Edisi Kamis 3 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 3 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 170 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kemarau Panjang, Warga Rebutan Air Bersih Mataram (Suara NTB) Dampak sosial kemarau berkepanjangan semakin dirasakan masyarakat. Warga bahkan harus berebut air bersih disuplai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terbatas. Pemandangan itu terjadi di titik titik kekeringan di Kabupaten Bima. Salah satu titik terparah di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi

Kabupaten Bima. Dua daerah dataran tinggi ini langganan kekeringan setiap tahun. Saat suplai air Rabu (2/10) kemarin, warga berebut air dari mobil tangki. Air disalurkan melalui tangki dimasukkan ke dalam bak penampung. Warga berebut memasukkan ember dan jeriken ke dalam bak untuk mendapat air yang volumenya hanya 5000 liter. Hanya dalam waktu satu jam, air ludes jadi rebutan puluhan ibu-ibu.

Menurut Kasubid Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bima, Bambang Hermawan, Dusun Ndano Ndere Desa Bajo adalah desa paling parah terdampak kekeringan. Di desa ini, bak yang biasa jadi wadah menampung air melalui pipa dari perbukitan, debitnya semakin kecil. “Beginilah kondisinya, warga sampai berebut air. Kami tidak bisa mengaturnya. Untuk diketahui, kadang-

kadang mereka berkelahi karena berebutan air yang terbatas,” kata Bambang dihubungi Suara NTB Rabu (2/10). Bambang mengaku sulit mengatur meski setiap proses distribusi meski melibatkan aparat. Namun dipahaminya karena warga sangat membutuhkan air bersih yang semakin sulit didapat. Juga air yang didapat hanya untuk keperluan minum dan memasak. Bersambung ke hal 15

Panggil Penunggak Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) akhirnya memanggil para penunggak kerugian negara yang belum menyelesaikn kewajibannya. Panggilan sudah dilayangkan untuk dilakukan sidang yang rencananya digelar Kamis (3/10) hari ini. Sidang TPTGR dengan majelis dipimpin Penjabat Sekda NTB, anggota dari unsur Inspektorat dan Badan Pengelola Keuagan dan Aset Daerah (BPKAD). Bersambung ke hal 15

TO K O H Hindari Kegaduhan GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten tidak diam terkait nasib warga NTB yang berada di Papua. Pemprov terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk mengenai pemulangan warga yang ingin kembali ke NTB. ‘’Sejak hari pertama kita mengikuti semua prosesnya. Kita sudah perintahkan Dinas Sosial bahkan Staf Ahli, khusus soal itu. Tapi ini isu yang sangat sensitif,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Rabu (2/10). Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_bambang bpbd)

BEREBUT - Warga Ndano Ndere saat berebut air yang disalurkan dari mobil tangki.

Survei KPK, NTB 10 Besar Daerah Berintegritas

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 20 provinsi, salah satunya NTB. Hasil survei, daerah Timur Indonesia ini urutan ke enam atau masuk 10 besar Indeks Integritas tahun 2018.

Posisi NTB relatif baik untuk survei dua entitas, yakni pada survei kelompok kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Skornya mencapai 73,13. NTB lebih unggul dari Pemprov Jawa Barat pada urutan ke delapan dengan skor 72,97 persen. Begitu juga untuk penilaian SPI khusus kategori pemerintah daerah, Provinsi NTB unggul dari Jawa Barat. Semakin tinggi nilai SPI, daerah tersebut dianggap berintegritas tinggi. Menurut Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana Rabu (2/10) kemarin, SPI itu setelah melakukan penilaian yang dilakukan terhadap 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi. Langkah ini menurutnya sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan risiko korupsi. Bersambung ke hal 15

(sumber : kpk.go.id)

INTEGRITAS - Ranking SPI KPK untuk daerah berintegritas.

Sarat Penumpang, Pelayaran Badas-Surabaya Jadi Andalan

H. Zulkieflimansyah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Usulkan 500 Formasi CPNS KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menyurati Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terkait dengan jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS formasi Tahun 2019. Surat Kemen PANRB tersebut dengan nomor B/ 1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si, Rabu (2/ 10) menjelaskan sesuai surat Kemen PANRB tersebut, Kemen PANRB telah membuat jadwal rekrutmen dan seleksi CPNS 2019. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SANDAR - KMP Swarna Bahtera, saat sandar di Pelabuhan Badas Minggu (29/9) lalu. Hari itu menjadi hari perdana dibukanya penyeberangan jarak jauh lintas Badas-Surabaya.

Mataram (Suara NTB) – Tingginya animo masyarakat sejak diresmikannya pelayaran perdana KMP Swarna Bahtera lintas BadasSurabaya pada Minggu (29/9) lalu disebut menjadi pertanda baik bagi perkembangan moda transportasi laut. Khususnya untuk long distance ferry atau kapal feri jarak jauh di Sumbawa. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ir. Asep Supriatna, menerangkan, tingginya animo tersebut tidak terlepas dari upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pengguna, terutama untuk intensitas transportasi laut. ‘’Mudah-mudahan itu bisa lebih bermanfaat untuk kawasan masyarakat

di Sumbawa, Bima Dompu,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/10) di Mataram. Diterangkan Asep, saat ini Dishub NTB tengah melakuan pengecekan dan pemantauan demand atau permintaan pada pelayaran yang dijadwalkan dua kali seminggu itu. Yaitu pada hari Minggu pukul 10.00 Wita dan Jumat pukul 22.00 Wita. Penuhnya muatan KMP Swarna Bahtera pada pelayaran perdananya disebut Asep sebagai bukti bahwa masyarakat Sumbawa telah menunggu jalur pelayaran tersebut. ‘’Kalau ini bisa continue (berlangsung terus) kiita bisa tambah tripnya. Mungkin dari seminggu dua kali bisa (jadi) tigaempat dan lain sebagainya,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 15

Tiga Pejabat Eselon II Digeser, Jabatan Kadisperin Dibiarkan Lowong

H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc melakukan mutasi 233 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB. Dari ratusan pejabat yang dimutasi, tiga pejabat eselon II digeser dari jabatannya. Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB dibiarkan lowong. Pemprov akan mencari pejabat yang cocok untuk menduduki jabatan tersebut untuk mewujudkan program unggulan industerialisasi. “Sedang dicari siapa yang cocok. Kita perlu punya waktu sedikit untuk mencoba mencari (pejabat) yang paling pas. Insya Allah akan ada seleksi terbuka,” kata Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si dikonfirmasi usai pelantikan dan

pengambilan sumpah jabatan 233 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Rabu (2/10) petang. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah ratusan pejabat struktural Pemprov NTB itu dihadiri Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Siti Hartina, MM, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dan Wakil Ketua Sementara DPRD NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat.Hadir juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Tiga pejabat eselon II yang digeser dari jabatannya adalah Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi melantik dan mengambil rumpah jabatan 230 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Rabu (2/10) sore.

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengurangan Sampah di Mataram Hanya Tiga Persen

Mataram (Suara NTB) – Pengurangan sampah menjadi pekerjaan rumah. Di Kota Mataram persentase pengurangan sampah masih rendah atau sekitar 3 persen lebih. Masyarakat perlu memilah sampah dari rumah tangga masing – masing. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi menjelaskan, instrumen pengurangan sampah telah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pengurangan sampah menjadi penilaian adalah yang langsung

dilakukan oleh masyarakat. Sementara, pengurangan sampah oleh pemerintah tidak dihitung. Kebijakan pemerintah pusat pengurangan sampah telah diatur sesuai regulasi untuk menciptakan Indonesia bebas sampah tahun 2025 menda-

tang. Caranya adalah pengurangan sampah 30 persen. “Kenapa sampai tahun 2025 karena pemerintah pusat paham dengan kemampuan daerah secara nasional,” kata Irwan ditemui, Rabu (2/10). Regulasi diterapkan pe-

merintah pusat sangat disetujui bahwa pemilihan sampah itu harus berasalah dari sumbernya. Dengan keterbatasan sarana – prasarana serta penganggaran tidak mungkin Pemkot Mataram melangkah sendiri. Artinya, pengurangan sampah ini perlu kesadaran masyarakat serta dukungan stakeholder lainnya. Dalam hal pelayanan pengangkutan sampah dari rumah

tangga menuju tempat pembuangan akhir kata Irwan, Pemkot Mataram telah melampaui atau mencapai 80 persen. Pelayanan pengangkutan sampah ini perlu dikurangi 10 persen menjadi 70 persen. Sehingga, pengurangan sampah yang harus ditingkatkan agar setiap harinya sampah yang dibuang ke TPA berkurang. “Jika dihitung – hitung dari potensi dengan angka pelayan-

an kita sudah tinggi. Apa yang kita lakukan sudah maksimal,” tandasnya. Tantangan dihadapi adalah faktor kesadaran masyarakat. Ini perlu edukasi dan keterlibatan berbagai pihak. Bagaimana rumah tangga harus memulai pemilahan sampah organik dan anorganik. Selama ini, layanan pengangkutan di lingkungan fokus mengangkut keseluruhan sampah walaupun campur aduk

produksi sampah. Diharapkan, masyarakat memulai menyiapkan kantong plastik untuk sampah organik dan anorganik. Khusus sampah anorganik nanti akan dikerjasamakan dengan bank sampah. Oleh karena itu sambung mantan Camat Selaparang, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah serta stakeholder lainnya untuk mengurangi sampah agar tidak semuanya di buang ke TPA. (cem)

Sejumlah OPD akan Dirombak UPAYA mengurangi volume sampah di Ampenan, Camat Ampenan Muzakkir Walad akan menambah jumlah bank sampah. Upaya ini diyakini dapat mengurangi volume sampah di masingmasing kelurahan di Ampenan. Cara itu dinilai efektif mengurangi sampah di setiap lingkungan di Ampenan. Ditegaskan Muzakkir, usai rapat strategi pemilahan sampah di kecamatan, Muzakkir menegaskan, saat ini, di Kecamatan Ampenan baru memiliki tiga bank sampah yang berada di Pondok Perasi, Muzakkir Walad Banjar dan Ampenan Tengah. Ada pun bank sampah ini lanjut Muzakkir, sudah berjalan sesuai harapan kecamatan. Pihak kecamatan Ampenan, sampai saat ini sedang berupaya menambah bank sampah di Ampenan yang nanti difokuskan untuk proses pemilahan sampah di masingmasing rumah tangga (RT) di semua kelurahan. “Kita ini ngin, satu kelurahan satu bank sampah, melalui penganggaran dana kelurahan. Kita alokasikan melalui APBD, kita sudah kumpulkan, kita juga sudah menyusun instrumen apa saja untuk mendukung satu kelurahan satu bank sampah ini,” terangnya, Rabu (2/10) kemarin. Dari tiga bank sampah di Ampenan, baik bank sampah Mandiri, bank sampah Kardus, dan bank sampah Pondok Perasi, Muzakkir mengimbau, setiap kelurahan didorong paling tidak memiliki bank sampah yang pilot projectnya ke arah pengelolaan, pemilahan, serta pengurangan jumlah sampah. “Nah nanti, kemudian untuk penanganan sampah di RT. Memang idealnya kita pakai ini. Jadi, sebelum sampai TPS kita pilah di RT. Salah satunya program bersiul (bersih seribu langsung) yang ada di Kelurhan Banjar. Jadi, masyarakat dibebebankan iuran, yang disepakati Rp1000 ribu setiap hari per KK,” pungkasnya. Selain menambah jumlah bank sampah, kaecamatan Ampenan siap mendorong masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Selama ini, lanjut Muzakkir, peran masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga, kali atau sungai di Ampenan tidak lagi menjadi TPS bagi masyarakat. “Kita siap menjaga kali, kita juga mendorong untuk ada insentif bagi satgas jika itu dibutuhkan untuk menjaga kali,” tutupnya. (viq)

Pemasangan CCTV Tidak Efektif ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., angkat bicara soal rencana Pemkot Mataram memasang CCTV di area gerbang tembolak. Rencana pemasangan CCTV ini menyusul aksi vandalisme yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab terhadap aset Pemkot Mataram berupa pot pot bunga di lingkar selatan Kota Mataram belum lama ini. Namun menurut Shinta, pemasangan CCTV ini Shinta Primasari bukanlah solusi yang tepat. “Jadi kalau CCTV yang di(Suara NTB/dok) pasang di sana (gerbang tembolak, red) itu kurang efektif,” katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini, pemasangan CCTV ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dia khawatir kalau CCTV yang dipasang Pemkot Mataram nantinya, juga akan menjadi sasaran aksi yang sama. “CCTV ini kan mahal, sekarang pot saja dirusak. Jangan jangan nanti CCTV juga seperti itu,” katanya. Shinta lebih setuju kalau upaya menjaga aset Pemkot di lingkar selatan, dilakukan dengan memaksimalkan patroli oleh Satpol PP. “Jadi lebih baik kita maksimalkan Pol PP di daerah daerah rawan, seperti di gerbang tembolak itu,” katanya. Menurut politisi Partai Demokrat ini, aksi vandalisme bisa saja terulang manakala pengamanan lemah. Terutama di jam jam rawan. “Seperti di jam istirahat,” cetusnya. Untuk itu, Shinta menyarankan agar Pemkot Mataram membangun pos keamanan di daerah perbatasan antara Lombok Barat dengan Kota Mataram. “CCTV belum efektif. Mestinya Pemkot lebih menekankan pada keamanan. Pos polisi atau pos Pol PP dibangun dekat pintu masuk Kota Mataram,” terangnya. Pos pengamanan di daerah perbatasan, lanjut dia, sangat strategis. Karena selain aksi vandalisme, aksi balap liar juga masih sering terjadi di sana. “Karena ini daerah perbatasan dan jalur bypass. Mestinya Pemkot membangun pos pengamanan,” tukasnya. Nantinya polisi maupun Satpol PP bisa membagi personel mereka untuk untuk melakukan patroli secara bergantian di sana. “Karena kalau pos Polisi yang di Kopajali, Mapak itu terlalu jauh,” ucapnya. Pilihan membangun pos pengamanan di daerah perbatasan, kata dia, bukan karena pelaku vandalisme dicurigai berasal dari luar Mataram. “Saya tidak berani berprasangka apakah pelaku orang dalam atau luar Mataram. Yang pasti saya mengajak semua warga. Terutama kaum milenial untuk sama-sama kita jaga lingkungan dan fasilitas yang sudah dibuat pemerintah,” demikian jebolan Teknik Elektro Unram ini. Kepada Pemkot Mataram, Shinta juga menyarankan lebih pro aktif. “Karena di lokasi itu sudah tiga kali terjadi perusakan,” pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

RSUD KOTA MATARAM - Inilah RSUD Kota Mataram terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagesangan Timur. Di tahun 2020 rumah sakit ini akan memperluas ruang rawat inap. Sumber pembiayaan proyek ini meminjam uang dari pemerintah pusat senilai Rp118 miliar.

Perluasan Gedung RSUD

Pemkot Mataram Pinjam Dana Rp118 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan memperluas gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Proyek yang akan dikerjakan tahun 2020 mendatang meminjam dana dari pemerintah pusat sekitar Rp 118 miliar. Tiga skema mega proyek bakal dikerjakan di tahun 2020 yakni pembangunan Kantor Walikota Mataram senilai Rp173 miliar, pembangunan gedung paripurna Dewan Rp40 miliar dan perluasan ruang rawat inap RSUD Rp118 miliar. Pembiayaan gedung membebani APBD dua tahun penganggaran. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, ada tiga proyek besar bakal dikerjakan tahun depan. Mekanisme penganggaran berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Daerah tidak dipermasalahkan menggunakan pola multiyears. Dengan syarat, bahwa pekerjaan itu tidak melebihi batas waktu masa jabatan kepala daerah. Kedua, pekerjaan harus dikerjakan lebih dari satu tahun. Untuk gedung graha paripurna DPRD dan Kantor Walikota anggarkan bertahap. Dari kebutuhan anggaran Rp173 miliar,

pada APBD 2020 telah dialokasikan Rp60 miliar. Sementara, gedung graha DPRD dialokasikan Rp20 miliar. Sisa pembiayaan dialokasikan di tahun 2021. Berbeda dengan pembiayaan pengembangan ruang rawat inap RSUD. Pemkot Mataram meminjam anggaran ke Sarana Multi Infrastruktur Kementerian Keuangan senilai Rp118 miliar. Utang ini akan dibayar selama lima tahun. “Kalau ini tidak masalah pinjamannya melebihi dari masa jabatan kepala daerah,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/10). Proyek perluasan gedung rumah sakit plat merah ini berbeda dengan sumber anggaran diperoleh dari Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran itu untuk memperluas gedung instalasi gawat darurat (IGD) senilai Rp18 miliar. Pengerjaan dimulai tahun ini. Sementara, perluasan ruang rawat inap dibangun di atas lahan seluas 40 are. “Ada tanah kosong di belakang itu. Disana akan dibangun,” ucapnya. Sebagai salah satu rumah sakit tipe B di NTB kebutuhan ruang rawat inap sesuai standar Kementerian Kesehatan minimal 400 bed. Saat ini, kasur tersedia hanya 250. Pemkot Ma-

taram menginginkan standar itu terpenuhi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Menyoal pola pembayaran utang, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mengaku, memang ada kekhawatiran dari Anggota Dewan sumber anggaran mana yang digunakan. Sehingga jangan sampai mengganggu program organisasi perangkat daerah. Pemkot Mataram berusaha mencari sumber pembiayaan. Diantaranya adalah, dana insentif daerah, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Bantuan DID dari pemerintah pusat tidak terlepas dari prestasi diperoleh oleh Pemkot Mataram. Salah satu diharapkan agar memperoleh DID dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian serta kondisi fiskal daerah. Untuk PAD akan dioptimalkan potensi pendapatan. Mahmuddin optimis Mataram sebagai penyangga kawasan ekonomi khusus serta sebagai pusat kegiatan nasional akan banyak sumber pendapatan asli daerah yang terserap. “Kita tidak menyangka tahun ini dapat DID Rp60 miliar. Penggunaannya kita diserahkan ke daerah,” pungkasnya. (cem)

PRSE di Mataram Capai 6.500 Lebih Mataram (Suara NTB) – Jumlah PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) di Kota Mataram capai angka 6.500 lebih. Dari jumlah ini, Pemkot Mataram melalui semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan berkontribusi menekan PRSE melalui berbagai program. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati kepada Suara NTB mengatakan, jumlah PRSI di Mataram mencapai 6.500 lebih. Jumlah ini karena, banyak perempuan di Mataram baik yang sudah menikah maupun belum menikah, tidak mampu membangun ekonomi keluarganya. “Kadang (PRSE) ini punya suami tapi (suaminya) entah ke mana, tidak punya pekerjaan yang jelas. Ada juga janda bercerai atau ditinggal karena suaminya meninggal dunia,” katanya, Rabu (2/10) kemarin. Dia berharap OPD-OPD mencari model yang tepat dalam penanganan dan menekan angka PRSI tersebut. “Jadi harus ada inovasi di sini. Bagaimana nanti OPD-OPD ini bekerjasama menangangi PRSE ini,” katanya. Salah satu langkah yang ditempuh Disos Mataram, lanjut Asnayati, adalah membentuk kelompok PRSE bernama KUSIAP (kelompok usaha optimis angkat perekonomian perempuan). Untuk itu, perempuan rawan sosial ini dibuatkan kelompok usaha demi mendongkrak ekonomi keluarg-

anya. “Langkah awal memang sosialisasi (KUSIAP) terus kita data. Karena rencananya itu nanti, per kecamatan ini adalah model yang ditawarkan Disos. Jadi bentuknya kita tidak ujugujug bentuk (kelompoknya). Tapi masing-masing kecamatan itu ada lima orang yang masuk dalam kelompok KUSIAP tadi untuk berusaha,” paparnya. Asnayati optimis, dengan mengajak OPD, NGO, Basnas, Koperasi, Perdagangan, DPMPTSP dan sebagainya masalah PRSI dapat teratasi. “Kami mencoba supaya ada keberpihakan terutama di Camat dan Lurah itu agar ke depan itu produkprodukmereka itu bisa dimanfaatkan,” katanya. Produkproduk dari PRSI ini, diharapkan menjadi marketing. Karena pada

dasarnya, usaha dari PRSE ini, harus mampu bersaing dengan produk-produk pasar di Mataram. Ke depan setelah terbentuknya KUSIAP ini, menjadi model yang tentunya jadi induk (usaha) di masing-masing kelurahan. “Kita inginkan ada sentra di situ (kelurahan). Misalnya, di kecamatan ada sentra kerupuk, kecamatan lain juga bisa bermacam-macam produk. Tinggal nanti jika kita butuhkan itu, tinggal kita hubungi masingmasing sentra itu,” jelasnya. Dari pembentukan KUSIAP ini, Dinsos Mataram juga akan bekerjasama dengan beberapa PT (perguruan tinggi) di Mataram. Mahasiswa dari PT tersebut bisa memberikan pendampingan yang lebih ke arah pemasaran produk dari KUSIAP ini. “Di situ, bagaimana mahasiswa itu ditempatkan KKN di Kecamatan (Mataram) agar bisa mendidik (KUSIAP) terkait bagaimana pembukuan, bagaimana marketing, kita juga akan bekerjasama dengan NGO perusahaan jajanan agar KUSIAP ini bisa dilatih,” jelasnya. (viq) Baiq Asnayati (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah hingga Desember mendatang. Sejumlah organisasi perangkat daerah di Pemkot Mataram bakal dirombak. Perombakan OPD kata Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan ini 90 persen mengubah tugas dan fungsi beberapa OPD khusus di Sekretariat Daerah, tetapi jumlahnya tidak ada perubahan. Nantinya, ada sembilan bagian dengan membawahi tiga subbagian. Secara struktur masing – masing asisten akan membawahi tiga bagian. Asisten I akan membawah Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan dan Bagian Pemerintahan. Asisten II akan membawahi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pengadaan dan Kerjasama berganti nama menjadi Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Ekonomi berubah menjadi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Sedangkan, Asisten III akan membawahi Bagian Organisasi, Bagian Umum. Khusus Bagian Protokoler dan Humas berubah menjadi Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan. Salah satu fungsi kehumasan nantinya akan dipindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika. “Begitu juga dengan APK tupoksinya akan pindah ke Bagian Pemerintahan,” kata Evi ditemui, Selasa (1/10). Perubahan struktur di Sekretariat Daerah diberikan tenggat waktu oleh pemerintah pusat hingga akhir Desember mendatang untuk penyesuaian. Pihaknya memulai pendampingan sebagai dasar menyusun kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara. Artinya, peraturan daerah akan diubah. Evi mengatakan, pembagian tupoksi tidak ada yang tumpang tindih. Seperti Diskominfo telah mencakup fungsi kehumasan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan asistensi OPD mana yang berpotensi berkesinggungan tugas dan fungsinya. “Kominfo dengan Humas. Kominfo dan Balap sudah diinventaris supaya tidak tumpang tindih,” jelasnya. Selain itu, ada penambahan kewenangan Dinas Tenaga Kerja bertambah dengan memasukan tupoksi kesejahteran masyarakat. Tupoksi ini berdasarkan Permendagri 56 Tahun 2019, dimana Disnaker urusan berkaitan transmigrasi, penyuluhan dan lain – lain. Sehingga, tupoksi Kesra dialihkan. Evi menegaskan, kemungkinan tidak ada perubahan pejabat. Perubahan ini sifatnya hanya pengukuhan saja. “Cuman ganti nama saja. Secara personel ya sama,” demikian Evi. (cem)

Hj. Baiq Evi Ganevia

Pembatalan Rekrutmen P3K Tunggu Kebijakan Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) – Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) kabarnya dibatalkan. Pemerintah pusat hanya membuka formasi bagi calon pegawai negeri sipil. Pembatalan ini menunggu kebijakan pusat. Usulan formasi diajukan oleh Pemkot Mataram seperti disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin dikonfirmasi, Rabu (2/10) yakni 600 formasi. Masing – masing 300 untuk formasi jalur umum dan 300 formasi untuk P3K. Jatah formasi yang disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara akan diumumkan pertengah Oktober mendatang. “Sekarang belum ada jatah formasi. Kita menunggu sesuai jadwal pertengahan Oktober ini,” kata Muja. Pembatalan perekrutan P3K disampaikan dalam rapat koordinasi di Yogyakarta. Namun demikian, kata Muja, kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemkot Mataram pada posisi menunggu. “Kalau itu kan bukan kesalahan di daerah,” cetusnya. Rekrutmen CPNS tahun ini memiliki keistimewaan. Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi CPNS 2018 lalu, tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi daerah. Pelamar langsung mengikuti seleksi kompetensi bidang. Dengan syarat formasi dilamar sama. Pelamar yang memenuhi passing grade paling tinggi adalah dokter umum. Muja tidak berani memastikan apakah formasi ini masih dibuka atau tidak. Tetapi porsi kebutuhan CPNS di Kota Mataram lebih banyak tenaga pendidik yakni 50 persen, 40 persen untuk tenaga kesehatan dan 10 persen kebutuhan formasi lainnya. “Yang paling banyak itu guru,” sebutnya. Kebijakan tidak mengikuti pelamar yang telah memenuhi passing grade berpotensi menimbulkan kecemburuan bagi pelamar lainnya. Hal itu sambung Muja, menjadi ranah pemerintah pusat. Pertimbangan BKN mereka telah memiliki nilai cukup sebagai persyaratan mengikuti tahapan selanjutnya, sehingga tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi dasar. (cem)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/viq)

Tambah Bank Sampah

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

Luncurkan ’’LombokWow’’ KOPERASI Jasa Trans Usaha Bersama (KJTUB) akan meluncurkan aplikasi transporasi berbasis lokal. Namanya LombokWow. Dalam waktu dekat, aplikasi lokal ini akan diluncurkan, kata Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB, Wahyudi Wirakarsa. Aplikasi ini sepenuhnya konten lokal. Driver maupun kendaraan yang digunakan, seluruhnya harus lokal. “Kendaraannya tidak boleh menggunakan kendaraan luar,” kata Wahyudi kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (2/10) kemarin. Aplikasi lokal ini akan menambah pilihan bagi masyarakat lokal menggunakan jasa transportasi berbasis layanan dalam jaringan (daring/online). Beberapa aplikasi transportasi yang sudah ada di NTB diantaranya, grab, go car, baliWow, M-Car dan Bit-Car. “Tinggal menunggu petunjuk dari Dinas Perhubungan untuk di luncrukan,” kata Wahyudi. Aplikasi transportasi lokal ini digagas dengan tarif yang lebih murah dari aplikasi transportasi nasional yang sudah ada. Karena biayanya tak ditambah dengan biaya jasa. Seperti yang diberlakukan oleh aplikasi transporasi nasional yang disebutkan. “Biaya jasa aplikasi ditarik sebesar Rp2.000 oleh Grab dan Go Car. Biaya jasa pelayanan ini ditarik sendiri dari konsumen. Sehingga membebani konsumen, merugikan konsumen,” ujarnya. Pembebanan biaya tambahan oleh aplikasi ini dianggapnya sebagai pungutan liar (Pungli). Sebab dalam aturan penentuan biaya lain – lain pada tarif yang dibuatkan oleh pemerintah, kata Wahyudi tidak ada biaya jasa yang dibebankan. Dengan aplikasi lokal ini, biaya-biaya tambahan seperti yang dimaksudkan dipangkas. Sehingga ongkos akan lebih murah. Tanpa mengurangi kualitas pelayanan. LombokWow melibatkan driver lokal yang sudah memiliki izin operasi sebagai taksi online. Seluruh kendaraan yang digunakan juga diwajibkan telah terdaftar di Dinas Perhubungan. “Semua anggota KJTU masuk di aplikasi lokal ini,” imbuhnya. Dengan aplikasi transportasi lokal berbasis online ini, para pengemudi taksi online akan ditertibkan. Tidak diperkenankan mitra yang terdaftar di lebih dari dua aplikasi (double account). Pemerintah juga diharapkan akan menertibkan mitra-mitra yang double account. Keberadaan taksi online lokal ini, kata Wahyudi, sementara kehadirannya akan melayani angkutan dari dan ke bandara. Dari angkutan bandara ini, promo-promo akan dilakukan. Bahwa Lombok memiliki aplikasi transportasi sendiri. “Dari aplikasi ini,kita juga akan mempromosikan Lombok,” demikian Wahyudi. (bul) Wahyudi Wirakarsa (Suara NTB/bul)

Pengusaha Muslimah Tumbuh Pesat Mataram (Suara NTB) Pengusaha muslimah di NTB bertumbuh pesat. Sejalan dengan diakuinya provinsi ini sebagai destinasi wisata halal oleh dunia internasional. Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Provinsi NTB, Dra. Hj. Bau Intan mengatakan, IPEMI sudah empat tahun ini lahir di NTB. Pengusaha yang sebelumnya hanya 25 orang, telah menjadi seratusan orang, hanya di Lombok. Pengusaha muslimah yang dimaksudkan Intan ini terdiri dari seluruh bidang usaha. Dari fashion, kuliner, pertanian, perkebunan, hingga kerajinan. “Pengusaha muslim tren pertumbuhannya cukup bagus di NTB,” katanya kepada Suara NTB. Untuk memfasilitasi para anggota, IPEMI juga sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. IPEMI katanya bergerak menumbuhkan semangat berwirausaha ibu-ibu rumah tangga agar lebih produktif, mandiri, tanpa ketergantungan dari orang lain. Berbagai kegiatan di lakukan, kata Hj. Intan. Misalnya pelatihan-pelatihan wirausaha. Mengikuti seminar-seminar tentang wirausaha. Dengan menggerakkan masyarakat berwirausaha, harapannya agar seluruh potensi yang ada di provinsi ini juga ikut terangkat (dipromosikan). Ditambah lagi kegiatan-kegiatan lomba dan promosi-promosi produk. Pengusaha muslim, diidentikkan dengan standar halal yang diakui oleh internasional. Artinya, seluruh produkproduk yang dihasilkan telah melewati proses yang memastikan kehalalannya. Ditandai dengan sertifikat halal. “Produknya betul-betul bersih. Diyakini oleh semua kalangan. Tidak ada pengecualian bagi siapa saja,” ujarnya. Produk-produk yang dihasilkan anggota IPEMI juga dipastikan keamanannya. Terutama untuk produk pangan dan minuman. IPEMI bekerjasama dengan BPOM, bagaimana memproduksi makanan-makan yang layak di konsumsi. Artinya tidak berisiko terhadap kesehatan. Tren tumbunnya pengusaha muslimah ini di NTB dimodali dengan dominasi penduduk muslim yang mencapai lebih dari 90 persen. Ini potensi mengembangan wirausaha yang berbasis produkproduk halal untuk menciptakan kenyamanan bagi konsumen. Baik konsumen lokal, lebih-lebih tamu daerah (wisatawan). “Kita ingin pengusaha-pengusaha muslim ini juga maju dan tumbuh pesat. Kita sudah memiliki modal, branding daerah wisata halal. Pengakuan internasional ini harus dikuatkan dengan menyediakan produk-produk halal yang tidak diragukan siap a p u n , ” demikian Hj. Hj. Bau Intan Intan. (bul)

Terkendala Semen, Penyelesaian Proyek Berpotensi Molor Mataram (suara NTB) Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB mengungkapkan, proyek-proyek yang dilaksanakan para kontraktor berpotensi tidak selesai tepat waktu. Menyusul polemik ketersediaan semen yang sangat terbatas belakangan ini. Ketua Gapensi Provinsi NTB, Kukuh Sugiarto tak menampiknya. Kendati demikian, semangat untuk penyelesaian proyek tepat waktu tetap menjadi perioritas para kontraktor. “Sangat berpengaruh (keterbatasan pasokan semen) terhadap keterlambatan jadwal pekerjaan,” jelas Kukuh. Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (2/10) kemarin, Kukuh menjelaskan permintaan saat ini cukup tinggi. Salah satunya karena adanya kegiatan recovery pascagempa di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur. Saat ini proyek-proyek fisik di luar pembangunan rumah tahan gempa juga sedang pengerjaan struktur. Sehingga per-

mintaan semakin tinggi (dobel permintaan). Apakah kontraktor tak menyiapkan semen sebelumnya? “Kadin yang mengatur peredaran dan distribusi. Termasuk bahan-bahan bangunan untuk recovery gempa,” kata Kukuh. Meski semen ketersediaannya sangat terbatas di pasaran, tidak serta merta, kontraktor menyerah pada keadaan. Kontraktor tetap bekerja profesional. Walaupun perpanjangan waktu proyek dimungkinkan. Meski begitu, harapannya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) juga harus memahami kondisi yang terjadi saat ini. “Kelangkaan semen ini termasuk sesuatu di luar kemampuan kontraktor mengaturnya. Dan kemungkinan molor penye-

lesaian proyek itu ada,” imbuhnya. Semen adalah komoditas yang diatur secara nasional. Tidak bisa pengusaha kontraktor serta merta dapat mengubah arah distribusinya. Yang memungkinkan melakukannya adalah Kadin sebagai pengatur jalur distribusinya. Gapensi sebagai user hanya menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan kata Kukuh . Kendala ketersediaan semen ini sebetulnya sudah dipahami oleh semua pihak. Terutama pemilik proyek. Bahkan Pemprov NTB telah mendiskusikannya. Termasuk dengan Kadin. “Hanya saja, realisasi yang benar-benar nyata belum,” ujarnya. Alasan yang berkembang saat ini adalah pabrik

semen yang mengalami persoalan pada produksi harian yang tidak tercapai. Akibatnya distribusi juga ikut tersendat. “Tapi info dari pabrikan, kirakira minggu depan sudah normal. Semoga,” katanya. Yang saat ini diharapkan oleh kontraktor, adalah penataan suplai. Artinya apakah memungkinkan pengalihan distribusi, yang tadinya tidak ke NTB. Daerah yang suplainya berlebih diharapkan diarahkan pada daerah-daerah yang pembangunannya sangat mendesak. Terutama

di NTB yang sedang recovery. “Kita sudah suarakan kepada pemerintah. Ataupun kepada Kadin. Ke Gapensi pusat juga sudah. Cuma bukan jalur distribusinya kalau Gapensi. Tinggal pemerintah bisa mengakomodir yang terjadi sekarang,” imbuhnya. Secara umum, kontraktor harus berupaya menyelesaikan proyek-proyek sesuai tenggat waktu yang diberikan pemilik proyek. (bul)

Kukuh Sugiarto (Suara NTB/bul)

Perajin Batik Sasambo Berharap Konsistensi Kebijakan Pemerintah Mataram (Suara NTB) Perajin Batik Sasambo agak lega, ada perhatian pemerintah untuk mempertahankan industri rumahan ini melalui keberpihakan kebijakan. Melalui momentum Hari Batik Nasional, pemerintah daerah diharapkan tetap konsisten pada kearifan lokal. Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Seluruh karyawan dari instansi pemerintah dan swasta pada setiap tanggal 2 Oktober setiap tahun kompak mengenakan batik. Batik di Indonesia dikenal sebagai warisan yang telah diakui dunia. Dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Di NTB, batik Sasambo sejak hampir sepuluhan tahun terakhir tenar. Nama Sasambo adalah penggabungan dari tiga suku besar yang mendiami provinsi Bumi Gora ini. Sasak, Samawa dan Mbojo. Ada beberapa perajin batik Sasambo di NTB. diantaranya, Sasambo Bumi Gora di Labuapi, Lombok Barat, Sasambo Rembitan di Rembitan, Pujut Lombok Tengah. Sasambo Jaya Abadi di Pringgasela Lombok Timur. Ada juga dua perajin di Pulau Sumbawa. L. Darmawan, pemilik Sasambo Bumi Gora mengemukakan, sampai saat ini para perajin yang dipekerjakannya sedang menyelesaikan pesanan yang sudah masuk. Tiga minggu terakhir, pesanan yang masuk ke tempatnya sebanyak 650 potong. Ditambah 180 potong untuk seragam mengikuti STQ di Lombok Barat, kemudian pesanan dari SMK dan lainnya. Total lebih dari 1.500 potong pesanan masuk dari Bulan September. “Pesanan dari publik umumnya. Dari instansi, pemerintah, masyarakat, UKM. Ini bisa memberikan kontribusi kepada peserta yang magang. Kontribusi keterampilan dan belajar bekerja terutama sekali,” kata L. Darmawan kepada Suara NTB. Menurut pengampu mata pelajaran Kriya di SMK 5 Mataram ini, apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah agar menggunakan busana baik batik maupun tenun lokal turut mendongkrak permintaan. Setelah beberapa waktu belakangan permintaan anjlok. Disebabkan kelesuan ekonomi dan pascagempa tahun 2018 lalu. Karena itu, diharapkan agar imbauan pemerintah daerah ini oleh masyarakat secara umum diindahkan dan tidak merasa terpaksa. Batik Sasambo memiliki karakter dan kekhasan sendiri. Batik lokal ini telah keluar dari pakem batik dari Pulau Jawa. Sehingga banyak disukai hingga ke luar dareah. Karena memiliki karakter sendiri. “Pesanan batik yang 650 potong itu dipesan untuk PU pusat yang akan digunakan pada kegiatan seminar nasional tentang bendungan di Makassar,” terangnya. Dukungan Pemprov NTB, dalam hal ini kebijakan kepada para IKM batik diharapkannya secara terus menerus, konsisten mengimbau institusi yang ada di lingkup provinsi ini menggunakan batik lokal pada setiap moment resmi.

(Suara NTB/bul)

MEMBATIK - Kegiatan membatik di Sasambo Bumi Gora di Bale Lumbung Labuapi, Lombok Barat. Misalnya saat rakor. Kata Lalu Darmawan agar tetap diimbau menggunakan kearifan lokal. Dengan demikian, lebih memberikan semangat kepada perajin batik lokal. Masyarakat juga terdorong menggunakan produk lokalnya. Membatik Sasambo, kata Lalu Darmawan tidak hanya berbicara soal produk yang dikomersilkan. Lebih luas dari itu, dengan Batik Sasambo sebagai penyangga budaya untuk melestarikan budaya lokal. Dengan membatik, potensi lokal juga dipromosikan melalui motif-motifnya. Misalnya motif kangkung, cabai, lumbung, motif padi, motif sapi sebagai program unggulan Bumi Sejuta Sapi, presean, dan lainnya. “Mudahan tetap bisa didukung. Baik kepada pembatik lama, maupun IKM batik yang baru muncul. Kita minta tetap didampingi,” harapnya. Batik Sasambo telah dijadikan oleh-oleh bagi tamu-tamu daerah yang berkunjung. Ini menjadi sinyal positif bagi para pembatik lokal, demikian Lalu Darmawan. (bul)

(Suara NTB/ist)

Rehabilitasi Irigasi di Mataram Dianggarkan Rp4 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram menganggarkan Rp4 miliar pada proses rehabilitasi beberapa irigasi di Mataram. Proses rehabilitasi irigasi berlangsung hingga November 2019. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Miftahurrahman mengatakan, pada proses rehabilitasi irigasi di Mataram, pengerjaannya rata rata sudah melampaui target yang ada. “Kan kontraknya itu masih sampai November. Lokasi perbaikan di sekitaran DI

Halaman 3

(daerah irigasi) sekitar Mataram,” jelasnya, Rabu (2/10) kemarin. Proses rehabilitasi ini, jelas Miftah, beberapa lokasi seperti di Sayang-Sayang, Cakranegara, sampai Rembiga dan sekitarnya terus dilakukan. Dinilai Miftah, proses rehabilitasi ini demi memperlancar aliran air ke sawah-sawah di Mataram. “Sesuai dengan hasil pemilihan kriteria kementerian, kalau DAK kan memang harus dalam kondisi rusak dan kedua mengoptimalkan fungsinya. Fungsi saluran dan irigasi itu sendiri karena kondisinya yang sudah rusak, banyak juga saluran dipenuhi tanah,” katanya.

Proses rehabilitasi ini, Dinas PUPR Kota Mataram menggelontorkan anggaran Rp4 miliar. “Karena itu menyesuaikan lebarnya. Target progresnya sudah melampaui batas alhamdulillah,” kata Miftah. Lanjut Miftah, beberapa irigasi di Mataram akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Dia berharap, beberapa irigasi bisa optimal kembali. Karena parameter rehabilitaasi adalah untuk mengembalikan fungsi irigasi. “Ini jelas langsung berkaitan dengan memperlancar aliran air,” paparnya. “Itulah tujuannya, sudah lebih optimal dalam rangka mengalirkan

dalam posisi saat ini masih ada sawah kita di Mataram yang butuh air. Fungsinya kan memperlancar aliran air ke sawahsawah di Mataram. Karena masih banyak sawah kita membutuhkan air,” imbuhnya. Sebagai DI, Kota Mataram termasuk dalam tiga daerah DI yang mendapat program rehabilitasi irigasi. “Mataram termasuk ke dalam DI. Nah perseis tahun ini, sisanya tinggal satu yang akan kita tangani ke depan, itu saja. DI mana yang rusak, sekarang kita tunggu hasil survei di lapangan,” tutupnya.(viq)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

Mundur dari KONI ANGGOTA DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., memilih mundur dari jabatan Wakil Ketua KONI Kabupaten Lombok Utara (KLU). Keputusan itu diambil lantaran kesibukannya sebagai anggota DPRD NTB tidak memungkinkannya bisa maksimal mengurus organisasi keolahragaan di KLU. Sudirsah kepada wartawan, Rabu (2/10), mengaku, surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada KONI NTB, tertanggal 27 September 2019. Dalam surat itu, (Suara NTB/ist) ia menyatakan untuk mundur Sudirsah Sujanto sebagai pengurus. Sudirsah menegaskan, pengunduran dirinya tidak berkenaan dengan polemik rangkap jabatan sebagai anggota Dewan dan sebagai Wakil Ketua KONI KLU. Sebaliknya ia mempertimbangkan tingkat mobilitas di legislatif Udayana yang begitu padat, sehingga tidak memungkinkan untuk membagi waktu menjalankan organisasi KONI. “Saya ingin fokus mengawal masyarakat di dua kabupaten, Lombok Barat dan Lombok Utara yang saya wakili. Jadi bukan karena persoalan boleh dan tidak boleh (rangkap jabatan),” ujarnya. Politisi Partai Gerindra ini meyakinkan, perhatiannya terhadap dunia olahraga tidak akan hilang meskipun mundur dari KONI. Secara politis, ia di legislatif Provinsi akan mendorong adanya perhatian pemerintah untuk dunia olahraga. “Apalagi di dewan KLU, kita punya 5 kursi yang bisa mengontrol kebijakan berkaitan dengan kemajuan olahraga,” sambung Ketua DPC Gerindra KLU ini. Pernah merasakan jabatan sebagai pimpinan DPRD Lombok Utara, Sudirsah menyadari betul tingkat kesibukan sebagai pimpinan bertambah daripada menjadi anggota biasa. Terlebih lagi, masyarakat di Lombok Utara dan Lombok Barat merupakan korban gempa dalam jumlah yang lebih banyak dari daerah lain. Selain itu, kemarau panjang saat ini menempatkan warga berada pada kondisi kekeringan dan kekurangan air bersih. Pascamundurnya ia dari KONI KLU, Sudirsah berharap dunia olahraga KLU bisa berjalan sesuai visi dan misi awal, yakni memajukan KLU salah satunya melalui prestasi olahraga. “Sebelum di Wakil Ketua KONI saya juga menjadi Ketua PASI, tetapi sekarang ini masa jabatannya sudah habis. Harapan kita, olahraga KLU bisa tetap berprestasi,” tandasnya. (ari)

”Hearing” RTG, Dewan KLU Didesak Bentuk Pansus Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rumah Tahan Gempa (RTG). Desakan tersebut dilayangkan peserta hearing sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) di Kantor DPRD KLU, Rabu (2/10). Ketua Kasta Lombok Utara, Asmayandi, menegaskan kalangan LSM baik dari Kasta, LUCW, Amati dan GR10000, rutin menerima laporan dari kelompok masyarakat (pokmas). Banyaknya persoalan yang masuk membuat pihaknya harus menyaring persoalan untuk dijadikan skala prioritas penyampaian kepada DPRD. Ia mencontohkan, persoalan penting adalah dugaan intimidasi dikeluarkan dari anggota pokmas apabila tidak mengikuti arahan pengurus pokmas. Ada pula dugaan monopoli pokmas oleh oknum aplikator. “Temuan kami di lapangan, ada 14 pokmas ditangani oleh satu perusahaan aplikator dan semua (RTG anggota pokmas) bermasalah,” kata Andi. Anehnya lagi, sambung dia, persoalan RTG di anggota pokmas bermasalah itu tidak dilaporkan. Dari aparat pemda tingkat dusun, desa hingga kabupaten, seolah tidak bergeming. Diharapkan Kasta KLU, DPRD bersikap tegas mengontrol melalui kewenangannya di lembaga legislatif. Dewan KLU diharapkan membentuk Pansus RTG. “Kami mendesak dewan membentuk panitia khusus (oansus) kaitan dengan rumitnya persoalan pembangunan RTG. Saya yakin, pansus akan menemukan banyak permasalahan lapangan. Apabila tidak ada tanggapan terkait Pansus, maka kami akan mengambil jalan kiri, yaitu demo besarbesaran,” ancamnya. Sementara, Ketua Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) KLU, H. Tarpi’in, menilai pengawalan terhadap progres pembangunan RTG sangat minim. Terbukti, penyelesaian RTG baik oleh aplikator maupun secara swadaya sangat lamban. Persoalan kekurangan material adalah satu hal yang harusnya disikapi. Namun lebih dari itu, kualitas RTG dan dugaan keterlibatan oknum-oknum yang bermain dibalik kesepakatan skema pekerjaan cukup berdampak terhadap RTG. “Ada oknum yang membawa kabur uang pokmas, tidak ditangani secara tegas. Ada juga oknum aplikator yang berani bekerja tanpa kejelasan nomor rekening dan SPK. Dugaan kami pasti ada oknum yang memfasilitasi sampai Aplikator turun melakukan peletakan batu pertama,” cetusnya. Kehadiran LSM kali ini, menurut Tarpi’in, tidak lain untuk memberi masukan terhadap banyak masalah lapangan. Mencari solusi terhadap persoalan itu, maka harus dibentuk Pansus oleh DPRD. “Kalau oknum Pjs Kades sebagai penyalur material tidak masalah, tapi ada aturan main yang harus dipedomani bersama. Jangan sampai ada keterlibatan, oknum tersebut sehingga ia keluar dari kewenangannya,” tandasnya. Menjawab tuntutan hearing, Wakil Ketua II DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., menjelaskan seluruh masukan AMPELU telah dicatat. Selanjutnya, Dewan akan membahas desakan membentuk Pansus pada rapat DPRD. “Setelah hearing ini, saya akan minta kawan-kawan dewan untuk membahas permintaan masyarakat terkait pembentukan Pansus RTG, atau mengambil langkah lainnya. Sebab, Pansus memiliki batas waktu dalam bekerja, sementara persoaln RTG saya kira tidak selesai setahun, dua tahun,” terangnya. Ia melanjutkan, Pansus bisa saja disepakati oleh fraksifraksi. Hanya saja, limit waktu kerja terbatas ikut membatasi ruang gerak, sehingga dimungkinkan tidak semua persoalan bisa didalami secara detail. “Pansus sangat mungkin dibentuk, saya juga akan pelajari batasannya apa saja. Kemungkinan hanya mendalami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dan saya rasa itu tidak masalah,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

HEARING - AMPELU KLU saat hearing dengan DPRD terkait pembangunan RTG, Rabu (2/10).

Halaman 4

Pemda KLU Putus Fasilitator Luar Tanjung (Suara NTB) Surat Gubernur NTB kepada bupati/walikota untuk membiayai honor fasilitator disikapi positif oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemda telah menyiapkan usulan Rp13 miliar untuk membiayai tenaga fasilitator. Hanya saja, pembiayaan tenaga fasilitator dari APBD Kabupaten tersebut memiliki konsekuensi. Di mana, Pemda tidak akan melanjutkan kontrak tenaga fasilitator yang selama ini digunakan BPBD NTB, melainkan akan memanfaatkan tenaga lokal Lombok Utara. “Rencana kita seperti itu, karena dana dari kita maka kita berhak untuk menentukan

siapa yang direkrut,” kata Asisten II Setda KLU, Ir. H. Hermanto, Rabu (2/10). Menguatkan wacana itu, Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., mengakui pendanaan honor fasilitator RTG telah direncanakan dan akan diusulkan pada KUA PPAS RAPBD 2020. Dana tersebut sejumlah Rp 13 miliar. “Fasilitator yang sudah ber-

jalan dibiayai dari DSP melalui BPBD NTB. Adanya Surat Gubernur kemarin yang meminta pendanaan honor fasilitator dari APBD, maka kita juga akan melakukan perubahan rekrutmen,” ujar Hery. Adapun perubahan kebijakan dimaksud adalah, besaran biaya honor fasilitator tidak sebesar Dana Siap Pakai (DSP) Rp4 juta per bulan,

tetapi lebih rendah yakni Rp 2,5 juta per orang per bulan. Jumlah tenaga fasilitator tetap yakni 291 orang. Menyikapi situasi pascagempa, Bappeda KLU, tegas Hery, menginginkan penganggaran pendampingan RTG sejalan dengan recovery ekonomi warganya. Artinya, Rp 13 miliar honor fasilitator dapat dinikmati oleh kalangan putra-putri KLU yang berstatus menganggur. “Syarat rekrutmen akan kita susun, setelah itu dibintek susun RAB bagi yang lulus. Mereka juga kita minta

aktif mengawasi warga selama proses pembangunan, sehingga kualitas RTG tidak banyak dikeluhkan,” jelasnya. Menurut Heryanto, recovery RTG simetris dengan recovery ekonomi akan menguntungkan bagi perputaran ekonomi. Dengan asumsi pendampingan selama dua tahun, maka akan ada dana Rp 26 miliar yang berputar di daerah selama dari kalangan fasilitator lokal saja. “Standar harga kita lebih rendah tapi putra daerah. Wacana ini sudah disampaikan ke bupati dan beliau setuju,” pungkasnya. (ari)

DLHK Optimis Proyek TRS Tuntas Sesuai Kontrak

(Suara NTB/yon)

BATU PERTAMA - Peletakan batu pertama pembangunan gedung Provost dan ruang patsus Polres Lotim, Rabu (2/10).

Pemkab Lotim Hibahkan Pembangunan Tambahan Gedung Polres Selong (Suara NTB) Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kenyamanan, Polres Lombok Timur (Lotim) kembali membangun gedung yang dihajatkan untuk gedung Provost dan ruang Patsus. Pembangunan gedung ini merupakan hibah dari Pemkab Lotim. Peletakan batu pertama dilakukan, Rabu (2/10) dilakukan Kapolres Lotim AKBP Ida Bagus Made Winarta,SIK, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin, Sekda Pemda Lotim, H. Rahman Farly, Ketua DPRD Lotim Murnan dan jajaran Forkopimda lainnya. Pada kesempatan itu, Kapolres Lotim Ida Bagus Made Winarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Pemda Lotim dan jajarannya yang telah membantu dengan diberikan hibah bangunan ini. Menurutnya, bangunan ini diajukan karena ban-

gunan sebelumnya sangat tidak nyaman dengan kondisi yang sempit, sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Adapun luas bangunan ini sekitar 120 meter persegi yang terdiri dari 4 ruang kerja dan 1 patsus bagi personel yang melakukan pelanggaran. “Kami berharap dengan dibangunnya bangunan ini pelayanan masyarakat terkait pengaduan masyarakat dapat lebih maksimal,”jelasnya. Sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lotim, Kapolres menegaskan akan tetap mendukung program kerja Pemda Lotim, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM, menyampaikan dengan azas kebersamaan dan kesetaraan Pemda Lotim telah memberikan bantuan se-

cara merata di semua pihak, meski sedikit diharapkan dapat berarti bagi semua. Atas nama Pemda Lotim kepada seluruh instansi vertikal mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kerjasamanya selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Lotim. Bupati berharap, kerjasama terus berlanjut siapapun pemimpinnya yang salah satunya dalam menyelesaikan permasalahan tambang galian C yang ada di Kabupaten Lotim. Misalnya masalah narkoba dan miras juga tidak terlepas dari pengawalan Polri, diharapkan pemberantasan terus di tingkatkan dalam rangka melindungi generasi muda. Semoga sinergitas ini terpelihara dengan baik dan diharapkan dengan pembangunan ini dapat menambah manfaat khususnya untuk Polres Lotim ke depannya. (yon)

Selong (Suara NTB) Pengerjaan Taman Rinjani Selong (TRS) yang terletak di jantung Kota Selong kembali dikerjakan. Proses revitalitasi dipastikan tuntas sesuai kontrak yang sudah ditentukan pada bulan Desember 2019 mendatang. Sementara untuk saat progres pengerjaan taman sudah mencapai 35 persen. Disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Ir. H. Marhaban, bahwa dalam pengerjaan proyek ini, pemerintah daerah melalui DLHK Lotim mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar. Nilai dari anggaran tersebut jauh mengalami pengurangan dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp5 miliar. Adapun untuk perbaikan dari Taman Rinjani Selong ini akan diubah total dan disesuaikan dengan padatnya rutinitas masyarakat di taman, khususnya saat kegiatan Hultah NWDI. Untuk itu, dalam desain perubahan taman ini nantinya akan memperbanyak akses pejalan kaki atau jogging track. Sementara posisi bunga dan taman sejenisnya dikurangi. “Apabila bunga diperbanyak, maka dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada bunga itu sendiri,” jelasnya. Inilah salah satu yang menon-

jol pada perubahan desain TRS. Kendati pengurangan tanaman bunga, mantan Kepala Dinas PUPR Lotim ini mengaku bahwa hal tersebut tidak mengurangi keasrian dari TRS. Pasalnya di taman itu sudah terdapat sejumlah pohon-pohon yang tinggi yang membuat taman asri dan pantas disebut ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk air mancur tetap dibangun. Dari desain awal air mancur hanya ditaruh pada posisi tengah, sementara pada desain yang terbaru akan ditempatkan juga di bagian pinggir. “Jadi air mancur kita perbanyak. Ada di bagian pinggir dan di tengah. Khusus di bagian tengah akan disertakan dengan tempat duduk,”terangnya. Pembenahan TRS, lanjut Marhaban menjadi prioritas Pemkab Lotim karena letaknya yang berada di pusat Pemkab Lotim sangat strategis bagi masyarakat maupun pegawai untuk menikmati jam istirahat. Termasuk dapat digunakan tempat belajar oleh dunia pendidikan. “Untuk pintu masuk akan dibuat empat koridor. Tidak satu koridor seperti saat ini,”sebutnya. Disampaikan lebih jauh, penganggaran saat ini menyesuaikan dengan eksistensinya. Untuk itu wajah TRS diyakini tidak akan mengecewakan, terutama melihat dari desainnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kepala Dinas LHK Lotim, H. Marhaban, menunjukkan desain terbaru TRS yang saat ini sudah memasuk tahap lelang di ULP.

Pemkab Lotim Segera Korban Gempa di Montong Gading Jaring Direksi BUMD Masih Tinggal di Tenda

Korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading Lombok Timur (Lotim) butuh bantuan. Selain bangunan hunian sementara (huntara). Korban gempa juga membutuhkan bantuan logistik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, kondisi itu dikarenakan banyak masyarakat yang tinggal di tenda seiring jumlah hunian sementara (huntara) masih minim. UNTUK pembangunan rumah tahan gempa (RTG), informasinya belum ada kejelasan penanganannya terhadap korban gempa yang terletak di kaki Gunung Rinjani ini. Adapun dari pendataan awal, jumlah KK yang terdampak gempa sebanyak 7.059 KK baik rusak berat, sedang dan ringan. “Kita miris melihat kondisi masyarakat kita. Masih banyak yang tinggal di bawah-bawah tenda,” terang Kades Pesanggrahan, H. Badrun. Ditegaskannya kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakatnya berupa pembangunan huntara. Apabila pembangunan huntara tidak dipercepat, dikhawatirkan masyarakat dapat terkena penyakit. Terlebih wilayah korban gempa baik di Desa Pesanggrahan, Pringgajurang, Perian dan beberapa desa lainnya yang terdampak di wilayah Kecamatan Montong Gading

(Suara NTB/yon)

BUTUH BANTUAN - Salah satu masyarakat duduk di depan rumahnya yang roboh akibat gempa beberapa waktu lalu. Hingga saat ini belum ada kejelasan dalam pembangunan hunian tetap mereka. ini suhu udaranya cukup dingin, karena berada di bawah kaki Gunung Rinjani. “Kebutuhan mendasar adalah huntara, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menjelaskan, untuk pembangunan huntara yang perlu diperhatikan antara kesiapan masyarakat untuk mengungsi, lokasi pengungsi yang disiapkan oleh camat dan pemerintah desa. Sehingga ketika sudah ada huntara, maka disiapkan pula dapur umum. Sedangkan ketika masyarakat tetap bertahan di kawasan rumahnya menggunakan tenda terpal, maka akan diberikan spandek

dan material lainnya untuk membangun huntara dengan cara bergotong royong. “Kalau masyarakat ingin membuatkan huntara dekat rumahnya maka diberikan bahan sehingga pembangunannya gotong royong untuk pembangunan,” jelasnya. Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, mengklaim pendistribusian bantuan logistik terhadap korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading tetap dilakukan. Dari Dinas Sosial, katanya, akan memenuhi segala kebutuhan mendasar masyarakat, terutama ketika ada permintaah. “Tetap kita perhatikan. Pendistribusian logistik tetap,” singkatnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat ini akan menjaring direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Lotim H. Rumaksi Sjamsudin saat menerima perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Rabu (2/10). Wabup menjelaskan, kondisi BUMD yang ada di Lotim saat ini, termasuk penyertaan modal yang diberikan pemerintah. Menurutnya, BUMD yang berstatus Perusahaan Daerah (PD) berorientasi pada bidang sosial, sementara yang berstatus perseroan terbatas (PT) lebih memiliki profit oriented. Terkait posisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim, wabup mengaku, belum mampu melayani masyarakat Lotim secara menyeluruh. Namun, direncanakan adanya penambahan jaringan baru khusus wilayah selatan. Hal ini mengingat kesulitan warga di wilayah selatan untuk mengakses air bersih. Kaitannya den-

gan itu, Pemda akan memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp4 miliar. Pemerintah juga melakukan pembebasan mata air di wilayah utara untuk menyokong kebutuhan air wilayah selatan. Pemerintah, kata wabup, memiliki komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya ia berharap agar BUMD yang ada dan belum dapat memberikan dividen tidak menambah beban dengan mengalami kerugian. “Apa yang disampaikan para mahasiswa ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tetap dalam koridor visi misi yang telah ditetapkan,”katanya. Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Lotim, M. Azlan, SE., menyampaikan rencana uji kepatutan dan kelayakan untuk direksi BUMD sudah disusun drafnya dan akan dilaksanakan secara terbuka. Uji kepatutan dan kelayakan ini melibatkan tim independen dari berbagai unsur. Ia menargetkan bulan Oktober ini kegiatan tersebut dapat dijalankan. (yon)

(Suara NTB/yon)

TERIMA - Wabup Lotim, H. Rumaksi, menerima perwakilan mahasiswa terkait masih adanya direksi BUMD yang dijabat Plt.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

Halaman 5

Tak Kunjung Dibangun Investor

INSPEKTORAT Lombok Barat (Lobar) diminta oleh Kejaksaan untuk melakukan audit khusus terhadap persoalan dugaan pungutan liar (pungli) program prona di Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Inspektorat pun sudah menindaklanjuti permintaan kejaksaan ini dengan menurunkan tim melakukan audit ke desa setempat. Hasil audit khusus ini sendiri akan segera diserahkan Inspektorat ke Kejaksaan, kemungkinan penyerahan akan dilakukan pekan ini atau paling lambat pekan depan. “Minggu – minggu ini selesai audit, dan kita serahkan hasilnya ke Kejaksaan,” kata Sekretaris pada Inspektorat Lobar, H. Bagus Dwipayana kemarin. Dikatakan, tim auditor sudah turun ke desa untuk melakukan audit. Tim ini diberikan waktu 10 hari menyelesaikan audit, namun belum bisa selesai, karena harus memanggil para pihak terkait dan audit ini pun diperpanjang. Pihaknya menargetkan pekan ini atau paling lambat pekan depan audit ini bisa selesai. Lalu hasilnya bisa diserahkan ke kejaksaan. Saat ini tim tengah membuat kesimpulan hasil audit ini, sebab harus memadukan keterangan warga dan beberapa pelapor. Terkait anggapan warga bahwa masalah ini mandek di Inspektorat, menurut dia bukan mandeknya di Inspektorat. Warga, kata dia, melaporkan masalah ini ke Kejaksaan, lalu Inspektorat menerima pelimpahan dari kejaksaan untuk meminta dilakukan audit. Proses audit ini, ujarnya, tidak mungkin bisa cepat, karena harus memanggil para pihak terkait. Pihaknya sudah memanggil warga, mantan kades, kades dan kadus. Dari hasil pemeriksaan terhadap warga ini, ada yang memang mengaku dipungut. Namun ada juga yang mengaku tidak tahu persoalan yang dilaporkan ke Kejaksaan. (her)

H. Bagus Dwipayana

BPN Lobar Ajukan Sejumlah Lahan Terindikasi Telantar Giri Menng (Suara NTB) BPN Lombok Barat (Lobar) mengusulkan lahan di sejumlah lokasi di Lobar menjadi lahan terindikasi telantar. Lahan yang sudah dikuasai investor ini diusulkan menjadi lahan terindikasi telantar lantaran belum digarap oleh investor. Pihak BPN sudah mengusulkan lahan terindikasi telantar ini ke kementerian. “Ada beberapa lahan yang terindikasi telantar kami usulkan ke pusat, sudah ada beberapa melalui tahapan-tahapan tertentu untuk pengusulan, masih dalam proses,” kata Kepala BPN Lobar I Made Arya Sanjaya, SH.,MH., Rabu (2/10). Dikatakan, pihak BPN sebatas mengusulkan namun yang memutuskan di kementerian. Yang jelas pihaknya sudah mengusulkan beberapa titik lahan di Lobar. Dasar usulan ini kata dia, pihak pemegang hak baik itu izin penguasaan lahan, namun tidak dipergunakan sesuai dengan komitmen. Beberapa di antaranya yang diusulkan tengah dalam proses tahapan-tahapan. Usulan ini, jelas dia, sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir sebelum ia menjabat sebagai Kepala BPN. Ter-

kait berapa yang diusulkan, pihaknya belum tahu persis, termasuk ia belum mengecek apakah lahan yang diusulkan ini di kawasan atau bukan di kawasan wisata. Untuk penetapan lahan telantar ini butuh waktu lama, karena prosesnya harus teguran 1, 2 sampai 3. Hal ini mengacu peraturan pemerintah tentang penanganan tanah telantar. Ia menambahkan, untuk mencegah lahan telantar di Lobar ke depan pihaknya akan bersinergi dengan pemda terkait dengan penguasaan lahan, pemberian izin. Warga di kawasan wisata Pangsing Sekotong, Samsudin mempertanyakan izin HGB atas nama perusahaan di kawasan wisata Meang. Menurut pada lahan yang diterbitkan HGB ini ada banyak lahan

warga yang juga terkena. “HGB ini tidak jelas, karena kalau HGB kan seharusnya ada pembangunan tapi sampai saat ini belum ada,” keluh dia. Informasi yang diperoleh HGB yang mulai berlaku sejak 1992 sampai berakhir 2012 silam belum juga ada pembangunan. Pihaknya pun mempertanyakan sejauh mana komitmen pemda mengembangkan kawasan wisata setempat. Seharusnyakawasan ini lebih prioritas, karena dekat dengan KEK Mandalika. Sebagai penyangga KEK, daerah ini harus serius dikembangkan. Sebab jangan sampai warga di sana gigit jari ketika KEK berkembang. Sementara itu, Asisten II Setda Lobar Hj Lale Prayatni menegaskan Pemda Lobar akan mengambil langkah tegas

(Suara NTB/kir)

TURUN - Tim dari Ombudsman RI Perwakilan NTB, saat turun ke RSUD Praya, Rabu (2/10).

I Made Arya Sanjaya

Loteng Target Juara Umum

Serap Keluhan Masyarakat

Praya (Suara NTB) Tim Ombusdman RI Perwakilan NTB, sejak dua hari terakhir mulai turun ke Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) guna menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat terkait persoalan yang dihadapi, terutama soal pelayanan publik yang diberikan pemerintah di daerah ini. Yang menjadi sasaran kunjungan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. “Jadi mulai kemarin (Selasa, red) kita bersama tim sudah turun ke Loteng. Menyerap aspirasi dan kelurahan masyarakat, terkait kualitas pelayanan publik di daerah ini, khususnya yang ada di Disdukcapil Loteng dan RSUD Praya,” sebut Asisten Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rasyid Ridho, kepada Suara NTB, Rabu (2/10). Selain itu, tim juga melakukan sosialisasi terkait keberadaan Ombudsman RI Perwakilan NTB, termasuk tugas dan fungsinya, sehingga pemahaman masyarakat terkait Ombudsman bisa semakin baik ke depan. “Selama ini masih banyak masyarakat yang belum tahu soal Ombudsman. Termasuk tugas serta fungsi. Melalui kesempatan inilah kita perkenalkan,” terangnya. Selama dua hari turun ke Loteng, Ridho mengaku banyak mendapat masukan termasuk keluhan dari masyarakat. Misalnya, soal pelayanan di RSUD Praya. Di mana masyarakat atau pasien rumah sakit harus menunggu sampai berjam-jam untuk mendapat pelayanan kesehatan, karena keterbatasan jumlah loket layanan yang disiapkan oleh manajemen RSUD Praya. “Tadi ada masyarakat yang mengeluh, harus antre lama untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan. Karena terbatasnya jumlah loket pelayanan bagi pasien poli,” tambahnya. Termasuk soal petugas jaga ataupun petugas medis yang kurang ramah dalam melayani masyarakat atau pasien RSUD Praya. Catatan ataupun masukan yang diserap itu nantinya, akan ditindaklanjuti ke pihak manajemen RSUD Praya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. “Apa yang menjadi keluhan dan asprasi masyarakat ini tentu tidak bisa diabaikan. Harus ditindaklanjuti, demi peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Praya ke depan,” imbuhnya. Pihaknya sengaja turun ke Disdukcapil Loteng serta RSUD Praya, karena dua lembaga pemerintah tersebut yang paling bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Selain itu, selama ini pihaknya memang banyak mendapat keluhan dari masyarakat dari dua instansi tersebut, sehingga pihaknya akan lebih banyak turun di instansi tersebut. “Instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik memang banyak. Tapi yang banyak keluhan atapun laporan muncul selama ini dari Disdukcapil Loteng dan RSUD Praya. Jadi memang perlu pengawalan lebih intensif kedua instansi ini ke depan,” tandas Ridho. (kir)

melakukan langkah itu, pihaknya akan menyurati semua investor yang berinvestasi di Lobar. Pihaknya akan mengumpulkan para investor untuk menanyakan sejauh mana komitmen mereka. Kalau tidak ada komitmen kata dia, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas. (her)

MTQ Tingkat Provinsi

(Suara NTB/dok)

Ombudsman RI NTB Turun ke Dukcapil dan RSUD Praya

terhadap investor nakal yang mentelantarkan lahan yang sudah diperoleh izinnya. Pihak Pemda akan memberikan teguran keras kepada para investor yang banyak menelantarkan lahan di kawasan wisata agar segera beraktivitas. Rencananya, pihak pemda juga akan memanggil mereka. Jika langkah ini tak mempan juga, maka pemda mengancam akan mencabut izin investor nakal dan mengajukan lahannya sebagai lahan terindikasi terlantar ke pihak BPN. “Langkah tindak yang tegas akan dilakukan Pemda. Salah satunya dengan melayangkan surat teguran kepada investor. Tidak itu saja, pemda akan memberikan sanksi tegas berupa pengajuan lahan telantar ke BPN hingga pencabutan izin,” tegas dia. Namun sebelum

(Suara NTB/her)

Audit Khusus Dugaan Pungli Prona

(Suara NTB/kir)

INSPEKSI PASUKAN - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT melakukan inspeksi pasukan saat pembukaan TMMD ke 106 di Lapangan kopang, Rabu (2/10).

TMMD Sasar Dua Kecamatan di Loteng Praya (Suara NTB) Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng) tahun ini menggelar kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke 106 selama sebulan ke depan. Sasarannya adalah Kecamatan Kopang dan Janapria. Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, di Lapangan Umum Kopang, Rabu (2/10). Selama kegiatan TMMD, jajaran Kodim 1620/ Loteng menerjunkan puluhan personel untuk membantu masyarakat di daerah sasaran, seperti membangun jembatan, perbaikan rumah tidak layak huni, pembukaan jalan baru serta kegiatan non fisik lainnya. “TMMD ini merupakan

bentuk kepedulian TNI kepada rakyat,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Artinya, TNI tugasnya tidak hanya menjaga kedaulatan negara atau pun berperang. Tetapi bisa juga membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan sosial. Masyarakat , tambahnya, juga harus bisa ikut aktif membantu TNI dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diemban selama kegiatan TMMD. “Jangan kemudian karena ada TMMD, masyarakat hanya berdiam diri. Tetapi harus bisa bersinergi menyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan, kegiatan TMMD ada kegiatan bersama dengan melibatkan berbagai unsur yang ada, termasuk pemerintah daerah. Di mana, fokus utama yang dihadapi, bagaimana membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur fisik ataupun persoalan sosial. Dengan begitu diharapkan, keberadaan TNI bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah. “TMMD itu bukan hanya soal membangun jembatan atau membuka jalan. Tetapi juga bagaimana membangun karakter masyarakat,” ujarnya. (kir)

Pemkab Bantul Belajar Penanganan Stunting di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) tak henti-hentinya dikunjungi oleh daerah lain yang ingin belajar penanganan stunting. Sebelumnya lembaga internasional, nasional dan perguruan tinggi menjadikan Lobar sebagai lokasi belajar penanganan penyakit tubuh pendek ini. Kali ini, giliran Pemkab Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang datang belajar penanganan stunting di Lobar. Alasan Pemkab Bantul memilih Lobar sebagai lokasi belajar, karena keberhasian Pemda Lobar dalam menurunkan kasus stunting yang sangat signifikan dalam waktu yang terbilang cukup cepat. Pemkab Bantul akan mengadopsi bagaimana regulasi dan penerapan penanganan stunting di Pemkab Lobar. Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra di sela-sela menerima kunjungan jajaran Pemkab Bantul mengatakan, Pemkab Bantul belajar penanganan stunting ke Lobar, karena sebagai salah satu kabupaten di Indonesia Lobar awalnya memiliki kasus stunting yang sangat tinggi. Sehingga Lobar pun menjadi salah satu lokus 100 kabupaten/kota di Indonesia. “Melihat progres penanganan stunting yang berhasil kita tekan sangat signifikan, dan banyak pihak bahkan beberapa Negara belajar ke Lobar dalam penanganan stunting maka mereka (pemkab Bantul) tergerak be-

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Kepala Dikes Lobar H. Rachman Sahnan Putra dan jajaran saat menerima jajaran Pemkab Bantul Yogyakarta yang belajar penanganan stunting di Lobar. lajar apa yang dilakukan pemda Lobar dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Lobar,” kata Rachman. Dalam hal ini, ujarnya, mereka sudah turun ke Desa Batu Mekar melihat langsung bagaimana upaya-upaya desa dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Mereka pun sangat kagum, karena kades, kader sampai jajaran PKK paham tentang stunting. Sehingga tren penurunan stunting di desa itu sangat signifikan. Begitu juga mereka kagum dengan progress penanganan di Lobar, di mana tahun 2007 jumlah kasus stunting mencapai 49,8 persen berhasil ditekan menjadi 25.2 persen (2019). “Mereka akan belajar selama 5 hari di Lobar, mereka akan datang di beberapa lokus, ke desa, puskesmas, dan Dikes,” jelas dia.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Bantul, Suparman mengatakan dalam hal penanganan stunting ini butuh keterpaduan lintas sektor antar OPD. “Kami melihat Pemda Lobar berhasil dalam penanganannya, karena itu kami ingin belajar dalam penanganan stunting ini baik dari sisi perencaaan pemda, koordinasi lintas sektor untuk bisa terpadu bersama menangnai stuting,”jelas dia. Menurut dia, penanganan stunting di Lobar luar biasa, karena penurunan stunting ini terus menerus. Sehingga awalnya kasus stunting sangat tinggi di Lobar bisa ditekan menjadi rendah. Keberhasilan ini menjadikan Lobar sebagai lokasi belajar banyak daerah dan sejumlah negara. Selain itu Lobar pun menjadi pilot project dalam hal penanganan stunting di tingkat nasional. (her)

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengirim sebanyak 58 qori’ dan qoriah terbaik untuk bertanding di MusabaqAh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXVIII tingkat Provinsi NTB di Lombok Barat. Dalam hal ini, Pemkab Loteng menargetkan juara umum. Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat melepas rombongan kafilah MTQ Loteng, di halaman kantor Bupati Loteng, Rabu (2/10), mengatakan, juara umum adalah target utama. Mengingat, pada gelar MTQ sebelumnya, kafilah Loteng menduduki posisi kedua. “Target kita jelas harus lebih baik dari capaian di MTQ sebelumnya,” tegasnya. Untuk itu, Pemkab Loteng mengirim para qori’ dan qoriah terbaik yang sudah menjalani proses pembinaan yang cukup panjang sejak setahun terakhir. Dan, selama gelara MTQ kafilah Loteng hampir selalu berada di dalam lima besar. ‘’Tidak pernah keluar dari posisi lima besar. Sehingga wajar kalau kemudian menargetkan juara umum,’’ ujarnya.

Terhadap para qori’ dan qoriah yang berhasil meraih posisi tertinggi, Pemkab Loteng sudah menyiapkan reward berupa umrah ke tanah suci Mekkah, seperti tahun sebelumnya. “Soal reward sudah kita siapkan, yakni umrah bagi yang berhasil keluar sebagai juara,” tegasnya. Untuk mata lomba yang akan diikuti, Pathul menegaskan tidak ada mata lomba yang tidak diikuti. Jadi semua mata lomba yang dilombakan di MTQ tingkat provinsi tahun ini, kafilah Loteng ikut berpartisipasi, baik itu yang untuk kelompok umur hingga mata lomba bagi yang dewasa. Disinggung soal adanya warga Loteng yang membela daerah lain pada MTQ kali ini, Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini menegaskan, bukan jadi masalahnya. Justru daerah bangga, ada warga masyarakat Loteng yang dipercaya untuk mewakili daerah lain. “Justru jadi satu kebanggaan ketika ada putra putri asal Loteng yang dipercaya membela daerah lain pada MTQ tingkat provinsi,” pungkas Pathul. (kir)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Minta Kejelasan Status Lahan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Praya (Suara NTB) diklaim. “Sampai saat ini, 1234567890123456789012345678901212 Puluhan warga Desa pemagaran masih berlang1234567890123456789012345678901212 Kuta Pujut Lombok Tengah sung. Sampai ada penyelesa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Loteng), Rabu (2/10) menda- ian yang jelas terkait lahan 1234567890123456789012345678901212 tangi kantor Indonesia Tour- tersebut,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 ism Development CorporaIa menjelaskan, awalnya 1234567890123456789012345678901212 tion (ITDC). Kedatangan dulu pada masa kepe1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 warga untuk mempertanya- mimpinan (alm) Serip se1234567890123456789012345678901212 kan kejelasan status lahan bagai Kepala Desa (Kades) 1234567890123456789012345678901212 yang diklaim oleh warga se- Kuta, warga memberikan 1234567890123456789012345678901212 bagai jalan desa kepada pi- pinjaman lahan tersebut 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hak ITDC selaku pengelola untuk dibuat sebagai jalan 1234567890123456789012345678901212 kawasan The Mandalika. desa ke pemerintah desa. 1234567890123456789012345678901212 Lahan itu saat ini masih di- Namun setelah ada pem1234567890123456789012345678901212 pagari oleh warga. bangunan di kawasan, jalan 1234567890123456789012345678901212 Dalam aksinya, warga tersebut tidak digunakan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menuntut lahan yang lagi oleh masyarakat, seh1234567890123456789012345678901212 diklaim tersebut segera ingga warga menuntut 1234567890123456789012345678901212 dibayar. Karena menurut kembali lahannya tersebut. 1234567890123456789012345678901212 warga, lahan tersebut tidak Jika memang pihak ITDC 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pernah dijual oleh warga ke- tidak mau menyelesaikan 1234567890123456789012345678901212 pada pihak manapun. “Total persoalan lahan, warga me1234567890123456789012345678901212 luasnya sekitar 72 are,” un- minta bisa berdialog dengan 1234567890123456789012345678901212 gkap koordinator warga Alus Presiden Joko Widodo. Su1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Darmia, kepada wartawan. paya lahan tersebut bisa dis1234567890123456789012345678901212 Soal harga, warga siap elesaikan dengan baik dan 1234567890123456789012345678901212 membuka negosiasi. Karena warga bisa tenang. 1234567890123456789012345678901212 dari pihak ITDC sudah ada Namun sayang, keingi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tim penilaian untuk penentu- nan warga untuk bertemu 1234567890123456789012345678901212 an harga lahan dengan nilai para pejabat tinggi ITDC 1234567890123456789012345678901212 penawaran dari warga sebe- tidak terlaksana. Pasalnya, 1234567890123456789012345678901212 sar Rp 300 juta per are untuk hampir semua pejabat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 eks jalan desa tersebut yang ITDC sedang berada di luar 1234567890123456789012345678901212 diklaim dimiliki 45 warga. daerah. Warga hanya diter1234567890123456789012345678901212 Sebelumnya, warga sudah ima oleh Deddy Roeman1234567890123456789012345678901212 ada komunikasi dengan pi- syah, Legal Officer ITDC. 1234567890123456789012345678901212 hak ITDC terkait penyelesa- “Semua pejabat sedang di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ian lahan, namun sampai luar daerah. Tapi yang jelas, 1234567890123456789012345678901212 sekarang, pembicaraan apa yang menjadi aspirasi 1234567890123456789012345678901212 masih buntu. Puncaknya, warga akan disampaikan 1234567890123456789012345678901212 warga kemudian melakukan kepada pimpinan,” jawab 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pemagaran atas lahan yang Deddy singkat. (kir) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 DATANGI -Warga mendatangi kantor ITDC untuk menanyakan 1234567890123456789012345678901212 status lahannya yang belum dibayar, Rabu (2/10). 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Warga Datangi Kantor ITDC

(Suara NTB/kir)

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kompensasi Lahan Beringin Sila Tahap II Mulai Dibayar Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mulai membayar kompensasi lahan Bendungan Beringin Sila tahap kedua. Dari keseluruhan nilai ganti rugi, tahun ini akan dibayar sebesar Rp11 miliar kepada pemilik lahan terdampak. Sedangkan sisanya akan diupayakan pada 2020 mendatang. Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, Khaeruddin menyebutkan,ada66bidangtanah yang dilakukan ganti rugi dalam tahap kedua. Dari musyawarah yang dilakukan pekan lalu, masyarakat ter(Suara NTB/ist) dampak menyepakati besaran Khaeruddin ganti rugi. Sehingga saat itu juga langsung diproses, mulai dari tandatangan berkas, serta melengkapi dan mengumpulkan persyaratan. Saat ini uang ganti rugi kemungkinan sudah masuk ke rekening masyarakat terdampak. “Musyawarah hari Kamis, semua masyarakat sepakat untuk pembayarannya itu dengan uang. Jadi langsung kebutuhan hari itu kita proses tandatangan semua berkas, lengkapi kita kumpulkan semua syarat-syaratnya. Dan Alhamdulillah dari 66 bidang tanah dengan data-data pemiliknya langsung terpenuhi. Kita proses langsung sehingga hari Senin langsung masuk ke bendahara keuangan. Hari ini (Rabu red) saya rasa sudah masuk ke rekening masing-masing,” ujarnya, Rabu (2/10). Dijelaskannya, total ganti rugi yang harus dibayarkan pada tahap kedua ini sebesar Rp25 miliar. Namun nilai yang bisa dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp11 miliar untuk termin pertama. Mengingat, Pemkab sudah menyediakan anggaran sebelum keluarnya hasil penilaian besaran ganti rugi. Sehingga terdapat Rp13 miliar yang akan dibayarkan pada termin kedua. Pembayaran tersebut akan diupayakan tuntas pada tahun 2020 mendatang. “Total nilai yang bisa dibayar oleh pemerintah sebesar Rp11 miliar untuk tahap kedua termin pertama. Karena penyediaan anggaran saat masih dalam proses penilaian. Ternyata hasil penilaian, angka yang keluar itu sebesar Rp25 miliar. Hingga otomatis masih ada sekitar Rp13 miliar lebih yang harus disediakan di APBD 2020 untuk pembayaran tahap kedua termin kedua. Insya Allah lunas tahun depan. Dan itu sudah langsung di streeching sama Pak Bupati kepada TAPD untuk menindaklanjuti. Karena itu merupakan utang pemerintah yang harus tuntaskan,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Sempat Molor, Sekolah Rusak akibat Gempa Mulai Ditempati Taliwang (Suara NTB) Proses pembangunan empat gedung sekolah yang rusak pasca gempa yang sebelumnya sempat molor dari jadwal akhirnya bisa rampung dan ditempati para siswa. Adapun empat bangunan gedung sekolah yang mengalami rusak berat tersebut yakni SDN Mataiyang Kecamatan Brang Ene, SDN Meraran, SDN Kokarlian, dan SDN Rempe yang paling lambat pembangunannya. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Agus, S.Pd, MM mengatakan, memang pembangunan empat bangunan tersebut sempat molor dari perjanjian awal yakni di Bulan Juni sudah harus tuntas sebelum proses PPBD dilaksanakan. Tetapi faktanya justru mundur hingga bulan Agustus dan September di SDN 1 Rempe. Meskipun demikian, pihaknya sangat bersyukur akhirnya bangunan tersebut bisa ditempati untuk proses belajar mengajar. Pihaknya juga menjamin dari segi konstruksi gedung sudah sangat aman bagi para siswa dan tidak asal bangun saja. Hal tersebut terbukti dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh belum lama ini ke lokasi sekolah yang rusak akibat gempa tahun 2018 lalu. Sementara untuk masalah pembayaran dan lainnya, pihaknya mengaku tidak akan ikut campur karena bukan ranah dari Pemerintah untuk menyikapi masalah itu. Tetapi yang jelas pihaknya tetap meminta kepada rekanan dalam hal ini PT Istaka Karya untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dengan harapan tidak ada lagi masalah di kemudian hari yang berakibat terganggungnya proses pembelajaran. “Alhamdulillah bangunan gedung sekolah yang terdampak gempa sudah selesai diperbaiki dan bisa ditempati para siswa. Kami juga berharap tidak ada lagi masalah di kemudian hari, karena adanya keterlambatan proses pembayaran dari rekanan ke subkon yang ada,” ungkapnya. Dikatakannya, terkait keterlambatan proses pembayaran pihaknya berharap sudah tidak ada masalah yang baru dan sudah tuntas. Karena jujur saja belum lama ini sempat ada penyegelan di salah satu sekolah karena proses pembayaran yang molor. Beruntung aksi tersebut tidak berlangsung lama, karena Pemerintah langsung bersikap dengan memanggil subkon dan kontraktor pelaksana dan akhirnya masalahnya bisa tuntas. Sedangkan untuk bangunan ruang kelas sementara yang masih di lokasi sekolah, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan ke tempat lain. Karena bangunan tersebut sudah menjadi aset daerah, sehingga untuk proses pemindahan dan alih fungsinya harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BPAD. Meski demikian, sampai dengan saat ini sudah banyak sekolah yang meminta supaya bangunan tersebut bisa diberikan ke sekolahnya untuk bisa dipergunakan. Tentu terkait dengan masalah tersebut, pihaknya tidak bisa memiliki kewenangan khusus melainkan harus mendapatkan persetujuan dari BPAD sebagai leading sector terkait pengelolaan aset daerah. “Bangunan gedung ruang kelas sementara yang dibangun tidak bisa dibongkar begitu saja dan kita sudah ingatkan ke sekolah untuk tidak melakukannya. Karena bangunan tersebut sudah menjadi aset daerah dan tanggung jawab pemerintah untuk bisa menjaga bangunan itu. Kalaupun ada keinginan untuk memanfaatkan bangunan tersebut maka harus bersurat secara resmi ke BPAD sebagai leading sektor yang menangani masalah aset ini,” pungkasnya. (ils)

90 Orang Kafilah Sumbawa Ikuti MTQ Tingkat Provinsi 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa, Ikram Mubarak, S.STP, M.AP, menyebutkan MTQ XXVIII Tingkat Propinsi NTB 2019, akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat. Kafilah Kabupaten Sumbawa, berjumlah 90 orang. Selain itu, ada juga peserta yang akan mewakili Kabupaten Sumbawa, pada Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas-PAI), tingkat Nasional di Makasar. yakni, Nahda Aura Salsabila (Cabang Lomba Pidato PAI SD), Virna Febri Andini (Cabang Lomba Pidato PAI SMA/SMK), serta Izzatul Jannah (Cabang MTQ SMP). Sebelumnya, Bupati Sumbawa, melalui Sekda Drs. H. Hasan Basri, M.M, telah melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Sumbawa, Selasa lalu. Bupati pun mendoakan kafilah MTQ Kabupaten Sumbawa, selalu dilindungi Allah SWT selama mengikuti musabaqah, dan meraih prestasi gemilang dalam ikhtiar bersama. Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pelatih dan official, serta para pengurus LPTQ Kabupaten Sumbawa, atas bantuan dan dorongan mempersiapkan peserta musabaqah melalui pemusatan latihan. “Saya optimis kafilah Kabupaten Sumbawa akan dapat berbicara banyak, pada MTQ Tingkat Provinsi NTB di Lombok Barat nanti,” ujar Bupati. Bupati juga berpesan kepada para peserta MTQ, untuk selalu menjaga stamina dan kondisi kesehatan, dan memanfaatkan waktu luang untuk senantiasa berlatih sesuai dengan cabang yang diikuti. Disampaikan, para kafilah merupakan duta Kabupaten Sumbawa, sehingga sikap dan perbuatan dalam berinteraksi dengan sesama peserta lomba dan masyarakat setempat, senantiasa menjunjung tinggi sifat saling pendi (saling mengasihi), saling satingi (saling menghormati), dan saling sakiki (saling membantu). “Saya tidak akan berjanji banyak, akan tetapi Pemkab Sumbawa akan menghargai jerih payah dan kerja keras duta terbaiknya secara wajar dan proporsional,” tutup Bupati. (arn)

(Suara NTB/Kominfotik)

DI JAYAPURA - Ketujuh warga asal Sumbawa yang berada di Jayapura. Rencananya, mereka akan dievakuasi pada Kamis (3/10) menggunakan pesawat.

Tujuh Warga Asal Sumbawa Diterbangkan dari Jayapura

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak tujuh warga asal Sumbawa di Jayapura rencananya dievakuasi pada Kamis (3/10) menggunakan pesawat. Mereka akan diterbangkan dari Jayapura menuju Bali dan selanjutnya ke Sumbawa. Proses pemulangannya difasilitasi oleh Bupati Sumbawa setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. “Untuk tujuh orang yang sudah ada di Jayapura itu, Insya Allah besok (Kamis red) berangkat menggunakan pesawat jam 09.00 dari Jayapura ke Bali. Kita berharap semuanya lancar termasuk dengan tiketnya. Mudan-mudahan teman-teman ini juga mendapat tiket dari Bali ke Sumbawa. Artinya semuanya (pembelian tiket) dibiayai oleh Pemda. Kemarin langsung

Pak Bupati yang fasilitasi,” kata Kepala Dinas Komunikas Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos. M.SE, Rabu (2/10). Diungkapkannya, tujuh warga yang dievakuasi terdiri dari dua keluarga asal Kecamatan Moyo Utara dan Batulante. Masing-masing empat orang dewasa, dua balita dan satu anak-anak. Dari

beberapa pertimbangan, Pemda berkewajiban membiayai evakuasi menggunakan pesawat. “Kenapa kemudian Pak Bupati mengambil kebijakan langsung memfasilitasi dengan pesawat, pertama di sana banyak anak-anak dan bayi. Kita khawatir juga kalau perjalanan terlalu jauh kasihan sama bayi dan anak-anak. Kemudian yang kedua kita

Rp10,05 Miliar, Anggaran Bawaslu Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa dan Bawaslu akhirnya menyepakati angka Rp10,05 miliar, untuk alokasi anggaran pengawasan Pilkada Sumbawa 2020. Ditandai dengan penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) oleh Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc yang didampingi Sekda Sumbawa dan Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP didampingi Komisioner Bawaslu lainnya. Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat, Rabu (2/10), menjelaskan NPHD yang ditandatangani Selasa malam di Pendopo Bupati tersebut, menjadi titik kesepakatan setelah melalui pembahasan yang dinamis. Kesepakatan dicapai sesuai batas waktu yang ditentukan, 1 Oktober 2019. Setelah ini, lanjut Syamsi, Bawaslu Sumbawa segera mengambil langkah mengingat mulai bulan ini sudah memasuki

(Suara NTB/ist)

PENANDATANGANAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan para Komisioner Bawaslu Sumbawa usai penandatanganan NPHD. tahapan Pilkada. Diawali dengan sosialisasi lalu perekrutan perangkatnya di tingkat bawah, yakni kecamatan, kelurhan dan desa serta nantinya tingkat TPS. “Kita sebelumnya memang mengusulkan angggaran maksimal. Namun dengan anggaran yang ada sejumlah yang disepakati kita usahakan semua pekerjaan bisa berjalan dan berlangsung sesuai tupoksi dan tanggungjawab sebagai pengawas Pemilu,” pungkasnya.

Pada saat penandatangan NPHD Bupati Sumbawa didampingi Sekda Drs. H. Hasan Basri MM dan Kepala Bappeda, Ir. H. Junaidi M.Si serta jajaran BPKAD Sumbawa. Sedangkan dari Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP didampingi empat komisioner lainnya, Ruslan, S.Pd, Lukman Hakim, SP., M.Si, Hamdan Syafi’i, S.Sos.I, dan Agusti, S.Pd.I, serta Sekretaris Bawaslu, Edy Ramli S.AP. (arn)

Ubah Regulasi, KSB Tidak Siapkan Beasiswa Mahasiswa Miskin Taliwang (Suara NTB) Program beasiswa mahasiswa yang disiapkan pemerintah Sumbawa Barat tidak akan lagi menyasar mahasiswa dengan status miskin. Ketentuan tersebut berlaku mulai tahun ini seiring berubahnya regulasi program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KSB, Drs. H. Mukhlis, M.Si menjelaskan, saat ini aturan terbaru berupa Peraturan Bupati (Perbup) terkait program beasiswa mahasiswa itu berbunyi “Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi”. Aturan itu kemudian membuat pemerintah tidak bisa lagi memasukkan parameter status miskin mahasiswa sebagai penerima bantuan (beasiswa). “Kalau aturan dulu kriterianya berpestasi dan miskin. Kalau sekarang kriterianya hanya berpestasi saja,” terangnya kepada wartawan, Rabu (2/10). Pemda KSB punya alasan tidak lagi mengakomodir syarat miskin dalam menyalurkam program beasiswanya yang selama ini disalurkan melalui Dinas Dikpora. Menurut Mukhlis, ada dua aturan yang berpotensi dilanggar jika terus mempertahankan pola lama. Pertama aturan soal kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi dan kedua kesesuaian nomenklatur Dinas Dikpora yang tidak memiliki kewenangan menangani bidang sosial. “Kewenangan urusan pendidikan tingggi kan sudah di tangan provinsi. Nah kalau penanganan kemiskinan kan

(Suara NTB/bug)

H. Mukhlis bukan urusan kita (Dikpora), tapi itu di sosial lebih tepatnya,” urai H. Mukhlis. Karena itu pada regulasi terbaru, Pemda KSB hanya memfokuskan persyaratannya berbasis prestasi. Dan penyalurannya melalui bidang kepemudaan, di mana status mahasiswa masuk di dalamnya. “Kita kan ada bidang kepemudaan. Mahasiswa masuk kategori pemuda karena usianya antara 16 sampai 30 tahun,” sambungnya. Untuk menjadi penerima beasiswa Pemda KSB itu, syarat prestasi yang ditetapkan pemerintah cukup mudah. Dinas Dikpora hanya menentukan dari sisi akademik mahasiswa, di mana setiap mahasiswa pemohon hanya perlu menunjukkan perolehan nilai akademisnya 1 semester terakhir dengan Indeks Prestasi (IP) minimal 3.00.

Syarat minimal IP ini tidak mengali perubahan dari aturan sebelumnya. H. Mukhlis menyampaikan, penyaluran program beasiswa Pemda KSB itu untuk tahun ini ditargetkan pihaknya pada akhir bulan November mendatang. Saat ini Dinas Dikpora tengah menggelar sosialiasi ke seluruh mahasiswa baik yang menjalani studi di dalam mapun luar daerah. “Kami sudah sosialisasi di Jogja, Malang dan terakhir kita akan ke Mataram,” ungkapnya. Ditanya soal besaran anggaran yang disiapkan pemerintah tahun ini. Mantan Asisten Aparatur dan Administrasi Umum Setda KSB ini mengakatan, melalui APBD Perubahan 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar. Nantinya seleksi penerima beasiswa akan disaring oleh tim gabungan dengan sistem perangkingan nilai akademis mahasiswa pemohon. “Untuk mahasiswa D3 akan menerima Rp2 juta dan S1 sebesar Rp3 juta. Nanti tim akan merangking mahasiswa pemohon dan siapa yang masuk dalam kuota penerima sejumlah uang yang tersedia (Rp2 miliar) maka itulah yang kita tetapkan sebagai penerima,” beber H. Mukhlis seraya memastikan proses seleksinya akan berjalan secara transparan. “Nanti prosesnya terbuka, tim akan mengumumkan seluas-luasnya hasil perangkingan nanti. Jadi masyarakat atau mahasiswa bisa lihat siapa saja yang mendapat beasiswa itu,” tukasnya. (bug)

juga belum tahu tentang kondisi yang berkembang lebih lanjut. Maka lebih bagus kita melakukan penyelematan lebih cepat lebih efisien. Dan kebetulan ada tiket juga. Itupun karena kemarin Pak Bupati sudah koordinasi dengan Kodim 1702 dan Bandara Jayapura untuk memprioritaskan,” terangnya. Selain ketujuh warga tersebut, lanjutnya, masih terdapat sembilan warga asal Sumbawa yang berada di Wamena. Satu diantaranya sudah bergerak menuju Jayapura, dan 8 lainnya sudah dalam kondisi aman di Makodim Wamena. Pihaknya masih

menunggu informasi lebih lanjut mengenai proses evakuasi. Intinya Pemda Sumbawa selalu siap memfasilitasinya. “Tinggal menunggu saja informasi dari mereka, apakah akan balik atau tidak ketika situasi sudah kondusif dan ada jaminan keamanan. Kalau kami sebenarnya tergantung sama mereka. Karena kami juga dibawah koordinasi dinas sosial provinsi maupun TNI Kodam di sana. Tapi kami, Pak Bupati, selalu siap (memfasilitasi) kalau mereka kemudian ingin pulang. Kita tetap konsultasi sama mereka. Langsung kita belikan tiketnya,” tandasnya. (ind)

Warga Batulante Tuntut CSR PDAM dan Infrastruktur Jalan Sumbawa Besar (Suara NTB) Aliansi Masyarakat Batulante menggelar audiensi dengan DPRD Sumbawa, menuntut sejumlah hal. Diantaranya, bentuk kontribusi nyata PDAM melalui dana CSR untuk masyarakat setempat. Kemudian menuntut pemerintah segara melakukan perbaikan jalan di Batulante. Menurut salah satu tokoh Aliansi Masyarakat Batulante, Alfian Haris atau disapa Pio, menyatakan, PDAM Batulante telah menjadi tumpuan, dan sumber air bagi masyarakat Kota Sumbawa dan kecamatan sekitar lainnya. Namun ironisnya, warga kecamatan Batulante yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air baku PDAM yang berada di Semongkat, tidak kecipratan sedikitpun dari manfaat keberadaan PDAM. Bahkan warga Kelungkung sendiri yang dekat dengan lokasi air baku, tidak mendapatkan suplai air tersebut. “Tidak hanya itu, dana CSR perusahaan yang seharusnya diterima, sesuai amanat UU, tidak dialokasikan oleh mereka (PDAM),” cetusnya. Tidak hanya itu, sambung Perwakilan Aliansi, Edy Kurniawan dan Sutarjon, permasalahan infrastruktur jalan yang sangat memperihatinkan.

Terutama kondisi jalan dari Punik hingga Baturotok. Untuk itu, mereka menuntut realisasi CSR PDAM untuk masyarakat Batulante. Serta menuntut Pemkab Sumbawa membangun akses jalan hotmix yang menghubungkan seluruh desa yang ada di kecamatan Batulante. Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri AR, yang memimpin pertemuan, pun merespons tuntutan warga dengan mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya, mendorong pihak PDAM untuk dapat memfasilitasi bantuan kepada masyarakat kecamatan Batulante melalui CSR. Disesuaikan dengan aturan yang berlaku, merujuk kepada Perda No. 7 tahun 2013. Kemudian mendorong Kepala Daerah untuk lebih memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan yang belum tersentuh di Kecamatan Batulante. “Kalaupun laba perusahaan, misalnya masih minim, mestinya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak pihak terkait lainnya. Yang jelas, kontribusi bagi masyarakat sekitar itu penting melalui CSR sesuai aturan yang ada,” pungkas Rafiq yang juga Ketua DPC PDIP Sumbawa ini. (arn)

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq, bertemu perwakilan aliansi sambil memperlihatkan rekomendasi hasil dari pertemuan yang telah ditandatangani.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

Halaman 7

Ditinggal Ayah, Balita di Bima Alami Gizi Buruk (Suara NTB/Uki)

LANTIK - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri melantik Tiga Kepala OPD di ruang rapat Bupati Bima, Rabu (2/10).

Tiga Kepala OPD Terisi, Dua Masih Lowong Bima (Suara NTB) – Tiga Kepala OPD ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang sempat lowong cukup lama kini akhirnya terisi. Akan tetapi hingga kini masih ada dua jabatan yang masih lowong dan dijabat oleh PLt. Tiga Kepala OPD yang terisi itu antara lain, jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfo dan Statistik), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Kepala Badan BPBD. Pengisian dan pengangkatan tiga Kepala OPD tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Bima nomor: 821.2/789/07.2/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019. Ketiganya juga dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Bima,Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, di ruang rapat Bupati Bima, Rabu (2/10). Jabatan Kepala Diskominfo dan Statistik dipercayakan kepada Fahrurahman, SE, M.Si yang sebelumnya menjabat Sekretaris Inspektorat. Kemudian Kepala Disperkim dijabat oleh Taufik, ST, MT yang sebelumnya menjabat Sekretaris dinas yang sama. Kemudian terakhir jabatan Kepala BPBD Kabupaten Bima dipercayakan kepada Aries Munandar, ST, MT. Sebelumnya Aries menjabat sebagai Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Bima. Kabid Mutasi BKD Kabupaten Bima, M. Taufan AGA. S. STP. MPA mengaku tiga pimpinan OPD kini sudah terisi. Namun sekarang tinggal dua jabatan lagi yang masih lowong dan hingga kini masih diisi PLt. “Dua jabatan yang lowong ini masih ada Disperindag dan Asisten 1,” katanya. Sementara Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan proses mutasi dan rolling jabatan tersebut merupakan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. “Amanah jabatan yang diberikan harus dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja melayani masyarakat,” katanya. Bagi pejabat khususnya eselon II yang dilantik sebagai pucuk pimpinan satuan kerja, memiliki kecakapan teknis yang diharapkan mampu mengarahkan seluruh jajaran staf untuk melaksanakan program kerja. “Harapannya bisa memovitasi yang lainnya (bawahan) untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat. Bekerja penuh tanggungjawab sesuai dengan Tupoksi,” harapnya. (uki)

Kekerasan Perempuan dan Anak di Dompu Capai 160 Kasus Dompu (Suara NTB) – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Dompu, masih terus terjadi. Bahkan, kondisinya hingga Septemper kemarin sudah tercatat 160 kasus. 74 diantaranya menimpa perempuan dalam bentuk KDRT dan sisanya dialami anak di bawah umur. Baik berupa kekerasan fisik, seksual sampai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat, Hj. Daryati Kustilawati kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (2/ 10) kemarin menerangkan, jumlah kasus yang didampingi itu belum seberapa jika dibanding angka kekerasan pada perempuan dan anak di 2018 lalu, yang mana tercatat keseluruhannya 239 kasus. Meski demikian, kondisi tersebut berpeluang terus bertambah ketika tak diibangi langkah pencegahan disisa waktu tiga bulan terakhir. “Mudah-mudahan menurunlah, makanya sekarang ini kita terus berupaya melakukan pencegahan,” ungkapnya. Dari 160 kasus yang diadukan masyarakat itu, Daryati Kustilawati belum bisa merincikan berapa sebetulnya perkara yang akhirnya berlanjut ke proses hukum dan berakhir damai setelah di mediasi DP3A. Tetapi secara umum untuk kekerasan yang menimpa anak seperti halnya pemerkosaan dan pelecehan seksual rata-rata lanjut ke meja hijau. Sedangkan KDRT kebanyakan tidak berakibat pidana bagi para pelaku. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengah upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) itu, menurut dia, tidak lain karena peran aktif orang tua dalam mengawasi keberadaan anak masih sangat lemah. Mereka bahkan terkesan tak memiliki kekhawatiran meninggalkan buah hatinya seorang diri atau dalam pengasuhan orang lain karena sibuk berladang. “Tidak ada perubahan masih sama saja penyebab ini karena memang kurang pengawasan dari orang tua,” ujarnya. Guna mengupayakan kasus-kasus tersebut tidak mengalami peningkatan, DP3A tengah menggodok terbentuknya satgas perlindungan anak dan perempuan di desa. Di mana satgas ini nantinya akan bertugas mendeteksi potensi kekerasan serta mendampingi setiap penanganan kasus kekerasan, baik berupa pelecehan seksual, pencabulan maupun perilaku menyimpang lain yang dapat mengancam masa depan generasi bangsa tersebut. “Kalau sudah terjadi penanganan awalnya kita usahakan bisa dilakukan oleh satgas ini atau langsung oleh APH,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Seorang balita berusia tiga tahun, M. Rendi mengalami gizi buruk. Buah hati dari pasangan Almarhum Riki dan Nuraini ini merupakan warga Desa Tambe Kecamatan Bolo. Saat ini, Rendi sedang menjalani perawatan medis di RSUD Sondosia. Rendi yang merupakan anak yatim ini menjalani perawatan sejak Jum’at (27/9) kemarin. Sebelumnya, Ia sempat dirawat di Puskemas Bolo beberapa hari, hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Sondosia karena kondisinya yang makin memprihatinkan. Kader Posyandu Mekar Sari Desa Dena, Astuti, mengaku gejala awal yang dialami M. Rendi yakni keluhan diare. Hal itu membuat tubuhnya semakin kecil dan kurus, hingga terpaksa dibawa ke Puskesmas Bolo. “Setelah mendapat perawatan di Puskesmas Bolo tapi tidak ada perubahan, sehingga terpaksa dirujuk ke RSUD Sondosia, Jumat (27/9) lalu,” katanya, Rabu, (2/10). Diakuinya, pada tahun 2018 lalu, M. Rendi pernah mengalami sakit serupa. Bahkan ia merupakan anak atau pasien yang menjadi sasaran pelayanan serta mendapatkan penanganan serius pihak medis. Menurutnya, meskipun pasien tidak memiliki kartu BPJS, selama penanganan dan pengobatan medis oleh Puskesmas Bolo dan RSUD Sondosia, biaya pengobatan dan perawatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah. “Bahkan kondisi Rendi juga dipantau oleh tim asuhan Gizi Dikes Kabupaten Bima dan

RSUD Sondosia,” katanya. Sementara Tim Gizi Dikes Kabupaten Bima, Tita Mashita, mengatakan awalnya M. Rendi keluhannya diare dan infeksi paru-paru (pneumonia) hingga akhirnya ditangani dan dilarikan ke Puskesmas Bolo kemudian dirujuk ke RSUD Sondosia. Menurutnya, M. Rendi pernah dirawat pada pertengahan tahun 2018 lalu, dengan keluhan sakit diare, bisul pada kepala dan bengkak paha. Pada saat itu langsung ditangani hingga sembuh total. “Proses perawatan, dan pembiayaan saat itu sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dikes dan RSU Sondosia,” katanya. Ia menambahkan, saat ini kondisi M. Rendi yang tengah dirawat di RSUD Sondosia membaik. Akan tetapi, Rendi masih dalam pantauan Tim Asuhan Gizi Dikes Kabupaten Bima dan RSUD Sondosia. “Akan terus dipantau hingga berat pasien kembali normal agar dapat dilakukan perawatan jalan di rumah,” pungkas Kasi Gizi Dikes Kabupaten Bima ini. (uki) (Suara NTB/uki)

DIGENDONG - M. Rendi (3) balita penderita gizi buruk digendong ibunya, Nuraini saat dirawat di RSUD Sondosia, Rabu (2/10).

Sekda Imami Salat Mahasiswa yang Demonstrasi Kota Bima (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH, menjadi imam salat zuhur puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di halaman depan Kantor Walikota Bima, Rabu (2/10). Sebelum menggelar salat berjamaah, Sekda ingin menanggapi tuntutan mahasiswa STISIP Mbojo Bima itu. Namun tiba-tiba azan berkumandang sehingga mahasiswa diajak untuk menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Usai salat berjamaah dan doa bersama. Mahasiswa kemudian menyampaikan beberapa hal terkait kinerja Pemerintah Kota Bima, dibawah kepemimpinan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE dan Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan, SH. Mahasiswa menilai kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang telah berjalan satu tahun sebagian besar belum ada program-program (visi-misi.red) yang direalisasikan kepada masyarakat. Seperti menuntaskan sengketa lahan di kawasan Amahami, realisasi mobil ambulance ke tiap Kelurahan, penuntasan pembangunan mesjid Al Muwahiddin, krisis air bersih yang masih dialami warga Kota Bima, visi-misi menyerap 1000 tenaga kerja dan program BPJS. Beberapa tuntutan mahasiswa

langsung ditanggapi Sekda. Ia mengaku sebagian besar tuntutan Mahasiswa sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Seperti realisasi mobil ambulance. Dalam waktu dekat ini akan ada 5 unit mobil ambulance yang disalurkan ke 5 Kecamatan. “Sesuai visi-misi memang 41 Kelurahan akan disediakan mobil ambulans. Tapi tahap awal kita akan salurkan 5 unit dulu,” katanya. Sementara untuk penuntasan mesjid Al Muwahiddin, Pemerintah Kota Bima telah menggelontorkan

anggaran sebanyak Rp3 miliar setiap tahun. Tahun pertama akan dikucurkan sebesar Rp1 miliar dan bertahap selama tiga tahun kedepan. “Tapi saat ini anggarannya belum bisa direalisasikan, karena kita masih menunggu audit BPK tentang pembangunannya. Apakah ada batasan atau tidak,” katanya. Kemudian, persoalan krisis air bersih, Sekda mengaku krisis air bersih di Kota Bima menjadi bencana yang dialami setiap tahun oleh masyarakat. Kondisi itu diperparah dengan minimnya mobil

(Suara NTB/uki)

SALAT - Sekda Kota Bima, Muhktar Landa, saat sedang mengimami mahasiswa demonstrasi di halaman depan kantor Walikota Bima, Rabu (2/10).

Disnakertrans Tunggu Sikap PD. BPR NTB Dompu Dompu (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, masih menunggu sikap PD. BPR NTB Dompu atas pemecatan sepihak salah seorang karyawannya. Karena ketika tak melanjutkan perkara itu ke APH untuk membuktikan pelanggaran yang ditundingkan, karyawan atas nama Misdah masih tetap berstatus sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hak atas upah sesuai jabatan terakhirnya wajib diberikan. Demikian ditegaskan Kepala Bidang Jamsostek Disnakertrans setempat, Sadaruddin, SE, di kantornya, Rabu (2/10). Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui apa tindaklanjut PD. BPR NTB

Dompu atas saran yang diberikan untuk terpenuhinya unsur dalam pemutusan hubungan kerja tersebut. “Kita pada parinsipnya tidak berubah, ya kita tinggu bagaimana sikap PD. BPR,” ungkapnya. Dengan dasar belum adanya putusan inkrah pengadilan terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Misdah. Ia memastikan statusnya masih sebagai pekerja di PD. BRP NTB Dompu jika merujuk pada edaran Menaker. Kalaupun ini dirasa berat alternatif terbaik yang bisa ditempuh kedua pihak jika tetap ingin memperselisihkannya yakni menempuh jalur perundingan. “Ada pengaduan sebisa mungkin kita dorong untuk perundingan, bicara dari hati ke hati. Kalau ini tidak bisa juga baru-

lah dilakukan trapatrid yang di mediasi oleh mediator dari ketenagakerjaan,” jelasnya. Upaya mediasi guna mencari solusi terbaik atas persoalan ini, lanjut Sadaruddin, sebelumnya pernah dilakukan dengan difasilitasi lembaga legislatif. Akan tetapi dua kali surat panggilan yang dilayangkan tak pernah diindahkan PD. BPR NTB Dompu dengan alasan tengah menggelar pertemuan bersama OJK. Sementara dari Misdah sendiri yang merasa keberatan atas sikap perusahaan itu langsung meminta rekomendasinya untuk bisa di mediasi oleh Disnakertrans Provinsi NTB. “Misdah mau mediasi ke provinsi tapi itu kan ada berkas-berkas yang harus dilampirkan dan melalui perundingan dulu,” pungkasnya. (jun)

Polhut Disiagakan dalam Kawasan Taman Nasional Dompu (Suara NTB) – Wilayah konservasi Taman Nasional Tambora (TNT) masih terancam aktivitas pembakaran kawasan. Baik oleh oknum pemburu liar maupun warga sekitar yang mengelola lahan pertanian. Karenanya, anggota polhut bersama mitranya di 12 desa lingkar tambora kini disiagakan. Humas TNT, Dedi Aminudin kepada Suara NTB, Rabu (2/10) kemarin menegaskan, ada atau tidaknya aktivitas pembakaran di wilayah penge-

lolaannya anggota polhut dan Masyarakat Peduli Api (MPA) tetap disiagakan. Hal itu dikarenakan potensi terbakarnya kawasan akibat ulah manusia atau faktor alam masih cukup potensial. “Setiap hari walaupun tidak terjadi kebakaran anggota tetap disiagakan di situ,” ungkapnya. Dari puluhan ribu hektar luas kawasan TNT yang saat ini dalam proses pemulihan ekosistim hutannya, menurut dia, area SPTN I Piong di Kabupaten Bima paling raw-

an dibakar oleh pemburu liar. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk memancing hewan buruan seperti rusa turun mencari tunas rerumputan baru. Sehingga mempermudah mereka dalam menembak dan menangkap buruannya. Sementara di SPTN II wilayah Doroncanga Kabupaten Dompu, ungkap Dedi Aminudin, acaman serupa datang dari kegiatan petani di lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan konsevasi TNT. “Kalau ini tidak

kita awasi dengan ketat akan sangat mudah merembet dan membakar kawasan taman nasional,” jelasnya. Kendati langkah pencegahan tersebut intens dilakukan, bahkan sampai ikut melibatkan TNI, Polri dan KPH. Disadarinya, celah pembakaran itu tetap ada. Seperti halnya yang baru-baru ini ditindak bersama Satgas Terpadu Karhutla. Karenanya, selain menguatkan pantroli kawasan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat akan bahaya pem-

bakaran hutan pada saat musim kemarau ini terus dilakukan. Dan itu terbukti berhasil yang ditandai ketika warga hendak masuk kawasan untuk mencari madu atau melihat ternak peliharaan selalu menyempatkan diri untuk melapor ke petuga resor. “Sebagian dari mereka sekarang ketakutan karena mendengar ada yang ditangkap dan sebagainya. Sehingga setiap kali masuk pasti melapor dulu, terutama yang memanfaatkan asap seperti pencari madu,” pungkasnya. (jun)

untuk menyalurkan air bersih. “Saat ini kita memiliki 5 unit mobil. Namun kedepan akan pipa yang menyebabkan krisis air bersih ini akan direvitalisasi, anggarannya mencapai Rp30 miliar,” ujarnya. Selain itu, persoalan BPJS, sejak Bulan Desemberr 2018 telah dibayarkan semuanya. Hanya saja, kendalanya masyarakat belum ingin mengurus ataupun membuat kartu. Padahal tinggal mendatangi kantor Dinsos dan BPJS. “Yang jelas persoalan BPJS ini kita sudah clear. Tinggal masyarakat yang mau memanfaatkannya,” katanya. Sementara, sebanyak 1000 tenaga kerja hingga saat ini terus diserap. Bahkan Pemkot Bima sudah menganggarkan sebesar Rp7,5 miliar untuk pemberdayaan dan permodalan usaha kepada masyarakat. “Sementara soal Amahami ini menyangkut Perda RTRW. Perda ini kedepan akan diupayakan direvisi mengingat Perdanya dikeluarkan sejak tahun 2012 lalu. Perubahan ini seiring mengikuti perubahan tata kelola pemerintahan,” ujarnya. Usai mendengarkan tanggapan Sekda, mahasiswa kemudian membubarkan diri sembari meminta Sekda agar menyampaikan tuntutan mereka kepada Walikota Bima agar bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. (uki)

Anggota DPRD Dompu Mulai Terima Aspirasi Rakyat Dompu (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Dompu yang baru dilantik belum secara efektif bekerja karena belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kendati baru, anggota DPRD Dompu sudah mulai menyerap aspirasi rakyat terkait CPNS K2 Dompu yang tergabung dalam kelompok 134 yang dibatalkan BKN dan aksi buruh. Karena DPRD Dompu belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD) karena baru dilantik, massa aksi pun dapat memaklumi dan hanya menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan yang dipimpin langsung ketua sementara DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par. “Hari ini ada dua kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di Dewan. Kelompok K2 dan buruh. Mereka juga memaklumi, karena kita belum memiliki AKD sehingga belum bisa mengambil keputusan apapun,” kata Andi Bachtiar, A.Md.Par Ketua sementara DPRDDompukepadaSuaraNTB, Rabu (2/10/2019) kemarin. Sesuai hasil kesepakatan dalam rapat internal pihaknya pada Selasa (1/10/2019) lalu, Andi mengaku, dalam pekan ini pihaknya akan memfasilitasi pembentukan fraksi – fraksi Dewan dengan menyurati pimpinan partai politik (Parpol). Karena ada beberapa partai yang memiliki keterwakilan di Dewan, tetapi tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri. Diantaranya PBB (2 kursi), PKS (2 kursi),

Partai Hanura (2 kursi), PAN (1 kursi), PDIP (1 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi). Sementara 6 parpol lain bisa membentuk fraksi mandiri yaitu Partai Nasdem (4 kursi), Partai Gerindra (4 kursi), PKB (4 kursi), PPP (3 kursi), Partai Golkar (3 kursi), dan Partai Demokrat (3 kursi). “Kita memfasilitasi pembentukan fraksi. Kita surati pimpinan partai politik dan meminta mengirimkan surat untuk pembentukan fraksi dengan struktur dan komposisi fraksi, termasuk fraksi gabungan,” ungkapnya. Targetnya sampai Kamis (3/ 10/2019) besok. Jika semua partai sudah memasukan surat untuk pembentukan fraksi, Jumat bisa langsung diparipurnakan. Setelah pembentukan fraksi, akan dilanjutkan dengan pembentukan tata tertib (Tatib) Dewan. Namun Tatib ini baru akan disahkan setelah bimbingan tekhnis (Bintek) di Mataram, 14 – 17 Oktober 2019. “Setelah pengesahan Tatib kita paripurnakan pengesahan pimpinan definitif. Setelah itu baru kita bentuk AKD. Target kita akhir Oktober sudah rampung semua,” katanya. Andi pun mengaku, pembentukan fraksi hingga AKD tidak akan berlangsung lama. Karena masing – masing anggota sudah memiliki gambaran arah koalisi untuk pembentukan fraksi serta pimpinan definitif. “Paling prosesnya ndak lama (pembentukan AKD), karena ndak ada masalah,” terangnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

Berikan Target KALANGAN wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB, menyerukan kepada Gubernur NTB untuk menerapkan manajemen yang kuat dalam mengelola kinerja birokrasi di lingkup Pemprov NTB. Dengan demikian diharapkan ada peningkatan atas kinerja mesin birokrasi. Sehingga apa yang menjadi visi-misi Gubernur bisa tercapai. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi NTB, dari Fraksi PAN, H. Najamuddin Mustafa. Menurutnya setiap pejabat harus diberikan target kerja dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian maka akan memacu semangat pejabat untuk bekerja sampai memenuhi target yang sudah ditetapkan. “Gubernur itu harus berani tegas kepada bawahannya. Berikan mereka target capaian kerja dalam satu APBD kepada bawahanya. Sehingga jelas tolak ukur untuk menilai capaian kerja dari pejabat yang bersangkutan,” katanya. Hal itu dinilai Najamuddin sangat penting untuk ditetapkan, jika Gubernur ingin memastikan apa yang menjadi targetnya sesuai visi-misi, bisa tercapai. Sebab bagaimanapun, bahwa penentu dari tercapainya semua visi-misi Gubernur tersebut sangat tergantung dari kecakapan mesin birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan Gubernur. Dengan sistem tersebut diyakini Najamuddin, Gubernur bisa bertindak cepat jika melihat kinerja pejabat yang bersangkutan tidak mampu untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan. “Kalau tidak mampu ya pejabat itu harus angkat kaki. Jangan dipaksakan, berikan kepada yang mampu,” tegasnya. Menurutnya, sebagus apapun visi-misi dari Gubernur, akan sia-sia jika tidak dipastikan mesin birokrasi yang akan menjalankan secara teknis tidak dapat menerjemahkan visi-misi tersebut dalam bentuk terobosanterobosan program. Najamuddin Mustafa (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Koalisi Gerindra - PKS Berlanjut di Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) Selain menjajaki figur bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/ kota di NTB, partai politik juga mulai gencar saling menjajaki untuk membangun berbagai opsi rancangan format koalisi dalam rangka mencapai tujuan memenangkan pertarungan. Partai Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu yang tengah mencoba merancang bangunan format koalisi bersama di tujuh kabupaten kota akan mengikuti Pilkada serentak 2020. Mereka saling menjajaki untuk menemui titik temu kepentingan politik bersama dalam agenda Pilkada serentak 2020. Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi tak menampik jika partainya sedang melakukan pendekatan dengan Gerindra. “Ya, PKS dan Partai Gerindra mencoba rancang format koalisi bersama di Pilkada serentak,” kata Hadi usai menggelar pertemuan tertutup di ruang fraksi PKS DPRD NTB bersama Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Ridwan Hidayat, Rabu (2/ 10) kemarin. Dikatakan Hadi, dari hasil komunikasi dan pendekatan di antara kedua parpol tersebut, sementara ini, pihaknya menemukan banyak kesamaan agen-

saking dekatnya hubungan kedua partai, sifat hubungan mereka tidak hanya sebatas pada ikatan koalisi kepentingan politik, melainkan mereka menyebutkan dirinya sebagai sekutu. Soliditas kerja mesin politik kedua partai tersebut telah dibuktikan pada Pemilu Presiden 2019 lalu yang mampu memenangkan pasangan PrabowoSandi di NTB. Bahkan untuk Pileg,

da politik dan sudut pandang dalam kepentingan di Pilkada serentak 2020. Akan tetapi Hadi juga nengakui bahwa dari tujuh kabupaten kota akan menggelar Pilkada serentak 2020, tidak semua PKS dan Partai Gerindra mungkin bisa jalin koalisi untuk mendukung dan mengusung pasangan calon (paslon) yang sama. Namun kedua partai sama-sama saling mengharapkan di sebagian besar daerah yang bakal menggelar politik, kedua parpol itu bisa bergabung dalam satu poros koalisi. Kedekatan PKS dengan Gerindra tersebut pada dasarnya bukanlah hal baru. Ditingkat pusat, kedua partai sudah cukup lama FOTO BERSAMA - Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi dalam satu barisan (kanan) foto bersama Ketua DPD Partai Gerindra NTB, gerbong koalisi. Bahkan Ridwan Hidayat

hanya PKS dan Gerindra yang berhasil sama-sama mengirimkan dua wakilnya ke DPR RI dari NTB. “Koalisi Gerindra dan PKS bisa berangkat dari koalisi Pilpres lalu,” ungkap wakil ketua DPRD NTB tersebut. Ditempat yang sama, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat mengakui, dari komunikasi kedua parpol itu ada beberapa daerah diharapkan bisa jadi prioritas bagi koalisi bersama di Pilkada serentak. Misalnya di Pilkada Lombok Tengah, Pilkada Kota Mataram, Pilkada Lombok Utara, Pilkada Sumbawa dan Pilkada Bima. Dengan bergabung dua parpol itu dalam satu koalisi diharapkan peluang dan potensi kemenangan makin terbuka lebar. “Gerindra dan PKS sama-sama memiliki mesin politik cukup solid dan efektif. Dan ini peluang untuk kita bisa memenangkan Pilkada serentak,” ujar Ridwan. Hanya saja, dalam komunikasi di antara dua parpol itu belum ada kesimpulan apapun. Tetapi Gerindra dan PKS berkomitmen untuk jalin komunikasi lebih intens lagi untuk mencari titik temu atau kesepakatan. Sehingga koalisi PKS-Gerindra bisa terbangun. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Gerindra Akui Tak Pernah Ada Komunikasi dengan Syarif Mataram (Suara NTB) Langkah Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Syarifuddin untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada serentak 2020 mendatang bisa terjegal oleh partainya sendiri. Pasalnya, sampai saat ini, Syarif tidak pernah membangun komunikasi politik dengan partainya terkait rencana apakah maju atau sebaliknya. Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto yang dikonfirmasi terkait hal itu, tidak menampiknya. Partai, katanya tidak bisa bersikap lebih jauh terhadap Syarifuddin, terkait dengan Pilkada KLU 2020. “Dengan pak Syarif sampai sejauh ini kami belum ada komunikasi. Komunikasi sampai detik ini belum pernah dilakukan bersama dengan kami. Sehingga kami tidak tahu apakah beliau akan maju apa tidak, sampai saat ini kami belum tahu,” ungkap Sudirsah, Rabu (2/10). Ketika ditanya lebih jauh, sebab terputusnya komunikasi Gerindra dengan Syarif tersebut, apakah lantaran ada gejolak dalam internal Partai Gerindra dengan Syarif. Sehingga menciptakan keretakan hubungan Gerindra dengan Syarif sendiri? Selaku ketua partai, Sudirsah mengaku pada dasarnya tidak ada persoalan serius yang terjadi antara partai dengan Syarif. “Dia masih jadi kader partai, dan sebenarnya tidak ada persoalan. Cuma mungkin beliau masih sibuk, tidak sempat membangun komunikasi dengan kami,” jelasnya. Karena tidak terjalinnya komunikasi dengan partainya, untuk sementara ini nama Syarif tidak masuk dalam bursa pencalonan di Pilkada KLU dalam internal Partai Gerindra, sekalipun statusnya sebagai petahana. Adapun kader-kader Gerindra yang masuk dalam bursa pencalonan internal, adalah Ketua DPRD KLU, Ketua Fraksi Gerindra DPRD KLU dan Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sudjanto. Menurut Sudirsah, Gerindra KLU lebih mengedepankan politik yang realistis. Karena itu untuk sementara ini, Gerindra membuka diri dengan segala kemungkinan. Tidak membatasi diri untuk membangun komunikasi politik hanya dengan figur tertentu saja, tapi semua figur dijajaki. “Sekarang masih menunggu dan melihat perkembangan dinamika politik, sambil komunikasi tetap jalan, dengan figurfigur yang akan maju, termasuk petahana dan kemudian juga penantangnya. Komunikasi kita dengan Najmul bagus, dan dengan Djohan juga sangat bagus, karena kami terbuka,” katanya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menegaskan bahwa partainya masih dinamis dalam peroses pencalonan, terutama di Pilkada KLU. Gerindra membuka semua kemungkinan dalam Pilkada 2020, apakah akan mencalonkan kader atau tidak. Terkait Syarif, Ridwan menyerahkan kepada yang bersangkutan, apakah akan maju apa tidak.. (ndi)

(Suara NTB/why)

LIMPAHKAN - Jaksa penuntut umum KPK melimpahkan berkas dakwaan terdakwa mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie, Rabu (2/10) kemarin ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Perkara Suap Rp1,2 Miliar

Pengadilan Tipikor Segera Sidangkan Kurniadie Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum KPK melimpahkan berkas dakwaan suap Rp1,2 miliar dengan terdakwa mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Majelis hakim dan jadwal persidangan sudah ditetapkan. Hal yang sama juga terhadap terdakwa mantan Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram Yusriansyah Fajrin. “Sidang perdana sudah ditetapkan digelar pada Rabu minggu depan,” ujar Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi dikonfirmasi Rabu (2/10) kemarin. Perkara terdakwa Kurniadie dan Yusri bakal dipimpin majelis hakim dengan susunan, ketua majelis Isnurul Syamsul Arif serta hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi. Majelis hakim tersebut meneruskan penahanan terhadap para terdakwa. “Ketika pelimpahan berkas kondisi mereka ditahan. Majelis melanjutkan penahanan. Kurniadie di Rutan Polda NTB dan Yusri di Lapas Mataram,” terang hakim yang akrab disa-

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Mataram (Suara NTB) harus maju sebagai bakal calon gan posisi dirinya sebagai ket- dang berproses dan berjalan,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Partai Amanat Nasional Bupati. Jika realitas politik lebih ua DPD PAN KSB, tak otoma- imbuhnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 (PAN) Kabupaten Sumbawa memungkinkan kader PAN jadi tis ia langsung meraih tiket Menurutnya, dalam politik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Barat (KSB), menyatakan tak bakal calon wakil bupati. Tentu usungan PAN di Pilkada KSB. semua masih serba dinamis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 memaksakan diri mendorong pihaknya akan lebih bersikap reJika memang tingkat elekta- karena waktu Pilkada masih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 kadernya menjadi bakal calon alistis dengan kondisi tersebut. bilitas kader PAN lain lebih ting- sangat panjang. Karena itu, pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Bupati di Pilkada KSB 2020. Oleh karena itu, terbuka ke- gi, dan parpol koalisi lebih meng- haknya terus melakukan kon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 PAN bersikap realistis. Jika mungkinan bagi PAN merapat hendaki kader tersebut. Maka solidasi dengan sejumlah par1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 memang hanya memungkin- ke calon petahana yang juga poli- PAN tentu akan dukung kader tai politik untuk membantu ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 kan kadernya menjadi balon tisi PDIP, HW. Musyafirin di kon- tersebut di Pilkada. Sehingga samaan visi misi tersebut. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Wakil Bupati, asalkan hal itu testasi Pilkada. Dengan syarat, yang akan diusung tidak harus Sementara itu di tempat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 lebih memungkinkan untuk calon petahana menggandeng dirinya. “Prinsipnya, siapapun terpisah, Sekretaris DPD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 meraih kemenangan, PAN tak kader PAN sebagai calon pen- itu maju di Pilkada terpenting PDIP NTB, Lalu Budi Sury1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 mempersoalkannya. damping di Pilkada 2020. “Kita kader PAN. Entah saya atau pak ata membenarkan sudah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Hal itu ditegaskan Ketua ada komunikasi terjalin antada opsi sodorkan kader ke ca- ustadz Nur Yasin,” jelasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 DPD PAN KSB, Muhammad lon petahana,” ucap mantan ketDia menambahkan, sejauh ini ara PDIP dan PAN di Pilka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Nasir. Menurut dia, partain- ua DPRD KSB tersebut. komunikasi politik dan silaturah- da KSB. Menurutnya, koali1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ya akan mengambil langkah mi terus dilakukan dengan sejum- si PDIP dan PAN sangat terAda dua kader PAN KSB di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 politik yang paling realistis pastikan siap bertarung di Pilka- lah partai politik. Tak hanya itu, buka lebar di Pilkada KSB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dalam menghadapi Pilkada da 2020. Yakni ketua DPD PAN pihaknya juga melakukan kunjunBaginya sah-sah saja, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 serentak 2020 di KSB. “Tak KSB, Muhammad Nasir dan M. gan ke sejumlah pimpinan partai. Jika PAN berkeinginan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 ada kita patok harus jadi ca- Nur Yasin. Diantara keduanya Komunikasi politik juga diban- menyodorkan kader sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 lon nomor satu. Jadi nomor nanti siapa yang diusung PAN gun dan dijajaki dengan sejumlah bakal calon pendamping 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 dua tak masalah,” katanya, di Pilkada KSB, sangat tergan- kandidat yang berkeinginan maju kader PDIP di Pilkada KSB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 saat dikonfirmasi di ruang tung dari tingkat elektabilitas di Pilkada KSB. Termasuk calon Terkait siapa nanti figur pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 kerjanya, Rabu (2/10). petahana, Musyafirin. Hanya damping kader PDIP juga cadan parpol koalisi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Dengan mencermati dan Raihan tiga kursi di DPRD saja, karena tahapan masih lama, lon petahana, Musyafirin itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 menelaah situasi politik di KSB, PAN tidak bisa men- maka situasi politik masih cair. sangat tergantung dari komu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Pilkada KSB, Pihaknya tak gusung paslon sendiri. PAN bu- Sehingga belum ada kesepakatan nikasi politik berlangsung di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 mau memaksakan kader PAN tuh parpol mitra koalisi. Den- politik apapun. “Semuanya se- antara parpol. (ndi) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

PAN Bersedia Dampingi Petahana di Pilkada KSB

pa Ojik ini. Terpisah, jaksa penuntut umum KPK I Wayan Riana mengatakan pihaknya siap mengajukan dakwaan terhadap dua terdakwa tersebut. Berkas dilimpahkan dengan salinan berita acara pemeriksaan serta salinan rekaman percakapan telepon. “Nanti di persidangan akan kita ungkap bagaimana peranperan para terdakwa. Apakah akan ada pengembangan ke tersangka lain, nanti kita lihat dulu proses persidangannya seperti apa,” terangnya. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol

H. Purnama menjelaskan bahwa pihaknya menerima titipan penahanan untuk Kurniadie. Dia menegaskan tidak ada perlakuan khusus. “Yang bersangkutan dititip di rutan Polda NTB untuk selama menjalani sidang tindak pidana korupsi. Dia ditempatkan di sel No 07 Blok C,” ujarnya dikonfirmasi via pesan instan. Kepala Lapas Mataram Tri Saptono Sambudji menerangkan terdakwa Yusriansyah Fajrin akan menjalani orientasi selama satu pekan. Tidak ada perlakukan khusus

terhadap Yusri yang notabene merupakan PNS pada Kementerian Hukum dan HAM. “Iya sudah kita terima (Yusri). Tahanan titipan KPK,” ucapnya. Kurniadie dan Yusri diduga menerima suap dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat sebesar Rp1,2 miliar. Suap itu berkaitan dengan penghentian penyidikan kasus izin tinggal dua WNA yang diduga bekerja untuk PT WBI, yakni WNA Singapura Manikam Katherasan dan WNA Australia Geoffrey William Bower. (why)

Motor Honorer DLH Kota Mataram Raib di Halaman Kantor Mataram (Suara NTB) Motor kesayangan Mahsun seorang pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram masih raib. Meski pelakunya, Mahudin alias Udin (33) sudah ditangkap. Tetapi motornya belum ditemukan bersama pelaku utama berinisial HR (31). Sudah hampir tiga bulan lamanya Mahsun menanti. Motornya hilang saat terparkir di halaman kantornya di Jalan Sandubaya, Mandalika, Sandubaya Mataram 8 Juli lalu. Kala itu pelakunya terekam kamera CCTV. “Wajah dan ciri-ciri fisik dalam rekaman menunjukkan bahwa itu si Udin ini. Dia beraksi bersama temannya,” ungkap Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam Rabu (2/ 10) kemarin. Tersangka Udin selama ini kabur ke luar daerah. Tim Polsek Cakranegara memantau Udin sudah kembali pulang ke rumahnya di Dasan Cermen, Sandubaya, Mataram. Sewaktu ditangkap, Udin tidak melawan bahkan mengakui perbuatannya. Dalam rekanan CCTV pencurian itu tidak dilakukan

(Suara NTB/ist)

REKAMAN CCTV - Tangkapan layar rekaman CCTV memperlihatkan tersangka Udin sedang duduk di motor sambil menunggu kawannya HR (kanan) membobol motor korban di kantor DLH Kota Mataram. Udin sendiri. Udin bersama HR membobol kunci Honda Scoopy warna cokelat bernopol DR 6569 CQ milik korban. Mereka datang menggunakan motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nopol. HR yang masih buron ini diduga sebagai pelaku utama. Dari rekaman CCTV, HR tampak sebagai pihak yang membobol kunci kontak motor. Diduga menggunakan kunci T. sementara Udin mengawasi keadaan dari

atas motor yang dipakai menuju TKP tersebut. Motor yang dipakai para pelaku itu kini sudah diamankan. Sementara motor milik korban yang ditaksir merugi sampai Rp15 juta masih dalam pencarian. “Dari hasil pencurian tersebut, tersangka (Udin) menerima uang dari HR sebesar Rp700 ribu,” sebut Kapolres. Udin disangka melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara selama tujuh tahun. (why)

SUARA NTB

Kamis, 3 Oktober 2019

Halaman 9

Pemprov NTB Tawarkan Tiga Opsi Islah NW Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Bakesbangpoldagri, menawarkan tiga opsi untuk mempersatukan organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Tawaran itu setelah dirumuskan dalam pertemuan lanjutan di Mataram, Rabu (2/10). Pertemuan melibatkan pengurus NW Anjani dan NW Pancor sebagai upaya seruan agar organisasi besar ini bersatu kembali. Dalam pertemuan yang dikemas berlangsung santai itu, hadir sejumlah pengurus besar NW, termasuk mantan Sekda NTB Dr.H. Rosiady Sayuti. Kedua kubu menyatakan harapannya untuk bersatu kembali. Sejumlah unsur hadir turut memberi masukan, seperti akademisi, ahli sejarah, peneliti konflik NW, termasuk akademisi Universitas MataramProf.GalangAsmara.Dari unsur pemerintah, Kanwil Kemenkum HAM NTB, Polda NTB, Korem 162/WB dan Kejaksaan Tinggi NTB. Dialog tersebut baru meru-

pakan pertemuan lanjutan setelah pertemuan pembukaan akhir pekan lalu. Semua pihak yang hadir dalam ruangan itu menyerukan hal sama. Bahkan merindukan NW bersatu, karena dinilai punya kontribusi besar bagi pembangunan NTB bahkan tingkat nasional. Kepala Bakespangpoldagri NTB (sebelum mutasi Selasa kemarin), Drs. H Lalu Syafii, MM kemudian menyimpulkan hasil pertemuan itu, lantas merumuskan dalam tiga tawaran. Tawaran islah pertama, dua kepengurusan NW harus sepakat bersatu, kemudian menggelar Muktamar bersama. “Muktamar paling lambat enam bulan setelah rekomendasi disepakati. Hasil Muktamar kemudian mendaftarkan organisasinya ke pemerintah,” kata Syafi’i membacakan isi resume. Tawaran kedua, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengakui keberadaan dua pengurus NW. Dengan rumusan, masing-masing menyelenggarakan Muktamar kemudian

menyusun kepengurusan, program kerja, Anggaran Rumah Tangga masing-masing. “Paling lambat dibuat enam bulan setelah mereka sepakat, kemudian didaftarkan ke pusat,” paparnya. Kemudian tawaran ketiga, dilakukan islah dengan membentuk kepengurusan presedium yang terdiri dari NW versi Pancor dan versi Anjani, kemudian berdamai. “Artinya mereka islah tanpa syarat. Kami akan memfasilitasi supaya keduanya bersatu,” kata Syafi’i. Bagi mantan Kadis Dikpora Provinsi NTB ini, upaya islah itu adalah bagian dari sejarah perjuangan pengurus besar NW untuk mengupayakan perdamaian. Para pengurus NW didorongnya membuat sejarah karena mampu mengkondisikan NW bersatu. “Itu kemudian akan menjadi catatan manis sejarah perjuangan organisasi,” tandasnya. Isnaini, SH.,MH perwakilan dari Kejaksaan Tinggi NTB berharap perseteruan dua pihak NW itu tidak larut dalam pros-

(Suara NTB/ars)

PERTEMUAN - Kepala Bakesbangpoldagri H.L Syafi’i saat memimpin pertemuan membahas islah NW. es hukum. Pada prinsipnya, kata dia, apapun yang sudah masuk ke ranah hukum akan menjadi panjang, membutuhkan energi hingga biaya. ‘’Pilihan terbaik adalah bagaimana menghindari masuk ke proses hukum,” ujarnya. Sebaliknya penyelesaian secara damai akan berujung baik dan penguatan persaudaraan.

Sementara Prof. Galang Asmara menyebut, pembahasan masalah NW tidak bisa selesai instan. Harus ada upaya terus menerus memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak sehingga melunak. Pengurus PB NW versi Pancor Dr.H Rosiady Sayuti dalam pertemuan itu mengatakan, dalam teori sosiologi sebuah ko-

(Suara NTB/ars)

DIFASILITASI - Suasana pertemuan membahas islah dua kubu NW difasilitasi Bakesbangpoldagri. munitas yang akan menjadi besar pasti mengalamai disintegrasi. Tapi pada akhirnya juga akan bersatu. “Dalam konteks NW ini, saya yakin akan menjadi persaudaraan yang kuat,” katanya. Dia juga sepakat, NW di Indonesia hanya satu meski pun kepengurusan menjadi dua. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NW Anjani, H

Ihwan mengapresiasi tawaran islah tersebut. Ia sangat mendukung keinginan Pemprov NTB yang mau menjadi fasilitator islah. ‘’Tapi pertemuan ini belum bisa jadi kesimpulan kedua pihak telah bersatu. Karena banyak solusi yang ditawarkan dan perlu dipertimbangkan,’’ ujarnya. (ars/*)

Dikbud Buka Pendaftaran Seleksi Calon Kepsek (Suara NTB/her)

HEARING - Warga Meang, Sekotong yang hearing ke BPN mempertanyakan luas lahan mereka kuasai tak sesuai dengan disertifikat.

Warga Meang

Pertanyakan Luas Tanah Tak Sesuai Sertifikat Giri Menang (Suara NTB) Belasan Warga Meang, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Warga yang didampingi oleh Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) NTB ini mempertanyakan luas tanah yang mereka miliki tak sesuai dengan yang kuasai secara fisik. Di samping itu, banyak lahan di kawasan wisata itu dikuasai oleh warga luar yang tidak menguasai secara fisik akan tetapi punya sertifikat atas lahan tersebut. Warga mendesak agar BPN melakukan pengukuran ulang untuk merevisi atau merubah sertifikat agar sesuai dengan luas lahan yang dikuasai warga. Warga juga meminta agar BPN membatalkan semua sertifikat yang dikuasai orang luar tersebut. Pemilik tanah, H Musleh ditemui usai hearing dengan BPN mengaku luas lahan yang dimilikinya di kawasan Meang seluas 1.25 hektar namun luas lahan yang ada kuasai secara fisik ini tidak sesuai dengan di sertifikat. Luas lahan yang tercatat di sertifikat hanya 95 are lebih. ‘’Artinya luas lahan saya ini ndak sesuai atau kurang dari luas lahan yang saya miliki dengan sertifikat. Kemana lahan saya yang 30 are itu,’’ Kata dia mempertanyakan. Lahan ini kata dia, sudah dikuasai sejak mulai dibuka tahun 1985-1986 lalu. Lalu ia membuatkan sertifikat sekitar tahun 1999. Pihaknya mengetahui luas lahannya tak sesuai dengan disertifikat sejak keluar sertifikat tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan keberatan soal sertifikat ini ke BPN, hanya saja tidak ada tindaklanjutnya. Menurut dia tidak dirinya yang tanahnya tak sesuai dengan sertifikat, namun banyak warga mengalami hal yang sama. Warga juga mempertanyakan, lahan di kawasan itu dikuasai oleh warga luar. Banyak warga luar yang menguasai lahan dengan membuatkan sertifikat. Warga luar yang menguasai layan ini kata dia, termasuk dari luar daerah NTB. Warga kata dia sudah meminta klarifikasi ke BPN terkait persoalan lahan mereka. Pihak BPN kata dia akan klarifikasi dan meluruskan dengan turun ke masyakarat. “Katanya PBN mau turun, yang jelas kami akan tetap Tuntut ini,” tegas dia. Di lokasi yang sama Ketua Formapi, Ikhsan Ramadhany mengatakan, pihaknya sudah turun melakukan investigasi terhadap persoalan lahan warga Meang. Pihaknya pun menemukan lahan yang dimiliki warga tidak sesuai dengan sertifikat. Warga kata dia ada juga yang mengkau kalau lahan mereka dijual. “Tapi sertifikat tanah warga ini tak sesuai dengan fakta fisik yang dimiliki di lapangan,” tegas dia. Ia juga menduga ada sertifikat fiktif, karena warga luar yang tak menguasai sertifikat namun punya sertifikat. Pihak BPN kata dia akan melakukan beberapa langkah menindaklanjuti keluhan warga. Diantaranya merevisi terhadap sertifikat agar sesuai dengan luas di lapangan. Divisi Hukum Formapi L Tahdin mengatakan lahan milik negara ini diberikan hak kepada warga yang menguasai dengan surat keputusan pemberian hak. Dalam proses perolehan hak ini, dilakukan pengukuran secara global sekitar 300 hektar lebih lahan ini. Akan tetapi ada warga yang tak menguasai fisik lahan namun diterbitkan sertifikat sehingga mengurangi lahan milik warga di sana. Menurut dia, sertifikat tersebut harus dibatalkan dulu. Karena ada orang luar yang punya sertifikat tapi fisik tidak dikuasai. Sementara itu, Kepala BPN Lobar I Made Arya Sanjaya, SH., MH mengakui bahwa belasan warga Dusun Pangsing Meang datang ke BPN untuk menanyakan kejelasan sertifikat lahannya. Sebelum pertemuan ini, warga telah memberitahukan akan hearing ke BPN. Menurut dia setelah dilihat sertifikat milik warga, lahan yang dikuasai masyarakat memang bentuknya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan ini kata dia kemungkinan pengukuran saat itu belum akurat atau penguasaan warga yang bergeser setelah diterbitkan sertifikat tersebut. Hal-hal ini kata dia kemungkinan bisa terjdi di lapangam. ‘’Karena itu, kami tidak lagi mengurai permasalahan kembali ke belakang, tapi kami ingin bagaimana penyelesaian,”jelas dia. Pijaknya menawarkan ke warga, ada dua opsi penanganan. Opsi Pertama, sertifikat ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi tanah masyarakat saat ini. Opsi kedua, warga menyesuaikan dengan keadaan sertifikat. Dua opsi ini ditawarkan ke warga, selanjutnya mereka berembuk dengan warga lain agar ditangani sekaligus. Dalam waktu secepatnya lanujut dia, mereka akan kembali ke BPN menyampaikan kesepatan ospi yang akan diambil. Apa yang menjadi keinginan warga jelas dia akan dilaksanakan BPN. Menyoal usulan warga membatalkan serftifikat tanah yang tidak dikuasai secara fisik, menurut dia tidak mudah membatalkan sertifikat karena kewenangannya di pusat. (her)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membuka pendaftaran seleksi calon kepala SMA/SMK/SLB tahun 2019. Pendaftaran mulai dibuka pada Kamis (3/10) hari ini. Dinas Dikbud NTB menargetkan sebanyak 75 orang yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, sedangkan untuk jumlah pendaftar tidak dibatasi. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/10) mengatakan, Dinas Dikbud NTB akan mengadakan seleksi calon kepala sekolah. Seleksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pada tahun 2019 ini pihaknya merencanakan melakukan Diklat untuk 75 orang, tapi jumlah pendaftar bebas. Nantinya semua pendaftar akan diseleksi secara administrasi. Pendaftar yang lulus administrasi berhak mengikuti seleksi substansi.

“Seleksi administrasi ini dilakukan oleh Dikbud NTB, kita umumkan hasil seleksi administrasi. Peserta yang lulus seleksi administrasi berhak ikut seleksi substansi,” kata Aidy. Seleksi substansi akan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). LPMP dan LPPKS nantinya yang berwenang untuk melaksanakan Diklat. “Mereka yang lulus dalam seleksi subtansi, nanti dipanggil untuk Diklat calon kepala sekolah. Kami harapkan 75 orang dari kuota yang disiapkan bisa terisi semua” jelas Aidy. Pendaftaran mulai dilaksan-

akan hari ini di dengan melengkapi berkas di UPT Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK). Nantinya UPT Dikmen dan PK-PLK mengirimkan data dan berkas ke Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB untuk dilakukan cek kembali. Nantinya Dinas Dikbud NTB mengumumkan pendaftar yang lulus seleksi substansi. Aidy mengungkapkan, pihaknya memprioritaskan calon kepala SMK dan SLB, karena dari diklat calon kepala sekolah tahun 2017 dan 2018 rata-rata yang mengikuti diklat calon kepala SMK sudah terangkat semua. Bahkan tidak ada peserta

dari calon kepala SLB 2018 yang masih tersisa. Selain itu, juga disiapkan calon kepala SMA terutama untuk wilayah yang masih kekurangan orang. “Tahun ini di beberapa kabupaten/kota untuk calon kepala SMA kita perlu siapkan seperti di Kabupaten Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Walau pun hasil 2018, itu masih belum semua diangkat, rata-rata belum diangkat banyak dari SMA di Kota Mataram,” katanya. Pihaknya mengharapkan juga calon kepala sekolah dari beberapa wilayah yang zonasi jauh. Ia mengambil contoh untuk wilayah Sanggar, Tambora, dan Kilo. Aidy mengharapkan banyak pendaftar dari wilayah itu. “Kami harapkan banyak pendaftar dari sana, keterwakilan wilayah bisa terwakili, mereka akan secara sungguh-sungguh dan serius karena dekat melaksanakan tugas,” katanya. Dasar pengajuan pelaksan-

(Suara NTB/ron)

H. Rusman aan perekrutan calon kepala sekolah tersebut berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. “Rangkaian seleksi calon kepala sekolah ini ditargetkan sampai bulan Desember tahun 2019,” pungkas Aidy. (ron)

(Suara NTB/bul)

MENENUN - Menenun adalah tradisi leluhur yang masih dijaga masyarakat adat Sembalun, Lombok Timur. Kini aktivitas menenun, juga diminati wisatawan sehingga kegiatan menenun yang ditekuni para perempuan juga menjadi salah satu destinasi wisata di Sembalun, seperti tampak dalam gambar.

Distributor Diminta Tidak Tekan Pengecer Jual Pupuk Paketan Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Bima, Ramdin, SH, meminta Distributor agar tidak menekan para Pengecer yang ada di Desa untuk mengambil dan menjual pupuk secara paketan. Yakni pupuk subsidi dan non subsidi. Permintaan itu disampaikan Ramdin menyikapi maraknya penjualan pupuk secara paketan. Bahkan Ia kerap menerima aduan dari Pengecer adanya dugaan penekanan dari distributor untuk mengambil dan menjual pupuk paketan. “Saya minta distributor pupuk tidak lagi menekan para Pengecer untuk mengambil dan menjual pupuk paketan kepada masyarakat,” kat-

anya kepada Suara NTB, Rabu (2/10). Ia mengaku, penekanan oleh distributor kepada Pengecer pupuk sering terjadi menjelang musim tanam. Bahkan ketika Pengecer tidak mengambil atau menjual pupuk akan diancam dicabut izin operasionalnya. Ramdin menilai tindakan distributor juga terkesan memaksa. Para pengecer diminta untuk mengikuti selera distributor serta menandatangani pakta integritas agar tidak membocorkan hal-hal yang dilakukan distributor. “Ini yang menjadi persoalan di tingkat pengecer. Ketika ada persoalan juga selalu Pengecer yang dikambinghitamkan,” ujarnya.

Duta Partai Golkar ini mengaku, penjualan pupuk secara paketan tersebut kerap terjadi menjelang musim tanam. Hal itu justru sangat merugikan masyarakat (petani.red) banyak. “Jelang musim tanam pupuk paketan cukup banyak beredar. Ini yang perlu diantisipasi,” katanya. Selain itu, Ramdin juga mengingatkan para Distributor dan Pengecer agar tetap menjual pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk memastikan harga dan penyaluran pupuk ke petani, Ramdin menegaskan pihaknya akan terus mengawal. “Kami meminta kepada

petani agar melaporkan apabila ada pengecer dan distributor nakal. Yang menjual dan menyalurkan pupuk tidak sesuai dengan ketentuan,” harapnya. (uki)

Ramdin

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pengelolaan Perpustakaan

Giliran Dompu Belajar ke DPK Lotim Selong (Suara NTB) Setelah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram melakukan studi banding ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim. Rabu (2/10), giliran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dompu yang melakukan studi banding ke Perpustakaan Daerah Lotim, termasuk ke Perpustakaan Desa juara nasional yaitu Desa Rempung. Rombongan yang berjumlah 7 orang ini dipimpin, Rohyani, SH., Kepala DPK Dompu. Kedatangan mereka diterima Kepala DPK Lotim H. Marwan Menurut Rohyani, pihaknya ingin sekali datang melihat perkembangan perpustakaan di Lotim mengingat dari hasil tingkat nasional, perpustakaan desa di Lotim sejak 2014 hingga 2019 kecuali 2018 berhasil juara nasional. Sementara Dompu, ujarnya, sempat menjadi juala provinsi tahun 2018, namun hanya masuk 5 besar

di tingkat nasional waktu itu. Untuk itu, ujarnya, rombongan DPK Dompu ingin melihat program dan kegiatan pengembangan yang ada di Perpustakaan Lotim, baik dari sisi sarana prasarana, kebijakan, termasuk bagaimana perpustakaan digital yang sedang dikembangkan di Lotim. Sementara dalam rangka mengembangkan perpustakaan inklusi sosial, maka DPK Dompu perlu bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk mendukung hal tersebut, sehingga ingin agar DPK Lotim memberi tips dan strategi untuk menghindari penilaian agar tidak dianggap menyerobot tupoksi dinas lain. Pada bagian lain, DPK Dompu dan rombongan sangat mengapresiasi kemajuan Perpusdes Rempung. Bagaimana pamerintah desa dan masyarakat begitu bersinergi dalam memajukan kualitas masyarakat melalui

Utamakan Mutu Pendidikan PENGAMAT pendidikan yang juga guru besar FKIP Univeritas Mataram (Unram) Prof. H. Mahyuni menyebut kualitas pendidikan NTB yang berada di urutan bawah di Indonesia, sebenarnya lagu lama. Pasalnya, belum ada upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk mengatasinya. “Masalah kualitas pendidikan di NTB sebenarnya hal yang sederhana, asalkan serius dan konsisten semua pihak baik pemerintah maupun stakeholder lainnya,” kata Prof Mahyuni belum lama i9ni. Menurutnya, jika kualitas pendidikan di NTB seperti itu, pemer(Suara NTB/dys) intah daerah harus H. Mahyuni mengakui kelemahan tersebut serta mencari langkah yang kongkrit untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Selain itu, pemerintah daerah jangan pura-pura hebat, tapi faktanya di lapangan tidak hebat dengan kondisi kualitas pendidikan NTB yang terpuruk. “Kita cari dulu apa sebenarnya yang menjadi titik lemah di dunia pendidikan. Kalau sudah ketemu, maka kita bersama-sama untuk membenahinya di samping ada political will serta kesadaran bersama dan tidak ada lagi kepura-puraan hebat sebenarnya tidak hebat,” ujarnya mengingatkan. Selain itu, lanjut Prof Mahyuni, jika demikian kondisinya harus ada langkah strategis yang diambil segera, sebab ini termasuk darurat. Dengan kondisi ini, Mahyuni mengajak semua pihak supaya ada langkah bersama untuk menyamakan cara pandang yang melibatkan banyak pihak. Sebab pendidikan ini adalah tanggung jawab Bersama, sehingga jangan hanya diserahkan kepada pemerintah saja. “Mimpi kita memajukan pendidikan kalau hanya menyerahkannya ke pemerintah saja tanpa melibatkan semua pihak,” ucapnya. Prof. Mahyuni mengaku terkait dengan klaim-klaim anggaran yang besar semestinya tidak perlu diperdebatkan. Sebab ada langkah terobosan yang diambil bersama yang terpenting ada keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. “Intinya serius enggak kita meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Saya pikir kita faham mana saja yang menjadi penyebabnya, apakah dari kualitas tenaga pendidik, anggaran,” jelasnya. Bukan hanya itu, kualitas pendidikan dinilai berdasarkan standar pendidikan nasional. Ada 8 standar pendidikan nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan. “Kalau kita bicara target dari 8 standar ini mana yang menjadi target jangka pendek, menengah maupun panjang. Ini yang harus dirumuskan bersama dan tidak ada lagi kepura-puraan dalam dunia pendidikan,” katanya. (dys)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama pejabat DPK Dompu dan DPK Lotim dalam program studi banding, Rabu (2/10). perpustakaan. Dinilai dukungan formasi perpustakaan berbasis gah masyarakat. Saat ini DPK pemerintah desa sudah begitu inklusi sosial di Desa Rempung Lotim sudah memiliki beberapa program dan kegiatan ungtinggi melalui penganggaran op- beberapa saat lalu. Kepala DPK Lotim, H. Mar- gulan antara lain aplikasi erasional perpusdes, termasuk sarana prasarana dan tenaga wan memaparkan saat ini per- iLotim (Perpustakaan digital), pengelola yang mencukupi. Pro- pustakaan mempunyai peran sehingga masyarakat yang akgram yang dilaksanakan juga strategis untuk peningkatan sesnya jauh dari DPK Lotim sangat beragam sesuai kebutu- kualitas SDM untuk memper- dapat membaca dan pinjam han masyarakat, sehingga tidak cepat pembangunan daerah. buku di mana saja dan kapan salah pemerintah provinsi telah Untuk itu layanan perpusta- saja melalui Android yang dimencanangkan program trans- kaan harus hadir di tengah-ten- miliki, kegiatan pelibatan

Tingkatkan SDM, Unram akan Datangkan Dosen Asing

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni mulai tahun ini mewajibkan semua fakulas untuk mendatangkan dosen asing untuk pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dilakukan tidak lain dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Unram sendiri. “Mulai semester tahun ini, kita wajibkan semua fakultas dan prodi mendatangkan dosen asing,” katanya kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, sesuai dengan visi Unram untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025, maka sudah menjadi keharusan bagi bagi setiap fakultas untuk mendatangkan dosen asing darimana saja mereka. Kehadiran dosen asing di Unram sebagai tindak lanjut misi Unram dalam aktualisasi menuju good university. Selain itu, lanjut Lalu Husni, berbagai ikhtiar yang dilakukan untuk menuju good university di antaranya, mendatangkan dosen asing yang akan menjadi tim pengajar. Selain itu, dari sisi pembelajaran supaya tidak tertinggal, maka harus memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dengan sistem pembelajaran daring. “Dosen-dosen di luar negeri tidak harus datang ke Unram untuk melakukan pembelajaran, tapi bisa menggunakan video conference,” ujarnya. Dikatakannya, penting ke depannya bagaimana dosen bisa menghasilkan publikasi atau jurnal internasional. Sebab ini satu-satunya ukuran penilaian kinerja dari sebuah perguruan tinggi. Berbagai upaya akan dilakukan Unram untuk mendorong dosen, agar menghasilkan publikasi internasional dengan cara mengirim dosen ke Makassar dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata Husni, secara khusus untuk guru besar, ada program percepa-

tan guru besar dan bagi dosen yang sudah lektor kepala jabatan fungsionalnya setingkat dengan guru besar dibiayai melakukan riset nilainya sekitar Rp 40 juta untuk setiap dosen. Nantinya, profesor akan mendampingi calon profesor untuk melakukan riset bersama dan hasilnya dimuat di publikasi internasional. “Inilah ikhtiar kita selain teman-teman dosen mampu memasukkan karyanya di internasional kita berikan insensif,” ucapnya. (dys)

H. Lalu Husni (Suara NTB/dok)

masyarakat, di mana perpustakaan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terutama untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan ketrampilan. Disampaikan lebih jauh bahwa beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan kursus katering dan memasak kue yang selanjutnya akan diadakan kursus tata rias pengantin Sasak. Termasuk, program layanan pulau terpencil juga dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar, sehingga mengurangi kesenjangan informasi dan pengetahuan, program bergembira di perpustakaan bagi anak TK/PAUD. Hal ini untuk mengenalkan perpustakaan sejak usia dini. ‘’Program penyuluhan layanan perpustakaan ke sekolah-sekolah untuk memasyarakatkan perpustakaan, sehingga menanamkan kegemaran membaca bagi pelajar,’’ ujarnya. Pada kesempatan ini, Mar-

wan menjelaskan, beberapa minggu lagi DPK Lotim akan mengadakan book fair (pameran buku) selama satu minggu. Program pameran ini akan mengundang seluruh dinas Perpustakaan kabupaten/ kota se-NTB dan hanya DPK Lotim di NTB yang memiliki program pameran ini. Marwan juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan OPD lain sangat perlu dalam rangka program inklusi sosial, bagaimana tahun 2020 DPK Lotim akan menjalin kemitraan berupa MoU dengan dinas teknis terkait di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Mengingat peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menyasar 3 bidang ini. Perpustakaan bisa menyediakan referensi/sumber bahan bacaannya melalui buku atau sumber lainnya dan para penyuluh tersebut akan mentransfer pengetahuan yang didapat tadi ke masyarakat. (yon/*)

100 Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Ditargetkan Berdiri Mataram (Suara NTB) Tahun 2019 ini sebanyak 12 desa menjadi model percontohan perpustakaan berbasis inklusi. Yakni di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima. Ke dua kabupaten itu menjadi desa model penerima manfaat pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dr. H. Manggaukang Raba, menjelaksan, program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan kelanjutan program dari Coca Cola Foundation untuk mengembangkan perpustakaan. Untuk pertama kali Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017 menetapkan 6 desa untuk program ini. Untuk tahun 2018 provinsi NTB penerima manfaat adalah Kabupaten Lombok Utara dengan 6 desa, dan Kabupaten Bima dengan 6 desa. “Diharapkan untuk tahun 2020 terjadi replikasi atau penambahan desa sebagai model pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial,” jelasnya, Rabu (2/10). Dengan jumlah itu, ujarnya, ke depan ditargetkan berdiri 100 perpustakaan desa berbasis inklusi. Dikatakan keberadaan perpustakaan berperan penting dalam menciptakan masyarakat

yang mempunyai kemampuan literasi lebih tinggi. Nantinya akan mendorong perubahan kualitas hidup menjadi lebih baik. Selain itu, ujarnya, adanya perpustakaan berbasis inklusi diharapkan membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu untuk membangun dukungan dan komitmen dari stakeholder untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Diharapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa dikenal masyarakat, terutama penentu kebijakan di daerah, yakni bupati/walikota. Sehingga perpustakaan memberi peran penting, berkontribusi bagi penurunan tingkat angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, ujarnya, sasaran kegiatan ini adalah agar perpustakaan berbasis inklusi sosial ini masuk ke 100 kantong-kantong kemiskinan yang sudah dipetakan oleh wakil gubernur dan wakil bupati serta wakil walikota di NTB. Dia yakin adanya konsep ini bisa mengurangi kemiskinan, karena contoh perpustakaan yang melakukan model seperti itu sudah banyak. (dys)

Pertanyakan Langkah PK Pemkab

DPRD Lobar Minta Kejelasan Nasib SMPN 2 Gunungsari Giri Menang (Suara NTB) Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab Lobar memperjelas nasib SMPN 2 Gunungsari yang sudah dieksekusi pengadilan. Pemda harus memperjelas langkah yang akan diambil, seperti rencana Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hingga kini sekolah yang terpaksa dipindahkan akibat lahannya digugat masyarakat itu masih menumpang di sekolah lain. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar yang mem-

Usman

(Suara NTB/ist)

SEGEL - Bekas lokasi lahan SMPN 2 Gunungsari yang disegel. bidangi Pendidikan Usman., Rabu (2/10). Politisi PKS ini meminta solusi jangka panjang bagi para siswa, guru dan pihak sekolah. Sebab ia membeberkan permasalahan lahan sekolah tak hanya terjadi di SMPN 2 Gunungsari saja. “Itu informasi yang kita terima, dan kita tanya-

kan dulu. Jangan ada lagi ada tanah-tanah bermasalah seperti itu. Harus diselesaikan dulu, ini yang kita harapkan dari Dikbud,” ungkapnya, Selasa (1/10) lalu. Meski kini sekolah itu sudah dipindahkan di bekas Puskesmas Penimbung. Namun dinilainya tidak representatif untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Terlebih lagi bangunan bekas Puskesmas Penimbung itu masih rusak dampak bencana gempa.” Sebenarnya pemerintah juga harus gerak cepat menangani ini. Inikan masa depan anak-anak kita,” ucapnya. Sebelumnya pihak Dikbud sudah mengajukan usulan pem-

bangunan sekolah baru bagi SMPN itu. Bersamaan dengan beberapa sekolah yang rusak akibat gempa. Nilanya mencapai sekitar Rp 10 miliar. Terkait itu, politisi PKS itu mengakui memang sudah ada usulan itu yang masuk dalam draf KUA PPAS APBD 2020. ”Iya kita arahkan ke situ, karena inikan sudah prioritas,” sambungnya. Menurutnya sarana prasarana penunjang itu dirasa perlu untuk kemajuan kualitas pendidikan. Pihaknya pun akan membahas lebih lanjut terkait itu dengan Dinas Dikbud. Sebab ia ingin menyatukan pemikiran dengan leading sector dari Komisi IV itu.”Bagaimana kita mau berbicara kualitas pendidikan kalau sarana saja masih bermasalah. Sehingga kita dorong ini menjadi prioritas,” pungkasnya. (her/*) (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Kamis, 3 Oktober 2019

Halaman 11

Ratusan Siswa Jalani Tes Identifikasi Bakat Atlet Program Kemenpora NTB, Ir Hj Husnanidiaty Nurdin. Nantinya ke-250 anak ini akan dievaluasi oleh tim Kemenpora untuk dilakukan langkah pembinaan lebih lanjut. Pencarian bakat-bakat usia dini ini adalah program Kemenpora dan NTB termasuk salah satu dari beberapa provinsi yang disasar para pencari bakat dari pusat. Dalam identifikasi bakat atlet usia dini cabang olahraga atletik ini, Suryo Agung ditemani Fadlin, atlet lari nasional asal Kota Bima yang saat ini menjabat asisten pelatih atletik di Pelatnas. Selain Fadlin, ikut mendampingi Suryo Agung, Drajat Subagja. Dan dihadiri oleh Direktur Pelatnas PB PASI, Mustara Musa. “Pak Mustara juga ikut memantau bakat atlet. Dia akan tiba di Dompu besok (hari ini-red),” jelas Pelari tercepat Asia Tenggara tahun 2009. Program identifikasi bakat cabor atletik ini digiatkan Kemenpora sebagai antisipasi meredupnya prestasi atletik di kancah nasional. Inilah salah satu alasan kenapa Kemenpora tergerak mencari bibit-bib-

Dinas Dukcapil KSB Mulai Terbitkan Suket Lagi Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa Barat terpaksa kembali menerbitkan Surat Keterangan (Suket). Langkah itu ditempuh menyusul dalam sebulan terakhir stok blangko pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) mulai langka. “Sampai sekarang kurang lebih 300 Suket kami telah terbitkan menyiasati kurangnya stok blako E-KTP di tempat kami,” ungkap kepala Dinas Dukcapil KSB, H. Ibrahim, S.Sos kepada wartawan, Rabu (2/10). Ia menjelaskan, dalam 7 bulan terakhir sepan(Suara NTB/ist) jang tahun 2019 ini piH. Ibrahim haknya tidak pernah menerbitkan Suket sebagai pengganti E-KTP. Namun saat ini pihaknya harus kembali menerbitkannya karena stok blangko pembuatan E-KTP sempat habis. Sementara masyarakat yang mengurus penerbitan E-KTP berlangsung setiap hari. “Kita kan dulu mana pernah buat Suket. Bahkan waktu Pemilu sekali pun masyarakat yang mengurus langsung hari itu kita terbitkan E-KTP nya. Tapi kemarin sempat habis blangko ya terpaksa pakai Suket lagi,” bebernya. H. Ibrahim mengatakan, kelangkaan blangko E-KTP itu tidak saja terjadi di KSB. Di daerah lain juga terjadi hal yang sama karena ada persoalan distribusi dari pusat. “Di Lotim itu sudah ribuan Suket diterbitkan,” sebutnya. Baru-baru ini lanjut dia, pihaknya mengambil inisiatif jemput bola ke pusat guna mendapatkan pasokan blangko. Namun jumlah blako yang diperoleh tidak banyak sehingga untuk menutupi penggantian Suket yang sudah diterbitkan belum mencukupi. “Kemarin kita ada dapat sekitar 500 blangko. Sekarang jumlahnya terus menyusut karena yang datang mengurus tiap hari banyak,” ujar H. Ibrahim. Jumlah masyarakat yang mengurus penerbitan E-KTP sangat tinggi. Data Dinas Dukcapil KSB menunjukkan setiap bulan sekitar 6 sampai 7 ribu masyarakat datang mengajukan pelayanan. Dijelaskan H. Ibrahim, masyarakat yang datang mengajukan permohonan itu didominasi permohonan karena adanya perubahan elemen data kependudukan. “Yang banyak datang itu bukan permohonan baru. Tapi yang merubah karena elemen datanya berubah. Misalnya mereka pindah alamat, perubahan status pernikahan. Kalau yang mohon baru sedikit sekali. Makanya kami berharap segera ada solusi mengatasi kelangkaan blangko E-KTP itu supaya pelanan kami bisa nornal lagi,” imbuhnya. (bug)

it ke beberapa daerah demi kejayaan atletik Indonesia. Dalam identifikasi calon atlet ini, Kemenpora bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB dan Dispora Kota/Kabupaten untuk menghadirkan 750 anak di Pulau Sumbawa, dimana Bima mendapat jatah 250 orang. Setiap anak diwajibkan menjalani beberapa item di antaranya tinggi badan, berat badan, lempar tangkap, loncat tegak, lari 40 meter dan 800 meter. Suryo Agung mengatakan lima kota/kabupaten Pulau Sumbawa dipilih Kemenpora tahun ini untuk pencarian bakat tersebut. Khusus Pulau Sumbawa sendiri difokuskan pada atletik. Nantinya, setiap anak yang mengikuti tes ini akan dinilai total dari serangkaian tes yang diikuti. Dari tes itu ada beberapa nilai tertinggi yang selanjutnya akan diserahkan ke Dispora NTB dan Dispora Kota/Kabupaten masing-masing untuk ditindaklanjuti pembinaannya. Menurut Suryo Agung, Pulau Sumbawa dipilih untuk

(Suara NTB/fan)

JALANI TES - Para atlet tengah menjalani tes Antropmetri di Lapangan Mangge Maci Kota Bima, Rabu (2/10). Masingmasing atlet diukur tinggi badan, kecepatan lari dan lainnya. pencarian bakat atletik ini dengan pertimbangan, prestasi olahraganya bagus di cabang ini. Dimana ada Fadlin, Iswandi dan lainnya adalah pelari

nasional asal Pulau Sumbawa. Dia berharap dari Pulau Sumbawa ini tetap melahirkan para atlet berprestasi. Dikatakan Suryo Agung,

Kemenpora telah menetapkan atletik sebagai cabang olahraga unggulan disamping cabang olahraga lainnya. Pihaknya berharap, dari program identi-

fikasi atlet berbakat itu didapatkan atlet pelajar yang akan dibina, seperti persiapan untuk O2SN dan event atletik lainnya. (fan/*)

Disos Temukan Ribuan Data Ganda Peserta BPJS PBI di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mencatat sedikitnya 4.000 peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat diusulkan agar dinonaktifkan sebagai penerima manfaat. Setelah pengecekan di lapangan, terungkap bahwa ribuan peserta itu juga tercatat sebagai penerima BPJS PBI daerah dan ada juga yang sudah meninggal dunia. Proses pengusulan penonaktifan itu dilakukan karena setiap tahunnya daerah terpaksa mengeluarkan anggaran pembiayaan hingga puluhan miliar lantaran data ganda tersebut. “Temuan awal kita ada sekitar 2.500 data peserta BPJS PBI ganda dari hasil diidentifikasi tim di lapangan, jumlah inipun kemudian bertambah menjadi 4.000 data peserta. Angka ini juga diprediksi akan

terus bertambah lantaran masih ada data peserta PBI ganda yang belum diverifikasi lanjutan. Terkait dengan data yang masih belum diverifikasi tersebut, kami upayakan dalam waktu dekat ini sudah tuntas, sehingga tumpang tindih anggaran antara Daerah dan Pusat yang dikhawatirkan terjadi bisa diminimalisir,” ungkap Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Rabu (2/10).

Dikatakannya, dalam proses penelusuran terhadap data ganda ini pihaknya juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk bisa memberikan data by name by address. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang akan diusulkan itu tidak akan menimbulkan polemik di kemudian hari karena sudah menjadi hak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang

maksimal. Data-data tersebut kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan (Dikes) karena yang berhak menghapus data-data ini adalah Dinas Kesehatan (Dikes) tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak BPJS. Upaya itu sengaja dilakukan, supaya tidak ada lagi tumpang tindih anggaran dalam proses pembayaran BPJS tersebut. Penerima BPJS PBI yang berada di KSB dianggap jauh lebih banyak dari jumlah penduduk hasil pendataan dinas Dukcapil. Maka dari itu, pihaknya masih akan terus melakukan penelusuran terhadap data penerima BPJS PBI ini, karena jika ditemukan data yang ganda maka akan sangat member-

atkan keuangan negara nantinya. Selain itu, pihaknya juga akan tetap berkoordinasi dengan pihak BPJS supaya bisa memberikan data terbaru terkait kepesertaan masyarakat sebagai penerima manfaat. Ketika sudah memiliki data akurat, maka untuk proses validasi serta verifikasi di tingkat lapangan semakin mudah. “Kami hanya berwenang mengusulkan jika ditemukan ada data ganda para peserta BPJS PBI, sementara yang berhak untuk menonaktifkan yakni Dikes dan BPJS. Kami juga akan terus melakukan verifikasi lanjutan terhadap masalah data ganda dan peserta yang meninggal,” pungkasnya. (ils)

Kota Bima dan Tim Alas Juarai Investasi di Bidang Turnamen Bola Voli Tiga Pilar Cup Pariwisata Menggeliat Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Kota Bima Putra dan Tim Steck Alas di grup putri, menjuarai turnamen bola voli tiga pilar Cup yang digelar di lapangan voli Mapolres Sumbawa. Mereka pun berhak menerima piala bergilir, piagam penghargaan serta uang pembinaan. Bupati Sumbawa yang diwakili Sekda Drs. H. Hasan Basri, M.M, pada penutupan Turnamen Bola Voli Tiga Pilar Cup 2019, di lapangan bola voli Wira Satya Polres Sumbawa, Selasa (1/10) malam menyebutkan, tournamen ini didukung oleh forum kepala desa se-Kabupaten Sumbawa. “Pertandingan final turnamen bola voli malam ini, merupakan salah satu pertandingan yang memiliki arti penting dan pelajaran yang bisa kita petik, bahwa siapa yang

(Suara NTB/ist)

PIALA - Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri menyerahkan piala kepada pemenang turnamen bola voli tiga pilar Cup yang digelar di lapangan voli Mapolres Sumbawa, Selasa (1/10) malam. paling siaplah yang akhirnya bisa mencapai prestasi optimal,” kata Sekda. Tim yang berlatih dengan keras dan disiplin tinggi, yang ditangani secara profesional dan berdedikasi tinggi, pada akhirnya akan tampil sebagai juara. Pemkab pun mengapresiasi prestasi yang telah diraih tim juara Turnamen Bola Voli Tiga Pilar Cup 2019. Kepada para tim yang belum berhasil memperoleh prestasi, Bupati berpesan untuk tidak berkecil hati dan patah semangat, karena masih banyak kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Sementara Kapolres Sum-

bawa, AKBP. Tunggul Sinatrio, S.IK. MH., dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan Turnamen Bola Voli Tiga Pilar CUP 2019. Kedepan, turnamen serupa akan tetap dilaksanakan, bahkan diagendakan lebih semarak dan tim yang bertanding akan lebih banyak. “Semoga dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, DPRD dan KONI Sumbawa, fasilitas lapangan voli ini kedepan akan bertambah baik dan lebih representatif,” pungkas Kapolres. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyebutkan bahwa pertumbuhan Investasi pada sektor pariwisata membaik di tahun 2019 ini. Bahkan sampai dengan semester kedua saat ini kenaikannya sudah mencapai angka 60 persen jika dibandingkan pertumbuhan di tahun 2018 lalu. Peningkatan ini tentu sangat diapresiasi karena akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka pengangguran yang saat dianggap masih cukup tinggi. “Berdasarkan hasil evaluasi pada semester pertama, terjadi pertumbuhan investasi di sektor pariwisata sebesar 60 persen. Jumlah inipun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang hanya berada di angka 10-15 persen. Hanya untuk lokasi-lokasinya masih tetap berkutat di wilayah selatan dan sebagian di wilayah kecamatan Taliwang serta Poto Tano. Sementara untuk lokasi yang lain, sampai dengan saat ini masih belum terlihat signifikan memberikan dampak,” ungkap Kadis DPMPTS kepada Suara NTB melalui Kabid Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Amri Rahmansyah SE, Rabu (2/10). Dikatakannya, untuk mendukung terus hal itu, pihaknya berupaya mengembangkan

investasi parwisata dengan menerapkan strategi jitu diantaranya memberikan insentif, kemudahan, serta melakukan promosi investasi. Kenaikan investasi yang terjadi saat ini juga akan terus dijaga supaya memberikan dampak yang lebih bagi daerah. Capaian saat ini juga diharapkan bisa menjadi rangsangan bagi pelaku wisata yang lain untuk melakukan hal yang sama di KSB. Sehingga dengan semakin masifnya wisatawan melakukan investasi di bidang pariwisata diharapkan bisa memberikan hasil yang baik daerah dalam pembangunannya. Selain pola demikian, strategi pengembangan destinasi pariwisata terus diimplementasikan di antaranya pengembangan perwilayahan, atraksi wisata, aksesibilitas, masyarakat, dan keamanan. Jika pola ini berhasil diterapkan, pihaknya optimis pertumbuhan investasinya juga akan semakin maksimal. “Strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi parwisata akan tetap kita lakukan, karena akan berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan Investasi. Kami juga berharap supaya masyarakat bisa memberikan rasa aman dan nyaman agar geliat Investasi di KSB semakin meningkat,” tandasnya. (ils)

Tahun Depan, Desa Lamunga akan Diusulkan Definitif Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat saat ini tengah mempersiapkan pengusulan untuk mendefinitifkan desa persiapan Lamunga. Rencananya, usulan penetapan desa yang dimekarkan dari desa Batu Putih itu akan diajukan pada awal tahun 2020 mendatang. “Rancangan Perda pembentukannya sudah siap. Dan akan kita usulkan ke dewan awal tahun depan,” sebut kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada wartawan, Rabu (2/10). Mulyadi menjelaskan, setelah Perda pembentukannya disetujui pemerintah bersama. DPRD. Maka proses selanjutnya, Pemda KSB akan mengusulkannya ke Kement-

erian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan nomor penetapan desa. Dengan nomor tersebut secara hukum status desa Lamunga benar-benar telah terbentuk. “Kalau sudah ada nomornya dari Kemendagri maka Lamunga mandiri penuh sebagai desa,” katanya. Sejak ditetapkan sebagai desa persiapan sekitar tahun 2017 lalu. Sumber keuangan desa Lamunga masih menyantol pada desa Batu Putih. Dijelaskan Mulyadi sesuai aturan, desa persiapan mendapatkan sumber keuangan sebesar 30 persen dari total ALBDes desa induknya. “Kenapa hanya 30 persen, karena kegiatan pembangunan dan pemberdyaan di

desa persiapan itu masih dikelola oleh desa induk,” timpal Mulyadi. Karena itu lanjut dia, penetapan desa Lamunga sebagai desa definitif harus dipercepat. Sebab dengan demikian, maka desa bersangkutan akan otonomi sepenuhnya dalam mengelola agenda pemerintahannya. “Dan tentunya hak-hak keuangan desanya baik dari kabupaten maupun pusat akan

penuh diterima oleh desa Lamunga,” demikian Mulyadi. (bug)

Mulyadi

(Suara NTB/ist)

Kota Bima (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia (RI) menurunkan mantan pelari tercepat Asia Tenggara, Suryo Agung, ke Kota Bima guna mengidentifikasi atlet berbakat usia 13-15 tahun di Pulau Sumbawa, 2-5 Oktober 2019 Identifikasi atlet yang akan berlangsung selama empat hari itu dilakukan di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Identifikasi pertama dilaksanakan di Lapangan Atletik Mangge Maci Kota Bima, Rabu (2/10) pagi. Kegiatan itu melibatkan 250 Siswa gabungan Sekolah Dasar (SD) dan SMP di wilayah kabupaten Bima dan Kota Bima. Koordinator Tim Identifikasi Bakat Atlet, Suryo Agung yang diwawancara Suara NTB di selasela kegiatan mengatakan, sebanyak 250 siswa Kabupaten Bima dan Kota Bima yang dihadirkan di lapangan Mangge Maci, terdiri dari 130 anak Kota Bima dan 120 dari Kabupaten Bima. Mereka dihadirkan sejak pukul 07.30 Wita dan dipantau langsung oleh Kepala Dispora

Kamis, 3 Oktober 2019

SUARA NTB

Kasus Kerugian Randis Hilang Bisa Dibawa ke Ranah Hukum Giri Menang (Suara NTB) – Kasus kerugian akibat kendaraan dinas (randis) hilang di Lombok Barat (Lobar) belum tertangani. Rencananya, pengembalian kerugian dari ganti rugi randis hilang ini akan disidangkan oleh TPTGR. Saat ini pihak terkait tengah melakukan persiapan dengan mencari data nilai harga kendaraan. Persoalan ini pun bisa dibawa ke ranah hukum, jika tak ada itikad baik dari mantan pejabat mengembalikan ke pemda. Sekretaris Inspektorat Lobar, H. Bagus Dwipayana, menegaskan, sidang TPTGR pengembalian kerugian akibat randis hilang ini tengah dalam persiapan. “Kami tengah mencari nilai harga kendaraan, setelah itu kami rapat. Dari hasil rapat itu langsung kita sidangkan,”tegas Bagus. Mantan Kabag Hukum ini menegaskan, randis hilang ini akan tetap disidangkan. Hanya saja perlu dicari dulu harga pasaran sepeda motor terse-

but. Kondisi randis juga harus dilihat, layak tidak dengan harga ganti rugi yang nanti ditetapkan. Ia menegaskan, kasus ini sama dengan temuan kerugian negara. Kalau dalam sidang TPTGR tidak ada hasilnya, maka bisa dilanjutkan ke APH.”Kalau ndak ada hasil pengembalian kerugian, maka bisa masuk ke APH. Sama seperti kerugian Negara itu,”tegas dia. Sementara Kepala BPKAD Lobar H .Mahyudin mengatakan sebanyak 40 lebih randis masih dikuasai oleh mantan pejabat dan dewan. Selain dikuasai oleh mantan pejabat, randis ini juga hilang, sehingga Pemda pun tengah melakukan upaya-upaya mengambil paksa randis tersebut. Pemda juga tengah menyiapkan langkah meminta ganti kerugian randis yang hilang tersebut. Ganti rugi randis yang hilang ini pun bakal dilakukan melalui sidang majelis TPTGR. (her)

HILANG HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.5772 HJ NOKA/ NOSIN : MH1JFC112CK056259/JFC1E-1055860 AN.MAFLIHUN HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR

Halaman 12

HILANG HLG STNK R4 ISUZU PIC UP NOPOL DR.8210 NOKA/NOSIN : MHCTBR54FHK177011/E177011 AN.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH HLG D’SKTR JL.PEMUDA MATARAM KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 3 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

OPINI

Halaman 14

Tantangan Lingkungan Aleg Baru Pertimbangkan Izin Wahana Kereta Gantung ADANYA lampu hijau dari pemerintah pusat yang mengizinkan pembangunan wahana kereta gantung menuju Danau Segara Anak Gunung Rinjani, baik lewat Senaru Lombok Utara, Sembalun Lombok Timur dan Aik Berik Lombok Tengah sebagai sebuah kabar yang cukup bagus. Namun, bagi porter atau pelaku jasa wisata yang selama ini mengandalkan hidup dari pendakian ke Gunung Rinjani, baik dari Pelawangan Sembalun Lombok Timur dan Senaru Lombok Utara bisa jadi sebuah kabar buruk. Muncul kekhawatiran, jika kereta gantung beroperasi, wisatawan atau pendaki yang selama ini mendaki Gunung Rinjani lewat dua pintu ini akan berkurang. Wisatawan cenderung akan memilih menikmati keindahan alam Gunung Rinjani lewat kereta gantung yang lebih cepat dan tidak melelahkan. Kalau pun ada wisatawan atau pendaki yang mendaki lewat Senaru dan Sembalun jumlahnya tidak banyak dan lebih memilih naik kereta gantung. Inilah kekhawatiran yang muncul jika wahana kereta gantung direalisasikan untuk menuju kawasan Gunung Rinjani. Seperti disampaikan Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Senin (30/9) lalu, jika banyak orang yang mengantungkan hidupnya sebagai guide dan porter, sehingga semuanya perlu pertimbangan untuk diterapkan. Tentunya, apa yang disampaikan bupati ini, setelah melihat di lapangan, wilayah Senaru sebagai pintu masuk pendakian, tersedia usaha penginapan, kuliner dan usaha jasa porter. Kalau wahana kereta gantung diterapkan, tentu banyak pihak yang terkena dampaknya. Beda halnya dengan apa yang disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, yang mendukung penuh adanya investasi pembangunan kereta gantung di Rinjani. Apalagi seperti disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSi., menyebut ada sejumlah investor yang tertarik membangun kereta gantung di kawasan Rinjani dan KEK Mandalika. Bagi gubernur, jika ada investor yang serius berinvestasi dalam pembangunan kereta gantung, tinggal dikerjakan. Tentunya, sebelum membangun ada persyaratan-persyaratan kaitan dengan kajian lingkungan dan izin lainnya juga harus dipenuhi, baru dapat melakukan pembangunan. Jika sudah memenuhi persyaratan yang diinginkan, maka rencana investasi ini tidak masalah diwujudkan. Di satu sisi, kita harus mengakui, beberapa pendakian gunung di beberapa negara maju, seperti di kawasan Eropa, Amerika, China, Jepang, banyak yang memanfaatkan kereta gantung untuk mendukung pariwisatanya. Keberadaan kereta gantung ini dinilai mampu mendukung semakin banyaknya wisatawan yang ingin datang ke lokasi ini. Selain itu, didukung suasana musim, misalnya, saat musim salju, wisatawan bisa memanfaatkan jiwa petualangannya dengan bermain ski. Begitu juga dengan di NTB, jika nanti sudah ada investor yang merealisasikan kereta gantung ini, perlu dipikirkan dengan matang dampak dari keberadaan wahana ini. Paling tidak, pemerintah daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pendakian ke Gunung Rinjani harus bertemu bersama. Artinya, ketika ada permasalahan yang muncul, selalu ada solusi yang muncul pula. Inilah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk mencari jalan terbaik, sehingga jika wahana kereta gantung ini terwujud tidak ada pihak yang dirugikan. Justru yang paling penting sekarang ini, adalah bagaimana masyarakat di daerah ini welcome terhadap investasi yang masuk. Jika ada investasi yang masuk dan ingin mengembangkan wahana kereta gantung di beberapa objek wisata dibicarakan dengan baik. Termasuk melibatkan masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan hidup dari pariwisata. Kalau memang investasi ini baik buat masyarakat, tidak ada salahnya dilanjutkan. Tapi, kalau mendapat pertentangan dari masyarakat, pemerintah harus mempertimbangkannya. Jangan sampai, investasi yang masuk bisa ‘’membunuh’’ mata pencaharian masyarakat dan merusak keajegan alam serta membahayakan kelestarian lingkungan. Kalau memang investasi ini buruk dan mendapat penolakan masyarakat, pemerintah harus menolaknya juga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana pun, kondusivitas wilayah merupakan salah satu persyaratan bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke salah satu objek wisata. Dan ini harus diwujudkan. (*)

Oleh: RIBUT LUPIYANTO EMILU Legislatif 2019 telah resmi berakhir. Hal ini ditandai dengan pelantikan Anggota DPR dan DPR RI pada Selasa (1/10). Sedangkan untuk anggota DPRD atau legislatif baru tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah dilantik sebelumnya. Anggota legislatif (aleg) baru segera memikul beban berat menjalankan amanat rakyat lima tahun ke depan. Kompleksitas permasalahan menjadi tantangan yang mesti diagendakan. Salah satu bidang permasalahan yang dihadapi adalah lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan semakin mengkhawatirkan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. Tantangan Lingkungan Sejalan dengan dinamika pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan fenomena alam, terjadi berbagai permasalahan lingkungan hidup di semua wilayah. Permasalahan ini mengkhawatirkan bagi keberlanjutan pembangunan. Merosotnya kualitas lingkungan dapat dicermati dari banyak sektor. Pertama adalah persampahan. Jenis sampah paling membahayakan dan volumenya banyak adalah bersumber dari plastik. Plastik menjadi dilema bagi manusia di kehidupan modern ini. Keberadaannya dibutuhkan tetapi sampahnya membahayakan. Pengelolaan yang optimal adalah kunci. Jika dapat dikelola, maka sampah akan berubah dari musibah menjadi berkah. Butuh pendekatan komprehensif mulai dari kesadaran individu hingga komitmen politik. Indonesia merupakan negara kedua di dunia penghasil sampah plastik terbesar ke laut (KLHK, 2016). Peringkat pertama ditempati China dengan 262,9 juta ton sampah plastik. Jumlah sampah kantong plastik terus meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) memperkirakan volume sampah di Indonesia pada 2019 akan mencapai 68 juta ton. Dari angka tersebut, 14 persen atau sekitar 9,52 persen di antaranya adalah sampah plastik. Sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Sebesar 95 persen kantong plastik hanya menjadi sampah, sedangkan plastik sulit diurai oleh lingkungan.

Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) Pemerintah pernah dua kali mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini tidak berjalan optimal. Kebijakan ini terkesan sebagai bentuk penyederhanaan dan tidak memerlukan pengawasan ketat (Gesuri, 2016). Kedua adalah polusi udara. Banyak perkotaan yang telah tercemar udaranya. Kondisi paling buruk adalah Jakarta, bahkan terburuk sedunia. Jakarta kerap dinominalisakan menjadi kota paling berpolusi di dunia versi data AirVisual. Air Quality Index (AQI) Jakarta berada pada kisaran angka 188. Artinya kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Kualitas udara juga tercemar pada daerah-daerah yang terjadi kebakaran hutan dan wilayah sekitarnya, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Ketiga adalah kemiskinan. Dari sisi geografis, jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi di pulau Jawa sebesar 15,31 juta jiwa. Sedangkan sisanya tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan 0,99 juta jiwa. Sebanyak 63 persen penduduk miskin Indonesia berada di perdesaan dan mayoritas adalah petani dan nelayan. Kemiskinan sebagian disebabkan rendahnya daya dukung lingkungan. Penanganan lingkungan menjadi salah satu isu pada kampanye 2019 lalu, meskipun bukan isu seksi dan utama. Kristiadi (2014) menyampaikan bahwa janji politik merupakan etika sosial dan bagian dari peradaban. Hal ini terkait dengan niat, komitmen, dan iktikad untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sayangnya, pengalaman membuktikan banjir janji kampanye sekadar basa basi. Iktikad untuk merealisasikan masih jauh panggang dari api. Kondisi traumatik ini menjadi tantangan anggota DPRD baru untuk meyakinkan publik dengan pembuktian selama lima tahun mendatang. Optimalisasi Kinerja Anggota DPRD baru mesti menjalankan politik ekologi. Politik ekologi secara umum terbagi atas

RADIO

lingkungan internal dan eksternal (Almond, 2012). Lingkungan internal terdiri dari lingkungan fisik, social dan ekonomi domestik. Sedangkan lingkungan eksternal antara lain politik internasional, ekologi internasional, dan sosial internasional. Kepemimpinan politik ramah ekologi mestinya hadir mulai secara substansial maupun faktual. Secara substansial terkait komitmen politik hijau kontestan menuju pembangunan DIY yang lestari dan berkelanjutan. Sedangkan secara faktual mesti dibuktikan lima tahun ke depan. Beban agenda untuk menjawab tantangan lingkungan selama lima tahun ke depan memberikan konsekuensi perbaikan kinerja anggota DPRD. Beberapa hal mesti diupayakan anggota DPRD baru dan pihak-pihak terkait. Pertama, Partai politik penting melakukan evaluasi kinerja anggota DPRD sebelumnya. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan ke depan. Penempatan anggota DPRD ke alat kelengkapan dan komisi mesti mempertimbangkan kapasitas, kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan kepedulian masingmasing. Komisi bidang lingkungan penting diisi oleh wajah anggota DPRD yang melek dan peduli lingkungan. Kedua, anggota DPRD baru mesti memiliki jiwa pembelajar yang cepat. Pasca-pelantikan anggota DPRD langsung menjalankan tugas dan menghadapi permasalahan lapangan. Wajah baru penting cepat belajar, baik dalam hal konseptual maupun faktual. Anggota DPRD petahana dapat menjadi pembimbing informal bagi yang baru. Sekat partai politik dan psikologis mesti disingkirkan demi pengabdian kepada rakyat. Agenda bimbingan teknis di awal melaksanakan tugas juga mesti diprioritaskan untuk penguatan kapasitas dasar legislatif. Anggota DPRD baru penting memahami konsepsi pengelolaan lingkungan terpadu dan isu lingkungan. Ketiga, mitra legislatif yaitu Bupati atau Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup penting koordinatif dan memberikan data akurat

terhadap anggota DPRD baru. Masyarakat, baik individu maupun komunitas dan LSM penting mengajukan tuntutan agenda lingkungan lima tahun ke depan. Pengawasan dari rakyat penting dilakukan sebagai penyeimbang menuju optimalisasi kinerja. Anggota DPRD baru mesti mengubur agenda pribadi berupa target pengembalian modal finansial selama kampanye pemilu. Partai politik juga penting untuk tidak membebani personal anggota DPRD dengan target finansial yang tidak wajar. Semua elemen mesti bergandengan tangan dalam agenda perbaikan mutu lingkungan hidup di semua wilayah.

POJOK Pemprov NTB usulkan 500 formasi CPNS Peluang utama untuk tenaga kesehatan dan guru

*** Terkendala semen, penyelesaian proyek berpotensi molor Dibutuhkan solusi cepat

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 3 Oktober 2019

Dari Hal. 1 Menurut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, panggilan sidang sudah dilayangkan kepada sejumlah pihak. Diantaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penunggak, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Temuan juga tercatat pada pihak ketiga atau rekanan. ‘’Semua yang punya tanggung jawab atas kerugian kita layangkan panggilan. Termasuk ke pihak ke tiga,’’ tandas Ibnu Salim, Rabu (2/10). Para penunggak akan diadili dan diklarifikasi item per item temuan kerugian yang belum dilunasi dengan nilai bervariasi. Para penunggak yang belum melunasi, akan diklarifikasi alasan dan diberikan tenggat waktu sesuai aturan penyelesaian agar tidak menjadi temuan berlarut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Posisi terakhir pengembalian kerugian negara atau kerugian daerah mencapai Rp17 miliar, dari total Rp78 miliar temuan selama 5 tahun terakhir. Proses penagihan kini terpusat di Inspektorat yang menjadi markas TPTGR, beralih dari BPKAD Provinsi NTB. Sidang majelis TPTGR sebagaimana agenda Desember tahun 2018 lalu akan dipimpin Sekda Provinsi NTB, dengan anggota majelis Inspektorat dan BPKAD. Hadir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta penunggak kerugian. Saat ini instansi dan pihak swasta penunggak diberi kesempatan

untuk menyelesaikan kerugian hingga Desember. ‘’Dalam keputusan sebelumnya, ada yang diberikan waktu sampai Oktober, November, bahkan Desember,’’ jelasnya. Setelah batas waktu penyelesaian itu berakhir, dipastikan pihaknya langsung menjadwalkan sidang TPTGR jika masih ada yang belum beritikad melunasi. Saat ini, kata Inspektur, timnya masih terus melakukan update jumlah setoran yang masuk. Dalam catatan Inspektorat NTB, saat rapat koordinasi dengan penunggak sebelumnya, terungkap tunggakan masih mencapai puluhan miliar sesuai temuan tiga lembaga auditor pemerintah. Namun rata-rata penyelesaian sudah mencapai 80 persen lebih. Rinciannya, untuk temuan BPK NTB, dari total Rp 78.390.930.348,18 , masih tersisa Rp 17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen. Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp 17.334.117.650,64, dari total temuan Rp 36.440.149.257,52. Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen. Sementara temuan Irjen mencapai Rp 36.352.426.511,00, namun sudah diselesaikan 100 persen. Sekretariat TPTGR telah merekap data secara lengkap dan akan memanggil secara bertahap lagi para penunggak. Tujuannya untuk mengklarifikasi lagi soal persentase penyelesaian. Hal ini sesuai petunjuk tim majelis TPTGR. (ars)

Survei KPK, NTB 10 Besar Daerah Berintegritas Dari Hal. 1 ‘’Survei ini dilakukan dengan cara memetakan risiko korupsi seperti suap atau gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai. Jual-beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa’’ ujar Wawan. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, whistleblower system dan upaya anti korupsi lainnya. ‘’Survei Penilaian Integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakukan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut,’’ ujarnya. Aspek yang dinilai dalam SPI antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, keberadaan calo, sistem antikorupsi seperti sosialisasi antikorupsi. Pengelolaan SDM seperti nepotisme penerimaan pegawai/promosi jabatan, pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran/perjalanan dinas fiktif/honor fiktif. ‘’Tujuannya adalah untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi. Kesadaran ini diharapkan mendorong inisiatif peserta untuk melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi,’’ tandasnya. Dia menambahkan, survei

ini juga memberikan gambaran umum permasalahan integritas. Antara lain ditemukan sekitar 22 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo. Temuan ini muncul di semua lembaga peserta. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 17 persen. Wawan melanjutkan, sekitar 25 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai. Persentase ini meningkat dari tahun 2017 yakni 20 persen, sekitar 5,6 responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi atau meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya 4 persen Sementara itu, sekitar 21 persen responden internal juga cenderung percaya bahwa suap atau gratifikasi memengaruhi kebijakan karir di lembaganya. Sedangkan, terkait gratifikasi, sebanyak 25 persen responden pengguna layanan melihat atau mendengar pegawai menerima gratifikasi. ‘’Temuan lainnya adalah 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat dalam 12 bulan terakhir,’’ tandasnya. (ars)

Tiga Pejabat Eselon II Digeser, Jabatan Kadisperin Dibiarkan Lowong Dari Hal. 1 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang ditinggalkan Drs. H. Imhal karena meninggal. Jabatan Kadisperin NTB kemudian dibiarkan lowong. Selain itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. Mohammad Rum, MT dimutasi menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri). Rum bertukar posisi dengan Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. L. Syafii, MM yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan. Sedangkan untuk salah satu jabatan eselon III yang cukup strategis adalah Sekretaris Disperin NTB. Dalam mutasi kali ini, Gubernur memutasi Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menjadi Sekretaris Disperin NTB. Meskipun jabatan Kadisperin NTB lowong, namun Iswandi mengatakan tak akan mengganggu program unggulan industrialisasi. Selama jabatan Kadisperin lowong, akan dipercayakan kepada Sekretaris Disperin NTB untuk mengawal program industrialisasi. “Kebetulan yang dipercaya di sana Sekretarisnya Ibu Yanti. Mantan Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi di Bappeda. Itu yang menjadi Sekretaris Dis-

perin untuk mengawal program industrialisasi. Dari awal dia sudah tahu (program industrialisasi),” tandas Iswandi. Selain itu, beberapa jabatan strutural eselon III dan IV yang sebelumnya lowong di Disperin NTB, sekarang sudah terisi semua. Sehingga, ia yakin akan terjadi percepatan. Dalam mutasi kali ini, jelas Iswandi, sebagian besar pengukuhan pejabat. Pasalnya, mutasi yang dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Perangkat daerah yang dulunya nomenklaturnya Unit Pelaksana Teknis (UPT), sekarang ada yang dinamakan cabang dinas, seperti di Dinas Dikbud NTB. “Ini hanya berubah nama, orangnya sama. Sebagian besar pengukuhan ini,” terangnya. Dalam sambutannya usai pelantikan, Kepala Bappenda NTB ini mengatakan jabatan merupakan amanah kepada ASN bersangkutan. Sehingga amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembentukan beberapa cabang dinas bidang pendidikan di kabupaten/ kota dan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Kualitas pendidikan diharapkan semakin baik dan illegal logging semakin berkurang. (nas)

Investor Lirik Empat Lokasi Pembangunan Kereta Gantung Mataram (Suara NTB) Beberapa investor disebut telah melakukan pendekatan dengan Pemprov NTB terkait rencana pengadaan wahana kereta gantung di jalur trekking Rinjani. Setelah mendapat lampu hijau dari Pemerintah Pusat, target investasi tersebut tengah dalam tahap diskusi untuk feasibility study atau uji kelayakan. “Baru dia tahapan penjajakan. Jadi yang ke saya juga sudah ada terus kita sudah diskusi,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs.H.Lalu Gita Aryadi, M.Si, saat dikonfirmasi di Mataram, Rabu (2/10). Salah satu yang sudah menunjukkan keseriusan disebut Gita berasal dari investor dalam negeri untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN). “Sekarang dia sedang urus ke Kementerian

Kehutanan,’’ jelasnya. Pihaknya akan memastikan pemenuhan beberapa syarat terkait kegiatan investasi wahan kereta gantung tersebut. Diantaranya syarat pinjam-pakai kawasan hutan serta konsep pengembangan yang ditawarkan calon investor. Juga riwayat pengalaman yang dimiliki. Terutama dari segi pemberian manfaat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat NTB. ‘’Ini memang belum detail. Yang sudah datang ke saya itu

menjadi titik tersendiri yang diminati oleh investor. Yaitu rencana pembangunan jalur kereta gantung dari KEK Mandalika menuju Gunung Prabu dan menyusuri pesisir pantai seperti Mawun dan Selong Belanak. ‘’Itu sedang dikaji. Ini nanti akan menyusun feasibility study mereka. Memang harus kita lakukan cermat,’’ ujar Gita. Kegiatan investasi tersebut ditegaskan Gita, tidak akan mendapat restu dari Pemprov NTB seandainya dalam kajiannya menunjukkan efek yang kurang bersahabat bagi ekonomi masyarakat. Untuk itu, keberadaan kereta gantung nantinya diharapkan dapat menambah dan memperbesar daya tarik yang dimiliki NTB.

baru pada penentuan alternatif-alternatif lokasi,’’ ujar Gita. Sampai saat ini setidaknya ada empat lokasi yang dilirik investor, yaitu wilayah padang rumput dan punggung-punggung bukit Sembalun di Lombok Timur, wilayah Desa Karang Sidemen di Lombok Tengah, dan wilayah Senggigi di Lombok Barat menuju perbatasan pusuk Lombok Utara hingga ke Rinjani. Selain itu, dengan adanya gelaran MotoGP di Lombok, kawasan KEK Mandalika juga

Dicontohkan Gita seperti rencanan pembangunan wahana kereta gantung di Desa Karang Sidemen. “Di sana nanti atraksinya bisa menikmati Benang Kelambu, Benang Stokel, sambil menikmati panorama alam. Jangan sampai justru dengan kereta gantung atraksi yang lain menjadi mati,” ujarnya Pemprov NTB sendiri telah menyiapkan bentuk-bentuk penawaran seandainya rencana investasi tersebut dapat terealisasi. Gita menyebut, pihaknya saat ini merasa optimis pada beberapa investor yang telah melakukan pendekatan. “Kita anggap semua berpotensi dulu. Tidak underestimate (meremehkan, Red) dengan mereka,” pungkasnya. (bay)

Kembangkan Penyidikan Pemerintah Siapkan Anggaran Rp4 Miliar OTT SNVT Swasembada Telur dan Daging Ayam

Mataram (Suara NTB) Menyambut pembangunan yang tengah gencargencarnya dilakukan di NTB, industri bidang peternakan juga tidak mau kalah. Pada 2020 mendatang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewa (Disnakeswan) NTB menargetkan swasembada telur dan daging ayam dapat terwujuk di NTB. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2020 sebesar Rp4 miliar untuk mewujudkan hal tersebut. ‘’2020 kita rancang untuk meningkatkan kampung unggas yang sudah terbentuk sejak 2014 menjadi satelit ayam lokal. Itu unduk mendukung pariwisata dan lain-lainnya,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (2/10) di Mataram. Hal tersebut diterangkan Budi berdasarkan arahan langsung dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., yang tertuang dalam RPJMD. Selama ini NTB disebut Budi masih mengalami inflasi di produksi telur dan daging ayam. Untuk itu, Disnakeswan NTB akan mengambil kebijakan untuk memandirikan kabupaten/kota dalam menangani produksi. “Sudah teralokasi anggarannya di APBD 2020. Ada 23 kelompok yang nanti akan tersebar di 10 kabupaten/kota,” sebut Budi. Selain itu, sebanyak 20 kelompok kerja juga akan dibentuk untuk mengembangkan dua jenis ayam lokal, yaitu ayam petelur dan ayam broiler untuk mendukung kebutuhan kuliner di sektor pariwisata. Sampai saat ini kemampuan produksi telur NTB adalah 600 ribu butir per hari. Jumlah tersebut, masih setengah dari keseluruhan jumlah yang ditargetkan pada 2020 mendatang. “Kalau dengan adanya MotoGP tentu target itu (jadi) jauh

lebih banyak lagi,’’ katanya. Selain membentuk kelompok kerja, Budi sendiri menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengadakan alat penetas telur yang juga akan disebar di seluruh kabupaten/kota. Dengan begitu, target swasembada telur dan daging ayam diharapkan dapat tercapai. Selain peningkatan produksi telur dan daging ayam melalui pencanangan satelit ayam lokal, peningkatan produksi daging sapi juga menjadi perhatian dari Disnakeswan NTB. Diterangkan Budi, pihaknya beberapa waktu lalu telah mengajak beberapa investor untuk melihat potensi ternak sapi di rumah potong hewan (RPH) yang berada di Pulau Sumbawa. “Kemarin saya sudah mendampingi investor yang dari Malaysia untuk melihat. Itu sudah saya ajak ke pasar hewan termasuk holding ground,” ujar Budi. Dalam waktu dekat investor tersebut akan memberikan model penggemukan yang akan dilakukan untuk 50100 ekor sapi. “Ini uji coba untuk melihat kelanjutannya,” pungkasnya. (bay) Hj. Budi Septiani

Lotim Tertibkan Tata Kelola Aset

Selong (Suara NTB) Persoalan aset masih kerap menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Lombok Timur (Lotim) mencoba menertibkan tata kelola aset, sehingga benarbenar tepat penempatan. Termasuk penertiban aset kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang dipegang para kepala desa. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim Drs. Iswan Rakhmadi, MM kepada wartawan, Rabu (2/10) menegaskan pemerintah hanya menertibkan objek aset yang sesuai dengan kewenangan. Menurutnya, sesuai dengan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pemerintah daerah melakukan pengamanan baik secara fisik, legalitas maupun admnistrasinya. Sejumlah randis yang dikumpulkan di lapangan tenis belakang Kantor Bupati adalah salah satu upaya Lotim untuk mendata. Di mana dilaku-

kan juga perbaikan sejumlah kendaraan yang ditemukan mengalami kerusakan. Setelah dilakukan pencatatan dan penertiban administrasi tersebut, semua randis tersebut akan diberikan secara proporsional kepada OPD yang membutuhkan. Iswan menambahkan, khusus randis desa yang berasal dari APBD masih dapat dipinjam pakai oleh kepala desa. “Jika pihak desa belum memiliki kendaraan dinas atau belum menganggarkan pengadaannya melalui APBDes masing-masing, silakan bisa mengajukan pinjam pakai dan kondisi ini masih dapat ditolerir sampai dengan Maret 2020 mendatang,” ungkapnya. Selain itu, tambahnya, kegiatan penertiban tata kelola aset yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Apalagi KPK telah menggelar pertemuan membahas persoalan BMD ini dengan para kepala daerah. Dalam

hal ini, ujarnya, fungsi KPK adalah sebagai trigger mechanism, yakni sebagai pendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Selama ini, ujarnya, keberadaan BMD menjadi atensi KPK, karena disebut banyak dikuasai pihak lain atau pihakpihak yang tidak berhak. Untuk itu, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy melayangkan surat dengan Nomor 030/753/PKAD/2019 perihal Pendataan BMD tersebut ke semua instansi. Termasuk ke seluruh kepala desa pun sebagai tindak lanjut dari hasil audit BPK tahun 2018 lalu. “Surat bupati tersebut di antaranya meminta kepala badan/ dinas/ kantor/ bagian yang ada di lingkup Pemerintah Lombok Timur mengelola dan mempertanggungjawabkan BMD yang ada di OPD masingmasing sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Iswan. (rus)

Hindari Kegaduhan Dari Hal. 1 Gubernur mengatakan, ia terus berkoordinasi dengan Pangdam IX/Udayana dan Danrem 162/WB, apakah perlu dirinya ke Papua atau tidak. Kesimpulannya, Pangdam mengatakan bahwa hal ini sangat sensitif. Sehingga perlu saling menjaga perasaan. Jangan sampai kehadiran Pemprov ke sana membuat Pemda setempat merasa kurang enak. ‘’Kita menjaga perasaan Pemerintah Daerah Papua dan Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat mengatakan mereka masih bisa selesaikan. Kalau kita ke sana, kesannya nanti kebhinekaan itu akan terganggu,’’ jelasnya. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan di dalam NKRI, tak boleh gubernur maupun bupati/walikota se-

maunya mengambil keputusan. Tetapi harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Karena hal ini menyangkut provinsi yang lain juga. ‘’Kita sedang coba pulangkan. Tapi kita tidak mau membuat kegaduhan. Jangan sampai yang sebenarnya yang biasa-biasa saja nanti terlampau gaduh. Nambah hal-hal yang cemas di sana, cemas di sini,’’ katanya. Namun yang jelas, kata gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, Pemerintah Pusat, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Bima dan kabupaten yang lain tidak diam mengenai nasib warga NTB yang ada di Papua. Dr. Zul mengatakan, para kepala daerah di NTB aktif berkoordinasi mengenai nasib warga NTB yang berada di Papua. Untuk warga Papua yang ada

di NTB, Dr. Zul menjamin semuanya aman. Ia menegaskan, NTB tetap kondusif dan semua warga Papua yang ada di daerah ini dijamin keamanannya. Data sementara Dinas Sosial NTB, sebanyak 159 warga NTB yang berada di Papua dipastikan dalam kondisi aman. Dari 159 warga NTB yang berada di Papua, sebagian besar sudah dievakuasi ke Jayapura. Kini mereka tengah menanti proses pemulangan. Warga NTB yang ada di Jayapura kini sedang menunggu ketersediaan pesawat yang akan menerbangkan mereka kembali ke NTB. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan sejauh ini, situasi di Papua terbilang sudah lebih kondusif. Warga NTB di Papua juga dalam keadaan aman tanpa ada korban jiwa. (nas)

Sarat Penumpang, Pelayaran Badas-Surabaya Jadi Andalan Dari Hal. 1 Salah satu keunggulan dari pelayaran jarak jauh itu disebut Asep adalah perannya sebagai pilihan alternatif saat biaya perjalanan melalui moda transportasi udara yang menjadi primadona selama ini masih tinggi. Sedangkan untuk menempuh jalur darat jaraknya terlampau jauh jika dibandingkan dengan melalui jalur laut yang hanya memer-

lukan waktu tempuh 25-27 jam. Karena itu, pelayaran jarak jauh menjadi andalan. Menurut Asep, pihaknya menargetkan sosialisasi untuk pengusaha dan masyarakat umum. Hal tersebut mengikuti data penumpang pada pelayaran perdana yang didominasi oleh truk-truk angkutan barang. Selain itu, pelayaran dari Surabaya-Badas juga terus menjadi pantauan Dishub NTB dalam melakukan pengembangan.

‘’Ini nanti kita lihat dari Surabaya yang datang ke Sumbawa apa sebagus dari yang Sumbawa ke Surabaya,’’ ujar Asep. Untuk itu, pihaknya beberapa waktu lalu juga telah melaksanakan sosialisasi yang dipusatkan di Kantor Bupati Sumbawa untuk meningkatkan penumpang dari angkutan roda empat dan masyarakat umum. “Mudah-mudahan ini juga menjadi pilihan masyarakat,” pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/dok)

Panggil Penunggak Kerugian Negara

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Enam saksi sudah dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan uang jatah pada proyek rumah susun (Rusun) Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Provinsi NTB di Moyo Hulu, Sumbawa. Penyidik Polres Mataram masih akan mendalami aliran setoran uang tersebut. Termasuk indikasi permintaan uang untuk tujuh proyek rusun lainnya. Kapolres Mataram AKBP H. Syaiful Alam menjelaskan bahwa pihaknya masih akan memanggil tujuh rekanan lain yang memenangkan tender proyek Rusun dan Rusus di tahun 2019 ini. “Dari fakta yang sudah kita dapatkan, (tersangka) itu untuk satu proyek di Sumbawa ambil Rp100 juta. Kita akan melangkah ke proyek-proyek lainnya yang juga dikerjakan di tahun 2019 ini,” jelasnya dikonfirmasi Rabu (2/10) kemarin. Sampai saat ini saksi yang sudah dipanggil untuk diperiksa sejumlah enam orang. Mereka antara lain pegawai pada SNVT PP Provinsi NTB yakni bagian Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus (PPK Rusun dan Rusus). Kemudian, Kepala Urusan Umum/Keuangan serta saksi saat operasi tangkap tangan, Direktur PT JU yang merupakan rekanan pelaksana proyek Rusun Ponpes Al-Kahfi. “Kita harus mencari bukti data dan fakta dulu. Nanti tujuh kontraktornya juga akan dimintai keterangan. Pasti nanti kita periksa kalau dari penilaian penyidik mereka ada terkait,” kata Alam. Pemeriksaan rekanan pelaksanan proyek Rusun dan Rusus

(Suara NTB/dok)

H. Syaiful Alam itu, sambung dia, untuk mendalami indikasi jatah setoran proyek serupa. Selanjutnya, mengenai aliran dana setoran yang diterima tersangka. ‘’Dari satu yang itu kita kembangkan dulu. Yang kontraktor lain-lain kan masih ambil bukti data dan fakta’’ jelas Kapolres. Dalam kasus itu, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Provinsi NTB, BR (56) sudah ditetapkan sebagai tersangka. BR diduga menggunakan dalih administrasi antara 5-10 persenuntukmemungutuangdarikontraktor. Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. BR ditangkap dalam OTT pada Rabu (25/9) sore. Saksi rekanan diminta datang untuk menyerahkan uang tunai. Rekanan membawa uang tunai Rp100 juta dengan amplop cokelat yang disimpan dalam tas kain biru. Setelah menerima uang, tersangka memasukkan lagi tas kain yang sudah berisi uang itu ke dalam tas kain lainnya. (why)

Usulkan 500 Formasi CPNS Dari Hal. 1 Sejak pengumuman sampai penetapan NIP dan pengangkatan CPNS dijadwalkan selama tujuh bulan, mulai Oktober 2019 sampai April 2020. Secara rinci dijelaskan, untuk pengumuman rekrutmen CPNS akan dilakukan Oktober sampai awal November. Kemudian jadwal pendaftaran, pada November. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan Desember 2019. Selanjutnya pada Januari 2020, diberikan waktu untuk masa sanggah dan pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pelaksanaan tes SKD dijadwalkan pada Februari 2020. Pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadwalkan pada Maret. Terakhir, integrasi nilai SKD dan SKD serta penetapan NIP dan penga-

ngkatan sebagai CPNS dijadwalkan pada bulan April. Fathurrahman menyebutkan, usulan formasi CPNS Pemprov NTB 2019 sebanyak 500 formasi. Untuk formasi tenaga guru dan kesehatan diajukan sebanyak 450 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 50 formasi. Khusus untuk formasi tenaga guru diusulkan sebanyak 225 formasi. Dengan rincian, guru SMA 76 formasi, guru SMK 113 formasi dan guru SLB 36 formasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan juga diusulkan 225 formasi. Dengan rincian, tenaga kesehatan ahli 121 formasi dan tenaga kesehatan terampil 104 formasi. Sementara itu, 50 formasi jabatan fungsional tertentu lainnya diusulkan terdiri dari jabatan fungsional tertentu ahli 35 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu terampil 15 formasi. (nas)

Kemarau Panjang, Warga Rebutan Air Bersih Dari Hal. 1 Bambang menambahkan, kondisi di Desa Bajo sejak Juni 2019, warga masih mengalami kekeringan. Disebutkan Bambang, sampai dengan distribusi kemarin, total 150.000 liter air atau 30 tangki disalurkan ke masyarakat Desa Bajo. Demi mensiasati kebutuhan untuk air minum dan kebutuhan dapur sehari hari, mereka terpaksa membeli. Per jeriken haragnya Rp 10.000. “Setiap harinya warga membeli seharga Rp 10.000. Jadi mereka keluarkan uang,” ujarnya. Sampai saat ini, lanjutnya, warga masih mengharapkan bantuan air bersih dari BPBD atau Dinas Sosial, komunitas peduli lingkungan atau instansi terkait.

Kemarau panjang di NTB menurut BMKG, masih melanda seluruh kabupaten dan kota. Dampaknya, kemarau panjang dan krisis air bersih. Hasil analisi, pada dasarian III September 2019, umumnya tidak terjadi hujan di seluruh wilayah NTB, kecuali sebagian kecil wilayah Lombok bagian Tengah sebagian kecil di Dompu. Sifat hujan umumnya bawah normal. Sementara kekeringan terparah hampir merata di seluruh kabupaten dan kota, kecuali Kota Mataram. Catatan BMKG, Hari Tanpa Hujan Berturut (HTH) umumnya dalam kondisi menengah atau 11 sampai 20 hari hingga Kekeringan ekstrem lebih dari 60 hari. HTH terpanjang terpantau di Kabupaten Sumbawa Barat sepanjang 169 hari. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 3 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Persiapan Siswa Wakil NTB di FLS2N akan Diperkuat Mataram (Suara NTB) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi tuan rumah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD dan SMP pada tahun 2020 nanti. Penguatan pada siswa yang mewakili Provinsi NTB pada FLS2N tahun 2020 akan dilakukan juga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman menyampaikan seleksi mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Ia juga sudah meminta ke sekolah untuk melakukan seleksi dari tingkat sekolah untuk memilih siswa terbaik yang akan mewakili NTB. “Kita tidak cukup di tingkat provinsi, kita harus buktikan di tingkat nasional. Saya sudah turun ke manamana untuk meminta kita seriusi, indikator dari keberhasilan adanya juara dari bidang kompetIsi tersebut. Kita harus serius dari awal, untuk ke tingkat nasional kita harus adakan penguatan di sisi mana yang perlu jadi perhatian,” ujar Rusman pada Rabu (2/10). Sementara itu terkait dengan persiapan menjadi tuan rumah pada tahun 2020, pihaknya sudah menyiapkan penganggaran. Menurut Rusman, persiapan harus lebih awal. “Kita ingin menjadi tuan rumah yang ramah, yang berhasil. Saya berharap, karena yang ikut lomba anakanak SD, pasti orang tua ikut, sehingga jadi ramai kegiatan itu. Kita tunjukkan inilah NTB, Lombok, sehingga mudahan kerajinan dan kuliner kita dapat imbas untuk itu. Kalau tidak dapat juara di lomba paling tidak jadi juara pelaksana yang baik,” harapnya. Ia mengaKui persiapan cukup panjang untuk menjadi tuan rumah FLS2N tahun 2020. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Nantinya juga akan melibatkan guru SD dan SMP untuk menjadi Liaison Officer (LO). Dalam petunjuk pelaksanaan FSL2N SMP tahun 2019, pengertian FLS2N adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang seni antaR siswa SMP atau sederajat dalam lingkup wilayah atau tingkat lomba tertentu. Sementara itu cabang yang dilombakan pada FLS2N SMP tahun 2019 yaitu festival kreativitas tari, festival kreativitas musik tradisional, lomba gitar duet, lomba menyanyi solo, dan lomba desain poster. Pelaksanaan lomba FLS2N sendiri diselenggarakan secara bertingkat yaitu tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. (ron)

Hari Ini, MTQ Tingkat Provinsi Dimulai Giri Menang (Suara NTB) Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke XXVIII akan dilaksanakan Kamis (3/10) sore. MTQ yang digelar di Lapangan Bencingah kantor bupati Lobar ini akan dibuka langsung Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah. Sampai dengan Rabu (2/10) sore hampir semua kafilah kabupaten/kota telah berdatangan ke Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar untuk mendaftar ulang.”Sebelumnya para kafilah sudah mendaftar secara online, namun registrasi ini penting dilakukan lagi untuk pengecekan fisik,” ujar Kepala Sekretariat LPTQ NTB, H. Amirin A. Rahim. Menurutnya, setiap peserta yang telah didaftarkan secara online, secara bersama-sama lalu mendaftarkan diri dengan membawa berkas bukti identitas, seperti Kartu Keluarga atau akta kelahiran.”Sekarang sudah tidak mungkin lagi terjadi kesalahan umur, karena sistem online pendaftaran MTQ terkoneksi dengan data NIK (Nomor Induk Kependudukan, red) di Dukcapil,” terang H. Amirin. Terkait dengan tempat menginap, H. Amrin A. Rahim sebelumnya menjelaskan, seluruh biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi para kafilah diserahkan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota tempat kafilah berasal. “Kalau kemudian diserahkan ke panitia, takutnya nanti jadi temuan. Jadi kita serahkan ke masing-masing saja karena tergantung pada kondisi keuangan dan keinginan masing-masing daerah,” terang Amrin. KLU, ujarnya, akan mengkonsentrasikan kafilahnya di Lombok Garden Mataram. Demikian juga dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang memilih beberapa hotel di seputar Mataram, kecuali Kafilah Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kabupaten Bima yang memilih rumah penduduk di kawasan dekat dengan arena musabaqah. (her)

Jagal Terindikasi Banyak Potong Sapi Betina Produktif Selong (Suara NTB) Larangan pemotongan sapi betina produktif sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 41 tahun 2014 masih banyak yang tidak mematuhi. Para jagal di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ada yang terindikasi banyak melakukan pemotongan sapi induk tersebut. Hal ini dipaparkan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, drh. Hultatang. Kepada Suara NTB, Hultatang menuturkan beberapa waktu lalu tim dari Badan Pe(Suara NTB/rus) meliharaan Keamanan (BaHultatang harkam) Polri mendatangi sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) di Lotim. Inspeksi mendadak aparat kepolisian, ujarnya, menemukan banyak pemotongan sapi betina produktif. Para jagal yang ditemukan tersebut diminta untuk berhenti dan menandatangani nota. Jika ada yang melakukan kembali, maka akan dipidanakan. Namun hal itu tidak diindahkan oleh jagal dan kembali ditemukan, sehingga jagal yang bersangkutan langsung ditindak. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang didenda Rp 100300 juta dan dikenai kurungan penjara 1 sampai 3 tahun. Ada dua RPH sebutnya yang paling rawan tempat terjadi pemotongan sapi betina produktif ini, yakni RPH Aikmel dan RPH Apitaik. “Dua RPH ini yang sekarang menjadi PR kita,” ungkapnya. Di mana, dari laporan Januari sampai dengan Juni ditemukan masih tinggi kasus pemotongan sapi betina produktif. Kasus tersebut diharapkan tidak terulang lagi. Jagal-jagal yang terindikasi melanggar harus siap dikenakan sanksi pidana. Disnakeswan Lotim mengimbau seluruh jagal agar menaati ketentuan perundang-undangan tersebut. Disnakeswan juga mencoba memperbaiki tata laksana di RPH, khsususnya keberadaan petugas RPH. Dinas sudah memberikan SK kepada dua orang petugas. Satunya sebagai pencatat retribusi dan satu lagi dokter hewan yang melakukan pemeriksaan antemorthem dan postmortem sapi. Sebelum dilakukan pemotongan, khususnya sapi betina harus ada rekomendasi dulu dari dokter hewan. (rus)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perencanaan OPD di Lotim Dinilai Masih Lambat Selong (Suara NTB) Perencanaan kegiatan yang menjadi kewajiban di tingkat eksekutif atau para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) dinilai masih lambat. Hal ini berdampak pada eksekusi anggaran. Kondisi ini tergambar dari capaian pada sisa tinggal tiga bulan berjalan pada akhir tahun anggaran 2019. Demikian penilaian Ketua DPRD Lotim, Murnan pada Suara NTB, Rabu (2/10). Menurutnya, jajaran eksekutif Lotim ini terlalu lama terjebak pada euforia pascapemilihan kepala daerah, sehingga kegiatan penataan pada tingkat birokrasi pun sempat terhambat. Seharusnya, masa penataan birokrasi cukup beberapa bulan saja selanjutnya kemudian bertindak cepat untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Beda halnya dengan DPRD Lotim, pascadilantik langsung bergerak cepat untuk melengkapi semua alat kelengkapannya. Hal ini guna mempercepat semua tersedianya kelengkapan administratif dalam perencanaan dan mendukung dan mengawal segala kebijakan bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah

mewujudkan visi dan misinya. “Kami kan sudah cepat membentuk alat kelengkapan dewan ini agar proses penganggaran dan legislasi bisa dilaksanakan lebih cepat dalam mewujudkan visi dan misi bupati. Sementara eksekutif disebut banyak yang belum tereksekusi,’’ sindirnya. Pada sisa waktu tiga bulan ini diharapkan bisa segera dimaksimalkan untuk menyelesaikan semua yang belum dilaksanakan. Bupati diminta betulbetul memacu para pimpinan OPD. Tidak diinginkan terjadi lagi kasus batalnya anggaran pusat ke Lotim, karena ketidakmampuan OPD mengeksekusinya. Seperti bantuan untuk pengembangan bawang putih Sembalun Rp 59 miliar dan DAK pengadaan kapal Rp 900 juta. Sejauh ini diakui ada sejumlah capaian yang sudah terlihat

progresnya. Seperti pembentukan layanan dasar. Diingatkan, APBD Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 Rp2,7 triliun. Berubah pada APBD Perubahan menjadi Rp 2,9 triliun. Anggaran yang dikelola Pemkab Lotim ini terus meningkat dan diharapkan bisa berbanding lurus pada capaian program pembangunan. “APBD terus naik, harapannya progres pembangunan berbanding lurus dengan peningkatan APBD itu,” asanya. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi tidak menampik adanya sejumlah OPD yang molor perencanaannya. Hal ini berimbas pada keterlambatan lelang. “Masih ada saja perencanaan yang lambat terimplikasi pada lelang,” ucapnya. Sekarang ini, ujarnya, for-

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Murnan

Ahmad Dewanto Hadi

mat penyusunan APBD sudah jauh lebih awal. Akhir November APBD sudah harus selesai. Setelah APBD diketok, maka seluruh OPD bisa langsung bergerak membuat perencanaan eksekusi anggaran. Menurut Dewanto Hadi, ketika alokasi anggaran itu sudah ada, maka sudah dapat langsung diproses. Dengan demikian tidak semestinya terjadi lambat

dalam mengeksekusi anggaran. Bulan Januari dan Februari sudah bisa langsung eksekusi. Bappeda Lotim pun mendorong OPD lebih cepat merencanakan. Aturan eksekusi anggaran saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti DAK, yang tak dilaksanakan tahun ini tidak bisa langsung kemudian dianggarkan pada tahun berikutnya. (rus)

Gubernur NTB dan Direktur Utama BPJS Hadiri Dies Natalis Unram Ke-57 Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis Ke-57 di gedung Dome Universitas, Rabu (2/10). Rektor Unram Prof.Dr.Lalu Husni, SH., M.Hum., dalam pidatonya menjelaskan Inti dari peringatan Dies Natalis Unram adalah perenungan diri untuk melakukan instrospeksi menilai perjalanan lembaga, “hingga kemudian kita bisa merancang sekaligus melangkah bersama melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan untuk kemajuan lembaga,” terangnya. Menurutnya, di dalam grand design pengembangannya, Unram mencanangkan untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025. Untuk mencapai tujuan tersebut, ujarnya, Unram telah melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional berbasis riset yang kuat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Termasuk, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada hasil riset untuk memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai persoalan. Selain itu, ujarnya, Unram juga telah membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional, melaksanakan tata kelola aset keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola universitas yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Good University Governance). Di usianya yang ke-57 ini Unram memiliki posisi yang cukup baik di level nasional. Hal ini dapat diketahui dari hasil klasterisasi perguruan tinggi oleh Kemenristekdikti pada bulan

Agustus 2019 lalu yang menempatkan Unram pada klaster ke2 dari 5 klaster yang ada. Selain itu berdasarkan perangkingan yang dilakukan oleh Webometrics pada bulan Juli 2019 Unram menduduki posisi ke-22 dari 4.741 PTN/PTS yang ada di Indonesia. Posisi Unram meningkat secara signifikan dari peringkat ke-27 pada tahun 2018. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., mengapresiasi terselenggaranya rapat senat terbuka dalam rangka dies natalis Unram ke-57 serta menyampaikan pujiannya atas prestasiprestasi yang berhasil ditorehkan oleh mahasiswa Unram. “Sudah saatnya Unram mereformasi diri secara internal untuk mengaktualisasi perubahan karena lingkungan sama sekali berubah” pesannya. Dr. Zulkieflimansyah juga menyampaikan apresiasinya pada produk-produk hasil riset Unram yang dinilai inovatif dan memiliki peluang pasar yang besar jika masuk ke dunia bisnis mengingat Unram saat ini juga telah memilki Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi. “Saya harapkan saat ini Unram tidak lagi bangga karena telah melahirkan gubernur, bupati, dosen ataupun doktor, sebab suatu saat di samping itu semua Unram akan menjadi gudang yang dapat melahirkan pengusaha-pengusaha kelas dunia” tuturnya. Dirinya mengingatkan Unram harus mempertegas diri di usianya yang saat ini sudah menginjak usia 57 tahun. Dia mengingatkan jangan sampai membawa kesan bahwa Unram sudah seperti orang sepuh, namun harus membawa pesan semangat inovasi dan pengabdian yang tinggi sebab muda bukan ditentukan oleh hitungan angka pada usia, namun pada semangat dalam jiwa dan perasaan.

(Suara NTB/ist)

HADIR - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah (tengah) menghadiri Dies Natalies Unram, Rabu (2/10). “Selamat Ulang Tahun pada Universitas Mataram terus mengalir sampai jauh mendistribusikan harapan bukan saja untuk NTB Gemilang tapi juga untuk Indonesia dan dunia yang jauh lebih baik di masa yang akan datang” harapnya. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Prof. Dr.dr.Fachmi Idris, M.Kes., saat menyampaikan orasi Ilmiah dengan

tema Jaminan Kesehatan Nasional di Era Revolusi 4.0 mengatakan saat ini BPJS sedang berusaha membangun pelayanan yang berbasis Internet of Things. Dia juga mengajak mahasiswa untuk mengembangkan aplikasi kesehatan yang datanya dapat ditempatkan di cloud BPJS. Prof. Fachmi juga mengapresiasi dan menyambut baik keingi-

nan Klinik Pratama dan Rumah Sakit Pendidikan Unram untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dia berharap dengan kerjasama tersebut dapat terjalin komunikasi yang baik dalam penyediaan pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberikan kualitas pengabdian dan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. (dys)