Edisi Kamis 2 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 2 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 25 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Insentif Pajak Tekan Dampak Corona

NTB Bebaskan Denda dan Pokok PKB di Atas Lima Tahun Mataram (Suara NTB) Untuk meringankan beban masyarakat terdampak wabah virus Corona (Covid-19), Pemprov NTB memberikan keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB). Mulai 1 April - 31 Mei mendatang, Pemprov memberikan pembebasan denda dan pokok PKB di atas lima tahun. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.

Si mengatakan, kebijakan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur NTB No.17 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Lima Tahun. Iswandi mengatakan, meluasnya wabah Covid-19 berimplikasi terhadap kehadiran wajib pajak dalam

menunaikan kewajibannya. ‘’Tentu kita harus berempati terhadap keadaan ini. Sehingga kita perlu memberikan kemudahan dan insentif kepada wajib pajak,’’ ujar Iswandi saat memberikan keterangan pers di Kantor Bappenda NTB, Rabu (1/4) kemarin. Sehingga meskipun NTB dalam suasana menghadapi bencana Covid-19, Pemprov berharap masyarakat dapat menunaikan kewajiban pajakn-

ya. Kebijakan pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor di atas lima tahun, kata Iswandi dilatarbelakangi beberapa keadaan. Pertama, potensi PKB di NTB tahun 2020 sebesar 1.561.464 obyek. Dengan potensi aktif objek PKB sebesar 54,51 persen atau 851.159 objek senilai Rp377,859 miliar. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

KETERANGAN PERS - Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi memberikan keterangan pers terkait kebijakan Pemprov NTB yang memberikan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor di NTB bertempat di Kantor Bappenda NTB, Rabu (1/4) kemarin.

NTB Tunggu Distribusi Reagen untuk Periksa Spesimen Covid-19

Tim Gugus Tugas Jemput ODP di Bandara

Dua laboratorium itu, Laboratorium Biomedik Litbangkes Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Mataram (RS Unram). Namun, hingga saat ini dua laboratorium tersebut masih belum bisa digunakan

untuk memeriksa spesimen Covid-19, karena masih menunggu reagen atau bahan kimia untuk tes Covid-19. Reagen diperlukan untuk mendeteksi virus Corona dari tubuh pasien. Pemeriksaan dilakukan terhadap swab dari sampel cairan dari bagian hidung atau tenggorokan pasien.

‘’(Reagen) belum datang. Semoga minggu ini datang,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (1/4) siang kemarin. Ia mengatakan, Pemprov masih menunggu dropping atau pengiriman reagen tersebut. Apabila reagen sudah datang, maka dua laboratorium

yang sudah ditunjuk Kemenkes tersebut akan dapat digunakan untuk memeriksa spesimen Covid-19. Sembari menunggu pengiriman reagen untuk dua laboratorium yang ada. Pemprov NTB sudah bisa melakukan rapid test atau test cepat. Sebagaimana keterangan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH, Pemprov NTB menerima 4.800 alat rapid test. Alat rapid test sebanyak itu dapat dipergunakan untuk 2.400 orang, Di mana, Pemprov

akan memprioritaskan pemeriksaan rapid test untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19. Diketahui, saat ini spesimen Corona dari NTB diperiksa di Litbangkes Jakarta dan laboratorium yang ada di Surabaya Jawa Timur. Hasil pemeriksaan spesimen akan keluar sekitar enam hari. Apabila spesimen Corona diperiksa di dua laboratorium yang ada di NTB, maka hasilnya bisa keluar dalam jangka dua hari. Bersambung ke hal 11

NTB Terima 4.800 Alat ’’Rapid Test’’ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menerima 4.800 alat rapid test dari pemerintah pusat. NTB akan memprioritaskan pemeriksaan rapid test atau tes cepat untuk tenaga kesehatan dan orang dalam pemantauan (ODP). Kepala Pelaksana BPBD NTB yang juga Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Bersambung ke hal 11 H. Ahsanul Khalik

TO K O H Siap Tindaklanjuti Perintah OPSI terburuk keadaan darurat akan ditempuh pemerintah jika wabah Covid -19 semakin tak terkendali. TNI sebagai kekuatan pendukung siap melaksanakan pencegahan dan penindakan ketika keputusan itu diturunkan. Sejauh ini pemerintah pusat sudah menerapkan darurat kesehatan, belum mengarah ke darurat sipil. ‘’Apabila nanti situasi berkembang, kita ikuti perkembangan. Kami TNI – Polri yang ada di dalam gugus tugas siap melaksanakan,’’ kata Danrem ditemui usai membagi masker kepada pengguna jalan di depan Makorem, Rabu (1/4). Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 11 (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Arab Saudi Imbau Tunda Haji KEMENTERIAN Haji dan Umrah Arab Saudi mengimbau umat muslim untuk menunda pelaksanaan ibadah haji sampai kondisi penyebaran virus Corona (Covid-19) mereda. Namun, Kanwil Kemenag NTB mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari Kemenag Pusat terkait dengan penundaan tersebut. Sampai hari ini, pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Jemaah Calon Haji (JCH) NTB tetap jalan. Bahkan, berdasarkan data Kanwil Kemenag NTB hingga Selasa (31/ 3) Pukul 17.00 Wita, sebanyak 1.046 JCH NTB sudah melunasi BPIH. ‘’Sampai hari ini proses persiapan haji 2020 tetap jalan kita. Artinya pelunasan oleh para jemaah haji itu tetap jalan. Karena memang informasi secara resmi dari pusat belum kita terima terkait d e n g a n penundaan itu,’’ Bersambung H. Muhammad Amin ke hal 11 (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/ist)

JEMPUT - Tim gugus tugas Covid-19 Lotim saat mengecek semua penumpang pesawat asal Lotim untuk memilah yang ODP.

Tim Gugus Tugas Jemput ODP di Bandara Mataram (Suara NTB) Tim gugus tugas Covid – 19 Lombok Timur melakukan tindakan cepat untuk melokalisir penyebaran wabah Corona. Warga yang baru tiba dari bandara, baik perjalanan dalam dan luar negeri, langsung dijemput dan diberi stempel Orang Dalam Pemantauan (ODP). Penjemputan itu sesuai arahan Ketua Tim Gugus Tugas Covid – 19 Bupati

Lotim H. Sukiman Azmy, kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh tim. ‘’Saya sebagai wakil ketua gugus tugas, mulai hari ini sudah menjalankan arahan itu,’’ kata Dandim 1615/Lombok Timur Letkol. Inf. Agus Dony Prihantono kepada Suara NTB ditemui di Korem 162/WB, Rabu (1/4) kemarin. Ia mengerahkan personelnya bergabung dengan tim lain dari unsur

Polres Lotim, Dinas Kesehatan, BPBD, Dishub, Pol PP untuk menjemput para penumpang pesawat asal Lotim yang hendak pulang kampung. Timnya mendengar ada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan tiba bersama penumpang domestik lainnya yang juga asal Lotim. Dijelaskan, setelah diperoleh data, langsung diadakan pemeriksaan awal

di Lombok International Airport (LIA). Setelah itu dilanjutkan untuk dilakukan karantina. ‘’Kalau dianggap ODP, akan dilakukan karantina di Rusunawa di Kayangan atau di rumah masing masing dengan pengawasan ketat,’’ ujarnya. Ia mengingatkan kepada siapapun pihak keluarga agar tidak menjemput di bandara. Bersambung ke hal 11

Enam Orang Positif Covid-19 di NTB

Satu Orang Meninggal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengumumkan enam orang positif Covid 19 di NTB. Tambahan data Rabu (1/4) petang, penderita yang dinyatakan positif setelah keluar tes swab berasal dari Mataram dan Sumbawa. Dari enam positif Covid-19, satu diantaranya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal di Kelurahan Dasan Agung, Mataram beberapa waktu lalu dinyatakan positif terjangkit Covid – 19. Peningkatan status itu diketahui setelah hasil tes swab dikeluarkan Laboratorium Balitbang Kemenkes RI, Rabu 1 April 2020. Dengan demikian, jumlah pasien positif Corona di NTB bertambah menjadi enam orang. Hasil tes swab positif Corona pada almarhum inisial J usia 55 tahun jenis kelamin laki kali itu disampaikan guber-

nur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4). ‘’Hasil tes swab dinyatakan positif Covid - 19,’’ katanya, Rabu sore. Pasien meninggal Jumat (27/3) lalu di RSUD Kota Mataram, sampel swab langsung dikirim ke laboratorium. Setelah diproses uji sampel untuk cairan pada hidung dan tenggorokan. ‘’Hasil tes Balitbang Kemenkes positif,’’ ujarnya. Setelah melalui proses penelusuran, J punya riwayat perjalanan ke Jakarta, daerah terpapar Covid – 19. “Sehingga saat ini terus dilakukan tracking terhadap orang orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut,’’ kata gubernur. Rabu petang, gubernur mengumumkan tambahan data penderita Covid - 19 inisial Ny. M usia 44 tahun asal Kabupaten Sumbawa. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/BPBD NTB)

SEBARAN - Infografis sebaran Covid-19 di NTB.

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB masih menunggu dropping reagen agar bisa menguji spesimen virus Corona (Covid-19). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memberikan izin dua laboratorium di NTB untuk memeriksa spesimen Covid-19 pada Maret lalu.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

Pemkot Lacak Rekan Interaksi Pasien Positif Corona yang Meninggal

Patuhi Protokol Pencegahan TERJANGKITNYA satu warga yang berdomisili di Kelurahan Kekalik Jaya oleh wabah Corona Virus Disease (Covid-19) akan membuat beberapa warga panik. Namun, pemerintah melalui kelurahan meminta agar warga selalu mematuhi apa saja yang menjadi imbauan Pemkot Mataram untuk memutus rantai sebaran Covid19 di Mataram. Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam mengatakan, pihaknya meminta agar seluruh warga di lingkungannya melapor jika ada pendatang dari luar daerah. Hal itu sesuai dengan perintah dan im(Suara NTB/viq) bauan dari Pemkot MatBilyadi Idul Islam aram. “Kita minta tetap patuhi imbauan dan perintah,” tegasnya, Rabu (1/4). Bilyadi menyebut, pihaknya juga akan memberlakukan jam malam sesuai arahan Walikota. Warga pun diminta tak berada di tengah kerumunan. Pasalnya, wabah Covid-19 ini sangat menular. Karena penularannya melalui ‘man to man’. “Jadi sebisa mungkin warga bisa menghindari kerumunan,” katanya. Melalui semua Kepala Lingkungan sebutnya, pihaknya sudah berkoordinasi untuk memberikan himbauan kepada warga untuk tetap mematuhi perintah. Jika ada warga dan tetangga atau sanak saudara yang baru datang dari luar daerah terutama yang berasal dari daerah pandemic, agar malapor. “Sebelum sampai di rumah lapor agar diperiksa terlebih dahulu,” pungkasnya. “Kita juga minta beberapa fasilitas kesehatan yang ada baik dari rumah sakit maupun puskesmas untuk memeriksa jika ada yang warga yang datang dari daerah pandemi Covid-19,” katanya. Bilyadi pun meminta agar warga di lingkungannya semakin gencar dengan pola hidup sehat. Baik dengan cara mencuci tangan yang sudah dianjurkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). “Semoga saja dapat dilaksanakan terutama terkait jam malam dan mengurangi kerumunan. Dan terakhir agar segera melaporkan warga yang datang dari luar daerah diperiksa di fasilitas kesehatan yang tersedia,” demikian kata dia. (viq)

Masyarakat Butuh Kehadiran Pemerintah

Mataram (Suara NTB) Pasien positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19 di Kota Mataram bertambah menjadi tiga orang. Warga Dasan Agung berstatus pasien dalam pengawasan dan meninggal dunia hasil swab positif. Penelurusan rekan interaksi mulai dilakukan untuk menghentikan penyebaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suandiasa membenarkan bahwa, pasien PDP dan meninggal dunia asal Kelurahan Dasan Agung positif terinfeksi Covid-19. Informasi ini diketahui setelah menerima hasil swab dari Litbangkes Kementerian Kesehatan. “Iya, memang hasilnya positif,” jawab Nyoman dikonfirmasi, Rabu (1/4). Senin (30/1), penyemprotan cairan disinfektan dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penyemprotan Dasan Agung itu,diawasi langsung oleh Ket-

ua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Ditambahkan Nyoman, tim gugus tugas langsung melacak rekan interaksi almarhum. Sejauh ini, belum disampaikan berapa orang dan siapa saja rekannya berinteraksi tersebut. “Itu secara otomatis kita tracking,” jawab Nyoman. Keluarga almarhum baik itu anak dan istri langsung dicek kesehatan dan menjalani karantina. Karantina selama 14 diharapkan memutus atau mencegah penularan Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr H. Usman Hadi mengatakan sejauh ini

telah dilakukan penelusuran interaksi kepada delapan anggota keluarga korban. Mereka saat ini dalam keadaan sehat seusai penelusuran yang telah dilakukan. “Kita sudah lacak semua kondisi kesehatannya. Tapi kata istrinya agak kesulitan mengingat siapa saja yang pernah kontak langsung dengan korban,” jelasnya. Usman menyebut, sejak ditetapkannya korban positif Covid-19 pada Rabu (1/4), sebelumnya korban dirawat di RSUD Kota Mataram tertanggal 26 Maret lalu. Pun, pihaknya akan memastikan siapa saja lawan interaksi korban semasa belum dirawat di RSUD Mataram.

(Suara NTB/viq)

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., meminta eksekutif menyiapkan langkah antisipasi dampak yang timbul akibat pemberlakuan jam malam di Kota Mataram. ‘’Kita sebagai pengemban amanah, sebagai yang menjalankan aturan, ketika kita memberikan suatu perintah atau kebijakan, harus dibarengi dengan segala konsekuensi yang mungkin timbul,’’ terangnya menjawab Suara NTB via sambungan telepon, Rabu (1/4) kemarin. Artinya, pemberlakuan jam malam di Kota Mataram harus juga dibarengi dengan pertimbangan keamanan. Rino mengatakan, pemerintah tidak bisa sendirian menyikapi masifnya penularan covid-19 ini. Pemkot Mataram harus menggandeng pihak lain. Ketika jam malam diberlakukan, seharusnya Pemkot Mataram sudah mempunyai alterlatif lain terkait keamanan. Misalnya, memperbanyak personel dengan mengerahkan polisi, tentara dan lain sebagainya. ‘’Karena bagaimanapun sekarang ini semua harus terlibat,’’ katanya. Toh, lanjut dia, sekarang ini, hampir sebagian besar anggaran diarahkan untuk penanganan dan pencegahan covid-19. Namun demikian, Rino menyerukan anggaran terkait covid-19 jangan hanya diarahkan untuk penanganan secara medis. Dampak yang timbulpun harus mendap porsi anggaran yang cukup. Misalnya, untuk antisipasi pemberlakuan jam malam. ‘’Dari segi keamanan, kita harus mau menyiapkan anggaran. Ya polisi, ya tentara yang menjaga kondusivitas jam malam. Karena kan kalau kita minta bantuan masyarakat, nanti terjadi perkumpulan lagi,’’ ujar politisi Partai Golkar ini. Untuk itu, Pemkot Mataram harus mengambil alih seratus persen tanggung jawab soal keamanan selama pemberlakuan jam malam. ‘’Dari pencegahan, penanganan, termasuk keamanan masyarakat. Apabila sudah ada darurat sipil nanti, sandang dan pangan masyarakat harus disiapkan,’’ demikian Rino. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali mengambil semua tanggungjawab. ‘’Apalagi saat ini masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah,’’ imbuhnya. Terkait keamanan selama pemberlakuan jam malam, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mengimbau agar Pemkot Mataram tidak tanggung-tanggung dalam menggunakan anggaran. ‘’Ndak apa-apa sekarang pemerintah rugi untuk keselamatan masyarakat. Artinya dana yang ada sekarang ini jangan ragu-ragu lagi, limpahkan ke keamanan,’’ katanya. Pihaknya mendorong Pemkot Mataram memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terlebih dengan telah diberlakukannya jam malam. ‘’Jangan hanya oke, beres tapi di bawah tidak jalan,’’ sindirnya. ‘’Kita harus memaksa orang lain untuk selamat agar kita selamat,’’ tegasnya. (fit)

Rino Rinaldi

Halaman 2

BANDEL - Beberapa PKL di Monumen Tembolak, ruas jalan lingkar selatan Kota Mataram, tampak masih beroperasi hingga pukul 21:30 Wita, Selasa malam. Kendati Pemkot Mataram telah pula memadamkan PJU di area tersebut, namun tampak sejumlah warga masih bandel dan berkerumun di area tersebut. Patut dikhawatirkan penyebaran virus corona akan lebih leluasa menginfeksi kerumunan tersebut.

Stok Bapok di Mataram Masih Aman Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan memastikan ketersediaan bahan pokok (bapok) dan penting sampai bulan Agustus mendatang. Baik untuk gula, beras, ayam, telur dan bahan pokok lainnya. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, pihaknya akan memastikan ketersediaan Bapok hingga empat bulan ke depan. Pasalnya, di tengah mewabahnya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini tak ayal akan mempengaruhi ketersediaan Bapok di Mataram. “Kita akan pastikan untuk harga Bapok juga tidak mengalami lonjakan. Sejauh ini belum ada yang terlalu naik. Kon-

disi harga Bapok di tengah pandemi Covid-19 sesuai dengan bidang pengendalian, saya akan lakukan pemantauan semua distributor Bapok di lapangan,” katanya, Rabu (1/4). Untuk beras belum mengalami kenaikan harga. Di pasaran, untuk beras premium masih di angka Rp10 ribu/kg. Sedangkan untuk Bapok lain, seperti Telur dan Minyak, pihaknya memprediksi tak mengalami kenaikan. “Hanya gula yang masih di harga Rp17 ribu/kg ada yang Rp18 ribu/ kg,” sebutnya. Kebijakan Pemkot Mataram tidak me-lockdown wilayah Mataram ujarnya, akan membuat semua harga Bapok tetap normal. “Mudahmudahan saja tidak ada lockdown. Kalau sampai lockdown

pasti akan berpengaruh ke harga Bapok. Karena pendistribusian pasti terhambat,” ujarnya. Sejauh ini, menghadapi pandemi Covid-19, pihaknya akan merangkul dan menggandeng semua distributor di Mataram. “Kita gandeng semuanya. Sejauh mana stok yang kita punya,” lanjut Nida. Untuk kebutuhan beras di Mataram sendiri ujarnya, membutuhkan 100 ton beras dalam satu bulan. “Untuk memenuhi kebutuhan ini, kita juga minta OPD terkait untuk memastikan ketersediaan ini setiap bulan,” pungkasnya. Ia berencana pada Kamis (2/4) hari ini, akan turun mengecek ketersediaan Bapok di semua distributor. “Mudahmudahan dapat datanya. Selain gula, kita juga akan sidak semuanya,” katanya. (viq)

“Kita pastikan lawan kontak korban itu siapa saja. Baik itu keluarga korban dan orangorang yang pernah berkontak dengan korban,” sebutnya. Khusus delapan keluarga korban positif Covid-19 asal kelurahan Dasan Agung Mataram ini, diingatkan untuk tetap lakukam karantina mandiri di rumah masing-masing selama dua pekan. Hal itu dilakukan untuk memastikan sebaran Covid-19 tidak meluas. “Kita sudah minta untuk karantina mandiri di rumah masing-masing. Sampai saat ini dari tanggal 16 Maret lalu, kita belum ada menemukan gejala Covid-19 di delapan keluarga yang pernah kontak dengan korban sepulang dari Jakarta lalu,” katanya.

Untuk mamastikan kondisi keluarga korban, pihaknya juga telah menyemprotkan disinfektan di kediaman rumah korban pada Sabtu dan Senin lalu. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, satuan gugus tugas penanganan Covid-19 kota Mataram juga akan lakukan contac tracing ke semua keluarga kedua pasien positif Covid-19 asal kelurahan Kekalik Jaya dan Rembiga. Ahyar menyebut, semua semua anggota keluarga kedua pasien positif Covid19 ini langsung berstatus orang dalam pemantauan (ODP). “Kita langsung isolasi kedua keluarga positif Covid-19 ini. Kalau mereka tidak mau isolasi mandiri, kita yang akan isolasi paksa,” tegas Ahyar. (cem/viq))

Mataram Zona Merah Virus Corona Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyebut bahwa Mataram sudah masuk zona merah penyebaran virus Corona atau Coronavirus Disease (Covid -19). Hal ini dikarenakan dua warga positif terinfeksi. “Hasil terakhir dari perkembangan terjadi di Kota Mataram, dua orang positif Corona. Kota Mataram dikategorikan sebagai zona merah,” kata Walikota ditemui usai rapat tertutup, Rabu (1/4). Dua warga positif Covid -19 yakni YH (46) asal Kelurahan Kekalik Jaya dan LJ (44) warga Lingkungan Rembiga Timur, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Dari pemantauan selama 14 hari, keduanya pernah memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah. LJ masuk klaster Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan YH klaster Bogor. Walikota enggan menjelaskan secara detail aktivitas kedua warga itu. Meskipun dikabarkan LJ sebagai salah satu peserta pertemuan jamaah tablig. Sementara, YH juga mengikuti upacara keagamaan di Bogor. Saat ini, Pemkot Mataram masih melacak siapa saja rekannya berinteraksi selama kurun waktu 14 hari tersebut. Termasuk akan mengisolasi seluruh keluarganya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. “Termasuk keluarganya akan kita isolasi,” jawabnya. Walikota yang juga Ketua

Gugus Tugas Penanganan Covid -19 menegaskan, penetapan kategori zona merah perlu diantisipasi oleh masyarakat. Tujuh pintu masuk menuju Kota Mataram akan dikawal ketat oleh TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Masyarakat jangan meremehkan dan perlu mengisolasi diri. Pemerintah kata dia, sedang bekerja keras memutus mata rantai penyebaran Corona, sehingga masyarakat harus mentaati protokol keselamatan dengan tetap memperhatikan social distancing dan physical distancing. Ditanya warga asal Dasan Agung meninggal dinyatakan positif? Ahyar mengaku belum menerima hasil resmi dari Gugus Tugas Penanganan Covid -19 NTB. Namun, ia menyesalkan bahwa hasil swab dari Litbangkes lama turun, sehingga pemerintah lambat mengambil langkah. Di satu sisi, terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang membutuhkan kepastian perkembangan permasalahan tersebut. “Hasilnya terlalu lama kita terima. Kalau cepat lebih mudah kita mengambil langkah,” kritiknya. Dia mengharapkan, laboratorium tersebut harus ada di NTB khususnya di Kota Mataram. Artinya, tim medis mengeluarkan sampel darah dan hasil bisa diketahui saat itu. Menurut Walikota, ini akan lebih memudahkan kerja pemerintah, sehingga penyebaran virus Corona tidak menyebar kemana -mana. (cem)

(Suara NTB/cem)

ZONA MERAH - Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid -19, yang juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Asisten I Lalu Martawang dan Direktur RSUD, H.Lalu Herman Mahaputra memberikan keterangan pers usai rapat tertutup, Rabu (1/4). Dua warga Mataram positif terinfeksi Corona. Mataram masuk kategori zona merah.

Pelajar yang Mudik ke NTB Pengerjaan 140 Diawasi Ketat Rumah Kumuh Batal Mataram (Suara NTB) Sejumlah 683 pelajar asal NTB yang mudik diawasi ketat. Petugas akan memeriksa satu persatu. Jika memiliki gejala segera dilakukan karantina. Ratusan pelajar tersebut terdiri dari 397 merupakan santri dari salah satu Pondok Pesantren Situbondo. Dan, 287 orang datang dari Yogyakarta. Kedatangan pelajar itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan NTB, dr. Handiono dikonfirmasi, Rabu (1/4). “Iya, ada dua gelombang hari ini (kemarin, red). 397 santri sekolah di Situbondo dan 286 dari Yogyakarta,” sebutnya. Sesuai protokol keseluruhan pelajar akan menjalankan pengecekan kesehatan. Jika hasil screening terindikasi memiliki gejala Covid-19 langsung diisolasi. Bila sebaliknya, akan dipulangkan ke daerah masing - masing. Handiono menambahkan, screening dilakukan di dua tempat. Yakni, eks IPDN atau Kantor BPSDM NTB. Dan, Bandara Internasional Lom-

(Suara NTB/cem)

DIPULANGKAN - Sembilan dari 32 santri asal Lombok Timur tiba dari Jepara dipulangkan menggunakan bus dan dikawal ketat oleh petugas dari Dikes, BPBD, Pol PP dan Dishub Kabupaten Lotim, setelah menjalani isolasi kurang dari 24 jam di Wisma Nusantara,Rabu (1/4). Selanjutnya, mereka akan diisolasi kembali selama 14 hari di Rusunawa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya. bok. Ratusan pelajar datang menggunakan jalur darat dan udara. “Wisma Nusantara ini sebagai tempat isolasi Kota Mataram. Screening nanti langsung di bandara dan Kantor BPSDM,” ujarnya. Untuk 32 santri yang datang dari Jepara telah dikembalikan ke daerah masing - masing. Di antaranya, dua orang berasal dari Kota Mataram, 1 orang dari KLU,

12 orang dari Lombok Tengah, 9 dari Lombok Timur dan 8 orang dari Lombok Barat. Rata - rata mereka memiliki penyakit batuk, pilek dan deman sehingga harus dilakukan pemantauan. Di daerah masing - masing mereka akan dikarantina selama 14 hari. Khusus 9 santri asal Lotim diisolasi di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Labuhan Lombok. (cem)

Mataram (Suara NTB) Masyarakat penerima bantuan rumahkumuhperluberlapangdata. Pemkot Mataram membatalkan pengerjaan 140 rumah tidak layak huni. Pembatalan itu imbas penarikan dana alokasi khusus (DAK) oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menjelaskan, perbaikan rumah tidak layak huni ada dua yang berasal dari DAK. Pertama, DAK yang langsung masuk ke rekening Pemkot Mataram sekitar Rp2,4 miliar. Dana itu untuk memperbaiki 140 rumah. Kedua, dana yang dikelola oleh SNVT penyedia perumahan NTB. Anggaran dikeloal SNVT sekitar Rp 5,4 miliar akan memperbaiki 310 unit rumah. Khusus DAK yang masuk ke rekening daerah otomatis batal. Karena, Kementerian Keuangan menarik kembali bantuan DAK fisik . “Kalau yang 140 rumah otomatis batal,” kata Kemal dikonfirmasi, Rabu (1/4). Sementara, bantuan 310 rumah kumuh dari SNVT tergantung kesiapan pemerintah kota. Kata Kemal, program itu apakah sanggup dikerjakan di tengah

wabah Covid-19 ini. Jika kepala daerah tidak sanggup maka dana Rp5,4 miliar dikembalikan ke pemerintah pusat. Dirincikan, besaran bantuan diterima kepala keluarga Rp17.500.000. Polanya masyarakat menerima material sesuai kebutuhan. Bantuan 140 unit rumah dibatalkan tersebut untuk memperbaiki rumah warga di tiga kelurahan.PembiayaandariAPBD Kota Mataram diakui Kemal, tidak sanggup. Pemkot saat ini, membutuhkan anggaran besar untuk penanganan virus Corona. Oleh karena itu, ia mengharapkan masyarakat tidak kecewa. Kebijakan itu jadi kewenangan pemerintah pusat. Ditambahkan, sebenarnya 310 unit RTLH akan dikerjakan bulan April. Tetapi prosesnya harus tetap berjalan. Mulai dari sosialisasi dan lainnya. “Sementara tidak boleh sekarang ada pertemuan. Sosialisasikan menghadirkan orang banyak,”ujarnya.Namundemkian,kebijakan itu tergantung kepala daerah. Jika disanggupi teknis penyampaian informasi bisa dengan cara mengunjungi rumah, sehingga pemerintah tidak disalahkan bila ada pelaksanaan di lapangan. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Perajin Tahu Tempe Keluhkan Harga Kedelai Impor Mataram (Suara NTB) Perajin tahu tempe tak luput dari dampak. Mewabahnya virus corona membuat nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS sangat fluktuatif. Fluktuasi harga valas (valuta asing) ini turut memicu kenaikan harga bahan baku kedelai impor. Pada perdagangan Selasa (31/3), nilai tukar Dolar AS berada di posisi Rp16.310. Harga kedelai impor bergerak menuju angka Rp900.000 / kuintal. Perajin tahu tempe tak bisa mengelak dari keadaan. Suara NTB meninjau sentra produksi tahu di Kekalik, Kota Mataram. Salah satu sentra produksi terbesar, UKM (Usaha Kecil Menengah) Mekar Sari, Rabu (1/4) siang kemarin masih terlihat berproduksi. Beberapa pekerja sibuk melakukan proses, dari pengambilan sari kedelai, press, hingga pencetakan. Sejak mewabahnya virus corona, dan fluktuasi harga valas, kedelai impor impor dibanderol Rp870.000/kuintal. Pada kisaran nilai tukar Rp14.000/ Dolas AS, harga kedelai impor maksimal Rp850.000/kuintal. “Nilai tukar dolar ini dampaknya sekitar sebulan lagi. Kalau sudah di atas Rp900

ribuan harga kedelai impor, siapa yang kuat bertahan, dia yang hidup,” kata Doni, salah satu diantara perajin yang ditemui media ini. Kedelai impor yang biasanya digunakan para perajin, datang dari Amerika Serikat, Brazil, dan Thailand. Pemasoknya, salah satu tuan di Ampenan, Kota Mataram. Karena tingginya harga bahan baku ini, sementara harga jual tahu tempe tak serta merta dapat dinaikkan, para perajin memilih mengurangi produksi. Di UKM Mekar Sari ini, dalam sehari biasanya menghabiskan bahan baku kedelai sebanyak 1,5 kuintal. Karena tingginya harga bahan baku kedelai impor ini, kuantitas produksinya dikurangi menjadi setengah kuintal (50 Kg) perhari. Disekelilingnya, para produsen tempe juga inkonsistensi produksi. Maksudnya, para perajin ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat/produsen. “Biar pembeli juga tahu, harga kedelai impor ini mahal. Kalau mahal, terus kita produksi terus-terusan dalam jumlah banyak, kita mati sendiri. Kalau sudah dilihat produksi tahu kadang-kadang ada di pasaran, kadang-

(Suara NTB/bul)

TAHU - Produksi tahu di salah satu sentra produksi di Kekalik, Mataram kadang tidak ada, pembeli bisa paham kalau harga seharusnya dinaikkan,” kata Doni. Sementara harga jual tahu tak bisa dinaikkan, siasatnya, tingkat ketebalan dikurangi. Bagaimana dengan kedelai lokal? Doni mengatakan, tak bisa diharapkan menolong. Sebetulnya, produsen tahu tempa ingin tersedianya

produksi kedelai lokal secara konsisten. Itu hanya sebatas keinginan perajin tahu tempe.

“Susah dapatnya (kedelai lokal). Kalaupun ada, harus beli dipetaninya. Tidak ada

pengepulnya. Kelemahan lainnya, kotor, ampas masih ada, akar bisa ikut. Dan mungkin dipanen tidak pada waktunya. Berpengaruh kepada kualitas biji,” ujarnya. Ketimbang ia mengharapkan kedelai lokal, Doni mengatakan, bagaimana caranya pemerintah bisa membantu mengurangi harga kedelai impor. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si menyampaikan data perhitungan ketersediaan pangan. Produksi Kedele Januari-Desember sebesar : 83.973 Ton BK . Susut/penggunaan kedele untuk selain pangan sebesar 5,68 % dari total produksi (83.973x 5,68%) yaitu sebesar : 4.770 Ton BK (Pakan ternak 0,34 % (286 Ton), tercecer 5% (4.199 Ton Benih/Bibit 0,34 % (286 Ton). Sisa produksi dari penggunaan kedele untuk selain pangan (produksi kedele bersih) adalah sebesar (83.973Ton

BK – 4.770 Ton BK) : 79.202 Ton BK. Sementara kebutuhan kedele bagi 5.070.385 jiwa penduduk NTB adalah sebesar 5.070.385 jiwa x 6,62 Kg/Kapita/Tahun : 33.566 Ton BK. Proyeksi kebutuhan Kedele bagi 4.000.000 wisatawan selama 7 hari adalah 4.000.000 x 7 hari x 0,0181 kg/kapita/Hari : 507 Ton BK. Sisa Kedele setelah dikonsumsi oleh penduduk dan wisatawan adalah sebesar 79.202Ton – 33.566 Ton – 507Ton : 45.130Ton BK 7. Dan Kedele masuk ke wilayah NTB Tahun 2019 adalah sebesar: 828 Ton BK. Sementara kedelai keluar dari wilayah NTB Tahun 2019 adalah sebesar : 696 Ton BK. Sehingga total ketersdiaan kedele tahun 2019 di NTB adalah sebesar : (45.130Ton + 828Ton – 696 Ton : 45.261Ton BK. Kebutuhan Kedele dalam 1 bulan adalah 2.851 ton, maka ketersdiaan di NTB adalah cukup untuk 15,88 bulan. (bul)

Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perdagangan Tetap Prioritas Mataram (Suara NTB) Melemahnya perekonomian sebagai akibat mewabahnya corona membuat lembaga keuangan tetap menyalurkan secara selektif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Meski begitu, beberapa sektor yang masih eksis, tetap diprioritaskan. Diantara sektor yang menjadi prioritas adalah pertanian. Sektor pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan kelautan perikanan. serta sektor perdagangan. “Sektor pertanian tetap diprioritas penyaluran kreditnya. Karena tak terganggu, sektor perdagangan adalah usaha sembako,” kata Pimpinan Cabang BRI Mataram, Dwi hendro Susatyo. Dalam struktur PDRB NTB, sektor pertanian memegang peranan terpenting. Mendominasi lebih dari 20 persen. sektor ini menjadi penyumbang serapan tenaga kerja dan penyediaan stok pangan masyarakat. karena itu, menurut Hendro, BRI Mataram memprioritaskannya. Setelah mewabahnya virus

corona akhir Desember 2019 lalu, dan telah menginfeksi lebih dari 180 negara-negara di dunia saat ini, sektor yang berhubungan erat dengan masyarakat global, yaitu sektor pariwisata langsung mendapat tekanan. Jumlah kunjungan wisatawan menuju nol persen. Tanpa terkecuali Provinsi NTB yang mengandalkan sektor ini. Tempat-tempat wisata menjadi sepi, puluhan hotel di NTB telah memilih menutup sementara jasa yang disediakannya. “Karena itu juga, sektor pari-

(Suara NTB/bul)

GENTONG - Gerabah dan gentong yang diproduksi di Banyumulek, Lombok Barat.

Ajakan Gubernur Belum Menolong Produsen Gerabah Mataram (Suara NTB) – Masyarakat mulai membiasakan diri mencuci tangan. Sebagai upaya mengantisipasi penularan virus corona. Namun ironis, kearifan lokal tak juga bisa didongkrak. NTB memiliki sentra industri gerabah. Di Masbagik, Lombok Timur. Di Banyumulek dan Lelede, Lombok Barat. pada akun sosial media miliknya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan pesan penggunaan gentong untuk mencuci tangan. “Sehabis beraktivitas dan berolah raga jangan lupa cuci tangan ya. Dan peralatan cuci tangannya usahakan gerabah atau gentong dari tanah liat yang di buat di daerah kita. Airnya jadi terasa sejuk dan menyegarkan. Dan tentu saja akan menghadirkan senyuman untuk UKM2 kita. Ayo pakai barang dan alatalat buatan daerah kita sendiri dalam menghadapi wabah corona ini. Insya Allah kita bisa,” demikian kutipan ajakan orang nomor satu ini untuk mendukung eksistensi kearifan lokal. Ajakan kepala daerah ini belum relevan dengan fakta di perajin gerabah di Banyumulek dan Lelede. Sejumlah produsen gerabah mengaku belum terdampak penjualan gentong terhadap ajakan masyarakat menggunakan wadah dari tanah liat ini untuk fasilitas mencuci tangan. Mas‘un, pemilik art shop lainnya, Oji Art Shop menceritkan kondisi sepinya pembeli. Setiap hari, mereka yang datang berbelanja gerabah sangat sepi. Bahkan akhir-akhir ini setelah virus corona mewabah. Ia mengatakan, karena sepinya pembeli, sebagian diantara para pengusaha gerabah lebih memilih menutup usahanya. “Ndak ada pembeli. Daripa-

da saya tutup, lebih baik tetap buka. Barangkali ada yang nyarinyari,” katanya. Salah satu jenis gerabah yang dipajangnya adalah gentong, tapi itupun tak serta merta banyak pembelinya. Karena sepinya pembeli ini, Mas`un menyetop pasokan dari para perajin. Hj. Nurhalimah, pemilik Art Shop Banyu Putra Utama juga mengaku demikian. Sejak corona, pembeli gerabah spontan sepi. Yang masih ada permintaan, hanya gentong. Itupun laku seadanya. “Ada pesanan dari online untuk ke Mataram, itupun hanya satu, dua, maksimal tiga,” katanya. Satu gentong dibandrol Rp100.000. Untuk memenuhi kebutuhan mencuci tangan, art shop ini melakukan modifikasi dengan memasang keran air plastik. Harapannya, dapat memikat pembeli. Dari pengamatan di lapangan, masyarakat mulai menyadari akan pentingnya mencuci tangan untuk mengurangi risiko penularan virus corona. Ramai-ramai, disediakan wadah pencuci tangan di tempat-tempat umum. Kantor-kantor dinas, lembaga dan perusahaanperusahaan swasta, bahkan di perumahan-perumahan, wadah untuk pencuci tangan lebih dipilih ember atau bak dari plastik. Padahal, jika seluruhnya memanfaatkan gentong, industri gerabah bisa bergerak. Para perajin bisa tertolong. Pemerhati kerajinan gerabah, H. Anhar Tohri, sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Eksportir (Apex) Provinsi NTB juga mempertanyakan. Ada apa dengan pemerintah daerah dan masyarakatnya, sehingga kearifan lokalnya ditinggalkan. H. Anhar juga menyadari, salah satu kelemahan penggunaan gentong adalah airnya yang rembes. Namun tak menjadi soal. (bul)

wisata dan ikutan pariwisata ini mungkin akan dipertimbangkan secara selektif penyaluran kreditnya,” ujarnya. Meski demikian, tidak lantas sektor pariwisata tidak mendapat perhatian sama sekali. Misalnya ada restoran dan rumah makan yang eksis menerima pesanan menu dari layanan pesan antar online, menurut Hendro, BRI Mataram tak mengecualikannya diberikan prioritas pembiayaan sesuai dengan ketentuan di perbankan. Sejak mewabahnya virus Corona, tingkat kunjungan ke bank sejauh ini belum mengalami penurunan yang drastis. BRI Mataram tetap memberikan pelayanan kepada nasa-

(Suara NTB/bul)

Dwi Hendro Susatyo bah. Sesuai Himbauan Pemerintah disosialisasikan Germas dan Penerapan Social dan Phisycal Distancing untuk antrian. Bertransaksi melalui E Channel dan Agen Brilink. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

(Suara NTB/ari)

Pastikan Ketahanan Pangan Masyarakat PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan memastikan ketahanan pangan masyarakat dalam situasi aman selama masa tanggap darurat Covid-19. Relaksasi anggaran yang diberikan pemerintah pusat digunakan dengan memanfaatkan Dana Insentif Daerah (DID) untuk keperluan ketahanan pangan dimaksud. “Menjaga kemungkinan tanggap darurat berlangsung lama, maka sumber H. Najmul Akhyar dana yaitu Dana Insentif Daerah yang ada di masingmasing OPD salah satunya kita ikhtiarkan untuk ketahanan pangan kita,” ujar Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, Rabu (1/4). Pemda KLU sendiri telah mengeluarkan SK Tanggap Darurat Covid-19 untuk wilayah Lombok Utara. Melalui SK No. 242/ 2/20/BPBD/2020 tentang penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Covid 19 di KLU. Di mana periodenya berlaku selama 169 hari, dari tanggal 16 Maret sampai dengan 31 Agustus 2020. “Status dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan,” sebutnya. Najmul mengarahkan agar seluruh OPD menyisir danadana DID, BTT, dan sumber-sumber lain yang tidak mendesak untuk dialihkan dalam rangka penanganan Covid. Tidak hanya OPD, Pemerintah Desa dan lembaga nirlaba mitra pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KLU untuk menggunakan dananya mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Lembaga-lembaga BUMD/BUMN pun diminta untuk bekerjasama membantu mengatasi persoalan yang cukup kompleks ini. Selain itu, ia juga sudah memanggil Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan kesiapan anggaran serta langkah yang diambil dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat. Cadangan pangan yang ada di OPD ia minta untuk segera didistribusikan sesuai mekanisme yang diatur pemerintah. “Saya juga panggil Dinas Sosial, berbagai macam program yang sudah tersedia melalui PKH dann Bantuan Pangan Non Tunai. Dinas Sosial juga perlu segera mengalokasikan bantuan Pangan yang dialokasikan untuk orang tua jompo dan difabel,” tegasnya. (ari)

Lobar Siap Hadapi Kondisi Terburuk Dampak Corona

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengaku siap menghadapi kemungkinan terburuk dampak Corona. Pemda setempat telah melakukan langkah antisipasi penyebaran virus Corona, tidak saja melalui langkah-langkah pencegahan. Namun Pemda mengambil langkah cepat dengan merealokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK), DBHCHT, dana bagi hasil dan DID. Realokasi anggaran senilai Rp 60 miliar ini menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk penanganan Corona. Anggaran ini diarahkan untuk beberapa keperluan penting, seperti pengadaan APD, insentif tenaga kesehatan. Angaran ini juga dialokasikan untuk bantuan kebutuhan masyarakat di mana pemda berencana akan memberikan bantuan berupa dana Rp 200 ribu per jiwa per bulan. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid ditemui usai rapat dengan jajaran Kepala OPD, Rabu (1/4) menegaskan, Pemda Lobar siap menghadapi kemungkinan terburuk dampak virus Corona. “Kita siap meng-

hadapi kemungkinan terburuk dampak Corona,”tegas dia. Untuk menghadapi situasi kondisi terburuk ini, ujarnya, sudah ada kebijakan pusat di antaranya semua DAK kecuali kesehatan dan pendidikan diblok oleh Kementerian Keuangan. Berikutnya, diasumsikan DAU dikurangi 20 persen oleh pusat. Saat ini DAU belum dipangkas, namun Pemda perlu melakukan langkah antisipasi. Kenapa perlu diantisipasi? Kata bupati, karena dipastikan target pendapatan negara sebagai sumber DAU

tidak akan tercapai. Kemudian lanjut dia, dampak terburuk terhadap PAD dipastikan tidak tercapai. Karena Menteri Keuangan sudah tandatangan semua pajak, hotel, restoran dinolkan alias tidak boleh dipungut. Yang jadi perubahannya, salah satu sumber pendapatan adalah PBB apakah akan dipaksakan rakyat membayar PBB. Pihaknya juga sudah membahas penggeseran anggaran untuk kebutuhan penanganan Corona yang jumlahnya sesuai kebutuhan Rp 60 miliar.

(Suara NTB/kir)

PEKERJA - Dua pekerja tengah menyelesaikan pembuatan ruang isolasi bagi warga yang akan dikarantina di rumah karantina RMI kawasan bandara, Rabu (1/4).

Rumah Karantina RMI Siapkan 42 Ruang Isolasi Praya (Suara NTB) Penyiapan Rumah Mutiara Indonesia (RMI) di kawasan Lombok International Airport (LIA) sebagai rumah karantina sementara terus dikebut oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Nantinya, rumah karantina tersebut ditargetkan bisa menampung hingga 42 orang. Lengkap dengan fasilitas penunjang lainnya. Mulai dari fasilitas kesehatan hingga dapur umum. “Semula kita rencana ada 50 bilik (ruang isolasi) yang akan disiapkan. Tapi karena ada kebutuhan ruang untuk fungsi yang lain maka kita kurangi menjadi 42 bilik,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, L. Firman Wijaya, kepada Suara NTB, Rabu (1/4). Secara umum progres penyiapan rumah karantina di RMI sudah mencapai lebih dari 80 persen. Tapi kalau untuk ruang isolasinya sudah selesai dikerjakan seluruhnya, sehingga untuk ruang isolasi sudah bisa digunakan. Tapi karena masih ada fasilitas penunjang lain yang dikerjakan, seperti kamar mandi sehingga belum bisa digunakan sepenuhnya. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, SKM., menjelaskan, rumah karantina RMI tersebut disiapkan untuk menampung warga Loteng yang baru pulang dari luar daerah maupun luar negeri. Mengingat, pascamerebaknya virus Corona banyak warga Loteng yang memilih pulang kampung, baik itu melalui jalur laut maupun udara lewat LIA. Dengan keberadaan rumah karantina tersebut, diharapkan bisa meminimalisir potensi penyebaran virus Corona di Loteng. Karena warga yang baru pulang, selama menjalani proses karantina kondisi kesehatan terus dipantau. Kapan rumah karantina akan digunakan? Omdah mengatakan begitu siap, Rabu hari ini (kemarin,red) rumah karantina RMI akan langsung menerima warga Loteng yang baru pulang untuk dikarantina. “Hari ini (Rabu kemarin,red) kita akan menerima kiriman 12 santri Loteng yang baru pulang dari Situbondo untuk proses karantina setelah sebelumnya dikarantina oleh pihak provinsi,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid Lebih jauh dikatakan, kebijakan internal juga OPD hanya akan mendapatkan anggaran gaji, tunjangan, bayar air dan listrik. Di luar itu, ujarnya, tidak diberikan anggaran. Ia pun sudah menekankan kepada jajaran ASN agar sampai akibat pemangkasan ini justru ASN

malas bekerja. Bagaimana implementasi penggunaan anggaran Rp 60 miliar? Pihaknya memastikan sesuai dengan Permenkeu, Permendagri. Bahkan kata dia Lobar satu-satunya dalam melakukan realokasi melibatkan BPK dan BPKP untuk pendampingan. Sekda Lobar H. Baehaqi menambahkan, pihaknya tengah mencari aturan terkait pemberian bantuan sembako dalam bentuk uang ini supaya legal. Pihaknya mempertimbangkan pemberian uang juga karena lebih efisien dan hemat, karena tidak ada biaya operasional untuk pendistribusian bantuan. Selain itu, lebih aman karena menghindari kerumunan. Terkait warga yang nanti menerima bantuan ini, kaitan dengan penerima disiapkan oleh Dinas Sosial agar tidak terjadi bantuan ganda. (her)

Bupati Usulkan Karantina Eks PMI Terpusat di Asrama Haji

Aspirasi dan Biaya Perjalanan Dewan Dipangkas Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah mengalokasikan dana Rp55 miliar untuk penanganan korona. Pengadaan dana tersebut didukung penuh oleh wakil rakyat Lotim. Ada sekitar Rp 5 miliar diambil dari hasil pemangkasan aspirasi dan perjalanan dinas anggota DPRD. “Aspirasi dan biaya perjalanan dewan ini kita pangkas,” ungkap Ketua DPRD Murnan Lotim, Murnan kepada Suara NTB, Rabu (1/4). Murnan yang juga Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lotim ini mengatakan, pemangkasan anggaran untuk para wakil rakyat Lotim ini sengaja diarahkan untuk membantu penanganan virus Corona. Biaya perjalanan dinas yang dipotong adalah untuk dua bulan terakhir. Pencegahan penyebaran virus mematikan ini disebut menjadi skala prioritas dalam penanganan. Di samping operasional dari Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan virus korona. Dana tersebut juga diarahkan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD). Pengadaan APD diketahui sejauh ini masih terasa sulit dilakukan oleh Lotim. Pemkab Lotim terus berupaya melakukan pengadaan dengan mengutamakan terlebih dulu tenaga medis. Para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan ini harus terlindungi. Jangan sampai ikut tertular virus. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

(Suara NTB/ist)

GOTONG ROYONG - Anggota TNI gotong royong membawa kerangka besi di kegiatan TMMD di KLU awal pekan kemarin.

Dandim 1606/Lobar Ajak Masyarakat Berperan Cegah Covid Tanjung (Suara NTB) Pandemi virus Corona yang menyebar di seluruh dunia menjadi atensi Dandim 1606/Lombok Barat (Lobar) Kolonel CZI Efrijon Kroll. Di sela-sela pemantauan program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, ia mengajak masyarakat untuk mencegah penyebaran virus. “Kami pastikan TNI bersama Polri dan pihak-pihak terkait senantiasa akan tetap berusaha menjaga masyarakat agar terhindar dari wabah Covid-19,”

tegas Efrijon, belum lama ini. Ia mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama mencegah dan memberantas penyebaran virus Corona. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membersihkan fasilitas publik secara bersama-sama. Efrijon mengingatkan kembali, bahwa karakteristik masyarakat Indonesia adalah kerja sama dan gotong royong. Tidak saja dalam membangun fisik, tetapi juga gotong royong mencegah penyebaran virus

Corona. “Dan salah satu cara meminimalisir penyebaran virus Corona adalah dengan bersatu dan gotong-royong mengantisipasinya,” imbuhnya. Oleh karena itu, Dandim 1606/Lobar mengajak warga Desa Genggelang dan Lombok Utara pada umumnya agar bersinergi dengan TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam mensukseskan pengendalian wajah Covid. Satuan Gugus Tugas yang telah dibentuk agar didukung dengan cara mengimplementasikan apa yang sudah diarahkan. (ari)

Pusat Perbelanjaan Harus Siapkan Tempat Cuci Tangan Praya (Suara NTB) Semua toko, retail modern atau pusat perbelanjaan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diharuskan menyiapkan tempat cuci tangan bagi masyarakat umum. Instruksi tersebut dikeluarkan Pemkab Loteng sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus Corona di daerah ini. Jika tidak, pusat perbelanjaan ini bakal disegel. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satuan Pol PP Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi, saat dihubungi Suara NTB, Rabu (1/4). Selain itu, ujarnya, instruksi tersebut juga berlaku bagi perkantoran dan kegiatan usaha lain yang banyak didatangi oleh masyarakat. Seperti perbankan, dealer ataupun yang lainnya. Apalagi rumah-rumah makan diwajibkan untuk menyiapkan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun cuci tangan. Untuk memastikan intruksi tersebut dijalankan, personel Pol PP Loteng secara berkala turun ke lapangan. Mengecek setiap toko yang ada, terutama

(Suara NTB/kir)

CUCI TANGAN - Seorang warga memanfaatkan fasilitas cuci tangan yang ada di depan pertokoan Kota Praya. Pemkab Loteng mengharuskan seluruh toko dan retail modern untuk menyiapkan fasilitas cuci tangan bagi masyarakat. toko-toko besar sekaligus mensosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, ujarnya, pemerintah daerah harus tegas. Mengingat kondisi darurat penyebaran virus Corona saat ini harus benar-benar maksimal dilakukan pencegahan dan tidak sampai menyebar

luas di tengah masyarakat. “Dari hasil evaluasi kita, secara umum para pemilik toko cukup responsif atas kebijakan ini. Meski demikian, tetap kita pantau,” ujarnya. Karena masih ada beberapa pemilik toko yang belum mengindahkan instruksi tersebut, sehingga tetap diberikan sosialisasi. (kir)

Disnaker KLU Cari Data Karyawan yang Dirumahkan Tanjung (Suara NTB) Akses masuk ke Gili yang diperketat pascamerebaknya pandemi virus Corona, berakibat pada sepinya aktivitas usaha khususnya di kawasan pariwisata. Sejumlah perusahaan mengambil kebijakan merumahkan karyawan, sehingga memicu bertambahnya angka pengangguran. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) KLU, Agus Tisno, S. Sos., Rabu (1/4) mengungkapkan, situasi ketenagakerjaan di Lombok Utara terus dipantau. Ia sudah

meminta jajarannya untuk mendata dan mengambil solusi atas kondisi saat ini. “Kita sudah rapat dengan Apindo dan SPSI. Kesepakatannya, karyawan dirumahkan sementara saja. Tidak berlaku Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ungkap Agus. Ia mengakui, sejumlah perusahaan sudah mengambil langkah efisiensi dengan memulangkan karyawan. Sehubungan dengan itu pula, Disnaker perlu melakukan pendataan jumlah karyawan. Terhadap mereka yang terdata dan dirumahkan, Disnaker berkoordinasi dengan tim Satgas Penanganan Covid untuk mengambil

solusi. Salah satu yang akan ditempuh adalah melibatkan karyawan sebagai pekerja dengan sistem padat karya. Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Adenan, S.Pd., M.Pd., mengamini masih melakukan pendataan tenaga kerja perhotelan maupun tenaga kerja UMKM yang dirumahkan. Hanya saja, pihaknya terkendala sebab tidak semua manajemen hotel inisiatif menyerahkan data karyawannya. Data yang dihimpun dinas tergolong masih minim. Sampai hari Rabu kemarin, perkiraan data yang masuk antara 800 sampai 900 orang. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengusulkan ke Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., agar melakukan karantina terpusat di Asrama Haji bagi warga dari luar daerah dan luar negeri yang berstatus Orang Dalam Pembantauan (ODP). Karantina terpusat ini penting memudahkan pemantauan dan penanganan bagi ODP. Pasalnya dengan kondisi ODP yang saat ini tersebar di masing-masing kabupaten/kota agak menyulitkan penanganan. Apalagi banyak warga Lobar khususnya yang saat ini di karantina di SKB Gunungsari, bahkan menyusul ratusan tenaga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dalam waktu dekat dipulangkan dari luar negeri. Selain itu, alasannya jumlah ODP dan Pasien dalam pengawasan (PDP) semakin melonjak. Per hari Rabu tanggal 1 April 2020 jumlah ODP meningkat menjadi 396 dan PDP tiga orang. Dijelaskannya meskipun saat ini kondisi Lobar masuk hijau artinya tidak ada positif Corona, namun langkah penanganan diintensifkan. Dari sekian banyak ODP, sebagian merupakan santri yang saat ini tengah dilakukan karantina di SKB Gunungsari selama 14 hari. Ada delapan orang santri yang dipulangkan dari luar daerah. Pihaknya mengaku kesulitan menghadapi orang tuanya, karena inginkan anaknya pulang. Ditambah lagi kata dia menyusul banyak santri dari luar daerah akan dipulangkan. Termasuk, kata dia, eks PMI yang akan dipulangkan. Karena itulah lanjut dia untuk memudahkan penanganan perlu dilakukan karantina terpusat oleh Pemprov NTB di Asrama Haji. Kebijakan mengenai pemusatan karantina, jelasnya, ada di gubernur, sehingga pihaknya mengusulkan ke gubernur. Menurutnya, Arama Haji layak sebagai tempat karantina. Di samping itu, memudahkan pengontrolan dari berbagai sisi, sehingga warga yang menjadi PMI yang dipulangkan bisa dikaran-

tina di tempat ini sampai 14 hari. Hal ini mencegah warga yang keluar di masa karantina. Usulan serupa disampaikan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) NTB H. L. Winengan. Seharusnya Pemprov NTB melakukan pemusatan karantina warga ODP di Asrama Haji untuk memudahkan pelayanan dan penanganan. Menurutnya. kalau karantina dipusatkan di satu tempat agar tidak tersebar di masingmasing daerah. Pihak provinsi bisa mengajukan ke Kementerian Agama mengunakan Asrama Haji. Kalau perlu pihaknya siap membantu mengusulkan ke kementerian. “Ini untuk memudahkan pemantauan, kontrol dan penanganan,”ujar dia. Sebab kata dia, kalau di karantina di masing-masing daerah menyulitkan pemda, karena keluarga juga pasti ingin memulangkan anaknya. “Karena itu pak gubernur harus melakukan memusatkan karantina,” imbuh dia. Sekda Lobar H. Baehaqi menyebut terdapat 8 santri yang ditampung di karantina sementara di SKB Gunungsari. “Menyusul lebih banyak lagi santri yang akan pulang, itu kita karantina di SKB,” ujar dia. Berdasarkan data Covid19 di Lobar, lanjut dia, PDP bertambah menjadi tiga orang yakni dua orang di Lingsar dan satu orang di Labuapi. Sedangkan untuk ODP juga meningkat menjadi 296 orang tersebar di Sekotong terbanyak dengan 79 orang, Labuapi 78 orang, Gunungsari 53 orang, Lingsar 48 orang, Kediri 36 orang, Batulayar 28 orang, Narmada 27 orang, Lembar 24 orang, Gerung 10 orang dan Kuripan 10 orang. Sementara itu Kepala Dinas tenaga kerja M Hendrayadi mengatakan, sejauh ini ada 203 PMI Lobar yang rencananya segera dipulangkan, karena masa kontrak sudah habis. Dari jumlah itu baru 17 orang yang sudah dipulangkan. “Ada 203 PMI yang akan dipulangkan karena sudah habis kontrak di sana,” ujar dia. (her)

Tiga Hari Kepulangan, Jemaah Tabligh dari Gowa Masih Dinyatakan Sehat Selong (Suara NTB) Setelah tiba Lombok tiga hari lalu. Sebanyak 14 jemaah tabligh yang mengikuti pengajian akbar di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan hingga saat ini masih dinyatakan sehat. Bahkan semuanya sudah dipulangkan ke rumah masin-masing. “Hasil pemeriksaan terhadap semua jemaah yang sudah pulang dinyatakan normal. Sehingga semuanya dipulangkan ke rumah masingmasing,” terang Jubir Gugus Tugas Percepatan Penangan-

an Covid-19 Lotim, Dr. H. Fathurrahman, Rabu (1/4). Kendati demikian, kata H. Fathurrahman, yang juga Kabag Kesra Lotim ini menyebutkan jika kedatangan belasan jemaah tabligh ini mendapat pengawasan ketat dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim. Dipastikan sebanyak 14 jemaah ini dalam kondisi sehat hingga 14 hari ke depan dan tidak dilakukan proses karantina di Rusunawa Labuhan Lombok. (yon)

(Suara NTB/yon)

RUSUNAWA - Rusunawa Labuhan Lombok yang dijadikan tempat karantina bagi orang yang dicurigai terjangkit Corona.

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

Bupati Sumbawa Tegaskan Lima Arahan Penanganan Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Keseriusan Pemkab Sumbawa dalam menangani dampak Covid-19, terus digiatkan. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc pun telah mengeluarkan lima arahan terkait Covid-19 ini. Kelima arahan tersebut, yakni pertama agar seluruh jajaran Gugus Tugas dari Kabupaten sampai tingkat desa terus bekerja lebih keras, terkoordinasi dan terintegrasi dalam melay(Suara NTB/dok) ani masyarakat memeranH. M. Husni Djibril gi covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap mobilitas penduduk yang datang ke Kabupaten Sumbawa khususnya di dua pintu masuk yaitu di Tarano (batas Sumbawa-Dompu) dan di Alas Barat (batas Sumbawa-KSB). Arahan ketiga peningkatkan kapasitas layanan kesehatan masyarakat, menyiapkan cadangan ruang isolasi di RSUD Sumbawa maupun tempat lain guna mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan. Keempat, menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Dengan terusmenerus melakukan deteksi dini atas kebutuhan bahan pokok masyarakat. Sekaligus berkoordinasi dengan pihak perbankan terkait penangguhan kredit UMKM dan lainnya. Arahan kelima atau terakhir, menginstruksikan TAPD agar melakukan realokasi anggaran yang akan diprioritaskan kepada upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 maupun menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat Sumbawa. “Diperlukan keseriusan seluruh elemen untuk bergerak bersama-sama dan tidak abai terhadap setiap adanya kejadian di lapangan. Saya harapkan seluruh Kepala Perangkat Daerah aktif dalam menyikapi dan menangani Covid-19 ini,”tegas Bupati. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Petani Jagung Minta Kelonggaran Kredit Perbankan Taliwang (Suara NTB) Para petani jagung yang merugi akibat gagal panen di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta keringanan kredit bank. Hal ini diungkap kepala Dinas Pertanian (Distan) setempat, Suhadi setelah menerima laporan dari para petani.

(Suara NTB/ist)

Suhadi

“Mereka (petani) mintanya ditunda angsuran kreditnya karena gagal panen,” kata Suhadi kepada Suara NTB, baru-baru ini. Ia menjelaskan, permintaan para petani ini sulit dipenuhi pihaknya. Pasalnya perjanjian pinjaman petani itu sejak awal hanya disepakati kedua belah pihak. “Kita tidak bisa apa-apa ya. Kan itu perjanjiannya den-

gan bank langsung,” cetusnya. Soal mengantisipasi kerugian akibat gagal panen dan hal lainnnya, Suhadi mengaku, sejak awal pihaknya telah menyarankan para petani jagung untuk ikut asuransi pertanian. Sayangnya saran Distan KSB itu belum banyak diindahkan para petani. Padahal mengasuransikan

tanaman setiap musimnya, kata dia, sangat keuntungan bagi petani. Terutama di saat tamanan mengalami gagal panen. Karena asuransi pertanian banyak mengakomodir bentuk klaim penyebab gagal panen. “Kami sarankan dulu. Kalau modalnya pinjam bank misalnya Rp5 juta. Kan Rp100 ribu bisa disisihkan untuk bayar asuran-

si. Karena kalau gagal panen, nanti asuransi bisa menutupi kredit mereka. Tapi ya saran kita tidak dijalankan,” urainya. Sejauh ini di KSB, asuransi pertanian lebih banyak diukuti oleh petani padi. Tingginya kepesertaan petani padi itu dikarenakan pemerintah sebelumnya telah membuat program subsidi premi khusu bagi petani padi. “Petani padi kita juga sudah merasakan manfaatnya. Makanya walau sudah mandiri, mereka tetap ikut setiap musim tanam,” pungkas Suhadi. (bug)

Terminal Ginte Belum Bisa Perketat Pengawasan

Puluhan CPMI Sumbawa Dikarantina Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 33 Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI) asal Sumbawa dipulangkan dari Penampungan di Kebumen Jawa Tengah. Puluhan CTKI ini tiba di Terminal Sumer Payung, Sumbawa pada Senin (30/ 3) malam lalu. Informasinya, mereka kini sudah dipulangkan ke rumah masingmasing untuk dilakukan karantina secara mandiri. Juru Bicara Gugus Tugas (Suara NTB/ist) Percepatan Penanganan Didi Darsani Covid-19 Kabupaten Sumbawa, H. Didi Darsani membenarkan adanya 33 CTKI yang baru tiba di Sumbawa. Data para CTKI ini sudah disampaikan ke masing-masing puskesmas untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. “Sudah diserahkan datanya ke puskesmas masing-masing untuk ditemui dan dicek,” terangnya, Rabu (1/4). Dijelaskannya, puluhan CTKI ini informasinya dipulangkan dari penampungan. Pasca tiba di Sumbawa, mereka dipulangkan ke rumah masing-masing untuk dikarantina. “Dipulangkan ke rumah masing-masing untuk di karantina rumah. Sekarang pihak puskesmas yang menindaklanjuti ke rumahnya,” ungkapnya. Sementara ini, kata Didi, mereka belum masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP). Namun tetap akan dilakukan pengecekan. Bahkan dalam perjalanan dimungkinkan mereka sudah dilakukan pengecekan di setiap pintu masuk. “Mereka belum masuk ODP. Kan masih dicek dulu. Sekarang kan definisi ODP kan tidak harus dari zona merah. Semua yang dari luar kalau dia menunjukkan gejala sakit kita masukkan ODP. Belum ada (gejala). Mudah-mudahan sudah dicek (di Terminal). Dari pintu ke pintu kan mereka di cek terus. Mau nyebrang juga dicek. Mau terbang dari sana juga dicek. Semua pintu kan sudah ketat,” jelasnya. Disinggung mengenai jumlah ODP, diakuinya terus mengalami penambahan. Bahkan dari data sebelumnya terdapat tambahan sebanyak 13 ODP. “ODP tetap nambah. Dari data kemarin, nambah 13,” pungkasnya.(ind)

(Suara NTB/jun)

PENYEMPROTAN – Personel Polres Dompu bersama TNI dan Tim Siaga Darurat Covid-19 saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di halaman RSUD Dompu, Selasa (19/3).

Hasil Swab Negatif, Seorang PDP Dinyatakan Bebas Corona Bima (Suara NTB) – Seorang jemaah tabligh berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dinyatakan bebas Corona. Pasalnya berdasarkan pemeriksaan Swab yang diterima Tim RSUD Bima pada Rabu (1/4) hasilnya negatif. PDP yang merupakan warga Kabupaten Dompu itu sebelumnya sempat dirawat di ruang isolasi RSUD Bima sejak, Jumat (27/3) usai diperiksa Tim Gugus pencegahan covid-19 Kota Bima bersama KKP saat tiba di Pelabuhan Bima, Jumat (27/3) dinihari atau sekitar pukul 01.00. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma M.AP, membenarkan hasil swab Jemaah tabligh berstatus PDP negatif Corona. “Iya memang benar. Hasil pemeriksaan swab, PDP ini negatif corona,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (1/4). Menurutnya yang bersangkutan bebas atau negatif terkena corona berdasarkan pemeriksaan swab oleh Balai Tehnik kesehatan Lingkungan (BTKL) Surabaya yang diterima oleh Tim RSUD Bima. “Hasil swabnya diterima

hari ini. Meski demikian negatif corona, tapi pasien ini tetap di rawat dan diberikan tindakan medis,” katanya. Dengan melihat kondisi tersebut, Chandra meminta semua pihak tidak lagi berspekulasi dan mengstigmakan ODP dan PDP langsug terpapar Corona, mengingat semua itu perlu hasil swab. “Dengan keluarnya pemeriksaan hasil swab ini dan dinyatakan negatif corona, warga tidak lagi panik dan resah,” harapnya. Seperti diketahui sebanyak 178 Jemaah Tabligh pulang dari acara ijtima dunia di Gowa Sulawesi Selatan, yang ditunda untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, tiba di Pelabuhan Bima pada Jumat (27/ 3) dinihari atau sekitar pukul 01.00. Kedatangan ratusan jemaah tabligh yang berasal dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa itu menggunakan sebuah kapal penumpang jurusan Bima-Makassar. Tercatat ada

sebanyak 604 penumpang secara keseluruhan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tim Gugus pencegahan corona Kota Bima bersama KKP melakukan pemeriksaan terhadap penumpang. Hasilnya satu orang diantaranya masuk kategori status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan seorang lainnya mengalami panas karena malaria. Pasien laki-laki berusia 50 tahun warga Kabupaten Dompu itu mengalami keluhan seperti sesak, batuk berdahak, pilek, nyeri perut, diare dan nyeri tenggorokan sehigga dirawat di ruang Isolasi RSUD Bima dan masuk kategori kriteria PDP. (uki)

Chandra Kusuma

(Suara NTB/Dok)

Dompu (Suara NTB) – Pengelola Terminal Ginte di Kelurahan Kandai II, belum bisa memperketat pengawasan aktifitas bongkar muat dari bus penumpang untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Baik untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Hal itu disebabkan minimnya Sarana Prasana (Sarpras) yang dimiliki. Kepala Terminal Ginte (Suara NTB/jun) Dinas Perhubungan (DisAbdul Majid hub) Provinsi NTB, Abdul Majid dikonfirmasi Suara NTB mengungkapkan, tak dimilikinya Sarpras pencegahan ini tidak hanya mengancam kesehatan petugas. Tetapi mempermudah proses penyebaran virus berbahaya tersebut, khususnya dari penumpang luar daerah yang terus berdatangan. “Karena keterbatasan sarana kita hanya bisa jaga jarak saja. Mestinya, sebelum bongkar muat minimal harus disemprotkan cairan disinfektan atau dicek kesehatannya,” ungkap dia. Penyemprotan disinfektan atau pengecekan suhu tubuh bagi penumpang, menurutnya penting dilakukan. Pun ini sebetulnya akan mempermudah kerja tim siaga darurat Corona dalam menjaring orang yang terpapar, sebelum kemudian mereka berbaur dengan keluarga dan kerabatnya di kampung halaman. Secara umum, lanjut Abdul Majid, aktifitas di Terminal Ginte tak jauh berubah dari hari-hari biasa. Baik untuk bongkar muat penumpang maupun lalu lalang kendaraan warga yang hendak ke pasar di belakang area terminal. “Sulit kita mau kontrol atau batasi, palingan kita ingatkan saja agar masyarakat tetap waspada. Karena sekarang banyak orang dari luar daerah yang datang sehingga sangat rawan,” jelasnya. Kendati tidak jauh berubah, dipastikan warga asal Dompu sudah sangat kurang bahkan hampir tidak ada lagi yang berangkat dengan AKDP atau AKAP keluar daerah sejak mucuatnya ancaman penyebaran Covid-19. Pekerjaan berat pihaknya dan tim siaga darurat Corona kabupaten saat ini ialah mengupayakan pengecekan kondisi kesehatan penumpang untuk memutus rantai penularan. Termasuk pada supir dan kondekturnya. “Terkait langkahlangkah ini kita tunggu arahan dari pimpinan di provinsi, termasuk gerakan dari kabupaten sendiri untuk mengantisipasi virus Corona,” pungkasnya. (jun)

Molor, Tiga Desa Belum Rampungkan APBDes Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mencatat ada tiga desa yang hingga saat ini belum merampungkan APBDes. Penyusunan APBDes yang molor tentu sangat disayangkan, karena akan berdampak terhadap pelaksanaan program, parahnya lagi perangkat desa terancam tidak akan mendapatkan gaji nantinya. Kepala Dinas PMD KSB, Drs. Mulyadi M.Si kepada Suara NTB, Rabu (1/4) tidak menampik kondisi masih molornya desa dalam penyusunan APBDesnya. Hal ini tentunya berdampak pada serapan anggaran yang sangat molor, karena hanya sebagain kecil saja yang sudah mencairkan dari jumlah pagu anggaran di tahap pertama sebesar 40 persen. Sementara desa yang belum sama sekali melaporkan APBDesnya yakni Desa Seloto, Tepas dan Mantun. Parahnya lagi ketiga desa tersebut, sudah sering diingatkan untuk segera melakukan penyusunan, tetapi sampai saat ini belum pernah datang untuk melakukan konsul-

tasi terkait nasib APBDesnya yang hingga saat ini belum ditetapkan. Masih molornya penyusunan APBDes ini tentunya sangat disayangkan, karena sudah lama diingatkan agar segera merampungkan APBDes, bahkan ditargetkan di bulan Maret semua desa sudah mencairkan anggarannya. “Anggarannya sudah siap disalurkan dari rekening pusat ke daerah, tetapi yang menjadi syarat pencairannya belum rampung hingga saat ini. Kami juga akan mendorong ketiga desa ini untuk segera mencairkan anggarannya paling lambat di pertengahan bulan April sudah harus tuntas,” ungkapnya. Dikatakannya, terkait masih molornya penyusunan APBDes di tiga desa dimaksud, bisa jadi karena hubungan tidak harmonis antara kepala desa dan BPD. Meskipun demikian pihaknya tetap memberikan waktu hingga akhir bulan April sudah harus selesai semua. Jika tetap saja molor, maka masalah itu akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggarannya dan bisa jadi akan mendapat-

kan sanksi di kemudian hari. Apalagi masalah ini tetap terjadi di setiap tahun anggaran, dengan adanya sanksi tegas yang akan diberikan diharapkan bisa menjadi pelecut perubahan yang ada di masingmasing desa. Sanksi itu nantinya akan diatur didalam Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan petunjuk penggunaan anggaran tersebut. Baik itu pemangkasan jumlah anggaran yang diterima di tahun berikutnya, hingga sanksi yang lainnya. Karena jika tetap saja molor seperti ini dari tahun ke tahun, maka masyarakatlah yang dirugikan, karena pelaksanaan program yang terganggu dan pembiayaan lainnya. “Kita tidak secara pasti apa yang menjadi masalah sehingga desa ini tetap saja lambat menyusun APBDesnya. Tapi yang jelas sangat disayangkan hal itu terjadi karena akan berdampak pada pelaksanaan program yang ada di desa. Kita juga akan menyiapkan sanksi tegas lainnya, supaya masalah ini tidak berlarut,” tandasnya. (ils)

Pemkab Sumbawa Sampaikan LKPJ dan LPPD Tepat Waktu Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa telah menyerahkan Dokumen LKPJ Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Sumbawa. Sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana disampaikan Plt Kabag Humas Setda Sumbawa, Arif Alamsyah, dalam UU dimakud pada Pasal 71 ayat (2 ) disebutkan,

Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan sekali dalam setahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, LPPD 2019 dan laporan SPM 2019 Kabupaten Sumbawa juga sudah selesai dan telah direviu Inspektorat. Serta telah dikirim kepada Gubernur NTB. Begitu juga laporan SPM 2019 juga telah dikirim ke Ditjen Bangda Kemendagri. (arn)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu memastikan sebesar Rp44 M dari Rp120 M DAK fisik di Kabupaten Dompu yang tidak dihentikan pemanfaatannya. Angka ini belum termasuk DAK fisik di Dinas Kesehatan dan RSU yang belum diimput peruntukannya. Kendati dihentikan proses pengadaan barang/jasa dari DAK, Pemda masih menunggu petunjuk penggunaannya. Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada wartawan di kantor Bupati, Rabu (1/4) menegaskan, dari Rp120 M Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2020 di Dompu hanya Rp44 M sudah memiliki kontrak pengerjaan program kegiatan. Kontrak program kerja ini sudah diimput melalui aplikasi OMSPAN hingga 28 Maret 2020 lalu. Kendati program kegiatan yang didanai DAK fisik telah dihentikan pendanaannya, anggarannya tidak lantas ditarik ke Kementrian Keuangan. “Anggaran tetap ada, tidak ditarik ke pusat. Tapi kita diminta untuk dihentikan prosesnya untuk rencana penanggulangan Covid 19,” katanya. Muhammad mengaku, penggunaan anggaran dari DAK fisik yang dihentikan masih menunggu petunjuk dari Kementrian Keuangan RI. Penghentian ini juga dalam rangka mengantisipasi penanganan Covid 19. “Kita masih menunggu petunjuk teknis untuk peruntukannya,” kata Muhammad. Dikatakan Muhammad,

Muhammad Rp44 M DAK fisik yang sudah ditandatangani kontrak kegiatannya merupakan paket proyek dengan penunjukan langsung. Nilainya di bawah Rp200 juta. “Kalau yang dilelang, belum ada (yang ditandatangani kontraknya). Untungnya, beberapa paket proyek lelang yang sedang diproses tender di ULP belum ada yang mengajukan penawaran, sehingga langsung ditutup prosesnya,” ungkapnya. Untuk penanganan Covid 19 di Dompu, lanjut Muhammad, sejauh ini masih menggunakan dana tanggap darurat sebesar Rp1 M dari Rp4 M dana tanggap darurat tahun 2020. Ini tidak lepas dari status Kabupaten Dompu yang tidak masuk sebagai Zona Merah Covid 19. “Tapi prinsipnya, berapapun kebutuhan anggaran untuk upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 di Dompu akan tetap ada,” tegasnya. (ula)

Penggunaan Sisa Potongan DAK Fisik Tunggu Petunjuk

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Sekolah Libur

Dikbud Lotim Tegaskan Tenaga Guru Tetap Masuk Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memperpanjang waktu libur sekolah bagi siswa hingga 13 April, menyusul terjadinya wabah virus Corona (Covid-19). Sementara untuk guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya tetap masuk. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/4), Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. M. Zainuddin, S.Ag, menyampaikan, kebijakan perpanjangan waktu libur sekolah tersebut berdasarkan surat edarat Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam

masa darurat penyebaran virus Corona dan Surat Edaran Bupati Lotim, Nomor 060/ 330/ORG/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang sistem kerja ASN lingkup Pemkab Lotim dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu ditindaklanjuti dengan Nomor 800/959/Dikbud/2020 tanggal 26 Maret

2020, di mana untuk untuk UN Sekolah Dasar (SD) dan SMP dengan semua rangkaian kegiatannya dibatalkan. Termasuk ditiadakannya KBM di sekolah dan diganti dengan belajar mandiri di rumah masing-masing dari tanggal 30 Maret hingga 13 April. Adapun dalam kegiatan belajar di rumah ini, kepala

sekolah diharapkan agar menyusun strategi khusus yang terkait dengan penanganan Covid-19 di sekolah masing-masing, kepala sekolah dan guru agar tetap melaksanakan tugas pemantauan dan pembinaan terhadap siswa masing-masing. Di samping itu, guru harus menyusun rencana kegiatan masing-masing dan memberikan kegiatan atau tugas mandiri dan terstruktur serta menghindari belajar kelompok. “Guru kita minta supaya memberikan tugas yang difokuskan pada pendidikan

kecakapan hidup seperti mengenai pandemik Covid19. Kepala sekolah dan pengawas pembina harus tetap melakukan supervisi sesuai tupoksi masing-masing,” terang Zainuddin. Ditambahkan Zainuddin, selama kegiatan belajar mandiri di rumah agar kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya tetap masuk, kecuali guru dan tenaga kependidikan yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Untuk itu, kepala sekolah agar membuat jadwal piket bagi guru dan tenaga kependidikan

yang tidak termasuk berusia 50 tahun ke atas, sedang sakit dan wanita hamil besar. “Guru yang memberikan tugas dari rumah harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah. Termasuk segala bentuk administrasi sekolah dan kepegawaian harus tetap dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan dapodik dan Simtendik,” pungkas Zainuddin. (yon) H. M. Zainuddin (Suara NTB/dok)

Libur Sekolah Diperpanjang KEPALA Dinas Pedidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H. Nasrun mengatakan sesuai keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Masa Darurat Corona diperpanjang secara otomatis berimbas juga terhadap pelayanan pendidikan. Pihaknya memutuskan untuk memperpanjang masa libur sekolah bagi siswa. Sesuai SE dari gubernur, dari yang sebelumnya 16 Maret sampai 31 Maret menjadi sampai 13 April mendatang. “Sudah kita edarkan (surat perpanjang masa libur sekolah),” (Suara NTB/her) jelasnya, Rabu (1/4). H. Nasrun Selama libur anakanak akan tetap mendapatkan pelajaran secara jarak jauh melalui online. Guru akan memberikan tugas tanpa harus meminta anak-anak berkumpul. Guru juga mengevaluasi melalui jarak jauh. Pihaknya juga sudah menindaklanjuti Surat Edaran (SE) kementerian terkait peniadaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), menyusul wabah Corona yang melanda Indonesia. Tindak lanjut Dinas Dikbud Lobar itu berupa surat edaran yang akan disampaikan kepada seluruh sekolah di Lobar, baik SD maupun SMP. “Kami tindaklanjutnya itu, dengan pihak provinsi,” ungkap Nasrun. Menurutnya sesuai edaran itu, Ujian Nasional ditiadakan. Namun untuk penilaian kelulusan dipergunakan nilai semester rapor. “Jadi nilainya dari semester 1 sampai 5,” jelasnya. (her)

Terapkan Pendaftaran ’’ On Side’’

Jumlah Pendaftar Maba Diprediksi Membeludak Mataram (Suara NTB) Berbagai strategi jelang penerimaan pendaftaran mahasiswa baru dilakukan perguruan tinggi. STIKES Mataram menerapkan strategi daftar di di tempat sosialiasi atau yang disebut pendaftaran on side. Wakil Ketua III STIKES Mataram Antoni Eka Fajar Maulana, menerangkan pihaknya optimis pendaftar terus bertambah. Apalagi dengan strategi pendaftaran secara on side, diyakini peminat kampus kesehatan ini akan bertambah. Dikatakan Antoni, bahwa pendaftaran on side adalah pendaftaran yang dilakukan peserta atau masyarakat pada saat kampus turun melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah. “Pada saat kita lakukan sosialisasi sekaligus kita langsung melakukan pendaftaran di sana,” ujarnya. Tidak tanggung-tanggung, kata Antoni, selama beberapa kali turun ke bawah, pendaftaran on side membeludak hampir mencapai 1.000 pendaftar. “Nah pendaftaran yang on side ini bagi mereka yang langsung berminat langsung mengisi formulir angkanya sampai saat ini sekitar 960 an,” ujarnya. Meski demikian, ujarnya, bahwa mereka yang langsung mendaftar belum tentu positif mendaftarkan diri nantinya, namun yang pasti sudah mapping target dan sasaran calon mahasiswa baru. “Tetapi tentu saja nanti bisa berubah, karena belum ujian mungkin nanti setelah ujian lain. Tapi insya Allah target kita terpenuhi. Dari jumlah itu 900 an yang keperawatan saja dan 196 kebidanan. Itu yang sudah terdaftar dan kami punya nomor kontaknya,” jelasnya. Untuk sementara, ujarnya, yang mendaftar secara mandiri ada sekitar 60 an orang. Termasuk yang dari program Profesi Ners. “Karena belum ujian totalnya 60 an yang datang sendiri ke kampus memang sudah niat,” tambahnya. Pihak kampus pun menerapkan pelayanan one day service bagi para pendaftar jalur mandiri yang langsung datang ke kampus. “Mereka one day service langsung ujian langsung tes kesehatan besoknya langsung dinyatakan lulus atau tidak. Kalau daftar ulang sudah banyak yang tanya (jadwalnya) tinggal follow up,” jelas Antoni menutup. (dys)

(Suara NTB/ron)

SPANDUK - Spanduk mengenai pencegahan penyebaran virus Corona yang diletakkan di pagar SMPN 1 Mataram untuk mengedukasi masyarakat. Meski kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan, pembelajaran jarak jauh tetap berjalan.

Disdik Kota Mataram Minta Pemberian Tugas Jarak Jauh Harus Seimbang Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram meminta guru memberikan porsi seimbang antara pemberian materi dan tugas bagi siswa selama masa pembelajaran mandiri di rumah. Siswa juga diharapkan meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas dari guru. Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, antara pemberian materi dan tugas harus seimbang. “Kedua-duanya, tetap pada porsi tidak membebankan siswa, tetapi siswa juga harus meluangkan waktu untuk mengerjakan beberapa tugas

dari gurunya,” katanya. Disdik Kota Mataram memperpanjang libur belajar di sekolah dan mengganti dengan pembelajaran jarak jauh sampai dengan 11 April 2020. Hal itu sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Kepala sekolah juga diharapkan bisa menyesuaikan situasi saat ini sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah. “Kepala sekolah yang paham dengan kondisi sekolah masing-masing,” katanya. Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari, pada Selasa (1/4) menjelaskan sistem pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan

di sekolah yang dipimpinnya. Ia mengatakan, pembelajaran di SMPN 14 Mataram dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) atau online dengan menggunakan media WhatsApp (WA) maupun Google Classroom disesuaikan dengan kondisi guru maupun siswanya. “Di sekolah, masing-masing wali kelas memang sudah membuat Forum Komunikasi Orang Tua Anak (FORKOTA) dan mempunyai group WA dengan admin masing-masing wali kelas. Media ini kita manfaatkan sebagai media pembelajaran daring,” kata Chamim. Ia menjelaskan, mekanismenya guru mata pelajaran

Masa Darurat Corona Diperpanjang

S.Pd, M.Ed., mengatakan, untuk beberapa sekolah yang kesulitan menggunakan mode daring karena kondisi geografis dan daerah terpencil, pihaknya tetap memotivasi agar memfasilitasi belajar siswa di rumah dengan sistem penugasan. Penugasan siswa di rumah dikoordinir wali kelas masing-masing. “Sekolah yang belajar offline kami motivasi agar tetap melakukan penugasan berkala kepada siswanya dan tetap memberikan laporan hasilnya kepad Dinas Dikbud NTB,” ujar Purni. Purni mengakui, sejak adan-

“Hal ini untuk menyukseskan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan tidak mengadakan pembelajaran kelompok yang mengumpulkan banyak siswa di satu tempat. SMPN 14 Mataram mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran virus Corona dengan memasang spanduk sebagai media edukasi kepada masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Mataram, Saptadi Akbar mengatakan, pembelajaran di SMPN 1 Mataram melalui mode daring. Kegiatan itu bisa berjalan baik dan belum ada kendala, baik oleh guru maupun oleh siswa. (ron)

Dampak Covid-19

Unram Terapkan Ujian Semester Online Guru Mulai Beradaptasi dengan Teknologi

Mataram (Suara NTB) Masa darurat Covid-19 atau Corona di NTB diperpanjang. Universitas Mataram (Unram) pun meniadakan aktivitas di kampus. Tetapi, kampus terbesar di NTB ini tetap melaksananakan Ujian Tengah Semester (UTS) dengan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Agusdin, SE., MBA., DBA mengatakan, Unram mengikuti keputusan Pemprov NTB. Terkait itu, Rektor Unram telah dua kali mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang antisipasi pencegahan penyebaran Corona serta sistem kerja. ’’SE Rektor diperpanjang sampai 29 Mei 2020 atau kemungkinan untuk selanjutnya menunggu arahan Pemerintah terkait dengan perkembangan virus

(Suara NTB/dok)

Agusdin tersebut,’’ katanya, Rabu (1/4). Begitupun dengan UTS yang rencananya dilaksanakan pada 16-17 April 2020. Juga turut dilaksanakan secara daring untuk mencegah atau sebagai langkah preventif penyebaran virus Corona. “UTS ini

kita akan lakukan secara daring online atau bisa dengan tugas mandiri,” terangnya. Adapun penilaian hasil belajar mahasiswa diserahkan sepenuhnya kepada masingmasing Fakultas/Pascasarjana/ Prodi dengan prinsip tidak merugikan mahasiswa. Hal demikian lantaran situasi yang dihadapi saat sekarang ini tidak memungkinkan pelaksanaan belajar secara normal. “Bervariasi tergantung fakultas/prodi masing-masing. Ada yang ujian online, ada yang tugas mandiri. Ini sangat tergantung dosen dan mata kuliahnya,” jelasnya. Sebagai informasi, di NTB sudah ada empat pasien positif Corona. Ke empatnya merupakan pasangan suami istri asal Lombok Timur. Sementara dua lainnya merupakan warga Kota Mataram dan Bali yang tengah berkunjung ke Mataram. (dys)

Sekolah Terkendala Pembelajaran Daring Diarahkan Membuat Penugasan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengarahkan pembelajaran secara mandiri bagi siswa di rumah dengan menggunakan mode dalam jaringan (daring) atau online. Bagi beberapa sekolah yang kesulitan menggunakan mode daring karena kondisi geografis, diarahkan memfasilitasi belajar siswa dengan sistem penugasan luar jaringan (luring) atau offline. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Purni Susanto,

mengirimkan materi pembelajaran mandiri kepada wali kelas. Kemudian dilanjutkan untuk disampaikan kepada peserta didik binaan wali kelas masing-masing melalui WA orang tua atau media lain yang dimiliki siswa atau guru. Chamim juga menilai pengiriman tugas melalui WA orang tua siswa juga positif, hal ini sebagai upaya pengawasan bersama dalam pelaksanaan pembelajaran daring siswanya yang sedang berada di rumah. Jika ada kesulitan dalam pembelajaran peserta didik, orang tua siswa bisa berkonsultasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas.

ya instruksi gubernur agar siswa diliburkan pelayanannya di sekolah dan diganti dengan pelayanan belajar di rumah, maka pihaknya di Dinas Dikbud NTB segera mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa di rumah. Pola belajar tatap muka diarahkan untuk diubah menjadi pola belajar mode daring. “Alhamdulillah sebagian besar sekolah kita dapat memanfaatkn belajar mode daring ini. Ada yang menggunakan WA, Google Classroom, tele-

gram dan berbagai bentuk belajar online lainnya. Untuk umpan baliknya seperti memeriksa hasil pekerjaan siswa tidak terlalu mengalami kesukitan terutama sekolah yang belajar daring. Kami di Dinas Dikbud memantau sekolah melalui grup WA dan mengirimkan laporan rutin melalui email BPTP Dikbud,” katanya. Kegiatan belajar mandiri di rumah dilaksanakan sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Nomor : 441/1640.UM/Dikbud. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H.

Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, memperpanjang layanan kegiatan belajar mandiri di rumah mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020. Kepala sekolah juga diminta agar menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar baik aktivitas guru maupun siswa dalam kurun waktu tersebut. “Sekolah juga diminta tidak memberikan tugas kelompok dan tugas lainnya yang membuat para siswa atau siswi keluar rumah,” kata Aidy. (ron)

Mataram (Suara NTB) Kebijakan pemerintah yang meliburkan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah pascawabah Covid-19 berdampak positif. Khusus bagi para guru, penghentian sementara belajar tatap muka di kelas jadi momentum meningkatkan kualitas dan kemampuan adaptasi mereka terhadap perkembangan teknologi. Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf, menegaskan adanya dampak positif tersebut terhadap peningkatan kualitas guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran dalam situasi saat sekarang ini. Menurutnya berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap para guru yang dilakukan secara daring melalui aplikasi e-learning. Guru-guru, kata Yusuf, perlahan dan pasti telah mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. “Ada e monitoring belajar pasca-Covid-19. Hasil pengawasan sementara, kita monitoring lewat aplikasi e-Monev,” jelas Yusuf. Diakuinya, berdasarkan ha-

sil pemantauan terhadap para guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dengan sistem daring, para guru sudah mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik. “Saya lihat progress temanteman guru,” kata dia mengapresiasi langkah adaptif para guru. Selain itu, ujarnya, guru mampu menjalankan proses belajar mengajar sistem daring melalui beragam aplikasi yang tersedia. Paling umum digunakan adalah menggunakan Google Classroom dan Google Form. “Ini bisa dipakai, bisa juga kalau tidak bisa pakai itu bisa menggunakan aplikasi WA,” kata Yusuf, kemarin. Meski mengaku sangat puas dengan hasil monitoring itu, Yusuf mengakui masih ada juga guru yang belum familiar dengan penggunaan teknologi. Namun jumlahnya sangat sedikit. Dia pun mendorong agar senantiasa tetap belajar beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi manusia. “Kita dorong yang belum familiar dan belum menguasai IT untuk terus belajar,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

CEK TUGAS - Salah satu guru di Mataram sedang mengecek tugas siswa lewat aplikasi Google Classroom.

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

Halaman 7

Siapkan Tiga Opsi Penundaan Pilkada, KPU Nonaktifkan Sementara Badan Adhoc Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang sedianya akan digelar tanggal 23 September mendatang diputuskan ditunda setelah KPU mengelar Rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Mendagri, Bawaslu dan DKPP. Penundaan Pilkada tersebut merupakan dampak dari penyebaran wabah covid-19 di Indonesia yang sampai saat masih belum mereda. Ada tiga skenario penundaan Pilkada 2020 yang disiapkan oleh KPU, pertama penundaan untuk jangka waktu tiga bulan, kedua penundaan untuk jangka panjang enam bulan dan ketiga penundaan untuk jangka waktu

maksimal satu tahun. “Ya kita masih menunggu opsi mana dulu yang akan diambil pemerintah, apakah penundaan tiga bulan, enam bulan atau satu tahun,” ujar Ketua KPU Kota Mataram,

M. Husni Abidin, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/ 4) kemarin. Dijelaskan Husni, jika opsi pertama yakni penundaan dilakukan tiga bulan, maka pelaksanaan pencoblosan dilaku-

kan pada Bulan Desember 2020, maka secara otomatis pada Bulan Juli tahapan yang tertunda atau yang dihentikan akan langsung dilanjutkan. “Itu asumsinya kalau Mei ini sudah dalam kondisi normal penanganan covid-19 ini. Opsi kedua pelaksanaannya Bulan Maret 2021, maka tahapan yang dihentikan dimulai Oktober nanti. Dan opsi ketiga itu satu tahun, artinya dilaksanakan pada Bulan September 2021,” jelasnya.

Adapun konsekuensi atas penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, KPU mengambil keputusan untuk menonaktifkan penyelengara Pemilu badan adhoc yang sudah diangkat, seperti PPK dan PPS. Mereka akan diaktifkan kembali setelah penundaan pelaksanaan pilkada dicabut. “Kalau yang PPK sudah keluar surat edaran KPU RI, itu diminta dinonaktifkan per April ini, sampai nanti penundaan dicabut kembali.

Kalau PPS karena belum dilantik dan belum terima SK jadi belum bekerja dulu, nanti akan ada pelantikan dan di SK kan kembali setelah pencabutan penundaan pilkada. Statusnya yang sudah seleksi akan tetap,” katanya. Sementara itu untuk bakal calon perseorangan yang sudah menyerahkan berkas dukungannya ke KPU juga ditunda dilanjutkan, dan akan dilanjutkan kembali proses verifikasinya setelah pencab-

utan penundaan Pilkada. Diketahui di Kota Mataram sendiri ada satu Paslon perseorangan yang sudah menyerahkan berkas dukungannya. “Paslon yang sudah masuk berkas dukungannya sudah terhenti tahapannya yakni di tahapan verifikasi administrasi, itu sudah selesai, tinggal dilanjutkan ke verifikasi faktual. Jadi nanti kalau sudah dicabut kembali penundaan, langsung dilanjutkan ke verifikasi faktualnya,” pungkasnya. (ndi)

Danrem 162/WB Ajak Antisipasi Penyebaran Virus Corona Masyarakat dan Jajaran 200 Napi Lapas Mataram Diusulkan Bebas Lebih Cepat Putus Rantai Covid -19 Mataram (Suara NTB) Merebaknya virus corona atau corona virus disease (Covid-19) di Indonesia, termasuk di NTB membuat Korem 162/ WB terus tergerak. Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Rabu (1/4) bagi bagi masker kepada masyarakat. Selain itu, Danrem juga memberikan bantuan kepada tim fasilitator TNI yang membantu pembangunan rumah rehab rekon pascagempa. Didampingi para Dandim se Pulau Lombok dan Persit KCK, Danrem membagikan masker kepada pengguna jalan Lingkar Selatan, di depan Makorem 162/WB. Danrem 162/ WB menjelaskan, pembagian masker kepada masyarakat yang melintas di depan Makorem dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa semua petunjuk-petunjuk dan arahan dari pemerintah terkait dengan pencegahan virus corona harus diikuti. Kesempatan yang sama, Danrem juga memberikan bantuan masker kepada seluruh jajaran Korem 162/WB dan Satgas Zeni yang sedang melaksanakan tugas pembangunan rehab rekon di NTB. Dukungan logistik berupa perlengkapan perorangan kepada perwakilan anggota Satgas Zeni TNI yang sedang melaksanakan pembangunan rehab rekon berupa, pakaian PDL, baju kaos loreng, topi rimba, masker dan hand sanitizer. “Mudah-mudahan dengan pemberian alat pelidung diri ini, semua Prajurit dan keluarganya tetap sehat wal’afiat, begitu juga dengan seluruh masyarakat NTB,” harap Rizal Ramdhani. Danrem sangat berharap agar masyarakat melaksanakan semua imbauan pemerintah tentang pencegahan covid-19, mengingat ancaman virus corona sangat berbahaya. “Ini dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar dan skup yang lebih besar,” ujarnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Narapidana Lapas Mataram mendapat kelonggaran menjalani masa pidananya. Mereka yang sudah menjalani 2/3 masa pidana bisa bebas lebih cepat. Kecuali narapidana kasus korupsi. Isi hunian Lapas Mataram dikurangi untuk antisipasi penyebaran virus Corona. “Jadi hari ini kita mengeluarkan 25 orang (narapidana) dulu. Nanti sampai tanggal 7 (April) prediksi ada 200-an yang keluar,” ungkap Kepala Lapas Mataram Muhammad Susanni, dikonfirmasi Rabu (1/4) kemarin. Dia mengatakan, per hari Rabu kemarin 25 narapidana sudah bebas bersyarat. Mereka dikeluarkan dari Lapas Mataram untuk menjalani program asimilasi. “Kita berikan program asimilasi di rumah untuk pencegahan Covid-19,” terangnya. Mereka yang bebas lebih cepat itu yang sudah memenuhi syarat. Antara lain, yang sudah menjalani 2/3 masa pidana per-1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Mereka diusulkan mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. “Napi korupsi tidak termasuk program ini,” ucap Sanni. Hal yang sama berlaku napi kasus narkoba yang diatur dalam PP No99/2012 tentang

(Suara NTB/why)

NONTON BARENG - Sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Mataram bercengkerama di aula mengisi waktu luang dengan nonton bareng. Narapidana diberi kelonggaran bebas lebih cepat untuk pencegahan penyebaran virus Corona. syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. “Untuk napi yang selain di PP 99 itu, dipermudah syarat bebasnya,

diberikan asimiliasi. Ini untuk mengurangi kepadatan isi Lapas dengan demikian mengurangi resiko penularan,” terang Sanni.

Ditengah Wabah Covid-19, DPRD NTB akan Gelar Rapat Paripurna LKPJ Gubernur (Suara NTB/penrem)

BAGI MASKER - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat bagi bagi masker kepada masyarakat yang melintas.

Rutan Polda NTB Cegah Virus Corona

Besuk Tahanan Melalui Interphone

Mataram (Suara NTB) Rutan Polda NTB mengubah pelayanan besuk tahanan demi mengantisipasi penyebaran virus Corona. Pengunjung kini dibatasi hanya satu orang per-tahanan. Membesuknya pun tidak bisa ketemu fisik. Pembesuk dengan tahanan dihubungan lewat internal phone. Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB AKBP Rifai mengatakan, tahanan tetap mendapat haknya dibesuk pihak keluarga. Namun, pola kunjungannya dibatasi. “Satu tahanan hanya bisa dikunjungi satu orang pihak keluarga,” ujarnya, Rabu (4/1) kemarin. Untuk datang pun harus mendaftar dulu. Pembesuk datang sesuai dengan nomor antrean. Mereka diberi waktu untuk berbincang di dalam bilik interphone yang dipisah sekat kaca. Itu pun hanya delapan tahanan yang bisa dijenguk per-hari. “Tahanan, petugas, dan yang menjenguk tidak ada bersentuhan fisik,” ucapnya. Protokol kesehatan diterapkan. Di depan gerbang gedung Rutan, sudah disediakan penyanitasi tangan. Barang bawaan tetap diperiksa secara ketat. Baik dari upaya penyelundupan senjata tajam atau narkoba. Pola itu diterapkan, kata Rifai, sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona. Para tahanan juga setiap pukul 10.00 pagi dikeluarkan untuk dijemur bersama anggota Polri lainnya. Rutan Polda NTB kini dihuni sebanyak 132 tahanan. 57 diantaranya tahanan kasus narkoba. Sisanya tahanan kasus pidana umum dan tahanan titipan kejaksaan. (why)

(Suara NTB/why)

BERBINCANG - Tahanan Polda NTB tampak berbincang di seberang bilik interphone dengan pembesuk, Rabu (4/ 1) kemarin. Pola kunjungan itu diterapkan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona.

Mataram (Suara NTB) Ditengah makin merebaknya penyebaran wabah Covid19 di Provinsi NTB, para wakil rakyat di DPRD NTB berencana mengelar Rapat paripurna Jumat (3/4) besok ini. Sekertaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/4) membenarkan terkait dengan pelaksanaan agenda rapat paripurna tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan persiapan-persiapan sedemikian rupa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kemanan menghindari penyebaran Covid-19. “Ya akan digelar Rapat paripurna, tapi dengan jumlah peserta yang terbatas dari biasanya. Tidak semua anggota ikut hadir dan juga dari pihak Pemprov juga terbatas yang diundang,” ujar Mahdi yang dikonfirmasi via sambungan telpon. Dijelaskan Mahdi, dari total

65 anggota DPRD NTB itu, sudah diatur kriteria anggota yang diperbolehkan untuk ikut rapat paripurna. Bagi anggota yang berusia diatas 60 tahun, tidak diperkenankan untuk ikut hadir rapat, sebab mereka dinilai kondisi kesehatannya sangat rentan pada usia itu. “Kita undang semua anggota, tapi ada catatan, bagi yang usia 60 tahun tidak usah hadir, bagi yang ada gejala sakit juga tidak hadir. Kalau dari Pemprov hanya TAPD saja yang akan diundang, jumlah ada 12 orang saja, kita dibatasi semua, ndak ada kepala OPD yang hadir seperti biasa,” jelasnya. Selain itu, pihak Sekretariat juga sudah mengatur ruang rapat paripurna dengan sedimikian rupa untuk menghindari penularan covid-19. Seperti jarak duduk antara wakil rakyat dipisah cukup jauh dari biasanya. Kemudian juga semua peserta akan diberikan sarung tangan. “Jarak duduknya satu meter,

sudah diatur dalam ruang paripurna yang biasanya dalam satu meja itu dua orang, sekarang jadi satu orang saja. Kemudian seluruh peserta rapat dibagikan masker, kemudian handsanitizer juga sudah disiapkan. Selain itu kemarin juga kita sudah semprotkan cairan disinfektan di seluruh ruangan rapat paripurna,” paparnya. Adapun agenda rapat paripurna hari Jumat besok itu adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun anggaran 2019. Disampaikan Mahdi bahwa sebisa mungkin rapat paripurna direncanakan akan berlangsung cukup singkat yakni dialokasikan waktu sekitar 30 menit saja. “Rapatnya juga tidak akan lama-lama, kita perkirakan hanya akan berlangsung 30 menitan. Pak Gubernur juga pidato penyampaian LKPJnya tidak panjang-panjang,” pungkasnya. (ndi)

Selama Darurat Virus Corona

Telat Perpanjang Tidak Perlu Buat SIM Baru Mataram (Suara NTB) Polresta Mataram memberi kelonggaran perpanjangan SIM. Pengendara yang SIM-nya habis masa berlaku tidak perlu membuat SIM baru. Diberi kelonggaran untuk yang habis masa berlakunya Maret-Mei ini dan terlambat memperpanjang. hal itu sebagai dispensasi darurat bencana virus Corona. “Tidak perlu buat SIM baru. Masih bisa diperpanjang. Ini kebijakan dalam rangka pencegahan virus Corona,” ungkap Kasatlantas Polresta Mataram AKP Raditya Suharta dikonfirmasi Rabu (4/1) kemarin. Aturan awalnya, bagi pengendara yang tidak memperpanjang SIM sekurangkurangnya pada tanggal habis masa berlaku, maka wajib membuat SIM baru. Namun aturan itu untuk sementara diringankan. “Sejak yang SIMnya mati bulan Maret. Misalnya sudah mati seminggu, bisa diperpanjang. Tidak per-

(Suara NTB/why)

Raditya Suharta lu membuat SIM baru. Biayanya sesuai PNBP perpanjangan SIM,” jelasnya. Biaya pengurusan SIM diatur dalam PP No60/2016. untuk perpanjangan dikenai sebesar Rp80 ribu untuk SIM A dan SIM B, Rp75 ribu untuk SIM C, dan Rp70 ribu untuk SIM D. Kelonggaran ini, sambung dia,

berlaku sampai Mei mendatang. Kebijakan itu akan diperpanjang manakala diperlukan. Melihat situasi penanganan virus Corona. Permohonan SIM selama sebulan lalu juga mengalami penurunan. Dalam setiap pengurusan SIM, Suharta, mengatakan pihaknya menerapkan protokol kesehatan. Baik dari pelayanan administrasi, pengambilan foto dan sidik jari, serta uji praktik. “Pelayanan SIM belum disetop. Kita tetap layani tapi dengan kewaspadaan. Kita siapkan langkah pencegahan menggunakan protokol kesehatan pencegahan virus Corona,” terangnya. Diantaranya menyediakan bak dan sabun cuci tangan di depan Gedung Satpas SIM Polresta Mataram, cairan penyanitasi tangan di pintu masuk, dan penggunaan masker. Kendaraan uji praktik pun disemprot disinfektan sebelum dan sesudah digunakan. (why)

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Per-1 April ini Lapas Mataram dihuni 1.033 war-

ga binaan. Terdiri dari 782 narapidana dan 251 tahanan. Lapas Mataram yang berkapasitas 356 orang ini sudah overkapasitas sampai 190 persen. (why)

Rp147,3 Miliar Anggaran Pilkada 2020 di NTB Dialihkan Tangani Covid-19 Mataram (Suara NTB) Salah satu poin kesepakatan bersama antara, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP terkait dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 tersebut. Yakni anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang tidak terpakai itu agar dialihkan untuk penanganan pendemi Covid-19. Diketahui di Provinsi NTB sendiri ada tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Yakni Kota Mataram, KLU, Loteng, Sumbawa, KSB, Bima dan Dompu. Total biaya Pilkada yang sudah dihibahkan oleh tujuh Pemda masing-masing kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sebesar Rp147,3 miliar lebih. Dengan demikian sebagaimana hasil kesepakatan penundaan pilkada antara pemerintah dan DPR itu untuk mengalihkan anggaran Pilkada ke penanganan covid-19 ini. Maka di tujuh daerah di NTB itu kurang lebih sekitar Rp 147,3 miliar anggaran Pilkada itu bisa dialihkan oleh Pemda masing-masing untuk memperkuat anggaran penanganan covid-19 di daerah masing-masing. Adapun rincian alokasi anggaran Pilkada serentak 2020 di masing-masing daerah yang melaksanakan pilkada tersebut yakni, Kabupaten Bima sebesar Rp24,6 miliar, KLU sebesar Rp16,2 miliar. Kemudian di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp25 miliar lebih, Lombok Tengah sebesar Rp28 miliar, Sumbawa Barat Rp13,5 miliar, kemudian Kota Mataram Rp25 miliar dan Dompu Rp15 miliar. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait dengan teknis pengalihan anggaran Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah yang tidak terpakai akibat penundaan Pilkada itu. Mengingat sebagian alokasi anggaran Pilkada itu sudah digunakan oleh KPU untuk melaksanakan sejumlah tahapan yang sudah berlangsung sampai Bulan Maret ini. Suhardi menyampaikan bahwa pihaknya terlebih dahulu harus menunggu keputusan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan teknis pengalihan anggaran Pilkada yang tidak terpakai karena konsekuensi dari keputusan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 itu.

“Karena soal penganggaran kan menjadi kewenangan Kemendagri, nanti Mendagri ketika mengalokasikan anggaran ke sektor lain akan ada pengaturan sendiri,” ujar Suhardi menjawab Suara NTB. Jika peraturan teknis dari Mendagri terkait dengan pengalihan anggaran Pilkada yang tidak terpakai tersebut. Maka KPU akan menyiapkan laporan atas penggunaan anggaran Pilkada yang sudah terpakai untuk pembiayaan pelaksanaan tahapan yang sudah berlangsung. Kemudian sisanya akan dihitung ulang untuk dialihkan. “Walaupun kita suduah menandatangani MoU dengan Pemda, tetapi kan dia dialokasikan bertahap, bisa saja yang dialokasikan itu akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan dan sisanya dikembalikan. Intinya adalah apapun keputusannya terkait Pilkada ini, tapi kita tunggu dulu eksekusi dari keputusan itu sendiri,” ujarnya. Diketahui di Pilkada Kota Mataram sendiri, Pemkot Mataram sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar yang dialokasikan untuk KPU Rp25 miliar lebih, Bawaslu Rp9,6 miliar lebih dan sisanya dana pengamanan Pilkada. Ketua KPU Mataram, M. Husni Abidin yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa sampai sejauh ini, dari Rp25 miliar yang dialokasikan baru sekitar Rp12 miliar telah diterima KPU. Dari Rp12 miliar itu, dana yang sudah digunakan pun baru mencapai Rp 1,5 miliar untuk pembiayaan pelaksanaan sejumlah tahapan yang sudah terlaksana. Lebih lanjut disampaikan Husni bahwa KPU tetap menjalankan aktivitas selama belum ada petunjuk dari KPU RI terkait penundaan tahapan Pilkada. Terkait dengan pengalihan anggaran Pilkada yang tidak terpakai tersebut, pihaknya akan menunggu petunjuk lebih lanjut. Total anggaran Pilkada 2020 di tujuh daerah Rp147,3 miliar lebih yang tidak terpakai tersebut, itu yang dialokasikan ke KPU saja. Belum terhitung lagi yang dialokasikan ke Bawaslu untuk pembiyayan pengawasan Pilkada juga lumayan cukup besar untuk dialihkan ke penanganan dampak covid-19, serta untuk anggaran pengamanan Pilkada yang juga sudah dialokasikan berpotensi dialihkan. (ndi)

Kamis, 2 April 2020

Proyek DAK Rp100 Miliar di Lobar Dibatalkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menegaskan bahwa sesuai perintah menteri keuangan bahwa semua Dana Alokasi Khusus (DAK) diblokir oleh pusat. Kecuali DAK untuk Dinas Kesehatan dan Pendidikan. Akibatnya ada Rp100 miliar lebih lebih proyek fisik termasuk jalan dibatalkan karena anggarannya diblokir pusat. Proses lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) pun ditunda. Ditegaskan bupati, dampak dari kebijakan ini menyebabkan semua pekerjaan fisik yang didanai DAK ditunda karena tidak ada anggaran akibat digeser. Termasuk pada bidang pekerjaan umum seperti jalan, irigasi dan cipta karya. Terdapat hampir Rp64 miliar yang ditunda akibat kebijakan ini. Kepala Dinas PUTR Lobar, Made Artadhana mengatakan, proyek-proyek yang didanai dari DAK di dinasnya senilai Rp64,8 miliar lebih ditunda, menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang menginstruksikan Pemda tidak mengeksekusi proyek yang didanai DAK dan dialihkan untuk penanganan Covid 19. Pihak dinas PU sendiri tengah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk meminta toleransi khususnya bagi proyek yang selesai proses tender. Dirincikan anggaran ini terbesar di beberapa bidang di antarnya di bidang irigasi senilai Rp7,3 miliar lebih. Proyek irigasi ini sebanyak tiga paket. Bidang bina marga, terdapat empat paket ruas jalan dengan total anggaran Rp24,5 miliar lebih, bidang cipta karya senilai Rp33 miliar lebih terdiri dari air bersih senilai Rp7.2 miliar lebih dan sanitasi langsung ke masyarakat Rp26 miliar lebih yang tersebar di 56 titik lokasi. Terkait proyek yang batal akibat terkena penggeseran, pihaknya akan membahasnya lebih lanjut. Terpisah, Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan pada ULP-BJ Setda Lobar, Yung Savitri mengatakan, bahwa sesuai dengan surat dari kementerian keuangan bahwa proses lelang ditunda. Sejauh ini ada enam paket yang sudah tayang di LPSE namun belum semua kontrak. Enam paket ini terdiri dari pinjaman daerah, Kemetrologian, tiga paket irigasi. “Ada surat dari kementerian keuangan untuk menunda semua lelang yang bersumber dari DAK, kecuali Dikes dan pendidikan,” jelas dia. Pihaknya sudah melaporkan surat itu ke pimpinan. Sehingga sementara ini dilakukan penundaan. (her)

SUARA NTB

Halaman 8

Hasil Uji Lab Enam PDP di Mataram Belum Keluar Mataram (Suara NTB) RSUD Mataram saat ini merawat delapan pasien dalam pengawasan (PDP) wabah virus Corona (Covid-19). Enam di antaranya dirawat di RSUD Kota Mataram. Enam PDP tersebut, sampai saat ini belum keluar hasil swab dari Litbangkes. Direktur RSUD Kota Mataram, dr Lalu Herman Mahaputra mengatakan, pada hari itu kemungkinan ada penambahan jumlah PDP yang akan dirawat di RSUD Kota Mataram. Karena, dari informasi yang diterima dari rumah sakit Islam (RSI) kota Mataram, ada penambahan satu pasien. “Kemungkinan ada pasien PDP yang dirawat RSI yang mau dipindah ke RSUD. Tapi sejauh ini belum ada kabar kelanjutan,” katanya, Rabu (1/4). Dijelaskan Jack sapaanya,

keterlambatan pemeriksaan swab lab untuk PDP di Mataram, dikarenakan pemerintah Provinsi maupun Pemkot Mataram belum memiliki alat tes Covid-19, Reagent Kit Polymerase Chain Reaction (PCR). Hal itu mengakibatkan, penanganan pasien Covid-19 di Mataram late respon. “Seharusnya ada di sini kita punya PCR ini. Kalau memang pemerintah mau serius, kenapa tidak menggandeng laboratorium klinik Prodia. Kita diskusi, bagaimana cara menangani

Covid-19 ini,” katanya. Jack menyebut, alur untuk mengetahui PDP yang diperiksa Covid-19 di Mataram masih berbelit-belit. Pasalnya, jika diperiksa hari ini, pasti hasil swab labnya akan diterima tiga sampai empat hari ke depan. “Kalau ada PCR ini kan, cukup enam jam kita sudah tahu hasilnya. Ini kan alurnya sangat lama, sehingga proses menunggunya pun lama,” jelas Jack. “Misalnya kita akan swab dulu, kirim ke Provinsi terus ke

Jakarta. Dari Litbangkes di Jakarta baru kemudian ke Surabaya. Nah di sana nunggu lagi. Setelah dari Surabaya, baru ke Provinsi. Itu pun Provinsi baru mengumumkan ke Pemkot Mataram,” katanya. Seharunya jelas Jack, khusus RS Unram, Litbangkes bukan hanya sebatas memberikan SK untuk swab lab. Pemerintah NTB dan Mataram juga perlu menindaklanjuti SK dengan pengadaan Reagent Kit untuk tes Covid-19 diRS Unram. “Kalau kita mau cepat keluar dari situasi ini. Harus punya alat itu, agar kita bisa periksa secara radikal. Kita ambil periksa-ambil periksa,” jelasnya. Nihilnya PCR di NTB mem-

buat pihaknya terlambat mengetahui sebaran Covid-19 di Mataram. Jack pun menilai, ritme penanganan Covid-19 di Mataram belum teratur. “Sesuai SOP-nya, PDP memang tidak boleh panik. Langkah atau strategi lainnya, jika ada PDP yang petama kita disinfektan dulu rumahnya,” katanya. Selain melakukan social tistancing dan physical distancing langkah selanjutnya mencari sumber sebaran Covid-19 bagi PDP. “Kita tahu Covid-19 ini sebenarnya dari kluster daerah pandemi, bukan dari daerah trans interlokal. Jadi yang dari Jakarta, Gowa, Bogor, dan daerah pandemi lainnya harus diperiksa ketat agar sebarannya tidak kian meluas,” katanya. (viq)

Dewan Minta Percepat Realisasi Bansos Selong (Suara NTB) DPRD Lombok Timur (Lotim) meminta pemerintah mempercepat realisasi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menekan dampak buruk merebaknya virus korona terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Ketua DPRD Lotim, Murnan kepada Suara NTB, Rabu (1/4) mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan kebijakan ekonomi untuk menekan dampak. “Kami minta untuk mempercepat bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin terutama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan paket sembako lainnya serta bantuan program keluarga harapan (PKH),” pinta Murnan. Tidak kalah penting dilakukan, pemerintah dan juga para wakil rakyat diharapkan bisa turut melakukan pengawasan terhadap distribusi pangan. Harus ada jaminan tersedianya bahan kebutuhan pokok agar masyarakat tetap tenang dan tidak tambah panik akibat sebaran virus. Sejauh ini, kalkulasi tentang dampak ekonomi akibat merebaknya virus korona belum bisa diprediksi. Apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi tentang memberikan keringanan masyarakat yang bersinggungan dengan perbankan beberapa waktu lalu dianggap menjadi salah satu cara menekan munculnya dampak buruk. Lakukan secara padat karya. Ancaman akan terjadi kemerosotan perekonomian ini diakui sebagai dampak yang bisa muncul belakangan. Akan tetapi, haruslah ada cara dari sejak dini mengantisipasinya. Saat ini memang diakui, pemerintah sedang disibukkan dengan upaya penyelamatan nyawa manusia. “Pemerintah kan inginnya pencegahan penyebaran virus ini berjalan bagus dulu,” paparnya. Tidak dilakukan penutupan pasar-pasar tradisional ini kata Murnan adalah cara lain agar perekonomian masyarakat Lotim ini bisa tetap berjalan dengan baik. Jual beli sembilan bahan pokok tetap bisa dilakukan. Sisi lain, sebagai salah satu cara memutus rantai penyebaran virus korona masyarakat yang sedang berdiam diri di rumah ini bisa melakukan belanja secara online. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim ini menambahkan, situasi ekonomi saat ini harus terus dipantau. Para wakil rakyat Lotim pun sudah diminta turun memantau kondisi di lapangan. Akibat korona ini tidak diinginkan terjadi kehancuran perekonomian masyarakat. Ditegaskan, jika ekonomi masyarakat lesu, maka akan membuat pemerntah kelimpungan. Dimana, pemeritah tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memberikan makan seluruh rakyat. Langkah Bupati Lotim akan memberikan insentif kepada Orang Dalam Pengawasan (ODP) dinilai cukup baik. (rus)

(Suara NTB/Polsek Pringgabaya)

DIBONGKAR - Proses pembongkaran paksa salah satu lapak di Pringgabaya lantaran dijadikan tempat penjualan miras yang kerap meresahkan masyarakat.

Lapak Pedagang Miras di Pringgabaya Dibongkar Selong (Suara NTB) Petugas dari Polsek Pringgabaya melakukan pembongkaran paksa lapak yang kesehariannya menjual minuman keras (miras). Pasalnya, tindakan oknum pedagang inisial, JK (40) warga Dusun Embur Desa Pringgabaya lan-

taran kerap meresahkan masyarakat sekitar. Kepada Suara NTB, Rabu (1/4), Kapolsek Pringgabaya, AKP. Amar Ma’ruf, mengatakan jika tindakan yang dilakukan ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas perbuatan pelaku yang

berjualan miras. Lapak ini juga sebagai tempat berkumpulnya masyarakat terutama dari luar. Polsek Pringgabaya telah berkali-kali melakukan razia ditempat tersebut dan kasusnya telah disidangkan ke Pengadilan Negeri Lotim. Pihak

Pringgabaya. “Kegiatan yang kita lakukan ini sudah dapat dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar lokasi yang sudah resah dengan aktifitas penjualan minuman yang dilakukan oleh pelaku,” ungkapnya. (yon)

Loteng Siapkan 500 Set APD

Lotim Pastikan Tidak Ada Investor yang Kabur Selong (Suara NTB) Kenyamanan dunia usaha termasuk investasi di Kabupaten Lombok TImur (Lotim) tidak ditampik cukup berpengaruh akibat merebaknya virus korona. Adanya penyebaran korona semua dituntut untuk siaga tinggi dan tidak boleh cemas berlebihan. Termasuk bagi kalangan investor. Kehadiran para investor yang berinvestasi di Lotim sejauh ini dinilai masih amanaman. Dipastikan tidak ada investor yang kabur akibat korona. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Muksin kepada Suara NTB, Senin mengutarakan, dampak korona ini menang sangat besar. Harapannya tidak sampai menurunkan minat investasi di Lotim. “Corona ini merupakan musibah dunia, tidak bisa dibendung dan dihindari,” ucap Muksin. Apalagi saat ini semua orang seperti sedang dikurung. Tidak boleh kemana-mana dulu jika tidak terlalu penting. Tidak boleh kumpul-kumpul dulu. Melakukan social distancing dengan tujuan agar memutus rantai penyebaran virus corona. Pada situasi mewabahnya corona ini, semua aktivitas investasi di Lotim dipastikan tetap bisa berjalan dengan baik. Karenanya, selaku instansi yang mengurus izin investasi, DPMPTSP ini mencoba memberikan kemudahan bagi para Investor. Permudah pengurusan izin dan berikan kenyamanan berinvestasi kepada para investor. Kepada investor yang sudah mengantongi izin, diminta segera beraktivitas dan menyiapkan semua-semua keperluan investasinya. “Kita berusaha untuk terus meyakinkan investor, yakinkan dengan tidak menghambat izin,” imbuhnya. Lotim sebagai destinasi wisata didominasi investor bidang pariwisata. Sektor wisata ini sendiri sejauh ini sedang lesu di tengah merebaknya corona. Meskipun demikian, semua investor bidang kepariwisataan ini dinilai sejauh ini tetap bisa menjalankan realisasi investasinya. Sektor lainnya, seperti perikanan, perkebunan dan perikanan juga berjalan dengan baik. Semisal investor tambak udang, investor bidang perdagangan juga terus berdatangan ke Lotim. Adanya corona, sambung Muksin diharapkan tidak sampai membuat orang termasuk investor tidur. Siaga terhadap penyebaran virus corona dinilai penting, namun aktivitas bisnis dan investasi diharapkan tidak sampai terganggu. (rus)

kepolisian juga sudah beberapa kali melakukan teguran namun pelaku tetap melakukan penjualan miras tradisional jenis tuak dan brem pada lokasi lapak yang berada di pinggir jalan di depan Kantor Desa Pringgabaya dan berdekatan dengan masjid Jami’

(Sumber : BMKG)

Peta analisis yang menunjukkan curah hujan semakin berkurang di sebagian wilayah NTB.

NTB Waspada Memasuki Musim Kemarau Mataram (Suara NTB) Hujan diprediksi mulai berkurang mengguyur wilayah Provinsi NTB. Pada akhir Maret 2020, curah hujan bervariasi dalam kategori rendah hingga sangat tinggi. Namun secara umum curah hujan mulai berkurang. Masyarakat diminta siaga memasuki musim kemarau. Sifat hujan pada akhir Maret 2020 umumnya bervariasi dari bawah normal hingga atas normal. Sifat hujan bawah normal terpantau di Kota Mataram dan sebagian Lombok Barat (Lobar) serta sebagian wilayah Lombok Timur (Lotim). Sifat hujan atas normal terpantau berada di Lombok Barat (Lobar), Lombok Utara (KLU), sebagian Lombok Tengah (Loteng), Sumbawa Barat (KSB), Sumbawa dan sebagian wilayah Bima. BMKG mencatat, curah hujan tertinggi hanya tercatat di pos hujan Pringgarata sebesar 245 mm/dasarian.

“Jumlah Hari Tanpa Hujan (HTH) terjadi antara satu sampai lima hari,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Afriyas Ulfah, Rabu (1/ 4). Dijelaskan juga hasil analisis kondisi dinamika atmosfer yang mempengaruhi berkurangnya hujan. El Niño Southern Oscillation (ENSO) atau pergantian berkala sistem atmosfer laut di Pasifik tropis yang berdampak pada cuaca di seluruh dunia, masih menunjukkan kondisi dan diperkirakan hingga Oktober 2020. Dipole Mode atau fenomena penyimpangan (anomali) suhu permukaan air laut berada pada kondisi netral dan diprediksi hingga Mei 2020. Pada dasarian III Maret, Madden Julian Oscillation (MJO) atau pergerakan aktivitas konveksi yang bergerak ke arah timur dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik diprediksi tetap aktif hingga akhir Maret 2020. Aliran massa udara di wilayah Indonesia

pada Dasarian III Maret 2020 masih didominasi angin baratan. Awan konvektif atau basah diprediksi akan mendominasi seluruh wilayah Indonesia hingga pertengahan April 2020. “Sehingga prakiraan probabilistik dasarian (10 hari) pertama April 2020 peluang terjadinya hujan lebat atau ekstrem sudah mulai berkurang,” kata Afriyas Ulfah. Dicatat BMKG, peluang hujan >20 mm/dasarian sebesar 90 persen, peluang terjadi hujan dengan ukuran >50 mm/dasarian sebesar 10 sampai 50 persen. Sedangkan peluang curah hujan > 100 mm/dasarian kurang dari 10 persen terjadi di seluruh wilayah NTB. Ini disebut jadi penanda masuknya musim kemarau. “Dampak atas situasi ini, masyarakat dihimbau agar mulai menghemat penggunaan air, seiringdenganmulaimasuknyamusim kemarau tahun 2020 di wilayah NTB,” kata Afriyas Ulfah. (ars)

Praya (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana menyiapkan sebanyak 500 set Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis di daerah ini. Di mana sebagian di antaranya akan didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Loteng. Demikian diungkap Kepala Dikes Loteng, H. Omdah, SKM., Rabu (1/4). Dikatakannya, sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan penyebaran virus corona (covid-19) pemenuhan APD bagi petugas medis di Puskesmas menjadi prioritas utama untuk saat ini. Mengingat, potensi tertular virus corona sangat besar. Karena petugas medislah yang akan bersentuhan langsung dengan warga yang terpapar virus corona nantinya. Sebagai tahap awal, Dikes Loteng sudah mulai mendistrisbusikan sebanyak tiga set APD lengkap untuk masingmasing puskesmas di Loteng. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi bagi petugas medis di puskesmas untuk tidak turun ke lapangan ketika ada laporan warga yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri. “Sebelum ini ada laporan yang kita terima, kalau petugas medis di puskesmas tidak berani turun mengecek kondisi warga yang baru datang dari luar daerah. Kita maklumi itu karena belum ada APD. Tapi sekarang sudah ada APD,

maka tidak ada alasan lagi bagi petugas medis di puskesmas untuk tidak turun ke masyarakat,” terangnya. Omdah mengatakan, distribusi APD untuk masing-masing Puskesmas akan dilakukan secara bertahap. disesuaikan dengan kebutuhan di setiap puskesmas. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi penumpukan APD di puskesmas tertentu. Itu penting untuk memastikan, kalau APD tetap tersedia setiap waktu. Untuk saat ini, Dikes Loteng sudah menyiapkan 100 set APD. Dan, akan ada tambahan lagi sekitar 400 set dalam sepekan ini. Sehingga nantinya total ada 500 set APD yang tersedia untuk mem-back up penanganan pencegahan virus corona di Loteng. Bahkan, jika memang kurang akan ditambah lagi sesuai kebutuhannya. Karena ketersediaan APD sangat penting dalam kondisi sekarang ini. “Yang penting untuk tahap awal sudah tersedia dulu. Soal nanti ada penambahan APD atau tidak, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang ada,” terang Omdah. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4106 CL NOKA/NOSIN : MHIJFH113FK429696/ JFH1E-1430301 AN.AHAL FIRMANSYAH HLG SKTR KOTA MATARAM

SUARA NTB

Kamis, 2 April 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

RUPA-RUPA

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

OPINI

Halaman 10

Bencana Corona (Segera) Mereda Ikuti Instruksi Pemerintah JUMLAH penderita yang positif Corona di NTB terus bertambah menjadi 6 orang hingga Rabu (1/4). Penambahan jumlah warga yang positif Corona ini membuat kita harus lebih waspada dan terus menjaga kesehatan agar tidak ada penambahan lagi. Selain itu, kebijakan pemerintah agar masyarakat terus menjaga jarak (social distancing) dan berdiam di rumah juga harus dipatuhi. Apalagi, kebijakan bagi pegawai pemerintah dan swasta sekarang ini memberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah (work from home) diharap bisa semakin meminimalisir jumlah penderita positif Corona. Meski demikian, harus kita akui upaya meminimalisir penambahan jumlah pasien positif Corona ini terus dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penyemprotan disinfektan, khususnya ke fasilitas umum, seperti bandara, sekolah hingga jalan raya. Termasuk, ke lokasi-lokasi yang selama ini ada penderita positif Corona dan lingkungan sekitarnya. Bertambahnya jumlah penderita positif Corona ini tentu membuat kita harus melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum menyentuh muka atau makan harus terus diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah dengan tidak bepergian atau berdiam diri di rumah. Hal ini untuk menghindari penyebaran Corona yang semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., agar masyarakat berdiam diri di rumah dan tidak bepergian kalau tidak ada yang penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, lebih baik aparat pemerintah dan petugas medis yang berada di lapangan. Di satu sisi, harus diakui jika banyak masyarakat kita yang cenderung tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah, terutama masih banyaknya masyarakat yang masih berkumpul di satu lokasi, sehingga memungkinkan penyebaran virus Corona semakin banyak. Bahkan, meski pemerintah daerah, misalnya di Kota Mataram dan Pemkab Lombok Timur sudah memberlakukan aturan jam malam, kebijakan ini cenderung tidak dipatuhi. Banyak masyarakat yang masih berkumpul di pinggir jalan dan cenderung tidak ada sekat atau social distancing, padahal sudah di atas pukul 22.00 malam. Di sinilah diperlukan ketegasan pemerintah dan aparat keamanan yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan. Kita tentu tidak ingin, kebijakan yang sudah dianggap bagus ini tidak bisa dieksekusi di lapangan. Untuk itu, dalam meminimalisir penyebaran Corona ini, masyarakat harus mematuhi apa yang menjadi imbauan pemerintah. Sebagai daerah dengan zona merah, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh tidak ingin penyebaran Corona semakin meluas. Untuk menekan itu, Walikota Mataram membuat kebijakan mulai Jumat, 3 April 2020 besok akan memperketat pintu-pintu masuk Kota Mataram. Menurut Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pihaknya akan melakukan screening semua warga luar yang masuk ke Kota Mataram di tujuh pintu masuk, baik di wilayah Timur, Barat, Selatan dan Utara Kota Mataram. Dengan melibatkan aparatur TNI, Polri, tenaga medis, Satpol PP, Dinas Perhubungan, setiap warga Kota Mataram yang keluar masuk akan diskrining. Jika ditemukan ada gejala Covid-19 akan langsung dibawa ke RSUD Mataram untuk dirawat sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu juga Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy yang meminta langsung menjemput warganya yang baru pulang dari luar daerah, seperti di Pelabuhan Lembar, Lombok International Airport (LIA) dan Pelabuhan Kayangan merupakan suatu hal yang sangat baik. Apalagi banyak warga Lombok Timur yang datang dari daerah atau negara pandemi Corona, seperti dari Malaysia, Jakarta dan daerah lain di Indonesia. Terhadap mereka yang baru datang ini harus dilakukan karantina selama waktu yang sudah ditetapkan, sehingga penyebaran Corona bisa ditekan. Untuk itu, kita sebagai rakyat wajib melakukan apa yang sudah diinstruksikan pemerintah untuk sementara berdiam diri di rumah. Pada masyarakat yang masih membandel harus ditindak tegas agar penyebaran Corona tidak semakin meluas. Kita berharap, wabah ini segera berakhir dan kita kembali hidup normal seperti biasa. Semoga! (*)

RADIO

Oleh : Mujaddid Muhas, M.A.* ORONA Virus Disease 2019 disingkat Covid-19 atau lebih dikenal dengan Virus Corona kini telah mengalami pandemi. Tak main-main, pandemi global ke berbagai negara sedunia. Virus yang awalnya ditemukan di Wuhan akhir Desember silam, kemudian mewabah ke seantero jagat. Lebih dari 180 negara terdampak corona, termasuk Indonesia. Tragedi pilu, menguras atensi dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan sebagai pandemi global. Covid-19 merupakan virus serius yang begitu cepat dan meluas dampaknya. Dari koran, radio, televisi hingga media sosial berseliweran berita, paling inti mengenai covid-19. Menghegemoni kita semua, untuk secara sadar bahwa keadaan ini memang gejala dunia. Sekolah, madrasah rerata diliburkan sejak senin (16/3). Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagian besar kerja di rumah, setidaknya sampai 31 Maret 2020. Merebaknya covid-19, tak pilihpilih korban. “Keganasan” virus ini menyerang nyaris semua strata sosial. Seperti disadur rangkum dari laman situs liputan6.com, korban dari kalangan pesohor bola terpapar Daniele Rugani (Juventus), Patrick Cutrone (Fiorentina), Manolo Gabbiandini (Sampdoria), Mikel Arteta (Arsenal), telah dinyatakan positif corona. Selain pemilik klub Olympiakos Yunani, Evangelos Marinakis. Dari kalangan pesohor pemerintahan diantaranya Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton, Menteri Kebudayaan Prancis Franck Riester, Menteri Kesehatan dan Anggota Parlemen Konservatif Nadine Dorries. Ada pula Wakil Presiden Iran Masoumeh Ebtekar, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Sedangkan pesohor dari kalangan aktor Hollywood Tom Hanks, artis anggota Girl K-Pop Korea asal Taiwan Chou Tzu-yu, artis model Indonesia Asmara Abigail, aktris Andrea Dian dinyatakan mengalami pandemi corona dan kini mengisolasi diri. Presiden RI Joko Widodo secara resmi berpesan pada kita semua menghadapi corona dengan bekerja, belajar dan ibadah di rumah. Penting untuk melakukan socialdistancing (15/3). Menciptakan soli-

(Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemda Lombok Utara) daritas sosial kemanusiaan dengan menerapkan nilai-nilai gotong royong sebagai sublimasi penanganan covid-19. Semangat massal gotongroyong untuk meminimalisasi dampak corona yang mewabah. Disamping solusi nyata, peran semua pihak termasuk media turut berkontribusi bagi pemahaman publik terkait covid-19. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana sebaiknya menghadapi pandemi corona. Sedangkan para ilmuwan berjibaku meneliti dan mencari vaksin dari virus yang telah mengubah siklus dunia. Virus varian yang kabarnya memiliki daya tular cepat. Penemuan vaksin diharapkan dapat menghentikan pandemi. Corona mewabah masif, kesiapsiagaan dan koordinasi multipihak secara komprehensif diperlukan. Jiwa kemanusiaan lebih penting dari apapun juga. Langkah nyata, seperti masker mesti ada, untuk penyelamatan termini, hingga kostum alat pelindung diri. Adapun hingga ditulisnya artikel ini, menurut informasi dari laman situs Ikatan Dokter Indonesia sudah lima dokter yang menjadi korban paparan covid-19. Meninggal saat menangani Pasien Dalam Pengawasan sebagai pejuang kemanusiaan. Rela melakukan kerjakerja profesionalisme dan kemanusiaan untuk upaya penyelamatan nyawa manusia, kendati nyawa lima dokter IDI tak tertolong (22/3). Bersedih dan empati untuk pejuang kemanusiaansebagai garda terdepan penanganan pasien. Sementara itu, kabar tergres empatpasien terpapar positif corona di Nusa Tenggara Barat (31/3), menambah runutan intensif penanganan, memutus rantai penyebarannya. Saking pentingnya memutus rantai penyebaran covid-19, presenter kondang Najwa Shihab, dalam video broadcasting siarannya menyarankan untuk sementara perlu tindakan soliter: jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah saja.Ketulusan untuk tidak saling mereduksi satu sama lain, demi kemanusiaan yang bersifat universal. Sudahi perbedaan dan polemik, mari bersama-sama menangani corona. Nyawa manusia lebih berharga dari apapun. Berpikir, bergerak dan bertindak nyata pada ranah sosial kemanu-

RADIO

siaan. Kritis pada masa krisis itu lumrah, sebagai upaya keselamatan bersama terhadap kemanusiaan. Bahwa bencana corona (segera) mereda. Solid menjalankan kebijakan dan imbauan pemerintah, sehingga berangsur-angsur dapat diatasi. Seperti terjadi pada negara lain, kini pulih dan relatif terbebas dari corona. Berbagai tips dan saran yang dikeluarkan otoritas kesehatan dan kutipan resmi media, sebagai orang yang berkecimpung pada ranah kehumasan. Ada baiknya dirangkum dan dielaborasi seperlu referensi aktual. Diantaranya pertama, menggunakan masker bagi yang sedang mengalami sakit atau menggunakan hand sanitizer apabila sedang berada pada area publik serta mencuci tangan pakai sabun sehingga terjaga kebersihan diri. Kedua, berada di rumah untuk merenung dan membangun kehangatan keluarga serta kegiatan yang produktif sesuai anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Menjaga kebersihan diri, keluarga dan lingkungan agar terhindar dari virus corona. Ketiga, mengonsumsi jamu, sayur dan buah-buahan segar serta berjemur selama 30-60 menit di bawah sinar matahari, dipercaya dapat meningkatkan daya imunitas tubuh. Eksistensi jamu dan rempah-rempah kembali tren di tengah keringkihan keadaan. Orang-orang secara de javu, kembali pada siklus dahulu yang rutin mengonsumsi jamu. Meramu rempah-rempah di dapur untuk keperluan suplemen, ditengarai bisa menghambat bahkan “menghentikan” laju corona. Keempat,sterilisasi perkantoran, tempat ibadah, dan sarana umum melalui penyemprotan disinfektan. Dengan perlunya memasang seperangkathand sanitizerportable pada tempat yang kerap dikunjungi publik. Semisal terminal, pasar, dermaga, bandara, dan sebagainya. Kelima, memastikan posko satuan gugus tugas penanganan covid-19 berfungsi, agar sirkulasi penanganan terukur dan tersosialisasi dengan baik. Membuat program kerja nyata terpadu terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19. Mengapa penting? Selain ben-

cana ini bencana global, siapapun berpotensi terdampak. Pandemi corona menyerunai ke seantero. Intuisi nurani di tengah krisis melalui kebijakan komprehensif dibutuhkan sebagai upaya nyata penyelamatan kemanusiaan. Tanpa stereotype apapun. Kemanusiaan adalah yang utama. Filsuf Marcus Tullius Cicero pernah menyatakan:”Salus Populi Suprema Lex Esto”. Kekira pemaknaannya, keselamatan warga negara segalanya bagi negara. Ikhtiar dunia telah dilakukan dari mulai sterilisasi diri dan lingkungan, pencegahan dan pengobatan, maka pasrah langit dan munajat do’a terpanjat. Terenyuh. Bermunajat dan berserah diri pada Tuhan, agar terhindar dari malapetaka corona.Usahlah merana karena corona. Bila kiranya bencana ini teratasi, petanda bahwa seantero jagat kembali merona. Semogabencanacorona segera mereda, aamiin.

POJOK NTB tunggu distribusi reagen untuk periksa spesimen Covid-19 Lebih cepat lebih baik

*** Hotel tutup di Lobar, karyawan terpaksa dirumahkan dan di-PHK Antisipasi dampak sosial yang muncul

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 2 April 2020

NTB Bebaskan Denda dan Pokok PKB di Atas Lima Tahun Dari Hal. 1 Sementara itu sebesar 45,49 persen wajib pajak yang menunggak atau tidak aktif membayar PKB. Jumlah yang menunggak antara 1-5 tahun 502.427 wajib pajak senilai Rp285,718 miliar dan di atas 5 tahun sebanyak 207.868 wajib pajak senilai Rp180,728 miliar. Total nilai tunggakan PKB di NTB mencapai Rp466,4 miliar. Ia berharap, dengan pemberian insentif pajak ini, wajib pajak yang menunggak dapat aktif kembali membayar pajak. ‘’Kebijakan insentif pajak selama masa siaga darurat Covid-19 ini dimaksudkan untuk meringankan beban seluruh wajib pajak yang kena dampak ekonomi pasca ditetapkannya siaga darurat Covid-19,’’ kata Iswandi. Kemudian memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya dengan melakukan pembebasan denda pajak sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Iswandi juga berharap situasi ini bisa diambil hikmahnya. Jika selama ini masyarakat senang membayar pajak ke Kantor Samsat. Dengan adanya social distancing (jaga jarak) dan pembatasan keluar rumah. Masyarakat mulai belajar membayar pajak dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi Samsat Delivery. Nantinya petugas Samsat yang datang untuk memberikan layanan melalui Samsat Delivery atau Samsat Online Nasional. Orang NTB yang berada di luar daerah bisa membayar pajak lewat daerah di mana dia menetap. Sehingga tidak perlu datang ke NTB. Iswandi menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan 10 sepeda motor untuk petugas Samsat Delivery. Sepuluh kendaraan roda dua tersebut dibagi masing-masing satu kendaraan di tiap UPT Samsat Kabupaten/Kota. Ia mengatakan, kebijakan pembebasan denda dan pokok PKB di atas lima tahun berlaku dua bulan, mulai 1 April hingga 31 Mei 2020. Namun, kemungkinan dapat diperpanjang tergantung masa siaga darurat Covid-19. Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Moham-

mad Husni menambahkan, pihaknya sudah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Samsat di NTB untuk memberikan pelayanan sesuai Pergub No. 17 Tahun 2020. Ia berharap momentum pemberian insentif pajak ini menjadi magnet yang efektif bagi wajib pajak menunaikan kewajibannya. ‘’Karena dalam situasi dan kondisi saat ini, tren realisasi PKB kita sedikit mengalami penurunan. Karena memang dampak di NTB terasa di bulan Maret ini,’’ katanya. Husni menyebutkan, peroleh PKB sampai Maret masih minus Rp3,5 miliar. Dengan memberikan keringanan pajak berupa pembebasan denda dan pembebasan pokok PKB di atas lima tahun. Potensi tunggakan pajak dapat masuk menjadi pendapatan asli daerah . Tahun ini, kata Husni, dari sekitar 710 ribu wajib pajak yang menunggak, penerimaan dari tunggakan PKB sekutar Rp70 miliar atau sekitar 3 persen. Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan penerimaan dari tunggakan PKB bisa mencapai 10 persen. ‘’Mudah-mudahan dengan insentif pajak ini lebih dari Rp70 miliar realisasinya,’’ harapnya. Husni menjelaskan, dalam Pergub No.17 Tahun 2020 ada pembebasan sanksi administrasi berupa denda. Semua wajib pajak yang terlambat membayar PKB, tidak dikenakan denda. Kemudian bagi wajib pajak yang menunggak PKB di atas 5 tahun, mereka akan mendapatkan pembebasan pokok PKB. Ia memberikan contoh, apabila ada wajib pajak menunggak PKB selama 8 tahun. Maka pembayaran pokok PKB selama 3 tahun dibebaskan. Wajib pajak cukup membayar pokok PKB hanya lima tahun tanpa dikenakan denda. Sementara wajib pajak yang menunggak pembayaran PKB di bawah lima tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Mereka hanya mendapatkan keringanan tidak dikenakan denda. Namun pokok PKB tetap harus dibayar. (nas)

NTB Tunggu Distribusi Reagen untuk Periksa Spesimen Covid-19 Dari Hal. 1 Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kemenkes menunjuk satu laboratorium di NTB sebagai tempat pemeriksaan spesimen Corona yakni Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB. Kemudian Kemenkes memberikan izin satu lagi laboratorium di NTB untuk memeriksa spesimen Corona yakni laboratorium RS Unram. Penetapan Laboratorium RS Unram sebagai tempat pemeriksaan spesimen Corona berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/ 216/2020 menyusul tiga laboratorium kesehatan daerah lainnya. Di antaranya laboratorium pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga dan

Laboratorium Mikrabiologi Kilinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam SK Menteri Kesehatan tersebut dijelaskan bahwa Laboratorium yang telah mendapat izin pemerikasaan wabah corona itu memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, menerima spesimen untuk pemeriksaan Covid-19 dari rumah sakit/Dinas Kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya. Kedua, melakukan pemeriksaan screening pada spesimen Covid-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh badan penelitian dan pengembangan kesehatan. Ketiga, mengirimkan seluruh spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional Covid-19. (nas)

NTB Terima 4.800 Alat ’’Rapid Test’’ Dari Hal. 1 Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa pemeriksaan rapid test akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 dan ODP. ‘’Pertama akan prioritaskan untuk tenaga kesehatan yang sudah menangani pasien. Kedua, jumlah ODP kita sudah ribuan. Ini juga menjadi prioritas dilakukan pemeriksaan dengan rapid test ini,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB usai rapat bersama OPD terkait di Ruang Rapat Sekda NTB, Rabu (1/4) siang kemarin. Dikatakan, teknis pemeriksaan rapid test ini akan dilakukan oleh Dikes NTB. Ia menyebut jumlah alat rapid test yang diberikan Pemerintah Pusat sebanyak 4.800 unit. Dengan jumlah sebanyak itu, maka akan digunakan untuk memeriksa 2.400 orang. Karena masing-masing orang dilakukan rapid test sebanyak dua kali. Sehingga ada kesimpulan hasil pemeriksaannya. ‘’Tetapi tetap rapid test ini tidak menjadi pegangan apakah dia positif atau negatif. Tetapi kalau nanti hasilnya dua kali rapid test dia ada kecenderungan positif, itu maka segera dilakukan swab. Sehingga ketahuan betul-betul dia memang positif (Covid-19),’’ terangnya. Sementara untuk Alat Perlindungan Diri (APD), Pemprov sudah mendistribusikan sebanyak 1.500 baju APD ke 10 kabu-

paten/kota. Untuk Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat telah didistribusikan masing-masing 125 APD di tiang kabupaten/ kota. Kemudian Lombok Timur 200 APD, Lombok Tengah 150 APD, Lombok Barat 150 APD, Kota Mataram dan KLU masing-masing 100 APD. Pendistribusian APD ke masing-masing kabupaten/ kota dengan melihat jumlah masyarakat dan penderita di masing-masing rumah sakit rujukan. Apabila kebutuhan tambahan, pihaknya akan menunggu laporan dari kabupaten/kota. Selanjutnya, BPBD NTB akan mengajukan permintaan ke Pemerintah Pusat. Terkait langkah-langkah yang dilakukan Pemda setelah lima orang terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB, Khalik mengatakan NTB masih tetap siaga darurat bencana non alam Covid-19. Kemudian Pemda kabupaten/kota sudah mengambil langkah-langkah strategis. Seperti Kota Mataram telah menerapkan aturan jam malam. ‘’Kemudian ada beberapa lingkungan melakukan penutupan terhadap kampungkampung. Ini ndak masalah selama kebutuhan pokok masyarakat di tempat itu jangan terganggu,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 11

Hotel Tutup di Lobar, Karyawan Terpaksa Dirumahkan dan Di-PHK Giri menang (Suara NTB) Imbas virus Corona membuat terpuruk sektor usaha di Lombok Barat (Lobar). Sejauh ini ada sembilan hotel tutup, dua di Sekotong dan sisanya di Senggigi. Dampak lesunya usaha ini juga mengakibatkan ratusan tenaga kerja di wilayah parwisata Senggigi dirumahkan. Puluhan diantaranya sudah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahannya. Pihak Pemda melalui Dinas Tenaga Kerja pun melakukan mediasi mengupayakan agar para pekerja mendapatkan haknya berupa pesangon dari perusahaan. Diperkirakan, jumlah tenaga kerja yang di-PHK akibat bencana ini diprediksi akan terus bertam-

bah. Bahkan pihak Disnaker memperkirakan ada banyak tenaga kerja akan terkena imbas (dirumahkan red). Kepala Disnaker melalui Kasi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Kerja sekaligus Mediator HI, Asmuni Hadi menerangkan, sejauh ini sudah ada dua perusahaan yang melapor atau memberitahukan ke dinas terkait bahwa perusahaan telah merumahkan pekerja. ‘’Yang sudah masuk (pemberitahuan) sejauh ini, 75 orang dan 22 dengan sebanyak 99 orang yang dirumahkan. Sebelumnya sudah di PHK 49 orang,’’ sebut Asmuni. Saat ini persoalan ini tengah dalam proses negosiasi terkait dengan pesangon mereka. Para

karyawan jelas dia sepakat diberikan dua kali upah (gaji) sebagai kopensasi. Sebelumnya kata dia, ada pengelola vila yang mem-PHK 49 orang karyawannya. Jika dikalkulasi jelas dia, ada ratusan orang pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Karyawan yang di PHK jelas dia, sudah mendapatkan hak 40 persen dari total upahnya. Namun sejauh ini pihak pengelola vila belum melaporkan ke Disnaker. Pihak perusahaan tidak berani menjamin sampai kapan kondisi dampak Corona ini akan normal kembali. Sehingga perusahaan memutuskan merumahkan karyawannya. Konsekuensi mereka dirumahkan, kata dia tentu pihak perusahaan harus bersedia

melaksaakan kewajiban memberikan pesangon. Saat ini katanya, tengah dalam tahap penghitungan oleh pihak perusahaan untuk bayar pesangon. Sebab kata dia dari pihak karyawan sendiri siap di-PHK, namun dengan menuntut pesangon. Di sinilah kata dia peran dari Disnaker untuk membantu kedua belah pihak mencari jalan terbaik. Sebab jangan sampai pekerja ini dirugikan. ‘’Dinas mengupayakan agar tidak ada yang merasa dirugikan,’’ujar dia. Pekerja yang di PHK lanjut dia, harus mendapatkan hak pesangon, masa kerja, cuti semua akan dihitung. Menurut perkiraannya, jumlah pekerja yang di PHK

akan terus bertambah. Dengan adaya PHK dampak, tentunya akan menambah angka pengangguran di Lobar. ‘’Karena kami perkirakan ada ribuan yang di PHK, itu 40 persen dari Lobar dari total yang di PHK, sisanya luar Lobar,’’ sebut Asmuni. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H Saepul Ahkam mengakui terdapat sembilan hotel yang tutup yang kemungkinan bersifat sementara. Selain itu dengan kondisi tingkat okupansi saat ini, pengelola hotel terpaksa melakukan skema shift. ‘’Mereka berjuang bertahan dengan pola itu, ada yang dengan pola shift, ada yang tergantung jumlah tamu,’’ imbuh dia. (her)

Efisiensi Hotel Butuh Kebijakan Khusus Mataram (Suara NTB) Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) pada sektor pariwisata mengharuskan pelaku usaha melakukan beberapa efisiensi. Mulai dari melakukan penghematan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, hingga merumahkan karyawan menjadi pilihan untuk bisa tetap bertahan. General Manager (GM) Sunset Palms Resort Gili Trawangan, Ricky Jumas, menerangkan pihaknya harus berhadapan dengan situasi yang cukup pelik. Di mana okupansi hotel benar-benar turun karena tidak ada tamu. ‘’Kalau mau buka juga tidak ada tamu. Sama saja (buka atau tidak buka),’’ ujar Ricky kepada Suara NTB, Rabu (1/4). Sampai saat ini, pihaknya telah merumahkan 11 orang karyawan sebagai langkah efisiensi selama menghadapi penyebaran Covid-19. ‘’Ini benar-benar tidak ada tamu,’’ sambungnya. Diterangkan Ricky karyawan yang dirumahkan berstatus unpaid leave atau cuti tanpa bayaran. Dalam prosesnya, karyawankaryawan tersebut akan dipanggil kembali untuk bekerja jika kondisi telah kembali normal. Senada dengan itu, Ketua Indonesian Chef Association (ICA) NTB, Anton Sugiono, menerangkan hotel dan restoran di kota memberlakukan kebijakan yang berbeda dengan resort. “Rata-rata untuk yang di kota, mereka dapat gaji cuma 50 persen. Jadi karyawan separuh libur, sep-

aruh masuk secara bergiliran,’’ ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/4). Sementara itu untuk resort per 1 April disebutnya banyak merumahkan karyawan dengan status cuti tanpa bayaran. ‘’Mereka kemungkinan besar terima gaji tidak sampai 50 persen,’’ ujar Anton. Sampai saat ini, pihak perusahaan belum memberlakukan kebijakan khusus terkait hal tersebut. Mengingat situasi yang dialami bersifat kebencanaan secara global. ‘’Semua benar-benar terdampak,” ujarnya. Berdasarkan catatan ICA NTB sendiri, sampai saat ini setidaknya ada 65 hotel dan restoran anggota ICA yang memilih menutup usaha mengikuti penyebaran Covid19 di NTB. Diantaranya untuk kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) penutupan sementara dilakukan oleh Hotel Lumi, Pondok Santi, Little Coco Villa, Hotel Ombak Sunset, Hotel Ombak Paradise, La Bella, Damai Village, Cinta Cottages, Kaleydo Villas & The White Key, Marc Hotel, Le Pirate, Evolution bar. Kemudian ada The Beach House, Gili Pearl Villa, Gili Air Lagoon, Natya Gili Trawangan, WAH Resort, The Trawangan Resort, MolaMola Resort Gili Air, Mahamaya Gili Meno, Mad Monkey, Sama-Sama Bar & Bungalows, Raja Bar & Restaurant, Salim Beach Resort, Villa Coral Flora, Sunset Palms Resort, Paradesa Villa.

Kemudian Villa Karang Gili Air, Samata Village, Gili Khayangan Villa, Coffee and Thyme, Xqisit Spa & Hotel, Villa Pulau Cinta Meno, Karma Reef Meno, Les Villas Ottalia Gili Meno, The Koho Villa, The Oberoi, Anema Wellness, Divine Divers Resort Meno, The Kayana, Black Penny, Gili Exotic, Bagaz Cottages, Kokomo resort, Laguna Gili Beach Resort, Danima, Jali Resort, dan Coral Beach. Untuk kawasan Lombok Barat, penutupan dilakukan oleh Qunci Villas, Living Asia, Puri Mas, Raja Villa, Sudamala Resort, dan The Chandi Boutique Resort & Spa. Sedangkan untuk kawasan Kota Mataram penutupan dilakukan oleh Hotel Lombok Astoria dan Hotel Grand Madani. Untuk Lombok Tengah penutupan dilakukan oleh Hotel Tunak, Segara Lombok, Rascal, Pipe Dreams Resort, dan Kies Villa. Sedangkan untuk Lombok Timur penutupan dilakukan oleh Ekasbreaks, Heaven on The Planet Resort, Eco Garden Resort, dan Ekas Surf Resort. Terpisah, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung Dewantoro, menerangkan sampai saat ini pihaknya masih mengumpulkan data pasti terkait jumlah hotel yang memilih tutup sementara. “Mohon maaf, kami masih kumpulkan data,” ujarnya, Rabu (1/4). Selain itu, untuk mekanisme efisiensi dengan merumahkan pekerja juga masih dalam pembahasan di tingkat mana-

jerial masing-masing hotel. Di mana kesepakatan akan dicari antara pihak manajemen dan karyawan perusahaan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan pihaknya masih memproses data jumlah hotel maupun pekerja yang dirumahkan. ‘’Kami dari PHRI mengimbau kepada anggota agar jangan sampai ada PHK. Solusinya adalah merumahkan sementara. Merumahkan pun tidak mesti semua,’’ ujar Wolini kepada Suara NTB, Rabu (4/1). Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PHRI pusat terkait penanggulangan dampak Covid-19 bagi usaha perhotelan dan restoran. Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr.M.Agus Patria, menerangkan salah satu solusi yang diupayakan adalah pemberian insentif pelatihan bagi karyawan-karyawan yang dirumahkan selama penanganan Covid-19 berlangsung. ‘’Kita sedang menunggu arahan pusat. Kita harapkan anggaran untuk pelatihan-pelatihan yang kasusnya dirumahkan,’’ ujarnya, Rabu (1/4). Diterangkan Agus, saat ini pihaknya masih mengusulkan adanya pelatihan yang dapat diberikan bagi pekerja yang dirumahkan. Dalam prosesnya, pelatihan tersebut diharapkan dapat dibiayai melalui anggaran dari pemerintah pusat sebagai insentif penanggulangan dampak Covid-19 di daerah.

Pelatihan yang diusulkan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, merujuk pada sektor yang tengah dikembangkan. Walaupun begitu, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan keputusan terkait permohonan tersebut. “Kalau sudah ada, kita beritahukan. Mereka (pemerintah pusat, Red) yang akan mengusulkan pelatihannya. Kita masih menunggu,” ujar Agus. Selain program pelatihan, Disnakertrans NTB juga masih menunggu penyaluran Kartu Pra-kerja di NTB. Pasalnya, penerima kartu tersebut akan mendapatkan insentif pelatihan sebesar Rp600 ribu per bulan. “Itu kita harapkan supaya bisa turun segera. Kita menunggu juga untuk bisa melaksanakan, kita yakin pemerintah akan buat regulasi yang juga ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” ujar Agus. Sampai saat ini Disnakertrans NTB disebutnya belum menerima rincian jumlah perusahaan yang tutup maupun jumlah pekerja yang dirumahkan. Berdasarkan laporan umum yang diterimanya, Agus menyebut sejauh ini perusahaan yang tutup lebih banyak berasal dari sektor pariwisata, khususnya perhotelan. Di sisi lain, berdasarkan aturan yang berlaku seluruh perusahaan yang memilih tutup sementara dan merumahkan karyawan diharapkan memberikan laporan yang rinci. Baik langsung ke Dinaskertrans NTB maupun melalui Disnakertrans di masingmasing kabupaten/kota. (bay)

Sembilan Santri Darul Falah Amsilaty Jepara Tiba di Lotim

Tujuh Dinyatakan ODP Selong (Suara NTB) Sebanyak sembilan orang yang merupakan santri Darul Falah Amsilaty Jepara, Rabu (1/ 4) sore tiba di Lombok Timur (Lotim). Mereka pulang ke Lotim

terkait pandemik Covid-19. Dari sembilan orang ini, tujuh santri diantaranya dinyatakan orang dalam pengawasan (ODP). Disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulan-

gan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, kepulangan sembilan santri ini mendapat pengawalan dan pengawasan ketat dari petugas yang dibentuk oleh Pemkab

Siap Tindaklanjuti Perintah Dari Hal. 1 Sejauh ini memang belum ada wacana menguat ke arah penerapan penanganan darurat Covid – 19. Namun dalam penerapannya akan ada sinergitas dengan TNI sebagai kekuatan pendukung. ‘’Dalam hal ini kami akan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan,’’ tegas Danrem yang diposisikan Wakil Komandan I Gugus Tugas Covid – 19 Provinsi NTB. Sejauh ini diketahuinya belum ada petunjuk pada penerapan darurat, baik dari Mabes TNI maupun pemerintah pusat. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Gugus Tugas Covid – 19 berbagai langkah alternatif sudah

ditempuh, koordinasi dengan Muspida di Provinsi NTB. ‘’Kita sudah membuat beberapa alternatif tindakan. Kita koordinasi dengan Muspida, langkah -langkah terbaik yang di NTB, termasuk beberapa opsi dari pemerintah pusat,’’ jelasnya. Sementara ini dipastikannya situasi masih bisa ditangani tim gugus tugas bersama Pemda, TNI dan Polri melalui aksi pencegahan. Termasuk pihaknya membagi bagikan masker kepada masyarakat, melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum, sekaligus terus memberi imbauan agar masyarakat tetap di rumah. Terlebih sudah dua orang sudah dinyatakan positif me-

nambah daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona meningkat statusnya menjadi penderita. Menurut Danrem, cara paling efektif adalah pencegahan mulai dari diri sendiri. Pemerintah pusat sebelumnya mewacanakan penerapan pembatasan aktivitas sosial masyarakat dalam skala besar jika wabah Corona semakin meluas. Opsi ini menjadi langkah terakhir apabila masyarakat tetap bandel tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap di rumah atau malah berkerumun di luar rumah. Keputusan darurat sipil menurut Presiden RI Joko Widodo Selasa (31/3) lalu, menjadi kemungkinan terburuk apabila terjadi situasi abnormal. (ars)

Satu Orang Meninggal Dari Hal. 1 ‘’Berdasarkan notifikasi yang dikirim dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M) Kementerian Kesehatan RI, terkonfirmasi seorang penderita Covid - 19 Perempuan 44 tahun atasnama Ny. M penduduk Kabupaten Sumbawa,’’ ujar gubernur dalam keterangannya. Disebutkan, penderita mulai dirawat tanggal 26 Maret 2020 dengan gejala flu dan hipertensi. Pasien diisolasi di Rumah Sakit Manambai Abdulkadir Sumbawa. ‘’Penderita dipastikan dalam kondisi terus membaik, menunggu hasil tes negatif sebanyak dua kali sebelum dipulangkan,’’ katanya. Sebagaimana protokol penanganan Covid -19 yang sudah diketahui positif, pihak tim

gugus tugas melakukan tracing kontak pasien dengan orang lain untuk melacak penyebarannya. Dengan keluarnya hasil tes swab positif untuk J dan Ny. M, menambah jumlah penderita Covid – 19 yang dinyatakan positif. Sebelumnya ada empat orang, bertambah dua orang sehingga menjadi enam penderita. ‘’Dari enam orang ini, satu yang meninggal dunia,’’ tambah Kepala Pelaksana BPBD NT H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH merujuk pada pasien di Dasan Agung. Sementara dua yang positif lainnya asal Lombok Timur, tiga orang diketahui positif di Kota Mataram. Sementara satu PDP lainnya asal Karang Medain, Mataram yang meninggal sehari kemudian. Namun setelah diperiksa, hasil uji swab menun-

jukkan negatif Covid – 19. Pasien inisial IMS asal Karang Medain, Mataram ini sebelumnya dirawat di RSUD Provinsi NTB, kemudian meninggal Sabtu (28/3) lalu. ‘’Almarhum tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid – 19. Namun meski demikian, tetap dilakukan tes swab sesuai SOP,’’ ujar Khalik. Dengan hasil itu, gubernur meminta semua pihak untuk mematuhi arahan pemerintah, tenaga medis dan petugas di lapangan, tetap saling mengingatkan dan menjaga. ‘’Tetap di rumah kecuali dalam keadaan mendesak,’’ katanya mengingatkan. Jaga jarak (physical distancing) dan tetap gunakan pengaman masker. Masyarakat juga diminta tidak mempercayai informasi hoaks. (ars)

Lotim. Tim melakukan penjagaan dan pendeteksi Covid-19 langsung saat tiba di bandara. Purnama Hadi menyebutkan, dari sembilan orang santri Darul Falah Amsilaty Jepara pulang ke Lotim, setelah diperiksa sebanyak dua orang dibolehkah pulang dengan status orang tanpa gejala (OTG) dan tujuh orang di Karantina di

Rusunawa Labuhan Lombok dengan status ODP. ‘’Setiba di bandara diperiksa oleh tim, selanjutnya di Rusunawa diperiksa ulang oleh tim dan ditemukan seperti data tersebut dan berstatus ODP,’’terang Purnama Hadi melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Iswan Rahkmadi. (yon)

Tim Gugus Tugas Jemput ODP di Bandara Dari Hal. 1 ‘’Karena Pemda yang akan menjemput dan akan memprosesnya,’’ tegasnya. Menurut Agus Doni, pihaknya mengerahkan 20 personel gabungan untuk proses penjemputan dan pemeriksaan tersebut. Selain personel juga kendaraan angkut dan perangkat pemeriksaan suhu tubuh. Ditambahkan Dandim,

pengawasan dan penjemputan akan berlangsung juga di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Dua pintu masuk melalui jalur laut berlanjut ke darat itu, juga akan jadi akses masuknya warga lotim dari luar daerah atau warga lain dengan tujuan Lotim. ‘’Jadi sepakat kami samasama mengawasi tiga pintu masuk ini, untuk melokalisir supaya Lotim tidak lagi zona merah,’’ tegasnya. (ars)

Arab Saudi Imbau Tunda Haji Dari Hal. 1 kata Plt Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (1/4) kemarin. Ia mengatakan, penundaan haji 2020 masih belum pasti. Sehingga proses persiapan atau tahapan pelaksanaan haji 2020 tetap dilaksanakan. Bahkan, kata Amin, Kemenag NTB telah melakukan pelatihan kepada petugas haji pendamping kloter. Kemudian sekarang yang sedang berlangsung pelunasan BPIH tahap I sampai 30 April mendatang. ‘’Persiapan-persiapan di dalam negeri dan luar negeri, di Arab Saudi tetap dilaksanakan. Untuk mengantisipasi kalau memang misalnya Arab Saudi lanjut (haji tidak ditunda), prosesnya sudah jalan,’’ katanya. Seandainya pelaksanaan ibadah haji tahun ini ditunda,

Kemenag tetap menjalankan proses-proses persiapan pelaksanaan ibadah haji. ‘’Karena kita tidak tahu, masih belum jelas informasi yang di berita. Karena secara resmi belum ada pemberitahuan dari pusat,’’ katanya. Tahun ini, jumlah JCH NTB yang akan berangkat haji sebanyak 4.499 orang. Terdiri dari JCH reguler 4.412 orang, lansia 45 orang, KBIHU 4 orang dan TPHD 38 orang. Dari 4.412 JCH reguler yang berhak melunasi BPIH tahun ini, baru 1.046 orang yang melunasi. Dengan rincian Kota Mataram 119 orang, Lombok Tengah 254 orang, Lombok Barat 25 orang, Lombok Timur 411 orang, Bima 20 orang, Sumbawa 195 orang, Dompu 16 orang, Kota Bima 5 orang, Sumbawa Barat 1 orang dan Lombok Utara nol. Sebanyak 3.453 JCH NTB masih belum melunasi BPIH. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 2 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sekolah Tak Inventarisasi DNT, Siswa Terancam Tak Lulus

Dompu (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) sudah resmi dibatalkan. Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI nomor 4 tahun 2020. Meski demikian, beberapa tahapan penting dalam menentukan kelulusan siswa tetap berjalan dan membutuhkan anggaran. Salah satunya penginput-an Daftar Nama Tetap (DNT) peserta ujian. Bagi sekolah yang tidak melaksanakan tahapan ini, maka peserta didiknya terancam tak lulus karena dianggap tidak berproses. Demikian ditegaskan Kepala Bidang Dikdas Dikpora Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi saat ditemui Suara NTB, Rabu (1/4). Ia menjelaskan, proses penginputan dan validasi data peserta ujian tetap dilakukan meski UN telah dibatalkan karena itu penting sebagai acuan dalam penerbitan Ijazah. “Kalau data ini tidak valid dan tidak masuk nanti keterangannya nol, maka dianggap satu sekolah tidak mengikuti ujian, artinya tidak lulus,” ungkapnya. Penentuan nilai kelulusan siswa untuk satuan pendidikan dasar memang menjadi kewenangan penuh sekolah dengan tetap mengacu pada perolehan nilai lima smester terakhir. Sebagiamana tertuang dalam edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Namun, tak kalah penting dan menentukan ialah penginputan data siswa.

Untuk itu, harap Zainal Afrodi, sekolah baik SD/SMP sederajat harus proaktif menginput data peserta ujian untuk memastikan mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. “Kami himbau kepada kawan-kawan kepala sekolah untuk koperatif dan segera mengkomunikasikan dengan dinas. Kasian anak-anak kita kalau tidak diinput,” ujarnya. Disebutkan, dari 63 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada, semuanya sudah menginput data siswa meski dalam perjalanan sempat ditemukan 21 sekolah yang terlambat, sehingga harus mengurusnya ke pemerintah provinsi. Sementara untuk Sekolah Dasar (SD), dari 216 sekolah tersisa 30 persen yang belum menginput DNT peserta ujian. Karenanya para siswa terancam tak lulus jika persoalan ini terus dibiarkan berlanjut.

(Suara NTB/jun)

Zainal Afrodi Disamping masalah inventarisasi data, Zainal Afrodi mengingatkan, berbagai tahapan dalam pelaksanaan ujian nasional sudah dilakukan sejak November 2019. Seperti halnya sosialisasi pelaksanaan ujian, pelatihan pembuatan kisi-kisi dan soal, pengepakan, penggandaan bahkan pencetakan kartu ujian. Mengingat tahapan tersebut telah menghabiskan biaya yang cukup besar, maka diharapkan anggaran tidak ikut dibatalkan alokasinya. “Mudah-mudahan tidak dibatalkan anggaran itu karena proses sudah dilalui,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

MENEMBAK - Salah seorang atlet menembak Pelatda PON membidik sasaran ketika tampil di Kejurnas Menembak Terbuka di Jakarta tahun 2019.

Sumbawa Usulkan Calon Penerima Kartu Pra Kerja Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sudah mengusulkan seribuan orang sebagai calon penerima kartu pra kerja. Meskipun demikian, jumlah penerima program pemerintah pusat ini nantinya menunggu kuota yang diberikan. Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri mengakui, program kartu pra kerja ini belum disosialisasikan secara massif. Sehingga kebijakan mengenai rincian detail tentang program belum didapatkan. Namun nantinya Kabupaten Sumbawa juga akan mendapatkan kuota sebagaimana daerah lainnnya. Saat ini pihaknya sudah mengusulkan calon penerima kartu pra kerja ke provinsi untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. “Data yang terkirim kemarin sekitar seribuan calon penerima yang kita usulkan. Tetapi belum dijatah untuk masing-masing kabupaten/kota. Nanti ada kuota berapa kami mendapatkan. Yang penting kebijakan kami mengirimkan saja sebanyak-banyaknya. Jadi

strateginya masukkan sebanyaknya sesuai pencari kerja kita. Kemudian jumlah kuota kita berapa dan nanti itulah yang kemudian kami lakukan verifikasi lagi,” ujarnya. Menurutnya, data yang dikirimkan tersebut adalah para pencari kerja yang telah mengurus kartu kuning, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),kemudian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), data lulusan dua tahun terakhir perguruan tinggi dan data alumni pelatihan yang dilaksanakan di LLK. “Semua itu kita kirimkan datanya, karena kami berasumsi bahwa mereka-mereka ini belum bekerja. Sehingga layak untuk mendapatkan kartu pra kerja,” terangnya. Meskipun pihaknya belum mendapatkan sosialisasi terkait program, namun informasinya para penerima kartu pra kerja nantinya akan diberikan sejumlah uang. Uang tersebut digunakan pelatihan dan meningkatkan kompetensinya sehingga layak untuk bekerja. “Jadi anggaran kartu pra kerja itu untuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi,” tukasnya. (ind)

Honor Belum Dibayar, Atlet Menolak Dirumahkan Mataram (Suara NTB) Terkait dengan surat edaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tentang kewaspadaan seluruh komponen masyarakat terhadap penyebaran virus Corona (Covid-19) pihak KONI NTB mengeluarkan surat pengembalian atlet Pelatda PON kepada Pengurus Provinsi (Pengprov) cabor masing-masing, tanggal 31 Maret 2020. Dalam surat nomor :59/ KONI-NTB/III/2020 menjelaskan KONI NTB mengembalikan atlet untuk sementara ke Pengprov cabor masing-masing mulai, 1 April 2020. Sayangnya surat edaran KONI NTB yang ditandatangani Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto itu mendapat perlawanan dari atlet dan pelatih. Seluruh atlet yang bermukim di Asrama Atlet di Rusunawa Batu Layar, Lombok Barat (Lobar) mengaku menolak untuk dirumahkan dengan ala-

san hak mereka belum dibayar oleh KONI NTB selaku pihak penyelenggara Pelatda PON 2020. “Para atlet tidak ada yang mau keluar dari Asrama karena sampai saat ini honor atlet belum dibayar oleh Panitia Pelatda,” ucap salah seorang pelatih yang tak ingin dikorankan namanya. Pelatih Pelatda PON yang tak ingin disebutkan namanya di koran mengatakan bahwa KONI NTB sebagai penyelenggara Pelatda PON sebelumnya akan melepas secara resmi kepulangan atlet Pelatda PON, Rabu (1/4) dengan catatan KONI NTB akan membayar semua honor atlet dan pelatih. Namun hingga berita ini ditulis belum ada satu pun pengurus KONI NTB yang datang ke asrama atlet untuk menjelaskan terkait kepulangan atlet dan honor atlet yang belum dibayarkan. Informasinya honor atlet Pelatda PON bulan Maret belum dibayarkan sepenuh-

nya, sementara honor atlet di bulan Februari baru dibayarkan setengah. Sisanya setengah lagi belum diselesaikan oleh KONI NTB hingga kemarin. “Honor atlet dan pelatih bulan Februari baru dibayar setengah. Sedangkan di bulan Maret belum cair,” tegas pelatih Pelatda PON. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi terkait soal kepulangan atlet dan honor atlet yang belum cair menanggapi dengan tenang. Menurutnya pihaknya akan antar pulang atlet setelah semua siap. Dalam hal ini pihaknya akan berkoordinasi dengan KONI kabupaten/kota supaya perjalanan atlet ke kabupaten/kota aman. Ditanya soal kapan atlet akan resmi dipulangkan? Andy menjawab setelah semuanya siap. “Kita akan antar pulang atlet setelah semuanya siap, koordinasi dengan KONI Kab/ Kota, Transportasi yang aman. Saya nggak mau mereka pakai kendaraan umum. Dan hak-haknya diterima dulu, supaya mereka aman dan senang tiba di rumah dalam situasi seperti sekarang ini,” jelas Andy. (fan)