HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 2 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 196 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (ant/bali post)
SIRKUIT - Foto udara bentuk lintasan lurus sirkuit saat pengerjaan galian tanah badan jalan Mandalika MotoGP Street Circuit di The Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, Kamis (10/10) lalu. Saat ini ‘’Right of Way’’ (ROW) lintasan sepanjang 4,3 Km telah bisa dilewati sepenuhnya dan progres ‘’ground work’’ mencapai 30 persen dan sirkuit dipastikan selesai pada akhir 2020 untuk segera diuji kelayakan jelang Mandalika MotoGP 2021.
Belasan Proyek Belum Tuntas Lelang Mataram (Suara NTB) Dua bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2019, masih ada belasan paket proyek Pemprov NTB yang masih belum tuntas atau belum selesai lelang. Proyek yang tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut nilai pagunya sebesar Rp10,764 miliar. Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB yang dikutip Suara NTB, Jumat (1/11) kemarin, masih ada 14 paket proyek senilai Rp10,764 miliar yang masih sedang ditender/lelang. Atau sebesar 8,86 persen dari total paket proyek yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Bersambung ke hal 11
Gelaran MotoGP NTB Sasar Pasar ’’Middle’’
22.000 Tiket Segera Dijual
Mataram (Suara NTB) Penjualan tiket perdana gelaran MotoGP 2021 di NTB akan dibuka pada 25 November mendatang di Plaza Indonesia, Jakarta. Sebanyak 22.000 tiket akan dijual melalui aplikasi dalam jaringan (daring) sekaligus menyambut peluncuran KEK Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP 2021 dengan konsep Mandalika International Street Circuit.
TO K O H Harus Jadi Contoh PEMPROV NTB meminta Pemda Kabupaten/Kota patuh membayar pajak kendaraan dinas (Randis). Pasalnya, belasan ribu Randis milik Pemda kabupaten/kota masih menunggak pembayaran pajak yang nilainya mencapai Rp1,2 miliar lebih. Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si yang dikonfirmasi Jumat (1/11), berharap Pemda kabupaten/kota dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Mereka harus patuh membayar pajak Randis sebelum jatuh tempo. Ia menyebutkan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang bayar setiap tahun sebesar 30 persen dikembalikan ke Pemda Kabupaten/ Kota unt u k pembangunan infrastruktur jalan. Bersambung ke hal 11 H. Iswandi
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/ist)
Proyek Permata Lombok GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akan menyurati Menteri PUPR terkait kelanjutan rencana pembangunan jalan by pass Lembar - Kayangan. Proyek yang diberi nama jalan Permata Lombok (Pelabuhan Lembar Mataram - Labuhan Lombok) ini sudah diusulkan sejak 2016, ketika pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di wilayah KEK Mandalika, Lombok Tengah (Loteng). ‘’Sebentar lagi kami akan menyusunkan surat Pak Gubernur untuk ke Menteri PUPR. Supaya jalan ini bisa dipertimbangkan kembali untuk FS dilakukan (pemerintah) pusat,’’ kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MT dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/11). Bersambung H. Syahdan ke hal 11 (Suara NTB/dok)
Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si, menerangkan bahwa penjualan tiket tersebut diusahakan tidak hanya menyasar pasar kelas atas. Dorna Sports selaku sponsor utama juga menyediakan tiket untuk kelas middle (menengah). ‘’Yang backpacker juga (akan) banyak. Ada juga yang seperti bonek-bonek dan itu mereka bisa akses tiketnya,’’ ujar Faozal dikonfirmasi, Jumat (1/11) di Mataram. Menurutnya kisaran harga tiket tersebut akan disesuaikan dengan ruang yang ada. Artinya, kedekatan dengan arena lintasan dan garis start dapat
menjadi salah satu pembeda harga tiket. Untuk mempromosikan penjualan tiket itu sendiri, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika dan Dorna Sport akan menghadirkan juga pembalap MotoGP dari Suzuki, Alex Rins. Diterangkan Faozal, penjualan tiket sengaja dilakukan untuk melihat respons masyarakat terkait gelaran MotoGP pertama di Indonesia tersebut. ‘’Jadi kita seolah-olah melaunching (meluncurkan) aplikasi ticketing-nya. Di dalamnya ada 22 ribu tiket yang siap
diakses oleh penggemar MotoGP,’’ ujar Faozal. Selain pasar mancanegara, gelaran tersebut diharapkan juga menarik minat masyarakat domestik. Mekanisme penjualan tiket daring dipilih sekaligus untuk memperkenalkan sistem pembelian tiket yang akan dilakukan sepanjang gelaran MotoGP dilaksanakan di Lombok. Selain itu, menurut Faozal, cara tersebut akan menyentuh pasar pecinta MotoGP yang lebih luas.
VP Corporate Secretary Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Miranti Rendranti, ketika dikonfirmasi Suara NTB menerangkan bahwa sampai saat ini pih a k n y a m a s i h menunggu daftar kisaran harga untuk persiapan
OPD Tak Berani Eksekusi Perbaikan Talud Jalan Jebol di Pusuk KLU Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tak berani mengeksekusi perbaikan talud jalan yang jebol di wilayah Pusuk, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, masa darurat bencana untuk perbaikan talud jalan yang jebol akibat bencana itu telah habis. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (1/ 11) siang mengatakan, perbaikan talud jalan yang jebol tersebut ditangani Dinas PUPR NTB. Talud jalan yang jebol tersebut sudah sejak Maret lalu. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
JEBOL - Talud jalan yang jebol di wilayah Pusuk, KLU. Apabila tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan jalan provinsi tersebut akan putus.
H. L. Moh. Faozal
penjualan tiket pada 25 November mendatang. ‘’Untuk harga tiket belum bisa di-release saat ini. Masih dalam proses pembahasan bersama Dorna,’’ ujarnya, Jumat (1/11). Sebelumnya Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, menerangkan bahwa tiket tersebut akan dibanderol dengan harga variatif. Untuk kelas festival yang merupakan salah satu jenis untuk paket tribune akan dibanderol mulai dari Rp1 juta. ‘’Saya belum tahu pasti. Tapi kalau tiket di bawah Rp1 juta, itu ada,’’ ujar Ngurah. Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/bay)
Kejaksaan Belum Terima SKK Aset Wanprestasi Trawangan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait aset bermasalah di Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di sisi lain, sebelumnya sudah ada keinginan permintaan pendampingan. Diakui Asisten Bidang Datun (Asdatun) Kejati NTB
Tenden, SH.,MH, pernah ada pembahasan masalah aset 65 hektar lahan di Gili Trawangan tersebut. Ada keinginan Pemprov NTB melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta bantuan Kejaksaan untuk penyelesaian, karena PT. Gili Trawangan Indah (GTI) selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dinilai wanprestasi. Bersambung ke hal 11
Masih Bermasalah
TP4D Panggil Kontraktor Jembatan Longken Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi NTB memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana proyek jembatan nasional Longken, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Sebab deviasi atau minus pekerjaan semakin tinggi dan terancam pekerjaan gagal tuntas tahun 2019. Diviasi proyek ini sebelumnya sudah mencapai 27 persen, diperkirakan akan terus bertambah karena tak kunjung ada progres pengerjaan. “Saya sudah turun beberapa hari kemarin, sepintas saya lihat belum ada perkembangannya. Progresnya bermasalah,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH didampingi Kasi TP4D Erwin
Indrapraja, SH.,MH, Jumat (1/11). Membaca sudah ada potensi masalah, pihaknya melayangkan panggilan kepada rekanan pelaksana PT. AMB dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Satuan Kerja (Satker) pelaksana. Pemanggilan untuk proses Show Cause Meeting (SCM) atau pembuktian atas masalah pada pekerjaan proyek. ‘’Kita sudah layangkan panggilan untuk SCM. Sebenarnya Kamis kemarin. Tapi ditunda. Rencananya, Selasan pekan depan,’’ kata Dedi Irawan. Dalam rencana pertemuan SCM itu, juga mengundang Kepala Sakter pelaksana proyek tersebut. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
DISOROT- Proyek jembatan Longken, Sembalun, Lombok Timur dicek TP4D Kejati NTB. Proyek tersebut disorot karena jelang masa akhir kontrak, pekerjaannya minus lebih dari 20 persen.
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
TP4D Panggil Rekanan Pasar ACC Perbaiki Sistem LURAH Mandalika, Yusup Hidayat Sahidin yang baru menjabat pada Rabu (30/10), akan melihat terlebih dahulu kondisi dan situasi internal di kelurahan. Katanya, sejak pindah dari Dinas Perhubungan ke kelurahan membuatnya harus banyak yang dipelajari di kelurahan. Mantan Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Mataram ini akan melakukan gebrakan awal dengan mengajak semua staf kelurahan untuk memperbaiki sistem yang lebih efektif. “Jadi akan kita ajak (Suasra NTB/viq) semua rekan-rekan Yusup Hidayat Sahidin (staf, red) di kelurahan untuk memperbaiki sistem. Baik bersama dengan semua staf dan kepala seksi yang terpenting,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (1/11). Kata Yusup, kiranya perlu membenahi diri di dalam (internal) kelurahan. Sehingga memperbaiki sistem dari dalam terlebih dahulu akan membuat penataan yang dapat memudahkan tata kerja yang lebih terintegrasi. “Kalau sudah di dalam dibenahi, Insha Allah bisa terakomodir semua permasalahanpermasalahan yang ada di masyarakat,” paparnya. Ia menilai, dengan membangun sistem keterbukaan dan lebih transparan, semua program kelurahan apa pun bentuknya akan lebih mudah. Lanjut Yusup, apabila setiap kelurahan mengedepankan sistem transparansi, kelurahan dapat membangun kepercayaan masyarakat di masing-masing lingkungan. “Mari kita transparansi, jangan sampai ada yang disembunyikan (dari masyarakat). Dan semua bantuan-bantuan ke masyarakat kita salurkan sesuai dengan porsinya, jangan sampai tertahan dan mengendap di kelurahan,” tegas Yusup. “Semua bantuan dan program harus disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan porsinya. Semua harus terbuka,” tambahnya. Harapannya, ada sistem transparansi yang akan diterapkan kepada masyarakat, juga khususnya ke bagian dalam (internal kelurahan). Ia akan mencoba memberikan edukasi kepada masing-masing staf di kelurahan. “Jangan sampai ada hal-hal yang memang kita peruntukkan untuk masyarakat, tetapi tidak disalurkan dengan baik,” kata Yusup mengingatkan. (viq)
Pemkot Harus Jadi Contoh ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, M. Luhur Pribadi, SH., menyayangkan ratusan kendaraan dinas milik Pemkot Mataram, belum membayar pajak. ‘’Pemerintah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Selama ini pemerintah nagih-nagih pajak kepada masyarakat, sekarang petugas pajak menagih pemerintah. Ironis sesungguhnya,’’ ungkapnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (1/11). Luhur mengaku (Suara NTB/fit) kecewa terhadap hal ini. M. Luhur Pribadi Artinya, untuk hal-hal yang sederhana justru tidak bisa diselesaikan dengan cepat. ‘’Padahal, anggaran kita punya, tenaga kita punya. Tinggal kemauan saja,’’ sesalnya. Setelah Pemprov merilis tunggakan pajak kendaraan dinas barulah Pemkot Mataram kebakaran jenggot dan mulai kebingungan mencari kelengkapan STNK dan lain sebagainya. Sikap Pemkot Mataram ini, kata Luhur, sebagai bentuk tidak adanya tanggungjawab terhadap hal-hal yang sederhana namun penting. Seharusya, kata politisi PAN ini, Pemkot Mataram lebih responsif. ‘’Seharusnya kan hal-hal seperti ni jangan dilupakan, malu kita,’’ cetusnya. Dia melihat ada sikap tidak adil yang ditunjukkan Pemkot Mataram. Karena, menurut Luhur, kalau masyarakat yang menunggak pajak, tentu Pemkot Mataram akan melayangkan surat teguran dan lain sebagainya. Luhur menyesalkan Pemkot Mataram hanya rajin mengingatkan masyarakat untuk bayar pajak. Padahal di sisi lain Pemkot Mataram justru menunggak pajak. Parahnya lagi, surat-surat kendaraan dinas banyak yang hilang. ‘’Ini artinya tidak ada tanggung jawab, harus segera diselesaikan,’’ serunya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini mensinyalir pengelolaan asset di Kota Mataram masih amburadul. ‘’Surat-surat banyak hilang, pajangnya nggak pernah dicek. Ada yang setahun, ada yang tujuh tahun,’’ sebutnya. Luhur setuju kalau semua surat-surat kendaraan dinas Pemkot Mataram disimpan pada satu tempat khusus. ‘’Terutama BPKB nya. Kalau STNK nya kan harus dibawa masing-masing kendaraan,’’ demikian Luhur. Keteledoran Pemkot Mataram terhadap tunggakan pajak randis ini, tentu akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat. Seperti diketahui, ratusan randis yang dioperasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram menunggak pajak. Hal ini bertolak belakang dengan semangat menjadi contoh bagi masyarakat. Data yang ada di Kantor UPTB (Unit Pelayanan Tehnis Badan) Samsat Mataram, menyebutkan 672 unit kendaraan pelat merah milik Pemkot Mataram tak diregistrasi. Terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat. (fit)
Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Perdagangan Kota Mataram telah memanggil rekanan untuk show cause meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan pengerjaan Pasar ACC di Ampenan. Rekanan berjanji akan mengejar keterlambatan. Pekerjaan ini dikerjakan dengan nomor kontrak 510/1139/ PPK-ACC/DAG/VII/2019 dengan nilai kontrak Rp1.148.288.256. Rekanan memiliki waktu selama 150 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung sejak tanggal 19 Juli. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mataram, Agus Taufiqurrahman dikonfirmasi Jumat (1/ 11) mengungkapkan, deviasi proyek Pasar ACC dipicu oleh
pekerjaan kurang. Material tidak terlihat di sekitar lokasi proyek, karena sebagian besar menggunakan bahan pabrikasi, sehingga progresnya tertahan pada deviasi 40 –an persen. Dalam rapat pembuktian keterlambatan atau show cause meeting, Senin (28/10) menghadirkan rekanan. Rapat ini dilaksanakan karena pekerjaan kategori kritis. Namun, kontraktor tetap memiliki komit-
men untuk menyelesaikan atau mengejar keterlambatan. TP4D memberikan waktu selama empat belas hari kepada rekanan untuk mengejar sisa keterlambatan. Jika tidak memenuhi target akan diputus kontrak. “Kita akan lihat kalau ndak mencapai kita SCM dua. Kalau tidak, kita putus kontrak,” kata Agus. Setelah putus kontrak rekanan hanya dibayarkan ber-
dasarkan prestasinya. TP4D menyarankan agar tidak membayar uang muka 30 persen dari nilai kontrak terhadap pengerjaan Pasar ACC. Kalaupun mau dibayar harus ada prestasi dari pekerjaan mereka. “Misalkan uang muka 30 persen. Iya, mereka punya prestasi 5 persen. Ndak boleh ngpres gitu,” tandasnya. Indikasi adanya permainan bendera, Agus menegaskan selama melaksanakan monitoring dan evaluasi tidak menemukan indikasi tersebut. “Ndak ada,” jawabnya. Sementara, pengerjaan lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan memang mengalami deviasi minus kurang dari lima
persen. Keterlambatan dipicu syarat – syarat atau dokumen seperti uji kelayakan dan amdal belum dilengkapi oleh Pemkot Mataram. Rekanan mundur sekira seminggu dari tandatangan kontrak untuk memulai pekerjaan. Kontruksi lapak kuliner menggunakan rangka baja. Setelah dipasang atap rangka baja dipastikan akan deviasi plus. “Kalau sudah dipasang pasti tertutupi,” demikian kata dia. Proyek lapak kuliner sumber anggarannya dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pariwisata dikerjakan dengan nilai kontrak Rp2,4 miliar lebih dari pagu anggaran Rp3,6 miliar. (cem)
(Suara NTB/viq)
TROTOAR - Petugas dari Dinas PUPR Kota Mataram sedang merapikan cat trotoar di ruas jalan Pejanggik, Mataram, Jumat (1/11). Trotoar di beberapa ruas jalan, terutama di ruas jalan protokol Kota Mataram kerap disalahgunakan. Karenanya Pemkot Mataran membentuk Satgas baru khusus untuk penataan trotoar.
UMK Mataram Harus Diatas Pemkot Persilakan Potensi PAD Diaudit UMK Provinsi Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram tengah berupaya menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Mataram melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun pemkot belum membahas rencana kenaikan upah tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi mengatakan, kenaikkan UMK untuk Kota Mataram belum dirapatkan bersama SPSI dan Apindo kota Mataram. Kenaikan UMK di Mataram ditargetkan dapat diumumkan pada Minggu depan awal November 2019 mendatang. “Kota Mataram akan rapatkan per 1 November 2019 ini. Awalnya itu kan harus sudah ditetapkan tanggal 11 Oktober lalu,” jelas Hariadi, Jumat (1/11). Pertemuan Pemkot Mataram dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), BPS (Badan Pusat Statistik) kota Mataram, dan
Dewan Pengupahan, membahas untuk mengetahui tingkat inflasi di kota Mataram. Dinilai Hariadi, pertemuan itu penting untuk memastikan dan mengetahui tingkat ekonomi masyarakat. “Sehingga ada deal kelihatannya kemarin dari Apindo. Mudah-mudahan ketemu (kesepakatannya),” jelasnya. Hasil pertemuan dengan Apindo dan SPSI ini, di dua lembaga ini memiliki dua kepentingan. Kata Hariadi, bagaimana Pemkot Mataram mengakomodir dua kepentingan tersebut. “Ini memang yang kita akomodir, kita fasilitasi mereka. Sepertinya mereka mentoknya juga di PP nomor 78 tentang pengupahan,” jelasnya. “Dari pertemuan itu, Insha Allah ada kenaikkan, kita sudah menemukan titik temu,” jelasnya. Pada pertemuan selanjutnya, minggu depan, kata Hariadi, dari Apindo dan SPSI akan membahas langsung masalah
kenaikan UMK tersebut. “Sekarang kan UMK Rp2.130.000. Niatnya lebih dari itu. Karena kan semuanya di NTB, pusatnya di Mataram. Jadi barometernya di Mataram harus beda dengan daerah lain,” paparnya. Penentuan kenaikkan UMK di Mataram ini, Disnaker Kota Mataram juga akan melibatkan BPS untuk mengkaji itu. Agar Pemkot mampu melihat kondisi ekonomi masyarkat kota Mataram. “Yang jelas, kalau sudah tinggi di tingkat Provinsi, kemungkinan di Mataram linier, atau bahkan lebih tinggi. Bisa saja kan kita lebih dari UMP Provinsi,” katanya. Ia pun akan berusaha, UMK kota Mataram bisa melebihi UMP Provinsi NTB. Selain itu, Pemkot Mataram juga akan pertimbangkan, di samping sudah diberikan standar nasional untuk tingkat UMP. Akan tetapi, masalah UMK ini juga tergantung dari kesepakatan antara SPSI dan Apindo. (viq)
Posisi Satgas Trotoar Dinilai Dilematis Mataram (Suara NTB) Posisi satuan tugas (Satgas) baru yang akan menangani kebersihan dan penataan trotoar dinilai akan dilematis. Bagaiman tidak, penataan trotoar masih bisa dikendalikan oleh dinas PUPR Kota Mataram dan pasukan kuning yang menangani kebersihan kota Mataram. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan, dalam posisi ini, sesuai arahan Pak Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Satpol PP hanya di bagian penindakan Perda. “Jadi diberikan dulu Satgas baru ini tugas untuk membersihkan dan mengawasi serta memonitor keberadaan trotoar di Mataram,” katanya, Jumat (1/11). Kata Bayu, Satgas baru ini juga akan merapikan semua trotoar di Mataram sampai dengan rumput-rumput yang tumbuh di atas trotoar di Mataram. “Itu diawasi juga oleh satgas baru ini,” jelasnya. Ada pun untuk masalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar, lanjut Bayu, nanti Satgas baru ini bisa memberikan laporan ke Satpol PP dan APKLI (asosiasi pedagang kaki lima Indonesia). “Karena Satgas baru ini sudah diminta oleh pak Wakil supaya mengingatkan para PKL juga,” tambahnya. Sejauh ini, menurut Bayu, Satpol PP kota Mataram kerap tidak didengar oleh para PKL saat ditertibkan. Jika para PKL ngeyel diberitahu Satgas baru ini, akan diangkut langsung. “Secara aturannya kan Satpol PP yang melakukan penindakan Perda, bukan Satgas baru,” jelasnya. “Kita juga harus tegas sekarang, kita juga akan koordinasi dengan camat dan lurah untuk pendistrian trotoar ini,”
jelas Bayu. Ada pun untuk PKL insidentil ungkap Bayu, mereka dinilai tetap melanggar Perda, akan tetapi akan berikan waktu untuk berdagang beberapa jam saja dan tidak boleh menetap. “Kita maklumi sajalah, yang mengkavling dan membuat bangunan semi permanen
di atas trotoar inilah yang akan kita tindak,” katanya. Saat ini jelas Bayu, hampir semua space kosong di atas trotoar di Mataram diisi oleh PKL. “Sekarang kita pelan-pelanlah untuk mengurus itu semua, tetapi sekarang kita lebih tegas,” tutupnya. (viq)
Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mempersilakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD). Potensi disampaikan sesuai dengan kondisi riil yang dilaporkan. “Silakan saja yang mana yang baik. Kami akan menerima,” ungkap Syakirin ditemui, Jumat (1/11). Permintaan audit itu berdasarkan permintaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram, melihat proyeksi pendapatan di tahun 2020. Banyak celah berpotensi meningkatkan pendapatan, tetapi Pemkot Mataram dinilai minim inovasi. Syakirin menegaskan, memang banyak persepsi terkait potensi pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan kajian. Untuk memastikan potensi pendapatan, sambung Syakirin, telah dianggarkan tahun 2020 kajian potensi PAD. Kajian nantinya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. “Kajiannya nanti tempatnya di Litbang,” ucapnya. Potensi pajak hotel dan restauran tidak bisa dipatok. BKD mengambil dari pendapatan rata – rata. Pendapatan restauran dan hotel tidak setiap hari ramai. Pihaknya melaksanakan uji petik,sehingga tidak langsung riil. Bila berjalan satu atau dua tahun akan melaku-
kan pemeriksaan untuk mengkroscek kembali pendapatan riil hotel maupun restauran. Sementara, potensi retribusi parkir disinyalir selama ini bocor enggan ditanggapi oleh Syakirin. “Kalau itu silahkan tanyakan langsung ke Dishub,” pintanya. Anggota Banggar DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini sebelumnya meminta pimpinan DPRD untuk bersurat ke BPK. Hal ini bertujuan meminta dilakukannya audit khusus terkait pendapatan Kota Mataram. Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, banyak potensi pendapatan yang justru menurun. Tidak saja pendapatan yang bersumber dari PAD, tapi juga dana – dana dari pusat. Karena bagaimanapun, ketergantungan Kota Mataram terhadap dana – dana dari pusat masih sangat tinggi. Inovasi Pemkot Mataram untuk menggenjot pendapatan dipertanyakan. Sementara anggota Banggar lainnya, Abd Rachman yang juga Ketua Komisi III berpendapat bahwa meningkatkan pendapatan Kota Mataram, dibutuhkan kemauan kuat dari organisasi perangkat daerah. Meskipun diklaim ada peningkatan, tapi peningkatan itu justru tidak kelihatan. Oleh karena itu politisi Partai Gerindra ini mendorong adanya terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan. Misalnya, pembentukan perusahaan daerah. (cem)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang menjemput anaknya di Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 jalan Pejanggik, dihimbau Ruas jalan Pejanggik 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 untuk tidak menunggu di dari Perempatan Bank In123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ruas jalan Pejanggik. “Meredonesia (BI) menuju Perem123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ka (orang tua siswa) tidak patan depan Kantor Guber123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 harus nunggu anaknya di nur NTB harus steril dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 jalan Pejanggik.Jadi jam kemacetan. Kemacetan la123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12:00 Wita, kawasan ini lulintas karena penjempu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sudah mulai datang petugas tan anak sekolah yang ker123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 untuk menertibkan kawasan ap terjadi di jalan protokol 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pejanggik,” papar Saleh. Kota Mataram tersebut 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Ada pun untuk siswa yang tidak boleh lagi terjadi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sudah daftar dan naik pada Kepala Dinas Perhubun123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dua unit bus yang dioperasigan Kota Mataram, M. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kan Dishub Kota Mataram, diSaleh, Jumat (1/11) menya123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 himbau agar membawa samtakan, sejak hari Kamis (31/ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pah plastik sebagai bentuk 10) pelepasan bus sekolah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sebanyak dua unit untuk SEPI – Salah satu sudut trotoar dan ruas jalan Pejanggik, kepedulian terhadap lingkun123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mengurai kemacetan di yang biasanya padat dan macet saat jam pulang sekolah, gan. Saleh berharap, dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sana. Pengoperasian dua Jumat (1/11) siang tampak sepi. Para penjemput siswa diar- mengedepankan ketertiban 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 unit bus tersebut akan mem- ahkan menunggu di lapangan Islamic Center, sedang siswa kawasan, siswa-siswi di Mat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 aram juga diajak untuk sadar buat kawasan Jalan Pejang- lainnya diantar-jemput oleh bus Pemkot. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gik lancar, bebas dari macet. bernur itu kawasan tertib lalu mahannya. Baru kemudian kita lingkungan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Kami hanya menghimDishub berkomitmen ka- lintas,” katanya kepadaSuara tentukan, berapa titik tempat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bau, bagi yang naik bus ini penjemputannya,” paparnya. wasan jalan Pejanggik NTB, Jumat (1/11). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Setiap hari pada jam membawa sampah. Kita Saat siswa pulang dari harus bebas dari parkir liar. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Awalnya kita, sebab kita sekolah di sepanjang ruas jalan sekolah, Dishub Kota Mataram hanya berikan himbauan, ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tidak hanya mengoperasion- kawan tertib lalulintas itu, telah menugaskan beberapa bukan diharuskan. Naik bus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 alkan bus sekolah, tetapi Dishub Kota Mataram sudah petugasnya untuk menertibkan ini kan gratis, untuk edukasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 juga kita sudah putuskan menyiapkan bus dua unit untuk kawasan Pejanggik. Ada pun un- kepada siswa-siswi dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bahwa,ruas jalan Pejanggik siswa-siswi pulang. “Kita antar tuk siswa yang tidak naik bus, hal pengelolaan lingkungan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sampai simpang Kantor Gu- pulang sampai komplek peru- kata Saleh, bagi orang tua siswa hidup,” tutupnya. (viq) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Ruas Jalan Pejanggik Harus Steril dari Kemacetan
(Suara NTB/viq)
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
TPID Diminta Kendalikan Inflasi dengan Pendekatan Industrialisasi Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M. Si meminta pengendalian inflasi tidak dilakukan dengan cara-cara biasa seperti yang masih dilakukan. Pengendalian inflasi diharapkan melalui pendekatan industrialiasi yang saat ini menjadi program unggulan Provinsi NTB. Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB dan Rakorwil TPID Bali Nusra di Hotel Sheraton, Jumat (1/11) kemarin. Gubernur melihat pengendalian inflasi di Indonesia selalu menjadi masalah. Ketika industri tidak kuat, akan terjadi fluktuasi inflasi yang selalu mendebarkan katanya. Karena itu, pendekatan dengan memperkuat industri adalah salah satu cara untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi. “NTB menurut saya, kalau melakukan industri. Menurut saya akan bisa jadi contoh di seluruh Indonesia,” ujarnya. Apakah sudah dimulai (industrialiasi)?, iya kata gubernur. Dan NTB harus ada kebanggaan agar segala sesuatu diproduksi sendiri di dalam
daerah. Karenanya, sebagai kepala daerah ia mendorong agar apapun yang dihasilkan di NTB, dengan bangga digunakan oleh masyarakat lokal. Ia menyinggung soal alat-alat produksi pertanian misalnya. Dengan membeli harga murah di luar daerah, tidak bisa dilihat dalam konteks efisiensi dan kualitas. “Gunakan saja alat-alat pertanian yang diproduksi di dalam daerah. Walaupun dua hari rusak,” sarannya. Maksudnya, saling dukung untuk mengembangkan produk-produk industri yang dihasilkan di NTB. Dengan begitu, ekonomi akan bergerak.
Pemprov akan Hapus Pengkotakan Wilayah Pengemudi Taksi Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan merancang kebijakan untuk mengatur tak lagi ada pengkotakan wilayah bagi masyarakat untuk seluruh jenis layanan transportasi umum berbasis taksi. Rencana ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windya. Layanan transportasi darat berbasis pulau dengan konsentrasi penumpang di bandara, terminal, pelabuhan, bangsal, Senggigi yang masing-masing dilihat masyarakat seperti kaku memiliki kekuasaan wilayah sendiri-sendiri. “Masing-masing membloking wilayah. Itu kan membuat ekonomi menjadi tidak efisien,” ujarnya. Ia mencontohkan seorang pengemudi taksi online dari Kuta Mandalika, mengantar penumpang menuju Bangsal, Lombok Utara. Sesampainya di tujuan, pengemudi tidak diperbolehkan menaikkan penumpang karena alasan bukan wilayah pengemudi. Demikian juga misalnya, seorang pengemudi taksi yang mengantar penumpang dari Mataram menuju Pelabuhan Lembar. Kemudian sekembalinya, dari wilayah Lembar tidak diperbolehkan menaikkan penumpang. Kecuali dilayani oleh pengemudi-pengemudi yang ada di Lembar. “Masak iya pulangnya harus kosong. Tidak boleh ambil penumpang di sana. Ini yang membuat tidak efisien. Kan ini milik kita bersama,” ujarnya. Siapapun diperbolehkan beroperasi. Dari sektor mana saja. Pemprov akan membuat suatu sistem yang mengatur satu kewilayahan bagi semua pengemudi yang ada di wilayah dimaksud. Saat ini kebijakannya tengah dirancang. Setiap titik berkumpulnya penumpang, akan diperbolehkan siapa saja bisa melayani. Selama pengemudi memiliki lisensi. Seperti diketahui, terjadi persaingan yang tidak sehat di kalangan pengemudi di tiap-tiap wilayah yang menjadi basis penumpang. Dari Labuan Lombok, Terminal Mandalika, Senggigi, Bangsal, Pelabuhan Lembar, dan Bandara, masing-masing dikuasai oleh kelompok pengemudi transportasi di setiap wilayah. Hal ini kerap memicu perselisihan antar pengemudi yang bukan wilayah operasionalnya. Persoalan ini ingin segera diakhiri Pemprov NTB. Bahwa semua punya hak yang sama melayani penumpang di manapun dalam satu wilayah kepulauan. (bul) L. Bayu Windya (Suara NTB/bul)
Daya beli masyarakat akan terdongkrak. Otomatis inflasi ditekan. “Coba liat UKM kita. Setiap tahun dia begitu-begitu saja. Ndak maju-maju. Sekarang kita minta bantu BI (Bank Indonesia) membantu. Agar hasil produksi tidak saja dijual di dalam daerah. Tetapi dijual secara nasional (dengan catatan syarat untuk bersaing didampingi),” kata gubernur. Kaitan industrialisasi dengan pengendalian inflasi lebih detail dijelaskan, misalnya cabai dikalengkan, tomat dapat diolah menjadi saus. Maka dengan mudah dapat dikendalikan harganya secara teratur.
“Tapi giliran ndak ada, harganya mahal. Giliran panen, kasian petani, ndak ada harganya. Makanya kita minta BI mengendalikan inflasi tidak lagi dengan cara-cara tradisional. Kendalikan inflasi perlu ada usaha lebih serius. Misalnya kasi insentif bagi masyarakat yang mau rubah cabai jadi sambel kemasan, atau tomat jadi saus,” kata gubernur. Meski demikian ia mengapresiasi pengendalian inflasi yang dilakukan selama ini. Namun persoalan ekonomi bukan saja soal pengendalian inflasi. Lebih jauh dari itu adalah menghadirkan kesejahteraan bagi banyak orang. Tidak berguna inflasi terkendali, bila banyak masyarakat miskin. Karena itu, pendekatan pengendalian inflasi dengan pendekatan industrialiasi adalah jawaban yang pas. Rakor TPID Provinsi NTB dan Rakorwil TPID Balinusra, dihadiri oleh TPID Provinsi
(Suara NTB/bul)
FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (paling tengah) foto bersama TPID Bali Nusra NTB antara lain Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah, TPID Provinsi Bali, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun dan Sekretaris Daerah Kabupatan Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra, serta TPID Provinsi
NTT, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT, Samuel Rebo. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Koordinator Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Rizki Ernadi Wimanada, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hampir tidak
ada daerah yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. contohnya Provinsi Bali, karena tingginya wisatawan yang datang dan adanya keterbatasan lahan, mengharuskan Bali untuk memenuhi hampir seluruhnya kebutuhan pangan dari luar daerah. (bul)
MAXstream Rilis Serial Horor Terbaru ”Journal of Terror: Afterlife” Mataram (Suara NTB) MAXstream merilis serial orisinal terbaru berjudul Journal of Terror: Afterlife yang merupakan versi live action yang diadaptasi dari komik berjudul sama karya penulis Sweta Kartika. Serial yang terdiri dari empat episode tersebut akan tayang setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB dan sudah dapat dinikmati seluruh pengguna MAXstream mulai hari ini,tanggal 31 Oktober 2019. Head of Digital Lifestyle Telkomsel Crispin P. Tristram mengatakan, sebagai layanan video streaming, MAXstream secara konsisten membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan para pegiat industri kreatif di Indonesia, mulai dari sineas hingga penulis. Journal of Terror: Afterlife merupakan bukti nyata hasil kolaborasi MAXstream dengan penulis Sweta Kartika dan sineas terkemuka Indonesia yang juga perwujudan dari komitmen Telkomsel untuk terus menghadirkan konten yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia sekaligus mendukung pengembangan kreatifitas karya anak bangsa. Serial Journal of Terror: Afterlife juga merupakan hasil kerja sama antara Telkomsel melalui MAXstream dengan Trinity Optima Production dan Kratoon Pictures. Disutradarai oleh Ceppy Gober, serial tersebut tetap mempertahankan jalan cerita horor yang ditulis oleh Sweta Kartika sesuai dengan komiknya. Selain itu, CEO Trinity Optima Production, Yonathan Nugroho, dan aktor kawakan Dennis Adhiswara
juga terlibat dalam proses pembuatan serial Journal of Terror: Afterlife sebagai Executive Producer. Journal of Terror: Afterlife sendiri menceritakan kehidupan tokoh utama, Prana yang berusia 25 tahun yang memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Prana pun perlahan menyadari bahwa kemampuan tersebut berkaitan dengan meninggalnya saudara kembarnya pada saat ia lahir ke dunia. Aktor sekaligus penyanyi Dikta Wicaksono berperan sebagai Prana dan akan beradu akting dengan aktris Lania Fira. Ini bukan kali pertama MAXstream Original menghadirkan konten bergenre horor. Sebelumnya, MAXstream Original juga telah menyajikan serial dengan genre horor berjudul Nawangsih karya Melly Goeslaw. Dalam perkembangannya, MAXstream juga telah memproduksi konten orisinal dari berbagai genre, mulai dari Negeri 5 Menara dan Cerita Dokter Cinta yang bergenre komedi romantis, Brata dengan cerita penuh aksi di dalamnya, Critical Eleven yang mengangkat kisah drama, dan Pulang Pulang Ganteng yang bergenre komedi. Konsistensi MAXstream Original dalam meluncurkan konten pun sejalan dengan tumbuhnya minat pengguna terhadap tontonan berkonsep serial. “MAXstream secara konsisten akan membuat series terbaru yang siap diluncurkan setiap bulannya. Beragam konten yang terdapat di
(Suara NTB/ist)
Rilis Journal of Terror : Afterlife dalam MAXstream merupakan upaya kami dalam memenuhi berbagai kebutuhan sesuai minat pelanggan, sesuai dengan semangat transformasi Telkomsel sebagai digital telco company yang fokus menyajikan layanan yang customer-centric. Kami berharap,Journal of Terror: Afterlife dapat menjadi serial yang tidak hanya meng-
hibur, namun juga menginspirasi masyarakat dengan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya,” demikian Crispin. Hingga kini, aplikasi MAXstream telah diunduh lebih dari 20 juta kali baik melalui Google Play Store maupun App Store. MAXstream memiliki 60 saluran televisi, baik lokal maupun internasional, 13vid-
eo partner, dan lebih dari 10.000 koleksi video. Pada bulan ini, MAXstream juga telah meluncurkan Paket Entertainment MAXstream seharga Rp 69.000 yang dapat diaktifkan oleh pengguna untuk mengakses HBO GO, VIDIO, dan VIU dengan kuota 7 GB melalui aplikasi mytelkomsel, aplikasi MAXstream, atau dengan menghubungi *363*465. (bul)
Investasi Masuk NTB Capai Rp7,5 Triliun Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si menyebut nilai invetasi yang telah masuk NTB mencapai Rp7,5 triliun. Separuh dari target investasi Rp14 triliun tahun 2019 ini. “Itu sudah data terbaru investasi yang masuk dari triwulan I dampai triwulan III. Sudah Rp7,5 an triliun,” katanya di temui Jumat (1/11) kemarin. Masih di bawah target setahun. Alasannya sama, terjadinya pelemahan ekonomi.
Untuk mengejar target Rp14 trilun, kepala dinas masih cukup optimis mencapainya. Optimisme didorong dari progress pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, aktivitas investasi di sektor pertambangan (smelter). Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI menargetkan Rp14 triliun investasi masuk ke NTB tahun ini. Namun karena optimismenya terhadap pergerakan pembangunan, DPM-PTSP NTB menargetkan sampai Rp16 triliun. “Baru setengah terealisa-
si. Nampaknya dampak pascagempa terjadi. Rescheduling jadwal investasi,” ujarnya. Lalu pengaruh lain adalah siklus lima tahunan. 2019 dicap sebagai tahun politik. Maka optimisme terbangun kembali pada 2020. Terhadap keadaan ini, pusat juga cukup memahami. Dari investasi yang telah masuk, mendominasi adalah tambang, hotel restoran dan perhubungan. Yang ingin digenjot investasinya adalah sektor pertanian. L. Gita mengatakan, sektor pertanian sebagai sektor unggulan masih memiliki peluang dari sisi indusrialisasinya. NTB di tengah potensi pertaniannya yang cukup besar berkebalikan dengan keadaan masih minimnya investasi industri pertanian ini. “Kita belum jadi daerah produksi (hasil olahan),” ujarnya. Baru ini terjalin kerjasama dagang antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTB. Nilai transaksinya mencapai Rp600 miliar lebih. Jawa Timur memborong seluruh komoditi-komoditi unggulan yang dihasilkan petani
(Suara NTB/bul)
NTB. “Jagung misalnya. Akan kesedot ke sana. Padahal yang kita inginkan adalah hadirnya investasi,” ujarnya. Untuk mendorong investasi di sektor pertanian, sebelumnya investor dari Dubai diharapkan. Namun tak kunjung datang kembali kata L. Gita. Selain komoditas pertanian, sektor kelautan perikanan dan peternakan juga kerap didengungkan dalam promosipromosi yang dilakukan. Baik promosi dalam negeri, maupun internasional. Seyogiyanya, investasi di sektor-sektor unggulan ini dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Garam misalnya. Pemprov mendorong pengusaha lokal mengambil alih. Agar tidak pengusaha lokal bermain sampai di tataran kontraktor. (bul)
H. L. Gita Ariadi
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Mesin Penyuling Air Laut Dinilai Cukup Baik PENANGANAN pascagempa yang terjadi tahun 2018 lalu berupa pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) masih berjalan. Di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), pembangunan RTG dari berbagai jenis RTG dinilai memiliki progres cukup baik. Penilaian ini disampaikan Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny Pamungkas, S.Sos, Jumat (1/11). Diakuinya, meski anggaran yang digelontorkan untuk Pemkab Lotim belum cukup, pemanfaatan dana (Suara NTB/yon) yang sudah ada cukup baik Agus Prihanto Donny dan belum ditemukan adanPamungkas ya aplikator-aplikator nakal. Artinya aplikator sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. “Dulu ada dari RCI yang nakal. Tapi itu sudah ditangani oleh Polres,” terang Dandim. Adapun untuk perbaikan data anomali sudah selesai dikerjakan dan sudah masuk ke pemerintah pusat. Artinya dari 28.498 terdampak gempa secara keseluruhan, setelah dikeluarkan data anomali sisanya sebanyak 27.619. Artinya di atas 500 korban terdampak gempa yang masuk dalam data ganda sudah dikeluarkan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lotm Purnama Hadi, menyebut, data saat ini sudah valid dan pencairan dana yang sebelumnya tertunda sekitar Rp311 miliar. Untuk jenis RTG yang dibangun terdapat tiga rekomendasi yang diberikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pemkab Lotim untuk proses pembayaran. Pertama memenuhi ketentuan RTG yang dilengkapi dengan dokumen, faktur belanja dan lainnya. Kedua rekomendasi catatan, kuda-kuda kurang, maka harus diperbaiki untuk kemudian dicek ulang serta ketiga tidak direkomendasi, karena tidak masuk RTG dan tidak dilakukan pembayaran dibayar. (yon)
Dewan Sebut Salah Satu Bantuan Mubazir
Selong (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), H. Daeng Paelori angkat bicara soal mangkraknya sejumlah bantuan ke masyarakat, termasuk mesin penyuling air. Mesin ini dinilai salah satu bantuan yang sia-sia atau mubazir, karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. “Dari awal sering saya katakan, jangan kita mudah tergiur dapat bantuan pusat,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB, Jumat (1/11). Fakta selama beberapa tahun terakhir ini, ujarnya, banyak bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sia-sia. Selain penyuling air, ada juga namanya bantuan rumpon, keramba jaring apung (KJA), bantuan
kapal dan lainnya. Namun, banyak bantuan ini tidak optimal dimanfaatkan masyarakat, sehingga menjadi sia-sia. Untuk itu, Pemkab Lotim diminta selektif terhadap DAK. Diakui memang harus disyukuri adanya bantuan pusat tersebut. Akan tetapi, harus dilihat dulu menunya, apakah cocok dengan kebutuhan daerah, bisa berkesinambungan dan bermanfaat untuk
masyarakat. Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini, kalau sekadar mengejar agar bisa dapat akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan maka percuma saja bantuan itu datang. Lotim memiliki banyak pengalaman saat menerima DAK, seperti bantuan bidang perikanan dan kelautan. “Saya berharap, sudahlah kalau tidak bermanfaat dan tidak ada kesinam-
Sumber Mata Air di Lotim Tersisa 18 Titik
(Suara NTB/ari)
TANDATANGANI - Calon kades di KLU menandatangani petisi deklarasi damai pelaksanaan pilkades serentak di KLU, Jumat (1/11).
113 Calon Kades Deklarasi Pemilihan Damai Tanjung (Suara NTB) Pilkades serentak di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan berlangsung pada 21 November mendatang. Sebanyak 113 calon kepala desa (kades) dari 24 desa peserta, menggelar deklarasi pemilihan damai bersamaan dengan digelarnya apel pasukan jajaran Polres Lombok Utara. Pada deklarasi pemilihan damai itu, seluruh calon kades menandatangani petisi, disaksikan oleh Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, Kapolres, jajaran camat dan penjabat kepala desa. Untuk diketahui, pilkades serentak mendatang diikuti oleh 24 desa dari jumlah seharusnya 25 desa. Satu-satunya desa yang batal mengikuti pilkades serentak adalah Desa Sokong dikarenakan tidak adanya kesanggupan dari pihak desa terkait kasus hukum Pilkades 2017. Rincian pilkades meliputi, 7 desa di Kecamatan Bayan, 6 desa di Kecamatan Kayangan, 4 desa di Kecamatan Gangga, 4 desa di Kecamatan dan 4 desa di Kecamatan Pemenang. “Ada 113 calon kades yang akan berkompetisi merebut
hati masyarakat yang jumlahnya pemilihnya mencapai 134.537 wajib pilih dengan total TPS sebanyak 403 TPS,” sebut Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam sambutannya. Bupati mengatakan, apel gelar pasukan dan deklarasi pemilihan damai merupakan wujud kesiapan pemerintah atas tanggung jawabnya melaksanakan amanat pilkades. Melalui pilkades ini diharapkan lahir pemimpin terbaik di pemerintahan desa yang mampu memajukan desa. Najmul menyadari, jumlah personel pengamanan yang dimiliki Polres saat ini tentu tidak sebanding dengan jumlah TPS yang disiapkan. Tetapi ia optimis, budaya santun di masyarakat memberi andil dalam menjaga kelancaran dan keamanan selama Pilkades berlangsung. “Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk turut andil dalam proses pilkades nanti agar terciptanya keamanan dan kenyamana dari proses pilkades itu sendiri,” tandas Najmul. Sementara itu, Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK. M.Hum., menye-
but jumlah personel yang diterjunkan pda Pilkades serentak sejumlah 250 orang. Mereka ditugaskan di tiap TPS yang ada. Pihaknya sengaja menggelar pasukan pada momen deklarasi damai dengan maksud agar pilkades serentak 24 desa di Lombok Utara ini berjalan dengan aman, nyaman, jujur dan adil. Pilkades serentak dengan jumlah 24 desa, merupakan sejarah di Lombok Utara. Tahun 2017 lalu, Pilkades serentak berlangsung di 6 desa, dengan 5 desa di antaranya berhasil mengantarkan kades definitif. “Semua personel akan dikerahkan dalam pengamanan. Selain dari personel Polri dibantu juga oleh personel TNI,” ujar Herman. Polres Lombok Utara sendiri telah memetakan desa-desa yang dianggap rawan konflik horisontal terkait hasil pemilihan. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajarannya untuk memberi atensi penuh pada penyelenggaraan Pilkades. Setelah pencoblosan, Polres bahkan akan meminta tambahan personel dari Brimob Polda NTB guna pengamanan lebih lanjut. (ari)
Kesulitan Biaya Hidup di Rumah Sakit
Operasi Pamungkas Bayi Tanpa Anus Tertunda Neng Bilqis Qur’aini (8 bulan) harus menjalani operasi terakhir di RSUP NTB. Pihak keluarga belum siap akibat tidak adanya biaya hidup dan membeli obat selama berada di RSUP. ANAK kedua pasangan Samsul Bahri dan Rina, warga Dusun Sembaro, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga ini sudah menjalani dua kali operasi karena lahir cacat (tanpa anus). Operasi pertama berlangsung pada April 2014 lalu. Operasi saat itu adalah membuka saluran pembuangan sementara di bagian perut kiri. Sejak saat itu, Bilqis membuang tinja melalui bantuan selang. “Operasi keduanya bulan Agustus lalu, sudah dibuatkan lubang anus. Tapi masih belum bisa difungsikan karena saluran pembuangan belum dipindah,” ungkap Rina, Jumat (1/11). Ia mengakui, selama menjalani perawatan medis Bilqis harus dikontrol ke rumah sakit sekali seminggu. Selama itu pula, mereka harus bersusah payah mencari dana untuk transportasi dari Lombok Utara
ke Mataram. Mereka juga harus membeli obat yang sekiranya tidak tersedia di apotek rumah sakit. Bahkan untuk biaya perawatan pascaoperasi, disebutkan Rina jauh lebih mahal. Usai operasi pembuatan lubang anus bulan Agustus lalu, Bahri dan Rina menghabiskan sekitar Rp 5-6 jutaan. Dana itu habis hanya dalam tempo 8 hari saja. Biaya sebanyak itu lebih banyak dihabiskan untuk membeli obat jenis tertentu di apotek luar rumah sakit. “Untuk operasi ketiga, ini yang terakhir, direncanakan 11 November. Bisa saja tertunda karena sampai sekarang kami belum punya persiapan (dana),” ujarnya. Selama menjalani perawatan, dana-dana yang digunakan untuk membiayai Bilqis beras-
(Suara NTB/rus)
Daeng Paelori
Sarifudin Serahkan Berkas Penjaringan di Gerindra
Dampak Gempa dan Kemarau
Selong (Suara NTB) Sebanyak 18 titik sumber mata air di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tergolong masih bisa melayani kebutuhan air masyarakat. Sisanya dari 30 titik sumber mata air hilang dan mati. Kondisi itu dikarenakan kemarau panjang serta dampak gempa yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (1/11), Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim, H. Musta’an, tidak menampik debit air rata(Suara NTB/yon) rata berkurang. Maka tak heH. Musta’an ran apabila pelanggan sering mengeluhkan air yang mengalir ke perumahan warga berkurang. Untuk itu, dilakukan pengaturan kembali agar pendistribusian air bersih dapat secara merata. Sementara jumlah pelanggan PDAM Lotim saat ini 25 ribu lebih dan ditagetkan pada tahun 2020 mencapai 30 ribu. Dikatakannya, penyusutan yang terjadi saat ini sebanya 5-10 liter per detik dari aliran normal 15 liter per detik. Kendati demikian, sistem dan biaya pembayaran tidak ada perubahan, karena menghitung jumlah pemakaian setiap bulannya. “Rata-rata debit air menyusut. Tapi pembayaran tetap normal dengan menghitung pemakaian,” ujarnya. Ditegaskan kembali, meski debit air mengalami penyusutan, kondisi itu tidak berpengaruh terhadap untung rugi konsumen di dalam melakukan pembayaran. Di mana proses pembayaran tetap melihat meteran atau jumlah air yang digunakan oleh pelanggan. Apabila meterannya jalan, maka pelanggan harus tetap membayar dengan jumlah meteran tersebut. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, PDAM Lotim membutuhkan sumber air yang cukup banyak. Jika melihat perbandingan jumlah penduduk Lotim sekitar 1,3 juta jiwa, maka idealnya PDAM Lotim membutuhkan lebih dari 1.000 liter per detik. Sementara sekarang ini PDAM baru bisa mengelola sekitar 365 liter per detik. Untuk menggapai kebutuhan itu, langkah yang dilakukan yakni bagaimana meningkatkan debit air pada sumber yang ada. Dikatakan Musta’an, penurunan debit air disebabkan faktor alam, seperti daerah tangkapan air banyak yang sudah mengalami kerusakan. Jika melihat kondisi semakin tahun air semakin berkurang, ini membuktikan jika terjadi degradasi alam. Angka kerusakan lingkungan semakin meningkat. Terlebih saat ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Lotim yang awalnya tidak ada perumahan di sejumlah mata air. Kondisi saat ini di beberapa sumber itu sudah ada perumahan masyarakat termasuk yang semula tidak ada pembagian lahan di sekitar hutan saat ini pula sudah ada pembagian lahan. Untuk mengembalikan itu semua, PDAM Lotim mengaku harus berkerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan untuk kembali melakukan penanaman pohon (reboisasi). “Sementara untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah selatan. Saat ini kita lakukan pendistribusian sesuai permintaan berkoordinasi dengan BPBD,” jelasnya. (yon)
bunganya tidak usah diterima,” sarannya. Daeng mengingatkan pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikannya beberapa waktu lalu, program yang disalurkan kepada masyarakat harus dipastikan dulu manfaatnya. Komitmen daerah untuk pemeliharaan dan operasional. “DAK itu kan sekadar alatnya, tapi selanjutnya kan harus ada biaya pemeliharaannya,” imbuhnya. Menurutnya, pemerintah daerah ke depan ini jangan tanggung-tanggung dalam menerima bantuan kalau niatnya untuk meringankan beban masyarakat miskin khususnya di wilayah selatan. (rus)
al dari donasi berbagai pihak. Beberapa pihak yang sudah menyumbang untuk Bilqis antara lain, Remaja Masjid Monggal Bawah, ACT NTB, Yayasan Endri’s Foundation, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amati) serta sumbangan pribadi dari berbagai pihak. Donasi yang diserahkan relawan disimpan, dan dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan pengobatan dan biaya hidup selama rawat inap. “Kata dokter, operasi ketiga nanti untuk memindahkan saluran pembuangan. Yang di perut ditutup, dialihkan ke anus yang sudah dibuat. Makanya kami bingung, kapan bisa ke Mataram memastikan jadwal operasi karena tidak ada dana,” sambungnya. Rina berharap, ia dan suaminya kembali dibantu oleh
(Suara NTB/ari)
BUTUH BIAYA - Neng Bilqis Qur’aini, penderita tanpa anus dalam gendongan orang tuanya butuh biaya hidup di rumah sakit pascaoperasi. masyarakat. Pasalnya, secara ekonomi sang suami hanya mengandalkan hasil upah buruh dari pemecah batu untuk membiayai hidup. “Untuk berobatnya, kami dibiayai oleh Pemda melalui
Germas KLU Sehat. Tapi untuk obat yang kami beli di luar tidak ditanggung. Kalau persediaan sudah ada, kami bisa langsung minta rujukan untuk dioperasi,” tandasnya. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH. MH., mengembalikan berkas penjaringan bakal calon kepala daerah kepada Tim Desk Pilkada, Sekretariat DPC Partai Gerindra Lombok Utara, Jumat (1/11). Penyerahan berkas pendaftaran penjaringan bakal calon itu berlangsung sore pukul 15.00 Wita. Sarifudin diterima oleh Hakamah, A.Md.Agr., S.KH., selaku Bendahara Desk Pilkada, anggota DPRD KLU, Salitep, serta Ketua-ketua PAC Partai Gerindra. Sebelum serah terima berkas, Tim Desk Pilkada dan rombongan Sarifudin sekitar 20-an orang, menyanyikan Mars Gerindra. Sarifudin pada kesempatan tersebut menyampaikan, terima kasih kepada seluruh kader Gerindra. Pasalnya, pada penyelenggaran Pileg 2019 lalu, Gerindra KLU berhasil menempatkan lima kader terbaik di kursi legislatif dan berhak atas kursi Ketua Dewan. Prestasi tersebut membuktikan Gerindra mendapat kepercayaan dari masyarakat. Namun demikian, ia berpesan agar dalam berpolitik, kaderkader yang ada tidak hanya mengejar jabatan melainkan memperjuangkan masyarakat. “Dalam berpolitik tidak hanya mengejar kursi partai saja, tetapi menempatkan platform partai di lembaga legislatif untuk tujuan membangun daerah, bangsa dan negara,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, kata dia, Partai Gerindra adalah partai komando. Dalam
sistem partai, tidak satu pun kader boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Keberadaan sebagai kader, adalah bersamasama menjaga marwah partai. “Harapan saya, (Desk Pilkada) memprioritaskan aspirasi kader. Mudahan-mudahan dapat dukungan, keputusan akhir kita serahkan ke DPP,” ujarnya. Secara biologis politik, Sarifudin mengaku dirinya lahir dari rahim Partai Gerindra. Dirinya jualah yang pertama kali mendirikan Gerindra di KLU hingga menjadi besar sampai saat ini. “Walaupun ini (pendaftaran, ibarat) jeruk minum jeruk. Kalau ada yang harus diselesaikan secara internal mari selesaikan internal, kalau ada diplomasi di atas meja, mari tuntaskan,” ajaknya. Ia berharap, walaupun dinamika politik berpotensi membuat konflik namun ia mengajak seluruh kader untuk tetap berpedoman pada koridor komando partai. Sehingga termasuk dirinya pun, ikut menunggu dan menerima keputusan partai sesuai mekanisme. “Silakan bekerja dengan baik, sesuai mekanisme,” imbuhnya. Sementara, Hakamah, menyambut positif kedatangan Wabup KLU itu sebagai pendaftar perdana. Sebagai pendaftar kalangan internal, ia meyakini keberadaan Sarifudin akan dipertimbangkan baik oleh DPD dan DPP. “Gerindra sudah berhasil mengantarkan 5 orang dewan duduk di kursi legislatif, mudahmudahan ke depan Gerindra bisa melahirkan bupati dari kader ya sendiri,” harapnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
POSE BERSAMA - Wabup KLU Sarifudin berpose bersama pengurus DPC Partai Gerindra KLU usai menyerahkan berkas pendaftaran, Jumat (1/11).
Mata Air Ambung Belum Dibayar
Warga Mengadu ke BPKP Selong (Suara NTB) Buntut panjang dari ditutupnya mata air Ambung di Desa Rempung sebagai penyuplai air untuk PDAM Lombok Timur (Lotim) yang menyebabkan defisitnya debit air. Asmadi warga Kampung Baru Desa Masbagik Selatan pemilik sumber mata air Ambung, mengaku debit air PDAM yang diterima warga mengalami defisit disebabkan dia selaku pemilik menutup sumber mata air. Tindakan ini dilakukannya karena belum ada pembayaran sesuai dengan perjanjian kontrak oleh Pemda Lotim. Di mana perjanjian kontrak dengan Pemda sejak tanggal 17 Januari 2019 hingga 13 Februari 2019. Asmadi, mengaku sudah bertemu dengan bupati dan menyetujui serta menyarankan untuk dilakukan pembayaran dan tidak ada lagi perkara di Pengadilan manapun karena sudah ada perjanjian damai. Bahkan bupati sudah perintahkan untuk melakukan pembayaran. Namun pihak yang diminta untuk melakukan pembayaran mata air Ambung tak kunjung dilakukan. Asisten II Setda Lotim bersama Bagian Hukum yang diminta bupati bersedia membayar apabila sudah terbit putusan peradilan.
Namun, belum dibayarnya mata air disebabkan adanya pernyataan pihak pemerintah, jika membayar dilarang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terkait dengan pernyataan para pembantu bupati, Asmadi bersama rekan-rekannya mengadukan persoalan itu ke BPKP Perwakilan NTB. Dari hasil pertemuan dengan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Agus Puruhitaarga Widodo, (29/10) lalu. Asmadi menyatakan selama tidak melanggar prosedur dan adanya perjanjian damai oleh kedua belah pihak, tidak ada larangan dari BPKP untuk dilakukan pembayaran. “Jadi tidak ada larangan untuk dilakukan pembayaran,” tuturnya mengutip pernyataan Kepala BPKP NTB. Plt. Direktur PDAM Lotim, H. Musta’an, mengakui jika sumber mata air sampai saat ini disetop, karena adanya beberapa persoalan yang saat penyelesaiannya ditangani oleh Pemda. Dalam kasus ini, kata dia, pemda sudah menang dua kali di peradilan. Sedangkan posisi PDAM hanya menerima manfaat. Sedangkan untuk debit air saat ini digunakan sistem pompa di luar dari sumber mata air yang masih berpolemik tersebut. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
Tata Kawasan Senggigi
(Suara NTB/dok)
PEMDA Lombok Barat (Lobar) bakal menyiapkan dana Rp 46 miliar lebih pada APBD 2020 untuk penataan kawasan wisata Senggigi. Rencananya penataan kawasan ini mulai dari Meninting hingga perbatasan dengan KLU di Pantai Kerandangan. Anggaran untuk penataan ini dialokasikan dari APBD dan pinjaman daerah yang rencananya meminjam dana Rp 150 miliar. “Kita anggarkanRp 46 milIspan Junaidi iar untuk penataan Senggigi dari Meninting sampai perbatasan (dengan KLU),” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar Ispan Junaidi, Jumat (1/11). Menurut dia anggaran sebesar itu untuk penataan Senggigi wajar, karena pemda memang harus mengembalikan PAD yang diperoleh dari kawasan ini yang mencapai Rp 70-80 miliar per tahunnya. PAD ini, wajib dikembalikan ke Senggigi dalam bentuk penataan kawasan ini, sebab sangat berkontribusi dari sisi PAD. Dengan penataan kawasan ini, untuk mengembalikan PAD yang sudah diperoleh Lobar. Seharusnya, hal ini dilakukan pemda sejak 10 tahun lalu. Akan tetapi selama ini PAD dari Senggigi dipakai untuk pelayanan publik saja, tidak ada yang signifikan untuk penataan kawasan Senggigi. Namun begitu ada saingan seperti KEK, barulah pemda kaget. “Seharusnya tidak boleh begitu, karena penataan dan revitalisasi kawasan ini dilakukan secara terus menerus,” imbuh dia. Menurut dia, rencana penganggaran untuk penataan ini sudah pasti karena sudah masuk usulannya ke TAPD. Ia pun sudah menyampaikan presentasi di hadapan DPRD terkait pengalokasian pinjaman dari untuk penataan kawasan Senggigi. Bagaimana dengan penataan sarana pendukung seperti PJU, menurut dia terkait PJU akan dikerjakan oleh perusahaan khusus melaui pola KPBU. Dalam pengaturan tiang PJU pun akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Ia mengaku sudah lima tahun berteriak soal PJU di kawasan Senggigi, namun karena tak cukup melalui dirinya, sehingga diambil alih oleh bupati dengan melakukan kerjasama KPBU. Pinjaman ini akan direncanakan untuk membenahi beberapa titik kawasan wisata Pantai Kerandangan sampai Senggigi. Anggaran pinjaman yang rencananya akan diarahkan ke penataan Senggigi mencapai Rp 16-20 miliar. Setelah membenahi Senggigi barulah beralih ke kawasan wisata lain, seperti Narmada dan Sekotong. (her)
Bupati Kecewa Pembayaran Lahan Warga Molor Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menyesalkan molornya pembayaran lahan warga yang terdampak pembangunan proyek Bendungan Meninting. Awalnya, pusat menjanjikan pembayaran dilakukan sebulan setelah groundbreaking. Akan tetapi sampai saat ini, pembayaran belum juga ada kejelasan. “Bukan warga saja yang menyesalkan itu (molornya pembayaran), tapi saya dan pak gub (gubernur) pun marah juga,” tegas Bupati ditemui usai Salat Jumat di Masjid Pemda, Jumat (1/11). Dari awal pihaknya sudah menyampaikan agar pembayaran lahan ini disegerakan. Sebab kata dia, jangan berpikir kalau masyarakat ini orang mampu alias kaya. Untuk menanyakan perihal kejelasan pembayaran lahan ini, ia akan mengupayakan ke LMAN saat
menghadiri kunjungan Bank Dunia di Jakarta dalam waktu dekat ini. “Saya usahakan ke sana (LMAN, red), walaupun acara saya bukan untuk itu,” tegas dia. Lebih jauh kata dia, pihaknya juga berupaya membantu memfasilitasi lahan relokasi bagi warga. Kendala yang dialami harga lahan yang tinggi dipatok oleh warga pemilik lahan yang note bene warga setempat juga. Seharusnya kata dia, warga pemilik lahan juga memiliki ke-
sadaran agar mau juga membantu warga sekitar yang terdampak. “Seharusnya mereka (pemilik lahan) merasa berdosa, karena warga sudah tidak punya lahan namun seolah-olah berdiri di atas penderitaan orang lain, ini juta introspeksi bagi warga dan kita semua,” imbuh dia. Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan terkait relokasi di Dusun Murpeji sudah ada calon lahan sebagai lokasi relokasi. Ada dua calon lokasi relokasi untuk 44 KK di Dusun sertempat masingmasing seluas 2.771 meter persegi dan 8.000 persegi. Pihak desa dan pemda pun telah bersurat ke BWS untuk meminta dukungan alat berat dan pengukuran atau sket lokasi lahan yang rencananya
(Suara NTB/ris)
Posyandu Keluarga Bisa Jadi Solusi
Anggaran Bawaslu Loteng Dipatok Rp7,4 Miliar Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng telah menyepakati besaran alokasi anggaran pengawasan untuk gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Pada angka Rp 7,4 miliar. Alokasi anggaran tersebut termasuk yang paling kecil dari tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak tahun 2020 mendatang. “Dari semua daerah di NTB yang menggelar pilkada tahun 2020 mendatang, anggaran Bawaslu Loteng termasuk yang paling kecil,” ungkap Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, kepada Suara NTB, Jumat (1/11). Padahal jika dilihat dari beban kerja, Bawaslu Loteng cukup berat. Dari sisi luas wilayah cukup luas. Kemudian dari sisi jumlah penduduk dan pemilih, Loteng merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di NTB. Dan, terbanyak dari kabupaten/kota yang menggelar pilkada tahun 2020 mendatang. Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk Bawaslu Kota Mataram dengan jumlah pemilih hanya seperempat dari Loteng, anggaran Bawaslu-nya jauh lebih tinggi sebesar Rp 8,5 miliar. Luas wilayah kerjanya juga tidak seluas Loteng dan belum lagi Kabupaten Sumbawa, anggaranya mencapai Rp 11 miliar. “Kita melihat memang ada ketimpangan dari sisi alokasi anggaran untuk Bawaslu Loteng jika dibandingkan dengan daerah lain di NTB,” akunya. Meski demikian, ia mengaku pihaknya juga tidak bisa memaksakan tambahan alokasi anggaran untuk Bawaslu Loteng, mengingat, kondisi anggaran Loteng juga cukup terbatas, karena Pemkab Loteng juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan Pilkada Loteng. Hanan mengatakan, awalnya Bawaslu Loteng mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang sebesar Rp 10,6 miliar. Namun ditolak oleh Pemkab Loteng. Di mana Pemkab Loteng hanya mampu menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 7,4 miliar saja. (kir)
tempat relokasi. Pemilik tanah kata dia sudah setuju dan warga meminta dukungan untuk meratakan lahan tersebut ke BWS. “BWS sanggup membantu meratakan lahan itu, tapi alat berat ada di Bukit Tinggi mau potong jalur ke Dasan Griya melewati lahan masyarakat, warga yang dilewati ini belum mau,”jelas dia. Rencananya Senin depan alat berat akan dibawa oleh BWS untuk meratakan lahan. Bahkan beberapa gapura pembatas desa sudah diturunkan untuk jalur pengangkutan alat berat. Sedangkan untuk lokasi relokasi warga Bukit Tinggi jelas dia, pihaknya belum bertemu dengan kepala desa setempat. Di desa ini tidak terlalu banyak yang direlokasi, sekitar 77 KK. Namun sebagian warga sudah ada yang relokasi sendiri ke tanah
H. Fauzan Khalid mereka sendiri. Kendala relokasi warga ini, karena negosiasi dengan pemilik tanah belum ada titik temu. “Harga lahan ini maunya Rp 36 juta, dari awalnya Rp 15 juta terus dinaikkan sama pemilik tanah ini,” ujar dia. (her)
Dorong Percepatan Pembangunan Kampung Wisata di KEK Mandalika
Atasi Stunting
Praya (Suara NTB) – Persentase anak yang menderita stunting atau tinggi badan anak lebih pendek dari kondisi normal di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 sebanyak 31,05 persen. Dinas Kesehatan Loteng sedang melaksanakan sejumlah kegiatan di lapangan untuk menekan angka stunting tersebut, salah satunya melalui Posyandu Keluarga. “Kami menyambut positif program untuk menghidupkan Kusriadi Posyandu Keluarga itu. Itu kan mengakomodir semua sasaran. Sebab kalau Posyandu biasa, itu hanya balita saja sama ibu hamil. Memang sangat bagus jika semua Posyandu di Loteng jadi Posyandu Keluarga, namun tantangannya berat, maka harus bertahap,” kata Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Loteng Kusriadi kepada Suara NTB, Jumat (1/11). Ia berharap melalui program tersebut akan ada perubahan perilaku dan pola asuh masyarakat terhadap bayi dan anak. Karena selama ini ada sebagian pola asuh yang masih keliru, baik yang berkaitan dengan asupan makanan dan lain sebagainya. Problem sosial masih sering dijumpai di masyarakat, seperti pengasuhan anak dilakukan oleh orang lain atau bukan keluarga inti, karena banyak kepala keluarga yang bekerja di luar negeri menjadi TKI. “Melalui Posyandu Keluarga ini, kita bisa paparkan pola asuh yang baik kepada pengasuh anak. Posyandu ini menjadi ruang edukasi, karena sasarnnya kan melebar,”ujarnya. Ia mengatakan, Dinas Kesehatan Loteng menargetkan persentase penderita stunting terus menurun setiap tahun seiring dengan intervensi program dari pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat dalam hal kesehatan. Pihaknya menargetkan di tahun 2020 mendatang, persentase penderita stunting bisa mencapai angka dibawah 28 persen, karena menurut Kusriadi, menurunkan angka stunting satu persen saja membutuhkan usaha yang keras. “ Menurunkan angka 1 persen memang cukup berat, karena ini masalah perilaku. Bukan hanya persoalan menggemukkan badan, namun itu masalah yang lebih luas,” ujarnya. Menurunkan persentase penderita stunting memang membutuhkan sinergitas semua pihak. Beberapa waktu lalu Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) NTB berkomunikasi dengan Bupati Loteng terkait dengan intervensi organisasi profesi ini pada masalah stunting. Ada beberapa desa yang menjadi proyek percontohan untuk menekan angka stunting. (ris)
Halaman 5
(Suara NTB/her)
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
(Suara NTB/kir)
SALAT ISTISQA - Dipimpin Ketua MUI Loteng, Pemkab Loteng menggelar Salat Istisqa untuk meminta hujan secara serentak, Jumat (1/11).
Loteng Gelar Salat Minta Hujan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menggelar Salat Istisqa serentak di semua wilayah untuk meminta hujan, Jumat (1/ 11). Salat Istisqa yang dipusatkan di Lapangan Umum Muhajirin Praya digelar menyusul musim kemarau cukup panjang yang melanda wilayah Loteng. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Loteng, H.L. Minggre Hammy, memimpin langsung Salat Istisqa tersebut. Dengan bertindak sebagai khatib, TGH Fahrudin LC. Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., bersama Dandim
1620/ Loteng, Letkol CZI Prastiwanto, tampak hadir bersama ribuan peserta lainnya. Selain di Praya, kegiatan serupa juga digelar disemua kecamatan yang ada di Loteng. “Jadi kegiatan ini digelar serentak di semua wilayah di Loteng sesuai instruksi dari Bupati Loteng,” ungkap Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si. Salat Istisqa merupakan salat untuk meminta keberkahan berupa hujan dari yang maha kuasa. Harapannya, tentu hujan bisa segera turun, sehingga musim kemarau yang cuk-
up panjang tahun ini bisa segera berakhir sekaligus bisa segera membantu mengatasi kesulitan air bersih masyarakat di daerah ini, dampak dari musim kemarau yang terjadi. “Pemilihan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan Salat Istisqa sendiri agar masyarakat bisa ikut serta semua. Selain karena memang hari Jumat merupakan hari penuh keberkahan,” tegasnya seraya menambahkan, pada saat bersamaan Pemkab Loteng juga menyalurkan santunan bagi sekitar 50 anak yatim di daerah ini. (kir)
Praya (Suara NTB) – Masyarakat yang tinggal di lahan yang masuk dalam HPL PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan dibangunkan rumah sekaligus menjadi homestay di kawasan KEK Mandalika. Dinas Pariwisata Lombok Tengah (Loteng) mendorong percepatan pembangunan kampung wisata tersebut agar masyarakat setempat mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi kunjungan wisata yang lebih besar. “KEK Mandalika terus menggeliat. Terlebih dengan adanya MotoGP 2021, semua infrastruktur pendukung sedang dan akan dibangun. Begitu juga homestay yang dilakukan oleh masyarakat. Tinggal pelaksanaannya, ini yang terus kita lakukan pengawasannya, agar bisa berjalan sesuai dengan target yang telah kita sepakati bersama,” kata Kepala Dinas Pariwisata Loteng H.Lalu Putria kepada Suara NTB, Jumat (1/11) Putria mengatakan, kemungkinan lokasi pembangunan kampung wisata ini di sekitar Kantor Desa Kuta. Program ini salah satu yang penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini muncul di sana, terutama masyarakat yang selama ini tidak memiliki tempat tinggal. Pentingnya kampung wisata yang di dalamnya terdapat homestay, kata Putria, untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan yang berlibur di KEK Mandalika dan sekitarnya.
Terlebih pada saat berlangsungnya event MotoGP tahun 2021 mendatang, diprediksi sekitar 200 ribu penikmat MotoGP dari seluruh dunia akan berada di Mandalika guna menyaksikan event tersebut secara langsung. Wisatawan sebanyak itu tentu membutuhkan akomodasi dan fasilitas yang layak. Karena itulah, melalui program kampung wisata ini, masyarakat bisa menyewakan akomodasi untuk wisatawan. Pola inilah yang pada akhirnya bisa mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat sekitar. Sebagai salah satu kawasan super prioritas nasional, KEK Mandalika didesain untuk menjadi daya tarik yang luas biasa bagi wisatawan dari seluruh dunia. Karena itulah sistem transportasi, kuliner, suvenir, atraksi budaya sedang dipersiapkan akan lebih matang. Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) L. Firman Wijaya, S.T., mengatakan ada sekitar 500 rumah yang masuk dalam program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Subsidi (BSPS). Di mana Loteng mendapat alokasi sekitar 2.500 unit rumah. ‘’Sisa selain untuk warga lingkar KEK Mandalika itulah yang disebar di semua kecamatan. Tapi khusus untuk warga lingkar KEK Mandalika sebanyak sekitar 500 rumah,” kata Firman. (ris)
Waspadai dan Laporkan Calo CPNS Praya (Suara NTB) Jelang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti sekarang ini, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya diminta mewaspadai keberadaan para calo yang bergentayangan. Masyarakat diminta segera melaporkan ke aparat penegak hukum atau pemerintah daerah, jika menemukan ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan jasa untuk bisa lolos dalam seleksi CPNS. “Kalau ada yang menawarkan jasa atau mengiming-imingi bisa diangkat ataupun lolos dalam seleksi CPNS dengan imbalan materi, bisa dipastikan itu adalah calo. Masyarakat jangan percaya dan mau tertipu. Bila perlu segera laporkan oknum tersebut ke aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah,” imbau Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Jumat (1/11). Masyarakat diharapkan untuk tidak menggubris kalau ada
pihak yang menawarkan jasa untuk bisa diangkat sebagai PNS, karena dengan sistem rekrutmen yang ada sekarang ini, sulit untuk bisa bermain. Pasalnya, seleksi penerimaan CPNS sekarang sudah sangat terbuka. Seleksi juga sudah dengan sistem online yang dipantau dan dikendalikan langsung oleh pemerintah. Hasil ujiannya bisa langsung dilihat seketika itu juga, sehingga semua orang bisa melihat dan memantau langsung proses seleksi tersebut. “Dari mana bisa bermain, kalau seleksinya begitu terbuka. Hasil seleksi langsung keluar begitu kita selesai mengikuti ujian. Jadi tidak ada celah untuk bermain,” terangnya. Di era sekarang ini, banyak modus yang dilakukan oleh para calo untuk mengelabui masyarakat. Untuk itu, masyarakat diminta lebih waspada jika ada pihak-pihak yang menawarkan jasa meluluskan dalam rekrutmen CPNS. “Sampai saat ini
memang belum ada laporan terkait keberadaan calo tersebut. Tapi tidak ada salahnya jika kita waspada,” pungkasnya. Pada rekrutmen CPNS tahun ini, pemerintah pusat memberikan alokasi kuota CPNS sebanyak 479 formasi untuk Loteng dari usulan semula sebanyak 1.520 formasi. Dengan alokasi terbanyak untuk tenaga pendidikan sebanyak 252 formasi. Kemudian formasi tenaga kesehatan sebanyak 177 formasi. Sisanya sebanyak 50 formasi untuk tenaga teknis lainnya. Untuk tahapan rekrutmen direncanakan akan digelar serentak pada awal bulan November ini dengan seleksi akademik direncanakan digelar pada tahun 2020 mendatang. “Jadi untuk tahun ini tahapan hanya sampai seleksi administrasi saja. Sedangkan untuk seleksi akademis akan dilaksanakan pada awal tahun 2020 mendatang,” sebutnya. (kir)
DPMPTSP Tidak Tahu Jumlah Vila Bodong Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) tidak tahu data berapa vila diduga bodong yang mengurus perizinan pascapenertiban dilakukan tim pemda. Pasalnya, perihal izin ini dinas terkait mengklaim hanya melayani saja, sedangkan untuk kajian penertiban izin ada di OPD lain. Bahkan sebelum menerbitkan izin, dinas terkait tidak turun ke lapangan. Plt Kepala DPMPTSP, Ariyanta Rusmana ditemui di kantornya mengatakan dalam hal pengawasan izin vila yang ada bukan ranahnya. “Kami hanya pelayanan, jadi kalau pengawasan ada di OPD masing-masing. Dalam penerbitan izin pun kami tidak turun, karena yang turun itu dinas terkait,” jelasnya, Jumat (1/11). Proses penerbitan izin, ujarnya, sebelum ke DPMPTSP. Tim TKPRD terdiri dari beberapa OPD turun dulu ke lapangan
untuk mengecek beberapa aspek. DPMPTSP ikut dalam tim, namun tidak ikut mengkaji. Setelah rekomendasi dari TKPRD keluar barulah ke DPMPTSP. Murni, kata dia dinas terkait hanya melakukan pelayanan. Langkah terhadap vila yang bodong dan banyak dimiliki WNA, namun memperalat warga lokal, pihaknya akan bergerak setelah ada koordnasi dari OPD terkait. Misalnya di jalur BIL ada bangunan yang dibangun dengan ketentuan 30 meter dari sempadan jalan. Namun ternyata jaraknya hanya 20-25 meter, maka barulah pihaknya turun menegur. Ditanya berapa vila diduga menyalahi aturan dan bodong sudah mengurus izin ke Pemda? ia mengaku tidak tahu. Sebab kata dia, harus melalui Dinas Pariwisata dulu barulah ke DPMPTSP. Pihaknya pun kata dia hanya mengurus penerbitan IMB saja, sedangkan menyangkut
apakah vila ini pribadi ataukah komersial untuk disewakan pihaknya tidak tahu siapa yang menyuruh pengelola vila mengurus izin komersial atau pribadi. Sebelumnya, Kades Senggigi H. Ilham juga mengatakan hal yang sama. Mengacu datanya, terdapat puluhan unit vila yang ada di desanya.Vila-vila ini pun jelasnya perizinan dan lahannya memakai warga lokal untuk diperalat padhal yang punya WNA. “Nama warga lokal dipinjam, sampai pada sertifikat balik nama dan izin. Setelah vila-vila ini beroperasi dan terjual, warga lokal inipun diberikan 5 persen dari hasi penjualan,” jelasnya. Menurut dia, hal ini pun sudah disampaikan ke Dinas Perizinan saat turun ke desa, namun jawabannya justru bukan ranahnya dan melempar ke OPD lain. Ia menyebut, dari 50 unit vila yang ada di desanya sekitar 80 persen dimiliki warga asing. (her)
(Suara NTB/her)
LOKASI - Lokasi Festival Senggigi Sunset Jazz di Pantai Kerandangan Desa Senggigi.
Festival Senggigi Sunset Jazz Dimeriahkan Sejumlah Artis Nasional Giri Menang (Suara NTB) Festival Senggigi Sunset Jazz (SSJ) digelar Minggu (3/11) di Pantai Kerandangan. Lokasi ini dipilih atas pertimbangan agar festival tahunan ini mampu menampung banyak tamu, karena areal pantai ini lumayan luas berbeda dengan lokasi sebelumnya. Untuk mempersiapkan lokasi event ini, ratusan ASN Lombok Barat (Lobar), Jumat (1/11) bergotong-royong membersihkan lokasi. “Kita atur bagaimana penonton tetap nyaman hingga bibir pantai. Pengalaman tahun lalu jadi catatan, pengunjung terjebak kemacetan, jadi menghabiskan waktu memasuki area venue. Makanya, tahun ini penataan area parkir dan area masuk penonton atau VIP sangat jadi perhatian kami,” jelas Daus, Panitia SSJ 2019 saat ditemui usai bersih pantai. Pihaknya menilai jumlah penonton Senggigi Sunset Jazz mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejak digelar pertama kali pada tahun 2017, penonton naik 50% di tahun 2018. Sehingga tahun ini diyakini akan ada peningkatan kembali. Apalagi
para penampil seperti Raisa, Tompi dan Ruth Sahanaya sudah dinanti masyarakat NTB dan sekitarnya. “Di tempat baru ini kita pengen pengunjung se-natural mungkin menikmati jazz. Meski belum bisa dikatakan eco jazz, tapi kita arahkan ke sana. Ada beberapa gubuk dari alang-alang kita jadikan area VIP dan transit artis. Kita tidak akan ubah, biarkan jadi alami,” katanya. Untuk menemani para pengunjung bersantai sambil menikmati musik, panitia juga menyediakan berbagai stand makanan dan minuman. Sebagai kenang-kenangan, pengunjung juga bisa membeli aneka merchandise SSJ 2019 di stand khusus yang telah disediakan panitia. “Kita bersyukur event ini betul-betul disupport Pemkab Lombok Barat. Autusiasme SKPD dan kepala daerah terasa sekali. Kita diberi banyak kemudahan dan dukungan, seperti Tim Medis, Keamanan, Damkar, semua membantu. Pagi ini juga dilaksanakan bersih pantai oleh jajaran SKPD dan komunitas. Ini sangat positif sekali. Semua pihak bergerak menyukseskan SSJ,” pungkasnya. (her)
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa KSB dengan Harian Suara NTB
DPMD KSB Tuntaskan Penilaian Lomba Gotong Royong Desa/Kelurahan Proses penilaian lomba gotong royong antar desa/ kelurahan dalam rangka memeriahkan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya tuntas. DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KSB yang diberi tugas menggelar lomba sekaligus menilai para peserta barubaru ini telah melaksanakan evaluasi hasil kegiatan tersebut pada 8 desa/kelurahan yang ditunjuk mewakili masing-masing kecamatan. “Sudah ada hasil penilaiannya. Minggu lalu kami finalkan setelah sebelumnya tim penilai turun langsung ke desa/ kelurahan peserta,” terang Ke-
pala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat DPMD KSB, Slamet Riadi, S.Pi kepada Suara NTB, Jumat (1/11). Ada delapan desa yang yang masuk final mewakili masing-masing kecamatan dalam lomba gotong royong tingkat kabupaten ini. Diantaranya, Kelurahan Telaga Bertong mewakili kecamatan Taliwang, Desa Beru dari kecamatan Jereweh, desa Tua Nanga mewakili kecamatan
DPRD Dukung Tenun Sumbawa Tembus Pasar Internasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin S.Ap, menegaskan dukungannya menjadikan Kere Alang (tenun) Sumbawa untuk go Internasional. Sebab, Kere Alang ini menjadi salah satu keunggulan dan kekayaan budaya Sumbawa. Selain bisa berdampak secara ekonomi bagi pengrajin. Bahkan sudah mulai mendunia setelah dipromosikan oleh Ketua Dekranasda Sumbawa ke sejumlah negara, salah satu di Darwin Australia. “Festival Nesek 2019 lalu di desa Poto, menjadi langkah awal yang baik untuk menumbuhkan iklim usaha tenun di Sumbawa. Selain peletarian budaya, juga bisa menningkatkan income masyarakat setempat. Kita berharap desa Poto sebagai desa percontohan pemajuan kebudayaan di Indonesia bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Sumbawa,” terang Nanang, Politisi PKS Sumbawa ini, Jumat (1/11). Nanang hanya mengingatkan kepada para pengrajin tenun untuk tetap menjaga mutu dan kualitas. Seperti harapan Bupati Sumbawa, tentang pentingnya menjaga kualitas bahan dan hasil tenun. “Jangan sampai ada tenun abal abal seperti yang dijual dari Pulau Lombok atau siapa saja yang mencaplok nama tenun Sumbawa. Jadi Kere Alang itu mesti kita jaga bersama,” pesannya. Untuk keterbatasan modal yang dialami pelaku tenun, dapat ditunjang oleh pemerintah. Bila perlu, tenun Sumbawa juga dibuatkan dalam bentuk pakaian, tas dan lainnya minimal bisa dipakai oleh pegawai di lingkup OPD. “Ini upaya promosi untuk lebih memperkenalkan tenun Sumbawa secara massif,” pungkasnya. Sebelumnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat Festival Nesek 2019, telah menegaskan komitmennnya mendukung keberlanjutan festival nesek menjadi event tahunan. Untuk keberlangsungan tenun Sumbawa. Bahkan Pemkab Sumbawa siap memberikan dukungan anggaran, dengan harapan masyarakat mengambil langkah dan bersikap terhadap keberlangsungan tradisi ini. Bupati juga meminta pengrajin dapat menekuni tenun serta terus melakukan langkah konkret kedepannya. Dengan upaya tersebut, pihaknya siap memberikan dukungan anggaran. “Harapan saya mudah-mudahan tenun ini betul-betul ditekuni. Coba bergerak saja. Mau berapa ratus juta, saya yakin tinggal saya perintahkan saja perangkat kerja ini bantu Poto, bangun dia agar menjadi kota tenun,” tegasnya. Pemda, kata Bupati, tidak rugi mengeluarkan anggaran besar untuk memajukan tenun Sumbawa. Sehingga tenun ini menjadi hebat bahkan di tingkat nasional. Makanya kepada camat setempat diharapkan terus mengembangkan tenun tradisional ini dengan Desa Poto sebagai sentra. Termasuk juga dapat melibatkan kecamatan lainnya. “Penenun tidak usah ragu dan takut ketidakadaan modalnya. Yang penting semangatnya saya sudah gugah. Mudahmudahan apa yang dilakukan ibu Dekranasda betul-betul disikapi, dijiwai, agar kemudian masyarakat Poto terutama penenun betul-betul peduli. Kalau boleh ini diprioritaskan yang namanya tenun atau batik Sumbawa. Insya Allah sebagai motor pengegerak awal atau terdepan adalah kecamatan Moyo Hilir yang terpusat di Desa Poto. Harapan saya desa lain juga disentuh. Kalau Poto bisa kenapa desa lain tidak bisa. Desa lain kita ajak. Kalau sudah satu kecamatan moyo hilir, maka luar biasa hebatnya,” terang Bupati. Nanang Nasiruddin (arn)
Poto Tano, desa Tapir daei kecamatan Seteluk, desa Bangkat Monteh dari kecamatan Brang Rea, desa Lampok mewakili kecamatan Brang Ene, desa Benete mewakili kecamatan Maluk dan terakhir desa Kemuning perwakilan kecamatan Sekongkang. Slamet menjelaskan, proses penilaian agenda gotong royong di tiap desa itu terhitung cukup panjang. Tim melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan beberapa kali sejak lomba resmi dimulai sejak 20 Juli lalu atau bertepatan saat pembukaan agenda pencanangan BBGRM 2019 di desa Seteluk Tengah. Ada empat indikator penilaian yang dipantau tim se-
Poto Tano juga sudah mampu menghasilkan pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bahkan saat ini sudah ada sekitar 1.120 orang yang siap untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari angka tersebut juga sudah ada sekitar 50 persen yang sudah diterima bekerja baik di perusahaan tambang dan industri lainnya maupun di dunia usaha lain. Selain itu, pelatihan di luar daerah juga akan terus dimaksimalkan baik itu di Serang untuk proyek tambang dan Bandung. “Upaya ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan pendidikan vokasi industri yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga pada saat pembukaan rekrutmen mendatang para tenaga professional sudah siap untuk bekerja,” ungkapnya. Menurutnya, dengan memaksimalkan tenaga lokal maka sinergi dengan warga setempat bisa lebih diperkuat. Penyiapan tenaga kerja lokal yang kompeten bisa menjadi salah
langsung oleh Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Dikatakan Slamet, bupati telah menginstruksikan dalam rangka pembinaan dan implementasi gotong royong di masyarakat perlu ada pelecut semangat dalam bentuk kompetisi. “Saat pencangan BBGRM di Seteluk Tengah akhirnya lomba ini resmi dibuka,” paparnya. Meski telah dilakukan penilaian, namun untuk pengumuman pemenangnya belum akan digelar dalam waktu dekat. Slamet menyatakan, pengumuman pemenang rencananya akan digelar pada tanggal 20 November mendatang di acara puncak hari lahir (harlah) KSB ke-16. “Selain pengumuman lomba gotong royong nanti juga
akan sekalian kita pemberian hadiah evaluasi perkembangan desa/kelurahan,” timpalnya. Terakhir ia menyampaikan, ke depan lomba gotong royong antar desa/ kelurahan ini akan terus digiatkan setiap tahunnya oleh Pemda KSB. Karenanya bagi seluruh desa/kelurahan dapat menyiapkan diri sejak sekarang dengan menyematkan gotong royong pada setiap kegiatan kemasyarakatannya. “Nanti item penilaiannya akan kita terus kembangkan,” tukasnya. (bug/*)
Slamet Riadi
Sekda KSB Berharap Pemerintah Pusat Setujui Tambahan Kuota CPNS Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat baru-baru ini mengajukan permohonan tambahan kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menanggapi permohonan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, MH berharap, pemerintah pusat bisa memenuhinya, mengingat jatah penerimaan yang ditetapkan pada rekrutmen kali ini terhitung sangat minim. “Kan kita ditetapkan hanya 105 saja. Itu jauh sekali dari usulan pertama kita. Makanya kita berharap diusulan tambahan ini dapat disetujui,” kata Sekda kepada sejumlah
wartawan, Jum’at (1/11). Sekda mengungkapkan, pada usulan tambahan yang diajukan BKD, Pemda KSB mengusulkan tambahan kuota hingga 173 orang. “Kata BKD angka itu relatif sudah mendekati kebutuhan kepegawaian jangka pendek kita,” sebutnya. Menurut Sekda, jika dihitung secara global kebutuhan pegawai negeri di lingkup Pemda KSB sangat banyak.
Saat ini total pegawai Pemda KSB berstatus ASN baru sekitar 3000 personil. Jumlah itu terlampau sedikit dari kebutuhan ideal daerah yang mencapai 6.000 personil. “Artinya yang ada sekarang baru terpenuhi setengah dari kebutuhan kita,” urainya. Itu pun lanjut Sekda, pegawai yang ada sekarang ini jumlahnya terus berkurang. Hal ini disebabkan karena setiap tahun jumlah pegawai
yang memasuki masa pensiun juga semakin banyak. “Yang pensiun pasti ada setiap tahun. Padahal pengangkatan CPNS tidak setiap tahun dan kuotanya juga kan sedikit,” keluh orang nomor satu di birokrasi KSB ini. Sementara itu ditanya, pegawai paling banyak yang dibutuhkan KSB saat ini. Sekda menyebutkan, yakni tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. “Kalau (tenaga) teknis relatif sudah terpenuhi. Tapi kalau guru dan tenaga medis kita benar-benar masih kurang. Padahal keduanya merupakan pokok agenda pelayanan kita kepada masyarakat,” imbuhnya. (bug)
(Suara NTB/ist)
Abdul Azis
Kasus DBD di Tahun 2019 Terus Meningkat
(Suara NTB/ist)
POMPA AIR - Andi Tirta dan Tim UI bersama warga usai pemasangan pompa air tenaga surya di dusun Batu Putih, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Jumat (1/11).
Rektor UTS Bantu Warga Pompa Air dengan Tenaga Surya SumbawaBesar(SuaraNTB)– Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Dr. Andi Tirta bersama Tim Universitas Indonesia (UI) Peduli, membantu warga di Sumbawa untuk pemasangan pompa air dengan tenaga surya. Sebagai alternatif dalam mengatasi kondisi kekeringan di banyak titik di Sumbawa saat ini. “Kondisi Sumbawa di banyak titik saat ini banyak yang kekurangan air, karena musim kering yang berkepanjangan. Sumbawa dengan teriknya adalah sesuatu yang given, dari Allah SWT, yang jauh lebih layak kita berdamai dan beradaptasi dengannya. Namun
KSB Mulai Siapkan SDM untuk Industri Smelter Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) segera menyiapkan sumber daya manusia (SDM) andal untuk memenuhi kebutuhan sektor industri smelter. Upaya itu sengaja dilakukan oleh Pemerintah supaya tidak ada masyarakat lokal, bisa bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan. Kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si kepada Suara NTB, mengatakan, untuk kebutuhan tenaga kerja di proyek smelter sebenarnya belum diketahui jumlah yang dibutuhkan. Hanya saja pihaknya sengaja mengambil langkah awal dengan menyiapkan SDM yang andal dan profesional sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pada saat pembukaan lowongan SDM lokal bisa mengambil kesempatan itu untuk bekerja. Apalagi saat ini Balai Latihan Kerja (BLK) di
lama lomba berlangsung. Meliputi bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, sosial budaya dan keagamaan serta terakhir bidang lingkungan. Dijelaskan Slamet, ada dua landasan tim penilai menetapkan indikator-indikator tersebut diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan BBGRM dan kedua Perda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). “Jadi semua elemen agenda kemasyarakatan kita nilai semangat gotong royongnya apakah dilaksanakan oleh desa-desa peserta,” urainya. Pelaksanaan lomba gotong royong ini sebenarnya dicetuskan
satu cara memaksimalkan manfaat smelter bagi warga setempat. Saat ini, ketersediaan SDM memang belum bisa menjawab tantangan dunia usaha. Sehingga, tidak heran jika pekerja profesional banyak didatangkan dari luar daerah. Karenanya, perlu langkah cepat untuk menyiapkan SDM yang andal supaya tidak ada lagi kesan masyarakat lokal menjadi penonton di tanah sendiri. Selain vokasi dari segi keahlian, pihaknya juga akan menyiapkan regulasi khusus bagi para tenaga kerja lokal tentunya dengan kompetensi yang siap bekerja. Bahkan bila perlu 70 persen untuk lokal banding 30 persen untuk tenaga kerja non lokal. Sehingga gangguan yang akan muncul karena minimnya tenaga kerja lokal di perusahaan bisa semakin diminimalisir. Dengan demikian, maka investasi akan berkembang pesat dan dunia usaha yang lainnya juga akan menggeliat secara maksimal. (ils)
saya sendiri yakin, bahwa panas dan teriknya Sumbawa adalah berkah untuk kita semua, bukan sebuah masalah,” terang Boy panggilan akrab Rektor muda ini, kepada Suara NTB, Jumat (1/11). Menurutnya, panas dan teriknya Sumbawa harus dikonversi menjadi hal yang bermanfaat. Kehadiran pompa air tenaga surya bisa jadi salah satu contohnya. Seperti yang dilakukannya di dusun Batu Putih, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Jumat kemarin. “Alhamdulillah, pompa air kapasitas 1500 liter/jam dengan tenaga surya, sudah aktif di Dusun Batu Putih,” sebutnya.
Kelebihan dari pompa air tenaga surya ini, biaya pemeliharaan yang lebih sedikit, mengurangi kerumitan pengelolaan dan biayanya bisa patungan bayar listrik/bensin, Termasuk dalam mengatur debit air. Solar panel juga bisa bertahan puluhan tahun (tanpa menggunakan baterai). Kekurangannya, faktor keamanan komponen. Kemudian biaya investasi di awal yang relatif besar. Serta harus ada sumber air. Makin jauh sumber air, maka makin mahal. “Untuk itu, kami berharap, semua pihak, termasuk Pemprov dan Pemkab bisa mendukung program ini,” pungkasnya. (arn)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat mencatat hingga kini sekitar 23 pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) telah ditangani. Jumlah ini cenderung meningkat jika dibandingkan 14 kasus pada 2018 lalu. Kasus ini juga diprediksi terus meningkat hingga awal Januari 2020. “Sudah ada 23 pasien DBD yang sudah kita tangani hingga bulan ini jumlah ini pun diprediksi akan terus meningkat. Bahkan kasus ini diprediksi akan merebak di bulan November hingga Januari nanti, karena kondisi hujan yang diselingi panas. Meski demikian, setiap kasus yang muncul sudah kita tangani dengan baik, sehingga tidak kasus menimbulkan korban jiwa. Bahkan saat ini tim kita juta tetap intens turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan,” ungkap Kepala Dikes, H. Tuwuh S. Ap, kepada Suara NTB, Jumat (1/11). Dikatakannya, jika melihat tren kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sebenarnya kasus DBD sudah berhasil ditekan, sebut saja di tahun 2016 tercatat sekitar 74 kasus, 2017 menjadi 51 kasus dan di tahun 2018 mencapai 14 kasus. Tetapi karena di tahun 2019 cuacanya tidak menentu sehingga mudah bagi nyamuk aides agepty untuk bisa berkembang, kasusnya juga diprediksi akan terus meningkat. Bahkan pihaknya juga memprediksi kasus ini akan meningkat di tiga bulan terakhir, terhitung dari Bulan No-
vember hingga Januari. Sementara dari segi jumlah kasus ini juga banyak ditemukan di kecamatan Taliwang sekitar 70 persen atau 13 kasus, sedangkan sisanya tersebar di tujuh kecamatan yang lain di KSB. Kendati demikian, pihaknya mengklaim tingkat keparahan kasus ini (sampai meninggal dunia) tidak terjadi di KSB. Karena semua petugas sudah intens turun melakukan upaya penanganan lanjutan jika kasus itu ditemukan. “Kasus DBD ini kita sudah berhasil kita tekan dari tahuntahun sebelumnya. Tetapi karena cuacanya seperti ini, kita khawatir tahun 2019 angka kasusnya akan meningkat di akhir tahun mendatang,” ungkapnya. Seraya mengajak, kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan baik itu kesehatan badan dan lingkungan. Apalagi musim-musim seperti ini tidak diketahui secara pasti kadang panas kadang juga hujan. Sehingga sangat rawan munculnya DBD yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan tim khusus (surveylen) untuk melakukan pemantauan jentik sekaligus pemberantasan. Tapi upaya yang paling jitu, yakni kesadaran diri dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan. “Kita sudah siapkan tim dan tenaga pemantau jentik nyamuk di masing-masing Puskesmas untuk terus turun ke masyarakat. Sehingga angka DBD ini bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat,” tukasnya. (ils)
Fakultas Psikologi UTS ”Blusukan” Edukasi Kesehatan Mental Milenial Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Pengabdian Masyarakat (Pengmas) yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa (F.Psi UTS) mengadakan kegiatan Workshop Dukungan Psikologis Awal (DPA). Sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia 2019. Sebagaimana disampaikan Pendidik Program Studi Psikologi UTS, Dimas Teguh Prasetyo, S.Pd., M.Psi.T, Jumat (1/11). Kegiatan yang telah digelar bagi siswa-siswi SMA atau/ sederajat dan mahasiswa di Sumbawa 25-26 Oktober lalu. Lokasinya di SMAN 2 Sumbawa, SMKN 1 Sumbawa, MAN 1 Sumbawa dan UTS. Pada tahun 2019 ini, peringatan hari kesehatan mental difokuskan pada promosi dan pencegahan bunuh diri. Data World Health Organization (WHO) yang menunjukan setiap 40 detik terdapat 1 orang di dunia yang meninggal akibat bunuh diri. Data
tersebut juga menegaskan bahwa 79% kasus bunuh diri terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia sendiri korban bunuh diri didominasi dari kalangan generasi milenial (15-29 tahun). Fakultas Psikologi UTS sebagai satusatunya fakultas psikologi di NTB mendukung upaya promosi dan prevensi kasus bunuh diri dengan penguatan dukungan psikologis awal pada generasi milenial. Dekan F.Psi UTS Yossy Dwi Erliana, M.Psi., Psikolog, prihatin atas maraknya kasus bunuh diri di NTB. Sebagai satu-satunya Fakultas Psikologi di NTB, pihaknya memiliki tugas dalam memberikan edukasi bagi masyarakat terkait betapa pentingnya menjaga kesehatan mental untuk mencegah perilaku bunuh diri. Program Pengmas ini merupakan salah satu solusi nyata FPsi UTS dalam mengamalkan keilmuan di bidang psikologi. Kegiatan ini diharapkan dapat
(Suara NTB/ist)
KESEHATAN MENTAL - Fakultas Psikologi UTS tengah memberikan materi peningkatan kesehatan mental untuk milenial. memberikan penguatan bagi para milenial dalam menghadapi masa-masa sulit yang pasti ada dalam kehidupan. “Kedepannya, kami berusaha dapat lebih banyak menjangkau masyarakat NTB khususnya masyarakat Sumbawa yang membutuhkan dukungan psikologis melalui Layanan Pojok Curhat dan Pusat Pengembangan Psikologi Terapan (P3T)
di Fpsi UTS,”terangnya. Para peserta dalam kegiatan ini difasilitasi agar dapat menguasai keterampilan dukungan psikologis awal. Terdapat 3 langkah utama dalam dukungan psikologis awal yakni mengenali masalah, mendengarkan dan berempati hingga mampu menghubungkan dengan profesional di bidang psikologi. (arn)
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Diduga Kendalikan Peredaran Narkotika, Lapas Dompu Asingkan Dua Warga Binaan Dompu (Suara NTB) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Dompu, terkejut mendengar informasi adanya pengendalian peredaran narkotika jenis sabu oleh warga binaannya. Sebagaimana dibeberkan Emi (40), terduga bandar yang ditangkap Satbrimobda NTB dengan barang bukti 100 gram sabu di Desa Sondosia Bima, Kamis (31/10). Atas pengakuan yang dikhawatirkan merusak citra Lapas tersebut, dua warga binaan langsung diasingkan.
M. Syaripuddin Hazri
Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Dompu, M. Syaripuddin Hazri, A.Md.IP, SH, menyampaikan, kedua orang yang telah diasingkan itu ialah Muliyadin, suami dari Emi yang
sudah mendapat vonis 5 tahun penjara karena kedapatan mengedarkan barang haram tersebut. Kemudian Beni Paulus, jaringan narkotika wilayah Batam dengan vonis 10 tahun yang kini disebutsebut Emi sebagai pengendali sabu di dalam area Lapas. Mereka diasingkan ke ru-
ang khusus untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan Emi. “Tadi malam kita sudah langsung periksa yang bersangkutan. Dari keterangan awalnya mereka sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan Emi diluar dan dengan jaringan mana,” ung-
kapnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/11). Ditegaskan, dari awal pihaknya sudah berkomitmen membuat area lapas zero narkotika. Apalagi menjadi pusat pengendali jaringan barang haram tersebut di luar. Hal itu berani dipastikan karena memang ruang gerak WBP dikontrol ekstra. Mulai dari pemeriksaan urine saat awal masuk, kepemilikan ponsel dan barang berbahaya hingga mengawasi komunikasi mereka dengan pihak luar yang terekam langsung server di pusat. Kalaupun ini diragukan,
lanjut M. Syaripuddin, pihaknya memberi ruang kepolisian untuk melakukan pengembangan sampai ke dalam area lapas. “Prinsipnya kami akan membantu, kami akan kooperatif pada teman-teman di luar atau penyidik yang ingin melakukan pengembangan. Karena kami juga tidak ada unsur mau melakukan pembiaran, komitmen kami mengubah orang-orang yang ada di dalam,” jelasnya. Mulyadin dan Beni Paulus ialah pengedar narkotika jenis sabu dengan jaringan yang berbeda. Mereka mulai
saling kenal setelah samasama menjalani masa tahanan di Mapolres. Namun, masalah Emi kemudian menjadi pengedar dengan jaringan yang diduga berasal dari Sumbawa tak diketahui kedua orang tersebut. Sehingga sangat disesalkan adanya dugaan bahwa pengendali barang haram itu justru dari Lapas Dompu. “Jangan langsung menyebut ada pengendalian dari Lapas. Belum tentu siapa tahu istrinya itu sudah punya jaringan lain tanpa melibatkan suami, kan bisa saja seperti itu,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
Januari-Oktober, 28 Korban Meninggal Laka Lantas
(Suara NTB/jun)
Dompu (Suara NTB) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dompu, mencatat 28 orang korban meninggal Laka Lantas dari Januari-Oktober 2019. Jumlah tersebut menurun jika dibanding sebelumnya dengan rekapan akhir melebihi 30 orang. Sementara untuk Luka Ringan (LR) ada 71 orang dan Luka Berat (LB) 19 orang dari total 64 kasus kecelakaan yang terjadi. Kanit Laka Satlantas Polres Dompu, Aiptu Hasanuddin kepada Suara NTB, Jumat (1/11) menyampaikan, masih ditemukannya korban meninggal akibat laka lantas ini karena faktor manusia dan kendaraan. Untuk manusia misalnya, kebanyakan mengendari kendaraan baik roda dua maupun empat diluar kendali serta tidak melengkapi diri dengan alat pengaman. Sementara faktor kendaraaan salah satunya yakni memodifikasi beberapa kelengkapan yang justru membahayakan keselamatan pengguna jalan. “Ada memang faktor lain seperti jalan dan cuaca, cuma lebih spesifik tahun ini karena faktor kesadaraan pengendara dan kendaraan, seperti misalnya merubah ukuran ban dan sebagainya,” kata dia. Dari total 64 kasus laka lantas yang ditangani itu, lanjut Hasanuddin, paling dominan dialami pengendara roda dua. Sementara roda empat hanya sebagian kecil namun jumlah korban lukanya cukup lumayan. Parahnya, insiden tersebut paling banyak ditemukan di luar kota, terutama daerah-daerah yang notabene infrastruktur jalannya sudah sangat baik, seperti di Kecamatan Pekat dan Kilo. “Untuk dalam kota ini sudah bisa kita tekan, cuma memang diluar ini yang sulit karena daerah lintas dan jalurnya sudah baik. Seperti misalnya di Kilo ini tumben kejadian,” jelasnya. Meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk taat berlalulitas, menurutnya, tidak cukup dengan mengintensifkan penindakan terhadap para pelanggar di lapangan. Tetapi sosialisasi khususnya ke satuan pendidikan dirasa jauh lebih efektif. Hal itu ditandai capaian sejauh ini yang sudah berhasil menekan angka kejadian maupun korban. “Dengan sosialisasi di sekolah itu saya berani mengambil kesipulan sangat efektif. Karena tahun ini kita bisa tekan jumlah kejadian,” pungkasnya. (jun)
H. Syafruddin Daftar ke Gerindra dan PAN Bima (Suara NTB) – Keseriusan eks Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin H.M. Noer M.Pd maju dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang tidaklah main-main. Hal itu ditunjukkannya dengan mengembalikan formulir ke Partai Gerindra, Jumat (1/11). Usai mengembalikan formulir, politisi NasDem ini langsung mendaftar dan mengambil formulir pendaftaran di di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Bima yang berada di Desa Panda Kecamatan Palibelo. Syafruddin menegaskan pengembalian formulir pendaftaran ke partai Gerindra tersebut sebagai sikap seriusnya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang. “Selain mengembalikan formulir ke Gerindra. Nanti saya langsung mendaftar dan mengambil formulir ke PAN,” katanya. Sebelum mendaftar ke Gerindra dan PAN, Ia mengaku sudah mendaftar dan mengembalikan formulir ke partai NasDem dan PDI Perjiangan beberapa waktu yang lalu. “Gerindra adalah partai ketiga saya daftar. Nanti keempat PAN. Saya berharap partai-partai ini bisa berjuang dengan saya dalam Pilkada 2020 nanti,” harapnya. Sementara Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bima, Drs. Syamsuddin mengatakan, eks Bupati Bima merupakan orang kedua yang telah mengembalikan formulir pendaftaran setelah sebelumnya petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE. “Dari sejumlah nama yang mengambil formulir baru dua orang yang mengembalikan. Yang pertama Ibu Dinda dan kedua H. Syafru,” katanya. Syamsuddin mengaku, H. Syafru mengembalikan formulir tersebut sebagai bentuk keseriusannya maju dalam Pilkada 2020. Sikap tersebut juga menjadi pertimbangan Gerindra dalam merekom nama Cabup dan Cawabup yang diusung. “Lagipula H. Syafru memiliki rekam jejak yang baik. Selain eks Bupati Bima, juga perna anggota DPRD dan Wakil Bupati Bima,” katanya. Sementara Ketua DPC PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE mengatakan H. Syafruddin yang merupakan eks Bupati Bima merupakan orang pertama yangtg mendaftar di PAN. “Sejak dibuka hari ini, beliua (H. Syafru) yang pertama mendaftar,” katanya. Aminurlah menegaskan siapapun berhak untuk mendaftar. Ia memastikan PAN tidak akan membatasi ataupun memprioritaskan figur atau nama tertentu untuk diusung dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang. “Proses ini kita jalankan sesuai aturan dan mekanisme partai,” pungkasnya. (uki)
ASN, Ulama dan Warga Kota Bima Gelar Salat Minta Hujan Kota Bima (Suara NTB) Ratusan warga yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), MUI dan warga di Kota Bima, menggelar salat minta hujan (Istisqa), di halaman kantor Walikota Bima, Jumat (1/11) pagi. Kegiatan itu diikuti juga Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), sejumlah Ormas Islam dan Pelajar se-Kota Bima. Shalart istisqa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kota Bima, H. Abidin H. Idris dan diikuti ratusan orang. Usai itu kemudian dilanjutkan dengan kutbah yang disampaikan Ustad Adnin. Pada kesempatan itu, Adnin menyampaikan nikmat Allah sudah banyak diberikan, namun kebanyakan tidak merasakan karena didalamnya mungkin akan diuji. Tuhan menguji hambanya ada yang baik dan buruk. “Ujian yang diberikan tinggal kita maknai secara bijak. Tetap prasangka
baik kepada Allah,” katanya. Menurutnya, ada banyak penyakit yang timbul ditengah masyarakan saat ini. Seperti mendzolimi orang lain, menfitnah hingga saling mengibah antara satu dengan yang lainnya. “Hal-hal seperti inilah termasuk faktor yang menyebabkan tidak turunnya hujan,” katanya. Untuk itu, Adnin mengajak jamaah salat Istisqa, untuk terus berdo’a dan bersabar agar selalu dilindungi dalam kehidupan. Baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. “Selalu mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan tulus dan ikhlas,” ajaknya. Sementara Kabag Kesra Kota Bima, H. Ahmad S.Ag, M.,M mengatakan salat meminta hujan terseut untuk menyikapi terjadinya kekeringan dan kemarau panjang, khusus di wilayah Kota Bima. “Kita harapkan dengan usaha ini Kota Bima bisa diturunkan hujan,” harapnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
MINTA HUJAN - Salat minta hujan yang digelar di kantor Walikota Bima, Jumat (1/11).
PDAM Imbau Pelanggan Tak Khawatir Soal Pasokan Air Dompu (Suara NTB) PDAM Kabupaten Dompu mendapat bantuan pembangunan sumur galeri pengganti bendungan pengalih air baku untuk kebutuhan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparang. Sumur galeri dalam tahap pengerjaan dan diyakini rampung November 2019. Tersedianya sumur galeri membuat pasokan air baku PDAM akan tetap tersedia dan tidak lagi dihantui jebolnya bendungan penangkap air baku. Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/ 11) mengaku sudah meminta bantuan ke BWS NTB agar bisa menyiapkan bak (sumur) galeri yang berfungsi sebagai bak penangkap air untuk dialirkan ke bak pengolah air baku PDAM di Selaparang. Sumur galeri ini dalam tahap pengerjaan di sekitar bendungan penangkap air yang jebol beberapa tahun lalu. “Sekarang lagi dikerjakan dengan upaya tidak menghentikan air (ke bak pengolahan),” kata Agus. Pengerjaan sumur galeri ini, kata Agus, tidak akan berlangsung lama. Karena hanya
Agus Supendi pengecoran bak segi empat dan segi lima. “Insyaallah aman dari hanyut. Ya tinggal kesigapan kita membersihkan setiap habis banjir. Itu saja,” kata Agus. Sekitar satu kilometer di atas posisi sumur galeri, kata Agus, juga direncanakan akan dibangun bendungan pengambilan air baku untuk disuplai di IPA Brimob pada 2020 mendatang. Pembangunan bendungan air baku, perpipaan dari sumber air baku hingga IPA di bukit sebelah timur Mako Brimob Dompu akan dibangun BWS. Sementara untuk bak pengolahan (IPA) hingga perpi-
paan penyaluran dikerjakan Balai Wilayah Pemukiman dan Sarana Wilayah NTB. “Sedianya 2020 (Dikerjakan). Kita lihat saja,” ungkapnya. Untuk persyaratan rencana pembangunan pengolahan IPA Brimob ini sudah dilengkapi dan tinggal pengerjaan. Termasuk penyiapan lahan untuk lokasi IPA, sudah dibebaskan pemerintah. IPA ini direncanakan dengan kapasitas 60 liter per detik, sehingga menjadi 100 liter per detik dengan ditambah IPA Selaparang yang memiliki kapasitas 40 liter per detik. IPA Brimob ini akan menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk untuk mengatasi pelanggan yang selama ini kesulitan air karena berada di ketinggian seperti di sekitar terminal Ginte, sekitar daerah Montabaru dan daerah lainnya. Saat ini, PDAM Dompu baru memiliki pelanggan sekitar 4 ribu yang dilayani dari IPA Selaparang. Sementara potensi untuk menjadi pelanggan PDAM masih cukup besar dan selama ini belum bisa dilayani karena potensi air serta keterjangkauan air PDAM yang terbatas. (ula)
(Suara NTB/Uki)
POSE BERSAMA - Ketua DPC PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah berpose dengan pengurusnya di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Bima yang berada di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Jumat (1/11).
PAN Tak Prioritaskan Kader Internal Bima (Suara NTB) – DPC PAN Kabupaten Bima resmi membuka penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang akan diusung dalam Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang. Ketua DPC PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah mengaku, pihaknya membuka penjaringan bakal Cabup dan Cawabup Bima dari Tanggal 1 sampai dengan 15 November 2019 mendatang. “Penjaringan bakal Cabup dan Cawabup kita buka resmi hari ini sampai 14 hari kedepan,” katanya didampingi pengurus di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Bima yang berada di Desa Panda Kecamatan Palibelo, Jumat (1/11). Ia mengaku, dalam penjaringan tersebut tidak batasan atau
memprioritaskan kader sendiri (internal). Kata dia, siapa saja boleh mendaftar, seperti dari kalangan politisi, professional, akademisi, dan birokrat. “Tidak ada batasan ataupun memprioritaskan kader internal. Semua bisa mendaftar sepanjang serius,” katanya. Menurutnya figur atau nama yang terjaring tersebut nantinya akan disurvei oleh DPP PAN. Seperti survei jejak rekam hingga keseriusannya membangun Kabupaten Bima kedepan. “Hasil survey ini akan menjadi salahsatu penentu PAN dalam mengusung bakal Cabup dan Cawabup Bima yang dijaring,” katanya. Amiurlah menjelaskan sudah ada beberapa figur yang berkomunikasi, yang berencana mendaftar dan mengambil
formulir. Salahsatunya adalah petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) SE. “IDP sudah lakukan komunikasi lisan, katanya akan mendaftar juga, tapi belum tahu jadwalnya. Nanti juga saya sendiri akan mengambil formulir pendaftaran,” katanya. Apakah PAN akan tetap melanjutkan tradisi untuk mengusung kader sendiri seperti Pilkada sebelumnya atau mengusung nama lain? Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima menegaskan, tidak ingin terburu-buru mengambil sikap, karena politik dinamis. “PAN sampai saat ini belum bersikap mengusung siapapun, termasuk berkoalisi dengan partai lain. soal ini biarkan waktu yang menjawabnya,” pungkasnya. (uki)
Benih Jagung Bantuan Pemerintah Dikeluhkan Sejak 2016 Bima (Suara NTB) – Kasus dugaan benih jagung palsu tahun 2017 yang saat ini tengah diselidiki oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), ternyata sudah bermasalah dan dikeluhkan oleh petani di Kabupaten Bima sejak tahun 2016 lalu. Dalam catatan Suara NTB, pengadaan benih jagung jenis Bima URI 20 bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pernah dikeluhkan petani di Desa Bajo Kecamatan Soromandi tahun 2016 lalu karena kondisi benihnya rusak, berjamur dan tidak layak ditanam. Anggota Kelompok Tani (Poktan) di Desa setempat mendapatkan bantuan benih masingmasing sebanyak 15 kilogram. Selain di Soromandi, benih jagung itu juga disalurkan di Kecamatan Woha dan Palibelo. Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Mansyur, SP (Suara NTB/dok) saat itu, Benih jagung Bima URI 20 yang saat ini juga diusut Kejagung. mengakui benih jagung bantuan dari Pemprov NTB kondisinya rusak dan tidak berkualitas. Menurut dia, persoalan tersebut diketahui oleh pihaknya berdasarkan laporan dari Intel Kodim 1608 Bima. Laporan temuan itu ditindaklanjuti cepat dan langsung berkoordinasi dengan Pemprov NTB. Usai melaporkan, Pemprov NTB meresponnya, meminta agar benih jagung ditarik dan tidak dibagikan kepada petani. Kalaupun sudah dibagikan akan diganti dengan benih yang berkualitas. Tidak sampai disitu, Disperbun setempat juga melakukan investigasi. Mencari tahu pemasok benih jagung hingga sempat berkunjung ke wilayah Jawa Timur, tempat produksi benih jagung. Berdasarkan hasil tersebut, penyebab benih jagung rusak dan berjamur lantaran ada dugaan kesalahan dan kejanggalan proses pengolahan calon benih jagung jenis varietas Bima URI 20 dan URI 15 Sayang oleh pihak perusahaan. Kejanggalan dan kesalahan yang dimaksud, seperti proses penjemuran yang dilakukan di lantai dengan kadar air yang masih 17 persen. Kemudian masuk pengeringan untuk menurunkan kadar air sampai 10-11 persen. Selain itu, label yang digunakan diduga palsu dan nomor LOTnya tidak sesuai spek. Belum lagi prosesnya pengolahan dilakukan sembarangan sehingga menyebabkan benih jagung mudah rusak dan berjamur. Benih jagung yang disalurkan ke Kabupaten Bima pada tahun 2017 sebanyak 40 ton. Benih ini merupakan bantuan Pemerintah Pusat lewat TP Provinsi NTB. Proses tender, PPK hingga KPA ditangani oleh Pemprov. Sementara Dinas di daerah hanya mendistribusikan dan mengawasi penyaluran sesuai Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan. Menanggapi kasus benih jagung palsu 2017 yang diselidiki Kejagung, Kepala Disperbun Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya enggan memberikan komentar. Karena saat itu belum menjabat sebagai Kadis. “Soal ini no komen saya, karena belum menjabat sebagai Kadis,” katanya, Jumat (1/11). (uki)
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
Butuh Perhatian Pemprov ANGGOTA DPRD Provinsi NTB dari dapil V (SumbawaKSB), H. Asaad Abdullah, mendorong Pemprov NTB untuk mengambil alih status sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sumbawa untuk menjadi jalan Provinsi. Menurutnya, peningkatan status jalan kabupaten menjadi provinsi itu mendesak untuk dilakukan, sebagai upaya pengembangan kawasan perekonomian dan investasi di Kabupaten Sumbawa bergerak lebih cepat. “Jalan-jalan yang kita dorong ini posisinya sangat strategis dan dapat membantu mengurangi beban anggaran kabupaten. Saya tahu betul, (Suara NTB/ndi) karena kalau kabupaten H. Asaat Abdullah menganggarkan tidak akan sanggup, makanya harapan kita jalan di Kabupaten Sumbawa bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi,” ujarnya. Politisi partai Nasdem itu lanjut menjelaskan, dengan peningkatan status jalan itu juga untuk membuka akses perekonomian bagi warga sekitar. Disebutkannya jalan yang perlu ditingkatkan statusnya kata Asaad, yakni jalan Batu Dulang - Tepal yang berada di Kecamatan Batu Lante. Selanjutnya, jalan mulai dari Boak hingga Lunyuk sepanjang 93 km. “Jalan Batu Dulang-Tepal sangat strategis untuk dikembangkan, karena daerahnya merupakan tempat pengembangan kopi. Begitu juga jalan Boak hingga Lunyuk. Jalan-jalan ini kondisinya tidak bagus karena menghubungkan beberapa kecamatan dan jalan provinsi. Sehingga kalau statusnya beralih akan memacu perekonomian warga,” ungkapnya. Lebih lanjut dikatakan Sekretaris Komisi IV yang membidangi urusan infrastruktur itu, meski Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak 2020-2022 sebesar Rp750 miliar. Menurutnya jumlah tersebut masih terlalu kecil, karena alokasi anggaran tersebut tidak terkonsentrasi di satu kabupaten saja, melainkan di seluruh kabupaten. Sehingga anggaran dengan panjang jalannya tidak sebanding. “Memang alokasi anggaran itu untuk peningkatan jalan provinsi, tidak masuk jalan kabupaten. Tapi kalau jalan kabupaten dialihkan ke provinsi bisa dapat membantu, karena keterbatasan anggaran kalau di kabupaten,” jelasnya saat ditemui di ruang Fraksi Nasdem. Untuk dapat mendorong alih status jalan kabupaten tersebut, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk bersurat ke Pemprov NTB permohonan dilakukan kajian fungsi jalan, apakah layak atau tidak layak. (ndi)
PKB dan PPP Upayakan Koalisi di Tujuh Daerah Mataram (Suara NTB) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti bersaudara kandung. Sama-sama lahir dari rahim organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan sampai saat ini, warga nahdiyin tercatat masih menjadi basis massa utama kedua partai tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika kedua partai ini pun mewacanakan akan mengupayakan mengikat diri dalam satu gerbong kolisi untuk menghadapi Pilkada serentak ditujuh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2020 mendatang. Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang ditemui di DPRD NTB tidak menampik bahwa koalisi kedua partai sangat terbuka dan memungkinkan terbangun dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 mendatang. Karena kedua partai tersebut memiliki kultur yang sama. “Dengan melihat latar belakang yang sama, PKB dengan PPP sangat terbuka peluangnya untuk koalisi di tujuh daerah dalam menghadapi Pilkada 2020,” ujar Hadrian. Menurut Hadrian, jika koalisi PKB dan PPP ini dapat dirajut, maka di sejumlah daerah koalisi kedua partai bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar dalam Pilkada serentak 2020. Ia menyebutkan misalnya di Kabupaten Lombok Tengah, koalisi kedua partai saja sudah bisa mengusung calon sendiri, bahkan melampui ambang batas minimal syarat jumlah kursi di DPRD. “Koalisi PKB dan PPP sangat-sangat memungkinkan terbangun. Di Loteng misalnya, PKB punya enam kursi, dan PPP juga enam kursi, kan sudah 12 kursi. Apalagi tambah Golkar, sangat dimungkinkan, bahkan sungguh jadi kekuatan yang luar biasa untuk hadapi Pilkada,” katanya. Sementara itu, di tempat yang sama, Sekretaris DPW PKB NTB, Mohammad Akri mengatakan bahwa untuk koalisi di Lombok Tengah, PKB dan PPP sudah nyaris klop. Karena dengan koalisi kedua partai saja, sudah bisa mengusung calon sendiri. “Dengan kursi kedua partai itu sudah lebih dari 20 persen,” katanya. Senada dengan Hadrian, koalisi PKB dan PPP juga berpotensi terbangun di semua daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Karena komunikasi politik kedua partai cenderung lebih mudah terbangun. (ndi)
Respons Wabup Soal TMMD Ke-106 Kodim 1620/Loteng Praya (Suara NTB) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 106 tahun 2019 Kodim 1620/Loteng sudah resmi berakhir, ditandai dengan penutupan oleh Komandan Lanal Mataram Kolonel Laup (P) Dados Raino di Lapangan Jelojok Kopang Lombok Tengah. Usai penutupan, Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri memberikan apresiasi kepada Satgas TMMD yang telah melaksanakan tugas sebulan penuh dengan aman, lancar dan sukses. Menurutnya, TMMD merupakan bagian dari sinergitas antara Pemda Loteng dengan TNI dengan menunjukan nilainilai gotong royong di tingkat desa tidak boleh punah dan hilang. “Sinergitas ini terus akan dilanjutkan termasuk penganggaran ke depan,” ujarnya. Akses-akses sasaran fisik yang dihajatkan sudah dipelajari sebelumnya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, pertanian dan pendidikan. Wabup juga menekankan bagi desa-desa yang belum memiliki sasaran fisik harus segera terindentifikasi. Sehingga pada tahun 2020 bisa dianggarkan lebih besar karena multi efeknya luar biasa terhadap pembangunan. Sebelumnya, Komandan Kodim 1620/Loteng Letnan Kolonel Czi Prastiwanto, SE. M.I.Pol., selaku Dansatgas TMMD ke 106 Lombok Tengah menyampaikan, berakhirnya TMMD ini bukan berarti selesai kegiatannya, namun diharapkan pihak Pemda menindaklanjuti khsusunya pembukaan jalan menjadi jalan yang diperkeras atau di aspal untuk jalan pertanian sehinga berkalanjutan dan menjadi lebih bagus. (r/*)
(Suara NTB/penrem)
Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri
POLHUKAM
Halaman 8
PDIP NTB Serahkan Nama-nama Balon ke DPP Mataram (Suara NTB) – DPD PDI-P Provinsi NTB telah menyerahkan ke DPP semua nama figur yang sudah mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 di NTB, untuk diproses lebih lanjut sampai diputuskan arah dukungan. “Ya, tujuh DPC sudah menyelesaikan tugasnya membuka pendaftaran serta penjaringan, dan hasilnya sudah kita sampaikan ke DPP, dan akan diproses selanjutnya oleh DPP, karena DPP lah yang akan menentukan,” ujar Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu
Budi Suryata kepada Suara NTB, Jumat (1/11) kemarin. Lebih lanjut disampaikan Budi, tahapan selanjutnya yakni DPP akan melakukan pengujian terhadap elektabilitas para kandidat tersebut melalui mekanisme survei. Dari hasil survei itulah nantin-
ya akan jadi bahan pertimbangan DPP untuk mengambil keputusan apakah figurfigur tersebut memenuhi kreteria kelayakan untuk diusung apa tidak. “Akan diuji melalui proses survei, nanti kelihatan di sana siapa yang akan layak diusung.
Selain itu DPP juga tetu akan menyerap informasi dari kader yang ada di daerah, karena mereka yang lebih tahu tentang figurfigur tersebut, juga akan jadi bahan pertimbangan,” katanya. Ditegaskan Budi, bahwa semua kandidat yang mendaftar di PDI-P memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk diusung. Karena PDI-P tidak akan membedakan baik kader maupun non kader. Penentuan arah dukungan PDI-P akan diputuskan berdasarkan pijakan kalkula-
si politik yang rasional. Terakhir disampaikan mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa itu, mengatakan bahwa pada dasarnya proses penjaringan bakal calon masih terbuka sampai dengan penutupan masa pendaftaran calon di KPU nantinya. Sehingga jika diantara para pendaftar tersebut tidak ada yang memenuhi syarat, maka DPP masih bisa melakukan penjaringan calon lagi. “Intinya ini masih terus berproses, sampai ditutupnya pendaftaran di KPU,” pungkasnya. (ndi)
Danlanal Mataram Tutup TMMD Ke-106 Kodim Loteng
(Suara NTB/why)
PROYEK PASAR ACC - Sejumlah tukang mengerjakan bagian proyek pembangunan Pasar ACC, Ampenan, Mataram, Jumat (1/11). TP4D Kejari Mataram mendapati proyek itu kekurangan pekerjaan sebesar 40 persen.
Deviasi Minus 40 Persen
TP4D Kejari Mataram Tegur Kontraktor Pasar ACC Mataram (Suara NTB) – Progres proyek pasar ACC Ampenan Mataram tersendat. Proyek senilai Rp1,148 miliar itu deviasi minus 40 persen. Kontraktor pelaksana punya dua minggu untuk mengejar kekurangan pekerjaan. Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman menjelaskan bahwa tim TP4D sudah menggelar Show Cause Meeting (SCM) pertama pada awal pekan ini. Turut hadir pejabat Dinas Perdagangan Kota Mataram dan kontraktor pelaksana. “Kita berikan waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang minus tersebut. Kalau tidak bisa kurangi, kita akan SCM 2,”
ujarnya dikonfirmasi Jumat (1/11) kemarin. Dia mengatakan, kekurangan pekerjaan itu menurut kontraktor bukannya tanpa alasan. Kontraktor berdalih kurang tenaga tukang dan material bangunan. Pantauan Suara NTB kemarin, para pekerja tengah mengerjakan sejumlah titik pekerjaan. Rangka baja belum lengkap berdiri. Meski demikian pekerjaan pondasi sudah tampak meski belum selesai. “Alasannya klasik. Yang jelas nanti kalau sampai SCM 3 dan masih tidak ada perubahan kita rekomendasi putus kontrak,” tegas Agus. Kontrak proyek itu berakhir pada 11 Desember mendatang. Selain mengejar
Pilkada Mataram
Berkarya Bangun Komunikasi Politik dengan Sejumlah Figur Mataram (Suara NTB) – Menjelang Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang, semua parpol yang memiliki kursi di parlemen mulai melakukan persiapan. Salah satunya adalah Partai Berkarya yang memiliki satu kursi di DPRD Kota Mataram. Terkait persiapan menghadapi Pilkada Kota Mataram, Ketua DPD Partai Berkarya Kota Mataram I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., mengaku pihaknya sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah bakal calon. ‘’Cuma nama masih kita rahasiakan,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (1/11). Agung mengungkapkan, setelah bertemu dengan ketua umum, pengurus Berkarya yang ada di Kota Mataram, diminta melakukan survei elektabilitas bakal calon. ‘’Jadi kita realistis dalam posisi mendukung,’’ ucapnya. Meski hanya punya satu kursi di parlemen, bukan mustahil ini akan menjadi penentu kemenangan calon. ‘’Kalau di kota kita sudah siap enam DPC dan 50 PAC,’’ sebut anggota DPRD Kota Mataram ini. Hasil survei nantinya, akan menjadi salah satu penentu arah dukungan partai besutan Tomi Suharto ini. ‘’Setelah itu, baru kita akan gunakan garis partai untuk perjuangkan,’’ imbuhnya. Adapun figur yang akan didukung Berkarya di Pilkada Kota Mataram adalah figur yang punya visi misi yang riil ke depannya. ‘’Tidak hanya sebatas teori. Karena kota ini sudah lelah. Kota ini sudah lama menginginkan adanya terobosan. Jadi siapapun calonnya, harus punya visi misi yang kuat, jelas dan kami akan perjuangkan konsep gagasan tata kota ke depan,’’
(Suara NTB/ist)
I Gusti Nyoman Agung Sugantha demikian sarjana arsitektur ini. Saat ini, lanjut Agung, pihaknya sedang merancang survei yang juga bakal melibatkan PAC yang ada di tiap kelurahan. ‘’Nanti ada tim yang turun ke bawah. Bertanya kepada masyarakat berapa calon yang akan didukung. Beberapa waktu yang lalu LSI juga sudah melakukan survei dan masih pada posisi petahana yang kuat,’’ terangnya. Kendati demikian, Berkarya belum melakukan komunikasi dengan petahana. Figur yang akan disurvei, selain nama-nama yang muncul ke permukaan, Berkarya juga akan menyiapkan kotak kosong untuk calon alternatif. ‘’Saya rasa masyarakat kota cerdas. Mereka punya orangorang yang dianggap lebih pasti. Bukan hanya kuat secara nama atau figur tapi juga konsep gagasannya,’’ tambahnya. Agung memberi gambaran bahwa Berkarya akan mulai melakukan survei di penghujung tahun 2019 ini. (fit)
kekurangan pekerjaan, kontraktor juga harus mulai mengerjakan tahapan pembangunan lain. “Proyek itu baru dibayar 30 persen. Itu uang muka. Kita rekomendasi ke PPK tidak ada pembayaran tambahan dulu. Pekerjaannya kan masih kurang. Bagaimana mau dibayar termin,” terangnya. Proyek pembangunan pasar ACC dianggarkan melalui APBD Kota Mataram tahun 2019 melalui Dinas Perdagangan. Paket pekerjaan awalnya ditender dengan pagu anggaran sebesar Rp1,463 miliar. Sebanyak 33 kontraktor berebut proyek dengan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp1,461 miliar tersebut. Tender dimenangi CV Nisa & Amira yang menawar dengan harga Rp1,148 miliar. Proyek diawasi konsultan pengawas CV Gantara Consultans. (why)
Praya (Suara NTB) Selama satu bulan penuh, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 106 tahun 2019 Kodim 1620/ Loteng berjalan lancar dan sukses. Komandan Lanal Mataram Kolonel Laut (P) Dados Raino menutup kegiatan tersebut, Jumat (1/11) di lapangan Jelojok Kopang. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., dalam amanatnya yang dibacakan Danlanal Mataram menyampaikan, kegiatan TMMD dilaksanakan secara rutin tiga kali setiap tahun. “Ini merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta seluruh komponen bangsa lainnya,” kata Danlanal. Berbagai sasaran baik fisik dan non fisik telah selesai dilaksanakan. Dirincinya, untuk sasaran fisik berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana yang benarbenar dibutuhkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Sedangkan untuk kegiatan non fisik diarahkan dalam rangka mendorong tumbuh-
nya inovasi dan kreativitas masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam membangun daerah menuju kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera dan mandiri,” terangnya. Dengan berakhirnya pelaksanaan TMMD Ke-106, selaku Penanggung Jawab Keberhasilan Operasional (PKO) TMMD Kodam IX/Udayana, sambung Pangdam IX/Udayana, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, Pemda dan semua pihak yang terkait. “Juga peran serta seluruh masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan dengan semangat gotong royong, saling membantu secara berkesinambungan sehingga TMMD dapat berjalan dengan tertib, lancar dan dapat selesai tepat waktu sesuai harapan kita bersama,” ujarnya memberi apresiasi khusus kepada masyarakat. Setelah upacara penutupan TMMD ke 106, Danlanal Mataram bersama Kasrem 162/WB dan Forkopimda Loteng melaksanakan peninjauan hasil TMMD di Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang. (r/*)
(Suara NTB/penrem)
PENUTUPAN - Suasana penutupan kegiatan TMMD ke 106 Lombok Tengah.
SUARA NTB
Sabtu, 2 November 2019
Halaman 9
UNICEF Bantu Krisis Air Bersih Sembalun Selong (Suara NTB) Sembalun masuk dalam daftar 8 kecamatan di Lombok Timur (Lotim) yang mengalami musibah krisis air bersih. Terparah adalah Desa Sajang dan Bilokpetung. Lainya juga terkena, seperti Sembalun Lawang dan Timba Gading. Terhadap desa-desa ini, sudah dipersiapkan penanganan air bersih dengan bantuan UNICEF. Camat sembalun, Zaidar Rohman kepada Suara NTB, Jumat (1/11) mengutarakan saat ini sedang dalam proses pembangunan sambungan pipa air ke desa-desa tersebut. Lamanya proses pembangunan karena jarak yang sangat jauh dari permukiman. Yakni harus melewati bukit dan lembah. Khusus Sajang diakui memang pernah juga dibangunkan sambungan air dari pegunungan. Akan tetapi rusak akibat gempa beberapa waktu lalu sehingga saat ini warga Sajang ada yang membeli air dan menunggu bantuan dari pemerintah. “Sekarang terlihat kekurangan air memang Sajang,” imbuhnya. Seperti Bilokpetung, pipa
disambung dari mata air yang berjarak sekitar 18 km dari perkampungan. Sedangkan desa-desa lain sudah coba dilakukan dengan membangunkan sumur bor dan lainnya. Ada juga yang coba disambungkan pipa air dari perkampungan yang dekat sumber airnya. Mengenai sumur bor tidak sembarangan juga penempatan pembangunannya. Akan coba dicari titik yang banyak sumber airnya. “Kan tidak semua tidik ada sumber airnya,” ucap Zaidar. Upaya menyambungkan pipa dari sumber-sumber air tetap dilakukan. Sumber air yang disambung ini dipastikan debit airnya cukup besar dan bisa untuk memenuhi kebutuhkan tujuh dusun dari delapan dusun di Bilokpetung. Karena satu dusun ini sudah ada penanganan. Hadirnya UNICEF sangat membantu untuk meringankan beban pemerintah daerah untuk membangun jaringan air bersih. Sebegai komitmen pemerintah daerah, turut memberikan sharing anggaran. Termasuk pemerintah desa seh-
ingga proyek bantuan pipa air bersih ini bisa langsung masuk ke rumah-rumah penduduk. Proyek bersama UNICEF ini ditarget rampung akhir tahun 2019 ini. Keterlibatan desa di dalam proyek pengadaan jaringan air bersih ini karena dilaksanakan secara kemitraan. “Penganggarannya tidak saja UNICEF, tapi juga APBD dan ADD,” ucapnya. Harapannya ke depan setelah fasilitas terbangun, masyarakat Sembalun tidak lagi mengalami musibah krisis air bersih. Diakui saat musim kema-
rau ini, tidak saja masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Sejum-
lah hotel di Sembalun pun turut merasakan dampak musim kering ini. (rus)
HILANG
DIJUAL TANAH
HLG STNK R2 HONDA DR.351 AP NOKA/NOSIN :MRHGD85708708P841076/ L15A26802486 AN.ENNIE MULJANI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008
HLG STNK R2 YAMAHA DR3606 CS NOKA/NOSIN : MH3SG3120GK219783/ G3E4E-0320535 AN.MADE SUTANAYA HLG D’SKTR CAKRANEGARA
D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910
HLG STNK R2 HONDA DR.3430 BR NOKA/NOSIN : MH1JF311XAK205692/JF31E0204802 AN.ADI RAHMAD HLG D’SKTR JL.TLOGOMAS KEC.LOWOKWARU KOTA MALANG
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
HLG BPKB R4 SUZUKI DR.693 FZ NOKA/NOSIN :MHDESB416TJ308288/G16B1D308288 AN.BAMBANG INDRATNO HLG D’SKTR JL.JENDRAL SUDIRMAN KOTA MATARAM
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 2 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 2 November 2019
SMAN 8 Mataram Kembangkan Kantin Sehat Mataram (Suara NTB) SMAN 8 Mataram mengembangkan kantin sehat sejak beberapa waktu terakhir ini. Cara itu dilakukan untuk mendukung program Zero Waste. Diharapkan dengan adanya kantin sehat tersebut, siswa bisa meningkatkan kepedulian siswa akan pola hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., M.Pd., dihubungi kemarin mengatakan, berbagai program kantin sehat SMAN 8 Mataram telah disusun, antara lain meminimalisir penggunaan sampah plastik dan memilah sampah plastik dan non plastik. Selain itu melakukan sosialisasi edukasi berjalan tentang zero waste di jam istirahat pertama. “Kami juga mengajak siswa untuk membawa tumbler minuman dari rumah dan memberikan gratis minuman di istirahat ke dua sebagai reward atau hadiah. Kami juga memberikan inovasi produk yang sehat dan lezat sehingga siswa memiliki banyak pilihan,” jelas Suprapti. Selain itu, Suprapti juga menyampaikan pihaknya membuat program yang membuat siswa tertarik pada kantin sehat, termasuk menerapkan zero waste. Pihaknya mengganti kertas nasi dengan menggunakan piring dan sendok. Kemudian mengganti gelas plastik dengan dengan gelas berbahan kaca dan melamin. “Kami juga memfasilitasi kursi dan meja yang bersih. Juga melakukan pemilihan duta kebersihan tingkat siswa SMA/sederajat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram,” katanya. Suprapti berharap melalui program-program tersebut penggunaan sampah plastik diminimalisir. Peningkatan siswa yang membawa tumbler atau botol minuman bisa terus meningkat. Kepedulian siswa terhadap pola hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan ikut tumbuh dan dapat ditularkan pada lingkungan rumah masing-masing. “Gaya hidup sehat dan makan di tempat bersih menggunakan piring dan gelas kaca mulai menjadi pilihan para siswa. Kami berharap juga siswa bersemangat untuk menjadikan SMAN 8 Mataram sekolah yang menerapkan zero waste,” pungkas Suprapti. (ron)
Perekrutan Guru Sebaiknya Berdasarkan Analisis Kebutuhan Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah mengatakan, secara umum kuantitas guru di NTB relatif cukup. Namun secara kualifikasi yang masih kurang. Oleh karena itu dalam perekrutannya baik pada proses CPNS atau Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS, sebaiknya betul-betul menganalisis kebutuhan sebenarnya. “Kalau hanya menambah dari sisi jumlah tidak sulit, tapi sekarang kita lihat guru apa yang diperlukan, dan kualifikasi apa yang jadi pertimbangan. Yang dibutuhkan (kualifikasi) apa sih sebenarnya, harus cukup dari segi kualifikasi dan cukup secara kompetensi,” kata Rumindah. Pembenahan guru menjadi tantangan pemerintah dalam memajukan pendidikan. Guru memiliki peranan pertama dan utama dalam proses pendidikan menuju proses yang bermutu. Menurutnya, pendidikan mengarah pada mutu. Pendidikan sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. “Untuk bisa memperoleh pendidikan bermutu, harus prosesnya bermutu, yang memegang peranan pertama dan utama adalah guru. Yang pertama dan utama adalah guru, guru itu benahi, lengkapi secara jumlah, kuantitas dan kompetensi, dalam arti sesuai kebutuhan, awasi, bina dan bimbing,” sarannya. Oleh karena itu yang perlu menjadi perhatian pertama adalah guru. Rumindah mengatakan guru harus memiliki kompetensi yang cukup lengkap. Guru juga dari sisi jumlah harus cukup, dan dari kompetensi juga cukup. Saat ini NTB masih kekurangan guru. “Kompetensi moral berupa tanggung jawab harus bagus, kompetensi sosial, guru harus punya jiwa membangun membentuk. Guru juga harus memiliki kompetensi pribadi, dia harus punya tanggungjawab, semua itu harus simultan,” ujar Rumindah. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka kompetensi teknis guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Rumindah menyampaikan, setelah guru dibenahi, barulah membenahi standar nasional pendidikan lainnya, seperti melengkapi sarana, kemudian mengembangkan kurikulum, dan pengembangan lainnya. “Proses pendidikan harus benar. Jangan hanya menyalahkan masukan atau input siswa, tapi harus memperhatikan proses pendidikan di sekolah juga. Seluruh komponen juga dilibatkan,” katanya. (ron)
Basis Data NTB Perlu Uji Konsekuensi Mataram (Suara NTB) Masih adanya sengketa informasi yang terjadi di NTB menjadi atensi bagi Pemprov NTB yang tengah menginisiasi basis data terpadu melalui NTB Satu Data. Hal tersebut terutama menjadi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dinilai masih belum menjalankan prosedur uji konsekuensi data. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH, menerangkan bahwa uji konsekuensi data sampai saat ini memeng belum dilakukan oleh sebagian besar PPID di NTB. Akibatnya seringkali informasi yang dibutuhkan masyarakat menjadi sengketa karena tidak dibarengi alasan penolakan pemberian data yang jelas. “PPID (di NTB) masih berjalan
Dari Hal. 1 Karena ruas jalan dari Pelabuhan Lembar - Kota Mataram - Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok merupakan jaringan jalan nasional. Maka, kata Syahdan, sebaiknya feasibility study (FS) dilakukan Kementerian PUPR. Pasalnya, jika Pemprov yang akan melakukan FS, pihaknya khawatir Kementerian PUPR tidak akan setuju dengan hasil FS yang akan dilakukan. Syahdan mengungkapkan, Bappeda NTB telah melakukan studi kaitan dengan kelayakan jalan nasional dari Lembar - Kayangan tersebut. Hasilnya, pada sejumlah titik sudah sangat padat. Bahkan, kata Syahdan, jalan yang menjadi jalur logistik nasional mulai dari Aceh sampai NTT. Jalur logistik yang berada di Pulau Lombok sudah terjadi bottlenecking. “Sekarang bottlenecking kita dari Aceh sampai NTT ada di Pulau Lombok. Mulai dari Pelabuhan Lembar sampai Labuhan Lombok. Kalau di Sumbawa sudah lancar. Walaupun lebar jalannya 2-7-2 tetap lancar,” katanya. Syahdan mengungkapkan, dirinya bersama Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM ketika baru saja dilantik langsung berkunjungkeKementerianPUPR menanyakan tindaklanjut soal rencana FS by pass Lembar - Kayangan atau Permata Lombok. Pihaknya bertemu langsung dengan Direktur Pembangunan Jaringan Jalan Kementerian PUPR. Setelah dicek, FS by pass Lembar - Kayangan tidak masuk dalam perencanaan Kementerian PUPR. Alasannya, pusat menilai jalan tersebut belum layak. Untuk itu, kata Syahdan, Pemprov NTB melalui gubernur akan bersurat ke Menteri PUPR. Dalam surat tersebut nantinya juga akan dilampirkan hasil studi yang telah dilakukan Bappeda. Apakah bisa proyek Permata Lombok ditangani lewat program Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang sudah mulai berjalan di Pulau Lombok? Syahdan mengatakan hal itu tergantung pemerintah pusat.
Dari Rp6 triliun anggaran untuk program ITDP, kata Syahdan, saat ini baru digunakan sebesar Rp1,8 triliun untuk membangun by pass LIA - KEK Mandalika. Namun, ia mengatakan proyek jalan Permata Lombok biayanya hampir mencapai Rp5 triliun untuk konstruksinya saja. Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Pusat segera merealisasikan proyek jalan layang (fly over) Lembar Kayangan. Pasalnya, kondisi jalan nasional yang ada di Pulau Lombok dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur sudah tidak layak dari sisi kepadatan lalu lintas. Dalam beberapa tahun ke depan, jalan nasional yang menjadi jalur logistik nasional itu akan semakin macet. Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan, maka akan terus terjadi bottlenecking. Rencana pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan sudah muncul sejak 2016 lalu. Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Presiden kemudian memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan kajian. Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran selama dua tahun, yakni 2018 dan 2019 untuk melakukan kajian FS rencana pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan. Pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan sepanjang 103 km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)
untuk uji konsekuensi belum dilakukan. Hanya dengan perkiraanperkiraan (dalam mengeluarkan data), karena belum dikuasai juga rupanya,” ujar Gede ketika ditemui Suara NTB, Jumat (11/1). Diterangkan Gede untuk menentukan sifat sebuah informasi PPID memang dituntuk melakukan uji konsekuensi. Sehingga pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat dapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang tersebut PPID dituntut menyediakan empat jenis informasi. Yaitu Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala minimal enam bulan sekali, informasi wajib diumumkan serta-merta, informasi wajib tersedia setiap saat, serta informasi bersifat rahasia atau dikecualikan.
Diterangkan Gede selama ini PPID di NTB seringkali menjawab kebutuhan informasi publik tanpa dibarengi alasan yang kuat, sehingga sebagian informasi terkesan bersifat rahasia. “Ketika kita menjawab informasi tidak diberikan, harus ada alasan. Apakah tidak memberikan karena tidak memiliki atau prosesnya belum final dan sebagainya,” ujarnya. Untuk itu, Diskominfotik NTB sendiri selaku wali data dalam Forum Data NTB saat ini tengah mendorong dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur uji konsekuensi bagi PPID di NTB. “Draft Pergubnya baru dibuat, sudah diajukan ke Biro Hukum. Selama ini memang belum dibuat,” ujar Gede. Pergub tersebut menjadi penting untuk dijadikan landasan yang lebih rinci selain dari UU No.14 Tahun2008.MenurutGedepergub
tersebut paling lambat dapat selesai pada Desember 2019 sehingga awal 2020 sudah dapat diterapkan dan dipakai. “Artinya PPID punya pegangan, tidak ada kegamangan lagi,” ujarnya. Sampai saat ini di Portal NTB Satu Data, disebut Gede, telah ada 815 jenis data yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok data statistik sektoral. Yaitu data sektor bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan data statistik bidang infrastruktur. Walaupun begitu, data tersebut diakui masih sangat umum dan masih membutuhkan evaluasi dan validasi untuk disinergikan dengan basis data di masing-masing OPD dan pemerintah kabupaten/kota. Dicontohkan Gede salah satu masalah yang sering muncul terkait pemenuhan kebutuhan data masyarakat adalah tidak adanya kejelasan tentang pemilik dan
penanggungjawab data yang tepat. “Ada beberapa daerah yang tarik-ulur jadi wali data. Yang mengaku jadi wali data itu tidak jelas siapa,” ujarnya. Ditegaskan Gede pada prinsipnya Pemprov NTB saat ini ingin menjamin keterbukaan data, terutama bagi masyarakat. Untuk itu basis data yang disediakan oleh PPIDdiharapkandapatmelaluimekanisme yang jelas seperti uji konsekuensiuntukbenar-benarmemisahkan jenis data yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. Hal itu diharapkan dapat segera dilakukan mengingat Pemprov NTB sendiri melalui Forum Data yang telah dibentuk tengah gencar melakukan verifikasi dan validasi data. Dimana data-data tersebut kedepan akan digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam perencanaan pembangunan. (bay)
Wisata Halal Cocok dengan Pasar Wisatawan Brunei Mataram (Suara NTB) Rutepenerbanganlangsungdari dan menuju Brunei Darussalam yang berusaha digagas Pemprov NTB disebut sangat cocok untuk meningkatkan pasar wisata halal di NTB. Salah satunya mengingat faktor kedekatan geografis serta respon aktif dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam yangmendukunghaltersebut. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menerangkan bahwa Lombok saat ini memiliki beberapa potensi yang tepat untuk menarik wisatawan asal Brunei Darusalam. Salah satunya adalah branding destinasi halal terbaik yang dimiliki NTB saat ini. “Kalau Brunei Darussalam kita kedepankan wisata halal yang sudah ada,” ujar Anita kepada Suara NTB, Jumat (1/11). Selama ini pangsa pasar wisatawan Brunei Darussalam disebut memang jarang digarap karena beberapa hal. Di antaranya karena tidak ada fasilitas penerbangan
langsung, terutama menuju NTB. “Selama ini persoalannya direct flight (penerbangan langsung, Red) akanlebihmudah.Sementaraolang malas transit di atas dua atau tiga jam, terlalu capek,” ujarnya Anita. BPPDNTBsendirimengharapkan agar dibukanya rute tersebut nantinya dapat bernasib sama atau mendekati yang terjadi pada rute penerbangan langsung Lombok-Perth yang memiliki load factor cukup baik saat ini. Diterangkan Anita potensi yang dimiliki NTB saat ini memang sangat besar untuk menarik pasar wisatawan mana saja, termasuk Brunei Darussalam. Terlebih dengan akan diadakannya gelaran MotoGP pada 2021 mendatang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Untuk itu, dibutuhkan pemetaan potensi wisata menyeluruh yang akan digunakan untuk mempromosikan masing-masing objek wisata di NTB. “Jadi dia (wisatawan, Red) bisa ke wisata halalnya. Kalau dia mau lihat are-
na MotoGP juga dia bisa ke KEK Mandalika,” ujar pemilik Hotel Grand Legi tersebut. Terkait wisata halal sendiri, Anita menerangkan bahwa salah satu ikon utama yang bisa ditawarkan adalah untuk mengunjungi Islamic Center di Kota Mataram. Beberapa ikon lain yang menjadi ujungtombakpromosiuntukmenggait wisatawan Brunei Darussalam adalah gelaran MotoGP serta keberadaan Geopark Rinjani untuk wisatawan yang tertarik melakukan pendakian. “Sama seperti tamu yang lain, dia mau party (pesta, Red) kita bisa tawarkan (untuk) ke Gili Trawangan,” ujar Anita. Dikonfirmasi sebelumnya Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, juga mendukung penuh rencana dibukanya rute penerbangan langsung NTBBrunei Darussalam dan sebaliknya. “Bagus itu, kita sangat dukung,” ujarnya ketika di-
hubungi Suara NTB pekan lalu. Diterangkan Dewantoro pihaknya selama ini juga telah membangun komunikasi dengan The Asosiastion of Travel Agents Brunei (ATAB) terkait potensi wisat di masing-masing wilayah. Terlebih untuk potensi wisata halal yang ada di NTB saat ini. “Brunei itu negara yang ekonominya kuat. Mereka ekspektasi (liburannya) ke Eropa,” ujar
Dewantoro. Hal tersebut diterangkan sebagai potensi besar jika para pelaku wisata di Lombok dapat meyakinkan wisatawan asal Brunei Darussalam tentang beberapa branding pariwisata yang telah dimiliki NTB saat ini. “Mereka (wisatawan Brunei, Red) belum tahu saja kalau di Lombok ini juga mewah dengan wisata halalnya. Apalagi kita terus lakukan promosi,” katanya. (bay)
22.000 Tiket Segera Dijual Dari Hal. 1 Sampai saat ini, proses pengerjaan di KEK Mandalika sendiri mencapai 70,51% atau lebih dari 300.000 m² untuk pembersihan lahan. Sejalan dengan itu, pengerjaan galian tanah badan jalan sirkuit juga telah mencapai 21,20% atau sepanjang lebih dari 450 m dan pembangunan pagar beton mencapai 52,96% yaitu lebih dari 3.300 m di mana salah satu bentuk tikun-
gan sirkuit mulai terlihat. Pengerjaan badan jalan untuk sirkuit dilakukan dengan improvement subgrade atau peningkatan kualitas permukaan tanah yang mencapai nilai California Bearing Ratio (CBR), yaitu di atas 6% atau setara pembangunan jalan tol. Selain itu, pengerjaan jalur sirkuit juga akan dicampur dengan material pondasi yang berkualitas tinggi sebelum kemudian dilapisi dengan aspal. (bay)
Kejaksaan Belum Terima SKK Aset Wanprestasi Trawangan Dari Hal. 1 ‘’Tapi sampai saat ini belum ada SKK diserahkan,’’ kata Tenden kemarin didampingi Jaksa Pengacara Negara (JPN), Ikhsan Ashri, SH. Pada prinsipnya pihaknya tidak meminta SKK, karena semua itu akan tergantung sikap dan keputusan Pemprov NTB melibatkan Datun. Jika dilibatkan, maka harus ditindaklanjuti dengan SKK. Datun melalui JPN akan mulai bekerja untuk proses inventaris dokumen dan perjanjian dengan GTI. Jika sudah ditemukan simpul persoalannya, maka akan
dikeluarkan rekomendasi lanjut atau cabut HGU. Terlepas dari itu, sebenarnya sudah ada rekomendasi informal disampaikan pihaknya, agar status HGU itu dicabut dari PT. GTI karena selama pengelolaan puluhan tahun belum memberi kontribusi maksimal kepada daerah. Apalagi lahan tersebut sudah 60 persen dikuasai para pengusaha dan masyarakat, sehingga tidak jelas setoran dan pemasukan ke daerah. Bagaimana respons Pemprov NTB? Kepala Bappeda NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, MT membenarkan belum ada SKK yang
diserahkan. Namun upaya penyelesaian lahan tetap berjalan, meski dengan pola berbeda. Bentuknya, dengan tim yang di buatkan SK oleh Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah. “Soal SKK belum ada memang. Tapi kita sudah berusaha melakukan penyelesaian dengan SK tim terpadu. Isinya di sana ada bidang Aset Pemprov, Kejaksaan dan Kepolisian,” ujar Ardhi ditemui usai menghadiri diskusi terbatas di Suara NTB, Kamis (31/10). Diterbitkannya, SK itu atas permintaan gubernur, karena keinginan menyelesaikan maslaah lah-
OPD Tak Berani Eksekusi Perbaikan Talud Jalan Jebol di Pusuk KLU Dari Hal. 1
Proyek Permata Lombok
Halaman 11
Sehingga apabila diperbaiki menggunakan dana tak terduga sudah tidak memungkinkan. Karena masa daruratnya sudah terlewati. Ia khawatir apabila menggunakan dana tak terduga, maka akan bermasalah hukum di kemudian hari. Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/11), mengatakan talud jalan yang jebol tersebut akan ditangani. Tetapi, ia mengatakan masih belum ada kesepakatan. ‘’Makanya Pak Kadis PUPR mau minta tolong Pak Sekda, insya Allah kita akan rapat hari Rabu minggu depan. Kita akan rapat dengan pihak terkait. Ada BPBD, BPKAD, FLAJJ, Polisi, Perhubungan. Supaya kita punya satu pemahaman. Bahwa jalan itu mendesak untuk diselesaikan,’’ kata Sahdan. Kabid Bina Marga membenarkan bahwa memang pihaknya sudah mengajukan usulan perbaikan talud jalan provinsi yang
jebol tersebut sudah cukup lama. Karena talud jalan tersebut rusak akibat bencana, sehingga pihaknya pernah mengajukan perbaikannya ke BPBD NTB. Menurutnya, apabila talud jalan tersebut tidak diperbaiki. Maka jalan provinsi yang menjadi akses utama dari Kota Mataram dan Lombok Barat ke Lombok Utara itu akan putus. Apakah bisa menggunakan dana dari sumber lainnya, selain dana tak terduga? Sahdan mengatakan, bisa saja menggunakan dana lain. Tetapi untuk proyek yang nilainya di atas Rp200 juta, harus lewat lelang atau tender. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi, sekarang sudah menjelang akhir tahun anggaran. Selain itu, apabila menggunakan dana lain, maka harus dianggarkan dulu. ‘’Kalau saya iya (menggunakan dana tak terduga). Karena ini konteksnya bencana alam. Ini betul-betul akibat bencana alam. Itu disebabkan gempa. Tembok penahan tanah, itu lama kelamaan longsor karena
frekuensi kendaraan, jalan bergetar. Akhirnya itu longsor. Itu akibat rentetan gempa. Itu yang buat dia longsor,’’ terangnya. Sahdan menyebutkan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana bukan saja di Pusuk KLU. Tetapi juga di Bima, sejumlah badan jalan terancam putus karena abrasi. Mengenai adanya kekhawatiran akan terjadi masalah hukum apabila menggunakan dana tak terduga karena masa darurat bencana sudah habis. Sahdan mengatakan, bisa saja hal tersebut dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum, baik kepolisian dan kejaksaan. Untuk memperbaiki talud jalan yang jebol tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp600 juta. “Kalau segera kita laksanakan, insya Allah teratasi masalah ini. Konsekuensinya, kita butuh kesepakatan dari semua pihak. Dari APH dan pimpinan akan didiskusikan. Karena ini sudah terlanjur begini kondisinya,’’ katanya. (nas)
Harus Jadi Contoh Dari Hal. 1 ‘’30 persen pajak kendaraan bermotor itu adalah untuk kabupaten/kota. Sehingga semua diimbau, apalagi pemerintah. Semua harus patuh membaar pajak, pemerintah harus jadi contoh,’’ kata Iswandi.` Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini mengimbau bukan hanya Pemda yang harus taat dan patuh membayar pajak Randis. Tetapi juga masyarakat yang memiliki kendaraan, baik roda dua, roda tiga maupun roda empat supaya membayar kewajibannya tepat waktu. ‘’Karena itu (pajak kendaraan) kita pergunakan untuk membangun jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota,’’ terangnya. Bappenda NTB mencatat 18.472 Randis milik 10 Pemda di NTB menunggak pembayaran pajak. Randis yang nunggak pajak tersebar di 10 kabupaten/kota, baik roda dua maupun roda empat. Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Muhammad Husni menyebutkan total tunggakan pajak Randis, baik roda
dua maupun roda empat mencapai Rp1,2 miliar lebih. Untuk tunggakan pajak Randis roda dua sebesar Rp396,896 juta lebih dan roda empat sebesar Rp817,289 juta lebih. Dirincikan Randis roda dua yang menunggak pajak di Kota Mataram sebanyak 627 unit dengan tunggakan Rp27 juta lebih, Lombok Barat 894 unit dengan tunggakan pajak sebesar Rp41,9 juta lebih. Kemudian Lombok Utara 126 unit, dengan jumlah tunggakan pajak Rp7,6 juta lebih, Lombok Tengah 1.018 unit dengan tunggakan pajak Rp40,6 juta lebih, Lombok Timur 1.554 unit dengan jumlah tunggakan pajak Rp70,2 juta lebih. Selanjutnya, Sumbawa 944 unit, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp44,5 juta lebih, Sumbawa Barat 258 unit, dengan tunggakan sebesar Rp12,2 juta lebih, Dompu 1.007 unit, dengan jumlah tunggakan Rp45 juta lebih. Serta Bima 1.874 unit dengan tunggakan pajak Rp82,6 juta lebih dan Kota Bima 555 unit dengan jumlah tunggakan sebesar Rp24,6 juta lebih. Sehingga total
randis roda dua yang menungak pajak di NTB sebanyak 8.857 unit, dengan jumlah tunggakan sebesar Rp396,8 juta lebih. Untuk randis roda empat, sebut Husni, tercatat 9.615 unit yang menunggak pajak sebesar Rp817,28 juta lebih. Ia merincikan ntuk Kota Mataram 50 unit dengan tunggakan pajak Rp24,4 juta lebih, Lombok Barat 45 unit dengan tunggakan pajak sebesar Rp23,2 juta lebih. Kemudian Lombok Utara 14 unit, dengan jumlah tunggakan pajak Rp10 juta lebih, Lombok Tengah 112 unit dengan tunggakan pajak Rp51,1 juta lebih, Lombok Timur 98 unit dengan jumlah tunggakan pajak Rp51,9 juta lebih. Selanjutnya, Sumbawa 135 unit, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp82,9 juta lebih, Sumbawa Barat 57 unit, dengan tunggakan sebesar Rp43,1 juta lebih, Dompu 90 unit, dengan jumlah tunggakan Rp39,9 juta lebih. Serta Bima 112 unit dengan tunggakan pajak Rp61,5 juta lebih dan Kota Bima 45 unit dengan jumlah tunggakan sebesar Rp32 juta lebih. (nas)
an itu tanpa harus membuat kegaduhan. Sebab sudah terbaca ada potensi masalah karena lahan tersebut sudah diduduki masyarakat atau pengusaha di sana. “Pak Gubernur ingin selesai, tapi tidak dengan kegaduhan. Makanya beliau terbitkan SK ini untuk penyelesaian pelan pelan,’’ ujarnya. Bentuk penyelesaian dengan pendekatan pesuasif kepada PT. GTI dan warga yang sudah menduduki sementara lahan.
Pihaknya berusaha bijak melihat ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha pariwisata di Gili Trawangan. Jika dikeluarkan paksa, akan menghilangkan banyak mata pencaharian dan sudah dipastikan memicu reaksi keras dari pengusaha dan masyarakat. Ditanya soal indikasi pungutan bulanan kepada para pedagang, apakah Pemprov tahu? Wedha mengaku belum tahu. “Saya baru dengarini,”jawabnyasingkat.(ars)
Belasan Proyek Belum Tuntas Lelang Dari Hal. 1 Dalam APBD 2019, jumlah proyek yang ditender lewat ULP sebanyak 158 paket dengan pagu Rp317,381 miliar. Dari jumlah proyek sebanyak itu, sudah selesai tender 144 paket dengan pagu Rp306,617 miliar. Atau paket proyek yang sudah selesai tender sebesar 91,14 persen. Sebanyak 14 paket proyek yang belum selesai lelang tersebar di Dinas Sosial 4 paket dengan pagu Rp2,694 miliar, Dinas LHK 2 paket dengan pagu Rp1,4 miliar, Biro Kesra 1 paket dengan pagu Rp1,266 miliar. Kemudian, Dinas Perindustrian 2 paket dengan pagu Rp760 juta, Disnakeswan 4 pa-
ket dengan pagu Rp4,434 miliar dan Diskominfotik 1 paket dengan pagu Rp210 juta. Kepala Biro Bina AdministrasiPengendalianPembangunandan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT yangdikonfirmasiSuaraNTBmenjelaskan, paket-paket proyek yang belum selesai lelang merupakan pengadaanbarang.Artinya,proyekproyek yang sedang lelang tersebut bukan pekerjaan konstruksi. ‘’Kalau yang pekerjaan fisik (konstruksi) sudah tidak ada. Itu pengadaan barang saja,’’ kata Sadimin. Menyinggung proyek yang gagal lelang, Sadimin mengatakan ada satu paket proyek irigasi di Pulau Lombok. (nas)
TP4D Panggil Kontraktor Jembatan Longken Dari Hal. 1 Namun jabatannya diganti, jadi salah satu faktor ditundanya rapat. ‘’Kita sebenarnya akan tanya, apa yang menyebabkan keterlambatan. Apa masalahnya kok sampai saat ini belum ada progres pekerjaan,’’ tandasnya. Proyek jembatan nasional senilai Rp45 miliar ini, dibangun di tiga titik ruas jalan nasional untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Proyek tiga jembatan itu jadi penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lotim. Nomenklaturnya pergantian Jembatan Longken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes. Rekanan pelaksana sempat diancam akan diputus kontrak jika sampai dengan jelang akhir tahun tak kunjung ada progres. Sesuai dugaan, hingga Oktober tidak ada perkembangan pekerjaan di lapangan. Itu jadi dasar pihaknya ingin mengetahui kendala teknis dialami rekanan. Tapi posisi TP4D adalah merekomendasikan atas masalah yang ditemukan. Seperti rekomendasi putus kontrak. Keputusan ada di tangan PPK. ‘’Bisa saja kami yang rekomendasikan putus kotrak. Tapi nanti PPK yang memutuskan,’’ ujarnya ditanya soal kewenangan. Diperkirakannya, dalam SCM nanti pihaknya bersama PPK akan meminta kepastian kepada rekanan untuk menyelesaikan tenggat waktu yang tersisa. Mes-
ki pesimis akan tuntas, tapi setidaknya harus ada penjelasan soal kendala dan sengkarut masalah dialami PT. AMB. ‘’Nanti PPK akan simulasi, meminta kepada rekanan untuk membuat skenario apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses di waktu yang tersisa,’’ tandasnya. Memang, lanjutnya, aturan membolehkan masa perpanjangan pekerjaan jika sampai 31 Desember tak kunjung tuntas. Tapi kajian aturan juga akan dilihat alasan lambannya pekerjaan. Jika tidak rasional, maka bisa saja akan diputus kontrak. Deviasi proyek ini sebelumnya 14 persen, terus bertambah menjadi 20 persen dan bahkan sampai 27 persen. Rekomendasi peringatan terus disampaikan melalui PPK agar rekanan pelaksana mematuhi tertib administrasi dan mengejar keterlambatan pekerjaan. Jika tak kunjungmembaik,makamenurutnya tidak ada pilihan lain Pangkal persoalan pada pelaksanaan jembatan ini, disebutnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafide untuk ukuran proyek nasional. Fakta ditemukannya, hingga kini rekanan belum juga mendatangkan alat berat untuk pemasangan beton pancang jembatan. ‘’Kabarnya peralatannya sudah datang. Tapi bagaimana penggunaannya, efektivitasnya, nanti kita lihat saat cek lapangan,’’ katanya. Pekan depan TP4D akan turun kembali ke Sembalun untuk mengecek perkembangan sesuai hasil rekomendasi perbaikan dan percepatan. ‘’Dari situ akan kita hitung, berapa total penambahan deviasinya,’’ ujarnya. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 2 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Hari Ini, Digelar ’’Fashion Show’’ Busana Tenun Khas NTB Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Komunitas Indonesian Fashion Chamber (IFC), Sabtu (2/11) hari ini menggelar fashion show busana tenun khas NTB di pelataran Islamic Center. Kegiatan ini menjadi salah satu ikhtiar Kantor Perwakilan BI NTB mengembangan muslim Fashion Industri di Bumi Gora. Bahwa Tren dunia fesyen merupakan salah satu tren yang paling diminati di dunia. Berbagai macam mode dan gaya busana mulai dari generasi tua maupun generasi muda dan dari kalangan papan atas sampai menengah ke bawah menjadi daya tarik dan magnet tersendiri. NTB telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas atau “Bali Baru” memiliki produk unggulan di bidang Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang layak untuk dikembangkan, yaitu kain tenun. Beraneka ragam jenis dan motif kain tenun khas dihasilkan oleh masing-masing daerah di penjuru NTB. Mempertimbangkan juga bahwa NTB mendapatkan penghargaan sebagai World’s
Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination serta konsumsi belanja busana muslim di Indonesia tahun 2017 mencapai US$ 20 miliar (sumber: data Global Islamic Economic Index, SWA17 I XXV I 5-18 September 2019). Maka harapan akan berkembangnya ekonomi NTB ke depan terus menguat terutama didukung oleh sektor pariwisata halal dan industri kreatif. Atas fakta itu, bagi Kepala Kantor Perwakilan BI NTB dan Deputy Bidang Ekonomi dan Moneter, Wahyu Ari Wibowo, maka NTB memiliki kesempatan besar menjadi pelaku utama industri fesyen, khususnya moslem fashion industry karena selain didukung ketersediaan bahan baku namun juga didukung dengan ketersediaan konsumen potensial yaitu jumlah penduduk yang mayoritas muslim
dengan kehidupan religius. Dalam rangka memberikan kontribusi nyata pengembangan moslem fashion industry di NTB, BI NTB berinisiatif melakukan pendampingan kepada pelaku utama industri fesyen supaya menciptakan competitive advantage produk. Untuk meningkatkan kapasitas kompetensi keahlian para pelaku utama industri fesyendi NTB khususnya perajin busana/penjahit dan perancang busana/desainer sehingga mampu memberikan nilai tambah produk. Memberikan pemahaman kepada peserta bahwa sinergi antar pelaku utama industri tenun perlu dilakukan agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif. Dan menciptakan linkage antar UMKM binaan BI dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri fesyen di NTB. Sebelumnya, dilaksanakan program Fashion Produc-
tion Incubator kepada 20 peserta dari 21 – 31 Oktober 2019. Lalu program Fashion Designer Incubator juga kepada 20 peserta dilaksanakan 21 – 30 Oktober 2019. Salah satu aspek terpenting dalam upaya pengembangan industri fesyen di NTB adalah melalui kegiatan promosi kepada potensial buyer/ stakeholder. Berkaitan dengan hal itu, sebagai puncak pelaksanaan program tersebut, diselenggarakan kegiatan fashion show -NTB Goes to Moslem Fashion Industry. Menampilkan 30 outfit hasil karya desainer unggulan yang terbagi menjadi 3 kategori antara lain, Beginner yaitu peserta Fashion Production Incubator dan Fashion Designer Incubator. Intermediate yaitu desainer binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB (existing). Dan Advance yaitu desainer mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTB a.n Wignyo R. Hasil yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan persepsi positif pada sektor pariwisata halal di NTB sehing-
(Suara NTB/ist)
GERAI BUSANA - Salah satu gerai busana binaan BI Perwakilan NTB yang siap tampil dalam fashion show, Sabtu (2/11) hari ini. ga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, serta mampu meningkatkan jumlah pelaku usaha dibidang moslem fashion industry. Tindak lanjutnya, menghasilkan sebuah produk busana tenun hasil karya kolaborasi antara perajin busana/penjahit dan desainer binaan Bank Indonesia. Produk tersebut akan diberikan “brand” dan dijual
secara komersil kepada masyarakat umum. Melatih jiwa entrepreneur para perajin busana/penjahit dan desainer binaan Bank Indonesia serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa NTB bisa menghasilkan produk berupa busana tenun dengan harga dan kualitas bersaing. Merekrut tenaga kerja seorang perajin tenun dari
Teroso, Jepara untuk menjadi tenaga kerja di lokasi usaha UMKM binaan Bank Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelatihan menghasilkan produk dengan HPP yang efisien serta mengubah mindset perajin untuk mampu memiliki jiwa berdaya saing. Dan mengikutsertakan peserta the best costume pada ajang nasional/internasional. (bul)
Jadi Kampus Baru
Undikma Diharapkan Lahirkan SDM Berkualitas
(Suara NTB/cem)
TANDATANGANI - Asisten I Pemkot Mataram, Lalu Martawang bersama Kepala DP3A, Hj. Dewi Mardiana Ariany, Kepala Dinas Pendidikan, H. Fatwir Uzali, Kepala Dinas Kominfo I Nyoman Suandiasa menandatangani komitmen pencanangan sekolah ramah anak pada kegiatan berlian, Jumat (1/11).
(Suara NTB/cem)
PENCANANGAN BERLIAN - Asisten I Lalu Martawang bersama Kepala DP3A, Hj. Dewi Mardiana Ariany, Kepala Dinas Pendidikan, H.Fatwir Uzali, Kepala Dinas Kominfo I Nyoman Suandiasa berfoto bersama dengan anak – anak yang hadir pada pencanangan bersama lindungi anak (Berlian), Jumat (1/11).
Pemkot Mataram Canangkan Bersama Lindungi Anak Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mencanangkan bersama lindungi anak. Pencanangan ini sebagai cara pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak dalam mengakses ilmu pengetahuan. Kegiatan digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram ini dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, Kepala Dinas Pendidikan, H. Fatwir Uzali, Kepala Bidang Adminduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, H. Hasmin, Kepala Bidang Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, H. Ahmad Mujahiddin dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs. I Nyoman Suandiasa. Martawang mengatakan, sekolah ramah anak ini sebagai salah satu cara Kota Mataram mempersiapkan diri agar tidak terjebak dalam kondisi yang nantinya bisa mengkhawatirkan generasi muda ke depan. Oleh karena itu, internet sehat menjadi keharusan yang menjadi bagian atau cara untuk mengaktualisasikan apa yang dicanangkan bersama lindungi anak. Anak – anak harus dilindungi mulai dari rumahnya menuju sekolah. Sekolah tempat mereka bermain dan segala aspek untuk memberikan pengharapan yang lebih baik. “Anak – anak harus diberikan keamanan dan kenyaman dalam segala aspek,” kata Martawang, Jumat (1/11). Sebagai bagian pencanangan Berlian (bersama lindungi anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalin kesepakatan yang dibuktikan dengan penandatanganan komitmen bersama dengan Dinas Pendidikan serta OPD teknis lainnya. Konteks pencanangan sekolah ramah anak, sambung Martawang, sekolah harus memiliki perspektif ramah anak. Sekolah harus menjadi tempat nyaman untuk anak – anak berinteraksi dan menuntut ilmu, sehingga mereka bisa menginternalisasikan ilmu pengetahuan yang mereka dapat di sana. Lalu anak – anak bergaul dengan rekannya secara sehat untuk masa depan yang baik. “Seluruh sekolah di Kota Mataram harus menjadi sekolah ramah terhadap anak,” tegasnya. Aspek yang mesti diwujudkan tegas dia, sekolah harus menghindari kekerasan terhadap anak, buat aturan menjadi nyaman, lindungi anak dari peluang timbulnya perilaku negatif serta bangun optimisme yang lebih baik. “Iklim itu untuk diciptakan dan peluang untuk dibangun. Mari bangun optimisme bersama,” demikian kata dia. (cem/*)
Mataram (Suara NTB) Setelah melalui berbagai proses akhirnya penyatuan IKIP Mataram dan UNTB resmi terwujud dan berubah bentuk menjadi Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma). Keberadaan Undikma diharapkan mampu membawa SDM NTB semakin berkualitas. Keputusan perubahan bentuk menjadi Undikma tertuang dalam SK Kemenristekditi Nomor 953/KPT/I/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Sebagai bentuk deklarasi dan sosialisasi ke masyarakat dilaksanakan launching penyatuan UNTB – IKIP Mataram dan perubahan bentuk menjadi Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) pada Kamis (31/10). Bq. Eva Nurcahya Ningsih menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh civitas akademika atas dilaunchingya Universitas Pendidikan Mandalika dengan harapan agar semakin menambah semarak pembangunan pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM di NTB. “Walau secara administrasi Undikma ini masih baru tapi isinya merupakan pemain-pemain lama yang saya yakini mereka tahu betul bagaimana cara membawa Undikma tumbuh berkembang menjadi kampus unggulan dengan saing yang mumpuni,’’ ungkapnya. Gubernur melalui Asisten I mengajak semua yang hadir untuk bahu membahu mencetak generasi emas menuju NTB gemilang, terlebih di era revolusi industri 4.0. Sementara itu Rektor Undikma, Prof. Kusno dalam sambutannya menyampaikan bahwa Undikma saat ini memiliki 20 program studi gabungan prodi bawaan dari IKIP Mataram 12 program
studi yaitu Teknologi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Administrasi Pendidikan, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, S1 san S2 Bahasa Inggris. “Sedangkan dari UNTB terdapat 8 Prodi yaitu Kehutanan, Kesehatan Masyarakat, manajemen, Pendidikan Dokter Hewan, Teknik Sipil, Arsitektur, Seni rupa dan Teknik Pertambangan,” jelasnya. Lebih lanjut Prof. Kusno menyampaikan bahwa saat ini sedang dalam masa transisi sehingga kami fokus pada proses penyesuaian dalam semua hal seperti migrasi data dari IKIP Mataram dan UNTB menjadi Undikma, peremajaan fasilitas dan berbagai program pendukung lainnya. Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram, Lalu Rusmiady, ingin agar lahirnya Undikma kini bisa membantu kerja-kerja pemerintah dalam mewujudkan NTB gemilang. Apalagi Undikma telah mempunyai banyak Prodi yang bisa sangat memungkinkan membantu pemerintah. Sedangkan ditanya terkait dengan jabatan pasca ditetapkannya Umdikma ini, pihaknya kini tengah menggodok adanya kemungkinan restrukturisasi mengingat ini merupakan penyatuan dua kampus berbeda antara IKIP dan UNTB. “Termasuk diskusi untuk menetapkan jumlah fakultas dan statuta yang membuat visi misi pengembangan Undikma kedepan. Sehingga demikian Undikma sudah punya dasar, yang terpenting ialah tenaga dosen. 25 persen total dosen merupakan doktor, “ jelasnya. Sekjen
LAUNCHING - Suasana launching Undikma, Kamis (31/11), dua PTS, masing-masing IKIP dan UNTB yang dijadikan satu menjadi Undikma. ABPPTSI Prof. Dr. M. Arief mewakili Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi In-
donesia Pusat menyampaikan selamat atas berdirinya Undikma dan berharap agar dap-
at menjadi PTS unggul dan berkontribusi besar bagi pembangunan SDM NTB. (dys)