Edisi Kamis 03 Mei 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 3 MEI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

Tingkatkan Perhatian untuk Nelayan MASYARAKAT yang hidup di wilayah pesisir diketahui sebagian besar menggantungkan hidupnya di laut.

Yakni menjadi nelayan. Sudah pasti, karena bersentuhan langsung dengan laut para nelayan sangat berpengaruh besar pada musim. Saat angin kencang, nelayan sangat berisiko mengalami kecelakaan. Perhatian terhadap para nelayan ini harus ditingkatkan.

Selama ini pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan sudah memprogramkan asuransi untuk para nelayan.

Bersambung Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 51 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Kampanye Dialogis di Lungkak Ketapang Raya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Sembako untuk Fakir Miskin, Anak Yatim dan Orang Tua Jompo 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 CALON Gubernur Inde- terhadap fakir miskin. Bukti Ketika Allah SWT nanti- lebih besar dan menyentuh pang Raya, Kecamatan Keru123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 penden, Non Partai dan Non nyata saat di Lombok Timur, nya memberikan amanah se- lebih banyak orang miskin. ak, Kabupaten Lotim pada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Blok Dr. H. Moch Ali Bin sebanyak 80 ribu paket sem- bagai Gubernur NTB, semba- Hal ini disampaikan Ali BD acara kampanye dialogis.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Dachlan dikenal sebagai bako untuk fakir miskin diba- ko untuk fakir miskin itu kat- saat menjawab pertanyaan Rabu (2/5) sore kemarin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sosok yang sangat perhatian gi-bagikan setiap tahun. anya siap akan ditingkatkan warga Lungkak Desa Keta- Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

Akhiri Kisruh BPPD NTB

Sekda Sebut Hadi Faishal Setujui Arahan Gubernur “Kan sudah ketemu saya. Beliau (Hadi Faishal) juga mengatakan apa arahan Pak Gubernur, kita akan ikuti. Sudah saya sampaikan arahan gubernur,’’ kata Rosiady ketika dikonfirmasi usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Rabu (2/5) siang.

Ketika ditanya siapa yang akan ditetapkan menjadi Ketua BPPD

Hentikan Sergap TNI Angkatan Darat (AD) yang sebelumnya ambil bagian dalam upaya swasembada pangan, kini tak bisa berbuat banyak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menghentikan kerjasama dengan TNI untuk program Serapan Gabah Petani (Sergap). Di mana, program ini bagian dari Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedelai (Pajale).

Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jendral TNI Mulyono mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab keputusan penghentian itu datang dari Kementerian Pertanian.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Minta Kepala OPD Kooperatif KALANGAN pimpinan DPRD NTB meminta gubernur untuk melarang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keluar daerah saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013-2018.

Selama pembahasan dengan Pansus, Dewan meminta Kepala OPD kooperatif untuk menghadiri pembahasan.

Bersambung ke hal 15

H. Fauzan Zakaria

KISRUH kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB masih berlanjut. Sebelumnya mencuat kabar bahwa Lalu Abdul Hadi Faishal telah menerima usulan Sekda NTB yang menunjuk Fauzan Zakaria sebagai ketua. Namun Hadi membantah dan merasa tidak pernah memberikan keterangan bahwa ia telah menyetujui usulan itu.

Bersambung ke hal 15

H.Lalu Abdul Hadi Faishal

(Suara NTB/ars)

TO K O H

NTB? Sekda mengatakan, mereka yang nantinya dikukuhkan oleh gubernur. Ketua BPPD NTB periode mendatang itu nantinya merupakan hasil musyawarah sembilan anggota penentu kebijakan BPPD NTB. Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, sembilan anggota BPPD NTB itu akan segera melakukan musyawarah menentukan ketua.

Bersambung ke hal 15

Hadi Faishal Bantah Setujui Usulan Sekda

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menyatakan, kisruh penentuan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB akan segera berakhir. Kedua kubu, baik H. Fauzan Zakaria dan H. Lalu Abdul Hadi Faishal dikatakan sudah sepakat melakukan kompromi. Bahkan, Ketua BPPD NTB hasil voting, H. Lalu Abdul Hadi Faishal, menurut Sekda sudah setuju dengan arahan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Mulyono

Sisi Lain Hardiknas

(Suara NTB/ars)

RISIKO - Para siswi menantang risiko menyeberang menggunakan perahu di Sungai Perampuan Lobar demi lebih cepat sampai sekolah .

Menantang Risiko Demi Lancar Sekolah HARI-hari siswa-siswi Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar) masih diwarnai tantangan. Mereka harus menyeberang kali dengan lebar sekitar 100 meter untuk sampai lebih cepat ke sekolah. Pembangunan jembatan permanen masih sekadar harapan. Berikut pantauan Suara NTB. Kabut menyeruak lembut

seperti nasi kukus dari permukaan Sungai Perampuan yang permukaannya masih jernih itu, Rabu (2/5) sekitar pukul 07.00 Wita. Permukaan air yang tadinya tenang mulai beriak setelah perahu ketinting Muammad Ali mulai bergerak.

Empat siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) berdiri berjejer di atas perahu.

Hanya sekali kayuh, perahu sampai ke tepian sungai. Perahu itu jadi satu

satunya transportasi siswa dari Desa Perampuan untuk menjangkau sekolah mereka di Desa Suka Makmur Kecamatan Labuapi. Rahma merogoh uang kertas Rp 1000 dari kantongnya, diserahkan ke Ali untuk ongkos. ‘’Setiap hari pakai perahu, lebih dekat soalnya,’’ aku Rahma. Sejak kelas I di MI NW Al Muslimah, Rahma pelanggan setia sampai menginjak bangku kelas III. Ia terpaksa melalui jalur sungai agar lebih

dekat, meski risiko nyemplung ke sungai kapan saja bisa dialaminya bersama siswi lain.

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang setiap 2 Mei dirayakan, semestinya menunjukkan progress di sektor pendidikan. Tapi potret sulitnya akses, infrastruktur tak memadai, sumber daya guru masih rendah, masih jadi pekerjaan panjang.

Bersambung ke hal 15

SDN 1 Pulau Moyo

Potret Pendidikan di Destinasi Wisata Kelas Dunia PULAU Moyo di KabupatDerap langkah siswa siswi en Sumbawa, kesohor sebagai membuat debu mengepul di destinasi wisata kelas dunia. permukaan jalan di gang seleKeindahan pulau yang mem- bar dua meter itu. Mereka berbentang seluas 350 meter per- bondong bodong dengan wajah segi itu berhasil memikat pe- sumringah meski sebagian sohor kelas dunia bertandang tanpa alas kaki, kompak deke sana. Mulai dari mendiang ngan seragam merah putih Putri Diana, Mick Jagger, menuju sekolah satu satunya Maria Saravopa dan sejumlah di Desa Sebotok, SDN 1 Moyo. pesohor dunia lainnya. Tapi Bersambung ke hal 15 kue kemajuan itu belum imWajah-wajah riang siswa bang dirasakan di sektor pendidikan. Misalnya, SDN 1 Pu- SDN 1 Pulau Moyo. Kendati lau Moyo. Nasibnya tetap saja fasilitas sekolahnya kurang sebagai sekolah terpencil de- memadai, semangat belajar mereka sangat tinggi. ngan segudang keterbatasan.

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ragukan Keamanan Lapak PKL KEBERADAAN bangunan lapak PKL yang berada di dekat jembatan Tanjung Karang sejak beberapa waktu lalu sampai sekarang memang belum ditempati. Menurut lurah Tanjung Karang, Rusmaladi, pihaknya tidak tahu-menahu tentang kapan bangunan itu dibangun maupun bagaimana teknisnya.

“Mungkin lurah sebelumnya tahu, karena bangunan itu sudah ada sebelum saya menjabat di sini,” terangnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (2/5).

Ia menjelaskan, bangunan lapak itu memang (Suara NTB/uul) milik warga Tanjung Karang Rusmaladi yang mungkin sudah meminta izin kepada lurah sebelumnya atau kepala lingkungan setempat. “Sampai sekarang belum ada yang ke sini (kelurahan) untuk meminta izin,” ujarnya. Apalagi sejak beberapa waktu lalu, bangunan lapak tersebut sudah mulai ada tumpukan meja yang kemungkinan akan digunakan untuk berjualan.

“Yang tumpuk meja itu saja kami tidak tahu kapan ditaruh, tibatiba saja sudah ada,” tukas Rus. Ada beberapa hal yang menjadi kekhawatirannya jika bangunan itu digunakan, salah satunya mengenai keamanan bangunan. Melihat bangunan tersebut dibangun dari material kayu yang kemudian ditutup semen, membuatnya sangat khawatir dengan keselamatan pembeli.

“Kalau mungkin bangunan itu dibangun dengan beton, mungkin tidak apa-apa. Dlihat dari struktur bangunannya itu bahaya, karena ini berasal dari tumpukan kayu dan bambu yang kelihatannya tidak kuat,” kata Rus. Tetapi sampai sekarang, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mengetahui siapa pemilik bangunan lapak itu. Pihaknya bahkan sudah bertanya kepada pedagang sekitar, tetapi mereka juga menjawab tidak tahu.

Jika nanti ada PKL yang menempati bangunan itu, ia berjanji akan memanggil mereka untuk menghadap ke kelurahan. “Pasti akan kami panggil mereka untuk urus izin berjualan,” tegasnya. (uul)

Mengurangi Kebocoran ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mendukung kebijakan Pemkot Mataram melalui Dinas Perdagangan (Disdag) yang akan memberlakukan penarikan retribusi tiga pasar tradisional dengan pola non tunai. ‘’Itu bagus untuk mengurangi kebocoran,’’ cetusnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Namun sebelum ke arah sana, Disdag disarankan untuk melakukan pendataan pedagang di tiga pasar itu, dilakukan dengan baik. ‘’Lengkap dengan identi(Suara NTB/fit) tasnya,’’ pinta Misban. DataMisban Ratmaji data ini kemudian diserahkan ke bank untuk dibuatkan kartu. ‘’Bukan tabungan tapi top up untuk membayar retribusi pasar,’’ sebutnya. Untuk mengamankan retribusi pasar ini, Misban berharap Pemkot Mataram lebih proaktif menyegerakan pemberlakuan non tunai pembayaran retribusi pasar.

Tugas pemerintah sekarang, lanjutnya, adalah menyosialisasikan rencana pemberlakuan pembayaran non tunai retribusi pasar. ‘’Nanti kalau isinya habis, mereka bisa isi sendiri atau disediakan alat isi ulang tiga pasar yang akan memberlakukan pembayaran retribusi non tunai,’’ ujar Misban. Politisi PKPI ini mengingatkan bahwa pembayaran non tunai dimaksud jangan sampai berupa kartu ATM (anjungan tunai mandiri). Jika pola non tunai itu menggunakan buku tabungan dan ATM, Misban yakin hal ini akan menyulitkan pedagang. ‘’Kalau tabungan kan harus ada saldo mengendap, harus ada biaya transaksi, dan lain lain,’’ katanya.

Sebaliknya kalau menggunakan semacam kartu isi ulang, anggota dewan dari dapil Ampenan ini optimis pedagang dapat menggunakannya dengan mudah. ‘’Dan saldo di kartu itu tidak akan berkurang selama tidak digunakan,’’ katanya. Apabila sewaktu-waktu kartu itu hilang, harus dilaporkan kepada pengelola pasar untuk dibuatkan kartu baru dengan nomor identitas yang sama.

Dengan pemberlakuan pembayaran non tunai, tidak ada lagi aktivitas pungutan uang oleh juru pungut di pasar.

Bila perlu, sambung Misban semua jenis retribusi yang ditarik dari pedagang pasar, seperti retribusi kebersihan dan lain lain, dilakukan dengan pola yang sama. ‘’Jangan ada satu pihak terima duit, satu pihak tidak,’’ ucapnya. Dia menyarankan semua jenis pembayaran di pasar, menggunakan pola non tunai. ‘’Dijadikan satu aja retribusi kebersihan sehingga langsung dipotong saat membayar retribusi harian,’’ demikian Misban. Langkah ini dihajatkan untuk menutup semua celah yang berpotensi menimbulkan pungutan liar. (fit)

Formasi Penerimaan CPNS di Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Hasil rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pekan kemarin, pemkot Mataram menerima tambahan pengajuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari sebelumnya 250 formasi menjadi 260 formasi. “Usulan formasinya saja bertambah dari hasil rapat evaluasi di Bali bersama Kemenpan dan BKN,” kata Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Ahmad Mujahidin, Rabu (2/5).

Dia menyampaikan, hasil evaluasi di Bali bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Badan Kepegawaian Nasional terdapat perubahan komposisi formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Untuk mengejar itu, ada perubahan usulan formasi dari sebelumnya 250 menjadi 260 formasi.

Komposisi penerimaan CPNS tahun ini tidak ada ada perubahan. Skala prioritas pada penerimaan guru sebanyak 60 persen, 30 persen tenaga kesehatan dan 10 persen tenaga teknis lainnya. Selanjutnya tambah Muja, diharapkan pada bulan Mei ini sudah diberikan alokasi formasi. Setelah itu disusun penetapan kualifikasi dan kompetensinya. “Mudah - mudahan bulan ini sudah diberikan komposisi dari Menpan,” harapnya.

Persiapan teknis dengan menyusun skala prioritas. Pengajuan 260 formasi ini tidak mungkin sepenuhnya direaliasasikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga, harus dihitung kembali mana yang masuk dan tidak. Kecuali diberikan sama sehingga tinggal diusulkan kembali.

Dijelaskan, teknis pendaftaran mengacu Perka BKN tidak ada perubahan. Pelamar mengakses melalui portal BKN secara online. “Jadi nanti semuanya terpusat dia,” jawabnya. Pelaksanaan tes dipastikan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pihaknya bekerjasama dengan BKN yang sudah memiliki Unit Pengelolaan Teknis (UPT) di Mataram.

Dikarenakan, Pemkot Mataram belum memiliki fasilitas memadai untuk melaksanakan secara mandiri. “Berbeda dengan Pemprov NTB sudah memiliki fasilitas komputer sendiri,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

PASUKAN BIRU - Pasukan biru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menggunakan mobil truk terbuka untuk diturunkan di sejumlah titik. Mereka merupakan pahlawan di Kota Mataram. Kerja keras mereka patut diapresiasi karena tak mengenal terik matahari dan hujan, bahkan tidak mengenal libur untuk membersihkan sampah tersangkut di saluran agar tidak terjadi sumbatan sehingga menyebabkan banjir di Kota Mataram.

Persiapan MNEK di Mataram Hampir Rampung Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjadi tuan rumah pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang berlangsung 4-9 Mei pekan ini. Persiapan untuk menyambut delegasi dari 37 negara mencapai 98,9 persen atau hampir rampung 100 persen.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengungkapkan, untuk menyambut MNEK persiapan sudah 98,9 atau hampir 100 persen dari segala sisi yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemkot Mataram dengan TNI Angkatan Laut. Tinggal mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan MNEK. “Alhamdulillah, dari sisi persiapan Kota Mataram sudah mencapai 98,9 persen,” klaim Martawang.

Disampaikan, agenda kegiatan di Mataram sebagai venue utama. Di antaranya, pada Jumat malam akan ada performance art di Malomba. Keeso-

kan harinya dilanjutkan parade budaya yang mengambil start di Islamic Center dan finish di Pajang dan pembukaan pameran alutsista milik TNI AL di halaman Islamic Center.

Pada Malam Minggu akan ada culture performace di Malomba yang akan menampilkan peserta dari 37 Negara.

“Minggunya akan ada VVIV dan fun run 5 dan 10 km,” sebutnya. Dekorasi penataan kota sejak sebulan lalu dikerjakan. Termasuk penyelesaian monumen bahari dan panser yang rencananya akan diresmikan tanggal 6 Mei pekan ini.

Martawang menegaskan, Kota Mataram sudah siap secara keseluruhan menerima

tamu - tamu yang datang dari berbagai negara. Terkait akomodasi dipastikan sudah tidak ada masalah. Seluruh Konjen menginap di salah satu hotel bintang lima di kawasan Cakranegara. Di samping itu, tamu - tamu ini juga memakai hotel lain yang langsung berkoordinasi dengan TNI AL. Demikian pula persiapan di kawasan wisata Senggigi juga telah siap.

“Saya sempat ke Senggigi mengecek persiapannya, sudah bagus,” tuturnya. Berdasarkan laporan, sementara ini tidak ada masalah. Lampu - lampu jalan dan dekorasi kota sudah diperbaiki. Harapan masyarakat meramaikan dan melihat seperti apa TNI

(Suara NTB/cem)

GAPURA KIRAB - Pemkot Mataram telah memasang gapura Kirab Budaya di depan Taman Sangkareang untuk meramaikan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang berlangsung 4 - 9 Mei mendatang.

AL keunikan dan kecanggihan alat perang milik negara lain.

“Tentara Inggris yang terkenal nanti bisa dilihat. Terma-

suk pasukan tentara Amerika Serikat dengan kecanggihan alutsistanya akan bisa dilihat,” tandasnya. (cem)

Lahan Pembangunan Rumah Dewan Minta Kadis Dikbud Tak Main Tuduh Nelayan Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Wacana pembangunan rumah nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, belum ada titik terang. Masalahnya, lahan pembangunan rusunawa (rumah susun sewa sederhana) itu belum jelas. Padahal secara keseluruhan anggaran disiapkan untuk pembebasan lahan di Mataram mencapai Rp 60 miliar. Termasuk pembebasan lahan pembangunan kantor Walikota di Lingkar Selatan.

Menurut Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD), H. Denny Nizar Cahyadi, Rabu (2/ 5) mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan rumah nelayan ditunda. Lahan ditempati nelayan saat ini bermasalah. Di samping tanah yang akan dibebaskan belum jelas.

Diakui, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman meminta ditindaklanjuti lahan 1,9 hektar. Permintaan itu kemudian dikembalikan ke Perkim

untuk memastikan lahan itu telah sesuai atau tidak. “Rumah nelayan yang mau dibebaskan bermasalah. Tanahnya jadi hak milik orang. Sampai saat ini belum mau keluar dari lokasi itu. Diminta Perkim menyelesaikan itu,” kata Denny.

Proses pembebasan lahan membutuhkan proses panjang.

Warga yang menempati lahan bermasalah itu ratusan kepala keluarga. Mereka ngotot tidak mau keluar. Camat Ampenan, Zarkasy menyampaikan, persoalan pembebasan lahan maupun pembangunan rumah nelayan jadi kewenangan BKD dan Perkim. Pihaknya posisi mem-back up secara sosial saja.

“Nanti kita di kecamatan bersosialisasi dan segala macamnya. Urusan teknis lainnya ada di BKD dan Perkim,” timpal Zarkasy. Zarkasy meluruskan sebenarnya masyarakat bukan tidak mau pindah. Pemerintah saja yang belum tu-

run menyampaikan ke warga.

Pihaknya belum menyentuh itu dikarenakan mereka tidak ada kejelasan program ini.

Di satu sisi, tidak mudah memberikan keyakinan ke warga. Pasalnya, mereka sudah pada posisi nyaman. “Pemerintah mau berikan apartemen.

Tapi mereka masih berada pada posisi nyaman di tempat usaha mereka,” ucapnya.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito meminta Dinas Perkim segera menindaklanjuti dan segera meminta bantuan Pemerintah Pusat. Perkara pembebasan lahan akan diproses karena kebijakan anggaran mengarah untuk penataan rumah nelayan.

Sekda menegaskan, pembangunan rumah nelayan menjadi komitmen tetap karena jadi kebijakan politik kepala daerah.

“Kita minta segera diselesaikan masalah teknis di lapangan,” jawab Sekda. (cem)

’’Tapping Box’’ Dimatikan

Wajib Pajak Diduga Tutupi Pendapatan Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) akan mengevaluasi pemasangan tapping box di sejumlah hotel dan restauran. Temuan di lapangan alat pendeteksi sengaja dimatikan. Disinyalir wajib pajak berusaha menutup nutupi pendapatan mereka.

Evaluasi yang dijadwalkan awal Mei ini, akan melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kejaksaan masuk dari tim pengadaan tapping box tersebut. Efektivitas alat tersebut kata Sekretaris Badan Keuangan Daerah, H. Denny Nizar Cahyadi, Rabu (2/5), tim turun mengawasi setiap hari apakah tapping box ada yang terputus, error atau sengaja dirusak. Hasilnya akan dibahas kembali oleh tim. “Ada yang sengaja dimatikan,” kata dia.

BKD tidak masuk lebih jauh terhadap kejanggalan sistem laporan tersebut. Pi-

(Suara NTB/cem)

H. Denny Nizar Cahyadi haknya berkutat pada pelaporan data yang masuk. Dan, belum juga masuk pada tahap mencocokkan data lama dan baru. Secara keseluruhan pengadaan tapping box 75 buah dengan total anggaran Rp 600 juta. Alat ini dipasang di 52

lokasi wajib pajak.

Pihaknya belum berani melakukan penambahan jika angkanya stagnan. Takutnya nanti koreksi dari BKD bahwa ada ketidakcermatan pengadaan. “Belum berani dulu kita tambah kalau hasilnya stagnan,” kata dia.

Sejauh ini kata dia, belum diketahui alasan wajib pajak sengaja mematikan tapping box tersebut. Kemungkinan mereka berusaha tidak mau terbuka terhadap jumlah konsumen yang menitipkan pajaknya untuk pemerintah. Penindakan terhadap pelanggaran selama ini tidak bisa diberikan sanksi.

Pihaknya berharap tidak saja tapping box terkoneksi dengan printer tapi tapping box yang terhubung dengan server wajib pajak. Jika terkoneksi dipastikan WP susah memanipulasi laporan keuangan mereka. “Sebagian hotel sudah ada kita pasang begitu,” timpalnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom yang menyebut adanya intervensi oknum pejabat dan Dewan dalam PPDB (Penerimaan Siswa Baru) Kota Mataram. ‘’Inikan sifatnya sangat umum sekali memberikan komentar soal itu.

Pejabat dan Dewan. Apa yang beliau sampaikan ini sifatnya sangat umum yang disampaikan kepada masyarakat,’’ sesalnya ketika menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (2/5) kemarin.

Seharusnya, Disdik Kota Mataram fokus pada bagaimana menata pendidikan Kota Mataram dengan baik. Disdik Kota Mataram disarankan membuat sekolah yang notabene sama, tidak ada istilah sekolah favorit.

Muhtar tidak menyangkal serbuan calon siswa ke sekolahsekolah tertentu, tidak terlepas pada masih adanya stigma sekolah favorit. Terutama sekolah yang berada di tengah kota.

Pernyataan Kepala Disdik Kota Mataram dianggap sebagai bentuk melempar tanggung jawab. Orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini berharap kepala dinas lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan sesuatu kepada publik.

Pernyataan kepala dinas, dapat menggiring opini bahwa yang sekolah di sekolah-sekolah favorit seolah-olah semua titipan pejabat dan oknum Dewan. ‘’Paling yang diterima di sana hanya beberapa persen saja.

Tidak melulu anak pejabat. Kan prosedurnya ada,’’ demikian politisi Gerindra ini. Seperti bina lingkungan. ‘’Titipan itu bisa saja masuk lewat jalur bina lingkungan tapi tentu kalau memenuhi persyaratan. Tidak dipaksakan harus masuk,’’ imbuhnya. Muhtar khawatir pernyataan kepala dinas menjadi bias di masyarakat. ‘’Ini seolah-olah semua dituduh jadinya,’’ katanya.

Disdik diminta memahami posisi anggota Dewan sebagai perpanjangan tangan masyarakat.

Ketika konstituen membutuhkan bantuan, maka anggota Dewan bersangkutan akan memperjuangkan hal itu. Namun demikian, dewan tidak akan keluar dari aturan yang berlaku terkait PPDB. Oleh karena itu, kepala dinas di-

nilai kurag bijak dalam memberikan pernyataan.

Bentuk Tim Khusus Di tempat terpisah, Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH.MH., dikonfirmasi, Rabu (2/5) menyampaikan, bahwa Ombudsman akan membentuk tim khusus mengawal penerimaan peserta didik baru seperti tahun - tahun sebelumnya.

PPDB telah berupaya diperbaiki dengan sistem zonasi.

Sistem tersebut telah menunjukan bukti dapat memperbaiki penerimaan siswa baru yang selama ini kurang baik.

“PPDB dengan pola zonasi lebih mudah dikontrol pelanggarannya karena mudah dipetakan,” kata Adhar.

Oleh sebab itu, Ombudsman mengingatkan agar jangan coba coba lagi merusak dan main - main.

Sistem zonasi dengan mudah menunjukan adanya pelanggaran.

Adhar meminta siapapun harus membantu upaya memperbaiki PPDB agar lebih berintegritas.

“Hendaknya jangan coba coba lagi rusak dan main - main,” ucap Adhar mengingatkan.

Kekhawatiran disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Sudenom terhadap desakan oknum pejabat dan oknum anggota Dewan penerimaan siswa baru.

Ombudsman kata Adhar, siap mendukung langkah Dikbud. Pihaknya membuka ruang bagi Dikbud melaporkan kasus tersebut.

“Kita dukung dinas. Bila ada laporan ke kami,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mempersilakan Dikbud melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan yang diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Perwal. Aturan itu harus dipedomani karena sudah jelas.

Jika memungkinkan siswa dapat diakomodir melalui bina lingkungan.

“Diperwal sudah jelas. Berpedoman ke situ saja,” tandasnya.

Eko menegaskan, pemerintah tetap memiliki komitmen terhadap pelaksanaan PPDB sesuai aturan. Pihaknya berupaya menutup keran agar tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Kebijakan ini untuk pemerataan dan penyebaran siswa. (fit/cem)

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

Tak Setuju PLTU NTB di mata dunia telah masuk sebagai provinsi tujuan berwisata favorit di Indonesia, selain Bali. Karena itu, keberadaannya sebagai provinsi berbasis pariwisata, harus dibebaskan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sebab dalam jangka panjang, situasinya bisa mengkhawatirkan.

NTB ini harus dijaga.

Tidak mudah mengambil hati wisatawan. Apalagi menjadikannya destinasi tujuan utama berwisata. Salah satu cara menjaganya, dengan mendukung pembangunan (Suara NTB/bul) Bambang Haryo yang ramah lingkungan.

Mendominasinya PLTU untuk suplay kebutuhan listrik di NTB ini menjadi sorotan Bambang Haryo S. Anggota DPR-RI Komisi V. Sebelumnya kursinya ada di Komisi VI, komisi yang membidangi salah satunya soal energi. Bambang Karyo mengetahui betul bagaimana kondisi kelistrikan nasional, termasuk di NTB. PLTU bahan bakarnya mengandalkan batu bara. Seharusnya itu tak boleh dilakukan di Lombok. Karena sebagian besar kawasannya adalah destinasi pariwisata. Dengan pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar utama operasional mesin, akan mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang dapat merusak biota laut yang ada di wilayah Lombok, demikian juga Pulau Sumbawa.

Penggunaan bahan bakar batu bara ini juga menurutnya akan mengakibatkan polusi debu.

“Pada saat proses berlangsung, akan terjadi polusi udara yang demikian besar,” kata Bambang di Mataram, Rabu (2/5) kemarin.

Seharusnya wilayah ini menggunakan pembangkit listrik yang potensinya besar di NTB. Misalnya pembangkit listrik dengan panas bumi (Geo Termal). Seharusnya itulah yang diberdayakan. Demikian juga potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang cukup berlimpah. Harusnya itu juga yang diberdayakan di NTB. Saat di Bali, DPR-RI juga menurut Bambang tidak setuju untuk dibangun PLTU. Belum terlambat, asalkan pemerintah harus keras menolak penggunaan PLTU. “Daripada merusak lingkungan secara perlahan,” ujarnya.

Produksi listrik yang ada di NTB sebenarnya masih berkecukupan. Dan tak susah memberdayakan pembangkit listrik dengan sumber daya alam NTB yang melimpah. Misalnya pembangkit listrik tenaga air, surya, maupun panas bumi.

“Di sini lingkungannya gunung berapi. Sangat sangat besar potensi listrik panas buminya ,” jelasnya.

Batu bara ini, lanjutnya, di Amerika, Eropa tidak lagi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Karena polusinya sangat tinggi. Pemerintah harus didorong juga untuk menggunakan pembangkit listrik di luar batu bara sebagai bahan bakarnya.

“Kalau wilayah lain, boleh. Tapi kalau daerah yang fokus mengembangkan pariwisata, jangan. Apalagi pariwisata yang berhubungan langsung dengan biota laut,” sarannya.

NTB diyakini pasti telah mengkajinya, hanya saja kenapa tetap digunakan.

DPR telah memberikan masukan. Saat di Komisi VI ia termasuk yang getol mengingatkan pemerintah agar jangan membangun PLTU di NTB. Termasuk di Lombok Timur (Sambelia) juga dibangun pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara.

“Itu hancur nanti pariwisata lautnya yang ada di sana,” demikian Bambang.

Sementara data PLN Wilayah NTB menunjukkan jumlah pembangkit listrik. Di Pulau Lombok terdapat PLTU: 100 MW (Jeranjang Lombok Barat), MPP: 50 MW, PLTD: 133,215 MW, PLTMH: 13,860 MW, PLTS: 0,8 MW atau total menghasilkan daya 297,895 MW. Sementara Sumbawa-Bima PLTD : 98,632 MW dan PLTM : 0,520 MW. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pasar Sayur dan Buah NTB Dikuasai Daerah Lain Mataram (Suara NTB) Pengembangan sayur dan buah dipandang sebelah mata. Padahal, penduduk NTB jumlahnya hampir mencapai 5 juta. Belum lagi angka kunjungan wisatawan yang tahun ini ditargetkan 4 juta.

Jika dikalkulasi, jumlahnya mencapai hampir 9 juta. Itulah potensi pasar untuk komoditas hortikultura. Terutama buah.

Sementara pemerintah daerah tak mendukung pengembangan sayur dan buah. Dukungan anggarannya sangat minim. Akibatnya, sayur dan buah dari luar NTB yang mengambil lahan basah ini.

Lapak pedagang buah di Cakranegara dipenuhi buahbuahan yang bukan hasil produksi buah dalam daerah.

Jangan disebut sayur dan buah yang dijual di supermarket-supermarket. Itu didatangkan khusus, ada juga yang impor.

Di jalan-jalan, kita juga banyak menjumpai pedagang-pedagang buah asongan menjamur.

Lihat saja, buah-buah yang mere-

ka jajakan, hampir seluruhnya dari luar NTB. Bahkan untuk buah sekelas nanas dan jambu, harus datangkan dari luar.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, ada 323 jenis tanaman hortikultura yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Dari sekian banyak jenis itu, pemerintah pusat hanya memberikan dukungan untuk mengembangkan manggis, mangga dan pisang. Itupun sebagian dikurangi lagi.

“Pemerintah pusat hanya fokus di pangan. Yang didukung utama adalah bawang merah, bawang putih dan cabai.

Karena dianggap sebagai penyumbang inflasi,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir.

Husnul Fauzi, M. Si. Dijumpai di Mataram, Rabu (2/5) kemarin, ia mengatakan, sementara di APD anggaran mendukung sayur dan buah dipangkas, bahkan ditiadakan. Padahal, dengan sasaran pasar yang demikian besar, pengembangan sayur dan buah akan sangat memperkuat program pengentasan kemiskinan di NTB. Tahun 2018, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura yang didukung anggaran pusat dengan alokasi Rp 2,9 miliar. Terbagi pada dua sub kegiatan, antara lain. Kawasan Manggis seluas 195 hektar dengan alokasi Rp. 1.5 miliar.

Pengembangan kawasan pisang 60 hektar dengan lokasi anggaran Rp 1,3 miliar.

(Suara NTB/dok)

Husnul Fauzi Dan untuk pengembangan sistem perbenihan hortikultura didukung anggaran Rp1,1 miliar yang terbagi pada dua sub kegiatan, antara lain benih manggan sebanyak 10.000 batang dengan alokasi Rp 140 juta, benih manggis sebanyak 45.000 batang den-

gan alokasi Rp900 juta. Dan benih pisang 15.000 batang dengan alokasi Rp150 juta.

Untuk manggis, lanjut kepala dinas, pengembangan kawasan baru seluas 115 hektar masing-masing tersebar di kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, masing-masing 45 hektar. sementara Lombok Utara 25 hektar. Untuk dukungan pemeliharaan, dialokasikan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat seluas 80 hektar.

Sementara kawasan pengembangan pisang, tahun ini hanya Kabupaten Dompu yang menjadi sasaran dengan luas 60 hektar. Bantuan untuk pengembangan kawasan buah yang diberikan kepada kelompok tani/wanita tani/ gapoktan untuk pengebangan kawasan baru yaitu bibit tanaman dan saprodi. Sedangkan untuk pemeliharaan kawasan buah, bantuan yang diberikan hanya saprodi saja, seperti pupuk dan obat-obatan. (bul)

Realisasi Penyaluran Rastra Diatas 100 Persen Mataram (Suara NTB) Data Penyaluran Rastra di Wilayah NTB hingga April 2018 ini telah mencapai 100 persen, bahkan lebih dari itu.

Perum Bulog Divre NTB malah lebih awal menyalurkan jatah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bulan berikutnya.

Data Perum Bulog untuk penyaluran rastra per provinsi, hingga 30 April 2018, NTB masuk 18 provinsi di Indonesia yang penyalurannya 100 persen. Sementara 16 provinsi lainnya realisasi penyaluran rastranya di kisaran 80 sampai 99 persen.

Penyaluran di NTB dari Januari 2018 hingga April 2018 sebesar 17.886.160 Kg. Per 30 April, penyalurannya sebesar itu. Untuk Lombok Barat penyalurannya mencapai 105,27 persen, Lombok Utara 116,56 persen, Lombok tengah 104,24 persen, Lombok Timur 114,22 persen, Kabupaten Sumbawa 123,31 persen, Sumbawa Barat 125 persen, Dompu 150 persen, Kabupaten Bima 103,15 persen dan Kota Bima 100 persen. Total penyaluran rastra di NTB sampai 30 April 2018 mencapai 112,13 persen.

Jatah Bulan Mei pun telah disalurkan di sembilan kabupaten/kota di NTB, kecuali Kota Bima. Bahkan untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, jatahnya hingga Bulan Mei 2018 telah disalurkan.

Sementara Dinas Sosial NTB menyebut 59.351 KK miskin di Bima dan Dompu sampai saat ini belum mener-

(Suara NTB/bul)

RASTRA - Rastra yang siap dikirim ke rumah tangga penerima dikemas di Gudang Bulog ima jatah rastranya.

“Ya gak apa-apa. Nanti kita infokan (Dinas Sosial) data terbaru. Kan datanya jelas, penyaluran kita malah sudah sampai Mei di sana,” demikian Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma`mun di Mataram, Rabu

(2/5) kemarin.

Sebelumnya, Kasi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir Dinas Sosial NTB, Armansyah menyebutkan hanya tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan rastra pada April lalu dengan jumlah penerima 387.803 KPM. Yakni

Pengusaha Sembako Jangan Coba-coba Bermain Mataram (Suara NTB) Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin, SH., M.H., mengingatkan agar pengusaha/pedagang Sembako jangan coba-coba mempermainkan harga menjelang puasa. Terutama untuk 11 jenis kebutuhan pokok.

Penegasan ini disampaikan Syamsuddin Baharuddin saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) “Stabilisasi Harga dan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran 2018/1439 H” yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Hotel Madani, Senin (30/4) kemarin.

Hadir dalam kesempatan ini, kepala dinas teknis dan dinas terkait lainnya.

Demikian juga dinas teknis yang ada di kabupaten/kota se NTB. Stakeholders Dinas Perdagangan diantaranya, Bank Indonesia, Perum Bulog, unsur perusahaan, Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB, dan para distributor.

S a t g a s Pangan “memelototi” pasar, memantau flugtuasi harga barang. Terutama untuk 11 komoditas utama kebutuhan pangan masyarakat.

(Suara NTB/bul)

Syamsuddin Baharuddin “Kami siang malam nonstop melakukan koordinasi.

Terkait masalah pangan, Satgas Pangan pusat terus meminta harga update setiap saat,” jelas Baharuddin.

Pergerakan harga kebutuhan di masyarakat terus menerus dipantau. Bahkan setiap jam harga di update dan dibahas dalam grup khusus yang terdiri dari seluruh unsur. Babinkamtibmas bahkan dikerahkan untuk mengawasi pergerakan harga kebutuhan di lapangan.

Baharuddin mengatakan, update harga kebutuhan pokok yang diterima oleh Reskrimsus Polda NTB, selain dilaporkan setiap saat kepada Satgas Pangan pusat, juga disampaikan ke Kadiv Humas Mabes Polri setiap jam 3, jam 4 dan jam 5.

“Terlambat menyampaikan laporan, kami yang jadi sasaran. Bahkan laporan jam 6, tidak diterima,” terangnya.

Artinya, soal harga pangan ini, Satgas Pangan tak mainmain. Bahkan, setiap jam 5 pagi, harus rutin di laporkan ke Kapolri, selanjutnya dilaporkan ke Presiden. Setiap laporan yang diterima dari lapangan, tidak ditelan mentah-mentah. Dilakukan validasi kembali untuk memastikan bahwa kondisi harga barang sudah benar-benar sesuai yang berlaku di lapangan. Maksudnya untuk disinkronkan.

Perkembangan harga di seluruh kabupaten/kota dipastikan terpantau. Pegerakan harga sedikit saja, petugas telah merecordnya. Harga dasar penjualanpun telah dipegang. Jika terjadi kenaikan harga, Polres diminta mengidentifikasi penyebabnya, serta menelusuri bagaimana produksinya dan ketersediaan stok.

Tren permintaan dan perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramdahan, Polri menurutnya melakukan langkah preventif.

Pedagang/pengusaha di wanti –wanti jika kemungkinan melakukan spekulasi.

Ancamannya cukup berat, enam tahun penjara. Aparat menurutnya bukan memberikan ancaman. Tetapi menginformasikan kepada pengusaha bahwa mereka diawasi cukup ketat. Senada dengan yang disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si., agar pelaku usaha tak coba-coba mempermainkan harga. Apalagi harga diatur seenaknya.

“Jangan menimbun Bapok (Bahan pokok), karena tim terpadu ibarat mata elang.

Sanksinya juga pencabutan izin usaha,” demikian Hj. Selly. (bul)

Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Kota Bima.

Ia merincikan, untuk Kabupaten Bima, masyarakat miskin yang belum menerima rastra 39.995 KPM dan Dompu 19.356 KPM. Sehingga, jum-

lah total masyarakat miskin yang belum mendapatkan rastra di dua kabupaten tersebut 59.351 KPM. Oleh Perum Bulog, data realisasi penyaluran Rastra inipun telah dikonfirmasi kembali ke Dinas Sosial untuk updatenya. (bul)

Kapasitas Dermaga Padangbai – Lembar Harus Ditambah Mataram (Suara NTB) NTB tak boleh kehilangan semangat mendorong pemerintah pusat dan stakeholders untuk menambah kapasitas dermaga penyeberangan Padangbai (Bali)Lembar (Lombok Barat).

Anggaran yang tersedia saat ini sedang nganggur.

Ada sekitar 60 persen Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry Persero. PMDN yang disetujui oleh legislatif sejak tahun 2015 lalu tak dimanfaatkan optimal. Total PMDNnya sebesar Rp 1 triliun.

“Sampai saat ini sekitar 30 sampai 40 persen yang sudah dimanfaatkan. Sisanya jangan sampai mandek di bank, lalu yang dihitung sebagai keuntungan hanya bunganya,” kata Bambang Haryo S, anggota Komisi V DPRI-RI yang membidangi infrastrutktur perhubungan.

Ditemui di Mataram, Rabu (2/5) kemarin, Bambang mengatakan sudah memahami bagaimana mobilitas laut untuk penyeberangan Padangbai - Lembar, atau sebaliknya. Ia menjelaskan, permasalahannya adalah kekurangan dermaga.

Saat ini jumlah kapal yang beroperasi tidak lebih dari 18 kapal dengan infrastruktur laut yang menghubungkan dua provinsi ini. Sementara, jumlah kapalnya mencapai 37 kapal penyeberangan. Butuh penambahan dermaga, setidaknya satu dermaga. Dimana satu dermaga bisa mendukung operasional 6 kapal penyeberangan.

“Berrti kalau ada penambahan dermaga bisa menambah kapasitasnya sekitar 30 sampai 40 persen.

Kalau ada dua pasang dermaga, berarti akan nambah 100 persen,” paparnya.

Jika pemerintah dapat melakukan, Bambang mengatakan, tak perlu menambah jumlah kapal. Polemik penyeberangan laut rute Padangbai - Lembar ini sebenarnya telah terjadi sejak lama. Di Padangbai, hanya satu dermaga yang melayani penyeberangan. Itulah, seharusnya pemerintah memprioritaskannya untuk mempercepat mobilitas barang dan orang.

“Kapal ditambah terus, ini tidak memecahkan masalah jika kapal yang mampu beroperasi hanya sebegitugitu saja,” imbuhnya.

Kendalanya ada di Provinsi Bali. Ada banyak tanahtanah adat yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dermaga. Sementara di Lombok nyaris tak ada hambatan. Tersedia cukup banyak lahan jika pemerintah membangun dermaganya.

Legislatif pada dasarnya telah mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan cq Dirjen Perhubungan Darat, agar mengakhiri hambatan ini (penyediaan dermaga) dalam waktu yang sesingkatnya untuk merealisasikan 1 atau 2 dermaga di Bali.

Termasuk juga ASDP, dengan PMN yang tersisa sebesar 60 persen dari Rp1 triliun, seyogiyanya dapat dimanfaatkan untuk membangun 3 dermaga. (bul)

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diduga Terlibat Politik Praktis Periksa Keuangan Dua Desa INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang memeriksa kinerja keuangan 2 pemerintah desa. Pemeriksaan ini bersifat khusus karena Inspektorat menerima laporan pengaduan masyarakat atas kinerja keuangan di kedua desa tersebut.

Inspektur Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., kepada Suara NTB, mengakui pihaknya tengah menjalankan pemeriksaan khusus di dua pemerintahan desa. Hanya saja, ia menolak menyebut kedua desa tersebut.

“Nama desanya tidak kita sebut(Suara NTB/ari) kan, tetapi keduanya ada di wilayah Zaenal Idrus Kecamatan Bayan. Itu kita periksa khusus berdasarkan pengaduan masyarakat,” ujar Idrus belum lama ini.

Pemeriksaan terhadap kedua desa itu berkaitan dengan penggunaan dana desa yang bersentuhan langsung dengan program yang ada di desa bersangkutan. Hingga saat ini, Inspektorat masih mempelajari dugaan penyimpangan sebagaimana dilaporkan masyarakat tersebut.

Idrus menolak anggapan bahwa pemeriksan khusus di kedua desa itu berkenaan dengan kasus yang saat ini tengah ditangani oleh aparat kepolisian, di antaranya karena kasus Saber Pungli Prona yang menjerat Kades Sambik Elen dan Kades Bayan. Menurut dia, kasus OTT Prona yang menjerat desa-desa di Kecamatan Bayan sudah berproses, sehingga Inspektorat tidak memiliki wewenang pada kasus tersebut.

“Pengaduan masyarakat yang terkait dengan pengelolaan ya, itu ada. Sekarang sedang kita tangani,” imbuhnya.

Sesuai kewenangannya, pemerikaan dan pelaporan yang dilakukan Inspektorat bergantung dari permintaan. Artinya, seumpama Bupati yang memerintahkan, maka laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Bupati. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan tidak dikeluarkan ke publik. “Secara reguler setiap tahun kita periksa, tetapi ada pengaduan atas permintaan, ya kita lakukan pemeriksaan khusus,” ujarnya. (ari)

Terduga Pengedar Sabu Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim), berhasil menangkap terduga pengedar sabu, inisial WAK (23) warga Dusun Keremit Desa Montong Baan Kecamatan Sikur. Dari tangan pelaku, berhasil diamankan sebanyak 11 poket sabu yang siap edar.

Kepada wartawan, Rabu (2/5), Kasat Resnarkoba Polrea Lotim, Iptu. Surya Irawan, menjelaskan, penangkapan terhadap terduga pengedar sabu dilakukan, Selasa (1/5) pukul 13.30 wita di Kampung Baru Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur.

Penangkapan terhadap terduga pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat, jika sering terjadi transaksi narkoba di Dusun Kampung Baru Desa Montong Baan Selatan. Untuk itu, tim Opsnal Resnarkoba Polres Lotim melakukan penggerebekan dan menangkap WAK di rumah orang tuanya Rojali Dusun Kampung Baru Desa Montong Baan Selatan.

Kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian, namun tidak ditemukan barang bukti, setelah melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti 11 poket sabu yang dibungkus menggunakan kotak rokok merek Sampoerna di bawah kursi tempat tersangka duduk pada saat penangkapan. (yon)

Dua Kadis di Lotim Diklarifikasi Panwaslu Selong (Suara NTB) Dua Kepala Dinas (Kadis) lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) diklarifikasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait dugaan terlibat politik praktis pada pilkada tahun ini. Mereka adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Teguh Sutrisman dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Drs. M. Zaini.

Menurut Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (2/5), pemanggilan terhadap dua Kadis yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu berdasarkan laporan yang diterimanya. Dari laporan yang diterima, jika yang bersangkutan diduga terlibat politik praktis dengan mengkampanyekan salah satu pasangan calon (paslon) serta memasang atribut paslon kepala daerah. Surat pemanggilan terhadap kedua kadis itu, Rabu kemarin sudah dilayangkan untuk dilakukan klarifikasi pada Kamis hari ini.

“Kita sudah layangkan surat panggilan terhadap keduanya untuk kita klarifikasi besok, (hari ini, red),” terangnya.

Berdasarkan SE Menpan-RB tanggal 27 Desember 2017, PNS/ ASN memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, PNS dilarang menggugah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Selanjutnya, PNS juga dilarang melakukan foto bersama bakal pasangan calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan dan PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik dan beberapa

larang lainnya bagi ASN dalam pelaksanaan Pilkada.

Sedangkan untuk tindak pidana Pemilu, dalam pasal 71 item 1, ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Maka dari itu, Retno mengungkapkan jika itulah yang akan diklarifikasi terhadap kedua ASN tersebut apakah masuk dalam pelanggaran etik ataupun Tipilu.

“Untuk Kadis Perindag, dugaannya karena menggunakan foto profil salah satu calon gubernur, sementara

Kadispora diduga mengkampanyekan salah satu calon bupati dan calon gubernur pada salah satu acara,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini, mengklaim jika pernyataannya bukan bernuansa kampanye. Melainkan dalam kalimat pidato yang disampaikannya sebatas sebagai tamu undangan selaku pimpinan ponpes. Sementara, tindakannya menyebut salah satu calon, yakni H. Sukiman Azmy dikarenakan dirinya dititipkan amanah berupa semen 10 buah berasal dari H. Sukiman untuk disumbangkan terhadap Ponpes Bumi Nusantara.

“Saya kira itu bukan kampanye, pidato saya hanya menyampaikan amanah sumbangan yang dititip,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini masyarakat Lotim sudah cerdas. Sehingga sudah bisa memilih mana yang sesuai dengan hati nuraninya tanpa dipaksa. Misalnya untuk Lotim,

baik itu, Harum, Al-Habib, Sukma maupun Fiddin sudah dikenal oleh masyarakat, termasuk untuk di Pilgub. Zaini sendiri siap menghadiri surat panggilan dari Panwaslu, itu merupakan tugas dari Panwaslu untuk tetap dihargai dan dihormati terkait laporan yang diterimanya.

Terpisah, Kadis Perindag Lotim, Teguh Sutrisman, menegaskan profil WhatsApp dengan menggunakan foto salah satu calon dilakukan pada saat belum menjadi calon kepala daerah. Artinya, foto H.Moch Ali Bin Dachlan yang digunakan tidak pada mengajak untuk memilih pasangan calon. Diakuinya hingga hari kemarin belum menerima surat panggilan dari Panwaslu, ia mengaku akan mempelajari surat tersebut apakah layak panggilan itu dipenuhi atau tidak. “Nanti kita lihat apakah surat panggilan itu kita penuhi atau tidak,” terangnya. (yon)

Pjs Bupati Ingatkan Peserta Diklat Prajabatan Tidak Buang Waktu Selong (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, membuka Diklat Prajabatan CPNSD Formasi Khusus Tenaga Kesehatan bertempat di Aula MTsN 1 Lotim. Pada kesempatan itu, Ahsanul Khalik mengingatkan agar peserta diklat memanfaatkan waktu.

Mengutip arahan Presiden RI pada pembukaan Musrenbangnas 2018 yang dihadiri pada tanggal 30 April di Jakarta, Ahsanul menegaskan, komoditas termahal di dunia sekarang bukan emas, namun racun dari kalajengking. Harganya 10,5 juta USD/liter setara dengan Rp 145 miliar.

Komoditas yang super mahal lainnya californium 252, zat kimia yang dipakai untuk eksplorasi minyak harganya 27 juta USD/ gram atau Rp 375 miliar per gram. Meskipun ada komoditaskomoditas yang paling mahal di dunia, namun tetap saja komoditas termahal adalah waktu.

Jika waktu menjadi komoditas termahal maka musuh no-

mor satu kita adalah yang namanya “buang-buang waktu”.

Oleh sebab itu Pjs bupati mengingatkan kepada seluruh peserta diklat untuk memanfatkan waktu sebaik mungkin, baik dalam peningkatan keterampilan, kapasitas, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Ditegaskannya, kesehatan menjadi salah satu pondasi pembentukan kualitas SDM. Oleh sebab itu tenaga kesehatan akan mengemban tugas yang tidak ringan. Disampaikan pula bahwa ada dua hal yang sangat penting untuk diaplikasikan, pertama bagaimana meningkatkan kualitas zikir dan kualitas pikir mengingat angka stunting di Lombok Timur masih sangat tinggi di angka 35,1. Untuk itu tenaga kesehatan sangat diharapkan bisa bekerja dengan baik, tentunya dibutuhkan keikhlasan dalam bekerja.

Sebelumnya Kepala BKPSDM , H. Najamuddin, S.Sos, M.Si dalam laporannya bahwa yang mengikuti Diklat Prajabatan sebanyak 233 orang,

(Suara NTB/ist)

SEMAT - Pjs Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik menyematkan tanda peserta DiklatPrajabatan CPNSD Formasi Khusus Tenaga Kesehatan di MTsN 1 Lotim, Rabu (2/5). yang dibagi menjadi 2 angkatan, pada angkatan pertama berjumlah 156 orang tenaga

kesehatan, yang terdiri dari 1 dokter dan 155 orang bidan.

Diklat dilaksanakan selama 1

minggu dan untuk angkatan ke-2 dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018. (yon)

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Data Tak Valid

Peringkat Pertama di NTB BERDASARKAN penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD) Lombok Barat (Lobar) tahun 2016. Peringkat Lobar naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Lobar mampu merangkak naik dari peringkat sebelumnya 117 ke peringkat 25. Artinya Lobar mampu naik 92 peringkat. Sedangkan untuk untuk level provinsi NTB, LPPD Lobar berada di peringkat 1 mengalahkan 9 kabupaten/kota lain.

Demikian ditegaskan Sek(Suara NTB/dok) da Lobar H. Moh. Taufiq, menH. Moh. Taufiq jelaskan, Lobar mendapat penghargaan kinerja dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) pada peringatan hari Otonomi Daerah. Dari total seluruh daerah se- Indonesia, Lobar mendapatkan bintang tiga.

Menurut sekda capaian LPPD naik peringkat ke posisi 25 nasional ini merupakan target sejak tahun 2016-2017 lalu dari peringkat selama ini 117. Atas capaian inipun Pemkab Lobar diganjar penghargaan dari Kemendagri pada saat peringatan hari otonomi daerah yang dihadiri 100 lebih kepala daerah se Indonesia.

Menurutnya pencapaian ini adalah hasil kerja bersama.

Tugas berat bersama juga untuk mempertahankan pencapaian ini. Sebab jarak nilai antara daerah yang berada di posisi 26 hanya 0.002 poin. Sedangkan dengan daerah yang ada di posisi 24 hanya selisih 0.001 point.

Karena jaraknya yang demikian mepet maka perlu upaya untuk mempertahankan perangkat ini sebab jika sedikit saja turun, maka bisa melorot. Bahkan bisa saja daerah yang ada di paling bawah bisa naik melampaui Lobar.

“Apalagi daerah lain terus berupaya,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Lobar H. Hamka menjelaskan peraihan LPPD ini adalah prestasi kepala daerah selama ini “Penghargaan yang diterimaini adalah hasil kinerja Pemda Iobar hasil penilaian tahun 2016,di bawah kepemimpinan Bupati Lobar H.Fauzan Khalid,” ungkapnya.

Sebab pada tahun 2014 lalu, hasil penilaian kinerja Pemda Lobar berada di peringkat 116 dari seluruh kabupaten/ kota, sedangkan pada penilaian tahun 2015 Pemda Lobar tidak ikut dalam penilaian.” Dalam waktu 2 tahun peringkat kinerja Pemda Lobar melejit ke peringkat 25 dan mendapatkan bintang 3,” ungkap Hamka. (her)

19.331 Warga Miskin Tak Terima Rastra

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 19.331 warga miskin di Lombok Barat (Lobar) belum mendapatkan bantuan beras sejahtera (rastra). Padahal, mereka termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memasukkan warga ini pihak Dinas Sosial (Disos) pun melakukan pendataan terhadap 66 ribu lebih penerima rastra. ‘’Pihak Disos akan mengecek lagi penerima rastra ini apakah miskin atau sudah mampu, sehingga warga yang mampu ini bakal diganti oleh warga yang belum masuk penerima rastra,’’ ungkap Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati, Rabu (2/5).

Mengacu data, jelas Ambar, penerima rastra di Lobar mencapai 66.996 orang dan penerima PKH sebanyak

40.228 orang. Namun dari penerima PKH ini hanya 20.897 orang yang memperoleh rastra sisanya 19331 warga belum menerima rastra. Warga miskin yang memperoleh PKH, jelasnya, seharusnya menerima bansos rastra, penerima bansos rastra juga harus memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI). Sementara faktanya,

dari data penerima PKH baru 20 ribu lebih mendapatkan bantuan rastra. “Warga miskin memperoleh PKH yang baru masuk sebagai penerima rastra baru 20 ribu lebih setelah kami cocokkan data, sisanya belum,” jelas Ambar.

Diakuinya, mengacu data tersebut kemungkinan besar dari penerima rastra 66 ribu lebih terdapat warga yang tidak berhak menerima, na-

mun diberikan. Jika dikurangi penerima PKH yang mendaptkan rastra sebesar 20 ribu lebih, maka terdapat sekitar 46 ribu lebih penerima rastra perlu dilacak validasinya apakah benar-benar miskin atau tidak.

Untuk melacak warga miskin ini pihaknya bersama pendamping dan operator PKH ke lapangan. Pihaknya bersama jajaran, para operator akan duduk bersama pendamping PKH untuk membahas hal ini.

Sebab pihaknya ditantang oleh kementerian agar penyaluran rastra non tunai dimulai Juli ini, sehingga penerima bantuan PKH ini harus semua masuk sebagai penerima rastra. Jika warga peneri-

ma PKH tidak memperoleh rastra, namun tidak terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT), maka tentu bantuan diarahkan ke data rastra tersebut.

Kalau ditemukan warga penerima rastra tidak berhak lagi maka akan dikeluarkan dari data penerima berdasarkan musyawarah masyarakat.

Persoalan lain, semua penerima bantuan ini PKH dan rastra juga harus menerima JKN KIS. Sejumlah persoalan ini, jelasnya, cukup pelik dihadapi pihaknya. Sebab diakuinya meningkatnya kedalaman kemiskinan ini berdasarkan data BPS, kemungkinan berasal dari warga miskin yang belum dapat rastra. (her)

Loteng Berharap Penerimaan PNS Kembali Dibuka Praya (Suara NTB) Angka kekurangan guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya untuk guru Sekolah Dasar (SD) maupun SMP terus membengkak. Tahun ini saja Loteng sudah kekurangan sekitar 2.800 orang lebih guru, baik untuk jenjang SD maupun SMP. Untuk itu, Pemkab Loteng sangat berharap pemerintah pusat bisa segera membuka penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H., M.Pd., kepada wartawan, usai peringatan Hari Pendirikan Nasional (Hardiknas) di Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang, Rabu (2/5).

“Ini kondisi kita saat ini. Sehingga kita sangat berharap moratorium penerimana PNS bisa segera dicabut. Jika tidak, Loteng akan semakin kekurangan banyak guru lagi,” ujarnya. Memang ada guru honor yang bisa dimaksimalkan untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun yang namanya guru honor, jelas tidak bisa terlalu dipaksakan.

Misalkan, untuk memenuhi kekurangan guru di sekolahsekolah yang jauh. Jelas tidak bisa memaksa guru honor, sehingga solusinya, harus ada pengangkatan guru PNS baru.

Karena kalau guru sudah berstatus PNS, maka penempatannya akan jauh lebih mudah.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng L. Pathul Bahri, SIP., menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi fokus perhatian utama Pemkab Loteng saat ini. Karena bagaimanapun juga, kualitas pendidikan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, tidak terkecuali Loteng. “(Hardiknas) Ini merupakan momentum bagi kita. Untuk bagaimana terus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat didaerah ini. Dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pada akhirnya nanti, masyarakat Loteng bisa menjadi masyarakat dengan kualitas terbaik,” tegasnya.

Memang, diakui masih banyak persoalan yang menghadang dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Salah satunya, soal ketersedian sarana dan prasana penunjang pendidikan yang masih belum sesuai harapan. Pemkab Loteng juga telah berupaya maksimal untuk bisa menjawab persoalan tersebut.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., mengaku secara umum kualitas pendidikan Loteng terus mengalami peningkatan. Meski belum seperti yang diharapkan, beberapa indikator pendidikan juga mengalami perbaikan.

Misalnya, soal angka putus sekolah. Saat ini angka putusan Loteng sudah di bawah 1 persen. Hal itu tidak lepas dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti melalui pendidikan non formal serta pendidikan paket setara. (kir)

Polisi Jaring Empat Terduga Pengedar Narkoba Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) terus mengintensifkan operasi dengan sasaran para pelaku penguna dan pengedar narkoba di daerah ini. Hasilnya, selama empat hari terakhir empat terduga pengedar dan pengguna narkoba berhasil dijaring. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Loteng.

“Total ada empat terduga pengedar dan pengguna narkoba yang berhasil terjaring operasi sejak Sabtu (28/4),” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kasat Narkoba AKP Muhaimin, kepada Suara NTB, Rabu (2/5).

Ia menjelaskan, pada operasi yang digelar Sabtu malam, pihaknya menangkap tiga terduga pengedar dan penggunan narkoba di dua lokasi berbeda. Satu terduga pelaku, MWD (51) ditangkap di Dasan Dengah Lingkungan Montong Gamang Kelurahan Tiwu Galih. Pelaku diamankan setelah polisi mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di lingkungan tersebut.

Selang beberapa jam kemudian, polisi kembali bergerak dan berhasil menangkap dua pelaku terduga pengedar dan pengguna nakorba, yakni LMS (48) serta LH (44), kedua merupakan warga Kelurahan Tiwu Galih. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan paket narkoba jenis sabu dan beberapa alat isap sabu.

Dari hasil penyelidikan terhadap para pelaku, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku lainnya. Yakni, AM (41) warga Kampung Perbawa Kelurahan Tiwu Galih. Pria yang diketahui sebagai pegawai honorer di Pemkab Loteng tersebut, akhirnya berhasil ditangkap pada Selasa (1/5) dini hari di rumahnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

NORMAL - Aktivitas penerbangan di LIA tidak terpengaruh dengan erupsi Gunung Agung Bali. Hingga Rabu (2/5) malam, penerbangan di LIA masih normal dan tidak ada pembatalan.

LIA Terus Pantau Aktivitas Gunung Agung Praya (Suara NTB) Otoritas Lombok International Airport (LIA) sejauh ini masih terus memantau aktivitas Gunung Agung Bali. Mengingat, status gunung api tertinggi di Pulau Bali tersebut, sampai saat ini masih dinyatakan aktif.

Apalagi setelah sempat erupsi, Senin (30/4), aktivitas

Gunung Agung setiap saat terus dipantau.

“Sampai sejauh ini setiap perkembangan aktivitas Gunung Agung Bali tetap kita pantau,” tegas General Manager (GM) PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardhita, kepada Suara NTB, Rabu (2/5).

Koordinasi dengan Bandara Ngurah Rai Bali dan pihak

terkait lainya juga terus dilakukan. Karena bagaimanapun juga, aktivitas Gunung Agung dikhawatirkan bisa berdampak pada aktifitas penerbangan di LIA. Hanya saja untuk saat ini, aktivitas Gunung Agung masih belum begitu berdampak terhadap aktivitas penerbangan di LIA. Semua pener-

Pemkab Loteng dan BPS NTB Sepakat Wujudkan Loteng Satu Data Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bertekad untuk mewujudkan Loteng satu data. Untuk itu, Pemkab Loteng sepekat berkerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang, Rabu (2/5).

“Dengan MoU ini, nantinya Loteng akan memiliki satu data.

Tidak ada lagi dari dari Dinas Sosial maupun dinas lainnya.

Tidak lagi terpisah-pisah. Antara data yang ada di Pemkab Loteng maupun data yang ada di BPS,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan.

Selama ini, data yang dimiliki oleh Pemkab Loteng dengan BPS berbeda. Misalnya, data penduduk serta data penduduk miskin, kemudian data kesehatan dan pendidikan. Tapi dengan Loteng satu data, maka perbedaan data tersebut bakal tidak ada lagi. Jadi semua data sama. baik itu data yang ada di BPS maupun data yang dimiliki oleh Pemkab Loteng.

Diakuinya, perbedaan data wajar adanya. Karena indikator untuk masing-masing sektor yang digunakan oleh BPS maupun Pemkab Loteng berbeda.

Sehingga sebagai tindak lanjut dari MoU Loteng satu data yang telah disepakati akan ada pembahasan bersama terkait in-

dikator yang digunakan untuk masing-masing sektor.

Misalnya, data penduduk miskin, indikator yang akan digunakan oleh BPS dan Pemkab Loteng sama dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan data. “Di semua sektor, jika ada perbedaan indikator yang digunakan itu nanti akan distandarkan jadi satu indikator,” tegasnya.

Data itulah yang ke depan akan dijadikan sebagai rujukan sekaligus satu-satunya sumber data yang digunakan oleh Pemkab Loteng dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan. Dengan begitu, arah dan tujuan pembangunan bias benarbenar tepat sasaran, karena tidak ada lagi perbedaan data.

Terpisah, Kepala BPS NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan, kerjasama yang

dijalin dengan Pemkab Loteng terkait Loteng satu data merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat agar data yang ada di tingkat pusat sampai daerah seragam. Selain itu tidak ada lagi perbedaan antara data BPS maupun data yang ada di pemerintahan.

Ia menjelaskan, dalam kesepakatan tersebut Pemkab Loteng dengan BPS akan saling membagi tugas dan tanggung jawab dalam hal pengumpulan dan penyiapan data. Di mana untuk data yang terkait statistik dasar itu menjadi ranah kewenangan pihak BPS. Sementara untuk data sektoral, misalnya yang terkait sektor pertanian, pendidikan maupun kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui OPD terkait. (kir)

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Plt Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, menandatangani MoU dengan Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih dalam rangka mewujudkan Loteng satu data, Rabu (2/5).

bangan sampai sejauh ini masih berjalan sesuai jadwal yang ada. Belum ada yang sampai ditunda ataupun dibatalkan.

Diakuinya, saat ini total pergerakan pesawat di LIA mencapai 98 pergerakan, baik pesawat datang maupun pesawat pergi dengan jumlah penumpang per hari, rata-rata

mencapai 9 sampai 10 ribu orang.

“Penumpang di LIA sekarang sudah cukup tinggi.

Jadi kita berharap penerbangan tidak sampai terganggu.

Karena dampaknya akan cukup luas dirasakan oleh masyarakat. Terlebih lagi bagi pengguna tranportasi udara,’’ ujarnya. (kir)

PMKS Lobar Didominasi Anak Telantar dan Cacat Giri Menang (Suara NTB) Warga Lombok Barat (Lobar) yang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi.

Berdasarkan data Dinas Sosial (Disos) terdapat 7.171 jiwa terkena masalah PMKS. Dari ribuan jiwa ini, didominasi kaum anak-anak yang telantar dan cacat. Selain itu ada juga orang tua lanjut usia (jompo) yang telantar.

Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati kepada wartawan Rabu (2/5) menyebut , PMKS di Lobar terdiri dari 13 kelompok antara lain anak telantar, anak nakal, lanjut usia telantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, penyandang cacat, anak cacat, gelandang pengemis. Selain itu, ada bekas narapidana, wanita rawan sosial ekonomi, pekerja migran, wanita korban tindak kekerasan dan HIV/Aids.

Dari belasan kelompok ini ada beberapa kelompok yang mendominasi antara lain anak telantar sebanyak 1.702 orang tersebar di 10 kecamatan. Di Sekotong sebanyak 142 orang, Lembar 0, Gerung 177 orang, Labuapi 248 orang, Kediri 379 orang, Kuripan 207 orang, Narma-

da 139 orang, Lingsar 222 orang, Gunungsari 188 dan Batulayar 0.

Untuk kelompok lanjut usia terlantar sebanyak 1.546 orang tersebar di 10 kecamatan antara lain Sekotong 50 orang, lembar 202 orang, Gerung 74 orang, Labuapi 82 orang, Kediri 366 orang, Kuripan 89 orang, Narmada 378 orang, Lingsar 152 orang, Gunungsari 123 orang, Batulayar 30 orang.

Lebih lanjut dikatakan Ambar, Kelompok yang paling banyak adalah penyandang cacat 2037 orang terdiri dari Sekotong sebanyak 63 orang, Lembar sebanyak 166 orang, Gerung 159 orang, Labuapi 354 orang, Kediri 252 orang, Kuripan 149 orang, Narmada 164 orang, Lingsar 323, Gunungsari 149 orang dan Batulayar 259 orang.

Kelompok lain yang lumayan tinggi penyandangnya adalah bekas narapidana sebanyak 841 orang tersebar di seluruh kecamatan. Antara lain Sekotong sebanyak 69 orang, Lembar 65 orang, Gerung 138 orang, Labuapi 86 orang, Kediri 54 orang, Kuripan 76 orang, Narmada 98 orang, Lingsar 82 orang, Gunungsari 101 orang, Batulayar 72 orang. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

Halaman 6

Kerjasama Dinas P2KBP3A Sumbawa dengan Harian Suara NTB

UN Foundation Kunjungi Kampung KB di Sumbawa

Asisten I Setda Sumbawa, H. Muhammad Ikhsan (kiri), Perwakilan BKKBN Provinsi (tengah) dan Kepala Dinas P2KBP3A (kanan) dalam pertemuan dengan UN Foundation dan YCPP. Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menerima kunjungan United Nations (UN) Foundation bersama Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) Jakarta. Meninjau pelaksanaan program penguatan Kampung KB di

Kabupaten Sumbawa, Senin lalu.

Hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Perwakilan UN Foundation dan YCCP, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas P2KBP3A

Kabupaten Sumbawa, Camat Lantung, Camat Moyo Utara, Perwakilan IBI, Kades Lantung, dan beberapa perwakilan SKPD anggota kelompok kerja advokasi tingkat Kabupaten Sumbawa.

Diketahui, UN Foundation berpusat di Washington DC dan merupakan lembaga yang mendanai Program Revitalisasi KB di Indonesia melalui program Family Planning 2020 Rapid Response Mechanism. Adapun YCCP merupakan lembaga non-profit mitra BKKBN Pusat yang bertugas melakukan advokasi serta mendukung peningkatan program Kampung KB di Indonesia.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa selaku Ketua District Working Group (DWG) Kampung KB Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd dalam paparannya menyebutkan di Kabupaten Sumbawa, Tim KB Kecamatan dan Desa telah ter-

bentuk di semua kecamatan dan desa. Selain itu, Pemkab Sumbawa juga telah membentuk 1 Kampung KB di setiap kecamatan, dan khusus di Kecamatan Lantung telah memiliki 3 Kampung KB. Sehingga secara keseluruhan Kabupaten Sumbawa memiliki 27 Kampung KB dari 24 kecamatan yang ada.

Disampaikan pula, penyusunan rencana kerja Kampung KB di 24 kecamatan telah dilakukan menggunakan aplikasi Kampung KB-SMART. Adapun cakupan KB di Kabupaten Sumbawa, menurut Ketua DWG, mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni dari 74,8% pada tahun 2015 menjadi 80,3% pada tahun 2017. Dengan rincian akseptor MKJP sebanyak 51,7% dan akseptor non MKJP sebanyak 28,6%.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB yang diwakili oleh

Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi selaku Ketua Provincial Working Group (PWG) Kampung KB Provinsi NTB, Drs. Samsul Anam, M.PH, menjelaskan support dana dari APBN berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk Provinsi NTB pada tahun 2018 mencapai Rp. 39,5 Milyar yang dialokasikan untuk tiap-tiap Kampung KB sebesar 80-100 Juta.

Menurut Ketua PWG, anggaran tersebut tidak dialokasikan untuk pembangunan fisik melainkan untuk memperkuat kerja dan jalinan kerja DWG di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Sementara itu, perwakilan UN Foundation, Guillaume Debar selaku portfolio manager FP2020 dan Sarah Meyerhoff selaku associate FP2020 dalam sambutannya menyampaikan, kunjungannya ke Kabupaten

UN Foundation bertemu dengan Jajaran Pemkab Sumbawa dalam kunjungannya melihat Kampung KB di Sumbawa.

Sumbawa dalam rangka melihat langsung perkembangan program penguatan Kampung KB di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kecamatan Lantung sebagai kecamatan percontohan program Kampung KB. Mereka berharap kecamatan dapat men-

jadi mesin penggerak pelaksanaan program Kampung KB dan mereka juga akan melakukan wawancara secara langsung dengan warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang pelaksanaan program Kampung KB. (arn/*)

Momentum Hardiknas

Wabup Minta Kasek Razia Panah di Sekolah (Suara NTB/bug)

TEMUI BURUH - Wabup KSB, Fud Syaifuddin didampingi Kepala Disnakertrans KSB Abdul Hamid saat menemui buruh peserta aksi SBSI di Gerbang KTC, Rabu (2/5).

SBSI KSB Gelar Aksi Peringatan Hari Buruh Internasional Taliwang (Suara NTB) Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menggelar aksi memperingati hari buruh internasional atau May Day 2018, Rabu (2/5),.

Massa dari organisasi besutan Mukhtar Pakpahan ini pun dalam aksinya setidaknya menyuarakan delapan tuntutan dan aspirasi kepada perusahaan yang ada di daerah serta pemerintah KSB. Di mana selama ini tuntutan tersebut tidak pernah mendapat perhatian dari perusahaan maupun pemerintah daerah.

“Kami datang hari ini mendesak pemerintah karena banyak persoalan ketenagakerjaan yang kami nilai tidak pernah terselesaikan di daerah ini,” tandas Maliqurrahman Ketua DPC SBSI KSB yang sekaligus bertindak sebagai koordinator aksi.

Menurut dia, ada dua persoalan ketenagakerjaan yang ditangani SBSI KSB di mana perusahaan dan pemerintah terkesan mengesampingkannya. Pertama soal kebijakan merumahkan dan PHK yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terhadap sejumlah karyawannya serta

kasus PHK karyawan PT Bumi Harapan Jaya (BHJ). “Di sini kami melihat kesannya dinas tenaga kerja lebih berpihak kepada perusahaan dari pada pekerja atau serikat,” sesalnya.

Ia menyatakan, delapan tuntutan dan aspirasi yang disampaikan hari ini harus menjadi atensi perusahaan dan pemerintah ke depannya. Karena seluruh persoalan yang disuarakan itu dampaknya terhadap pekerja lokal.

“Pemerintah harus bisa memberikan proteksi kepada tenaga kerja lokal. Karena kalau tidak ada keberpihakan Pemda kepada kami, terus ke mana lagi kita akan mengadu,” cetusnya.

Aksi damai DPC SBSI KSB ini sendiri langsung diterima oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST. Oleh Wabup mereka diterima langsung di gerbang KTC karena tidak bisa masuk ke depan gendung kantor bupati disebabkan adanya kegiatan gladi bersih persiapan kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) pada 3 Mei (hari ini).

Meski demikian, Wabup yang menyambut para massa aksi menyatakan akan mengakomodir seluruh tuntutan yang disuarakan. Menurut Wabup, Pemda KSB siap memfasilitasi selu-

ruh tuntutan DPC SBSI KSB termasuk menjembatani proses penyelesaian dengan perusahaan. Namun demikian sebelum upaya itu ditindaklanjuti agar SBSI menyiapkan sejumlah bukti dan fakta sesuai aturan yang berlaku.

“Misalnya soal perumahan karyawan oleh AMNT. Silakan tunjukkan di mana salah perusahaan secara aturan dari sisi serikat. Karena jangan sampai tidak ada buktinya sementara perusahaan sendiri pasti punya landasan hukum juga dengan kebijakannya itu,” urai Wabup.

Orang nomor dua di KSB ini pun memberikan jaminan kepada pekerja dan serikat kerja. Bahwa Pemda KSB selama ini dan ke depannya akan terus berada di barisan buruh dan karyawan dalam menuntut hak-haknya kepada perusahaan. “Yang penting selama yang disuarakan itu berdasarkan aturan karena bagaimana pun teman-teman buruh dan karyawan perusahaan yang ada di daerah ini adalah juga masyarakat KSB yang harus dilindungi kepentingannya oleh daerah,” tandasnya. (bug)

Sisa Material Galian di Lampok Dikeluhkan Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene mengeluhkan dampak dari beroperasinya tambang galian C di wilayah setempat. Mulai dari ruas jalan penghubung desa ke Kabupaten yang rusak parah hingga kerusakan lingkungan dampak dari beroperasinya tambang tersebut.

Pantauan Suara NTB, menggambarkan bahwa kondisi ruas jalan desa Lampok ke Kabupaten rusak parah. Material dari aktivitas galian C berupa batu dan tanah juga terlihat berserakan di ruas jalan tersebut. Bahkan kerusakan ruas jalan ini sampai ke desa Mura karena dimana jalan-jalan terlihat berlubang dan berdebu.

Aktivitas penambangan juga mencemari udara bagi warga masyarakat sekitar. Karena debu dari alat pemecah batu (crusher) menyebar luas. Hal yang paling dikhawatirkan yakni kecelakan lalu lintas, karena ruas jalan yang dipenuhi material sangat rawan terjadi slip ban. Bahkan sudah ada kejadian terkait ruas jalan yang rusak tersebut. Tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan untuk melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut.

Kepala Desa Lampok Kartono kepada Suara NTB, Rabu (2/5) tidak menampik kondisi jalan yang rusak tersebut. Hal ini juga sudah sering disuarakan oleh masyarakat ke pemerintah baik secara tertulis maupun secara lisan. Tetapi masih belum ada progres yang cukup menggembirakan bagi masyarakat di desa tersebut.

Pihaknya juga sempat dijanjikan mulai dikerjakan tahun

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah meminta kepada para Kepala Sekolah untuk melakukan razia panah di internal sekolah masingmasing. Mengingat para terduga pelaku insiden panah beberapa waktu lalu adalah anak-anak usia sekolah.

Hal itu disampaikan Wabup pada Upacara Peringatan Hari Pendidkan Nasional Tahun 2018, Rabu (2/5) kemarin, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Upacara diawali dengan penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Kabupaten Sumbawa dari tingkat TK, SD, dan SMP, yang akan mewakili Kabupaten Sumbawa pada Lomba LSS Tingkat Provinsi Bulan Juli mendatang.

Selanjutnya, dalam sambutan Mendikbud yang dibacakan Wabup, mengajak untuk menjadikan peringatan kali ini sebagai momentum untuk mere-

nungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan.

Sebagaimana tecermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara.

UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tahun 2003, Pasal 1 ayat 2, disebutkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional.

Di sinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Menurut Ment-

(Suara NTB/arn)

HARDIKNAS - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, saat upacara Hardiknas di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (2/5). eri, jika kebudayaan nasional menghunjam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pulalah bangunan pendidikan nasional Indonesia.

Atas dasar pikiran tersebut, pada Hardiknas ini Menteri mengajak untuk berkomitmen

dengan terus berikhtiar membangun pendidikan yang dihidupi dan disinari oleh kebudayaan nasional. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan subur dan rindang, akar kebudayaan akan lebih menghunjam kian dalam di tanah tumpah darah Indonesia. (arn)

Penangkapan Bibit Lobster Masih Terjadi di Labangka dan Lunyuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Kecamatan Labangka dan Lunyuk menjadi lokasi favorit penangkapan bibit lobster di Sumbawa. Meskipun tidak semarak seperti di awal tahun, namun saat ini penangkapan masih terjadi di lokasi setempat. Hal ini karena masih adanya permintaan dari pengepul yang menawarkan harga menggiurkan.

Kepala Seksi pencatatan Usaha Perikanan yang juga penyidik di Dinas Kelautan dan Perikanan, Zulkifli, S.Pi., M.Si mengakui, kedua lokasi setempat menjadi tempat favorit penangkapan bibit lobster. Selain itu penangkapan juga dilakukan di wilayah Tero, Kecamatan Tarano. Dimana penangkapan marak dilakukan saat awal tahun.

Pihaknya pun sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan menindak para

pengepul. Hanya saja penangkapan masih tetap terjadi, meskipun intensitasnya sudah berkurang.

“Kalau pas musimnya di awal tahun marak penangkapan.

Sekarang masih ada, Cuma sudah agak berkurang,” ujarnya.

Guna meminimalisir penangkapan bibit lobster, sedapat mungkin pihaknya melakukan penertiban terhadap pengepul dengan penegakan hukum. Bagi yang tertangkap di jalan tetap akan diproses, apakah pengepul perorangan ataupun yang berbadan hukum.

Karena mereka tidak memiliki izin. Kalaupun mengantongi izin pengepul ikan, tetapi produknya tidak boleh dipasarkan.

“Kalau pengepul masih ada, maka tetap ada penangkap. Makanya sedapat mungkin pengepulnya kita tertibkan dengan penegakan. Karena kita yakin penangkapan tidak akan dilaku-

kan jika tidak ada pengepul atau pembelinya,” terangnya.

Dijelaskannya, bibit lobster ini dibeli oleh pengepul dengan harga yang cukup menggiurkan.

Seperti keterangan yang pernah tertangkap sebelumnya, khusus lobster jenis mutiara dibeli dengan harga Rp 30 ribu perekor.

Bibit lobster yang dibeli tersebut nantinya akan dikirim ke luar negeri dengan harga perekornya mencapai Rp70 sampai Rp80 ribu perekor.

Biasanya untuk membawa bibit lobster ini dikemas menggunakan plastik. Untuk ukuran plastik dengan isi satu kilogram bisa mengisi 500 hingga 1000 ekor bibit lobster. “Bibit lobster yang dibeli dimasyarakat dikemas menggunakan plastik. Kalau menggunakan plasti kiloan 5 biji, isinya bisa mencapai 5 ribuan bibit lobster,” terangnya.

Tahun ini, lanjutnya, ada satu

kasus penangkapan terhadap pengepul. Pengepul dicegat di jalan oleh tim buser polres saat hendak membawa bibit lobster dari Kecamatan Lunyuk. Barang bukti yang diamankan sebanyak 500 ekor bibit lobster yang dikemas dalam plastik. Dimana untuk mendeteksi para pengepul yang membawa bibit lobster diakuinya sangat sulit. Karena modusnya selalu berubah-ubah.

“Mereka rata-rata membawa bibit lobster seperti narkoba.

Jarang terang-terangan menggunakan box. Kadang dimasukkan ke dalam tas ransel dan membawanya juga jarang dengan kendaraan umum tetapi kendaraan pribadi. Kadang modusnya juga sering mengganti mobil yang digunakan di jalan.

Makanya kalau kita tidak mendapatkan informasi yang pasti, sulit menangkapnya di tengah jalan,” pungkasnya. (ind)

Mahasiswa UNSA Kembangkan Mangrove Jadi Teh Sehat di Emang Lestari (Suara NTB/ils)

BERLUBANG - Kondisi jalan penghubung desa Lampok yang rusak parah dan terlihat berlubang.

2018 ini, tetapi hingga saat ini belum juga ada progres yang baik.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena dengan kondisi jalan yang berlubang serta banyak material bekas galian C sangat rawan terjadi kecelakan.

“Hanya jalan saja yang dikeluhkan masyarakat dan kami berharap bisa segera diperbaiki oleh Pemerintah, “ ungkapnya.

Ditambahkannya, sementara terkait dengan tambang galian C yang ada di wilayah setempat, rata-rata sudah ada izinnya.

Bahkan masyarakat juga tidak terlalu mengeluhkan adanya aktivitas tambang galian C tersebut. Sesuai izin yang ada, perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi tersebut sekitar 4 (empat) hektar. Meskipun demikian, masalah yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat pasca perusahaan ini hengkang.

Hal ini harus menjadi atensi bersama, karena dampak kerusakan lingkungan sudah cukup luas.

“Dari segi izin memang perusahaan ini sudah lengkap, tetapi yang kami khawatirkan jika perusahaan ini hengkang dan kami

yang harus menerima dampak dari aktivitas tersebut,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemukiman dan Pemukiman (PU-PRPP) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Armayadi ST mengatakan, untuk ruas jalan yang rusak di desa Lampok, tidak dianggarkan di APBD murni tahun ini (2018).

Pihaknya juga tidak tahu Kades setempat mendapatkan informasi dari mana terkait perbaikan terhadap jalan tersebut di tahun 2018. Sementara untuk ruas jalan yang di informasikan sudah rusak parah, pihaknya juga perlu melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi ruas jalan tersebut.

“Saya tidak tahu ada anggaran untuk perbaikan jalan ini (Lampok) di APBD tahun 2018. Namun demikian, kita juga harus turun untuk melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kondisi terkini terhadap jalan tersebut,” singkatnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, program studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) Universitas Samawa (UNSA) berhasil meraih prestasi pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pendanaan tahun 2018.

Proposal PKM MSP yang lolos seleksi dan mendapat pendanaan adalah “Teman D’J (Teh Mangrove Daun Jeruju) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Emang Lestari”.

Proposal MSP merupakan satu dari delapan proposal UNSA yang lolos dan mendapat pendanaan dari Kementrian Ristek Dikti. Dilihat dari jumlah proposal yang lolos maka menempatkan UNSA sebagai Perguruan tinggi swasta peringkat pertama se-NTB dan peringkat ke dua di wilayah Kopertis VIII yang berhasil meraih prestasi di bidang PKM ini. Hasil kerja keras mahasiswa dan dosen pembimbing yang ditunjang oleh dukungan institusi.

Melalui PKM ini tim PKM MSP yang diketuai oleh Yunita Safitri dan anggota tim yang terdiri dari Osi, Rahman, Khadijah dan Aan telah memberikan pelatihan dan pendampingan pengolahan buah mangrove jenis Jeruju (Achantus

(Suara NTB/arn)

Kepala Prodi MSP UNSA, Dwi Mardhia bersama Tim PKM PKP UNSA dan kelompok warga Emang Lestari.

Ilisifolius L) menjadi teh di aula kantor desa Emang Lestari pada tanggal 28 April 2018.

Kegiatan ini melibatkan 30 peserta yang berasal dari anggota PKK dan ibu rumah tangga di desa Emang Lestari. Ide pemanfaatan Achantus sebagai teh berawal dari kepedulian tim PKM mahasiswa terhadap keberlanjutan ekosistem mangrove di desa tersebut.

Osi Saputra sebagai salah satu tim PKM yang berasal dari desa Emang Lestari sangat senang karena dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat di desanya tentang bagaimana melestarikan mangrove melalui pengenalan cara memanfaatkan mangrove menjadi produk ber-

nilai ekonomis yaitu pengolahan menjadi teh.

Kepala Desa Emang lestari, Sidik, mengapresiasi pelaksanaan PKM-M ini. Pasalnya belum pernah ada kegiatan seperti ini yang mampu memberikan pengetahuan dan membuka wawasan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengolah potensi yang sangat melimpah di desa Emang lestari. Keberadaan Jeruju sangat banyak, tetapi sampai akhirnya ada kegiatan PKM-M ini masyarakat tidak akan pernah tahu bahwa jeruju bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi yaitu teh.

Ibu Hatmawati sebagai perwakilan peserta berterimakasih kepada tim PKM-M

yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Diharapkan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan pembuatan teh mangrove serta pengetahuan keuangan sederhana yang telah diajarkan oleh tim PKM maka kelompok ibu-ibu PKK Emang lestari akan menjadi kelompok usaha yang memproduksi teh D’J sebagai oleholeh khas desa Emang Lestari.

Dosen pembimbing sekaligus Kepala Prodi MSP, Dwi Mardhia, M.Sc merasa bangga terhadap pencapaian mahasiswanya dalam mempertahankan prestasi di bidang PKM. “Kami bersyukur atas keberhasilan ini. Buah kerja keras dan semangat seluruh tim PKM Mahasiswa dan dosen pembimbing,”kata Ewi, panggilan akrabnya, seraya menambahkan capaian tersebut bukanlah akhir dari perjuangan tim PKM MSP UNSA. Kedepan perlu upaya memperkuat tim PKM untuk menghadapi proses selanjutnya yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).

Ewi berharap kegiatan PKMM yang sudah dilakukan bisa menjadi kampanye pelestarian mangrove. Agar hutan mangrove tak lagi dianggap sebagai kawasan yang tak berguna. Melainkan SDA dengan fungsi dan manfaat yang luar biasa. (arn/*)

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Pencanangan BBGR

Pemdes Bersama Warga Diharapkan Bersinergi Wujudkan Lingkungan Bersih

(Suara NTB/ula)

Kepala DPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si.

Dompu (Suara NTB) – Mei merupakan bulan pencanangan gotong royong di tengah masyarakat yang dilakukan setiap tahunnya. Pencanangan bulan bhakti gotong royong (BBGR) tahun 2018 diharapkan adanya sinergi pemerintah di tingkat bawah bersama masyarakatnya dalam menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban.

Hal itu menjadi titik poin dari pencanangan BBGR tahun 2018 melalui penyerahan sekop dan sapu oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si selaku inspektur upacara yang menggantikan Bupati Dompu pada upacara yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Otonomi Daerah, Rabu (2/5).

Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB usai upacara pencanangan BBGR tingkat Kabupaten Dompu, Rabu kemarin mengungkapkan, setiap bulan Mei secara nasional menjadi bulan bhakti gotong royong untuk menjaga budaya gotong royong di tengah masyarakat. Gotong royong bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga soal kebijakan yang dimusyawarahkan bersama. “BPD bersama masyarakat merumuskan kebijakan di Desa,” katanya.

Namun, H. Supardi menitik beratkan pada kesepakatan yang ditandatangani oleh para Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Dompu 2 tahun lalu. Diantaranya soal menjaga kebersihan lingkungan yang melibatkan Kepala Desa bersama aparatur,

PKK dan organisasi yang ada di Desa. Budaya gotong royong ini dilakukan setiap Jumat dari satu tempat ke tempat lain.

“Sehingga Dompu melalui Desa tercipta lingkungan bersih,” ungkapnya.

Gerakan menjaga kebersihan ini juga dicontohkan pihaknya di Manggelewa pada Februari 2018 mulai dari Tekasire hingga cabang Soriutu. Gerakan ini diikuti oleh Camat Kempo yang memulai gerakannya dari Dorokobo. “Kita berharap ini terus dilakukan oleh Kecamatan lain,” harapnya.

Pencangan lingkungan bersih ini juga diikuti dengan penganggaran di tingkat Desa melalui ADD dan DD untuk pengadaan sepeda motor roda tiga. Sepeda motor ini untuk mengangkut sampah di masyarakat dan

dibawa ke TPA. Selain pencanangan kebersihan lingkungan yang telah ditandatangani bersama, H. Supardi juga mengingatkan soal, menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat menjadi bagian dari komitmen yang ditandatangani sejak 2 tahun lalu. yaitu gerakan bebas narkoba dan bebas minuman keras beralkohol, serta tidak melaksanakan hiburan malam dengan orgen tunggal.

“Semua (komitmen yang ditandatangani) sudah tersentuh, cuman belum maksimal. Contoh kebersihan sudah, tapi belum maksimal. Kebersihan itu soal lingkungan, termasuk pemagaran tempat tinggal,” jelasnya.

Terhadap kegiatan hiburan malam dan minuman beralkohol yang sering memicu keributan serta perkelahian antar ka-

(Suara NTB/ula)

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI saat menyerahkan secara simbolis sapu dan pacul kepada perwakilan warga pada acara pencanangan BBGR di lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu, Rabu (2/5). mpung, diakui H. Supardi, kini semakin jarang ditemukan. Hal ini juga ikut mendukung ketertiban di tengah masyarakat.

“Masalah miras juga bersama

aparat, termasuk kegiatan di malam hari. Orgen tunggal sudah mulai kurang dibanding tahun – tahun sebelumnya,” katanya. (ula/*)

Hardiknas, Akademisi Sorot Pendidikan yang Belum Merata

(Suara NTB/hms)

INSPEKTUR - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI menjadi inspektur upacara Hardiknas tingkat Kabupaten Dompu yang dilangsungkan di lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu, Rabu (2/5).

Mutu Jadi Tantangan Pendidikan di Dompu

SMA/SMK Swasta Merasa Dikesampingkan Dompu (Suara NTB) Mutu pendidikan menjadi masalah utama pendidikan di Kabupaten Dompu. Hal ini tidak lepas dari kualitas guru dan itu akan menjadi target pemerintah kedepan.

Dinas Dikpora sebagai garda terdepan juga tidak boleh bersikap apriori atas masalah di dunia pendidikan.

“Itu (APM dan APK) tantangan terbesar yang harus kita jawab hari ini. Dikpora sebagai leding sektor, ndak boleh sikap apriori. Artinya harus disikapi secara tegas (dugaan penggelembungan data siswa). Persoalan kita bukan pada infrastruktur hari ini, tapi pada mutu. Untuk menjawab mutu itu, perbaiki mutu guru. LPMP salah satu lembaga penjamin mutu pendidikan, siap membuka diri untuk diadakan pendidikan dan latihan kalau memang sudah masuk dalam program,” tegas Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara pada peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tahun 2018 di lapangan Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu, Rabu (2/5).

Sekda juga mengakui, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Dompu masih fokus pada fisik dan belum maksimal ke peningkatan mutu pendidikan. Karenanya, kedepan akan direncanakan anggaran pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru.

“Sependapat seperti itu (didominasi fisik) dan sudah baca datanya seperti itu. Di rencana anggaran besok, tidak lagi di fisik, tapi di peningkatan mutu,” katanya.

Dugaan penggelembungan data siswa untuk kepentingan dana BOS oleh beberapa sekolah, H. Agus Bukhari mengaku, telah mengingatkan sejah setahun lalu agar penyampaian data berdasarkan kondisi sebenarnya. Bila digelembungkan, akan berimplikasi pada penyalahgunaan anggaran negara.

“Ini sebabnya, pengawas untuk memberikan data real tentang jumlah siswa itu. Dan itu salah satu tugas pengawas.

Pendidikan itu diawasi, baik dari sisi administrasi termasuk jumlah siswa, maupun dari sisi mutu maupun pencapaian kurikulum,” terangnya.

Terkait ketidakhadiran Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu pada upacara Hardiknas tahun 2018 dan lebih memilih ke luar daerah, Sekda Dompu mengaku, tidak mengetahuinya. Bisa saja sudah meminta izin ke Bupati Dompu.

Namun soal sanksi dan penghargaan harus jalan dalam managemen pemerintahan.

“Tapi yang jelas, harus punya rasa memiliki. A sense of belonging terhadap pendidi-

kan,” katanya. Ia juga mengungkapkan, tantangan pendidikan saat ini soal pendidikan karakter. Hal ini untuk menguatkan pondasi pendidikan. Bila pondasi sudah kuat, maka pembangunan selanjutnya akan kuat. “Omong kosong memiliki keahlian tinggi, tanpa ada pondasi moral dan pendidikan yang baik,” ingatnya.

Di sisi lain, moment hari pendidikan nasional tahun 2018 juga dirasakan sikap kurang adil dari jajaran SMA/SMK swasta di Dompu. Jenjang pendidikan yang sudah diambil alih pemerintah Provinsi (Pemprov) ini merasa tidak dilibatkan dalam peringatan Hardiknas maupun kebijakan lainnya oleh pemerintah.

“Pada peringatan Hardiknas ini

saja, yang diundang ke Provinsi hanya sekolah negeri saja. Kita (sekolah swasta) tidak dilibatkan. Mau ke (peringatan) Kabupaten, kita sudah ditarik ke Provinsi. Belum lagi soal perekrutan guru kontrak yang hanya dilakukan untuk guru sekolah negeri. Dimana asas keadilannya? Kalau provinsi lain, tidak ada dibedakan sekolah negeri atau swasta untuk perekrutan guru kontrak,” kata H Abdul Razak Salman, S.Pd.I, SH kepala SMK Kesehatan Salman kepada Suara NTB, Rabu kemarin.

Menanggapi hal itu, Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK – PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S.Pd yang dihubungi terpisah menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan surat ke sekolah negeri atau swasta untuk memperingati Hardiknas di sekolah masing – masing. Undangan terhadap kepala SMA/SMK negeri mengikuti Hardiknas di Mataram bersama Pemprov karena bersamaan dengan

adanya kegiatan rapat kerja (Raker) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Raker ini membahas soal administrasi RKAS (Rencana kegiatan dan anggaran sekolah), termasuk pelaporan dana BOS. Karena RKAS ini rencananya akan di-Pergubkan. Sehingga untuk menyelaraskan, dilakukan Raker,” katanya.

Ia juga mengatakan, untuk pembiayaan bagi kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini dibebankan ke biaya di sekolah masing – masing dan bukan ditanggung Dinas Provinsi. Terhadap perekrutan tenaga kontrak, pemerintah ingin melakukan pembenahan secara bertahap dan dimulai dari sekolah negeri.

“Pembenahan di sekolah negeri saja belum selesai. Kita benahi satu – satu. Karena guru honorer di sekolah negeri masih banyak masalah. Ibarat menarik benang kusut, tidak mungkin dilakukan sekaligus di dua sisi,” terangnya. (ula)

Bima (Suara NTB) – Akademisi Pendidikan di Bima M. Fiitrah M.Pd menilai momentum Hardiknas yang digelar secara nasional khususnya di Bima hanya sekedar upacara seremonial. “Bukan kepada refleksi diri bagi pemangku kebijakan dan semua stakeholder pendidikan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (2/5).

Dia berharap momentum Hardiknas tidak hanya sebagai ajang memperingati hari lahir Ki Hajar Dewantara yang didapuk sebagai tokoh Pendidikan di Indonesia. Tapi bagaimana menerapkan misinya dalam memajukan pembangunan melalui Pendidikan.

“Jangan sampai kita terkesan merayakan hal-hal yang tidak bermakna dan justru mengesampingkan yang substansi,” katanya.

Direktur Bima Research Center ini menginginkan Hardiknas menjadi momentum

awal kebangkitan semua pihak terutama Pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan berdasarkan kondisi kekinian.

“Salahsatunya meningkatkan mutu atau kualitas SDM tenaga pendidik,” katanya.

Karena Fitrah menilai kebijakan Pemerintah Derah dalam sektor pendidikan, selama ini masih belum dinikmati secara merata. Maksudnya ada perbedaan yang sangat jauh antara di Perkotaan dan di pelosok daerah “Masih ada ketimpangan atau dianaktirikan. Seperti sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai. Padahal 20 persen APBN setiap tahun hanya diarahkan untuk Pendidikan,” katanya.

Lain Fitrah, lain juga pendapat M. Tahir Irhas S.Ag M.Pd. Pembantu Ketua pada kampus di Bima ini justru memiliki catatan penting tentang Pendidikan di Kabupaten dan Kota Bima dalam Hardiknas.

“Hardiknas harus dimaknai untuk menyadari tugas dan peran masing-masing seluruh komponen yang ada. Salahsatunya rasa tanggungjawab,” katanya.

Tahir berpendapat, Hardiknas yang diperingati setiap 2 Mei merupakan hari yang sangat penting, penuh makna, inspirasi serta dorongan bagi semua pihak dalam berupaya memajukan peradaban.

“Pendidikan merupakan instrument terpenting yang akan menentukan masa depan daerah atau bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa atau daerah juga tergantung SDM yang produktif dan berkarakter yang mampu menjawab tuntutan zaman,” katanya.

Oleh karena itu Tahir berharap kepada Pemerintah daerah agar dapat memperhatikan sektor pendukung dunia Pendidikan. Khususnya tentang SDM dan penjaminan mutu sesuai dengan tuntutan zaman. (uki)

Dinsos Pastikan Rastra di Dompu Tersalur hingga Juni Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi menegaskan bantuan sosial beras kesejahteraan (Rastra) di Kabupaten Dompu sudah tersalurkan semuanya hingga jatah bulan Juni 2018.

Pembagian lebih awal jatah rastra dilakukan untuk menyambut puasa Ramadhan yang jatuh sekitar 16 Mei 2018.

“Sudah selesai sampai Juni.

Karena menghadapi bulan puasa (Ramadhan), langsung selesai Juni. Jadi sudah sampai Juni (sesuai surat yang diterima),” kata H. Fakhrurrazi saat dihubungi, Rabu (2/5).

Dikatakan H. Fakhrurrazi, pencairan Rastra di Kabupaten Dompu justru sudah rampung dilakukan sejak 2 pekan lalu. Ada kemungkinan, laporan pendistribusian Rastra belum masuk di Dinas Sosial Provinsi NTB sehingga dirilis Kabupaten Dompu belum me-

(Suara NTB/ula)

H. Fakhrurrazi realisasikan rastranya. “Mungkin laporannya belum masuk. Sudah sejak pekan kemarin,” katanya.

Adapun penerima Rastra di Kabupaten Dompu sebanyak

19.256 KPM, terdiri dari Kecamatan Huu sebanyak 1.306 KPM, Kecamatan Pajo sebanyak 863 KPM, Kecamatan Dompu sebanyak 3.399 KPM, Kecamatan Woja sebanyak 5.122 KPM, Kecamatan Kilo sebanyak 1.499 KPM, Kecamatan Kempo sebanyak 1.566 KPM, Kecamatan Manggelewa sebanyak 2.405 KPM, dan Kecamatan Pekat sebanyak 3.196 KPM. Sebelumnya diberitakan Dinas Sosial Provinsi NTB bahwa sebanyak 19.356 KPM di Kabupaten Dompu belum menerima Rasta untuk bulan April 2018. Seharusnya warga penerima rasta sudah mendapatkan rasta 10 kg perbulan setiap KPM tanpa uang tebusan. Pembagian ini berbeda dibandingkan tahun 2017 lalu. Dimana penerima rasta dibebankan uang tebusan Rp.1.600 per kg dengan alokasi rastra sebanyak 15 kg. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

Halaman 8

Momentum Hardiknas 2018

Sektor Pendidikan Rawan Praktik Korupsi

Perpres TKA Rugikan Daerah PERATURAN Perseiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), tengah menciptakan kegelisahan di tengah masyarakat. Tak terkecuali di daerah-daerah, seperti NTB. Ditengah tingkat pengangguran masih tinggi, karena minimnya lapangan pekerjaan, pemerintah justru mengizinkan TKA masuk dengan persyaratan yang cukup mudah.

Wakil Ketua Komisi V bidang ketenagakerjaan, H. MNS. Kasdiono menyayangkan pemerintah menerbitkan perpres tersebu. Ia menilai, itu akan merugikan negara.

“Alasannya untuk mempermudah investasi, ya, kita (Suara NTB/dok) apresiasi. Tetapi jangan lupa H. MNS. Kasdiono proteksinya juga. Nah di sini dia lemahnya, makanya kita minta ditinjau ulang. Karena bertentangan dengan aturan perundangan-undangan yang lainya,” terang Kasdiono di ruang kerjanya, Rabu (2/5).

Ditegaskan Kasdiono, cara berpikir pemerintah pusat sangat keliru jika membandingkan memberikan akses yang mudah untuk TKA masuk ke Indonesia, dengan keberadaan TKI di luar negeri. Menurutnya, TKI juga bisa masuk ke negara lain, tidak lepas dari mekanisme proteksi yang diterapkan dalam negara tersebut.

Ia mencontohkan Malaysia. Dalam menerima TKA, tidak sembarang, yakni sektor yang benar-benar tidak ada SDM di dalam negeri mereka. Dituturkan Kasdiono, di Negara lain, terlebih dahulu mengumumkan ke publik terkait tenaga kerja yang dibutuhkan, selama 14 hari. Jika sampai batas waktu tersebut lewat, dan tidak ada yang mendaftar, baru kemudian akan didatangkan tenaga kerja asing.

“Nah di kita ini bagaimana memproteksinya, tidak tegas dalam perpres ini. Sejauh mana negara memberikan proteksi terhadap keamanan dan kesehatan para TKA ini. Dan bagaimana pemerintah bisa menjamin TKA itu bekerja pada sektor yang tidak diisi oleh orang kita,” tandasnya.

Saat ini saja, lanjut politisi Partai Demokrat itu, tiap tahun ratusan TKA bermasalah ditemukan di NTB. Lebih-lebih jika ada regulasi yang longgar, maka tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak. Untuk itu, ke depan NTB akan membuat aturan umum memproteksi masuknya TKA bermasalah. (ndi)

Rentan Jadi Korban Eksploitasi SEBANYAK empat pelaku tindak pidana perdagangan orang warga NTB ditindak. Kasus serupa tetap megintai para TKI NTB, terutama yang berangkat secara nonprosedural. Risiko terberat meninggal dunia di negeri orang.

Penangkapan para pelaku tersebut hanya bagian kecil dari upaya penataan TKI. Secara menyeluruh, perlu upaya penyadaran kepada para calon TKI untuk memahami benar pentingnya berangkat secara legal.

Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati, kemarin menjelaskan, persoalan penindakan hukum terhadap pelaku TPPO belum berakhir.

Meskipun pihaknya sudah menuntaskan penyidikan empat tersangka dari dua perkara.

“Kepada pihak pemerintah, seperti P2TP2A NTB dengan jejaringnya yang ada di kabupaten kota, kita harap lebih gencar bersosialisasi, agar image NTB sebagai salah satu pengirim terbesar jalur nonprosedural bisa berkurang,” ujarnya kemarin.

Dia menyebut, NTB masuk dalam daftar empat tertinggi pengirim calon TKI ke luar negeri. Beberapa diantaranya berangkat secara nonprosedural sehingga tak jarang jadi korban eksploitasi.

“Jadi kalau ingin bekerja di luar negeri dengan harapan mendapat upah lebih tinggi, tolong untuk mengikuti prosedur yang ada. Kalau satu tahapan saja tidak diikuti, maka berpotensi menjadi korban eksploitasi,” imbau Pujawati calon TKI dapat lebih dulu mencari informasi yang akurat dari instansi terkait, salah satunya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Ataupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) NTB yang tersebar di kabupaten/kota.

“Bisa juga mencari perbandingan dari warga yang sebelumnya sudah pernah berhasil bekerja di luar negeri, tentunya dengan warga yang berangkat melalui prosedur yang benar,” tutupnya.

Kasus terakhir dugaan perdagangan orang ke luar negeri yang ditanganinya yakni, TKI ilegal asal Dompu yang diberangkatkan ke Turki.

Dua tersangkanya, UA dan SU masing-masing asal Dompu dan Jakarta akan segera dihadapkan ke muka persidangan.

Mereka dijerat dengan pasal 10 atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No 21/ 2007 tentang pemberant a s a n TPPO. (why) Ni Made Pujawati (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Hari pendidikan nasional yang jatuh pada Rabu (2/5) kemarin dijadikan momentum introspeksi. Sektor pendidikan di NTB belum lepas dari cengkeraman korupsi. Sejumlah oknum pejabat di lingkup sekolah silih berganti mengisi sel tahanan.

Peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menyebut sektor pendidikan jadi salah satu sektor rentan korupsi. Menilik anggaran besar yang digelontorkan pemerintah dan meningkat dari tahun ke tahun.

“Catatan Somasi NTB, selama 2013-2017 ada 50-an kasus korupsi di sektor pendidikan yang ditangani aparat penegak hukum,” ujarnya menjawab Suara NTB kemarin.

Dia menyebutkan, korupsi di sektor pendidikan meracuni dalam modus penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan

liar, pembangunan gedung sekolah bermasalah, serta pengadaan alat bantu pendidikan yang tidak sesuai spesifikasi dan di mark-up.

Tak sampai di sana, praktik kolusi juga disinyalir masih terjadi saat penerimaan siswa baru. Hal itu menghalangi pemerataan akses pendidikan.

Aktor korupsi di dunia pendidikan selama ini yang terungkap cenderung oknum kepala sekolah dan bendaharanya. Sementara mengenai penyimpangan proyek pendidikan masih sebatas pada pembuat komitmen proyek berikut rekanan pemenang tendernya.

Di balik itu, dalam sejumlah kasus juga ada indikasi orang sakti yang belum tersentuh hukum. Contohnya, kata Johan, yakni korupsi uang persediaan Dikpora KSB tahun 2015 dengan kerugian Rp 600 juta dari total kas Rp 1 miliar.

Di persidangan dengan terdakwa, Elisawati -kini sudah terpidana, muncul kesaksian terdakwa bahwa uang tersebut disetorkan ke wakil ketua DPRD KSB saat itu Fud Syaifudin yang kini menjadi Wakil Bupati KSB. Di persidangan, Fud sudah mengklarifikasi bahwa keterangan Elisawati itu tidak benar.

“Dalam kasus itu baru satu

yang sudah jadi terpidana, Bendahara Dikpora-nya. Yang diduga melibatkan wakil bupati itu belum tersebut,” beber Johan.

Korupsi Hambat Pembangunan Pendidikan Imbas korupsi pendidikan ini, sambung dia, mengganggu pembangunan manusia. “Pendidikan penting dan prioritas untuk diperhatikan. Korupsi yang terjadi di dalamnya berpengaruh pada kualitas pendidikan kita,” jelasnya.

Korelasinya yakni pada kerugian keuangan negara akibat korupsi. Pembangunan dan perbaikan pendidikan terganggu.

Menurutnya gelontoran duit pendidikan yang besar akan kontraproduktif apabila korupsi masih menjangkiti.

“Contoh lah kerugiannya Rp 500 juta, berapa fasilitas pendidikan yang bisa dibangun dengan uang itu, atau bera-

pa rombongan belajar yang terdampak,” urainya.

Rantai imbasnya bisa berkembang ke potensi pengangguran karena tidak terpenuhinya pembangunan sumber daya manusia, sampai ke proyeksi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang salah satu indikatornya adalah pendidikan.

Maka dari itu, kata Johan, dalam peringatan hari pendidikan nasional ini perlu gerakan bersama dari semua elemen masyarakat untuk berani bersikap menolak segala bentuk praktik korupsi.

“Masyarakat juga perlu berani melaporkan jika mengetahui praktik tersebut. Jika masyarakat tidak berani untuk ini saya rasa sulit bisa menghentikan prakti-praktik korupsi di sektor pendidikan ini,” tutup Johan. (why)

Pria Pengangguran Rampas Motor Mantan Pacar Mataram (Suara NTB) Kisah kasih, WS alias YD (22) dengan mahasiswi tak berlangsung mulus.

Sebab masih tak terima kisah asmaranya berakhir, pria pengangguran itu lantas merampas motor mantannya.

Aksi itu dilancarkan WS Jumat (27/ 4) lalu. Modusnya, pelaku yang berasal dari Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat ini mengajak ketemuan. Sang mantan mengiyakan. Mereka kemudian sempat berjalan-jalan keliling kota.

Sampai di Jalan Yos Sudarso, Ampenan mereka sempat berhenti. Tanpa basa-basi WS langsung melarikan motor korban. Sementara, korban mantan pelaku itu hanya bisa berteriak minta tolong.

Pelaku WS yang membawa kabur Honda Vario DE 2966 DY sudah semakin menjauh.

Empat hari berselang, Selasa (1/5), kawan korban berusaha menghubungi pelaku. Akhirnya, pelaku WS dengan kawan korban ketemuan di Jalan Seruni, Taman Sari, Ampenan. Pelaku datang dengan motor rampasan.

Namun bukan kawan korban yang ditemui, melainkan polisi. Pelaku pun diciduk. Kassubbaghumas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa mengatakan, pelaku merampas motor korban yang merupakan mantan pacarnya.

“Dari interogasi, motifnya itu asma-

(Suara NTB/why)

JAMBRET - Kasubbag Humas Polres Mataram, I Made Arnawa (kedua kanan duduk) memberi keterangan pers penangkapan jambret motor, Rabu (2/5). ra. Korban ini mantan pacar pelaku,” ujarnya dalam konferensi pers di Mapolres Mataram, Rabu (2/5).

Dari interogasi itu pula pelaku WS

mengakui perbuatannya. Rencana pelaku berpacaran kembali dengan korban pupus. Lebih lagi WS bakal mendekam di penjara, sebab dia di-

ancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun. (why)

Verifikasi Balon Anggota DPD, Komisi I Minta ASN KPU Temukan 241 KTP BMS Terlibat Politik Praktis Ditindak Tegas

Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan 38 orang bakal calon anggota DPD RI yang sudah mendaftar. Dari proses verifikasi administrasi yang sedang berjalan, KPU menemukan 241 KTP yang Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Komisioner bidang Hukum KPU NTB, H. Ilyas Sarbini menjelaskan, dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan pihaknya, menemukan beberapa nama yang belum bisa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau dikategorikan BMS dari dukungan yang diserahkan oleh 38 bakal calon DPD RI tersebut.

“Yang BMS ini yang kita turunkan ke kabupaten/kota untuk dicek ke lapangan,” ujarnya usai rapat koordinasi tahapan klarifikasi dukungan persyaratan perseorangan bakal calon perserta pemilu DPD RI tahun 2019 di

Kantor KPU NTB, Kamis (2/5) kemarin.

Ia menuturkan untuk verifikasi administrasi yang dinyatakan BMS tersebut, akan dicek kebenarannya identitas para pemilik KTP tersebut. “Nanti di sana yang menentukan apa benar dia telah memberi dukungan, pernah mendukung tapi benarkah dia memberikan KTP untuk dijadikan bahan dukungan kalau dia benar ya kita kan MS,” tuturnya.

Diketahui batas untuk melakukan verifikasi administrasi sampai tanggal 9 Mei ini. Jika pendukung yang akan diklarifikasi tersebut tidak ditemukan oleh KPU, maka balon yang bersangkutan bisa ikut hadir di KPU kabupaten/kota.

“Ini namanya verifikasi faktual dalam tahapan karena secara administrasi kami menemukan fakta itu. Setelah itu kami akan lakukan pleno hasilnya dan menyampaikan ke ca-

lon,” sebutnya.

Ilyas juga menjelaskan langkah-langkah dalam verifikasi dukungan, dimulai dari pengiriman KTP dukungan, KPU kabupaten/kota kemudian mendatangi pendukung secara langsung dan menanyakan kebenarandukungannya. Apapun hasil temuannya, tim dari KPU kabupaten/ Kota kemudian akan membuat catatan untuk disampaikan ke KPU Provinsi.

Pihaknya, kata Ilyas, akan melakukan verifikasi administrasi sampai tanggal 10 Mei untuk mengecek jumlah dukungan serta sebaran. Pada tanggal 1420 Mei diberikan kesempatan masa perbaikan syarat dukungan. Kemudian, tanggal 27 Juni pengumuman hasil verifikasi.

SK hasil verifikasi itulah yang akan digunakan oleh para balon untuk mendaftar sebagai calon anggota DPD RI pada tanggal 911 Juli 2018. (ndi)

Jenderal Mulyono Terima Gelar ’’Pating Yudhe Negare Muter Jagat’’ Mataram (Suara NTB) Datu Sila Dendeng Lombok, H. Lalu Muhammad Patria, M.Pd., memberikan gelar Pating Yudhe Negare Muter Jagat dan Keris Pusaka Bejuluk Dirte Yudhe Ayuning Jagat kepada Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono saat berkunjung ke Lombok NTB, Rabu (2/5).

Pemberian gelar tersebut dilakukan saat kedatangan Kasad dan rombongan yang disambut langsung Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., dan Ibu-Ibu Persit di Bandara Lombok Internasional Airport.

Menurut Patria, pemberian gelar tersebut bukan kepada sembarang orang. Namun pemberian gelar dan Keris tersebut sambungnya, kepada pemimpin tertinggi dalam menjaga dan mengayomi wilayah dan masyarakat se Nusantara yang ditandai dengan pemberian

Keris Pusaka Bejuluk Dirte Yudhe Ayuning Jagat.

Diceritakannya, pada zaman dahulu Keris ini dipegang oleh pemimpin tertinggi yang bertugas mengayomi bumi beserta isinya.

Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)

NTB sekaligus Ketua Majelis Agung Raja Sultan Indonesia (Marsi) NTB tersebut juga mengakui sangat berkesan terhadap Kasad sekaligus mendoakan Kasad agar tetap sehat dan lancar dalam memimpin TNI AD kedepan. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

Datu Sila Dendeng Lombok, H. Lalu Muhammad Patria, saat memberikan gelar Pating Yudhe Negare Muter Jagat kepada Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Mulyono Rabu (2/4).

Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak NTB 2018, sudah semakin dekat. Konstelasi politik pun sudah mulai meningkat. Berbagai cara mulai ditempuh pasangan calon untuk memenangkan Pilkada.

Salah satunya yakni dengan pengerahan mesin birokrasi pemerintahan oleh calon yang masih punya kekuasaan.

Diketahui, dari empat pasangan calon yang bertarung di Pilkada NTB saat ini, masih memiliki kekuasaan. Seperti Paslon nomor urut 1, H. Suhaili FT merupakan Bupati Lombok Tengah, sedangkan calon Wakilnya adalah Muh. Amin, Wakil Gubernur saat ini.

Begitu juga dengan pasangan nomor urut 2 H. Ahyar Abduh, merupakan Walikota Mataram. Sedangkan paslon nomor urut tiga, Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalilah, memang secara langsung tidak sedang menjabat, tetapi adik kandung dari Sitti Rohmi Djalilah, saat ini sedang menjabat sebagai Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majadi. Begitu juga dengan paslon nomor urut 4, H. Moch. Ali BD, adalah Bupati Lombok Timur.

Dengan posisi tersebut, tentu sangat mudah bagi mereka untuk menggerakkan mesin birokrasi sebagai mesin politiknya untuk pemenangan Pilkada. Dan hal itu juga terbuki, dari beberapa temuan Bawaslu terkait keterlibatan ASN dalam politik praktis Pilkada NTB 2018 ini.

Baru-baru ini, terungkap keterlibatan salah satu Camat di Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menjadi tim pemenangan salah satu paslon. Dengan terang-terangan memanfatkan jabatannya untuk mengkampanyekan salah satu paslon.

Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian para wakil rakyat di DPRD NTB, khusunya di Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan, politik dan hukum. Para

wakil rakyat meminta kepada badan pengawas pemilu untuk menindak tegas setiap ASN yang terbukti berpolitik praktis.

“Kita minta kepada para penyelenggara (Bawaslu) jika terbukti menemukan ASN terlibat politik praktis, untuk tegas menindaknya sesuai aturan. ASN itu harus netral, karena tupoksinya untuk melayani masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi I, Lalu Wirajaya kepada Suara NTB, Rabu (2/5).

Dikatakan Wirajaya, aturan sudah cukup jelas, bahwa ASN dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis, karena mereka bagian dari alat negara. Wirajaya khawatir jika ASN terlibat politik praktis, maka akan merugikan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan.

Selain itu, Politisi Gerindra itu juga meminta ketegasan komisi pengawas ASN untuk menindak tegas para ASN yang terlibat politik praktis, dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan taraf keterlibatannya.

“Saya kira semua pihak ya, untuk sama-sama kita ciptakan Pilkada bersih dan jujur. Termasuk masyarakat juga harus ikut berpartisipasi memberikan pengawasan. Jika memang menemukan a d a A S N yang b e r politik, lapork a n saja,” katan y a . (ndi)

Lalu Wirajaya (Suara NTB/dok)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

Halaman 9

Lama Tinggal Rendah Jadi Persoalan Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Lama tinggal wisatawan masih menjadi PR pariwisata NTB. Banyaknya wisatawan yang datang tidak menjamin mereka tinggal lebih lama. Meskipun saat Trawangan dan Mandalika menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan.

Namun rata-rata lama menginap (RLM) wisatawan terbilang masih rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, ratarata lama tinggal wisatawan di hotel berbintang pada Bulan Maret hanya 1,90 hari. Ini juga mengalami penurunan 0,21 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Februari 2018 sebesar 2,11 hari. Dibandingkan dengan RLM Bulan Maret 2017 sebesar 2,05

hari berarti juga terjadi penurunan 0,15 hari.

“RLM di hotel berbintang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya dan tahun sebelumnya di bulan yang sama,” kata Kepala BPS Provinsi NTB Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM, di Mataram, Rabu (2/5).

Lama tinggal wisatawan selama ini tidak pernah menyentuh pada angka tiga hari.

Pemerhati pariwisata I Putu Gede, M. Par mengatakan, banyak hal yang memengaruhi lama tinggal wisatawan.

Salah satunya soal atraksi di destinasi wisata.

“Kita tidak bisa hanya

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) Mbojo setelah memutuskan musik tidak sekedar hibu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Rekor 400.000 viewer nama bandnya. ran dan merebut kue di in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dan ribuan subscribe di dustri seni. Ada idealismen“Saya bukan orang Bima, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 akun Youtube, atau pernah tapi saya terinspirasi dari or- ya ketika mendapati tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menjadi juara lomba akus- ang Bima,” ujar Nico memu- ada satu pun grup musik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tik tingkat Daerah Khusus lai ceritanya, pertengahan yang establish dari bagian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ibukota (DKI) Jakarta, be- April lalu. timur NTB. “Kalau solois 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lum jadi prestasi apa-apa.

Ia melanjutkan “Nama La banyak, tapi yang band be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pencapaian tertinggi La Hila saya dapatkan inspirasi lum ada yang ngeboom dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hila Band adalah menjadi dari sahabat saya dari Dong- Timur. Nah, lewat La Hila, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 band papan atas yang di- go, Apen Makese, dia penulis saya, kami, ingin berbuat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rintis dari kawasan paling juga. Saat cari ide mau bikin untuk Bima,” ujarnya. Niko 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Timur NTB, Kabupaten band, dia sebut satu nama, La ingin mengusung spirit ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Bima. Proses recording 20 Hila, nah stop di situ. Akhirn- musik tanpa mengabaikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lagu untuk album kedua, ya saya putuskan nama La kearifan lokal.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 roadshow ke sejumlah me- Hila dari banyak opsi lain. Itu Terlihat jelas pada visin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dia mainstream jadi tahap (La Hila) cerita tentang legen- ya yang ingin mengangkat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 demi tahap menapaki pros- da putri yang hilang di Dong- legenda La Hila menjadi leg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 es menjadi booming di go, tepatnya di Desa Kala,” enda nusantara, agar bany1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tingkat nasional.

Nico mengisahkan dialognya ak orang tercerahkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Lahir dari dialog panjang dengan Apen Makese malam khususnya warga Bima ten1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dua sahabat, Apen Makese pada tanggal 1 Januari 2010. tang kisah La Hila sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dengan Nico, nama band La Itu kemudian cikal bakal kearifan lokal yang harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hila kuat hubungannya frontman La Hila asal Jakar- dipelihara. Misi selain men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dengan sebuah hikayat di ta ini mendirikan band, kini ginspirasi generasi muda 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Desa Kala Kecamatan dengan sedikit gubahan for- agar berani membuat pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Donggo Kabupaten Bima. masi Ame Malingga (vocal), rubahan, La Hila ingin men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Legenda tentang putri yang Nico Manggila (Bass), Ilham jadi simbol perdamaian.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 hilang bernama La Hila. Kusuma (Keyboard), Aji Yud- Mengembalikan perhatian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tidak ada garis keturunan istira (Gitar). generasi muda terhadap se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sebagai gen kelahiran Dongjarah dan budaya lokal.

Niko ingin mewarnai kar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 go tak membatasinya unKonsisten dengan irnya di dunia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tuk memulai membesut genre pop alternatif, kepu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 band dari Dana tusan untuk memboyong 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ame dkk. hijrah home1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 base di Jakarta adalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 upaya untuk pencapaian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lebih. Step by step mere1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ka lalui untuk berkarya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kemudian mengem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 balikan kesuksesan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 itu ke Bima dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Provinsi NTB umum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Niko ingin ketika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 orang orang menye1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 but La Hila, berarti 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mewakili pembicar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 aan tentang Bima 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang merupakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bagian dari NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tidak ada garis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pemisah.

“Bicara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 La Hila berarti bicara NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ini mimpi kita,” ujar Niko 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 La Hila 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Optimis. (ars) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

menyajikan alam saja. Karena daerah lain juga memiliki keindahan alam yang bagus juga. Kita harus punya atraksi yang menarik. Ini bisa membuat mereka lebih betah untuk tinggal di samping memang harus ada pula destinasi yang indah yang harus dikunjungi,” ujarnya.

Ia mengatakan, lama tinggal wisatawan ini akan memengaruhi banyak sektor di bidang pariwisata. Termasuk perhotelan, pusat oleh-oleh, restoran dan banyak lainnya.

Perhitungannya, satu wisata-

wan yang tinggal dalam sehari seharusnya dapat menghidupkan delapan orang.

“Satu orang itu bisa hidupkan hingga delapan orang.

Bayangkan kalau mereka (wisatawan) bisa tinggal lebih lama. Tentu saja sektor ekonomi juga akan semakin bergerak naik,” ujarnya.

Menurutnya, Pemda harus banyak membuat atraksi yang menarik dan sesuai dengan ciri daerah. Sehingga wisatawan merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang daerah ini. Sehingga

PANTAI RANTUNG - Keindahan Pantai Rantung yang ada di Sekongkang, KSB.

Dispar KSB Rekomendasikan Pantai Rantung Mataram (Suara NTB) Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang indah di Kabupaten Sumbawa Barat. Pantai dengan hamparan pasir putih yang landai serta dihiasi dua pulau kecil yang mengapung menambah keunikannya.

Dua pulau kecil ini rata-rata memiliki luas 0.5 ha dengan jarak 50 meter dari garis pantai. Jarak antara kedua pulau ini hanya 100 meter. Oleh karena itu, menjadi lokasi memancing yang sangat ideal untuk daerah tangkapan ikan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam laman resminya mengajak wisatawan untuk berkunjung ke salah satu pantai eksotis ini. Sebab wisatawan dapat menikmati suasana yang menyenangkan dan menenangkan saat sampai di pantai ini.

“Pantainya bagus. Cocok untuk berakhir pekan bersama keluarga,” kata

wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Rabu (2/5).

Oleh para peselancar, ombak di sekitar Pantai Rantung ini disebut sebagai Ombak Yoyo.

Karena ombaknya yang naik turun mengayun seperti mainan yoyo. Sehingga membuat banyak peselancar betah di sini, karena melihat ombaknya yang menggoda dan menantang.

Dua Pulau kecil (gili) satu-satunya fasilitas umum yang tersedia di lokasi ini adalah arena bermain anak yang dibangun oleh PT NNT melalui program Community Development bersama warga setempat. Wisatawan dapat menikmati suasana di pinggir pantai tanpa khawatir ada sampah. Sebab pantai ini masih terbilang cukup bersih.

Pantai ini berada di Desa Rantung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Akses ke lokasi wisata Pantai Rantung ini juga sudah sangat baik, karena jalannya yang sebagian telah teraspal.

”Monologue Project #2”, Panggung Para Perempuan menampilkan pertunjukkan berjudul Perempuan dan Kursi Roda karya Gita Pratama, adaptasi dari novel The Souls Moonlight SonataI karya Wina Bojonegoro.

Aktris Fitriani Idris menampilkan sosok seorang perempuan tua di atas kursi roda. Masalah yang teramat sulit dialaminya, suaminya secara diam-diam berselingkuh dengan pembantu.

Pembantu itu melahirkan seorang anak yang memiliki “bakat” yang sama dengan ayahnya.

“Kisah itu tentang perselingkuhan, tentang perempuan

(Suara NTB/ist)

MONOLOG - Sonya Febyanti dari SFNlabs saat menampilkan monolog berjudul Dendam Bunga Api di Monologue Project #2.

yang harus kuat menghadapi masalah rumah tangga. Apapun yang terjadi, harus menjadi perempuan yang kuat,” kata Fitriani Idris.

Tema perempuan dari sudut pandang berbeda ditampilkan Bengkel Sastra SMAN 1 Dompu dengan lakon Ibu Sejati, naskah karya Putu Wijaya dan disutradarai Muh. Faisal Pratama. Aktris Eka Fitriani Putri menampilkan kesedihan seorang ibu yang melaporkan anak kandungnya, yang membantai satu keluarga termasuk pacarnya sendiri.

Keberanian seorang ibu atau perempuan sebagai sosok yang harus menegakkan keadilan. “Siapa lagi yang wajib melaporkan anak yang haus darah kalau bukan bunda kandungnya sendiri,” ujar tokoh Ibu yang diperankan Eka Fitriani di atas panggung.

Tema kegetiran hidup seorang perempuan ditampilkan Teater Putih FKIP Unram dengan lakon monolog berjudul Wanci yang disutradarai Zainul Hadi dan disutradari Zainul Hadi.

Aktris Laelatunni’am menampilkan kegetiran hidup seorang perempuan yang berada di lingkaran keluarga pelacur dan germo.

Begitu juga yang ditampilkan oleh SFNlabs Mataram, dengan lakon berjudul Dendam Bunga Api, naskah oleh Tjak S. Parlan yang disutradarai Syamsul Fajri Nurawat.

Aktris Sonya Febyanti memerankan tokoh aku yang melebur dalam berbagai dimensi, ruang, juga waktu, sebagai karaker yang mudah disukai sekaligus dibenci. Suatu kali ia berada dalam kuasa seorang anak kecil yang kerap mengutuki bapaknya karena telah dilarang bermain api.

Sebanyak sembilan aktris

hotel yang membuat okupansi bergerak naik.

Bahkan PHRI dalam waktu dekat ini akan menggelar Bulan Belanja Murah (BBM) untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan yang ingin berkunjung. Sejumlah diskon akan diberikan oleh 33 hotel yang sudah menyatakan diri untuk memberikan diskon.

“Intinya kita terus berupaya agar okupansi hotel ini bisa terus meningkat. Sejumlah promosi kita lakukan untuk menarik minat wisatawan berkunjung,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/Dispar KSB)

La Hila, Ide Idealisme Bermusik dari Kawasan Timur NTB

Mataram (Suara NTB) – Sembilan orang perempuan menampilkan monolog di panggung Monologue Project #2, dari Rabu (25/4) sampai Minggu (29/4) di Taman Budaya NTB. Tema perempuan begitu kuat terasa di hampir seluruh penampilan. Di Monologue Project #2 yang diselenggarakan oleh SFNlabs, para aktris seakan menjadikan pangggung pementasan sebagai milik mereka.

Tema-tema tentang perempuan begitu kuat di sejumlah pertunjukan, antara lain ditampilkan Sanggar Seni Darsah, Palu, Sulawesi Tengah yang

mereka akan tinggal lebih lama untuk mencari tahu dan berwisata sekaligus.

“Sejauh ini atraksi yang disuguhkan sudah banyak yang bagus. Tapi mungkin bisa dikemas dengan lebih menarik. Sehingga wisatawan itu merasa tertarik untuk menyaksikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal mengatakan, saat ini okupansi hotel di NTB mencapai 70 persen.

Banyak pertemuan dan berbagai kegiatan dilakukan di

tampil dalam monologue project #2 itu, berasal dari NTB, luar NTB, dan Malaysia.

Aktris yang akan dari NTB yaitu Sonya Febyanti dari SFNlabs, Vicka Yulia Pertiwi dari Teater Embrio, dan Laelatunni’am dari Teater Putih. Juga Wanda Azhawari dari Teater Warige Praya, Eka Fitriani Putri dari Bengkel Sastra SMAN 1 Dompu.

Sementara aktris dari luar NTB yang tampil yakni Fitriani Idris dari Sanggar Seni Darsah-Palu, Shofa Sophiyah K dari Piktoral Actors Laboratory-Bandung, dan Rima Damayanti dari Teater Tjaroeban-Cirebon. Satu lagi dari Teater Dukun, Malaysia, Sarah Monika Binti Roni Sow yang juga berasal dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia.

Minimnya Aktris Tema yang diusung dari Monologue Project #2 yaitu Solis Para Aktris. Sebelumnya, penanggungjawab kegiatan itu, Syamsul Fajri Nurawat tema itu hasil diskusi dengan rekan-rekannya. Ada kecenderungan, khususnya di Mataram sangat sedikit sekali jumlah aktor perempuan yang konsisten, atau muncul untuk lebih jauh menekuni ruang kajian pemeranan.

“Sangat minim sekali jumlah pelaku seni perempuan yang mendedikasikan dirinya untuk dunia pemeranan. Memang hadir dalam ruang semacam kegiatan festival anak SMA, beberapa aktris diajak kelompok teater, tapi mereka tidak konsisten. Itu yang kita coba untuk menumbuhkan semangat berproses, terutama yang ada di Mataram,” urainya.

Tidak hanya di Mataram, di sejumlah wilayah di Indo-

nesia juga disebut tidak banyak perempuan yang konsisten menekuni seni peran atau teater. Fitriani Idris, dari Sanggar Seni Darsah, Palu.

Menurut Fitriani, di Palu, sedikit sekali perempuan yang menjadi pejuang seni, terutama teater. “Kalau di Palu sendiri, cuma ada dua orang penulis perempuan untuk naskah, belum ada regenarasi, dan kami mencoba untuk regenerasi,” ujarnya.

Kegiatan seperti Monologue Project #2 diyakininya bisa membuat tumbuhnya aktris.

Fitriani mengkhawatirkan jika tidak ada orang yang mengambil tongkat estafet yang menekuni seni pemeranan.

“Pentingnya ada perempuan di seni peran, untuk pelestarian. Karena selain estafet seni, tapi bagaimana melestarikan budaya lewat budaya, mau seni apa saja,” katanya.

Pada talk show yang dilaksanakan setelah pementasan terakhir, Minggu (5/2), disoroti juga persoalan minimnya perempuan yang konsisten menekuni seni teater. Sonya Febyanti dari SFNlabs mengatakan, banyak orang yang ketika kuliah dan atau sekolah menekuni teater, tapi karena berbagai alasan seperti mengejar karir atau menikah, akhirnya berhenti menekuni teater. Selain itu minimnya ruang untuk berkarya teater juga menjadi alasan lainnya.

“Minimnya ruang, dan komunitas teater yang minim di Lombok,” katanya.

Winsa dari Teater Embrio menyampaikan bukan hanya aktris yang minim, tapi aktor juga minim. “Sebenarnya aktor juga minim, di Indonesia ini hanya beberapa saja yang disebut aktor.

Sebenarnya kita semua minim,” katanya. (ron)

Sehingga memudahkan para pengguna jalan meski saat ini tidak ada kendaraan umum yang melewati lokasi Pantai Rantung. Sehingga untuk sampai di pantai ini harus menggunakan kendaraan pribadi.

“Aksesnya tidak terlalu sulit.

Jadi wisatawan bisa lebih mudah menjangkaunya,” ujarnya.

Pantai ini berada di dekat lokasi Pantai Maluk, kurang lebih sekitar 12 kilometer ke arah selatan. Wistawan dapat bertanya kepada penduduk setempat untuk bisa mencapai pantai yang indah ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas

Pariwista KSB IGB Sumbawanto mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah gencar melakukan promosi Sekongkang. Sebab di kawasan ini banyak pantai yang indah. Sehingga wisatawan dapat menikmati sensasi berlibur yang menyenangkan saat berada di berbagai destinasi yang ada di KSB. “Kita sedang gencar lakukan promosi Mantar dan Sekongkang. Karena di Sekongkang itu pantainya bagus. Ini menjadi destinasi wisata yang direkomendasikan untuk dikunjungi selama berada di KSB,” ujarnya. (lin)

SDM Lingkar Mandalika Belum Siap Mataram (Suara NTB) Saat ini tengah dibangun beberapa hotel mewah dengan fasilitas yang super lengkap. Tentu saja ini nantinya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Hanya saja, banyak warga yang mengeluhkan dirinya yang tak pandai dalam bekerja di bidang pariwisata. Mereka berharap bisa dilatih dan difasilitasi untuk bisa bekerja pada sektor ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Putria mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti hal itu. Ia juga berharap sektor pariwisata di Lombok Tengah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama yang tinggal di lingkar Mandalika.

“Sebelumnya sudah kita lakukan pelatihan kepada warga sekitar Mandalika. Untuk seterusnya akan kita koordinasikan lebih lanjut,” ujarnya.

Beberapa warga mengeluhkan soal kurangnya kemampuan mereka dalam berbahasa asing dan kurangnya kemampuan dalam melayani wisatawan.

“Kalau ketemu wisatawan kadang malu-malu. Semoga tidak dibilang cuek atau tidak ramah. Bukan karena apa, tapi karena tidak mengerti. Nanti saya coba ngomong sama mereka, terus saya tidak mengerti mereka bilang apa,” kata salah satu warga Pujut Lombok Tengah, Ahmad.

Ia bersama beberapa warga lainnya berharap bisa bekerja pada sektor pariwisata. Mantan TKI di Malaysia ini tidak ingin lagi mencari nafkah di negara orang.

Meskipun upahnya terbilang lebih banyak, namun ia tidak bisa setiap saat melihat anak-anaknya.

“Kalau ada kesempatan kan buat apa ke luar. Tapi ini juga belum bisa dipastikan. Karena harapannya kita ini bisa direkrut, paling tidak jadi tukang bersih-bersih atau tukang kebun di hotel,” ujarnya.

Sebelumnya juga ada Nurdin yang mengeluhkan kemampuannya dalam berbahasa asing. Ia berharap Pemda bisa semakin gencar melakukan pelatihan terhadap warga. Terutama pelatihan berbahasa asing.

Selama ini, Pemda memberikan pelatihan terkait pelayanan. Padahal kendala bahasa menjadi hal yang utama bagi warga.

“Kalau yang dilatih yang sudah pintar bahasa asing kan artinya mereka-mereka saja yang akan kerja di sana.

Kalau tenaga kerja kurang, pasti akan datangkan dari luar.

Sementara kami yang di sini tetap jadi nelayan. Anakanak kami juga tidak bisa sekolah tinggi,” sesalnya.

Inaq Maesah juga mengeluhkan hal yang sama. Namun ia berharap anak-anaknya bisa bekerja di sektor pariwisata yang ada di Mandalika. Saat ini, dua orang anaknya menjadi tenaga kerja di Malaysia. Karena kurangnya kemampuan anaknya yang membuat kedua anaknya memilih untuk bekerja menjadi TKI. Menanggapi keluhan warga itu, Putria berharap warga dapat bersabar dan terus melatih diri. Pemda saat ini tengah fokus melakukan pembenahan dan promosi destinasi. Selain itu, pemda juga sudah melakukan pelatihan beberapa kali di lingkar Mandalika. Kedepannya, pemda akan terus melakukan pelatihan. Sebab Mandalika membutuhkan SDM yang andal dan berkualitas untuk melayani wisatawan. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

Rekrut Calon Pengawas PEREKRUTAN calon pengawas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memasuki tahapan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pada tahap pertama diundang sebanyak 60 orang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, saat dihubungi Rabu (2/5). Ia menjelaskan, perekrutan calon pengawas sudah sampai tahap Diklat.

“Pengawas sedang didiklat, ada 60 orang kita undang untuk tahap pertama,” katanya.

Sebelumnya sebanyak 99 orang lulus dalam hasil seleksi yang diumumkan melalui Unit Layanan Dikmen dan PK-PLK di setiap daerah. Calon pengawas yang lulus diharapkan memiliki inovasi, tidak sekadar menjalankan tugas secara normatif saja.

Suruji berharap bagi pengawas yang lulus untuk mengikuti Diklat, bisa lebih serius dalam melaksanakan tugas. Selain itu ada inovasi dan kreasi yang dilakukan pengawas saat mereka menjalankan tugas. Diklat pengawas itu nantinya mendatangkan narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Jangan hanya monoton, hanya mengerjakan kegiatan normatif,” ujarnya.

Pengawas itu juga nantinya diharapkan bisa mengecek administrasi di sekolah, dan memantau implementasi perencanaan supaya bisa meningkat tingkat pembelajaran.

Termasuk juga membantu guru agar manajemen pembelajaran meningkat.

Perekrutan pengawas itu awalnya diumumkan dengan mempersilakan mendaftar. Beberapa pendaftar ada yang tidak memenuhi syarat, sehingga gugur secara administrasi. “Misalnya usia di atas 55 tahun. Apakah nantinya pengawas terpenuhi dari 286 yang ikut seleksi, kalau ternyata yang lulus hanya 65, ya 65 orang itu yang akan ikut Diklat,” ujar Suruji.

Hasil seleksi dan akademik calon pengawas merupakan program kerja Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB tahun 2018 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal GTK Dikmen Kemdikbud RI dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. Sebelumnya Suruji menyampaikan akan melengkapi pengawas yang masih kurang di sejumlah daerah. Ia mencontohkan, di Kabupaten Lombok Utara masih kekurangan, sementara di Bima k e l e b i h a n pengawas, karena banyak kepala sekolah yang dijadikan pengawas. (ron) H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Halaman 10

Momen Hardiknas, Kualitas Pendidikan di Lotim Belum Merata Selong (Suara NTB) Perhatian pemerintah di sektor pendidikan dinilai belum merata. Pasalnya, banyak sekolah-sekolah di Lombok Timur (Lotim), baik negeri maupun swasta yang mengalami kekurangan fasilitas maupun sarana dan prasarana lainnya.

Termasuk perhatian pemerintah untuk kesejahteraan guru masih lemah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Lotim, H.Mahsus terkait perkembangan masalah pendidikan serangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 kepada Suara NTB, Rabu (2/5).

Untuk itu, menurutnya melalui momentum Hardiknas, bagaimana pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap dunia pendidikan, apakah semua sekolah di Lotim sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Bagaimana dampak proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan saat ini dengan dana pendidi-

kan sekitar Rp460 triliun dari APBN? Termasuk, apakah ada korelasinya dengan dana yang begitu besar dibandingkan kualitas pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

“Melalui momentum Hardiknas ini perlu dievaluasi, seberapa jauh dan besar korelasinya antara dana yang dianggarkan dengan penerapannya di lapangan,” jelasnya.

Sementara khusus untuk di Lotim masih banyak penunjang pendidikan yang perlu dibenahi. Misalnya, kualitas guru, kualitas pembelajaran, serta tindakan orang tua menyikapi anak-anak yang se-

dang mengenyam pendidikan.

Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak agar tidak menumpuk tanggung jawab itu terhadap guru, barulah pendidikan dapat dikatakan mengalami perubahan yang lebih baik.

Sementara, Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi, mengaku bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan pada semua sisi, baik dari kesejahteraan guru, kompetensi dan kualitas output. Termasuk melakukan penguatan tata kelola menajemen pengelolaan pendidikan.

Pendidikan untuk menunjang 8 standar pendidikan, yak-

(Suara NTB/yon)

H. Mahsus ni ketersediaan tenaga guru yang masih kekurangan, terutama guru negeri. Untuk itu, Pemkab Lotim maupun kepala sekolah mengambil sikap untuk mengangkat guru honor-

er, itupun masih mengalami kekurangan. Untuk itu, dari kebutuhan guru di Lotim sekitar 6.800 tenaga guru, sebanyak sekitar 3.000 guru masih ada, sehingga diangkat oleh Pemkab Lotim sekitar 1.200 orang, kemudian sisanya sekitar 2.000 pengangkatan oleh kepala sekolah, tentunya perbedaan itu berdampak terhadap penghasilan atau kesejahteraan guru meskipun tanggung jawabnya sama.

Sedangkan untuk sarana prasarana terus dilakukan pembenahan, baik dari DAK, APBD maupun yang lainnya.

Misalnya, untuk rehab masih banyak karena kerusakan pada setiap sekolah mengalami kerusakan baik, ringan, sedang maupun rusak berat.

“Untuk fisik gedung sekolah, kita terus melakukan pembenahan,” jelasnya. (yon)

Hardiknas, Perpustakaan Kota Gelar Lomba Bercerita Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram menggelar lomba bercerita tingkat SD/ MI Se Kota Mataram. Kegiatan yang berlangsung tanggal 2-3 Mei itu diikuti 40 peserta.

Mengambil tema “melalui lomba bercerita kita tumbuhkan kegemaran membaca dan kecintaan kita terhadap budaya lokal dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa”. Kegiatan lomba bercerita berlangsung meriah oleh suguhan cerita daerah para peserta, seperti cerita Putri Mandalika, Putri Golong.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Dra. Hj. Siti Miftahayatun, mengemukakan lomba bercerita merupakan program rutin tiap tahun, tapi kali ini dirangkai dengan Hardiknas.

Pelaksanaan lomba dibagi dalam dua sesi. Hari pertama tanggal 2 Mei tampil sebanyak 20 peserta. Begitu juga

pada 3 Mei tampil 20 peserta.

Menurutnya, tujuan lomba untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk datang ke perpustakaan. Di samping untuk menanamkan rasa cinta pada perpustakaan. “Sehingga dia rajin ke perpus, akan tumbuh kebiasaan membaca supaya kesadarannya sendiri untuk membaca tumbuh,” ungkap Miftahayatun.

Terlebih minat baca masyarakat Kota Mataram masih belum tumbuh. Ditambah lagi secara nasional minat membaca menempati urutan 60 Indonesia dari 61 negara.

“Jauh di bawah negara Thailand dan Singapura,” jelasnya.

Sementara itu, dewan juri terdiri dari unsur pustakawan Dinas Perpustakaan Provinsi, budayawan dan Dinas Perpustakaan Kota Mataram. Adapun judul cerita telah ditentukan, dengan catatan dihindari cerita yang mengandung unsur kekerasan, baik cerita dari Lombok, Sumbawa, Bima dan Dompu. (dys)

(Suara NTB/dys)

TAMPIL - Satu peserta sedang tampil pada lomba bercerita yang digelar Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram serangkaian Hardiknas 2018, Rabu (2/5).

Jadi Universitas Yarsi NTB

STIKES Yarsi Mataram Merger dengan UNTB Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menggabung atau merger dengan Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) menjadi Universitas Yarsi NTB. Hal itu ditandai dengan penandatanganan berita acara penggabungan perguruan tinggi swasta yang dilakukan Pengurus Yayasan RSI NTB yang menaungi STIKES Yarsi Mataram dengan Pengurus Yayasan Sangkareang Mataram yang menaungi UNTB, pada Pelantikan Pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah NTB, Rabu (2/5).

Penandatanganan berita acara penggabungan itu dilaku-

kan Ketua Yayasan RSI NTB, Drs. H. Lalu Imam Maliki, MM., dan Ketua Yayasan Sangkareang Mataram, Arben Virgota, S.PI., M.Si. Serta diketahui oleh Pembina Yayasan RSI NTB dan Yayasan Sangkareang Mataram, Drs. H. Lalu Azhar.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan, penggabungan dua perguruan tinggi itu bisa dilakukan, karena berada di bawah satu pembina yaitu, Drs. H. Lalu Azhar. Meskipun berada di naungan dua yayasan berbeda. Penggabungan dua perguruan tinggi itu juga sebagai tindaklanjut anjuran dari Kemenristekdikti terkait pengurangan jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.

“Alhamdulillah kami dari STIKES Yarsi dan UNTB, sepakat melakukan penggabungan di bawah pembina Mamiq Lalu Azhar, kita termasuk nomor urut kedua setelah Palembang yang melakukan merger atau penggabungan,” ujarnya.

Adanya penggabungan dua PTS itu diharapkan akan lebih maju dan berkualitas, serta mampu bersaing. Menurut Zulkahfi, juga akan ada penambahan program studi. Nama yang disepakati untuk penggabungan dua PTS, yaitu Universitas Yarsi NTB. “Yang awalnya STIKES Yarsi Mataram dan UNTB, sepakat berubah nama menjadi Universitas Yarsi NTB,” ujarnya.

Zulkahfi menjelaskan, akan ada proses panjang menuju peng-

gabungan secara resmi dua PTS itu. Setelah penandatanganan berita acara penggabungan, akan dilaporkan ke Kopertis. Pihaknya akan mengunggah data-data yang terkait dengan proses merger.

Termasuk pemilihan pejabat di Universitas Yarsi NTB nanti.

“Nanti setelah ini selesai akan dibentuk tim, untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan penggabungan. Hari ini (kemarin, red) adalah kesepakatan, dibuktikan dengan penandatanganan beri-

ta acara penggabungan antara RSI NTB dengan Yayasan Sangkareang,” katanya.

Ia berharap, ke depan Universitas Yarsi NTB akan menjadi salah satu universitas unggulan di NTB. Dengan bergabungnya dua perguruan tinggi menjadi satu, masing-masing kekuatan yang dimiliki dua perguruan tinggi ini bergabung menjadi satu.

“Tentu akan menjadi suatu energi atau potensi yang besar, perguruan tinggi yang akan lebih baik,” harapnya. (ron)

TANDATANGANI - Pembina Yayasan RSI NTB dan Yayasan Sangkareang Mataram H. Lalu Azhar menandatangani berita penggabungan STIKES Yarsi dan UNTB menjadi Universitas Yarsi NTB disaksikan Rektor Unram H. Lalu Husni dan pimpinan PTS lainnya, Rabu (2/5).

(Suara NTB/ron)

Khidmat, Peringatan Hardiknas di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Peringatan hari pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lombok Barat (Lobar) Rabu (2/5) berjalan lancar dan khidmat. Upacara hardiknas yang dilaksanakan di lapangan umum Bencingah dengan inspektur upacara Pejabat Sementara Bupati Lobar Drs. H. Lalu Saswadi, MM. “Bagi kita selaku pemangku kepentingan utama di bidang pendidikan, tanggal 2 Mei merupakan hari yang sangat penuh dengan makna, inspirasi, dan motivasi dalam memajukan peradaban nasional kita melalui pengembangan sumber daya manusia. Mari kita mendorong warga kita yang masih buta huruf di usia produktif untuk mengiku-

ti pendidikan kesetaraan,” ujarnya dalam sambutannya.

Pemkab Lobar menempatkan pendidikan dasar sebagai salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Dalam RPJMD 20142019 Pemkab Lobar menetapkan aspek pendidikan ini sebagai indikator utama, yaitu bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah. Untuk itu, Saswadi dalam kesempatan itu mengajak untuk terus meningkatkan angka partisipasi sekolah di tengah masyarakat. Dikatakannya, tahun 2018 ini Pemkab Lobar menyiapkan anggaran yang cukup besar bagi 6.800 peserta didik untuk replacement pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Dengan begitu angka rata-rata lama sekolah di Lobar diharapkan mampu meningkat sehingga in-

dikator IPM semakin membaik.

“Tidak hanya untuk pendidikan kesetaraan saja, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menaruh perhatian yang tinggi kepada para tenaga pendidik dan operator sekolah yang telah berjibaku membantu. Bila di tahun 2017 lalu kita menetapkan 1.263 orang untuk diberikan insentif daerah, maka tahun 2018 ini akan tambah lagi dengan 1.087 orang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Operator di SD dan SMP,” ujarnya.

Minggu ini, para siswa SD akan menghadapi ujian nasional setelah beberapa waktu sebelumnya ujian nasional tingkat SMP telah berakhir. Untuk diketahui tahun ini peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) telah melampaui 100 persen. Untuk sekolah penyeleng-

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Inspektur Upacara H. Lalu Saswadi

Upacara peringatan hardiknas di Lapangan Umum Bencingah Lobar, Rabu (2/5).

gara di tingkat SMP dan MTs sudah mencapai 57 sekolah dengan 5.605 peserta. Sisanya penyelenggara ujian nasional yang berbasis kertas dan pensil dengan peserta sebanyak 6.274 siswa.

Selain peringatan Hardiknas, upacara bendera kali ini juga dirangkai dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke22. Dalam kesempatan tersebut, Saswadi menyampaikan beberapa hal terkait peringatan Hari Otonomi Daerah.

“Selama kurun waktu itu, kita telah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baik, namun juga yang kurang baik untuk bisa diperbaiki lagi. Penyerahan kewenangan dan kebebasan dalam menentukan arah pembangunan, Alhamdulillah semakin mempercepat laju pembangunan di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Lombok Barat. Namun di balik itu, proses demokrasi dan perkembangan tekhnologi informasi yang semakin pesat, membuat kita semua harus semakin mawas diri,” jelasnya.

Menurutnya, pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan lantaran pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun.

Ditambahkannya, peradaban yang unggul dan mulia dapat dicapai apabila masyarakat juga merupakan masyarakat yang baik (good society). (her/*)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

Cidera, Razak Putuskan Absen di Kejurnas Mataram (Suara NTB) Atletik atletik NTB, Abdul Razak megaku masih mengalami masalah pada bagian lutut kakinya. Oleh karena itu, atlet asal Kabupaten Dompu memutuskan absen di Kejurnas Atletik yang akan berlangsung di Jakarta, 6-8 Mei mendatang.

“Lutut kaki saya masih terasa ngilu. Saya ingin absen dulu di kejurnas di Jakarta bulan ini,” ucap Abdul Razak saat dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (2/5).

Menurut Razak, cidera yang dialami pada bagian lutut kakinya itu sudah terjadi cukup lama saat memperkuat tim atletik di kejurnas atletik tahun 2017. Saat ini dia tengah menjalani terapi kaki dengan melakukan pijatan tradisional. Namun demikian kakinya belum juga berangsur membaik hingga saat ini dia masih mengalami masalah di lutut kakinya.

Akibat cidera di lutut kakinya yang berkepanjangan, Razak mengaku belum bisa melakukan program latihan berat. Akibatnya cidera itu cukup berpengaruh negatif pada catatan waktunya. Catatan waktunya belum bisa ditingkatkan secara maksimal.

Dengan alasan cidera pada bagian lutut kakinya itu, Razak mengaku telah memutuskan untuk absen di kejurnas bulan ini. Peraih medali emas di nomor 4x400 meter PON tahun 2016 itu mengaku tak bisa tampil maksimal bila dipaksa untuk mengikuti kejurnas bulan ini.

“Kalau saya ikut kejurnas bulan ini. Saya tak akan bisa tampil maksimal. Makanya saya memilih untuk absen,” jelasnya.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi SH, yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bila Abdul Razak tak bisa ikut di kejurnas bulan ini. Alasannya, atlet yang bersangkutan masih cidera. “Razak tak bisa ikut. Katanya masih bermasalah pada kakinya,” jelas Suhaimi. (fan)

Yuliana dapat Bonus dari Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Keberhasilan atlet pencak silat PPLP NTB Yuliana meraih medali emas di kejuaraan dunia pencak silat junior di Thailand belum lama ini diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pihak Pemprov NTB memberikan penghargaan berupa bonus uang pembinaan kepada atlet yang sukses mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi di kejuaraan pencak silat tingkat dunia.

Selain atlet, pihak Pemprov NTB juga memberikan bonus kepada pelatih silat NTB, Mardiansyah yang dinyatakan sebagai pelatih yang sukses melahirkan atlet juara dunia. Maklum, Mardiansyah juga ikut mendampingi Yuliana saat menjuarai kejuaraan dunia pencak silat junior yang diikuti 15 negara itu.

Kadispora NTB, Hj. Hus-

nanidiaty Nurdin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (2/5) mengatakan bonus uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta yang diterima oleh atlet dan pelatih berprestasi itu diserahkan langsung oleh Sekda NTB, H. Rosyadi Sayuti di sela-sela acara upacara Hari Pendidikan di halaman Pendopo Kantor Gubernur NTB, pukul 08.00

Wita, Rabu (2/5).

Pemberian penghargaan berupa bonus uang pembinaan oleh Pemprov NTB itu sebagai bentuk apresiasi kepada atlet dan pelatih yang sudah berprestasi di level dunia.

“Pemberian bonus atlet dan pelatih itu diserahkan langsung oleh pak Sekda NTB usai upacara Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di

(Suara NTB/ars)

KAGUM - Kasad Jendral TNI Mulyono saat menyaksikan eksibisi atlet Ton Tangkas Yonif 742/ SWY, usai meresmikan kolam renang yang dibangunnya itu.

Juara Ton Tangkas

Kasad Hadiahi Korem 162/WB Kolam Renang Mataram (Suara NTB) Prestasi yang ditorehkan jajaran Korem 162/WB mengundang decak kagum Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jendral TNI Mulyono. Paling menonjol terkait kemenangan regu dari Batalyon Infanteri 742/ Satya Wira Yudha yang memenangkan lomba Peleton Tangkas (Ton Tangkas) di Mabes TNI Tahun 2017 lalu.

Prestasi itu bukan sebatas kebanggaan. Kasad mengaku, harus ada hadiah yang lebih berkesan. “Maka saya bangun kolam renang ini,” ujarnya saat didapuk meresmikan Wirabhakti Swimming Academy, Rabu (2/5).

Menurutnya, kolam renang berstandar internasional itu akan menjadi sarana latihan bagi anggota Korem 162/WB untuk mengasah kemampuan renang militer. Sebab salah

satu cabang olahraga inilah yang menjadi unggulan atlet Ton Tangkas Korem 162/WB. Baginya, percuma terus mendorong prestasi tanpa motivasi berupa fasilitas memadai. “Bohong hasilnya kalau saya hanya menekankan soal prestasi, tanpa adanya dukungan fasilitas.

Maka dari itu, saya berikan kolam renang ini kepada jajaran Korem,” ujarnya didampingi Pangdam IX Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto dan sejumlah jendral petinggi Mabes TNI lainnya.

Dia berharap bantuan kolam renang itu menjadi dukungan semangat dan memacu para anggota TNI AD setempat untuk lebih giat latihan dan menorehkan prestasi tinggi.

Pada kesempatan itu, jendral bitang empat itu berkesempatan menyaksikan ekshebisi para atlet renang Ton Tangkas.

Dengan seragam lengkap loreng loreng, para personel tak ragu turun ke kolam dan lomba renang layaknya pertandingan.

Ekshebisi dilanjutkan para atlet binaan Wirabhakti Swimming Academy yang memainkan sejumlah gaya renang.

Melihat semangat dan teknik renang para atlet belia hingga usia muda itu, Kasad mengaku kagum.

Dia berharap, para atlet itu tidak saja berprestasi di tingkat nasional, juga sampai ke tingkat internasional mendatang. (ars/*)

(Suara NTB/bug)

Ahyar-Mori Siap Bangun GOR Berstandar Nasional di Bima Dompu (Suara NTB) Pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) bertekad membangun Gelanggang Olahraga (GOR) yang berstandar nasional di Bima. Komitmen ini disampaikan H. Mori Hanafi saat bertemu dengan masyarakat di Bima, baru-baru ini.

“Mada ini punya cita-cita. Punya cita-cita, mau bangun GOR yang berstandar nasional. Nah, di Bima kita belum punya. Yang standar nasional itu kita belum punya,” ujar Mori dengan penuh kesungguhan dalam kesempatan tersebut.

Menurut Mori, potensi atlet-atlet NTB dari Kabupaten dan Kota Bima luar biasa besar. Sejumlah atlet yang berprestasi nasional, bahkan internasional telah lahir dari kabupaten/kota paling timur di NTB ini. Kiprah mereka, telah menorehkan catatan manis dalam sejarah prestasi olahraga NTB. Beberapa atlet asal Bima yang saat ini telah memiliki reputasi nasional antara lain, Andrian, Fadlin, Arif Rahman, Dhita Juliana hingga Nur Haedah. Selain mereka, masih ada nama-nama lainnya yang juga sedang merintis karir di bidang olahraga prestasi.

Mori meyakini sekaligus berharap, dengan terbangunnya GOR berstandar nasional di Bima, akan menjadi pendorong lahirnya atlet-atlet baru yang lebih banyak lagi. Tentunya, dengan prestasi yang diharapkan melampaui, atau paling tidak menyamai pencapaian atlet sebelumnya.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan GOR ini, minat dan bakat adek-adek kita sehingga, la-

but pihak Pemprov NTB akan tetap memberikan penghargaan baik berupa bonus uang pembinaan dan bonus berupa beasiswa pendidikan.

Di tempat terpisah, juara dunia pencak silat, Yuliana membenarkan bila dirinya bersama pelatihnya, Mardiansyah telah menerima bonus dari Pemprov NTB. Bonus tersebut akan dipergunakan dengan baik untuk kebutuhan pendidikan dan latihan persiapan mengikuti event-event nasional hingga internasional.

“Bonus yang kami terima masing-masing Rp7.5 juta,” ucap Yuliana yang saat itu didampingi pelatihnya, Mardiansyah. (fan)

Bagus Tak Ikut PON, Cabor Siapkan Lima Pengganti

KSB Siap Jadi Tuan Rumah Cabor Paralayang di Porprov NTB Taliwang (Suara NTB)Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menyatakan keseriusannya menjadi tuan rumah pelaksanaan Cabang Olahraga (Cabor) Paralayang saat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 ini.

“Komunikasi kami dengan KONI NTB sejauh ini tidak ada masalah soal itu. Kami nyatakan siap jadi tuan rumah, tapi memang belum final apakah parayalang jadi Cabor yang dipertandingkan di Porprov nanti,” kata ketua KONI KSB, Zaedul Bahri kepada Suara NTB, Rabu (2/5).

Ia menjelaskan, pihak KONI NTB sebenarnya telah memasukkan Paralayang dalam daftar Cabor yang dipertandingkan di Porprov 2018 ini. Hanya saja saja persoalannya kemudian, kesiapan di tingkat kabupaten/kota yang belum sepenuhnya final. Hal ini dikarenakan belum seluruh kepengurusan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) sebagai organisasi paralayang terdaftar di masing-masing KONI kabupaten/kota. “Kan kalau Cabor mau dipertandingkan di Porprov harus lewat KONI kabupaten/kota. Tapi ini belum semua FASI terdaftar,” urainya.

Menurutnya, jika KONI NTB NTB serius memasukkan Cabor Paralayang sebagai mata olahraga yang dipertandingkan seharusnya segera mengambil langkah aktif. Carangan berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota agar mengarahkan pengurus FASI mendaftarkan diri sebagai bagian dari KONI. “Saya kira kalau provinsi mau bergerak semuanya cepat beres kok. Apalagi kan sudah ada kesiapan provinsi memasukkan paralayang sebagai cabang yang dipertandingka di porprov nanti,” paparnya.

Sesuai ketentuan, masuknya sebuah Cabor dalam daftar pertandingan agenda Porprov minimal harus diikuti oleh 5 kabupaten/kota. Dikatakan Zaedul Bahri, ketentuan itu sudah terpenuhi karena saat ini setidaknya ada 6 kabupaten/kota di NTB yang telah memiliki atlet paralayang. “Selain KSB ada Sumbawa, Lotim, KLU, Lobar, Loteng bahkan Mataram sudah punya atlet penerjunnya. Tinggal mereka bentuk pengurus FASI-nya selanjutnya daftar ke KONI masing-masing,” Zaedul Bahri pungkasnya.(bug)

Halaman Kantor Gubernur NTB pagi tadi,” ucapnya.

Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan bahwa bonus yang diterima oleh atlet tersebut memang tidak terlalu besar. Namun demikian atlet dan pelatih tak harus melihat nilainya, namun bonus tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Pemprov NTB terhadap atlet dan pelatih berprestasi.

Terlepas dari bonus tersebut, Eni berharap prestasi yang diukir oleh Yuliana tersebut dapat menginspirasi semua atlet muda NTB agar bisa berprestasi di level dunia. Dan atas prestasi-prestasi atlet terse-

hirlah atlet-atlet nasional dari Bima,” ujar Mori.

Sebagai satu-satunya figur berdarah Bima yang tampil di Pilkada NTB kali ini, Mori berharap niatan ini bisa didukung dengan bekal ketulusan hati dari para warga Kabupaten dan Kota Bima.

Semangat yang disampaikan Mori Hanafi ini juga memiliki resonansi yang sama dengan yang disampaikan oleh Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh. Dalam banyak kesempatan, sosok yang akrab disapa TGA ini kerap mengutarakan pentingnya membangun fasilitas olahraga yang baik dengan merata. Tidak hanya terfokus di Mataram, melainkan juga di kabupaten/kota lain di NTB. “Kami ingin pembangunan NTB tidak hanya dirasakan oleh orangorang yang tinggal di perkotaan saja.

Pembangunan harus juga dirasakan oleh seluruh masyarakat NTB, bahkan hingga ke pelosok desa. Untuk itu kami membawa nilai NTB untuk semua,” ujar Walikota Mataram 2 Periode ini.

TGA melihat potensi luar biasa yang dimiliki oleh para pemuda yang tinggal di pelosok desa. Namun begitu, karena keterbatasan fasilitas penunjang dalam mengembangkan diri, sehingga potensi tersebut tidak bisa dikembangkan dengan baik.

“Kami melihat potensi yang luar biasa dari pemuda-pemuda yang ada di desa. Kami sering mendengarkan aspirasi dari para pemuda desa, untuk berolahraga saja mereka harus menempuh perjalanan jauh dan banyak menghabiskan biaya, karena fasilitas olahraga yang dikatakan memadai tidak ada di sekitar mere-

(Suara NTB/ Photo by FaniHanifa Photography)

BERSAMA WARGA - Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, saat bersama warga di Kecamatan Manggalewa, Dompu Kamis (30/4). ka,” sambung TGA. Karena itulah dengan potensi yang luar biasa, diiringi oleh semangat mengembangkan diri, TGA optimis para pemuda tersebut bisa maju dan kelak menjadi corong NTB di nasional maupun internasional.

Siap Sumbang 90 Persen Suara Dalam kesempatan berbeda, Ratusan warga menyambut kehadiran Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, Kamis (30/4). Mori Hanafi menyapa masyarakat yang berada di Kecamatan Manggalewa, Dompu, sekaligus mengalungkan sorban kepada beberapa tokoh masyarakat dan tokoh

agama yang berada di 10 desa yang disambangi oleh pria lulusan magister di Australia ini.

Melihat kedatangan Mori Hanafi, sambutan hangat pun diberikan oleh seluruh warga Desa Kecamatan Manggalewa. Mereka bahkan menyuarakan komitmen mereka untuk memenangkan 90% suara untuk Ahyar Mori.

“Sudah seharusnya kita mendukung Mori Hanafi. Sebagai Dou Mbojo beliau pasti akan berkomitmen untuk kesejahteraan warga Dompu,” demikian ucap salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Manggalewa. (tim)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga balap sepeda MBX telah menyiapkan lima atlet yang akan meneruskan perjuangan I Gusti Bagus Saputra di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 mendatang. Mereka adalah Riki Pramana Panie (18), Helmi (16), Zulmi (16) Liska Putri (16) dan Melinda (16).

Demikian dikatakan Pelatih Balap Sepeda BMX NTB, Junaidi saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (2/5) kemarin. “Kita sudah menyiapkan lima atlet yang akan menggantikan Bagus di PON 2020,” ucapnya.

Junaidi yang biasa disapa Edet, melontarkan pernyataan tersebut menjawab terkait akan absennya I Gusti Bagus Saputra di PON XX di Papua tahun 2020. Bagus yang merupakan atlet peraih medali emas di SEA Games 2017 itu tidak dapat lagi tampil di PON 2020 lantaran akan diberlakukan batasan usia atlet BMX di multi event nasional nanti.

“Bagus tidak bisa tampil di PON 2020 karena usia kelebihan. Batas usia atlet yang bisa ikut pertandingan cabor BMX maksimal 20 tahun. Sementara usia Bagus saat ini lebih

dari 20 tahun,” jelasnya.

Untuk mempertahankan tradisi perolehan medali di PON, cabor BMX tidak kehilangan semangat. Mereka sudah melatih lima atlet yang tenngah disiapkan mewakili NTB di Pra-PON hingga PON tahun 2020.

Kelima atlet yang dipersiapkan cabor BMX itu diakui Edet masih sangat muda dan minim pengalaman tanding. Pasalnya kelima atlet itu merupakan atlet usia pelajar yang baru lima bulan menggeluti olahraga balap sepeda BMX. “Mereka mulai latihan dari nol. Saya melatih mereka agar bisa tampil di multi event nasional,” jelasnya.

Ditanya soal target, Edet mengaku belum bisa memasang target medali. Pasalnya kelima atlet itu masih sangat muda dan minim pengalaman serta belum pernah tampil di event nasional. Namun demikian kelima atlet itu akan diupayakan bisa tanding di Kejurnas BMX di Jawa Timur (Jatim) bulan Juni mendatang. Hasil event itu akan dievaluasi kemampuan masing-masing kelima atlet itu. Selanjutnya baru dirinya bisa memasang target medali di event nasional. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 3 Mei 2018

Halaman 12

FIDDIN akan Berikan Rp1 Miliar bagi Desa Berprestasi Selong (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Syamsul Luthfi - H. Najamuddin Moestafa ( FIDDIN) akan memberikan penghargaan khusus sebesar Rp1 miliar bagi desa yang dinilai berprestasi. ‘’Kriteria penilaian akan ditentukan kemudian, terutama tentu saja bagi desa yang pengelolaan program dan keuangan desanya memenuhi regulasi,’’ kata H.M. Syamsul Luthfi kepada Suara NTB di Selong, Rabu (2/5).

Menurut saudara kandung gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini, dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan di desa, maka akan dengan sendirinya kemajuan di daerah akan terjadi. “Karena itu setiap program semestinya melibatkan masyarakat desa,’’ katanya.

(Suara NTB/038)

BERSAMA PENDUKUNG - Bersama pendukung FIDDIN dalam kampanye dialogis di Baran Mayung, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Lotim, Rabu (2/5).

Menurut mantan anggota DPR RI yang juga turut menggodok UU Pemerintahan Desa di Senayan ini, kemajuan suatu pembangunan di daerah harus dipahami berasal dari kemajuan

di desa. ‘’Karena masyarakat kita sebagian besar berada di desa, maka tentu saja porsi perhatian dan kebijakan alokasi anggaran harus memprioritaskan warga desa,’’ sambung Syamsul Luthfi

yang juga cucu Pahlawan Nasional, TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini.

Pembangunan di desa, katanya, memang telah dialokasikan anggaran berupa Dana Desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD). ‘’Tetapi kita perlu men-support desa yang memiliki kemampuan signifikan untuk mau memprogramkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,’’ lanjutnya.

Satu kriteria penilaian terhadap desa yang akan diberikan penghargaan (reward) tersebut yakni perencanaan partisipatif yang tertuang dalam APBDes, berikut eksekusi program desa sesuai dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). ‘’Tentu saja programnya harus tepat waktu, tepat volume dan tepat sasaran,’’ kata mantan Ketua DPRD Lotim ini.

Pol PP Lobar Segel Bangunan Toko Modern Giri Menang (Suara NTB) Bangunan toko modern yang terletak di dusun Sedayu desa Kuripan Induk terpaksa disegel oleh pasukan Satpol PP Lombok Barat (Lobar). Bangunan yang terletak di pinggir jalur BIL I ini disegel lantaran belum mengantongi izin pembangunan alias bodong. Pol PP akan tetap menyegel bangunan ini sampai proses perizinan dirampungkan oleh pihak pengelola toko.

Kasat Pol PP Lobar, Mahnan, S.STp, MH, Rabu (2/5) menegaskan pihaknya menyegel bangunan toko tersebut

karena memang tidak ada izinnya. Ia mengatakan, sikap tegas ini dilakukan untuk memberikan teguran kedua kepada pihak pengelola toko modern itu. Sebelum melakukan penyegelan pihaknya menempuh langkah pemberian teguran pertama, namun teguran pertama tidak diindahkan sehingga teguran kedua dilakukan dengan dipasang garis Pol PP. Dijelaskan sesuai ketentuan bangunan yang tak memiliki izin harus dilakukan langkah penanganan.

Sementara Kepala DPMPTSP Lombok Barat, H. Dulahir, melalui sambungan tele-

pon membenarkan terkait masalah izin yang belum dimiliki pihak ritel modern tersebut. “Itu belum diterbitkan izinnya,” tegasnya. Ia mengaku sejauh ini pihak ritel Modern belum mengajukan izin ke dinas terkait. Menurutnya, langkah tindakan penyegelan sangat pas sebab bangunan tersebut Ilegal.

Hal semacam ini jelasnya harus ditindak sebab jangan sampai terjadi di tempat lain.

Dalam hal penerbitan izin, pihaknya sangat selektif. Baik dari sisi jarak dengan roi jalan, memenuhi syarat keberatan dari tetangga.

Meskipun ada rekomendasi desa, pihaknya tetap melakukan pengecekan ke bawah sebelum memproses izin. Langkah ini untuk melindungi masyakarat setempat terutama tetangga yang ada di sekitar bangunan. Termasuk ke pengusaha sendiri.

Sementara itu kepala desa Kuripan, Mastur mengatakan, penyegelan bangunan toko tersebut dikarenakan persoalan izin belum ada. Sejauh ini rekomendasi dari desa sudah ada, lantas kena-

pa dibiarkan membangun?

Menurutnya pihak desa sudah melakukan penekanan agar pihak pengelola membangun jika bangunan mundur. Namun kenapa membangun? Pihaknya sendiri tidak tahu, sebab di desa sudah ada kesepakatan, jika sudah ada izin, tidak masalah dilanjutkan pembangunan.

Menyoal dugaan adanya dugaan pelicin, pihaknya tidak tahu. Sebab di desa sendiri tidak memungut, Karena itu termasuk pungli. Pihak desa sudah menerbitkan Rekomendasi, dua tahun lalu namun ada pembaharuan sekitar dua bulan lalu. Pihaknya menekankan agar rekomendasi tersebut tidak dijadikan dasar membangun. Sebab prosesnya harus melalui izin di dinas. “Kami sudah tekankan ke pihak retail modern, jangan sekali-kali membangun sebelum ada izin,”tukasnya. (her)

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Bagi pasangan FIDDIN yang bernomor urut 4 ini, selain kriteria di atas, akan ada kriteriakriteria lainnya. ‘’Kriteria-kriteria tersebut tidak akan jauhjauh dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah,’’ kata mantan Wakil Bupati Lotim ini.

Ada pun pemberian reward kepada desa berprestasi itu nantinya akan dipayungi oleh regulasi, bisa dengan Keputusan Bupati atau Perbup, atau melalui Perda. ‘’Bagaimanapun kita harus apresiasi kepada desa yang mau berubah dan mengembangkan diri,’’ tandasnya. (038/*)

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 3 Mei 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 3 Mei 2018

Tuntaskan Masalah Pendidikan HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati secara serentak, termasuk di NTB Rabu (2/5) kemarin. Peringatan yang mengambil tema ‘’Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan’’ ini diharapkan mampu menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju dan bersaing dengan negara-negara lain.

Berbicara tentang pendidikan banyak persoalan yang masalah dan menjadi tugas besar pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskannya. Artinya, semua elemen tentang pendidikan menjadi fokus perhatian agar tidak ada lagi permasalahan pendidikan yang menjadi keluhan. Sebut saja, masalah tenaga pendidikan, seperti guru atau tenaga administrasi, kondisi bangunan sekolah, lokasi sekolah, sarana dan prasarana pendidikan hingga jumlah murid atau siswa. Belum lagi berbicara masalah kualitas yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri.

Begitu juga di NTB. Banyak masalah pendidikan yang menjadi tugas besar pemerintah untuk segera dituntaskan. Banyak siswa yang harus belajar di bawah bangunan sekolah yang beratapkan daun kelapa, bangunan sekolah dengan tiang penyangga kayu di bawahnya. Belum lagi, tidak ada tenaga pengajar yang memadai hingga masalah kualitas pendidikan yang tidak tuntas.

Sementara belakangan ini, tenaga pengajar khususnya yang berasal dari tenaga honor juga menuntut perhatian pemerintah.

Bahkan, khusus tenaga honor yang sekarang mengajar di SMA/ SMK negeri juga harus berjuang untuk bisa masuk sebagai tenaga honor yang terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan mendapat honor sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Yang tidak lulus dalam seleksi harus siap-siap terpental dari sekolah tempatnya honor atau tetap diakomodir sekolah dengan sumber honor berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan tenaga pengajar di sekolah swasta tergantung kebijakan dari pengurus yayasan masing-masing.

Inilah bagian kecil dari persoalan pendidikan yang terjadi di NTB. Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga persoalan pendidikan yang terjadi di lapangan sedikit tidak bisa teratasi. Namun, kita harus sadari banyaknya jumlah lembaga pendidikan, baik sekolah negeri dan sekolah swasta serta lokasinya banyak di daerah yang sulit dijangkau menjadikan persoalan yang ada di dunia pendidikan masih terus terjadi. Meski sudah ada upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masalah pendidikan ini masih jadi persoalan yang seolah tidak berujung. Artinya, begitu satu persoalan selesai di satu tempat, masih banyak persoalan lain yang belum tuntas di tempat lain.

Sebagai contoh di Lombok Timur seperti disampaikan Ketua Dewan Pendidikan H. Mahsus, jika pendidikan masih belum merata. Banyak persoalan pendidikan yang belum tuntas dan menjadi pekerjaan bersama yang harus diselesaikan. Begitu juga lembaga pendidikan di daerah wisata internasional, seperti Pulau Moyo Sumbawa. Menyandang sebagai lokasi wisata kelas dunia dan dikunjungi orang-orang ‘’khusus’’ tidak menjadi jaminan masalah pendidikan di daerah ini diperhatikan.

Kondisi sekolah dan murid-murid masih butuh bantuan besar dari pemerintah untuk diperhatikan. Jangan sampai pemerintah hanya memperhatikan masalah pariwisatanya, tapi pendidikan terabaikan. Untuk itu, momen hardiknas menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan dengan segudang permasalahannya, sehingga masalah pendidikan tidak selalu jadi keluhan tiap saat. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Membangun Kebudayaan dari Ruang Pendidikan EBUDAYAAN seringkali dikonstruk sebagai identitas dalam masyarakat. Sebagai wacana “diri” dalam interaksi pada ruang sosial yang lebih luas. Seperti halnya kebudayaan daerah dalam konteks interaksi dengan kawasan lainnya.

Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai kesatuan ruang budaya daerah, dalam perjalanannya ia melakukan berbagai proses pencarian atas “kedirian” itu. Menggali realitas daerahnya untuk menemukan simpul-simpul keterwakilan dalam “simbol-simbol khusus”.

Menemukan simbol-simbol sederhana yang dapat menjadi media atau sarana menjelaskan berbagai kompleksitas NTB itu sendiri. Seni, bangunan, suku, adat, kuliner, dan lain sebagainya hadir untuk mewakili dirinya dalam berinteraksi dengan masyarakat di luar kebudayaannya.

Pembangunan kebudayaan dewasa ini memiliki “kecenderungan” menjadi alat promosi daerah. Konstruksi identitas yang terbangun acapkali digunakan untuk menunjukkan “kekhasannya” kepada ruang budaya lain. Sebatas mengundang ketertarikan orang untuk membaca “diri” lebih jauh. Tetapi hal itu seringkali tidak dibarengi dengan upaya pembangunan budaya pada ruangnya itu sendiri. Lebih sederhana pembangunan budaya semacam ini hanya lebih menitik-beratkan pada persoalan entitas semata dengan tidak mengindahkan esensinya. Bagaimana wacana pembangunan kebudayaan “misalnya” hanya menghasilkan wujud-wujud atas budaya itu “ada” semata. Misalnya menghadirkan rupa kesenian tradisi “sebatas” ada saja, tanpa memikirkan kelangsungannya dalam jangka panjang. Lebih ironi lagi jika kemudian wujud-wujud itu dihadirkan tetapi tidak dipahami oleh masyarakat pendukungnya.

Industri pariwisata yang tengah dibangun di wilayah NTB hari ini, menuntut adanya diplomasi keluar.

Hal itu untuk menjaring minat wisatawan hadir berkunjung. Lihat saja bagaimana bermacam wujud budaya NTB itu dipajang di berbagai media atau sarana promosi. Nuansa “eksotik” khas NTB dimunculkan sebagai perwujudan realitas atas ruang budaya yang ditawarkan. Bahwa NTB juga memiliki berbagai realitas budaya mereka. Tetapi, hal itu seringkali tidak tampak manakala wisatawan menjajakkan kakinya di provinsi ini. Pasalnya, tidak semua masyarakat NTB memahami konsep dan wujud budaya yang diusung pemerintah dalam konteks itu. Tidak jarang masyarakat, khususnya generasi muda absen dalam proses pewarisannya.

Jika berangkat dari pemahaman soal diplomasi kebudayaan, gambaran di atas lebih menekankan pada pola diplomasi ke luar saja. Tidak kemudian memikirkan persoalan diplomasi kebudayaan “ke dalam”.

Di mana masyarakat pendukung

Oleh

:

Galih Suryadmaja,M.A

(Wakil Direktur Pusat Studi Kebudayaan Umar Mayê UNU NTB) kebudayaan menjadi titik berat dalam pembangunan dan pengembangan kebudayaan. Hasilnya wacana dan euvoria pembangunan kebudayaan itu, seringkali hanya bersifat sesaat. Pencapaian tujuantujuan sesaat seperti halnya promosi pariwisata, promosi ruang ekonomi, promosi kebudayaan, dan lain sebagainya. Jika tujuan-tujuan itu telah dicapai, maka dengan sendirinya wujud-wujud yang telah terbangun itu “akan” ditinggalkan.

Berbeda jika pembangunan kebudayaan lebih dititik beratkan pada pola diplomasi ke dalam. Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang, tetapi peran serta masyarakat dalam mengenali, memahami, dan mengembangkan kebudayaannya akan memberikan banyak dampak positif terhadap perkembangan budaya daerahnya atau ruang budayanya, termasuk di dalamnya menghadirkan sarana utama bagi upaya diplomasi ke luar. Melihat realitas yang nampak di Bali, tentu perlu kemudian hal itu dipahami dan menjadi pertimbangan bagi ruang lain. Bagaimana masyarakat Bali telah kuat secara budaya (kesenian) sebelum kemudian melakukan upaya diplomasi keluar. Hal itupun dapat diterapkan di ruang lain dengan tetap menelisik potensi budaya yang dimiliki. Karena budaya itu tidak melulu berbicara tentang seni, melainkan masih banyak aspek atau unsur lainnya seperti adat, sistem pengetahuan, bahasa, teknologi, dan lain sebagainya.

Diplomasi Kebudayaan dan Ruang Pendidikan Diplomasi ke dalam dipahami sebagai upaya pemusatan pendidikan budaya bagi generasi bangsa, kaitannya dengan keberlangsungan kebudayaan itu sendiri (R. Tjahjopurnomo.dkk, 2011). Melalui pengertian ini yang penting dipahami adalah soal pewarisan kebudayaan antar generasi. Bagaimana berbagai wujud dan nilai dalam suatu bangunan budaya itu dapat diteruskan dari setiap generasi.

Terjadi suatu kesinambungan dalam menjaga dan melestarikannya. Penguatan kebudayaan menjadi tujuan dari proses yang disebut sebagai pendidikan. Sehingga masyarakat secara sadar memahami kulturnya yang itu juga berarti ia memahami dirinya sendiri sebagai bagian dari kultur tersebut.

Melalui pendidikan (formal dan non formal) kebudayaan diajarkan tidak hanya sebatas wujud. Melainkan juga berbagai esensi yang ada di dalamnya. Sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui wujud budaya itu saja, tetapi juga mengerti dan memahami berbagai nilai yang hidup pada wujud itu. Karena tanpa memiliki pemaha-

man secara esensial atas suatu budaya, kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkannya adalah hal sulit untuk ditumbuhkan. Sebagai contoh sederhana misalnya tata cara makan bersama dengan orang yang lebih tua. Di mana orang harus mendahulukan orang yang lebih tua, dengan maksud sebagai wujud sikap menghormati dan menghargai usia orang yang lebih tua. Tanpa pamahaman dan kesadaran itu, orang akan lebih cenderung apriori terhadap adab hidupnya. Maka tak mengherankan jika hari ini begitu banyak orang beranggapan bahwa kebudayaan (daerah) yang dimiliki mulai luntur dan ditinggalkan, dengan ditinggalkannya adab hidup yang dilatar belakangi kurangnya pemahaman pada budaya yang dimiliki.

Pemerintah sebenarnya telah mendorong proses penguatan kebudayaan itu dalam beberapa tahun terakhir. Dengan menghadirkan berbagai materi pembelajaran ataupun mendorong berbagai kegiatan yang terkait. Beberapa yang secara intens dilakukan seperti halnya program Fasilitasi untuk pengadaan alat-alat kesenian bagi sekolah, penyelenggaraan program seniman masuk sekolah, penyelenggaraan program belajar bersama maestro, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu tampak belum menghadirkan kesepahaman, dan belum dapat memberi dampak signifikan di dalam masyarakat. Dalam bidang ilmu pengetahuan, penyelenggaraan olimpiade bagi pelajar, penyelenggaraan berbagai kompetisipun dirasa belum cukup optimal untuk memotivasi masyarakat pada umumnya. Jelas dalam ajang-ajang itu, tentu saja tidak semua masyarakat akan memiliki kesempatan yang sama. Karena dalam setiap program terselenggara tampak dibatasi dari beberapa aspek seperti ketersediaan kuota, usia, batas pendidikan, dan lain sebagainya.

Persoalan lain yang penting juga diperhatikan dalam upaya mendorong tumbuh kembang suatu kebudayaan adalah potensi daerah yang dimiliki. Seringkali hal itu diabaikan dalam implementasi program yang dihadirkan pemerintah (pusat). Program-program yang dilaksanakan cenderung tidak memperhatikan kepentingan daerah. Di mana persoalan di daerah seringkali disamakan dengan persoalan yang muncul di Ibukota misalnya. Sedangkan jelas bahwa keduanya adalah realitas yang berbeda terkait dengan tipikal, karakter, dan problematika kebudayaan yang muncul.

Tentu keduanya memerlukan sikap dan solusi yang berbeda dalam upaya mengembangkan kebudayaan.

Masalah kebudayaan, tentu tidak melulu menjadi permasalahan pemerintah. Justru masyarakat

RADIO

secara keseluruhan memiliki andil untuk turut berperan aktif memajukan kebudayaannya. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan kebudayaan ke depan, khususnya dalam pola diplomasi ke dalam. Menstimulasi munculnya kesadaran dan visi bersama antara pemerintah dan masyarakat, tentu saja bukan hal mudah. Keduanya harus saling bersinergi dan memainkan peran masing-masing dengan baik. Agar apa yang menjadi tujuan dari kebudayaan itu dapat terwujud.

Melalui wacana kebudayaan dan pendidikan ini, hal sederhana yang ingin disampaikan adalah perlunya optimalisasi ruang pendidikan untuk dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan. Tentu saja dengan tetap memperhatikan dan melihat segala potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dan sekali lagi, bahwa kebudayaan tidak hanya dibatasi pada ruang kesenian. Artinya pemerintah harus mengenali potensi budaya daerahnya dengan baik dan tidak terpaku pada persoalan seni semata. Dengan demikian, di dalam implementasi program tentu saja antara daerah satu dengan lainnya perlu untuk dibedakan. Karena jelas potensi dari setiap daerah pasti berbeda.

Jika hal itu dapat dilakukan, maka pembangunan di setiap daerah akan mendapati tujuan dan hasil yang maksimal. Pun akan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Kapasitas Dermaga Padangbai – Lembar harus ditambah Kapasitas terbatas menghambat pelayanan

*** ‘’Tapping Box’’ dimatikan, wajib pajak diduga tutupi pendapatan Harus diusut tuntas

***

SUARA NTB

Kamis, 3 Mei 2018

Hadi Faishal Bantah Setujui Usulan Sekda Dari Hal. 1 ‘’Tidak benar itu, kita masih tetap pada pendirian bahwa pemilihan yang sah itu berdasarkan aturan yang sudah ada,’’ kata salah satu penentu kebijakan yang juga dipilih sebagai salah satu Ketua BPPD NTB, H.Lalu Abdul Hadi Faishal, Rabu (2/5).

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang penentuan Ketua BPPD NTB. Bahkan pertemuan yang dijadwalkan pada 29 April lalu juga dibatalkan. Dengan demikian, belum ada kejelasan tentang penentuan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. ‘’Tidak benar bahwa kami menerima usulan itu. Yang jelas, kami tetap mengacu pada aturan yang ada bahwa ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota penentu kebijakan yang dipilih berdasarkan SK Gubernur,’’ ujarnya.

Sementara itu, Fauzan Zakaria yang juga sebagai salah satu anggota penentu kebijakan mengatakan belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Baik dirinya maupun Hadi Faishal masih mengklaim penunjukannya sebagai ketua sama-sama benar. ‘’Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait penentuan ketua. Kita masih menunggu undangan dari Sekda untuk membicarakan lebih lanjut terkait persoalan ini,’’ kata Fauzan Zakaria melalui sambungan telepon, Rabu (2/5).

Ia mengatakan bahwa per-

temuan terakhir antara dirinya dan Hadi Faishal yang difasilitasi Sekda NTB belum menemukan hasil akhir. Secara langsung, ini menunjukkan bahwa kisruh di tubuh BPPD NTB masih akan terus berlanjut.

Pemilihan ketua dan pengurus BPPD ini sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Di mana unsur penentu kebijakan BPPD yang terdiri dari sembilan orang itu berdasarkan perwakilan dari beberapa pihak. Diantaranya, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang, wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/akademisi dua orang.

Sementara itu, penetapan para penentu kebijakan itu dilakukan oleh gubernur.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dilakukan dari dan oleh anggota penentu kebijakan yang berjumlah sembilan orang itu.

Hal ini tertuang di dalam pasal 45 ayat (3) undangundang yang sama. (lin)

Menantang Risiko Demi Lancar Sekolah Dari Hal. 1 Itu juga yang dirasakan Supiani Guru Taman Kanak Kanak (TK) Al Muslimin Kebon Kongok. Ia tinggal di Perumahan Bumi Harapan Permai (BHP) Perampuan. Akses lewat sungai sebenarnya bukan satu- satunya. Karena masih bisa lewat darat, melalui Jalur Bypass Lombok International Airport (LIA) namun jarak tempuh hingga 10 kilometer.

Ongkos naik ojek Rp 20.000. ‘’Kalau lewat sungai hanya 10 menit, ongkos Rp 2 ribu bolak balik,’’ ujar Supiani.

Aktivitas mengajar melalui akses sungai itu sejak 2015 lalu. Meski airnya tenang, bukan berarti tanpa bahaya. ‘’Kalau banjir, kami ndak bisa nyebrang,’’ akunya.

Sebenarnya harapan agar dibuatkan jembatan permanen sudah lama disuarakan guru, siswa dan warga setempat. Karena dengan begitu, akses lebih mudah. Tidak ada tantangan yang bisa saja mengganggu perjalanan siswa dan berdampak pada kelanjutan pendidikannya, misal jatuh ke sungai atau saat banjir. Ada saja rasa khawatir, apalagi yang menggunakan jasa perahu itu rata-rata siswi dan anak anak TK. Sehingga ada harapan secepatnya dibangun, tanpa harus berharap dari janji- janji sebelumnya.

‘’Waktu zaman Pak Zaini Arony jadi Bupati (Lobar) sempat ada survei, mau pasang patok.

Tapi sekarang ndak tahu kabarnya seperti apa,’’ ujarnya.

Rahmatul Unmah, guru MI NW Al Muslimah juga punya harapan sama, agar Pemkab Lobar segera membangun jembatan permanen. Selain jarak tempuh lebih dekat, biaya lebih murah dan ke sekolah lebih tepat waktu.

Dengan tidak ada akses jembatan, sebenarnya Muhammad Ali paling diuntungkan. Meski hanya mendapat Rp 1000 per penumpang, jika diakumulasi dengan banyaknya siswa dan warga yang menyeberang, ia bisa mendapat penghasilan per hari Rp 100.000. ‘’Kalau hari ini sepi, saya cuma dapat Rp 25.000,’’ kata Ali yang usianya mulai sepuh.

Sejak Pasar Perampuan pindah, praktis pedagang dari Desa Suka Makmur tidak melewati sungai. Penghasilannya pun menurun dan mengandalkan pelajar saja. Lebih mengkhawatirkan lagi ketika jembatan dibangun, maka ia terancam kehilangan pekerjaan. Tapi Ali tawakkal, baginya rezeki diatur Allah SWT melalui banyak jalan. (ars)

Hentikan Sergap Dari Hal. 1 Kendati demikian, upaya membantu pemerintah meningkatkan swasembada pangan termasuk di NTB tetap akan dilakukan. ‘’Soal apa dan bagaimananya, saya tidak mau berkomentar. Saya tidak persoalkan apa dan bagaimananya. Intinya TNI AD membantu Kementerian Pertanian dalam swasembada pangan,” ujarnya ditemui usai meresmikan Kolam Renang Wirabhakti Akademi, Rabu (2/5).

Mengenai penghentian kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI AD, termasuk dengan Bulog untuk serapan gabah petani, jendral bintang empat ini tidak menanggapi.

Sebab menurutnya menjadi domain Kementerian Pertanian.

“Saya tidak bisa berbuat banyak. Itu ranah Kementerian Pertanian. Saya lakukan apa yang bisa dilakukan, bagaimana swasembada ini bisa tercapai,” jelasnya.

Bagaimana dengan dihentikan program ini, apakah tidak ada kekhawatiran tengkulak merajalela?

Selama ini diakuinya peran TNI AD termasuk di tingkat Korem membantu menekan peran tengkulak, sehingga petani bisa menjual produknya ke Bulog dengan harga ditentukan dnegan difasilitasi TNI AD. Pihaknya memang tidak ingin ada tengkulak merajalela karena perannya sangat merugikan petani, khususnya berdampak pada serapan gabah. (ars)

Minta Kepala OPD Kooperatif Dari Hal. 1 ‘’Terkait dengan kerja Pansus, itu waktunya cuma empat hari. Kalau SKPD ndak ada, bagaimana kita bahas. Jadi kita minta Kepala OPD jangan keluar daerah,’’ kata Ketua DPRD NTB, Dra. Hj. Baiq.

Isvie Rupaeda, SH, MH dikonfirmasi usai rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Mengenai LKPJ 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur 2013-2018 di Kantor DPRD NTB, Rabu (2/5) siang.

Isvie mengatakan, selama ini banyak Kepala OPD yang keluar daerah ketika dilakukan pembahasan bersama Pansus.

Namun, Isvie mengatakan Kepala OPD bukan tidak kooperatif. Tetapi kadang-kadang, saat pembahasan antara Pansus dengan OPD bersangkutan, pimpinannya keluar daerah. “Maka perlu diimbau lebih lanjut,” katanya.

Apakah larangan yang sama perlu juga bagi anggota Dewan? Politisi Partai Golkar NTB ini mengatakan untuk membahas LKPJ ini telah diserahkan kepada dua buah Pansus.

Jika ada anggota Pansus yang pergi keluar daerah saat pembahasan karena permasalahan mendesak maka Isvie yakin kinerja Pansus tak akan terganggu.

Mengenai sanksi kepada Kepala OPD yang keluar daerah saat pembahasan LKPJ bersama Pansus, Isvie menyerahkannya kepada gubernur.

Tentunya, jika ada Kepala OPD yang tak mengindahkan larangan, maka menjadi bahan evaluasi atau penilaian gubernur terhadap Kepala OPD bersangkutan. “Kalau ada yang keluar, kita serahkan kepada gubernur. Nanti gubernur yang akan menilai kinerja OPD,” ucapnya. (nas)

Halaman 15

Sekda Sebut Hadi Faishal Setujui Arahan Gubernur Dari Hal. 1 Tadinya direncanakan musyawarah ini dilaksanakan pada 29 April lalu. Namun, karena dirinya berada di luar daerah, sehingga musyawarah tidak jadi dilaksanakan.

Rosiady menambahkan, persoalan BPPD ini telah diserahkan oleh gubernur kepada dirinya. Untuk menyelesaikan kekisruhan penentuan BPPD NTB ini, Sekda menyerahkan pada musyawarah sembilan anggota penentu kebijakan yang ada. ‘’Tak ada (yang ngotot). Silakan dimusyawarahkan.

Saya mendukung hasil kompromi. (Paling lambat) secepatnya. Saya tunggu undangan dari mereka. Pas saya diundang sudah selesai pembicaraannya,’’ tandasnya.

Kisruh penentuan Ketua BPPD NTB sudah hampir sebulan. Hingga kini belum ada titik temu antara kedua kubu yang memperebutkan kursi sebagai Ketua BPPD NTB. Pemerhati Kebijakan Publik NTB, Ulfatul Akbar, S. AP, M. AP menyarankan pimpinan daerah menanggalkan kepentingan agar kisruh kepengurusan BPPD segera berakhir.

Pimpinan daerah dalam hal ini gubernur dan Sekda harus menjadi mediator, tidak memihak kepada salah satu orang yang memperebutkan posisi sebagai Ketua BPPD NTB. ‘’Jadi, pemerintah provinsi harus menjadi mediator. Walaupun tidak dalam posisi menentukan. Sebagai mediator, kita harus melihat kepentingan NTB, kepentingan masyarakat banyak. Melibatkan semua pihak dalam proses rekonsiliasi,’’ kata Akbar.

Akbar melihat ada kecenderungan pimpinan daerah melakukan intervensi terhadap penentuan calon Ketua BPPD NTB. Sementara berdasarkan aturan, penentuan Ketua BPPD NTB merupakan hasil pemilihan atau musyawarah dari sembilan anggota penentu kebijakan BPPD NTB. Masing-masing orang yang mengklaim diri sebagai Ketua BPPD NTB punya argumen.

Ada yang mengatakan dia

menang berdasarkan hasil musyawarah. Satunya lagi mengatakan dia menang berdasarkan hasil voting atau pemungutan suara sembilan anggota penentu kebijakan BPPD NTB. ‘’Ini mana yang benar?

Inilah, Pemprov ini seharusnya meng-clear-kan masalah itu. Walaupun masalah penentuan ketua itu tidak ada domainnya bagi pemerintah provinsi. Tetapi minimal, ketika ada salah satu pejabat yang cenderung kepada salah satu calon, maka harus diclear-kan dulu. Mekanisme internal yang dilakukan oleh sembilan orang itu apakah sudah benar atau tidak,’’ ujarnya.

Sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa Pemprov melakukan intervensi terhadap penentuan Ketua BPPD NTB. Pasalnya, dua orang yang mengklaim diri sebagai Ketua BPPD, yakni H. Fauzan Zakaria dan L. Abdul Hadi Faishal punya background masingmasing yang punya kepentingan di bidang pariwisata.

Akibat kekisruhan ini, kalangan DPRD NTB telah mengancam akan menyetop hibah kepada BPPD. Menurutnya, hal ini menjadi sebuah warning, supaya Pemprov segera menyelesaikan dualisme kepengurusan BPPD NTB ini.

Jika hibah kepada BPPD disetop, maka akan berpengaruh terhadap kualitas promosi pariwisata.

Akbar mengatakan, salah satu tugas BPPD adalah memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di NTB untuk melakukan promosi. Misalnya, para pelaku pariwisata dan masyarakat. Menurutnya, para pelaku pariwisata membutuhkan kepastian kepengurusan BPPD NTB. Jika kepengurusan lembaga promosi pariwisata daerah ini tidak pasti, maka orang akan ragu berkunjung ke NTB. Menyinggung mengenai salah satu kriteria Ketua BPPD harus bisa berbahasa Arab, dianggap kurang tepat.

Seharusnya, kata Akbar, dalam birokrasi yang dilihat adalah prestasi. Prestasi sese-

orang dapat diukur dari rekam jejaknya. “Sehingga terkonfirmasi, tidak menjamin kemudian ketika bisa berbahasa Arab, promosi wisata akan lebih baik,” katanya.

Akbar mengatakan fungsi ketua adalah me-manage sumber daya yang ada untuk ikut serta dalam mempromosikan pariwisata NTB. bukan hanya orang-orang yang berkepentingan di sektor wisata secara langsung. Tetapi BPPD juga harus mampu meyakinkan masyarakat agar terlibat secara massif dalam mempromosikan pariwisata daerah.

Artinya, selain pelaku wisata, masyarakat juga merasa memiliki pariwisata yang ada.

Sehingga ketika orang luar datang, tidak lagi bertanya kepada pemandu wisata (guide). Tetapi masyarakat sudah mampu menjelaskan destinasi-destinasi wisata yang ada. Rasa memiliki pariwisata ini akan tumbuh jika masyarakat dilibatkan secara massif oleh BPPD. ‘’Selama ini yang terjadi, peningkatan SDM itu hanya ada di pengusaha travel, hotel atau asosiasi wisata lainnya. Keterlibatan masyarakat dimana? Dalam kebijakan publik, keterlibatan masyarakat yang harus di kedepankan,’’ paparnya.

Dosen Univeristas Muhammadiyah Mataram ini mengatakan, orang yang diberikan kepercayaan mengurus BPPD merupakan tugas yang mulia.

Pasalnya, perkembangan pariwisata akan memiliki multiplier effect ke sektor-sektor lainnya. Jika ada wisatawan yang berkunjung ke NTB, maka pasti akan membeli oleh-oleh. Artinya, industri kreatif akan bergerak.

Jika terjadi kekisruhan, maka promosi akan mendek.

Akibatnya, bisa saja wisatawan yang berkunjung akan berkurang. Apabila wisatawan berkurang maka berdampak terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. “Kalau berkepanjangan, ini akan memperburuk citra pariwisata kita. Pasti ada efeknya,” kata Akbar. (nas)

Potret Pendidikan di Destinasi Wisata Kelas Dunia Dari Hal. 1 Tanggal 7 April lalu mereka kedatangan tamu dari Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Mataram yang akan sosalisasi tentang bijak menggunakan rupiah.

Menjelang siang, matahari yang menyengat ditambah hawa panas dari laut, membuat siswa siswi kehausan. Sebagian berlari mendekati sumur warga, minum air mentah sudah akrab dengan mereka.

Abdul Latif, Kepala SDN 1 Moyo membayangkan jika sekolahnya tersedia fasilitas penampung air bersih, siswa tak akan dibiarkan menenggak air sumur yang belum tentu steril dari kuman. Alih alih fasilitas air bersih, toilet pun tak berfungsi. ‘’Jadi kalau mau buang air, siswa ke laut. Kalau saya di rumah dinas. Guru guru lain ada yang terpaksa numpang di rumah warga,’’ kisah Abdul Latif kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Sebenarnya bangunan toilet ada, tapi hanya berupa tembok, belum ada anggaran untuk melanjutkan pembangunan hingga jadi toilet layak. “Mulai saya masuk tiga tahun, sampai sekarang begini gini saja,” keluhnya.

Pendidikan memang sektor yang cukup panjang jadi keluhan masyarakat di sana. Gedung sekolah cukup layak jika disebut sekolah terpencil, berdiri seadanya. Kekurangan ruang kelas sudah jadi bagian kebutuhan yang tak kunjung

terpenuhi. “Kami sebenarnya kekurangan dua kelas,” akunya. Belum lagi fasilitas pendukung lainnya, seperti toilet dan perumahan.

Masuk ke ruang kelas V dan kelas IV tak ubahnya los pasar tanpa sekat. Pernah ada sekat berupa papan triplek, namun lambat laun rontok. Pintu sekolah dengan bahan triplek juga compang camping dan berlubang. Menurut Abdul Latif, tak terpikirkan untuk mengganti kondisi itu meski hanya untuk membeli papan triplek.

Sebab sumber anggaran untuk menggaji tiga honorer pun sangat sulit. Untuk bayar honorer sudah tidak boleh dari dana BOS. ‘’Akhirnya kami minta kerelaan guru-guru di sini, termasuk saya kepala sekolah, kumpulkan uang gaji kami untuk menggaji honorer Rp 300.000 per bulan,’’ tuturnya.

Bertahun tahun berdiri, sekolah ini tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah meski berstatus sekolah negeri.

Alih alih dana hibah seperti block grand, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun infrastruktur sekolah sama sekali tak dinikmati.

Paling diharapkan Latif adalah uang untuk membuat toilet yang lama mangkrak. ‘’Sudah 11 tahun toiletnya begini saja bentuknya. Jadi anak anak kalau mau buang air, ya terpaksa ke laut,’’ tuturnya.

Berharap dana BOS hampir mustahil, karena jumlahnya yang sedikit, menyesuaikan dengan jumlah siswa. Tahun

ini ada 87 siswa untuk keseluruhan kelas dan terakhir meluluskan 12 siswa. Meyakinkan anak anak untuk sekolah mulai dari SD di Moyo adalah pekerjaan tidak mudah.

Tetesan bantuan hanya dinikmati dari dana aspirasi Dewan yang menjadikan Moyo sebagai bagian dari Dapilnya.

Bantuan itu berupa paving block dan keramik. Meski belum bisa menjawab semua kebutuhan sekolah, tapi dana aspirasi itu sangat dirasakan manfaatnya oleh sekolah.

Latif tinggal di rumah dinas yang sebagian bangunannya masih berbahan papan. Ia pulang pergi dari sekolah ke rumahnya di Sumbawa Besar satu bulan sekali. Latif harus rela membeli boat sendiri untuk menunjang aktivitasnya untuk pulang sekali dalam satu bulan, demi menghindari biaya mahal transporasi bila dengan cara carter.

Desa Sebotok dan Labuhan Haji di kawasan Pulau Moyo adalah kawasan potensial, terutama dari sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan. Di pulau yang pernah didatangi mendiang Lady Diana, petenis Maria Sarapova itu, punya banyak spot wisata. Sebut saja yang sudah tenar seantero nusantara bahkan dunia, air terjun bertingkat Mata Jitu. Ada juga air terjun Sagello dan goa Due Mbai.

Belum lagi membahas garis pantai dengan gugus pasir putih. Benar-benar memikat wisatawan. (ars)

Tingkatkan Perhatian untuk Nelayan Dari Hal. 1 Program ini dinilai calon Gubernur NTB Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan sangat bagus.

Asuransi untuk nelayan ini perlu ditingkatkan. Tidak saja mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi pun katanya perlu mengalokasikan anggaran asuransi untuk para nelayan.

Hal ini diutarakan Ali BD alias Amaq Asrul alias Papuk Abada usai menyapa warga pesisir, Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim, Rabu (2/5) kemarin.

Asuransi untuk para nelayan itu disebut sebagai salah satu cara memperhatikan nasib para nelayan. Saat nelayan mengalami musibah, dia bisa dapat santunan ratusan juta.

“Setiap tahun pemerintah provinsi harus menganggarkan, jadi tidak saja oleh Kementerian Kelautan,” terangnya. Biaya yang dikeluarkan itu tidaklah terlalu mahal. Diyakini bisa dilakukan ke depan.

Perhatian terhadap para nelayan selama ini sudah cukup besar. Bantuan berupa perumahan nelayan, bantuan alat tangkap ikan, ban-

tuan untuk budidaya ikan dan lainnya. Sebagian besar pun bantuan tersebut datang dari pemerintah pusat. Bantuan serupa bisa juga dialokasikan dari dana pemerintah provinsi.

Soal adanya bantuan yang disalahgunakan katanya itu menjadi masalah lain. Soal bantuan yang banyak tidak sesuai tidak saja di nelayan. Termasuk raskin pun disebut banyak yang tidak sesuai sehingga perlu dievaluasi.

Dituturkan Ali BD, ia sudah sangat lama berinteraksi dan bekerja dengan nelayan. Agar bantuan-bantuan yang diberikan itu tepat sasaran, maka bantuan jangan diberikan kepada nelayan yang sudah menerima bantuan dan punya alat. Berikanlah bantuan kepada yang belum punya alat.

“Nelayan juragan dan sabi itu berbeda, nelayan sabi kalau mau jadi juragan harus punya alat,” terangnya.

Keluarga nelayan sebutnya sudah punya pengalaman soal jual ikan. Turun naiknya harga ikan di pasar itu sudah menjadi hukum pasar. Kalau penawaran banyak sudah pasti harga turun. Yakni saat

tangkapan ikan banyak. Sebaliknya saat permintaan banyak, ikan yang tersedia sedikit maka sudah pasti harga naik.

Soal harga ini, lanjut Ali Dachlan sebenanya sudah sangat tinggi. Dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Harga ikan di Lombok ini jaluh lebih mahal. “Hasil penelitian saya di Jawa seperti di Sidoarjo, Blitar (Jawa Timur) itu harga ikan itu lebih murah. Itu dikarenakan banyaknya tambak. Berbeda dengan Lombok sedikit ikan tambak. Mahalnya harga ikan di Lombok itu juga karena banyak warga Lombok yang suka makan ikan. Karenanya masyarakat pesisir Lombok ini sehat-sehat, nelayan itu paling sehat, nelayan paling bagus gizinya.” urainya Soal transaksi jual ikan, tidak selamanya dilakukan di pasar-pasar. Jual beli ikan ini juga berlngsung di tengah laut saat nelayan usai melakukan penangkapan ikan. ‘’ Di laut juga jual beli ikan di tengah laut, dan hampir semua istri nelayan menjadi pedagang ikan dan ini sudah saya pelajari berpuluh puluh tahun soal pedagang ikan,’’ katanya. (rus)

(Suara NTB/penrem)

Pengarahan Jendral TNI Mulyono kepada Korem 162/WB dan jajaran

Jenderal TNI Mulyono Ingatkan Netralitas di Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Mulyono melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Korem 162/WB, Rabu (2/ 5). Salah satu pesan penting Jendral Mulyono, soal netralitas TNI khususnya saat Pilkada NTB. Kunjungan Jenderal TNI Mulyono kali ini dalam rangka meresmikan Kodim 1628/Sumbawa Barat dan penutupan TMMD ke 101 tahun 2018 secara terpusat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sebelum menuju ke Pulau Sumbawa, Mulyono memberikan pengarahan kepada ribuan prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Korem 162/SWY dan jajaran se Pulau Lombok di Lapangan Yonif 742/SWY. Di hadapan para prajurit dan PNS, Mulyono menyampaikan peran penting TNI AD. “Angkatan Darat adalah institusi yang dipercaya oleh rakyat, NKRI tetap utuh karena TNI AD masih tegak berdiri, apapun pangkat dan jabatanmu, sekecil apapun pangkatmu, tugas kalian sangat mulia dan pahlawan-pahlawan TNI AD adalah kalian semua”, kata Jenderal Mulyono.

Diungkapkannya, Kasad bukan manusia yang hebat. Namun para prajurit yang hebat, karena bekerja langsung di lapangan terutama Babinsa. Oleh karena itu sambungnya, Babinsa sangat diperhatikan pangkatnya dengan cukup sebulan saja menempuh pendidikan dan dilantik menjadi Bintara.

Jenderal Mulyono meminta para Babinsa kalau tampil didepan rakyat harus berpakaian rapi, cukuran rapi dan tampilan yang gagah dan prima sehingga rakyat simpati.

Pada kesempatan tersebut, Mulyono juga mengingatkan bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah. “Jaga netralitas TNI dengan tidak memihak, tidak memfasilitasi dan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) maupun partai pendukung Paslon,” jelasnya.

Diingatkan juga soal sinergitas TNI - Polri. “Sinergitas TNI Polri sangat solid, jaga kekompakan dengan instansi lain dalam menjalankan tugas sehingga tugas pokok tercapai dengan baik”, pungkasnya.

Acara pengarahan yang diawali dengan makan nasi bungkus bersama para prajurit dan PNS. Suasana berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan antara pimpinan dan anggota.

Sesuai jadwal, Kasad beserta istri dan rombongan akan berada di NTB selama dua hari hingga Kamis (3/5).

Terpisah, Ketua umum Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) memberikan pengarahan kepada ratusan ibu-ibu Persit KCK Koorcab Korem 162 dan jajaran se Pulau Lombok di Mako Yonif 742/SWY. “Kami sebanyak 560 orang Persit menyambut dan menunggu Ibu Ketua Umum dan rombongan untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada kami sebagai bekal dalam menjalankan organisasi Persit maupun sebagai ibu rumah tangga’, harap Ibu Shally.

Ibu Rosita Mulyono dalam pengarahannya menyampaikan peran penting istri para tentara. “Peran ibu-ibu sebagai Persit yakni mendampingi suami dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara dengan tulus dan ikhlas”, kata Ibu Rosita.

Dilanjutkannya, perkembangan teknologi saat ini sangat membawa dampak positif dan negatif bagi kelangsungan hidup keluarga. Perlu dilakukan antisipasi terkait dengan dampak media khususnya dampak negatif yang pengaruhnya sangat luar biasa terhadap diri dan keluarga seperti berita provokasi, hoaks, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

“Jangan mudah terombang ambing dalam ketidakpastian, kembali lagi kepada jati diri sebagai Persit, istri dan ibu dari anaknya”, pesannya. (ars/*)

Sembako untuk Fakir Miskin, Anak Yatim dan Orang Tua Jompo Dari Hal. 1 Fakir miskin, jompo dan anak yatim harus mendapat perhatian dari pemerintah.

Karena itulah, Ali BD selaku bupati dan nantinya saat memegang amanah sebagai Gubernur NTB akan meningkatkan anggaran untuk menyediakan sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Dibagi saat puasa Ramadhan.

Lotim sudah nyata memberikan sebanyak 80 ribu warga miskin dan orang tuan jompo.Tahun 2018 ini pun kembali akan diberikan.

Hanya saja karena bertepatan dengan tahun politik, maka pemberian sembako ini ditunda. Tidak ingin disalahartikan sehingga warga Lotim diminta bersabar. “ Biar tidak dikatakan main politik,” paparnya.

Pengalaman selama di Lotim, perhatian terhadap jompo dan fakir miskin juga dipersiapkan dari dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda).

Bazda disebut setiap bulannya mampu mengumpulkan Rp 900 juta-1 miliar perbulannya.

Pertanyaan lain yang dialamatkan warga ke Ali BD. Betulkah Pak Ali BD menjual tanah Tampah Boleq Jerowaru? Dijawab Ali BD, saat bau nyale 2013 lalu ia berpidato tanah ini milik rakyat sehingga tidak boleh di jual. Akan tetapi, tahu-tahu sudah di jual. “Kita melarang menjual, tapi kok sudah ada 19 sertifikat di sana,” urainya.

Bupati Lotim yang sebenarnya melarang justru tertuduh dengan berita hoaks yang menuding telah menjual tanah tersebut. Tegas dinyatakan Ali BD, dirinya sama sekali tidak senang menjual tanah orang.

Berikutnya, bagaimana upaya bapak untuk memajukan pariwisata, apa yang akan dilakukan Ali BD? Pariwisata itu kata Ali BD bukan untuk orang kaya saja. Sehingga pembangunan infrastruktur wisata harus berpihak pada

kearifan lokal dan hak-hak masyarakat kecil.

Amaq Asrul ini kembali menyinggung soal pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Disebut lebih dari 1000 ha yang dibangun.

Menurutnya itu terlalu luas.

Baginya, cukup 500 ha saja yang menjadi KEK. Sisanya untuk kawasan pertanian. Adapun dalam perencanaan pengembangannya harusnya melibatkan pemimpin adat, para tokoh agama setempat, tokoh pemuda dan masyarakat lokal lainnya supaya tidak merusak budaya dan adat istiadat. “Parwisata tidak boleh merusak kultur lokal kita,” imbuhnya.

Perhatian terhadap sektor pariwisata ini di Lotim juga sangat besar. Selama menjadi Bupati Lotim, anggaran untuk pengembangan pariwista sudah puluhan miliar. “Insya Allah, Lotim akan jadi pusat destinasi wisata,” terangnya.

Destinasi wisata Lotim ini paling lengkap. Pantai-pantainya bagus semua. Lotim dibilang paling kaya objek wisata. Selain pantai, Lotim memiliki Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak. ‘’Lombok Timur itu yang punya Rinjani,’’ tegasnya.

Puluhan gili juga berjejeran yang tidak kalah indah dari Trawangan. Gili Kondo, Bidara, Petagan, Sulat dan giligili lainnya. Membangun pariwisata kata Ali BD harus hatihati. Tidak dengan cara mengebom dan membuat pertumbuhannya liar. Narkoba menjadi bebas masuk.

Dipenghujung acara dialogis, selain kampanye ajakan mencoblos Ali Sakti tanggal 27 Juni dari nyanyian merdu Risa, pasangan calon Gubernur Nomor urut 4, Independen, Non Partai dan Non Blok ini juga didoakan tampil sebagai pemenang. Doa yang dilantunkan TGH. Yahya Ibrahim, diamini oleh seluruh warga Lungkak Ketapang Raya yang hadir pada kampanye dialogis tersebut. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 3 Mei 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan Lombok Timur Sudah ”On The Track” Selong (Suara NTB) Pembangunan Lombok Timur (Lotim) sudah on the track. Hal ini disampaikan Bupati Lombok Timur (Lotim) yang sedang cuti, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan saat ditanya mengenai adanya sejumlah kritikan yang menyebut Lotim masih banyak masalah. Seperti persoalan kemiskinan tertinggi di NTB dan angka harapan hidup terendah di NTB. Menjawab Suara NTB, Rabu (2/5), Ali Dachlan menerangkan berdasarkan fakta dan data. Ia meminta persentase yang digunkanan yang menyebut soal angka kemiskinan itu perlu dievaluasi. “Sebaiknya belajar cara membuat persentase,” ungkapnya.

Menurut Ali Dachlan, persentase itu harus dilihat dengan perbandingan jumlah penduduk. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 jumlah penduduk Lotim sebanyak 1,173.781 jiwa. Lombok Tengah 922.088 jiwa, Lombok Barat 665.132 jiwa. Jika sebutan persentase tanpa memperhatikan pembagian dengan jumlah penduduk, maka jelas Lombok Timur akan selalu berada pada peringkat terbesar. Namun menghitung persentase harusnya dibagi dulu dengan jumlah penduduknya.

Angka kemiskinan yang diurai-

kan BPS itu dinilai masih sangat debatable. Ali BD sendiri selalu mempertanyakan soal kualitas data yang tersaji oleh BPS. Semisal catatan angka produksi pangan yang melimpah dan sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun pada faktanya selalu ada impor.

Contoh lainya data penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pun menunjukkan banyak yang belum tepat.

Meski demikian, karena belum ada data pembanding maka data BPS dipersilakan saja untuk digunakan.

Seperti data mengenai angka angka kemiskinan itu disebut secara nasional tahun 2010 persentase kemiskinan 13,33 persen, terakhir tahun 2017 menjadi 10,04 persen. NTB dalam angka tahun 2010 menyebut persentase kemiskinan 21,55 persen menurun menjadi 16,07 persen.

Lombok Timur selama ini mengalami fluktuasi kemiskinan. Selama kepemimpinan Ali Dachlan menjadi Bupati Lotim angka kemiskinan memperlihatkan terjadinya penurunan. Tahun 2014 persentase kemiskinan Lotim sebesar 19,07 persen. Meningkat tahun 2015 menjadi 19,14 persen. Kemudian menurun tahun 2016 menjadi 18,46 persen,

kembali menurun tahun 2017 18,26 persen. Selama kurun waktu empat tahun terakhir ini kemiskinan mengalami penurunan. “Ada tren penurunan walaupun lambat,” paparnya.

Sementara itu, mengenai angka harapan hidup kata Ali BD mungkin ada salah hitung. Data tahun 2014 target 62,6 tahun tercapai 64,04 tahun.

Tahun 2015 target angka harapan hidup 62 tahun, terealisasi 64,44 tahun.

Tahun 2016 target 62,3 tahun terealisasi 64,74 tahun. Terakhir 2017 target 62,8 tahun, terealisasi 65,01 tahun.

Adanya tren kenaikan angka harapan hidup ini menunjukkan fakta pembangunan di Lotim sudah sesuai.

Selanjutnya ditegaskan, perekonomian Lotim paling dinamis di NTB. Hal ini tergambar dari kemajuan pembagunan infrastruktur pasar, aktivitas perdagangan dan mudahnya masyarakat mengakses permodalan.

Penduduk yang menghuni Lotim sangat besar. Data BPS 1,173 juta jiwa itu menunjukkan angka terbesar di NTB. Besarnya jumlah penduduk itu menggambarkan besarnya beban pembangunan. Jika menggunakan data perkapita penduduk dibandingkan dengan dana alokasi umum yang masuk ke Lotim, maka Lotim memperoleh paling kecil.

Terkecil se-NTB. (rus)

Meriahnya Paket Ulang Tahun di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Momen Ulang Tahun yang biasa dirayakan setiap satu tahun sekali merupakan momen yang paling ditunggu – tunggu. Tentunya momen memperingati hari kelahiran ini akan diabadikan dalam sebuah acara dengan konsep yang terbaik.

Golden Palace Hotel Lombok yang terkenal dengan kenyamanan dan fasilitas terlengkapnya menjadikan hotel berbintang empat ini sebagai pilihan para tamu untuk mengabadikan momen spesial mereka.

Paket Ulang Tahun yang dibandrol dengan harga mulai dari Rp125.000/pax untuk minimum pemesanan 30 pax ini sudah termasuk dengan menu prasmanan, dekorasi standar, kue ulang tahun standar, dan entertainment. Acara ulang tahun ini biasanya diadakan di salah satu fasilitas ruangan terbuka yaitu Roof Top Garden Lantai 12 Golden Palace Hotel Lombok dengan konsep garden party maupun di fasilitas lainnya seperti skylounge di Lantai 11, Ballroom di Lantai 3 dan restaurant.

“Untuk acara ulang tahun yang menggunakan konsep khusus seperti Glowing In The Dark atau Pajama Party biasanya dilangsungkan di Skylounge karena lokasi berada di dalam ruangan namun tetap dapat menikmati suguhan indahnya pemandangan dari Lantai 11,” tutur Pak Berry selaku Banquet Sales di hotel yang terkenal dengan kelezatan makanannya ini.

“Acara Ulang Tahun berlangsung sangat meriah karena kami dan para tamu yang datang dapat menikmati indahnya pemandangan yang terlihat sangat menawan di Roof Top Garden

(Suara NTB/ist)

PUAS - Kelompok remaja yang baru saja usai merayakan Ulang Tahun di Golden Palace Hotel Lombok, menyatakan puas dengan lokasi kegiatan dan sajian makanan yang enak dan beraneka ragam.

Lantai 12. Dekorasi dan fasilitas yang diberikan pun sangat memuaskan,” tutur Anisa, salah satu tamu yang mengaku puas dengan acara ulang tahun “Sweet Seventeen” yang telah berlangsung di Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden L.12.

Selain tempat berlangsung acaranya yang sangat indah, makanan yang disediakan pun mendapat respon positif baik dari pihak yang melangsungkan acara maupun para tamu undangan. “Saya selalu hadir apabila ada acara di Golden Palace, karena selain makanannya enak – enak variasi makanannya juga sangat banyak jadi saya sangat puas,” ungkap salah satu tamu undangan acara Ulang Tahun di Hotel dengan 12 lantai tersebut.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC

Libatkan BPKP

Dikes Gelar ’’Workshop’’ Penyusunan Dokumen PPK - BLUD Puskesmas Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) menggelar workshop penyusunan dokumen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan PPK-BLUD Puskesmas di Lobar terkait ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan. Workshop yang mengundang pihak BPKP selaku narasumber ini menyasar para kepala Puskesmas dan tim monev BLUD. Kepala Dikes Lobar, H. Rahman Sahnan Putra menyatakan setelah ditetapkan ketentuan BPJS, peran Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama menjadi semakin vital. Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan sehingga BPJS memandang perlu untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening Puskemas. Akan tetapi muncul permasalahan, karena Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis di bawah Dikes, anggaran tersebut tidak bisa digunakan secara langsung.

Permasalahan ini pun kata Rahman bisa diatasi dengan menjadikan Puskesmas sebagai BLUD. BLUD memiliki beberapa fleksibilitas, yakni dapat menggunakan dana PNPB secara langsung menggunakan fleksibilitas penggunaan anggaran yaitu ambang batas dan mengintegrasikan anggaran ke rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Dikes berupa gelondongan satu progam, satu kegiatan dan output hanya dibagi menjadi belanja barang jasa dan belanja pegawai.

Namun di sisi lain tuntutan akuntabilitas BLUD sangat tinggi. Contoh BLUD harus menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) dan laporan keuangan berbasis standar akuntabilitas keuangan (SAK) layaknya klinik swasta.

Sebelumnya tanggal 27 November sampai 7 Desember 2017, tim BPKP dan BPKAD sudah melak-

Kadikes H. Rahman Sahnan Putra saat membuka workshop

Pembukaan workshop dihadiri Kepala BPKP Perwakilan NTB

Para peserta workshop dari semua Puskesmas di Lobar sanakan bimtek terkait BLUD di 8 Puskesmas di wilayah lobar, mencakup Gunungsari, Meninting, Kediri, Labuapi, Narmada, Dasan Tapen, Jakem dan Sekotong. “Hasil bimtek ini ada beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti terkait pengelolaan BLUD Puskesmas,” tukas Kadikes ini.

Beberapa persoalan yang dimaksud jelasnya, SOP terkait BLUD belum lengkap, khususnya tentang tata kelola BLUD seperti SOP keuangan.

Satuan pengawas internal belum berjalan sebagaimana ditentukan dalam dokumen tata kelola BLUD. Selian itu ada laporan keuangan masih disusun secara manual. Ada juga laporan operasional BLUD, terkait penyusunan RKA Puskemas perlu adanya keseragaman dan beberapa temuan permasalahan menyangkut aset serta lainnya. Hasil temuan ini menggambarkan perlu adanya peningkatan pengelolaan BLUD Puskes-

mas lebih progresif. “Untuk itu Dikes memiliki komitmen untuk mengawal kegiatan BLUD dengan baik, salah satunya dengan mengadakan workshop penyusunan dokumen UPT-BLUD Puskemas,” tukas Rahman.

Beberapa tujuan khusus kegiatan ini jelasnya meningkatkan kompetensi serta pengetahuan tim monev BLUD terhadap dokumen RSB Puskesmas. Meningkatkan kompetensi serta pengetahuan tim monev BLUD terhadap dokumen RBA, dan dokumen tata kelola UPT. Selain itu meningkatkan kompetensi serta pengetahuan tim monev BLUD terhadap dokumen laporan keuangan. Karena itu dalam kegiatan ini diundang BPKP dan BPKAD serta dari Dikes untuk menyampaikan materi terkait berbagai hal tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari. (her/*)

dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi mengenai Wedding Package lebih lanjut dapat menghubungi Pak Berry di 081291228702 atau Golden Palace Hotel Lombok di 0370 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r) (Suara NTB/ist)

DISAMBUT RAMAH –Manajer dan karyawan Princess Syahrini Family KTV di LEM siap menyambut para tamu dengan segala keramahannya.

’’Princess Syahrini Family KTV’’ Buka Gerai di LEM

Karaoke Keluarga yang Utamakan Pelayanan Mataram (Suara NTB) Sarana hiburan Princess Syahrini Family KTV gelar acara acara “soft opening” di Lombok Epicentrum Mall (LEM). Hadir dengan konsep berbeda dan terlengkap.

Pasalnya, karaoke yang menjadi tempat bersantai keluarga ini sangat mengutamakan pelayanannya.

Selain itu memiliki room dengan banyak pilihan kapasitas, mulai room dengan kapasitas minimal dua orang dan maksimal 25 orang.

“Kami mengutamakan pelayanan sehingga kami sangat care dengan customer. Kami juga menyediakan room sesuai kebutuhan customer. Ada 23 room dengan 7 type yakni Small, Medium, Medium Plus, Large, Deluxe, VIP dan VVIP,” kata

Manajer Operasional Princess Syahrini Family KTV Lombok, Akbar Natsir pada acara “soft opening” saat menunjukkan salah satu contoh room karaoke, Rabu (2/5).

Perhatian mulai dirasakan pengunjung ketika awal melangkah memasuki lobby gerai. Tegur sapa yang ramah dan pelayanan cepat tanggap para karyawan membuat para pengunjung merasa nyaman hingga menjadi betah. Selain itu desain interior ruangan karaoke juga beragam sesuai type dan kapasitasnya.

Sehingga pengunjung selalu merasa hal berbeda ketika mencoba dari masing-masing type room.

Gerai yang dibuka di lantai dua LEM ini menawarkan berbagai promo menarik. Seperti promo pembagi-

an 2.000 undangan dua hari menjelang acara soft opening. Customer yang mendapatkan undangan tersebut bisa menukarkannya dan berhak mendapatkan free satu jam karaoke.

Selain itu juga ada diskon 15 persen.

“Kita juga ada promo dengan Rp 10 ribu per orang sudah bisa karaokean.

Paket tersebut minimal untuk dua orang. Artinya dengan Rp 20 ribu sudah bisa karaoke selama satu jam. Tidak terlalu mahal tapi pelayanan tetap nomor satu. Harga kaki lima kualitas bintang lima,” ujarnya.

Ia berharap Princess Syahrini Family KTV menjadi salah satu tempat kebutuhan karaoke keluarga untuk melepas penat,tempat berkumpul bersama teman-teman ataupun mau sekadar menghibur diri. “Semoga menjadi tempat karaoke nomor satu di pulau Lombok. Dan semoga menjadi nomor satu di Indonesia,” harapnya.

Menurutnya, dibukanya gerai di LEM ini karena pengunjungnya sangat ramai. Dan merupakan Mall terbaik di Lombok.

Space yang didapat juga luas dan strategis. Katanya, ditambah Lombok juga semakin terkenal pariwisatanya. (r)