Edisi Sabtu 02 Maret 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 2 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 2 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemeriksaan Saksi Proyek Dukung MotoGP 2021 Taman Amahami Berlanjut Mataram (Suara NTB) Pemeriksaan saksi kasus dugaan penyimpangan proyek Taman Amahami, Kota Bima terus berlanjut. Tiga saksi dipanggil dan dimintai keterangan Rabu (27/2) lalu, diperiksa lagi Kamis (28/2). . Para saksi diperiksa di ruang terpisah oleh Jaksa penyidik Dedi Irawan, Erwin dan Agung Sutoto. Mereka yang diperiksa diantaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencana dan rekanan adalah saksi yang dipanggil sebelumnya. Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita. Berlanjut lagi hingga menjelang sore sekitar pukul 15.00 Wita. Sementara juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH masih enggan memberi keterangan. Serangkaian pemeriksaan kasus itu masih tahap penyelidikan. ‘’Tidak bisa kami sampaikan apapun selama proses ini masih dalam penyelidikan ,” ujarnya singkat. Informasinya, masih ada sejumlah saksi yang akan dipanggil, termasuk panitia dan pejabat PUPR Kota Bima. Dalam catatan sebelumnya, proyek Taman Amahami Kota Bima senilai Rp8,4 miliar diduga bermasalah setelah terjadi perubahan pekerjaan di tengah jalan, namun tidak diikuti dengan perubahan kontrak. Sesuai dokumen diperoleh Suara NTB, ada dua pekerjaan yang tidak dilaksanakan, pertama tidak ada pagar keliling karena alasan tidak sesuai estetika, kedua, tidak ada pemasangan lampu sorot dengan alasan sudah dikerjakan dengan sumber anggaran lain. Pekerjaan lain yang tidak ada fisiknya gabalan rumput dan pemasangan palem tidak lebih dari 1 meter sesuai kontrak. Bersambung ke hal 11

Pelabuhan Peti Kemas Beroperasi November 2019 Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. H. L. Bayu Windia, M. Si mengatakan tidak ada yang perlu dirisaukan kaitan dengan kesiapan infrastruktur pelabuhan menyambut gelaran MotoGP 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pasalnya, pelabuhan peti kemas dan kapal pesiar Gili Mas akan mulai beroperasi November 2019 mendatang. ‘’Apa yang dirisaukan? Akan terselesaikan semua. Ini Gili Mas mau beroperasi bulan November sudah mulai,’’ kata Bayu dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Ia mengatakan, Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat (Lobar) akan mendukung gelaran MotoGP 2021.

Pelabuhan tersebut akan mampu menampung kapal-kapal besar yang akan membawa properti yang digunakan untuk mendukung balapan MotoGP. Selain itu, Pelabuhan Gili Mas juga akan mampu menampung kapal pesiar ukuran besar. Bersambung ke hal 11

TO K O H Harus Lewat Rekomendasi LPJK PENGUSAHA penyedia material atau aplikator terus diingatkan agar menyediakan bahan yang standar. Tidak asal-alasan, karena harus melalui rekomendasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sehingga kualitas bahan menjadi jaminan bisa diterima masyarakat setelah pemeriksaan. Peringatan itu disampaikan, Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han Jumat (1/3), mengutip kesimpulan rapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 11 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Capaian Basno 70 Persen KEPALA Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menyebutkan angka Buang Air Besar Sembarangan menuju Nol (Basno) telah mencapai 70 persen. Artinya, masih ada 30 persen masyarakat yang buang air besar (BAB) sembarangan. ‘’Kita sudah 70 persen buang air besar sembarangan nol. Tapi kalau kabupaten baru KSB,’’ sebut Nurhandini dikonfirmasi Jumat (1/3) kemarin. Bersambung Nurhandini Eka Dewi ke hal 11

(Suara NTB/ist)

BEROPERASI - Proses pembangunan dermaga kapal pesiar Gili Mas di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Proyek ini ditargetkan operasi tahun 2019.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bank sampah. Madani menjelas- dan Catatan Sipil (DPMPD Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pembentukan bank kan kegiatan ini akan terjadwal Dukcapil). Bahwa semua 123456789012345678901234567890121234567890123456789 desa diwajibkan membensampah seluruh desa di ke kabupaten lainnya di NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tuk bank sampah. Pemda ‘’Ternyata sekarang Pemdes NTB disambut kemauan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 politik para bupati. Dengan serentak bikin bank sampah. kabupaten sudah mere123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 adanya dukungan politik Hasil keliling Pak Gubernur, spons, dengan digelarnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dari para kepala daerah, Ibu Wagub ke setiap kabupat- pertemuan dengan seluruh 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemprov optimis seluruh en/kota, bupati langsung me- kepala desa dan pengelola 123456789012345678901234567890121234567890123456789 desa dan kelurahan akan respons. Ada kemauan politik BUMDes se-Lotim pekan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terbangun bank sampah kepala daerah di kabupaten/ depan. ‘’Tinggal kita (Dinas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kota,’’ ujarnya dikonfirmasi LHK) fasilitasi kelurahanpertengahan tahun ini. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Suara NTB, Jumat (1/3) sore. kelurahan,’’ katanya. Kepala Dinas Lingkungan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sebelumnya, kata Sesuai perintah gubernur, Hidup dan Kehutanan (LHK) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB, Ir. Madani Mukarom, kata Madani, pihaknya sedang Madani, Pemprov menar123456789012345678901234567890121234567890123456789 B.Sc.F, M. Si mengatakan, turun ke lapangan. Yakni getkan pembentukan 500 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mulai Senin pekan depan pi- sekolah dan Ponpes mensosial- bank sampah sampai 2023 123456789012345678901234567890121234567890123456789 haknya akan menggelar per- isasikan program NTB Zero yang mendapatkan duku123456789012345678901234567890121234567890123456789 temuan dengan seluruh kepa- Waste atau NTB Bebas Sam- ngan anggaran dari provin123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 la desa dan pengelola Badan pah 2023. Sekolah-sekolah si. Sisanya akan dibentuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Usaha Milik Desa (BUM- dan Ponpes diminta juga mem- Pemda kabupaten. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tetapi dengan adanya Des) di Lombok Timur bentuk bank sampah. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Untuk 995 desa yang ada dukungan atau kemauan (Lotim). Melalui kebijakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bupati, dana desa akan dia- di NTB, Madani mengatakan politik bupati se-NTB. Tar123456789012345678901234567890121234567890123456789 lokasikan 10 persen untuk sudah memperoleh informasi get pembentukan bank sam123456789012345678901234567890121234567890123456789 dari Kepala Dinas Pember- pah pada 995 desa di NTB BUMDes. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selanjutnya, BUMDes dayaan Masyarakat Pemerin- akan lebih awal terwujud. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 akan membuka unit usaha tahan Desa Kependudukan Bersambung ke hal 11 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Pembentukan Bank Sampah Disambut Kemauan Politik Bupati se-NTB

Kasus DBD Terus Bertambah

457 Kasus, Enam Warga Meninggal Mataram (Suara NTB) Angka kasus demam berdarah dengue (DBD) terus bertambah. Data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, sampai minggu ke delapan atau Februari 2019, DBD sudah mencapai 547 kasus. Dari angka itu, sebanyak enam warga NTB meninggal akibat DBD. ‘’DBD sampai minggu ini 547 kasus. Minggu kemarin 452 kasus. Angkanya semakin bertambah. Meningga enam orang,’’ sebut Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi Jumat (1/3) kemarin. Meskipun angka kasusnya bertambah, Nurhandini mengatakan sejak minggu kemarin sudah terjadi penurunan dibandingkan minggu sebelumnya. Ia menyebut puncak kasus DBD tertinggi dua minggu yang lalu. ‘’Minggu ini sudah mulai turun. Minggu ini (ditemukan) 66 kasus,’’ ungkapnya. Sampai saat ini, kasus DBD tertinggi berada di Kota Mataram sebanyak 156 kasus. Kemudian disusul Lombok Barat 91 kasus, Sumbawa 64 kasus, Lombok Tengah 59 kasus, Dompu 58 kasus, Kota Bima 47 kasus. Lombok Timur 29 kasus, Lombok Utara 26 kasus, Sumbawa Barat 11 kasus. Kasus DBD terendah di Kabupaten Bima sebanyak 6 kasus. ‘’Kita melihat ini sudah mulai turun. Semoga turun terus. Kota Mataram naik, tapi sedikit. Empat minggu kemarin naik tinggi. Minggu kemarin naik 126 kasus, sekarang 156 kasus,’’ sebutnya. Bersambung ke hal 11

Kejati NTB Tangkap Buron Kasus Korupsi Cetak Sawah Baru

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Biron kasus korupsi cetak sawah baru Nusyirwan (60) akhirnya diciduk setelah dinyatakan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014 lalu. Ia ditangkap di sebuah rumah tempat persembunyiannya Jalan Cibiru II Bandung Jawa Barat Kamis (28/2) sekitar Pukul 17.30 WIB. Dalam proses penangkapan, tim Kejati NTB bekerjasama dengan Tim Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) Kejaksaan Agung RI. Selama ini, tim bekerja keras melakukan pemantauan sekaligus penyebaran informasi untuk mengidentifikasi keberadaan Nusyirwan yang sudah berstatus pidana. Setelah ditangkap, tim menggelandang tersangka mela-

lui jalur udara dan tiba di Bandara Lombok International Airport (LIA) sekitar pukul 10.00 Wita. Selanjutnya dibawa ke Kejati NTB untuk proses pemberkasan sebelum akhirnya dilimpahkan tahap dua ke Kejari Mataram untuk mempersiapkan berkas penuntutan serta penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). ‘’Dia langsung ditahan dalam status sebagai terpidana,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Jumat (1/3). Terpidana ini diketahui menjadi buronan tindak pidana korupsi sejak penyidikan perkara korupsi pengadaan jasa konsultansi Survei Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah Tahun Anggaran 2014. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

DITANGKAP - Terpidana Nusyirwan digelandang ke ruang pemeriksaan dan pemberkasan di gedung Kejati NTB, Jumat (1/3). Terpidana ditangkap setelah sejak 2014 dinyatakan buron.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

TPS Mengundang Sampah KELURAHAN Kekalik Jaya masih membutuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Walaupun sudah menyiapkan sarana prasarana, namun dibutuhkan penekanan dari pemerintah kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Lurah Kekalik Jaya, H. Fathurrahman mengatakan sudah sering kali memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk pola menjaga lingkungan bebas sampah, baik itu melalui Kepala Lingkungan maupun melalui kad(Suara NTB/mhj) er Posyandu. H. Fathurrahman “Insya Allah kami dari kelurahan, seandainya nanti dana kelurahan sudah bisa dieksekusi. Kami akan menganggarkan untuk sosialisasi tentang sampah,” ujar H. Fathurrahman kepada Suara NTB, Selasa (26/2). Pengangkutan sampah dilakukan setiap lingkungan, juga tergantung daripada jumlah kepala keluarga. Tapi pengangkutan dari Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Dari jam 09.00 sampai jam 10.00 Wita pagi sudah dipungut. Kemudian sore hari mulai dari jam 17.00 sampai dengan jam 18.00 Wita itu juga sudah dipungut oleh petugas dengan menggunakan satu unit kendaraan,” tutur Fathurrahman. Lanjutnya, dia tidak merekomendasikan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Sebab dinilai keberadaan TPS justru akan mengundang sampah. Fathurrahman, lebih memilih menggunakan karung dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2018. Modelnya membagikan satu karung untuk ditempatkan di masing-masing rumah tangga. “Nanti petugas dari kebersihan lingkungan yang akan mengambil sampah dari setiap rumah warga,” katanya. Sementara sampah yang ada di Sungai Ancar, kata Fathurrahman, itu karena memang Kelurahan Kekalik Jaya merupakan daerah hilir. Jadi untuk sampah di sungai tersebut karena dihanyutkan dari atas karena model pembersihannya dari Dinas PUPR Kota Mataram. “Makanya dari itu, kita yang di bawah yang menjadi resiko, sehingga di sungai itu jadi kumpulnya sampah,” kesalnya. (mhj)

BAB Sembarangan karena Faktor Kebiasaan WAKIL Ketua Komisi IV, Hj. Bq. Mirdiati mengaku prihatin, masih ada kelurahan yang warganya buang air besar (BAB) sembarangan. Sebelumnya jumlah ini diyakini lebih banyak. “Alhamdulillah di tahun 2019 ini lumayan sudah menurun. Yang 12 kelurahan tersebut yang harus kita perhatikan khusus. Baik pemerintah maupun dengan kader aparat setempat,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (1/3). Menurut Mirdiati, masih adanya warga yang BAB sembarangan karena faktor kebiasaan dan kesadaran masyarakat masih kurang. Padahal, program dari Pemkot Mataram tidak kurang - kurangnya untuk mengatasi persoalan tersebut. “Pemerintah sudah membuatkan fasilitas dengan anggaran yang sudah ada,” katanya. Namun terkadang fasilitas itu tidak dimanfaatkan dan tidak dlakukan pemeliharaan. Umumnya, masyarakat yang melakukan BAB sembarangan adalah mereka yang tinggal dekat dengan sungai maupun pantai. “Harapan saya untuk mengurangi kebiasaan masyarakat BAB sembarangan, agar pemerintah bisa memberikan penyuluhan kepada masyarat demi kebersihan dan kesehatan lingkungan,” ujar politisi Gerindra ini. Mirdiati melihat, di sinilah peran pemerintahan khususnya Dikes Kota Mataram untuk turun memberikan penyuluhan. Karena bagaimanapun kebiasaan BAB sembarangan akan membawa dampak pada kesehatan bersama. Anggota dewan dari dapil Mataram - Sekarbela ini berpendapat, aparat di tingkat kelurahan bisa saja membuat aturan aturan seperti diberikan sanksi denda bagi warga yang BAB sembarangan. Sehingga, masyarakat akan lebih sadar. Terkait stimulan sebesar Rp90 juta untuk pembangunan fasilitas jamban umum, Mirdiati mengatakan, pembangunan itu tetap harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Dia berharap, jamban umum yang pembangunannya distimulan oleh pemerintah agar dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Masyarakat, kata dia, harus ada rasa memiliki, sehingga atas kesadaran sendiri menjaga dan memelihara fasilitas yang ada. Masih tingginya angka BAB sembarangan, demikian Mirdiati, menjadi PR dan tugas pemerintahan. “Jangan putus asa. Namanya juga masyarakat, harus banyak-banyak memberikan sosialisasi untuk menghasilkan hidup sehat jauh dari penyakit. Saya rasa bisa berhasil yang penting banyak ksabaran demi masyarakat kita bersama,” pungkasnya. (fit) Hj. Bq. Mirdiati (Suara NTB/fit)

Halaman 2

Pemkot Mataram Siap Bayar Gaji P3K Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin menegaskan, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dipastikan tidak mengganggu anggaran daerah. Pemkot siap membayar gaji mereka, mengingat porsi belanja pegawai dinilai masih aman. Posisinya berada pada angka 40 persen dari total APBD. “Saya kira kita masih amanlah,” kata Syakirin ditemui, Jumat (1/3). Dari postur anggaran Rp1,4 triliun di tahun 2019. Untuk belanja pegawai hanya sekitar Rp300 miliar lebih. Pun, mengalami penambahan dari penggajian 88 pegawai sama sekali tidak mengganggu anggaran.

Syakirin menilai, posisi kas masih sehat meskipun kebijakan pemerintah pusat tidak menambah dana alokasi umum (DAU) di tahun 2019. “Beda dengan daerah lain yang belanja pegawainya mendekati 50 persen,” jawabnya. Walaupun sebelumnya, ada kebijakan pemangkasan gaji

aparatur sipil negara (ASN) pada dua bulan. Syakirin kembali menegaskan, tidak akan berpengaruh. Kekurangan gaji akan ditambah di APBD perubahan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baiq Nelly Kusumawati men-

gaku, sempat memprotes kebijakan pemerintah pusat yang tidak menambah dana alokasi umum (DAU) untuk penerimaan P3K. Menurut dia, ada ketidakadilan dari pemerintah pusat, karena membedakan dengan penerimaan pegawai negeri sipil. “Kita sempat protes waktu itu. Kok CPNS dibiayai, sementara P3K tidak. Ini kan semua maunya pemerintah pusat,” jawab Nelly. Untuk pengangkatan 88 pegawai setara PNS dinilai membutuhkan anggaran besar. Seharusnya demikian kata Nelly, pemerintah pusat

hadir membantu daerah. Terkait tindaklanjut dari penerimaan P3K, mantan Kabag Umum Setda Kota Mataram ini mengatakan, masih menunggu validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Apakah 50 peserta yang telah memenuhi passing grade lulus atau sebaliknya. Atau bisa saja sambung dia, 88 pelamar lulus seleksi. “Seperti penerimaan CPNS ada penurunan passing grade. Aturan dari pusat kan bisa berubah 1x24 jam,” cetusnya. (cem)

PKL di Pantai Ampenan Segera Ditertibkan Mataram (Suara NTB) – Rencana penataan kawasan pantai di eks Pelabuhan Ampenan Kota Mataram, merupakan kewenangan Dinas Pariwisata (Dispar) yang sebagai koordinator. Dalam hal ini, untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Camat Ampenan, Zarkasyi, mengatakan ada beberapa Dinas terkait sebagi anggota dalam penataan kawasan Pantai Ampenan yang dikomandani oleh Dinas Pariwisata. Anggotanya yakni dari Dinas Perdagangan, Dinas PU, Satpol PP dan dia sendiri sebagai pemilik wilayah tersebut. Dengan demikian, pihaknya sudah siap kapan saja ingin dilakukan penataan terkait keberadaan PKL di sana. “Kalau saya lebih pada penyiapan-penyiapan, kondisi sosial di sana dan sudah kita lakukan,” kata Zarkasyi kepada Suara NTB, Kamis (28/2). Lanjut Zarkasyi, keberadaan para pedagang di sana tergantung rencana dari Dinas Pariwisata untuk dilakuan penataan. Sebab dalam catatannya di akhir tahun 2018 sebanyak 87 PKL. Maka penataan PKL, pihaknya hanya mem – back up. Tapi

yang jelas kata dia, para pedagang tersebut sudah siap kapanpun mau ditertibkan. “Sudah kita kumpulkan mereka semuanya kemarin di sini (kantor),” akunya. PKL sekarang ini rencananya akan dipindahkan di belakang panggung yang sudah dibangun sekarang ini, dengan catatan tidak boleh ada tempat duduk. Jadi pedagang nanti menjual barang dagangannya ke pengunjung atau dengan konsepnya seperti food court. “Bisa saja pengunjung nanti duduk di pinggir pantai. Dengan demikian, tidak ada pedagang yang merasa dirugikan,” ujar Camat Ampenan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, mengatakan, pada beberapa hari yang lalu sudah mengadakan pertemuan karena ada rencana revitalisasi. Lanjut dia, dalam pertemuan tersebut ada Dinas Perkim, Dinas PU, Satpol PP dan Camat Ampenan. Dari itu juga akan melakukan sosialisasi rencana tersebut pada PKL. Jadi konsepnya yang direncanakan, untuk penataan PKL itu semacam food court seperti yang ada di Jawa. Hanya saja

(Suara NTB/mhj)

AKAN DITERTIBKAN - Penataan objek wisata pantai Ampenan masih dalam tahap proses perencanaan. Sementara PKL semakin bertambah di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram ini, yang karenanya segera pula ditertibkan. dari pihak Dinas PU masih mendesain ulang, karena wadah yang sudah dibuatkan

sekarang akan dijadikan tempat makan. “Setelah kita sosialisasi, itu rencananya peda-

gang itu diturunkan semua dari lapak yang sudah kita buat sekarang ini,” jelasnya. (mhj)

TP4D Dampingi Tiga Proyek Investor Pasar Kebon Roek Pemkot Mataram akan Diundang Lagi Mataram (Suara NTB) – Tim TP4D mendampingi tiga proyek strategis milik Pemkot Mataram. Pendampingan ini agar tidak terjadi penyimpangan. Proyek itu yakni, pembuatan sistem informasi rumah sakit berbasis aplikasi di RSUD Kota Mataram senilai Rp2,8 miliar, lanjutan pembangunan monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru milik Dinas PUPR senilai Rp11 miliar. Dan, pembuatan detail engineering design (DED) Kantor Walikota Mataram senilai Rp1 miliar. Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Mataram, Agus Taufiqqurahman menyebutkan, sejauh ini baru ada tiga proyek tersebut yang minta dilakukan pendampingan. “Sampai sekarang ini baru ada tiga proyek yang masuk minta dilakukan pendampingan,” kata Agus ditemui Jumat (1/3). Proses pendampingan oleh TP4D mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Dalam prosesnya, Kejaksaan berupaya agar tidak ada terjadi penyimpangan dalam

(Suara NTB/dok)

PENDAMPINGAN - Salah satu proyek Pemkot Mataram, kelanjutan pengerjaan pembangunan proyek monumen Mataram Metro yang saat ini pelaksanaannya dengan pendampingan dari TP4D. proses pelaksanaan. Ditemui terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, H. Miftahurrahman membenarkan permintaan pendampingan tersebut. Dua proyek miliknya masih tahap ekspose dijadwalkan Selasa (5/3) pekan depan. Ekspose menghadirkan Balai Jalan Nasional serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis memastikan konsep skematik.

“Iya, kita sudah minta pendampingan ke TP4D,” kata Miftah. Pendampingan dua proyek itu yakni lanjutan pembangunan Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru dan pembuatan DED Kantor Walikota Mataram. Miftahurrahman berharap ekspose itu menghasilkan rekomendasi, sehingga tidak ada perubahan dalam penyusunan DED. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang mempersiapkan diri untuk menerima kembali investor asal Jakarta yang akan mengelola Pasar Kebon Roek. Investasi senilai Rp 200 miliar dipastikan terealisasi. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Jumat (1/3) mengatakan, pada prinsipya investor sudah siap menata Pasar Kebon Roek dengan konsep modern. Pemkot Mataram tinggal mencari waktu mengundang kembali investor untuk mempersentasikan rencananya pembangunannya. “Pada prinsipnya yang bersangkutan sudah siap,” jawab Sekda. Asisten II, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, investor tersebut sedang melakukan persiapan. Di samping, Pemkot Mataram juga mempersiapkan diri untuk melakukan multy contest lelang penataan Pasar Kebon Roek. “Yang jelas informasinya tetap jalan. Mereka tidak akan menghilang,”kata

Mahmuddin. Lelang terbuka nantinya, tidak saja menghadirkan dari pengusaha itu saja. Tetapi, pengusaha lainnya juga dihadirkan untuk mengikuti lelang. Artinya, semua investor berpeluang menang. Tergantung dari penawaran harga, kelengkapan administrasi dan peralatan. Mantan Kadis PUPR ini meyakini, investor tersebut tidak bakal hilang. Ia melihat, ada keseriusan untuk berinvestasi di Mataram. Tidak saja Pasar Kebon Roek yang disurvei. Melainkan Pasar Cakranegara juga jadi bagian yang ingin dikelola. “Saya lihat mereka cukup serius. Pasar Cakra juga mereka tertarik untuk kelola,” tandasnya. Meskipun demikian, pihakya tetap berhati – hati. Jangan sampai, kasusnya terulang kembali seperti Ampenan Harbour dan pembangunan hotel di Loang Baloq. “Jangan sampai di PHP in lagi,”demikian kata Mahmuddin. (cem)

Pejabat Baru Diminta Tak Bersentuhan dengan Hukum Mataram (Suara NTB) – Sebanyak sepuluh pejabat eselon III dan IV Lingkup Pemkot Mataram dilantik Jumat (1/3). Pejabat yang telah diambil sumpahnya diingatkan tidak melakukan improvisasi program yang bersentuhan dengan pelanggaran hukum. Pelantikan tersebut tidak dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Pengambilan sumpah sepuluh jabatan dilakukan oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito. Mereka yang dilantik yakni, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. Lalu Muhammad Sidik bergeser menjadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan menggantikan posisi Haniah Achsyid yang digeser sebagai Sekretaris Dinas Pertanian. Posisi Sidik digantikan oleh M.

Taufik yang sebelumnya menjadi Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Yasin pengawas muda mendapat promosi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan digeser menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Desi Utami yang sebelumnya menjadi Kepala Seksi Tata Kelola Menjamin Kerahasian Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dipromosikan sebagai Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM. Selanjutnya, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, Umar mendapat promosi menjadi Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan

Hortikultura pada Dinas Pertanian. Sumardi sebelumnya menjabat sebagai Penera Ahli Madya dilantik menjadi Kepala UPTD Meteorologi Legal pada Dinas Perdagangan. Yunia Arini, Kasubag Administrasi Pembangunan dan Pengendalian program pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama dipromosi menjadi Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan, pelantikan kali ini, digelar secara bertahap. Karena, jabatan struktural eselon III dan IV banyak mengalami kekosongan. Disamping itu, tidak ada ruangan yang cukup representatif untuk melantikan ratusan pejabat lainnya. “Kemungkinan di pertengahan bulan Maret kita akan melantik kembali,” kata Sekda. Pejabat yang telah diambil sumpahnya agar segera melakukan penyesuaian. Di OPD teknis harus melakukan

(Suara NTB/cem)

PELANTIKAN - Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito mengambil sumpah sepuluh pejabat yang dilantik di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram, Jumat (1/3). penguatan – penguatan karena banyak program yang menanti. Bagaimanapun juga sambung Eko, kepercayaan diamanahkan dalam rangka mendukung program kepala daerah. Eko menegaskan, paling penting dari pengambilan sumpah jabatan, agar pejabat tidak

melakukan improvisasi program. Persoalan hukum pernah terjadi diharapkan dijadikan pembelajaran, agar tidak terulang kembali. “Saya kira biarkan saja kasus hukum yang sebelumnya terjadi. Dan, sekarang jangan sampai terulang kembali,” demikian tegas Sekda. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

Halaman 3

Wagub Minta Pengemudi Taksi Jadi ”Guide” yang Baik Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta agar pengemudi-pengemudi taksi dapat menjadi guide bagi para penumpangnya. Terutama sekali penumpang yang notabenenya adalah wisatawan dari luar daerah. Pengemudi, kata orang nomor dua provinsi ini, dapat berfungsi ganda. Selain menjalankan profesinya bekerja di perusahaan, ia juga dapat mencerminkan kesan bagi suatu daerah. “Driver (pengemudi) adalah yang pertama kali

Hj. Rohmi Sitti Djalillah (Suara NTB/bul)

Sambut MotoGP, Blue Bird Siap Tambah Investasi Mataram (Suara NTB) Banyak kalangan di Indonesia telah mengetahui Lombok akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MotoGP di Indonesia pada 2021 mendatang. Optimisme akan kemajuan daerah ini sangat diyakini kedepannya. Karena itu, Blue Bird, sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa angkutan umum darat (taksi) akan ikut memberikan dukungan. Direktur PT. Blue Bird Tbk, Andrianto Djokosoetono SP, MBA menyatakan komitmen tersebut. Blue Bird siap menambah investasinya di Lombok untuk mendukungnya sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP. “Kita mau partisipasi lebih banyak bukan taksi saja, rent car akan kami kembangkan, bus pariwsiata kami kembangkan, shuttle bus juga kami kembangkan. Kami akan sesuikan dengan kebutuhan di sini,” kata Andrianto saat peluncuran Taksi 7 Seater di Pool Lombok Taksi, Jumat (1/3) kemarin. Tidak disebut besaran investasi yang akan ditambahkan dari sisi nilainya untuk menyambut pelaksanaan MotoGP 2021. Blue Bird juga mempersiapkan teknologi layanan yang lebih baik. Terutama dalam hal pelayanan melalui aplikasi. Andrianto mengatakan NTB, Lombok di dalamnya adalah pariwisata sebagai salah satu industri utama. Blue Bird ingin menjadi catalis pelayanan pariwisata supaya pilihannya menjadi lebih lengkap. “Saya di pesawat membaca berita yang sama di koran nasional, bahwa NTB akan semakin maju pembangunan pariwisatanya. Apalagi dengan adanya KEK Mandalika dan dibangunnya sirkuit MotoGP. Rasanya saya melihat Lombok itu terpesona,” ujarnya. Hal itulah yang membuat Blue Bird semakin siap menambah investasinya untuk mengakseslerasikan pembangunan di daerah ini. Andrianto mengatakan , Blue Bird berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dari sisi keamanan dan kenyamanan pelanggan, siapa saja yang datang ke daerah ini. Terutama wisatawan. Untuk memberikan yang terbaik, lanjut Andrianto, salah satunya komitmen yang dijalankan adalah menempatkan driver-driver taksi terbaik. Para driver ini tidak saja memberikan pelayanan sebagai pengemudi dan antar jemput penumpang. Lebih luas lagi, driver difungsikan sebagai juru bicara tentang seluruh sektor-sektor potensial yang ada di daerah. Berbagai sisi, kata Andrianto untuk mendukung Lombok, NTB ini sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. “Kami di setiap pool menyediakan ruangan training untuk melaksanakan standar pelayanan yang aman dan nyaman kepada penumpang. Karena kesan pelayanan ini juga yang akan merepresentasikan daerah. Kami mantapkan terus attitude dan knowledge pengemudi untuk mendukung Lombok sebagai destinasi wisata internasional,” demikian AnAndrianto Djokosoetono drianto. (bul) (Suara NTB/bul)

ketemu dengan tamu-tamu kita. Karena itu, dia harus betul-betul menjadi representasi masyarakat NTB. Bagaiamana dia bisa mendorong pariwisata kita mengesankan,” katanya usai peluncuran taksi 7 seater Lombok Taksi (Blue Bird Group), Jumat (1/3) kemarin. Ia menyebut salah satu perusahaan penyedia transportasi umum darat terbesar di NTB adalah Blue Bird

Mataram (Suara NTB) Tim gabungan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat yang terdiri dari Balai KIPM Mataram, Gabungan Lanal Mataram, Polsek KP3 Lembar, berhasil menggagalkan rencana penyelundupan benih lobter. Nilainya mencapai Rp1,5 miliaran dapat diselamatkan. Rencananya, benih – benih lobster ini akan dikirim dengan tujuan Bali oleh pelakunya. Diketahui, kronologis penggagalan penyelundupan benih lobster ini berawal dari dari temuan ransel berisi kantong kemasan benih lobster dari orang tak dikenal. Dalam keterangan Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, Suprayogi, Rabu malam 27 Februari 2019, di Pelabuhan Lembar, seseorang dengan membawa ransel diingatkan oleh petugas untuk membeli tiket penyeberangan. Tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan tiba-tiba saja melepas ransel yang dibawanya, lalu kabur. Tidak ada kecurigaan petugas atas ransel tersebut. Setelah dicek, di dalamya di temukan 21 kantong benih lobster siap kirim. Tak berselang lama, petugas kemudian menemukan ada satu ransel lainnya yang ditinggal pemilik di dalam toilet. Ransel tersebut berisi 20 kantong benih lobster jenis mutiara (1 kantong berisi 250 ekor). Total, 21 kantong ditemukan berisi 10.250 ekor benih lobster. “Pelakunya tidak tertangkap. Satunya tiba-tiba lari ke hutan dan lepas ransel. Satu ransel ndak tau siapa yang lepas di dalam toilet. Kemungkinan akan diekspor,” jelas Suprayogi kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (1/3) kemarin. Barang bukti selanjutnya telah dilepas kembali di perairan Kadinan, Lombok Barat pada Kamis, 28 Februari 2019. Menurut perkiraannya, benih-benih lobster yang digagalkan penyelundupannya tersebut berasal dari penangkapan di wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah

(Suara NTB/ist)

LEPAS BENIH - Kepala BKIPM Mataram Suprayogi, saat melakukan pelepasan benih lobster yang berhasil digagalkan penyelundupannya. (Teluk Awang). Padahal, pemerintah secara tegas menyatakan, tidak membolehkan penangkapan, atau pengiriman dalam ukuran tertentu. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/ 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP.), Kepiting (Scylla SPP.), Dan Rajungan (Portunus SPP.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Diatur, penangkapan dan/ atau pengeluaran lobster hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua

Warga Lingkar Kawasan Mandalika Dilatih Kelola Sampah

(Suara NTB/ist)

KELOLA SAMPAH - Pedagang di kawasan Pantai Tanjung A’an dilatih mengolah sampah. terus mendampingi pedagang dan warga sampai pada terbentuknya bank sampah di kawasan tersebut, sehingga pelatihan diberikan ada keberlanjutannya dan tidak hanya sampai pelatihan saja. Nusantara menjelaskan, persoalan sampah memang menjadi perhatian utama bagi pihak ITDC, karena bicara

menjadikannya sektor unggulan daerah. Peran para driver taksi ini menurutnya akan menentukan baik atau tidaknya kesan penumpang terhadap suatu daerah. “Kalau bagus kesannya di driver, baguslah daerah kita. Driver ini adalah wakil NTB. karena itu, jangan buat tamutamu kita bête` (bosan),” pesan Wagub. Mari tunjukkan NTB yang indah dan kaya akan kearifan lokalnya. Kaya akan wisata alam, kaya akan hasil kerajinan dan dorongannya akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang wisatawan,” demikian Rohmi. (bul)

Digagalkan, Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp1,5 Miliar Lebih

Dukung Program ’’Zero Waste’’

Praya (Suara NTB) Puluhan pedagang dan warga yang ada di kawasan Pantai Tanjung A’an, mendapat pelatihan khusus pengelolaan sampah dari Indonesia Tourism Development Corporatioan (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika Kuta, selama tiga hari sejak Kamis (28/2). HarapanNya, masyarakat bisa mengelola sampah supaya tidak mengotori destinasi wisata yang ada. Bahkan bisa mendatangkan manfaatnya bagi warga lingkar kawasan. Pelatihan tersebut sekaligus sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah provinsi dalam mewujudkan NTB Zero Waste. “Melalui pelatihan paradigma berpikir masyarakat soal sampah coba kita ubah. Bahwa sampah bisa menjadi barang yang bernilia jual dan bermanfaatnya,” Direktur Keuangan dan Strategi Korporat ITDC, Nusantara Suyono, Jumat (1/3) kemarin. Ia menjelaskan total ada 25 pedagang dan warga yang dilatih Dengan menggandeng tim dari Bank Sampah NTB. Di mana nantinya, tim Bank Sampah NTB Mandiri akan

Group). Ia menceritakan pengalamannya menggunakan armada dari perusahaan ini saat berkunjung ke Jakarta misalnya. Tak jarang ingin mengorek informasi tentang seluruh isu yang sedang berkembang, pariwisata, pembangunan, ekonomi, hingga politik. Dengan menerima informasi yang detail dari pengemudi taksi, menurutnya hal itu dapat menambah kenyamanan bagi

penumpang. Selain dapat menggunakan jasa taksi, penumpang juga mendapatkan informasi yang memadai. Karena itu, ia mendorong, pengemudi taksi agar dipersiapkan semaksimal mungkin pengetahuannya untuk menjamu para penumpang dengan informasi mendetail tentang NTB. “Informasi dari driver ini dapat menyamankan penumpang. Karena itu, jagalah kenyamanan penumpang untuk memunculkan kesan yang baik tentang daerah kita,” imbuhnya. NTB seperti diketahui dalam beberapa tahun terakhir tengah mengembangkan sektor pariwisata. Bahkan

pariwisata tentu tidak akan bisa lepas dari persoalan kebersihan. Sementara sampah di kawasan The Mandalika Kuta sampai sejauh ini belum terkelola dengan baik. Terlebih kawasan Pantai Tanjung A’an merupakan salah satu destinasi wisata andalan yang ada di kawasan The Mandalika Kuta. Untuk

itu, diperlukan upaya kongkrit dalam mengelola sampah di kawasan tersebut. Supaya tampilan kawasan tersebut bisa semakin indah dan bisa memancing minat wisatawan untuk datang berkunjung. Camat Pujut Lalu Sungkul menambahkan, pemilahan sampah merupakan program yang positif dan harus segera diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kebersihan merupakan tolak ukur utama dalam suatu kawasan destinasi pariwisata. Sampah tidak melulu menjadi hal yang tidak berguna, tapi bisa disulap menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomi. Selain bisa berguna bagi masyarakat, itu juga bisa mengurangi beban pemerintah terkait pengelolaan sampah di TPA, karena sebelum sampai di TPA, sampah dikelola terlebih dahulu. “Sampah yang dibuang ke TPA itu nantinya, memang benar-benar sampah yang sudah tidak bisa dikelola oleh masyarakat. Selama masih bisa dikelola dan didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat, sampah tidak perlu dikirim ke TPA,” tandasnya. (kir)

ratus) gram per ekor. Sementara kepiting, kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas di atas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor. Dan rajungan, penangkapan dan/atau pengeluaran hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas di atas 10 (sepu-

luh) cm atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor. Mengapa masih ditemukan penyelundupan benih lobster, dugaan kuat masih karena tingginya permintaan di luar negeri dan harganya yang masih menjanjikan. Karena itu, Suprayogi menekankan agar masyarakat tak mengambil risiko. Penangkapan dan pengiri-

man lobster dapat dilakukan. Asalkan, memenuhi ketentuan ukuran dan bobotnya sesuai peraturan Menteri KKP. “Karena pemerintah ingin menjaga kelestariannya. Jangan sampai dieksploitasi terus, kita kehabisan dan orang luar yang mengembangkannya, itu yang ingin pemerintah jaga,” demikian Suprayogi. (bul)

Kembangkan ’’Sustainable Tourism Certificate’’

Bupati Lobar Teken Kerjasama dengan Kemenpar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Setelah ditetapkan menjadi area observasi dalam Sustainable Tourism Observatory (STO), saat ini kabupaten dengan motto Patut Patuh Patju ini telah meningkat ke jenjang Sustainable Tourism Certificate (STC). Selain itu, Pemda Lobar juga segera menerapkan Wonderful Indonesia Digital Tourism (WIDT) 4.0 yang diluncurkan oleh Kemenpar. Penandatanganan kerja sama pengembangan parwisata berkekalanjutan ini sendiri dilakukan bersama 2 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Pangandaran Jawa Barat dan 3 Perguruan Tinggi Negeri. Untuk Kabupaten Lobar, digabung dengan Universitas Mataram. Selain tiga kabupaten tersebut, ada 7 kabupaten/ kota lainnya yang menyusul menjadi daerah STO. Menurut Bupati, hal tersebut menjadi angin segar di saat lesunya kepariwisataan di Lobar akhir-akhir ini.”Pasca gempa dan isu lainnya saat ini sep(Suara NTB/her)

erti perhelatan pemilu dan rabies, kita sambil jalan akan melakukan pembenahan lagi untuk membangkitkan kepariwisataan kita,” ujar Fauzan. Dengan menuju sertifikasi pariwisata berkelanjutan, tambah Fauzan, Lobar akan terus mendapat pendampingan, monitoring, dan dukungan dari Kemenpar, Unram, bahkan dunia. Bagi Fauzan, ciri utama pariwisata berkelanjutan pasca nantinya disertifikasi, tidak hanya terletak pada kemampuan menjual destinasi alam, namun juga kemampuan manusia dan harmoninya dengan alam tersebut, serta pemanfaatan teknologi digital dalam informasi. “Ini seiring dengan pembangunan kepariwisataan yang digaungkan kementerian, yaitu Wonderful Indonesia Digital Tourism 4.0,” terangnya.

H. Fauzan Khalid

Untuk membangkitkan gairah kepariwisataan di Lombok Barat di tahun 2019 ini, Fauzan telah merencanakan recovery dengan merevitalisasi kawasan Senggigi dan Gili Gede di Sekotong, mengembangkan kawasan Sesaot yang menjadi lokasi proyek STO, mengembangkan desa-desa wisata, menggelar banyak event untuk promosi, serta pelatihan-pelatihan untuk para pelaku pariwisata. Penandatangan kerja sama itu sendiri diselenggarakan berbarengan dengan Rapat Koordinasi Nasional yang pertama di tahun 2019. Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi menyampaikan, pihaknya akan segera mengimplementasikan WIDT 4.0 itu.”Di pertengahan tahun ini kita akan segera lakukan pelatihan IT. Kita akan libatkan Aparatur Sipil Negara agar mereka bisa menjadi terdepan dalam menggerakkan WIDT 4.0,” ujar Ispan Junaidi. Ispan pun menambahkan, pihaknya akan melibatkan para pelaku pariwisata melalui asosiasi untuk bisa terlibat dalam pelatihan tersebut.”Paling tidak kita akan libatkan asosiasi perhotelan, travel, guide, pokdarwis, dan para kepala desa untuk bisa ikut pelatihan itu. Informasinya, ada 14 modul yang menjadi materi kurikulum,” terang Ispan. Dengan pemanfaatan dunia digital, menurut Ispan, akan membantu promosi pariwisata.(her)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

Menjawab Tantangan Zaman PT. Sadhana Arif Nusa, terus melakukan berbagai terobosan dalam menjalankan bisnisnya. Tentunya dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan petani tembakau binaannya. Salah satunya dengan mengajak petani binaannya untuk menanam tembakau virginia, namun dirajang, bukan di-oven. Langkah ini dinilai lebih efektif dan efisien dari segi pembiayaan karena mengandalkan faktor alam. Ditemui di kantornya, Ka(Suara NTB/yon) mis (28/2), Direktur PT. Kuswanto Setia Budi Sadhana Arif Nusa, Kuswanto Setia Budi, menjelaskan, peralihan penanaman tembakau virginia dengan cara dirajang tidak membutuhkan biaya yang besar, mulai dari pemupukan hingga pengovenan. Untuk tembakau rajang, nantinya bisa memanfaatkan alam berupa tenaga angin, air, dan matahari yang tentunya tidak bisa habis. Berbeda dengan tembakau virginia yang di-oven, bergantung pada kayu dan bahan bakar lainnya yang jika bahan bakar itu digunakan akan habis, bahkan merusak lingkungan jika tidak diberlakukan dengan baik. “Ini kita lakukan karena kita mengajak petani binaan kita menjawab tantangan 25 tahun ke depan. Jenis tembakau sama yakni virginia, namun dalam pemrosesannya setelah dipetik yakni di rajang. Bukan di oven. Ini jauh lebih murah, lebih efisien. Petani tidak perlu lagi membeli pupuk berlebihan seperti NPK, KNO3 bahkan kayu. Intinya rajang ini lebih murah,” terang Kuswanto. Dalam pelaksanaan proses perajangan ini, Kuswanto mengaku sudah memikirkan secara matang dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Termasuk dalam penyediaan alat perajangan dalam bentuk mesin, bukan manual sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang terdahulu. Diakuinya, ini pertama kali diberlakukan untuk di Lombok. Namun di Kabupaten Dompu dan Pulau Jawa sudah diterapkan dengan luas lahan puluhan hektar. Bahkan kualitas dari tembakau dengan proses rajang cukup bagus. Selain itu, lanjut dia, proses pengeringan tembakau dengan cara dirajang yang mengandalkan tenaga matahari dan angin tidak mesti ditanam pada lahan yang luas. Melainkan, lahan seadanya pun bisa ditanami tembakau virginia. Selaku pebisnis, Kuswanto mengaku sudah mesti memiliki rencana sesuai kebutuhan. Dalam arti kata, ia memiliki tanggung jawab untuk melatih petani binaannya sukses. Namun tidak semestinya semua petani binaannya diajak untuk beralih ke rajang. “Saya pilih, ajak, bicarakan karena kadang-kadang petani yang terbiasa meng-oven, memilih untuk meng-oven,”jelasnya. Di Pulau Jawa, Kuswanto mengaku memiliki lahan puluhan hektare menanam tembakau rajang. Kendati demikian, diakuinya bahwa dirinya tidak bisa meremehkan petani yang ada di Lotim untuk beralih ke rajang. Untuk itu terlebih dahulu harus memulai dan melakukan evaluasi dari tahun pertama dan seterusnya, sehingga petani yang akan menilai apakah tetap bertahan menanam tembakau virginia dengan cara di-oven atau beralih ke rajang ketika melihat hasil dalam kurun waktu tiga tahun. (yon)

Perekaman E-KTP Jemput Bola Terkendala Telekomunikasi Tanjung (Suara NTB) Telekomunikasi seluler yang tidak merata di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), menjadi penghambat dalam kelancaran proses perekaman KTP elektronik (E-KTP). Setidaknya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KLU menemui kendala tidak adanya jaringan internet dua desa, masing-masing Desa Salut dan Desa Gumantar - keduanya Kecamatan Kayangan. Kepala Dinas Dukcapil, H. Sahabudin, S.Sos., melalui Sekretaris Dinas Dukcapil KLU, Raden Tresnahadi, Jumat (1/3) mengutarakan, Dukcapil tengah gencar-gencarnya menjalankan program Jempolan Plus-plus (Jemput Bola, Proses hasilnya) dalam perekaman E-KTP dan adminduk lain seperti KK dan KIA. Plusplus dimaksud adalah adminduk dicetak di tempat dan diserahkan di tempat. “Program Jempol Plus-plus ini dalam rangka mengejar target masyarakat yang belum merekam E-KTP dengan dasar data wajib KTP. Dukcapil harus selesai merekam sebelum 17 April atau saat pilpres digelar,” katanya. Dijelaskan dari data wajib KTP, masyarakat umum yang belum merekam sejumlah 5.002, dan anak SMA yang berusia 17 tahun pada 17 April mendatang sebanyak 4.052 orang. Dari angka itu, total target perekaman sebanyak 9.054 orang. Sejak Januari lalu, Dukcapil terus turun dan menyasar semua desa di 3 kecamatan, masing-masing Kayangan, Gangga dan Tanjung. Sedangkan dua kecamatan lain, yakni Bayan dan Pemenang, diprioritaskan untuk dikawal pada Maret hingga pertengahan April mendatang. “Rata-rata perekaman harian di desa-desa berkisar 100 orang,” imbuhnya. Tresnahadi menyebut, pihaknya juga mencetak E KTP dari warga yang masuk katagori PRR (E-KTP siap cetak dan sudah masuk data) sejumlah 1.560 orang. Terhadap PRR ini sendiri, Dukcapil sudah merampungkannya pada akhir Februari lalu. Selama proses perekaman di desa-desa, Dukcapil masih mengalami sejumlah kendala. Jumlah warga yang hadir ke kantor desa masih bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Namun di tempat lain, hal teknis lain, seperti ketersediaan jaringan internet ikut mempengaruhi penundaan pencetakan. “Dalam proses perekaman, kita menggunakan modem M2M yang diberikan oleh Kemendagri, kita bawa ke desa-desa, karena langsung tersambung dengan server Kemendagri, sehingga bisa dicetak di tempat.” “Tetapi ada dua desa, yaitu Gumantar dan Salut, di catatan kita jaringannya tidak bagus. Di setting sekalipun, jaringan internet Telkomsel tidak tersedia. Terpaksa kita rekam saja dan cetaknya di kantor,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Sekretaris Dinas Dukcapil Raden Tresnahadi menyerahkan E-KTP yang dicetak melalui program jemput bola belum lama ini.

Halaman 4

PAD Diduga Bocor, Inspektorat Klaim Akibat Ketakutan Beli IT

Tanjung (Suara NTB) Sebagai daerah yang menjadi destinasi wisata internasional, Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum banyak mendapatkan imbal hasil dari aktivitas wisata itu. Pajak daerah dan retribusi daerah khususnya di sektor pariwisata dianggap masih mengalami kebocoran. Salah satu penyebabnya, karena KLU belum berani membeli aplikasi berbasis Informasi Teknologi (IT). Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., belum lama ini mendorong seluruh OPD penghasil pajak dan retribusi untuk manfaatkan aplikasi IT. Hal tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan pendapatan. Inspektorat seolah menyayangkan, anggaran aplikasi IT untuk menarik pendapatan daerah batal dieksekusi oleh Bapenda tahun 2018 lalu. Padahal jika terbeli, pemanfaatannya bisa menjadi tolok ukur pembanding antara penerapan

aplikasi manual dan by system. “Pendapat di Menpan, ada dua jenis pejabat di daerah. Ada yang pintar tapi tidak jujur, ada yang jujur tapi bodoh. Nah untuk menjawab itu apa, kan begitu kata Menpan,?” ujar Inspektur. Sebagai satu solusi, pemerintah daerah kata dia, perlu membangun sistem komunikasi sebagaimana diarahkan pemerintah pusat. Bahkan lembaga sekelas KPK dalam Korsupgahnya, ikut mendorong pencegahan terjadinya korupsi baik dalam penghimpunan

pendapatan dan retribusi maupun alokasi belanja publik melalui aplikasi IT yang bisa dipantau secara langsung. Tidak diragukan lagi, KLU sebagai daerah tujuan wisata masyarakat dunia, memiliki potensi besar menarik pajak dan retribusi. Tetapi problemnya, tegas Idrus, daerah masih mengandalkan perangkat manual. Ditopang lagi oleh kendala lain berupa ketersediaan jumlah SDM dalam memungut retribusi sistem manual tersebut. “Ini yang harus diperbaiki,

dari tahun ke tahun berbicara masalah yang sama. Posisi sumber daya manusia (pengelola pendapatan) cukup, karena yang berperan dalam penarikan adalah IT.” “Apalagi zaman sekarang anak TK, SD saja sudah bisa main HP, apalagi sudah ASN. (Pertanyaannya) berani tidak kita beli aplikasi itu sekarang?” tanyanya. Menurut Inspektorat, aplikasi itu sangat mungkin terbeli oleh APBD Lombok Utara yang menyentuh angka Rp 1 triliun lebih. Apalagi imbal hasil pendapatan yang diperoleh lebih besar. Mengacu pada angka kunjungan wisatawan ke Lombok Utara, setiap tahunnya hampir menyentuh angka 1 juta kunjungan. Dengan asumsi 40 persen wisdom dan 60 persen

wisman, maka PAD yang masuk akan melonjak tajam. Sebab sesuai Perda No. 5 tahun 2010, wisdom wajib membayar Rp 2 ribu per orang setiap masuk objek wisata, sedangkan wisman membayar sebesar Rp 5 ribu per orang. “Ini yang harus kita perbaiki. (Dikhawatirkan) bocor, benar kan bocor. Karena kita manual pak. Dari hotel keeceran, dari karcisnya kita kececeran,” Bahkan Idrus menyimpulkan, PAD yang diraih (paling tinggi target) Rp 200 miliar masih belum apa-apa dibandingkan wisatawan yang berkunjung dan membelanjakan uangnya di Lombok Utara. Sehingga ia mendorong agar OPD terkait secepat mungkin menerapkan aplikasi IT di masing-masing OPD. (ari)

(Suara NTB/rus)

GEDUNG RSIK - Gedung RSIK Labuhan Haji yang akan dijadikan rumah sakit pemerintah daerah.

Lotim Rencanakan Bangun Tiga Rumah Sakit Baru Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merancang pembentukan tiga unit rumah sakit baru. Rumah sakit di Keruak, Rumah Sakit Aikmel dan Rumah Sakit di Labuhan Haji. Gedung rumah sakit ini sudah siap sebagai cikal bakalnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, Ahmad Masfu kepada Suara NTB, menjelas-

kan, lokasi rumah sakit adalah pengembangan dari puskesmas. Keruak diketahui pada era kepemimpinan Bupati Sukiman Azmy periode sebelumnya sudah membuat Puskesmas Plus Keruak. Begitupun di Aikmel, Puskesmas Plus Aikmel. Anggaran untuk pembangunan rumah sakit di Keruak, ujarnyam sudah dipersiapkan Rp 10 miliar sedangkan untuk

Aikmel dipersiapkan lebih dari Rp 4 miliar. ‘’Sementara untuk Labuhan Haji tidak dianggarkan, karena sedang dikaji pengunaan gedung Rumah Sakit Islam Kita (RSIK),’’ terangnya. Kajian, tambahnya, diperlukan untuk dijadikan rumah sakit pemda. Mengenai pengelolaan, apakah langsung di bawah pemda atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), termasuk pen-

Kemenag Minta KUA Cek CJH yang Meninggal Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan pendataan terhadap calon jemaah calon (CJH) yang berangkat tahun ini. Salah satunya terkait adanya CJH yang meninggal dunia. Selain menunggu laporan dari pihak keluarga. Kemenag juga meminta kepada masing-masing KUA di kecamatan untuk turun ke lapangan. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (1/3), Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, mengungkapkan, persiapan pemberangkatan jemaah haji di Kabupaten Lotim sudah sampai pada tahapan rekrut petugas yang menyertai jemaah, seperti Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Arab Saudi. Proses seleksi pendamping ini sudah dilakukan pada, Senin, 26 Februari 2019 lalu. “Untuk TPHI dan TPIHI ini kita sudah lakukan seleksi,” terangnya.

(Suara NTB/yon)

H. Azharuddin Selain itu, posisi saat ini sedang dilakukan pemrosesan pemasporan dan tes kesehatan terhadap JCH terhadap 1.123 berdasarkan jumlah kuota yang didapatkan oleh Lotim tahun ini. Dari jumlah inipun, terdapat beberapa di antaranya meninggal dunia. “Bagi yang meninggal dunia ini kita belum tahu jumlahnya secara pasti,

karena belum ada laporan dari pihak keluarga,” tambah Kepala Seksi Urusan Haji pada Kemenag Lotim, Makinuddin. Atas dasar itu kemudian diminta kepada petugas KUA di masing-masing kecamatan untuk melakukan jemput bola dengan turun lapangan mengecek langsung keberadaan dan adanya CJH yang meninggal dunia. Selama ini, Kemenag Lotim belum menerima secara resmi laporan dari pihak keluarga JCH yang bersangkutan dan hanya mendapat informasi dari jemaah saat dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan. “Inilah kita minta KUA di kecamatan untuk cek kembali informasi itu terkait data jemaah yang meninggal dunia,”tegasnya. Makinuddin, menambahkan, untuk petugas pendamping jemaah, TPHI sebanyak 2 orang dan TPIH 2 orang. Seleksi sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten, sehingga proses selanjutnya yakni mengikuti tes di Kanwil Kemenag NTB. (yon)

KPU Lotim Temukan 48 Kotak Suara Rusak Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan desain terhadap kotak suara Pemilu 2019. Dari proses itu, KPU menemukan adanya sebanyak 48 kotak suara yang rusak. Kerusakan kotak suara itu sejak dilakukan pengiriman, bukan saat dilakukan desain. Demikian ditegaskan Ketua KPU Lotim, Dr. Muhammad Junaidi belum lama ini. Untuk kotak suara yang rusak ini sudah diganti langsung setelah dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan dan penggunaannya dengan tepat, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sejak awal sudah dilakukan antisipasi. “Karena kotak suara meng-

gunakan kardus. Jadi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerusakan mulai dari pengiriman itu sudah diantisipasi. Kita tinggal melaporkan kemudian diganti,” terangnya. Perakitan kotak surat suara ini dilakukan oleh 21 orang yang telah ditentukan oleh KPU Lotim. Target perakitan sebanyak 125 kotak per orang untuk per harinya. Adapun dalam proses perakitan kotak surat suara ini, diawasi langsung oleh tujuh orang pengawas KPU Lotim bertempat di Mall Mini Selong. Di samping itu, KPU Lotim juga berusaha untuk meminimalisir gugatan terkait dengan proses, hasil, dan di pelaksanaan pada hari H mulai dari KPU, PPK, PPS, dan KPPS dapat bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme ta-

hapan. Tentunya dengan melakukan penguatan kapasitas. “Kita juga sudah menerima surat suara untuk Pilpres, Lotim Dapil II, Dapil III, Dapil IV dan Dapil V,” sebut Junaidi. Pada pemilu serentak 2019 ini, di Kabupaten Lotim terdapat 16 partai politik dari 30 parpol yang mendaftar. Sebanyak 16 parpol secara nasional itupun terdapat di Lotim, sehingga dalam proses pencalonan ini, tidak semua partai mencalonkan secara penuh di dapilnya masing-masing. Dimana jumlah caleg sebanyak 716 orang yang tersebar di 5 dapil. Untuk itu, banyaknya calon berkaitan ekskalasi politik yang terjadi. Dengan jumlah pemilih di Lotim sekitar sebanyak, 906.094 jiwa. “Untuk data pemilih ini terus bergerak,” ujarnya. (yon)

gadaan alat kesehatan (alkes). “Alkesnya kan butuh biaya besar, Kalau baznas mampu mengadaan dipersilakan,” ucapnya. Rencana penambahan Rumah Sakit ini diharapkan mulai bisa beroperasi Tahun 2020 mendatang. Ketiganya akan menjadi Rumah Sakit tipe D dengan pimpinan setingkat eselon III. Khusus tenaga dimungkinkan akan ada rekrutmen

massal tenaga kerja. Sebelumnya, Bupati Lotim, H. M Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsudin menerangkan RSIK akan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Lotim. RSIK akan menjadi salah satu rumah sakit rujukan menambah jumlah fasilitas kesehatan tingkat rujukan di Lotim selain RSUD Dr. R. Soedjono Selong. (rus)

Kunjungi KLU, Delegasi Trengganu Buka Peluang Ekspor Impor Tanjung (Suara NTB) Untuk ketiga kalinya setelah gempa, delegasi Kerajaan Trengganu Malaysia hadir di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jumat (1/3), rombongan delegasi Malaysia langsung disambut Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar. Meski awak media tidak disiapkan waktu untuk mewawancarai delegasi Malaysia, namun Bupati mengungkapkan potensi kerjasama yang akan dibangun memiliki prospek cerah. Trengganu - Lombok Utara, siap membuka keran ekspor impor yang menguntungkan kedua pihak. “Trengganu merupakan salah satu daerah yang minus potensi ikannya, kalau berbicara dari potensi perikanannya. Minus ini menjadi potensi kerjasama bagi KLU,” ujarnya usai menyambut delegasi Trengganu Malaysia. Najmul mengklaim, delegasi Trengganu sengaja datang ke KLU karena tertarik melihat langsung potensi KLU. Rombongan ini sendiri akan disuguhi oleh sejumlah potensi dari perikanan, perkebunan, hingga pertanian, di mana Kelompok Jagung akan didatangi oleh delegasi tersebut. Lombok Utara dengan daerah yang memanjang di sepanjang pantai, diklaim menyimpan sumber daya ikan. Bupati men-

contohkan, di satu kelompok nelayan Dusun Kerakas, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, produksi ikan bisa mencapai 6 ton per harinya. Belum ditambah oleh produksi nelayan lain di kecamatan berbeda. Berkebalikan dengan sumber daya yang ada di Trengganu, industri produk varian ikan relatif banyak. Namun di sisi lain, sumber daya perikanannya terbatas. Plus minus antarkedua wilayah ini akan coba disingkirkan melalui kerjasama kedua pihak. Bupati menyebut, dalam lawatan ke Trengganu beberapa waktu lalu, ia diperlihatkan potensi industri perikanan yang produktif. Untuk itulah, merupakan peluang bagi nelayan KLU untuk memeroleh mitra kerjasama yang menampung ikan. “Ini tentu menjadi kesempatan emas bagi KLU untuk melakukan ekspor ikan nantinya,” imbuhnya. Selain ikan, delegasi Trengganu juga disuguhi potensi kelapa KLU. Menyadari bahwa harga kelapa relatif fluktuatif, menjadi peluang pula harga kelapa di petani bisa ditingkatkan melalui serapan pasar Malaysia tersebut. “Di Malaysia, harga kelapa mereka 10-18 Ringgit. Dirupiahkan ada sekitar Rp 30 ribu ke atas per butir di sana,” klaim Bupati. (ari)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat menerima delegasi Kerajaan Trengganu Malaysia, Jumat (1/3).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Loteng Gelar MTQ Tingkat Kabupaten

(Suara NTB/kir)

PAWAI TA’ARUF - Kafilah peserta MTQ tingkat kabupaten mengikuti pawai ta’aruf, di Kecamatan Janapria, Jumat (1/3).

Praya (Suara NTB) Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 28 tingkat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (1/ 3), mulai digelar. MTQ dipusatkan di Kecamatan Janapria dan akan berlangsung hingga tanggal 6 Maret mendatang. Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Jumat, menjelaskan, MTQ tingkat kabupaten ini merupakan ajang seleksi bagi para qori’ dan qoriah terbaik dari semua kecamatan yang ada di Loteng guna menjadi yang terbaik di berbagai mata lomba yanag dilombakan. Dan, nantinya berhak mewakili Loteng pada gelaran MTQ tingkat provinsi tahun 2019 ini.

“Ajang ini merupakan ajang seleksi bagi para qori’ dan qoriah yang nantinya berhak mewakili Loteng di ajang serupa di tingkat provinsi,” terangnya. Pihaknya pun berharap MTQ kali ini bisa melahirkan qori dan qoriah terbaik Loteng, sehingga pada akhirnya bisa berprestasi di ajang yang jauh lebih tinggi. Untuk itu, para peserta diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya supaya bisa menjadi yang terbaik pada ajang dua tahunan tersebut. “Ajang ini merupakan ajang penting, jadi semua perserta kita harapkan bisa sungguh-sungguh dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menjadi yang terbaik,” tandasnya.

Disinggung kesiapan penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten itu sendiri, Herdan menegaskan sudah sangat siap. Kecamatan Janapria selaku tuan rumah juga sudah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah yang baik, agar gelaran MTQ kali ini bisa berjalan sukses dan lancar. Herdan menjelaskan, untuk peserta masing-masing kecamatan akan diwakili sekitar 50 qori dan qoriah yang akan berlomba dibeberapa mata lomba. Di antaranya tilawatil Qur’an putra dan putri, kaligrafi hingga tafsir Al Qur’an. Tidak kalah penting, tambah Herdan, ajang MTQ tersebut tidak semata-mata hanya lomba saja. Tetapi lebih dari itu, MTQ bisa

menjadi ajang menumbuhkan minat masyarakat, utamanya generasi muda dalam hal seni baca tulis Al Qur’an, sehingga bisa membentuk generasi Qurani. “Soal lomba itu penting. Tapi yang paling penting, bagaimana melalui MTQ bisa membentuk generani Qurani,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. Sebelum dibuka resmi, gelaran MTQ dibuka dengan pawai ta’aruf bertempat di depan kantor Camat Janapria, pada Jumat pagi. Pawai taaruf ini disaksikan langsung Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., serta para pejabat lingkup Pemkab Loteng dan dikuti oleh seluruh kafilah dari 12 kecamatan se-Loteng. (kir/*)

Dari Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi

Tunggu Kiriman Tahap II KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) masih menunggu kiriman surat suara tahap II dari KPU RI dan pihak ketiga, menyusul surat suara yang diterima, Rabu (27/2) jumlahnya masih kurang yakni untuk surat suara DPD, DPR Provinsi dan surat suara DPRD kabupaten untuk Dapil 4. Pihak KPU masih menunggu kepastian pengiriman surat suara tambahan, paling lambat surat suara ini datang pekan depan. Setelah menerima surat suara ini, pihak KPU bersiap-siap untuk Bambang Karyono melakukan penyortiran dan (Suara NTB/her) pelipatan surat suara. Ketua KPU Lobar Bambang Karyono mengatakan, terkait surat suara ini ada kekeliruan informasi dari pihak transmisi. Waktu pertama diinformasikan ada dua surat suara yang datang yakni untuk presiden dan DPR RI. Namun begitu tiba, surat suara yang ada untuk presiden, DPR RI, kemudian DPR Kabupaten/kota untuk 4 dapil, kecuali Dapil 4 yang belum. “Yang belum (surat suaranya) sekarang itu, DPD, DPR Provinsi dan Dapil 4, karena pengirimannya begitu,” jelas dia. Untuk pengiriman tahap II ini, pihaknya masih menunggu informasi dari KPU RI dan rekanan. Paling lambat, kata dia, surat suara sudah diterima lengkap pekan depan. Kalau sudah lengkap kata dia, tinggal pihaknya melakukan berbagai persiapan. Untuk selanjutnya kata dia, pihaknya akan melakukan penyortiran dan pelipatan yang ditarget selesai minimal H-7 semua surat suara sudah masuk ke kotak suara dan didistribusikan. Pihaknya menargetkan pada H-1 proses pendistribusian ke TPS. “Kita sudah rencanakan, tanggal 4 maret sudah mulai dilakukan pensortiran dan pelipatan,” jelas mantan anggota Bawaslu NTB ini. Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya terus memantau dan kontrol tidak hanya terhadap surat suara, namun perawatan kotak suara. Sejauh ini kata dia belum ada masalah, meskipun di kabupaten / kota lain ada sedikit masalah yang dialami. Sekretaris KPU Lobar, L Suherman menambahkan, KPU sudah menerima sebanyak 92.130 lembar surat suara pemilu. Surat suara ini pun sudah disimpan di Gudang KPU di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri. “Total surat suara yang datang itu terdiri 6 jenis. Di antaranya surat suara pilpres daerah pemilihan (Dapil) NTB sebanyak 489.480 lembar, DPR RI Dapil NTB II 489.480 lembar, DPRD Kabupaten Lobar Dapil I sebanyak 92.433 lembar. Kemudian DPRD Kabupaten Lobar Dapil II sebanyak 84.690 lembar, Dapil III 100.181 lembar, dan Dapil V sebanyak 92.130 lembar,’’ jelas dia. Sedangkan untuk kekurangan tiga jenis surat suara terdiri dari DPRD Kabupaten Lobar Dapil IV sebanyak 121.614 lembar serta DPRD Provinsi dan DPD Dapil NTB masing-masing 489.480 lembar.”Kita masih menunggu sisanya yang surat suara DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Lobar Dapil IV,” ujarnya saat ditemui di sela pemindahan surat suara di gudang.(her)

Isu Rabies Berdampak pada Pariwisata Lobar

Warga Lobar Keluhkan Sulitnya Urus Izin hingga Sarana Dasar Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) menjadi lokasi kegiatan jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, Jumat (1/3). Kegiatan rutin yang diadakan Pemprov NTB setiap hari Jumat ini, menjadi salah satu rangkaian HUT Lobar ke 61 yang jatuh tanggal 17 April mendatang. Berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Lobar yang disampaikan kepada Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Rohmi Djalilah, mulai dari sulitnya pengurusan perizinan hingga sarana prasarana dasar seperti akses jalan rusak serta air bersih di kawasan wisata. Warga berharap agar semua keluhan ini segera ditindaklanjuti oleh pemprov maupun Pemda Lobar. Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang diadakan di Bencingah Kantor bupati Lobar dihadiri oleh jajaran Pemkab Lobar, para guru, pelajar, tokoh masyarakat serta lapisan masyarakat lainnya. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, Wakil Bupati terpilih Hj Sumiatun serta jajaran OPD, baik Pemprov maupun Pemda Lobar. Abu Bakar salah seorang Warga Gili Gede Sekotong menyampaikan sejumlah keluhan dan pertanyaan seputaran perizinan dan tidak adanya air bersih di kawasan wisata setempat Abu – sapaan akrabnya mengatakan, kawasan Gili sangat kaya potensi hanya saja beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan itu untuk memaksimalkan pengembangan potensi tersebut. Pertama kata dia, penduduk di daerah itu merupakan mayoritas nelayan tengah berupaya hijrah dari nelayan tradisional dengan berupaya memanfaatkan potensi wiata di daerah yang dinilai sangat strategis, karena lokasinya dekat dengan Bali, sehingga warga berharap kawasan itu menjadi pusat pariwisata dan poros maritim dunia di masa mendatang. Bupati dan jajaran pun kata dia sudah berkunjung ke wilayah setempat. “Hanya saja yang perlu diperjelas menyangkut masalah menyangkut ke-

(Suara NTB/her)

JUMPA - Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Jumat (1/3). pastian hukum berusaha pak. Saya termasuk warga yang nekat berusaha, walaupun buat bungalow kecil-kecilan, namun itu sebagai motivasi bagaimana kita ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Hanya saja hampir empat tahun ini saya urus izin tidak tuntastuntas pak. Apa karena kami tinggal di pulau?” keluh Abu. Sering kali kata dia terjadi perdebatan, kalau dulu BKPRD itu lebih cepat pengurusannya, namun sejak berubah jadi TKPRD agak susah. Diketahui kata dia, wilayah laut masuk kewenangan provinsi sementara darat kewenangan kabupaten. Untuk mengurus izin dan meminta rekomendasi dari BKPRD kata dia, ia harus bolak –balik beberapa kali, namun belum juga bisa selesai. Ia berharap melalui forum ini, bisa men-

jawab persoalan ini. pihaknya berharap agar proses perizinan ini dipermudah bagi pengusaha yang mau mengembangkan kawasan ini tidak terkendala olh proses perizinan. Sebab kata dia, untuk mencegah abrasi saja warga membangun sendiri talud akan tetapi dilaporkan ke kepolisian sehingga seolah-olah dipersulit dan bahkan didiskreditkan. Sementara kalau melihat pengusaha lain, tertuama yang asing mudah sekali mengurus. Selain itu, di kawasan itu terkendala air bersih. Hampir belasan tahun warga tidak bisa akses air bersih. Sekedar untuk mendapatkan air, warga membeli air galon ke darat. Ia berharap agar akses dasar ini disiapkan oleh pemda. Salah seorang guru yang mengajar di Gerung mengeluhkan terkait kondi-

si jalan yang rusak parah, sehingga anakanak sering kali terjatuh ketika ke sekolah. Padahal akses ini berstatus jalan provinsi. “Kami harapkan segera diperbaiki demi kelancaran warga terutama anak-anak ke sekolah,” harap dia. Menjawab keluhan ini, Wabup Lobar terpilih Hj. Sumiatun mengatakan terkait penyediaan air bersih sebenarnya sudah ada mesin penyulingan air laut menjadi air tawar. Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan warga terkait air bersih tersebut. Bahkan dia akan turun bersama jajarannya ke gili tersebut. “Kalau ada sumber air kita maksimalkan,”tegas dia. Terkait akses jalan sendiri, tahun ini akan dikerjakan oleh provinsi. (her)

Usulan Pemberhentian Bupati Terpilih Belum Ditandatangani Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah belum menandatangani surat usulan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Lombok Barat (Lobar) terpilih. Sejauh ini, usulan itu belum naik ke meja gubernur. Ia memastikan jika usulan itu masuk, ia segera tanda tangan dan mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemda Lobar berharap agar usulan tersebut segera diajukan ke Kemendagri, sebab pemda tak ingin gubernur menunjuk Plt (Pelaksana Tugas) Bupati.

Ketika ditanya apakah ada penunjukkan Plt Bupati Lobar, gubernur menegaskan kalau bisa tidak diangkat Plt. Sementara itu Sekda Lobar H. Moh. Taufiq berharap pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lobar terpilih tidak diundur. Pasalnya, informasi yang diperoleh dari Kemendagri bahwa pelantikan tetap dilaksanakan pada akhir masa jabatan bupati tanggal 23 April mendatang. Mengacu aturan dan arahan dari Kemendagri, tidak boleh

jabatan kepala daerah diundur atau dimajukan. Saat ini usulan pemberhentian dan pengangkatan bupati sudah ada di provinsi. Usulan ini belum dibawa ke Kemendagri, karena belum ditandatangani oleh Gubernur NTB. “Kalau kepastian yang kami dapat info, pelantikan tetap sesuai dengan akhir masa jabatan beliau tanggal 23 April, sebab masa jabatan kepala daerah tidak boleh diundur atau dimajukan,”tegasnya belum lama ini. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Lesunya pariwisata di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih sangat terasa, walaupun bencana gempa bumi sudah lama berlalu. Penyebab masih lesunya pariwisata ini, di samping faktor eksternal tingginya harga tiket dan bagasi pesawat, dampak isu merebaknya rabies juga menjadi salah satu fator mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Lombok. “Gampang kan tanda tangan tinggal saya tanda tangan,” kat- tangan. Ia belum tahu pasti Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, Ispan Junaidi, mennanti-nanti juga bisa, kalau bisa anya saat ditemui di kantor Bu- apakah usulan itu sudah ada jelaskan kondisi saat ini sangat rumit dan kritis bagi kalangan tidak angkat Plt kenapa harus pati Lobar, Jumat (1/3). di mejanya sebab berkas yang pelaku usaha wisata. Bukan hanya karena recovery dari bencana ada Plt. Gampang-gampang Menurut dia kalau masuk ditandatangani sangat banygempa bumi yang belum selesai, namun banyak isu lain yang saja, kalau naik ke meja saja ke meja kerja , ia segera tanda ak sekali di mejanya. sangat mempengaruhi minat kedatangan wisatawan ke NTB, khususnya ke Senggigi atau destinasi lainnya di Lobar. “Terakhir kemarin, isu rabies (penyakit anjing gila, red) yang terjadi di Dompu, ikut mempengaruhi seluruh NTB. Tapi sebenarnya faktor Giri Menang eksternal yang paling mempengaruhi,” terang Is(Suara NTB) – pan Junaidi dalam siaran pers yang diterima Sampah plastik Suara NTB, Jumat (1/3). dan sisa makanan Faktor eksternal, kata Ispan, ada di Pemilu kepolisian memang senga- maka bisa langsung diPraya (Suara NTB) tampak berserakan yang akan berlangsung 17 April 2019 nanti dan Polres Lombok Tengah ja sejak awal melakukan lakukan gelar perkara unsetelah kegiatan mahalnya harga tiket pesawat”Kita tidak bisa (Loteng) telah merampung- koordinasi dengan pihak tuk penetapan tersangka,” jumpa Bang Zul dan pungkiri perspketif orang terhadap semua Pemilu kan pemeriksaan dan pe- jaksa. Soal berkas perka- tandas Rafles. Umi Rohmi di Bencitu kurang aman. Apalagi orang luar negeri yang Sebelumnya, Inspektur manggilan saksi dalam ka- ra apa saja yang dibutuhingah Kantor Bupati akan berwisata, pasti memperhitungkan aspek sus dugaan penyelewengan kan dan harus dilengkapi, Inspektorat Loteng, Ir. L. Lobar, Jumat (2/3. keamanan,” terang Ispan. Demikian juga dengan dana insentif marbot sehingga sejak awal pihak Aswatara, mengatakan kaPasalnya, peserta tiket pesawat yang saat ini masih mahal, dari masjid di Kecamatan kepolisian bisa menyiap- lau proses audit sudah seyang hadir tidak dan menuju Lombok.”Coba lihat bandara kedaPraya Barat Daya. Hanya kannya. Dengan begitu, ke- lesai oleh auditor. Hanya membuang sampah tangan di BIL (Bandara Internasional Lombok, saja, pihak kepolisian sam- tika proses pelimpahan saja, ia mengaku belum usai pertemuan red). Sangat sepi,” pungkas Ispan prihatin. pai sejauh ini belum bisa berkas perkara dilakukan melihat dan membaca hatersebut. Padahal seBupati Lobar H. Fauzan Khalid berpandasil audit tersebut, karena melakukan penetapan ter- nantinya bisa cepat. jak awal pertemuan ngan senada. Menurutnya, semua pihak harus “Sejak proses awal kita mungkin belum dilaporkan sangka, karena masih itu, Wakil Gubernur peduli dengan pariwisata. Soal rabies, wartawan harus menunggu hasil au- terus koordinasi dengan oleh auditor. “Mungkin NTB Dr. Hj Rohmi pun harus ikut memberi kenyamanan. Dompu dit dari Inspektorat Loteng, jaksa soal berkas apa saja dalam minggu ini hasilnya Djalilah meminta (tempat wabah, red) itu kan jauh, tapi media terkait nilai kerugian nega- yang dibutuhkan. Sehingga sudah saya terima. Untuk agar segenap peserta mengeneralisir seakan-akan terjadi di seluruh ketika pelimpahan, semua kemudian bisa segera kita ra dalam kasus tersebut. membawa sampah NTB. ‘’Media juga harus punya tanggung jawab “Kalau soal pemeriksaan berkas sudah dinyatakan sampaikan ke pihak kepoli(Suara NTB/her) dan tidak membiarmoral dengan mempertimbangkan efek pembersudah selesai. Tinggal hasil lengkap. Jadi proses di jak- sian. Sesuai permintaan SAMPAH - Sampah yang berserakan setelah acara jumpa Bang kan berserakan. itaannya terhadap pariwisata kita,” harap Fauaudit Inspektorat Loteng sa juga tidak harus berla- sebelumnya,” ujarnya. Pengamatan Ko- Zul dan Umi Rohmi di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Jumat (1/3). zan. Mengenai harga tiket pesawat, bagi FauDisinggung besaran saja yang masih kita tung- ma-lama,” terangnya. ran ini di Bencingah, zan, telah berdampak kepada pariwisata secara Terakhir jaksa memin- kerugian negara temuan gu,” ungkap Kasat Reskrim lokasi kegiatan jumpa Bang Zul – Umi ro- tujuan wisata. Sebab jika tidak bersih, nasional, sehingga pemerintah pusat harus ikut Polres Loteng, AKP Rafles ta untuk dilakukan audit audit, Aswatara mengaku hmi, selepas kegiatan sampah berserakan maka akan mengganggu pengunjung yang mencari jalan keluarnya. Girsang, SIK., kepada Suara kerugian negara. Dan, belum tahu. Lagi pula, pidi lokasi. Peserta tak membuang sampah datang. Dengan kondisi seperti itu, menurut Fauzan, sudah dilakukan oleh Ins- haknya tidak punya keNTB, Jumat (1/3). yang dihasilkan dan membiarkan sampah Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. semua pihak mestinya terlibat aktif untuk Pihaknya bisa saja men- pektorat Loteng. Tinggal wenangan untuk meberserakan di pelataran bencingah. Zulkieflimansyah mengatakan bahwa zero mempromosikan kondisi daerah dengan menyeetapkan tersangka dalam sekarang menunggu hasil ngungkap hasil audit. “Sampah jangan dibuang sembarangan waste jangan sekedar menjadi jargon saja. barluaskan bahwa Lombok sudah aman untuk kasus ini, karena calon ter- auditnya saja. Setelah itu, Hanya pihak pemohon yang ya, sampah dibawa sendiri, kalau ketemu Zero waste ini harus menjadi kebutuhan dikunjungi.”Tidak hanya aman dari gempa, tapi sangkanya sudah ada. Tapi kasusnya sudah bisa dige- bisa mengungkapkan. “Wabak sampah dibuang di bak sampah. Tidak bersama, sebab daerah NTB adalah destiLombok umumnya aman dari rabies, aman dari karena sesuai petunjuk jak- lar dan ditetapkan ter- laupun kami tahu hasilnya boleh setelah acara kita yang ramai ini ke- nasi wisata sebab harus bersih dan nyariak-riak Pemilu, dan punya destinasi alam dan sa agar menunggu hasil au- sangkanya. “Informasi dari berapa, tapi kode etik tidak mudian areal ini, kantor bupati ini menja- man. “Sekarang masyarakat harus dididik budaya yang eksotik,” pungkas Fauzan. dit kerugian negara dari In- Inspektorat (Loteng) audit membolehkan kami untuk di kotor,” ujarnya mengingatkan. memilah sampah, supaya program pemda Di tahun 2019 ini, janji Fauzan, pihaknya spektorat Loteng, maka memang sudah selesai. mengungkap hasilnya. Itu Untuk menjaga kebersihan, kata ini (zero waste) jangan jadi jargon gitu, ya sudah menyiapkan program penanganan infraspenetapan tersangka masih Tapi hasilnya belum kita ranahnya pemohon,” tegas wagub, para orang tua harus memberikan harus dimulai ada bank sampah di manatruktur pariwisata dan beberapa event untuk terima. Harapanya, kalau mantan Staf Ahli Bupati belum bisa dilakukan. contoh kepada anak-anaknya. Menurut mana kalau ada bank sampah di tiap desa promosi.”Saya harap semua pelaku usaha pariIa menjelaskan, pihak hasil sudah kita terima Loteng ini. (kir) wagub, penting menjaga kebersihan di lalu ada kendaraan angkutan sampah kan wisata, terlibat membantu. Jangan hanya kita Lobar, karena daerah ini menjadi daerah bisa tertangani,” tegas dia.(her) saja yang berinisiatif,” ujar Fauzan. (her)

Polisi Masih Tunggu Hasil Audit Inspektorat

’’Zero Waste’’ Jangan Sebatas Jargon

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

- Parlementaria -

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB Reses Berlian Rayes dan A. Rafiq di Dapil IV

Serap Aspirasi Petani hingga Nelayan di Pesisir SumbawaBesar(SuaraNTB)– Anggota DPRD Sumbawa telah merampungkan agenda reses peertama tahun 2019 di Daerah Pemilihan (Dapil) masing masing, 20-27 Februari. Dalam menyerap aspirasi masyarat yang mereka wakili. Termasuk dua anggota DPRD Sumbawa dari Dapil IV (Rhee, Utan, Alas, Buer dan Alas Barat), Berlian Rayes, S.Ag dari Fraksi Partai Golkar dan A. Rafiq dari Fraksi PDI-P. Berlian melaksanakan reses pada enam titik. Yakni, pertama di desa Orong Bawa kecamatan Utan, yang dalam reses berkembang harapan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi. Muncul juga keinginan mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian, seperti traktor, mesin air hingga alat semprot. Selain bantuan lainnya, seperti terop kursi, tembok dan bibit ikan. Lokasi kedua reses di desa Pukat kecamatan Utan. Aspirasi yang muncul adaya perbaikan dalam dalam dusun, bantuan alsintan, bantuan alat tangkap ikan dan lainnya. Lokasi ketiga di Desa Usar Mapin. Harapan berupa perbaikan saluran dari samping kantor camat Alas Barat ke kantor

(Suara NTB/ist)

RESES - Suasana reses A. Rafiq di Dapil IV (foto kiri). Reses Berlian Rayes di salah satu desa di wilayah barat (foto kanan). desa Usar Mapin. Kemudian penahan tebing di dusun Gelampar, jalan usaha tani dan perbaikan embung. Titik keempat di Desa Rhee, Kecamatan Rhee. Di wilayah ini, keluhan masyarakat terkait air limbah hujan dari pegunungan yang tidak ada saluran, sehingga menyebabkan rumah penduduk tergenang. “Perlu ada normalisasi sungai Rhee,” jelas Berlian yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa ini. Titik reses kelima di otak

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ZONA INTEGRITAS - Pencanangan pembangunan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kantor 12345678901234567890123456789012 Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kamis (28/2). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dan Penga12345678901234567890123456789012 dilan Negeri (PN) Kelas 1B Sumbawa Besar men12345678901234567890123456789012 canangkan pembangunan zona integritas menuju 12345678901234567890123456789012 Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kamis 12345678901234567890123456789012 (28/2) lalu. Pencanangan di Kantor Kejari setempat 12345678901234567890123456789012 ini, ditandai penandatanganan piagam serta pelepasan 12345678901234567890123456789012 balon dan merpati yang diiringi bunyi sirine. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kegiatan dihadiri Bupati Sumbawa yang diwak12345678901234567890123456789012 ili Sekda, Bupati Sumbawa Barat, Kajari Sumbawa 12345678901234567890123456789012 beserta jajaran, Dandim 1607 Sumbawa, Dandim 12345678901234567890123456789012 1628 Sumbawa Barat, Ketua Pengadilan Negeri 12345678901234567890123456789012 Kelas 1 B Sumbawa Besar, Kapolres Sumbawa, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pimpinan OPD dan tokoh masyarakat. Kajari Sum12345678901234567890123456789012 bawa, Iwan Setiawan, SH., M.Hum menyampaikan, 12345678901234567890123456789012 kegiatan pencanangan ini sejalan dengan Peraturan 12345678901234567890123456789012 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 formasi Birokrasi (Menpan RB) RI Nomor 52 Tahun 12345678901234567890123456789012 2014 tentang pedoman pembangunan zona integri12345678901234567890123456789012 tas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi 12345678901234567890123456789012 pemerintah. Dimana pada hakekatnya merupakan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 deklarasi atau pernyataan sikap dari Kejaksaan 12345678901234567890123456789012 Negeri Sumbawa bahwa instansi ini telah siap mem12345678901234567890123456789012 bangun zona integritas, dengan berikrar no korupsi, 12345678901234567890123456789012 no kolusi dan no nepotisme. Serta tidak menerima 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gratifikasi, menjunjung tinggi kode etik dalam melak12345678901234567890123456789012 sanakan tugas dan memberikan pelayanan yang se12345678901234567890123456789012 suai dengan aturan perundang undangan. 12345678901234567890123456789012 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, I Wayan Eka 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mariartha, SH., M.H menyebutkan pencanangan ber12345678901234567890123456789012 tujuan untuk merubah mindset dari manusianya. Agar 12345678901234567890123456789012 seluruh karyawan dapat memberikan komitmen ter12345678901234567890123456789012 baiknya untuk mewujudkan pelayanan yang profesion12345678901234567890123456789012 al, cepat dan tepat, bebas dari korupsi dan bersih me12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 layani. Dimana pada hakekatnya bisa memberikan 12345678901234567890123456789012 kepuasan kepada seluruh masyarakat, sehingga ter12345678901234567890123456789012 wujud penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan 12345678901234567890123456789012 yang baik, efektif dan efisien. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sementara itu, Sekda, Drs. H. Rasyidi menyam12345678901234567890123456789012 paikan pencanangan ini dilaksanakan secara ter12345678901234567890123456789012 buka dan dipublikasikan secara luas dengan mak12345678901234567890123456789012 sud agar semua pihak termasuk masyarakat dap12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 at memantau, mengawal, mengawasi dan berper12345678901234567890123456789012 an serta dalam program kegiatan reformasi 12345678901234567890123456789012 birokrasi khususnya di bidang pencegahan korup12345678901234567890123456789012 si dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hingga semua pihak secara bersama-sama dapat 12345678901234567890123456789012 membangun integritas individu dan integritas or12345678901234567890123456789012 ganisasi di lingkungan kerja masing-masing, agar 12345678901234567890123456789012 seluruh lembaga pemerintahan khususnya di Kabu12345678901234567890123456789012 paten Sumbawa dapat menjadi lembaga yang ber12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sih dan terbebas dari tindakan-tindakan korupsi, 12345678901234567890123456789012 kolusi dan juga nepotisme. 12345678901234567890123456789012 Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, 12345678901234567890123456789012 M.M menjelaskan, untuk menuju Wilayah Bebas dari 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Me12345678901234567890123456789012 layani (WBBM), diharuskan ada persepsi yang sama 12345678901234567890123456789012 antara seluruh stakeholder agar benar-benar terwu12345678901234567890123456789012 jud zona bersih dalam melayani, sehingga pelayanan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 baik dan terbuka dapat terwujud. Pihaknya akan 12345678901234567890123456789012 memberikan dukungan maksimal agar Kejaksaan 12345678901234567890123456789012 Negeri Sumbawa dan Pengadilan Negeri Sumbawa 12345678901234567890123456789012 dapat menjaankan pembangunan zona integritas ter12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 us berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas 12345678901234567890123456789012 KKN serta memberikan pelayanan secara prima ke12345678901234567890123456789012 pada masyarakat dalam rangka menjaga, memban12345678901234567890123456789012 gun dan memajukan daerah. (ind/arn/*) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/ind)

Kejari dan PN Sumbawa Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM

desa Juranalas kecamatan Alas. Masyarakat berharap adanya bantuan peningkatan jalan lingkar Juran Alas k dusun Panua. Sama seperti desa lainnya, warga Juran Alas juga berharap batuan mesin air dalam mengatasi kekurangan air untuk mengaiiri areal persawahan. Kebutuhan akan pupuk dan masalah pertanian lainnya. Warga juga meminta dukungan untuk sarana olah raga khususnya tinju di kecamatan Alas. Tera-

khir, Berlian menggelar reses di Pernang desa Labuan Burung. Masalah utama yang dihadapi warga genangan air hujan, akibat tidak adanya saluran pembuang air. Kemudian bantuan peningkatan jalan di dusun stober desa setempat. Selain itu, bantuan untuk tembok SDN Pernang, TPQ-TPQ dan Mesjid. “Secara umum, kondisi masyarakat Rhee dan Pernang desa Labuhan Burung ini, air hujan dari pegunungan yang

menggenangi rumah penduduk di pemukiman akibat tiddak adanya saluran. Hal ini sudah lama disampaikan warga ke Pemkab, tetapi belum ada respons,” tukasnya, seraya bersyukur dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti reses. Dibuktikan pada setiap kesempatan reses anggota Komisi II DPRD Sumbawa ini selalu dipenuhi warga. Sebab, pihaknya mampu menjelaskan peran dan fungsi dewan dengn baik dan benar. Apalagi di set-

iap tempat resesnya, selalu ada buah karya nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Reses yang sama juga dilakukan A. Rafiq di Dapil IV. Namun, Ketua DPC PDI-P Sumbawa ini, lebih menyambangi masyarakat nelayan di sejumlah wilayah pesisir. Diantaranya, melaksanakan reses di desa Labuan Burung kecamatan Buer. Aspirasi yang berkembang, didominasi kebutuuhan masyarakat pesisir akan alat tangkap dalam men-

ingkatkan produktivitas hasil laut. Seperti mesin ketinting, mesin 24 PK, sampan (perahu), jaring dan lainnya. Harapan yang sama juga terlihat saat Rafiq reses di di Pulau Kaung. Sementara di desa Labuan Alas, masyarakat meminta normalisasi sungai desa setempat. Selain hotmix jalan lingkar desa dan rehab masjid setempat. Sedangkan di desa Mapin Beru kecamatan Alas Barat, aspirasi masyarakat yang dominan masalah jaringan irigasi, alsintan dan keterbatasan pupuk. Sedangkan di desa Luar kecamatan Alas, banyak masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan modal usaha, salah satunya untuk kelompok laundry, rombong pedagang dan lainnya. Terhadap aspirasi ini, Rafiq berharap pemerintah memberikan responsnya. Serta akan berupaya memperjuangkannya di DPRD Sumbawa. Agar harapan masyarakat bisa terpenuhi untuk kesejahteraan masyarakat kecil. “Kita akan memperjuangkannya, karena masyarakat kecil memang butuh sentuhan kita pemerintah,” pungkas Rafiq yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbawa ini. (arn/*)

Lampaui HPP, Bulog Belum Siap Serap Gabah Petani Taliwang (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) belum melakukan penyerapan gabah petani di awal musim panen perdana tahun 2019 di Sumbawa Barat. Harga beli gabah saat ini dianggap masih sangat tinggi dari Harga Pokok Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp4.070 perkilogram. Sedangan untuk harga yang berlaku di pasaran saat ini berada pada posisi Rp4.600 - 4.700 perkilogramnya di tingkat petani. “Belum ada yang gabah yang diserap oleh Bulog hingga saat ini karena harganya masih sangat tinggi. Bulog akan melakukan pengamanan harga jika harganya dibawah HPP. Kendati demikian, kami tetap meminta supaya Bulog tetap

melakukan penyerapan untuk menjaga ketersediaan pangan terutama gabah. Karena yang kita khawatirkan, jika gabah ini dijual ke luar daerah secara masif akan sangat tidak baik,” ungkap Kadis Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbun-

nak) KSB melalui Kasi Produksi Dan Tanaman Pangan, Asdi Wijaya, SP, Jumat (1/3). Dikatakannya, target untuk triwulan pertama serapan gabah di Sumbawa Barat mencapai 6.348 ton (JanuariMaret). Tetapi fakta lapangan

yang saat ini terjadi, justru masih belum ada yang diserap oleh Bulog karena alasan harga masih di atas HPP. Tapi pihaknya sangat berharap supaya target triwulan tersebut harus bisa diupayakan terpenuhi. Karena yang dikhawatirkan terjadi jika sarapan gabah baru dilakukan ketika harganya anjlok tidak akan maksimal. Apalagi masih belum ada jaminan dari Bulog untuk tetap menyerap gabah dari petani jika harganya berada sangat jauh dari HPP. Makanya pihak

terkait sangat berharap bisa diserap mulai saat ini minimal bisa membantu para petani untuk mendapatkan hasil yang lebih. “Kita sudah diberikan target 6.348 ton di triwulan pertama, tetapi sampai dengan saat ini masih belum ada yang diserap oleh Bulog. Maka dari itu, kita minta Bulog untuk bisa melakukan penyerapan mulai saat ini minimal bisa membantu petani itu dianggap sudah sangat baik, tidak perlu menunggu harganya anjlok,” tukasnya. (ils)

Penyertaan Modal KSB Dapat 5.000 Program Pembuatan Sertifikat Tanah Gratis di Bank NTB dan PDAM Taliwang (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun ini kembali memberi jatah program pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kali ini jumlah sertifikat cuma-cuma yang diluncurkan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu sebanyak 5.000 sertifikat. “Tahun ini tetap ada kegiatan PTSL. Oleh pusat kita ditetapkan jatahnya 5.000 penerbitan,” kata Kasubag Tata Usaha BPN KSB, I Gde Beni Yasa, S.St., MH. Ia menjelaskan, dari 5.000 jatah penerbitan sertifikat itu akan dialokasikan ke 16 desa/ kelurahan di wilayah kota Taliwang. “Yang tahun ini memang khusus difokuskan di kecamatan Taliwang. Dan harapan kami mudah-mudahan bisa mengakomodir semua lahan masyarakat yang hingga sekarang ini belum punya sertifikat,” sebutnya. Untuk merealisasikan

jumlah pagu yang sudah menjadi jatah KSB itu, BPN setempat tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu koordinasi dengan stakeholder terkait juga dilaksanakan demi kelancaran dan kesuksesan program PTSL sepanjang tahun 2019 ini. “Kami juga koordinasi dengan Pemda KSB. Berharap ada dukungan dari Pemda agar jatah yang tersedia buat masyarakat KSB ini bisa dimanfaatkan secara keseluruhan dalam tahun ini,” harap Beni. Ia menyatakan, jika setiap tahun jatah penerbitan sertifikat gratis itu dapat dimaksimalkan masyarakat KSB secara keseluruhan. Maka tidak menutup kemungkinan pada tahun 2022 nanti seluruh tanah masyarakat KSB telah memiliki sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan. “Jadi harus dimaksimalkan kuota yang ada ini. Makanya kami sangat berharap ada daya dukung Pemda juga supaya program ini lancar,” cetusnya. Selanjutnya Beno menyam-

paikan, agenda program PTSL ini merupakan kelanjutan dari program Proyek Operasi Nasonal Agraria (PRONA) yang digalakkan pemerintah pusat pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja perbedaan pelaksanaan kedua program tersebut, jika PRONA dikhususkan bagi masyarakat pemilik tanah yang kurang mampu, sementara PTSL disalurkan bersifat kolektif dalam satu wilayah desa/kelurahan. Selain itu PTSL juga dapat digunakan untuk kebutuhan penerbitan sertifikat lahan milik instansi pemerintah, dan lahan-lahan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial tetapi belum memiliki sertifikat. “Secara umum program PTSL ini sebagai upaya pemerintah pusat dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Dengan begitu misalnya persoalan kasus terjadinya sengketa tanah yang masih sering terjadi di masyarakat dapat semakin berkurang,” tukas Beni. (bug)

Belum Ada Kejelasan

Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, hingga saat ini belum menerima kejelasan terkait usulan Raperda penyertaan modal di Bank NTB dan PDAM tahun 2019. Hal tersebut terjadi, lantaran Raperda itu baru masuk dalam Propemperda dan masih menunggu waktu pembahasan lanjutan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman SE, Kepada Suara NTB, Jumat (1/3) mengatakan, penyertaan modal di PT Bank NTB dan PDAM sudah harus dilakukan oleh Pemkab. Sebab, dana untuk penyertaan modalnya sudah siap tinggal menunggu Perda. Jika tidak segera, dikhawatirkan dana itu akan ditarik oleh ke Pusat dan itu sudah menjadi preseden buruk bagi daerah karena tidak mampu terhadap Pengelolaan keuangannya. Selain itu, Daerah juga akan dirugikan, karena dengan anggaran yang mencapai Rp16,5 miliar tersebut tidak akan bisa

memberikan manfaat secara lebih ke Daerah. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya Raperda tersebut bisa segera disetujui, sehingga asas manfaat dari proses tersebut bisa dirasakan secara maksimal. Dikatakannya, penyertaan modal di Bank NTB direncanakan sebesar Rp15 miliar serta PDAM Rp1,8 miliar. Di Perda yang lama, penyertaan modal di Bank NTB sudah berada di ambang batas. Dimana di Perda sebelumnya batas penyertaan modalnya Rp40 miliar dan saat ini di angka Rp38 miliar. Sehingga akan sangat percuma jika Pemerintah hanya melakukan investasi sekitar Rp2 miliar. Sementara itu, untuk penyertaan modal di PDAM yang bersumber dari dana DAK harus segera dilakukan, jika tidak anggaran itu terancam akan ditarik kembali ke kas negara. “Kita sangat berharap supaya Raperda tersebut bisa segera dibahas dan ditetapkan,” tandasnya. (ils)

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Kadis Dikbud Pantau Rehab Rekon Sekolah Terdampak Gempa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Syahril, M.Pd, bersama jajarannya, turun langsung ke sekolah-sekolah Kamis lalu. Khususnya sekolah di wilayah barat Sumbawa yang terdampak gempa tahun lalu. Dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah terdampak gempa. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa, Junaidi M.Pd, Jumat (1/3). Kadis mengunjungi sekolah hususnya di wilayah kecamatan Alas Barat. Didampingi Camat Alas Barat, Kabid Pembinaan Ketenagaan, Kabid Pembinaan SMP dan Kabid Pembinan SD melakukan pengecekan lapangan proses rehab rekon tersebut. Disamping itu, kunjungan tersebut juga dimaksudkan

(Suara NTB/Dinas Dikbud Sumbawa)

PANTAU - Kadis Dikbud Sumbawa, H. Syahril didampingi pejabat lainnya saat memantau proses rehab rekon salah satu sekolah terdampak gempa di Alas Barat (foto kiri). Dinas Dikbud juga memantau kesiapan anak anak menjelang USBN di sekolah terdampak gempa (foto kanan). siswa kelas 6 yang akan meng- pores. Sesuai ksepakatan antuntuk memantau proses pem- dan SDN 2 Labuhan Mapin. “Yang paling urgen dilihat hadapi USBN dan US. Pesan ara Dinas Pekerjaan Umum belajaran di sekolah yg terdampak parah akibat gempa. adalah sudah seberapa jauh Kadis, apapun kondisinya pe- dan Penataan Ruang (PUPR) Beberapa sekolah yang dikun- proses penanganan rehab re- layanan terhadap kebutuhan dengan Dinas Dikbud Sumbajungi adalah SDN Gelampar, kon yang sedang berjalan dan anak tidak boleh stagnan,” wa. Sesuai berita acara, ada 18 SD, 3 SMP dan 1 SLB yang SDN 1 Mapin Kebak, SDN 2 memastikan tidak ada kenda- kata Junaidi. Ditambahkan Junaidi, re- kini dalam proses rehab rekon Mapin Kebak, SDN Mapin la belajar para siswa denan Beru, SDN 1 Labuhan Mapin ketersediaan RKBS terutama hab rekon kini sedang ber- dimaksud. (arn/*)

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

Jalur Pendakian Tambora Kembali Dibuka Dompu (Suara NTB) – Empat jalur resmi pendakian ke Gunung Tambora yang ditutup akibat cuaca ekstrem sejak Januari lalu akhirnya dibuka. Hal itu berdasarkan surat edaran Balai Taman Nasional Tambora (BTNT) Kabupaten Dompu Nomor SE.02/ T.41/TU/KPA/2/2019. Karenanya, pengunjung kini sudah bisa kembali menikmati keindahan kaldera Tambora serta beberapa destinasi wisata lain di kawasan tersebut. Humas BTNT, Dedi Aminudin yang dihubungi Suara NTB, Jumat (1/3), membenarkan dibukanya empat jalur pendakian itu. Walaupun sebetulnya belum ada edaran resmi dari BMKG jika kondisi cuaca saat ini sudah aman untuk aktivitas pendakian. “Penerbitan surat larangan kita berdasarkan info dari BMKG, perkiraan cuaca buruknya sampai bulan ini (Februari kemarin), makanya kita tetapkan sampai tanggal 28 untuk penutupannya,” kata dia. Dengan dibukanya empat jalur pendakian tersebut pengunjung baik domestik maupun mancanegara sudah bisa kembali melakukan aktivitas pendakian seperti biasa. Hanya saja ditekankan pihaknya agar para pengunjung menaati aturan yang ada. Seperti menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan pengunjung lain. Serta, tidak melakukan aktivitas penebangan pohon. Sebab akan mengancam dan kelestarian Gunung Tambora. Hal penting lainnya yakni pengunjung wajib mendaki dengan memanfaatkan empat jalur yang sudah diresmikan. Hal ini guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, tersesat di tengah hutan. Kejadian ini pernah menimpa salah seorang pendaki sebelumnya. “Intinya masuk kawasan taman nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya. Ditambahkan Dedi Aminudin, pasca pembukaan jalur ini sudah ada beberapa kelompok wisatawan yang akan segera melakukan pendakian. Mereka kebanyakan wisatawan nusantara dari luar NTB. Sementara pengunjung asing masih belum terlihat adanya rencana pendakian dalam waktu dekat ini. “Kebanyakan lokal yang akan mendaki minggu-minggu ini,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Virus Rabies Masuk Bima, Warga Diminta Waspada Bima (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima mengimbau masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies. Pasalnya virus akibat gigitan anjing tersebut sudah masuk daerah setempat. “Virus rabies sudah masuk di wilayah Kabupaten Bima. Kita menghimbau masyarakat agar hati-hati dekat dengan anjing,” kata Kabid Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, Farid M. Ap kepada suara NTB, Jumat (1/3). Dikatakannya, virus rabies teridentifikasi masuk di

wilayah perbatasan Kabupaten Bima dan Dompu. Seperti di wilayah Kecamatan Sanggar, Madapangga, Donggo, Soromandi dan Bolo. “Rata-rata korban gigitan kebanyakan di wilayah perbatasan Bima dan Dompu. Bisa jadi ini pengaruh dari Dompu yang kita tahu sudah ditetapkan KLB Rabies,” katanya.

Ia menyebutkan hingga saat ini tercatat 36 warga Kabupaten Bima digigit anjing. Jumlah tersebut sudah dilaporkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, beberapa waktu lalu. “Meski belum ada indikasi terkena rabies hanya saja virusnya telah ada,” katanya Tidak hanya itu, berdasar-

kan koordinasi dengan Dinas Peternakkan dan Kesehatan Hewan (Disnak dan Keswan) Kabupaten Bima ada 30 sampel otak anjing yang telah diuji di Bali. “Hasilnya empat sampel dinyatakan mengidap virus rabies,” katanya. Farid mengaku pihaknya berkolaborasi dengan UPT Disnak dan Keswan untuk menangkap anjing yang dicurigai mengidap virus rabies. Anjing tersebut nantinya akan dieliminasi. “Kita juga memberikan pertolongan kepada korban yang digigit dengan

memberikan Vaksin Anti Rabies (VAR),” katanya. Selain itu, korban juga akan diberikan serum untuk menetralisir. Serum, kata dia, hanya diberikan kepada korban yang terkena gigitan di daerah yang berbahaya. Seperti pipi atau anggota tubuh lainnya yang dekat jantung. “Bila ada korban terkena gigitan kami sarankan membasuh dengan air mengalir dan dicuci menggunakan sabun selama 15 menit. Kemudian membawa ke Puskesmas setempat,” pungkasnya. (uki)

Baru Sebagian Pejabat Serahkan Perjanjian Kinerja ke Bupati

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Perintah Bupati Dompu agar semua pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu membuat dan menyerahkan perjanjian kinerja belum sepenuhnya dituruti. Hingga 1 Maret 2019, hampir setengah pejabat di Dompu belum membuat dan menyerahkan perjanjian kinerja yang diminta. Kepala Bagian Ortal Setda Dompu, Drs H. Gaziamansyuri, MAP kepada Suara NTB, Jumat (1/3) kemarin mengaku hampir setengah pejabat di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Dompu belum menyerahkan perjanjian kinerja seperti yang diperintahkan Bupati. Padahal sehari setelah perintah Bupati di apel koordinasi, Senin (18/2) lalu, pihaknya langsung mengundang pimpinan OPD untuk menyamakan persepsi dan model perjanjian kinerja. “Sehari setelah perintah Bupati itu, kita adakan rapat menghadirkan Inspektur Inspektorat, Kepala Bappeda dan Sekda yang diwakili oleh Asisten 1 sebagai pembicara,” katanya. Saat itu, lanjutnya, langsung dibagikan format sesuai PermenPAN RI No 53 tahun 2014 yang mengatur soal perjanjian kinerja. Namun hingga 1 Maret 2019 ini, perjanjian kinerja tersebut belum juga diserahkan. “Kalau sampai Senin (4/3) belum juga diserahkan, Selasa (5/3) akan langsung menghadap Bupati untuk melaporkan,” ancam H. Gaziamansyuri. Namun mantan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu ini mengaku, sudah menyampaikan di group WA pimpinan OPD untuk segera menyerahkan perjanjian kinerja dimaksud secepatnya. Karena perjanjian kinerja tersebut diperintah Bupati harus diserahkan dalam waktu tiga hari sejak apel koordinasi dan ini sudah molor beberapa hari. Terkait dugaan masih adanya perbedaan persepsi soal format perjanjian kinerja, H. Gaziamansyuri mengaku, standar perjanjian kinerja tersebut sudah baku sesuai PermenPAN No 53 tahun 2014. Karena perjanjian kinerja ini menjadi tugas rutin, mestinya sudah dipahami. Perjanjian kinerja ini juga menjadi bagian dari laporan integritas masing – masing OPD. “Kalau selama ini hanya di level eselon II saja, tapi amanat PermenPAN itu sampai pejabat eselon III dan IV, bahkan staf,” ungkapnya. Ia pun berharap, SKPD yang belum menyerahkan perjanjian kinerja untuk segera menyampaikan. Sehingga Sekda sebagai pimpinan tertinggi administrasi kepegawaian di daerah bisa melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja sesuai RPJMD Bupati. “Dengan demikian, nilai SAKIP akan lebih bagus lagi di tahun-tahun berikutnya,” katanya. (ula) H. Gaziamansyuri

Anggota Dewan Siap Bersaksi Ringankan Hukuman Tersangka Fiberglass Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah, SE, mengaku siap bersaksi untuk meringankan hukuman tersangka kasus pengadaan sampan fiberglass 2012, Drs. H. Taufik Rusdi, MM. Ketua Komisi IV ini menilai Taufik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima merupakan korban dan tumbal kekuasaan. “Saya siap menjadi saksi untuk meringankan Taufik Rusdi, karena dia adalah korban,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (1/3). Keinginan pria yang akrab disapa Maman menjadi saksi meringankan Taufik karena cukup mengetahui proses pengadaan sampan fiberglass. Pasalnya saat itu, Ia menjabat anggota Komisi III. “Saat itu kita membahasnya di DPRD karena kebetulan saya berada di Komisi III,” katanya. Diakuinya, anggaran pengadaan sampan tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah yang didapat yakni sebesar Rp1 miliar. “Tapi dana Rp1 miliar ini kemudian dibagi-bagi menjadi Rp200 juta. Sehingga ada lima paket. Proses pengadaan lima paket ini penunjukkan langsung,” katanya. Tidak hanya itu pembagian dana tersebut juga dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) oleh mendiang Fery Zulkarnain ST. Sementara Taufik ditunjuk sebagai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Taufik hanya sebagai PPK, sebagai pelaksana yang menjalankan Perbub,” katanya. Seperti diketahui Taufik Rusdi resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB setelah berkas perkara tahap dua rampung, dilimpahkan oleh Penyidik Subdit III Tipikor Polda NTB, belum lama ini. (uki)

(Suara NTB/dok)

MELANGGAR – Pengguna jalan di komplek pertokoan Pasar Induk Dompu yang merupakan KTL melangggar rambu-rambu lalu lintas, Jumat (1/3).

Lemah, Pengawasan KTL di Dompu

Dompu (Suara NTB) – Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Dompu belum sepenuhnya bebas dari pelanggaran. Baik oleh pengguna kendaraan roda dua maupun empat. Lemahnya pengawasan Dishub Dompu disinyalir pemicu utamanya. Kadishub Dompu, Ir. Syafrudin dikonfirmasi Suara NTB mengakui, masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas

di jalur KTL tersebut. Hanya saja ia membantah jika persoalan itu dipicu lemahnya pengawasan yang dilakukan jajarannya. “Ya memang masih banyak pelanggaran, tidak ada kendala kita cuma dari kepolisian saja belum fokus kesana,” tegasnya. Sejak ditetapkannya beberapa jalur di pusat kota tersebut sebagai KTL, pihaknya terus membangun kerjasama dengan aparat kepolisian. Baik dalam

bentuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi maupun penindakan terhadap para pelanggar. Hanya memang kesadaran pengguna jalan terutama ojek yang masih sangat rendah. Rambu lalu lintas di setiap sudut jalan tak dihiraukan. Kondisi itu diperparah munculnya pelanggar-pelanggar baru yang belum mengetahui adanya wilayah KTL di Dompu. Lantas hal itu memancing masyarakat

Musim Hujan, Petani Justru Gagal Tanam Akibat Kekeringan Dompu (Suara NTB) Sekitar 200 Hektare (Ha) tanaman padi di Kecamatan Huu mengalami gagal tanam akibat kekurangan air. Tanaman padi yang terlanjur ditanam bertahan dengan bantuan sumur bor. Kondisi ini disebabkan rendahnya curah hujan pada musim hujan (MH) 2018 – 2019. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt kepada Suara NTB, Jumat (1/3) kemarin mengungkapkan, curah hujan tahun ini relatif rendah bila dibandingkan tahun lalu. Terlebih sejak awal 2019 hingga saat ini, intensitas hujan semakin terbatas walaupun masih dalam musim hujan. Kondisi ini berdampak pada tanaman pertanian petani khususnya di wilayah Huu dan Manggelewa. “Di Huu ada 5 Desa gagal tanam karena ndak ada air, luasnya sekitar 200an ha,” kata Armansyah. Tanaman padi yang sudah ditanam, dikatakan Armansyah, sejauh ini masih bertahan dengan air yang terbatas dan bantuan sumur bor. Kekurangan air bagi tanaman padi ini tidak hanya di Huu, tapi juga di Kecamatan Manggelewa seluas 25 ha. Di daerah ini juga akan diupayakan sumur bor untuk membantu air irigasi. “Memang tidak bisa digunakan untuk tanaman padi ini, tapi paling tidak untuk tanaman jagung berikutnya,” terangnya. Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP menyebutkan, luas tanaman jagung pada musim hujan (MH) cukup tinggi dan salah satunya disebabkan oleh peralihan dari padi akibat kekerin-

(Suara NTB/ula)

JAGUNG - Istri Danrem 162/WB dan istri Dandim Dompu, melintas di tengah hamparan lahan jagung di daerah Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Dompu, baru-baru ini. gan. Sehingga dirinya optimis tugas dinas di luar daerah. target 1 juta ton jagung pipilan “Nanti sekembali kepala Didari Kabupaten Dompu tahun nas, kita akan bahas dan koordinasikan,” jelasnya. 2019 akan bisa tercapai. Sementara Kepala Dinas Terkait luas area tanaman jagung MH periode Oktober Perindustrian dan Perdagan2018 – Maret 2019 hingga 28 gan Kabupaten Dompu, Dra. Februari 2019 seluas 56.157 ha. Hj. Sri Suzana, MSI yang diLuas tanaman jagung ini belum hubungi terpisah mengaku, memenuhi target luas tanam harga jagung pipilan kering saat ini Rp3.300,- per kg. Nayang ditetapkan 76.689 ha. Armansyah juga menyam- mun jumlah jagung yang dipaikan, perkiraan puncak panen masih spot – spot, sehpanen raya jagung di Dompu ingga belum banyak. Harga pada Apri – Mei 2019. Saat ini ini relatif rendah bila dibandharga di tingkat petani untuk ingkan kondisi 1 bulan sebeljagung pipilan kering Rp3.300,- umnya yang sampai Rp5 ribu hingga Rp3.400,- per kg. Harga lebih. “Karena harga ini tidak ini masih di atas standar Har- lepas dari mekanisme pasar,” ga Penetapan Pemerintah ungkapnya. Turunnya harga jagung (HPP) sebesar Rp3.150,- per kg jagung kering. “Dibandingkan dalam kurun waktu sebulan bulan lalu (Januari hingga awal terakhir dari 5 ribuan ke Februari 2019), memang har- Rp3.300,- per kg ini membuat ga ini cukup drastis turunnya sebagian petani khawatir. dari Rp5.400,- ke Rp3.400,- per Karena saat ini belum masuk kg. Ini membuat kami juga masa panen raya, tapi harga sempat berpikir,” ungkapnya. jagung sudah di Rp3 ribuan. Karena harga saat ini “Bagaimana ketika panen masih di atas HPP, kata Ar- raya, otomatis akan jauh di mansyah, sehingga pihaknya bawah itu,” kata Rizal salah belum menkoordinasikan den- seorang petani dari Kempo gan dinas terkait lainnya. Ke- yang berharap pemerintah bisa betulan pimpinan juga masih mulai memikirkannya. (ula)

umum lainnya untuk kembali melakukan pelanggaran. “Yang melanggar ini kan bergantian kalau masyarakat di sekitar KTL sudah tidak ada, makanya kita akan perkuat lagi sosialisasi ke depan,” ujarnya. Diakui Syafrudin, untuk sementara penempatan petugas di pos khusus yang marak pelanggaran sebagaimana yang diupayakan sebelumnya belum bisa dilakukan, mengingat

Dishub dalam masa transisi pegawai setelah pemecahannya dengan Diskominfo. Kendati begitu, pihaknya tetap berupaya menekan tingkat pelanggaran diwilayah KTL tersebut dengan meminta bantuan aparat kepolisian. “Nanti kita coba perkuat lagi untuk pengawasan ini sambil menunggu penataan anggota di lapangan,” pungkasnya. (jun)

Lahan Budidaya Udang Belum Tergarap Maksimal Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki potensi lahan untuk budidaya udang yang cukup besar. Namun dari potensi yang ada, belum tergarap secara maksimal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan menyebutkan, potensi lahan yang bisa dikembangkan untuk tambak udang sekitar 12 ribu hektar. Saat ini yang sudah tergarap masih jauh dari potensi yang ada yakni sekitar 20 persen. “Sekitar 12 ribu hektar potensi tambak udang. Sekarang kita baru manfaatkan 20 persen atau sekitar 1.900 hektar. Masih jauh dari potensi yang ada,” ujarnya. Dijelaskannya, meskipun belum maksimal, potensi budidaya udang ini tidak dihitung berdasarkan pasang surut air laut ataupun tofograpi lahan berdasarkan hamparan yang ada di pesisir. Tetapi potensi tambak udang sifatnya dinamis. Karena lahan marginal yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian bisa dimanfaatkan untuk budidaya udang. “Di lereng bukit, daerah selatan yang tandus sekarang dimanfaatkan budidaya udang intensif. Saya kira potensi ini dinamis. Bukan saja di 12 ribu hektar itu, tetapi

ditambah lahan marginal yang tandus, bebatuan, itu sekarang digunakan untuk budidaya udang. Seperti di Labangka, Lunyuk, di lereng-lereng bukit ternyata ini sangat produktif,” terangnya. Sementara ini, lanjut Dirmawan, produksi udang Sumbawa mencapai 97 ribu ton pertahun. Meskipun demikian, produksi ini dikirim ke Jawa Timur dan diekspor melalui daerah setempat. Mengingat di Jawa Timur ada pabrik untuk memproses sebelum diekspor, sedangkan di Sumbawa belum ada. “Karena yang ada prosesing itu ada di Jawa Timur, tidak ada di kita. Jadi proses di pabrik-pabrik baru di ekspor. Itu kekurangan kita,” tukasnya. Pemkab Sumbawa sedang memperjuangkan infrastruktur terutama pelabuhan untuk ekspor. Hal ini dapat mendukung pelaksanaan ekspor nantinya dari Kabupaten Sumbawa. “Kita tidak punya pelabuhan ekspor, karena ekspor udang itu kita harus punya kontainer 40. Bahkan fasilitasnya pun tidak ada. Sehingga kita harapkan di pemerintahan Husni-Mo ini yang memperjuangkan di Teluk Santong itu. Ini sangat mendukung ekspor itu dari Sumbawa. Prosesing dan ekspor langsung dari fasilitas yang ada,” pungkasnya. (ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

Halaman 8

Formulir C6 Rawan Disalahgunakan Mataram (Suara NTB) Celah potensi kerawanan dalam tahapan pelaksanaan pemilu 2019 berusaha dideteksi KPU dngan baik, sehingga potensi kerawanan tersebut bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. KPU melakukan pengetatan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu serentak 2019 yang akan digelar tanggal 17 April mendatang ini.

(Suara NTB/penrem)

CEK RISHA - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek progres Risha dan Riko di Loteng.

Danrem Tinjau Progres Pembangunan Risha dan Riko di Batukliang Praya (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH.M.Han., didampingi Dandim 1620/Loteng Letkol Czi Pratitiwanto, SE., melaksanakan peninjauan progres pembangunan rumah instan sehat sederhana (Risha) dan rumah instan konvensional (Riko). Peninjauan berlangsung di Dusun Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Jumat (1/3). Pada kesempatan tersebut Danrem mengecek fisik bangunan rumah Risha. Ia juga memanfaatkan waktu untuk berdialog dengan warga setempat terutama warga yang sudah menempati rumah. “Alhamdulillah progres pembangunan Risha dan Riko lebih signifikan daripada sebelumnya, ini terlihat dari jumlah rumah yang sudah jadi hingga mencapai puluhan ribu. Baik rumah rusak ringan, sedang dan rumah rusak berat,” ungkap Danrem. Kedepan, sambung Alumni Akmil 1993 tersebut, akan terus diupayakan untuk mempercepat proses pembangunan rumah khususnya untuk warga yang rumahnya rusak berat dengan harapan sebelum Pileg dan Pilpres 2019, seluruh warga sudah bisa menempati rumahnya dengan aman dan nyaman. “Batas waktu yang diberikan untuk rehab rekon hingga tanggal 12 April sebelum Pileg dan Pilpres. Karena setelah itu, kita semua akan fokus untuk pengamanan Pemilu 2019,” ujarnya. Sementara salah seorang warga yang sudah menempati rumah Risha Inaq Imah mengungkapkan rasa senang karena sudah hampir tiga minggu menempati rumah Risha. (ars/*)

TMS, Bawaslu Mataram Rekomendasikan Caleg Partai Garuda Dicoret Mataram (Suara NTB) Sidang ajudikasi digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram terkait penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang diduga dilakukan oleh Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Mataram dari Partai Garuda, Taufikurrahman. Sidang itu memutuskan yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat (TMS). Oleh karena itu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar Taufikurrahman dicoret dalam daftar caleg tetap (DCT) untuk DPRD kota Mataram, dari Partai Garuda Dapil Ampenan. “Memerintahkan KPU Kota Mataram untuk mencoret saudara Taufikkurahman dari DCT DPRD kota Mataram,” kata ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, Jumat (1/3) sore kemarin. Dalam amar putusan tersebut, Bawaslu menilai caleg Partai Garuda Dapil Ampenan tersebut dinilai sudah TMS sebagai caleg. Sehingga yang bersangkutan harus dicoret di DCT. Pencoretan yang bersangkutan dari DCT sesuai mekanisme diatur dalam PKPU nomor 20 yang diubah menjadi PKPU nomor 30 tahun 2017. Pasalnya, sejak yang bersangkutan ditetapkan di DCT tertanggal 23 September 2018 lalu, yang bersangkutan hingga sekarang masih tetap bekerja di Bank Indonesia (BI). Itu dibuktikan dengan yang bersangkutan masih menerima gaji dari Bank Indonesia. “Seharusnya yang bersangkutan mundur dari BI. Tetapi hingga saat ini yang bersangkutan masih bekerja di BI,” jelasnya. Selain itu, dalam amar putusannya, Bawaslu menilai KPU Kota Mataram tidak melakukan pelanggaran administratif. KPU dinilai sudah bekerja sesuai prosedur dan aturan berlaku. Hanya saja, caleg tersebut tidak melengkapi berkas persyaratan mundur sebagai pegawai. Padahal sudah diminta KPU Kota Mataram. “Prinsipnya, tidak ada pelanggaran administratif dilakukan KPU,” jelasnya kepada wartawan. Menanggapi amar putusan sidang adjudikasi penyelesaian pelanggaran administratif digelar Bawaslu tersebut. Anggota KPU Kota Mataram dari Divisi Hukum, I Ketut Swena memastikan pihaknya akan mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu untuk mencoret Taufikkurahman sebagai caleg Partai Garuda untuk DPRD Kota Mataram Dapil Ampenan. “Sesuai amar putusan Bawaslu, saudara Taufikkurahkan akan kita coret,” tegasnya. Ia menegaskan, dalam kasus caleg Partai Garuda tersebut KPU sudah bekerja sesuai aturan dan ketentuan berlaku. Sehingga dipastikan tidak ada pelanggaran administratif dilakukan KPU Kota Mataram dalam kasus tersebut. “Dalam kasus ini KPU sudah bekerja on the track,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

SIDANG - Bawaslu Kota Mataram menggelar sidang ajudikasi di ruang sidang Bawaslu Provinsi, untuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang diduga dilakukan oleh caleg DPRD Kota Mataram dari Partai Garuda, Taufikurrahman. Bawaslu Memutuskan yang bersangkutan terbukti TMS.

Salah satu potensi kerawanan yang cukup rentan dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan yakni penggunaan surat pemberitahuan memberikan hak suara kepada masyarakat, atau yang leb-

ih dikenal dengan formulir C6. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi, mengatakan, pihaknya sudah meminta KPU Kabupaten/Kota agar benar-benar cermat dan ketat dalam pendistribusian formu-

lir C6 tersebut. Ia menekankan kepada penyelenggara di lapangkan agar memastikan bahwa C6 itu didistribusikan kepada orang yang benar-benar berhak. Pengalaman dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, bahwa

distribusi formulir C6 salah satu yang menjadi persoalan serius. Karena, ada ketidaksinkronan data formulir C6 dengan datadata lainnya. Sehingga celah disalahgunakan sangat rentan. “Harus ada catatan yang detail mengenai berapa jumlah C6 yang diterima, berapa yang telah dibagikan dan berapa yang kembali karena tidak ketemu orangnya,” tegas Suhardi. Ia meminta kepada KPU Kabupaten/Kota agar sisa formulir C6 yang tidak digunakan

Korupsi Anggaran Rehab Gempa

Haji Muhir Divonis Dua Tahun

Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram H. Muhir dihukum bersalah menerima uang komitmen anggaran perbaikan sekolah rusak terdampak gempa Lombok tahun 2018 sebesar Rp31 juta. Muhir menangis tersedu atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram ini menjalani sidang putusan Jumat (31/1) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Muhir dengan penjara selama 8 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 6 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif menjatuhkan vonis berdasarkan pelanggaran yang terbukti menurut pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa H Muhir selama 2 tahun,” ucapnya didampingi hakim anggota Abadi dan Ferdinand M Leander. Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Hal yang memberatkan Muhir, kata Isnurul, semestinya anggota DPRD sebagai wakil rakyat memberikan contoh dengan perbuatan baik. “Perbuatan terdakwa dilakukan di saat masyarakat sedang berduka akibat dilanda bencana gempa bumi,” tambah Isnurul. Menurut hakim, Muhir terbukti menerima uang sebesar Rp31 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom, mela-

(Suara NTB/why)

VONIS - Terdakwa kasus uang komitmen anggaran Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Muhir berjalan meninggalkan ruang persidangan, Jumat (1/3). Legislator Kota Mataram ini divonis penjara selama 2 tahun. lui mantan Kasi Sarpras Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Mataram Tjatur Totok Hadianto. Uang sebesar Rp30 juta diterima Muhir pada Jumat (14/ 9/2018) pagi di sebuah rumah makan di Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram. Sebanyak Rp1 juta diterima lebih dulu saat para pihak itu bertemu di rumah makan di Sayang-Sayang, Cakranegara Mataram sehari sebelumnya. Perbuatan Muhir menerima Rp30 juta di dalam amplop cokelat itu dipergoki jaksa Ke-

jari Mataram. Jaksa menangkap basah sehingga uang yang diterima Muhir tetapi langsung dikembalikan. Uang tersebut disita dari kantong celana Totok yang sebelumnya juga menyerahkan ke Muhir. “Bahwa pengembalian bukan karena kehendak terdakwa tetapi karena ada petugas kejaksaan yang datang. Perbuatan pidana terdakwa menerima uang sebesar Rp30 juta di dalam amplop cokelat sudah selesai. Walaupun uang itu dikembalikan,” papar hakim Ferdinand.

Zona Integritas WBK dan WBBM

PN Mataram Komitmen Wujudkan Peradilan Bersih dari Korupsi Mataram (Suara NTB) Peradilan bersih menjadi wujud keadilan bagi masyarakat. Hakim dan panitera Pengadilan Negeri Mataram bertekad memutus perkara tanpa main uang suap. Sebab akan menciderai rasa keadilan. Komitmen tersebut dijabarkan dalam pencanangan zona integritas demi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Komitmen ditandatangani Jumat (1/3). “Hakim dan jajaran harus menjaga integritas. Tidak boleh lagi ada praktik kotor di pengadilan,” tegas Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Kresna Menon, didampingi Ketua Pengadilan Negeri Mataram Isnurul Syamsul Arif. Lembaga peradilan di NTB, sambung dia, wajib menerapkan zona integritas dengan menjaga perilaku perangkat pengadilan yang tidak melakukan praktik tindak pidana korupsi serta pelayanan publik yang prima. Pelayanan yang dapat diukur dan tanpa pungutan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Tidak ada lagi pelayanan

(Suara NTB/ist)

PENCANANGAN WBK - PN Mataram menandatangani komitmen pencanangan WBK dan WBBM Jumat (1/3). yang tidak jelas kapan selesainya. Kalau pelayanan prima, tidak akan ada keluhan dari masyarakat,” kata Kresna. Sementara Isnurul menambahkan, mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengawasan internal. Sebab integritas hakim juga berperan menjaga wibawa lembaga peradilan. “Pengawasan akan kita perkuat juga Sejauh ini kita menjamin (hakim) bersih,” ujarnya. Di pihak lain, Walikota

Mataram Ahyar Abduh mendukung penuh upaya PN Mataram mewujudkan WBK dan WBBM. Dia berharap lembaga pemerintahan lainnya di tingkat eksekutif mencanangkan hal serupa. “Kami juga berharap ada yang menyusul lagi. Kita ingin seluruh institusi dan lembaga mewujudkan WBK,” ujarnya. Turut hadir juga dalam kegiatan itu Kepala Penghubung Komisi Yudisial NTB M Ridho Ardian Pratama. (why)

Uang komitmen tersebut terkait anggaran sebesar Rp4,29 miliar untuk perbaikan 21 SDN negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri terdampak gempa Lombok 2018. Kala itu anggaran tersebut baru selesai dibahas dalam APBD Perubahan Kota Mataram tahun 2018. Dana sejumlah itu bakal dipakai untuk pembelian tenda, rehabilitasi gedung, dan trauma healing. Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum Muhir, Achmad Ernadi mengaku masih pikir-pikir. Demikian juga jak-

NTB, Mars Ansori yang dikonfirmasi Suara NTB, menyampaikan bahwa distribusi surat suara akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini, sudah tiga kabupaten telah menerima surat suara. Kemudian baru akan dilanjutkan distribusi ke kabupaten/kota lainnya. “Untuk sementara distribusi surat suara baru diterima oleh Lombok Tengah dan Lotim, Itupun jenis surat suara yang diterima belum

lengkap. Jadi masih ada pengiriman berikutnya ke daerah Loteng maupun Lotim. Nah untuk Lombok Barat sudah sampai kemarin,” terangnya. Dijelaskan Ansori, jenis surat suara yang sudah diterima untuk Lotim yakni Pilpres dan pileg untuk Kabupaten. Sementara untuk surat suara yang lainnya seperti DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD masih dalam tahap proses produksi. Direncanakan distribusi logistik surat suara

akan dilakukan secara bertahap. Walau begitu. Ia memastikan sebagian besar kebutuhan logistik sudah ada di KPU Lotim. Misalnya kotak suara, bilik suara dan kelengkapan TPS. “Kita terima logistik surat suara bertahap,” imbuhnya. Lebih lanjut disampaikan Ansori Wijaya, bahwa tahapan jadwal kedatangan logistik jenis surat suara akan tuntas pada Bulan Maret ini didistribusikan. Kemudian pada minggu kedua

Bulan Maret akan dilakukan pengepakan logistik untuk persiapan dan disalurkan pada minggu pertama Bulan April ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam proses distribusi logistik, KPU akan memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang geografisnya cukup sulit dijangkau untuk distribusi logistik Pemilu 2019. Baginya, daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk distribusi logistik, hampir merata di NTB

sa penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi. “Kami pikir-pikir dulu yang mulia,” kata Camundi menjawab pertanyaan hakim. Sementara Muhir merasa vonis terhadapnya tidak adil. Nota pembelaan yang disampaikannya dikesampingkan majelis hakim. “Bahwa ini jelas-jelas kriminalisasi. Bahwa tidak ada barang bukti uang itu di saya. Ini salah satu kezaliman. Kenapa Sudenom dan Totok yang menyuap kami tidak diseret juga. Ini ketidakadilan,” ucapnya. (why)

Kejari Bima Limpahkan Dua Perkara Korupsi ke Pengadilan Mataram (Suara NTB) Kejari Bima siap mendakwa dua terdakwa korupsi, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bima, Heru Priyanto dan terdakwa Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima, Taufik Rusdi. Berkas dua terdakwa tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. “Dua berkas sudah kami limpahkan. Kami sudah siap menyidangkan dua perkara itu,” kata Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan dikonfirmasi di Mataram Jumat (1/ 3) kemarin. Berkas terdakwa Heru dilimpahkan pada Senin lalu. Sementara berkas perkara Rusdi pada Jumat kemarin. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menerangkan dua berkas tersebut sudah diterima. “Sekarang tinggal tunggu penetapan jadwal sidang perdana. Ketua PN sudah menetapkan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut,” ucapnya saat dikonfirmasi terpisah. Terdakwa Heru Priyanto diajukan ke pengadilan den-

Baru Tiga Kabupaten Terima Surat Suara Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini, sebagian besar KPU Kabupaten/Kota belum menerima surat suara. Baru tiga kabupaten yang sudah mendapatkan pengiriman surat suara Pemilu 2019, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Namun itupun, surat suara yang diterima belum lengkap untuk lima jenis surat suara yang akan dicoblos pada pemilu kali ini. Sekretaris KPU Provinsi

karena berbagai kendala di lapangan, agar sesegera mungkin untuk dilaporkan ke KPU Provinsi dengan cara berjenjang. Hal itu untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan formulir C6 untuk melakukan kecurangan. “Karena itu catatan tentang kondisi C6 ini harus dilaporkan segera secara berjenjang, dan diharapkan H-1 Pemungutan Suara, laporan itu sudah diterima oleh KPU Provinsi,” tegasnya. (ndi)

baik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Beberapa daerah yang memiliki banyak wilayah yang cukup sulit diakses yakni tersebar seperti di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur. “Prinsipnya nanti, distribusi logistik kita prioritaskan terlebih dahulu daerah medan cukup sulit dijangkau. Baik dari segi geografis maupun transportasi,” pungkasnya. (ndi)

gan sangkaan dugaan korupsi dana pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Tambora, Bima tahun 2006. Kala itu Heru masih menjabat di Dinas Perkebunan Kabupaten Bima. Heru menyusul dua pelaku lain, penjaga kebun Suparno dan mantan Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Bima, H Syafruddin Idris. Suparno penjara 2 tahun 10 bulan, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan kewajiban membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp86,9 juta. Kemudian Idris dihukum penjara 1 tahun 7 bulan, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan, serta pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp31,9 juta. Dua terpidana itu menyebut Heru turut serta menikmati uang hasil korupsi. Modusnya dengan meminjam dana proyek sebesar Rp40 juta. Sehingga total kerugian negara kasus tersebut mencapai Rp218 juta. Proyek pengelolaan kebun kopi di Kecamatan Tambora menelan anggaran Rp378 juta dari APBD Kabupaten Bima tahun 2005. Sementara terdakwa Rusdi diajukan ke meja hijau atas tudingan korupsi proyek pengadaan sampan fiberglass di Kabupaten Bima tahun 2012. Rusdi disangka menyalahgunakan kewenangannya saat masih menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Bima. Pengadaan lima sampan fiberglass yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bima tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar. Tersangka diduga kongkalikong dengan rekanan mengadakan sampan dengan nilai yang di-mark up dan di bawah spesifikasi standar. Kerugian negara yang timbul mencapai Rp 159,8 juta. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 2 Maret 2019

HUT Korem 162/WB Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT Korem 162/WB ke 58 tahun 2019, Korem dan jajaran menggelar 15 pertandingan dan perlombaan untuk berbagai cabang olahraga. Salah satunya turnamen tenis lapangan, Jumat (1/3) di kompleks Yonif 742/SWY. Menurut Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, ada sejumlah cabang olahraga yang sudah selesai dipertandingkan. Beberapa cabang lainnya baru mulai dilombakan. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat NTB selain digunakan untuk mencari bibit pemain dan menjaga kebugaran atau kesehatan,” jelas Danrem. Kegiatan olahraga menu-

Halaman 9

15 Pertandingan Olahraga Digelar Dugaan Pembakaran Rumah Direktur Walhi NTB Belum Ada Titik Terang

(Suara NTB/ars)

PERTANDINGAN TENIS - Foto bersama tim Korem 162/WB, tim PT. Pegadaian dan Polda NTB sebelum pertandingan tenis. rutnya juga sebagai sarana komunikasi masyarakat dengan TNI khususnya Korem dan jajaran untuk membantu membangkitkan semangat dan spirit masyarakat NTB

pascagempa. Selain itu, Danrem juga mengingatkan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif menjelang Pileg dan Pilpres pada April mendatang. Dalam pertandingan tenis itu, dilibatkan juga unsur Polda NTB dan PT. Pegadaian (Persero). Deputi Bisnis Pegadaian area Ampenan, Julianto mengatakan, saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan bersama masyarakat. “Seperti kegiatan-kegiatan

sosial dan olahraga. Salah satunya bidang olahraga seperti yang kita laksanakan bersama Korem 162/WB ini,” sebutnya. “Kita berharap kerjasama seperti ini dapat membantu masyarakat terutama dalam menyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga,” tutupnya. Turnamen tenis terbuka Wira Bhakti - Pegadaian Cup 2019 tersebut diikuti lebih dari 180 peserta baik dari TNI, Polri, maupun masyarakat umum dan petenis kelompok umur se Provinsi NTB. (ars/*)

Praya (Suara NTB) Hingga saat ini pihak kepolisian sudah meminta keterangan terhadap sekitar 30 orang atas dugaan pembakaran rumah direktur Walhi NTB. Namun kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Terutama terkait dugaan tersangka dalam kasus tersebut. “Belum ada perkembangan yang signifikan. Masih belum ada titik terang,” kata Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Jumat (1/ 3). Di luar saksi yang sudah ada yang sempat disebut-sebut oleh saksi sebelumnya. Namun titik terang soal motif maupun tersangka dalam kasus tersebut belum juga ada. Sehingga kemungkinan pihaknya masih akan butuh saksi tambahan lainya. “Masih akan ada beberapa

saksi lagi yang akan kita periksa. Di antaranya Kades Menemeng serta Kades Bilebante, terkait soal penguruasan izin sejumlah tambang galian C diwilayah desa setempat,” sebutnya. Pasalnya, ada dugaan kalau kasus dugaan pembakaran rumah Direktur Walhi NTB tersebut berkaitan dengan persoalan tambang. Di mana Walhi NTB sendiri sebelum kasus kebakaran, tengah melakukan advokasi terkait beberapa kegiatan tambang. Sehingga bisa jadi kasus tersebut memang terkait satu dengan yang lain. “Prinsipnya kasus ini akan terus kita selidiki, dengan memanfaatkan semua potensi yang ada,” tegas Rafles.

Sebelumnya, pihak kepolisian sudah mendatangkan tim dari Laboratorium Forensik Denpasar, untuk mengungkap sumber dan penyebab kebakaran. Hasilnya pun sudah dipegang pihak kepolisian. Selain itu pihak kepolisian juga memanfaatkan sejumlah teknologi untuk bisa mengungkap kasus tersebut. “Semua potensi yang ada kita maksimalkan. Supaya kasus ini bisa terbuka,” ujarnya. (kir)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 2 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 2 Maret 2019

Halaman 11

Ruang Terbuka Hijau di Lotim Masih Kurang dari 30 Persen

Pemeriksaan Saksi Proyek Taman Amahami Berlanjut Dari Hal. 1 Ditemukan ada perubahan pekerjaan, salah satunya pemasangan beton. Dalam kontrak mutu beton K250, namun dalam pelaksanaan diduga berubah, sehingga nilai Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,6 juta. Selain soal perubahan kontrak, dugaan masalah lain adalah keterlambatan pekerjaan. Rekanan tidak mampu menuntaskan proyek hingga tanggal 18 Januari 2019. Atas keterlambatan itu, rekanan didenda Rp 412.800 per hari. Sebelumnya, Wakil Walikota (Wawali) Bima, Fery Sofyan

SH menegaskan pihaknya mempersilakan Kejaksaan membidik proyek Taman Amahami. “Kita persilakan dan kita pastikan tidak akan ikut campur,” katanya. Bahkan Wawali tidak ingin memisahkan tanggung jawab proyek tersebut sebagai warisan pemerintah sebelumnya. Baginya apapun program dan kegiatan pemerintah sebelumnya adalah milik Pemerintah Kota Bima. “Termasuk taman ini, jika ada dugaan bermasalah kita dukung aparat hukum untuk memprosesnya,” pungkasnya. (ars)

Harus Lewat Rekomendasi LPJK Dari Hal. 1 Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB, serta para aplikator. ‘’Penunjukkan aplikator harus mendapatkan surat rekomendasi dari Perkim dengan mengacu pada lembaga yang bertanggung jawab seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), karena nanti akan ada pemeriksaan,’’ ujarnya. Selain LPJK, rekomendasi diperlukan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) atau Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapesindo). ‘’Sehingga tidak ada lagi kasus aplikator yang lari seperti yang terjadi di Lombok Tengah,’’ sesalnya. Rapat dengan para stakeholder itu terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, membahas penyamaan standarisasi hasil kerja Rumah Tahan Gempa (RTG) di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB. Danrem menjelaskan beberapa pointer yang dibahas dan menjadi kesepakatan bersama dalam rapat. Diantaranya, tentang laporan hasil rapat agar dibuat secara tertulis untuk diedarkan. ‘’Sehingga diketahui oleh para Pokmas, fasilitator dan aplikator maupun para stakeholder di daerah,’’ jelasnya. Dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani Pokmas dan aplikator katanya, agar dijelaskan lebih detail terkait dengan isi kontrak. Sehingga, tidak ada interpretasi yang berbeda terkait dengan material maupun pemasangan atau perakitan material. ‘’Termasuk sanksi atas kelalaian atau wanprestasi dari

aplikator, ‘’ kata Danrem memberi peringatan. Itu berlaku untuk semua jenis RTG dari bahan beton. Sementara terkait dengan rumah instan kayu (Rika), sambungnya, harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ada, khususnya terkait dengan legalitas kayu harus bisa dipertanggung jawabkan. “Kualitas kayu minimal kelas dua,” sebutnya. Sementara bagi warga yang sudah terlanjur membangun rumah instan konvensional (Riko) berbahan campuran bata dan beton serta atap baja ringan, juga diberikan gambaran terkait anggaran tahap kedua. Pada saat dana stimulan belum turun, kata dia, Pemda baik kabupaten/ kota akan memberikan penilaian terhadap kelayakan rumah tersebut. Tentu saja pemeriksaan terkait dengan material yang dipakai dibiayai dari bantuan. Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga menyampaikan standarisasi rumah jadi dengan anggaran dana sebensar Rp 50juta harus memenuhi unsur struktur bangunan, dinding, atap dan 1 kamar tidur yang memenuhi kriteria RTG. Sementara progres RTG yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 10.216 unit. Bertambah 143 unit dari sebelumnya. Dengan rincian, Risha sejumlah 3.253 unit dan selesai 268 unit. Rika sejumlah 2.334 unit dan selesai 136 unit. Riko sejumlah 4.071 unit dan selesai 217 unit. Kemudian RCI sejumlah 40 unit dan Risba sejumlah 518 unit. (ars)

Pembentukan Bank Sampah Disambut Kemauan Politik Bupati se-NTB Dari Hal. 1 Bank sampah akan terbentuk di seluruh desa bahkan kelurahan pada pertengahan tahun ini. ‘’Makanya mulai Senin kita akan keliling, memberikan pelatihan ke desa-desa, pertemuan awal,’’ tandasnya. Lewat dana desa, Pemdes akan membentuk bank sampah. Sebesar 10 persen dana desa atau sekitar Rp100-150 juta dialokasikan untuk BUMDes. Nantinya BUMDes yang akan membentuk unit usaha bank sampah. ‘’Mudah-mudahan pertengahan tahun sudah terbentuk bank sampah seluruh desa di NTB,’’ pungkasnya. Sebelumnya, Madani juga mengatakan keberadaan bank sampah selain membuat lingkungan menjadi bersih juga mendatangkan keberkahan bagi masyarakat. Dinas LHK NTB menghitung apabila seluruh desa dan kelurahan telah berdiri bank sampah. Maka perputaran uang hasil penjualan sampah plastik ke bank sampah di NTB mencapai Rp480 miliar setahun. Pasalnya, dalam sebulan perputaran uang hasil penjualan sampah plastik di NTB diperkirakan sekitar Rp40 miliar. ‘’Kalau bank sampah bergerak , seluruh desa dan kelurahan. Saya hitung hampir Rp40 miliar sebulan perputaran uang dari sampah plastik saja,’’ sebutnya. Produksi sampah di NTB dalam sehari sebanyak 3,5 juta Kg. Dari jumlah produksi sampah sebanyak itu, baru 17 persen atau 600.000 Kg yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, sebanyak 2,9 juta Kg dibuang sembarangan. Jika dikalikan harga jual sampah plastik sebesar Rp2.000 - 2.500 per Kg, maka dalam sebulan perputaran uang hasil penjualan sampah plastik sekitar Rp40 miliar. Dengan besarnya perputaran uang dari pemilahan sampah plastik ini, Madani mengaku khawatir tak akan bisa dibayar oleh bank sampah. Sehingga sekarang Pemprov menandatangani memoran-

dum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi). Dengan adanya nota kesepahaman ini, Adupi akan menampung dan membeli seluruh sampah plastik yang telah masuk ke bank sampah. Bahkan, kata Madani, Adupi juga berencana akan membangun pabrik daur ulang sampah plastik di NTB. ‘’Ke depannya, kalau potensi besar, kapasitasnya mungkin akan dibangun pabrik daur ulang di sini. Begitu bank sampah bergerak, makanya kita kerjasama dengan Adupi,” katanya. Tahun ini, Pemprov mengalokasikan anggaran dalam APBD murni 2019 untuk membentuk 100 bank sampah di NTB. Sebanyak 100 desa menjadi prioritas dan diberikan bantuan peralatan untuk pengangkutan sampah. Bank sampah induk diberikan bantuan sekitar Rp300 - 400 juta. Melihat perputaran uang sebesar Rp40 miliar sebulan, maka dana bantuan sebesar itu tak mungkin cukup untuk membayar atau membeli sampah plastik dari masyarakat. Sehingga digandeng Adupi, yang akan membeli berapapun jumlah sampah plastik yang sudah terkumpulkan di bank sampah. Madani menjelaskan hasil daur ulang sampah yang dilakukan Adupi banyak yang diekspor ke Eropa. Tak menutup kemungkinan, apabila nanti berdiri pabrik daur ulang sampah plastik di daerah ini. Maka NTB akan mengekspor plastik daur ulang. Madani menambahkan, perputaran uang sebesar Rp40 miliar sebulan itu hanya dari hasil pemilahan sampah plastik. Belum lagi sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk kompos. Ia menyebutkan, 60 persen produksi sampah di NTB merupakan sampah organik. ‘’Teknologi pengomposan kita akan dorong,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist_AGP)

ANTAR SEMBAKO - Koordinator Lapangan Pasar Murah AGP di Lombok, Trisno saat mengantar sembako murah ke rumah warga di Suranadi, Jumat (3/1).

Pasar Murah Artha Graha Peduli Sambangi Warga Narmada Mataram (Suara NTB) Pasar murah Artha Graha Peduli (AGP) berlanjut Jumat (3/ 1). Kali ini ke Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Tim di lapangan door to door membagikan sembako murah ke rumah warga. Pasar murah bersama mitra usaha, Indofood dan SinarMas, membantu masyarakat kurang mampu diwujudkan dengan digelarnya Pasar Murah di awal tahun 2019. Dimulai pada tanggal 25 Januari di 2000 titik di 32 provinsi di Indonesia. Di Pulau Lombok, berlangsung sejak Rabu (14/2) lalu. Koordinator Lapangan Pasar Murah AGP di Lombok, Trisno menyampaikan, kegiatan pasar murah AGP telah menjadi program utama CSSR unit-unit usaha Artha Graha Group wilayah Lombok. “Kegiatan tadi di Desa Suranadi Kecamatan Narmada Lombok Barat. Warga menyam-

but antusias. Kami mendatangi rumah warga kurang mampu untuk mengantar paket sembako,” ungkapnya, Jumat (1/3). Koordinator program Pasar Murah AGP 2019 Adji Akroma, mengatakan, pasar murah digelar sebagai bagian dari komitmen AGP dalam bantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sembako dengan harga yang sangat terjangkau. Adji menambahkan paket sembako yg terdiri dari beras, minyak, gula, dan mie instant ini diberikan subsidi kurang lebih 50 persen dari AGP. Sementara itu Ketua Pelaksana Harian AGP Heka Hertanto menambahkan, Pasar Murah ini adalah perwujudan dari pelaksanaan pilar AGP ke 3 Sosial Kemasyarakatan. “Mudah-mudahan program ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang kurang beruntung di Indonesia,” pungkas Heka.

AGP adalah sebuah organisasi nir-laba yang didirikan oleh jaringan usaha Artha Graha Network untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial dari unit - unit usaha yang tergabung dalam jaringan usaha tersebut. Berawal dari sebuah kegiatan sosial sederhana pada tahun 1990, yang kemudian berkembang menjadi rangkaian kegiatan kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Sementara Kades Suranadi I Nyoman Adwisana ditemui di lokasi mengucapkan terima kasih kepada Artha Graha Peduli, karena telah melaksanakan kegiatan pasar sembako murah di desanya. ‘’Saya berharap Artha Graha Peduli lebih sering lagi melakukan kegiatan pasar murah seperti ini, karena sangat membantu rakyat kecil yang sangat membutuhkan di saat harga sembako cukup mahal,’’ harap I Nyoman Adwisana. (ars/*)

Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkomitmen untuk menjadi daerah ini lebih terlihat asri. Pasalnya, daerah yang terletak di ujung timur pulau Lombok ini masih kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) yang kurang dari 30 persen. ‘’Kita jujur bahwa kita masih kekurangan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau kita di Lotim sampai saat ini masih kurang dari 30 persen,’’ terang Kepala DLHK Lotim, Ir. Marhaban, belum lama ini. Dalam menambah RTH ini, Marhaban mengungkapkan sangat perlu melihat dan mengevaluasi perubahan fungsi sejumlah potensi yang layak untuk dijadikan RTH. Sementara secara aturan lingkungan, RTH itu tidak boleh kurang dari 30 persen ruang terbuka hijau. Kondisi yang sekarang ini, masih jauh sehingga semua pinggir-pinggir jalan ini harus hijau di luar taman-taman hijau yang terdapat saat ini. Sehingga inilah yang akan menjadi target untuk bagaimana menjadikan kota Selong yang merupakan pusat pemerintah Kabupaten Lotim terlihat lebih indah sehingga menambah keasrian dari perkotaan. “Intinya kita akan tambah ruang terbuka hijau di Kabupaten Lotim,”jelasnya. Disampaikan lebih jauh, keberadaan ruang terbuka hijau ini sangat penting untuk dilakukan. Terlebih terjadinya pemanasan global dan banyaknya pohon-pohon

(Suara NTB/yon)

Marhaban yang ditebang karena rapuh. Adanya ruang terbuka hijau ini kedepan menjadi tempat masyarakat untuk bermain, berolahraga yang tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. “Jadi tidak hanya sebatas RTH. Tapi bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berkegiatan yang positif,”papar Marhaban. Marhaban yang juga merupakan mantan Kepala DLHK Lotim ini juga mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Langkah inipun akan bernilai positif terutama sebagai sumber mata air masyarakat. “Jadi kita tidak bisa berjalan sendirian. Masyarakat juga kita harapkan berperan terutama melakukan penanaman pohon untuk penghijauan sekaligus sumber mata air masyarakat kita di Kabupaten Lotim,”harap dia. (yon)

Sempat Dirawat di RSUP NTB

Jenazah TKW Asal NTT Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Noviana Sabnani akhirnya dipulangkan ke NTT dalam keadaan telah menjadi mayat. TKW atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kupang ini sebelumnya dikirim salah alamat, dalam keadaan sakit dari Malaysia. Seharusnya almarhumah ini dikirim oleh agency langsung ke NTT. Justru dari Malaysia, ia dipulangkan ke Lombok tanpa tujuan yang jelas dan ditangani oleh pemerintah. Noviana Sabnani merupakan PMI nonprocedural/ilegal asal Kupang, NTT yang telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2016. Noviana mengalami sakit yang menyebabkan kondisinya lemas dan merasa lumpuh. Kemudian melapor ke KBRI Kuala Lumpur untuk meminta bantuan agar dapat dipulangkan ke Indonesia

guna melanjutkan pengobatan di daerah asal. Berdasarkan pengakuan Noviana saat masih hidup, pihak pengguna/agency di Malaysia mengatakan akan menyiapkan tiket Kuala LumpurMakassar-Kupang. Namun pada tanggal 22 Februari 2019, Noviana tiba di Bandara International Lombok (BIL) dalam kondisi sakit. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) BIL telah menfasilitasi Noviana untuk mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. KKP BIL kemudian berkoordinasi dengan help desk / crisis center BP3TKI Mataram di BIL untuk penanganan lebih lanjut. Atas laporan itu, BP3TKI Mataram melakukan koordinasi dengan BP3TKI Kupang untuk rencana pemulangan Noviana ke Kupang NTT. Saat

hendak berangkat, pihak maskapai menyatakan Noviana tidak layak terbang karena kondisinya masih sakit. Selanjutnya, BP3TKI Mataram berkoordinasi dengan RSUD NTB agar Noviana dapat menerima perawatan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, diketahui Noviana memiliki riwayat TBC dan komplikasi lainnya termasuk paru-paru dan lemah jantung. Akibat penyakit itu, Noviana meninggal tanggal 24 Februari 2019 di RSUD Provinsi NTB. Selanjutnya, BP3TKI Mataram bersama Pemprov NTB berkoordinasi denganBP3TKI Kupang dan Pemprov NTT menyiapkan proses pemulangan jenazah ke daerah asal. Setelah proses di RSUD Provinsi NTB selesai, pada tanggal 28 Februari 2019, jenazah dipulangkan ke Kupang, NTT.

Pelabuhan Peti Kemas Beroperasi November 2019 Dari Hal. 1 ‘’Gili Mas mendukung, mampu menampung kapal-kapal besar seperti kapal pesiar dan kapal kontainer,’’ ungkapnya. Diketahui, nilai investasi bertahap dari pengembangan Pelabuhan Gili Mas mencapai Rp1,3 triliun. Dermaga yang akan dibangun sepanjang 440 meter dan lebar 26 meter dengan kedalaman kolam pelabuhan mencapai -14 mLWS. Dengan dimensi tersebut Pelabuhan Gili Mas akan siap untuk disandari cruise dengan panjang badan kapal mencapai 400 meter yang mampu membawa hingga 4.000 penumpang. Dan bisa juga untuk dua cruise sekaligus berukuran lebih kecil. Sedangkan terminal penumpang Pelabuhan Gili Mas memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang. Percepat Infrastruktur dan SDM NTB harus bergerak cepat menyambut gelaran MotoGP

2021 .Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah menyatakan penunjukan Lombok (NTB) sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP pada 2021 mendatang sangat menarik. Karena itu, persiapan harus segara dilakukan. Baik manusia, maupun infrastruktur pendukung. Penunjukan Indonesia atau KEK Mandalika, Lombok Tengah oleh Dorna, penyelenggara MototGP akan berdampak langsung menjadi magnet bagi investasi masuk. Investasi di bidang perhotelan akan berdampak signifikan. Demikian juga jasa dan usaha ikutan lainnya di sektor pariwisata. “Makanya kita harus bersiap. Jangan sampai ada event internasional, lantas kita tidak melakukan apa-apa,” katanya, usai pelaksanaan perjanjian kerjasama Bank NTB Syariah dengan PPDPP Kementerian PU PR dan SMF di pendopo gubernur, Kamis

(28/2). Untuk menyambutnya, penataan infrastruktur dan destinasi wisata menurut gubernur, tanpa dimintapun harus dilakukan. Jalan terutama sekali. Dinas PU telah mengagendakan untuk mempercepat pembuatan jalan dari Bandara Internasional Lombok- KEK Mandalika sebelum event dimulai. Inilah yang perlu dikoordinasikan oleh Pemprov NTB dengan Pemkab Loteng. Kaitannya dengan pembebasan lahan. Dana dari pusat telah siap, demikian juga di daerah. Tinggal menyatukan suara dengan Pemkab Loteng. ‘’Soal tenaga kerja, kita akan minta Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan. Skill masyarakat kita harus dipersiapkan. Karena ini cepat lho, ndak lama lagi. Pelatihan-pelatihan harus segara dilakukan sehingga masyarakat lokal betul-betul siap,’’ demikian gubernur. (nas/bul)

Capaian Basno 70 Persen Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, sudah 70 persen masyarakat sudah tidak buang air besar sembarangan di NTB. Untuk kabupaten/kota, baru Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) buang air sembarangan nol. Artinya, masyarakat KSB sudah BAB di jamban. Tanpa menyebut rinciannya di masing-masing kabupaten/ kota. Nurhandini mengatakan beberapa kabupaten/kota angka BAB sembarangan akan menuju nol. Seperti Lombok Barat, sudah mendekati angka 90 persen. Kemudian Dompu dan Lombok Tengah juga bertekad menekan angka BAB sembarangan menjadi nol. Kabupaten yang paling

rendah angka Basno adalah Lombok Timur. Meskipun angka Basno sudah mencapai 60-70 persen. Tetapi masyarakat yang BAB sembarangan meskipun secara persentase sekitar 30 persen. Namun jumlahnya cukup banyak. Karena Lombok Timur merupakan daerah yang paling banyak penduduknya di NTB. ‘’Jumlahnya sama dengan satu Kabupaten Dompu. Itu masalahnya,’’ katanya. Untuk menekan BAB sembarangan, kata Nurhandini, pihaknya melibatkan banyak pihak. Tahun ini, pihaknya fokus menekan BAB sembarangan di desa-desa wisata. Selain itu melibatkan pemerintah desa, menggunakan dana desa (DD) untuk program

Basno. Dalam upaya menekan BAB sembarangan ini, juga dilibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Masih banyaknya masyarakat yang BAB sembarangan, kata Nurhandini karena mindset. Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah yang airnya melimpah. Mereka lebih memilih BAB di sungai daripada di WC. Mindset masyarakat itulah yang akan diubah. Sehingga, sekarang dibuat program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Bantuan sanitasi layak yang diberikan dengan pemberdayaan masyarakat.’’Harus ada sharing dana dari mereka. Apakah dalam bentuk tenaga, pasir dan lainnya,’’ tandasnya. (nas)

(Suara NTB/ist)

PENYERAHAN JENAZAH - H.M.Agus Patria (paling tengah) saat penyerahan jenazah Noviana, TKW asal Kupang NTT yang dipulangkan ke Lombok oleh agency di Malaysia. Turut mendmpingi pemu- layani masyarakat. Penangalangan jenazah ke Kupang nan almarhumah juga menuNTT, Kepala Dinas Nakertrans rutnya bukti nyata hasil Provinsi NTB, Dr. H. Agus Pa- kolaborasi yang sangat baik tria, dan Plt. Kepala BP3TKI antara BP3TKI Mataram, Mataram, Noerman Adhiguna Pemprov NTB, Pemprov NTT dan Staf Khusus Gubernur dan BP3TKI Kupang. ‘’Kerjasama yang baik sepNTB. Jenazah almarhumah Noviana telah diserahkan ke erti ini kiranya dapat dipertahPemprov NTT dan pihak kelu- ankan dan ditingkatkan mengarga, sekaligus diberikan san- ingat NTB dan NTT memiliki permasalahan yang sama, tunan kepada ahli waris. Dr. H. M.Agus Patria yaitu masih tingginya penemdalam kesempatan tersebut patan PMI nonprosedural. Ini menegaskan bahwa pendamp- juga menjadi pelajaran bagi ingan langsung oleh Pemprov masyarakat kita untuk bekerNTB dan BP3TKI merupakan ja di luar negeri melalui proses tugas pemerintah untuk me- yang formal,’’ katanya. (bul)

457 Kasus, Enam Warga Meninggal Dari Hal. 1 Untuk mencegah DBD, Nurhandini mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat mengenai pemberantasan sa-

rang nyamuk (PSN). Dengan melakukan PSN maka akan mencegah berkembangbiaknya nyamuk penyebab DBD. ‘’Kita pacu kesadaran masyarakat untuk PSN,’’ pungkasnya. (nas)

Kejati NTB Tangkap Buron Kasus Korupsi Cetak Sawah Baru Dari Hal. 1 Nusyirwan adalah konsultan perencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.810.325.000 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB. Tiga kali panggilan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nusyirwan tidak kunjung hadir, hingga berkas dilimpahkan ke pengadilan. Terdakwa lain dalam kasus ini adalah H. Harapan Makbul, disidangkan sendirian. Namun demikian berkas perkara Nusyirwan tetap disidangkan tanpa kehadiran terdakwa atau in abtentia dan diputus bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan No. 38/ Pid Sus-TPK/2016/ PN.Mataram. “Dengan amar putusan bahwa Ir. Nusyirwan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama sama dengan Ir. Harapan Makbul, M.Si yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 432.600.000,’’ se-

but Dedi Irawan. Terpidana tersebut diputus secara In Abtentia dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda Rp 50 juta subsidiar tiga bulan kurungan. Selain itu, hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 232.600.000. Jika tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya disita oleh jaksa. ‘’Jika harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dipidana penjara selama satu tahun,’’ paparnya. Sementara terdakwa usai menjalani pemeriksaan kelengkapan administrasi di Kejati NTB, langsung digelandang ke Kejari Mataram untuk pelimpahan. Kondisi terdakwa tampak kelelahan, mengenakan topi, masker, jaket warna cokelat abu. Sejak tiba di LIA, maskernya tak dilepas hingga turun di Kejati dengan menggunakan mobil tahanan. Tak sepotong kalimatpun keluar dari mulutnya saat ditanya wartawan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 2 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mahasiswi Unram Juarai Ajang Pemilihan Puteri Mandalika (Suara NTB/ist)

ZIKIR DAN DOA – Para siswa Madrasah Aliyah se-Kota Mataram saat mengikuti zikir dan doa di masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, Jumat (1/3).

Jelang UN, Siswa Madrasah Aliyah Ikuti Doa Bersama

Mataram (Suara NTB) Jelang Ujian Nasional (UN) 2019 tingkat Madrasah Aliyah sekota Mataram, ratusan siswa menggelar Istighosah, dzikir, dan shalawat di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB untuk penguatan diri lahir dan batin. Selain persiapan penguasaan materi ujian, para siswa dibekali penguatan batin dengan kegiatan dzikir dan doa yang dirangkaikan dengan tausiyah yang disampaikan oleh TGH. Muammar Nasrulloh, M.Pdi., Jumat, (1/3). Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam, dalam sambutannya mengingatkan bahwa dengan dzikir dan doa ini diharapkan para siswa lebih tenang dan siap menghadapi ujian.

Selain itu kegiatan ini juga merupakan bagian dari langkah Kementerian Agama Kota Mataram untuk terus berupaya memperbaiki moral dan akhlaqul karimah siswasiswi. Karena dengan pembacaan dzikir dan doa bersama, diharapkan agar setelah lulus ujian dan kembali ke keluarga agar tetap istiqomah melaksanakan hal-hal yang positif. Lebih jauh Burhanul Islam, mengapresiasi kegiatan istighosah ini sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah SWT agar siap mental sebagai generasi penerus bangsa. “Dan Istiqosah merupakan media yang sangat baik untuk menyiapkan mental, spiritual peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelas Burhanul Islam. Sementara Kasi Penmad Keme-

nag Kota Mataram, H. Muzakkir Hayyi mengatakan bahwa acara ini sangat positif sebagai aplikasi belajar dan berdoa dan merupakan bentuk permohonan pertolongan kepada Allah SWT. “Semoga nanti dalam melaksanakan kegiatan Ujian Nasional diberikan kemudahan oleh Allah SWT dan dilancarkan segala sesuatunya,” harapnya. Kementerian Agama Kota Mataram mengharapkan dari istighosah ini terkabul doa peserta didik untuk menjadi generasi penerus bangsa khususnya dalam menghadapi ujian nasional. “Semoga anak-anak terhindar dari faham-faham radikalisme, dan tumbuh rasa semakin cinta NKRI di kalangan pelajar, serta dapat sukses dunia akhirat,” ungkap Muzakkir. (dys)

Maratam (Suara NTB) Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram (Unram), Mia Maharani Dewi, berhasil menjuarai Ajang Pemilihan Puteri Mandalika NTB 2019 yang digelar Pemerintah Provinsi NTB, 22 Januari - 24 Februari 2019. Penobatan Mia sebagai Puteri Madalika NTB 2019 diberikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Esthy Reko Astuti pada malam puncak Festival Bau Nyale di Pantai Seger Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, 24 Februari lalu. Mahasiswi semester 8 ini, berhasil menyingkirkan 300 orang peserta dari seluruh Provinsi NTB. Ia menuturkan bahwa tahapan seleksi mulai dari tahap registrasi sampai grand final cukup sulit,

terlebih dia baru pertama kali mengikuti ajang seperti ini. “Tahapan seleksi mulai dari tahap registrasi, kemudian babak penyisihan 50 besar, 25 besar sampai grand final yang diikuti 14 orang, ini adalah pertama kalinya saya mengikuti ajangajang seperti ini. Jadi persiapannya banyak sekali, yang paling sulit adalah belajar catwalk karena saya tidak pernah menggunakan sepatu high heels,” tuturnya saat ditemui di Unram. Lebih jauh Ia menceritakan bahwa ada wacana dari Dinas Pariwisata untuk mejadikan Puteri Mandalika sebagai wakil NTB pada ajang nasional seperti Pemilihan Puteri Indonesia. “Ada wacana dari Kepala Dinas Pariwisata bahwa kemungkinan besar, Puteri Mandalika yang terpilih akan mewakili NTB di ajang-

ajang nasional seperti Pemilihan Puteri Indonesia,”pungkasnya. Setelah mengikuti ajang Pemilihan Puteri Mandalika NTB 2019, mahasiswi asal Janapria, Lombok Tengah ini merasa bersyukur dan menyadari bahwa ternyata ilmu dapat diperoleh dari mana saja dan siapapun dapat dijadikan guru. “Pelajaran yang saya terima setelah mengikuti ajang ini, bahwa ternyata siapapun bisa dijadikan guru dan di manapun dapat dijadikan tempat belajar,” jelasnya. Prestasi yang diraih mahasiswi yang juga menguasai bahasa Jerman dan Prancis ini, mendapatkan apresiasi langsung dari Rektor Unram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. “Semoga prestasi yang diraih bisa terus ditingkatkan sampai ke tingkat nasional”, ungkapnya. (dys/*)

MKKS SMP Kota Mataram Kawal Kebijakan Disdik Mataram (Suara NTB) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram siap mengawal dan mengakomodasi kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram ke depannya. Pengurus MKKS SMP Kota Mataram periode 2019-2022 yang baru terpilih pada pertengahan minggu ini, akan berupaya ikut meningkatkan mutu dengan memperkuat profesionalisme. MKKS SMP Kota Mataram periode 2019-2020 diketuai oleh Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, yang menggantikan Ketua MKKS SMP Kota Mataram periode sebelumnya, yaitu Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno. Nazuhi mengatakan, ia terlebih dahulu akan menyusun kepengurusan. Setelah itu pada awal pekan

depan, ia akan menjumpai Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., untuk berkonsultasi. “Kalau selesai kepengurusan baru kita susun program kerja,” katanya. MKKS SMP Kota Mataram, kata Nazuhi, akan mengakomodasi kebijakan Disdik Kota Mataram. Salah satunya yang sempat dibahas mengenai kontrak kerja antara kepala sekolah dan Disdik selama satu tahun pelajaran. Selain itu, program lainnya dari Disdik Kota Mataram juga akan terus dikawal dan diakomodasi. “Kami akan mengakomodasi kebijakan Disdik dalam rangka meningkatkan pelayanan, khususnya peserta didik dan masyarakat untuk meningkatakan mutu pendidikan,” ujar Nazuhi. Nazuhi nantinya akan dibantu

oleh dua orang sekretaris yaitu Kepala SMPN 9 Mataram, Imam Purwanto, S. Pd., dan Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin. Nantinya juga akan dilengkapi dengan bidangbidang, antara lain bidang pengembangan SDM, bidang kehumasan dan publikasi, dan bidan sosial agama. “Itu (pengisian pengurus) kita konsultasikan ke Dinas,” katanya. Secara pribadi, Nazuhi menginginkan agar MKKS SMP Kota Mataram yang merupakan organisasi profesi, bisa meningkatkan profesionalisme kepala sekolah. Juga bisa saling bekerjasama dengan baik dan saling mendukung antara kepala sekolah. “Kalau ndak begitu, ndak bisa akan terwujud (target peningkatan mutu), yang jelas kita kan bertekad untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan,” harapnya. (ron)

Saatnya PT di NTB Buka Jurusan Pendidikan Luar Biasa Mataram (Suara NTB) – Jumlah guru Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sangat kurang di NTB. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) di perguruan tinggi yang ada di NTB, agar memudahkan calon mahasiswa asal NTB yang tertarik berkuliah di jurusan PLB. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Saiful Islam, M. Pd. Ia mengatakan, NTB tidak memiliki perguruan tinggi yang memiliki jurusan PLB. “Kami sangat berharap ada kebijakan untuk mendorong adanya jurusan PLB. Ada niatan mungkin dari para calon mahasiswa untuk studi PLB, tapi karena jauh lokasinya tidak jadi. Kalau ada di NTB bisa memudahkan calon mahasiswa,” kata Saiful. Jumlah kekurangan guru ini bisa bertambah jika melihat adanya guru yang akan memasuki masa pensiun. Begitu juga dengan adanya rencana pembangunan unit sekolah baru, yang ke depan akan membutuhkan guru yang mengajar di sana. “SDM yang masih kurang, ndak bisa bangun fisik tapi tidak ada yang ngajar,” katanya. Kekurangan guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB cukup banyak, tercatat kekurangan guru sebanyak 142 orang. Angka itu belum termasuk adanya guru yang akan pensiun dan pemenuhan guru di unit SLB baru yang akan dibangun. Oleh karena itu, dibutuhkan pengangkatan guru CPNS SLB setiap tahunnya.

Tercatat kekurangan guru sebanyak 172, tapi setelah pengumuman CPNS, sebanyak 30 guru lulus CPNS di NTB. Maka kekurangan guru menjadi 142 orang. Namun angka itu pun masih cukup besar. Oleh karena itu ia mengusulkan ke Gubernur NTB agar setiap tahunnya

bisa mengusulkan CPNS untuk guru SLB. Jika setiap tahunnya dibuka 50 posisi bagi guru SLB saat seleksi CPNS, maka diyakininya kekurangan guru itu bisa teratasi. Di NTB sendiri jumlah SLB negeri dan swasta sebanyak 44 SLB. Dengan rincian 28 SLB swasta dan 16 SLB negeri. (ron)

(Suara NTB/ist)