Edisi Rabu, 04 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 4 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 29 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Silaturahmi di Pancor

Ali BD: Santai Saja Hadapi Pilkada MENGHADAPI perhelatan politik Pilkada, tidak perlu tegang. Pilkada adalah rutinitas lima tahun sekali yang biasa-biasa saja. Pilkada bukanlah sesuatu yang berat yang harus dipikirkan.

Demikian pandangan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok saat silaturahim di Pancor, Selasa (3/ 4) kemarin. Karenanya, kata Amaq Asrul, dimana kampanye, ia tidak pernah mengajak orang memilihnya.

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

NGURISANG - Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan saat melakukan prosesi acara ngurisang dengan memotong rambut anak yang sedang diaqiqah di Masjid Nurul Hidayah, Sikur, Selasa kemarin

Kewajiban Pemerintah Bantu Pembangunan Masjid MASYARAKAT Islam di Lombok, sangat gemar dalam membangun masjid. Ke-Islam-an orang Sasak sangat tinggi. Dimana-mana orang Sasak membangun masjid.

Membangun masjid merupakan amal jariah yang sangat besar pahalanya. Kewajiban pemerintah adalah membantu warga membangun.

Demikian disampaikan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan saat menghadiri kegiatan peringatan Isra’ mi’raj di Masjid Nurul Hidayah Tinggar Timuq Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (3/4) kemarin. Masjid sangat penting dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia.

Bersambung ke hal 15

Lombok Marathon 2017

Ditreskrimsus Usut Penggunaan APBD Sejumlah pihak yang dipanggil selain Ketua KONI NTB, H.Andy Hadianto, juga sejumlah pihak dari Dinas Pariwisata NTB. Mereka diminta penjelasan terkait alokasi anggaran selama pelaksanaan event yang berlangsung Februari 2018 lalu dan sempat kacau.

Syamsudin Syamsudin Baharuddin Baharuddin

(Suara NTB/ars)

TO K O H

‘’Keteranganketerangan mereka kan sudah kita minta, sekarang verifikasi. Kita fokus pada (indikasi) Tipikornya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Penyelidikan event Lombok Marathon 2017 masih berlanjut. Sejumlah pihak di KONI NTB dan Dinas Pariwisata (Dispar) NTB dipanggil. Mereka diklarifikasi soal penggunaan APBD dalam event bertaraf internasional itu.

500 Desa Miskin BADAN Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB menyebutkan, sebanyak 500 desa di daerah ini masuk kategori miskin. Untuk akselerasi penurunan, 500 desa ini akan dikeroyok oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bersambung ke hal 15

H. Ridwan Syah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

JAJAKAN SUVENIR - Terus meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah dimanfaatkan para pedagang asongan untuk menjajakan suvenir. Keberadaan pedagang asongan ini, sudah sangat mendesak ditertibkan karena kerap dikeluhkan mengganggu kenyamanan wisatawan.

Nunggak Miliaran Rupiah PEMPROV NTB menargetkan perolehan pendapatan RSUP NTB pada tahun 2018 ini sebesar Rp 152 miliar. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menunggak pembayaran klaim miliaran rupiah ke RSUP NTB dari pasienpasien yang dirujuk berobat ke rumah sakit milik provinsi tersebut.

Direktur RSUP NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM menyebutkan, pada tahun 2017, BPJS menunggak sekitar Rp 30 miliar.

Bersambung ke hal 15

Revitalisasi Wisata Sejarah Hindu di Lombok

(Suara NTB/ist)

H.L. H.L. Hamzi Hamzi Fikri Fikri (Suara NTB/nas)

DUA JARI - TGH. Ahyar Abduh alias TGA bersama para kader PDIP menyampaikan simbol dua jari sebagai nomor urut AhyarMori saat kampanye dialogis tingkat provinsi, di Lapangan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Selasa (3/4).

Tak Dukung Ahyar-Mori, Silakan Keluar dari PDIP Tanjung (Suara NTB) Para parpol pengusung pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) kian mengokohkan komitmen mereka untuk

bekerja keras memenangkan duet ini. PDIP NTB misalnya, telah mengeluarkan seruan tegas bagi kader yang tidak mendukung pasangan yang diusung dan didukung sembilan parpol ini.

Bersambung ke hal 15

MESKI mayoritas penduduk NTB adalah muslim, pasangan ZUL-ROHMI tetap merasa penting untuk mendengarkan aspirasi dari kalangan agama lainnya. Salah satu komunitas masyarakat yang beberapa kali mereka datangi adalah komunitas masyarakat Hindu. Banyak aspirasi dan harapan yang disampaikan pada pasangan ini. Di antaranya komitmen ZUL-ROHMI tentang pendidikan dan semangat kebhinnekaan. Mereka berharap bahwa ZUL-ROHMI mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada perlakuan yang berkeadilan kepada semua kalangan masyarakat di NTB. Di Kota Mataram khususnya, jumlah masyarakat beragama Hindu hampir mencapai 15% dari total penduduknya.

Bersambung ke hal 15 Calon Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah saat bersilaturahmi dengan komunitas Hindu di Kota Mataram.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Revisi RTRW Mandek Berdayakan Pengangguran UNTUK lebih memberdayakan pengangguran yang berada di kelurahan Karang Pule, sejak awal Maret lalu pihak kelurahan membentuk kelompok usaha yang sudah diberikan pelatihan. “Pelatihannya dilakukan oleh Dinas Sosial berupa keterampilan perbengkelan dan tata rias,” terang lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman kepada Suara NTB. Total ada empat kelompok usaha yang dibentuk untuk menerima pelatihan serta bantuan peralatan.

“Sekarang masih menunggu bantuan peralatan(Suara NTB/uul) nya yang sudah dijanjikan H. Taufiqurrahman oleh dinas,” imbuhnya. Taufiq menerangkan kelompok usaha tersebut memang dibentuk untuk mengurangi pengangguran, terutama di dua lingkungan yaitu Karang Pule dan Karang Seme. Apalagi kedua lingkungan tersebut memiliki sejumlah masalah yang menjadi dasar pembentukan kelompok usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan ini.

“Karang Pule ini memang disana banyak terjadi kenakalan remaja yang diakibatkan mereka putus sekolah, sedangkan Karang Seme memiliki jumlah transgender yang cukup banyak,” jelasnya. Ia menambahkan, Karang Pule sendiri memiliki kesan negatif masyarakat karena sering terjadi kasus kejahatan di sana. “Padahal sudah sering kita lakukan razia disana, tetapi kembali lagi terulang,” kata Taufiq.

Dengan pembentukan kelompok usaha itu yang beranggotakan 2-5 orang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran di lingkungan tersebut. “Kalau alatnya sudah diberikan, nanti mereka bisa mandiri,” ujarnya. Pihaknya berharap kelompok usaha itu bisa berkembang lebih banyak lagi dan menampung lebih banyak anggota. Taufiq mengatakan pihaknya sekarang sedang berupaya untuk mencarikan tempat bagi kelompok usaha tersebut agar memiliki tempat sendiri.

“Kita diminta untuk mencarikan lahan di sekitaran Karang Pule yang bisa kita jadikan tempat menampung alat-alatnya nanti,” terangnya. Dengan demikian, mereka tidak perlu bersusah payah lagi mencari tempat sendiri. (uul)

287 Izin Usaha di Mataram Tertunda Mataram (Suara NTB) Ketidakjelasan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram berpengaruh terhadap sektor jasa dan perdagangan. Sebanyak 287 izin tidak bisa diproses (tertunda).

“Banyak usaha perdagangan dan jasa harus menunggu.

Termasuk pembangunan Rumah Sakit Jantung tertunda,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Selasa (3/4).

Cok, sapaan akrabnya menjelaskan detail, perkiraan investasi yang tidak dapat beroperasi di Mataram disebabkan oleh izin yang belum terbit.

Pertama, rencana pembangunan di atas lahan 733.967 meter persegi tidak bisa tergarap maksimal. Jika diasumsi-

kan 100 meter persegi bidang tanah dihargakan Rp 150 juta.

Artinya, Rp 1,1 triliun harga tanah tidak terbayar.

Demikian pula asumsi bangunan tertunda mencapai Rp 1,7 triliun dengan perhitungan penyerapan tenaga kerja 10 persen dari jumlah penduduk atau 46.800 jiwa tidak bisa terserap di dunia kerja. Faktor lain diluar investasi juga diakui, mempengaruhi ritme kerja.

“Kita sudah bergerak cepat.

Pekerjaan yang bisa dikerjakan tahun 2017. Dengan tata ruang yang belum ada, keputusan tidak bisa berjalan den-

gan baik,” ujarnya. Di lain pihak, Pemprov NTB menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan mencapai Rp 1,5 triliun.

RTRW yang tak kunjung selesai sejak 2015 lalu jelas mempengaruhi PAD Kota Mataram. Paling dirasakan penurunan drastis di tahun 2017. Target PAD sektor perizinan Rp 3,2 miliar terealisasi 81 persen atau sekitar Rp 2,6 miliar. “Iya, jelas berpengaruh ke PAD,” tambahnya.

Peliknya permasalahan RTRW tidak saja dirasakan oleh pemerintah. Masyarakat

”

Dengan tata ruang yang belum ada, keputusan tidak bisa berjalan dengan baik

juga secara tidak langsung merasakan dampaknya. Terutama pada penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, Cok mengharapkan pengusaha yang hendak berinvestasi di Kota Mataram tidak menunggu Perda RTRW diundangkan. Mereka diminta memenuhi syarat - syarat lain

(Suara NTB/dok)

Cokorda Sudira Muliarsa seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Ketika produk hukum itu selesai maka tidak menunggu lama. (cem)

Jadi PR Utama KALANGAN legislatif menyambut baik mutasi belasan kepala pasar di Kota Mataram. Pergantian kepala pasar itu memunculkan harapan baru di kalangan Dewan. ‘’Dengan mutasi/rolling ini diharapkan terjadi penyegaran dalam lingkup kerja yang baru,’’ kata anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., kepada Suara NTB, Selasa (3/ 4) kemarin. Dengan penyegaran ini, diharapkan ada gairah baru untuk lebih giat lagi mencapai target-target (Suara NTB/dok) yang telah ditetapkan.

I Wayan Wardana Sedangkan maaslah adanya purnawirawan TNI menduduki jabatan kepala pasar, menurut dia, tidak perlu dipolemikkan. ‘’Yang penting kompetensinya. Harus ada parameter dalam mengukur kinerja seseorang,’’ imbuhnya. Apalagi ada anggapan bahwa Pasar Kebon Roek merupakan yang paling rawan di antara pasar-pasar lainnya. Wardana menilai, pengangkatan purnawirawan TNI sebagai kepala pasar merupakan strategi. ‘’Untuk mencapai target itu memang diperlukan, dan saya rasa dinas terkait pasti mempertimbangkan dengan matang,’’ ucapnya. Masalah strategi itu cocok atau tidak, tentu harus lihat perkembangan ke depannya,’’ katanya lagi.

Pada bagian lain, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kondisi pasar tradisional yang belum mampu memberikan kenyamanan, baik bagi pedagang maupun pembeli.

Seperti parkir kendaraan yang masih amburadul. Pasar yang becek dan bau. ‘’Itu menjadi PR utama yang harus diselesaikan oleh dinas terkait. Untuk idealnya pasar tradisional itu harus bersih, aman, nyaman, tempat parkir memadai dan bersih dari praktikpraktik pungli dan premanisme,’’ terang mantan kepala lingkungan ini. Kalau kondisi ideal itu sudah terwujud, Wardana yakin akan berkontribusi besar terhadap PAD Kota Mataram.

Untuk itu, Dinas Perdagangan Kota Mataram harus punya inisiatif yang bersifat solutif untuk mengatasi hal ini. ‘’Di daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa,’’ tanyanya. Apalagi sekarang ada tren, bahwa pasar tradisional menjadi salah satu tempat yang ingin dikunjungi wisatawan. Terutama wisatawan dari mancanegara. Dikatakan Wardana, mindset Pemkot Mataram mengenai pasar tradisional harus diubah.

Bahwa, pasar tradisional bukan lagi hanya tempat bertemunya pedagang dan pembeli, tapi juga wisatawan. ‘’Ini perlu sinergi antar dinas/instansi terkait, untk bisa membaca trend/peluang ini. Inovasi dan kreatifitas itu kata kuncinya,’’ demikian Wardana. (fit)

562 Pejabat Pemkot Mataram Belum Laporkan Hartanya Mataram (Suara NTB) Batas pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir 31 Maret lalu. Dari 1.159 pejabat Pemkot Mataram yang wajib lapor hanya 51,51 persen atau 597 pejabat yang telah melapor. Sementara, 562 pejabat belum melaporkan harta mereka.

Dari tingkat kepatuhan pelaporan 587 pejabat melapor tepat waktu. Sedangkan, 1,68 persen atau 10 pejabat terlambat. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, progres pelaporan harta kekayaan pejabat di lingkup Pemkot Mataram baru mencapai 51 persen.

Pencapaian pelaporan ini dinilai relatif baik jika dibandingkan dengan daerah lain. Yang berat pada sistem pelaporan elektronik sulitnya mengakses apalagi pada detik - detik terakhir. “Rata - rata baru ngirim se - Indonesia pas detik - detik terakhir. Jadi di situ beratnya,” ucap Nelly didampingi Sekretarisnya, Taufik Priyono, Selasa (3/4).

Rata - rata pejabat yang memproses pelaporan harta kekayaan mereka belum menerima token dari KPK. Padahal data serta dokumen lainnya sudah diinput. Kemungkinan kata Nelly, ada kekeliruan alamat email sehingga menyulitkan pegawai.

LHKPN berbasis elektronik adalah tahun pertama. Pihaknya membutuhkan proses sosialisasi agar memberikan paradigma bagi pejabat. Proses transisi dari manual ke elektronik butuh proses panjang. Apalagi dengan kemampuan SDM ada yang tidak bisa mengoperasionalkan komputer. Pihaknya kata Nelly, sudah menyiapkan admin membantu SKPD yang tidak mampu mengakses. “Masing - masing SKPD ada adminnya sendiri,” ujarnya.

Taufik menambahkan, secara keseluruhan rekap pejabat yang memiliki harta buncit dan sebaliknya belum bisa diakses. Komisi Antirasuah sedang melakukan perekapan secara nasional. Jika ini selesai, KPK dipastikan akan mempublikasikan. Terhadap pejabat pensiun, terang dia, diberikan waktu tiga bulan pascapensiun untuk melaporkan harta kekayaan mereka. (cem)

(Suara NTB/cem)

MONUMEN BAHARI - Personel TNI sedang membangun pondasi monumen bahari dan Panser di Taman Malomba, Ampenan, Kota Mataram, Selasa (3/4). Dua monumen tersebut akan dipasang pada puncak event Multilateral Naval Komodo Exercise yang diselenggarakan pada 3 – 9 Mei 2018 mendatang.

LIPI Kunjungi Kampung KB di Mataram Premanisme dan Pungli di Pasar Mataram (Suara NTB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, mengunjungi Kampung KB yang merupakan binaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru.

Kunjungan LIPI yang dipimpin oleh DR. Agustina Situmorang, Selasa (3/4) dimaksudkan untuk mengetahui strategi daerah dalam penguatan peran keluarga. Dalam hal ini, peran ibu, anak, remaja dan lansia berkualitas di era globalisasi.

“Tadi pagi (kemarin,red) kita ada kunjungan dari LIPI ke Kampung KB di Geguntur.

Kemudian dilanjutkan besok pertemu dengan beberapa OPD di Bappeda,” kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno.

Sutrisno menambahkan, kampung KB diresmikan oleh Walikota Mataram non aktif, H. Ahyar Abduh 23 Maret 2016 tersebut sebagai miniatur program pembangunan dari seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Mataram.

Intervensi program pun dilaksanakan bersama - sama

Kebon Roek akan Dibasmi

(Suara NTB/ist)

PENJELASAN - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno saat mendengarkan penjelasan perwakilan LIPI Jakarta, DR. Agustina Situmorang saat mengunjung Kampung KB di Lingkungan Geguntur Kelurahan Jempong Baru. dan secara terintegrasi. Ini dimaksudkan sambung dia, mempercepat terbentuknya keluarga yang berkualitas. Keberhasilan program Kampung KB di Kota Mataram, pihaknya secara bertahap akan membentuk Kampung KB lainnya di Kota Mataram.

Saat ini, sudah ada enam Kampung KB di enam kecamatan. “Insya Allah, tahun 2018 ini akan kita bentuk 12 Kampung KB di Mataram,” katanya.

Kepala Lingkungan Geguntur, H. Ahyar mengatakan, keberhasilan Kampung KB di

wilayah karena adanya komitmen bersama dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua stakeholder lainnya untuk memajukan masyarakat. Sehingga, program KKBPK berjalan dengan baik. Di antaranya, kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan lain sebagainya.

“Alhamdulillah, sekarang tidak ada kenakalan remaja, kawin muda dan putus sekolah karena semua telah disepakati awiq - awiq,” demikian kata dia. (cem/*)

Indikator Penilaian Kota Layak Anak Dinilai Semakin Berat

(Suara NTB/cem)

SIAPKAN DOKUMEN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany bersama stafnya sibuk menyiapkan dokumen dan mengisi kuisioner penilaian Kota Layak Anak.

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengaku deg degan dengan indikator penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun ini. Pasalnya, instrumen penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin berat.

“Kalau tahun kemarin kita lebih enak. Tinggal ngisi - ngi-

si saja. Sekarang ini semakin berat dengan lintas koordinasi harus rinci dari sisi anggaran, SOP dan penanganan selanjutnya,” papar Dewi ditemui, Selasa (3/4). Beratnya instrumen penilaian itu membuat Dewi tidak berani memasang target. Walaupun sebelumnya, Kota Mataram mendapatkan penghargaan tingkat pratama sebagai Kota Layak Anak.

Dia mengambil salah satu contoh instrumen penilaian

meski diisi berkaitan dengan penanganan anak di daerah rawan konflik. Apakah mendapat akses kesehatan, bantuan hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Penilaian itu harus dijawab dan disertai dokumen pendukung.

Faktor lain diluar administrasi lanjut dia, seperti pusat perkantoran dan Puskesmas harus bebas asap rokok, titik - titik di Kota Mataram harus bebas iklan rokok, pekerja anak dan lain sebagainya masih jadi tantangan. “Disos saya lihat sudah turun menertibkan anak jalanan,” tambahnya.

Secara perlahan sambung dia, akan dikoordinasikan dengan masing - masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Dengan harapan, mereka juga proaktif mendukung program KLA. Namun dia tetap memiliki harapan bahwa sinergitas antar OPD, NGO, dunia usaha, media massa dan masyarakat bisa memberikan nilai positif. Terutama mendukung Mataram sebagai Kota Layak Anak. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tidak saja masalah semrawutnya pengelolaan pasar, aksi premanisme dan dugaan pungli jadi momok menakutkan terjadi di pasar tradisional di Kota Mataram. Dua persoalan ini jadi tantangan terberat yang secara perlahan akan dibasmi oleh Kepala Pasar Kebon Roek yang baru, Peltu (Purn) H.M. Subiakto.

Ditemui Selasa (3/4) Subiakto terlihat sudah aktif bekerja setelah dilantik Senin (2/4) lalu.

Dia tak lagi mengenakan seragam loreng dan mengokang senjata. Pagi kemarin, ia disibukan mengatur pedagang dan menggali informasi dari rekan kerjanya di Pasar Kebon Roek. “Tadi saya sudah ada audiensi dengan perangkat petugas pasar,” katanya.

Sebagai pejabat baru dengan pengetahuan relatif minim mengenai manajemen pasar, ia mengaku perlu banyak menggali informasi terkait permasalahan di pasar. Subiakto pertama kali melakukan pendekatan bersama staf untuk meluruskan pekerjaan sesuai aturan. Kedua, membangun komunikasidenganpedagang.Bisa saja, pedagang memiliki keluhan yang nanti dilakukan perbaikan.

Di satu sisi, ayah tiga anak ini menuturkan menjalankan amanah dengan berbagai persoalan di pasar tidak segampang membalik telapak tangan. Perlu pendekatan - pendekatan serta bersosialisasi dengan pedagang demi mewujudkan peningkatan keamanan dan kenyamanan.

“Saya lihat ada pro - kontra. Insya Allah, pengalaman selama berdinas sebagai TNI AD, Kebon Roek bisa saya atasi,” jawabnya.

Aksi premanisme di Kebon Roek diakui santer terdengar di telinganya. Meskipun demikian, Subiakto tidak langsung memvonis seseorang itu berbuat. Perlu pendekatan secara persuasif.

Demikian pula, indikasi pungli dan percaloan. Dua permasalahan ini akan dihentikan (basmi). Setelah diberikan arahan tapi tidak ada perbaikan, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengambil tindakan hukum selanjutnya.

Subiakto yang purnatugas di TNI Angkatan Darat tahun 2012 lalu menegaskan, pungutan liar (pungli) menjadi momok dan pantangan bagi dirinya dan staf.

Perbuatan demikian dinilai tidak benar dan akan jadi musuh bagi dirinya pribadi. “Ada pungli mungkin dipengaruhi oleh faktor x, sehingga ini akan saya lakukan pendekatan,” tandasnya.

Lalu bagaimana mengenai target retribusi? Subiakto mengaku cukup kaget dengan retribusi tidak tercapai di tahun 2017 lalu. Pasar Kebon Roek dengan tipe A seharusnya memberikan kontribusi besar bagi daerah. Tahun lalu target Rp 560 juta per tahun dengan akumulasi pendapatan sebulan Rp 45 juta tidak terserap 100 persen. Nantinya kebersamaan dibangun bersama staf, juru pungut, petugas keamanan dan pedagang diharapkan bisa mengejar target. (cem)

(Suara NTB/cem)

LAKSANAKAN TUGAS - Kepala Pasar Kebon Roek, H.M. Subiakto (kiri) yang baru dilantik langsung melaksanakan tugasnya dan memberikan pengarahan ke pedagang agar menjaga kebersihan dan lainnya, Selasa (3/4).

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

YPK Kritik BPOM dan Disdag Soal Pengawasan Produk Mataram (Suara NTB) Ibarat pemadam kebakaran, BPOM intens melakukan pengawasan tatkala sudah muncul persoalan. Begitu juga dengan Dinas Perdagangan. Demikian kritik Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK).

(Suara NTB/bul)

H. Moh Saleh

Kritik ini menyusul adanya temuan makanan ikan kalengan yang mengandung parasit/ cacing. Meskipun tak terjadi di NTB. BPOM dan Dinas Perdagangan bergegas melakukan pengecekan produk, setelah adanya instruksi pusat untuk penarikan beberapa produk serupa dari pasaran.

“YPK NTB berharap kepada BPOM Mataram untuk

melakukan uji lab lebih serius dan kontinyu. Jangan setelah ada kejadian, setelah ada temuan baru ribut,” kata Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH., MH. Seperti diketahui, BPOM menginstruksikan menarik 27 merek produk ikan kalengan dari pasaran. Diantaranya, ikan kaleng merek ABC, ABT, Ayam Brand, Botan, CIP,

Dongwon, DR. Fish, Farmerjack, Fiesta Seafood, Gaga, Hoki, Hosen, IO, Jojo, Kings Fisher, LSC, Maya, Nago/Nagos, Naraya, Pesca Poh Sung, Pronas, Ranesa, S&W, Sempio, TLC dan TSC. Tim terpadu juga telah melakukan sidak ke sarana-sarana penjualan yang ada di Kota Mataram. Dengan hasil, puluhan kaleng produk dari beberapa

merek tersebut ditarik.

Uji produk yang dilakukan BPOM Mataram juga dipertanyakan.

Publik tak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh BPOM. Padahal, seharusnya publik diberikan informasi, terkait produk apa saja yang telah diuji, dan hasil uji laboratorium yang dilakukan BPOM. Dengan demikian, publik/konsumen terutamanya dapat mengetahui mana saja produk-produk obat dan makanan yang dinyatakan aman dikonsumsi/digunakan.

Demikian juga kepada Dinas

(Suara NTB/bul)

3 ribuan produk, obat dan makanan. Tahun ini, hal yang sama juga akan dilakukan.

Ribuan produk inipun, dilakukan dengan skala prioritas. Tentu agar mutu produk yang ada di pasar benar-benar terjamin keamanannya bagi konsumen.

Pengawasan dilakukan dengan pola free market (sebelum dipasarkan) dan post market (setelah dipasarkan).

Suarningsih menegaskan, untuk meminimalisir peredaran produk dilarang beredar, pengawasan dilakukan dari distributor dan produsen besarnya yang ada di Mataram. (bul)

Edarkan Uang Baru ke Pelosok BI Gandeng TNI AL

Nasib Petani Tembakau Makin Tak Jelas di Tahun Politik Mataram (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB mempertanyakan keberadaan wakil rakyat NTB yang ada di pusat. Baik yang di DPR-RI, maupun di DPD RI. Ditengah ketidakpastian keberpihakan pemerintah pada petani tembaku.

Apalagi di tahun politik seperti ini, petani tembakau cenderung dilepas begitu saja oleh pemerintah. Padahal, dari produksi tembakau inilah, ekonomi negara dan rakyat di daerah ditopang. APTI juga mempertanyakan peran pemerintah daerah, yang dinilai hilang suara menyuarakan nasib petani tembakau.

“Apalagi gubernur masa jabatannya sampai September.

Petani tembakau jalan sendiri-sendiri,” kata Ketua APTI Provinsi NTB, Saminuddin.

Ditahun politik ini, ia melihat pemerintah justru lepas tangan. Seharusnya pemerintah benar-benar hadir di tengah ketidakpastian ini. Misalnya, memberikan informasi yang jelas tentang prediksi cuaca, serta kebijakan pemerintah kepada petani tembakau.

Bukankah cuaca iklim tak bisa diintervensi pemerintah?

Saminuddin mengatakan, pemerintah dengan membaca situasi, dapat mengeluarkan kebijakan untuk menentukan masa tanam yang tepat. Saat ini, petani tembakau sedang mulai mempersiapkan pembibitan. Perkiraan masa tanamnya pada April hingga Juni mendatang.

“Dengan cuaca yang tidak menentu ini, pemerintah juga bisa memberikan fasilitas asuransi kepada petani tembakau, agar tidak merugi jika sewaktu-waktu sudah melakukan penananaman, di tengah jalan dihantam cuaca yang tidak sesuai. Bisa menanam lagi,” katanya.

Sahminuddin kepada Suara NTB Selasa (3/4) kemarin menjelaskan, hal – hal semacam itu tidak jelas intervensi pemerintah. Asosiasi yang adapun, pemerintah tak melibatkannya.

Demikian juga untuk bahan bakar alternatif. Pemerintah sudah menganggapnya selesai pada tahun 2010 lalu. Padahal, jika dikatakan jujur, 70 sampai 80 persen petani tembakau masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar alternatifnya.

“Kenapa pemerintah tidak memikirkan itu. Demikian juga mengenai DBH-CHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Peruntukkannya juga tidak jelas kepada petani, terutama kepada daerah produsen. Sama saja, pemerintah pusat juga tidak memberikan solusi,” ujarnya.

Sebut saja bagaimana ketidakadilan pemerintah kepada petani tembakau. Tahun ini target penerimaan DBHCHT dari Rp 150 triliun di luar pajak rokok, dinaikkan menjadi Rp 156 triliun. NTB adalah daerah kedua penghasil tembakau virginia, setelah Jawa Timur.

Data Pemprov Jawa Timur, produksi tembakau virginianya 60 persen untuk kebutuhan nasional, NTB dihitung sebesar 28 persen. Seharusnya, jika DBH-CHT diperuntukkan kepada petani tembakau, besaran DBH-CHT yang mengucur ke NTB tentu nomor dua setelah besaran yang diterima Jawa Timur.

Buktinya, NTB yang produksinya mencapai 45.000 ton pada tahun 2010, hanya menerima Rp 109,3 miliar. Sementara Jawa Tengah yang hanya memproduksi 24.000 ton, alokasi DBH-CHT yang diterimanya sebesar Rp 265 miliar. Demikian seterusnya, sejak tahun 2015 hingga 2017.

RUU Pertembakauan juga tak rampung hingga saat ini. Bahkan pemerintah berencana menggantinya dengan Peraturan Menteri. Itupun tidak ada kejelasan kebijakannya kepada petani tembakau.

Belum lagi Sahminuddin berbicara banyak hal di daerah yang kaitannya dengan pertembakauan ini. Harapannya, tahun ini petani tembakau akan lebih kuat “bertarung” sendiri di tengah hiruk pikuk musim politik. (bul) Sahminuddin

Perdagangan, harapannya pengawasan dapat dilakukan lebih intensif terhadap produk yang beredar di pasaran. Lalu berikan tindakan tegas kepada pengusahanya, jika terbukti menjual produk yang dilarang beredar.

“Jangan hanya pembinaan.

Kalau sekedar pembinaan, itu hanya menghabiskan anggaran.

Kedepankan hukum, kalau tidak demikian, konsumen yang menjadi korban,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Mataram, Ni GAN Suarningsih mengatakan pengujian rutin dilakukan. Tahun 2017 lalu menguji setidaknya

(Suara NTB/bul)

MINYAK CURAH - Minyak curah masih sangat diminati konsumen. Terutama konsumen pedesaan. Mengingat harganya yang relatif lebih rendah dari harga minyak goreng kemasan.

Minyak goreng curah ini belum sepenuhnya dijamin higienitasnya. Karenanya, pengawasan tetap dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Salah satu pedagang minyak goreng curah di pasar Bertais Mataram.

Mataram (Suara NTB) Tim dari Bank Indonesia akan melakukan pembaharuan uang lusuh yang dipegang oleh masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok. Tak tanggungtanggung, Bank Indonesia bekerjasama dengan Angkatan Laut, dikerahkan kapal perang untuk menjangkau daerah terpencil itu.

Rencanananya, kegiatan pengedaran uang ini akan dilakukan pada 9 hingga 14 April 2018 ini. Beberapa daerah yang menjadi tujuan kas keliling ini, Pulau Moyo, Pulau Bajo Pulo, Desa Pusu, dan Pulau Medang. Seluruhnya adalah kawasan di Provinsi NTB. Rencananya, kapal yang digunakan adalah KRI HIU 634.

“Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, terutama soal peredaran uang tunai, punya kewajiban mengedarkan uang dalam keadaan baik kualitasnya, cukup redenominasinya, itu diseluruh wilayah NKRI yang kriterianya 3T, terdepan, terpencil dan tertinggal,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani.

Sasarannya yang dipilih adalah pelosok yang khusus, dan susah dijangkau. Karenanya, dikerahkan kapal perang untuk mudah menjangkaunya.

“Karena transportasi ke sana yang agak susah. Kami secara nasional ada MoU dengan Mabes AL. Kita bisa meminta bantuan AL untuk membantu

transportasinya,” jelas Achris.

Kegiatan utama yang dilakukan adalah kas keliling melayani penukaran uang rupiah. Dari uang lusuhmenjadiuangbaru.Memberikan edukasi kepada masyarakat, menyalurkan bantuan pendidikan, serta bantuan kesehatan.

Untuk kegiatan kas keliling ini, Bank Indonesia menyediakan uang baru seluruh pecahan.

Masing-masing sasaran disediakan minimal Rp 400 juta. Atau sekitar ± Rp 2 miliar disediakan. Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, untuk menginformasikan kepada masyarakatnya agar menyediakan uang-uang lusuhnya untuk ditukarkan ke uang baru.

“Sayang juga kita sudah bawa uangnya kalau tidak ada yang mau nukar. Disiapkanlah dari sekarang,” ujarnya.

Tidak hanya uang lusuh, kegiatan kas keliling ini juga menyediakan penukaran uang sobek. Asalkan, kriteria sobeknya memenuhi standar untuk ditukarkan.

Beberapa acuannya penukaran uang sobek dimaksud, jika fisik uang kertas >2/3 (lebih besar dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan >2/3 (lebih besar dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Terkendala Desain Perencanaan KESIAPAN pelaksanaan lelang paket kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum sepenuhnya diimbangi kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola anggaran. Sejumlah dinas masih ditunggu untuk menyelesaikan desain perencanaan untuk dapat diproses di Unit Layanan Pengadan (ULP)/ Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan, Lalu Majemuk, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/ 4) mencatat, saat ini jumlah paket yang sudah tayang di (Suara NTB/dok) ULP sebanyak 24 paket. Kali Lalu Majemuk kemarin, ditargetkan setidaknya ada 7 paket lagi akan menyusul untuk ditayangkan.

“Paket-paket proyek yang dilelang bersumber dari dana DAK. Dinas PU misalnya, sudah ada 12 paket yang sudah tayang dari 24 paket yang sudah masuk ke ULP. Begitu masuk kita langsung tunjuk Pokja untuk memverifikasi kelengkapan dan ditayangkan bagi paket yang sudah lengkap,” ungkap Majemuk.

Dikatakannya, dari 24 paket yang sudah tayang hanya satu paket yang sudah ditentukan pemenang tendernya. Paket tersebut berupa pengadaan barang dan jasa di RSUD Tanjung senilai Rp300 juta.

“Ini kan baru anuising, hanya satu yang sudah selesai lelang, yaitu paket RSUD senilai Rp 300 juta.

Setelah anuising akan evaluasi. Proses tayang sampai ke anuising butuh waktu setidaknya 3 hari, baru kontraktor dipersilakan memasukkan penawaran,” sambungnya.

Para kontraktor yang mengajukan penawaran akan diranking siapa yang lebih punya peluang memenangkan tender. Kontraktor dengan penawaran lebih rendah tidak menjamin untuk memenangkan tender, melainkan dilihat dari peringkat kontraktor.

Sebab tidak hanya penawaran, hal lain yang dilihat sebagai pertimbangan meliputi, kelengkapan dokumen, dan tidak ada kesalahan dalam administrasi. Andaikata terdapat lebih dari 1 kontraktor dengan peringkat terbaik, maka kedua kontraktor akan dinilai kembali dengan mempertimbangkan lagi selisih penawaran dan dokumen-dokumen teknis antar penawar.

Bagaimana dengan kontraktor yang sudah di-blacklist?

Menurut Majemuk, kontraktor yang sudah di-blacklist secara otomatis bendera perusahaan tersebut tidak bisa mengikuti penawaran. Tidak hanya di Lombok Utara, tetapi juga di daerah lain di Indonesia.

Mantan Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial PPPA Lombok Utara ini menambahkan, secara akumulasi dan masa penayangan, kinerja ULP tahun ini lebih baik. Sepanjang pelaksanaan ULP/LPSE Setda KLU, tahun ini paket kegiatan di SKPD sudah mulai dilelang. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, sebagian ada yang mulai tender pada bulan Juni hingga Juli. Hal itu tidak lepas dari sigapnya SKPD dalam melakukan perencanaan yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan.

“Ada memang SKPD yang masih melakukan perencanaan di tahun pelaksanaan, terutama dinas-dinas non teknis, tetapi dinas teknis juga ada sebagian. Ini yang menjadi kendala kita untuk cepat lelang karena masih harus menunggu desainnya selesai dulu,” demikian Majemuk. (ari)

Sekolah Filial Butuh Perhatian Penuh dari Pemerintah Tanjung (Suara NTB) Sekolah-sekolah terpencil di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diakui masih memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah. Saat ini di KLU, terdapat 5 sekolah terpencil berstatus SD filial. Dari kelimanya, salah satunya akan distatuskan menjadi sekolah negeri.

Salah satu sekolah filial yang dinegerikan yakni SD filial Serungga, desa Bentek, kecamatan Gangga. Sekolah ini sudah berdiri sejak 2011 lalu. Saat ini memiliki siswa sekolah sekitar 113 orang, dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Siswa paling banyak di satu kelas ekitar 21 orang. Sekolah ini dikelola olah 9 orang guru dan operator, dengan rincian 3 orang guru PNS dan 6 orang honorer.

“Guru kelas juga di sini masih kurang satu orang. Kelas 6 sekarang tidak ada guru kelasnya. Kemarin gurunya ada terus dimutasi tetapi tidak ada pengganti yang masuk,” kata salah seorang guru, Mahrip, kepada wartawan, Selasa (3/4).

Terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan status SD filial Serungga menjadi SD Negeri, pihaknya menyambut baik rencana dinas tersebut. Dengan berubahnya status sekolah, penyelenggara sekolah maupun masyarakat setempat dapat melihat perubahan sekolah dari kelengkapan sarana dan prasarana penunjang belajar.

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KLU, Dr. Fauzan Fuad, mengungkapkan sekolahsekolah filial akan ditingkatkan statusnya secara bertahap.

KLU memiliki 5 sekolah dasar filial, masing-masing 2 sekolah di Kecamatan Gangga, 2 sekolah di Kecamatan Bayan dan satu sekolah di Kecamatan Kayangan.

Sekolah-sekolah filial di Lombok Utara ada rata-rata berada di wilayah pedalaman dengan akses yang cukup jauh dari perkotaan. Dalam rangka meningkatkan belajar mengajar di sekolah filial, Dinas Dikpora Lombok Utara akan mengubah status salah satu sekolah dari filial menjadi sekolah negeri.

“Kita sudah berkeliling ke sekolah-sekolah filial dan sekolah yang memenuhi syarat kita upayakan dinegerikan. Sekolah filial yang sudah memenuhi syarat dinegerikan ini sekolah filial di Dusun Serungga Desa Bentek, Kecamatan Gangga,” kata Fauzan.

Diterangkan, sekolah filial yang ditingkatkan statusnya merupakan sekolah yang sudah memenuhi syarat. Beberapa di antaranya memiliki kecukupan jumlah ruang kelas belajar dan jumlah siswa.

Sekolah filial ini kebanyakan berdiri dari inisiatif masyarakat. Keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak di sekitar sekolah akibat domisi dan tempat tinggalnya di wilayah terpencil. Sebuah sekolah tidak dikatakan sebagai sekolah filial atau dapat ditingkatkan statusnya apabila akses layanan setiap tahunnya bertambah. Demikian pula jumlah anak didiknya meningkat.

Disamping SD filial Serungga, pihak dinas juga telah meantau SD filial Semokan Ruak, Kecamatan Bayan. Hanya saja, SD ini belum bisa dinaikkan statusnya karena terkendala jumlah siswa yang belum memenuhi syarat. (ari)

(Suara NTB/ist)

UBAH STATUS - Suasana belajar di SD Filial Serungga Gangga. Pemerintah KLU berencana menjadikan sekolah ini sekolah negeri.

Halaman 4

UNBK Hari Kedua, Satu Sekolah Kemalingan Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Pasalnya, setelah pelaksanaan UNBK di hari pertama diwarnai insiden lampu padam, pada hari kedua salah satu sekolah peserta UNBK di Lotim kemalingan. Akibatnya, sebanyak enam unit laptop digondol maling.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (3/4), Kepala UPT Layangan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H.M.Mashun membenarkan adanya salah satu sekolah yakni SMK Ukhwanul Falah Paok Lomboq yang mengalami kemalingan.

Di mana, sebanyak enam unit laptop yang dijadikan komputer klien dalan UNBK tahun ini dicuri orang yang tidak bertanggung jawab.

Kendati demikian, katanya, kehilangan laptop itu tidak mempengaruhi pelaksanaan UNBK

di sekolah tersebut, karena langsung disiasati dengan meminjam laptop ke masyarakat.

Disebutkannya, untuk pelaksanaan UNBK SMK di Lotim untuk tahun ini sebanyak 73 sekolah baik yang bergabung maupun mandiri. Dari jumlah itu, total siswa sebanyak 3.958 orang yang terdaftar di Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UNBK. Pelaksanaan UNBK selama empat hari mulai dari hari Senin hingga Kamis, dengan mata pelajaran yang diujikan yakni, Bahasa Indonesia,

Matematika, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan.

Disebutkan H.M.Mashun, hingga hari kedua pelaksanaan UNBK pada 73 SMK di Kabupaten Lotim, seluruh peserta dipastikan ikut dari yang terdaftar di DNT sebanyak 3.958 orang. Bahkan dua orang siswa di SMKN 1 Selong yang sebelumnya diberikan sanksi tegas oleh pihak sekolah dikarenakan melanggar aturan tetap dapat mengikuti ujian nasional. Termasuk satu orang siswa yang sudah menikah kemudian ma-

suk dalam DNT, sudah dipanggil dan mengikuti UNBK. Adapun dari hasil pantauannya, H.Mashun mengungkapkan pada hari pertama UNBK untuk di wilayah Mamben Kecamatan Wanasaba sempat terjadi gangguan listrik sekitar 10 menit. Namun kendala itu dapat disiasati menggunakan genset dan dapat berjalan lancar.

Sementara UNBK SMA/MA akan dimulai tanggal 9-12 April 2018. Untuk persiapannya, seluruh kepala MA dan SMA baik negeri maupun swasta swasta di Kabupaten Lotim dipanggil untuk melakukan persiapan.

Adapun jumlah sekolah yang menjadi peserta UNBK yakni untuk SMA sebanyak 43 SMA, sedangkan untuk MA sebanyak 224 madrasah. (yon)

(Suara NTB/yon)

H. Mashun

Seleksi GTT SMA/SMK Dipastikan Bebas Unsur Titipan

(Suara NTB/ist)

DIPERBAIKI - Jalan Pancor Manis yang mulai dilakukan tahap perbaikan dan tinggal dilakukan pengaspalan.

Rusak, Kontraktor Perbaiki Jalan Pancor Manis

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengatensi kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Lotim, terutama yang baru tuntas dibangun.

Seperti jalan yang terletak di Pancor Manis, jalan yang rusak parah setelah selesai dikerjakan ptahun 2016 itu saat ini mulai dilakukan perbaikan.

Menurut Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Lotim, Dedi Irawan, Selasa (3/ 4), perbaikan yang dilakukan pada jalan Pancor Manis merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi jalan yang ada di Kabupaten Lotim. Pihak kon-

traktor yang mengerjakan jalan itu pada tahun 2016 lalu konsekuen terhadap janjinya untuk melalukan perbaikan.

“Alhamdulillah kontraktornya konsekuen terhadap janjinya, sekarang jalan itu tinggal diaspal saja,” ujarnya.

Perbaikan jalan itu, lanjut dia, mulai dikerjakan pada minggu lalu. Adapun volume dari jalan itu yakni lebar 3,5 meter dan panjang 200 meter.

Ditambahkannya, kerusakankerusakan pada jalan akan terus dipantau serta dilakukan pemeliharaan rutin. Sebelumnya, pada masa pemeliharaan sudah diperbaiki, akan tetapi mengalami kerusakan lagi bahkan tambah parah. Dalam tahap perbaikan ini, sejumlah

alat berat diterjunkan untuk melakukan pemeratan dan pemadatan tanah supaya kondisi tanah yangs sebelumnya labih menjadi keras.

Dedi Irawan menyampaikan, kerusakan yang terjadi pada jalan yang terletak di Pancor Manis tersebut disebabkan kondisi tanah yang masih labil. Di mana ruas jalan merupakan jalan baru yang dulunya merupakan sawah.

Oleh sebab itu, katanya, jalan yang tuntas dikerjakan tahun 2016 lalu itu mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama ketika kendaraan berat melintas. Terkait perbaikan ini dipastikan tuntas dalam waktu dekat ini dengan kondisi jalan yang bagus. (yon)

DPRD Lotim Sarankan RSI KITA Berstatus Milik Bazda Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali angkat bicara terkait pembangunan Rumah Sakit Islam (RSI) KITA yang bertempat di wilayah Kecamatan Labuhan Haji. Pembangunan rumah sakit itu diharapkan berstatus milik Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Lotim dan bukan menjadi milik yayasan.

Ketua DPRD Lotim, H.M.Khairul Rizal, ST, MKom, menegaskan kalangan legislatif yang pertama mendukung pembangunan RSI KITA dan juga dewan yang pertama menolak RSI KITA itu didirikan.

Penolakan itu dikarenakan pembangunan RSI KITA, karena akan dikelola oleh yayasan dan koleganya.

Sementara sumber anggaran untuk pembangunan RSI itu berasal dari Bazda yang anggarannya didapatkan dari potongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Lotim. “Keinginan dari DPRD yakni RSI yang dibangun itu merupakan rumah sakit milik Bazda, bukan RSI milik yayasan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (3/4).

Setelah dibangun rumah sakit itu, maka Bazda membentuk pengurus yang kemudian mengelola rumah sakit itu dan bukan dikelola yayasan. Menurut politisi Partai Demokrat ini, awalnya Bupati Lotim non aktif, H.Moch Ali Bin Dachlan yang saat ini sedang cuti kampanye pada Pilkada NTB, beberapa waktu lalu menghibahkan tanah untuk yayasan. Namun, keputusan bupati ini menjadi temuan BPK, selanjutnya bupati kembali menganggarkan

(Suara NTB/yon)

GEDUNG RSI - Gedung RSI KITA yang pembangunannya sebentar lagi rampung. DPRD Lotim meminta supaya RSI ini harus mengatasnamakan Bazda Lotim dan tidak dikelola yayasan. dana sebanyak Rp2 miliar untuk yayasan itu dari APBD juga kembali menjadi temuan BPK sehingga dana itu dikembalikan.

“Itu menjadi temuan BPK dari hasil audit, kami (DPRD, red) diberikan temuannya,” ujarnya.

Kemudian, keinginan dari DPRD Lotim dikarenakan sumber pembangunan RSI KITA itu berasal dari dana Bazda Lotim, di mana dana yang dikumpulkan oleh Bazda itu berasal dari potongan gaji PNS setiap bulan.

Adapun anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan RSI KITA itu sebesar Rp29,5 miliar yang bersumber dari Bazda. Sehingga supaya uang potongan gaji PNS yang masuk ke Bazda dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, ujarnya, sangat tepat jika RSI KITA berstatus milik Bazda dan mendapatkan keuntungannya masuk ke Bazda.

Sementara apabila dikelola oleh yayasan, ketika RSI KITA itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang didapatkan itu masuk ke yayasan itu sendiri.

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan membantah jika lahan lokasi pembangunan RSI KITA dihibahkan Pemda Lotim. Ditegaskan, Pemda Lotim tidak pernah menghibahkan tanah untuk pembangunan RSI KITA. RSI KITA saat ini sedang dalam proses penyelesaian pembangunan yang dananya bersumber dari anggaran Bazda Lotim sekitar Rp29,5 miliar.

Rumah sakit ini didirikan di atas tanah milik Pemda Lotim seluas 9.372 mm yang berlokasi di jalan raya Tanjung-Labuhan Haji Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji. (yon)

Selong (Suara NTB) Pasca diambilalihnya kewenangan penanganan SMA/ SMK dari kabupaten ke provinsi membuat pemerintah provinsi membuat suatu gebrakan baru. Salah satunya yakni melakukan seleksi terhadap GTT. Terkait rencana seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dipastikan berjalan transparan dan bebas dari unsur titipan.

Demikian disampaikan Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H.M.Mashun dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/4) kemarin.

Meski demikian, ujarnya, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Dinas Dikbud NTB terkait seleksi GTT atau guru honorer, terutama mengenai jadwal untuk dilaksanakannya tes yang rencananya menggunakan CAT. Sementara untuk seleksi administrasi sudah berjalan dari tanggal 2 hingga 6 April 2018.

Disinggung terkait jatuh untuk masing-masing kabupaten/ kota dari 5.200 guru yang akan diterima. H.Mashun mengaku jumlah tersebut yang belum diketahui diketahui secara pasti berapa jumlah untuk di Kabupaten Lotim maupun di kabu-

paten lainnya di NTB. Akan tetapi, katanya, masing-masing kabupaten/kota akan ditentukan kuotanya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Ia menambahkan, guru yang diseleksi ini di luar dari yang sudah sertifikasi maupun PLPG. Melainkan yang mengikuti tes tersebut hanya guru honor dan itupun yang terdapat pada sekolah negeri, sementara guru honor di sekolah swasta tidak ikut sertakan. Adapun, lanjut dia, syarat utama guru yang boleh ikut seleksi ini sudah mengajar minimal dua semester di sekolah negeri. “Untuk yang tidak lulus tidak dirumahkan, melainkan tetap mengajar sesuai kebutuhan dari sekolah itu sendiri,” jelasnya.

Adapun tujuan dilakukan seleksi ini untuk memperjelas status dari para guru honor ini yang kemudian mendapatkan SK Gubernur dan mendapat gaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Pasalnya, Pemprov NTB sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 miliar di tahun 2018 untuk honor bagi guru yang lulus dalam seleksi tersebut. Maka dari itu dipastikannya tidak ada unsur titipan. “Kita pastikan seleksi ini bersih dan transparan. Terlebih dalam tes ini akan menggunakan CAT,” klaimnya. (yon)

Lahan Amor-Amor Disewakan untuk Investasi Tambak Udang Tanjung (Suara NTB) Jajaran Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini tengah menjajaki potensi kerjasama di bidang perikanan (tambak udang) dengan salah satu investor. Dari kerjasama ini, Pemda KLU menyiapkan lahan seluas 20 hektar dan bangunan serta modal usaha ditanggung oleh investor.

Dalam ekspose oleh investor beberapa waktu lalu, Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, bertindak selaku wakil pejabat KLU yang menerima disposisi dari bupati. Diakuinya, rencana investasi itu akan dilaksanakan apabila seluruh persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang terpenuhi.

Dikabarkan, investor tambak udang yang akan bekerjasama dengan Pemda ini adalah investor yang lebih dulu membangun di wilayah Kota Mataram, yakni owner Lombok Epicentrum Mall.

Perihal rencana investasi itu, dikuatkan oleh Kepala Disnas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekdis Hub KP, H. Samsul Rizal, SP. Dijelaskan, rencana investasi itu akan menggunakan areal milik Pemda yang berada di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan.

“Rencana lahan yang akan digunakan seluas 20 hektar, dan Tim dari Pemda bersama investor sudah turun ke lokasi.

Dalam waktu dekat kita akan sosialisasi di kecamatan, desa hingga dusun,” ungkap Samsul.

Pola kerjasama yang dibangun Pemda KLU dengan investor tambak udang ini, dipastikan benar-benar sesuai dengan aturan. Oleh karenanya, dalam ekspose beberapa waktu lalu, investor dihadapkan langsung dengan SKPD terkait, termasuk dari aparat desa dan dusun. Dari rencana kerjasama, 20 hektar lahan yang digunakan itu akan dibuatkan kesepakatan pemanfaatan lahan selama periodik, yaitu 5 tahunan. Pertimbangannya apabila areal sekitar Global Hub berkembang sampai di Amor-Amor, maka Pemda bisa memutus kerjasama tanpa merugikan pihak ketiga.

Langkah yang tengah dilakukan Pemda saat ini, yaitu berk-

(Suara NTB/ari)

Hermanto oordinasi dengan tim appraisal dari Kementerian Keuangan. Tim appraisal ini termasuk salah satu dari 2 tim appraisal yang diakui di Indonesia. Tim nantinya akan diminta menaksir berapa biaya sewa 20 hektar lahan yang akan digunakan oleh investor.

“Kalau sewa lahan pertanian cukup murah, hanya Rp2.500 per meter persegi, tetapi ini kan bukan sewa untuk pertanian melainkan untuk investasi, sehingga biaya sewanya itu akan kita appraisal dulu,” jelasnya.

Dari RTRW yang ada, areal Amor-Amor yang disewakan ini tidak masuk di areal Global Hub. Namun demikian telah diantisipasi kemungkinan pengembangan Global Hub dengan tidak mencantumkan kerjasama jangka panjang, dan tidak memberikan Hak Guna Pakai (HGP) kepada investor.

Dari kerjasama ini nanti, beberapa manfaat yang akan diperoleh Pemda dan masyarakat KLU pada umumnya. Pertama, pajak usaha sudah jelas mengalir ke daerah. Setiap tahunnya, Pemda KLU akan mengantongi 1 persen dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Biaya sewa lahan 5 tahun yang dihitung tiap 1 tahunan juga menjadi sumber PAD bagi daerah.

Di samping itu, usaha tambak yang diperkirakan akan menyerap lebih dari 100 tenaga kerja ini juga akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Mengingat KLU memiliki beberapa tenaga kerja tambak yang ratarata merupakan alumni atau eks TKI Korea dan Malaysia yang bekerja di usaha tambak. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Halaman 5

Proyek Dermaga Apung Jual Aset Tak Produktif KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengusulkan penjualan sejumlah aset milik pemerintah daerah yang dinilai sudah tidak produktif lagi. Terutama aset-aset milik pemerintah daerah berupa tanah di pertokoan Kota Praya dan beberapa lokasi lainnya. Hasil penjualan aset tersebut bisa dimanfaatnya untuk kebutuhan pembangunan daerah.

“Kita melihat ada beberapa aset daerah yang sebenarnya sangat potensial.

Namun tidak begitu produk(Suara NTB/dok) tif dalam memberikan peM. Samsul Qomar masukan bagi daerah. Sehingga kita usulkan dijual saja,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa (3/4).

Ia mencontohkan, aset tanah di pertokoan Kota Praya. Saat ini, aset tersebut dikelola dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan nilai sewa hanya Rp7 juta per tahun.

Sementara kalau aset tersebut dijual nilainya akan jauh lebih besar. Dan, pemerintah daerah dalam hal ini tidak akan kehilangan sumber pemasukan, meski aset tersebut sudah dijual. Di mana pemerintah daerah bisa tetap memperoleh pemasukan dari retribusi daerah. “Jadi akan lebih besar manfaatnya kalau aset tersebut dijual. Dari pada hak disewakan dengan nilai sewa yang jauh dari wajar,” sarannya.

Kemudian ada juga aset berupa asrama di Kota Malang.

Aset tersebut sudah dua kali direhab, tetapi tak kunjung dimanfaatkan, sehingga terkesan mubazir. Padahal aset tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan mahasiswa asal Loteng untuk tempat tinggal selama menempuh pendidikan di daerah tersebut.

Untuk proses pelepasan aset tentu harus sesuai mekanisme. Bahkan bila perlu Komisi II DPRD Loteng, akan mendorong supaya dibentuk Pansus Pelepasan Aset untuk melakukan pendampingan supaya proses pelepasan aset pemerintah daerah tersebut tidak menyalahi aturan. “Nanti kita akan tunjuk tim appraisal untuk menghitung nilai asetaset tersebut,” imbuh Qomar.

Menurut politisi asal Partai Demokrat ini, langkah penjualan aset milik pemerintah bukan hal baru bagi Pemkab Loteng.

Sebelumnya Pemkab Loteng pernah menjual beberapa aset miliknya. Seperti area parkir kendaraan di Lombok International Airport (LIA) dan, itu sah-sah saja dilakukan. “Asalkan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, penjualan aset pemerintah tidak perlu dipersoalkan,” tandasnya. (kir)

TP4D Loteng Bantah Beri Pendampingan Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) memastikan tidak akan menangani proyek pembangunan dermaga apung di Desa Selong Belanak maupun Desa KutA. Pasalnya, kedua proyek tersebut saat ini tengah dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., kepada wartawan, Selasa (3/4).

Dihubungi usai pemusnahan barang bukti kasus narkoba, Feri mengatakan kalau laporan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek senilai lebih dari Rp7 miliar sudah masuk ke Kejati NTB. Artinya, kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Kejati NTB dan tidak oleh

Kejari Loteng.

Pihaknya pada awalnya berencana untuk menangani proyek. Apalagi pihak rekanan menyebut kalau proyek di bawah pendampingan TP4D Loteng. Padahal, antara TP4D Loteng dengan pihak rekanan maupun dengan instansi tidak pernah ada kesepakatan kerjasama dalam pendampingan proyek. Tapi seolah-olah proyek tersebut

didampingi oleh TP4D. “Memang sebelumnya pihak rekanan sempat minta pendampingan. Tapi karena proyek tersebut sudah ada indikasi bermasalah, maka kami tidak mengabulkan permintaan tersebut,” ujarnya.

Pihaknya pun sempat memberikan teguran kepada pihak rekanan supaya tidak mencantumkan nama TP4D di plang proyeknya, karena itu

termasuk pencatutan namaTP4D. “Rekanan maupun instansi pemerintah pemilik proyek sudah kita tegur, soal pencantuman nama TP4D di plang proyek dermaga apung tersebut,” jelas Feri.

Lebih lanjut, Feri menambahkan, pihaknya bisa saja masuk menangani proyek dengan catatan pihak Kejati NTB yang melimpahkan kewenangan penanganan kasus ke Kejari Loteng.

Kalau pihak Kejari Loteng yang pro aktif jelas tidak bisa, karena penanganan perkara sudah ada ditangani Kejati NTB. Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara mengaku kalau proyek derma-

ga apung tengah dalam proses audit. Di mana pihaknya menggandeng BPKP RI perwakilan NTB untuk membantu melakukan audit. Hasil audit itu yang nantinya akan membuktikan apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak dalam kedua proyek tersebut.

Terkait keterlambatan penyelesaian proyek, baik rekanan yang mengerjakan dermaga apung di Desa Selong Belanak maupun di Desa Kuta sudah dijatuhi sanksi berupa denda keterlambatan. Soal berapa besaranya itu PPK yang tahu. “Yang jelas soal sanksi sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” timpalnya. (kir)

Diduga Korupsi ADD

Kades Murbaye Dilaporkan ke Kejari Loteng Praya (Suara NTB) Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Murbaye, Selasa (3/4) secara resmi melaporkan Kepala Desa (Kades) Murbaye Kecamatan Pringggata ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Kades dilaporkan terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Laporan disampaikan warga dan diterima langsung Kasi Intel Kejari Loteng, Febi Rudi, S.H. “Laporan warga sudah kita terima. Dan, selanjutnya akan kita kaji terlebih dahulu. Sebelum menentukan langkah lebih lanjut,” aku Kasi. Intel Kejar Loteng, Febi Rudi, kepada wartawan. Sesuai mekanisme yang ada, pihaknya tidak langsung begitu saja melakukan penyelidikan sebelum melakukan kajian terhadap laporan warga ini.

Ia mengaku, sebagaimana kasus-kasus ADD yang sebelumnya ditangani Kejari Loteng, sebelum melakukan penyelidikan pihaknya akan meminta audit terlebih dahulu ke Inspektorat Loteng. Audit ini dimaksudkan supaya pihak kejaksaan mendapatkan informasi, apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Hasil audit itulah yang nantinya akan menjadi bahan bagi pihaknya dalam menentukan langkah penyelidikan.

“Jadi tidak serta merta begitu kita terima laporan, langsung dilakukan penyelidikan. Ada tahapan dan mekanisme yang mesti dilalui. Tapi yang jelas, laporan warga sudah kita terima dan pastinya tetap akan ditindaklanjuti,” janjinya.

Sementara itu, koordinator Forum Masyarakat Peduli Desa Murbaye, Kurniawan, mengaku kalau pihaknya menempuh upaya hukum, karena melihat kuatnya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan ADD. Terutama terkait pelaksanaan proyekproyek fisik, banyak yang dikerjakan asal-asalan. Material yang digunakan juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. “Salah satu contoh pada proyek perbaikan jalan desa, direncanakan menggunakan batu pecahan. Tetapi pada pelaksanaannya justru menggunakan batu jenis lain,” imbuhnya.

Warga sebelumnya sudah berupaya menyelesaian persoalan ini secara musyarawah di tingkat desa. Tetapi pihak desa justru terkesan enggan menyelesaikan persoalan yang ada tersebut. Atas dasar itulah, warga kemudian berinisiatif melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum supaya persoalan yang ada bisa jelas dan terang. (kir)

(Suara NTB/kir)

PERIKSA - Jaksa pada Kejari Loteng memeriksa laporan warga Desa Murbaye Kecamatan Pringgarata, Selasa (3/4).

(Suara NTB/her)

PENYEBERANGAN - Kondisi pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Pihak ASDP mengklaim arus penyeberangan Lembar-Padangbai dan sebaliknya tidak ada kendala, meski di Pelabuhan Padangbai ada perbaikan dermaga.

Perbaikan Dermaga Pengaruhi Pengiriman Logistik di Lembar Giri Menang (Suara NTB) Perbaikan dermaga I Padangbai Bali berimbas terhadap pelayanan penyeberangan ke Lembar khususnya pengiriman barang dan logistik. Seperti perusahan ekspedisi yang mengirim barang ke Lombok kerap kali terlambat, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan. Pihak ASDP diminta melakukan pembenahan mengantisipasi jika terjadi perbaikan semacam ini.

Pengelola perusahaan ekspedisi yang enggan dikorankan menuturkan pengiriman ke Lembar kerap kali terlambat disebabkan perbaikan dermaga.

“Perbaikan dermaga I Padangbai menyebabkan penyeberangan kerap kali terlambat, sehingga pengiriman barang ke Lembar pun terlambat,” keluh salah satu perwakilan perusahaan ekspedisi yang ditemui di Pelabuhan Lembar, Selasa (3/4).

Padahal pihaknya mengantisipasi dengan melakukan pengiriman melalui penyeberangan yang agak cepat, namun tiba Lembar pukul 09.00 Wita hingga pukul 10.00 Wita.

Melihat kondisi ini, pihaknya menyarankan pada pihak pengelola pelabuhan ada langkah antisipasi yang dilakukan pengelola pelabuhan baik den-

Kerugian Negara Belum Tertagih

TP-TGR Terkesan Beri Kelonggaran ke Rekanan Giri Menang (Suara NTB) Kerugian negara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) senilai ratusan juta rupiah tahun 2016 masih mengendap, lantaran Majelis Tuntutan PerbendaharaanTuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) belum mampu menagih kerugian tersebut. Padahal pihak TP-TGR telah menyita sertifikat tanah rekanan sebagai agunan untuk dilelang. Namun sampai saat ini kerugian negara ini belum juga dikembalikan.

Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat menyatakan, tunggakan kerugian negara CBP sejauh ini belum dikembalikan. “Itu belum dikembalikan, masih nunggak.

KamisudahkonsultasikankeBPK, kami diminta panggil lagi untuk sidang majelis TPTGR. Itu bukan diberikelonggaran,namunadaregulasi,” ujarnya, Selasa (3/4).

Langkah hukum dengan meneruskan kasus ini ke aparat penegak hukum belum dilakukan, lantaran pihaknya sudah mengkonsultasikan hal ini ke BPK. Pihak BPK meminta melakukan pemanggilan lagi untuk disidang oleh Majelis TPTGR. Alasan disidang lagi, ujarn-

(Suara NTB/her)

H. Rahmad Agus Hidayat ya, karena sudah sesuai aturan.

Ketika ditanya pemkab terkesan memberikan kelonggaran bagi rekanan, pihaknya membantahnya. Bahkan, dalam waktu dekat Majelis TPTGR bakal kembali memanggil rekanan pengadaan tersebut.

Untuk diketahui, kerugian di rekanan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) telah disidang oleh Majelis TP-TGR. Rekanan ini disidang, karena tidak mampu menyelesaian pengembalian kerugian daerah sebesar Rp 108 juta sesuai target BPK tanggal 31 Agustus tahun 2017. (her)

Banyak Anggota DPRD Belum Serahkan LHKPN Giri Menang (Suara NTB) Progres pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di Lombok Barat (Lobar) masih minim. Pasalnya dari target yang ditetapkan KPK untuk melaporkan LHKPN per tanggal 31 Maret lalu belum rampung. Hingga tenggat waktu tersebut progresnya hanya 73,66 persen atau 165 orang pejabat yang sudah melaporkan LHKPN dari jumlah

pejabat yang wajib mengisi LHKPN 224 orang. ‘’Tersisa sekitar 59 orang belum menyelesaikan LHPN. Kebanyakan pejabat yang belum melapor LHKPN dari unsur DPRD. Pemda Lobar pun meminta kelonggaran perpanjangan waktu pengisian hingga sepekan ke depan,’’ ujar Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat, Selasa (3/4).

Karena itulah pihaknya mengkomunikasikan ke KPK

untuk meminta kelonggaran perpanjangan waktu pengisian LHKPN. Pihak lembaga antirasuah pun memberikan kelonggaran waktu hingga seminggu ke depan. Ia mengaku optimis mencapai target tersebut, sebab banyak pejabat yang sudah mengisi LHKPN. Diakui kendala yang dihadapi dalam pengisian LHKPN, loading yang lambat sebab pada saat input data berbarengan dengan seluruh pejabat se Indonesia.

Meski demikian, ia mengklaim progres LHKPN ini jauh lebih bagus, dibandingkan daerah lain. Pihaknya optimis bisa menyelesaikan LHKPN sebab sisanya tidak banyak.

Lantas konsekuensi bagi pejabat yang belum menuntaskan LHKPN, menurutnya bagi pejabat Lobar bakal dikenakan sanksi sesuai PP 53, sedangkan bagi anggota DPRD tidak bisa maju sebagai calon anggota legislatif lagi. (her)

gan memberlakukan ekstra trip untuk mempercepat pelayanan penyeberangan.

Menanggapi hal ini, pihak Humas PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Lembar Denny N. Putra mengaku sekarang ini sedang ada perbaikan dermaga di Pelabuhan Padangbai Bali sejak beberapa hari lalu. Perbaikan dermaga dilakukan pada hidrolik dermaga satu, sehingga menyebabkan ada sejumlah persoalan di penyeberangan.

Menurutnya perbaikan yang sudah dilakukan Minggu(1/4) lalu hingga Selasa kemarin merupakan salah satu antisipasi yang dilakukan

ASDP dalam menjamin keselamatan pelayaran. Di samping perbaikan itu juga menjadi perbaikan rutin untuk pemeliharaan.”Itu makanya kita lakukan perbaikan. Kita pilih hari pada hari Minggu karena tidak terlalu padat juga pengguna jasa yang melalui Padangbai,” jelasnya.

Pengerjaan perbaikan ditargetkan selesai Selasa sore, sehingga penyeberangan kembali normal. Pihaknya pun sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penumpukan selama perbaikan. Namun, pihaknya memastikan tidak terjadi keterlambatan keberangkatan dan

masih relatif normal sesuai dengan penetapan BPTD. Selain itu perbaikan dermaga dipilih saat hari-hari yang low season pengguna jasa.

Sementara untuk pengiriman logistik dari PadangbaiLembar masih berjalan lancar dan tidak ada terjadi antrean panjang. Namun jika kemungkinan terjadi antrean panjang lantaran kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, pihaknya akan lebih dahulu memprioritaskan pengiriman logistik bahan pokok.”Muatan logistik kayak sembako itu prioritas. Dan tidak ada kerugian (bagi ASDP), masih normal,” tandasnya.(her)

Kejari Loteng Musnahkan BB Kasus Narkoba Praya (Suara NTB) Barang Bukti (BB) dari puluhan kasus peredaran narkoba, Selasa (3/4) dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Kejari juga memusnahkan uang palsu (upal) dan mie instan berformalin. Pemusnahan BB dipimpin langsung Kajari Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., di halaman Kejari Loteng.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT. SE., serta Ketua PN Praya, Kepala Dinas Kesehatan H. Omdah, SKM, hadir pada acara tersebut. “Barang bukti yang kita musnahkan hari ini adalah kasus-kasus kejahatan terutama kasus narkoba sejak tahun 2015 lalu,” ungkap Feri Mupahir, S.H. Pemusnahan barang bukti kasus kejahatan dilakukan setelah kasus-kasus ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara kasus kejahatan yang belum berkekuatan hukum tetap barang buktinya masih belum bisa dimusnahkan. Karena tersangkanya masih melakukan upaya hukum.

“Jadi kenapa BB kasus yang tahun2015 lalu baru sekarang dimusnahkan, karena memang kasusnya baru saat ini berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Kalau belum memiliki kekuatan hukum tetap, pihaknya belum berani melakukan pemusnahan, meski sudah ada putusan hukum terhadap para pelakunya.

Ia menjelaskan secara total, barang bukti terutama narkoba yang dimusnahkan memang tidak terlalu bany-

(Suara NTB/kir)

MUSNAHKAN - Kajari Loteng bersama jajaran Forkompinda Loteng, melakukan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan di halaman kantor Kejari Loteng, Selasa (3/4). ak, karena hanya merupakan sisa hasil uji laboratorium.

Bahkan ada kasus yang barang buktinya sudah habis untuk keperluan uji laboratorium pada waktu proses hukum dulu.

Misalnya untuk tahun 2016, total ada 16 kasus narkoba dengan total barang bukti sebanyak 6,5 gram sabu-sabu ditambah 0,47 gram ganja. Kemudian untuk tahun 2015 ada 11,5 gram sabu dan 7,4 ganja. Untuk tahun 2017 lebih banyak lagi. Ada 36 kasus narkoba.

Dengan total barang bukti sabu-sabu sebanyak 95,4 gram, 8,8 gram ganja, Hasis 4,7 gram serta pil ekstasi sebanyak 4,5 butir.

Sementara hingga tahun 2018 ini, ada 7 kasus dengan barang bukti sabu-sabu 7,6 gram serta ganja 37,29 gram.

“Selain narkoba ada juga kasus obat-obat keras,seperti pil dex-

tro 1.305 butir, tramadol 538 butir, serta trihexyphenidyl 314 butur. Ditambah uang palsu sebanyak 27 lembar pecahan Rp 100 ribu. Dengan total kasus sebanyak 6 kasus.Terhitung sejak tahun 2017 sampai 2018 ini,” terangnya.

Ke depan, pemusnahan barang bukti masih akan dilakukan. Mengingat, ada beberapa kasus yang saat ini masih berproses dan tinggal menunggu penetapan saja.

Adapun untuk barang bukti kejahatan yang lain, berupa kendaraan bermotor, kayu gelondongan dan yang lain tidak dimusnahkan. Tapi dilelang atas nama negara. Di mana seluruh hasil lelang disetorkan ke negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. “Untuk proses lelang tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada dan semua dilakukan secara terbuka,” pungkas Feri. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Alas Barat Juara Umum OS2N, Kecamatan Sumbawa Berjaya di FLS2N Sumbawa Besar (Suara NTB) Kontingen Kecamatan Alas Barat, berhasil keluar sebagai juara umum pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD tingkat kabupaten tahun 2018. Dalam kegiatan yang berlangsung dari tanggal 26—30 Maret tersebut, atlet dari Kecamatan Alas Barat, menyumbangkan 3 medali emas dan 1 perak. Sementara di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), giliran Kecamatan Sumbawa yang berjaya dengan raihan 3 medali emas dan 1 medali perak.

Pada ajang O2SN, panitia hanya mengambil juara pertama putra/putri untuk masing-

masing cabang olahraga yang dipertandingkan, untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Sedangkan untuk FLS2N, hanya juara pertama yang berhak menjadi duta Sumbawa. Total ada 16 peserta yang mewakili Sumbawa ke O2SN dan FLS2N SD tingkat provinsi yang akan berlangsung sekitar bulan Juni atau Juli mendatang, di Mataram.

Untuk cabor Atletik putra Kabupaten Sumbawa, diwakili oleh Andi Akbar Aryansyah siswa SDN 1 Labuhan Mapin. Sedangkan cabor Atletik putri, mengutus Suci Afiarti, siswi SDN Prajak. Cabor Renang putra/putri ada, Rizki Ramadhan (SDN Brang Kolong), dan Adinda Ai-

KSB Masih Kekurangan ASN Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), masih kekurangan pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan jika dilihat dari Analisis Beban Kerja (ABK), maka KSB membutuhkan tambahan sekitar 1.500 tenaga ASN dari jumlah yang dimiliki saat ini sekitar 3.000 orang ASN. Sekda KSB, H. Abdul Azis SH.,MH, Selasa (3/4) tidak menampik kondisi ini, hanya saja pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena persoalan ini juga berlaku diseluruh Indonesia. Bahkan untuk mengisi kekurangan ini, di tahun 2018, Pemkab setempat telah mengusulkan 737 formasi CASN untuk bisa dipenuhi oleh Pemerintah.

Hanya saja, dari jumlah tersebut, hingga kini belum ada kejelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan) terkait jumlah kouta yang akan diberikan bagi daerah setempat. “Data kebutuhan ASN sudah diberikan kepada Pemerintah untuk bisa ditindak lanjuti. Kalaupun tidak bisa terpenuhi semua, minimal ada penambahan di tahun 2018 ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, kebutuhan tenaga yang diusulkan tersebut, merupakan tenaga prioritas daerah. Seperti tenaga guru, kependidikan, kesehatan, dan tenaga ahli infrastruktur. Sementara terkait jumlah dari masing-masing formasi ini, pihaknya masih enggan memberikan bocoran jumlah. Hal ini sengaja tidak disebarluaskan, supaya tidak terjadi polemik di masyarakat. Apalagi kouta dari usulan tersebut, belum diberikan oleh Pemerintah untuk ditindaklanjuti. Sehingga sangat rawan terjadi penipuan dan masyarakat juga yang akan rugi nantinya.

“Kita belum bisa sebutkan formasi apa saja yang paling banyak diberikan kuota, karena bukan kita yang menentukan. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat bisa bersabar sampai ada informasi secara resmi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, untuk mengisi sejumlah kekurangan para ASN, pihak terkait juga melibatkan para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga honor yang ada di lingkup Pemkab setempat. Hal tersebut harus dilakukan, supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Bahkan untuk tenaga PTT dan honor pihaknya mencatat ada sekitar 3.000 orang.

Jumlah ini tersebar di delapan kecamatan, untuk bisa membantu peningkatan pelayanan di masyarakat.

“Sengaja kita libatkan PTT dan honorer dengan harapan pola pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar dan terkendala. Jika hanya mengandalkan ASN yang masih kurang, maka semua pekerjaan yang ada akan terbengkalai,” t a n dasnya. (ils)

syah (SDN 1 Sumbawa). Cabor Bulutangkis putra/putri, Rafli Saputra (SDN Karang Padak), dan Sahbrina Ramadhana (SDN Berora). Cabor Karate putra/putri, Eka Farhan Falepi (SDN 1 Labuhan Sumbawa), dan Gina Mailani (SDN 16 Sumbawa).

Berikutnya, cabor Senam putra/putri, Ahmad Lean Zaini (SDN Gelampar) dan Fahyani Safitri (SDN Gelampar). Terakhir cabor Pencak Silat putra/ putri, Muhammad Naufal Zahfran (SDN 7 Alas) dan Aqilah Khayarah (SDN Labuhan Bua).

Sedangkan untuk FLS2N untuk kategori Gambar Bercerita, juara pertama diraih oleh Eka Kartika Wulandari, dari

SDN 2 Sumbawa. Kategori Pantomim, M Abyyu Abyan (SDN 16 Sumbawa), kategori Nyanyi Tunggal, Reynata Shiva Aulia (SDN 11 Sumbawa). Kalau untuk kategori Tari, judul tarian Panyongket Bulaeng hasil kreasi siswa SDN 1 Ketanga, meraih juara pertama.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, melalui Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SD, Tenri, SE, menyebutkan, untuk hadiah bagi para pemenang, akan diserahkan pada malam syukuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada tanggal 2 Mei mendatang.

Menurut Tenri, Pelaksanaan O2SN maupun FLS2N dari hari pertama hingga penutupan berlangsung sukses. Antusiasi peserta sangat luar biasa. Begitu juga dengan dukungan orang tua, guru hingga KUPT. Ke depan pihaknya berharap pemda dapat melengkapi sarana pendukung olahraga. Salah satunya untuk cabor Renang. Untuk diketahui, selama berlangsungnya OS2N, terutama untuk melangsungkan cabor Renang, panitia terpaksa menyewa kolam Renang yang berlokasi di Desa Sering Kecamatan Unter Iwes.

Terkait persiapan ke tingkat Provinsi, bagi siswa yang mewakili Sumbawa, Dinas Dikbud akan

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan data 6.648 pemilih potensial (Pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik) bisa tuntas dalam dua hari ini. Hal ini harus dilakukan guna menjamin pelaksanaan Pilkada Juni mendatang bisa berjalan lancar.

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ibrahim, S. Sos, MM, kepada Suara NTB, Selasa (3/4) data ini (6.648) masih berproses untuk bisa dilakukan pengecekkan data. Pihaknya juga menargetkan dalam dua kedepan, data ini sudah bisa selesai, langsung diserahkan ke KPU sebagai bahan laporan.

Bahkan progres hingga saat ini diklaim sudah mencapai angka 50 persen dan tim verifikasi juga saat ini masih bekerja untuk merampungkan verifikasi data yang diminta oleh KPU. Tentu verifikasi ini dianggap berat oleh pihaknya.

Hal tersebut terjadi karena pekerjaan rutin yang ada juga masih sangat banyak. Baik itu verifikasi data E-KTP yang ditemukan ganda maupun warga

yang belum merekam. Sehingga ribuan masyarakat KSB yang belum melakukan perekaman bisa rampung. “Kita juga memiliki kendala melakukan pengecekan data ini, karena pekerjaan kita juga cukup banyak.

Meskipun demikian kita tetap berupaya maksimal,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pengecekan data ini dilakukan untuk memastikan apakah sudah melakukan perekaman E-KTP atau belum.

Jika belum maka, pihak terkait akan langsung melakujan upaya “jemput bola” ke masyarakat untuk melakukan perekaman.

Hanya saja, dari jumlah tersebut, pihaknya optimis hanya sebagian kecil saja masyarakat yang belum melakukan perekaman E- KTP dan migrasi ke kabupaten/ kota lain. Sementara si-

sanya adalah warga masyarakat yang tidak bisa ditemui oleh KPU saat dilakukan pencoklitan.

Verifikasi ini juga merupakan pekerjaan tambahan bagi dinas terkait, karena pekerjaan utama hanya melakukan perekaman rutin E- KTP. “Pengecekan ini merupakan tugas tambahan bagi kita disamping pekerjaan rutin yang ada. Meskipun demikian, kita tetap akan maksimal pengecekan data ini,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa SIK, MH, sangat mengatensikan masalah data pemilih ini. Hal ini terjadi karena bisa memicu terjadinya konflik di masyarakat karena perbedaan data ini.

Untuk itu, pihak terkait sangat berharap kepada para penyelenggara Pemilu untuk

(Suara NTB/ils)

Kerjasama Bidang PAUD dan PNF Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Ratusan Anak Usia Dini di Sumbawa Ikuti Festival Anak Sholeh Tahun 2018

Bunda PAUD saat sosialisasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menggelar Festival Anak Sholeh tahun 2018, Selasa (3/ 4). Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwis ini dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Baca Buku (Gernas Baku).

Kabid PAUD dan PNF Dinas Dikbud Sumbawa, Drs. Umar, M.Si menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari tugas pokok dan fungsi seksi peserta didik dan pembangunan karakter Paud dan PNF. Yakni untuk melakukan pembinaan teknis dalam hal minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Paud dan PNF. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Gernas BakuGerakan nasional orang tua membacakan buku untuk anak usia dini. Harapannya orang tua

Gernas Baku. dapat membacakan buku untuk putra-putrinya yang masih berada di PAUD/TK/RA minimal 10 menit setiap hari. Guna membangun budaya literasi sejak dini dan membuka jendela dunia anakanak supaya dapat mengetahui tentang semua isi dunia dari membaca buku.

Disebutkannya, kegiatan Festival Anak Sholeh tingkat Kabupaten diikuti oleh 24 kecamatan dan akan dilaksanakan selama 3 hari.Mulaitanggal3sampai5April 2018. Hari pertama diikuti 6 kecamatan, hari kedua 11 kecamatan dan hari ketiga 7 kecamatan. Pelaksanaan kegiatan selama tiga hari karena setiap kecamatan diberikan kesempatan untuk tampil maksimal 20 sampai 30 menit. Adapun setiap kecamatan terdiri dari 20 pendamping dan peserta , sehingga total peserta adalah 480 anak yang didampingi oleh KUPT pendidikan, orang tua, penilik, pengawas dan guru.

“Kegiatan Festival Anak

(Suara NTB/arn)

bisa memastikan para pemilih memberikan hak suaranya dengan baik. Selain itu, pihaknya juga sangat berharap supaya ada formulasi khusus untuk menyikapi masalah daftar pemilih yang belum bisa melakukan perekaman untuk bisa memberikan hak pilihnya.

“Terkait hak pilih ini, kami sangat berharap supaya bisa dipastikan terdata. Sehingga konflik yang kiranya akan terjadi bisa semakin ditekan,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan pengaman Pilkada damai, pihaknya saat ini sudah menyiapkan personel gabungan untuk mengamankan tahapan demi tahapan Pilkada NTB. Hal tersebut dilakukan, sebagai salah satu bentuk upaya untuk menciptakan Pilkada NTB yang aman damai dan lancar.

Pihaknya juga tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas. Bhabinkamtibmas yang ada di masingmasing desa juga akan tetap dilibatkan disamping Patroli

(Suara NTB/ils)

Ibrahim rutin ke rumah-rumah warga untuk kembali mengingatkan masalah keamanan di Pilkada.

“Tim-tim kita sudah mulai turun untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga tahapan Pilkada yang aman dan lancar,” tandasnya. Seraya mengajak warga masyarakat untuk sama-sama menjaga dan menciptakan kondisi daerah agar tetap kondusif. (ils)

KS dan KSB Verifikasi Lapangan Titik Koordinat Batas Wilayah

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ind)

Tenri

Finalisasi Data 6.648 Pemilih Potensial Tuntas Dua Hari

TAPAL BATAS - Karo Pemerintahan Pemprov NTB, H. Wirajaya Kusuma (baju loreng) bersama perwakilan kedua kabupaten saat proses verifikasi titik koordinat batas wilayah KS dan KSB.

H. Abdul Azis

memberikan pembinaan selama 5 hari. Pembinaan yang dilakukan langsung oleh tim dari kabupaten ini, akan di pusatkan di Hotel Cendrawasih. Tentu diharapkan tahun ini ada lagi peserta dari Kabupaten Sumbawa, yang mewakili NTB ke nasional. Tahun lalu, Juhartin, siswa SDN 1 Kongko, jadi satu-satunya duta Sumbawa, yang mewakili NTB ke nasional, untuk cabor Atletik. Juhartin kala itu, berhasil meraih juara dua nasional. “Semoga atletik tahun ini ke nasional lagi. Cabor lain juga kita harapkan dapat berprestasi,” pungkasnya. (arn/*)

Sholeh bertemakan ajakan untuk anak-anak agar selalu berdzikir dimanapun dan kapanpun. Bentuk Festival Anak Shaleh tahun ini adalah sosiodrama, yang menampilkan tarian, cerita, lagu, puisi dan drama dalam satu rangkaian atraksi yang utuh dan menarik. Melalui kegiatan bercerita, puisi drama, lagu dan tarian disamping untuk membentuk karakter anak yang selalu mengingat Allah, juga dapat berguna untuk menyalurkan minat, bakat dan prestasi anak, serta dapat mengasah kecerdasan anak sejak dini,” terangnya.

Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amin Rahmani Djibril yang membuka kegiatan menyampaikan pendidikan yang paling utama diberikan kepada anak usia dini adalah pendidikan agama. Sebab agama inilah yang akan membimbing agar senantiasa berada di jalan lurus dan benar. Dengan mereka mengenal agama, maka otomatis mereka mengetahui apa tujuan mereka hidup di masa yang akan datang.

“Pendidikan agama sejak dini ini penting sebagai tonggak anakanak untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dengan memahami hal tersebut tentu apa yang akan mereka lakukan berdasarkan perintah agama, baik yang diperbolehkan atau dilarang,” ujar bunda PAUD. Dijelaskannya, pendidikan agama merupakan pondasi dasar yang harus diberikan untuk memunculkan generasi penerus Sumbawa menjadi yang lebih

(Suara NTB/ind)

Bunda PAUD berfoto bersama anak anak usia dini peserta festival anak soleh. baik. Sebab agama mengajarkan pemikiran kita semua. Saya kira banyak sekali kebaikan misaln- kita semua melihat, di pemberya sopan santun, berbuat baik, itaan kondisi Indonesia boleh tolong menolong, berbaik sangka, dibilang dengan segala macam saling menghargai dan lain se- ujian. Maka saya titipkan harabagainya. Sehingga dalam kegia- pan kepada pengelola paud, pentan Festival Anak Sholeh ini ada gajar paud agar mampu memtiga hal penting yang didapatkan. bawa anak-anak ini karena mereMeningkatkan iman dan takwah ka penerus kedepan,” ujarnya.

Ditekankan Kadis, supaya kepada allah, menjadi pendorong terciptanya generasi muda yang melalui kegiatan ini tidak hanya aktif, kreatif berilmu mandiri dan mengejar juara. Tetapi anak usia berakhlakul karimah, dan anak dini yang mengikuti kegiatan dadibiasakan untuk membangun pat menjadi contoh kepada anak yang lainnya. Ia juga menekankan tali silaturrahim.

Sementara itu, Kepala Dinas supaya juri dalam kegiatan tidak Dikbud Kabupaten Sumbawa, H. pilih kasih, tetapi melihat dari segi Sudirman Malik, S.Pd berharap prestasi. “Anak adalah aset yang kepada pengelola PAUD dan pen- sangat utama untuk kita semua. gajar agar dapat membentuk kar- Makanya bagaimana kita harus akter anak usia dini ini sedemiki- bersikap sesungguhnya sebagai an rupa. Begitupula peran orang pendidik agar mampu menunaitua dalam mendukungnya. Di- kan tugas dan tanggung jawab. mana mereka adalah generasi Tidak hanya untuk kepentingan penerus kedepannya. Karena jika bangsa dan negara, tetapi paling salah penanganan maka resikon- utama untuk kepentingan kita beribadah kepada Allah SWT,” ya sangat tinggi.

“Ini yang menjadi bahan pungkasnya. (ind/arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa (KS) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Selasa (3/4) kemarin, melakukan verifikasi lapangan terkait titik koordinasi batas wilayah kedua kabupaten.

Verifikasi itu dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan yang diambil oleh kedua kabupaten, pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2017 tentang batas daerah KS dan KSB. “Hari ini kita cek lapangannya.

Dan kegiatan ini sebelumnya disepakati para pihak pada 13 Maret lalu saat penyerahan Permendagri di Mataram,” terang Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH kepada wartawan di sela kegiatan.

Penegasan batas wilayah kedua kabupaten yang ditandai dengan pemasangan pal ini turut melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kedua kabupaten. H. Wirajaya menjelaskan, pelibatan BPN dalam hal ini untuk memastikan titik koordinat penempatan pal tapal batas secara presisi sesuai dengan amanat Permendagri. “BPN kan yang punya peralatan paling canggih. Jadi kita libatkan supaya penetapan titik koordinat yang tercantum dalam Permendagri sesuai dengan penegasan di atas rupa buminya,” ujarnya.

Berdasarkan berita acara tertanggal 13 Maret 2018, disepakati oleh Pemda KS dan KSB terdapat tiga titik yang diverifikasi lapangan. Pertama titik koordinat TK 1 (satu), PABU (pal acuan batas utama) A sampai PBU B. Namun dalam prosesnya di lapangan kemarin, sempat terjadi perbedaan persepsi antara perwakilan KS dan KSB. Pihak Pemda KS meminta agar verifikasi titik koordinat tidak saja terhadap 3 titik yang ditetapkan dalam berita acara, akan tetapi perwakilan Pemda KSB bertahan agar verifikasi hanya terhadap ketiga titik.

Para pihak sempat beradu argumentasi, Pemda KSB yang diwakili oleh Ka-

bag Pemerintahan ME. Ariyanto meminta terhadap verifikasi titik koordinat lainnya dilakukan setelah ada hasil pembicaraan yang disepakati kedua belah pihak. “Kan dalam berita acara jelas sekali di sana.

Hari ini kita turun hanya verifikasi untuk 3 titik itu.

Nah yang lainnya bisa kita susulkan lagi pada agenda berikutnya,” cetusnya.

Sementara itu alasan pihak Pemda KS, seluruh titik koordinat pada dasarnya telah dijelaskan dalam Permendagri 123.

Karenanya proses verifikasi faktual di lapangan dapat langsung dilaksanakan dengan mengacu hal tersebut. “Kami kira di lampiran Permendagri jelas semua titik koordinatnya. Jadi mumpung kita berada di lokasi sekalian saja dilakukan pengukuran,” timpal pihak perwakilan KS. Beruntung adu argumentasi tersebut bisa ditengahi. H. Wirajaya menyatakan, agar kedua belah pihak menghormati hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara hasil pertemuan tanggal 13 Maret lalu. “Jadi kita sepakati saja di sini sesuai berita acara. Hari ini kita verifikasi 3 titik dulu,” tegasnya menengahi.

Berdasarkan perhitungan titik koordinat yang ditetapkan oleh Permendagri 123, ketiga titik koordinat yang diverifikasi lapangan untuk TK 1 berada pada koordinat 8°31’43.783" LS dan 116°52’21.302" BT yang terletak pada batas desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dengan desa Poto Tano, kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat yang ditandai dengan pal beton. PABU A berada pada koordinat 8°31’40.260 LS dan 116°52’36.660" BT terletak di desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan PBU B berada pada koordinat 8°32’54.900" LS dan116°53’03.300" BT terletak pada batas antara desa Mapin Kebak, kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dengan desa Kokarlian, kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA Mengenal Anwar Usman, Ketua MK Baru yang Taat Ibadah dari Kecil

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Setelah Dr. Hamdan Zoelva SH, MM. Jabatan tertinggi Mahkamah Konstitusi (MK) RI, kini dijabat oleh pria asal Bima, yakni Dr. H. Anwar H. Usman, SH, MH. Anwar terpilih secara resmi sebagai Ketua MK periode 2018-2020 mengantikan Arif Hidayat yang mengakhiri masa jabatannya.

DATA yang diperoleh Suara NTB dari keluarga, Anwar merupakan pria kelahiran desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, pada tanggal 31 Desember 1956 silam. Ia merupakan anak pertama dari pasangan almarhum H. Usman A. Rahim dan Hj. Siti Ramlah.

Anwar menamatkan sekolah di SDN 3 Sila Rasabou dan selesai tahun 1969. Kemudian menempuh pendidikan Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) yang sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bima dan selesai tahun 1975.

Berbekal ilmu pendidikan agama tersebut, Anwar kemudian mengadu nasib dan mer-

antau ke Jakarta. Di kota Metropolitan tersebut, Ia mulai meniiti sebagai guru honorer di SD Kali Baru Cilincing Jakarta utara.

Selama menjadi guru, Anwar diam-diam mendaftar kuliah di Universitas Islam Jakarta mengambil jurusan Hukum dan diselesaikan pada tahun 1984. Dan kini Ia resmi menjadi Ketua MK. Adik kandung Anwar, Muhdar H. Usman mengatakan bahwa di mata keluarga, sosok Anwar yang biasa disapa To Aji, dikenal tidak banyak berbicara. Sosoknya dikenal taat beribadah dan patuh terhadap orang tua.

“Dari sejak kecil kakak sekaligus bapak bagi kami

ini sangat taat beribadah.

Sosoknya pendiam,” kata Muhdar, kepada Suara NTB, Selasa (3/4).

Menurut Muhdar, sebelum kakaknya menjadi Ketua MK dan masih menjabat sebagai anggota dan Wakil Ketua MK, To Aji tidak pernah melupakan keluarga. Ia tetap meluangkan waktu menemui ibunya (Siti Ramlah.red).

“Sesibuk dengan aktivitasnya sebagai pejabat tinggi negara. Tapi beliau tetap pulang untuk melihat ibu kami, yang tinggal bersama adik perempuan kami di Kelurahan Dara Kota Bima,” katanya.

Tidak hanya itu, kedatangannya di Bima juga tidak terjadwal selayaknya pejabat tinggi Negara. Apabila ada waktu luang dan kosong, Ia langsung pulang ke Bima secara diam-diam.

“Selain melihat Ibu, kedatanganya ke Bima ziarah makam bapak. Serta meluangkan waktu dengan kami adik-adiknya bertemu dan

Enam Desa Nunggak Pajak Kendaraan Terbesar di Dompu Dompu (Suara NTB) Sebanyak enam Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompu tercatat sebagai wilayah penunggak pajak terbesar 2018 ini. Diantaranya, Desa Ranggo, Matua, Huu, Kelurahan Kandai II, Simpasai dan Mota Baru. Penunggak pajaknya paling rendah 500 wajib pajak.

Kepala UPTD Samsat Dompu, Ahmad Fajar Karya, S. Sos, MM mengungkapkan, di enam Desa/ Kelurahan ini potensi tunggakan pajak kendaraan khususnya roda dua cukuplah besar, sehingga menjadi prioritas utama untuk pemberian surat teguran dan penagihan.

“Enam desa ini potensi tunggakan kendaraannya cukup besar makanya kita prioritaskan disini untuk peneguran dan penagihan,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/4).

Pemberian surat teguran sekaligus penagihan itu selain melibatkan agen samsat yang telah direkrut juga aparatur desa akan ikut turun tangan.

Harapannya, masyarakat wajib pajak bisa menunaikan kewajiban atas kepemilikan kendaraan. Pun diwaktu yang bersamaan pihaknya akan membentuk samsat desa on call yang bisa dihubungi setiap waktu untuk keperluan pembayaran pajak atau mengkonsultasi kendala-kendala yang dihadapi.

Dan di surat teguran yang akan diterima para penunggak, lanjut dia, sudah tercantum besaran biaya pajak kendaraan namun tidak termasuk biaya admnistrasi kepolisian dan jasa raharja. “Kalau butuh informasi lebih lanjut ada nomor HP yang bisa dihubungi, kalau mau bayar tinggal samsat keliling yang akan kesana,” jelasnya.

Di enam desa/kelurahan yang menjadi sasaran utama

pihaknya itu tercatat penunggak pajak paling rendah 500 unit kendaraan, terutama roda dua. Namun demikian, Ahmad Fajar Karya belum bisa memastikan seperti apa kondisi fisik kendaraan yang dimaksud.

Dan untuk memastikan aparatur desa atau petugas lapangan tidak salah sasaran dalam memberi surat teguran, pihaknya sudah mencantumkan alamat jelas pemilik dan identitas kendaraan yang menunggak pajak. Kalau pun nantinya tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya maka data kendaraan tersebut akan dieliminasi.

“Sudah satu minggu ini kita mulai jalan dan alhamdulillah sudah ada empat kendaraan dari penyampaian surat teguran itu yang membayar pajak,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

berkumpul. Bagi kami beliau adalah bapak kami,” ujarnya.

Mewakili keluarga besar, Muhdar hanya bisa mendoakan supaya kakaknya tersebut bisa amanah dalam melaksanakan tugas. Dijauhkan dari niat jahat dan buruk orang, karena menjabat sebagai Ketua MK merupakan ujian.

“Kami bisa berharap beliau bisa menjalankan amanah dengan baik. Semoga jabatan yang diemban tidak menjadi fitnah. Yang jelas kami sangat bangga dan terharu,” pungkasnya. (uki)

UCAPAN SELAMAT - Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman usai acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK di gedung MK, Jakarta, Senin (2/4).

(ant/bali post)

Kasek Akui Kemungkinan Sekolah Gelembungkan Data Siswa Dompu (Suara NTB) Dugaan praktek perjokian oleh sekolah tertentu untuk menutupi ketidakhadiran siswanya pada pelaksanaan ujian tidak dipungkiri adanya.

Praktik itu bisa saja terjadi sebagai dampak praktik penggelembungan data siswa oleh pihak sekolah. Namun praktik ini dibantah terjadi di Dompu.

Kepala SMK Kesehatan Salman Dompu, H Abdul Razak Salman, SH, S.Pd.I, MM kepada Suara NTB di sekolahnya, Selasa (3/4) kemarin mengakui, ada indikasi sekolah yang nekat untuk mendapatkan anggaran besar dari dana BOS dan lainnya dengan menggelembungkan data jumlah siswanya.

Praktik ini berlanjut ke data peserta ujian dan untuk menutupinya dengan melibatkan siswa kelas di bawahnya ikut ujian. “Saya bukan merasa paling bersih, tapi saya ingatkan

teman – teman untuk hati – hati. Karena serapi apapun kita menyembunyikan, akan ketahuan juga nanti. Itu sama saja menodai dunia pendidikan,” kata H Abdul Razak Salman.

Ketika tim audit dana BOS turun, kata H Abdul Razak, sekolah yang melakukan penggelembungan data siswa akan ketahuan. Auditor memiliki cara sendiri untuk mengungkapkannya. Sehingga tidak heran sekolah tersebut akan dibebankan mengembalikan dana BOS yang sudah diterima.

SMK Kesehatan Salman

sendiri, lanjut Abdul Razak pada pelaksanaan UN tahun 2018 ini terdaftar 14 orang anak. Tiga orang anak diantaranya terlanjur didaftar karena selama ini sekolah di SMK Salman dan saat UN juga didaftar di sekolah asalnya di Huu serta SMAN 2 Woja. “Sisanya 11 orang peserta UN kita.

Itu pun 1 orang tidak hadir.

Yang hadir 10 orang,” katanya.

Kepala SMK Kesehatan Yapik Gerbang Dompu, Ida Farida, S.Pd di tempat terpisah mengatakan, jumlah siswanya sebagai peserta UN

sebanyak 25 orang dan yang hadir hanya 20 orang anak.

Mereka yang tidak hadir sudah berulang kali didatangi rumahnya, tapi tetap tidak mau hadir. Ia pun memastikan peserta UN di sekolahnya murni siswa yang selama ini sekolah dan melakukan KBM. “Tidak ada (praktik joki),” tegasnya.

Ketua Yapik Gerbang Dompu, Ilham Yahyu, S.Pd saat mengetahui kejadian ini merasa kaget ada praktik perjokian pelaksanaan ujian di Dompu.

Ia sangat menyesalkan hal itu terjadi, bahkan ia akan mempolisikan siswa yang menjadi joki bagi siswa lain dalam pelaksanaan ujian. “Kalau ada siswa yang menjadi joki, saya pastikan akan mempolisikan,” tegas Ilham. (ula)

Kerjasama Dinas PMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Gelar TTG Provinsi NTB 2018 Siap Dilaksanakan

Kontingen Kabupaten/Kota Rampungkan Stan dan TTG Dompu (Suara NTB) Gelar teknologi tepat guna (TTG) tingkat Provinsi NTB tahun 2018 yang dipusatkan di Kabupaten Dompu siap dilaksanakan. Sekda Provinsi NTB, Ir H Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, Ph.D direncanakan akan membuka gelar TTG ke XVI di lapangan paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu, Rabu (4/4) siang. Kontingen dari 10 Kabupaten / Kota tengah menyiapkan stan serta teknologi yang akan ditampilkan di arena TTG. Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (3/4) kemarin mengungkapkan, semua kontingen dari 10 Kabupaten / Kota sudah tiba di arena gelar TTG dan tengah menyiapkan stan serta teknologi yang akan ditampilkan di arena. Karena acara akan dibuka Rabu siang, peserta masih punya banyak waktu untuk menyiapkan stannya paling lambat Rabu pagi. “Semua daerah sudah hadir. Sekarang mereka sedang menyiapkan stan masing – mas-

ing,” kata H. Supardi.

Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam penyiapan pelaksanaan gelar TTG tingkat Provinsi di Dompu. Baik kesiapan akomodasi bagi tamu undangan maupun kesiapan lainnya. Pihaknya pun tetap membuka koordinasi dari para peserta dari Kabupaten / Kota se NTB untuk difasilitasi kekurangan dalam menyiapkan stan dan lainnya selama pelaksanaan gelar TTG di Dompu. “Sejauh ini tidak ada kendala. Mudah – mudahan sampai selesai berjalan lancar semua,” katanya.

TerkaitteknologiyangakanditampilkanKabupatenDompuselaku tuan rumah pada gelar TTG tahun 2018 ini, H Supardi mengaku, belum bisa mengungkapkannya.

Karenateknologitersebutakandilombakan, sehingga baru dibuka dan diumumkan saat gelar teknologi dilangsungkan. “Lihat saja besok untuk teknologi tepat guna yang kita tampilkan,” jelasnya.

Pada gelar TTG tahun 2018 di Dompu, tidak hanya diramaikan

oleh 10 Kabupaten / Kota, tapi juga akan diisi oleh stan milik TP PKK, Degranasda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Pegadaian Dompu, kebun buah dan bunga Rubun Satifa, dan Sekda Dompu dengan batu akiknya.

Gelar TTG juga akan dirangkaikan dengan pawai budaya dan pameran foto Dompu. Pada acara pawai budaya juga akan dilakukan pencanangan pelaksanaan Festival Tambora tahun 2018. Rangkaian kegiatan yang disatukan ini dipusatkan di lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu selama 3 hari dan dibuka pada Rabu (4/4) siang hingga Jumat (6/4). Bupati Dompu yang sedang cuti menunaikan ibadah umrah diperkirakan akan menutup kegiatan TTG, Jumat mendatang.

Pada acara pawai budaya akan menampilkan berbagai pakaian adat nusantara serta atraksi budaya masyarakat Dompu. Seperti atraksi budaya Dompu, budaya Samawa, budaya sasak, budaya Bali, budaya Jawa hingga Sulawesi.

Sementara persiapan di arena pelaksanaan gelar TTG, sejumlah daerah mulai merampungkan stannya untuk memamerkan produk unggulan daerahnya. Mereka juga mempersiapkan tekhnolog tepat guna untuk dilombakan. Kabupaten Lombok Timur misalnya, mereka akan menampilkan 3 produk unggulannya. Seperti temuan Kompol Bek yaitu kompor dari oli bekas. Kompor ini sebagai ganti gas untuk gorengan hingga open tembaku.

“Ini memanfaatkan limbah oli dan sangat besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Kepala Bidang TTG Dinas PMD Lombok Timur, M Munir, SH. Tidak hanya itu, Lombok Timur juga menampilkan teknologi pemasangan deker atau bues beton. Alat ini bisa menurunkan bues beton oleh 1 orang dan tidak perlu turun ke galian untuk melepasnya. Alatnya sangat sederhanadanmanfaatnyabanyak.Produk lain dari hasil barang bekas seperti plastik untuk menjadi meja, kursi hingga hiasan dinding.(ula/*)

(Suara NTB/ula)

TTG - Arena gelar TTG tingkat Provinsi NTB tahun 2018 di lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu, Selasa (3/4). H Supardi (insert).

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Rider Jelajah Tambora dan Fun Fishing Diharapkan Lebih Mengenalkan Tambora di Mata Dunia Dompu (Suara NTB) – Indonesia rider jelajah Tambora dan fun fishing akan meramaikan kegiatan Festival Tambora tahun 2018 dan menjadi pembeda Festival tahun sebelum – sebelumnya. Dua event ini diyakini lebih mengenalkan Tambora di mata dunia sebagai destinasi wisata minat khusus. Selain memiliki pemandangan dan alam yang indah, Tambora juga dekat dengan teluk saleh yang dikenal sebagai akuarium dunia.

Indonesia rider jelajah Tambora akan diikuti oleh 1.500 rider dan mengambil titik mulai dari Kota Mataram, finis di obyek wisata Sarae Nduha Doro Ncanga Dompu pada 9 – 11 April 2018.

Para rider dari berbagai daerah seluruh Indonesia ini akan menikmati keindahan alam gunung Tambora. Event ini akan menjadi pertama di Indonesia dengan peserta terbanyak di alam terbuka.

Pemerintah Kabupaten Dom-

pu akan menyiapkan tenda dan konsumsi bagi para rider yang menginap di arena acara padang Savana Doro Ncanga. Para rider juga akan disambut secara resmi. “Kita sangat berharap, event ini dapat memberi efek positif bagi perkembangan pariwisata Dompu kedepan. Karena raider dari seluruh Indonesia, kita sangat berharap mereka bisa mensosialisasikan Tambora dan potensi alam Dompu di daerah asalnya,” ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu, H Khairul Insyan, SE, MM kepada Suara NTB. Event Fun fising yang digelar di teluk Saleh pada 7 – 8 April 2018, juga diharapkan memberikan nilai positif bagi kemajuan pariwisata Dompu.

Pada event ini direncanakan akan dihadiri oleh 25 orang pemancing nasional. Kehadiran mereka ini diharapkan bisa lebih mengenalkan poten-

si Dompu di kancah nasional, khususnya dunia pancing.

Teluk Saleh yang memiliki gasi pantai yang cukup panjang dari kecamatan Pekat hingga Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ini dikenal sebagai aquarium dunia. Ia mampu menampung berbagai jenis ikan dengan potensi laut hingga puluhan triliun. “Kegiatan ini akan dihandle Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan komunitas pancing,” terangnya.

Lokasi FPT Bergeser Jika tahun sebelumnya FPT terpusat di padang savana Doro Ncanga, kali ini bergeser ke arah barat tepatnya di wisata Sarae Nduha. Keputusan itu diambil untuk menjual view savana yang kini menarik perhatian. “Kita geser untuk menjual view savana Doro Ncanga,” kata Kadisbudpar Dompu, H. Khairul Insyan, SE, MM, Selasa (3/4).

Dua Menteri yaitu Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan dan Mentri Pariwisata RI, Arief Yahya yang dipastikan tiba 10 April mendatang akan diinapkan di area perusahaan tebu PT. SMS. Termasuk rombongan Pemprov yang informasinya dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Sementara untuk rangkaian kegiatan, kata Khairul Insyan, tak jauh berbeda dengan FPT tahun sebelumnya. “Di sisi lain juga kami mengundang para pemancing profesional dari Jakarta kurang lebih 20 orang untuk mincing di teluk saleh. Sedangkan puncaknya nanti akan diisi tari klosal oleh 203 orang sesuai dengan Hut Dompu,” jelasnya.

Untuk persiapan lokasi dan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan diklaim sudah mencapai 80 persen, kalaupun ada halhal yang dirasa kurang dan perlu dibenahi Dispudpar selaku pani-

(Suara NTB/ula)

H. Khairul Insyan tia penyelenggara sangat terbuka menerima saran dan masukan para pihak. Hingga akhirnya even tahunan untuk mengenang dahsyatnya letusan tambora 1815 silam dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pun berdampak positif bagi peningkatan kunjungan ke daerah wisata yang ada di wilayah ini.

(Suara NTB/ris)

KALDERA TAMBORA - Puncak Gunung Tambora dengan ketinggian 2.850 Mdpl ini memperlihatkan kawah kaldera terbesar di dunia.

“Semoga ini berjalan sukses itu harapan saya, kalau ada hal-hal yang kurang tinggal berikan saran dan masukan,” harapnya.

Disinggung jaminan keamanan yang juga belum dikoordinasikan sebagaimana dikeluhkan

jajaran Polres Dompu belum lama ini, Khairul Insyan mengatakan, sudah menindaklanjutinya dengan bertemu langsung pimpinan Polres Dompu selaku koordinator dan dibantu institusi lain seperti TNI, Brimob dan Satuan Pol PP. (ula/jun/*)

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Kampanye Paslon Jangan Mendompleng Kegiatan Pemerintah Mataram (Suara NTB) Anggota Bawaslu NTB bidang hukum dan pengawasan, Umar Achmad Seth, mengingat para Paslon dan juga tim sukses, dalam melaksanakan kegiatan kampanye agar tidak mendompleng kegiatan-kegiatan pemerintah.

(Suara NTB/ist/penrem)

ZIARAH - Ziarah di TMP dalam rangka HUT ke 72 Persit KCK tahun 2018, Selasa (3/4).

Penghargaan Kepada Pahlawan, Persit KCK Ziarah ke TMP Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT ke 72 Persit KCK tahun 2018, Selasa (3/4) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Majeluk Mataram Kota Mataram NTB Persit KCK Koorcab Rem 162 menggelar kegiatan ziarah rombongan. Ziarah dipimpinan langsung Shaly Sundari Makruf selaku Ketua Persit KCK Korcab Rem 162.

Kegiatan ziarah rombongan diikuti sekitar 150 anggota Persit KCK Koorcab Rem 162 ini berjalan dengan tertib dan lancar.

Kegiatan Ziarah rombongan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan yaitu Ibu Ketua Persit KCK Korcab Rem 162 di tugu Pahlawan yang berada di TMP tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga bersama oleh pimpinan Ziarah diikuti seluruh peserta ziarah.

Saat ditemui awak media, Ketua Persit KCK Korcab Rem 162, Shaly Sundari Makruf mengatakan bahwa kegiatan ziarah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-72 Persit KCK diharapkan bukan hanya menjadi kegiatan seremorial belaka. Tidak sekedar datang upacara menabur bunga atau semata-mata untuk memberikan penghormatan di pusara para pahlawan kusuma bangsa.

“Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan rasa terimakasih dan rasa syukur kita dengan mengenang seraya mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” jelasnya.

Karena menurutnya, apa telah dikorbankan para pahlawan demi bangsa dan negara sungguh besar. Tidak ternilai harganya, sehingga perjuangannya dapat menikmati alam kemerdekaan seperti saat ini.

“Untuk itu saya mengajak kita semua khususnya anggota persit KCK untuk dapat menjadikan kegiatan ziarah ini sebagai bahan kontemplasi bagi keluarga kita, lingkungan kita, para generasi penerus masa kini dan masa yang akan datang tentang arti cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme serta bela negara,” harapnya.

Dengan begitu, pengaruh buruk tidak mudah masuk, karena sudah memiliki benteng yang kuat dalam mengantisipsi setiap bentuk ancaman yang berusaha menggoyahkan rasa nasionalisme. (r/*)

Hal itu disampaikan Umar, karena pihaknya menerima laporan dari masyarakat, bahwa salah satu paslon diduga ikut hadir dalam salah satu kegiatan pemerintah. Menurutnya, meskipun kehadiran paslon tersebut dalam kapasitas lain, namun tetap saja hal tersebut menimbulkan miltitafsir dari masyarakat.

“Pada dasarnya tidak ada salahnya, karena sesungguhnya pemerintah itu milik semua orang, termasuk calon. Akan tetapi kita imbau agar tidak ikut dalam kegiatan pemerintahan, apalagi di dalamnya bisa

memuat tafsir lain pada salah satu calon,” ujar Umar.

Ia menjelaskan terkait hal itu sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang nomor 10, dalam pasal 69 huruf H, yang menyebutkan bahwa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

“Nah bunyi pasal ini juga berlaku mengikat untuk pemerintah dan juga paslon yang mengajak pemerintah dalam kegiatannya,” jelasnya.

Sementara terkait laporan kehadiran salah satu paslon dalam kegiatan pemerintah itu, Bawaslu langsung memerintah-

kan jajarannya untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya apakah ada potensi pelanggan atau tidak, akan dipelajari lebih lanjut, terutama jika ada pernyataan terkait pencalonan, maka hal itu dipastikan masuk kategori pelanggaran.

Selain larangan untuk mendompleng kegiatan pemerintahan, para paslon juga dilarang keras untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye, termasuk melibatkan ASN. Umar menuturkan, sampai sejauh ini, pihaknya telah banyak menemukan keterlibatan ASN dan juga

(Suara NTB/ndi)

Umar Achmad Seth perangkat desa ikut dalam kegiatan kampanye. Dari beberapa laporan dan temuan terkait keterlibatan ASN tersebut, beberapa sudah diputuskan dan yang lainnya masih

dalam proses.

“Sudah cukup banyak kami terima laporannya terkait keterlibatan ASN dan perangkat desa. Beberapa sudah diproses, namun tidak memenuhi unsur, ada juga yang sudah diputuskan, salah satunya kasus yang di Bima sudah sampai dieksekusi, yakni hukuman penjara percobaan,” ujarnya.

Bahkan untuk menghindari penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye tersebut, terutama bagi pejabat politik, seperti kepala daerah dan anggota dewan, juga diwajibkan mengambil izin cuti kampanye. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penggunaan fasilitas negara yang melekat dalam jabatannya digunakan untuk berkampanye. (ndi)

DPS Pilkada NTB Tak Banyak Berubah

(Suara NTB/ist)

BARANG BUKTI - Barang bukti bibit lobster pantai Ekas, Lombok Timur yang akan diselundupkan ke Jakarta yang diamankan Ditpolair Polda NTB.

Polisi Gagalkan Penyelundupan Ribuan Bibit Lobster Senilai Rp 630 Juta Mataram (Suara NTB) Sebanyak 8.501 bibit lobster pesisir selatan Lombok digagalkan penyelundupannya.

Dua pelakunya ditangkap. Bibit lobster tersebut nilainya ditaksir mencapai Rp 630 juta.

Direktur Polair Polda NTB, AKBP I Made Sunarta menjelaskan, bibit tersebut berasal dari Pantai Ekas, Jerowaru, Lombok Timur.

Rencananya hendak dikirim ke Jakarta.

“Mereka ini menggunakan modus kirim berantai. Dari Lombok Timur sampai nanti ujungnya sampai ke Jakarta,” jelasnya Selasa (3/4) didampingi Kasubdit Gakkum, AKBP Erwin Ardiansyah.

Ribuan bibit lobster tersebut diamankan pada Senin (2/4) petang di wilayah Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Bibit diangkut tersangka MS yang mengemudi mobil pikap bernomor polisi DR 9478 LZ. Bibit lobster itu jenisnya pasir sebanyak 7.650 ekor dan jenis mutiara 851 ekor. Sejumlah bibit itu disimpan di dalam plastik-plastik. Disembunyikan di dalam dus coklat. “Harga keseluruhannya hampir Rp 630 juta,” kata Sunarta.

Dari hasil interogasi di tempat, tersangka MS mengaku akan menyerahkan bibit lobster yang bukan miliknya tersebut kepada seorang pria berinisial SM. “Rencana sama MS mau diover ke sopir lainnya (SM),” ungkapnya.

Berdasarkan pengakuan MS itu dilakukan pengembangan. Hingga didapati SM yang menggunakan Toyota Fortuner. Mobil tersebut rencananya akan melanjutkan pengiriman ke Jakarta.

Para tersangka dikenai Pasal 88 Juncto Pasal 16 Ayat 1 dan atau Pasal 100 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31/ 2004 tentang Perikanan.

Pemilik bibit lobster tersebut sudah dikantongi penyidik. “Pemiliknya berinisial KH, dia penjualnya, yang bersangkutan masih dalam penelusuran anggota di lapangan,” pungkasnya.

Bibit tersebut kemudian dilepasliarkan Selasa (3/4) siang di wilayah pantai Medang, Sekotong Barat, Lombok Barat. (why)

Mataram (Suara NTB) Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018, ditetapkan KPU sebanyak 3,545,106 jiwa pilih.

Terdiri dari 1.742.829 pemilih laki-Laki dan 1.802.277 pemilih perempuan yang tersebar di 116 kecamatan, 1.137 desa/kelurahan dan 8.336 TPS. Sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 20-21 April mendatang, DPS tersebut sudah diumumkan ke masyarakat untuk dilakukan perbaikan, jika ada yang merasa belum terdaftar sebagai pemilih, sampai pada tanggal 2 April kemarin.

Pada masa perbaikan DPS tersebut, diharapakan masyarakat memastikan apakah namanya sudah terdaftar atau tidak dalam daftar pemilih.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (3/4) kemarin menyampaikan bahwa dalam masa perbaikan tersebut, pihaknya mendapatkan perubahan pada DPS. Namun demikian perubahan tidak terlalu besar, katanya.

“Ada (perubahan) tapi sedikit. Nanti dari tanggal 3 sampai dengan 7 April, masih dilakukan rekap perbaikan DPS oleh PPS di desa/kelurahan Jadi kita tunggu saja hasilnya,” kata Aksar tanpa menyebutkan jumlah perubahannya.

Minimnya perubahan DPS tersebut, menandakan bahwa kualitas coklit yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu cukup akurat. Hal itu tentu juga tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam mendukung kegiatan pen-

dataan pemilih oleh KPU. “Alhamdulillah, coklit semakin berkualitas dan masyarakat juga antusias menyambut pengumuman DPS. Begitu juga PPDP, RT/ RW, Kaling dan Kadus serta Kades,” katanya.

Lanjut disampaikan oleh Aksar, yang masih menjadi kedala dalam daftar pemilih tersebut yakni masih tingginya pemilih yang belum memiliki e-KTP. Sementara diketahui bahwa syarat untuk bisa menggunakan hak pilihnya, masyarakat wajib memiliki e-KTP atau Suket, tanpa itu masyarakat bisa kehilangan hak konstitusionalnya.

“Yang besar itu daftar pemilih potensial non KTP elektronik. Inilah yang sedang serius dituntaskan oleh Dukcapapil di masing-masing kabupaten/ kota. Tapi kami optimislah itu bisa dituntaskan, karena pemerintah juga serius melakukan penuntasan rekam KTP elektronik dan Suket,” katanya.

Menurut Aksar, pihaknya sudah cukup serius dalam melakukan pendataan pemilih, selain mengumunkan DPS di masingmasing desa, pihaknya juga membuka layanan online, lewat aplikasi WhatsApp, bagi masyarakat yang merasa namanya belum terdaftar sebagai pemilih.

“Sebagai bentuk kewajiban kami melayani pemilih dalam pemilihan serentak 2018. Jajaran kami sedang melakukan perbaikan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang salah satunya membuka layanan WhatsApp untuk pemilih belum terdaftar selama 5 hari (01-05 Apri). Makanya kami mohon pada masyarakat untuk berkenan melakukan pengecekan data diri,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI DPS - Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori didampingi Kasubag Humas, Tajuddi, saat mensosialisasikan DPS kepada para penumpang kapal dari Pelabuhan kayangan menuju Poto Tano, baru-baru ini.

Paslon Diduga Banyak Langgar Aturan Pemasangan APK Mataram (Suara NTB) Hasil pengawasan Bawaslu NTB sejak masa kampanye berjalan, menilai bahwa kepatuhan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018, terhadap aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh pasangan calon, dinilai masih sangat rendah, terutama yang dipasang sendiri oleh para calon.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Bawaslu NTB bidang hukum dan pengawasan, Umar Achmad Seth saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (3/4) kemarin. “Terutama pemasangan alat peraga kampanye yang dibuat oleh calon,” katanya.

Merujuk pada aturan, paslon memang diperbolehkan menambah APK dan Bahan Kampanye (BK) sendiri sebanyak 150 persen dari yang difasilitasi oleh KPU. Oleh Bawaslu menilai bahwa Paslon membuat APK dan BK lebih dari yang sudah dibatasi.

“Kan mereka boleh menambah APK dan BK sebanyak 150 persen di luar KPU. Nah tapi ketentuan ini tidak diawasi, apakah benar tidak yang dibuat itu sebanyak 150 persen,” tandasnya.

Dalam hal ini, Umar mengingat kepada para Paslon untuk berhatihati, dalam pengadaan APK dan BK. Jika keuangan untuk pembiayaan pembuatan APK diketahui

melebihi sampai batasan yang sudah ditentukan, maka hal itu masuk sebagai pelanggan yang bisa berakibat pada pembatalan calon.

“Maka hati-hati menggunakan dana kampanye. Kalau dia gunakan keuangannya untuk biayai alat peraga kampanye, dia harus cermat, dan dipasang di tempat yang sudah ditentukan. Karena itu nanti akan dibuktikan saat melaporkan dana kampanye, kan akan diaudit. Kalau dia membuat lebih dari itu bisa berimplikasi pada pembatalan calon,” jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan pemasangan APK di lokasi yang tidak diperbolehkan. Seperti di tempat-tempat yang berbayar.

Padahal hal itu sudah sangat jelas dilarang oleh aturan Pilkada.

“Tapi memang soal ini, ketentuannya masih longgar, belum rigid menentukan tempat APK. Akan tetapi karena waktu masa kampanye masih cukup panjang, kita akan benahi, biar rapi,” katanya.

Dikatakan Umar, sampai saat ini paslon juga masih belum taat untuk menurunkan alat peraga sosialiasi yang sudah terpasang sebelum memasuki masa kampanye. Padahal pihaknya sudah memberikan imbauan untuk segera diturunkan.

“Tapi sampai sekarang masih banyak yang belum diturunkan. Padahal itu menjadi kewajiban mereka. Bahkan di beberapa titik kita sama Satpol PP sudah menurunkannya, tetapi masih saja ada. Itu semua menjadi catatan kita,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

APK - Salah satu APK keempat paslon yang dipasang oleh KPU di by pass bandara.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Halaman 9

Hari Pertama Dibuka, 1.607 Orang Mendaki Rinjani Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.607 orang mendaki Rinjani pada pendakian pertama tahun 2018 ini. Dari jumlah itu, sebanyak 130 orang wisatawan mancanegara dan 1.477 orang wisatawan nusantara. Ini masih dalam kondisi normal, sebab jumlah kunjungannya masih berada di bawah angka 2.000 orang.

“Kondisi pendakian di hari pertama buka pada 1 April lalu terbilang normal. Ada 130 wisman yang datang. Salah satunya dari Thailand, kemarin sempat evakuasi karena mengalami cidera,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Sudiyono, di Mataram, Selasa (3/4).

Ia mengatakan bahwa setiap tahunnya memang selalu banyak wisatawan yang mendaki pada hari pertama pendakian dibuka. Bedanya saat ini sudah

RUNJANI - Keindahan Rinjani yang menjadi daya tarik wisatawan.

(Suara NTB/lin)

dilakukan pula pembenahan di beberapa pos pendakian. Salah satunya berupa pembenahan MCK. Sebab hal ini juga dinilai sangat penting. Pada pendaki dan porter diharapkan dapat menggunakan MCK dengan baik. Sehingga Rinjani menjadi terlihat lebih bersih.

“Kita sudah benahi juga, termasuk jalur pendakian.

Selain itu MCK nya juga sudah kita perbaiki dan lengkapi di beberapa pos pendakian. Termasuk juga

MCK yang ada di Danau Segara Anak,” ujarnya.

Pada saat pemeliharaan, pihaknya juga telah melakukan pelatihan kepada 100 lebih porter dan guide yang ada di Sembalun dan Senaru. Pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada porter dan guide yang akan melayani wisatawan.

Selain itu, mereka juga dilatih untuk menjaga kebersihan. Sehingga volume sampah di Rinjani menjadi berkurang.

“Kita sudah latih juga bagaimana agar mereka menjaga kebersihan. Mereka juga mengedukasi para wisatawan untuk membawa kembali sampahnya. Kita harapkan persoalan sampah ini juga bisa teratasi,” harapnya.

Pihaknya juga akan melakukan aksi bersih sampah di Rinjani selama dua kali dalam sebulan. Sehingga wisatawan atau pendaki tidak harus terganggu dengan sampah-sampah seperti yang terjadi sebelumnya. Apalagi saat ini Rinjani sudah ditetapkan sebagai salah satu geopark dunia. Sehingga kebersihan itu menjadi hal utama yang harus dijaga.

“Kita sudah bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Dispar, TNI, masyarakat dan komunitas pencinta alam untuk melakukan aksi bersih paling tidak sebulan itu dua kali. Kita harapkan kesadaran dari wisatawan juga untuk membawa kembali sampahnya,” ujarnya. (lin)

FPT 2018

(Suara NTB/lin)

TWLB - Pengunjung tengah menikmati kebersamaannya dengan kerabatnya menggunakan fasilitas TWLB yang seadanya.

Jelajah Tambora Sambil Edukasi Masyarakat Mataram (Suara NTB) Kantor Taman Nasional Gunung Tambora akan jadi bagian dari meriahnya Festival Pesona Tambora (FPT) 2018 awal April mendatang. Sedikitnya ada tiga rangkaian kegiatan akan dilakukan, basisnya edukasi masyarakat lingkar tambora.

Kegiatan pertama Wanatrill, akan diikuti 104 peserta yang menggunakan sepeda motor trill. Para peserta akan sambangi desa desa.

Dua hari dua malam peserta juga akan mendatangi sekolah sekolah untuk memperkenalkan Tambora sebagai Taman Nasional. “Kita akan edukasi masyarakat, apa itu konsekwensi ketika statusnya taman nasional,” kata Kepala Taman Nasional Gunung Tambora, R. Agus Budi Santosa, S.Hut., MT kepada Suara NTB, Jumat (30/3).

Status Taman Nasional gunung yang letusannya mahadahsyat tahun 1815 ini harus terus dikampanyekan, memantik kepedulian semua pihak merawat dan membuat semakin mendunia. Tidak terkecuali masyarakat yang ada di sekitar Tambora.

“Inikan tahun kedua Tambora sebagai Taman Nasional.

Kita akan perkenalkan ke masyarakat, apa keuntungannya menjadi Taman Nasional, apa saja di dalamnya, kita berikan edukasi agar lebih mengenal,” jelasnya.

Agenda kedua adalah jelajah alam, diikuti 500 pendaki dari berbagai kalangan. Mereka akan melakukan penjelajahan melalui jalur trekking Tambora namun konsepnya sama dengan Wanatraill, akan melalui desa desa di Kaki gunung dengan ketinggian 2.850 Mdpl ini.

“Bahwa tujuannya agar para pendaki bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat banyak hal untuk sama-sama menjaga Taman Nasional,” jelasnya.

Event ketiga adalah Jambore Konservasi, kegiatan yang penuh dengan pendidikan lingkungan kepada generasi, seperti penghijauan. Peserta akan melibatkan pelajar, khususnya Pramuka.

Hanya saja kegiatan ini akan terpisah waktunya dengan FPT, namun tetap dalam satu rangkaian memeriahkan festival yang rencananya dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan tiga menteri itu.

Tujuan melibatkan pelajar, menurutnya agar generasi sejak dini tertanam kecintaan dengan alam dan merawat kepedulian menjaga Tambora sebagai Taman Nasional. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si juga mengatakan bahwa FPT tahun ini akan lebih banyak melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa lebih teredukasi bahwa mereka merupakan bagian dari kesuksesan Tambora sebagai salah satu destinasi wisata di Pulau Sumbawa.

“Tahun ini lebih banyak melibatkan masyarakat. Memang pada tahun sebelumnya juga kita banyak libatkan masyarakat. Hanya saja kali ini komponenanya lebih banyak, termasuk pelajar, komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok sadar wisata,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa semakin paham bahwa mereka berada pada lingkar destinasi yang akan dikunjungi banyak orang. Sehingga pada saat wisatawan datang, masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kenyamanan setiap orang yang berkunjung. (ars/lin)

Mataram (Suara NTB) – Taman Wisata Loang Baloq (TWLB) yang akan segera ditata oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB. Hal ini sudah menjadi rencana Pemda sejak tahun lalu, namun hingga saat ini belum ada perkembangan. Padahal TWLB seperti menunggu untuk dibenahi. Ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan Pemkot Mataram yang belakangan semakin tidak banyak pengunjung.

Dispar NTB saat ini memang sedang menyusun DED (Detail Engineering Desain).

Sehingga dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan dan diper-

lukan untuk melakukan penataan tersebut. Sehingga potensi yang dimilikinya dapat lebih dimaksimalkan. Masyarakat berharap DED itu bisa segera diselesaikan, sehingga penataan dapat segera dilakukan.

“Saya berharap penataannya segera dilakukan. Jadi lebih banyak yang datang dan jualan saya cepat laku,” kata salah satu pedagang di TWLB Inak Siti, di Mataram, Selasa (3/4).

Sejauh ini kunjungan wisatawan terbilang minim, sehingga para pedagang di TWLB tidak mendapatkan banyak keuntungan. Hal ini pula yang mendorong para pedagang untuk mendesak

Pemda segera melakukan penataan. Para pedagang berharap dengan demikian wisatawan bisa semakin banyak berkunjung.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa Loang Baloq sudah memiliki nama dan sudah dikenal banyak orang. Namun penataan di pantai dan taman ini dirasa masing kurang. Sehingga ia bersama dengan Pemkot Mataram akan melakukan penataan sehingga wisatawan lebih tertarik lagi untuk datang berkunjung.

“Setelah kita lihat DED –

nya nanti kita putuskan akan buat apa saja, akan lengkapi apa saja di sana (TWLB).

Karena kita ingin agar destinasi ini juga banyak dikunjungi wisatawan. Disana juga kan banyak pedagang, kalau sepi ya kasihan,” ujarnya.

Yang pasti, pihaknya akan membuat jalur olahraga lari kecil di sekitar taman. Begitu pula taman bermain akan diperindah dan akan dilengkapi pula alat-alat atau wahana bermain khususnya untuk anak-anak. Ini ditujukan agar wisatawan yang berkunjung bersama keluarganya bisa benar-benar menikmati suasana di taman wisata yang ber-

dekatan dengan Pantai Loang Baloq ini.

Ia berharap nantinya pengelola dapat merawat alat dan wahana yang ada di destinasi ini. Sebab jika dilihat, saat ini hampir semua wahana bermain anak sudah rusak. Jalur untuk pejalan kaki pun banyak yang rusak. Begitupula penataan para pedagang yang saat ini berjualan tidak pada tempat yang ditentukan.

“Nanti semuanya itu kita tata. Tentu saja nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kota bagaimana konsepnya, dan bagaimana komitmen mereka untuk menjaganya bersama pengelola,” ujarnya. (lin)

Masyarakat di Lingkar Destinasi Wisata Melihat Keindahan Bangko-Bangko Perlu Bantuan Modal

Giri Menang (Suara NTB) Pantai Bangko-bangko merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat. Destinasi wisata ini memang tidak terlalu banyak dikunjungi wisatawan, sebab lokasinya yang terbilang cukup jauh dari pusat kota. Hanya saja, beberapa kali pantai ini disinggahi oleh kapal-kapal pesiar.

Pantai Bangko-bangko terletak di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Berjarak 70 kilometer dari Kota Mataram.

Butuh waktu hingga dua jam perjalanan dari Kota Mataram untuk mencapainya menggunakan transportasi darat. Selama perjalanan, pemandangan luar biasa tentu memanjakan mata.

Setelah dari Lembar wisatawan akan diberi pilihan melalui perjalanan lewat atas yang berbukit atau bawah menyusuri pantai.

“Kita memang tidak rekomendasikan untuk ajak wisatawan ke BangkoBangko, tapi ada saja wisatawan yang memang mau datang. Jadi kita antar saja,” kata guide asal Lombok Barat Muhaimin, di Mataram, Selasa (3/4).

Ketika memasuki kawasan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko, wisatawan harus melewati jalan yang cukup panjang. Sehingga disarankan agar menggunakan kendaraan dengan kondisi baik dan bahan bakar yang mencukupi.

Ketika sampai di Pantai Bangko-Bangko, wisatawan

(Suara NTB/ist)

BANGKO-BANGKO - Seorang wisatawan tengah menikmati keindahan Pantai Bangko-Bangko yang ada di Lombok Barat. akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan aroma pedesaan masih kental di tempat ini. Wisatawan bisa menikmati waktu dengan bersantai sejenak. Di Bangko-Bangko sendiri terdapat dua lokasi wisata. Pertama adalah Pantai Bangko-Bangko dan kedua Pemalikan yang disebut-sebut sebagai salah satu spot berselancar terbaik di dunia.

“Banyak yang mau datang untuk berselancar, mungkin karena pantainya langsung laut lepas. Jadi mereka mau cari sensasi tersendiri,” ujarnya.

Penampakan pesisir pantai Bangko Bangko memang in-

dah. Tidak terlalu banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Namun banyak nelayan yang menepikan perahunya setelah melaut di pinggir pantai.

Pantai dengan pasir putih ini memiliki air jernih dan terlihat rumput laut dari kedalaman. Dikelilingi perbukitan khas pantai membuat suasana semakin bersahabat.

“Enaknya di pantai ini banyak orang jualan seafood. Jadi kita bisa ajak wisatawan nikmati aneka kuliner seafood khas Bangko-Bangko,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata.

Hal ini menunjukkan adanya kemajuan pada sektor pariwisata. Tentu saja ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk menambah pendapatannya.

Hanya saja, mereka cenderung terkendala modal yang masih minim. Hal inilah yang membuat banyak warga terkesan sulit berkembang kendati tinggal di lingkar destinasi. Ini harusnya dapat menjadi sasaran berbagai program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan memberikan modal usaha.

Apalagi dengan adanya anggapan tentang pariwisata di NTB menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan. Pemerintah pun tengah gencar melakukan pelatihan tenaga kerja bidang pariwisata. Hal ini karena kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat. Namun masih banyak masyarakat yang telah dilatih dan masih menganggur. Ini disebabkan kurangnya modal untuk membangun bisnis di sektor pariwisata.

“Saya jualan aksesori di Pantai Tanjung Aan dan itu modalnya minjam sama keluarga.

Berbulan-bulan belum ada untung yang banyak, jadi belum bisa bayar utang. Kalau ada modal yang lebih besar saya mau usaha makanan saja, lebih menguntungkan.” Kata Warsiah yang merupakan warga Kabupaten Lombok Tengah.

Ia mengatakan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan bantuan permodalan dari

(Suara NTB/lin)

PEDAGANG - Pedagang di Pantai Gading dengan peralatan dan modal pas-pasan.

Pemda. Sehingga ia tidak bisa mengembangkan usahanya lebih lanjut. Ia juga tidak bisa mengambil lebih banyak keuntungan karena modal usahanya yang terbilang masih sangat minim.

Bukan hanya Warsiah, Zaenudin juga misalnya, warga Dusun Selindungan Desa Pelangan Kecamatan Sekotong ini sangat berharap mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan dari sektor ini.

Namun ia belum bisa mewujudkan keinginannya itu kare-

na masih terkendala modal.

“Modalnya minjam, lama minjam sampai malu sama tetangga. Karena jualannya juga tidak banyak yang laku,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Dr Firmansyah mengatakan bahwa pelatihan saja tidak cukup, masyarakat yang sudah dilatih barangkali perlu diberikan modal dan dikawal.

Perlunya mendorong UMKM di sektor pariwisata ini agar semakin berkembang.

Ia melihat bahwa Pemerintah hanya perlu merancang kawasan

wisata NTB menjadi pasar yang menjanjikan bagi masyarakat.

Jika dilihat kembali, banyak masyarakat yang berharap dan menggantungkan hidupnya dari sektor ini.

Firmansyah melihat besarnya potensi peningkatan perekonomian warga melalui usaha kecil di pinggir pantai. Misalnya penjual ikan bakar, gorengan, aksesori, dan lainnya.

Menurutnya, usaha kecil ini bisa berkembang apabila dikawal pemerintah dan diberikan modal yang cukup. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Tantangan bagi Mahasiswa PERKEMBANGAN era milenial tanpa disadari telah memacu adanya perubahan pada sikap dan perilaku masyarakat. Salah satunya ialah perubahan pada sikap masyarakat selaku konsumen dalam berbelanja.

Adanya perubahan itu, tentu harus dimanfaatkan generasi muda era milenial saat ini dengan berwirausaha. Jangan sampai peluang bisnis tersebut dibiarkan kosong tanpa terisi dan berlalu begitu saja. Demikian dis(Suara NTB/ist) ampaikan Komisaris PT. H. Zainul Aidi Gerbang NTB Emas (GNE), H. Zainul Aidi, SP., saat menjadi pembicara kegiatan intermediate training HMI Cabang Mataram, Selasa (3/4).

Zainul Aidi, dalam paparan materinya mengungkapkan akan pentingnya kewirausahaan di zaman kekinian khususnya bagi para mahasiswa di NTB. Menurutnya, kesadaran masyarakat NTB untuk berwirausaha masih tergolong rendah. Jumlahnya pun tak mencapai lima persen.

Jumlah persentase itu kata dia, sangat memprihatinkan. Karena dengan demikian, peluang bagi masyarakat NTB berdiri dan mandiri masih sangat jauh. Pihaknya ingin agar masyarakat mengambil peluang-peluang yang tersedia, apalagi di tengah iklim investasi yang mengalami tren positif saat ini.

Lebih dari itu, mahasiswa sebagai bagian penting kekuatan di tengah masyarakat harus mengambil peran signifikan dengan segera menentukan pilihan menjadi wirausaha dalam berbagai bidang bisnis yang disediakan, termasuk di antaranya bisnis online.

Masih kata Zainul Aidi yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT. GNE ini, bahwa tren yang menghinggapi mahasiswa selama ini, lebih sering diarahkan untuk mengisi ruang-ruang politik, yang secara kuantitatif sangat sedikit. Sehingga berakibat adanya persaingan tidak sehat.

Sementara dunia bisnis, sesungguhnya menawarkan kemandirian, kebebasan, bagi pelakunya, memiliki sifat tak terbatas sebagaimana ruang politik. Dengan demikian, dunia bisnis pada dasarnya sangat menjanjikan bagi mahasiswa. “Saya tantang mahasiswa untuk berbisnis,” ujarnya. Dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan semakin membuka minat mahasiswa untuk menjadi entrepreneur. (dys)

Ponpes Mamba’ul Bayan Kembangkan Seni Kaligrafi Mataram (Suara NTB) Seni kaligrafi merupakan seni tulis yang berkembang di Jazirah Arab. Kaligrafi selalu menjadi suatu seni tulis yang indah dan selalu terdapat di setiap sudut masjid.

Pada umumnya kaligrafi merupakan tulisan Arab yang ditulis dengan beberapa guratan dengan memperhatikan unsur artistik dari setiap tulisan. Tulisan tersebut selalu menjadi hiasan seni rupa yang disukai oleh banyak orang.

Seni tulis kaligrafi biasanya dikembangkan di pondok pesantren dan madrasah. Seperti salah satunya di Ponpes Mamba’ul Bayan. Pengasuh Ponpes Mamba’ul Bayan, Lalu Muhammad Suriadi, menegaskan pihaknya kini mengembangkan seni tulis kaligrafi sebagai salah satu ekstrakurikuler santri.

Diakuinya, pemilihan seni tulis kaligrafi lantaran sejalan dengan pengembangan Bahasa Arab di ponpes. Mengingat kaligrafi merupakan suatu seni tulisan yang merupakan kalimat Bahasa Arab yang indah. Setiap seni kaligrafi yang ditampilkan selalu memiliki unsur-unsur keindahan pada setiap pola dan bentuknya. Seni kaligrafi selalu membuat seseorang terpesona dengan keindahan dari gambar kaligrafi.

Seni kaligrafi biasanya diambil dari penggalan-penggalan dalam kitab suci Alquran. Biasanya seni kaligrafi yang masuk ke dalam seni rupa Islam selalu menjadi hiasan di dindingdinding rumah ataupun masjid. Oleh karena itu, pengembangan ekstrakurikuler seni kaligrafi juga dihajatkan melatih olah rasa dan seni dalam diri santri.

Selain itu, pengembangan seni kaligrafi telah membuahkan hasil, meski belum memuaskan. Ekstrakurikuler kaligrafi pernah tercatat menjadi juara III pada ajang MTQ tingkat kecamatan pada tahun 2017 lalu. Pihaknya pun berharap agar di masa mendatang, seni kaligrafi dapat menjadi salah satu andalan yang dapat menyumbangkan prestasi bagi pondok. “Insya Allah tahun depan bisa lebih baik,” ujarnya. (dys)

UNBK SMK Diwarnai Listrik Padam dan Gangguan Server Mataram (Suara NTB) – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK selama dua hari ini terpantau lancar. Meski demikian panitia UNBK provinsi NTB menyebut ada sejumlah kendala yang terjadi, tapi bisa diselesaikan dengan cepat di internal sekolah.

Sekretaris Panitia UN NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (3/4) mengatakan belum ada konfirmasi permasalahan UNBK di hari kedua, semuanya masih berjalan normal baik di Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa.

Meski demikian, diakuinya ada permasalahan listrik.

“Namun sudah diantisipasi dengan genset. Server juga tidak ada masalah, karena sudah dilakukan sinkronisasi pada hari Sabtu lalu,” katanya.

Diakuinya, pada hari pertama UNBK, Senin (2/4) lalu terjadi gangguan listrik padam di sejumlah tempat. Hal itu menurutnya lebih disebabkan oleh adanya pekerjaan di dekat sekolah. “Tapi bisa diatasi tidak sampai 15 menit,” klaim Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB ini.

Terkait dengan mata ujian Matematika pada hari kedua, Aidy mengiyakan. Ia sendiri tidak bisa menyampaikan bentuk soal, karena bersifat rahasia dan siswa yang berhadapan dengan soal. ia menekankan, sampai dengan Selasa sore kemarin belum ada konfirmasi permasalahan UNBK. Berbagai permasalahan yang muncul masih bisa diselesaikan di internal sekolah.

Terpisah, pelaksanaan UNBK di SMKN 4 Mataram

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

PANTAU - Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti memantau pelaksanaan UNBK di SMKN 4 Mataram, Selasa (3/4). pada hari Selasa kemarin sampai dengan sesi kedua masih berjalan dengan aman dan lancar. Meski demikian, pada hari pertama terjadi permasalahan server di salah satu ruang UNBK. Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S. Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/4) mengaku pelaksanaan UNBK di SMKN 4 Mataram berjalan dengan lancar.

“Hari pertama dan kedua aman. Cuma kemarin ada di salah satu ruang sempat log out, tetapi ketika di-refresh , sudah balik lagi,” akunya.

Di salah satu ruangan itu, kata Bakir, seluruh komputer

log out sendiri. Ternyata permasalahan di server, petugas hanya melakukan refresh atau penyegaran, permasalahan itupun selesai. Adanya permasalahan itu sempat mengganggu beberapa waktu pengerjan, karena siswa harus mengulang dari awal lagi.

Di SMKN 4 Mataram, tercatat ada 363 siswa yang mengikuti UNBK, meski demikian ada tiga orang siswa yang tidak bisa ikut dengan berbagai alasan, seperti pindah sekolah atau berhenti sekolah.

Di tempat terpisah, Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D., didampingi sejumlah jajaran Dinas Pen-

didikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, memantau pelaksanaan UNBK di SMKN 4 Mataram, Selasa (3/4).

Dari hasil pemantauan yang dilakukan di sejumlah SMK se-NTB, Sekda menyimpulkan, secara umum UNBK berjalan dengan baik dan lancar, walaupun ada kendala yang terjadi di salah satu SMK, karena persoalan teknis namun hal tersebut sudah dapat diatasi dan akan dilakukan ujian susulan.

Ke depannya sekda mengimbau, kualitas UNBK di semua jenjang pendidikan dapat terus ditingkatkan, mulai dari koordinasi dengan pihak-

pihak terkait, seperti ketersediaan daya listrik yang aman agar tidak terjadi pemadaman pada saat proses ujian dan sisitem Information technology (IT) yang betul-betul matang.

Dengan demikian ia berharap kendala-kendala teknis yang terjadi sekecil apapun di lapangan dapat diminimalisir.

Sekda berharap, dengan ujian nasional berbasis komputer ini, segala proses yang dilakukan benar-benar berjalan dengan penuh kejujuran.

Sehingga proses ini akan melahirkan calon generasi-generasi emas NTB yang kredibel dan berintegritas di masamasa yang akan datang. (ron)

Himagrotek Unram Gelar Seminar Nasional Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswi Agroekoteknologi (Himagrotek) Universitas Mataram (Unram) menggelar seminar nasional dengan tema eksistensi pertanian lahan kering di Auditorium M. Yusuf Abubakar Unram, Senin (2/4) lalu. Seminar ini dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional di NTB. Ketua Panitia Seminar Nasional Anggit Ibnu Ilyasa mengharapkan adanya seminar nasional ini selain untuk menambah wawasan peserta seminar. Termasuk menambah semangat mahasiswa khususnya mahasiswa pertanian untuk menjadi seorang petani agar generasi-generasi muda tidak melulu bercita-cita menjadi pegawai kantor.

‘’Tetapi menjadi petani yang dapat berkontribusi terhadap pertanian di NTB khususnya dan dapat tercapainya citacita indonesia pada tahun 2045 sebagai lumbung pangan dunia,” harapnya Pada seminar ini, ujarnya, pemateri yang hadir orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Seperti Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc. Agr., Ph.D, Prof.Ir.H.Mansur Ma’shum, Ph.D, Prof. Ir. Suwardji, M. App.Sc., Ph.D, Nuryanti, SE, ME, Ir. Anny Mulyani, M.S. Seminar ini diikuti mahasiswa Unram dan mahasiswa yang tergabung dalam Formatani.

Anggit menambahkan, Seminar Nasional ini merupakan bagian dari acara Ekspedisi Nasional Gumi Gora 2018. Di mana, Ekspedisi Na-

sional Bumi Gora rangkaian kegiatannya ada di Kabupaten Lombok Utara, penanaman terumbu karang di Lombok Timur. ‘’Dan acara intinya seminar nasional ini yang dipusatkan di Mataram, jadi ini program kerja Formatani (Forum mahasiswa Agroteknologi/agroekoteknologi Indonesia), nah di sini kami dari Fakultas Pertanian khususnya Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unram jadi penyelenggaranya gitu,” jelasnya Sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian, pihaknya ingin lahan kering bisa dimanfaatkan untuk menunjang ketahanan pangan, karena selama ini yang diketahui adalah pertanian itu hanya dari lahanlahan basah. Anggit mencon-

Tingkatkan Kualitas SDM

Dikbud Kerjasama dengan LPMP Gelar Bimtek Penyegaran Instruktur Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyegaran instruktur kabupaten di Lobar. Puluhan orang instruktur ikut dalam kegiatan ini. Tujuan kegiatan yang dilaksanakan tiga hari ini untuk meningkatkan kualitas SDM dari sisi penguasaan secara teknis materi dan kemampuan menularkan materi yang disampaikan instruktur provinsi.

“Kita kerjasama dengan LPMP untuk mengadakan Bimtek Penyegaran Instruktur Kabupaten,” terang Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikbud Lobar Hairuddin, M.Pd., Selasa (3/4).

Dijelaskan kegiatan ini untuk meningkatkan penguasaan secara teknis dan penguatan kemampuan instruktur dalam menularkan materi agar materi ketika diimbaskan mengena di guru-guru lain. Proses hierarki dalam hal penguatan instruktur, jelasnya, LPMP NTB menunjuk Instruktur Provinsi.

Di mana, instruktur provinsi diseleksi oleh pusat, kemudian instruktur provinsi bekerjasama dengan LPMP mengadakan kegiatan untuk seleksi instruktur kabupaten. Proses ini, jelasnya, sudah terlaksana sebelumnya,

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

HADIR - Kabid Dikdas pada Dinas Dikbud Lobar Hairuddin saat menghadiri bimtek Instruktur Kabupaten belum lama ini.

(Suara NTB/her)

Hairuddin proses seleksi sudah terlaksana.

Saat ini sedang dilakukan proses penguatan materi dari instruktur provinsi ke kabupaten supaya instruktur kabupaten memiliki kecakapan menyampaikan materi imbasan ke guru yang lebih bawah.

Dijelaskan pelaksanaan kegiatan ini selama tiga hari, dengan peserta instruktur kabupaten untuk tingkat SMP sebanyak 50 orang yang dilaksanakan di SMPN 2 Kediri. Sedangkan untuk Instruktur SD sebanyak 43 orang dilaksanakan di SDN 1 Rumak.

Inti kegiatan ini, jelasnya, memperkuat SDM instruktur di

tingkat kabupaten.

Dalam kesempatan itu ia menekankan kepada para Instruktur, agar kualitas tidak secara personal saja, namun kualitas harus dicurahkan ke guru lain, sehingga manfaat dari instruktur tersebut dirasakan oleh guru lain. Sebab keberadaan Instruktur ini tujuannya membagi ilmu ke guru lain.

Jika ada Instruktur hanya untuk pribadinya, maka pihaknya akan mengganti Instruktur tersebut dengan guru lain. Ia juga menekankan instruktur itu tidak hanya mampu dalam tataran teori tanpa bisa diimplementasikan di lapangan.

Selain kegiatan ini pihaknya akan melaksanakan program ker-

jasama dengan LPMP untuk menyeleksi instruktur terbaik, sehingga semakin banyak instruktur, maka proses pengimbasan tidak terlalu jauh. Ke depan pihaknya menargetkan satu sekolah memiliki satu orang Instruktur. “Bulan Mei nanti kegiatan nya sekitar 300 guru kita pilih jadi instruktur,”jelasnya.

Syarat menjadi instruktur jelasnya dari sisi, kompetensi, kapabilitas, kemampuan secara personal dalam menyelesaikan tugas di sekolah. Dilihat juga empat kompetensi, pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. “Tentu terbaik kita usahakan kita ambil, itu kita Latih,’’ jelasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN - Kegiatan pembukaan Seminar Nasional yang digelar Himagrotek Unram, Senin (2/4) lalu. tohkan, di daerah Akar-Akar Lombok Utara yang dikembangkan komoditasnya itu ada padi sama jagung. Sementara program pemerintah

adalah menunjang swasembada pangan dengan mengembangkan komoditas seperti padi jagung, kedelai, bawang, cabai, daging sapi dan tebu. (r)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Atlet PPLP Bali dan NTB Jalani Uji Tanding Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mempersiapkan atlet mengikuti event nasional, atlet PPLP Bali menjalani uji tanding dengan atlet PPLP NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (3/4).

Pihak Pengelola PPLP Bali, Drs. I Made Windya M. Kes yang diwawancara Suara NTB disela-sela kegiatan try out atau uji tanding menjelaskan bahwa ajang uji tanding itu merupakan program PPLP Bali dalam rangka mengevaluasi kesiapan atlet dalam rangka menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PPLP yang akan berlangsung di Gorontalo, 28 April hingga 2 Mei mendatang. Lewat uji tanding itu I Made Windya yang juga Kabid Pemuda dan Olahraga Dispora Bali ingin melihat kemampuan atletnya.

“Lewat uji tanding ini kita ingin mengevaluasi kemampuan atlet kami. Karena memang mereka sedang kita siapkan untuk mengikuti kejurnas antarPPLP di Gorontalo bulan April,” ucapnya.

Pada ajang uji tanding yang berlangsung selama satu hari itu, pihak PPLP Bali menurun-

(Suara NTB/fan)

Kane Tak Mau Dipecundangi Salah

London Striker Tottenham Hotspur Harry Kane yang kembali ke lapangan setelah dihantam cidera pergelangan kaki sewaktu melawan Bournemouth bulan lalu, berharap bisa menemukan lagi sentuhan golnya sehingga menyaingi striker Liverpool Mohammed Salah dalam memperebutkan Golden Boot musim ini.

Saat ini koleksi gol Kane terpaut lima gol di bawah pencapaian Salah yang sepanjang musim ini sudah menciptakan 34 gol liga. “Salah telah bekerja fantastis sekali.

Dia hebat, pemain yang hebat,” kata Kane yang dua musim lalu finis sebagai pencetak gol terbanyak Liga Premier.

“Ini kompetisi. Saya telah menghadapi hal yang sama tahun lalu. Dia (Salah) kini jelas ada di depan dan kita lihat apa yang terjadi nanti,” sambung dia seperti dikutip Reuters.

Spurs tengah dalam seminal Piala FA melawan Manchester United dan Kane bertekad mengantarkan timnya meraih tro besar pertamanya sejak sukses Piala Liga pada 2008. Manchester United dan Spurs berebut satu tempat final di Wembley pada 21 April, sedangkan Chelsea ditantang Southampton pada seminal satunya lagi sehari kemudian.

“Kami menghadapi pertandingan berat melawan Manchester United di seminal, tetapi jika kami lolos maka kami mungkin akan melawan Chelsea atau Southampton.” Setelah sembuh dari cedera pergelangan, Kane kembali ke lapangan saat melawan Chelsea akhir pekan lalu. (ant/bali post)

LOMPATAN - Atlet lompat tinggi PPLP Bali, Ni Made Eppi Wilantika, melakukan lompatan di nomor lompat tinggi di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (3/4).

Prosedur Atlet Hengkang Tidak Mudah Mataram (Suara NTB) Ketua Litbang KONI NTB, Nasaruddin angkat bicara terkait akan hengkangnya atlet atletik NTB, Fifit Marlena ke Jawa Barat (Jabar). Dosen FKIP Universitas Mataram (Unram) itu mengingatkan atlet agar pikir-pikir lagi untuk hengkang. Pasalnya, ada prosedur yang tidak mudahyang harus dilalui atlet yang ingin hengkang.

Demikian dikatakan Ketua Litbang KONI NTB, H. Nasaruddin saat ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (3/4).

“Tidak gampang atlet pindah keluar daerah, karena ada aturan mutasinya,” ucapnya.

Dikatakan Nasaruddin proses mutasi atlet dapat dilakukan minimal dua tahun sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON). Selain itu harus ada rekomendasi dari klub, pengurus PASI kabupaten/kota dan PASI provinsi.

Menurut Nasaruddin, bila

persyaratan mutasi tidak dapat dipenuhi oleh atlet, maka atlet yang bersangkutan tidak dapat mewakili daerah lain di PON 2020. Dan bila atlet memaksa untuk hengkang tanpa melewati aturan mutasi maka bisa diprotes oleh PASI NTB. Sementara itu Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi menjelaskan bahwa rencana Fifit Marlena hengkang ke Jabar sudah diketahui oleh pihaknya.

Rencananya pihak PASI NTB akan melakukan rapat internal untuk membahas rencana Fifit yang yang ingin hengkang.

PASI NTB belum bisa merekomendasikan keinginan atlet tersebut. Pasalnya pihak PASI NTB akan mempelajari lebih dalam lagi alasan atlet tersebut hengkang.

Selain itu atlet harus memiliki alasan yang logis untuk hengkang ke luar daerah.

Sementara itu Fifit Marlena sebelumnya mengatakan bahwa alasan dia hengkang ke Jabar karena tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018.

Sehingga untuk dapat tampil di event nasional dia harus mewakili daerah lain. (fan)

Popwil Bakal Diundur Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan Pekan Olahraga antarwilayah (Popwil ) di NTB pada bulan Juli mendatang sepertinya bakal diundur. Pasalnya masih ada provinsi yang belum siap mengirim atletnya bila ajang multi event tingkat pelajar antarWilayah itu dilaksanakan bulan Juli 2018.

“Kemungkinan Popwil akan diundur, soalnya masih ada provinsi yang belum siap mengirim atletnya di Popwil bulan Juli,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (3/4) kemarin.

Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni tidak ingin menyebutkan provinsi mana yang belum siap mengirim atlet itu. Alasannya karena dia tidak ingin ketidak siapan provinsi itu menjadi sorotan.

“Saya tidak bisa menyebutkan nama provi-

nsi yang mengatakan belum siap. Takutnya hal itu bisa heboh dan menjadi sorotan,” ucapnya.

Namun demikian Eni menyebutkan bahwa alasan beberpa provinsi tidak bisa mengirim atlet di Popwil bulan Juli karena tidak punya anggaran. “Mereka ingin Popwil diundur karena belum dianggarkan oleh provinsinya,” jelasnya.

Diakui Eni, masih adanya ketidak siapan beberapa provinsi mengirim atlet di Popwil bulan Juli mendatang bisa berdampak pada penundaan Popwil bulan Juli di NTB. Pasalnya pihak Kemenpora menginginkan delapan provinsi dapat ikut serta di event itu. Namun untuk kepastian ditunda atau tidaknya event Popwil itu masih akan dibahas dalam rapat teknis peserta Popwil dengan pihak Kemenpora dalam waktu dekat ini.

Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan tak bisa ikut bila Popwil akan dilaksanakan bulan Juli. Pasalnya pihak Pemprov Kaltim tidak menganggarkan anggaran untuk keikutsertaan atletnya di APBD murni Kaltim tahun 2018. (fan)

Casillas Mainkan Laga Ke-1000

Harry Kane

Iker Casillas

(Suara NTB/ist)

kan sebanyak 10 atlet atletik dan 8 atlet silat. Untuk atlet pencak silatnya menjalani uji tanding dengan atlet sialat PPLP NTB pada pagi hari, kemudian dilanjutkan uji tanding atlet atletik pada sore harinya.

Pantauan Suara NTB, dalam uji tanding atlet atletik yang dimulai pukul 16.30 Wita hingga 18.00 Wita itu dihadiri oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, selain itu hadir juga Kabid Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain.

Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengharapkan uji tanding atlet PPLP Bali dan atlet PPLP NTB ini dapat mempererat hubungan kerjasama Dispora Bali dan Dispora NTB. Khususnya kerjasama dalam hal pembinaan olahraga tingkat pelajar dan persiapan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON 2024.

“Kita harapkan uji tanding seperti ini dapat mempererat hubungan kerjasama Dispora Bali dan Dispora NTB dalam hal membina atlet. Apalagi Bali dan NTB akan menjadi tuan rumah bersama PON tahun 2024,” harapnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Lisbon Kiper Spanyol Iker Casillas memainkan pertandingan ke-1.000 dalam kariernya, Senin (02/04), saat klub Portugal, Porto, menderita kekalahan 0-2 di Belenenses. Casillas melakukan penampilan ke108 untuk Porto, setelah sebelumnya tampil pada 725 pertandingan dengan Real Madrid dan bermain 167 kali untuk tim nasional Spanyol.

Dia menjadi kapten bagi tim Spanyol meraih gelar Piala Dunia pertama mereka pada 2010 serta piala Kejuaraan Eropa pada 2008 dan 2012. Casillas (36) masuk ke tim utama

Real saat remaja pada 1999, memenangi Liga Champions tiga kali sebelum hengkang ke Porto pada 2015.

Porto telah mengumumkan bahwa Casillas akan hengkang pada akhir musim setelah tiga tahun merumput di Portugal karena klub itu ingin mengurangi gaji mereka.

Kekalahan pada Senin dari Belenenses, merupakan kekalahan kedua dalam tiga pertandingan, yang membuat Porto tertinggal satu poin di bawah juara bertahan dam pemimpin klasemen Benca dengan enam pertandingan tersisa untuk musim ini, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

Nasaruddin

Arena Asian Games Dijamin Rampung Tepat Waktu Palembang (Suara NTB) Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjamin venue dan infrastruktur penunjang Asian Games XVIII akan rampung pada Juni 2018 meski saat ini tiga arena masih dalam proses pengerjaan.

Alex di Palembang, Selasa, mengatakan, empat venue cabang olahraga yakni sepatu roda, skateboard, dan panjat tebing dipastikan rampung sesuai jadwal karena sejatinya arena ini tidak terlalu sulit pengerjaannya.

“Selain tiga arena ini, semuanya bisa dipastikan tidak ada masalah lagi khusus untuk kawasan Jakabaring.

Selebihnya kami masih menunggu penyelesaian proyek LRT yang sebentar lagi akan uji coba,” kata Alex.

Ia menyebutkan Sumatera Selatan yang dipercaya menggelar 12 cabang olahraga saat ini sudah memiliki delapan arena dalam kondisi siap pakai. Ke-8 arena itu untuk cabang olahraga menembak, bowling, dayung, sepakbola wanita, tenis, atletik dan akuatik untuk triathlon.

Tak hanya arena, sarana pendukung lainnya seperti water treathment, solar cell, wisma atlet, dining hall, dan sebagainya sudah selesai pengerjaannya.

Alex menambahkan, hanya rusunami sebagai sarana pendukung yang akan digunakan sebagai tempat atlet menginap masih dalam pengerjaan.

Ia memastikan arena olahraga yang disiapakan Sumsel selaku tuan rumah dipastikan sudah sesuai standar internasional karena selama pengerjaan selalui didampingi federasi internasional dan Pengurus Besar (PB).

“Tidak mungkin, venue yang kami bangun ini asal-asalan saja. Walau dikejar waktu harus selesai sebelum Asian Games, tapi venue tetap harus sesuai dengan standar,” kata dia.

Bahkan, Alex menambahkan, terdapat beberapa venue di Jakabaring Sport City itu sudah dikatakan tercantik dan terindah se Asia, seperti venue bowling dan venue menembak menurut Presiden Dayung Dunia dari Kanada.(ant/bali post)

Alex Noerdin

SUARA NTB

Rabu, 4 April 2018

Halaman 12

22 Randis Masih Dikuasai Mantan Anggota DPRD Lobar

(Suara NTB/ist)

PINJAM KOMPUTER - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Selasa (3/4) di SMK Saraswati Mataram. Meskipun menjadi penyelenggara, SMK Saraswati Mataram masih meminjam komputer milik sekolah lain.

Bantuan Perangkat Komputer

Pemprov Seharusnya Melihat Dapodik Mataram (Suara NTB) – Pada Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) tahun 2018 ini Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh SMA/SMK negeri dan swasta melaksanakan UNBK. Bantuan komputer disalurkan ke sekolah negeri dan swasta untuk mendukung itu. Namun, ada sekolah swasta yang menyayangkan bantuan tidak diberikan ke sekolah yang memiliki siswa cukup banyak.

Kepala SMK Saraswati Mataram, Gusti Ketut Tantra, AMd.Par., S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/4) mengatakan, di UNBK tahun ini pihaknya pertama kali sebagai penyelenggara, pada tahun lalu menumpang dengan SMK Bina Bangsa. Saat ini, SMK Saraswati menyelenggarakan UNBK dengan menggunakan alat milik SMA Saraswati, yang sama-sama berada di satu yayasan.

Sejauh ini, pelaksanaan UNBK di SMK Saraswati berjalan dengan lancar, semua sarana dan peralatan sudah siap. Ada sebanyak 16 perangkat komputer digunakan untuk 47 siswa selama tiga sesi. Meski demikian, Gusti menyayangkan, sekolah yang dipimpinnya tidak mendapatkan bantuan komputer.

“Saya mau menjadi penyelenggara, pemerintah harus mengecek, bantuan komputer diberikan untuk sekolah yang memang banyak siswanya,” ujar Gusti. Ia menemukan beberapa sekolah yang siswanya sangat sedikit, malah mendapatkan bantuan komputer untuk UNBK. Diakuinya tantangan yang dihadapi oleh banyak sekolah swasta adalah perangkat komputer. Gusti menyayangkan pemerintah tidak mengecek Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum memberikan bantuan.

“Kenapa Dinas tidak meli-

hat di Dapodik data siswa yang banyak ikut UNBK. Itu kan bisa dicocokkan sekolah yang banyak siswa,” ujarnya. Dengan adanya bantuan komputer bagi sekolah yang banyak siswanya, maka sekolah itu tidak perlu kesulitan menumpang atau meminjam untuk UNBK. “Tantangan sekolah swasta yang perlu disiapkan itu komputer itu, kalau komputer dan server itu ada, aman sudah,” kata Gusti.

Terkait dengan persiapan UNBK, pihaknya sudah melaksanakan pengayaan sejak jauh-jauh hari.

Diakuinya siswa di SMK Saraswati tidak begitu pandai, oleh karena itu dilakukan persiapan yang lebih matang. “Sekolah lain belum melaksanakan pengayaan, kami sudah lakukan pengayaan,” kata Gusti. (ron)

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR9190 NOKA/NOSIN: KF50-141078/5K9165317 AN. PALAWIJA SEED PRODUCTION HLG DSKTR JL. PEJANGGIK HLG STNK R2 PIAGGIO VESPA DR3378CH NOKA/ NOSIN:RP8M66601DV006075/ M66AM5016294 AN. NOVITA ELYANA HLG DSKTR JL. RAYA GERUNG MENUJU MESANGGOK HLG STNKR2 YAMAHA DR5672HF NOKA/NOSIN:MH33C1004BK567982/ 3C1569138 AN. EDIANSYAH RUJIALI HLG DSKTR AMPENAN

Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data yang dimiliki eksekutif terdapat 22 unit kendaraan dinas (randis) yang masih dikuasai oleh oknum mantan anggota DPRD. Jumlah ini di luar yang dikuasai mantan Kepala Desa (Kades). Puluhan unit randis baik kendaraan roda 2 dan roda 4 ini belum mampu ditarik oleh Pemda lantaran sulit ditemukan.

Sementara tiap tahun Pemda harus mengeluarkan anggaran berkisar Rp 8-9 miliar untuk membiayai pemeliharaan Randis tersebut. Kondisi ini menyebabkan APBD tersedot, sehingga diusulkan penghapus ratusan aset barang bergerak berupa Randis.

Demikian mengemuka saat rapat panitia khusus (Pansus) Raperda penghapusan barang milik daerah dengan eksekutif di DPRD Lobar, Selasa (3/4). Ketua Pansus, Lalu Hermayadi menyoroti banyaknya aset kurang produktif sehingga membebani anggaran daerah. “Tiap tahun itu anggaran yang dihabiskan untuk pemeliharaan Randis di bawah Rp 10 miliar. ini membebani APBD kita,” kata Hermayadi.

Tujuan dibentuknya Pansus untuk mengefisiensi anggaran daerah untuk membiayai pemeliharaan. Pihaknya meminta agar Randis diklasifikasikan mana yang layak dan tidak layak sehingga bisa diusulkan untuk dihapus saja. Tahun ini ratusan unit Randis diusulkan untuk dihapuskan, namun masih perlu kajian mendalam sepeti apa mekanismenya.

Akan tetapi berbagai tahapan ini belum juga tuntas oleh eksekutif sehingga diusulkan pengesahan Raperda penghapusan barang milik daerah ditunda dari jadwal yang direncanakan. Pembahasan diperpanjang dikarenakan data belum lengkap diterima oleh Dewan.

Sekretaris Pansus, Munawir Haris juga mengkritisi banyaknya APBD tahun 2018 untuk memhiaya pemeliharaan randis. Untuk itu perlu didorong bagiamana randis ini dihapus saja atau jika ada peluang aturan dihibahkan saja.

Lebih lanjut politisi PAN ini menyatakan penekanan dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 juga bagaimana

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

(Suara NTB/her)

RAPAT PANSUS - Suasana rapat Pansus DPRD Lobar tentang penghapusan barang milik daerah, Selasa (3/4). mengurangi biaya pemeliharaan, termasuk diatur penghapusan aset. “Ketika bicara aset barang bergerak, ada randis kades dan camat serta penjabat sudah lama itu membebani APBD. Kalau memungkinkan dihapus untuk menekan biaya perawatan,” tegas Cawing, sapaan akrab politisi asal Kuripan ini.

Dikatakan, dia menerima keluhan Kades terkait kerusakan randis, menurutnya daripada membebani APBD lebih baik dihapus namun mengacu aturan. Sebab ada celah, ketika usia randis di atas 10 tahun bisa dihapus. Bahkan jika memungkinkan dari aturan, randis ini dihibahkan saja ke mantan Kades dan penjabat sebagai wujud terimakasih kepada mereka.

Ia mengkritisi banyaknya Randis yang sudah tak produktif namun masih belum dihapus, seperti ambulans di Dikes yang tak terpakai justru dibiarkan menjadi bangkai. “Ini tentu akan menjadi temuan terus,” tukasnya. Di samping itu ia menyoroti di beberapa OPD, pejabat Kabid dapat kendaraan dinas namun ada di dinas lain yang tidak menggunakan randis, bahkan Sekdisnya.

Terkait persoalan randis ini jelasnya, Pansus perlu mengadakan public hearing untuk meminta masukan soal aset.

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Hal ini penting untuk validasi data barang milik daerah agar clear. Sebab yang bertanggung jawab adalah kepala daerah. Ia meminta diperjelas berapa aset yang dilelang dan OPD mana.

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar, H.R. Agus Hidayat menyatakan sejauh ini terdapat 22 randis yang yang berdasarkan temuan awal BPK belum bisa ditunjukkan keberadaannya.

Randis ini dikuasai oleh oknum Dewan yang masih aktif dan tidak aktif. Ia berharap agar pada pemeriksaan rinci nantinya bisa ditunjukkan keberadaan Randis tersebut.

Sekban BPKAD Ketut Sandiasa menyatakan, terkait data randis yang diusulkan untuk lelang belum clear sebab ada beberapa OPD yang belum menyerahkan. Ada beberapa OPD setelah dicek kendaraan randis nya tidak ada namun di neraca masih tercantum. Pihaknya pun berusaha meminta ke semua OPD untuk mengirim data randis baik roda 2 dan 4 yang masih layak sehingga itu digunakan untuk penganggaran biaya pemeliharaan.

Dirincikan jumlah randis roda dua yang dilelang sebanyak 219 unit. Dari jumlah ini randis yang sudah dicek dan hasil dinilai sebanyak 125 unit, sedangkan yang sudah cek namun belum dinilai 44 unit. Jumlah yang belum dicek sama sekali sebanyak 50 unit. Ratusan randis ini tersebar di 31 OPD. (her)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 4 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 4 April 2018

Identifikasi Kemiskinan KEMISKINAN masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah di NTB. Data terbaru menyebutkan bahwa tidak kurang dari 500 desa di NTB, tergolong miskin. Disebut desa miskin, tentu karena ada warga yang juga terkategori miskin di dalamnya. Jika mengacu pada standar kemiskinan menurut BPS ada 14 kriterianya. Seperti, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/kayu murahan. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut BPS, jika Sembilan dari 14 kriteria itu terpenuhi maka suatu rumah tangga disebut miskin. Sebanyak 500 desa miskin ini harus menjadi perhatian pemerintah. Tidak hanya pemerintah Provinsi tapi juga pemerintah kabupaten. Bahkan nasib desa-desa sudah menjadi atensi pemerintah pusat. Dengan kebijakan dana desa masing-masing Rp 1 miliar, diharapkan dapat memfasilitasi desa keluar dari kemiskinan.

Karena, berbicara kemiskinan, bukan semata-mata urusan perut. Ujungnya memang ke sana, tetapi memang banyak faktor ikutan yang membuat suatu desa menjadi miskin. Misalnya minimnya lapangan pekerjaan, akses jalan yang rusak dan kualitas SDM yang kurang mumpuni. Kondisi infrastruktur yang kurang layak, seperti akses jalan, sangat mempengaruhi taraf hidup masyarakat.

Akses jalan yang rusak, sudah pasti akan menghambat lalu lintas barang dan jasa dari dan ke desa itu. Dalam menangani masalah kemiskinan, terlebih kemiskinan di desa, pemerintah harus cermat. Jangan asal menggelontorkan anggaran tanpa target yang jelas. Anggaran besar, mestinya dapat menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan. Untuk itu, sebelum melakukan intervensi kaitannya dengan program pengentasan kemiskinan, harus dilakukan identifikasi tipe kemiskinan terlebih dahulu. Karena setiap desa, mungkin penyebab kemiskinannya berbeda.

Demikian pula dengan penanganannya sudah pasti berbeda antara desa yang satu dengan desa lainnya. Semua hal yang menjadi penyebab kemiskinan, harus dipetakan. Dan, itu semua harus menjadi prioritas. Karena jika satu penyebab saja yang diintervensi, rasanya sulit berharap jumlah desa atau bahkan keluarga miskin di NTB bisa berkurang. Oleh karena itu, besarnya anggaran pengentasan kemiskinan itu harus dimanfaatkan dengan tepat dan efisien. Sehingga hasilnya juga nyata terhadap penurunan kemiskinan. (*)

OPINI

Halaman 14

Pilkada NTB dan Filosofi Kepemimpinan Gunungapi NDONESIA merupakan bagian dari cincin api (ring of fire) dunia. Banyak gunungapi yang masih aktif. Bahkan hampir setiap tahun ada gunungapi yang melakukan erupsi.

Erupsi gunungapi telah memberikan dampak bagi pengungsi, korban nyawa, dan luka-luka. Selain itu juga rusaknya lahan pertanian dan potensi lahar dingin. Namun demikian erupsi juga membawa berkah bagi keberadaan pasir dan batu serta potensi kesuburan tanah ke depan.

Indonesia memiliki 129 gunung api aktif dan terbanyak sedunia (Kementerian ESDM, 2014). Sekitar 4 juta orang tinggal di kawasan rawan bencana gunung api. Fenomena gunung api sesungguhnya menunjukkan ayat-ayat Tuhan yang penuh hikmah dan penting untuk diresapi sebagai bahan pembelajaran kehidupan. Salah satunya dalam hal filosofi kepemimpinan.

Hal ini penting digali dan diresapi oleh para pemimpin negeri, termasuk calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada NTB. Ayat-ayat Gunungapi Hikmah adalah barang hilang yang mesti segera ditemukan, demikian nasihat Ali bin Abi Thalib Ra. Hikmah dapat dipetik dari segala peristiwa dan semua bentuk makhluk.

Kemampuan memetik hikmah tergantung pada kemampuan pembacaan. Tuhan mewajibkan umat manusia untuk selalu membaca, baik kitab suci maupun alam semesta.

Setiap pihak dapat membaca ayatayat yang ditunjukkan gunung api melalui aktivitasnya.

Gunung api tidak pernah ingkar janji. Misalnya Gunung Merapi yang berjanji akan menjadi gunungapi teraktif. Data dan sejarah menunjukkan Gunung Merapi memiliki siklus erupsi alamiah sekitar 4-5 tahun. Semua janji gunung api selalu ditepati.

Gunung api tidak lelah dalam memberi. Kembali kasus Merapi membuktikan bahwa erupsi tahun 2010 telah memberikan material pasir dan batu mencapai 92,3 juta

RIBUT LUPIYANTO (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration))

m 3 (Hadmoko, 2011). Material tersebut akan habis diangkut sekitar 15 juta truk. Seandainya retribusi dapat dipungut sebesar 50 ribu per truk, maka potensi ekonominya adalah 750 Milyar. Abu vulkanik yang dihembuskan dari letusan gunng api juga menjadi faktor penting penyubur tanah.

Selanjutnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang hingga kini terus aktif erupsi. Gunung Sinabung perdana mengeluarkan asap dan abu vulkanis pada 27 Agustus 2010. Selanjutnya mengeluarkan lava pada 29 Agustus 2010.

Akibatnya sebagian Kota Medan terselimuti abu dan satu orang dilaporkan meninggal dunia karena gangguan pernapasan.

Guguran lava pijar dan semburan awan panas masih terus terjadi sampai 3 Januari 2014. Mulai tanggal 4 Januari 2014 terjadi rentetan kegempaan, letusan, dan luncuran awan panas terus-menerus sampai hari berikutnya. Hal ini memaksa tambahan warga untuk mengungsi, hingga melebihi 20 ribu orang. Pada minggu terakhir Januari 2014, 14 orang ditemukan tewas dan 3 orang luka-luka terkena luncuran awan panas ketika sedang mendatangi Desa Suka Meriah, Kecamatan Payung yang berada dalam zona bahaya I. Gunungapi terakhir yang erupsi adalah Gunung Agung di Bali. Sejak tahun 1963, status gunung ini dipatok Aktif Normal. Kini, aktifitas vulkanik Gunung Agung kembali meningkat. Status Gunung Agung sempat dinaikan menjadi level IV atau awas pada Oktober 2017. Zona merah diperluas menjadi radius 9 Km dan zona sektoral ke arah utara, timur laut, tenggara, selatan dan barat daya sejauh 12 Km. PVMBG melaporkan bahwa gunung dengan ketinggian 3.142 mdpl ini pernah 4 kali meletus sejak tahun 1800. Erupsi terjadi pada tahun 1808, 1821, 1843, dan tera-

RADIO

khir adalah 1963.

Erupsi terakhir tersebut terjadi sejak tanggal 18 Februari 1963, dan berakhir pada 27 Januari 1964.

Erupsi bersifat magmatis. Erupsi dahsyat Gunung Agung yang berlangsung dua kali dalam satu periode letusan. Erupsi 1963 ini menimbulkan korban 1.148 orang meninggal dan 296 orang luka-luka.

Gunung api tidak pernah berdiam diri. Aktivitas vulkanik tidak mengenal jeda. Daryono (2010) memaparkan bahwa beberapa faktor yang membuat gunung api sangat aktif diantaranya adalah kondisi aktivitas seismik (kegempaan) dan tektonik regional.

Filosofi Kepemimpinan Bangsa ini akan melakukan suksesi kepemimpin baru melalui Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Rakyat berharap pemimpin yang dihasilkan akan memiliki karakter kuat dan visioner. Karakter kepemimpinan dapat diresapi dari ayat-ayat yang diajarkan gunung api.

Pertama, pemimpin mesti menepati janji. Setiap pesta demokrasi rakyat selalu disuguhi janji-janji politik. Janji dalam kampanye adalah keniscayaan, tetapi jangan sampai hanya angin surga. Kristiadi (2014) menyampaikan bahwa janji politik merupakan etika sosial dan bagian dari peradaban. Kini saatnya menanti segala janji dan menuntut implementasinya.

Kedua, pemimpin mesti total melayani. Esensi memimpin adalah melayani. Pemimpin mesti siap 24 jam dalam melayani rakyat.

Kepentingan rakyat mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi, keluarga, parpol, ormas, dan lainnya. Rakyat berhak menuntut pelayanan prima pemimpinnya.

Ketiga, pemimpin mesti aktif dan dinamis. Dinamika kepemimpinan menjadi faktor penting menuju keberhasilan pengelolaan. Pemimpin mesti handal dan dibanggakan

dalam mengelola internal dan berkomunikasi dengan eksternal.

Keempat, pemimpin mesti tanggap dan sigap. Bencana terus mengintai bangsa ini. Pemimpin penting memiliki visi ekologi dan kebencanaan. Bencana antropogenik mesti bisa diminimalisasi.

Bencana alam juga mesti sigap dikelola agar tidak banyak memakan korban.

Pemimpin, baik di eksekutif dan legislatif penting membuktikan diri sebagai pemimpin sejati. Kita tunggu kemampuan pemimpin memetik hikmah di balik ayat-ayat gunung api. Rakyat berhak menilai dan mengawasi.

Revisi RTRW mandek, 287 izin usaha di Mataram tertunda

Revisi jangan sampai merugikan daerah

*** YPK kritik BPOM dan Disdag soal pengawasan produk Jangan hanya jadi ’’pemadam kebakaran’’

***

SUARA NTB

Rabu, 4 April 2018

Halaman 15

Bangun Infrastruktur Dasar KEK Mandalika

Cina Bakal Kucurkan Dana Rp 3,3 Triliun Mataram (Suara NTB) – Bank Investasi Infrastruktur Asia atau The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) akan mengucurkan dana sebesar Rp 3,3 triliun atau 260 juta dolar Amerika untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Bank yang

sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Cina ini memastikan akan membantu memberikan pinjaman kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang menjadi pengelola KEK Mandalika.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs.

H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan kebutuhan total untuk pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika sebesar Rp 4,5 triliun. Sebanyak dua lembaga pembiayaan sudah dijajaki ITDC untuk memperoleh pinjaman.

Gita menyebutkan, Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan IIB akan memberikan pinjaman sebesar Rp 3,3 triliun.

“Yang akan dibiayai soft loan

AIIB sebesar 260 juta dolar Amerika atau Rp 3,3 triliun dan kekurangannya dari LPEI,” kata Gita ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Ia menjelaskan Kemenkeu telah menetapkan pariwisata sebagai industri ekspor melalui

Ali BD: Santai Saja Hadapi Pilkada 500 Desa Miskin Dari Hal. 1 dan pemerintah kabupaten pada 2019 mendatang.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, intervensi program penanggulangan kemiskinan belum terpadu.

Baik lintas program, lintas sektor maupun lintas kabupaten/kota. Termasuk juga belum efektifnya penggunaan dana desa untuk mengatasi kemiskinan. ‘’Kita sudah tetapkan. Ada 500 desa yang paling miskin di NTB. Kita sudah pastikan 500 desa dari 995 desa yang ada desa yang paling miskin.

Kita pilih dulu 500 desa,’’ sebut Ridwan ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Ia menjelaskan, 50 desa masuk kategori miskin itu berdasarkan 14 indikator basis data terpadu (BDT) kemiskinan. Baik itu yang berkaitan dengan kondisi rumah, fasilitas dasar, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sehingga berdasarkan 14 indikator BDT tersebut, ada 500 desa yang masuk kategori miskin di NTB. Sebanyak 500 desa ini akan menjadi fokus penanganan pada 2019 mendatang. Untuk pengentasan kemiskinan pada 500 desa tersebut, OPD provinsi yang terkait dan pemerintah kabupaten dan pemeirntah desa akan mengeroyoknya melalui program-program yang ada. ‘’Kita ambil 500 desa yang paling miskin. 500 desa ini yang kita coba intervensi di tahun 2019. Lalu SKPD akan melihat program-programnya bisa masuk desa mana saja.

Sehingga bisa saja satu KK itu mendapatkan beberapa program. Misalkan, di satu desa ada program perbaikan rumah tidak layak huni, jamban keluarga, KRPL,” ucapnya.

Dengan penanganan seperti ini diharapkan lebih mudah mengukur tingkat keberhasilan porgram yang dilaksanakan. Program-program yang dilakukan akan kelihatan hasilnya. Ridwan menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan ini juga akan disinergikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jika ada masyarakat miskin yang tidak tercover PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) maka Pemprov yang akan menanganinya. Misalnya, ada 10 penerima PKH pada suatu wilayah. Namun yang tercover bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 8 rumah tangga. Maka sisanya, dua rumah tangga akan dicover oleh pemerintah provinsi. ‘’Misalnya penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tidak tercover semua, APBD

yang masuk. Yang penting datanya jelas. Kalau tak terjangkau oleh APBN, APBD yang masuk. Maka ada PKH daerah istilahnya nanti,’’ terangnya.

Diketahui, tahun 2015, BPS NTB merilis sebanyak 36 dari total 995 desa di provinsi masih masuk kategori tertinggal karena belum mampu memenuhi lima dimensi pembangunan. Lima dimensi yang harus dipenuhi agar keluar dari kategori desa tertinggal. Yakni dimensi pelayanan dasar, terdiri atas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimensi kondisi infrastruktur, terdiri atas infrastruktur energi, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur komunikasi dan informasi.

Selanjutnya, dimensi aksesibilitas transportasi dengan variabel sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi. Kemudian dimensi pelayanan umum dengan variabel kesehatan masyarakat dan olah raga, serta dimensi penyelenggaraan pemerintah dengan variabel kemandirian pemerintahan dan kualitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa.

Sebanyak 36 desa tertinggal itu terbanyak di Kabupaten Bima, yakni 15 desa, selebihnya tersebar di lima kabupaten, kecuali Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara yang merupakan satu-satunya kabupaten yang sudah tidak memiliki desa tertinggal, meskipun berstatus sebagai daerah otonom termuda di NTB. Kabupaten Lombok Utara memperoleh nilai ratarata IPD paling tinggi dari delapan kabupaten di NTB, yakni sebesar 66,13 dengan jumlah desa sebanyak 33 desa. Dari 33 desa tersebut, sebanyak 27 desa masuk dalam kategori desa berkembang dan sisanya 6 desa dalam kategori desa mandiri.

Sementara Kabupaten Bima, memperoleh nilai rata-rata IPD paling rendah, yakni 60,04 dengan jumlah desa sebanyak 191 desa. Rata-rata IPD NTB, sebesar 62,90. Angka ini di atas IPD secara nasional.

Jumlah desa di NTB, sebanyak 995 desa. Dari keseluruhan jumlah desa tersebut, sebanyak 36 desa atau 3,62 persen masuk kategori tertinggal, 917 desa atau 92,16 persen kategori desa berkembang dan 42 desa atau 4,22 persen kategori desa mandiri. (nas)

Nunggak Miliaran Rupiah Dari Hal. 1 Namun, tunggakan itu sudah mulai dicicil. Meskipun tunggakan BPJS cukup besar, Hamzi mengatakan BPJS cukup kooperatif dalam melunasi tunggakannya.

“Alhamdulillah mulai terbayarkan. Dulu kendalanya banyak faktor sehingga banyak tunggakan. Baik di internal kami juga. Tapi yang jelas BPJS cukup koopertaif menyelesaikan tunggakan ini. Tunggakannya sudah berkurang.

Sudah dibayar secara bertahap,” katanya di Mataram, Selasa (3/4) siang.

Apakah pelayanan RSUP terganggu akibat tunggakan BPJS? Hamzi mengatakan, jujur bahwa hal itu jelas membuat pelayanan menjadi terganggu. Namun diupayakan jasa pelayanan jangan sampai terlambat diberikan oleh pegawai kepada pasien.

“Kemarin segera kami follow up dan sudah bertemu dengan BPJS. Kita samasama mempertahankan cash flow rumah sakit juga. Kalau dua bulan, tiga bulan (ada tunggakan) bisa sesak napas kita, karena kekurangan ‘’peluru’’. Tapi alhamdulilah sekarang (pelayanan) masih normal,’’ ucapnya.

Terkait layanan baru, seperti radioterapi, diakuinya berpengaruh pada target pendapatan yang dinaikkan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 lalu, pihaknya menargetkan perolehan pendapatan RSUP NTB sebesar Rp 141,1 miliar lebih. Dari target tersebut mampu terealisasi sebesar Rp 148, 4 miliar lebih. ‘’Kita menargetkan penda-

patan menjadi Rp 152 miliar dengan adanya layanan baru ini. Semakin banyak fasilitas yang kita punya, otomatis operasional semakin meningkat, pasien juga akan semakin meningkat,’’ katanya.

Dengan semakin naiknya target pendapatan, Hamzi mengatakan pihaknya tak mengharapkan semakin banyak orang yang sakit atau berobat ke RSUP NTB. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka pihaknya dapat menggunakan pendapatan yang ada secara langsung.

“Dan wajar ketika penambahan layanan, penambahan SDM akan berdampak terhadap peningkatan dari sisi target pendapatan. Ada peningkatan pelayanan radioterapi,” ujarnya.

Hamzi menyebutkan, pasien-pasien yang dominan ditangani di RSUP NTB merupakan masyarakat yang sudah masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan. Dari seluruh pasien yang ditangani, hampir 90 persen merupakan pasien BPJS. Ia mengatakan hanya sedikit pasien umum yang ditangani di rumah sakit tersebut.

“Dengan meningkatnya layanan berarti pagu anggaran juga meningkat. Realisasi pendapatan hingga saat ini sudah 30 persen.

Harapannya semester akhir nanti 100 persen.

Walaupun kita berpikir jangan banyak orang yang sakit,” katanya. (nas)

Dari Hal. 1 Ia tidak datang kampanye, namun silaturahim. “Ini pandangan saya, anggap biasa saja.

Pilkada biasa-biasa saja dan senyum-senyum saja,” ucapnya.

Dengan demikian, Pilkada tidak membuat terpecah belah.

Tidak usah pecah belah karena Pilkada. Warga diimbau tetap jaga persatuan. Tetap bersatu dan kokoh dan diyakini, semua sudah tahu mana calon yang akan dipilih.

Ali BD mempersilakan para pendukungnya untuk tidur saja daripada menghadiri hiruk pikuk Pilkada. “Tidur saja sekarang, nanti tanggal 27 juni keluar,” kata Ali BD menerangkan. Melakukan pemilihan kepala daerah itu merupakan hak.

Dulu tuturnya, Ali BD tidak pernah mencoblos. Lebih memilih tidak menggunakan haknya.

“Itu dulu,” ucapnya. Saat ini, disarankan seluruh warga menggunakan haknya dengan bagus.

Diterangkan, beragam cara digunakan sejumlah pasangan calon dan tim pemenangannya untuk meraih kemenangan.

Cara-cara politik uang itu diingatkan Bupati Lotim yang sedang cuti kampanye ini perlu dipertanyakan. Jika ada yang datang membawa uang Rp 50100 ribu , tanyakan darimana uangnya. Halal atau subhat, atau hasil dari korupsi? Jika itu hasil korupsi maka turut berdosa orang yang mengambilnya.

Kepada para pendukungnya ini, Ali BD menyarankan agar tetap menjaga keamanan kampung. Adanya calon lain yang datang pasti ada yang membawanya. Ada penjawak dalam bahasa Amaq Asrul ini yang diyakini membawa calon lain yang masuk. Ia yakini, saat tidak ada penjawak maka tidak akan ada

beraye yang akan datang dari calon lain. ‘’Jangan tinggalkan kampung. Jaga kampung. Kalau ada tamu datang, pasti ada penjawaknya,’’ ungkap Ali Dachlan menegaskan. Disebutkan, pada Pilkada 2018 Provinsi NTB ini ada empat pasangan calon. Semuanya bagus-bagus, dan satusatunya dari calon rakyat adalah pasangan Ali Sakti.

Seperti di tempat-tempat pertemuan lainnya, kesempatan silaturahim Ali BD dengan warga ini langsung dengan mendengar langsung aspirasi dari rakyat. Berikut, calon rakyat ini langsung menjawab sejumlah pertanyaan dari warga.

Satu-satunya di Indonesia Diantara pertanyaan tersebut antara lain, bagaimana perhatian tehadap kesejahteraan Ketua RT? Semua Ketua RT kata Ali Dachlan harus digaji.

Kesejahteaan Ketua RT harus diperhatikan. Lombok Timur di era kepemimpinan Ali BD anggaran kelurahan meningkat tajam. Masing-masing kelurahan diberikan Rp 1 miliar.

Pemberian anggaran kelurahan yang besar ini disebut Ali BD satu-satunya di Indonesia.

Dari anggaran kelurahan ini bisa diberikan gaji untuk para Ketua RT. Sekadar Rp 300-500 ribu perbulan. Terpenting ada yang bisa dirasakan oleh Ketua RT. Ketua RT juga paling banyak pekerjaannya.

Peningkatan anggaran kelurahan yang besar ini guna mengimbangi anggaran desa.

Dikatakan, kemiskinan itu tidak saja di desa. Kemiskinan di perkotaan juga banyak. Sehingga dengan peningkatan anggaran ini mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pertanyaan lainnya, soal

masih belum meratanya kartu JKN? Fakta ini diakui Bupati Lotim ini. Lombok Timur sudah membiayai sekitar 9 ribu orang miskin di luar tanggungan APBN. Ke depan, perlu juga ada bantuan dari provinsi sehingga lebih banyak warga yang bisa menikmati layanan kesehatan yang baik. Bisa pergi berobat ke rumah sakit.

Berikutnya bagaimana soal pendidikan SMA yang masih bayar? Jawaban Ali BD, SMA sederajat ini sederajat harus gratis. ‘’Kan sudah ada dana BOS,’’ terangnya. Penanganan SMA sederajat sejak dua tahun lalu sudah tidak lagi ditangani kabupaten. Namun menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Setelah nanti diberikan amanah oleh Allah sebagai gubernur, Ali BD berencana bebaskan bayar SMA dan SMK. Pendidikan tingkat atas ini akan digratiskan.

Masalah pendidikan memang menjadi perhatian nomor satu pasangan Ali Sakti.

Karenanya sudah siap dianggarkan Rp 60 miliar untuk beasiswa S2 dan S1. Pendidikan nomor satu. Untuk itu, para pekerja di bidang pendidikan ini akan menjadi atensi serius era kepemimpinan Ali BD nantinya.

Seperti kepada para tenaga honorer guru. Saat ini sudah dilakukan di Lotim pemberian honor Rp 750 ribu perbulan.

Jumlah ini diakui dibawah upah minimum. Akan tetapi jauh lebih baik dari daerah lain.

Perhatian terhadap honorer ini sangat besar di era Ali BD menjadi Bupati Lotim. Saat nantinya menjadi gubernur, para honores dipastikan akan menjadi perhatian utamanya.

Tenaga-tenaga honorer ini akan diangkat nantinya oleh Ali BD jika ia menjadi gubernur. (rus)

Tak Dukung Ahyar-Mori, Silakan Keluar dari PDIP Dari Hal. 1 Penegasan itu disampaikan kembali saat TGH. Ahyar Abduh yang akrab disapa TGA, menghadiri pertemuan terbatas tingkat provinsi atau yang biasa disebut kampanye dialogis, di Lapangan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Acara ini dihadiri oleh ribuan relawan yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Selain para relawan Ahyar-Mori, seluruh Ketua DPC partai pendukung beserta kader dan Tokoh Masyarakat Lombok Utara hadir dalam pertemuan terbatas kali ini, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Sudirsah.

Saat tiba di Lapangan Tanjung, TGA yang mengenakan pakaian putih dengan serban hitam putih yang menjadi ciri khasnya, langsung disambut hangat oleh kesenian khas sasak yaitu gendang beleq. Ketika akan memasuki tempat, ratusan masyarakat setempat berhamburan menghampiri TGA untuk bersalaman serta melihat calon pemimpin NTB ini dari dekat.

Sebagai pembuka acara, sambutan dan orasi politik disampaikan oleh perwakilan

gabungan partai koalisi kabupaten Lombok Utara, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah (Gerindra) pada pidatonya politisi Gerindra ini menyampaikan kesiapan seluruh partai pendukung termasuk Gerindra untuk memenangkan pasangan Ahyar-Mori.

“Arahan dari Pusat(DPP) sudah jelas, termasuk ketua kami, Prabowo Subianto telah menegaskan untuk seluruh kader di NTB untuk memenangkan Ahyar-Mori, Gerindra tidak pernah sembarangan dalam memilih calon pemimpin untuk rakyat, 2013 kami mengantarkan TGB menuju NTB 1, Kali ini Gerindra berkomitmen mengantarkan TGA untuk meluaskan pengabdian menjadi Gubernur NTB,” ujar Politisi Gerindra ini.

Selanjutnya orasi politik disampaikan oleh ketua pemenangan partai koalisi kabupaten Lombok Utara, Raden Nuna Abriadi, S.IP. dalam penyampaiannya Raden Nuna menyampaikan komitmen total PDI-perjuangan serta gabungan partai koalisi dalam memenangkan Ahyar-Mori.

“Kami internal PDI-Perjuangan siap berjuang total dalam memenangkan Ahyar-Mori untuk memimpin NTB, arahan ketua umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri

sudah sangat jelas, jika ada kader yang tidak mengikuti perintahnya untuk memenangkan Ahyar-Mori, silahkan angkat kaki dari PDIPerjuangan,” ujar Ketua PDIP Kabupaten Lombok Utara ini disambut tepuk tangan oleh masyarakat yang hadir.

Selanjutnya orasi dan pidato politik yang disampaikan langsung oleh TGH. Ahyar Abduh. TGA menyampaikan siap berjuang demi kepentingan rakyat dan berjuang bersama rakyat dalam pembangunan Provinsi NTB kedepannya.

“Kalau tadi seluruh partai pengusung telah berkomitmen untuk memenangkan AhyarMori, begitu juga masyarakat telah berkomitmen untuk berjuang bersama kami, maka izinkanlah saya bersama H. Mori Hanafi berkomitmen jika kami diberikan amanah kami siap bekerja bersama seluruh masyarakat untuk mewujudkan NTB untuk semua,” ujar TGA disambut oleh riuh masyarakat yang hadir.

Masyarakat Lombok Utara sangat berharap, jika AhyarMori terpilih sebagai pemimpin di NTB dapat mendengarkan suara-suara rakyat kecil dan membuat program pro rakyat yang dapat memberikan efek terhadap kesejahteraan rakyat. (tim)

Ditreskrimsus Usut Penggunaan APBD Dari Hal. 1 Apakah ada uang negara yang dipakai? Adakah kerugian negara atau bagaimana? Itu yang kita cek,’’ kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin, SH.,MH di ruang kerjanya, Selasa (3/4).

Para saksi dari KONI maupun Dispar diminta menunjukkan dokumen-dokumen pendukung kegiatan. Dokumen pendukung seperti nota kesepakatan KONI, Dispar dengan pihak swasta juga diminta diserahkan.

Selain dari unsur pemerintah, dipanggil juga Event Organizer (EO) penyelenggara, PT. Dunia Lari sebagai pihak yang membuka pendaftaran jalur online. Selain itu, diklarifikasi ke KONI soal pendaftaran jalur manual. ‘’Mereka sudah diperiksa, klarifikasi, minta juga bukti pendukung kegiatan , berapa lewat online berapa lewat manual,’’ terangnya. Rangkaian klarifikasi itu untuk menemukan titik terang penggunaan anggaran negara atau anggaran daerah. ‘’Kita mau cek, apakah ini uang yang diambil dari APBD atau APBN,’’ tanyanya. Bagaimana penjelasan KONI terkait dengan APBD belum dicairkan? Keterangan itu menurutnya, tidak bisa

jadi kesimpulan, karena akan ditentukan bukti dan saksi. ‘’Kita masih klarifikasi dan verifikasi. Kita mau buktikan uang yang digunakan selain dari pendaftaran,’’ jelas mantan perwira di Bareskrim Mabes Polri ini. Penyelidikan sejauh ini masih berjalan. Belum ada kesimpulan apapun, apakah kasus ini dilanjutkan atau dihentikan.

Beberapa tahapan yang harus dilalui, guna memastikan arah penyelidikan, termasuk proses audit. “Nanti kan perlu audit dulu, kalau memang perlu kepastian lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua KONI NTB, H Andy Hadianto diklarifikasi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Andy mendatangi Polda NTB, Senin (19/2) lalu didampingi Bidang Hukum KONI NTB, Hadi Muchlis. Dia dimintai keterangan sebagai salah satu bagian dari penyelenggara event internasional tersebut.

Mengenai jumlah anggaran pelaksanaan Lombok Marathon 2017, dia mengaku akan mempertanggung jawabkannya ke Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi. “Nanti lah, nanti kita laporkan ke gubernur,” terangnya.

Sementara mengenai asal anggaran untuk membiayai kegiatan, Andy mengaku tidak ada meng-

gunakan uang negara. “Tidak ada menggunakan dana pemerintah, tidak ada juga dari KONI. ‘’ Untuk sumber anggaran, Andy menjelaskan dana dihimpun dari sponsor kegiatan. “Uangnya dari sponsor,” tandasnya.

Pengusutan Lombok Marathon 2017 oleh Polda NTB berawal dari kekacauan pada saat pelaksaan event tersebut pada Minggu 28 Januari lalu. Dalam event yang diikuti oleh sekitar 5.000 peserta terjadi protes.

Para peserta sebagian di antaranya tidak mendapatkan medali dan kaos finisher saat menginjak garis finish. Perlombaan lari yang ke dua kalinya dihelat di NTB itu dipromotori dunialari.com.

Lomba dibagi dalam empat kelas yakni full marathon 42K , 21K, 10K, dan 5K. Peserta mendaftar secara online dan membayar pendaftaran, masing-masing Rp 150 ribu untuk kelas 5K, Rp 200 ribu untuk kelas 10 K, Rp 400 ribu untuk kelas 21 K, dan Rp 650 ribu untuk full marathon.

Selain pelari nasional, event itu juga diikuti pelari dari 15 negara, antara lain Malaysia, Kenya, Puerto Riko, Singapura, Ukraina, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Kanada, Denmark, Tiongkok, Prancis, Jerman, dan Jepang. (ars)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/12/2017.

Yang terbit tanggal 27 Desember 2017. Sehingga dapat mengakses kredit ekspor dari skema NIA (National Interest Account) di bawah Kemenkeu yang disalurkan melalui LPEI. Gita menjelaskan, awalnya dana yang dibutuhkan ITDC untuk pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 2,1 triliun. Hal itu disampaikan ke Presiden ketika pertama kali berkunjung pada 9 April 2015 saat mennayakan kebutuhan dana investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Pada waktu itu, pemerintah pusat baru mengucurkan dana awal sebesar Rp 250 miliar melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Kemudian ITDC terus memperjuangkan sisa dana sebesar Rp 1,8 triliun. Di tengah

perjalanan, ada kebijakan negara yang tidak memberikan tambahan PMN kepada BUMN. Karena anggaran negara dikonsentrasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan lainnya.

Sehingga, ITDC sebagai salah satu BUMN mencari sumbersumber pembiayaan sesuai dengan entitas bisnisnya. ITDC juga menjajaki pinjaman ke Islamic Development Bank (IDB). Termasuk juga menjajaki pinjaman ke AIIB. Gita mengatakan AIIB ini merupakan rival dari bank dunia dan IMF. Negara yang ada di belakang AIIB adalah Cina.

“Pinjaman ini kan sesuai proposal kebutuhan kita. Sepanjang kedua-duanya menguntungkan masuk dalam kajian bisnis. Ini upaya untuk akselerasi juga tapi tetap dengan kajian bisnis,” jelasnya. (nas)

Kewajiban Pemerintah Bantu Pembangunan Masjid Dari Hal. 1 ‘’Sangat bagus kegiatan membangun masjid,’’ katanya.

Pembangunan masjid disarankan tidak terlalu banyak mengandalkan bantuan. Lakukan saja sendiri sehingga pahalanya tidak dibagi-bagi. Kalau pembangunannya 100 persen, maka 100 persen pahalanya untuk masyarakat. Kalau ada bantuan dari pemerintah, dibagi juga jadinya dengan pemerintah.

Namun tetap, kewajiban pemerintah memang harus membantu pembangunan masjid.

Selanjutnya ditegaskan, menggelar peringatan Isra’ Mi’raj ini sangat cocok dilakukan di masjid. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan Isra’ dari masjid ke masjid. ‘’Asal Isra’ Rasulullah adalah dari Masjidil Haram, dari Ka’bah, yang bentuknya seperti kubus,’’ ucapnya. Masjidil Haram itu adalah ka’bah itu sendiri.

Dalam ka’bah itulah Nabi Ibrahim Salat. Dari Masjidil Haram, Rasulullah diperjalankan oleh Allah yang maha suci ke masjidil Aqso di Palestina.

Masjidil Aqso sekarang ini dikuasai Israel. Kondisi ini yang membuat di daerah tersebut perang terus menerus. Masjid Aqso diambil oleh orang yahudi. Situasi di Palestina dan Israel ini panas. Selanjutnya diterangkan, sekarang ini tahun panas. Tahun politik. Ada Pilkada bupati dan

gubernur. Menghadapinya semua diminta tidak perlu panaspanas. Tetap tenang dan jaga persatuan. ‘’Kan kita sudah punya pemerintah, polisi, TNI yang menjaga. Insya Allah aman dan tenteram,’’ katanya.

Pilkada hal yang biasa. Terjadi setiap lima tahun sekali. Tidak usah terseret dengan isu yang tidak bagus. Secara agama, semua calon bagus. Siapa yang punya keahlian, yang bisa menegakkan keadilan itulah yang bagus.

Ali BD yang makin akrab dipanggil Amaq Asrul ini dalam sambutannya mengatakan, Isra’ mi’raj merupakan bulan ilmu. Disebut demikian karena bulan Isra’ Mi’raj ada pengetahuan sangat berharga. Selain sebagai dasar utama dimulainya syariat salat, dalam prosesi isra’ yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sangat luar biasa. Mi’raj Rasulullah ada pengetahuan antariksa.

Perjalanan darat disebut isra’, yakni dari Masjidil Haram ke Masjid Al Aqso. Sedangkan perjalanan mi’raj merupakan perjalanan vertikal. Prosesi perjalanan vertikal inilah sarat dengan pengetahuan.

Isra’ Mi’raj merupakan penguatan keimanan umat Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra’ Mi’raj sebagai pertanda perwujudan keyakinan atas perjalanan luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. (rus)

Revitalisasi Wisata Sejarah Hindu di Lombok Dari Hal. 1 Bukan hanya besar secara jumlah saja, namun juga secara kontribusi masyarakat Hindu memiliki kontribusi yang besar juga. Salah satu kontribusi yang dapat dengan mudah dilihat dan dirasakan adalah kontribusi dalam bidang pariwisata.

Masyarakat Hindu di Lombok memiliki kesamaan dengan masyarakat Hindu di Bali dalam dunia seni, kebudayaan dan juga pengelolaan pariwisata. Hal itu sudah berlangsung selama berabad-abad sehingga tak heran jejak kebudayaan dan sejarah Hindu sangat mudah kita jumpai di Kota Mataram.

Banyak diantara situs sejarah Hindu itu hingga kini masih tetap menarik kunjungan wisatawan baik itu dalam dan luar negeri.

Masing-masing situs memiliki keunikan dan sejarahnya masing-masing. Lebih dari itu masing-masing tempat itu memiliki ritual-ritual tersendiri yang berbeda satu sama lain yang semakin memperkaya keanekaragaman budaya di Lombok.

ZUL-ROHMI sangat menyadari potensi itu. Terlebih dengan seringnya pasangan ini berkunjung ke kampung-kampung Bali yang ada di kota Mataram. Intensitas kedatangan mereka itu merupakan bukti dari semangat toleransi umat beragama yang selama ini berkembang dengan sangat baik di NTB. Dari kunjungan-kunjungan itu keduanya bisa lebih dekat dan memahami karakter dan kebudayaan komunitas masyarakat Hindu yang ada di Pulau Lombok. Beberapa masyarakat dengan antusias menyampaikan semangatnya kepada ZUL-ROHMI agar Pulau Lombok khususnya dapat menyaingi kualitas pariwisata di Bali. Mereka sangat optimis, sebab di Lombok orang dapat menyaksikan apa yang ada di Bali, sementara sebaliknya di Bali belum tentu bisa melihat apa yang terdapat di Lombok.

Bagi ZUL-ROHMI, potensi itu harus tetap didukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan yang akan dilakukan ZUL-ROHMI jika kelak terpilih menjadi Gubernur NTB 2018-2023 adalah bentuk dukungan yang lengkap.

Dimulai dengan melakukan pendataan yang detil terhadap seluruh situs-situs sejarah di NTB. Pendataan itu disertai dengan menggali sejarah masing-masing situs untuk mendukung kekayaan literatur sejarah di setiap situs.

Hal ini mutlak perlu dilakukan

sebab banyak sekali situs-situs sejarah dan budaya di NTB yang justru kehilangan jejak sejarahnya. Tentu sangat disayangkan mengingat hampir seluruh kotakota di Indonesia sudah sedemikian jauh mengembangkan potensi wisata ini.

Setelah kajian yang dibutuhkan dirasa cukup, ZUL-ROHMI akan segera melakukan revitalisasi sesuai dengan potensi dan klasifikasi masing-masing situs.

Revitalisasi yang dimaksud adalah penataan, perbaikan dan pengembangan fasilitas, integrasi dengan produk-produk kesenian dan kerajinan lokal, merancang skema keterlibatan masyarakat sekitar dan melakukan promosi yang tepat sasaran.

Untuk merumuskan perencanaan tersebut dengan jitu ZUL-ROHMI akan mengundang konsultan serta praktisi-praktisi handal dalam bidang tersebut untuk mengawal keberhasilan program revitalisasi tersebut.

ZUL-ROHMI berkomitmen untuk serius menggarap potensi ini. Mengacu pada destinasidestinasi religi di berbagai belahan dunia seperti Mekkah atau di Lourdes Prancis, tren kunjungan tempat-tempat tersebut terus menunjukkan grafik yang meningkat.

Seperti disampaikan, calon Gubernur NTB, Dr.H. Zulkiefimansyah, masyarakat yang religius akan selalu membutuhkan tempat-tempat yang bisa memberikan pengalaman spiritual.

Baginya masyarakat Indonesia yang religius itu adalah pangsa pasar yang besar. Demikian juga di Lombok khususnya, setiap tahun selalu ramai didatangi oleh rombongan dari luar Lombok yang akan melakukan hajat spiritualnya. Pada saat ini beribadah sambil berwisata memang sudah menjadi gaya hidup.

Dalam sebuah kunjungan yang lain, calon Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah menambahkan bahwa tidak ada sekat dalam keberagaman masyarakat NTB dalam melaksanakan roda pembangunan. Semua masyrakat berhak mendapatkan peran, akses dan informasi yang sama. Semua lapisan masyarakat harus berdaya dan ia akan mendukung sepenuhnya semua program-program yang mendukung hal tersebut. Baginya perbedaan adalah keindahan dan berbaur merupakan kenikmatan.

Hal itu nyata terungkap saat beberapa kali ia di doakan secara Hindu dalam silaturahminya. Rohmi menganggap itu sebagai sebuah kehormatan dalam bingkai rahmatan lil alamin. (Tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 4 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

ASN di Lobar Diminta Tingkatkan Partisipasi Pemilih Giri Menang (Suara NTB) Beberapa minggu terakhir, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Saswadi secara bergiliran mengikuti apel pagi di instansi di bawahnya. Kegiatan tersebut sengaja dilakukannya sebagai bentuk pembinaan dan penyegaran untuk pegawai Pemkab Lombok Barat terhadap fungsi dan tanggung jawab sebagai para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada Selasa (3/4), Saswadi memulai aktivitasnya dengan memimpin apel pagi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lobar. Sebelumnya Saswadi juga memimpin apel pagi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Tenaga Kerja dan lainnya. Di hadapan peserta apel Saswadi mengingatkan sebagai ASN hendaknya harus mengikuti regulasi yang ada serta menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan perintah atasan. Sebagai pelayan masyarakat, ASN juga harus dapat dan siap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Kita ini adalah ASN yang sudah terdidik dan harus loyal pada aturan. Jangan sampai pimpinan lagi tidak ada, kemudian kita kerjanya menurun. Ada regulasi dan aturan yang harus kita ikuti,” tegasnya. Selain itu, Saswadi juga berharap agar ASN menjaga kondusivitas menjelang Pilkada 2018.

“Saya bersyukur kita sebagai ASN diberikan hak suara kita untuk memilih pemimpin. Kita dukung dengan meramaikan tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan besok. Tapi kita ASN tidak boleh mengajak untuk memilih si A atau si B. Kita jaga netralitas kita,” ajaknya. (her)

Pemahaman Literasi Kelas Awal Melalui Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, rendahnya tingkat pemahaman literasi siswa sekolah dasar kelas awal (kelas 1, 2, dan 3) di Provinsi NTB, dilaksanakan Program Rintisan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Literasi Kelas Awal (PELITA).

Kegiatan itu digelar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai salah satu dari enam Kabupaten mitra Inovasi Pendidikan untuk Anak Indonesia INOVASI, Rabu (28/2) pekan lalu.

Kemitraan ini menjalankan program demi meningkatkan kemampuan literasi siswa terutama kemampuan baca tulis. Program rintisan serupa juga diimplementasi di Kabupaten Lombok Utara. Melalui program rintisan PELITA, INOVASI juga merujuk pada berbagai penelitian yang menunjukan bahwa tingkat pemahaman siswa sangat terkait dengan kondisi dan kemampuan guru dalam hal penguasaan materi, metode, pemilihan alat atau instrumen, pemilihan materi yang digunakan serta pengelolaan kelas.

Perwakilan program INOVASI, Sri Widuri selaku Education Adviser INOVASI di Provinsi NTB, dari Siaran Pers yang diterima Suara NTB, Selasa (3/4) menjelaskan, kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 86 orang peserta yang terdiri dari guru dan kepala sekolah dari beragam sekolah undangan.

Sri menyampaikan, bahwa melalui sosialisasi ini, INOVASI ingin mengajak para peserta untuk turut serta mengubah perspektif dalam melihat masalah, bahwa adanya anak-anak yang tidak atau belum bisa membaca dan menulis di antara anakanak lain di jenjang sekolah yang sama merupakan suatu masalah yang perlu disadari. “Pada praktiknya INOVASI juga mendukung pihak sekolah untuk mengenali potensi lokal untuk meramu solusi lokal yang sederhana demi menjawab permasalahan yang ada,” tambah Sri. Dari pemerintah daerah, turut hadir Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Tajuddin, M.Si. Tajuddin menjabarkan bahwa para guru sudah memiliki pengakuan secara profesional untuk mengajar namun kemampuan guru masih terbatas dan perlu ditingkatkan. (ron)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kondisi Hotel Suranadi Memprihatinkan Giri Menang (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Saswadi prihatin melihat kondisi hotel Suranadi yang berdiri di aset milik Pemkab Lobar .

Saswadi menginginkan Hotel Suranadi kembali beroperasi. Ia meminta agar persiapan perbaikan fisik dan pengembangan kembali dilakukan.

Hal itu disampaikannya saat meninjau Hotel Suranadi, Selasa (3/4). Menurutnya, kondisi Hotel Suranadi saat ini sangat memprihatinkan.

Padahal, hotel ini sudah berdiri sejak zaman Belanda di tahun 1940-an lalu. “Terkait dengan hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut, apakah akan dikerjakan oleh pihak Pemda atau pihak ketiga.

Karena ini bukan sekadar untuk bisnis, tetapi ini untuk meningkatkan p[endapatan asli daerah (PAD) Lombok Barat,” jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Camat Narmada,

H. Saifudin Farid menyampaikan ia sangat mendukung jika Hotel Suranadi ini bisa beroperasi kembali seperti semula.

“Kita dukung apa yang dikatakan Pjs Bupati Saswadi. Wisata yang ada di Suranadi dengan penataan yang bagus seperti dulu terutama dengan hotel dan kolam renangnya,” katanya.

Ia menambahkan dengan beroperasinya kembali Hotel Suranadi, semua sektor yang ada di Taman Wisata Suranadi bisa maju kembali dan para pengunjung lebih ramai datang. Tidak hanya mandi saja, tetapi juga bisa menginap. (her)

(Suara NTB/her)

TAK TERURUS – Pjs Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi saat meninjau Hotel Suranadi, Kecamatan Narmada, Selasa (3/4) dengan kondisi hotel yang tak terurus. Hotel ini disarankan agar direhab dan dioperasikan kembali

Lebih dari Setahun TKD Guru Terlambat Mataram (Suara NTB) Lebih dari satu tahun guru SMA/SMK belum menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Melihat hal ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB geram, dan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum siap menerima pengalihan pendidikan dari kabupaten/kota.

“Kalau tidak punya anggaran, jangan diomongkan (TKD),” kritik Ketua PGRI NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/4). Ia menyayangkan masih belum ada titik terang terkait pencairan TKD. Terutama alasan Pemprov NTB berkaitan dengan pendataan guru. Ali menyampaikan, ada delapan UPTD yang seharusnya bisa mengumpulkan data guru itu.

“Ada delapan Kepala UPTD di situ, tinggal minta data ke kepala sekolah kok, sampai ke UPTD sampai ke provinsi, selesai masalah,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika memang Pemprov NTB tidak memiliki anggaran, sebaiknya jangan mengeluarkan komentar terkait adanya TKD. Menurutnya, Pemprov bisa saja mengatakan memang tidak ada anggaran.

Ia juga menyayangkan pernyataan yang menyebutkan bagi guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi, tidak bisa mendapatkan TKD. Ali membandingkan dengan pejabat eselon yang mendapatkan tunjangan jabatan dan TKD. Menurutnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda sebagai sesama pegawai Pemprov. Tunjangan sertifikasi dan tunjangan jaba-

tan dinilainya sama, hanya sebutannya saja yang berbeda.

“Tidak ada perlakuan beda, kalau memang ada mana regulasinya yang melarang, mana?

Namanya TKD itu beda, ini kan pemberian secara nasional, sama dengan tunjangan jabatan secara nasional, kenapa ada perbedaan antara yang sudah sertifikasi dan belum sertifikasi, jangan dibuat segmen. Kalau memang tidak boleh, tidak boleh juga diberikan TKD untuk pejabat eselon III dan IV,” katanya.

Ali menilai Pemprov NTB tidak siap menerima pengalihan pendidikan dari kabupaten/ kota. Ketika masih di kabupaten/kota, menurutnya tidak ada masalah, setelah dialihkan ke pempov, barulah muncul persoalan seperti ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas

Penataan Aset Lobar Diatensi BPK Giri Menang (Suara NTB) Persoalan aset daerah menuai sorotan dari kalangan DPRD, lantaran tiap tahun aset menjadi persoalan berulang yang menjadi temuan BPK. Sehingga Persoalan ini menjadi atensi tidak saja lembaga audit tersebut, namun lembaga KPK ikut mengatensi permasalah ini. Bahkan dalam Koordinasi dan supervisi serta pencegahan (Korsupgah), lembaga antirasuah ini memberikan catatan-catatan bagi Pemda Lobar.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lobar, Lalu Hermayadi usai pertemuan dengan eksekutif, Selasa (3/4) mengatakan, tiap tahun aset daerah menjadi persoalan yang mengganjal. “Tiap tahun masalah aset ini jadi ganjalan. Bahkan menurut hasil korsupgah KPK, persoalan aset jadi catatan,” tegas Hermayadi. Dijelaskannya, berdasarkan catatan KPK, penatakelolaan aset harus lebih baik kedepan. Sebab saat ini kondisi aset masih belum beres. Kondisi inilah yang melatarbelakangi Dewan membentuk Pansus penghapusan barang milik daerah.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lobar, Joko Wiratno mengatakan Lembaga antirasuah mengawal penatakelolaan aset agar semua aset segera bersertifikat, kemudian disimpan datanya secara elektronik menggunakan sistem aplikasi. Di samping persoalan aset, tim pencegahan KPK mengarahkan pemda Lobar menyelesaikan aplikasi bansos.

Joko menyatakan, terkait pengelolaan aset, pada prinsipnya Pemda menginginkan agar tertata dengan baik. Hal ini sesuai arahan dari KPK meminta pemda segera mensertifikatkan semua lahan yang ada, kemudian serti-

fikat didokumentasikan dengan baik disimpan dalam brangkas. Tim KPK meminta dokumentasi sertifikat aset ini di-back up dengan Kominfo, data di-scan supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.”Kita dikawal terus sama tim pencegahan dari KPK,” jelas Joko.

Tim KPK mengarahkan Pemda menggunakan sistem aplikasi sehingga semuanya nanti akan terbaca mulai dari awal proses sampai akhir, sehingga mulai perencanaan hingga eksekusi akan ketahuan.

Termasuk juga arahan KPK, harus sudah selesai aplikasi untuk bantuan sosial. Mulai dar pengajuan proposal hingga proses pencairan bisa terpantau sehingga tidak bisa disalahgunakan. Proposal tidak bisa masuk, lalu serta merta dicairkan. Hal ini langkah-langkah menghindari hal yang tak diinginkan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Terkait apakah ada rencana penjualan aset? Joko menegaskan tidak ada. Ruislag aset saja katanya tidak ada, sebab ia melihat sejauh ini ruislag masih meninggalkan masalah sehingga lebih bagus mengambil kebijakan untuk membeli aset. Sebab kalau ruislag rawan, karena pemda harus mengukur berdasarkan nilai yang sama, bukan ukuran luasan yang sama. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, ruislag dengan luasan yang sama sehingga menjadi temuan BPK. “Itu jadi temuan. Akhirnya, pihaknya proses lagi,”jelasnya. Pihaknya juga konsultasi dan didampingi BPKP, diminta untuk melakukan rekomendasi agar mengganti dengan luasan sekian sebab berbeda lokasi berbeda juga harganya. Jika itu tidak dilakukan maka terjadi kerugian negara, sehingga hal inilah yang dibenahi selama ini. (her)

Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, mengakui sampai saat ini guru SMA/SMK negeri yang mulai dikelola Pemprov NTB sejak awal tahun 2017 lalu belum menerima TKD. Alasannya karena Pemprov NTB masih merapikan data guru. Awal tahun 2018 data sudah lengkap, tinggal menunggu BPKAD menghitung dan mencairkannya. Bagi guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, tidak bisa memperoleh TKD. Suruji mengklaim, guru akan lebih sejahtera ketika sudah pindah pengelolaannya ke Pemprov. Jika masih berada di kabupaten, mereka hanya mendapat Rp250 ribu, kalau berada di bawah Pemprov NTB guru akan mendapatkan TKD sama dengan pegawai yang lain sesuai

dengan golongan. Guru dianggap staf, maka menggunakan golongan. Jika sebagai struktural seperti Kepala Tata Usaha, maka guru sama dengan eselon IV B. “Guru SMA/SMK merupakan pegawai Pemprov, sama statusnya dengan pegawai lain. Apakah dia dapat TKD, iya besarannya sama dengan pegawai,” jelas Suruji.

Namun demikian, guru yang akan mendapatkan TKD hanya guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jika guru itu sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka tidak bisa mendapatkan TKD. Suruji menegaskan, bagi guru yang sudah mendapatkan sertifikasi tidak boleh mendapatkan TKD, karena tidak boleh mendapatkan tunjangan kinerja dari dua sumber. (ron)

Polres Lobar Mediasi Kasus ’’Boatman’’ Sekotong dan Lembar Giri Menang (suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) memanggil sejumlah boatman dari Sekotong selaku pihak terlapor. Mereka diklarifikasi terkait laporan pihak boatman Cemara Lembar yang keberatan atas tindakan dugaan perampasan yang dilakukan boatman Sekotong.

Sahnil yang mendampingi terlapor pada saat diklarifikasi penyidik Polres menyatakan, bahwa warga ditanya terkait laporan dari boatman Lembar. “Kasus ini dimediasi oleh Polres,” kata Sahnil. Pihaknya sendiri berharap agar kedua belah pihak berdamai untuk menyelesaikan kasus ini. Tindakan ini bentuk kebutuhan penyelesaian dari Pemda atas persoalan ini.

Menurutnya, boatman sendiri berpegang pada hasil

mediasi yang dilakukan Dishub, di mana ketika perdamaian ini belum diputuskan agar boatman Lembar jangan dulu beraktivitas. Pihaknya berharap Pemda segera menyelesaikan persoalan ini.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil pihak terlapor untuk dimintai keterangan. Namun masih diupayakan mediasi antara kedua belah pihak.

“Mau dimediasi,” tukasnya.

Pihak Dishub memberikan tiga opsi (pilihan) kepada para pihak yang bersangkutan. “Kita sudah tawarkan opsi. Itu pun opsi itu berdasarkan masukan pada rapat internal sebelumnya,” terang Kepala Dishub Lobar, Ahmad Saikhu. (her)