negeri, itu kan bus oleh Dinas Perhubun- Kalau ada tambahan infor123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan menggunakan aturan di gan bagi rombongan khusus masi yang mengarah ke vi123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 negara itu. Contoh di Malaysia, yang perlu penanganan lebih rus corona, maka pasien itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kebetulan di Provinsi NTB ini lanjut. Apakah karantina rumah akan diisolasi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 didominasi paling banyak pen- atau karantina terpusat,’’ jelas ‘’Karena kita butuh wak123456789012345678901234567890121234567890123456789 empatan di Malaysia. Kalau Wayan Diantika. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tu hasil laboratorium orang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kita lihat kebijakan di Malaysia Di samping itu, pemerik- ini. Jadi begitu informasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lockdown, mereka tidak bisa saan di pelabuhan keberangka- mengarah ke arah Covid123456789012345678901234567890121234567890123456789 keluar, mereka yang sudah tan juga dilakukan. Jika ada 19, pasien diisolasi, diam123456789012345678901234567890121234567890123456789 visa atau ke-Imigrasi-an sudah penumpang yang terindikasi bil spesimen ke Jakarta. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 habis, pasti ada pengecual- Pasien Dalam Pengawasan Semua spesimen dikirim 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ian. Kita juga belum tahu, be- (PDP) maka dilarang be- dan tiba dalam satu hari, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lum ada informasi,’’ jelasnya. rangkat. Jika penumpang sak- karena kami memiliki petu123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sementara itu, terkait pen- it dalam pelayaran, akan disiap- gas di setiap bandara, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 empatan PMI, Abri menegaskan kan ruangan khusus di kapal sampel langsung masuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 BP3TKI menonaktifkan pelay- agar tidak kontak dengan pen- ke laboratorium,’’ jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 anan yang berhubungan den- umpang yang sehat. Jika ternyata pasien posi123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan pemberangkatan. Hal itu Sebelumnya, Wayan juga tif, maka informasi awal itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berdasarkan Keputusan Ment- menjelaskan, bahwa KKP berguna untuk melihat orang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 eri Ketenagakerjaan Nomor melakukan pengawasan dan tersebut melakukan kontak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 151 tahun 2020 tentang Peng- pemeriksaan di semua pintu dengan siapa saja. Tugas pi123456789012345678901234567890121234567890123456789 hentian Sementara Penempa- masuk di NTB. Baik kapal laut haknya, selanjutnya mencari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tan Pekerja Migran Indonesia. penumpang, kapal barang, dan orang yang kontak dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selain itu, Surat Edaran Deputi kapal udara. Pemeriksaan pasien tersebut. Ia mene123456789012345678901234567890121234567890123456789 Penempatan Badan Perlindun- yang dilakukan sesuai dengan gaskan, bukan berarti se123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan Pekerja Migran Indonesia, standar operasional prosedur mua orang diperiksa, tapi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nomor: SE.04/PEN/III/2020 ten- yang ditentukan. ‘’Kesiapsia- yang memiliki gejala. Masya123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tang penghentian sementara gaan KKP bukan hanya hari ini. rakat juga dimintanya untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pelayanan penempatan PMI di Sejak kasus ini muncul perta- tidak ragu pada pemantauan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 negara tujuan penempatan. Di- ma kali kami sudah melaksan- pihaknya di pintu masuk. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nas Tenaga Kerja dan Trans- akan SOP-nya, cuma kan tidak ‘’Masyarakat jangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 migrasi Provinsi NTB juga terekspose. Jangankan kasus ragu, kami sangat siap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah mengeluarkan surat ter- Corona yang sekarang ini, se- melakukan pengawasan di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kait penghentian sementara belumnya juga memiliki pen- semua pintu masuk.Yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 waktu pengiriman PMI. galaman saat MERS Cov, po- saya minta masyarakat tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ‘’Jadi itu sudah jelas, set- lio, dan lainnya, SOP tetap tenang saja, ikuti terus infor123456789012345678901234567890121234567890123456789 elah ada informasi ini. Semua jalan,’’ jelasnya. masi yang resmi dari pe123456789012345678901234567890121234567890123456789 bentuk pelayanan yang berIa menjelaskan, prosedur merintah sehingga kita bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hubungan pemberangkatan yang dilakukan pihaknya yaitu mengatasi masalah ini,’’ 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kita nonaktifkan, tidak kita lan- semua penumpang dari nega- saran Wayan. (ron) 123456789012345678901234567890121234567890123456789
BP3TKI dan KKP Klaim Pengawasan Ketat
(suarantb/ron)
(suarantb/ron)
besar ada pada TKI yang berasal dari jalur ilegal tapi pulang kampung, hal itu sulit dideteksi. ‘’Untuk yang ilegal ini memang tidak bisa terdata. Kalau yang legal terdata semua, yang ilegal ini yang susah. Makanya kita apresiasi langkah para bupati yang mengimbau kepada para kepala desa untuk melaporkan jika mengetahui ada PMI ilegal yang pulang, untuk didata dan diperiksa. Sebab yang ilegal ini pakai visa kunjungan, tapi ternyata mereka kerja di sana,’’ katanya. Selain itu, sebagai upaya pencegahan, pihaknya juga meminta PJTKI agar mereka berkoordinasi dengan perusahaan penempatan PMI di luar negeri. Supaya tak memulangkan dulu TKI untuk sementara waktu ini, sampai situasi kondisi penyebaran virus Corona ini mereda. ‘’Kita harapkan jangan dulu pulang (cuti) karena kalau mereka terjangkit penyakit terus pulang bisa menularkannya kepada keluarga dan masyarakat di kampungnya. Karena itu sebaiknya tetap di sana dulu sampai dengan situasi mereda. Tapi untuk mereka yang kontraknya habis, silakan pulang tapi dengan mematuhi protap yang ada,’’ pungkasnya. Terpisah, Wakil Rakyat di DPRD NTB menyoroti secara
khusus penanganan bagi para TKI yang pulang kampung tersebut. Mereka berharap ada penanganan khusus yang diberikan kepada para TKI yang pulang kampung, yakni dengan memberikan pemeriksaan ketat sebelum mereka berkumpul bersama keluarganya di kampung halaman. ‘’Karena itu saya mendesak gubernur untuk menyeleksi, ketat supaya kita tahu. Contoh TKI/TKW kita kan mereka dari luar, lolos ke NTB kita tidak tahu mereka bawa penyakit atau tidak. Karena itu harus ada alat yang di bandara untuk mengetes apakah orang itu sehat atau tidak,’’ ujar Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Menurutnya, harus ada langkah antisipatif yang dilakukan terhadap para TKI dan TKW yang pulang kampung tersebut. Minimal mereka harus dikarantina lebih dulu sampai mereka dinyatakan negatif Corona, baru diperbolehkan untuk pulang berkumpul bersama keluarga. Hal itu dilakukan demi mencegah masuknya Corona ke NTB.(ndi)
(Suara NTB/ist)
PULANG KAMPUNG - Salah seorang TKW yang pulang kampong difasilitasi BP2TKI.
Protokol Pemeriksaan TKI Ilegal Tidak Terkontrol VIRUS Corona (Covid-19) mewabah. Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau TKI ilegal pulang tanpa pengawasan. Diagnosa awal terhadap indikasi terjangkitnya virus tidak terkontrol, sebagaimana protokol pengawasan ketat di negara terinfeksi. Identifikasi di pintu-pintu masuk longgar, alih alih pemeriksaan kesehatan. Fernandes (21) -bukan nama sebenarnya- sudah kembali berkumpul dengan keluarganya di rumah. Warga salah satu desa di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur ini baru kembali dari Serawak, Malaysia. ‘’Saya lolos saja. Tidak ada apa-apa. Saya baru balik ini baru tahu ada virus-virus. Saya sudah di sini, di sana (Malaysia) baru ada mogok (penghentian) kerja,” ujar pria tamatan SMA ini, menjawab telepon Suara NTB, Minggu (22/3) kemarin. Fernandes pulang Jumat (13/3) lalu. Belum sepekan kemudian, Rabu (18/3), Malaysia berlakukan lockdown. Negeri Jiran mengantisipasi penyebaran virus yang sudah mulai merebak. Termasuk Serawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat. Fernandes yang bekerja di ladang sawit ini pulang ke Indonesia lewat jalur darat. 12 jam perjalanan darat ke Pontianak. Dia menunggu kendaraan sebelum perbatasan. ‘’Saya ikut di kereta (mobil) disembunyikan di bilik barang,’’ ujarnya dengan logat Melayu. Sukses lewat pos lintas batas, Fernandes terbang ke Lombok transit Jakarta. Fernandes lalu lalang seperti warga biasa dengan penerbangan domestik. Dari bandara ke bandara, mulai Supadio, Pontianak. Lewat Soekarno-Hatta, Banten. Sampai Lombok International Airport, Praya, Lombok Tengah. Fernandes mengaku tidak mendapat perlakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama virus Corona Senin (2/3) lalu. Sementara Malaysia melaporkan kasus virus Corona akhir Februari lalu. Kementerian Kesihatan Malaysia merilis, per tanggal 22 Maret, pasien positif virus Corona mencapai 1.306 orang. Di Negeri Sarawak, tercatat 76 positif. ‘’Ndak ada periksa kesehatan langsung jalan aja saya. Tapi memang ada pemberitahuan (Corona),’’ terangnya. Fernandes sudah seminggu ini di rumah. Dia mengaku sudah melapor ke Kadus. Tapi belum dibawa ke Puskesmas untuk periksa kesehatan. Dia mengaku tidak punya keluhan sakit. Baik demam tinggi, batuk kering, ataupun sesak nafas. ‘’Mau saya dibawa ke Puskesmas. Tapi kan belum. Sudah saya lapor ke Kadus. Saya ikuti saja mana-mana bagusnya,’’ ujarnya pasrah. Jalur kepulangannya itu leb-
(Suara NTB/why)
PENUMPANG - Sejumlah penumpang menuruni eskalator terminal kedatangan internasional Lombok Internasional Airport, Praya, Lombok Tengah, pekan lalu. ih nyaman meski harus berjubel ditumpukan barang. Berbeda ketika dia masuk Malaysia, dua tahun silam. ‘’Masuknya dulu saya dibawa orang. Jalan kaki lewat hutan,’’ kenangnya. Fernandes bekerja untuk Woodmen, perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Upahnya, 1.000 ringgit sebulan. Dia mengikuti jejak ayahnya. Keputusannya pulang karena produksi semakin menipis. ‘’Bapak saya yang suruh masuk. Pulang ini karena kemauan saya. Mau tengok kakek saya sakit. Buah sawit sekarang juga sudah sedikit,’’ bebernya. Ayahnya sudah lebih dulu pulang berselang dua minggu. Sebelum pulang, Fernandes masih rutin bekerja. Lahan dia garap bersama sekurangnya sepuluhan pekerja. Dia mengaku selama bekerja pun memang tidak ada kontak dekat sesama. ‘’Sama-sama kerja. Tapi sehat walafiat semua. Tidak ada yang sakit-sakit. Belum ada yang namanya virus. Belum ada sampai di sana,’’ kata dia. Fernandes menyatakan, belum akan kembali lagi ke Serawak. Dia menunggu sampai keadaan reda. Apalagi dia berangkat lewat jalur ilegal. “Nanti saja dah saya balik. Diam di rumah dulu. Tunggu ndak ada kendala,’’pungkasnya. Penanganan Lamban Koordinator Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur, Roma Hidayat mengatakan, jemput bola periksa kesehatan PMI ilegal merupakan kebijakan reaksioner yang terlambat. ‘’Tenaga medis yang di garis terdepan saja harus memakai alat pelindung diri. Kalau menyuruh pemerintah desa yang menjemput, itu namanya menjerumuskan,’’ ujarnya dihubungi, Senin (23/3). Menurut dia, memeriksa PMI yang sudah pulang kebijakan terlambat. Dia mengusulkan penguatan di pintu-pintu masuk Pulau Lombok. Kondisi geografis ini membantu memaksimalkan upaya pencegahan.
(Suara NTB/why)
PERIKSA-Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram memeriksa citra suhu tubuh penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan internasional Lombok Internasional Airport, Praya, Lombok Tengah, pekan lalu. ‘’Jangan bersikap pasif. negeri, diperoleh informasi menPerkuat itu jalur masuk, di capai 47 kasus. Menurut Judha terminal, pelabuhan, ban- Nugraha, mereka tersebar di dara. Semua orang periksa. Singapura 14 orang, Jelang 19 mana ada yang tahu kalau itu orang, Taiwan 1 orang, AustraPMI ilegal. Periksa saja dulu. lia 1 orang, Malaysia 12 orang, Kalau menunggu di rumah, itu Arab Saudi 1 orang, Macau 8 orang, India 8 orang dan India 8 sudah terlambat,’’ ujarnya. Roma mengatakan, arus mi- orang. Belum dirincinya, apakah grasi yang tidak terkontrol bisa mereka termasuk yang bekerja menambah potensi penyebaran sebagai TKI. Dari jumlah itu disebutkan virus Corona. Kader ADBMI sudah dikerahkan untuk Judha, terkonfirmasi ada 37 sekurang-kurang mendata war- orang positif Corona dan masih ga yang bekerja di luar negeri. dalam proses perawatan, kemudian dipilah yang sudah beruntung 10 orang lainnya sudah pulih dan dinyatakan pulang dengan yang belum. ‘’Yang bisa kita lakukan pen- negatif Corona. Bagaimana jika dataan mandiri. Tidak banyak pada TKI atau Pekerja Migran yang pulang. Rata-rata di setiap Indonesia (PMI) ini pulang kadesa ada lima orang. Yang masih mpung? Sudahkah ada protokol di negara tujuan khususnya Ma- penanganan di dalam negeri? laysia, itu kan lockdown. Mereka Protokol penanganan- penantidak ke mana-mana,’’ tandasnya. ganan di daerah masih parsial di Tak ada Protokol Khusus tingkat kabupaten. Seperti KabuJuru Bicara Kementerian paten Lombok Timur, melakuLuar Negeri (Kemlu) RI Judha kan proteksi ketat untuk “menNugraha menjelaskan, untuk yambut” kedatangan TKI, protokol penanganan TKI me- khususnya yang ilegal. Bupati mang tidak diatur secara Lombok Timur H. Sukiman khusus perwakilan di luar Azmy mengeluarkan surat nomor negeri. Namun perwakilan pe- 560, isinya, demi meminimalisir merintah di Kedutaan Besar RI penyebaran virus Covid 19 meladi luar negeri sudah diminta lui TKI ilegal, dilakukan tindauntuk mengambil langkah- kan penyisiran melibatkan lurah langkah pencegahan. ‘’Kita juga dan kepala desa. Tujuannya upload di save trafel. Sement- mengidentifikasi TKI yang baru ara untuk protokol kesehatan tiba dari luar negeri, khususnya di dalam negeri yang berko- yang ilegal. Diumumkan melalui mpeten menjawab adalah Di- speaker masjid. Bagi yang ditenas Kesehatan,’’ ujarnya. mukan, dibawa ke Puskesmas Sementara jumlah WNI terdekat untuk dilakukan pemeryang terjangkit Covid 19 di luar iksaan. (why/ars)
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 4 April 2020
Tiga Daerah Zona Merah dan Banyak ODP Prioritas Sasaran ’’Rapid Test’’ Mataram (Suara NTB) Tiga daerah yang masuk zona merah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di NTB mendapatkan atensi khusus untuk pelaksanaan rapid test. Ketiga daerah yang masuk zona merah sudah terkonfirmasi adanya pasien positif Covid-19, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. ‘’Tiga daerah zona merah pasti menjadi perhatian khusus,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB yang juga Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos dikonfirmasi Jumat (3/4) kemarin. Khalik menjelaskan, Pemprov NTB memang memprioritaskan rapid test untuk tenaga kesehatan dan orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19. Semua orang yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di tiga daerah yang masuk zona merah tersebut menjadi sasaran rapid test, termasuk tenaga kesehatan. ‘’Kedua, daerah yang ODP banyak dan sudah ada pasien yang positif terutama. Kemudian daerah-daerah yang warganya banyak mudik. Ini menjadi perhatian. Termasuk untuk mengejar warga kita yang sudah kontak dengan pasien positif,’’ terang Khalik. Rapid test dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dan kabupaten/kota. Khalik mengatakan, alat rapid test sebanyak 4.800 unit saat ini berada di BPBD NTB. Alat sebanyak itu dapat digunakan untuk 2.400 orang. Karena masing-masing orang dilakukan dua kali pemeriksaan. ‘’Nanti setelah ini habis kita minta lagi ke pusat,’’ ujarnya. Berdasarkan komunikasi antara Gugus Tugas Kota Mataram dan Gugus Tugas Pemprov NTB, Kota Mataram kekurangan alat rapid test. Sehingga, Pemprov akan segera mendistribusikannya untuk Kota Mataram. ‘’Berdasarkan komunikasi antara Gugus Tugas itu kemudian Dikes membuat formulasi seberapa banyak kebutuhan masingmasing kabupaten/kota. Tidak mesti ada pengajuan dari kabupaten/kota. Tapi begitu ada informasi langsung kita drop,’’ katanya. Berdasarkan data Pemprov per 2 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di NTB sebanyak 8 kasus. Empat kasus di Kota Mataram, dua kasus di Lombok Timur, satu kasus di Kabupaten Sumbawa dan satu kasus di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah ODP di NTB juga terus mengalami peningkatan. Saat ini jumlah ODP sebanyak 1.357 orang. Dengan rincian di Kota Mataram 110 orang, Lombok Barat 71 orang, Lombok Tengah 16 orang, Lombok Utara 108 orang, Lombok Timur 695 orang, Sumbawa Barat 27 orang, Sumbawa 51 orang, Dompu 57 orang, Bima 174 orang, Kota Bima 46 orang dan WNA 2 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih dalam pengawasan sebanyak 39 orang. Dengan rincian Kota Mataram 13 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Utara 1 orang, Lombok Timur 5 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 4 orang, Dompu 6 orang, Bima 2 orang, WNA 1 orang dan luar provinsi 2 orang. (nas)
Warga Terkonfirmasi Positif Covid-19 di NTB Jadi Delapan Orang Dari Hal. 1 Pasien di-swab oleh Tim RSUD Provinsi NTB tanggal 30 Maret 2020. Pada tanggal 3 April 2020, terkonfirmasi positif dari Litbangkes Pusat. ‘’Saat ini pasien masih dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram dalam keadaan umum baik atau stabil,’’ kata Gita. PDP kedua yang positif Covid-19 berasal dari Lombok Tengah inisial H berusia 33 tahun dengan alamat Bagu, Kecamatan Pringgarata. Yang bersangkutan dirawat di RSUD NTB sejak 28 Maret 2020 dengan keluhan demam. Pasien memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 hari terakhir. Pasien merupakan rujukan dari RSAM pada 28 Maret 2020 pukul 23.00 Wita. Sekda menjelaskan, pasien tersebut bekerja di kapal pesiar selama 3 tahun dan balik dari Amerika ke Lombok 16 Maret 2020 dan langsung pulang ke rumah. Pada tanggal 17 Maret 2020, pasien mengeluh demam sehabis terkena hujan. Pasien langsung berobat ke
salah satu klinik swasta di Lingsar selama tiga hari tetapi tidak ada perubahan. Kemudian pasien berobat ke RSAM. Pada tanggal 20 Maret 2020, pasien rawat jalan selama tiga hari tetapi keluhan makin memberat. Tanggal 23 Maret, pasien kembali lagi ke IGD RSAM dan rawat inap sampai 28 Maret. Dan dilakukan cek laboratorium DL dan foto thorak. Kemudian dirujuk ke RSUD NTB pukul 23.00 Wita. ‘’Tanggal 3 April 2020 konfirmasi positif dari Litbangkes Pusat. Saat ini pasien dirawat di ruang isolasi RSUD NTB dengan keadaan stabil,’’ terang Sekda. Untuk menghindari penularan lebih lanjut, kata Gita, petugas kesehatan melalukan contact tracking terhadap semua orang yang pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang, menghindari keramaian, menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat dan mengurangi aktivitas di luar rumah. (nas)
Pemeriksaan di Pintu Masuk Kota Mataram akan Dievaluasi Dari Hal. 1 Tujuannya, agar warga yang masuk tidak tertular, apalagi Kota Mataram sudah ada pasien positif yang pernah kontak dengan beberapa orang warga lainnya,’’ ujar Khalik. Sebaliknya, warga yang masuk ke Mataram bisa saja membawa wabah dan menjadi carrier Coronavirus. Namun disadari, ada masalah muncul setiap kebi-
jakan yang diteruskan dengan tindakan, termasuk dalam penjagaan pintu masuk. ‘’Sesuai dengan perjalanan pelaksanaan hari ini, agar tidak menjadi persoalan baru terkait physical distancing,” ujarnya. Sehingga telah disepakati akan dilakukan evaluasi secara cepat dan menentukan langkah yang tepat dalam kebijakan selanjutnya. (ars)
Perlu Kebijakan Khusus Dari Hal. 1 Kendati demikian, persentase tersebut masih bisa naik dengan memaksimalkan beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, konstruksi, dan industri olahan. ‘’Kesempatan sekarang ini. Karena kita tutup (pembatasan beberapa akses masuk, Red). Kita bisa produksi sendiri di UMKM seperti masker, hand sanitizer, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Supaya tetap tumbuh ekonomi,’’ ujar Acrhis saat dikonfirmasi, Jumat (3/4) di Mataram. Diakuinya, dampak penyebaran Covid-19 akan tetap ada, namun dapat diminimalisir dengan cara tersebut. Diterangkan Achris, salah satu masalah yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi produksi tersebut adalah ketersediaan bahan baku. ‘’Bahan baku di sini susah. Artinya, pemerintah memang harus ada intervensi untuk bagaimana kalau kita kulakan saja, difasiliasi barengbareng dari produsen,’’ ujarnya. Dengan memfasilitasi ketersediaan bahan baku produksi, pemerintah diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi NTB agar tetap terjaga dan tidak mengalami minus. ‘’Itu bagian cara kita untuk tetap
mempertahankan produksi. Kita punya modal untuk tidak (sampai minus), tapi bisa saja iya kalau modalnya itu tidak dipakai,’’ ujar Achris. Di sisi lain, penyediaan bahan baku secara mandiri juga sangat mungkin dilakukan. ‘’Ini kesempatan kita,’’ ujar Achris. Selain dari industri pengolahan, sektor lain seperti pertanian dan peternakan serta konstruksi disebut dapat juga dimaksimalkan. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan pihaknya, jika penyebaran Covid19 berlangsung sampai dengan tiga bulan ke depan maka ekonomi NTB diproyeksikan hanya akan mencapai persentase 3,3 3,7 persen. Persentase tersebut dapat terus menurun jika penyebaran Covid19 berlangsung selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun. ‘’Bisa sampai 1 persen pertumbuhan kita,’’ ujar Achris. Dengan potensi ekonomi hingga Rp100 triliun per tahun, per 1 persen pertumbuhan ekonomi di NTB disebutnya setara dengan Rp1 triliun. ‘’Kita berharap perputaran ekonomi kita masih bisa terus berjalan,’’ pungkasnya. (bay)
Halaman 11
Kurangi Dampak Corona
Bank Dinar Bagi-bagi Bantuan Pangan Mataram (Suara NTB) Aksi nyata yang dilakukan insan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri (Bank Dinar) patut dicontoh. BPRS terbesar di NTB, milik salah satu pengusaha lokal ini membagi-bagi paket bantuan beras untuk mengurangi dampak ekonomi karena corona. Dalam beberapa waktu terakhir, tim dari Bank Dinar berkeliling membagikan bantuan paket beras. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang pendapatan hariannya terpengaruh setelah mewabahnya virus corona. Misalnya, ojek online, pedagang asongan, dan faqir miskin. Ratusan paket dibagi-bagi setiap hari. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan antrean, pola pendistribusiannya diubah. Bank Dinar bekerjasama dengan Lazis Universitas Muhammadiyah
Mataram (Ummat). “Lazis Ummat sudah punya data siapa saja yang akan diberikan bantuannya. Kalau kami yang bagikan, khawatir terjadi penumpukan orang yang antre,” ujarnya. Sebanyak 2,5 ton telah didistribusikan secara mandiri, ada 6,4 ton yang didistribusikan melalui Lazis Ummat. Kegiatan sosial ini akan konsisten dilakukan sebagai bagian dari program coorporate sosial responsibility (CSR) atau dana sosial. Sedekah, dalam istilah Bank Dinar. Selain pembagian beras, Bank Dinar konsisten menyalurkan dana-dana sosialnya dalam berbagai bentuk kegiatan. Diantaranya pemberian santunan kepada faqir miskin, pantai asuhan, pondok pesantren, tempat-tempat ibadah. Termasuk menyediakan menu berbuka puasa di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center. “Bantuan bisa dalam bentuk paket
pangan, bantuan tunai, dan bantuan kebutuhan lainnya. Di masjid, misalnya dilakukan bersih-bersih. Ganti sound sistem, ganti mukena,” kata Mustaen, Jumat (3/4) kemarin. Bank Dinar adalah bank lokal yang sangat konsisten menyalurkan bantuan sosial. Hal ini menjadi sangat penting kata Mustaen. Pertama, menjalankan perintah Allah, Tuhan YME. Melaksanakan ajaran agama, dan doa menolak bencana. Bank Dinar berada di level BPR di Indonesia dengan kinerja dan pertumbuhan bisnis terbaik. Mustaen meyakini, penyaluran dana sosial erat kaitannya dengan capaian-capaian bank. Ia menganalogikannya seperti aliran mata air. Ketika sedekah terus menerus disalurkan, maka seperti mata air yang terus mengalirkan air yang jernih. Sebaliknya, jika aliran airnya tersumbat (sedekah
(Suara NTB/bul)
BANTUAN - Penyaluran bantuan Bank Dinar untuk mengurangi dampak corona di NTB. tak disalurkan), air yang bermuara akan keruh, bahkan bisa berpotensi menjadi kubangan air yang kotor, menyimpan bibit-bibit penyakit. “Kita juga berharap sedekah yang terkumpul dari na-
sabah, akan membantu masyarakat menjadi lebih produktif dan ekonominya tertolong. Kami berharap ini menjadi bakti Bank Dinar untuk NTB,” demikian Mustaen. (bul/*)
Pesan Perangkat Uji Laboratorium Impor
Litbangkes Segera Kirim 100 Reagen untuk NTB Mataram (Suara NTB) Sembari menunggu pesanan reagen Polymerase Chain Reaction (PCR) atau perangkat alat uji laboratorium dari penyedia yang mengirim dari luar negeri. Pemprov NTB mengajukan permintaan reagen atau bahan kimia untuk tes Covid-19 ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes. Balitbangkes akan memberikan NTB sebanyak 100 reagen. Sementara untuk PCR, NTB akan menggunakan peralatan yang dimiliki Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram. ‘’Kalau reagen kita minta memang ke pusat. Karena yang kita pesan itu belum datang. Yang kita dikasihkatanya100reagendariLitbangkes,’’ kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19ProvinsiNTB,IGedePutu Aryadi, S. Sos, MH dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (3/4) kemarin. Gede mengatakan, reagen se-
banyak 100 unit tersebut hanya untuk 50 pasien. Karena setiap pasien membutuhkan dua reagen untuk tes swab. ‘’Yang lainnya menyusul, kita juga pesan di tempat lain. Banyak kita pesan sesuai kebutuhan,’’ tambah Aryadi. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB ini mengatakan reagen sangat penting sebagai bahan untuk mendeteksi Covid-19. Ia menjelaskan Pemprov melalui Dinas Kesehatan (Dikes) memesan reagen PCR ke penyedia jasa. Perangkat peralatan uji laboratorium tersebut diimpor dari Amerika Serikat. Di tengah situasi dan kondisi pandemi Corona di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, sehingga pengiriman alat pendeteksi virus Corona tersebut butuh waktu. Sehinggauntuksementara,NTB akanmenggunakanPCRyangdimiliki BPOM sambil menunggu kiriman barang yang telah dipesan. ‘’Se-
mentara,kitamenggunakanperalatan BBPOM. PCR itu barang impor dari Amerika Serikat. Penyedia sudahmengonfirmasi.CumaAmerika,pengirimanagakterlambatkarenalockdown,’’terangnya. Aryadi mengatakan, reagen dari Balitbangkes kemungkinan akan dikirim pekan depan. Jika reagen sudah dikirim, maka NTB sudah bisa melakukan uji spesimen Covid-19 di dua laboratorium yang sudah ditunjuk Kemenkes. Yakni Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB dan Laboratorium RS Unram. ‘’Mudah-mudahan bisa dalam minggu depan periksa di sini. Kalau tak ada halangan,’’ harapnya. Sampai sekarang, NTB masih mengirim swab Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 ke Surabaya. Hasilnya baru keluar 4-6 hari. Jika pemeriksaan spesimen Covid-19 sudah dilakukan di NTB, maka hasilnya dapat diketahui paling lama dua hari. (nas)
Menganggur, Pemandu Wisata Mengaku Diteror ’’Debt Collector’’ Mataram (Suara NTB) Dalam kondisi hidup serba susah akibat wabah Covid - 19, para pemandu wisata justeru dihadapkan dengan beban tagihan dari koperasi, bank hingga lembaga pembiayaan. Mereka didatangi debt collector untuk membayar beban piutang bulanan. Tagihan ini tentu saja membuat kaget para pemandu wisata yang selama ini menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan. Apalagi sebelumnya sudah ada Pidato Presiden RI Joko Widodo yang menegaskan tidak akan ada nasabah disatroni finance atau debt collector. Pengalaman itu dirasakan langsung Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) NTB, Mirzoan Ilhamdi. “Saya sudah dua kali didatangi debt collector. Saya bilang sabar, karena ndak ada penghasilan,’’ katanya menjawab Suara NTB, Sabtu (13/4) . Meski sudah diberi pengertian, namun utusan leasing tetap ngotot. “Dia ngaku diperintah bos untuk terus nagih saya,” ungkapnya. Ia tidak menyalahkan tukang tagih tersebut karena mendapat tekanan atasannya. Tapimengherankan,InstruksiPresiden Joko Widodo tak diindahkan agar tunda penagihan kepada semua nasabah karena diberikan relaksasi selama wabah Covid -19. Mobil jenis minibus yang dipakainya memang masih berurusan dengan finance. Kendaraan itulah yang selama ini digunakannya membawa turis untuk trip ke jalur trekking
(Suara NTB/ars)
GUIDE - Seorang guide membawa barang milik wisatawan asing di Jalur Senaru, Lombok Utara. Kini mereka terpaksa menganggur sejak wabah Covid – 19. ke Gunung Rinjani. ‘’Tapi sekarang ini situasinya sangat sulit. Cari sesuap nasi saja susah. Wisatawan asing cancel semua. Praktis kami tidak ada penghasilan,’’ keluhnya. DiNTB,khususnyaPulauLombokadasekitar1.600tourguideyang khusus menjadi pemandu wisata minatkhususkepegunungan.Jumlah ini belum termasuk yang tidak terdaftar. Dalam situasi normal, mereka banyak memandu wisatawan asing dari empat jalur Pendakian Gunung Rinjani. Namun sejak Covid – 19 mewabah, semua berhenti total. ‘’Saya prihatin dengan teman teman saya anggota APGI. Karena ada imbauan diam di rumah, mereka ikuti. Toh kalau mau kerja tidak ada wisatawan,’’ keluh Ming, sapaan Marzoan Ilhamdi. Sebagian anggota APGI, terma-
suk guide yang belum resmi terpaksa bekerja serabutan demi penghasilan sehari hari. Menjadi pekerja serabutan sekalipun memang bukan solusi di tengah teror wabah Coronavirus. Tapi tidak bekerja berarti tidak makan atau pilihannya berhutang. Ming berharap ada solusi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam sebuah pertemuan dengan APGI se Indonesia beberapa waktu lalu, diusulkan agar ada insentif diberikan kepada anggota APGI yang kini menganggur. Soal jumlah, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hal lain yang terpenting adalah Presiden merealisasikan janji soal relaksasi tagihan kredit perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. (ars)
Putus Rantai Penyebaran Corona, Perlu Kejujuran Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Bertambahnya kasus konfirmasi positif virus corona (Covid-19) diharapkan menjadi atensi serius masyarkat. Khususnya berkaitan dengan anamnesis atau riwayat kesehatan yang dilaporkan kepada dokter maupun petugas kesehatan secara umum. KetuaIkatanDokterIndonesia (IDI) NTB, dr. Doddy Ario Kumboyo, menerangkan saat ini kejujuran merupakan modal utama melawan penyebaran Covid-19. Pasalnya, dengan pemeriksaan kesehatan yang belum banyak dilakukan, tidak ada perbedaan pasti terkait seorang pasien yang telah terjangkit Covid-19 maupun tidak. “Kita berharap betul masyarakat juga jangan berbohong saat dilakukan anamnesis,” ujar Doddy kepada Suara NTB, Jumat (3/4). Hal tersebut salah satunya untuk mengantisipasi pengobatan yang dilakukan pasien ke praktik dokter mandiri. Diterangkan Doddy, salah satu penanganan penyebaran Covid-19 adalah dengan memastikan sebanyak mungkin konfirmasi pasien. Namun dengan keterbatasan alat pemeriksaan, satu-satunya harapan terakhir adalah kejujuran masyarakat sendiri. “Mereka(dokter-dokteryang melakukanpenangananpasien, Red) juga khawatir dengan kesiapan di NTB, seperti di Mataram yang sudah ditemukan kasus terkonfirmasi. Kalau ada jumlahyangmeningkat,apakah sudah siap rumah sakit kita?” ujarDoddy. Dicontohkannya seperti apa yangdialamiKepalaDinasKesehatan (Kadikes) Kota Mataram, dr.UsmanHadi,yangsalahsatu pasienyangberobatkekliniknya belakanganterkonfirmasiCovid19. “Jangan sampai masyarakat dapat stigma kalau Covid-19 itu
jelek. Mereka justru harus mengungkapkan data-datanya. Janganmenutupidiri,supayaadakepastian dokter untuk memisahkan,”ujarnya. Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, IDI NTB telah mengeluarkanimbauanagarseluruh praktikpemeriksaankesehatan mandiri benar-benar dilakukan dengan standard operational procedure (SOP) yang ketat. “Imbauan sudah kita keluarkan,meneruskandariIDIPusat, untuk (dokter) yang berusia di atas 60 tahun tidak usah praktik lah. Kemudian yang punya riwayat sakit jantung, hipertensi, dan lain-lain sebaiknya tidak praktik dulu,” ujar Doddy. Selain itu, untuk yang masih menjalankan praktik mandiri diharapkan benarbenar memperhatikan SOP, khususnya pemakaian alat pelindung diri (APD). “Minimal menggunakan masker N95,” sambungnya. Menurutnya, salah satu kecemasan dari petugas kesehatan saat ini adalah kurangnya APD yang dapat digunakan. Walaupun begitu, dokter-dokter di NTB disebutnya telah menyediakan secara mandiri maupun melalui organisasi kebutuhan APD untuk pemeriksaan mandiri. “Kalau di rumah sakit, kita berharap APD supaya tidak disupportuntukkebutuhandua-tiga hari,seminggu,atausebulan,tapi denganjumlahyangcukupbanyak,” ujar Doddy. Selain itu, diharapkan ada pemeriksaan cepat dalam jumlah, khususnya untuk memisahkan orang yang telah tertular Covid-19 dengan yangbelum.“Sampaisaatinihasil lab yang good standard menggunakan swab ini masih menunggu dikirim ke Jakarta danterlalulama.Dikhawatirkan tidak bisa maksimal memberikanpelayananterhadappasien,” pungkasnya.(bay)
Satuan Brimob Polda NTB dan Jajaran Gelar Baksos Serentak Dari Hal. 1 wilayah Mataram kepada pedagang kaki lima, pedagang asongan, juru parkir, ojek online dan pemulung. Wilayah Sumbawa Besar, di Panti Asuhan Al-Mijan Kemang Kuning Desa Lopok Sumbawa Besar. Kemudian Wilayah Dompu, kepada warga jompo/Lansia di Dusun Kampung Baru Desa Mat-
ua dan Dusun Rasanae Selatan Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Wilayah Bima kepada warga jompo/Lansia di Kecamatan Sape danLambu. Dengan diadakan bakti sosial kata Kabid Humas, diharapkan kehadiran Brimob Untuk Indonesia di saat terjadinya wabah CoVID-19 benarbenar dapat dirasakan oleh masyarakat. (r)
Akuntabilitas Saat Wabah Dari Hal. 1 Sementara ketika ada hal yang membutuhkan diskusi dengan jajaran, khususnya terkait dengan audit atau obyek pengawasan, dilakukan melalui video conference. Tidak hanya berlaku secara internal, pola kerja yang sama diterapkan untuk kegiatan dengan eksternal. “Demikian halnya dengan kegiatan konsultasi BPKP dengan mitra, dilakukan
dengan IT,” jelasnya. Memang ada perubahan signifikan dipicu pandemi Covid - 19. Biasanya dengan pola rapat dan pertemuan, namun kali ini semua dilakukan dengan jarak jauh untuk patuh pada imbauan physical distancing. ‘’Semua itu dilakukan dengan tidak tatap muka tetapi melalui video conference,’’ ujarnya. Dalam proses lain, paling dirasakan pengaruhnya adalah audit kerugian keuangan negara. KewenanganyangadapadaBidang
Korwas Investigasi ini menjadi terbatas. Sementara audit kerugian negara dalam bentuk apapun dihentikan, menyusul sikap dan keputusan sama diambil Aparat Penegak Hukum (APH). suplai kasus yang diminta untuk dihitung kerugian negara dari APH terhenti, karena Kejaksaan maupun Kepolisianjugamenghentikansementara aktivitas penyelidikan dan penyidikan. Penghentian dikhususkan untuk kegiatan audit yang mengharuskan tatap muka.
‘’Untuk Was Invest, memang terhenti kalau prosesnya harus ke BAP (berita acara pemeriksaan) atau yang memerlukan komunikasi atau tatap muka langsung ,’’ jelasnya. Meski demikian, kualitas kinerja pengawasan tetap dijaga. Edi Sunardi yang menggantikan sementara posisi Kepala BPKP sebelumnya Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo, tetap memaksimalkan kewenangan. ‘’Jadi pelaksanaan pengawasan
tetap dilakukan dengan memperhatikan protokoler Covid – 19,’’ pungkasnya. Bagaimana dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)? Lembaga audit negara yang punya tugas dan fungsi utama memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah ini. Kepala BPK NTB melalui Kasubag Humas Okta Anantyo Prasetyo, enggan berkomentar. ‘’Saya belum dapat info dan petunjuk mengenai ini,’’ jawabnya singkat. (ars)
Gubernur Perintahkan Eksekusi Proyek Fisik Dipercepat Dari Hal. 1 Dalam situasi dan kondisi saat ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sehingga OPD diminta mempercepat eksekusi belanja pemerintah. Seperti mempercepat pelaksanaan proyek di lapangan. Terutama proyek-proyek yang tidak perlu dilakukan tender, seperti program pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan. Azhar menyebutkan, proyek yang bisa dipercepat di Dinas Perkim kurang lebih sebanyak
726 paket senilai Rp131,47 miliar. Kemudian ada juga proyek penunjukan langsung sebanyak 113 paket senilai Rp18,3 miliar. ‘’Hari ini kita rapat dengan Biro AP untuk menyederhanakan birokrasi pelaksanaannya. Dalam situasi sekarang ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Toko ditutup, maka ekonomi harus kita gerakkan dengan mempercepat pekerjaan-pekerjaan yang ada di Dinas Perkim termasuk dinas yang lain,’’ katanya. Ia menyebutkan, proyekproyek ada di Dinas Perkim
banyak berupa Pokir seperti penataan jalan lingkungan. Dengan mempercepat pelaksanaan proyek ini, maka masyarakat yang berada di lokasi proyek dapat bekerja di tengah kondisi siaga darurat virus Corona saat ini. ‘’Kemudian proyek pembangunan rumah layak huni. Kita libatkan masyarakat sendiri. Masyarakat yang menerima bantuan bisa bekerja di rumahnya masing-masing. Sehingga ekonomi NTB tidak terlalu terpuruk dalam kondisi sekarang ini,’’ imbuhnya. Mantan Kepala Dinas PUPR
NTB ini mengatakan ratusan paket proyek yang berada di Dinas Perkim akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Proyekproyek tersebut dijadwalkan dilaksanakan mulai April hingga Juli mendatang. Nantinya, rekanan atau penyedia jasa akan diwajibkan menyerap tenaga kerja lokal dimana lokasi proyek berada. Penyedia jasa akan dilarang memindahkan tenaga kerja dari satu proyek ke proyek lainnya. Tujuannya, agar masyarakat yang berada di lokasi proyek dapat bekerja. Sehingga
mereka tidak menganggur dalam kondisi seperti saat ini. ‘’Kita akan atur di dalam regulasinya. Pelaksana yang mengerjakan proyek wajib menggunakan tenaga kerja di lokasi proyek,’’ terangnya. Untuk percepatan pelaksanaan proyek di lapangan, kata Azhar, maka perlu penyederhanaan birokrasi di dalam penayangan rencana umum pengadaan (RUP). Begitu juga dengan penyusunan perencanaan. ‘’Sehingga kita mencari solusi bersama Biro AP,’’ tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 4 April 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Warga Terjangkit DBD di Dompu Terus Meningkat Dompu (Suara NTB) Di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dompu, terus mengalami peningkatan. Bahkan terbilang cukup signifikan. Bagaimana tidak, dari 44 kasus per 30 Maret, kini sudah ditemukan total 60 kasus. Beruntung tak ada korban jiwa akibat penyakit menular berbasis lingkungan tersebut. Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, Skm., kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (3/4) menyampaikan, data terakhir yang dihimpun dari Puskesmas, Rumah Sakit Umum
(RSU) Pratama dan RSUD Dompu, tercatat 60 orang pasien positif DBD. “Secara ini (medis) sudah didiagnosa oleh dokter memang positif DBD,” ungkapnya. Kendati hasil pemeriksaan menyatakan mereka
positif tertular penyakit demam berdarah lewat gigitan nyamuk Aedes Aegypti, namun sebagian besar telah berhasil dipulihkan setelah menjalani perawatan medis satu sampai dua hari. Bahkan untungnya, lanjut
Rahmat, selama tiga bulan terakhir belum ada pasien dinyatakan meninggal akibat penyakit ini. “Sampai hari ini Alhamdulillah belum ada yang meninggal. Orang yang dirawat pun sembuh,” ujarnya. Meningkatnya temuan kasus DBD, menurutnya penting menjadi perhatian semua pihak, walaupun tengah dalam ancaman penyebaran Covid19. Fogging pada wilayah dengan temuan kasus yang gencar dilakukan saat ini, bagin-
ya bukan sebuah langkah efektif dalam menekan penularan. Baiknya, yakni menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang diwujudkan dalam bentuk 3M (mengubur, menguras, membersihkan atau mendaur ulang) sumber genangan air. Ketika langkah tersebut dimaksimalkan masing-masing rumah tangga, ia meyakinkan rantai penularan penyakit yang telah memakan korban jiwa pada 2019 itu akan terputus. Sebab tak ada lagi
media tempatnya berkembangbiak. “Fogging ndak perlu kita laksanakan, DBD kalau nda ada tempat dia berkembangbiak bagaimana dia mau menular. Bahkan itu (PHBS) cara untuk mencegah semua penyakit menular, termasuk Covid-19 ini,” pungkasnya. (jun) Rahmat (Suara NTB/jun)
Honor Atlet Dibayar Tuntas, Pelatih Belum Cair Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB telah membayar tuntas honor atlet Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB. Pembayaran honor atlet dilakukan KONI NTB sebelum melepas kepulangan atlet di Rusunawa Batu Layar, Lombok Barat (Lobar), 2 April lalu. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB, H. Andy Hadianto diwawancara Suara NTB mengatakan honor atlet diberikan Rp 1,750 juta tiap bulan. Dan hari itu semua atlet mendapatkan haknya sepenuhnya sebelum dipulangkan di Kabupaten/kota di NTB. “Semua hak atlet kita kasih, seperti honor dibayar lunas selam dua bulan,” jelas Andy. Menurut Andy, pada hari itu KONI NTB baru menyelesaikan hak atlet, sementara untuk honor pelatih belum diberikan karena uang yang dikantongi KONI NTB saat itu hanya untuk atlet. Sementara untuk honor atlet dijanjikan dibayar paling lambat, Senin (6/4) esok. “Untuk honor pelatih akan dibayarkan setelah ini. Mudah-mudahan bisa dicaorkan secepatnya, paling lambat besok Senin,” ucapnya. Sementara itu Pelatih Pelatda PON yang tak ingin disebutkan namanya memibta KONI NTB untuk tidak menunda terlalu lama pembayaran honor pelatih, sebab situasi saat ini sedang sulit. Dalam hal ini
pelatih butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di bulan ini. Sebab di bulan pertama honor pelatih baru dibayarkan setengah, sisanya belum dibayar hingga me-
masuki April. “Honor kami di bulan Februari baru terima setengah. Kalau bisa dibayarkan semua dan jangan ditunda apalagi dibayar setengah,” harapnya. (fan)
(Suara NTB/fan)
HONOR - Bagian Keuangan KONI NTB tengah mencairkan honor atlet di Asrama Atlet di Rusunawa Batu Layar, Lombok Barat (Lobar), Kamis (2/4) lalu.
TKI Asal Dompu Meninggal di Malaysia Dompu (Suara NTB) Salah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dompu di Malaysia, dikabarkan meninggal. Ia Muhidin warga Dusun Sori Kelate Desa Calabai Kecamatan Pekat. Jenazah almarhum saat ini dalam proses pemulangan menuju NTB. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, SH., kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (3/4) menyampaikan, kabar meninggalnya TKI tersebut diterima dua hari lalu. Karenanya, upaya pemulangan jenazah langsung dikoordinasikan ke pihak keluarga dan BP3TKI Mataram. “Sekarang jenazah masih di Malaysia, masih diproses untuk pemulangan,” terangnya. Dalam proses pemulangan TKI meninggal akibat sakit yang diderita ini, lanjut dia, Disnakertrans sempat kesulitan melacak identitasnya. Karena setelah berangkat prosedural dan pulang akibat kontrak kerja berakhir, ia kembali berkerja ke Malasya tanpa melengkapi dokumen ketenagakerjaan. Sehingga tidak tercatat dalam sistem atau ilegal. Setelah ditelusuri lebih jauh, termasuk lewat PJTKI yang pernah memberangkatkannya di Lombok, baru diketahui yang bersangkutan memang warga asli Dompu. “Informasi yang kami dapat pihak Malaysia hanya bisa mengirimnya sampai bandara Lombok. Nah sekarang sedang kita komunikasikan dengan istrinya untuk menerima jenazah, karena tujuan pengiriman atas nama istrinya,” jelas dia. Belum berani dipastikan apakah Muhidin meninggal akibat kecelakaan kerja atau terpapar virus Covid-19. Namun mengingat riwayatnya berada pada negara dengan temuan kasus positif Corona, langkah-langkah yang akan diambil dalam penjemputan serta pemakaman akan dikoordinasikan terlebih dahulu. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) serta penggunaan ambulan khusus dalam proses tersebut, menurutnya tepat diambil sebagai langkah antisipasi masuknya virus mematikan itu. Meski begitu, keputusan akhir tetap mengacu pada kesepakatan bersama serta hasil rekam medik dari rumah sakit di Malasya. “Kita harus membaca dulu rekam medik dari rumah sakit di Malaysia. Penggunaan alat pengaman sebetulnya perlu juga,” pungkasnya. (jun)