HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 2 AGUSTUS 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 121 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
RUMAH HANCUR Rumah warga yang hancur akibat gempa. PVMBG merekomendasikan lokasi pembangunan dipindah, karena terjadi kerusakan tanah.
(Suara NTB/ars)
Banyak yang Hancur
PVMBG Rekomendasikan Lokasi Pembangunan Rumah Dipindah
Mataram (Suara NTB) – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan pembangunan rumah warga korban gempa di Lombok Utara dan Lombok Timur harus memperhatikan lokasi. Khususnya lokasi pembangunan rumah yang mengalami rusak berat. Hal tersebut disampaikan perwakilan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada rapat koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok, Rabu (1/8) pagi di Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Dr. Sri Hidayati menyampaikan bahwa potensi bahaya yang mungkin terjadi selain gempa bumi, yaitu gerakan tanah. Pihaknya telah melakukan pemetaan di beberapa wilayah. Sri mengatakan titik yang terjadi kerusakan tanah karena proses deformasi atau gerakan tanah sebaiknya
TO K O H
Bantu hingga Tuntas
Benny Susianto
PANGDAM IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., memerintahkan jajarannya untuk sigap menangani bencana di Lombok Timur dan Lombok Utara. Anggota dari tingkat Kodim hingga Korem 162/WB diminta membantu hingga tuntas, bahkan menjadi terdepan dalam penanganan bencana. “Saya sudah meminta membersihkan puing-puing reruntuhan secepatnya, karena pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat yang terkena korban bencana gempa,” kata Pangdam di Sembalun kemarin. Dilanjutkannya, saat ini anggota sedang mendata kerusakan tiap-tiap rumah. Bersambung ke hal 15
tidak digunakan sebagai lokasi pembangunan kembali rumah rusak berat. Sri menyebutkan Dusun Melempo yang berlokasi di Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia teridentifikasi memiliki 11 retakan tanah. “Setiap retakan yang ditelusuri di mana rumah terbangun rusak semua,” kata Sri. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan data rumah rusak sampai Rabu (1/8) mencapai 5.448 unit. Jumlah rumah rusak berat dan ringan masih dalam proses verifikasi. Bersambung ke hal 15
Seluruh Jalur Pendakian ke Rinjani Ditutup Mataram (Suara NTB) – Direktur Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosisten (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ir. Wiratno, M.Sc., menyebutkan jumlah keseluruhan pendaki Rinjani yang berhasil dievakuasi sebanyak 1.226 orang. Di mana 696 warga negara asing (WNA) dan 530 warga negara Indonesia (WNI) sejak Minggu (29/7) hingga Selasa 31 Juli 2018.
Selain itu, 1 jenazah pendaki asal Makassar atas nama M. Ainul Taslim juga telah berhasil dievakuasi oleh Tim Evakuasi Gabungan. Sebanyak 1.226 orang pendaki tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Wiratno juga mengatakan seluruh jalur pendakian ke kawasan Gunung Rinjani telah ditutup sejak 29 Juli sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Bersambung ke hal 15
Percepat Penanganan
Rumah Warga Korban Gempa Diverifikasi Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB bersama dengan Pemda Lombok Timur dan Lombok Utara sedang melakukan verifikasi terhadap 5.448 rumah warga yang rusak akibat gempa 6,4 skala richter (SR), Minggu (29/7) lalu. Verifikasi ribuan rumah warga korban gempa yang rusak by name by addres ini dilakukan untuk mempercepat penanganan di lapangan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (1/8) siang mengatakan bany-
ak rumah warga yang ambruk akibat gempa tersebut. Berdasarkan data, ada 5.448 rumah warga yang rusak. “Kita harus mengkategorikan dia dalam bentuk rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Ini sedang didata. Datadata yang ada perlu kita verifikasi kembali untuk memastikannya,” kata Sugihartha. Arahan Presiden Jokowi ketika meninjau korban gempa di Desa Madayin, Senin (30/ 70 lalu, kata Sugihartha, masyarakat yang rumahnya rusak akan diberikan bantuan uang tunai. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/why)
KELUAR - Sejumlah pendaki yang berhasil keluar dari jalur pendakian setelah terjebak akibat gempa yang terjadi, Minggu (29/7). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sementara menutup pendakian ke Rinjani sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
Pulihkan Trauma Anak-anak
(Suara NTB/dok)
Kak Seto Minta Pendidikan Non Formal Digerakkan
(Suara NTB/ist)
HIBUR - Ketua LPAI Seto Mulyadi menghibur anak-anak korban gempa di Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur (Lotim), Rabu (1/8).
Selong (Suara NTB) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., MSi., atau akrab disapa Kak Seto, Rabu (1/8) kemarin datang langsung ke Sembalun untuk memberikan penguatan terhadap psikologi anak-anak korban gempa. Kak Seto juga meminta jalur pendidikan non formal digerakkan untuk mengatasi trauma yang dia-
lami oleh anak-anak. Dikonfirmasi Suara NTB di Sembalun, Kak Seto mengaku, trauma anak-anak sudah cukup membaik. Keceriaan terlihat saat dilakukan proses trauma healing yang sebelumnya para anak-anak korban gempa cukup tertekan dan menderita lantaran rumah mereka hancur dilanda gempa. Untuk itu, Bersambung ke hal 15
Revisi RTRW Kota Mataram Disetujui
Pemprov Tak Bertanggung Jawab pada Indikasi Pelanggaran Tata Ruang Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akhirnya menyetujui revisi Perda RTRW Kota Mataram Nomor 12 tahun 2011. Namun, Pemprov menegaskan tak akan bertanggung jawab terkait dugaan pelanggaran tata ruang seluas 298 hektare lebih yang berada di ibukota Provinsi NTB tersebut. “Hasilnya dalam rapat itu disetujui perubahan RTRW Kota Mataram sesuai hasil pembahasan sampai tanggal 13 Juli 2018,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi usai rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) NTB, di Ruang Rapat Sekda NTB, Rabu (1/8). Alotnya pembahasan revisi perda RTRW Kota Mataram, kata Ardhi akibat persoalan kawasan pertanian
seluas 1.609 hektare sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2011. Dalam revisi perda RTRW tersebut, Pemkot Mataram mengusulkan kawasan pertanian seluas 509 hektare. Setelah TKPRD NTB melakukan kajian mendalam terkait dengan kesesuian data tabular dengan data peta, akhirnya disepakati luas kawasan pertanian di Kota Mataram seluas 509 hektare. Nantinya, Ketua TKPRD provinsi, yakni Sekda NTB dan Ketua TKPRD kota, yakni Sekda Kota Mataram akan bertemu membuat kesepakatan internal untuk menyepakati terhadap perubahan luas kawasan pertanian seluas 1.609 hektare menjadi 509 hektare tersebut. Ardhi menambahkan, pemprov menerima perubahan luas kawasan pertanian dengan Wedha Magma Ardhi catatan. Yakni adanya indika-
si pelanggaran tata ruang di Kota Mataram seluas 298 hektare lebih sesuai Perda No. 12 Tahun 2011. Terhadap indikasi pelanggaran tata ruang ini, TKPRD berprinsip menyetujui perubahan-perubahan tersebut. “Kita menyetujui revisi itu dengan catatan provinsi tidak bertanggung jawab terhadap indikasi pelanggaran. Karena itu berisiko adanya pemutihan pelanggaran,” katanya. Pemprov tak mau bertanggung jawab terhadap indikasi pelanggaran tata ruang tersebut lantaran tidak memperoleh informasi detail dari Pemkot Mataram mengenai fakta di lapangan. Dugaan adanya pelanggaran tata ruang terhadap 298 hektare lahan pertanian dikembalikan ke Pemkot Mataram. Bersambung (Suara NTB/dok) ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Orang Tua di Mataram Tolak Anaknya Diimunisasi
Tak Berjualan di Trotoar SETELAH dilakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Tanjung Karang, pihak kecamatan Sekarbela melakukan penertiban lapak PKL, Rabu (1/ 8). Camat Sekarbela, Cahya Samudra, menjelaskan bahwa pembongkaran ini dilakukan bersama dengan Dinas Perdagangan, Linmas, Satpol PP, serta pihak terkait. “Penertiban kita lakukan pada lapak yang kelihatannya kumuh sekali,” jelasnya. Lapak yang ditertibkan, imbuhnya, merupakan lapak kosong dan tidak terurus sehingga mengganggu pemandangan. Selain itu, penertiban juga dilakukan pada lapak PKL yang menggunakan trotoar sebagai area jualannya. “Total ada tiga lapak kosong kita tertibkan, selebihnya kita tertibkan agar tidak ada lagi pedagang berjualan di atas trotoar,” ujarnya. Cahya mengatakan pedagang berinisiatif sendiri membongkar lapaknya setelah diberikan peringatan. Menurutnya, kegiatan sosialisasi beberapa waktu lalu ke PKL di Tanjung Karang cukup efektif menumbuhkan kepatuhan mereka untuk menaati aturan. “Toh ini juga untuk mereka sendiri, karena mereka juga yang merasakannya,” jelasnya. Diakuinya kehadiran lapak PKL di Tanjung Karang ini turut meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nantinya pihaknya akan melakukan terus melakukan monitoring untuk melihat sejauh mana kepatuhan PKL atas aturan tersebut. “Alhamdulillah adanya sosialisasi kemarin ini, hasilnya sesuai dengan harapan kami,” imbuhnya. Hasilnya bisa dilihat dari hampir keseluruhan pedagang di Tanjung Karang tidak ada lagi berjualan di atas trotoar. “Aturan ini juga berlaku bagi pedagang yang ingin membuka lapak, harus ikut aturan dari pemerintah,” kata Cahya. (uul) Cahya Samudra
Mataram (Suara NTB) Sejumlah orang tua siswa di SMPN 2 Mataram, menolak mengimunisasi anak mereka. Alasannya, mereka belum mendapat informasi lengkap soal efek samping imunisasi tersebut, termasuk halal atau haramnya imunisasi Rubella tersebut. Raditya, misalnya,memilih duduk di belakang ketika petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, akan memberi imunisasi gratis. Siswa kelas VII itu menolak imunisasi, karena dilarang oleh orang tuanya. “Ibu larang saya imunisasi,” jawabnya, Rabu (1/8). Tidak diketahui persis alasan orang tuanya melarang ikut imunisasi bersama rekannya. Tapi pesan ibunya itu diikuti saja. Hal sama juga disampaikan Salsabila. Siswi kelas VIII ini, juga menolak imunisasi di sekolah. Orang tua Salsabila meminta agar imunisasi ke dokter saja. Perkaranya bukan masalah halal dan haram, tapi kepastian obat imunisasi berdampak baik atau tidak bagi kesehatannya. Kepala SMPN 2 Mataram, Lalu Suwarno menyebutkan, sebanyak 1.098 siswa mulai kelas VIII sampai IX akan diimunisasi rubella. Namun Suwarno tak memungkiri jika sebagian orangtua menolak mengimunisasi anak mereka. Penolakan itu diperkirakan akibat informasi manfaat imunisasi tidak sampai ke orangtua. “Nanti kita akan undang untuk memberi penjelasan,”
(Suara NTB/uul)
(Suara NTB/cem)
BERI DUKUNGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberi dukungan ke salah seorang siswa SMPN 2 Mataram, agar mau diimunisasi. Imunisasi vaksin rubella ini jadi pro-kontra. Sejumlah wali murid melarang anaknya diimunisasi. aram, H. Ahyar Abduh, bahwa imunisasi ini penting terkait dampak virus rubella serta jadi program nasional mewujudkan generasi emas. Pencanangan program ini ditargetkan ke semua peserta didik. Walikota menargetkan 117 ribu anak imunisasi selesai pada akhir
haramnya. MUI hanya memberi rekomendasi kepada masyarakat demi kenyamanan. Secara kelembagaan MUI terlambat menyampaikan secara administrasi. Sementara, gerakan secara nasional program imunisasi telah berjalan. Menurut Walikota Mat-
“Bila perlu ada labelnya, hewan ini dinyatakan sehat setelah dilalukan pemeriksaan oleh Pemkot Mataram. Kan bagus, jadinya warga kita tidak perlu khawatir,” ujarnya. Sebelumnya Dinas Pertanian Kota Mataram mengakui bahwa saat ini sudah banyak hewan kurban berupa sapi dan kambing yang sudah masuk di Kota Mataram. Pemkot akan membentuk tim yang terdiri dari 50 orang untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan kurban itu. Salah satu yang dikhawatirkan apabila ada hewan kurban yang mengandung cacing pita. Sebab itu hanya dapat dideteksi setelah dilakukan penyembelihan. Itu tidak boleh dikonsumsi sebab dapat membahayakan kesehatan. Dari 50 anggota tim itu biasanya dapat melakukan pemeriksaan hingga 300 titik
Misban Ratmaji
(Suara NTB/cem)
Tiga Penyakit Tak Ditanggung BPJS Kesehatan Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kota Mataram tengah mengklarifikasi informasi mengenai tiga penyakit yang tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tiga layanan kesehatan itu meliputi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, isu tersebut muncul seiring diterbitkannya Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan pada 2 5 H. Usman Hadi
Juli 2018 kemarin.Peraturan ini masih kontroversi dari BPJS Kesehatan, sehingga perlu kepastian dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. “Peraturan ini untuk efisiensi tapi jangan sampai memiliki dampak negatif,” kata Usman, Rabu (1/8). Kategori melahirkan bayi sehat sebenarnya ditanggung BPJS. Hanya biaya rawat inap saja tidak ditanggung. Khusus di Kota Mataram, masyarakat yang dirawat melalui dana APBD sebesar Rp6 miliar. Pembiayaan ini tertuang dalam Perwal Nomor 29 tahun 2018 atas perubahan Perwal Nomor 3 tahun 2017. Demikian pula, biaya jaminan persalinan ditanggung pemerintah. Pemkot Mataram mengalokasikan Rp2 miliar untuk Jampersal. “Ada juga sharing anggaran masing Rp690 juta dari Pemprov dan Pemkot Mataram, khusus masyarakat yang tidak tercover BPJS Kesehatan,” sebutnya. Pemkot Mataram lanjut Usman, menanggung biaya persalinan bertujuan menekan angka kematian ibu melahirkan. Kebijakan tidak menanggung tiga biaya berobat bagi masyarakat akan berdampak langsung ke rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. (cem)
200 Koperasi di Mataram akan Dibubarkan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 koperasi di Kota Mataram akan dibubarkan secara bertahap. Saat ini sudah ada 50 koperasi yang diajukan ke Pemerintah untuk dibubarkan secara permanen. Sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi. “Ada dua tahap verifikasi yang dilakukan, pertama verifikasi teknis dan kedua verifikasi administratif. Jadi pembubaran ini kita lakukan karena memang koperasi yang bersangkutan sudah tidak beroperasi dan sudah tidak memiliki anggota,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram Yance Hendra Dirra, Rabu (1/8). Verifikasi teknis merupakan verifikasi awal meliputi keberadaan koperasi, kegiatan koperasi hingga aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan koperasi dibuat sejak awal. Sementara verifikasi administratif meliputi kepengurusan, keberadaan plang koperasi hingga rapat ang-
gota tahunan yang biasanya menjadi agenda koperasi. “Kita lihat apakah koperasi itu masih ada anggotanya, apakah kegiatannya berjalan dengan baik dan apakah mereka melakukan RAT (rapat anggota tahunan). Jadi semuanya kita lihat dengan hati-hati sebelum mengajukan permohonan pembubaran koperasi,” ujarnya. Kategori koperasi yang sehat hanya didapatkan oleh 54 koperasi saja. Sementara yang kategori cukup sehat sebanyak 43. Sebanyak 507 koperasi dinyatakan tidak sehat dari total 604 koperasi yang ada di Kota Mataram. “Saya berharap koperasi yang kurang sehat atau yang cukup sehat ini segera berbenah. Karena kami akan melakukan verifikasi. Kalau memang koperasi itu sudah tidak lagi memenuhi syarat, maka bisa saja kami ajukan ke pusat untuk dibubarkan,” ujarnya. Ia melihat sebagian koperasi itu kalah bersaing dengan industri yang berkembang saat ini. Se-
Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat Sekarbela menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Taman Wisata Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang. Penertiban itu disampaikan Komandan Satuan Pol PP Bayu Pancapati, Rabu (1/ 8) karena pedagang membandel. Sebelumnya, pedagang pernah diberikan peringatan melalui sosialisasi di Kantor Camat Sekarbela, tapi tetap saja membandel. “Tadi pagi tim membongkar lapak yang masih berjualan di atas trotoar,” kata Bayu. Saat gotong royong bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (27/7) lalu, ditemukan lapak liar di dalam areal Taman
penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan akan dilakukan di masjid-masjid, sekolah, kantor-kantor dan tempat pemotongan hewan lainnya. Dengan demikian, daging kurban yang akan didistribusikan kepada warga pada Hari Raya I d u l Adha nantinya dipastik a n dalam kondisi baik. (lin)
mentara beberapa koperasi juga didirikan untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk mendapatkan bantuan dana hibah. Sehingga, pemkot berkomitmen untuk menghapus koperasi-koperasi yang peruntukannya tidak tepat alias tidak sehat. “Selama saya di Diskoperin, hanya tiga koperasi saja yang kita rekomendasikan untuk didirikan dan disahkan oleh BPMP2T. Kita benar-benar selektif, jangan sampai orientasi untuk mendirikan koperasi ini berbeda dari peruntukan yang sebenarnya,” ujarnya. Beberapa koperasi yang tidak jelas aktivitasnya itu sebagian sudah dibubarkan. Sementara sebagian lagi masih menunggu keputusan. Ia berharap koperasi yang ada di Kota Mataram ini benar-benar dapat meningkatkan perekonomian warga. Sehingga warga tidak perlu lagi berurusan dengan hutang atau rentenir untuk bisa mendapatkan modal usaha. (lin)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram harus memastikan hewan kurban yang masuk ke Kota Mataram dalam keadaan sehat. Tidak mengandung cacing pita atau penyakit lainnya. Pemeriksaan harus dilakukan lebih teliti untuk menghindari daging kurban yang mengandung penyakit berbahaya. “Pemerintah Kota Mataram harus pastikan hewan kurban yang masuk itu dalam keadaan sehat. Pemeriksaan harus dilakukan lebih intensif,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE, Rabu (1/8). Ia mengatakan pemeriksaan hewan kurban harus mulai dilakukan. Bila perlu hewanhewan kurban yang dijual itu diberi label sehat atau tidak sehat terlebih dahulu. Sehingga konsumen dapat membeli dengan tenang.
DUGAAN jual beli lahan parkir di Kota Mataram, diamini kalangan DPRD Kota Mataram. ‘’Apa yang dikatakan oknum yang membeli lahan parkir, sangat betul,’’ aku Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (1/8). Ia mencontohkan lahan parkir di bekas Pelabuhan Ampenan dan lahan parkir di Pantai Gading, Sekarbela. ‘’Itu ndak ada tuannya, ndak ada yang terima. Hanya baju saja yang ditingkrongin di badannya orang-orang. Begitu juga yang di Pantai Gading seperti raja kecil,’’ (Suara NTB/fit) sesalnya. Ini, menurut dia, meruHM. Noer Ibrahim pakan bentuk ketidakmampuan dari Dishub Kota Mataram. ‘’Bagaimana caranya melaporkan diri, penghasilannya berapa ke BKD (Badan Keuangan Daerah),’’ imbuhnya. Noer Ibrahim mengaku prihatin atas sejumlah temuan lahan parkir yang tidak dikelola dengan serius. Contoh lain, sambung politisi Golkar ini lahan parkir di depan sebuah toko tas di kawasan Cakra Selatan dikelola oleh warga luar Mataram. ‘’Dulu memang dia tinggal di sana tapi sudah lama pindah ke Lombok Barat,’’ kata Noer Ibrahim. Ironisnya, meski sudah pindah domisili, oknum tersebut tetap saja memungut uang parkir dari para jukir di sana. ‘’Termasuk di pasar ACC, Ampenan, bukan segitu seharusnya setoran jukir,’’ katanya. Untuk itu, Noer Ibrahim meminta Dishub Kota Mataram berinovasi perbaikan pengawasan. Pengawasan ini bisa dimulai dari uji petik. Uji petik itu meliputi kejelasan mengenai status lahan parkir dan sebagainya. Yang menjadi keheranan kalangan Dewan, kata Noer Ibrahim, dari dulu hingga kini, Dishub tidak dapat menemukan oknum yang menguasai lahan parkir. ‘’Terlalu sakti itu kalau tidak bisa ditemukan,’’ cetusnya. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela itu menyesalkan timtim yang dibentuk Dishub Kota Mataram belum bekerja maksimal. Misalnya mandor parkir. Padahal, hajatan dibentuknya tim itu, untuk memaksimalkan pengawasan pengelolaan parkir. Sehingga kontribusinya terhadap PAD (pendapatan asli daerah) Kota Mataram, cukup signifikan. Kalau memang Dishub Kota Mataram tidak mampu mengelola parkir, lebih baik diserahkan saja kepada pihak ketiga. Apalagi menurut Noer Ibrahim, dugaan jual beli lahan parkir ini terjadi dari Ampenan hingga Cakranegara. (fit)
Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat untuk mengatensi tuntutan pegawai kategori dua (K2) Kota Mataram. Dari segi aturan, tidak ada peluang mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian disampaikan Sekretaris BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono ditemui, Rabu (1/8). Jumlah pegawai K2 di Mataram 805 sebelum peralihan SMA/SMK ke pemerintah provinsi. Posisi sekarang K2 sebanyak 674 orang. Dengan rincian 601 formasi administrasi, 67 guru dan 6 tenaga kesehatan. Yoyok, sapaan akrab Sekretaris BKPSDM ini kembali menegaskan, belum ada celah mengangkat mereka jadi ASN. Berbeda halnya bila ada kebijakan daerah, tetapi perlu juga diverifikasi. Mereka bisa saja mengikuti tes calon ASN. Dari segi persyaratan usia tidak boleh lebih dari 35 tahun. “Nanti dilihat juga dari syarat usia,” tandasnya. Jauh sebelumnya tambah dia, forum pegawai K2 yang menggelar pertemuan diingatkan agar tidak melibatkan pemerintah daerah. Dikhawatirkan akan ada tuntutan mengangkat mereka jadi calon ASN. Apalagi kebijakan pemerintah pusat masih simpang siur. Namun statemen Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi peluang mengangkat mereka dengan catatan diseleksi kembali. “Informasi soal pegawai K2 ini kan sudah dianggap tidak ada,” ujarnya. Kesejahteraan pegawai baik itu ASN dan non ASN kata Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, tetap jadi perhatian pemerintah. Namun demikian, tentu harus menyesuaikan kemampuan pendanaan daerah. “Gaji pegawai terus kita tingkatkan. Sudah berapa kali dinaikkan,” kata Walikota. Walikota menyarankan agar forum K2 mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai mogok kerja, sehingga merugikan berbagai pihak. Saat ini, akan dipikirkan bagaimana mencari peluang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai K2. (cem)
katanya. Kepastian wali murid menolak imunisasi tidak diketahui persis. Namun demikian, sekolah tetap memberikan edukasi ke siswa agar mau disuntik. Kebijakan imunisasi rubella kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, masih pro - kontra mengenai halal dan haramnya. Kontroversi ini perlu diluruskan oleh Kementerian Kesehatan. Disamping, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga belum mengeluarkan sertifikat terkait vaksin tersebut. “Iya, ini masih pro - kontra,” jawabnya. Dijelaskan, dari aspek kesehatan sebenarnya vaksin ini baik. Terutama bagi ibu yang mengandung. Penting sekali bagi pasangan sebelum menikah memeriksa kesehatannya. Jangan sampai virus TOCRH menjangkiti perempuan hamil. Dampaknya bisa terjadi kelainan pada anak yang lahir. “Bisa terjadi katarak dan kelainan yang lain. Kalau begitu cenderung terkena gizi buruk,” tambahnya. Ketua MUI Kota Mataram, H. Abdul Hanan menyampaikan, imunisasi rubella ini, MUI tidak berbicara soal halal dan
Agustus mendatang. “Bulan September fokus ke masyarakat melalui institusi kesehatan,” kata dia. Perkara halal dan haram yang menjadi pro - kontra, masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat harus melihat dampak positif dari imunisasi tersebut. (cem)
Lapak PKL Pemkot Harus Pastikan Kesehatan di Loang Baloq Dibongkar Hewan Kurban
Serahkan kepada Pihak Ketiga
Tak Ada Peluang Pegawai K2 Diangkat Jadi Calon ASN
Halaman 2
Wisata Loang Baloq. Pemkot Mataram heran pengelola membiarkan tambahan PKL di pinggir pantai. Selain menyalahi aturan, juga merusak estetika. “Cuma kembali ke pengelola kenapa dibiarkan,” ujarnya. Dari 40 lapak PKL di Loang Baloq disebutkan Bayu, hanya belasan yang dibongkar. Penertiban itu bagi pedagang yang tetap bersikukuh menaruh meja dan tempat ikan di atas trotoar. Dikonfirmasi terpisah, Camat Sekarbela Cahya Samudra menyebutkan, ada tiga lapak yang tak berpenghuni dibongkar. Selebihnya, PKL yang menempatkan meja dan box ikan diatas trotoar sehingga ditertibkan. “Pokoknya semua harus clean dan clear,” jawabnya. (cem)
Pengisian Jabatan
Walikota Pastikan Tidak Ada Demosi Mataram (Suara NTB) Pengisian jabatan eselon II baik itu pergeseran maupun promosi dijadwalkan bulan September mendatang. Penyegaran birokrasi pascacuti kampanye dipastikan tidak ada pejabat terkena demosi. Demikian ditegaskan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, Rabu (1/8). Dia menyampaikan, pengalamannya sebagai Walikota dua periode diupayakan agar tidak ada demosi pejabat. Walikota berpikir panjang bila mendemosi seseorang. “Saya selalu berpikir untuk itu (demosi). Kalau bisa tidak ada,” tandasnya. Rekomendasi pengisian jabatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah diterima. Nama - nama pansel dipersiapkan dan dijadwalkan bulan September jadwal kosong telah terisi. Sebelum pengisian jabatan tambahnya, akan dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi itu dinilai penting untuk mengambil keputusan. “Target masing - masing Kadis apakah tercapai atau tidak,” tandasnya. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tambahnya, telah mengajukan formasi tim pansel. Tim pansel terdiri dari internal pejabat, akademisi dan mantan pejabat. Secara detail siapa orangnya, Walikota tidak menye-
butkan pasti. “Lupa saya. Pokoknya sudah saya terima catatannya,” tambahnya. Sekretaris Daerah yang juga Ketua Baperjakat, Ir. H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Baiq Nelly Kusumawati dan Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Ahmad Mujahiddin, hari ini (kemarin) konsultasi ke KASN dan Badan Kepegawaian Negara. Substansi materi dikonsultasikan terkait pengisian dan pergeseran sejumlah jabatan. (cem)
H. Ahyar Abduh (Suara NTB/cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa
BKIPM Kampanyekan Gemar Makan Ikan Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram (BKIPM Mataram) turut menyampaikan duka cita yang mendalam untuk para korban gempa yang mengguncang Pulau Lombok akhir pekan kemarin. Sejumlah bantuan ikut didistribusikan dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak para korban. Gempa terjadi Minggu (29/07) pagi di Wilayah NTB dengan kekuatan 6,4 SR. Getaran gempa juga dirasakan hingga Bali. Berpusat di 28 km barat laut, Lombok Timur. Disusul lagi gempa dengan kekuatan 5 SR dengan lokasi lebih dekat dengan Lombok Utara, masing-masing 37 km dan 26 km di Timur Laut Lombok Utara. Wilayah sekitar Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara merasakan dampak paling parah. Belasan orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka dan ribuan mengungsi. Infrastruktur juga mengalami kerusakan. Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi dan jajaran turun langsung menyalurkan bantuan ke kawasan-kawasan paling berat terdampak di Lombok Utara dan Lombok Timur. Paket bantuan yang disalurkan terdiri dari ikan kaleng, sembako, selimut, pakaian, kain sarung, perlengkapan bayi, perlengkapan MCK, mie instan, dan makanan. Total nilai bantuan mencapai puluhan juta. Bantuan ini digalang dari pegawai BKIPM Mataram, sumbangan dari BKIPM Bima, BKIPM Kendari dan Balai Uji Standar KIPM Jakarta dan dari stakeholdersnya. “Semoga apa yang kami berikan kepada bapak ibu ada manfaatnya. Dengan harapan kita bersama tidak ada lagi bencana-bencana,” demikian Suprayogi. Sontak disambut ungkapan rasa syukur para korban gempa yang diberikan bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Suprayogi menekankan pemberian bantuan lebih banyak dalam bentuk makanan ikan siap saji (ikan kaleng). Lebih praktis, dan tak perlu proses lagi untuk mengkonsumsinya. Dan yang paling penting, memperbanyak makan ikan memberikan manfaat yang besar terhadap fisik dan otak. “Pesan dari bu Menteri (Menteri KKP : Susi Pudjiastuti), tetap makan ikan biar sehat bapak ibunya dan anak cucunya. Dan tetap makan ikan ya,” demikian Suprayogi. (bul)
(Suara NTB/bul)
BANTUAN - Penyaluran bantuan untuk korban gempa oleh jajaran BKIPM Mataram.
Pendapatan Petani Hortikultura dan Perkebunan Masih Jadi PR
Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis perkembangan nilai tukar petani. Dari lima indikator, dua diantaranya masih menyisakan PR. Yakni pendapatan petani hortikultura dan petani tanaman perkebunan rakyat.
(Suara NTB/dok)
Endang Tri Wahyuningsih Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih Kamis (1/8) kemarin mengemukakan, Bulan Juli 2018 tercatat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 110,06. Nilai Tukar Petani
Hortikultura (NTPH) 80,28, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 93,58, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,00 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 108,46. Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 118,05 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 92,95. Secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 107,95 yang berarti NTP Bulan Juli 2018 mengalami peningkatan 0,50 persen bila dibandingkan dengan Bulan Juni 2018 dengan Nilai Tukar Petani 107,41 persen. “NTP di bawah 100 berarti petaninya merugi. Lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada penghasilan yang didapatkan,” jelas Endang. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Bulan Juli 2018 sebesar 117,80 atau meningkat 0,95 persen dibandingkan den-
gan Bulan Juni 2018 sebesar 116,69 persen. Sebagian besar NTUP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor hortikultura yang hanya 90,97 persen. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, terjadi NTP yang berfluktuasi setiap bulannya. Pada bulan Juli 2018 dengan tahun dasar (2012=100) NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di atas 100 (tercatat 107,95) yang berarti petani mengalami peningkatan daya beli, karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya. NTP Bulan Juli 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen bila dibandingkan dengan NTP Juni 2018 yaitu dari 107,41 menjadi 107,95. Hal ini kata Endang disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar
1,04 persen dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga naik 0,54 persen. Pada Bulan Juli 2018 dengan tahun dasar (2012=100), indeks harga yang dibayar petani (Ib) di Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen yaitu dari 130,62 persen menjadi 131,33 persen dimana Indeks konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen sedangkan indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen. Dua sub sektor yang menjadi sorotan BPS, dijelaskan. Nilai Tukar Petani Subsektor Hortikultura (NTPH) pada Bulan Juli 2018 mengalami penurunan sebesar (1,89) persen. Hal ini disebabkan karena indeks yang diterima petani turun sebesar (1,29) persen dari 108,35 persen menjadi 106,95 persen. sedangkan indeks yang dibayar petani meningkat 0,61 persen dari 132,41 persen menjadi 133,22 persen. Indeks harga yang diterima petani (It) pada sub kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami penurunan mas-
ing-masing sebesar (1,46) persen dan (1,09) persen. Penurunan harga jual pada komoditas wortel, tomat, terung panjang, manggis, sirsak, semangka, sawo dan rambutan menjadi penyebab menurunnya indeks harga yang diterima petani. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) juga mengalami penurunan (0,12) persen dari 93,69 persen menjadi 93,58 persen, hal ini disebabkan karena peningkatan indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,47 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,59 persen. Peningkatan indeks yang dibayar petani (Ib) disebabkan karena meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga petani seperti pembelian bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, pengeluaran untuk sandang, perumahan, biaya kesehatan. Disamping itu juga meningkatnya indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal yang dipergunakan untuk pembelian tampah/nyiru, karung, ember, cangkul, arit dan lainnya. (bul)
Perbankan Gelontorkan Bantuan untuk Kebutuhan Strategis Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Perbankan yang tergabung dalam wadah Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi NTB saling bahu membahu memberikan dukungan kepada para korban gempa di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Beragam kebutuhan strategis di masa tanggap darurat di distribusikan kepada para korban gempa. Penyerahan bantuan kemanusiaan dari BMPD Provinsi NTB ini secara simbolik dilakukan oleh Ketua BMPD Provinsi NTB, sekaligus Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, Rabu (1/8) kemarin. Penyaluran bantuan didistribusikan dalam dua tahap, atau dilakukan dua hari berturut-turut. Bantuan yang diberikan berupa tenda/terpal, karpet, wadah air, handuk, mukenah/alat salat, makanan dan minuman. Penggalangan bantuan dilakukan setelah peristiwa/gempa terjadi, ditambah dari alokasi dana khusus yang memang disediakan oleh BMPD.
“Bantuan BMPD NTB ini merupakan empati kita untuk ikut merasakan kesedihan dan derita yang dialami oleh saudara kita yang terkena bencana alam gempa bumi yang telah menelan korban jiwa maupun harta benda,” kata Achris. Tiga kecamatan paling parah terdampak gempa yang terjadi akhir pekan kemarin. Diantaranya, Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambelia (Lombok Timur) dan Kecamatan Bayan (KLU). Dengan harapan agar bantuan BMPD ini dapat sedikit meringankan beban para korban. Bantuan yang disalurkan BMPD ini, sengaja dipilih barang-barang yang dirasakan sangat dibutuhkan saat kondisi tanggap darurat ini. “Terpal, tempat penampungan air/ barang, makanan siap saji/makan, tisu kering/ basah, dan air minum. Itu semua kebutuhan yang paling mendesak
GNE Berharap Penyertaan Modal Rp80 Miliar Terpenuhi di APBD-P Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas telah melakukan kalkulasi bisnis dan mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp80 miliar kepada pemilik saham (Pemprov NTB). usulan ini diharapkan tereksesuki di APBD-P 2018 ini. Harapan ini disampaikan kembali Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM di ruang kerjanya, Rabu (1/8) kemarin. Manajemen sejauh ini tetap tak menarik usulan penambahan penyertaan modal. Tinggal bagaimana pemerintah daerah memberikan kebijakannya. “Manajemen berharap dan menyerahkan sepenuhnya kebijakannya kepada pemerintah daerah. Kalau menginginkan PT. GNE cepat maju dan bersaing, harus dibijaksanakan untuk turunkan modal itu. Kalau tidak, ya kami akan tetap bekerja sesuai kemampuan yang ada,” ujar H. Syahdan. Usulan penambahan penyertaan modal Rp80 miliar ini diharapkan akan mampu mencapai modal inti PT. GNE. Usulan pemupukan modal, menurut-
Halaman 3
(Suara NTB/bul)
H. Syahdan Ilyas nya bukan perkara main-main. Kajian dan sejumlah pertimbangan teknis telah dilakukan. PT. GNE adalah salah satu BUMD milik Pemprov NTB yang dibentuk dengan maksud untuk memperkuat permodalan, daya saing perusahaan dan menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan PAD, tetapi dirasakan belum optimal. Dari aspek sarana dan prasarana produksi sebagian besar mesin-
mesin lama. Sehingga operasionalnya tak bisa optimal untuk memenuhi permintaan. Demikian juga dengan gedung kantor dan gudanggudangnya dirasa perlu lebih ideal. Karena itulah, ditemukan nilai kebutuhan Rp80 miliar yang diajukan penambahannya secara bertahap hingga lima tahun ke depan. 2018 sebesar Rp 24,3 miliar, 2019 sebesar Rp 21,7 miliar. Lalu 2020 sebesar Rp14,5 miliar. Lalu 20201 sebesar Rp9,6 miliar dan 2022 sebesar Rp9,7 miliar. Dengan kekuatan Rp80 miliar tersebut pihaknya sangat percaya diri akan meningkatkan kinerja perusahaan. Baik omzet penjualan, keuntungan, maupun setoran dividen kepada pemerintah daerah. Tahun 2018 target setoran deviden Rp 1,6 miliar, tahun 2019 Rp 2,4 miliar, tahun 2020 Rp2,9 miliar, tahun 2021 Rp 3,3 miliar dan tahun 2022 Rp 3,6 miliar. Rancangan kerja itu, menurut H. Syahdan telah memperhitungkan lingkungan bisnis dan perkembangan bisnis yang berubah. Beberapa unit bisnis yang sedang dikembangkan GNE saat ini diantaranya. Bidang usaha industri bahan bangunan. Unit jasa assembling dan perbengkelan, unitusahaagribisnis, unit usaha perdagangan umum dan ekonomi kreatif, dan unit usaha pengolahan limbah medis. “Semua unit usaha sudah dilakukan kajian dan pot e n s i pengembangannya. Sampai diusulkan penambahan penyertaan m o d a l , ” ujarnya.(bul)
(Suara NTB/bul)
BANTUAN - jajaran BMPD secara simbolis mendisribusikan bantuan kepada korban gempa di Lombok Timur dan Lombok Utara menurut kami,” ujarnya. Tim BPMDpun telah mengidentifikasi lokasi yang dijadikan target pendistribusian bantuan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian BMPD yang beranggotakan
perbankan yang ada di Provinsi NTB, dan telah ikut aktif dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat NTB. “Terhadap saudara saudara yang tertimpa musibah, agar bisa survive dan dapat berak-
tivitas kembali dengan normal, serta sebagai kontribusi langsung terhadap kemanusiaan atas bencana yang terjadi di Lombok Timur dan Lombok Utara ini,” tambah Aisyah Fahrial, Humas BMPD. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Halaman 4
Jaringan Pipa Terputus
Tak Temukan Bacaleg Koruptor KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) tidak menemukan adanya bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang koruptor. Sebanyak 748 bacaleg yang diserahkan 16 partai politik (parpol) peserta pemilihan umum diyakinkan merupakan orang-oprang yang baik. Menurut Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh kepada wartawan di Selong, Rabu (1/8), semua bacaleg yang menyerahkan berkas pendaftaran sudah melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dari SKCK ini digambarkan semua bacaleg Lotim meru(Suara NTB/dok) pakan orang-orang yang baik. Muhammad Saleh Selebihnya nanti mengenai mengenai bacaleg ini akan dinilai langsung oleh masyarakat. Pasalnya, sebelum ditetapkan sebagai caleg, terlebih dulu akan diumumkan ke tengah masyarakat. Selasa (31/7) lalu disebut Ketua KPU merupakan masa terakhir perbaikan seluruh berkas pendaftaran. Pasca perbaikan ini, KPU selanjutnya akan melakukan penelitian dokumen adminitrasi pendaftaran dari seluruh bacaleg. Seluruh parpol sudah menyerahkan berkas perbaikan. Tidak ada partai yang tidak memperbaiki berkasnya. KPU Lotim ini membutuhkan waktu penelitian administrasi terhitung Rabu (1/8) sampai dengan tanggal Sabtu (7/8) mendatang. Berikutnya tangal 812 Agustus KPU akan mengumumkan daftar caleg sementara (DCS). Ada masa selama sepekan bagi masyarakat untuk menilai apakah caleg tersebut memenuhi syarat atau tidak. Karena itu, untuk saat ini kata Saleh, pihaknya belum bisa menyimpulkan caleg mana saja yang tidak memenuhi syarat. “Kita belum mengetahui mana yang tidak memenuhi syarat (TMS),” terangnya. DCS menjadi DCT pada tanggal 20 September 2018 mendatang. Keputusan final dari penetapan pasangan calon ini memperhatikan apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Sangat penting masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan. Di mana, dari masukan masyarakat tersebut KPU akan melakukan klarifikasi langsung kepada calon bersangkutan. Kesimpulannya, bacaleg tersebut bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat juga apa yang disampaikan masyarakat itu benar. Adanya pelibatan masyarakat secara langsung ini dimaknai agar masyarakat turut ambil bagian dalam menentukan para wakilnya di legislatif. Menurutnya, bacaleg dinyatakan TMS apabila terbukti pengaduan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, masuk katagori TMS bagi parpol yang tidak bisa memenuh kuota 30 persen perempuan. Kuota ini wajib dipenuhi. Kalau perempuannya kuran diminta untuk tambah, jika ada yang mengundurkan diri perempuan, maka wajib hukumnya diganti dengan perempuan juga. (rus)
Kurangi Trauma Korban Bencana Gempa Bumi Selong (Suara NTB) Ribuan warga Lombok Timur (Lotim) yang mendiami Sembalun dan Sambelia korban musibah bencana alam gempa bumi saat ini diketahui masih trauma mendalam. Kondisi psikologis warga korban gempa 6,4 SR dan ratusan gempa susulan ini cukup terganggu. Melihat kondisi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim bersiap akan menghibur para korban dengan cara menayangkan film hiburan. “Kita akan coba nanti menayangkan film-film hiburan un(Suara NTB/rus) tuk menghibur para korban di Suhendra pengungsian,” ungkap Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DP3AKB Lotim, Suhendra kepada Suara NTB, Rabu (1/8). Saat berada di pengungsian sudah pasti para korban ini mengalami penat dan tidak bahagia. Rumah hancur karena diguncang gempa dan sejumlah keluarga meninggal dunia. Setidaknya dengan memberikan hiburan setidaknya bisa mengurangi trauma saat menghadapi detik-detik gempa. Kebutuhan para korban tidak saja bantuan logistik. Namun juga non logistik. “Kita ingin pengungsi yang saat ini tidak bahagia menjadi tersenyum saat menonton film hiburan,” ungkapnya. Setidaknya kata Suhendra saat nonton film, bisa tersenyum. “Ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi kami di DP3AKB ini juga menenangkan para korban agar tidak trauma mendalam,” urainya. Diketahui kondisi anak-anak dalam situasi memprihatinkan juga. DP3AKB memiliki delapan fungsi, salah satunya fungsiperlindungan terhadap anak dan keluarga. Saat keluarga tenang dan bahagia, apapun musibah yang dialami bisa dihadapi dengan tenang. Sebaliknya, jika keluarga dalam kondisi kacau, dikhawatirkan juga akan berimbas buruk pada keluarga yang lainnya. Tidak diinginkan para korban ini mengalami trauma yang berkelanjutan. Karena itulah diperlukan perhatian semua pihak agar trauma ini tidak menjadi penambah beban bagi kehidupan selanjutnya. (rus/*)
Warga di Sembalun Butuh Air Bersih dan Selimut Masyarakat korban gempa di Kecamatan Sembalun Lombok Timur (Lotim) mulai mengalami krisis air bersih. Pasalnya, jaringan pipanisasi yang mengalir ke rumah-rumah warga terputus akibat gempa berkekuatan 6,4 skala richter (SR) yang melanda pemukiman warga yang berada di bawah kaki Gunung Rinjani ini. SEPERTI dituturkan Inaq Sulhayani asal Dusun Bawak Nao Desa Sajang Kecamatan Sembalun, sejak terjadi gempa pada Minggu (29/7) lalu, air bersih sudah tidak lagi mengalir ke rumahnya. Kini, masyarakat sangat membutuhkan air bersih, karena ketersediaan air yang sudah tidak ada. Selain itu, kebutuhan mendasar para korban gempa yakni selimut mengingat para korban tidur di tempat terbuka untuk menghindari sewaktu-waktu terjadinya gempa susulan. “Air bersih dan selimut sangat kita butuhkan. Kita di tempat terbuka tidurnya. Kita tidak berani berada di dalam rumah,” tuturnya pada Suara NTB, Rabu (1/8).
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/yon)
AIR BERSIH - Masyarakat saat menerima air bersih dari berbagai pihak. Namun masyararakat berharap pendistribusian air bersih tetap dilakukan, karena aliran air bersih yang masuk ke rumah mereka putus total. untuk menutupi panas dan dinginnya angin pada siang dan malam hari. “Selain air bersih, kita butuh selimut dan juga makanan. Kita lebih sering makan mi,” ujarnya.
Desa Sajang Kecamatan Sembalun, merupakan desa yang terparah terkena dampak gempa di wilayah tersebut. Pantauan Suara NTB di lokasi ini, banyak rumah warga yang
mengalami rusak berat rata dengan tanah. Selain itu, tembok-tembok rumah warga juga mengalami keretakan yang cukup parah sehingga tidak berani untuk ditempati. (yon)
Malaysia Siap Bantu Korban Gempa di KLU dan Lotim Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Malaysia melalui Global Peace Malaysia (GPM) siap membantu pemerintah daerah di Lombok Utara dan Lombok Timur untuk membantu warga korban gempa. Dalam jumpa pers penanganan gempa Lombok Utara, Rabu (1/8), perwakilan GPM turut hadir dan menjanjikan akan mengirimkan logistik kepada warga korban gempa. Chief Operation Officer GPM, Syahrir Azfar Bin Saleh, menyampaikan prihatin atas peristiwa gempa bumi yang menelan korban jiwa. Pihaknya sekaligus berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah, atas upaya evakuasi korban meninggal dunia yang berasal dari Malaysia. “Korban meninggal dunia dari Malaysia sudah tiba di Malaysia tadi malam, dan sudah diurus jenazahnya. Pemerintah Malaysia berterima kasih karena 21 orang pendaki Malaysia di Rinjani telah dievakuasi,” katanya. Syahrir menyatakan, Perdana Menteri Malaysia, Tun Mahatir Muhammad telah memerintahkan untuk mendistribusikan bantuan kepada warga korban gempa di Lombok Utara dan Lombok Timur. Mengawali itu, pihaknya di GPM lebih dulu terjun melakukan survei kondisi terkini warga berikut mendata apa saja kebutuhan warga korban gempa. GPM akan fokus pada warga
di wilayah terpencil, kawasan yang sulit dicapai oleh kendaraan roda empat. Bahkan jika GPM harus menggunakan sepeda motor ke lokasi terdampak gempa, kawasan itu akan menjadi prioritas. “Kami akan bergerak di kesehatan dengan membawa kebutuhan untuk bayi, anak-anak dan perempuan. Kami akan terus berkoordinasi mengenai bantuan agar tidak overlap,” tandasnya. Sementara itu, Koordinator Tanggap Darurat Bencana Gempa, sekaligus Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., mengungkapkan upaya penanganan status tanggap darurat korban gempa akan dilakukan hingga 5 Agustus mendatang. Seluruh elemen baik dari tim Pemda KLU, TNI, Polri, hingga LSM terus bergerak memberi bantuan kepada warga yang ada di sejumlah kecamatan. “Penanggulangan korban terdampak gempa dilakukan sesuai SOP (standar operasional prosedur), dengan dasar data dari Kades disalurkan sesuai kebutu-
han,” katanya. Penanganan dampak gempa Lombok Utara kali ini sedikit rumit, karena bersamaan dengan warga di Kecamatan Bayan yang mengalami dampak dari kekeringan musim kemarau. Kepala BPBD Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., menyebutkan akhir Juli dan awal Agustus yang diprediksi sebagai puncak kekeringan, terbukti. Sehingga secara otomatis, penanganan dampak gempa dan kekeringan mencakup kebutuhan dasar masyarakat, terutama makanan, minuman dan kebutuhan sandang. “Puncak kemarau pada bulan Agustus ditambah gempa menyebabkan situasi sedikit rumit. Apalagi jaringan PDAM juga putus, sehingga daerah yang tidak terdampak gempa pun ikut terdampak krisis air bersih,” katanya. Iwan menyebut, saat ini jumlah armada yang ada untuk menyalurkan bantuan air ber-
(Suara NTB/ari)
KETERANGAN - Sekda KLU H. Suardi memberikan keterangan terkait upaya Pemda KLU memberikan bantuan pada warga yang terkena dampak gempa, Rabu (1/8). sih sebanyak 10 unit. Rinciannya 7 armada milik Pemda KLU, 2 armada dari Kepolisian, dan tambahan 1 armada lagi didatangkan oleh Pemkot Mataram mulai hari ini (kemarin). Armada-armada itu disiapkan untuk mengcover 9 desa, dengan 1 armada mengawal 1 desa. Sementara 1 armada lagi, digunakan untuk mendukung armada lain secara floating ke desa-desa. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lombok Utara, Hadari, SP., menambahkan, pengumpulan logistik dan distribusinya tetap dilakukan sejak hari pertama gempa. Sampai saat ini, posko utama penanggulangan gempa telah mencatat pasokan beras se-
banyak 11 ton. Terdiri dari 6 ton, 60 kg beras dari Pemda KLU dan 5 ton pasokan dari Provinsi NTB. “Sampai Rabu pagi kita sudah surati masing-masing Kecamatan yang belum ajukan permohonan logistik, supaya segera menyampaikan,” sebutnya. Selaku penanggungjawab logistik, Hadari menjalankan kewajiban sesuai SOP. Artinya, di luar distribusi terjadwal yang ada di posko Utama, pihaknya juga melayani permintaan logistik bagi warga yang datang meminta dengan disertai data lengkap. Sementara itu, penanganan korban gempa di luar Kecamatan Bayan, diserahkan kepada masing-masing camat untuk mengawal warga terdampak di desa-desa yang ada. (ari)
Kampung Tradisional Segenter, 70 Persen Berubah Tanjung (Suara NTB) Kampung tradisional Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah banyak berubah. Warga setempat mengakui, perubahan konstruksi perumahan tradisional Segenter sudah mencapai 70 persen. Kepada wartawan, Selasa(31/7) lalu, warga Segenter sekaligus Kelompok Baca Komunitas (KBK) Segenter, Muliani, mengungkapkan rumah adat tradisional Segenter yang masih utuh sekitar 30 persen saja. Keaslian kampung dari sisi infrastruktur bangunan sudah berubah, seiring mahalnya biaya renovasi ban-
Petani Lotim Tanam Bawang Merah Kualitas Ekspor
PANEN - Petani Lotim melakukan panen bawang merah kualitas ekspor. Bawang merah jenis ini diklaim tumbuh baik di Pulau Lombok. Selong (Suara NTB) Warna umbi merah mengkiPetani bawang merah di Lom- lat, rasa yang cukup pedas dan bok Timur (Lotim) telah berhasil ukuran yang diminati pasar menmenanam bawang merah kuali- jadi salah satu yang menarik pettas ekspor. Bawang merah den- ani untuk menanam Maserati. gan nama varietas Maserati F1 True Shallot Seed (TSS) Maserjenis biji ini bisa tumbuh dengan ati dapat ditanam dengan cara baik. Produktivitas bawang mer- pindah tanam maupun tanam ah hasil budidaya petani Lotim langsung. Tanah Lombok yang ini pun cukup ideal dan bisa men- cukup remah menjadi salah satu capai 28 ton per hektar. alasan untuk TSS Maserati dapHal ini disampaikan Product at tumbuh dengan baik. Development Manager, PT. Dia berharap semakin memAgrosid Manunggal Sentosa baiknya produksi bawang merah Riky Sianipar saat panen ini akan dapat membantu pemerbawang varietas Maserati F1 itu intah untuk ekspor bawang merdi Desa Tirtanadi Kecamatan ah, sehingga menambah pendapLabuhan Haji Kabupaten atan petani dan devisa negara. Lotim, Minggu lalu. Dia menPetani bawang merah, Usman jelaskan, bawang merah vari- sendiri mengaku komoditi bawang etas Maserati merupakan vari- merah memang menjadi andalah etas terbaru yang dikembang- sejumlah petani di Lombok Timur. kan di Indonesia. Utamanya di Desa Tirtanadi Ke-
Untuk saat ini, ia berharap air bersih didistribusikan secara merata oleh pemerintah daerah. Adapun air bersih yang didapatkan dari bantuan pemerintah digunakan untuk kebutuhan minum, berwudhu dan memasak. Sedangkan, untuk mandi tidak berani digunakan, karena khawatir stok air habis. “Kami tidak berani mandi. Air ini hanya kita gunakan untuk kepentingan minum, berwudhu dan memasak,” ujarnya. Hal senada disampaikan, Inaq Erni. Selain air bersih, kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan adalah selimut, makanan siap saji serta tenda. Pasalnya, ia bersama warga lainnya hanya menggunakan terpal terbuka
camatan Labuhan Haji. Hanya saja, katanya, persoalan harga masih menjadi persoalan. Saat ini harga jual basah bawang merah Rp 700 ribu per kuintal. Pilihan menanam bawang merah varietas biji seperti Maserati bisa menjadi solusi di tengah besarnya biaya produksi menanam bawang. Rata-rata biaya produksi ini tembus Rp 80 juta per hektar. Besaran nilai produksi ini bisa jauh lebih besar jika yang ditanam adalah bawang bibit masih berupa siung. Pasalnya, harga bibit unggul saat ini masih cukup mahal. Beda dengan menanam biji diyakinkan jauh lebih berhemat. Harga jual Rp 700 ribu saat ini memang masih bisa mendatangkan keuntungan bagi petani. Hanya saja sekedarnya saja. Tidak sesuai dengan harapan saat harga lebih mahal yang dapat menjadikan petani lebih bergairah menanam bawang. Menanam bawang merah diakui penuh dengan spekulasi. Pasalnya, serangan hama dan kondisi cuaca sangat mempengaruhi kualitas produksi. Bawang merah tidak bisa diterpa panas yang berlebihan. Begitupun tidak bisa juga didera hujan yang terus-terusan. Serangan hama menjadi ancaman terbesar bagi petani bawang merah. (rus)
gunan yang tidak mampu dipenuhi warga. Dasar itu pula, Kampung Tradisional Segenter tidak lagi menjadi primadona wisatawan. “Wisatawan sudah agak jarang karena sudah berubah. Berbeda dengan dulu sebelum Senaru ramai dikunjungi,” kata Muliani. Rumah adat Segenter yang notabene perdana berubah adalah kediaman mertua Muliani sendiri, Amaq Misana. Rekonstruksi bangunan adat diganti dengan konstruksi bangunan permanen pada tahun 1997. Setelah itu, bangunanbangunan lain bermunculan. Diakui Muliani, awal rekonstruksi rumah adat oleh warga,
terjadi pro dan kontra di internal warga. Sebagian besar warga meminta pembangunan rumah permanen dilakukan di luar kampung tradisional. Tetapi usul itu tidak diikuti oleh warga dengan pertimbangan, lahan kosong yang merupakan lahan adat dapat dipergunakan oleh generasi berikutnya. Rekonstruksi rumah adat menjadi bangunan permanen lebih disebabkan tidak adanya bahan baku dan biaya yang cukup dari warga setempat. Muliani mengatakan, warga kesulitan memperoleh ilalang untuk atap. Begitu pula bahan baku bambu untuk keperluan dinding rumah, warga tidak
lagi memperoleh secara gratis. “Harga ilalang satu ikatnya Rp 50 ribu, sedangkan pada 1 rumah membutuhkan antara 70 sampai 80 ikat. Untuk diperbaiki kembali paling cepat 8 tahun, tergantung ketebalan atap,” sebut Muliani diamini rekannya, Erniati. Meski berubah, warga Segenter tetap mempertahankan awik-awik adat yang sudah tertanam sejak puluhan tahun lamanya. Misalnya, setiap tahun warga membayar iuran sebesar Rp 10 ribu untuk membiayai lahan adat yang kini ditempati oleh warga. Seluruh lahan permukiman yang ada di kampung itu tidak dimiliki secara priba-
di. Oleh karenanya, lahan dan rumah warga tidak boleh disertifikatkan. Rumah juga tidak boleh dijual kepada orang lain. “Serba yang kita tanam di lingkungan kampung tidak boleh dimiliki sendiri. Sayur, mangga atau apa pun jenisnya, siapa yang butuh tinggal petik. Tidak boleh ada diklaim sebagai milik pribadi,” katanya. Hingga saat ini, kesulitan utama masyarakat dalam menjalani keseharian terletak pada tidak adanya akses air bersih. Warga Segenter berharap dibuatkan sumur bor (artesis) untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan keperluan irigasi lahan kering warga setempat. (ari)
Rumah Rata dengan Tanah
Bangun Kembali, Rijawan Tak Punya Dana
Berugak kecil seukuran 2 meter kali 4 meter, menjadi tempat tidur sementara Rijawan dan keluarga. Berugak itu tampaknya akan digunakan selama kediaman keluarga itu belum diperbaiki pemerintah. KEDIAMAN Rijawan, ambruk akibat goncangan gempa 6,4 skala richter pada Minggu (29/7) lalu. Meski rumahnya rata dengan tanah, ia beruntung ke empat orang anak beserta 2 istrinya selamat. Di Kampung Tapen, Dusun Batu Rakit, sebagian besar kediaman warga mengalami hal serupa, antara rusak sedang dan rusak berat. Apes bagi Rajiawan, ia tidak mempunyaisumberdayayangcukup untuk sekadar membangun kembali tempat tinggal bagi anakanaknya. Pekerjaannya hanya sebagaipetanikebundihutanproduksi setempat. Sesekali ia menyambi sebagai penjual air nira (tuak). “Pekerjaan sebagai tani, sesekali menjual itu,” katanya menunjuk jeriken tuak yang tergantung di samping berugak. Dengan penghasilan seadanya, Rajiawan kesulitan untuk membiayai rumahnya yang sudah runtuh. Besar harapannya, Pemda Lombok Utara mendirikan kembali kediamannya. Rumahnya bukan rumah bagus. Awal mula, rumahnya berdiri
berkat bantuan pemerintah dari program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2013 silam. Berdasarkan penuturan Rajiawan, saat menerima bantuan itu, tidak seluruh material ia terima. Dana yang diterima hanya sebesar Rp 5,5 juta, kusen pintu 1 lubang, kusen jendela 2 lubang, batako seribu serta seng sebanyak 60biji,danpasir2dumptruck.“Bantuan semen dan material kayu untuk atap tidak ada, saya beli sendiri. Begitu juga ongkos tukang, saya tanggung sendiri,” cetusnya. Selain rumah Rajiawan, kediaman saudara perempuannya juga mengalami rusak berat. Rumah yangdibangundenganswadayaitu, sebagian besar retak dan terancam roboh. Sedianya, rumah saudara perempuannya bisa dijadikan alternatif bagi anak-anaknya tinggal sebelum gempa terjadi. Namun karenaseluruhrumahrusak,maka 9 orang yang ada di lingkungan itu seluruhnya bersandar pada berugak keluarga sebagai tempat tinggal sementara. Sementara, infrastruktur peru-
(Suara NTB/ari)
RATA DENGAN TANAH - Rijawan, salah satu korban gempa melihat rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Dia tak mampu membangun kembali rumahnya, karena tidak punya dana. mahan warga yang mengalami kerusakan terus bertambah. Menurut data BPBD per 31 Juli lalu, jumlah jiwa terdampak gempa sebanyak 9.494 KK atau setara 30.471 jiwa. Di antara jiwa terdampak itu, 5 orang meninggal dunia, luka berat 20 orang dan 58 orang luka ringan. Sementara data kerusakan pada bangunan tercatat 205 unit rumah rusak berat, 813 rusak sedang dan 728 rusak ringan. “Kita terus ikhtiarkan, yang kurang kita perbaiki,” kata Sekda, Drs. H. Suardi, dalam jumpa pers, Rabu (1/8) kemarin. Selama operasi tanggap darurat dilakukan Pemerintah Lombok Utara, Tim tanggap darurat mengala-
mi sejumlah kendala, terutama padaharipertama.Kendalayangdialami antara lain, akses transportasi yang sulit, jumlah armada yang kurang,sertakurangnyalogistik. Tim tanggap darurat bencana gempajugaperluuntukmerecovery psikis warga, terutama anak-anak. Mengingatdiantaraanak-anakberstatus siswa, maka ia mendorong Dinas Sosial PPPA Lombok Utara mengerahkanforumanakgunakeperluan trauma healing. “Perbaikan rumah warga akan dilakukan nantisetelahpenanganantanggapdarurat selesai. Data yang masuk akan kita validasi, berapa yang rusak berat,rusaksedangdanrusakringan,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Halaman 5
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
KUA-PPAS APBD Loteng 2019 Ditetapkan Praya (Suara NTB) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2019, akhirnya ditetapkan. Ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama KUAPPAS APBD Loteng 2019, antara Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., dan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (1/8). Sebelum penandatanganan, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng, Legewarman, menyampaikan hasil pembahasan atas usulan draf KUA-PPAS APBD Loteng 2019. Yang telah disepakati antara Banggar DPRD Loteng dengan TAPD Pemkab Loteng. “Secara umum, besaran KUAPPAS APBD Loteng 2019 tidak jauh berbeda dengan APBD Loteng 2018,” sebutnya.
Hal itu dikarenakan besaran dana perimbangan yang dialokasikan pada KUAPPAS APBD Loteng 2019, hampir sama dengan besaran dana perimbangan pada APBD Loteng 2018. Pasalnya, besaran alokasi dana perimbangan pusat sampai sejauh ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat. Sehingga alokasi dana perimbangan pusat KUA-PPAS APBD Loteng 2019, menggunakan standar alokasi dana perimbangan pusat APBD Loteng 2018. “Tingkat ketergantungan APBD Loteng terhadap dana pusat masih tinggi. Sehingga besaran APBD Loteng sangat tergantung dari besaran alokasi dana perimbangan pusat. Baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya. Ia menjelaskan, dari hasil pembahasan antara Banggar DPRD Loteng dengan TAPD Loteng, besaran KUA-PPAS APBD Loteng 2019, secara umum un-
Pemberian Imunisasi di Loteng Berjalan Lancar Praya (Suara NTB)Pemberian imunisasi Measless dan Rubella (MR) resmi dimulai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Ditandai dengan pemberian suntikan vaksin MR kepada 1.034 siswa SMP Negeri 1 Praya, Rabu (1/8). Pelaksanaan pemberian imunisasi MR direncanakan selama dua bulan, Agustus dan September. “Untuk tahap awal di bulan Agustus, kita akan menyasar seluruh sekolah yang ada. Mulai dari tingkat TK sampai SMP di Loteng,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.Km., kepada wartawan. Baru setelah itu, pihaknya akan menyasar seluruh fasilitas kesehatan. Terutama posyandu di seluruh wilayah Loteng. Dikes Loteng sendiri akan menyebar sekitar 2.256 petugas kesehatan, untuk memberikan imunisasi MR tersebut. Dengan jumlah sasaran, 814 TK/RA/PAUD, SD/MI sebanyak 894 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 427 sekolah. Ditambah 1.683 Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Loteng. Dengan total sasaran sebanyak 282.045 anak, usia 9 bulan sampai 15 tahun. Untuk memastikan semua anak yang menjadi sasaran bisa mendapatkan imunisasi MR, pihaknya juga sudah menyiapkan tim teknis. Yang nantinya akan bergerak, menyasar anak-anak usia 9 bulan sampai 15 tahun yang belum mendapat terlayani imunisasi MR di sekolah maupun di fasilitas kesehatan yang ada. Dikes Loteng sendiri menargetkan sampai bulan September mendatang minimal kita 95 persen anak sasaran sudah mendapat imunisasi MR. Sisanya kalau masih belum ada yang terlayani, baru tim teknis akan dikerahkan. Nantinya tim teknis ini akan menyasar sampai ke rumah anak sasaran.”Prinsipnya semua anak sasaran harus terlayani. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Karena memang imunisasi MR penting bagi keberlanjutan generasi bangsa,” tegasnya. Di tempat yang sama, Kepala SMP Negeri 1 Praya, Majri, mengatakan total siswa yang bakal mendapat imunisasi MR sebanyak 1.034 anak. Dengan petugas kesehatan yang dilibatkan sebanyak 40 orang. Sehingga pemberian imunisasi sendiri ditargetkan bisa selesai dalam satu hari. Bagi siswa yang tidak masuk, akan diberikan imunisasi MR keesokan harinya. “Untuk siswa yang tidak masuk sekolah hari ini (Rabu kemarin,red), kita sudah ada komitmen dengan petugas kesehatan untuk memberikan imunisasi MR keesokan harinya atau setelah siswa bersangkutan masuk sekolah,” pungkasnya. (kir)
(Suara NTB/kir)
IMUNISASI - Petugas kesehatan memberikan suntikan vaksin MR kepada salah seorang siswa SMPN 1 Praya, disaksikan Ketua TP PKK Loteng, Hj. Bq. Irma Suhaili, saat pencanangan imunisasi MR, Rabu (1/8).
70 Desa di Lobar Sudah Cairkan DD Giri Menang (Suara NTB) Proses pencairan dana desa (DD) tahap II terus berproses. Sejauh ini dari 119 desa di Lombok Barat (Lobar), baru terdapat sekitar 70 desa yang sudah mencairkan DD tahap II. Batas waktu pencairan DD tahap II ini hingga bulan Agustus mendatang. Untuk pencairan tahap II ini sesuai ketentuan mencapai 40 persen. Hal ini diungkapkan Kabid Pemerintah Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar, Kusuma Supake. “Sudah sekitar 70 Desa yang sudah mencairkan DD tahap II dari rekening kas desa,” ungkapnya, Rabu (1/8). Sesuai syarat pencairan, para desa sebelumnya harus menyerahkan laporan realisasi atas DD tahap I. Ia menjelaskan sebelumnya untuk tahap II ini sudah ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa sejak 28 Juni lalu. Sehingga sesuai agenda pencairan tahap II paling lambat dilakukan hingga Agustus mendatang. “Sedangkan setelah itu tahap III sampai September nanti,” jelasnya. Tahapan pencairan ini sedikit molor ‘dari jadwal yang ditentukan. Diakuinya untuk tahap I memang terjadi keterlambatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan program padat karya tunai yang baru diberlakukan oleh pihak Pemerintah Pusat. Sehingga membuat pihak desa harus mengubah APBDes yang sudah jadi. “Sebenarnya sudah banyak yang selesai APBDesnya, cuma karena itu makanya diperbaiki lagi,” jelasnya. Lantas bagaimana saran pihak desa untuk memotong birokrasi pengurusan ? Ia menjawab memang hal itu akan cepat eksekusi DD tersebut. “Cuma kita ikuti ketentuan Kemenko KMK, aturannya di situ,” pungkasnya. (her)
tuk pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,99 triliun. Dengan besaran dana perimbangan ditetapkan sebesar Rp 1,3 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,07 triliun. Dengan komposisi Rp1,3 triliun untuk belanja tidak langsung dan Rp880 miliar untuk belanja langsung. Dengan begitu, ada defisit anggaran sebesar Rp79 miliar. Di mana nantinya defisit anggaran tersebut bakal ditutupi dari pembiayaan daerah. Sehingga posisi KUA-PPAS APBD Loteng 2019 ditetapkan pada posisi berimbang. “KUAPPAS APBD Loteng 2019 ini selanjutkan akan menjadi acuan dalam menyusun program kerja di masing-masing OPD lingkup Pemkab Loteng tahun 2019 mendatang,” terang politisi PBB ini. Diakuinya, penetapan KUA-PPAS APBD Loteng 2019 kali ini mendahului penetapan KUA-PPAS APBD perubahan 2018. Karena sesuai
(Suara NTB/kir)
TANDATANGANI - Bupati dan Ketua DPRD Loteng menandatangani KUA-PPAS APBD Loteng 2019, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (1/8). aturan pusat, penyampaikan draf KUA-PPAS APBD 2019 paling lambat minggu kedua bulan Juli 2018. Dan, penetapan KUA-PPAS APBD 2019 paling lambat minggu pertama bulan Agustus.
“Kalau dilihat dari proses pengusulan sampai penetapan KUA-PPAS APBD Loteng 2019, kita sudah bisa memenuhi target yang ada. Bahkan sedikit lebih cepat,” timpal Legewarman. (kir/*)
(Suara NTB/kir)
HASIL PEMBAHASAN - Juru bicara Banggar DPRD Loteng, Legewarman, menyampaikan hasil pembahasan Banggar dengan TAPD Loteng atas KUA-PPAS APBD Loteng 2019, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (1/8).
Gelombang Laut Kurang Bersahabat
Nelayan Diminta Waspada
Praya (Suara NTB) Kondisi gelombang laut di pesisir selatan Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah kurang bersahabat. Untuk itu, masyarakat terutama para nelayan di sepanjang pesisir laut diminta waspada ketika hendak melaut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhamad, Rabu (1/8) mengatakan, peringatan serupa juga diperuntukkan bagi para wisatawan yang hendak menikmati wisata bahari di Pantai Loteng bagian selatan. “Saat mandi laut, wisatawan kita himbau jangan terlalu tengah. Karena memang kondisi laut yang sedang kurang baik,” terangnya. Ia menjelaskan, tinggi gelombang laut saat ini memang fluktuatif. Tapi di bebarap lokasi, tingginya bisa mencapai 6 meter. Dan, itu jelas cukup berbahaya. Terutama lagi bagi nelayan yang sedang melaut. Maupun masyarakat di pesisir pantai, kalau tidak waspada. Tingginya gelombang laut di pesisir pantai Loteng bagian selatan tersebut, terkadang disebabkan oleh tiupan angin kencang serta arus laut yang tinggi.
(Suara NTB/kir)
WASPADA - Tampak warga sedang mencari ikan di pesisir pantai Serinting yang sedang surut. Meski demikian gelombang masih tetap tinggi, dan karenanya warga pesisir diminta waspada. “Yang paling berbahaya kalau gelombang tinggi disebabkan oleh arus, inilah yang patut diwaspadai,” tandas Muhammad. Dikatakannya, kondisi laut yang kurang bersahabat tersebut diperkirakan masih akan berlangsung selama awal bulan Agustus ini, dan perlahan normal begitu memasuki
pertengahan bulan ini. Disinggung apakah sudah ada yang terdampak gelombang tinggi, Muhammad mengaku memang sudah ada di beberapa lokasi. Seperti di pesisir pantai Selong Belanak. Di mana saat ini gelombang laut sudah sampai ke area tempat warga berjualan. Dan,
menyebabkan abrasi disekitar pesisir pantai tersebut. Gelombang laut juga menyebabkan kerusakan pada dermaga apung yang baru selesai dibangun awal tahun lalu. Tapi secara umum masih belum terlalu parah dampaknya. Namun masyarakat wajib waspada. Karena kondisi laut
sangat sulit ditebak dalam kondisi yang sekarang ini. “Intinya masyarakat terutama di pesisir laut tetap waspada. Jika memang terjadi gelombang tinggi, sebaiknya segera mencari lokasi yang lebih aman. Untuk menghindari adanya korban dari masyarakat,” pungkasnya. (kir)
Korban Gempa di Lobar Minta Diperhatikan Giri Menang (Suara NTB) Paran korban gempa di tiga desa di wilayah Lombok Barat (Lobar) berharap diperhatikan pemerintah. Pasalnya, para korban yang rumahnya rata dengan tanah sejauh ini masih numpang di rumah tetangga. Ada juga yang membuat tenda darurat. Pantauan koran ini, Rabu (1/ 8), di salah satu rumah milik Jabarudin yang rusak parah di dusun Guntur Macan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari, bangunan rumah tampak rata dengan tanah. Pemilik rumah bersama warga terpaksa merobohkan tembok karena kondisi rumah yang sudah tak memungkinkan diperbaiki. Tampak jendela yang dibongkar dan genteng rumah dikumpulkan jadi satu. Menurut Jabarudin, warga terpaksa membongkar rumahnya karena memang kondisi kerusakan yang tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Sehingga lebih baik nantinya diupayakan untuk bangun bagi dengan harapan dibantu Pemda. “Kami harapkan bantuan material dari Pemda itu segera turun, kami mau bangun rumah kami yang rusak parah akibat gempa,” kata Jabarudin sambil menunjukkan rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Kepala Desa Guntur Macan, H. Marni kepada wartawan ditemui di lokasi gempa mengatakan kerusakan akibat gempa yang terjadi beberapa hari lalu sebanyak 25 rumah rusak, di antaranya 5 mengalami rusak sedang dan ringan, sisanya 2 unit rumah rusak parah (berat). “Dua unit rumah rusak parah ini sudah dirobohkan, tidak sengaja dirobohkan tapi memang kondisi rusak parah sehingga sudah diperbaiki,” kata Kades yang baru menjabat setahun lebih ini. Lebih jauh dikatakan Marni, pihaknya sudah melaku-
kan langkah-langkah melaporkan secara resmi data kerusakan ke pihak BPBD. Pihaknya juga sudah bersurat ke Dinas Sosial untuk menurunkan bantuan ke warga terdampak. Sejauh ini, baru bantuan berupa mie instan, beras, sembako, tenda darurat dan terpal yang baru diberikan sedangkan untuk material perbaikan rumah belum ada. Apakah bisa dibantu melalui dana desa (DD)? Menurutnya kemungkinan besar tidak bias, sebab anggaran sudah diploting untuk program-program. Pihaknya kedepan akan berupaya menganggarkan melalui DD. Meksipun memang masalah bencana ini tak ada yang tahu terjadi apa tidak. Lebih jauh kata Marni predikat desanya sebagai desa rawan bencana longsor sudah bisa diatasi secara bertahap. Pihaknya sudah membangun saluran irigasi hampir 1 kilometer di dusun rawan untuk mengantisipasi luapan air. Hasilnya, selama ia menjabat sejak 2016 hingga tahun ini belum pernah lagi terjadi bencana. Kedepan ia juga tetap fokus menangani masalah bencana dengan membangun sarana irigasi di beberapa titik. Sementara itu Kabid Kedaruratan pada BPBD Lobar, Hartono mengatakan, pihaknya masih menghimpun data kerusakan dulu sebelum mendroping bantuan kepada para korban. Sebab kerusakan akibat Gempa cukup banyak. “Sementara di anggaran tahun 2018 ini tidak ada untuk pengadaan material itu, itu masalahnya. Sudah kami usulkan Rp100 juta namun dihapus, kalau tahun lalu ada,” kata Hartono. Akibatnya, hal ini menjadi kendala untuk menangani material bantuan yang bakal diberikan ke para korban. Padahal anggaran ini dinilai sangat penting. Tahun
lalu anggaran ini ada sehingga agak mudah ditangani. Namun demikian ia tetap mengupayakan penanganan material tersebut sesuai dengan perintah bupati. Solusin-
ya, pemda akan mengalokasikan anggaran darurat di APBD perubahan. “Mungkin kita pakai anggaran tak terduga yang masih ada sedikit, rencananya itu mau dipakai
untuk penanganan kekeringan. Mungkin itu kita pakai mana yang ada, nanti kalau ada tambahan kita pakai untuk penanganan kekeringan,” jelas Haryono. (her)
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Inspektorat Tagih Rp800 Juta Denda Tahun 2017 Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar Rp800 juta uang negara yang belum dikembalikan oleh SKPD dari hasil pekerjaan tahun 2017. Jumlah tersebut tersebar di tiga dinas yakni dinas PU-PRPP, Diskoperindag dan Dikpora sesuai dengan hasil audit tim BPKP yang diterima pihak terkait. Inspektur Inspektorat KSB, Ir. H. Ady Mauluddin M. Si, kepada Suara NTB, (Suara NTB/ils) Rabu (1/8) menyebutkan, H. Ady Mauluddin jumlah yang saat sudah menjadi temuan hasil audit tim BPKP langsung diserahkan kepada Dinas bersangkutan untuk diselesaikan dengan baik. Bahkan respon dari dinas yang memiliki temuan rata-rata sudah bersedia mengembalikannya di APBD-P 2018. Hal ini terjadi karena temuan-temuan tersebut tidak ada unsur tindak pidana korupsi, melainkan denda telat pembayaran pekerjaan saja tiga SKPD ini. Selain temuan itu, pihak terkait juga berhasil menyelamatkan uang negara dari desa yang mencapai angka sekitar Rp1 miliar dan langsung dikembalikan. “Kita tetap akan menunggu tiga dinas ini menyelesaikan temuannya sesuai dengan janji mereka di APBD-P. Jika tidak, maka kita proses lebih lanjut ke majelis TPTGR untuk disidangkan,” sebutnya. Dikatakannya, jika melihat persentase penyelesaian rekomendasi, maka KSB bisa dikatakan salah satu Kabupaten terbaik. Bahkan penyelesaiannya saat ini sudah berada pada angka 93,45 persen jauh lebih baik dari sebelumnya yang hanya mencapai 85 persen. Tentu terhadap penyelesaian yang ada saat ini, pihaknya juga menargetkan dalam waktu dekat bisa segera dituntaskan. Sehingga di proses audit akhir tahun, bisa mencapai angka 100 persen dan tidak ada lagi rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti oleh pihaknya. Kendati demikian, pihaknya tetap meminta para dinas untuk lebih berhati-hati supaya dalam pelaksanaan program tidak ada yang menjadi temuan. “Penyelesaian rekomendasi temuan oleh BPKP sudah sangat bagus karena sudah mencapai 93 persen. Sebagai tanggung jawab, kita tetap ingatkan teman-teman SKPD untuk lebih berhati -hati,” tukasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
PDAM Bakal Disubsidi Lagi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali berencana memberikan subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp1 miliar di APBD-P 2018. Pemberian dana segar tersebut dilakukan, pasalnya selama ini keberadaan perusahaan plat merah ini dianggap sakit sesuai hasil audit BPKP di tahun 2017. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Nurdin Raschman SE kepada Suara NTB, Rabu (1/8) kemarin mengatakan, subsidi sengaja dilakukan karena selama ini masih dianggap sakit dan tidak memaksimalkan potensinya. Terlebih lagi, keberadaan PDAM masih dianggap belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena air yang yang dihasilkan oleh PDAM kualitasnya masih di bawah standar konsumsi. Sehingga tidak ada cara lain, untuk membang-
kitkan gairah PDAM melainkan dengan subsidi. Tentu subsidi Rp1 Miliar tersebut, dianggap sangat layak agar perusahaan plat merah ini tidak berada dalam kondisi sakit lagi. “Kita rencanakan di APBD-P tahun 2018 akan kita berikan subsidi, harapannya dengan besaran angka ini PDAM akan lebih baik lagi dan tidak sakit,” ujarnya. Dikatakannya, ada alasan yang cukup kuat supaya PDAM tetap disubdisi oleh pemerintah yakni tarif dasar airnya saat ini ditetapkan sangat
murah dari harga break event. Bahkan harga dasar yang berlaku saat ini sekitar Rp1000 jauh di bawah tarif rata-rata di NTB, Rp4000. Besaran tarif ini juga mendapat catatan dari hasil audit BPKP di tahun 2017 supaya bisa ditingkatkan. Hanya saja pihaknya belum bisa menaikkan tarif tersebut karena ada pertimbangan lain. Salah satunya yakni, kualitas dari air yang dihasilkan dianggap tidak baik oleh para pelanggan. Selain itu, masih banyaknya kerusakan pipa juga
Rp56 Miliar Aset Beralih dari KSB ke Pemprov NTB Taliwang (Suara NTB) Aset senilai Rp56 yang dulunya berada di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah beralih ke tangan Pemprov NTB. Aset-aset yang kebanyakan berbentuk fisik itu dialihkan mengikuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Di mana pada ketentuan ini sejumlah kewenangan kabupaten/kota dipindah ke tangan provinsi. (Suara NTB/bug) “Jadi bukan karena apa-apa M. Yusuf ya. Aset itu kita alihkan karena kewenangan pengelolaannya memang sudah tidak sama kita (kabupaten) lagi,” kata kepala Badan Pendapatan dan Aset (BPAD) KSB, Muhammad Yusuf kepada wartawan, Rabu (1/8). Ia menjelaskan, sejumlah aset yang dialihkan itu seperti bangunan sekolah SMA/SMK negeri, bangunan terminal Tanah Mira Taliwang, serta beberapa bangunan lainnya yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan pengelolaan urusan pemerintah yang kini menjadi urusan Pemprov. “Ada juga dalam bentuk lain. Tapi kebanyakan fisik sifatnya yang kita serahkan ke provinsi,” timpalnya. Proses pengalihannya sendiri, dikatakan Yusuf telah tuntas. Meski demikian, Pemprov NTB dapat kembali melakukan pengecekan ke lokasi untuk memastikan keberadaan setiap aset. “Kalau proses rekonsiliasinya sudah selesai sepenuhnya. Nanti kalau pun turun orang provinsi mungkin untuk mengecek apakah sesuai data aset yang kita telah serahkan itu,” paparnya. Terhadap aset yang telah dialihkan tersebut, Yusuf mengaku, telah dilakukan penghapusan dari data aset Pemda KSB. Sehingga secara otomatis nilai aset daerah kini mengalami pengurangan. “Pasti data kita berkurang kan sudah tidak masuk dalam kekayaan aset kita lagi,” urainya. Secara keseluruhan, nilai aset yang dialihkan ke provinsi itu tidak seberapa dan tidak secara signifikan mengurangi nilai aset Pemda KSB. Saat ini posisi aset KSB mencapai Rp2,5 triliun secara keseluruhan. “Ya kalau dipersentasekan yang pindah itu hanya sekitar 0,23 persen. Dan ini tidak jadi masalah karena aset itu tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, kan posisinya ada di sini (KSB) juga untuk kegiatan pelayanan pemerintah yang kewenangannya memang sudah di tangan provinsi,” tukasnya. (bug)
(Suara NTB/ils)
Nurdin Rachman sangat dikeluhkan. “Nyawa dari PDAM adalah harga air yang dipasarkan. Jika harga sudah murah maka PDAM juga merugi, peningkatan kualitas juga tidak bisa dilakukan maka kita harus subsidi dia,” sebutnya.
Dia menambahkan, rencana pemberian subsidi ini, pihaknya juga akan segera berkordinasi dengan DPRD. Upaya ini dilakukan, agar antara Pemerintah dan DPRD memiliki persamaan persepsi dan menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pemberian subsidi ini juga dianggap sangat penting, jika tidak maka PDAM juga tetap berada dalam kondisi sakit nantinya. Alasan ini juga diharapkan bisa difahami oleh DPRD agar bisa setuju dan kualitas air yang ada bisa lebih baik dan layak konsumsi oleh masyarakat. “Kami berharap agar usulan anggaran yang kita usulkan bisa disetujui oleh DPRD. Sehingga rencana pemberian subsidi untuk meningkatkan pelayanan bisa maksimal,” tandasnya. (ils)
Gempa Lombok, Tak Pengaruhi Pasokan Bapok ke Dompu Dompu (Suara NTB) – Kebutuhan bahan pokok (bapok) seperti bumbu dapur dan sayur-sayuran di Dompu sebagian besar dipasok dari Pulau Lombok. Khususnya, Kabupaten Lombok Timur yang beberapa waktu lalu diguncang gempa dahsyat. Kendati begitu, bencana alam tersebut belum dirasa mengganggu persediaan stok bapok ke wilayah ini. Hal itu diakui sejumlah pedagang seperti yang disampaikan Nazma kepada Suara NTB, Rabu (1/8). Ia mengatakan, sejauh ini pasokan sayur mayur dari Pulau Lombok seperti halnya kol, wortel, kentang, sawi, kacang panjang dan sejenisnya masih normal, pun harganya tetap stabil seperti hari-hari biasa. “Kalau pasokan sayurnya masih tetap ada, lancar-lancar saja yang dari Lombok,” kata dia. Tak diketahui pasti apakah stok sayuran tersebut akan tetap stabil hingga beberapa bulan kedepan, yang pasti ia memiliki kekhawatiran akan kemungkinan itu. Karena bagaimanapun Pulau Lombok merupakan satu-satunya daerah pemasok barang dagangannya. “Kalau kosong kan sulit kita cari bisa-bisa tidak jualan nanti. Kalau dari
Komisi II Minta Peran Tiga Desa Wisata Dimaksimalkan Taliwang (Suara NTB) Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Akheruddin Sidik SE.,ME, mendorong agar Pemerintah bisa memaksimalkan keberadaan tiga desa wisata yang saat ini sudah dicanangkan Pemkab. Hal ini tentu beralasan. Pasalnya, keberadaan tiga desa ini belum bisa menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Bahkan fakta yang ada saat ini, justru berbanding terbalik. Seakan-akan, tiga desa ini ditinggalkan begitu saja tanpa ada pembinaan lebih lanjut. “Kita sudah canangkan di tahun 2017 lalu ada sekitar tiga desa wisata yang kita miliki. Tetapi keberadaannya saat ini justru belum memberikan hasil yang baik bagi pendapatan daerah. Untuk itu, kami mendorong agar Pemerintah lebih memberikan atensi serius terkait masalah ini. Jangan sampai tiga desa yang telah dicanangkan tersebut hanya sebatas slogan saja tetapi tidak ada progres yang baik,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (1/8). Dikatakannya, tiga desa tersebut yakni desa Mantar, desa Poto Tano dan desa Sekongkang Bawah. Ketiga desa ini, diharapkan bisa menjadi pilot projek pengembangan sektor pariwisata yang ada. Tetapi karena dukungan yang ada saat ini tidak maksimal, maka potensi yang dimiliki belum tergarap secara optimal. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah agar memberikan porsi anggaran yang memadai kepada Dinas Budpar, untuk pengembangan tiga desa wisata ini. Sehingga kedepan tiga desa tersebut bisa dikelola secara optimal dan PAD juga akan meningkat nantinya. Selain tiga desa wisata ini, potensi hutan mangrove yang berada di sepanjang pesisir pantai KSB juga diharapkan bisa dimaksimalkan. “Ada banyak potensi pariwisata yang kita miliki, tetap belum tergarap maksimal. Oleh karenanya, terkait pencanangan tiga desa wisata sangat diappresiasi dan harus terus ditingkatkan untuk bisa menghasilkan pendapatan,” tukasnya. (ils)
Halaman 6
Dompu Bima ini sayurnya sedikit, kebanyakan bawang merah,” jelasnya. Sementara penjual bumbu dapur, Nurjanah juga mengakui bahwa gempa bumi dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) di Lombok beberapa waktu lalu belum berdampak signifikan bagi persedian stok bahan pokok ke wilayah ini. Masalah mendasar selama sebulan terakhir yang dihadapi yakni tingginya harga dan sepinya pembeli. “Kalau kekuarangan belum sampai sekarang,” ujarnya. Kadisperindag Kabupaten Dompu, Hj. Sri Suzana ditemui sebelumnya mengatakan, kukurangan stok bahan pokok sebagai imbas gempa bumi yang terjadi di daerah pemasok memang belum dirasakan oleh masyarakat, tetapi besar kemungkinan persoalan itu akan dialami sebulan atau dua bulan mendatang. Untuk itu, pihaknya akan mulai mengupayakan langkah-langkah antiasipasinya. “Belum kita rasakan dampaknya ini, mungkin satu dua bulan kedepan baru kita rasakan, karena memang tomat, wortel, kol, cabai dan bahan pokok lain sebagian besar dari sana, jadi kemungkinan akan berdampak nantinya,” pungkas dia. (jun)
Kadispora Dompu Sarankan 1034 Guru Honorer Dapat SK Bupati (Suara NTB/ist)
PERAWATAN - Sejumlah anak yang mendapatkan perawatan di Puskesmas Seteluk setelah diberi vaksin rubella.
Puluhan Siswa Dirawat Setelah Jalani Imunisasi Rubella Taliwang (Suara NTB) – Puluhan siswa dari sejumlah sekolah di kecamatan Seteluk terpaksa dilarikan ke Puskesmas setempat, Rabu (1/8). Mereka mengeluh sakit setelah sebelumnya mengikuti imunisasi rubella yang dilaksanakan di sekolahnya. Informasi yang diperoleh Suara NTB, para siswa tidak langsung merasakan keluhan sakit sesaat setelah menjalani imunisasi. Mereka baru ada yang merasakan gejalanya saat sekolah usai dan pulang ke rumah masing-masing. Di rumah mereka baru mulai merasakan pusing, mual, hingga ada muntah-muntah. Para orang tua mereka pun langsung panik dan melarikan anak-anaknya ke Puskesmas Seteluk. Di Puskemas anakanak yang terdiri dari siswa SD dan SMP ini kemudian mendapatkan perawatan dengan cara diinfus agar kondisinya kembali normal. Pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikonfirmasi mengenai kejadian itu tidak menampiknya. Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), H. M. Yusfi Khalid yang dikonfirmasi wartawan, mengatakan, pihaknya telah menerima laporan tersebut dan melalui Puskesmas Seteluk telah diberikan penanganan langsung. “Sudah ditangani dan informasinya sebagian anak sudah bisa pulang karena kondisinya sudah stabil,” terangnya.
Menurut dia, kondisi yang dialami anak-anak tersebut secara klinis tidak disebabkan karena vaksin rubella yang baru dimasukkan ke tubuh mereka. Hal itu lebih disebakan, kondisi fisik anak yang kemungkinan tidak siap menjalani proses vaksinasi. “Kalau memang vaksinnya yang bermasalah pasti ada laporan dari kecamatan Sekongkang dan Brang Ene yang juga hari ini jadwalnya. Tapi sampai sekarang tidak ada kasus seperti itu dari dua kecamatan itu ke kami sampai sekarang,” timpalnya. Ia menjelaskan, gejala yang dirasakan para siswa terhitung normal dan bersifat kasuistik. Biasanya anak-anak yang tidak siap divaksin cenderung mengalami stres sehingga menurunkan stamina mereka. Terlebih kemungkinan anak-anak yang mendapatkan perawatan tersebut saat akan divaksin tidak terlebih dahulu mendapat asupan yang cukup. “Makanya ada rasa mual. Dan rasa stres pada anak saat akan diimunisasi itu pasti ada karena prosedurnya kan pakai suntikan,” paparnya. Yusfi pun menegaskan, kegiatan vaksin rubella bagi anak-anak sangat aman. Selain dijalankan melalui program khusus secara nasional, petugas-petugasnya pun terlebih dahulu telah mendapatkan pelatihan khusus. “Lagian kalau bermasalah vaksin ini tentu sejak tahun
lalu sudah dihentikan. Kan tahun 2017 program ini sudah dilaksanakan di pulau Jawa dan tahun ini untuk luar Jawa termasuk kita di NTB ini,” cetusnya. Karenanya ia berharap, kasus yang terjadi di kecamatan Seteluk tidak membuat para orang tua menolak agar anaknya divaksin rubella. Sebab program vaksin tersebut tujuannya untuk meningkatkan imunitas anak pada serangan penyakit campak. “Program ini sengaja secara nasional untuk memastikan anak-anak Indonesia umur 9 sampai 15 tahun benar-benar kebal dari penyakit campak,” sebutnya. Selanjutnya ia juga mengimbau, kepada para orang tuan agar menyiapkan anak-anaknya ketika akan dilaksanakan kegiatan vaksinasi di sekolahnya. Terutama memberikan sarapan cukup sebelum ke sekolah serta memberikan pengertian, jika pemebrian vaksin rubella itu untuk kesehatan mereka. “Jadi kami sampaikan lagi, bahwa kegiatan imunisasi ini sepenuhnya aman,” imbuhnya. Sementara itu sesuai jadwal, kegiatan imunisiasi rubella terus dilanjutkan pihak Dikes KSB dengan menyasar 5 kecamatan lainnya. “Hari ini (kemarin, red) serentak 3 kecamatan. Nah besok itu 5 kecamatan lagi. Harapan saya bagi orang tua yang anaknya akan diimunisasi agar disiapkan,” harapnya. (bug)
Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti tuntutan Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur) beberapa waktu lalu, Kadispora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH., langsung bertemu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pertemuan itu ia menyarankan agar 1034 guru honorer mendapat SK Bupati. Sementara insentif per bulannya diberikan dari APBD sesuai dengan kemampuan daerah dan sumber anggaran lain. “Saran saya diberi SK Bupati semua, tapi jangan cantumkan angka (isentifnya, red) tapi diberikan dari APBD sesuai kemampuan daerah dan sumber dana lainnya,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/8). Diakui, ada 4000 lebih guru honorer maupun PTT yang tengah mengabdi di satuan pendidikan saat ini, tetapi dengan melihat kebutuhan rill guru di lapangan maka hanya 1034 orang yang akan mendapatkan SK Bupati tersebut. Sisanya tetap diupayakan solusi terbaiknya. Mengingat banyaknya guru honorer tersebut, lanjut Ichtiar, TAPD yang menanggapi sarannya menginginkan agar mereka yang nantinya mendapat SK Bupati harus melalui proses penyeleksian, layaknya ujian dalam perekrutan CPNS. Namun demikian, ketika
cara ini dilakukan menurut dia akan banyak korban dan rentan memunculkan kecemburuan sosial. Sehingga pihaknya lebih memilih skala prioritas bagi guru-guru yang sudah lama mengabdi namun belum sama sekali mengantongi SK Bupati. “Makanya kalau dari saya diprioritaskan, yang masuk belum dapat SK Bupati mulai tahun mengabdi sudah lama itu berikan saja yang itu, yang lain tetap SK dinas,” jelasnya. Ketika kemampuan APBD untuk memberikan insentif terhadap guru honorer ini terbatas, maka salah satu alternatifnya yakni memotong anggaran pokir dewan masingmasing Rp120 juta. Dengan begitu, Ichtiar meyakini tuntutan kesejahteraan para guru akan teratasi walaupun nilai insentif nantinya tidak sesuai tuntutan, yakni Rp100 ribu atau Rp150 ribu/bulan. Saran ini pun belum sampai pada keputusan final sehingga pihaknya berencana menghadirkan perwakilan Figur untuk memastikan kesepakatan akhirnya. “Kesimpulannya belum ada cuma itu yang kita sarankan,” pungkasnya. (jun)
H. Ichtiar (Suara NTB/dok)
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Dari Seminar Inovasi Daerah
Lahirkan Inovasi, Dorong Jadi Budaya Kerja OPD Dengan potensi besar SDM yang dimiliki Sumbawa, sesungguhnya tidak sulit melahirkan sebuah inovasi. Namun, masih lemahnya antusiasme Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi harus terus didorong agar menjadi budaya kerja. Seminar Lomba Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan (LIDDA) 2018 Bappeda Sumbawa, Selasa (31/7), bisa dijadikan langkah awal melahirkan minimal satu inovasi pada setiap OPD. BUPATI Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, pun tak henti hentinya mendorong dan memberikan dukungan kepada seluruh ASN untuk mengaktualisasikan spirit inovasi dalam pekerjaan masing-masing. Ajang LIDDA yang telah memunculkan 18 finalis tentu diharapkan melahirkan inovatorinovator di kalangan ASN. Apalagi, sebelumnya Bupati juga telah mempresentasikan inovasi Pariri Si-Desa kecamatan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Karya inovatif Camat Lantung dan warganya di tengah keterbatasan. Masalahnya, tak semua OPD punya spririt dan antusiasme yang sama. Sehingga, Bupati Sumbawa pun memberikan sorotan khusus kepada OPD saat pembukaan seminar. Diharapkan, upaya yang telah dirintis oleh Camat Lantung adalah contoh nyata yang harus ditularkan di lingkungan kerja Pemkab. Tema seminar “Aktualisasi Spirit Inovasi dalam Pelayanan Publik menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat” dirasa cocok untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Mengingat
sulitnya berkompromi dengan perubahan yang semakin ekstrem dan mengacaukan. “Sebagai juri lomba, saya melihat betapa luar biasanya SDM kita. Sehingga dalam kegiatan ini pun Bupati mendorong OPD-nya melahirkan inovasi. Persoalannya, adalah antusiasme kita semua untuk berinovasi. Kalau Kepala OPD tidak punya antusiasme terhadap hal seperti ini (inovasi), maka kita khawatir tidak banyak inovasi yang bisa kita lahirkan. Sebab hidup itu menurut saya bukan sekedar teori dan kata-kata. Inovasi itu harus menjadi budaya kerja di Sumbawa,” kata salah seorang pembicara seminar, H. Agus Talino, selaku Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga juri independen eNTeBeNOVIK yang menyampaikan materi ekspektasi publik terhadap inovasi pembangunan daerah. Untuk menghadirkan mimpi kehidupan yang Senap Semua Nyawan Nyawe seperti ungkapan banyak orang Sumbawa, ada banyak syarat yang harus dimiliki. Salah satunya, terus mengidentifikasi semua masalah dan salah satu cara
149 PNS Diambil Sumpahnya Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sebanyak 149 PNS, baik tenaga kesehatan maupun penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya diambil sumpahnya, Rabu (1/8). Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc berharap mereka dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang PNS dan memberikan kontribusinya bagi masyarakat. “Saya mengingatkan kepada sahabat sekalian yang telah diambil sumpah/janji-nya pada hari ini, untuk menjalankan amanah dan kepercayaan tersebut dengan sebaik-sebaiknya. Sebab di luar sana, banyak sekali masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini, namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut. Maka wujudkanlah rasa syukur atas amanah yang diembankan ini dalam bentuk semangat dan kinerja yang baik,” ungkap Bupati. Sejalan dengan tuntutan publik akan kinerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap aparatur PNS untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menggeser paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan layanan publik pemerintah yang selama ini dinilai kurang profesional. Terkait hal tersebut, Bupati berpesan untuk ikut membangun dan menjaga citra positif PNS dengan bekerja sebaik-baiknya dan mampu menunjukkan figur PNS yang berkualitas dan profesional. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa A. Rahim, S.Sos melaporkan bahwa jumlah PNS yang mengangkat sumpah/janji Tahun Anggaran 2018 sebanyak 194 orang, dengan kualifikasi kelompok jabatan yaitu Tenaga Kesehatan sejumlah 157 orang yang terdiri dari Dokter Umum sebanyak 4 orang, Dokter Gigi sebanyak 3 orang, dan Bidan sebanyak 150 orang. Sedangkan untuk Penyuluh Pertanian sejumlah 22 orang, dan PNS lainnya yang belum disumpah sejumlah 15 orang. (arn)
Kerusakan Hutan di Bima Kian Memprihatinkan Bima (Suara NTB) – Kasubag Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Bima, Maksudul Haq, S. Hut, mengatakan kerusakan hutan di daerah setempat kian memprihatinkan. Seperti di hutan di Kecamatan Parado, Donggo, Ambalawi hingga Wawo. Hal itu diungkapkan Maksudul dalam rapat koordinasi kerusakan hutan dan lingkungan hidup, di aula kantor Bupati Bima, Rabu (1/8). Rakor itu dihadiri Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik H.AK, M.Si, Dandim 1608 Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra, Wakapolres Bima Kota Kompol Yusuf Taurizi, S.IK, serta Camat se-Kabupaten Bima. “Karena kondisinya yang memprihatinkan kami mengimbau para Kades dan instansi terkait yang berwenang dalam menerbitkan SPPT harus melihat potensi lingkungan,” katanya. Dikatakannya, salahsatu langkah antisipasi yang akan dilakukan adalah merencanakan rehabilitasi di lokasi penebangan dan perambahan hutan, untuk melindungi mata air. Membuat Perda tentang pengelolaan hutan tutupan daerah. “Serta membentuk tim secara terpadu dari beberapa unsur terkait, bekerjasama membantu mengurangi pengrusakan hutan,” ujarnya. Dalam rapat itu, Camat Parado, Donggo, Ambawali dan Wawo menyampaikan beberapa hal penyebab kerusakan hutan. Seperti permasalahan pembalakan liar. Pengawasan hutan diambil alih Provinsi. Tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Hingga perambahan hutan untuk lahan pertanian. Pemerintah Kecamatan tidak bisa berbuat banyak karena belum ada regulasi yang mengatur. Sementara itu, Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik H.AK, M.Si mengatakan kerusakan juga berdampak pada rusaknya ekosistem hutan yang lain. Serta memperbesar kemungkinan terjadinya resiko bencana banjir dan tanah longsor. “Saya berharap hasil Rakor ini dapat disosialiksan kepada masyarkat pentingnya menjaga hutan dan lingkungan,” pungkasnya. (uki)
H. Taufik H.AK
(Suara NTB/arn)
SEMINAR - Juri independen eNTeBeNOVIK, H. Agus Talino, tengah menyampaikan materi bersama pembicara lainnya dalam seminar inovasi daerah. Kepala Bappeda, Kabag Humas Protokol, Tajuddin, pembicara seminar, juri dan para finalis LIDDA 2018 serta Tim Panitia berpose bersama (foto kanan). menjawabnya dengan inovasi. “Saya bayangkan ada sebuah rumah sakit di Sumbawa yang pelayanannya canggih. Orang miskin pun terlayani dengan nyaman. Tidak bisa kita hadirkan sebuah rumah sakit yang hebat kalau kita tidak berinovasi. ini bukan persoalan bisa dan tidak bisa. Ini persoalan mau dan tidak mau. Karena dari sisi resource, saya menjadi juri kemarin, kita mempunyai potensi. Saya terkagum dengan inovasi kawan-kawan. Sumbawa ini luar biasa. Menggerakkan ekonomi anak muda, memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pada sektor-sektor pelayanan yang vital. Bisa kita lakukan kalau kita mau. Buktinya Camat Lantung,” bebernya. Selaku putra daerah Sumbawa, H. Agus Talino berharap ada poros yang bisa mengkohesikan
semua energi yang dimiliki. Apalagi dengan komitmen kuat yang ditunjukkan Bupati. Sehingga bisa menjadi kekuatan bersama membangun Sumbawa. “Kalau membangun Sumbawa tidak lagi menjadi mimpi Bupati saja, tetapi menjadi mimpi semua masyarakat Sumbawa, maka Insya Allah masa depan itu bisa ditatap,” tukasnya. Dr. Sitti Aminah, MTP yang mewakili Kepala Puslit Inovasi Daerah Kemendagri memaparkan mengeluhkan minimnya inovasi dari Indonesia Bagian Timur. Untuk inovasi Top 99 tahun 2014 hingga 2016 kebanyakan berasal dari Indonesia bagian barat, seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan dan Sulawesi. “Indonesia Timur sangat minim inovasinya. Belum berani untuk berinovasi. Kami pun sudah melakukan kajian tentang sejauh mana
kesiapan daerah untuk mengembangkan inovasi. Apa-apa saja faktor yang signifikan suatu daerah untuk bisa berinovasi,yang salah satunya lingkungan yang kondusif,” ulasnya. H. Yusron Hadi, ST., M.UM, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, kemudian menjelaskan tiga dasar pentingnya pemerintah dan ASN berinovasi. Pertama, untuk kebutuhan organisasi sekarang ini, pemerintahan hendak menuju kelas dunia. Harus berubah ke karakteristik birokrasi modern masa depan. Inovasi memudahkan ASN dan perangkat daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN atau perangkat daerah harus menghadirkan sesuatu yang baru yang lebih progresif dan positif terhadap pelayanan publik. Kedua dasar utama dari ka-
langan birokrasi bagaimana bisa berkontribusi kepada lembaga, kepada masyarakat. Kalau hanya melakukan hal-hal itu saja, biasa saja. Makanya diperlukan terobosan dan langkah inovatif dalam bekerja agar bisa mengakomodir semua semua tanggung jawab. Ketiga, tentu kebijakan, baik pemerintah pusat yang terus mendorong upaya inovasi. “Begitu juga saya yakin di RPJMD Sumbawa dengan motto Hebat dan Bermartabat, ada muatan yang sifatnya inovatif. Mendorong agar ASN yang ada di Kabupaten Sumbawa ini terus berinovasi dalam pelaksanaan tugas,” katanya. Sebagai pembicara terakhir, Camat Lantung Drs. Iwan Sofian sekilas menjelaskan awal mula lahirnya Pariri Si-Desa yang berhasil menembus top 99 Sinovik yang diselenggarakan Kemente-
rian PAN-RB. Berawal dari spirit dan komitmen yang tinggi. Semua elemen berkontribusi, tak hanya Camat dan masyarakat Lantung. Ada pula kampung media, medsos, media cetak, perguruan tinggi, komunitas. “Trik kami adalah bagaimana mereka semua datang dan tertarik ke Lantung. Tentunya harus ada ‘madu’ (daya tarik) yang kita siapkan di sana (Lantung).” Pariri Si-Desa merupakan program inovasi pelayanan publik, yang dihajatkan untuk mendekatkan pelayanan publik di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, KB, penataan lingkungan dan pariwisata kepada masyarakat Kecamatan Lantung. Dengan memberikan kesempatan setiap desa di Kecamatan Lantung mendapatkan pelayanan publik terintegrasi. (arn/ind/*)
Penerima Bantuan Rawat Ratoon Tebu Diduga Dimanipulasi Dompu (Suara NTB) Bantuan untuk kegiatan rawat ratoon yang bersumber dari dana tugas pembantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB di Kabupaten Dompu diduga dimanipulasi datanya. Selain dugaan penggelembungan data luas lahan tanaman tebu, beberapa nama yang tidak memiliki lahan tebu juga diduga mendapat bantuan pupuk non subsidi 350 kg per hektare. Sementara, petani tebu yang benar – benar menanam tebu dan dipanen untuk kebutuhan pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Desa Doropeti Kecamatan Pekat, justru tidak mendapat bantuan pupuk non subsidi dari pemerintah. “Sejumlah nama sebagai penerima rawat ratoon, justru ada yang tidak memiliki tebu di so Hodo. Ada juga yang namanya double,” kata Sunarto salah seorang petani tebu di so Hodo saat menemui Kepala bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Selasa (31/7). Ia juga mempertanyakan sumber data penerima rawat ratoon tebu di Kabupaten Dompu. Karena beberapa nama yang disebut luasan hektare tanaman tebunya tidak sesuai kenyataan seperti Ndm yang disebut memiliki tebu seluas 13,5 ha, sebenarnya tidak sampai 6 ha. “Sementara kami yang be-
nar – benar memiliki tebu dan dipanen tahun 2017 untuk dibawa ke pabrik (PT SMS), tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” katanya. Ia pun berharap, bantuan yang cukup besar ini bisa tepat sasaran dan disalahgunakan. Karena indikasi dilahgunakan itu cukup besar, karena ada indikasi nama – nama penerima bantuan tidak sesuai peruntukannya. “Kita sangat berharap bantuan ini sesuai peruntukannya. Apalagi ini uang negara,” katanya. Bantuan rawat ratoon sendiri diberikan pemerintah melalui dana tugas pembantuan untuk membantu petani tebu menyukseskan program tebu rakyat. Petani yang dibantu adalah mereka yang memiliki tebu agar tebunya tumbuh dan berkembang sesudah dipanen. Tapi bantuan ini tidak diperuntukan bagi petani yang masuk dalam program kebun bibit, karena ada program tersendiri. Abdul Khair, S.Hut Kepala
Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu kepada para petani tebu ini mengaku, tidak mengetahui anggota kelompok penerima bantuan rawat ratoon. Nama anggota penerima ada di tenaga pendamping pembangunan perkebunan (TP3) yang diangkat oleh pemerintah pusat. Petugas ini berkoordinasi dengan pihak PT SMS untuk mendapatkan data produksi tebu. “Kita di Dinas (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu) hanya punya nama kelompok dan ketua kelompok penerima bantuan rawat ratoon. Bantuan ini bukan dari Kabupaten, tapi langsung provinsi ke petani,” katanya. Karenanya, ia mempersilakan petani untuk berkoordinasi dengan petugas TP3 di Pekat. Bantuan pupuk yang dikhususkan bagi petani tebu ini pun tidak bisa dibagikan selain yang berhak. “Silahkan dikonfirmasi soal
(Suara NTB/ula)
KONFIRMASI BANTUAN - Sunarto salah seorang petani tebu saat mengonfirmasi bantuan rawat ratoon tebu ke kepala bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Selasa (31/7). data yang didapat,” akunya. Berdasarkan data rekapitulasi calon petani dan calon lahan kegiatan rawat ratoon tahun anggaran 2018 di Kabupaten Dompu seluas 910 hektare dengan jumlah 562 kepala keluarga (KK) anggota kelompok atau 27 kelompok. Jakir, petugas TP3 pusat yang dihubungi, Rabu (1/8) kemarin tidak berhasil dikonfirmasi terkait dugaan manipulasi data penerima bantuan rawat ratoon tebu. “Saya istrinya. Tadi bapak keluar,” kata istri Jakir saat dihubungi.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Prihatin Haryono yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah menegaskan pihaknya berencana menggelar sosialisasi benih datar tebu ke Dompu. “Kebetulan mereka akan ke Dompu mau semacam sosialisasi benih datar tebu. (Terkait) pemanfaatannya. Saya juga belum tahu berita itu. Silakan hubungi pak Lanang (Kabid Perkebunan Distanbun NTB) yang paling tahu soal itu,” ujar Prihatin Haryono melalui sambungan telepon. (ula)
Rp15 Miliar untuk Bebaskan Lahan Jembatan Lewa Mori Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengucurkan dana sebanyak Rp15 miliar untuk pembebasan lahan 11 hektar pembangunan jembatan Lewa Mori. Bahkan tahap pertama telah direalisasikan. Kabag Tatapem Setda Kabupaten Bima, H. Masykur SH, mengatakan pembayaran tahap pertama sudah dilakukan. Tercatat
ada 2,2 hektar lahan yang diberikan ganti rugi. “Tahap pertama yang dikucurkan Rp2,5 miliar untuk 15 orang pemilik lahan 2,2 hektar,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (1/8). Pihaknya merencanakan pembayaran tahap kedua akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada 30 orang pemilik lahan 3,2 hektar yang akan menerima biaya ganti
rugi sebesar Rp4,2 miliar. “Pembayaran tahap dua dilakukan Bulan ini. Kita sudah ajukan Rencana Penggunaan Uang (RPU). Besaran ganti rugi bervariasi sesuai dengan ukuran lahan,” ujarnya. Dikatakannya, proses pembayaran ganti lahan berdasarkan hasil validasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Syaratnya harus memiliki kelengkapan alat bukti kepemi-
likhan lahan. “Kemudian tanah tidak dalam sengketa atau dijaminkan ke pihak bank. Intinya clear dan clean menjadi skala prioritas pembayaran,” ujarnya. Masykur menjelaskkan, pihaknya menargetkan pembayaran lahan 11 hektar tersebut selesai dalam tiga bulan kedepan. Supaya pembangunan jembatan Lewa Mori dapat terlaksana tahun ini. “Ter-
us kita genjot. Jangan sampai ada kendala pembangunan jembatan ini,” katanya. Sementara, Ia menambahkan dana pembebasan lahan tersebut bersumber dari APBD murni Kabupaten Bima. Sebab urusan pembesasan lahan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. “Sementara pembangunan jalan dan jembatan ranah Pemerintah pusat,” pungkasnya. (uki)
Kerjasama Program Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Jangan Cepat Puas dengan Prestasi
Kadis Dikbud Minta Pembinaan Secara Terus Menerus Sumbawa Besar (Suara NTB) Berbagai prestasi, khususnya pada jenjang SMP telah banyak ditorehkan Sumbawa, di tingkat Provinsi maupun nasional. Baik itu pada ajang Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN), maupun Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Namun, jangan cepat puas dengan prestasi. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus. Seperti dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebduayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Sudirman Malik S.Pd, pada setiap kompetisi pelajar, baik itu OSN, O2SN dan khususnya FLS2N yang terakhir mendapatkan Juara III Provinsi, jangan persiapan dilakukan setiap menjelang kompetisi. Tetapi pembinaan harus dilakukan secara terus menerus oleh sekolah.
“Persiapan jangan dilakukan saat menjelang lomba. Tetapi harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan,” ujarnya. Selain itu, pada tahun ajaran baru seperti ini, guru harus mampu bersinergi dengan siswa. Begitu juga dengan sesama guru dan dengan wali murid. Agar tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif. Hal ini berlaku pada semu jenjang TK/PAUD, SD maupun SMP. Sebab sudah menjadi tugas guru untuk melakukan pembinaan dan proses pembelajaran yang baik. Apalagi selama ini, guru guru berprestasi juga dari Sumbawa. Kadis Dikbud juga mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan. Karena bersama itu indah dan elok. Kalau semua proses dilakukan secara bersama sama dan sesuai dengan turan yang ada, maka harapan
menjadi hebat akan terwujud. Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Dikbud Sumbawa, Hasbullah S.Pd, menambahkan, tahun ini, SMP Negeri 1 Moyo Hilir mewakili Kabupaten Sumbawa untuk lomba sekolah sehat tingkat Provinsi. Untuk itu, sejumlah persiapan dan pembenahan terus dilakukan. Seperti perbaikan ruang kelas hingga penataan lingkungan sekolah. Pada tahun ini, SMP Negeri 1 Moyo Hilir mendapatkan bantuan rehab tiga ruang kelas dari DAK reguler. Rehab fisik kini sedang diselesikan. Selain itu, untuk persiapan lomba, Mushollah sekolah diperbaiki. Lingkungan sekolah juga ditata, termasuk membuat kolam. “Kami Dikbud juga terus memantau,” terangnya. Dalam waktu dekat, siswa Sumbawa juga akan berkompetisi pada ajang O2SN
H. Sudirman Malik
Hasbullah (Suara NTB/arn)
tingkat Provinsi. TC telah dilakukan sejak 29 September hingga waktu pemberangkatan ke Provinsi pada 2 Agustus mendatang. Sebagai persiapan akhir sebelum berlaga di Provinsi. Pada event olahraga bergeng-
si tingkat SMP ini, Sumbawa mengikutsertakan wakilnya pada lima cabang olahraga. Yakni, silat, karate, renang, atletik dan bulu tangkis. Masing masing cabor diwakili dua orang siswa, putra dan putri. (arn/*)
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Lengkapi Berkas
Parpol Rombak Formasi Bacaleg Empat Dicoret
Somasi NTB akan Sampaikan Data Bacaleg Mantan Koruptor ke KPU Mataram (Suara NTB) Untuk memastikan bahwa para bakal calon anggota legislatif (bacaleg), yang dicalonkan oleh partai peserta pemilu 2019, adalah orang-orang yang bersih dan bebas dari kasus korupsi. Masyarakat penggiat anti korupsi di NTB, yakni Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) akan membantu KPU untuk mentracking nama-nama bacaleg yang punya rekam jejak tersangkut kasus korupsi. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Somasi NTB, Lalu Supriadi kepada (Suara NTB/dok) Suara NTB, Selasa (31/7) lalu. Suhardi Soud Ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap beberapa nama politisi yang punya catatan hitam, alias pernah sebagai pelaku kasus pidana korupsi. “Kita sudah identifikasi beberapa orang, terutama calon incumbent (DPRD), yang sudah disebutkan divonis dan dimintai pertanggungjawaban hukum,” katanya. Somasi kemudian nantinya akan menyampaikan kepada KPU nama-nama bacaleg yang punya jejak hitam tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KPU lebih lanjut, sehingga dapat dipastikan di Pemilu 2019 mendatang, tak ada satupun bacaleg yang mantan napi korupsi lolos menjadi calon. “Somasi sudah punya data siapa saja yang sudah berada di legislatif, kemudian pada saatnya nantinya berkordinasi dengan KPU, bahwa ini loh beberapa orang di NTB yang pernah di vonis korupsi,” katanya. Apa yang dilakukan oleh Somasi tersebut, sebagai langkah dalam mendukung semangat KPU yang melarang parpol mencalonkan mantan pelaku napi korupsi sebagai caleg di Pemilu 2019. Ditempat terpisah, anggota KPU NTB divisi Hukum, Ilyas Sarbini kepada Suara NTB mengatakan bahwa pihaknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada KPU terhadap para bacaleg tersebut. Jika laporan masyarakat dapat dibuktikan, maka pihaknya akan langsung mencoret bacaleg yang bersangkutan dari daftar caleg. “Silahkan, kami membuka ruang tanggapan masyarakat, karena memang setelah DCT, kami akan umumkan namanama bacaleg untuk diteliti masyarakat. Tetapi yang kami terima adalah, bukan orang yang terindikasi, tapi orang yang telah berkekuatan hukum tetap,” katanya. Sementara itu, menurut anggota KPU NTB divisi teknis, Suhardi Soud, dari hasil pebelitiannya sampai saat ini. KPU telah menemukan empat bacaleg mantan napi korupsi. KPU pun langsung mencoret yang bersangkutan dari daftaf bacaleg. “Caleg Provinsi ndak ada, hanya ada di Kabupaten/Kota saja. Ada empat jadinya, satu di Dompu, satu orang di Sumbawa, kemarin ada dua, tetapi satunya ternyata bukan bekas napi korupsi, tapi perbankan Kemudian satu orang dari Bima dan satu dari KLU satu,” ungkapnya. (ndi)
Rohmi Putuskan Keluar dari Demokrat Mataram (Suara NTB) Keputusan Calon Wakil Gubernur NTB Terpilih hasil Pilkada 2018, Dr. Sitti Rohmi Djalilah, keluar dari Partai Demokrat. Menjadi klimaks drama politik partai bintang mercy tersebut menjelang menghadapi pemilu 2019. Keputusan Rohmi mengikuti langkah politik suaminya Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Khairul Rizal untuk sama-sama melepas jaket bintang mercy, tentu sangat mengejutkan semua pihak. Keputusan Rohmi keluar itu, dinilai sebagai langkah politik yang sangat kurang elok untuk dipertontonkan kepada publik. Bagaimana tidak, keringat Partai Demokrat belum kering atas perjuangannya mengantarkan Rohmi berhasil memenangkan pertarungan Pilkada serentak NTB 2018, yang digelar satu bulan lalu. Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, H. Agus, M.Si menilai langkah politik Rohmi tersebut telah menegaskan dirinya sebagai seorang politikus yang pragmatis. “Secara etika politik, sungguh tidak baik dipertontonkan kepada publik. Karena belum dilantik kemudian sudah meninggal parpol yang mengusungnya. Peristiwa politik ini menunjukan bahwa politisi kita sudah terjangkit politik pragmatis yang sudah terlalu jauh (parah). Jadi tujuan politik hanya mendapatkan kekuasaan,” kata Agus kepada Suara NTB, Rabu (1/8). Lebih lanjut dijelaskan mantan komisioner KPU NTB ini, secara realistas politik, tidak ada yang salah dalam keputusan Rohmi menceraikan Demokrat. Sebab secara aturan tak melarang sesorang kepala daerah untuk pindah partai. “Memang peraturan kita tidak memfilter orang yang baru diusung sebagai calon kepada daerah lalu terpilih lantas keluar, itu tidak diatur dalam UU kita. Jangankan Pilkada, Pilpres saja ndak diatur. Sehingga kemudian menjadi sahsah saja dilakukan,” katanya. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah, agar kedepannya prihal yang demikian tak terulang kembali. Maka pemerintah perlu mengatur lebih lanjut, agar kepala daerah tak mudah untuk pindah partai. “Ini sudah urgen untuk diatur dalam UU pilkada kita, bahwa pasangan calon yang diajukan oleh parpol ketika terpilih sebagai kepala daerah, misalnya diatuar lima tahun baru bisa pindah partai. Sehingga ada waktu untuk melaksanakan perjuangan partai,” saranya. “Jadi tidak seperti sekarang, semuanya jadi bebas. Itu juga penting untuk meminimalisir politik pragmatis dan transaksional,” katanya. Dikonfirmasi Suara NTB, Rohmi mengatakan bahwa alasannya ia keluar dari Partai Demokrat karena mengikuti langkah politik adiknya, Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi. “Ya saya juga keluar dari Demokrat, Tuan Guru (TGB) ke luar, ya saya ikut keluar,” katanya. Ditanya lebih lanjut, apakah ada kekhawatiran terkait keputusannya ke luar sebelum dilantik, itu akan dikecam oleh banyak pihak, karena keluar sebelum keringat Demokrat memperjuangkannya habis-habisan sehingga berhasil memenangkan pilkada NTB 2018. Menanggapi pertanyaan ini, Rohmi memilih bungkam. Sementara itu, para petinggi Partai Demokrat yang dikonfirmasi juga terkait hal itu, tak ada satupun yang angkat bicara. Mereka semua kompak memilih tak bicara. Sampai berita ini diturunkan, Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri juga belum memberikan tanggapan. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Selasa (31/7) kemarin, merupakan hari terakhir batas perbaikan berkas pencalonan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk DPRD Provinsi NTB oleh partai politik. Dari 16 partai politik peserta Pemilu yang melakukan perbaikan telah rampung menyerahkan hasil perbaikan ke KPU hingga batas akhir penyerahan perbaikan pada pukul 24:00 malam kemarin. Dari seluruh parpol yang melakukan perbaikan, diketahui rata-rata mereka melakukan perubahan. Baik pergantian terhadap caleg yang dicalonkan maupun perombakan terhadap nomor urut caleg. Hal itu dibenarkan oleh anggota KPU NTB divisi teknis, Suhardi Soud, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/8) kemarin. Ia mengatakan pihakn-
ya telah memberikan Tanda Terima (TT) terhadap 16 parpol peserta pemilu yang sudah mengembalikan berkas perbaikan pencalegkannya. “Bicara pencalonan semua parpol sudah oke, kita periksa juga perbaikannya, ada tidak ada dokumennya. Yang jelas rata-rata partai melakukan perubahan caleg dan juga nomor urut,” kata Suhardi. Dijelaskan Suhardi, pada masa perbaikan tersebut, parpol memang masih diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan. “Dijuknis KPU memang diperbolehkan melakukan perubahan dan itu menjadi otoritas
mereka (parpol) kan. Ada yang melakukan pergantian, karena orangnya BMS (Belum Memenuhi Syarat), karena tidak mau melengkapi berkasnya,” jelasnya. KPU kemudian akan melanjutkan melakukan penelitian terhadap berkas bacaleg hasil perbaikan. Apabila ditemukan ada berkas persyaratan bacaleg yang masih kurang lengkap, KPU tidak segan-segan langsung mencoret namanya. “Perbaikannya hanya sekali. Kalau setelah kita verifikasi lagi ada yang tidak lengkap, tidak akan muncul namanya dalam DCS (Daftar Calon Sementara),” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
TANDA TERIMA - Anggota KPU NTB, Yan Marli menyerahkan Tanda Terima (TT) perbaikan berkas bacaleg kepada penghubung PPP.
(Suara NTB/Ditsabhara Polda NTB)
BERMAIN - Polwan Ditsabhara Polda NTB bermain bersama anak-anak korban terdampak gempa di Bayan, Lombok Utara, Rabu (1/8).
Polwan Bantu Pemulihan Trauma Anak Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Anak-anak korban gempa Lombok mulai diberi pemulihan trauma. Mereka yang tinggal di tenda pengungsian diajak bermain, diperhatikan benar oleh Polwan Polda NTB. Demikian juga tim dokter dan psikolog Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB. Kepala Bagian Pembinaan Operasi Ditsabhara Polda NTB, AKBP Ganjar Sukmarini menyebutkan, pihaknya mengerahkan delapan personel Polwan ke lokasi bencana.
“Mereka memberikan penanganan trauma kepada anak-anak,” ujarnya. Para Polwan tanpa ragu hilir mudik keluar masuk tenda pengungsian, di Dusun Tringilut, Desa Bogontor, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Rabu (1/8). Sejumlah anak yang terkadang meringkuk di pangkuan ibunya diajak bermain. Berbagi permen juga makanan kecil. Sebanyak 75 anak di dusun tersebut mendapat pemulihan trauma dari Polwan.
Kehilangan tempat tinggal bukan perkara mudah bagi anak-anak. “Tujuannya untuk membantu mengurangi trauma. Selain anak-anak, ibu-ibu juga kita saling berbagi semangat,” ujarnya. Selanjutnya, sambung Ganjar, tim Polwan tersebut akan bergerak ke Sembalun memberi penanganan serupa. Sementara LPA NTB menerjunkan tim psikolog dan dokter untuk penanganan trauma healing. Pada Rabu (1/ 8) ini tim berada di Sembal-
un, Lombok Timur. “Untuk anak-anak di Sembalun ini psikologisnya relatif masih bagus. Mereka memiliki daya tahan yang tinggi,” ujar Koordinator Advokasi dan Hukum LPA NTB, Joko Jumadi. Tim LPA NTB selama dua hari sejak Rabu (1/8) sampai Kamis (2/8) bakal menangani trauma anak korban gempa ditemani Psikolog Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto.
Di hari kedua, tim akan bergerak ke Bayan, Lombok Utara. Joko mengatakan pihaknya mendapat permintaan bantuan. Sebab informasi yang diperolehnya menyebutkan anak korban gempa di Bayan memerlukan penanganan yang lebih intensif. “Keluar rumah, keluar tenda saja tidak berani. Kita tangani juga anak yang ibunya meninggal. Kita punya dua psikolog dan tim dokter,” tutup Joko. (why)
Polda NTB Kerahkan Seluruh Polda NTB Personel Tindak Tambang Galian C Ilegal
Mataram (Suara NTB) TNI-Polri bergabung dengan relawan dalam penanganan pascabencana gempa bumi Lombok. Semua personel yang dikerahkan belum akan ditarik sampai keadaan benar-benar pulih. Hal itu untuk memastikan masyarakat yang menjadi korban dapat tertangani dengan baik. “Kita all out force (kekuatan penuh) dari awal jam kejadian,” kata Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri, Rabu (1/8). Dalam kesempatan hari keempat pascabencana kemarin, Kapolda mengomando personelnya langsung dari
Dusun Legundi, Desa Senaru, Lombok Utara. “Bersama-sama BPBD, TNI kita mendirikan poskoposko. Di sana ada personel, peralatan, dan kebutuhan penanganan bencana,” kata Achmat. Beberapa diantaranya yang masih terus didistribusikan yakni sembako, air bersih, selimut dan kelengkapan bayi. Dia mengevaluasi penanganan yang tanggap dalam upaya evakuasi para pendaki Gunung Rinjani yang terjebak. Selama tiga hari sejak Minggu (29/7), sebanyak 1.226 pendaki sudah dievakuasi tu-
run gunung, diantaranya 696 pendaki WNA dan 530 WNI, termasuk satu diantaranya korban meninggal dunia. Evakuasi melibatkan 244 orang terdiri dari Basarnas, Balai TNGR, TNI, Polri, relawan Mapala, dan tenaga medis. Sementara dalam kesempatan sebelumnya, Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto mengatakan TNI bersama Polri memulai membersihan puing-puing runtuhan bangunan sisa dampak gempa. “Prajurit akan terus siaga sampai dinyatakan selesai,” tegasnya. (why)
(Suara NTB/Humas Polda NTB)
BERBINCANG - Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri berbincang dengan lansia korban terdampak gempa bumi di Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Rabu (1/8) usai menyerahkan bantuan.
Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh titik penambangan galian C ilegal dibidik Polda NTB. Dua kasus diantaranya, sudah siap disidangkan. Penambangan ilegal berpotensi merusak ekologi. Perlu penindakan hukum yang intens dan tegas. Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menerangkan, titik pertambangan galian C ilegal juga diberi garis polisi. Khususnya yang kasusnya sudah dinyatakan berkas lengkap. “Satu kasus di Pemepek dan satu kasus lagi di Sedau, Narmada. Berkasnya sudah P21 (berkas dinyatakan lengkap,” ujarnya kemarin. Sementara lima kasus lainnya masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan dalam rentang penindakan Januari-Juli 2018. Penyidik sedang turun ke lapangan dan memeriksa saksi-saksi. Berdasarkan gambaran kasus yang telah ditangani, Darsono menyebut pelaku menambang pasir hanya bermodal penguasaan lahan saja. Kemudian menggandeng pemilik truk dan sopirnya. “Ada yang memang itu tanahnya sendiri, ada juga yang sewa,” ungkapnya.
(Suara NTB/dok)
Darsono Setyo Adjie Pertambangan galian C ilegal, kata Darsono, berdampak langsung terhadap alam. Bekas galian merubah bentang lahan, lebih parahnya lokasi tambang berada di sisi dan kawasan sungai. “Dari keterangan ahli yang kita periksa, itu ada reklamasi lahan sehingga membuat potensi longsor meningkat. Juga memengaruhi ketersediaan air,” jelasnya. Sudah ada dua pemilik dan penyewa lahan galian yang ditetapkan tersangka. Mereka dijerat pasal 158 UU RI 4/2009 tentan Mineral Batu Bara. (why)
SUARA NTB
Kamis, 2 Agustus 2018
Halaman 9
Perluas Potensi Ekspor Produk Nasional
Garuda Indonesia Jalin Kerjasama Platform Ecommerce Marketplace UMKM Jakarta (Suara NTB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., bersinergi dengan PT Solusi Ekosistem Global menginisiasi komitmen kerjasama dalam mengembangkan peluang dagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke kancah internasional melalui peningkatan potensi ekspor. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak, di Gedung Garuda Cargo Center, Tangerang, Selasa (31/7). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan oleh Vice Presient Cargo Commercial Garuda Indonesia Rene Van Joost dan Direktur Utama PT Solusi Ekosistem Global Habit Lyonnais yang juga turut disaksikan Direktur Kargo & Niaga Internaional Garuda Indonesia Sigit Muhartono dan I Gede Ngurah Swajaya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Singapura Melalui kerjasama ini PT Solusi Ekosistem Global selaku perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, akan menyediakan platform aplikasi marketplace berorientasi ekspor bernama Glexindo yang nantinya akan dikembangkan dengan Garuda Indonesia dalam dengan menyediakan angkutan kargo udara untuk pengiriman barang UMKM dari Indonesia ke lokasi tujuan internasional. Pada kesempatan tersebut, Direktur Kargo & Niaga Internasional Sigit Muhartono mengungkapkan “Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan potensi pasar UMKM Nasional, selain tentunya juga menjadi bagian dari dukungan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing produk lokal di pasar Internasional” Kami optimistis dengan sinergi yang dilakukan bersama PT Solusi Ekosistem Global dapat menjadi sarana berbasis digital yang mampu menghubungkan antara penjual dan pembeli produk UMKM di luar Indonesia.” papar Sigit. “Pesatnya perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, menjadikan platform digital sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan kemudahan kepada pelaku bisnis UMKM untuk bertransaksi tanpa dibatasi jarak dan waktu”, jelasnya. Perkembangan digitalisasi ini secara bersamaan tentunya membutuhkan dukungan sarana logistik, salah satunya pengiriman barang yang mampu menyediakan layanan cepat, aman dan mudah dengan jangkauan rute yang luas. Oleh karena itu, sinergi antara Garuda Indonesia dan PT Solusi Ekosistem Global sedang berupaya untuk memecah kendala tersebut dalam satu waktu. Sementara itu, Direktur Utama PT Solusi Ekosistem Global Hanif Lyonnais mengungkapkan “Melalui jaringan luas Garuda Indonesia ke berbagai rute domestik dan internasional kami harapkan kerjasama ini dapat memperluas pangsa pasar UMKM ke pasar global dengan menggunakan layanan kargo udara yang membuat proses pengiriman menjadi lebih cepat dan aman,” tutur Hanif. Hanif menambahkan, “Reputasi Garuda Indonesia sebagai maskapai bintang lima yang masuk dalam daftar 10 maskapai terbaik dunia 2018 dari Skytrax turut membantu promosi dan meningkatkan kepercayaan pengguna jasa yang menggunakan platform Glexindo”. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sektor UMKM sendiri telah berkontribusi 61,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% total tenaga kerja, sehingga UMKM sangat berperan penting bagi perekonomian nasional. Namun dari total jumlah UMKM di Indonesia yang sudah mencapai 59,9 juta, baru 3,97juta unit yang berjualan secara online. Padahal pengguna internet yang berbelanja secara online terus meningkat. UMKM perlu menggunakan kesempatan ini agar bisa tetap bersaing. Nantinya melalui kerjasama ini pembeli produk UMKM melalui platform marketplace Glexindo dapat memilih layanan kurir GO Express yang menyediakan jasa pengiriman barang secara door to door milik Garuda Indonesia Group. Dalam proses bisnisnya, PT Aero Jasa Cargo selaku anak perusahaan Garuda Indonesia akan menangani penjemputan dan pengantaran barang sampai ke rumah penerima. Sedangkan Garuda Indonesia Cargo menyediakan transportasi udaranya. Selain itu, GO Express memiliki fitur Tracking & Tracing untuk melakukan pengecekan barang secara aktual, Cash on Delivery (COD) dan Electronic Proof of Delivery (e-POD), agar proses pengiriman barang menjadi semakin mudah. (*)
Aktivitas Kemanusiaan Anggota TNI pada Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Ratusan personel TNI sejak pagi hingga sore Rabu (1/8) kemarin turun melakukan karya bhakti membersihkan puing-puing akibat gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter di Sembalun, Lombok Timur. Tidak itu saja, personel lainnya mencari korban gempa yang perlu penanganan medis. Personel yang terlibat terdiri dari anggota Korem 162/ WB, Kodim 1615/Lotim, melibatkan Tim Kesehatan Batalyon Kesehatan (Yonkes) Divisi 1 Kostrad. Tim membagi tugas sesuai arahan atasan masing masing. Menurut Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP., karya bhakti dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membantu korban yang terkena musibah bencana gempa bumi. “Sesuai data yang sudah dihimpun, ribuan rumah yang rusak berat maupun ringan baik yang ada di Kecamatan Sembalun maupun Sambalia akan kita bantu bersihkan,” ungkapnya. Terpisah Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., di sela-sela kesibukannya menegaskan, karya bhakti tersebut akan digelar hingga tuntas. Baik yang ada di Kecamatan Sembalun maupun di Kecamatan Sambalia. “Ini upaya kami sebagai aparat Komando Teritorial yang ada di wilayah untuk membantu masyarakat yang terkena musibah gempa,’’ sebut Rizal sapaan akrab Danrem. Sementara itu, Tim Kesehatan Batalyon Kesehatan (Yonkes) Divisi 1 Kostrad siang tadi mendatangi rumah warga di Dusun Kokoq Putih Desa Bilok Petung dan Desa Sajang Kecamatan Sembalun Lombok Timur. Tim Dokkes dengan kekuatan personel 2 Regu dipimpin langsung Lettu Ckm Romadhon bersama 2 orang dokter, memberikan pengobatan terhadap 55 orang pasien korban gempa pada Minggu pagi lalu. Menurut Romadhon, sebanyak 90 orang warga yang diperiksa namun hanya 35 orang yang diobati karena sakit batuk maupun pilek dan sisanya terkena darah tinggi (tensi) yang tidak berakibat fatal. “Tadi juga ada seorang Bidan Desa (Dende Puput) yang sedang hamil muda dengan kondisi kolap akibat tidak mau makan, langsung diberikan inpus oleh Dokter dan dibekali obat-obatan untuk mengantisipasi warga yang sakit di Desa tersebut,‘’ ungkapnya. (ars)
(Suara NTB/penrem)
Ativitas kemanusiaanTNI kepada korban bencana di Sembalun.
(Suara NTB/Penrem)
BERSIHKAN - Prajurit TNI membersihkan puing reruntuhan rumah korban gempa di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Rabu (1/8).
Terapkan K-13, Disdik Klaim Seluruh Sekolah Masuk Pagi Mataram (Suara NTB) Pada awal tahun ajaran 2018/2019 seluruh sekolah di Kota Mataram menerapkan kurikulum 2013. Dengan begitu, tidak ada lagi sekolah yang menerapkan masuk pagi dan siang atau double shift. Terutama bagi siswa baru di satuan pendidikan tingka SD dan SMP di bawah Dinas Pendidikan Kota Mataram. “Semua sudah masuk pagi, kecuali masih ada sisa yang tahun dulu. Semua sekolah sudah terapkan kurikulum 2013,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom. Pihaknya sudah memberi-
kan pelatihan untuk guru terutama bagi guru yang sebelumnya masih menerapkan pembelajaran kurikulum 2006. Di Kota Mataram semua sekolah jenjang pendidikan dasar sudah menerapkan kurikulum 2013. “Jika ada
kendala, kami akan melakukan workshop,” katanya. Sebelum memasuki tahun ajaran baru ini, 13 SMP dan 65 SD di Kota Mataram belum menerapkan Kurikulum 2013. Saat ini semua sekolah sudah menerapkannya. Ke-
pala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., sebelumnya menjelaskab terhitung pada 1 Juli lalu semua sekolah harus menerapkan kurikulum 2013. Ia menegaskan, memang berdasarkan program pemerintah di tahun ajaran 2018/ 2019 00 semua sekolah menerapkan kurikulum 2013. “Tahun ajaran baru semua sekolah menerapkan kuriku-
lum 2013,” kata mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini. Sebelumnya ia mengatakan, secara prinsip tidak ada kendala berarti dari penerapan Kurikulum 2013. Hanya perlu penguatan dan pemantapan. Selain itu juga perlu penambahan waktu untuk Kurikulum 2013. Di mana jam belajar kurikulum 2013 lebih banyak dibanding Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. (ron)
Jaringan Santri NTB Deklarasi Dukung TGH. Abdullah Mustafa Jokowi Dua Periode Terpilih Menjadi Ketua MUI Lobar
Mataram (Suara NTB) Jaringan Santri NTB menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali maju di periode keduanya dalam Pilpres 2019 mendatang. Dukungan ini disampaikan dalam deklarasi yang digelar di aula Al Abhar, Ponpes Darul Falah Pagutan, Mataram, Rabu (1/8). “Kami Jaringan Santri NTB mendukung Jokowi untuk melanjutkan dua periode,” ujar Koordinator Jaringan Santri NTB Muhammad Mastur Aidi di hadapan ratusan santri yang hadir. Mastur Aidi menyatakan bahwa deklarasi santri NTB merupakan bentuk kesyukuran dan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atas keberhasilannya dalam memimpin Indonesia dalam rentang empat tahun terakhir ini, terlebih di kalangan umat Islam, khususnya para santri. Lanjutnya, konsep integritas pemimpin dengan ulama bertujuan untuk membangun masyarakat yang madani sebagaimana tujuan negara didirikan. “Diharapkan, pemimpin dapat menjalankan amanah ulama dalam program atau kebijakannya, sehingga sinergitas tersebut menjadi kekuatan utama terhadap keberlangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa,” katanya. Mastur Aidi mengungkapkan setidaknya ada enam alasan mengapa Jaringan Santri
(Suara NTB/ist)
DEKLARASI - Jaringan Santri NTB Mendeklarasikan Dukungan Dua periode Presiden Joko Widodo NTB memutuskan mendukung Jokowi dua periode pada Pilpres 2019 mendatang. Pertama, santri yang tercatat dalam sejarah, ikut serta berjuang dalam perjuangan kemerdekan bangsa Indonesia, adalah satu entitas penting yang tidak boleh dilupakan. Kedua, Presiden menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional adalah bentuk nyata pemimpin menghargai sejarah santri. Tiga, Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada para ulama besar nusantara, salah satunya adalah TGKH Zainuddin Abdul Madjid yang berasal dari Lombok NTB. Keempat, Pembangunan ekonomi umat melalui pondok pesantren, dan mendirikan/ meresmikan universitas-universitas Islam baik nasional maupun internasional Kelima, membela rakyat
Palestina, melalui kampanye aktif pada sidang/konferensi internasional, PBB. Serta mengajak negara lain untuk memberikan dukungan penuh kepada rakyat Palestina, atas penjajahan Israel. Dan Keenam, memperjuangkan penambahan kuota jemaah haji, serta aktif silaturrahim membangun sinergitas dengan ulama/ kiai/tuan guru di berbagai Pondok Pesantren di Indonesia. Atas dasar konsep tersebut, Presiden Jokowi dinilai telah menjalankan amanat ulama dalam membangun kedekatan dan kemaslahatan kepada umat Islam. “Jaringan Santri NTB mangapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Ir. H Joko Widodo, dengan mendeklarasikan dukungan untuk mendukung kembali menjadi presiden pada Pilpres 2019 mendatang,” pungkasnya. (ndi)
Giri Menang (Suara NTB) Sidang pergantian jabatan antarwaktu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menghasilkan keputusan TGH. Abdullah Mustafa, MA terpilih menjadi Ketua MUI Lobar. Terpilihnya TGH Abdullah setelah melalui proses yang tidak melalui perdebatan yang cukup alot. Sidang yang difasilitasi Ketua MUI NTB, Prof. Drs. H. Saiful Muslim, MM ini akhirnya diputuskan lima calon ketua yang berpotensi memimpin MUI Lobar. Kelima calon itu adalah TGH. Abdullah Mustafa MA, TGH. Muharar Makhfuz, TGH. Nafsin Kholidi, TGH. Ahmad Zubaidi Abdul Nafiz dan TGH. M. Yusuf. Dalam sesi dialog, peserta sidang memilih tiga orang TGH. Abdullah Mustafa, satu orang memilih TGH. Muharar Mahfuz dan satu orang mengajukan tiga orang calon yang nantinya meminta persetujuan bupati. Namun pimpinan sidang memutuskan TGH. Abdullah Mustafa terpilih dengan suara terbanyak. “Karena memiliki suara terbanyak, maka kita putuskan TGH. Mustafa Abdullah menjadi Ketua MUI Lobar sampai 2020,” kata Saiful Muslim disertai mengetuk meja tiga kali pertanda
sidang telah diputuskan. Dalam menyampaikan pendapatnya, TGH. Abdullah Mustafa mengatakan, apapun alasannya, karena dirinya sudah terpilih harus mengemban amanah ini dengan baik, sekaligus meneruskan agenda yang ditinggalkan oleh mantan Ketua MUI, Almarhum TGH. Safwan Hakim yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. “Mari kita bersama-sama melanjutkan perjuangan beliau agar kepengurusan MUI Lobar berjalan dengan baik dan benar,” harap TGH. Abdullah Mustafa di hadapan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Ketua Baznas Lobar TGH. Mukhlis Ibrahim, serta seluruh pengurus MUI Lobar. (her)
TGH. Abdullah Mustafa
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Giri Menang (Suara NTB) - nya dieksekusi melalui tender memecah anggaran Pokir ini, Sosial, Hj Made Ambaryati dilelang namun belum di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sekda Lombok Barat atau lelang maka harus di- tegas Sekda, tentu ada atu- menegaskan, pihaknya tidak realisasi karena Dewan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Lobar), H.M. Taufiq men- lakukan melalui tender. Seba- ran mainnya. Pihaknya tetap berani mengeksekusi angga- tidak mau ditender me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 yatakan organisasi per- liknya yang memungkinkan melaksanakan aturan ini ran pokok-pokok pikiran lainkan ingin dipecah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 angkat daerah (OPD) harus dipecah-pecah atau penunju- mengantisipasi tidak terjadi DPRD senilai Rp3.5 miliar. Ia pecah. Anggaran ini pun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 melaksanakan program kan langsung maka di PL. permasalahan yang menimpa mengaku siap mundur dari tidak berani dilaksanakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pokok pikiran (Pokir) Tidak bisa anggaran yang se- OPD nantinya. OPD jelas jabatan kepala OPD jika sehingga realisasi masih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 DRPD berpegang pada atu- harusnya ditender lalu dipak- tidak berani mengeksekusi tetap dipaksakan mengek- nol. Anggaran Pokir ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ran. Pasalnya, jika angga- sa untuk dipecah-pecah. “Kita sebab mereka pasti mengacu sekusi anggaran tersebut. sendiri rencananya dipakai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ran yang seharusnya di- tidak ada pengalihan, Pokir aturan yang ada. Terkait Pasalnya ia kahwatir pihakn- untuk pengadaan terop, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tender namun dipaksakan itu tetap seperti di APBD adanya OPD yang siap mun- ya bermasalah hukum jika pakan ikan dan werles. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 untuk dipecah-pecah atau murni. Tidak berani dialihkan, dur, menurutnya OPD tidak tetap mengeksekusi anggaran “Makanya saya tidak bera12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 penunjukan langsung (PL), namun mana yang memang pernah dipaksa untuk me- tersebut, lantaran DPRD in- ni kerjakan, karena dewan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gin anggaran tersebut tidak mau dilelang tapi maka OPD akan ber- bisa dan layak untuk ditend- ngeksekusi anggaran. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 maunya dipecah-pecah Bahkan sesuai garis pimp- dipecah-pecah. er, ya ditender. Mana yang masalah nantinya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ambar menegaskan, ang- (pengadaan langsung). Di Ditemui di Senggigi, bisa di PL, ya di PL kan, itu inan agar OPD melaksanakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 anggaran mengacu koridor. garan Pokir di dinasnya men- DPA juga dilelang,”kata Rabu (1/8), Sekda menegas- saja,” tegasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Masalah keinginan DPRD Sebelumnya, Kepala Dinas capai Rp3.5 miliar yang harus Ambaryati. (her) kan anggaran yang seharus12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Suara NTB/her)
Pokir DPRD Harus Sesuai Ketentuan
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Halaman 10
Hasil Tes Mandiri Bermasalah Wujudkan Kualitas Pendidikan WAKIL Gubernur NTB terpilih Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengungkapkan komitmennya untuk mengembangkan kualitas pendidikan di NTB. Menurutnya, kualitas pendidikan terukur dari kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pengembangan SDM jadi kunci peningkatan kualitas pendidikan yang akan dikembangkan pihaknya kedepan. “Kami konsen di pendidikan. Pengembangan SDM adalah pondasi di tengah masyarakat,” kata Rohmi, Rabu (1/8). Lebih jauh Rohmi menilai, riset dan penelitian masih terbilang kurang. Maka diperlukan banyak media untuk mendorong dan mendongkrak agar para dosen mampu mengembangkan penelitian. Sementara itu terkait janji untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri, pihaknya tetap berkomitmen mengirimkan putra putri terbaik NTB untuk belajar ke berbagai perguruan tinggi luar negeri. Maka pengembangan bahasa yang akan diutamakan untuk mendukung kemampuan IELTS. Dalam rangka itu akan dilakukan kerjasama dengan pusat bahasa yang ada di berbagai perguruan tinggi, seperti pusat bahasa Unram. Diakuinya, sejauh ini sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Namun ke depan akan lebih diintensifkan lagi. “Sudah ada tapi kita intensifkan lagi,” ujar Rektor Universitas HamzanwaHj. Sitti Rohmi Djalilah di ini. (dys) (Suara NTB/dys)
Tumbuhkan Empati
Pelajar di Mataram Distribusikan Bantuan Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Keluarga besar SDN 33 Mataram prihatin dengan gempa yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada akhir pekan lalu. Sebagai wujud empati atas bencana yang telah menelan korban belasan orang meninggal dunia ini, penggalangan dana dilakukan keluarga besar SDN 33 Mataram. “Keluarga besar SDN 33 Mataram langsung mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban bencana gempa,” kata Kepala SDN 33 Mataram, Ratna Komalasari, Rabu (1/8). Selama dua hari berturut-turut dilakukan pengumpulan sumbangan dari murid dan guru, sehingga terkumpul uang tunai sebesar Rp360.500, satu karung beras dan pakaian layak pakai sebanyak satu karung. Selanjutnya sumbangan ini rencananya akan dikumpulkan di Posko Bantuan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) di SDN 16 Mataram untuk selanjutnya akan disalurkan ke lokasi bencana gempa di Bayan KLU, Sembalun dan Sambelia Lotim. Sementara itu di tempat terpisah, setalah melakukan penggalangan dana dengan tema Amplop Peduli Gempa. Tim Bansos SMKN 2 Mataram langsung turun ke sasaran di 2 kabupaten pada Selasa sore. Humas SMKN 2 Mataram, Sulman Haris dalam keterangannya menerangkan, adapun wilayah yang dituju tim bansos sesuai informasi dari tim di lapangan yang berkoordinasi dengan keluarga dan alumni resimen mahasiswa yang berada di lokasi baik yang di KLU di Postu Sambik Elen dan di Dusun Melepoh, Desa Obel-Obel Lotim. Bantuan yang sudah dikumpulkan sejak hari Senin lalu, langsung diberangkatkan untuk didistribusikan ke dua kabupaten terdampak gempa. Sembako berupa beras, gula, mi instan, makanan ringan air, langsung didistribusikan ke lokasi yang masih membutuhkan. Di Pustu Sambik Elen, bantuan secara simbolis diterima oleh Kadis KomInfo KLU. Sementara di Dusun Melepuh Desa Obel Obel tim bansos langsung turun menemui korban yang rumahnya rata dengan tanah. (dys)
(Suara NTB/dys)
GALANG DANA - Murid SDN 33 Mataram menggalang dana bagi korban gempa di KLU dan Lotim.
Unram Kembali Beri Kesempatan Tes Ulang Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) akhirnya menawarkan solusi bagi calon mahasiswa baru jalur tes mandiri yang sempat bermasalah beberapa waktu lalu. Solusi yang ditawarkan Unram ialah dengan membuka kesempatan bagi mereka yang telah dinyatakan lulus pada pilihan kedua tes mandiri untuk mengikuti tes ulang. Kepada Suara NTB, Wakil Rektor I Unram Prof. Lalu Wiresapta Karyadi, menilai ini merupakan solusi jalan tengah, yakni memberi mereka kesempatan untuk mengikuti tes ulang. Tes dilakukan bagi mereka yang mampu menunjukkan bukti screenshot kelulusan tes
Lalu Wiresapta Karyadi (Suara NTB/dys)
mandiri pada tanggal 24 Juli. “Yang paling arif menurut kita berdasarkan hasil diskusi dan saran Ombudsman kita memang akan adakan tes kembali bagi mereka yang dinyatakan lulus di pilihan kedua tapi pada pengumuman 24 Juli di pengumuman pertama,” terang Karyadi memberi penjelasan. Jadwal pendaftaran hanya
berlangsung selama sehari yaitu 1 Agustus kemarin dan tes Kamis (2/8) ini. “Solusi kami adalah adakan tes kembali dan sudah kita umumkan kemarin. Dan hari ini beri beluang untuk mendaftar. Kita lihat jumlahnya berapa dan 2 Agustus kita adakan tes itu untuk memberi mereka peluang berkompetisi lagi untuk bisa merebut kuota yang disediakan,” jelasnya. Pihaknya sangat berharap dengan cara ini masyarakat juga karena kekeliruan tim IT Unram dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak. “Berharap mereka yang mengalami korban psikolgis bisa menerima. Ini adalah win-win so-
lution lantaran ini murni kesalahan IT,” ujarnya. Pihaknya tak menampik ada berbagai tuduhan miring yang dialamatkan terhadap Unram. Hal tersebut kata Karyadi tidak bisa dihindari. Unram sangat memahami dan sangat memaklumi kondisi batin dari masyarakat. “Tapi kami juga tidak bisa mentolerir kemauan mereka karena secara faktual yang jadi rujukan kami adalah hasil pleno dan itu adalah yang asli. Tidak pernah ada penggulangan upload data, murni kesalahan IT. Kita sudah berikan data data yang dibutuhkan Ombudsman,” sambungnya. (dys)
28 Sekolah Rusak Akibat Gempa
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 19 sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dan sembilan sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) rusak akibat gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, Minggu (29/7) lalu. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan tenda untuk pembelajaran. Dijadwalkan proses belajar mengajar di sekolah terdampak akan kembali dilaksanakan Kamis (2/8) ini. Demikian disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., kepada Suara NTB, Rabu (1/8). Menurutnya, dari data yang dihimpun, kondisi sekolahsekolah yang mengalami kerusakan bervariasi, ada yang rusak ringan, rusak sedang, sampai rusak berat. Sekolah yang rusak berat mengalami kerusa-
kan cukup parah, seperti atap dan tembok roboh. Bahkan ada sekolah yang tiga kelasnya roboh. Pak Min, sapaannya, menjelaskan direncanakan pada Kamis hari ini, sekolah di kecamatan terdampak akan mulai melaksanakan proses belajar mengajar. “Pada sekolah yang bangunan sekolah dan ruang-ruang kelas rusak berat dikondisikan atau disesuaikan sambil menunggu proses pendirian tenda,” jelasnya. Pihaknya di LPMP bekerjasama dengan BP PAUD Dikmas, Kantor Bahasa, berkolaborasi dengan tima dari Dit PKLK Ditjen Dikdasmen dan pemerintah setempat membentuk pos pendidikan gempa Lombok bertempat di SDN 2 Obel-Obel Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Berbagai langkah yang ditempuh pihaknya antara lain mendi-
(Suara NTB/ist)
TINJAU - Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin (kanan) saat meninjau sekolah yang rusak. Sebanyak 19 sekolah di Lotim dan 9 sekolah di KLU rusak akibat gempa. rikan tenda untuk pembelajaran dan kegiatan lainnya. Sebanyak 25 buah tenda dibutuhkan. Pihaknya juga mengadakan peralatan pendukung pembelajaran dan permainan serta melakukan
pendampingan kegiatan trauma healing melalui berbagai kegiatan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Pak Min menjelaskan, untuk siswa yang meninggal sudah dikunjungi
dan memberikan santunan kepada keluarga. “Untuk siswa yang meninggal semua sudah dikunjungi dan diberikan santunan duka kepada keluarga,” katanya. (ron)
Jadi Motivasi bagi Sekolah Lain (Suara NTB/ist)
BANTU - Tim dari STIKES Yarsi Mataram ikut membantu korban gempa di Lombok Timur dan Lombok Utara.
STIKES Yarsi Mataram Bantu Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram ikut membantu korban gempa bumi. Tim STIKES Yarsi bersama lembaga di bawah yayasan RSI NTB membantu korban gempa pada Selasa (31/7) dan Rabu (1/8). Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep., Ns., MPH., menegaskan, STIKES Yarsi Mataram ikut aktif membantu korban gempa di daerah DesaAnyarKecamatanBayandan Belanting, juga ke daerah Senaru. “Kami mengirim mahasiswa
dan tim medis pada hari Selasa ke Senaru dan Bayan dengan membawa sembako, pakaian layak pakai, obat obatan dan donasi,” ujarnya, Rabu (1/8). Tim STIKES Yarsi bergabung dengan tim medis RSI Siti Hajar Mataram dan SMK Yarsi Mataram yang berada di Yayasan RSI NTB. Heri juga menjelaskan, pada hari Rabu tim medis berangkat ke Bayan untuk membantu tim medis, karena kekurangan tenaga. Kegiatan itu tetap dilanjutkan pihaknya sampai dengan akhir minggu ini. “Selain membantu perawatan korban gempa serta juga membawa bahan makanan. Tim juga akan memberikan terapi bermain bagi anak-anak korban gempa untuk mencegah dampak dari trauma akibat gempa,” jelasnya. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., NS., M.Kes.,berharap semoga bantuan dari STIKES Yarsi Mataram dapat membantu meringankan penderitaan korban gempa bumi. (ron)
Tim LSS Nasional Nilai SMPN 1 Labuapi Giri Menang (Suara NTB) Tim penilai Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat nasional turun melakukan penilaian ke SMP 1 Labuapi Lombok Barat (Lobar), Selasa (31/7). Kedatangan enam tim penilai pusat ini disambut langsung Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Khairatun, Pimpinan OPD Lobar serta perangkat SMPN 1 Labuapi di Aula SMPN 1 Labuapi. LSS diikuti 25 provinsi se-Indonesia dengan total peserta lomba sebanyak 96 peserta yang masing-masing terdiri dari 24 SD, 25 SMP, 23 SMPK dan 24 SMA. “Adapun kriteria yang dinilai meliputi tiga aspek yakni aspek pembinaan, perilaku dan fisik. Untuk aspek pembinaan sendiri penjabarannya yaitu pembinaan TPUKS provinsi, kabupaten, kecamatan dan sekolah. Untuk pengumuman pemenang lomba akan diumumkan akhir bulan Agustus dengan dua kategori pemenang yaitu kategori Kinerja Terbaik dan Pencapaian Terbaik,” jelas Ketua Tim Penilai LSS Susinggih. Sementara Bupati Lobar H.
Fauzan Khalid dalam sambutan penerimaannya mengatakan, berhasilnya SMPN 1 Labuapi mewakili Provinsi NTB di tingkat nasional diharapkan dapat menjadi motivasi untuk prestasi-prestasi lain di tempat lainnya.”Walaupun dari segi bangunan fisik infrastrukturnya, SMPN 1 Labuapi lebih rendah dibandingkan bangunan sekolah-sekolah lain yang sudah dibangun Pemkab Lobar. Alhamdulillah berkat perilaku siswa dan tenaga pengajar di SMPN 1 Labuapi berdampak pada perilaku lingkungan luar sekolah,” ungkapnya. Menurut bupati, terpilihnya SMPN 1 Labuapi merupakan hasil kerjasama dari semua pihak. Baik itu jajaran sekolah yang ada di dalamnya, juga tidak lepas dari dukungan orang tua siswa dan Pemda pada umumnya.”Semoga melalui Lomba Sekolah Sehat ini SMPN 1 Labuapi nantinya menjadi contoh yang dapat memberikan motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya di Provinsi NTB dan menjadi sekolah yang sehat dan peduli terhadap lingkungan dan ke-
bersihan,” harapnya. SMPN 1 Labuapi sendiri berdiri sejak tahun 1984. Saat ini SMPN 1 Labuapi memiliki 15 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 412 siswa dan jumlah guru serta tenaga kesiswaan lainnya sebanyak 56 orang. “Untuk masalah Usaha Kesehatan Sekolah di lingkungan sekolah kami senantiasa bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Labuapi,” jelas Kepala Sekolah SMPN 1 Labuapi, H. Nurdin. Ditambahkannya, untuk wujud kegiatan sehari-hari SMPN 1 Labuapi memiliki berbagai kegiatan meliputi, pencanangan wilayah sekolah bebas asap rokok, penyisiran sampah setiap pagi harinya, pemanfaatan sampah organik dan anorganik, olahraga masal, dan aktif cuci tangan dengan sabun. SMPN 1 Labuapi juga menggandeng mitra seperti bekerjasama dengan UNICEF untuk pemberian vitamin setiap minggunya, pelatihan kader kesehatan bersama Puskesmas Labuapi, pengukuran tinggi badan anak dan lainnya. (her)
(Suara NTB/ist)
CINDERAMATA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid (kanan) memberikan cinderamata kepada tim LSS Pusat.
(Suara NTB/ist)
TERIMA - Tim penilai LSS saat diterima jajaran OPD di Lobar dan SMPN 1 Labuapi.
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Atlet PPLP NTB Terkendala Dispensasi di Sekolah Mataram (Suara NTB) Pihak Kemenpora bersama pelatih voli Pengurus Besar (PB) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) mengatakan atlet PPLP NTB mengeluhkan kendala dispensasi waktu dari sekolah. Mereka meminta pihak sekolah dan Dikbud NTB agar memberikan dispensasi waktu kepada atlet PPLP NTB yang terlambat masuk sekolah. “Kami mendengar atlet PPLP NTB mengalami kendala dengan dispensasi waktu. Kami berharap pihak sekolah maupun Dikbud NTB memberikan dispensasi waktu kepada atlet yang terlambat masuk sekolah,” ucap Pelatih PB PBVSI, Achsin Rois saat ditemui Suara NTB di Kantor Dispora NTB, Rabu (1/8) kemarin. Achsin Rois datang ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB bersama rekan sesama pelatih, Bambang Eko Suhartanto dan Staf Asdep Pembibitan dan Iptek Olahraga. Kedatangan mereka di NTB untuk melaksanakan
bimbingan teknis dan pendampingan atlet cabor voli pasir untuk PPLP NTB. Achsin bersama dua rekannya mengaku batu tiba di Kantor Dispora NTB dan bertemu dengan Kadispora NTB. Rencananya mereka akan melaksanakan bimbingan teknis untuk atlet voli pasir PPLP NTB tanggal 4 Agustus 2018. Dalam tugasnya itu, pihaknya akan melihat langsung kegiatan latihan atlet PPLP di NTB. Seperti kegiatan kebugaran, latihan, penginapan dan konsumsi atlet diharapkan berjalan dengan baik.
“Tadi kita sudah ketemu Kadispora NTB, siang ini kita meninjau penginapan dan konsumsi atlet. Kendala yang kita dengar bahwa atlet bermasalah soal dispensasi sekolah. Anak-anak yang terlambat masuk sekolah tidak diberi toleransi,” jelasnya. Dia berharap kepada pihak sekolah maupun Dikbud NTB untuk memberikan toleransi untuk anak-anak PPLP NTB yang terlambat masuk sekolah pada pagi hari. Pasalnya, para atlet terlambat masuk sekolah karena aktivitas latihan yang justru lebih berat dari pelajaran di sekolah. (fan)
KONI NTB Usulkan Tujuh Olahragawan Jadi ASN Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengambil inisiatif mengusulkan tujuh olahragawan berprestasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2018. Ketujuh olahragawan itu terdiri dari enam atlet dan satu pelatih. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (1/8) kemarin mengatakan pengusulan tujuh olahragawan untuk menjadi ASN itu memang belum ada perintah langsung dari Kemenpora. Namun KONI NTB mengusulkan nama-nama olahragawan
yang berprestasi itu atas saran lisan dari Kadispora NTB. “Belum ada perintah langsung dari Kemenpora. Namun kita usulkan atlet menjadi ASN atas saran lisan dari Kadispora NTB,” ucapnya. Ditanya nama-nama tujuh olahragawan yang akan diusulkan menjadi ASN itu Andy mengaku tidak tidak ingat. Meski demikian Andy mengatakan pihak KONI NTB memberikan ruang kepada semua pengurus cabor untuk mengusulkan atlet berprestasi menjadi ASN. Persyaratan utama olahragawan yang akan menjadi
ASN kata Andy harus berprestasi nasional dan kalau bisa berprestasi internasional. Sebagaimana dipenerimaan CPNS khusus olahragawan sebelumnya bahwa atlet harus meraih minimal medali emas di PON, perak Asian Games dan perunggu di olimpiade. Lanjutnya, tujuh nama atlet yang akan diusulkan jadi ASN tahun 2018 sudah dilampirkan dalam surat Ketua KONI NTB, yang akan disampaikan kepada pihak Kemenpora untuk dijadikan ASN di penerimaan CPNS tahun 2018 ini. (fan)
Asprov PSSI NTB Jatuhkan Sanksi ke Perselobar Mataram (Suara NTB) Selain gagal mengikuti liga III Asprov PSSI NTB, tim Perselobar akan mendapatkan sanksi dari pengurus olahraga sepak bola NTB. Informasinya Asprov PSSI NTB akan mencoret Perselobar dari keanggotaan Asprov PSSI NTB mulai bulan ini. Hal itu diungkapkan Sekum Asprov PSSI NTB, Prietia Eko Wardoyo kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (1/8) kemarin. “Perselobar dikenakan sanksi. Mereka akan dikeluarkan
dari keanggotaan Asprov tahun ini,” ucapnya. Dijelaskannya, sanksi pencoretan Perselobar dari keanggotaan Asprov PSSI NTB sudah pasti. Pasalnya hal itu telah diatur dalam AD/ART Asprov PSSI NTB. Meski dicoret dari keanggotaan Asprov PSSI NTB tahun ini, namun Perselobar masih bisa mencalonkan diri lagi di kongres Asprov PSSI NTB tahun depan. “Perselobar bisa mencalonkan diri lagi di kongres Asprov tahun depan,” jelasnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, pencoretan Per-
selobar dari keanggotaan Asprov PSSI NTB tahun ini dikarenakan tidak mendaftarkan timnya di Liga Tiga Asprov NTB yang mulai di gulirkan di Lapangan Malomba Mataram, 17 Agustus 2018. “Saya sudah menyuruh daftar, tapi tidak mendaftar. Sebelum lebaran sudah diingatkan untuk mendaftar. Saya kepingin data atlet itu masuk bulan Juli, karena sistem pendaftaran secara online. Tapi tidak ada masuk,” terangnya. (fan)
Greysia/Apriani Menang Mudah Jakarta (Suara NTB) Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriani Rahayu menang mudah atas pasangan Hong Kong Ng Wing Yung/Yuen Sin Yinh dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis yang berlangsung di Nanjing, China. Greysia/Apriani, seperti dipantau di Jakarta, Rabu, dari situs Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), menang dalam dua gim langsung 21-9, 21-10 selama 29 menit dalam pertandingan putaran kedua.
Kemenangan itu menjadi kemenangan pertama Greysia/ Apriani atas ganda putri peringkat 113 dunia itu. Wakil Indonesia yang menempati peringkat enam dunia itu tampil mendominasi atas lawan mereka sejak gim pertama 3-0, 4-1, 9-2, 10-5. Greysia/Apriani bahkan meraih tujuh poin berturutturut hingga 17-6, 18-9, hingga merebut gim pertama 21-9. Ganda putri Merah-
Putih itu kembali mendominasi permainan pada gim kedua 2-0, 4-1 serta menyabet tujuh poin sekaligus menjadi 112. Greysia/Apriani lantas menutup permainan 21-10 selepas unggul 11-3, 15-5, dan 18-8. Pada pertandingan putaran ketiga, Greysia/Apriani akan menghadapi pemenang pertandingan antara ganda Malaysia Chow Mei Kuan/Lee Meng Yuan dengan pasangan Jerman Isabel Hettrich/Carla Netle. (ant/bali post)
(ant/bali post)
Greysia Polii/Apriani Rahayu
(ant/bali post)
Kevin Sanjaya Sukamuljo (kiri) dan Marcus Fernaldi Gideon
Kevin/Marcus ke Putaran Tiga
Kejuaraan Dunia Jakarta (Suara NTB) Ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo/ Marcus Fernaldi Gideon melaju ke putaran ketiga Kejuaraan Dunia 2018 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Han Chengkai/Zhou Haodong pada laga kedua. Kevin/Marcus, seperti disiarkan situs Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Rabu, menang dalam tiga gim 18-21, 21-14, 21-18 selama 52 menit. Pasangan atlet putra Indonesia itu harus mengejar kemenangan pada gim kedua dan ketiga setelah kehilangan gim pertama menyusul perlawanan keras pasangan muda China Han/Zhou. Kevin/Marcus yang menempati peringkat pertama dunia itu tertinggal dari ganda Han/ Zhou 3-5, 4-7, 6-8 dan 9-11 meskipun sempat memimpin 1-0, 2-1, dan 3-2. Ganda Merah-Putih terus tertinggal 10-12, 12-15, 14-17, dan 18-21 meski sempat menyamakan skor 8-8. Kevin/
Marcus seakan menemukan pola permainan mereka pada gim kedua dengan keunggulan skor 4-2, 6-3, 8-5, 11-8, 12-10. Kubu Indonesia itu bahkan merebut enam poin berturutturut dari 12-10 menjadi 1810 gim kedua hingga 21-14. Pada gim penentuan, Kevin/ Marcus sempat tertinggal 04, 2-5, 3-8, sebelum interval 711 dari pasangan peringkat 24 dunia itu. Ganda andalan Tanah Air itu menyamakan kedudukan 11-11 dengan mengejar empat poin sekaligus. Selepas pertarungan sengit 12-11, 12-12, 13-12, 13-13, hingga 16-16, Kevin/Marcus menunjukkan kekuatan mereka dengan mengakhiri permainan 21-18. Pada pertandingan putaran ketiga, Kevin/Marcus akan menghadapi pasangan Rusia Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov yang telah menaklukkan pasangan Vietnam Minh Bao/ Bao Duc Duong pada pertandingan putaran kedua 21-13, 21-14.
Indonesia menempatkan ganda putra lain dalam laga putaran kedua Kejuaraan Dunia 2018. Mereka adalah pasangan Fajar Alan/Muhammad Rian Ardianto yang akan bertemu pasangan Prancis Jacco Arends/Ruben Jille. Sementara, Berry Angriawan/Hardianto akan bertemu rekan sesama atlet pemusatan pelatihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso pada pertandingan putaran kedua. Gregoria Tersingkir Sementara itu, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung tersingkir dari Kejuaraan Dunia 2018 yang berlangsung di Nanjing, China setelah kalah pada pertandingan putaran kedua. Gregoria, seperti dipantau dari situs Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), kalah dalam dua gim 17-21, 20-22 selama 44 menit dari tunggal
putri China Chen Yufei. Pada gim pertama, Gregoria telah memberikan perlawanan sengit terhadap Chen 2-1, 2-4, 45, 7-6, 9-8, 11-12, dan 16-15. Namun, atlet Indonesia peringkat 22 dunia itu tertinggal empat poin sekaligus dari 1616 hingga 16-20. Gregoria kehilangan gim pertama 17-21. Gregoria bahkan sempat mendominasi gim kedua atas pemain peringkat lima dunia itu 7-4, 8-6, 11-7, 13-8, dan 17-10. Hanya saja, tunggal putri Tanah Air itu tersusul enam poin hingga kedudukan 17-16 dan Chen menyamakan poin 18-18, 19-19, serta 20-20. Chen mengakhiri permainan putaran kedua dengan skor 22-20 sekaligus menjadi kemenangan keduanya atas Greogoria. Indonesia masih punya satu wakil pada nomor tunggal putri yaitu Fitriani. Fitri akan menghadapi pemain unggulan tiga dari India Pusarla V. Sindhu pada laga putaran kedua. (ant/bali post)
Mulai Diberlakukan, Kartu Peringatan untuk Pelatih di Inggris London Para manajer atau pelatih bakal diperlihatkan kartu kuning atau merah jika mereka melakukan pelanggaran di area teknis saat pertandingan berlangsung pada musim kompetisi yang akan bergulir tahun ini. Demikian dirilis Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), Rabu kemarin. Kartu itu akan diterbitkan untuk kompetisi Piala FA, Liga Inggris, EFL Cup, EFL Trophy dan Liga Nasional. Manajer dan pelatih di Liga Premier tersebut tidak diperlihatkan kartu namun mendapat peringatan verbal. Keputusan tersebut diambil setelah melihat situasi para pemangku kepentingan di area teknis pada kompetisi di Inggris sebelumnya. “Peringatan tingkat satu akan disampaikan kepada orang-orang
yang berada di area teknis jika berkata atau pun bersikap tidak pantas terhadap osial pertandingan,” kata FA. Bentuk-bentuk lainnya dari pelanggaran yang dapat dikenakan kartu atau peringatan di antaranya menendang atau melempar botol minuman atau benda lainnya sebagai pengungkapan protes. Hukuman larangan satu pertandingan otomatis akan diberikan saat seseorang mendapat empat peringatan. Dua pertandingan untuk delapan peringatan serta tiga pertandingan untuk 12 kali peringatan. FA juga akan melaporkan orang yang secara akumulasi sudah mendapat 16 kali peringaann kepada komite berwenang untuk diberikan hukuman berikutnya. (ant/ bali post)
ANTARPELATIH – Para pelatih Liga Inggris kerap terlibat insiden di tepi lapangan, seperti rivalitas Jose Mourinho dan Arsene Wenger, pada 2014 lalu. (Suara NTB/ist)
SUARA NTB
Kamis, 2 Agustus 2018
Anggaran Penanganan Kekeringan di Loteng Menipis Praya (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah (Loteng) mulai kewalahan menangani kekeringan di daerah itu, menyusul kian menipisnya anggaran penanganan kekeringan di BPBD setempat. Dari 215 tangki air yang disiapkan tahun ini, hingga akhir bulan Juli kemarin BPBD Loteng tercatat sudah menyalurkan hampir 200 tangki air kepada warga yang terdampak kekeringan. Hal itu diakui Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada wartawan, Rabu (1/8). Ditemui usai rapat paripurna DPRD Loteng, Muhammad mengatakan, kalau anggaran penanganan kekeringan yang ada di pagu anggaran BPBD Loteng memang sudah mau habis. Padahal kekeringan puncaknya diprediksikan mulai pertengahan bulan Agustus ini sampai bulan September mendatang. Namun demikian pihaknya memastikan, meski anggaran penanganan kekeringan nantinya habis, bukan berarti pihaknya bakal berhenti menyalurkan bantuan air bersih. Saat ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD provinsi, termasuk pusat, untuk bisa membantu penanganan kekeringan di Loteng. “Bantuan air bersih tetap akan berjalan. Jika anggaran dari kabupaten sudah habis, selanjutnya akan ditanggulangi oleh BPBD provinsi serta pusat,” tegasnya. Dalam artinya, bantuan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan tidak boleh berhenti. Selama masih ada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Sehingga masyarakat yang terkena dampak kekeringan tidak perlu khawatir. Jika memang membutuhkan air bersih, bisa bersurat ke BPBD Loteng. Untuk selanjutanya akan didroping air bersih. “Untuk saat ini masyarakat yang minta air bersih, belum terlalu banyak. Sehingga sementara masih bisa ditanggulangi oleh BPBD Loteng,” jelasnya. Tapi kalau sudah masuk puncak kekeringan besok, permintaan air bersih dipastikan akan semakin banyak. Sehingga tentu BPBD Loteng tidak bisa sendiri. Jelas butuh intervensi BPBD provinsi serta BNPB pusat. Termasuk dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BUMN yang ada di daerah ini, juga sangat diharapkan. “Penanganan kekeringan ini merupakan tugas kita bersama. Bukan hanya BPBD. Semua kita punya tanggung jawab yang sama. MenguranSALON gi beban masyarakat yang terkena dampak kekerian- RAA MUSLIMAH.Salon Spa gan,” tegasnya. (kir) Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan PelayanHILANG an terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,HILANG BPKB R2 YAMA- Creambth,Facial,Massage,Spa, HA DR6362AV NOKA/ dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili NOSIN : MH35TL0035K- Asahan, perum Griya Udayana 16425/5TL-165429 AN. N0.3. Hub: 087765893848 SELLY SEPRIANE HILANG DISEKITAR JL. MA- TYGIA SALON.Treatment GalJAPAHIT vanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, HILANG STNK R2 HONDA flek, Komedo,Mcrhkan KuliDR5002MA NOKA/NOSIN : t,Mngangkt Klopak Mata,Mulai M H 1 K B 1 1 1 6 G K 0 6 6 6 5 7 / 100Rb-150Rb,Menerima TreatKB11E1065115 AN. FRAN- ment k Rmh Anda Min.2org, SKY AVIANTO HILANG ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 AbiDISEKITAR JL. RAWA IN- an Tubuh, WA:081339123452 DAH KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR3732CA NOKA/NOSIN : MH354P00ACJ051881/ 54D-052391 AN. I KOMANG RUSTI HILANG DISEKITAR JL. BUNG KARNO MATARAM
Halaman 12
Pemkot Mataram Kaji Wacana Larangan Pemberian PR bagi Siswa Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan mengkaji wacana tentang penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa di Kota Mataram. Ia akan mendiskusikan apakah penghapusan PR bagi siswa itu memang perlu dilakukan atau tidak. “Sebenarnya hal-hal seperti itu kita sudah alami dulu, kita hanya harus sesuaikan. Guru-guru harus bisa sesuaikan, kalaupun ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, yang tidak selesai di sekolah mungkin ada target yang harus dicapai,” ujarnya, Rabu (1/8). Ia mengatakan bahwa waktu bersama keluarga dan kerabat siswa juga sangat penting. Namun tentu saja harus disesuaikan. Guru-guru juga diharapkan untuk memberikan tugas yang tidak memberatkan siswa. Sehingga siswa bisa memiliki lebih banyak waktu bermain dan berkumpul dengan keluarganya. “Tentu pemberian tugas itu dengan tujuan agar anak-anak punya waktu di rumah untuk menguasai dan pendalaman materi pelajaran di sekolah. Mungkin itu tidak cukup di sekolah, dengan catatan tidak memberikan beban yang berat kepada anak-anak,” ujarnya. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram mendukung apabila sekolah-sekolah tidak memberikan PR bagi anak-anak. Seperti
halnya yang terjadi di Purwakarta belum lama ini. Namun demikian, ketentuan ini belum dibicarakan oleh Pemerintah Kota Mataram. “Nanti saya bicarakan lebih lanjut, saya perlu melakukan pengkajian yang lebih dalam lagi. Harus jelas tujuannya dan manfaatnya seperti apa jika aturan itu ditetapkan,” ujarnya. Sebelumnya Menteri Pendidikan RI Muhadjir Effendy menyerukan agar sekolahsekolah tidak memberikan PR bagi anak didiknya. Seperti halnya yang sudah diberlakukan di Purwakarta belum lama ini. Ia mendorong sekolah-sekolah di daerah menerapkan sistem serupa. Namun, meski setuju dengan kebijakan sekolah tanpa PR akademis tersebut, kementerian tak perlu membuat aturan yang mewajibkan aturan serupa dijalankan di daerah lain. Sebab, sekolah-sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah. “Yang jelas kita sama-sama tahu tujuan pemberian tugas atau PR kepada siswa dari guru itu kan bagus. Agar anak-anak ini dapat mendalami dan menguasai materi pelajaran yang
(Suara NTB/lin)
TUNGGU JEMPUTAN - Sejumlah siswa SMPN 7 Mataram tengah menunggu jemputan keluarganya di depan sekolah. PR yang diberikan oleh guru mereka tengah dikaji Pemkot Mataram. diberikan di sekolah. Namun tentu saja, waktu dengan kelu-
arga dan waktu bermain juga perlu,” ujarnya. (lin)
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
HILANG
HILANG
RUPA-RUPA
HILANG STNK R2 YAMAHA EA5272DC NOKA/NOSIN : MH31PA004EK652108/1PA652666 AN. ABDUL RAHMAN HILANG DISEKITAR JL. CATUR WARGA MATARAM
HILANG STNK R2 YAMAHA DR6362AV NOKA/NOSIN : MH35TL0035K165425/ 5TL-165429 AN. SELLY SEPRIANE HILANG DISEKITAR JL. MAJAPAHIT
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
LOWONGAN
DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 2 Agustus 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
OPINI
Halaman 14
Jihad KPU Melawan Korupsi Tuntaskan Tambang Ilegal TAMBANG ilegal masih belum mampu dituntaskan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah. Meski pemerintah daerah melarang keras atau berjanji akan menindak dengan tegas para pelaku penambang liar atau Penambang Tanpa Izin (PETI) tidak membuat takut. Para penambang liar atau pihak yang berada di belakang para penambang ini terkesan tidak takut, karena tindakan tegas atau sanksi yang diberikan pada penambang liar ini tidak ada. Apalagi, di lapangan para penambang liar yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan merusak lingkungan. Kasus meninggalnya 7 penambang ilegal di Sekotong usai Hari Raya Idul Fitri yang lalu sepertinya tidak dijadikan pembelajaran bagi banyak pihak. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB yang memiliki kewenangan terhadap pertambangan tidak banyak bertindak. Malahan, Dinas ESDM terkesan cenderung hanya menerima laporan di belakang meja, tanpa mau melihat kondisi langsung di lapangan. Pemerintah provinsi yang sekarang sudah diberikan kewenangan pascapengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota harus bertindak cepat. Jangan sampai, masalah tambang yang semestinya menjadi fokus perhatian justru diabaikan. Kita akan bertindak hanya saat kejadian seperti meninggalnya 7 penambang di Sekotong beberapa waktu lalu, setelah itu kita cenderung lupa dan mengabaikannya. Tidaklah salah, kritik anggota Komisi VII DPR RI Ivan Doly Gultom saat bertemu dengan jajaran Pemprov NTB yang dipimpin Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., jika mereka telah melihat langsung kondisi di lapangan. Anggota Komisi VII masih menemukan banyak alat berat seperti eksavator di satu lokasi pertambangan ilegal. Bahkan, di satu lokasi pertambangan ilegal, tim menemukan satu hingga tiga alat berat. Ini mengindikasikan adanya orang-orang yang berduit di belakangan pertambangan ilegal ini. Belum lagi keberadaan alat-alat berat ini sudah cukup lama, namun tindakan tegas pemerintah cenderung tidak ada. Di satu sisi, kita sangat menyayangkan pernyataan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si., yang mengaku tidak tahu dugaan pemain besar di balik penambangan ilegal di NTB. Untuk itu, sebagai pihak yang memiliki wewenang langsung di bidang pertambangan dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, Kepala Dinas ESDM harus berkonsentrasi penuh dan tidak main-main dalam melakukan pengawasan di lapangan. Jika nanti pihaknya belum mendapatkan informasi terkait masalah ini, maka dari informasi yang diberikan pihak Komisi VII DPR RI, pihak Dinas ESDM harus bergerak cepat dan tidak bergerak lambat. Namun, Dinas ESDM NTB masih menunggu APBD Perubahan 2018 untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di daerah ini. Dinas ESDM mengaku sudah mengajukan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan inventarisasi keberadaan tambang ilegal yang ada di NTB Harus disadari jika keberadaan tambang ilegal di NTB selama ini berada di kawasan yang dekat dengan pariwisata. Jika ini terus dibiarkan akan mengganggu proses pengembangan pariwisata. Apalagi, pariwisata dan pertambangan tidak sejalan. Terkecuali, pihak manajemen tambang menjadikan lokasi areal pertambangan seperti di Batu Hijau yang sekarang dikelola PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membuat wisata tambang. Namun, keberadaan lokasi pertambangan ilegal, seperti di Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu Lombok Tengah, jika tidak dikelola atau diawasi dengan maksimal dikhawatirkan memberikan dampak buruk. Selain berdampak pada masalah lingkungan, berupa pencemaran lingkungan, kerusakan alam dan lainnya, juga menyebabkan objek wisata yang dekat dengan lokasi pertambangan ilegal rusak. Inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Untuk itu, masalah pertambangan ilegal harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan masalah panjang di kemudian hari. (*)
IUNDANGKANNYA Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota akhirnya diundangkan pada bulan juli tahun 2018. Sejak awal disusunnya regulasi tersebut tidak terlepas dari adanya pihak yang mendukung dan pihak yang tidak mendukung dengan berbagai argumentasi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sudah menjadi kelaziman dan tidak dapat dinafikan bahwa terbitnya suatu kebijakan dalam bentuk apapun tentu akan mendapatkan pro dan kontra di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lebih-lebih regulasi yang menyangkut hal-hal yang bersifat politik dan korupsi. Sebab tentu saja menjadi kehawatiran yang luar biasa bagi para politisi dengan terbitnya regulasi tersebut, karena bukan tidak mungkin para politisi ke depannya akan berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum termasuk yang lebih dekat dengannya adalah korupsi. Sebab, apabila tersangkut kasus korupsi, maka politisi tersebut tidak akan pernah bisa maju untuk kontestasi politik dalam pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korup para oknum politisi tidak dapat dinafikan terjadi ketika di genggamannya sudah ada kekuasaan. Sebab korupsi memang sangat dekat dan beriringan dengan kekuasaan itu sendiri. Mengenyampingkan Hak Asasi Manusia? Demokrasi salah satu substansinya adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan persoalan fundamental dalam negara demokrasi. Suatu negara belum berhak dirinya mengklaim sebagai negara demokrasi apabila tidak diberikannya jaminan yang penuh terhadap hak-hak asasi manusia. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia oleh negara sepenuhnya tidak ada yang salah, selama pembatasan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang benar dan disertai dengan fakta-fakta yang objektif. Salah satu media atau alat yang dapat membatasi hak asasi seseorang tersebut yakni melalui peraturan perundangundangan. sebagaimana di Indonesia sangat terang dan jelas disebutkan melalui ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagaimana dimengerti makna
Johan Rahmatulloh, SH.MH (Peneliti Somasi NTB) dari ketentuan pasal 1 ayat 3 tersebut bahwa setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum haruslah berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang sah dan legal. Apabila tidak sesuai dengan koridor yang telah ditentukan maka tindakan subyek hukum tersebut lebih-lebih kepada para pejabat negara yang memiliki kekuasaan atau kewenangan maka tindakan tersebut masuk dalam kategori sewenang-wenang (abuse of power). Maka dari itu, dalam konteks pemilihan umum ini sebagaimana telah disebutkan di awal muncul suatu persoalan atas keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui peraturan yang ditetapkan oleh KPU tersebut. Di mana KPU sebagai lembaga konstitusional yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan demokrasi khususunya pemilihan umumdianggapolehkelompokyangtidak setuju dengan PKPU tersebut melanggar hak asasi politik warga negara. Ketidaksetujuan kelompok tertentu tersebut khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BAB II Pengajuan Bakal Calon yakni Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/ atau peraturan internal masing-masing Partai Politik. (3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak,dan korupsi. Dari ketentuan regulasi di atas khususnya ayat 3 tersebutlah yang diperdebatkan oleh oknum politisi yang menganggap bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dianggap inkonstitusional. Ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Menurut hemat saya bahwa jika pasal tersebut menjadi dasar argumentasi kelompok tertentu menganggap
RADIO
inkonstitusional, sesungguhnya pandangan tersebut menegasikan ketentuan pasal-pasal hak asasi manusia yang lain yakni ketentuan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Di mana dalam ketentuan pada ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Selanjutnya pada ayat (2) semakin ditegaskan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Olehkarenaitu,menuruthematpenulis peraturan KPU tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab KPU sebagai lembaga konstutisional yang diberikan kewenangan melaksanakan jalannya pemilihan umum telah mempertimbangkan aspekaspek seperti yang diatur tegas dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) yakni pertimbangan moral dan nilai-nilai agama. Sehingga dengan pertimbangan bahwa seorang koruptor maupun yang pernah terlibat dalam kejahatan-kejahatan sebagaimana yang diatur dalam PKPU tersebut semata-mata untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan bersih. Meskipun persoalan tersebut masih dapat diperdebatkan, akan tetapi KPU setidaknya sudah berupaya, berkomitmen dan berjihad untuk perang melawan korupsi. Mencegah dari Sarang Banyak sudah prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap dan memenjarakan anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah atau upaya-upaya pemberantasan yang sistematis dan massif, Salah satunya melalui pembatasan hak politik warga negara yang terlibat korupsi maju sebagai calon anggota legislatif. Mengutip pendapat KH. Mustofa Bisri dan Prof. Mahfud, MD dalam beberapa kesempatan dalam suatu acara yang ditayangkan oleh televisi nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menarik untuk selalu direnungkan. Menurut KH. Mustofa Bisri atau yang akrab dipanggil Gus Mus mengungkapkan bahwa jika korupsi ingin diberantas atau dicegah maka langkah pertama yang harus di-
lakukan yakni “mencopot kepalanya”. Maksudnya adalah dalam suatu negara maka yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah para pimpinanpimpinannya tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka mustahil akan dapat memberantas korupsi. Senada dengan Gus Mus, menurut Prof. Mahfud MD mengatakan “jika korupsi tidak dapat dihentikan melalui individu-individu, maka mau tidak mau harus dilakukan pemberantasan kepada sarangnya”. Maksudnya adalah jika seperti korupsi yang terjadi pada oknum anggota dewan, maka dilakukan pemberantasan melalui lembaganya yakni salah satunya dengan mencegah para politisi khususnya yang terlibat dalam kejahatan korupsi untuk bisa maju dalam kontestasi politik pemilihan umum. Sebab, jika tidak dilakukan pencegahan sejak dini, maka sarangnya tersebut tentu tidak akan pernah berubah kondisinya karena diisi oleh orang-orang yang korup. Oleh karena itu, penulis berharap dengan ijtihad para komisioner KPU dengan menerbitkan PKPU No 20 Tahun 2018 ini akan menghasilkan politisi-politisi yang bersih. Tentu saja penegakan aturan tersebut harus diikuti oleh para pengurus partai politik dalam melakukan rekrutmen calon untuk mengisi lembaga legislatif tahun 2019 mendatang. (*)
POJOK PVMBG rekomendasikan lokasi pembangunan rumah dipindah Harus cepat direalisasikan
***
Orang tua di Mataram tolak anaknya diimunisasi Pemerintah harus yakinkan orang tua
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 2 Agustus 2018
Halaman 15
Rawan Gempa
Lombok Pernah Diguncang Tujuh Gempa Dahsyat Secara tektonik Lombok masuk kawasan seismik aktif. Lombok berpotensi diguncang gempa karena terletak di antara dua pembangkit gempa dari Selatan dan Utara. Dari Selatan terdapat zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Pulau Lombok, sedangkan dari utara terdapat struktur geologi Sesar Naik Flores (Flores Back Arc Thrusting). “SESAR naik ini jalurnya memanjang dari laut Bali ke timur hingga Laut Flores. Seh-
ingga tidak heran jika Lombok memang rawan gempa karena jalur Sesar naik Flores ini san-
gat dekat dengan Pulau Lombok,” kata Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dr. Daryono, S.Si., M.Si, Rabu (1/8). Memperhatikan peta aktivitas kegempaan atau seismisitas Pulau Lombok, disebutnya, seluruh Pulau Lombok banyak sebaran titik episenter. “Artinya memang banyak aktivitas gempa di wilayah ini,” sebutnya.
(Suara NTB/penrem)
KUNJUNGAN - Kunjungan Asops TNI AD Mayjen TNI Moch. Fachruddin ke lokasi TMMD Lotim, Rabu (1/8).
Asops Kasad Evaluasi TMMD Ke-102 di Lombok Timur Mataram (Suara NTB) Assisten Operasi (Asops) Kasad, Mayjen TNI Moch. Fachruddin, S.Sos., menggelar kunjungan kerja ke Desa Sasaran TMMD ke 102 tahun 2018 Kodim 1615/Lombok Timur (Lotim), Rabu (1/8). Kehadiran Asops, disambut langsung Dandim 1615/ Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP., bersama Forkopimda Lotim, Camat Jerowaru dengan kesenian Kuda Praja dan Gendang Beleq. Kehadiran Asops Kasad didampingi Dandrem 162/WB
Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., dalam rangka pengawasan dan evaluasi (wasev) pelaksanaan program TMMD ke 102. Dalam paparannya, Letkol Inf Agus Setiandar selaku Dansatgas TMMD ke 102 Kodim 1615/Lotim melaporkan tentang semua sasaran baik fisik maupun non fisik selama kegiatan TMMD. Khusus untuk program fisik, Agus melaporkan kondisi sasaran sebelum dikerjakan dan setelah dikerjakan melalui program TMMD.
Bantu hingga Tuntas Dari Hal. 1 Pendataan detail begitu penting, karena tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pihaknya meneruskan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk mendata untuk diberikan bantuan perbaikan. “Besaran anggarannya ditentukan BNPB. Ini juga sesuai arahan Presiden kemarin,” ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya hanya membantu membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh, tidak terlibat dalam proses pembangunan. Sebab pemerintah akan memberikan anggaran stimulan kepada masyarakat untuk dipakai membangun sendiri. Pasukannya siap setiap saat membantu BPBD, Basarnas, TNGR, termasuk Polri dalam penanggulangan benca-
na di dua daerah itu. Termasuk membuat fasilitas dapur umum. “Untuk Prajurit TNI akan standby sampai dinyatakan selesai, bantu sampai tuntas. Pasukan juga mendirikan dapur lapangan tenaga evakuasi dan tenaga kesehatan,” jelasnya. Ia memuji kerja keras jajarannya dalam menangani para korban, termasuk ketika proses evakuasi sebelumnya. Di mana, tim evakuasi bencana gempa sebelumhya, terbang menuju Danau Segara Anak menggunakan helikopter PK ZGT milik PT. AMNT. Asops Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf. Yana memimpin evakuasi bersama Dansat Brimob Polda NTB Kombes Pol. Taufik. (ars)
Kak Seto Minta Jalur Pendidikan Non Formal Digerakkan Dari Hal. 1 pemulihan psikologi anakanak merupakan tugas bersama. “Kita fokus untuk bagaimana keceriaan dan psikologi anak-anak dapat kembali pulih, kita lakukan trauma healing,” ujarnya. Selain itu, dalam keadaan tertentu seperti terjadinya musibah gempa, maka sudah sepatutnya dikembangkan pendidikan nonformal, terutama dalam lingkungan keluarga. Dorongan orang dewasa dan orang tua harus ada di tengahtengah keseharian anak-anak agar mereka dapat bermain seperti biasa seolah-seolah tidak pernah terjadi gempa. “Sikap bijak dari orang tua, orang dewasa maupun para guru sangat kita harapkan supaya psikologi anak-anak dapat pulih normal seperti biasa.
Perlu ada pendekatan individual,” jelasnya. Pantauan Suara NTB pada proses trauma healing yang dilakukan di tenda pengungsian di Lapangan Umum Desa Sajang Kecamatan Sembalun, ratusan anak-anak SD dan SMP tampak ceria mengikuti aksi dari Ketua LPAI tersebut. Anak-anak diajak belajar sambil bermain. Pada kesempatan itu pula dilakukan pembagian berupa buku dan makanan terhadap anak-anak beserta orang. “Anak-anak di sini, cerdas dan begitu semangat. Aksi-aksi dan responsnya seolah-olah menunjukkan tidak pernah terjadi gempa. Tapi harus terus dilakukan pendekatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan profesional,” ujarnya mengingatkan. (yon)
Pemprov Tak Bertanggung Jawab pada Indikasi Pelanggaran Tata Ruang Dari Hal. 1 Ia mengatakan Pemkot Mataram harus memberikan sanksi terhadap dugaan pelanggaran itu. Jika sanksi sudah diberikan maka pemutihan pelanggaran tidak ada. Artinya tindakan koreksi dari Pemkot Mataram tidak ada. “Tapi sampai hari ini kita tidak memperoleh itu,” bebernya. Sanksi terhadap pelanggaran tata ruang, kata Ardhi dapat berupa sanksi administrtaif dan sanksi pidana kurungan serta denda. Ardhi mengatakan Pemkot Mataram belum mengakui adanya indikasi pelanggaran tata ruang tersebut berdasarkan pemberitaan di media massa. Namun, pihaknya menemu-
kan indikasi pelanggaran tersebut. Ia mengatakan Pemprov sudah cukup akomodatif terkait dengan pembahasan revisi RTRW Kota Mataram. Dari 1.609 hektare kawasan pertanian, sudah disetujui sisanya tinggal 509 hektare. Ardhi menegaskan Pemprov cukup merespons bahwa Kota Mataram itu adalah kota perdagangan dan jasa. “Tetapi terhadap pelanggaran itu, mana yang berizin dan mana yang tak berizin. Apakah ada teguran dan sanksi yang diberikan Pemkot. Kalau sudah ada sanksi maka pemutihan pelanggaran itu tidak ada,” tandasnya.(nas)
Setelah mendengar paparan, Asops Kasad menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan TMMD ke 102 di Kodim 1615/Lotim. “Saya dengar laporan Dansatgas tadi bahwa masyarakat sangat antusias dan senang dengan kehadiran TMMD di desanya,” mengawali sambutannya. Dilanjutkannya, ada rehab musala sebagai tempat ibadah maupun pembuatan pos keamanan lingkungan (Poskamling) untuk ronda malam yang hampir tuntas. “Ini adalah hal positif dari kegiatan TMMD sehingga harus dipelihara, dipertahankan serta ditingkatkan sehingga komunikasi terus berjalan dengan baik dengan harapan kemanunggalan TNI dengan Rakyat tidak diragukan lagi,” imbaunya. Setelah paparan usai, Asops Kasad didampingi Danrem 162/WB bersama Dandim 1615/Lotim dan rombongan melihat secara langsung hasil program fisik TMMD di sasaran. Seperti pembukaan jalan usaha tani sepanjang 2 km dengan lebar 6 meter maupun jalan usaha tani sepanjang 1400 meter dengan lebar 5 meter dan perehaban Mushola Al Aqso di Dusun Senanti Desa Sukadamai. (ars/*)
Meski kedalaman hiposenter dan magnitude bervariasi, namun tampak jelas wilayah Lombok aktif gempa yang bersumber dari subduksi lempeng, Sesar Naik Flores dan sesar lokal di Pulau Lombok dan sekitarnya. Dari sebaran seismisitas ini pun cukup menjadi dasar untuk mengatakan bahwa Lombok memang rawan gempa. Catatan sejarah menunjukkan, bahwa Pulau Lombok sudah sering terjadi gempa
dahsyat dan merusak. Seperti, gempa dan tsunami Labuan Tereng, Lombok 25 Juli 1856, gempa Lombok 10 April 1978 dengan kekuatan 6,7 SR, gempa Lombok 21 Mei 1979 kekuatan 5,7 SR, Gempa Lombok 20 Oktober 1979 6,0 SR. Sejumlah kejadian itu tercatat banyak rumah rusak. Gempa di Lombok juga terjadi 30 Mei 1979 dengan kekuatan 6,1 SR. Saat itu banyak rumah rusak dan 37 orang meninggal.
Pemerintah akan memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat per unit sebesar Rp 50 juta. Sedangkan rusak ringan Rp 10 juta. Setelah proses verifikasi, Pemda Lombok Timur dan Lombok Utara diharapkan untuk segera membuat surat keputusan mengenai penerima bantuan pembangunan rumah berdasarkan nama dan alamat (by name by addres) Pada kesempatan tersebut, kata Sutopo, Wakil Komandan Posko menyampaikan untuk penambahan data pendukung untuk penerima bantuan rumah dengan menyertakan do-
Mataram (Suara NTB) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB masih menunggu APBD Perubahan untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di daerah ini. Dinas ESDM mengaku sudah mengajukan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan inventarisasi keberadaan tambang ilegal yang ada di NTB. Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si., yang dikonfirmasi mengatakan aktivitas tambang ilegal berada di empat kabupaten, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Empat kabupaten yang ditemukan aktivitas tambang ilegal tersebut akan menjadi sasaran kegiatan sosialisasi dan inventarisasi. Kemudian pembinaan mengenai penggunaan bahan kimia yang selama ini digunakan dalam penamban-
gan ilegal dan aspek-aspek lainnya. “Supaya nanti 2019, langkah kita lebih jelas,” kata Husni di Mataram, kemarin. Diharapkan 2019 mendatang, masyarakat yang berprofesi sebagai penambang emas ilegal berhenti dan beralih profesi ke sektor lainnya. Ia mengatakan, penertiban yang dilakukan tahun 2018 ini bersifat persuasif dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Nantinya, eks penambang ilegal akan dialihkan profes-
Untuk rusak berat akan diberikan bantuan Rp 50 juta per unit. Sementara rusak ringan akan diberikan bantuan sebesar Rp 10 juta. Sugihartha menjelaskan pemerintah bukan sematamata memberikan bantuan uang tunai dan masyarakat membangun begitu saja. Tetapi nanti akan difasilitasi. Pembangunan rumah korban gempa tidak boleh asalasalan, tapi harus tahan gempa atau ada nilai strukturnya. Pasalnya, rumah warga yang rusak akibat gempa cenderung tidak ada nilai strukturnya. Masyarakat hanya membangun rumah berbahan batako tanpa ada tulang beton, sehingga ketika terjadi gempa maka langsung ambruk. “Sehingga perbaikan ke depan itu akan diarahkan. Alokasinya memang ke masyarakat tapi nanti ada pendampingan dalam pembangunannya,” imbuhnya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerusakan akibat gempa terdata sebanyak 5.448 rumah rusak, 15 unit fasilitas pendidikan, 6 unit fasilitas kesehatan, 55 unit fasilitas peribadatan dan 37 unit kios. Sebanyak 5.448 rumah
inya ke sektor-sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lainnya. “Kita harus koordinasi dengan sektor-sektor tempat dilaihkan itu. Masingmasing sektor memberikan alternatif,” ujarnya. Husni menyebut aktivitas penambangan ilegal ini bukan hanya ada di NTB. Tapi hampir seluruh daerah di Indonesia ditemukan hal serupa. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (In-
pres) untuk penanganan aktivitas tambang ilegal. Ia mengungkapkan, Inpres mengenai penanganan tambang ilegal ini pernah dikeluarkan pemerintah pusat pada 2001 silam. Keberadaan tambang ilegal di NTB, lanjut Husni bukan ada satu atau dua tahun terakhir. Tetapi sudah ada sejak puluhan tahun lalu. “Jadi, kita berharap ada Inpres lagi seperti tahun 2001. Sehingga gerakan ini, gerakan nasional,” kata Husni. Adanya Inpres tersebut, Husni yakin keberadaan tambang ilegal akan bisa teratasi. Husni menyebutkan empat titik tambang ilegal di NTB, yakni, Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. (nas)
Provider di Lobar Nunggak Retribusi Rp1,6 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah perusahaan provider kelas kakap yang beroperasi di wilayah Lombok Barat (Lobar) terancam diputus lantaran menunggak retribusi hingga Rp1,6 miliar lebih. Tunggakan retribusi ini tercatat dari sejak tahun 2017-2018. Langkah pemutusan jaringan provider ini dilakukan Pemda jika hingga tenggat waktu bulan September tahun ini pihak provider tidak mau membayar tunggakan tersebut. Dinas Komunikasi dan informatika (Kominfotik) Lobar
sudah melayangkan surat teguran kepada para perusahaan provider tersebut. Menurut Kadis Kominfotik Lobar, Budi Darmajaya menegaskan pihaknya sudah mengirimkan surat SKRB ke masingmasing perusahaan per bulan April lalu. Alhasil, terdapat peningkatan pembayaran tunggakan dari pihak perusahaan sebesar 47 persen atau setara Rp600 juta dari Rp2,25 miliar tunggakan. Sisanya tunggakan diakui masih banyak, sehingga pihaknya fokus pada penagihan kepada provider yang tunggakan
kumen kartu tanda penduduk dan rekening bank yang telah ditunjuk. Masyarakat penerima bantuan sesuai dengan SK akan dibuatkan nomor rekening bank kemudian dana bantuan akan dikirimkan oleh Pemerintah ke rekening tersebut. Penggunaan uang juga diatur sesuai dengan kemajuan pembangunan perbaikan rumah. Dalam ini akan diberikan pendampingan sehingga pembangunan rumah dapat berlangsung dengan baik. Sementara itu, bantuan kemanusiaan disepakati dalam rapat koordinasi Posko berlokasi di aula Desa Sugian, Sambelia, Lombok
Timur. Aula yang digunakan sebagai gudang logistik ini digunakan untuk pemberian bantuan logistik bagi warga terdampak di Lombok Utara dan Lombok Timur. “Pendataan hingga kini (kemarin, red) pengungsi berjumlah 10.062 jiwa yang tersebar sebagian besar di wilayah Lombok Timur,” katanya. Sutopo menambahkan bantuan terus disalurkan. Pasalnya, korban gempa masih memerlukan bantuan. Kebutuhan mendesak saat ini adalah air bersih, makanan siap saji, selimut, terpal, MCK, trauma healing dan kebutuhan dasar lainnya. (nas).
Rumah Warga Korban Gempa Diverifikasi Dari Hal. 1
sekuensi yang harus dihadapi sebagai penduduk yang tinggal dan menumpang di batas pertemuan lempeng tektonik,” paparnya. Jalan keluarnya, lanjut dia, harus terus meningkatkan kapasitas dalam memahami ilmu gempa bumi. Cara selamat menghadapi gempa dan bagaimana memitigasi gempa bumi. “Agar kita selamat dan dapat hidup harmoni dengan alam,” pungkasnya. (ars)
Penertiban PETI, Dinas ESDM Tunggu APBD Perubahan
PVMBG Rekomendasikan Lokasi Pembangunan Rumah Dipindah Dari Hal. 1
Pada 1 januari 2000, gempa di Lombok 6,1 SR, merusak 2.000 rumah . Kejadian berikutnya, gempa tanggal 22 Juni 2013 dengan kekuatan 5,4 SR. Gambaran catatan sejarah gempa itu menurutnya cukup untuk menilai, bahwa Lombok memang rawan gempa. “Kondisi alam semacam ini menurut dia, merupakan sesuatu yang harus diterima, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, semua itu adalah kon-
yang rusak tersebut tersebar di tiga kabupaten. Yakni Lombok Utara sebanyak 370 rumah yang rusak. Dengan rincian rusak berat 41 unit, rusak sedang 74 unit dan rusak sedang 255 unit. Kemudian Lombok Timur sebanyak 5.073 rumah yang rusak. Dengan rincian, rusak berat 2.258 unit, rusak sedang 519 unit dan rusak ringan 2.296 unit. Selain itu, sebanyak 4 unit rumah rusak di Lombok Barat. 2 unit rusak berat dan 2 unit rusak sedang. Jumlah warga yang terdampak gempa sebanyak 47.361 jiwa. Dengan rincian Lombok Timur 24.753 jiwa dan Lombok Utara 22.608 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 10.062 orang yang mengungsi. Dengan rincian, Lombok Timur sebanyak 7.593 jiwa yang tersebar di 12 titik. Dan Lombok Utara sebanyak 2.469 jiwa yang berada di satu titik pengungsian yang berada di Kantor camat Bayan. Selain memperhatikan penanganan rumah warga yang rusak akibat gempa, Sugihartha mengatakan pihaknya juga akan memperhatikan rumah tidak layak huni yang berada di Lombok Utara dan Lombok Timur, terutama di daerah-daerah yang terkena dampak gempa. Umumnya, rumah-rumah warga yang
tidak layak huni tidak hancur akibat gempa tersebut karena berdinding bambu. “Sehingga kita harus lebih paripurna membantu. Ketika rumah korban gempa yang rusak ini secara totalitas akan dibantu oleh pemerintah pusat. Maka untuk rumah-rumah yang tidak layak huni di sana akan kita prioritaskan mendapatkan bantuan dari provinsi,’ terangnya. Sehingga balance perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya di Lombok Utara dan Lombok Timur bagian utara. Saat ini, pihaknya fokus untuk memverifikasi 5.448 rumah warga yang rusak akibat gempa tersebut. Sementara untuk data rumah tidak layak huni, Sugihartha mengatakan sudah ada datanya. Mengenai sumber dana pembangunan rumah warga yang rusak, Sugiharta mengatakan belum mendapatkan informasi. Apakah semua akan ditanggung BNPB. Atau nanti ditanggung juga oleh Kementerian PUPR. Bahkan akan ditanggung juga oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. “Paling tidak nanti, tugas kita sekarang ini mendata, memastikannya. Kebijakannya akan muncul nanti,” tandas mantan Kepala Biro AP dan LPBJP Setda NTB ini. (nas)
yang besar-besar. Dijelaskan, pihaknya sudah ke Surabaya Jawa Timur menemui pihak provider dan menanyakan alasan mereka belum membayar? Mereka beralih terkait dengan revisi Perbup mengacu keputusan MK. Pihaknya sendiri sudah merevisi Perbup tahun 2018 dan berfungsi tahun 2019 berlakunya. “Tapi saya minta ke teman-teman provider, bulan Oktober tahun ini harus semua provider harus menyelesaikan tunggakan. Sesuai perintah Pak Bupati, maka provider harus diputus. Kita bertindak keras dan surat sudah kita kirimkan juga. Kalau tidak dibayar tunggakan ini sampai Oktober, maka mohon maaf kita akan putus,” tegas Budi. Ia menegaskan, bersedia atau tidak bersedia jika sam-
pai bulan Oktober tidak dibayar, maka Pemda tetap memutus. Sejauh ini jelasnya jumlah perusahaan provider di Lobar sebanyak 13, dari 13 ini ada 5 perusahaan yang besar. Provider yang besar ini jelasnya notabene yang masih menunggak dengan jumlah besar. Apakah ada rencana menaikkan tarif retribusi? Menurut Budi agar berat. Sebab pihak provider menganggap tarif retribusi yang diberlakukan di Perda begitu besar. Sehingga pihak provider pun meminta disesuaikan dengan putusan MK. Terdapat hitungan di Perda yang agak lebih tinggi sehingga disesuaikan (turunkan) 20 persen. Jika ditotal, pengurangan pemasukan retribusi dari 13 provider mengacu tarif sesuai putusan MK Rp350 juta per tahun. (her)
Seluruh Jalur Pendakian ke Rinjani Ditutup Dari Hal. 1 “Akan segera dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap keamanan jalur pendakian, jalur pendakian alternatif evakuasi, prediksi pola kegempaan dan letusan, dan dampak pendakian,” kata Wiratno, Rabu (1/8). Wiratno mengatakan penelitian dan pengkajian akan dilakukan oleh tim pakar dan praktisi secara terpadu. Dan hasilnya akan dilaporkan kepada publik. Ia mengatakan rencana perbaikan manajemen pendakian yang akan dilakukan ke depan. Yakni pemberlakuan sistem booking online sebagai bagian dari manajemen pengunjung, pelaku wisata dan jasa usaha. Kemudian menetapkan kuota pengunjung ke Rinjani per hari. Selain itu, manajemen sampah melalui sistem pack in – pack out menuju zero waste. Tidak hanya itu, mengoperasionalkan kembali CCTV untuk optimalisasi monitoring pendaki dan pemberlakuan tagging pendaki dengan sistem radio frequency Identification (RFID) untuk dapat menonitor pergerakan pendaki. Terkait dengan evakuasi pendaki yang terjebak di Rinjani, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan gelombang evakuasi dilakukan selama tiga hari. Pada Minggu (29/7) sebanyak 669 orang yang dievakuasi. Terdiri dari 507 orang WNA dan 162 orang WNI. Pada Senin (30/7) sebanyak 543 orang pengunjung yaitu 189 orang WNA dan 354 orang WNI dievakuasi Tim Evakuasi Gabungan. Semuanya menggunakan jalur darat. Selanjutnya pada Selasa (31/7) dievakuasi 14 orang WNI dan 1 jenazah pendaki
asal Makassar yang diduga meninggal dunia akibat tertimpa material longsoran bebatuan ketika beranjak dari Danau Segara Anak saat gempa bumi. Tiga helikopter milik BNPB, TNI AD dan PT. AMNT dipergunakan untuk evakuasi korban. Evakuasi yang berlangsung pada Selasa pagi (31/7), 3 orang WNI dievakuasi menggunakan helikopter, karena korban masih trauma dengan guncangan gempa dan pertimbangan kondisi kesehatan. Helikopter berhasil mengevakuasi 3 orang dan mendarat di Sembalun pukul 09.39 WITA. Sebanyak 244 orang Tim SAR Gabungan dari Basarnas, BTNGR, TNI, Polri, Dalmas, Mapala, tenaga medis, SAR Unit, dan relawan telah mengevakuasi semua pengunjung dari kawasan TNGR. Menurut laporan dari Balai TNGR, kata Sutopo saat ini kawasan TNGR telah kosong dari pengunjung. Artinya sudah tidak ada pengunjung yang berada di kawasan TNGR. Semua pengunjung dari mancanegara telah dievakuasi dengan selamat. Hingga saat ini kawasan TNGR masih dinyatakan ditutup untuk pendakian dan wisata. PVMBG bersama BTNGR akan melakukan pemantauan di lapangan terkait ancaman longsor di jalur pendakian Sembalun dan Senaru. Adanya gempa-gempa susulan yang masih berlangsung dikhawatirkan juga dapat memicu longsor. Sudah terjadi 346 kali gempa susulan hingga Rabu, 31 Juli 2018 sampai pukul 10.00 WIB. Intensitas gempa makin mengecil. Oleh karena itu kawasan TNGR masih ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 2 Agustus 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB
Unram Bentuk Konsorsium Riset SDGs Nusa Tenggara
(Suara NTB/ist)
MOU - Rektor Unram menandatangani MoU pembentukan konsorsium SDGs
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Foto bersama dengan para pimpinan perguruan tinggi anggota konsorsium SDGs Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) bersama Pemprov NTB serta tujuh instansi lainnya sepakat membentuk Konsorsium Riset Pembangungan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) NTB. Selain Unram dan Pemerintah Provinsi NTB, tujuh instansi lainnya yaitu The Smeru Research Institute, Universitas
Teknologi Sumbawa, Universitas Hamzanwadi, Universitas Nahdatul Ulama Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, dan Regional Institute 104 tergabung dalam konsorsium tersebut. Kesepakatan pembentukan konsorsium riset tersebut tertuang dalam penandatanganan nota
kesepahaman (Memorandum of Understanding) oleh perwakilan anggota konsorsium yang dilaksanakan di ruang sidang rektor Universitas Mataram, Rabu (1/8). Konsorsium Riset SDGs Nusa Tenggara berkomitmen untuk keilmuan dalam berbagai bidang pembangunan berkelanjutan, mengembangkan strategi, kebijakan, implementasi, dan mengawal pencapaian agenda pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2030 (The 2030 agenda for sustainable development) di seluruh wilayah kabupaten dan kota di provinsi NTB. Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum yang menandatangani MOU tersebut berharap, keberadaan Konsorsium Riset SDGs Nusa Tenggara bisa memberikan manfaat bagi pembangunan di NTB. “Dengan dibentuknya konsorsium ini nantinya dapat memberikan kontribusi bagi daerah, kabupaten kota maupun Provinsi NTB, serta mampu menghasilkan output berupa jurnal,” ungkapnya. Kegiatan Konsorsium Riset SDGs ini fokus pada empat pilar yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Adapun target utama SDGs yaitu menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Konsorsium riset SDGs ini diharapkan akan berfungsi memberikan arahan bagi pemerintah provinsi NTB, pemerintah kabupaten dan kota dalam pencapaian SDGs, mengutamakan SDGs ke dalam kebijakan, penganggaran dan riset, mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi dan memantau kemajuan pencapaian SDGs, serta memfasilitasi pelaksanaan dialog dan kerjasama untuk mencapai SDGs di NTB. (dys/*)
Lobar Susun Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah dari dua daerah di NTB yang menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). RP3KP sendiri merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif. Penyusunan dokumen RP3KP ini dilakukan lantaran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sendiri sejauh ini tak kunjung selesai. RP3KP ini sendiri tetap mengacu pada RDTR yang belum jelas kapan selesainya tersebut. Sekda H.M. Taufiq, ditemui usai rapat pembahasan penyusunan RP3KP di hotel Aruna Senggigi, kemarin mengatakan, RP3KP ini penting untuk mengatur persoalan perumahan dan pemukiman di Lobar sebab bisa menjadi dokumen acuan perencanaan kedepan. Dokumen ini penting agar Pemda dan pengembang tidak ragu-ragu ketika membangun perumahan di suatu kawasan. Dokumen ini juga sebagai dasar penetapan RPJMD dan bahan revisi RTRW nomor 11 tahun 2011. “Dokumen ini penting jadi acuan agar Pemda dan pengembang tidak ragu, arahnya seperti apa diatur dalam dokumen ini. Karena itu perlu masukan dari semua pihak, supaya ini betulbetul menjadi acuan bersama,” jelasnya. Hadir pada kesempatan itu sejumlah kepala OPD terkait. Lebih lanjut kata Sekda, meskipun RDTR belum selesai namun dokumen ini bisa menjadi acuan dalam s t r a t e g i pengembangan perumahan dan pemukiman sehingga Pemda tidak ragu lagi ketika ada usulan izin pembangunan perumahan dari pengembang. Diakui sejauh ini Pemda belum memiliki pedoman acuan atau kitab suci dalam pengembangan perumahan, ketika ada usulan izin dari pengembang di suatu kecamatan di Lobar. Sehingga dengan adanya dokumen ini Pemda memiliki acuan, tidak perlu lagi Pemda terpaku
(Suara NTB/her)
PEMBAHASAN DOKUMEN – Rapat pembahasan penyusunan dokumen RP3KP menjadi acuan pengembangan perumahan dan pemukiman di Lobar, Rabu (1/8). menunggu RDTR. Sehingga jangan sampai RDTR tidak ada justru menghambat pembangunan perumahan dan pemukiman di Lobar. Sementara itu kepala dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lobar, H. Lalu Winengan mengatakan, penyusunan dokumen RP3KP ini sebagai langkah awal karena RDTR belum selesai untuk penataan kawasan perumahan dan pemukiman. Supaya Pemda mengetahui penyebaran kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan kumuh. Lebih-lebih posisi Lobar sebagai penyangga kota Mataram, Seperti di Labuapi dan Lingsar yang perlu ditata kawasannya sehingga penting penyusunan RP3KP ini dilakukan. “Kami minta masukan dari OPD terkait seperti Bappeda, dinas PU, Perizinan dan lainnya yang fungsinya mengatur kawasan tata ru-
ang. Termasuk stakeholder terkait seperti REI,” katanya. Jika penataan kawasan ini sudah dibuat dan diatur dalam dokumen, maka tidak lagi terjadi penumpukan perumahan di satu wilayah tertentu terutama untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di NTB, daerah yang sedang menyusun RP3KP sejauh ini baru KSB dan Lobar. Harapannya kedepan, dengan adanya dokumen ini Lobar menjadi lebih tertata. Selain itu nantinya, setelah adanya dokumen ini pihaknya akan menyetop izin yang menjual kavlingan yang tak sesuai aturan baik akses jalan dan fasilitas umum lain. Ia menambahkan, untuk memperkuat keberadaan dokumen RP3KP ini akan dibuatkan Perbup. “Kami akan perkuat dokumen RP3KP ini dengan membuat Perbup,” tegasnya. (her)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tingkat Hunian Kamar Hotel di NTB Menurun Mataram (Suara NTB) – Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di NTB mengalami penurunan. TPK hotel bintang pada bulan Juni 2018 hanya sebesar 46,56 persen, sedangkan TPK hotel bintang bulan Mei 2018 mencapai 54,06 persen. Ini berarti mengalami penurunan sebesar 7,50 poin. “TPK bulan Juni mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPK bulan Mei. Penurunannya sekitar 7,5 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM, di Mataram, Rabu (1/8). Sementara itu, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Juni 2018 tercatat 2,01 hari. Ini mengalami pernurunan sebesar 0,51 hari dibandingkan dengan RLM bulan Mei 2018 sebesar 2,52 hari. Dibandingkan dengan RLM bulan Juni 2017 sebesar 2,13 hari berarti mengalami kanaikan hanya sebesar 0,12 hari. “Bukan hanya TPK, namun RLM juga mengalami penurunan,” ujarnya. Tidak hanya pada hotel berbintang, penurunan angka TPK juga terjadi pada hotel non bintang. TPK Hotel non bintang bulan Juni 2018 sebesar 28,20 persen sedikit mengalami penurunan 0,97 poin dibanding bulan Mei 2018 dengan TPK sebesar 29,17 persen. Sebaliknya dibandingkan dengan bulan Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,57 poin dari 21,63 persen. “Sementara jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada bulan Juni 2018 tercatat 71.213 orang yang terdiri dari 50.224 orang tamu dalam negeri (70,53 persen) dan 20.998 orang tamu luar negeri (29,47 persen),” ujarnya. Penurunan juga terjadi pada RLM hotel non bin-
(Suara NTB/ist)
RILIS BPS - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM saat membacakan rilis BPS Provinsi NTB di Mataram, Rabu (1/8). tang. RLM tamu di hotel non bintang pada bulan Juni 2018 sebesar 2,08 hari, mengalami penurunan 0,10 hari dibandingkan dengan RLM bulan Mei 2018. Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,15 hari. “Jadi RLM di hotel non bintang juga mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama justru mengalami peningkatan,” ujarnya. Banyak faktor yang membuat tingkat hunian hotel mengalami penurunan. Salah satunya angka kunjungan wisatawan. Selain itu juga kegiatan MICE yang tidak sebanyak bulan sebelumnya. Meski demikian, Agustus ini menjadi bulan yang diperkirakan akan menjadi high season bagi industri pariwisata. Sehingga diharapkan angka kunjungan wisatawan dan jumlah wisatawan yang menginap di hotel dapat meningkat. (lin)
Universitas Hamzanwadi Naik Menjadi 116 Terbaik Nasional Selong (Suara NTB) Prestasi yang cukup gemilang diraih oleh Universitas Hamzanwadi. Pasalnya, peringkat kampus swasta terbaik di NTB ini melesat naik dari urutan 200 pada tahun 2017 menjadi 116 terbaik tingkat nasional di tahun 2018 ini. Kepada Suara NTB, Rabu (1/8) Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengucapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih oleh Universitas Hamzanwadi. Capaian ini, katanya, atas kerjasa-
ma semua pihak terutama para staf pengajar yang berada di kampus yang dijuluki “kampus hijau” tersebut. Maka dari itu, Sitti Rohmi berharap, capaian ini mengharapkan dapat dijadikan motivasi khususnya bagi keluarga besar Universitas Hamzanwadi untuk lebih baik lagi kedepannya. “Alhamdulillah wasyukrulillah, ini dapat menambah semangat untuk semakin baik dan semakin baik lagi kedepannya,” ujarnya. Disebutkannya, saat ini terdapat empat fakultas yang ada di Universitas Hamzanwadi, masing-masing FKIP, Fakultas Kesehatan, Fakultas
Teknik dan Fakultas MIPA. Ke depan, fakultas yang lain akan terus dibuka dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampus yang memiliki slogan berdaya saing global dan berbudaya santri tersebut. “Alhamdulillah ini capaian yang tidak gampang kita raih. Itu semua atas kerjasama yang sungguh-sungguh dari civitas akademika Universitas Hamzanwadi yang merupakan kampus swasta terbaik di NTB, bahkan berada di urutan kedua setelah universitas negeri di NTB,” ujarnya. (yon)