SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
KAMIS, 1 NOVEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 195 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Hadirkan Pembicara Andal
Diskominfotik NTB Latih Generasi Milenial Bisnis ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) memberikan pelatihan kepada generasi millenial yang ada di daerah ini tentang bisnis online. Diskominfotik menghadirkan beberapa pembicara andal yang telah sukses menggeluti bisnis online. Kepala Diskominfotik NTB, Tri Budiprayitno, SIP, M.Si saat pembukaan acara pelatihan bis-
nis online di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (29/10) memberikan motivasi kepada para peserta pelatihan yang hadir. ‘’Jangan melihat suatu pekerjaan itu dari status atau gengsi. Tapi coba melihat sebuah peluang dan kesempatan sebagai sebuah pekerjaan,’’ kata Yiyit - sapaan akrabnya. Dalam pelatihan biisnis online dengan tema Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Pe-
luang Usaha, Yiyit mengajak peserta untuk berwirausaha dengan memanfaatkan perkembangan IT. Di tengah derasnya perkembangan IT, ia mengajak peserta pelatihan berinovasi membuat sebuah karya dan usaha. Sehingga stigma masyarakat menjadikan PNS sebagai satusatunya pekerjaan yang bagus terkikis karena melihat anak muda yang punya usaha. Seiring
dengan perkembangan pengguna teknologi informasi dengan media internet maka peluang usaha online atau di dalam jaringan (daring) terus berkembang. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 3 miliar orang pada 2015. Pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/diskominfotikntb)
PELATIHAN - Pelatihan bisnis online bagi generasi milenial NTB yang digagas Diskominfotik NTB, pada 29 - 30 Oktober di Hotel Lombok Raya Mataram.
Gubernur Telepon Wapres
Syarat Bangun Rumah Tahan Gempa Menghambat
Mataram (Suara NTB) Progres pembangunan rumah korban gempa di NTB masih belum menggembirakan. Berbagai upaya telah dilakukan Pemda, termasuk melibatkan 1.000 pengusaha jasa konstruksi. Namun, hingga saat ini baru 11 unit rumah korban gempa yang bisa dibangun. Kemudian baru 55 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), dalam proses pembangunan. Kadin, Gapensi, REI dan sejumlah perwakilan kepala daerah terdampak gempa di Ruang Rapat Utama, Rabu (31/10) siang. Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan rumah selain Risha diperbolehkan. Karena jumlah aplikator yang terbatas. Produksi panel Risha juga membutuhkan waktu lama. “Oleh karena itu ada alterntif selain Risha oke. Persoalannya kita dihadapkan pada musim hujan yang sebentar lagi. Jadi, kita tak punya kemewahan hanya pada Risha yang sudah jelas kendalanya,’’ kata gubernur. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc cukup gregetan dengan progres pembangunan rumah korban gempa. Apalagi, tanggal 4 November mendatang, Wakil Presiden (Wapres), H. M. Jusuf Kalla (JK) akan meninjau langsung progres rehahilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa ke NTB. Demikian terungkap dalam rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, pejabat Kementerian PUPR, BNPB, Komando Satuan Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad),
TO K O H
TIDAK LAYAK - Kondisi belajar mengajar di SDN 1 Malaka yang masih belajar di bawah tenda yang tidak layak. Meskipun tenda rusak, namun anak-anak korban gempa tetap bersemangat bersekolah.
Salah Satu PR Besar PERSOALAN rumah tidak layak huni ( RTLH) merupakan salah satu PR besar. Bukan tugas pemerintah semata, tapi seluruh komponen masyarakat, pihak swasta hingga komunitaskomunitas mandiri yang dibentuk secara swadaya oleh pemuda di daerah. Harapan itu disampaikan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat membuka Rakor Penanganan RTLH, Rabu (31/10). Bersambung ke hal 15
Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/humasntb)
KO M E N TTAA R Ungkap Temuan Dana Gempa
(Suara NTB/nas)
RAPAT - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah korban gempa kaitan dengan rencana kunjungan Wapres JK, 4 November mendatang.
Tanjung (Suara NTB) Tiga bulan pascagempa NTB, masih ditemukan anak-anak sekolah belajar di bawah tenda-tendar darurat yang tak layak dan memprihatinkan. Meskipun
demikian, anak-anak korban dan guru tetap bersemangat. Kondisi tersebut terlihat di SDN 1 Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sekolah ini mengalami kerusakan
cukup parah akibat gempa beberapa bulan lalu, sehingga tak dapat digunakan. Sehingga, para siswa dan siswi terpaksa belajar di bawah tenda. Bersambung ke hal 15
1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345 Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB 1234567890123456789012345 menyebutkan, sebanyak 54.388 pelamar di 1234567890123456789012345 11 Pemda di NTB dinyatakan memenuhi 1234567890123456789012345 syarat mengikuti tes Seleksi Kompetensi 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Dasar (SKD) CPNS 2018. Sementara jum1234567890123456789012345 lah formasi yang diperebutkan sebanyak 1234567890123456789012345 3.186 formasi CPNS Pemprov NTB dan 10 1234567890123456789012345 kabupaten/kota. 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, 1234567890123456789012345 M. Si menyebutkan, jumlah pelamar CPNS 1234567890123456789012345 NTB 2018 sebanyak 62.636 orang. Di mana, 1234567890123456789012345 sebanyak 8.248 orang dinyatakan tak me1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 menuhi syarat (TMS). ‘’Yang memenuhi 1234567890123456789012345 syarat 54.388 orang. Total formasi seluruh 1234567890123456789012345 Pemda di NTB 3.186 formasi,’’ sebutnya di 1234567890123456789012345 Mataram, Rabu (31/10). 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Fathurahman merincikan, untuk Pemprov 1234567890123456789012345 NTB sebanyak 5.589 pelamar akan mempere1234567890123456789012345 butkan 433 formasi. Kemudian, Kota Mat1234567890123456789012345 aram 6.775 pelamar akan memperebutkan 1234567890123456789012345 262 formasi, Lombok Barat sebanyak 7.323 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 pelamar akan memperebutkan 219 formasi. 1234567890123456789012345 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345
54.388 Pelamar Perebutkan 3.186 Formasi CPNS di NTB
Lewat Buku dan Bercerita
Tenda Pustaka NTB Hadir Berikan ”Trauma Healing” Anak Korban Gempa
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap temuan dana bantuan bencana di seluruh daerah di NTB. Untungnya temuan itu belum mengarah ke penyimpangan tindak pidana korupsi, sehingga masih bersifat catatan perbaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanganan bencana. Bersambung ke hal 15
Tanjung (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB melalui program Tenda Pustaka kembali memberikan trauma healing bagi anak-anak sekolah korban gempa. Kali ini, Tenda Pusta-
ka NTB melakukan trauma healing di SDN 1 Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM
menjelaskan, tujuan memberikan trauma healing lewat buku dan bercerita agar anakanak sekolah kembali ceria. Sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan lancar. ‘’Demikian juga kepada bapak dan ibu guru agar menyadari
bahwa apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Mari kita segera bangkit untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing,” ujar Manggaukang. Dalam kegiatan tersebut Manggaukang bersama sejumlah kepala
bidang dan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Dibawa juga satu mobil perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/nas)
TRAUMA HEALING - Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB memberikan trauma healing kepada murid SDN 1 Malaka. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Manggaukang Raba menyerahkan bantuan kepada sekolah dan Kepala Desa Malaka (foto kanan).
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Lurah Jangan Pungli CAMAT Sandubaya, Lalu Samsul Adnan kembali mengingatkan kepada lurah dan kepala lingkungan untuk tidak memungut biaya untuk Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Menyusul adanya keluhan dari beberapa warga Kota Mataram yang dimintai pungutan oleh oknum tertentu. “Di setiap rapat kami sudah ingatkan agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Karena ini program pemerintah dan masyarakat tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. Di Kecamatan Sandubaya terdapat enam kelurahan yang warganya mendapatkan PTSL. Semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Mataram dan BPN Kota Mataram. Dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk melakukan pungutan. “Pemkot sudah anggarkan Rp750 juta untuk biaya materai, gaji kaling, lurah, camat dan saksi. Jadi saya rasa tidak ada alasan apapun yang membenarkan adanya pungutan kepada warga,” ujarnya. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk kepada Adnan. Pihaknya akan menindaklanjuti jika hal itu benar adanya. Ia berharap kepada warga agar segera melapor jika menemukan hal demikian. “Sampai sekarang saya belum dapat laporannya. Tapi kalau ada, nanti akan kami tindak tegas. Seperti katanya Pak Wakil Walikota, kalau oknum itu pejabat, langsung diganti,” ujarnya. Ia kembali mengingatkan kepada semua kepala lingkungan dan lurah di Kecamatan Sandubaya untuk melakukan semuanya sesuai aturan. Sebab Pemerintah sudah mengumumkan bahwa program ini digratiskan bagi warga. “Tidak boleh ada pungutan meski hanya Rp1. Sekali lagi saya tegaskan, tidak boleh ada pungutan kepada warga,” ujarnya. (lin) Lalu Samsul Adnan (Suara NTB/lin)
Jangan Hanya Euforia ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengingatkan program yang diluncurkan Pemkot Mataram jangan sekadar euforia semata. Hal ini disampaikannya dalam sosialisasi e-pokir dan e-bansos oleh Pemkot Mataram di ruang rapat DPRD Kota Mataram, Rabu (31/10). Manakala ada program baru yang akan diluncurkan Pemkot Mataram, dia lebih setuju kalau Pemkot Mataram mempersiapkannya dengan matang, ketimbang menunjukkan euforia yang berlebihan. Wardana mempertanyakan sejauh mana kesiapan perangkat lunak maupun perangkat keras yang bakal mendukung pelaksanaan program e-pokir dan e-bansos ini. ‘’Karena dengan cara manual pun, kita juga masih kesulitan dalam hal eksekusi,’’ sesalnya. Jangan sampai, ketika program ini nanti jalan, kemudian ada hal-hal yang mengganggu. Karena, perangkat elektronik sangat rentan gangguan. Dia tidak ingin hal ini nantinya menjadi alasan program tidak berjalan maksimal. Untuk itu, sebelum dilaksanakan, Pemkot Mataram diminta mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari perangkat pendukung maupun SDM. ‘’Jadi jangan sampai kita bersemangat di tingkat euforia saja. Kita ingin lihat actionnya seperti apa,’’ ujarnya. Kemudian perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem baru itu. Apakah sudah berjalan sesuai rencana dan harapan. Politisi PDI Perjuangan ini mengkritisi pemberlaukan epokir dan e-bansos, sementara budgetting masih dilakukan secara manual. ‘’Lalu bagaimana koneksinya,’’ tanyanya. Dikatakan Wardana, ketika Pemkot Mataram memutuskan untuk memberlakukan e-pokir, semua harus dibuka secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang jelas, setiap program yang diluncurkan Pemkot Mataram harus jelas goalnya,’’ demikian Wardana. Dewan, katanya, tidak ingin seperti peluncuran program tapping box yang sekarang justru tidak maksimal. ‘’Kita sengaja membawa teknologi seperti itu, hasil studi banding di Bandung, itu di sana luar biasa sekali peningkatannya,’’ kata Wardana. (fit) I Wayan Wardana (Suara NTB/dok)
Anggaran Perjalanan Dinas OPD Dipangkas Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2018 Kota Mataram. Anggaran perjalanan dinas sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) dipangkas. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, hasil evaluasi APBD P oleh Pemprov NTB diminta meningkatkan belanja modal dari 22,82 persen menjadi 32 persen. Hal itu akan memiliki konsekuensi terhadap rasionalisasi atau pengurangan perjalanan dinas. Termasuk pengalihan dana hibah. “Ada sebagian perjalanan OPD kita pangkas,” kata dia. Secara keseluruhan kata Syakirin, total APBD Kota Mataram Rp1,4 triliun. Ditambahkan Syakirin, hasil evaluasi gubernur dan termasuk rasionalisasi akan disampaikan ke OPD. “Kita lihat urgen SPPD itu di masing - masing dinas,” jawabnya. Terkait eksekusi keuangan terlambat, Syakirin menyampaikan, saat perencanaan awal ada perubahan di APBD, sehingga terlambat dieksekusi. Disamping itu, Pemkot Mataram harus menunggu hasil evaluasi gubernur. “Kalau sekarang posisi sudah bisa dieksekusi,” ucapnya. Kasat Pol PP Bayu Pancapati setuju rencana rasionalisasi anggaran tersebut. Tetapi harus jelas dengan tiap kebutuhan organisasi perangkat daerah. Seperti halnya, di Satpol PP yang kesannya jalan di tempat karena kurang anggaran. “Saya selaku pimpinan Satpol PP sangat berharap ada penambahan anggaran. Jangan malah dikurangi lagi,” ucapnya. Penambahan anggaran kata Bayu, ia dapat berkegiatan. Dia menyamakan program Satpol PP daerah lain berjalan dengan baik karena didukung oleh anggaran. Pol PP demikian kata Bayu, adalah OPD yang masuk sebagai urusan wajib pemerintahan daerah sesuai Undang - undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (cem)
(Suara NTB/fit)
E-POKIR – Pemkot Mataram segera memberlakukan e-pokir. Untuk itu, Rabu (31/10), anggota DPRD Kota Mataram disosialisasikan rencana tersebut.
Dewan Ingin E-Pokir Terhubung dengan KPK dan BPK Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD Kota Mataram mengapresiasi pemberlakukan e-pokir di Kota Mataram. Program ini diharapkan tidak saja memudahkan anggota Dewan, masyarakat juga jadi lebih mudah melakukan pengawasan. Bahkan, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat sosialisasi e-pokir di ruang rapat DPRD Kota Mataram, Rabu (31/10) menyampaikan, bila perlu, epokir ini connect dengan KPK dan BPK. Ini dalam rangka mendukung azas transparansi kegiatan pokir Dewan. ‘’Kita harus mulai bangun suatu mental bagaimana menghadirkan pelayanan yang transparan, enjoy, merdeka, bebas,’’ katanya. Selain pelayanan online, sistem offline ini diharapkan menjadi cikal bakal jalur
menuju pelayanan online. ‘’Jangan berhenti di offline,’’ cetusnya. Untuk pemberlakukan e-pokir ini, lanjut Didi, masing-masing anggota Dewan harus didampingi oleh pendamping. ‘’Kalau setengah-setengah pemberlakuannya, saya khawatir kita akan selalu bersem-
bunyi di belakang offline itu,’’ katanya. Sehingga akan menjadi semangat euforia semata. E-pokir, lanjutnya, juga harus dimengerti oleh pihak Sekretariat Dewan. Tantangan pemberlakuan e-pokir ini, katanya justru di Sekretariat. ‘’Dewan jangan dihadapkan pada persoalan-persoalan tek-
Honorer K2 Harus Sabar Mataram (Suara NTB) Di Kota Mataram saat ini ada 674 honorer K2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati meminta agar semua honorer K2 dapat bersabar sedikit lebih lama. Pasalnya juklak dan juknis untuk mereka bisa mendapatkan gaji sesuai UMR tengah diusulkan. “Nggak bisa langsung jadi CPNS, mereka harus ikut tes biar ketahuan mereka itu benar-benar SDM yang berkualitas. Ada SKB tiga menteri juga yang mengatur tentang upah mereka, juklak juknisnya akan dibuat setelah rekrutmen CPNS ini,” kata Nelly. Ia berharap agar honorer K2 di kota Mataram dapat bersabar sebentar lagi. Pasalnya mereka akan diberikan gaji sesuai dengan UMR NTB. Menurut Nelly ini sudah sangat bagus jadi mereka hanya perlu bersabar menunggu juklak juknis dari ketentuan itu. “Itu sudah bagus sekali, tapi kan ada tahapannya. Sebelum mereka diberikan
(Suara NTB/dok)
Baiq Nelly Kusumawati gaji sesuai UMR itu, tentu ada tahapan-tahapannya. Setelah semua itu selesai, baru bisa ditetapkan,” ujarnya. Tuntutan dari mereka yaitu tentang pengangkatan honorer secara bertahap menjadi PNS dengan prioritas usia dan
yang sudah lama mengabdi tanpa melalui jalur tes. Namun hal ini tidak dapat dipastikan, pasalnya mereka harus diuji terlebih dahulu. Sehingga terbukti bahwa mereka merupakan SDM yang andal. Diketahui bahwa total honorer K2 yang ada di Mataram bulan Oktober ini sebanyak 674 orang. Terdapat 601 formasi administrasi, 67 formasi guru, dan 6 formasi tenaga kesehatan. Forum Honorer K2 Kota Mataram melakukan penyampaian aspirasi pada Selasa (30/10) di Kantor DPRD Kota Mataram. Aksi ini diikuti oleh honorer K2 GTT, PTT, unit kerja SD/ MI, SMP/MTS, SMA/MA/ SMK, rumah sakit, kantor lurah, kecamatan, gubernur, dan beberapa instansi lainnya. “Sekali lagi harus sabar, semua ada prosesnya. Jadi harus sabar menunggu. Kalau untuk penyampaian aspirasi mereka ke dewan itu hak mereka, nanti aspirasi mereka dapat disampaikan ke pusat oleh dewan,” ujarnya. (lin)
Bantuan Non Tunai di Mataram Masih Bermasalah Mataram (Suara NTB) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mataram masih bermasalah. Saldo dalam rekening penerima bantuan masih kosong. Pendamping BPNT Kecamatan Mataram, Muzakalah mengatakan, warga yang didampingi di wilayahnya ada yang memiliki tiga buku rekening. Tetapi saldonya kosong dan tak bisa dicairkan. Belum lagi data ganda, sehingga realisasinya tidak ada. “Masalahnya ganda dan saldo kosong,” kata Muzakalah, Rabu (31/10). Di Kecamatan Mataram 4.139 penerima BPNT didampingi. Dia melihat ada kekeliruan karena data digunakan Kementerian Sosial yakni PPLS tahun 2011. Dalam perjalanannya menggunakan basis data terpadu. Masyarakat menerima bantuan pangan non tunai Rp 110.000. Dana itu dibelanjakan untuk beras, telur dan minyak di agen yang telah ditunjuk. Kepala Dinas Sosial, Asnayati membenarkan, permasalahan ditemukan di lapangan masih ada saldo kosong di rekening warga. Pendamping diminta melaporkan secara tertulis agar bank menindaklanjuti. Catatannya dari 19.041 penerima BPNT di Mataram hanya
lima persen memiliki saldo kosong. “Tadi kan sudah dijawab oleh BRI. Kalau ada kasus itu dilaporkan secara tertulis,” ujarnya. Rapat bersama lurah, camat, BPS dan BRI selaku bank ditunjuk pemerintah dalam konteks menyamakan persepsi. Sebab, kelurahan akan menggelar musyawarah kelurahan. Materi yang disepakati dibahas terkait bantuan pangan non tunai. Kementerian Sosial demikian kata Asna, menargetkan penerima BPNT di Mataram mencapai 25. 680 orang. Sisa yang harus dikejar untuk memenuhi kuota itu yakni 6.279. Jika tak terpenuhi target tersebut, maka Kementerian Sosial akan merealisasikan sesuai data sebelumnya. “Kalau ndak tercapai yang direalisasikan data sudah ada sebelumnya,” jawabnya. Namun demikian, kelurahan sudah memiliki data by name by addres. Warga yang belum memegang kartu tinggal dikumpulkan. Langkah ini mempercepat penyampaian target. Sebab, salah satu persyaratan pengusulan melalui musyawarah kelurahan. Selanjutnya, disampaikan ke Kementerian Sosial. (cem)
nis,’’ pintanya. Anggota Dewan cukup mengarahkan, materi selanjutnya diolah oleh pendamping di Sekretariat. ‘’Kalau yang seperti itu bukan tugas anggota Dewan. Tugas kita adalah memerintah sebagai penyambung lidah rakyat,’’ tegasnya. Namun demikian, politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa anggota Dewan juga harus familiar dengan sistem e-pokir ini. ‘’Jangan sampai ada anggota dewan yang tidak familiar dengan program ini, malah nanti menjadi beban,’’ katanya. Pada kesempatan itu, Didi menyayangkan pejabat sek-
retariat setingkat kepala bagian yang membidangi hal tersebut, justru tidak hadir di sosialisasi tersebut. ‘’Padahal ini sangat penting,’’ sesalnya. Didi sepakat bahwa untuk melaksanakan epokir ini, tidak hanya siap perangkat tetapi juga SDM. ‘’Satu lagi kita harus siap mental. Kita harus mengikhlaskan sistem ini harus berjalan,’’ pungkasnya. E-pokir ini memang suatu keniscayaan. ‘’Kalau kita tidak berani melangkah pada perubahan, kita akan tertinggal,’’ katanya. Dewan tidak ingin program ini wah pada tataran wacana semata. (fit)
Pergantian Pejabat Lama Kewenangan Walikota Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, permintaan penyegaran di internal birokrasi Kota Mataram sah - sah saja diminta oleh kalangan Dewan. Tetapi, kewenangan pergantian khususnya pejabat yang menempati posisi lebih dari lima tahun merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. “Sah - sah saja. Tapi kan tergantung Pak Wali,” kata Eko, Rabu (31/10). Data dihimpun Suara NTB, pejabat eselon II yang telah menempati posisi lebih dari lima tahun yakni, Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. H. Mahmuddin Tura dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dr. H.L. Herman Mahaputra. Tak hanya pimpinan OPD. Sejumlah lurah juga ada yang menjabat lima sampai sebelas tahun. Di antaranya, Lurah Karang Taliwang Lalu Ahmad Cahyadi, Lurah Ampenan Utara Saharuddin, Lurah Dasan Agung Baru Apriadi, Lurah Dasan Agung Hambali, Lurah Pagesangan Timur Lalu Sweta Arif, Lurah Pagutan Anuri, Lurah Pagutan Timur Irfan Syafindra, Lurah Karang Pule H. Taufiqqurahman serta pejabat setingkat Kasubag dan Kasi di OPD teknis lainnya. Sekda tak menampik
Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil yang menyarankan ada penyegaran bilamana pejabat menempati posisi lebih dari lima tahun. Dalam PP 11 tahun 2017 kata Sekda, pejabat tertentu boleh menempati posisi semula setelah adanya penetapan kembali oleh kepala daerah. “Boleh diganti atau ditetapkan kembali sesuai keputusan kepala daerah,” sebutnya. Kapasitas Baperjakat kata dia, sebatas mengusulkan berdasarkan pertimbangan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Terlebih dari itu, kewenangan tetap di pejabat pembina kepegawaian. (cem)
H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Gubernur Tetapkan UMP Rp2.012.610 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengumumkan standar upah terendah tahun depan sebesar Rp2.012.610. Upah Minimum Provinsi (UMP) ini berlaku efektif mulai Bulan Januari 2019. Ketetapan ini telah ditandatangani oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, setelah dua kali sidang digelar. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Yustinus Habur dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ketut Wolini juga turut membubuhkan tandatangan sepakat. Seluruh dewan pengupahan telah menyetujui kenaikan UMP tahun 2018 ke 2019 sebesar 10,28 persen. Atau naik sebesar Rp187.616 dari UMP tahun 2018 yang sebesar Rp1.825.000. Dalam keterangan resmi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan didampingi Kepala
Bidang Hubungan Industrialnya mengatakan, penetapan UMP baru ini sudah dihitung berdasarkan upah minimum tahun berjalan sebesar Rp1.825.000, inflasi sebesar 2,88 persen, pertumbuhan PDRB sebesar 5,15 persen dan penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian upah minimum sama dengan standar hidup layak
sebesar 2,25 persen. Dalam pembahasan dewan pengupahan sebelumnya. H. Wildan menerangkan, usulan dari unsur pengusaha/Apindo meminta UMP tahun 2019 disamakan dengan UMP tahun 2018. Mengingat dampak gempa yang mengakibatkan produktifitas usaha menurun dan berdampak pada kemampuan bayar tenaga kerja.
Sementara dari serikat pekerja tetap mengusulkan menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Yakni, upah minimum tahun berjalan ditambah hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan PDRB tahun berjalan yang mencapai 97,75 persen dari KHL lima tahun sebelumnya. SPSI relatif menyamai usulan dari unsur pemerintah. Atau secara sederhananya, berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang diusulkan kepada gubernur.
Dari unsur pemerintah mengajukan penyesuaian UMP menjadi Rp2.012.000, dan usulan serikat pekerja sebesar Rp2.012.610, dan usulan Apindo UMP tetap Rp1.825.000. H. Wildan menegaskan, ketetapan UMP telah bulat dengan telah ditandatanganinya oleh gubernur. Serta tak dapat diganggu gugat. “Tidak bisa direvisi lagi. Artinya kalau direvisi ada yang kita langgar. Dan sanksinya ada,” jelas kepala dinas. Kenaikan UMP tahun 2019 dikatakan telah sangat ideal besarannya. Karena itu, untuk pelaksanaan acuan ini di lapangan. Pemerintah daerah akan memperketat pengawasan kepada perusahaan-perusahaan untuk menerapkannya. (bul)
(Suara NTB/bul)
UMP - H. Wildan (kiri) didampingi Kepala Bidang HI saat menyampaikan keputusan gubernur soal UMP tahun 2019.
Bangun Rumah Korban Gempa
Pengusaha Lokal Siap Dilibatkan Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyebut setidaknya ada 1.000 anggota di bawahnya telah siap membangun rumah untuk korban gempa. Tinggal, menunggu petunuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah. Ketua Kadin Kota Mataram, H. Ahmad Rusni, SE, MM, mengatakan, jika benar pemerintah memberikan kepercayaan kepada Kadin untuk memfasilitas pembangunan tempat tinggal bagi korban gempa, perintah tersebut siap diekseskusi langsung. Ada ribuan jumlah pengusaha yang dapat dikoordinasikan langsung Kadin. Kadin tidak saja bersedia dari sisi penyediaan bangunan, pun terhadap SDM yang akan melaksanakannya nanti. Tinggal pemerintah yang harus memperjelas aturannya. “Kalau aturan dan petunjuknya belum jelas, bagaimana cara kita bisa berbuat,” kata owner PT. Dasar Group ini di kantor Bulog NTB, Rabu (31/10) kemarin. Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin IR, menambahkan. Ada 3.000-an pengusaha di bawah koordinasi Kadin. Pengusaha-pengusaha ini tergabung dalam Kadin, Gapensi, Gapeksindo dan REI. Belum termasuk asosiasi pengusaha lainnya. Paling tidak, Kadin sanggup menyediakan sebanyak 1.500 pengusaha untuk membangun rumah bagi korban gempa. Permasalahannya saat ini di tingkat bawah. Terkait administrasi pencairan uang yang ditransfer oleh pemerintah kepada Pokmaswas. “Padahal uangnya sudah ada. Pencairan di bawah yang letak masalahnya. Kalau pengusaha tinggal tunggu perintah,” kata L. Heri. Selain di bawah, belum ada petunjuk yang jelas dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian PU PR terkait jenis rumah yang akan dibangun dan spesifikasi yang disetujui, setelah dilakukan uji laboratorium di Litbang PU PR. Dari sisi kesiapan, terutama soal material pembangunan, L. Heri menyatakan telah sangat siap. Sebelumnya, pemerintah telah meminta Kadin memfasilitasi pembangunan 31.000 unit perumahan dari Dinas Perkim. Permintaan tersebut dikoordinasikan langsung dengan pemerintah di Jawa Timur, dan pabrik-pabrik penyedia komponen bahan bangunan yang diminta pemerintah. Nilai bahan bangunan yang disiapkan mencapai Rp1,1 triliun. “Sudah kami siapkan untuk back up. Nyatanya, sampai sekarang ndak beres. Bayangkan, kalau kami stok bahan-bahan dengan nilai sebesar itu sampai sekarang, apa jadinya,” ujarnya. Pada intinya, kata L. Heri, pengusaha dan bahan bangunannya telah siap dipenuhi oleh Kadin. Tinggal menunggu “kunci” dari pemerintah. (bul)
H. Ahmad Rusni (Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
TAHU - Abian Tubuh adalah sentra produksi tahu tempe di Kota Mataram, selain Kekalik, Mataram. Belakangan penjualannya menurun pascagempa. Biasanya, tahu dijadikan oleh-oleh wisatawan domestik lantaran citarasanya yang berbeda dari tahu-tahu lainnya di Indonesia. Selain kurang pasar, industri tahu juga dilanda persoalan tingginya harga bahan baku kedelai impor.
Willgo Dorong Kemenhub Evaluasi Pelabuhan Lembar Mataram (Suara NTB) Permasalahan manajemen pengelolaan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat NTB turut menjadi perhatian wakil rakyat NTB di Senayan. H. Willgo Zainar, SE, MBA, anggota Komisi XI DPR-RI turut mendorong Kementerian Perhubungan RI melakukan evaluasi. Ia sependapat dengan sejumlah pihak, baik pemerintah daerah di NTB, maupun stakeholders di pusat bahwa persoalan bongkar muat dan sandar kapal penyeberangan Lembar - Padang Bai harus menjadi perhatian khusus Kementerian Perhubungan. Diketahui, penyeberangan laut melalui Pelabuhan Lem-
bar – Padang Bai menjadi sorotan penggunanya. Lantaran lamanya proses bongkar. Untuk bongkar kapal di Pelabuhan Lembar saja, dibutuhkan waktu antre kapal antara 4 jam sampai 5 jam untuk mendapat giliran bongkar. “Kalau bongkar muat antre yang cukup panjang begitu, ditambah waktu terapung di laut, maka tentu ini tidak efisien bagi pengusaha kapal dan tidak nyaman bagi penumpang. Jelas ini merugikan semua pihak,” tegasnya. Dihubungi di Mataram, Rabu (31/10) kemarin, katanya, Kementerian Perhubungan diharapkan turun langsung meninjau, sekaligus
Bulog - Kadin Jaga Kedaulatan Pangan Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Divisi Regional NTB resmi bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB. Kedua lembaga ini bersepakat menjaga kedaulatan pangan, khususnya di Provinsi NTB. Kerjasama ini sekaligus sebagai tindaklanjut kerjasama sebelumnya yang dilaksanakan di Bali. Antara Kementerian Pertanian RI, Kadin dan Perum Bulog. Penandatanganan kerjasama turunan dilakukan, Rabu (31/10) oleh Kepala Bulog NTB, Ramlan UE dan Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin IR di ruang pertemuan Kantor Bulog NTB di Jalan Langko. Masing-masing disaksikan oleh jajarannya. Ramlan UE, dalam kesempatan ini menekankan, secara kelembagaan, Perum Bulog melaksanakan tiga pilar menjaga kedaulatan pangan. Pilar pertama mengawal produksi kebutuhan pangan. Terutama beras. Dalam hal ini, Bulog melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani dan menyediakan kebutuhan produksi dengan mengembangkan on farm. “Kadin dapat membantu kita melakukan kegiatan yang sama kepada petani. Untuk kebutuhan bibit, dan
saprodi, sudah ada mitra kita dari BNI yang menyediakan modal. Risiko produksi ada juga asuransinya, Jasindo. Kadin bisa kita fasilitasi bekerjasama,” kata Ramlan. Pilar kedua adalah soal ketersediaan dan keterjangkauan pasokan pangan. Masyarakat di manapun berada, harus dijamin ketersediaan kebutuhan-kebutuhan pokok berupa sembako. Masyarakat tak boleh kesulitan mendapatkannya di manapun berada. Karena itu, Bulog juga telah mengembangkan jaringan dengan memperbanyak mitra. Termasuk dengan membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar hingga tingkat RT. RPK ini, kata Ramlan, diberikan kewenangan untuk menjual/menyediakan sejumlah kebutuhan sembako untuk masyarakat. Tidak saja di tingkat lampiran terendah, RPK ini juga tersebar di pasar-pasar tradisional. Masuknya Kadin sebagai bagian dari pihak yang turut menjaga kedaulatan pangan, seluruh anggota dan jaringan di bawahnya hingga lapisan terbawah, juga dapat dijadikan agen RPK. Seluruh kebutuhan barang, Bulog menjamin siap memasok. Pilar ketiga menjaga stabilitas harga. Dalam hal ini, Bulog intens mengawal pergerakan harga sembako di lapangan. Menjaga agar harga tak turun drastis, atau sebaliknya, naik drastis dan dapat memicu
(Suara NTB/bul)
KERJASAMA - Ketua Kadin NTB, L. Heri Prihatin IR (kiri) bersama Kepala Bulog NTB, Ramlan UE melakukan penandatanganan kerjasama kemarin. inkondusifitas sosial. “Kita lakukan operasi pasar dan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga. Disini, Kadin juga bisa menjadi mitra langsung melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk menjaga harga sembako tetap tentram,” demikian Ramlan. Sementara Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri mengatakan secara nasional, persoalan harga sembako kerap menjadi cerita di masyarakat. Meski sebagai negara penghasil, disparitas harga kebutuhan pangan cukup tinggi. Persoalannya bukan pada ketersediaan, melainkan pada panjangnya mata rantai pemasaran. Kadin telah mendapat mandat dari pemerintah untuk turut menjaga kedaulatan pangan setelah MoU tiga pihak di tingkat pusat telah diteken. Kadin bersama Bulog dapat mengendalikan ekspor im-
por untuk komoditas pangan. Seperti diketahui, setiap tahun Indonesia mengimpor komoditas pangan senilai Rp200 triliun. Nilai impor sebesar itu hanya dikuasai tujuh pemodal di Indonesia. Pemerintah tak ingin nasib Indonesia diatur oleh segelintir orang. Karena itulah, nilai impor sebesar Rp200 triliun itu harapannya didistribusikan ke seluruh pengusaha di Indonesia. Pengusaha di bawah naungan Kadin yang mengambil alihnya. “Melalui kerjasama inilah salah satu bentuk distribusinya. Semua anggota Kadin akan terlibat, baik dalam pendistribusian komoditas pangan, maupun pengendalian harganya. Entry poinnya, kita sama-sama berbuat untuk kedaulatan pangan,” demikian L. Heri. (bul)
mengevaluasi penyebabnya. Jika iya, faktor infrastruktur dermaga bongkar muat yang kurang, ia menyarankan segera ajukan anggaran penambahannya. Atau bila persoalannya pada jumlah kapal yang berlebih di rute penyeberangan laut LembarPadang Bai, maka ia juga mendorong dilakukan evaluasi untuk perizinan di moratorium sementara. “Atau faktor SDM, juga perlu dievaluasi secara keseluruhan penyebabnya,” demikian Willgo. Ia menekankan agar semua pihak tak menganggap persoalan ini sebagai hal biasa. Mengingat dampaknya yang tidak kecil terhadap masyarakat, maupun pengusaha. Apalagi diketahui rute ini menjadi sentral distribusi seluruh kebutuhan-kebutuhan di NTB yang dipasok dari luar.
Arus keluar masuk barang akan terhambat dari dan ke NTB. Apalagi bila kebutuhan tersebut menyangkut sejumlah barang tak tahan lama (cepat rusak). Ia membayangkan betapa besar kerugian yang diderita pengusaha pemilik barang. “Saya kira, hal ini juga dapat menjadi atensi gubernur dan wakil gubernur untuk meminta aparat di bawahnya mengavaluasi pelayanan publik. Baik itu pelabuhan penumpang dan barang yang ada di NTB secara keseluruhan. Mengingat unsur konektivitas ini menjadi penting untuk mendukung pergerakan orang dan barang serta perekonomian daerah secara keseluruhan,” ujarnya. Terkait masalah perhubungan ini kewenangan langsung komisi V kepada mitranya (Kemenhub). (bul)
H. Willgo Zainar (Suara NTB/dok)
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
OPD Dievaluasi Pemprov DINAMIKA penanganan korban gempa Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi salah satu alasan kuat Sekretariat Daerah Pemkab Lombok Utara mengevaluasi kinerja para pejabat. Pimpinan daerah menjadwalkan, evaluasi kinerja akan dilakukan pada Jumat (2/11), esok. Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., menanggapi desakan mutasi jajaran SKPD dari massa aksi demo Selasa (20/10) lalu mengatakan, evaluasi OPD akan dilakukan pekan ini juga. Evaluasi dipandang penting untuk mengukur kinerja tiap pejabat yang memperoleh mandat dari pimpinan daerah. “Mulai hari Jumat (esok), kita akan evaluasi semua SKPD bukan hanya kepala BPBD saja. Semua pejabat eselon II kecuali yang urusan kepegawaian (dievaluasi)” kata Suardi. Ia menyebut, dalam evaluasi ini konteksnya keseluruhan. Evaluasi tidak dilakukan oleh pimpinan daerah di Lombok Utara saja, tetapi melibatkan pejabat terkait di lingkup Pemprov NTB. “Dan itu kita lakukan di provinsi dan timnya juga berasal dari provinsi. Kita evaluasi kinerja, ini kan dalam proses,” imbuhnya. Suardi menegaskan, Jumat esok evaluasi sudah akan dimulai dimana tiap pejabat akan dipanggil untuk menjawab semua pertanyaan yang disiapkan oleh tim. Hasil evaluasi selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan. Apabila kinerja pejabat dianggap bagus, potensi dipertahankan cukup terbuka. Demikian sebaliknya, kinerja yang tidak memuaskan menjadi pertimbangan untuk digeser ke posisi lain. “Hampir semua karena termasuk asisten juga (dievaluasi). Menurut saya instrumen kita harus lalui dengan evaluasi harus kita lakukan,” tandas Sekda. Terpisah, Ketua Komisi I, Ardianto, SH., selaku Komisi yang membidangi SDM, Hukum dan pemerintahan, mendukung dilakukannya evaluasi. Pada pokok persoalan korban gempa, ia melihat 2 hal penting yang lamban disikapi oleh jajaran OPD. “Pertama, sampai sekarang OPD belum mampu menunjukkan data jumlah korban gempa untuk jadup dan data hunian sementara. Kedua, rancangan APBD Perubahan 2018 yang diproses sejak awal tidak selesai sampai batas waktu 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran,” ujarnya. Ardianto mengakui, dinamika Lombok Utara tahun 2018 menciptakan sejarah baru. Tidak hanya gempa yang meluluhlantakkan seluruh penghargaan yang diperoleh sebelumnya, tetapi juga sejarah di mana untuk pertamakalinya, eksekutif dan legislatif tidak mampu menghasilkan produk hukum Perda APBD Perubahan. (ari)
H. Suardi
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Bangun Infrastruktur, Pemkab Lotim akan Berutang Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menyatakan akan meminjam dana untuk membangun infrastruktur. Rencana bupati itu disampaikan langsung kepada Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo di Kantor Bupati Lotim, Rabu (31/10). Bupati Lotim menggambarkan, hajatnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Lotim ini sangat besar, yakni Rp 1,9 triliun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Melihat besaran dana tersebut, tidak memungkinkan untuk menggunakan dana APBD. Bahkan dari hasil rasionalisasi kebutuhan per tahun ditemukan angka Rp 450 miliar per tahun. Besaran kebutuhan dana itulah yang coba akan dipinjam bupati dan diharap bisa diberikan oleh Bank NTB Syariah. “Rp 450 miliar akan kita pinjam, Bisa lewat Bank NTB Syariah atau mungkin dengan sindikasi,” ujarnya. Menurutnya, jika Bank NTB Syariah bisa Rp150 miliar, maka sindikasi dengan perbankan lainnya sisanya. Pemkab Lotim sendiri siap memberikan asetnya se-
bagai jaminan dan tambahan penyertaan modal untuk Bank NTB Syariah. “Kami punya banyak ruko, bisa disewa dan bisa menjadi bentuk tambahan saham kami,” ucap Sukiman. Dituturkan, pembangunan infrastruktur Lotim ini rencana akan dilaksanakan menggunakan sistem tahun jamak. Diakuinya, pihaknya pernah punya pengalaman meminjam dana di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membangun Pasar Masbagik. Namun, sekarang ini, pihaknya akan mencoba mencicil pinjaman ke bank yang dimiliki pemerintah daerah daripada keluar. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo mengatakan, Bank NTB Syariah merupakan bank milik pemerintah daerah yang didirikan oleh pemegang saham pemerintah mulai kabupaten dan provinsi. Hasil kerja dari Bank
NTB Syariah ini diharapkan bisa mendukung kegiatan pembangunan seluruh kabupaten kota dan provinsi. Menjawab keinginan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Kukuh mengatakan sepanjang ada satu konsep pengembangan dan sesuai syarat akan dukung langkah Bupati. Kalaupun jumlahnya tidak mencukupi pinjamannya, maka Bank NTB Syariah ini akan mengajak perbankan syariah lainnya untuk melakukan sindikasi. Diakui, ada dividen yang diberikan Bank NTB ke pemerintah daerah. Dividen tergantung dari hasil usaha. Sementara hasilnya selama ini masih sangat terbatas. Di mana, hasil dari pengembangan itu sebagain besar dikembalikan lagi dalam bentuk tambahan saham. Idealnya, semakin besar usaha yang dikembangkan, maka semakin besar pula
(Suara NTB/rus)
BERTEMU - Bupati Lotim H. Sukiman Azmy saat bertemu dengan Direktur Bank NTB Syariah Kukuh Raharjo di Selong, Rabu (31/10). dividen yang diberikan ke pemerintah daerah. Kabupaten Lotim sampai saat ini sudah penyertaan modal Rp 70 miliar. Penyertaan modal itu bisa dalam bentuk uang kas dan ada juga dalam bentuk aset. Diberikan dalam bentuk aset karena Bank NTB Syariah membutuhkan aset-aset milik pemerintah daerah itu untuk mengembangkan jejaring bisnisnya. “Dengan penyertaan modal berupa aset ini kan akan jauh lebih berharga kare-
na seiring pertambahan tahun akan semakin meningkat nilainya,” terangnya. Selanjutnya ditegaskan, pascaberubah status dari bank konvensional menuju bank syariah diyakinkan dividen yang akan dihasilkan bisa lebih besar. Dilihat dari kelengkapan produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada para nasabah, maka lebih besar potensi bagi hasilnya. Potensi NTB sendiri sebagai daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. (rus)
Enam Anggota PAW DPRD KLU Dilantik Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 6 anggota Pergantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilantik, Kamis (1/11). Pelantikan dilakukan dalam kondisi sederhana di bawah tenda Lapangan Tioq Tata Tunaq, karena gedung DPRD KLU telah dirobohkan pascagempa. Panitia pelantikan telah menyebarkan undangan kepada instansi terkait baik di level Provinsi NTB maupun kabupaten/kota. Pelantikan PAW akan dilakukan oleh pejabat di tingkat provinsi.
Sekretaris DPRD Lombok Utara, Drs. Akhmad Sujanadi, Rabu (31/10), mengutarakan pelantikan ke enam anggota PAW DPRD KLU telah melalui proses sesuai aturan. Usulan PAW dilakukan sesuai tahapan sebagaimana 6 anggota DPRD KLU yang diganti memilih mundur karena pindah partai pada pencalegan 2019. Ke enam anggota DPRD KLU yang mengundurkan diri antara lain, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti (Ketua DPRD KLU dari Fraksi dan Partai Demokrat Dapil Lombok Utara I - Pemenang dan Tanjung), Hj. Galuh Nurdiyah (anggota Komisi III dari Fraksi dan Par-
tai Demokrat - Dapil Lombok Utara II - Gangga Kayangan), Putrawadi, S.Sos., anggota Komisi I dari Fraksi dan Partai Demokrat Dapil II. Ketiga mantan dewan dari Demokrat ini memilih keluar dan mendaftar Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selanjutnya, H. Zarkasi Haq, S.Ag. M.Si., mantan anggota Komisi I dari Fraksi PKN/Partai PKPI - Dapil II. Yang bersangkutan keluar dari PKPI dan bergabung dengan Hanura untuk dapil yang sama. Kemudian Arif Usman, S.Sos., mantan anggota Komisi II dari Fraksi dan Partai
Hanura - Dapil II. Arif mundur dari Hanura dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil yang sama. Terakhir, M. Nasahar, S.Ag., mantan anggota Komisi I dari Fraksi PKN / Partai PBB Dapil I yang memilih bergabung ke PAN untuk dapil yang sama. Sementara mereka yang dilantik sebagai anggota PAW DPRD KLU, antara lain, 3 orang dari Demokrat meliputi, H. Burhan M. Nur, SH., M. Hilmi, dan Zainudin. Anggota lain yang dilantik adalah Sahdan dari Hanura, disusul Sabri dari PBB dan
Zakaria Abdullah dari PKPI. “Semua persiapan sudah fix, tinggal pelantikan besok (Kamis) pagi,” ujar Sujanadi. Sementara Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., berharap keenam anggota dewan baru ini memberi energi baru yang masuk untuk mempengaruhi dinamika di DPRD. “Saya ucapkan selamat kepada ke enam anggota DPRD yangbbaru. Dari 6 orang, 3 orang anggota dewan adalah anggota Komisi I yang saya pimpin. Harapan kita DPRD akan lebih baik lagi,” harapnya. (ari)
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Bongkar Muat Molor Tinjau Ulang HGB PEMKAB Lombok Barat (Lobar) dibuat gerah oleh investor Mekaki Sekotong yang tak kunjung merealisasikan izin dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diperoleh untuk menggarap lahan wisata yang telah lama mangkrak. Terkait hal ini, Pemda Lobar pun segera berkoordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mendesak agar pihak terkait mengambil langkah tegas terhadap investor yang bersangkutan. Sebab selain investor Mekaki ini, ada puluhan izin investasi yang mangkrak di Lobar. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq yang ditemui di kantornya menegaskan, terkait (Suara NTB/dok) permasalahan Mekaki pihak H. Moh. Taufiq Pemda akan berkoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat, sebab lahan di kawasan itu bukan hak milik, namun HGB di atas HPL (hak pengelolaan) yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Karena kewenangan provinsi dan pusat, maka pemda harus berkoordinasi, termasuk melaporkan kondisi terkini di kawasan yang belum digarap. “Kondisi sekian tahun belum, bagiamana status HGB dan HPL tersebut jika sampai saat ini tidak ada tanda-tanda dibangun hotel sesuai dengan ground breaking selain tahun lalu,” ungkapnya, Rabu (31/10). Ia mengaku telah diperintah oleh bupati agar berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. Bupati, jelasnya, segera bersurat ke pusat dan provinsi untuk menanyakan status investor-investor yang sudah diberikan HPL, namun sampai sekarang tak ada kemajuan. Jika tak juga ada komitmen dibangun maka Pemda bisa mencarikan investor lain. Menurut sekda, pemda bukan tidak tegas terhadap investor, sebab terkait lahan itu bukan kewenangan pemda. Pihak Pemda justru mempertanyakan pihak yang punya kewenangan justru tidak ada ketegasan. Pihak Pemda justru lebih proaktif dengan bersurat kepada provinsi dan pusat. Seharusnya pihak yang berwenang melakukan langkah teguran atau mempertanyakan ke investor. Namun justru langkah itu dilakukan oleh pemda karena punya wilayah. Sekda menambahkan, selain investor Mekaki, pihaknya juga akan melakukan tindakan yang sama dengan investor lain, sebab terdapat 40 izin yang belum jelas tindaklanjutnya. Pihaknya akan mengundang pihak yang berkepentingan untuk membahas hal ini. Pemda tegasnya akan mempertanyakan sejauh mana komitmen investor untuk mengembangkan kawasan yang sudah diperoleh izinnya. Pemda tegasnya tidak akan tebang pilih dalam penanganan investor. (her)
Kecamatan Sulit Kejar Target Retribusi Pasar Praya (Suara NTB) Sejumlah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku pesimis bisa mengejar target pemasukan dari retribusi pasar pada tahun ini. Mengingat, target yang dibebankan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng, terlalu tinggi. Bapenda tidak mengukur dengan potensi pemasukan yang ada di masing-masing pasar yang dikelola oleh kecamatan. “Target yang diberikan dengan potensi pemasukan yang ada, terlalu jauh perbedaannya. Sehingga bagi kami di kecamatan pesimis bisa mengejar target yang sudah ditetapkan,” aku Camat Praya, H. Ridwan Makruf, kepada wartawan, Rabu (31/10). Seharusnya Bapenda sebelum menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak kecamatan. Bila perlu turun bersama-sama untuk melakukan uji petik guna mengetahui potensi pemasukan yang ada. Setelah itu menetapkan target. Selama ini, ujarnya, yang diajak komunikasi hanya petugas pasar, sehingga ketika dibebankan target PAD sekian, petugas pasar tidak bisa mengelak. “Kita maklumi yang namanya petugas pasar ketika diberikan target tidak bisa mengatakan apaapa. Mau beragumen soal potensi pemasukan yang ada juga tidak bisa,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya berharap ke depan ketika bahas target retribusi pasar, pemerintah kecamatan bisa diajak membahas. Mengingat, potensi terkadang tidak sebanding dengan kondisi riil di lapangan. Mengingat, banyak faktor yang mempengaruhi realisasi pemasukan dari retribusi pasar. Disinggung soal wacana penarikan kewenangan pengelolaan pasar oleh kecamatan kembali ke kabupaten, Makruf menegaskan tidak jadi. Jika memang aturanya mengatur seperti itu. Tapi karena sekarang aturan mengatakan kewenangan pengelolaan pasar masih ada di kecamatan, maka pihaknya tetap akan berupaya maksimal menjalankan kewenangan yang diberikan itu. Sebelumnya, Kabid. Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah Bapenda Loteng, Alfian Muntaha, S.IP.M.M., mengatakan soal target retribusi pasar sebenarnya sudah dibahas bersama dengan pihak kecamatan dalam menentukan besaran target ada indikator yang jadi pedoman. “Jadi kita menetapkan target PAD dari retribusi pasar tidak sembarang. Sebelum kita tetapkan, juga kita bahas bersama dengan pihak kecamatan,” terangnya. Soal siap yang mengelola pasar, bagi pihaknya bukan jadi masalah. Apakah itu kecamatan atau dikembalikan ke kabupaten, asalkan pengelolaanya bisa maksimal dan mampu memberikan kontribusi yang maksimal pula bagi PAD. (kir)
Tes CPNS, Pelamar Diwajibkan Bawa KTP Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Lombok Barat (Lobar) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dimulai, Kamis (1/11) ini. Sebanyak 1.840 peserta akan mengikuti tes di hari pertama yang berlangsung di Grand Imperial Ballroom Mataram. ‘’Para peserta itu dibagi menjadi 4 sesi. Dimulai dari sesi ke II pukul 10.00-11.30 wita, Sesi ke III 12.30-14.00 wita, Sesi IV 14.30-16.00 wita dan Sesi V 16.30-18.00 wita. Di mana setiap sesinya terdiri dari sekitar 460 peserta,’’ Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Hj. Baiq Indriyani Farida, Rabu (31/10). Sesuai dengan tata tertib peserta harus melakukan registrasi dengan cara menunjukkan kartu perserta ujian dan KTP. Setelah itu, peserta akan menerima pin atau kode login untuk memulai tes dengan CAT. Selain itu diwajibkan menggunakan baju putih dengan celana/rok hitam. Para peserta dilarang membawa perlengkapan elektronik ke dalam ruangan, selain kartu peserta ujian dan KTP.”Kita panitia (BKDPSDM Lobar) sudah standby di sana dari jam 7 pagi,” ujarnya. Seperti diketahui pelaksanaan TKD untuk NTB sudah berlangsung sepekan lalu. Hanya saja itu baru untuk instansi kementerian yang lokasi tesnya di Mataram. Beberapa keluhan pun sempat diutarakan oleh para peserta saat hari pertama tes. Mulai dari laptop yang digunakan error hingga suasana ruangan yang tidak kondusif atau nyaman. Mengantisipasi hal itu terjadi saat pelaksanaan tes untuk Lobar, Indri mengaku sudah memikirkannya. Keluhan peserta CPNS kementerian itu menjadi bahan referensi pihaknya untuk dikomunikasikan kepada pihak BKN. Sementara itu Kepala BKDPSDM Lobar, Suparlan menambahkan jika pelaksaan tes TKD sudah dipastikan dilangsungkan Kamis ini. Hal ini sesuai hasil koordinasi yang dilakukan di kantor BKN Regional X Denpasar. “Penetapan sebenarnya hari ini (red kemarin) tanggal 31 Oktober, tetapi terlalu mendesak, jadinya kita minta BKN untuk tanggal 1 November,” ungkapnya. (her)
Jadwal Pemberangkatan Kapal Berubah Giri Menang (Suara NTB) Molornya bongkar muat di Pelabuhan Lembar menjadi persoalan klasik yang belum bisa diatasi hingga saat ini. Pasalnya, hampir setiap hari bongkar muat molor disebabkan terlalu lama antre di laut (kolam pelabuhan). Bongkar muat molor ini pun berdampak berantai pada jadwal pemberangkatan kapal. Jadwal pemberangkatan menjadi tidak teratur, bahkan amburadul akibat jarak atau interval waktu Pemberangkatan tidak seragam. Ada yang berangkat dengan interval waktu 1 jam, ada 1,5 jam bahkan ada dengan interval 2 jam. Salah seorang sopir truk, Cah asal Mataram mengeluhkan kondisi keberangkatan yang tak teratur tersebut. Selaku sopir yang hampir tiap hari menyeberang melalui Pelabuhan Lembar sangat merasakan dampak dari kondisi ini. Menurutnya salah satu penyebab molornya bongkar muat akibat penumpang yang padat terutama kendaraan truk. Sementara dermaga di Pelabuhan Padangbai dipakai untuk dua jalur, yakni untuk penumpang Lembar dan Nusa Penida, sehingga terpaksa kapal nyandar di satu dermaga. Sedangkan satu dermaga kadang tidak bisa dipakai, karena tergantung dari kondisi air laut. “Jadi bukan sering lagi (molor, red), setiap hari malah molor ini bongkar muat,” keluhnya. Ia mengaku kondisi ini terjadi semenjak setahun lalu semenjak kebijakan pemberangkatan dipegang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Denpasar Provinsi Bali-NTB. Ketika dipegang oleh ASDP, justru kondisi ini jarang terjadi. Ia berharap agar jadwal pemberangkatan lancar, artinya pihak otoritas memberlakukan pemberangkatan seragam. “Ya kalau 1,5 jam harus rata, itu harapan kami,” imbuhnya. Sementara itu, Pejabat Sementara Manager Usaha PT ASDP Lembar, I
(Suara NTB/her)
ANTRE - Puluhan truk antre menunggu jadwal pemberangkatan di Pelabuhan Lembar. Akibat bongkar muat molor menyebabkan jadwal keberangkatan kapal juga ikut berubah. Wayan Sudiartana menjelaskan, jadwal pemberangkatan kapal sudah ditetapkan interval 1,5 jam. Dalam sehari terdapat 32 trip pemberangkatan kapal melalui dua sisi, yakni reguler dan ekstra trip. Biasanya ketika kondisi sifatnya situasional seperti lonjakan penumpang secara teknis disikapi dengan memberlakukan kapal ekstra trip, khusus mengangkut truk untuk mengurai kemacetan. Diakuinya, tidak fair juga ketika menekankan ke ekstra trip dikhawatirkan ada peralihan kendaraan di atas kapal. “Sebab sekarang masih ada perbaikan dermaga di Pelabuhan Padangbai,” ujarnya. Pelabuhan ini bisa dipakai, namun kurang maksimal, sehingga dikhawatirkan ketika ekstra trip terus diberlakukan menyebabkan kapal ngapung lebih
lama. Diakui kondisi Pelabuhan Padangbai tidak terlalu signifikan berdampak terhadap kapal mengapung di laut sebab banyak kapal bisa nyandar di dermaga tersebut. Sementara Koordinator Satuan Pelayanan Wilayah Kerja Lembar pada BPTD Wilayah XII Denpasar Provinsi Bali-NTB Koda Pahlianus Nelson D, mengatakan, banyak kapal antre menyebabkan bongkar muat menjadi molor. Ia berdalih penyebabnya di Padangbai, bukan di Pelabuhan Lembar. Jika di Padangbai melepas kapal banyak dengan waktu jarak 1 jam, maka otomatis di Pelabuhan Lembar akan menampung kapal. “Memang banyak kapal antre, karena di Padangbai banyak melepas kapal otomatis kami di sini menampung, sehingga terjadi antrean,” jelasnya. Menurutnya, panjangnya antrean di
kolam laut bukan karena permainan. Namun karena kondisi penumpukan penumpang. Jika diangkut per satu jam, maka mengakibatkan antrean. Penyebab kedua di Padangbai, ada dermaga yang belum normal, seperti dermaga II tidak bisa digerakkan naik turun, ketika air pasang, maka dermaga itu tidak bisa digunakan otomatis di Padangbai terganggu, sehingga bongkar muat terganggu dampaknya pemberangkatan kapal molor. “Ya kapal antre jadinya,” akunya. Langkah penanganan persoalan ini menurut Nelson, pihaknya bersama instansi terkait termasuk Gapasdap menyepakati solusi khusus penggunaan dermaga 2 di Padangbai untuk pelayanan kapal non reguler. Dermaga 1 khusus kapal reguler. Diakui solusi ini bukan tidak efektif, namun berjalan baik sebab antrean kapal baru kali ini terjadi disebabkan air pasang. (her)
Uji Publik 1.500 Rumah Korban Gempa Ambil Keputusan, BPD Terkendala Anggaran Kateng Dibatasi Seminggu Giri Menang (Suara NTB) Proses verifikasi dan validasi rumah korban gempa hasil uji publik agak lamban, disebabkan jumlah tim verifikator yang minim. Pemda Lombok Barat (Lobar) terkendala anggaran untuk merekrut tim verifikator, sehingga diusulkan ke provinsi dan pusat agar dibantu anggaran perekrutan tim verifikator. Apalagi kewenangan untuk verifikasi ada di provinsi. Pasalnya masih ada 1.500 lebih korban gempa yang belum diverifikasi. Bahkan honor verifikator belum dibayarkan oleh pusat. “Ada sekitar 1500-an yang belum selesai verifikasi dan validasi. Kami tidak ada uang, karena kami usulkan ke BNPB,” kata Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Rabu (31/10). Sekda mengaku, pihaknya sudah berurat ke BNPB untuk mengusulkan anggaran. Sebab di samping Pemda tak punya uang. Kewenangan untuk verifikasi itu juga menjadi tanggung jawab provinsi sesuai dengan Perpres. Sesuai kesepakatan, pihak pemda melakukan verifikasi, namun pemprov yang membayar. Akan tetapi provinsi tak punya anggaran sehingga diusulkan ke BNPB. “Kesepakatan itu kami tindaklanjuti dengan mengusulkan pe-
(Suara NTB/ist)
RAPAT - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memimpin rapat terbatas membahas percepatan pembuatan pokmas belum lama ini. nganggaran ke BNPB,” ujarnya. Terkait jumlah anggaran yang diusulkan jelas sekda tidak sampai Rp500 juta, namun Rp400 juta. Selain penambahan verifikator, sekda juga mempertanyakan pembayaran honor tim verifikasi yang sebelumnya melakukan verifikasi dan validasi kerusakan. Dana, jelasnya, belum cair, informasi terbaru usulan sudah ada di meja kementerian terkait. “Kami menunggu itu juga,” imbuhnya. Senin (29/10) lalu Pemda mengelar rapat terbatas di Aula Dinas PUPR. Tujuannya dalam rangka progres pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) kecamatan se Lobar. Dalam
kesempatan itu, sekda meminta, khusus masalah data angka jumlah pokmas, supaya terus diverifikasi, karena data yang muncul di provinsi hanya 111 sampai pertemuan Senin lalu. Angka ini dipenuhi oleh 9 kecamatan di luar Labuapi. Dari data yang diperoleh, rekapitulasi total progress Pokmas se-Lobar sebesar 555 Pokmas atau 8.055 KK. Rinciannya, Rumah Rusak Berat (RRB) mencapai 244 Pokmas (3.336 KK). Rumah Rusak Sedang (RRS) 186 Pokmas (2.923 KK) dan Rumah Rusak Ringan (RRR) 125 Pokmas atau 1796 KK. (her)
Warga Desak Direksi PDAM Dirombak Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga Kediri Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) menggelar aksi di depan kantor PDAM Cabang Gerung. Aksi ini sebagai buntut akumulasi kekecewaan warga terhadap pelayanan PDAM. Air PDAM hampir 3-4 bulan lamanya tak lancar mengalir ke daerah setempat. Kalaupun ada air mengalir, warga terpaksa begadang hingga dini hari baru air PDAM datang. Warga pun mendesak agar pelayanan PDAM dibenahi, jika tidak bisa dibenahi sebaliknya direksi diganti atau dirombak. Massa yang dikomandoi oleh Ahmad Sahib dan Amin, datang ke kantor PDAM menggunakan kendaraan roda dua dan roda tiga. Sambil membawa poster bertuliskan protes terhadap PDAM, mereka berorasi di depan kantor plat merah tersebut. Ahmad Sahib, Koordinator Aksi, menyoroti terbatasnya air di Desa Kediri yang sudah berlangsung lama. Kondisi menjadi kendala utama warga dalam memenuhi kebutuhan air setiap hari, bahkan untuk mendapatkan air saja warga terpaksa harus rela begadang hingga larut malam bahkan sampai Subuh untuk menunggu mendapatkan tetesan air. Persoalan ini, lanjut Sahib, sudah beberapa kali dikeluhkan warga. Menurutnya seharusnya keberadaan PDAM di tengah masyarakat itu, ketika dalam
musim kemarau atau kondisi panas seperti ini bisa menjamin kebutuhan masyarakat. PDAM itu harus bisa memfasilitasi bak penampungan air minum yang harus disebarkan kepada para pelanggan. Sementara Sekretaris PDAM Giri Menang, Syahrir Syair yang menjawab aspirasi masyarakat saat itu, kalau masalah distribusi air limit dikarenakan gempa beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan srtruktur tanah berubah dan mengurangi sumber air kurang lebih 30 sampai 40 persen. Kemudian adanya kerusakan pipa yang ada di jalan membuat terganggu. Seperti perbaikan di depan Kantor Pelayanan Kediri. Tetapi ada solusi jangka panjang dengan membuat sumur bor di
kantor pelayanan Kediri.”Kalau ini bisa disetujui dan masyarakat menjamin keamanan, besok pagi langsung kita buat solusinya dengan bangun sumur bor di di sana,” janjinya. Terkait dengan masalah retribusi sampah, katanya, tidak ada kaitan dengan PDAM sebab pihak terkait hanya dititipi pengelolaan dana itu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pihak PDAM hanya menarik untuk memudahkan pengumpulan dana dari masyarakat, sesuai perjanjian dan perintah dari bupati. Namun dana retribusi tersebut tidak dikelola oleh PDAM. “Begitu selesai diterima kami akan menyerahkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup,”jelasnya. (her)
(Suara NTB/her)
DEMO - Pelanggan PDAM Giri Menang saat demo di depan Kantor PDAM Giri Menang Cabang Gerung, Rabu (31/10).
Praya (Suara NTB) Hingga sepekan pasca pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kateng Kecamatan Praya Barat tak kunjung menggelar pleno penetapan hasil pemungutan suara sebagai dampak memanasnya situasi di Desa Kateng. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya mempertemukan panitia pilkades dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) di kantor Bupati Loteng, Rabu (31/10). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Loteng mengagendakan rapat pembahasan pleno hasil pilkades sekaligus penyerahan berkas dan dokumen hasil pemungutan suara dari panitia pilkades ke BPD Desa Kateng. Ini sebagai bahan bagi BPD Desa Kateng dalam mengambil keputusan terkait kelanjutan pelaksanaan pilkades. BPD Desa Kateng diberikan deadline selama 7 hari untuk membuat keputusan setelah menerima laporan hasil pemungutan suara dari panitia pilkades. Jika tidak ada keputusan sampai tenggat waktu yang ada, seluruh tahapan pelaksaan pilkades bakal diambil alih pemerintah kabupaten. “Hari ini panitia pilkades Desa Kateng kita fasilitasi untuk bertemu dengan BPD untuk menyampaikan hasil pemungutan suara pada pilkades lalu,” ujar Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin,
kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (31/10). Dari laporan panitia pilkades, diketahui banyak dokumen pemungutan suara yang belum lengkap. Bahkan ada satu TPS yang perolehan suaranya belum dihitung, lantaran terjadi keributan pascapemungutan suara pilkades pada Rabu (24/10) lalu. “Dari 12 TPS yang ada di Desa Kateng, hanya 5 TPS yang dokumen hasil pemungutan suaranya dinyatakan lengkap. Sisanya ada 6 TPS yang dokumennya belum lengkap. Ditambah satu TPS yang belum ada hasil perhitungannya sama sekali. Bahkan ada 4 TPS yang form C1-nya hilang,” ungkapnya. Hal itulah yang menyebabkan panitia pilkades Desa Kateng hingga kini belum bisa menggelar rapat pleno penetapan hasil pilkades, sehingga hasil yang ada diserahkan dulu ke BPD selaku lembaga yang membentuk panitia pilkades. Setelah itu, BPD Desa Kateng akan menggelar rapat untuk memutuskan, kebijakan seperti apa yang akan diambil. Selama masa kekosongan tersebut, pemerintah daerah bisa menunjuk pelaksana tugas kades sementara untuk menjalankan roda pemerintahan di desa sampai terlaksananya pilkades dan terpilihnya kades definitif tahun 2020 mendatang. “Tetapi kita berharap BPD bisa segera mengambil keputusan. Sehingga tidak perlu diambil alih oleh pemerintah kabupaten,” harapnya. (kir)
Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Target Tuntas Sebulan Praya (Suara NTB) Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mulai Rabu (31/ 10), efektif mulai bekerja. Tim yang dikomandoi langsung Sekda Loteng ini ditargetkan akan bekerja selama sebulan ke depan. Tim akan menuntaskan pengaduan yang masuk dari masyarakat, terkait pelaksanaan pilkades serentak, Rabu (24/10) lalu. Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, MM., kepada wartawan yang dikonfirmasi, Rabu siang, mengatakan hingga batas waktu penyampian pengaduan, total tim penyelesaian sengketa menerima sebanyak 21 laporan pengaduan dari total 96 desa yang menggelar pilkades serentak. “Laporan inilah yang menjadi tugas tim penyelesaian sengketa pilkades untuk dituntaskan hingga sebulan ke depan,” ujarnya. Laporan atau pengaduan yang masuk pun beragam. Ada yang terkait dugaan pelanggaran aturan pelaksanaan pilkades dan indikasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). Hingga
yang paling banyak soal surat suara sah dan tidak sah akibat tercoblos simetris. Tim i sudah mulai menggelar rapat koordinasi untuk menyatukan pandangan terkait persoalan yang ada. Baru kemudian tim akan mulai bekerja. Bahkan bila perlu, tim tidak hanya akan bekerja di ruangan saja, tapi juga akan turun lapangan, jika dibutuhkan. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, mengatakan, tim penyelesaian sengketa pilkades tersebut beranggotakan sebanyak 33 orang. Tim ini terdiri dari unsur akademisi, praktisi hukum, legislatif serta dari pemerintah daerah. Nantinya tim akan dibagi menjadi tiga kelompok. Di mana masing-masing kelompok akan menangani persoalan sesuai zonasi yang ada. Hasil dari masingmasing itu kemudian akan diputuskan bersama oleh tim penyelesaian sengketa. “Untuk masingmasing zona, utara tengah serta selatan ditangani oleh satu tim tersendiri,” terangnya. (kir)
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
TPA Raberas akan Dioptimalkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Temat Pembuangan Akhir (TPA) Raberas Kelurahan Seketeng akan dioptimalkan fungsi dan keberadaannya. Sebelum aset ini diserahkan Pemprov ke Pemkab Sumbawa. Seperti dikatakan Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Z. Arifin, S.Pt, M.Si, setelah sebelumnya turun monitoring bersama Satker Provinsi. Pada prinsipnya, tidak ada persoalan penyerahan aset pekerjaan (Suara NTB/arn) Z. Arifin provinsi ke daerah. Hanya tinggal persoalan administrasi. Namun, Satker telah berkomitmen untuk mengoptimalkan lagi proyek tersebut sebelum dilakukan serah terima. Proyek yang diserahterimakan tersebut, yakni untuk TPA Reberas dan drainase kota yang sebetulnya sudah berfungsi. Hanya saja, fungsinya akan dioptimalkan lagi. Sebelum nantinya pengelolaannya dilakukan oleh daerah. “Pembangunan TPA Raberas pada item Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) yang dibangun 2012 akan leih dioptimalkan. Itu komitmen Satker Provinsi dengan kami Bagian Pembangunan,” terang Arifin. Diketahui, sampah dalam kota Sumbawa Besar selama ini pembuangan akhirnya berada di TPA Raberas. Dengan fungsi yang lebih dioptimalkan, maka tentu nantinya bisa lebih banyak menampung sampah. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
Penanganan Kasus Patedong Menunggu Pemeriksaan BPKP Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan proyek pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas masih dalam penyidikan jaksa. Tindaklanjut penanganan kasus ini masih menunggu hasil audit investigasi tim BPKP terkait perhitungan kerugian negara. Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, S.H membenarkan tim BPKP sudah turun melakukan klarifikasi terhadap perhitungan kerugian negara dalam kasus ini. Untuk sementara, pihaknya masih menunggu hasil dari BPKP guna menentukan sikap terhadap penanganan selanjutnya. “BPKP sudah turun. Kami tinggal menunggu hasilnya. Setelah hasil diterima baru menentukan sikap,” ujarnya, Rabu (31/10).
Dijelaskan, kasus dugaan penyimpangan pembangunan talut pengaman pantai Dusun Patedong masih dalam tahap penyidikan. Saat ini, belum ada penetapan tersangka yang dilakukan. Dimana sejumlah saksi-saksi terkait sebelumnya sudah dimintai keterangan. Disinggung mengenai penetapan tersangka, pihaknya belum bisa menyampaikan. Karena masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara yang
sudah dilakukan pihak BPKP beberapa waktu lalu. “Kami masih menunggu hasil dari BPKP,” lanjutnya. Seperti diberitakan, proyek pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo diduga terjadi penyimpangan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 186 juta tersebut dianggarkan melalui APBD tahun 2017. Pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi, karena batu yang
Capaian Fisik Program DPPP KSB Capai 95 Persen Taliwang (Suara NTB) – Jelang akhir 2018, seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggenjot realisasi programnya. Tak terkecuali Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) setempat yang saat ini realisasi program fisiknya telah mencapai 95 persen. “Ini yang untuk program APBD murni ya. Kita sekarang posisinya sudah 95 persen untuk realisasi fisiknya,” klaim Kepala DPPP KSB, drh. Haerul, MM kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (31/10). Ia menjelaskan, realisasi fisik program yang sudah mencapai 95 persen itu turut sejalan dengan anggaran. Untuk anggarannya sendiri per Oktober, serapannya sudah berada di angka 80 persen. “Realisasi anggaran memang tetap lebih rendah fisik, karena kan pembayaran pelunasannya setelah fisiknya selesai semuanya. Dan sekarang sisanya sedang diproses,” sebutnya. Menurut Haerul, sisa 5 persen realisasi fisik itu hanya tinggal proses distribusi saja. Mengingat beberapa kegiatannya dalam bentuk barang yang akan disalurkan melalui sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Terutama Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yakni kegiatan Bariri Tani dan Bariri Ternak. “Pengadaan barangnya sudah 100 persen, tinggal distribusi saja makanya belum sampai 100 persen untuk keseluruhannya,” ujar mantan Sekretaris Bappeda Litbang KSB ini. Disinggung soal realisasi program yang tertuang dalam APBD Perubahan 2018. Haerul menyebutkan, sementara ini semua kegiatannya tengah berproses. Namun demikian ia memastikan hingga akhir tahun seluruh bisa terealisasi maksimal. “Jalannya APBD perubahan kan baru sekitar 2 minggu. Jadi kalau tanya progresnya kami belum punya data riil,” paparnya. Selanjutnya ia menyampaikan, sepanjang tahun 2018 ini DPPP KSB mencoba melakukan akselerasi penuntasan program. Mengingat banyak dari program dinas langsung menyentuh kepentingan masyarakat terutama petani. “Kita punya PR besar setiap tahun di dinas ini. Yaitu bagaimana setiap program cepat berjalan, tidak ada masalah dan yang terpenting sesuai tujuannya menyentuh langsung masyarakat,” imbuhnya. (bug)
Haerul
(Suara NTB/bug)
digunakan diduga tidak menggunakan batu kali tetapi batu karang. Saat ini kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan dan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. Pihak Kejaksaan juga sudah turun ke lokasi bersama ahli konstruksi melakukan pengecekan fisik proyek tersebut. (ind)
Anak Agung Raka PD (Suara NTB/ind)
Dikes Desak PUPR Selesaikan Puskesmas Sementara
Bawaslu Kesulitan Tertibkan APK Langgar Zonasi Taliwang (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu, Sumbawa Barat, mengaku sangat kesulitan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) para peserta pemilu yang diduga melanggar zona yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi, karena jumlah APK yang terpasang tidak berbanding lurus dengan jumlah personel yang dimiliki. Anggota Bawaslu KSB, Khaeruddin ST kepada Suara NTB, Rabu (31/10) tidak menampik kondisi tersebut. Kalaupun sudah sebagian yang ditertibkan, tetapi jumlah APK yang melanggar tata lokasi masih sangat banyak. Jika mengacu ke aturan, APK hanya boleh dipasang di masing-masing desa hanya lima. Itupun desainnya dari KPU dan tidak dipasang sembarangan. Akibatnya, kini pemandangan kota sedikit terganggu dengan banyaknya APK dari pasangan yang menumpuk, termasuk juga APK yang dipasang di pohon-pohon. Untuk itu, pihaknya segera melayangkan surat kepada pengurus parpol untuk menertibkan APK yang telah terpasang. “Jujur saja kami belum bisa tertibkan semua APK yang terpasang karena keterbatasan personel. Makanya kami akan kembali surati pengurus Parpolnya untuk bisa menertibkan secara mandiri,” ujarnya. Ditegaskannya, jika pengurus Parpol ini tidak segera menertibkan APK setelah diberikan surat peringatan, pihak terkait tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi. Hanya saja untuk saat ini, pemberian sanksi masih hanya sebatas penertiban paksa terhadap baliho, banner calon peserta pemilu yang terpasang. Selain upaya itu, pihak terkait juga akan lebih gencar untuk memberikan himbauan kepada semua pengurus Parpol. Jika sudah beberapa kali ditertibkan secara paksa tidak ada juga respon yang baik, maka pihaknya tidak akan segan-segan melakukan upaya penindakan lanjutan. Salah satu penindakan yang akan dilakukan yakni dengan membuat laporan pelanggaran administratif dan diserahkan ke KPU. KPU nantinya yang akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran itu, jika tetap digubris juga maka pencopotan sebagai peserta Pemilu juga dilakukan nantinya. “Sanksinya sudah sangat jelas, makanya kita minta teman-teman pengurus Parpol ini bisa ikut aturan main yang telah ditetapkan. Jika tidak sanksi tegas tetap akan kita berikan nanti,” tegasnya. (ils)
Halaman 6
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Terduga pengguna sabu (tengah) yang diamankan di Satnarkoba Polres Sumbawa didampingi Pjs Kasat Narkoba (kiri) dan penyidik (kanan).
Polisi Bekuk Terduga Pengguna Sabu di Lopok Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sumbawa melakukan penggerebekan di sebuah rumah di salah satu desa di Kecamatan Lopok, Selasa (30/10) malam lalu. Dari penggeledahan, salah seorang terduga pengguna beserta barang bukti satu poket sabu berhasil diamankan. Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat. Tim Opsnal yang dipimpin Pjs. Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Ipda. Anggy
Prasetiyo, S.T.K langsung menindaklanjutinya dengan turun ke lokasi. Tim melakukan penggeledahan bersama kades dan tokoh masyarakat setempat sekitar pukul 22.30 Wita di salah satu rumah milik terduga berinisial IF alias I (30). Dari penggeledahan, ditemukan satu poket kecil sabu dengan berat 0,68 gram di dalam kamar terduga. Barang bukti diselipkan di sebuah kertas dalam piring yang disimpan di atas lemari. Selain
itu, tim juga menemukan barang bukti lain berupa dua buah bong. Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sumbawa. Anggy Prasetiyo yang dikonfirmasi Rabu (31/10) menjelaskan, pihaknya sudah melakukan tes urine terhadap terduga dan hasilnya positif. Selain itu juga sudah dilakukan pemeriksaan dan penahanan. “Kita sudah melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap terduga,” ujarnya. (ind)
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sepertiga dari total pupuk Sumbawa Besar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang diberi,” jelasnya. (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Diakuinya, sejauh ini Dinas Pertanian (Dis123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah dilakukan rapat setan) Kabupaten Sumbawa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 banyak dua kali dengan menyikapi persoalan pem123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengundang distributor bagian pupuk yang diterima 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan pengecer. Pihaknya petani di lapangan. Dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menyampaikan bahwa japengaduan petani ke dinas 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tah pupuk urea yang diterisetempat, pupuk yang di123456789012345678901234567890121234567890123456789 ma harus dibagikan 130 kiterima hanya sebanyak 25 123456789012345678901234567890121234567890123456789 logram per hektar. Tetapi kilogram per hektar. Jika 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kenyataannya pihaknya dilihat dari jatah yang ada, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masih mendengar adanya yang diterima petani per 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pembagian yang tidak sehektarnya tidak sesuai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 suai dengan yang diminta. dengan seharusnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Saya sudah rapat denKepala Dinas Pertanian 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan mereka dua kali. Sudah Kabupaten Sumbawa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kita ingatkan distributor Tarunawan menyebutkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan pengecer membagi sejatah pupuk urea Kabupat123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tarunawan suai dengan jatah masingen Sumbawa di tahun 2018 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sebanyak 30 ribu ton. Luas keluhan dari petani ke kami masing kelompok. Mereka 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 areal tanam yang membu- dan kami sudah cek,” ujarnya. sudah sanggup. Tetapi ken123456789012345678901234567890121234567890123456789 Menyikapi keluhan ini, pi- yataannya sampai hari ini tuhkan pupuk sebanyak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 230 hektar. Baik untuk haknya sudah memanggil dis- masih berlaku praktik itu,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tanaman padi, jagung, tributor dan pengecer untuk lanjutnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tentunya, ini akan menbawang merah dan lainnya. menggelar rapat. Tetapi per123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jika jatah pupuk yang di- sepsi yang disampaikan bah- jadi masukan bagi Komisi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terima dibagi dengan jum- wa mereka membagi pupuk pengawas pupuk dan pes123456789012345678901234567890121234567890123456789 lah luas areal tanam, maka sesuai permintaan petani tisida sebagai dasar untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masing-masing hektar pada Rencana Definitif Kebu- berkoordinasi dengan pro123456789012345678901234567890121234567890123456789 mendapatkan 130 kilo- tuhan Kelompok (RDKK). Di- dusen atau kementrian. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gram. Tetapi di lapangan mana sesuai RDKK per- Persoalan ini juga sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 banyak pengecer yang han- mintaannya 89 ribu ton. Seh- ditindaklanjuti dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ya memberikan 25 kilogram ingga mereka membagi jatah KUPT dan penyuluh agar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 per hektar. Diantaranya di 30 ribu ton itu per hektarnya menyampaikan realita 123456789012345678901234567890121234567890123456789 data tanam yang benar. Kecamatan Empang dan 25 kilogram. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Kalau permintaan RDKK Yang nantinya akan dijadiKecamatan Plampang. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Kalau jatah kita 30 ribu kan besar totalnya 89 ribu ton. kan dasar untuk penyusu123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dibagi dengan 230 luas tan- Dibagi yang 30 ribu ton itu, se- nan RDKK. “Kalau Datan123456789012345678901234567890121234567890123456789 am kita, maka mendapat hingga itu dasar mereka mem- ya bagus, saya kira bagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan berapa saja tetap 130 kilogram per hektar. bagi per hektar 25 kilogram. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tapi ini dibagi 25 kilogram Logikanya kalau hanya 25 ki- 130 kilogram per hektar,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 per hektar. Banyak sudah logram kali 230, hanya ada pungkasnya. (ind) 123456789012345678901234567890121234567890123456789
Distan Sikapi Persoalan Pembagian Pupuk
(Suara NTB/ind)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan, Kabupaten Sumbawa Barat, meminta Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera merealisasikan pembangunan dua unit Puskesmas sementara. Upaya percepatan untuk pembangunan sentra pelayanan masyarakat tersebut sangat beralasan. Pasalnya, beberapa minggu kedepan sudah musim penghujan. Jika dua bangunan tidak segera dibangun, pelayanan terganggu dan masyarakat tidak akan tertangani secara maksimal nantinya. “Kita minta supaya Kementerian PUPR segera merealisasikan pembangunan Puskesmas sementara jika tidak, maka masyarakatlah yang dirugikan. Apalagi untuk saat ini, Puskesmas sementara yang kita bangun secara swadaya juga mulai rusak. Sehingga tidak ada alasan lagi Kementerian PU-PR untuk tidak segera membangun dua Puskesmas itu. Jika tidak bisa terbangun dalam waktu dekat ini, maka pelayanan kesehatan akan menjadi terganggu,” sebut Kepala Dikes, H. Tuwuh S. Ap kepada Suara NTB, Rabu (31/10). Dia mengatakan, sejak diusulkan bulan lalu, untuk bisa dibangun Puskesmas sementara,
sampai saat ini belum ada yang bisa digunakan. Kalaupun sudah ada aktifitas pembangunan tapi sangat molor, akibatnya tenda darurat yang terbangun saat ini sudah tidak mampu bertahan lagi. Untuk itu, pihak terkait sangat berharap supaya pembangunan Puskesmas sementara ini bisa segera dipercepat. Bahkan pihaknya sangat berharap dalam beberapa hari kedepan dua unit Puskesmas yang mengalami rusak berat tersebut, bisa memiliki gedung pelayanan sementara. Jika lewat dari jangka waktu tersebut, maka masalah yang akan ditimbulkan akan semakin beragam karena sudah masuk musim penghujan. “Kita tentu sangat berharap dalam dua minggu kedepan bangunan sementara dua unit Puskesmas segera terbangun. Sehingga pelayanan yang akan kita berikan nanti tidak terganggu lagi,” ungkapnya. Ditambahkannya, sampai dengan saat ini progres pembangunan Puskesmas sementara tersebut baru mencapai 60- 70 persen. Sebut saja di Puskesmas Seteluk pembangunannya masih tahap pemasangan lantai dan dinding saja. Sementara untuk Puskesmas di Poto Tano saat ini progresnya masih sangat kecil. (ils)
H. Tuwuh
(Suara NTB/ils)
Pariwisata, Penyumbang Terbesar Investasi di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga Oktober 2018, nilai investasi ke Sumbawa tahun ini mencapai Rp691 Miliar. Investasi yang masuk tersebut didominasi oleh investasi pada sektor usaha pariwisata. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sumbawa, H. Syahril S.Pd, M.Pd, Rabu (31/10) kemarin, menyebutkan, sektor pariwisata pada tahun ini sebagai penyumbang terbesar investasi di Sumbawa. Dengan persentase sekitar 38,71 persen. Diikuti sektor perikanan dan kelautan 15 persen. Serta sektor sektor lainnya, seperti perikanan dan peternakan, perdagangan dan home industri, sektor perhubungan dan sektor perumahan. Investasi di bidang pariwisata secara perlahan mulai menggeser sektor
pertanian dan peternakan. Dengan mulai meningkatnya angka kunjungan wisatawan dan promosi wisata yang gencar dilakukan. Sehingga usaha usaha pariwisata tumbuh dan berkembang. Terutama jasa pariwisata, tidak hanya pembangunan hotel. Tetapi juga jasa pariwisata di sektor transportasi (travel wisata), akomodasi, hingga wisata khusus seperti diving dan mancing. Secara umum, nilai investasi di Sumbawa untuk tahun ini masih bisa bertambah dalam dua bulan kedepan. Terutama pada usaha perikanan, seperti tambak udang. “Kita optimis, nilai investasi masih bsa bertambah di sisa dua bulan tahun ini,” pungkasnya. (arn)
H. Syahril
(Suara NTB/arn)
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Dompu (Suara NTB) – Pemkab Dompu mengungkapkan adanya fenomena oknum mantan pejabat di Kabupaten Dompu yang masih menguasai rumah dinas yang bukan lagi menjadi hak mereka. Akibatnya, aset daerah yang berada di lokasi strategis itu pun tidak bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/ 2008, disebutkan bahwa penghunian Rumah Dinas (Rumdis) memiliki batas waktu tertentu. Salah satunya, pejabat tidak berhak ketika tidak lagi memegang jabatan atau berhenti karena pensiun.
Tetapi sayangnya, di Dompu justru yang terjadi sebaliknya. Banyak Rumdis masih ditempati mantan pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Bahkan sebagian besar diantaranya menunggak pembayaran retribusi per bulan. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain Bap-
penda Dompu, Mustakim, S. Sos., mengakui banyaknya Rumdis yang ditempati mantan pejabat. Bahkan semuanya mencapai total 11 unit aset negara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Dompu. “Semua rumah dinas masih ditempati mantan pejabat, termasuk di depan taman kota itu,”
kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (31/10). Sebagian besar dari mereka bertahan di Rumdis tersebut dengan alasan pemerintah tidak pernah ikut campur dalam memperbaiki atau melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Juga menunggu pelelangan untuk kemudian dibayar. Padahal, pemerintah tidak pernah berniat untuk menjual aset negara tersebut. Jika merujuk pada ketentuan, lanjut Mustakim, sudah seharusnya matan-mantan pejabat itu hengkang dari Rumdis
karena statusnya bukan lagi pejabat daerah. “Kan bukan pejabat lagi, sudah masyarakat biasa seharusnya legowo tinggalkan rumah itu kembalikan ke pemerintah. Nanti tergantung pemerintah mau diganti pejabat baru atau dibangun apa urusan pemerintah,” tegasnya. Upaya penertiban orang-orang tersebut menurutnya mudahmudah saja. Tinggal membentuk tim gabungan untuk melakukan eksekusi. Namun, langkah ini perlu mendapat persetujuan dari pemangku kebijakan. Sementara itu, disinggung
Enam Ribu Warga Dompu Belum Terekam E-KTP Dompu (Suara NTB) Sebanyak 6 ribu jiwa warga Kabupaten Dompu yang berhak memiliki E-KTP belum terekam dari data sebelumnya sebanyak 3 ribu jiwa. Banyak warga yang belum terekam membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jemput bola dengan mendatangi warga saat hari libur serta momen kegiatan lainnya. Upaya ini berhasil mendekatkan pelayanan, namun sering terkendala jaringan serta peralatan percetakan yang belum memadai. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, Nur Insani, S.Kom di ruang kerjanya, Rabu (31/10) kemarin mengungkapkan, ada 3 ribu jiwa penduduk Dompu yang sudah berhak memiliki E-KTP tapi belum direkam. Bahkan jumlah wajib E-KTP ini bertambah menjadi enam ribu jiwa. Mereka ini rata – rata berstatus sebagai pemilih pemula untuk pemilihan 17 April 2019 mendatang. Tapi banyak juga dari kelompok usia dewasa yang sebelumnya sempat direkam oleh Provinsi beberapa tahun lalu, tapi KTP-nya tidak didistribusikan melalui Dinas Dukcapil sehingga tidak terdata datanya. Banyaknya jumlah penduduk wajib E-KTP ini membuat pihaknya melakukan upaya mendekatkan pelayanan dengan melakukan perekaman di SMA sederajat, di Desa/Kelurahan, dan saat kegiatan kampung KB. “Kita surati sekolah dan Desa/Kelurahan menyiapkan warganya untuk melakukan perekaman E-KTP. Ketika ada konfirmasi dari sekolah, Desa/Kelurahan baru kita turun. Kita biasanya melakukan kegiatan perekaman dan pelayanan data kependudukan di lapangan memanfaatkan hari libur Sabtu dan Minggu,” ungkap Nur Insani. Beberapa Desa/Kelurahan di Kecamatan Pekat, Kilo, Kempo, Woja, Dompu dan kecamatan Pajo sudah didatangi untuk dilakukan perekaman dan pencetakan E-KTP. Petugas juga melakukan pelayanan perbaikan data kependudukan seperti perubahan KK untuk pertambahan jumlah anak dan lainnya. “Animo masyarakat cukup tinggi, tapi kita sering kali terkendala oleh jaringan internet, blanko E-KTP, dan alat cetak E-KTP. Seperti saat kita lakukan perekaman di Taa Sabtu kemarin, itu jaringan internetnya lelet sekali. Yang bisa dicetak hanya 18 keping dan yang direkam hanya 16 orang,” ungkapnya. Selain itu, Nur Insani juga mengaku, saat perekaman di sekolah sering kali dihadapkan oleh terbatasnya waktu. Karena perekaman dilakukan saat jam sekolah dan anak – anak harus keluar masuk kelas saat jam belajar. Padahal pihak sekolah sudah disurati untuk menyiapkan anak yang cukup usia dan menyiapkan dokumen pelengkapnya seperti fotokopi KK. Sistem jemput bola perekaman warga untuk bisa memiliki E-KTP ini akan terus dilakukan Dinas Dukcapil Dompu kedepan. Untuk 2018, kegiatan ini tidak diagendakan sejak awal sehingga anggarannya terbatas. Begitu juga keterbatasan mesin pencetak E-KTP juga menjadi kendala. Saat ini Dinas Dukcapil hanya memiliki 1 mesin pencetak E-KTP dan itu pun kualitasnya sudah menurun. “Pada APBDP ini kita anggarkan, tapi karena APBDP tidak ada, kami harus ajukan lagi untuk 2019,” jelasnya. (ula)
UMK KSB 2019 Diusulkan Naik Rp50.000 Taliwang (Suara NTB) Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Sumbawa Barat mengusulkan kenaikan Upah Minium Kabupaten (UMK) tahun 2019 sebesar Rp 50.000. Usulan tersebut sebelumnya telah disepakati dalam rapat terakhir DPK, setelah mencermati nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 2.012.610. “Jadi kita finalkan naiknya Rp 50 ribu tahun depan,” terang Kabid Hubungan Indutrial Dinas Tenaga Kerja dan (Suara NTB/bug) Transmigrasi (DisnakerZainuddin trans) KSB, Drs. Zainuddin kepada wartawan, Rabu (31/10). Ia mengungkapkan, sebenarnya dalam rapat terakhir DPK ada dua opsi yang mencuat ke permukaan. Pertama tidak menaikkan nilainya karena besaran UMK tahun 2018 sebesar Rp 2.000.000 telah memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku sampai tahun 2019 mendatang dan kedua sebagai alternatif menaikkan sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 2.050.000 untuk antisipasi perubahan nilai UMP 2019 oleh provinsi. “Ternyata kenaikan UMP 2019 yang diputuskan provinsi melebihi dari Rp 2 juta. Jadi kita pakai opsi kedua naik Rp 50 ribu,” sebutnya. Kenaikan nilai UMK sebesar Rp 50.000 itu, menurut Zainuddin, sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Meski tidak mengikuti arahan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang menginstruksikan kenaikan UMP/UMK sebesar 8,03 persen di tahun 2019 mendatang. “Kenapa saya bilang tidak melanggar karena kan di angka Rp 2 juta saja kita sudah memenuhi standar KHL. Tapi ternyata provinsi menaikan lebih dari 8,03 persen, makanya kita juga naikkan sedikit dari UMP karena aturan baku UMK itu bisa naik sampai 5 persen dari UMP,” papar Zainuddin. Kesepakatan kenaikan UMK 2019 itu sendiri, lanjut dia, telah diajukan ke bupati untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya sesuai aturan perubahan nilai UMK itu akan dilanjutkan ke provinsi untuk memperoleh penetapan gubernur. “Mudah-mudahan tidak lama penetapannya oleh gubernur karena kita dikejar waktu juga sebelum akhir tahun,” ujarnya. Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya ke depan tetap akan melakukan pemantauan terhadap penerapan standar upah pegawai sektor swasta ini. Hal ini untuk memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di KSB mematuhinya. “Memang setiap tahun masih ada saja kasus pengaduan soal UMK ini. Tapi trendnya terus menurun. Mudah-mudahan tahun depan sejak awal perusahaan sudah mematuhi ketetapan nilai UMK yang kita berlakukan,” imbuhnya. (bug)
realisasi murni pajak Rumdis tahun ini, Mustakim menyebutkan, baru Rp1.500.000 dari target Rp39.600.000. Tetapi jika dikalkulasikan dengan pembayaran piutang tahun 2017 lalu maka realisasinya sudah Rp21.000.000. Itu artinya masih banyak Rumdis yang menunggak pembayaran pajak di tahun 2018 ini. “Dari target 2018 ini hanya Rp1.500.000 realisasinya sampai Oktober, sementara Rp19.500.000 tambahannya itu piutang mereka tahun 2017 kemarin,” pungkasnya. (jun)
Mustakim
(Suara NTB/jun)
Banyak Oknum Mantan Pejabat Dompu Masih Kuasai Rumdis
Bupati HBY Ingin Benahi Arena Pacuan Kuda Lepadi
(Suara NTB/jun)
MENANGIS - Ahmad (3) balita gizi buruk tampak menangis, diduga karena kesakitan akibat tak bisa buang air besar karena gangguan pada ususnya, Rabu (31/10).
Balita Gizi Buruk di Dompu Butuh Uluran Tangan Dompu (Suara NTB) – Ahmad (3) balita asal Dusun Mbawi Desa Mbawi hanya bisa terbaring lemah di Ruang Anak RSUD Dompu. Putra kedua dari pasangan Makasau dan Jawariah ini didiagnosa menderita gizi buruk lantaran saraf tertentu dalam ususnya tidak berfungsi dengan baik. Kotoran yang terus mengendap dalam tubuh telah mengakibatkan pembengkakan besar perutnya. Balita dengan berat 8 Kg itu sudah menderita penyakit tersebut sejak lahir. Awalnya, satu minggu lancar Buang Air Besar (BAB) kemudian di minggu berikutnya macet. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga tak langsung membawanya ke rumah sakit, hingga kondisi Ahmad terus memprihatinkan. “Sakitnya dari sejak dia lahir, satu minggu lancar BAB satu minggu lagi ndak BAB dia,”
kata Jawariah saat ditemui wartawan, Rabu (31/10). Warga pendatang asal Lombok Tengah itu tak tahu harus berbuat apa untuk anak satusatunya ini, setelah sang kakak beberapa tahun lalu meninggal. Operasi ke rumah sakit di Mataram dan Denpasar sudah pernah dilakukan, tetapi kondisinya semakin menghawatirkan. Dimana perut anaknya terus membesar lantaran tidak pernah BAB. Karena penyakit yang diderita anaknya tersebut, Jawariah tak memiliki kesempatan untuk mencari uang agar bisa melengkapi kebutuhannya selama pengobatan sang anak. Sementara dari sang suami yang sehari-hari mencari kepiting hasilnya tidak seberapa. “Saya cuma ngurus anak saja kalau bapak cari kepiting tapi hasilnya cukup untuk kita makan,” jelasnya. Selama pengobatan sang
anak ia sudah cukup terbantu dengan adanya organisasi kemanusian seperti We Save, juga pihak lain yang mau mengulurkan sedikit hartanya. Tetapi dengan kembali dirujuknya ke Mataram oleh RSUD Dompu ia mengaku kebingungan untuk biaya hidupnya sendiri, sementara untuk pengobatan sang anak sudah ditangnggung BPJS. Kepala Ruang Anak RSUD setempat, Iin Iskanturani, S. ST., mengakui pasien yang sudah dirawatnya selama lima hari itu memang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Cuma untungnya mereka memiliki kartu BPJS sehingga pelayanan bisa berjalan dengan lancar. “Tapi untuk biaya hidup ibunya ini yang mungkin sulit apalagi kita mau rujuk dia ke rumah sakit Mataram karena keterbatasan fasilitas di sini,” pungkasnya. (jun)
Parpol Belum Melapor Akun Medsos Resmi Bima (Suara NTB) – Tahapan masa kampanye Pemilih Legislatif (Pileg) 2019 saat ini masih berjalan dan dimulai sejak akhir September kemarin. Termasuk kampanye di media sosial (Medsos). Hanya saja sampai saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima belum menerima akun resmi para Caleg dan Partai Politik yang sudah didaftarkan kepada KPU untuk diawasi konten kampanyenya. “Sejauh ini belum dilaporkan ke kami akun resmi para Caleg dan Parpol peserta Pemilu 2019 yang sudah terdaftar di KPU,” kata Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman SH. Dikatakannya sesuai dengan ketentuan, akun Medsos Caleg yang ingin berkampanye melalui Medsos harus didaftarkan oleh parpolnya masing-masing. Jumlah akun satu parpol ada 10. “Misalnya Caleg tingkat Kabupaten/ Kota maka bisa berkampanye lewat akun Partai tingkat Kabupaten/Kota,” katanya. Dengan adanya keterlambatan tersebut, Abdurrahman mengaku pihaknya kesulitan untuk mengawasi konten yang
(SuaraNTB/uki)
(Suara NTB/uki)
Abdurrahman diperbolehkan untuk kampanye atau dilarang yang dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye. Sementara, Komisioner KPU Kabupaten Bima, M. Waru SH MH mengatakan dari belasan Parpol peserta Pemilu 2019, baru ada satu Parpol yang mendaftarkan akun medsos secara resmi. “Sampai hari ini, kami baru menerima 1 parpol yakni PKS yang mendaftar akun medsos,” katanya. Ia mengatakan pendaftaran akun Medsos tersebut sangat wajib dilakukan oleh semua Parpol, apabila men-
Waru gunakan Medsos sebagai sarana untuk melakukan kampanye. Baik Partai maupun Caleg yang diusung. “Tujuannya agar mudah diawasi konten kampanye. Apakah sesuai aturan atau tidak,” katanya. Waru menambahkan sesuai aturan, satu Parpol maksimal mendaftar 10 akun Medsos masing-masing. 10 akun tersebut kata dia sudah termasuk para Caleg yang peserta Pileg 2019 mendatang. “Caleg akan didaftarkan oleh Parpolnya masing-masing. Satu Parpol maksimal 10 akun,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin berencana membenahi arena pacuan kuda di Desa Lepadi 2019 mendatang. Selain bangunannya kumuh, arena tersebut dinilai memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, terlebih meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. “Jadi tahun depan akan ada perbaikan-perbaikan di arena pacuan kuda agar dapat berkontribusi positif terhadap pariwisata dan kehidupan masyarakat,” kata dia saat memberi sambutan pada acara pengukuhan Pordasi Dompu, Rabu (31/10). Diakui, selama ini ia memang selalu memprotes pacuan kuda tersebut lantaran hadiahnya yang begitu fantastis. Untuk satu kali bertanding saja, ada beberapa kendaraan dan ternak yang harus diperoleh pemenangnya. Ini berbanding terbalik dengan hadiah untuk lomba-lomba lain seperti halnya Musabaqoh Tilawatil Quran, yang mana para juara terkadang hanya mendapat uang tunai senilai Rp1 juta. Mengingat penataan arena pacuan nantinya untuk kepentingan pariwisata, Bupati menyarankan agar format kegiatan diubah. Minimal, kegiatan training tiap pekan terus dilakukan sepanjang tahun dengan harapan pen-
gunjung luar daerah bisa menjumpainya. “Hadiah di akhir tahun itu kita lihat kuda siapa yang paling sering ikut training dan juara, jadi diakumulasi sepanjang tahun ,” jelasnya. Pacuan kudang yang sudah lama berkembang di wilayah ini bukan tergantung pada besar kecilnya anggaran yang diberikan. Melainkan, bagaimana kegiatan tersebut bisa menjadi bagian dari olahraga dan pariwisata, sehingga masyarakat dan daerah bisa mengambil manfaat positifnya. Ketua Pordasi Dompu yang baru saja dikukuhkan, M. Amin, S. Sos., saat dikonfirmasi wartawan mendukung saran dan masukan pemerintah yang menitikberatkan teknik pelaksanaan lebih pada aspek budaya dan pariwisata. Namun demikian, sebelum harapan itu diwujudkan perbaikan sarana prasarana mesti diutamankan. “Dari segi sarana prasarana tentu harus mendapat perhatian,” ujarnya. Disinggung maraknya perjudian saat perlombaan itu berlangsung, M. Amin tak menyangkal tetapi sebagaimana harapan pengurus Pordasi NTB penyakit sosial tersebut akan diminimalisir pihaknya. “Karena itu budaya ya susah bisa lepas dari hal seperti itu, tapi kita minimalisir,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/bug)
ARAHAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin memberikan arahan kepada 193 ASN yang bertugas mendampingi Pokmas dalam kegiatan rehabilitasi rumah warga korban gempa.
Pacu Kinerja ASN Dampingi Pokmas, Bupati KSB Janjikan Promosi Jabatan Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta 193 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan melakukan pendampingan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) rehabilitasi rumah korban gempa bekerja serius. Tidak tanggung-tanggung, orang nomor satu di KSB ini menjanjikan, ASN yang menunjukkan prestasi terbaik dengan percepatan pembangunan di Pokmas dampingannya, pemerintah akan berkomitmen akan memberikan penghargaan. “Kalau efektif kerjanya. Misalnya, yang eselon IV hari ini setelah kerja akan dinaikkan ke eselon III, yang eselon III kita naikkan ke eselon II. Tapi tidak boleh keluar dari 193 yang akan bekerja nanti ya. Ini komitmen kami,” janji Bupati seraya menambahkan pemerintah akan menyediakan insentif bagi para ASN yang terlibat dalam pendampingan agenda rehabilitasi rumah korban gempa ini. Menurut bupati, tugas pendampingan ASN kepada Pokmas akan turut memastikan keberhasilan dan percepatan program rehabilitasi rumah warga. “Jadi kami libatkan bapak ibu ini penting. Untuk memastikan rehabilitasi rumah warga korban gempa berjalan efektif, efisien dan aman,” tegas Bupati KSB di hadapan
ratusan ASN yang akan ditugaskan menjadi pendamping Pokmas, Rabu (31/10). Ia menjelaskan, ada dua tugas penting kehadiran ASN dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah korban gempa ini. Pertama, melakukan pendampingan dan kedua mengawasi jalannya rehabilitasi sejak awal hingga akhir. “Kegiatannya memang sudah jalan di lapangan. Tapi nanti setelah bapak ibu diturunkan upayakan pendampingannya maksimal,” harapnya. Bupati mengakui, dari sisi pengawasan banyak hal yang harus menjadi fokus para ASN di tingkat lapangan. Meski begitu ia meyakini, para ASN dapat melaksanakannya dengan semangat. “Bukan pemilik rumah saja, tapi misalnya bagaimana dengan ketersediaan bahan ini hubungannya kemudian dengan pengusaha. Jangan sampai ada permainan harga,” tegasnya. Selanjutnya Bupati KSB juga mengingatkan, pentingnya soal pengamanan data administrasi. Karenanya para ASN dalam melakukan pendampingan harus mengantongi data-data lapangan mulai dari jumlah warga penerima dana stimulan sampai data proses tahapan pembangunan setiap rumah. “Data ini penting ya karena di akhir nanti akan digunakan untuk bahan pelaporan,” urainya. (bug)
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
KPU Lacak 700 Ribu Lebih Penduduk NTB Belum Masuk DPT Mataram (Suara NTB) KPU telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kementrian dalam negeri untuk melacak terkait temuan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang belum terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Diketahui dari total temuan 3,1 juta DP4 yang belum masuk dalam DPT seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB sendiri ada 737.271 orang yang terdaftar dalam DP4 namun belum masuk dalam DPT. Atas temuan itu, KPU (Suara NTB/ndi) langsung turun untuk Hesty Rahayu melacak keberadaan penduduk yang belum terakomodir dalam DPT tersebut. “Ini kami sedang dalam proses rekapitulasi nasional, termasuk data DP4 non e-KTP yang sebesar 737.271 itu. Datanya masih terus bergerak dan diinput dari kabupaten/kota,” ujar Komisioner KPU NTB bidang data, Hesty Rahayu kepada Suara NTB, Rabu (31/10) kemarin. Dikatakan Hesty, pihaknya telah turun mengecek keberadaan penduduk yang belum terakomodir dalam DPT tersebut. Dari hasil penelusurannya, data yang sudah masuk baru mencapai 50 persen lebih. Data tersebut sudah clear and clean. “Posisi yang terinput sampai pukul 12:00 Wita siang ini, masih 50,1 persen yang sudah jelas posisinya, ada di DP4, sudah ada di DPTHP dan menjadi pemilih baru dan yang di TMS-kan. Karena masih dalam proses input pada masing-masing jenjang secara bertingkat, maka data masih terus berubah. Insyaallah akan selesai sampai tanggal 3 November nanti,” katanya. Diketahui perbaikan DPT ini merupakan perbaikan tahap dua. Dimana pada perbaikan tahap satu, dilakukan setelah ada rekomendasi dari partai peserta pemilu dan juga Bawaslu terkait temuan pemilih ganda. Dari perbaikan tahap satu tersebut, 11 ribu daftar di DPT dicoret dan sebanyak tujuh ribu lebih pemilih ganda. Setelah selesai perbaikan DPT tahap pertama, kembali muncul temuan dari Mendagri terkait penduduk DP4 yang belum terakomodir masuk dalam DPT. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPU masih belum akurat dalam pendataan pemilih. “Pendataan pemilih inilah yang menuntut peran aktif dari semua elemen masyarakat disamping penyelenggara dan Dukcapil sebagai pemegang otoritas kependudukan,’’ katanya. (ndi)
POLHUKAM
Halaman 8
KPU Tetapkan 15 Anggota Timsel Mataram (Suara NTB) KPU RI telah menetapkan 15 orang anggota Tim Seleksi (Timsel) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Timsel ini akan bertugas untuk melakukan seleksi calon komisioner KPU untuk masa jabatan 2018-2023. Berikut nama-nama anggota Timsel yang ditetapkan, pertama untuk Timsel KPU Provinsi NTB berjumlah lima orang, yakni Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, Dr. Syafril, Dr. Ibnu Kaldun, Prof. Dr. Masnun dan Dr. H. M. Ali, M. Si. Kemudian untuk 10 kabupaten/kota, Timsel dibagi menjadi dua tim, yakni Timsel I yang terdiri dari Dr. Suprapto, Ir. Asmawati, Dr. Ridwan SH, MH, Dr. Jumarim, M. Hi, dan Ahmad Jauhari, SH, MH. Timsel I ini akan melakukan seleksi calon komisioner KPU untuk lima kabupaten/kota, yang terdiri dari Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Timsel II beranggotakan Dr. Adli Fadli, Sitti Lamusiah, M.Si, Taufik Firmanto, SH, L.LM. Dr. Kaharudin, dan Prof. Dr. Mahyuni. Timsel II akan
menseleksi calon komisioner KPU untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima. Timsel akan mulai bekerja pada bulan November-Desember. Namun sebelum melaksanakan tugasnya, para anggota Timsel diberikan Bimbingan Teknis (Bintek) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. “Setelah pelantikan dan sumpah, semua timsel Provisi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia menjalani bintek penyamaan persepsi sebelum melakukan tugas. Dalam waktu dekat yang dilakukan timsel KPU Provinsi NTB adalah melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan seleksi sekaligus mengundang Warga Negara Indonesia di NTB untuk berpartisipasi
dalam mengikuti seleksi,” ujar anggota Timsel KPU NTB, Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo kepada Suara NTB, Rabu (31/10). Ditempat terpisah, Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, menyampaikan amanat dari Ketua KPU RI kepada timsel terpilih diharapkan mampu menyeleksi Calon Anggota KPU dengan baik. Sehingap dapat melahirkan anggota KPU yang akan menjalan agenda demokrasi nasional yang semakin berkualitas. “Timsel harus mengedepankan integritas, karena proses dan hasil pemilu nantinya juga harus berintegritas. Intinya, dalam melaksanakan tugas, Timsel harus berpedoman pada ketentuan peraturan yang ada. Jangan pernah ke luar dari aturan itu. Karena sekali melenceng dari aturan, maka terbuka lebar peluang bagi para
(Suara NTB/ndi)
Gatot Dwi Hendro Wibowo pihak untuk mempersoalkan proses seleksi Calon KPU secara hukum. Kami tidak ingin hal ini terjadi,” ujarnya mengutip Ketua KPU RI. “Karena itu pula, kepada Timsel yang dilantik agar serius pula untuk mengkuti pembekalan Timsel. Ini semua dihajatkan untuk menyamakan persepsi mengenai tatacara seleksi, sekaligus meminimalisir terjadinya proses hukum
dalam tahapan seleksi,” ujar Mars Ansori menambahkan. Dalam proses seleksi ini, Timsel akan melakukan perangkingan sampai 10 besar untuk disampaikan ke KPU RI dan kemudian diputuskan lima Komisioner terpilih oleh KPU. Maka dari itu, Timsel diharapkan menyodorkan 10 Calon yang benar-benar berkualitas, memiliki integritas, sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, dan tidak kalah penting memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap tekanan beban kerja dan tekanan dari eksternal. “Tahapan pemilu merupakan pekerjaan dengan karakteristik khusus yang membutuhkan penyelenggara yang sehat dan tahan terhadap tekanan. Banyak pekerjaan tahapan pemilu yang harus dikerjakan dan dituntaskan terkadang dalam kondisi tidak normal, yang tentu saja membutuhkan kondisi fisik prima dan tahan terhadap tekanan. Untuk itu, janganlah tim seleksi menyodorkan kepada kami 10 nama calon yang bermasalah dari sisi kesehatan,” pungkasnya. (ndi)
Kepala Daerah dari Parpol Koalisi Dituntut Menangkan Jokowi-Ma’ruf Mataram (Suara NTB) Tim pemenangan pasangan Capres Cawapres nomor urut 1, Joko Widodo - Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) untuk daerah Propinsi NTB menuntut para kepala daerah di NTB yang berasal dari partai koalisi pendukung untuk bergerak aktif memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf daerah Provinsi NTB, Ir. Made Slamet. Menurutnya para kepala daerah yang berasal dari partai koalisi pendukung memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf di daerah masing-masing. Sesuai dengan komitmen di pusat, bahwa Kepala Daerah supaya bergerak juga. Kita tidak menyeret, kepala daerah untuk berpolitik, tetapi sebagai orang partai adalah kewajiban moralnya memenangkan calon partainya, tegasnya. Diketahui sebagian besar kepala daerah di kabupaten Kota di NTB berada dari anggota partai koalisi pendukung JokowiMa’ruf. Misalnya dari PDI-P sendiri ada Bupati Kabupaten Sumbawa, Husni Jibril, kemudian Bupati KSB, Musyafirin. Selanjutnya dari partai Golkar, ada Bupati Lombok Tengah, H.M. Suhaili FT. Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Bupati Bima, Dinda Damayanti. Serta beberapa kepala daerah lainnya yang diusung oleh partai anggota koalisi. Menurut Made Slamet, para kepala daerah tersebut penting dari sejak awal untuk menunjukkan komitmen dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf. Sebab bagaimanapun keberadaannya sebagai kepala daerah tidak lepas dari peran partai politik yang mengusungnya. Bagaimana pun juga kepala daerah itu ada petugas partai masing-masing di anggota koalisi. ‘’Nah kita minta supaya para kader partai seirama antara yang ada di atas sama di bawah. Kalau ada kader partai di bawah yang membelot ya partai harus menertibkan itu, tapi untuk kepala daerah sejuah ini belum ada (yang membelot),’’ tegas politikus PDIP itu. Selain kewajiban sebagai kader partai, para kepala daerah juga memiliki kepentingan secara langsung terhadap kontestasi Pilpres ini. Yakni untuk memperoleh kemudahan dukungan pemerintah pusat terhadap program pembangunan di daerahnya. Karena kepala daerah yang paling berkepentingan dengan program pusatnya. (ndi)
Peserta Pemilu Tuding Bawaslu Lotim Tebang Pilih Tertibkan APK Mataram (Suara NTB) Penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di Lombok Timur sudah mulai dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Namun, dalam prosesnya, Bawaslu Lombok Timur dituding tebang pilih. Hal itu disampaikan salah satu calon anggota legislatif dari dapil II yang meliputi Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sakra Barat dan Sakra Pusat. “Kami apresiasi langkah yang dilakukan oleh Panwascam Keruak, namun kami kecewa karena penertiban yang dilakukan kami duga Tebang Pilih. Hal tersebut bisa terlihat dari masih banyaknya APK lain yang masih berdiri tegak” kata Caleg PDIP Taufik Hidayat kepada wartawan. Menurut dia, jika mengacu kepada PKPU Nomor 23 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, maka semua baliho yang masih berdiri tegak tersebut wajib ditertibkan. Ia mengatakan, dari penelusuran pihaknya sepanjang jalan utama Keruak saja masih sangat banyak APK yang berdiri. Oleh karena itu pihak meminta agar Panwas dalam melakukan penertiban seharusnya memberikan keadilan bagi semua Caleg sehingga tidak terjadi kecurigaan caleg kepada Bawaslu. Karena itu, ia meminta Bawaslu bekerja secara profesional dan Netral sebagai wasit pada Pileg 2019. Tidak justru menjadi alat kepentingan bagi oknum untuk melakukan intrik - intrik politik yang tidak sehat. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Lombok Timur, Retno Srinopati membantah tudingan tebang pilih dalam penertiban dan pembersihan APK Parpol dan Caleg. Ia mengakui, pihaknya memiliki keterbatasan personel dalam melakukan pengawas di tingkat lapangan. Bisa dibayangkan satu desa satu pengawas, tidak seperti jajaran di KPU yang PPS-nya di setiap desa ada tiga orang. “Kita sisir semua baliho yang tidak sesuai ketentuan. Ada temuan, hari ini dibersihkan, besok muncul atau dipasang kembali oleh caleg,” ungkapnya. Pihaknya selalu mewanti - wanti kepada seluruh petugas Bawaslu di tingkat lapangan agar tetap bekerja secara profesional. Tujuan untuk menjaga independensi dan marwah lembaga Bawaslu. (ndi)
(Suara NTB/why)
GANJA - Kapolres Mataram, Saiful Alam (kiri) menunjukkan barang bukti ganja 21 kg dari pengedar pasangan suami istri, Rabu (31/10), didampingi Kasubbag Humas, Wiwin Widarti.
Pasutri Pasok 21 Kg Ganja ke Trawangan Mataram (Suara NTB) Polres Mataram membongkar bisnis ganja pasangan suami istri di Gapuk Utara, Dasan Agung, Mataram. Tersangka AS (32) ditangkap dengan barang bukti 21 bal paketan ganja seberat 21 Kg. Sementara suaminya, HNP berhasil kabur. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam Rabu (31/10) menerangkan, tersangka merupakan pasutri yang berkomplot memasok ganja ke kawasan wisata. “Istrinya ini waktu ditangkap sedang di rumah menunggu seseorang dari Gili Trawangan yang akan mengambil barang,” ujarnya didampingi Kasubbag Humas, Ipda Wiwin Widarti. Satresnarkoba Polres Mataram mencium adanya pengiriman paket berisi ganja via
jasa paket kilat. Ganja kemudian disimpan di rumah tersangka. Para calon pembeli datang mengambil sendiri. Mereka digerebek saat tersangka HNP baru tiba usai mengambil paket dari seseorang di wilayah yang sama berinisial AC, Selasa (2/10) lalu. Keduanya kepergok. Tersangka AS menggendong tas ransel. Sementara HNP memanggul kardus. Menyadari polisi datang, AS membuang tas. HNP langsung mengambil langkah seribu menyusur lorong gang sempit. Kardus lalu dibuang begitu saja di gang. HNP lanjut kabur meninggalkan istri dan satu anaknya di rumah. Tas yang semula digendong AS ternyata isinya lima bal ganja seberat sekitar 5,9 kg. Tas
itu yang hendak diserahkan ke calon pembeli dari Gili Trawangan tersebut. Sementara kardus yang dibuang HNP, isinya 10 bal ganja seberat 14,4 kg. Rupanya para tersangka masih punya stok. Dari penggeledahan kamar, ditemukan lagi ganja tanpa bungkusan yang diletakkan di ember mandi bayi. Beratnya 800 gram. “Jadi totalnya mereka menguasai 21 bal. Atau 21 kg ganja. Mereka sejauh ini masih kategori pengedar,” ucap Alam. Penyidik, sambung dia, sudah menemukan indikasi tersangka HNP sebagai pemilik barang. HNP diimbau untuk menyerahkan diri atau pihaknya mengambil tindakan paksa. “Kita gandeng Polda NTB untuk pengejaran. Kita imbau serahkan diri saja,” pungkasnya. (why)
Mantan Kasatpol PP Bima dan Bawahannya Didakwa Korupsi Rp2,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Tiga terdakwa korupsi anggaran Satpol PP Kabupaten Bima, Iskandar, Samsul Bahri, dan Kadrin mulai menjalani persidangan. Mereka didakwa secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014 sebesar Rp2,2 miliar. Jaksa penuntut umum, Wayan Suryawan mendakwa Iskandar, mantan Kasatpol PP Bima dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 KUHP. Wayan membacakan dakwaannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (30/10) lalu. Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Suradi. Dakwaan yang sama ditujukan kepada mantan Bendahara Satpol PP Bima, Samsul Bahri, dan mantan Kabag TU Satpol PP Bima, Kadrin. “Mereka terdakwa yang merupakan pengembangan dari Edy
Darmawan yang sudah divonis pada perkara terpisah,” ujar Wayan ditemui usai persidangan. Edy Darmawan adalah mantan Kasatpol PP Bima yang menggantikan Iskandar pada pertengahan 2014. Edy, April lalu, divonis tiga tahun penjara hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Dia terbukti korupsi sebesar Rp 431,85 juta. Ketua Majelis Hakim, Suradi kala itu menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaaan subsidair pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, hakim juga menghukum Edy untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar maka Edy harus mengganti dengan kurungan selama tiga bulan. Vonis itu setara dengan tuntutan yang diminta jaksa penuntut umum. Hakim memutuskan berdasarkan keterangan 19 saksi dan 76 alat bukti. Sementara uang sebesar Rp100 juta yang dititipkan Edy
kepada jaksa, hakim memutuskan untuk disita sebagai uang pengganti kerugian negara. Kemudian sisa kerugian negara nantinya akan dibebankan kepada tiga tersangka lain. Edy terbukti bersalah menyelewengkan anggaran Pol PP Kabupaten Bima tahun 2014. Edy yang menggantikan Iskandar sejak Mei 2014 mengelola anggaran Rp2,2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima. Dalam penggunaannya terdapat penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan markup. Diantaranya, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan ilegal loging, Operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan pencegahan penyakit sosial. Operasi penertiban PNS, operasi identifikasi dan pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan resiko bencana, serta pengadaan kain dinas lapangan training dan pakaian dan baret provost. Penyelewengan itu menurut perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB merugikan negara sebesar Rp 431,85 juta. (why)
Kasus Kredit Perumahan
Mantan Dirut Bank NTB Diperiksa Lagi Mataram (Suara NTB) – Mantan Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir diperiksa jaksa lagi. Dia diperiksa dalam kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan, dugaan korupsi kredit perumahan Bank NTB cabang Dompu. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB, Ery Arianto Harahap, mengonfirmasi pemeriksaan tersebut. Komari diperiksa Selasa (30/10) lalu. “Diperiksa soal persetujuan dia. Pertimbangan dia sehingga kredit itu disetujui,” terangnya, Rabu (31/10). Dia menambahkan, mantan Dirut Bank NTB itu sebelumnya sudah diklarifikasi saat kasus itu masih di tahap penyelidikan. Kali kemarin, diperiksa di tahap penyidikan. Keterangannya dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kasus kredit perumahan Bank NTB Cabang Dompu diduga bermasalah naik ke tahap penyidikan, akhir September lalu. Kejati NTB menemukan indikasi potensi kerugian negara sebesar Rp6,3 miliar, sesuai hasil audit BPKP Perwakilan NTB. Kredit yang dikucurkan Bank NTB Cabang Dompu kepada PT PDM untuk perumahan tidak digunakan sesuai persetujuan PT PDM merupakan pihak tunggal yang memeroleh kredit perumahan dari Bank NTB. Ery mengatakan, proyek perumahan seharusnya didahului dengan adanya konsumen. Meski tanpa konsumen, diduga dana kredit Rp6,3 miliar tersebut tetap mengucur. “Agunan tidak ada, konsumen tidak ada. Itu namanya kan ngemplang uang negara,” terangnya dalam kesempatan sebelumnya. Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya agunan atau jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur. Sementara, agunan bersifat wajib dalam proses pinjam meminjam uang di bank. Sebab, ketika debitur tidak dapat mengembalikan uang atau gagal bayar, pihak bank bisa melelang agunan dari debitur. Ery menjelaskan, untuk kasus di Bank NTB Cabang Dompu, agunan harus didaftarkan ke BPN. Namun, sejauh klarifikasi yang dilakukan penyidik, tidak ada agunan yang dimaksud. Proses yang seharusnya dilakukan adalah debitur mendaftarkan menyertakan agunannya sebelum proses pencairan. Mendaftarkan ke BPN. Agar, jika terjadi gagal bayar, bank memegang jaminan dari debitur. Dalam pemberian kreditnya, mencuat dugaan pelanggaran SOP yang telah ditetapkan Bank NTB pusat. Seperti, studi kelayakan. Bank NTB Cabang Dompu diduga tidak mempertimbangkan kredibilitas perusahaan penerima kredit. Selain itu, permohonan kredit tidak menyertakan bouwheer tentang penunjukan pelaksanaan pekerjaan rumah bersubsidi. Dugaan pelanggaran lainnya, debitur tidak menyertakan agunan dalam pencairan modal kerja. Total kredit perumahan Bank NTB mencapai Rp10 miliar. Bank NTB Cabang Dompu baru mengucurkan kredit Rp6,3 miliar. Sebab tersandung masalah hukum, kredit tahap kedua Rp3,7 miliar ditunda. (why)
SUARA NTB
Kamis, 1 November 2018
Pekan Depan, Santunan Korban Gempa Lotim Disalurkan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lotim (Lotim) pekan depan mulai melakukan pencairan terhadap dana santunan bagi masyarakat korban gempa masing-masing sebesar Rp1 juta. Dimana, santunan yang bersumber dari APBD perubahan tahun 2018 ini dihajatkan supaya masyarakat kembali ke rumahnya pascagempa dan tidak lagi berada di tenda pengungsian. “Pekan depan mulai disalurkan masing-masing Rp1 juta sebagaimana yang direncanakan oleh (Suara NTB/yon) Bupati sebanyak 26 ribu H. Rohman Farly masyarakat yang menjadi korban gempa. Santuan itu untuk memperbaiki rumahnya maupun membuat hunian sementara. Intinya masyarakat kembali ke rumah dan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly, Rabu (31/10). Dalam pembagiannya akan dibentuk dari masing-masing OPD untuk mengambil bagian dalam menggerakkan masyarakat agar kembali ke rumah dan meninggalkan tenda dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa hingga ke tingkat Kadus dan RT. Dalam penyaluran santunan Rp1 juta itu, kata Sekda, Kadus maupun Ketua RT akan diminta untuk membuat rekening sebagai sumber masuknya dana tersebut untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat korban gempa. Bantuan ini dihajatkan kepada masyarakat baik yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang maupun ringan. Pemberian santunan ini supaya masyarakat memanfaatkannya untuk membangun hunian sementara dan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian. Pendistribusian dana santunan ditargetkan tuntas dalam kurun waktu satu minggu. “Dana santunan Rp1 juta ini diperuntukkan untuk membangun hunian sementara maupun memperbaiki rumahnya khusus yang rusak ringan. Intinya supaya masyarakat kembali ke rumahnya dan trauma tidak berkepanjangan,” terangnya. Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy, menekankan supaya minggu depan dana santunan masing-masing sebesar Rp1 juta untuk 26 ribu masyarakat terdampak bencana mulai disalurkan. Pemberian santunan ini untuk mendukung program kembali ke rumah dan tinggalkan tenda bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana gempa. Hal tersebut karena ditemukannya beberapa persoalan. (yon)
Hilang Dua Tahun, Motor Walikota Ditemukan Mataram (Suara NTB) Yamaha Mio Walikota Mataram H Ahyar Abduh raib dua tahun lalu. Rupanya, motor matik keluaran tahun 2007 itu digondol tetangga, yang ngebet punya motor buat dipakai kerja. Nomor polisi diganti pelaku agar samar. Tersangka SE alias ST (61) nekat mengambil motor milik orang nomor satu di Kota Mataram ini. Alasannya, dia yang bekerja sebagai tukang bangunan butuh kendaraan untuk wara-wiri. “Ketahuan setelah motor yang dikendarai tersangka ternyata memakai nomor plat yang tidak sesuai,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam, Rabu (31/10). Tersangka kepergok sedang menggunakan motor itu dalam perjalanan pulangnya kemarin malam, ke Gapuk Utara, Dasan Agung, Selaparang, Mataram. Motor dipasang nomor plat DR 3489 AW, padahal di BPKB tercatar bernomor polisi DR 4925 NA atas nama H Ahyar Abduh. “Motor dicuri tahun 2016,” kata Alam. Tersangka sadar dibuntuti polisi. Seketika sampai rumah, dia memarkir motor lalu kabur lewat satu atap rumah ke atap rumah lainnya. Meski demikian tersangka yang terus dikejar polisi akhirnya terpojok. Lalu pasrah dan menyerah tanpa perlawanan. Kapolres mengatakan, tersangka SE beraksi bersama kawannya IT -saat ini masih dalam pengejaran. Mereka merusak kunci kontak motor demi bisa membawa kabur dari rumah Walikota di Jalan Gunung Sasak, Dasan Agung, Selaparang. “Dua pelaku ini residivis kasus yang sama. Mereka paham modusnya untuk mengambil motor orang lain tanpa izin,” sebut Alam. Sementara tersangka SE mengaku pernah meminta izin untuk meminjam motor tersebut. “Untuk dipakai kerja tukang. Saya ganti plat biar lama bisa dipakai,” tutur SE mengakui perbuatannya. (why)
Halaman 9
Bupati Minta APH Kawal Dana Bantuan Bencana Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM, meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengawal ketat pendistribusian dana bantuan masyarakat korban gempa di Lotim. Pasalnya, bantuan dana berupa uang rawan diselewengkan. Disamping itu, ia juga meminta kepada pemegang anggaran baik berupa koordinator kelompok masyarakat (Pokmas), Perkim, PU dan lainnya untuk berhati-hati. Demikian disampaikan bupati saat acara pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru Kapolres Lotim, Selasa (30/10) malam di Pendopo Bupati. Ditekankannya, Kabupaten Lotim saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan sosial masyarakat. Salah satunya berupa bencana gempa
dengan dampaknya cukup berat dirasakan masyarakat yang saat ini dalam tahap rehabilitasi rekonstruksi. Ia mengajak semua pihak membangun koordinasi dan komunikasi sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik. Dalam tahapan ini, dilanjutkan dengan pencairan dana
bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan klasifikasi kerusakan, yakni untuk rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Untuk tahap pertama ini, pemerintah fokus pada pencairan bantuan terhadap masyarakat sebesar Rp50 juta yang rumahnya rusak berat.
(Suara NTB/why)
pengembang yang diberikan kepada masyarakat. Bupati mengatakan, penggunaan suatu anggaran atau penerimaan bantuan tidak serta merta ditemukan adanya penyimpangan pada tahun penggunaannya atau pemeriksaan tidak dilakukan sekarang. Sementara, Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Made Winarta, SIK, selaku pejabat baru di Polres Lotim siap mengawal pendistribusian bantuan pemerintah kepada masyarakat. Penanggulangan dan rehabilitasi korban gempa baik dalam proses mendirikan hunian ataupun uang korban. (yon)
Riksus, Dinas PMD Imbau Desa di Lotim Bersikap Kooperatif
(Suara NTB/yon)
PERSIAPAN - Sejumlah pegawai di BKPSDM Lotim melakukan rapat persiapan untuk mengawal pelaksanaan tes CPNS pada 1 November 2018 berjalan lancar.
Sarpras Tes Sistem CAT di Lotim Sudah Siap Selong (Suara NTB) Dijadwalkan Kamis (1/11) hari ini pertama dalam pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pelamar dipastikan hadir mengikuti tes sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan. Pada hari pertama ini, sebanyak 500 pelamar akan bersaing menjawab setiap butir soal yang keluar dari layar komputer masing-masing dengan pelaksanaan menggunakan Computer Asissted Test (CAT) yang saat ini dinyatakan sudah siap digunakan. Badan Kepegawaian Pembinaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan bahwa tidak ada perubahan jadwal pelaksanaan tes CPNS dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya yakni dimulai tanggal 1 November 2018. Pelaksanaan tes dalam seleksi CPNS di Kabupaten Lotim akan dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 1 hingga 13 November 2018 dengan jumlah pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi sebanyak, 5.976 pelamar dan yang tidak memenuhi syarat 844 pelamar baik kategori umum maupun khusus. Demikian disampaikan Kabid
Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, kepada Suara NTB, Rabu (31/10). Sementara untuk kesiapan alat, jaringan maupun sistem CAT tidak ada kendala. Termasuk petugas sejak awal sudah melakukan sistem kontrol dan gladi resik untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan tes yang dipusatkan di gedung CAT Lotim itu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Hanya saja yang perlu dilakukan oleh peserta tes yakni ketelitian dan kehati-hatian. Terutama yang sangat penting password registrasi dan password tes yang diberikan pada hari itu harus tetap diingat oleh peserta serta jangan pernah menekan tombol klik keluar sebelum selesai menjawab seluruh soal. Selain itu, sebelum pelaksanaan tes dimulai, terlebih dahulu peserta tes akan ditayangkan simulasi tata cara mengisi dan menjawab setiap butir soal sebelum tes dimulai. Untuk itu, peserta tes pada hari itu juga harus hadir 60 menit sebelum tes dimulai. Bahrain mengatakan gedung CAT itu memiliki kapasitas 100 orang untuk satu sesi. Sedangkan dalam pelaksanaan tes ini, direncanakan sebanyak
lima sesi. “Tes kita lakukan selama 12 hari karena kemampuan kita hanya 500 orang sehari dengan lima sesi,”ujarnya. Diungkapkan pula bahwa pihaknya tidak menggunakan sekolah-sekolah sebagai lokasi pelaksanaan tes seperti tahuntahun sebelumnya. Sehingga waktu pelaksanaan tes selama 13 hari dengan difokuskan pada satu lokasi. Menjelang pelaksanaan tes CPNS ini, Bahrain mengingatkan kepada seluruh pelamar untuk mempersiapkan diri secara matang. Adapun hasil dari tes itu sendiri dapat diketahui langsung oleh peserta pada hari itu juga berdasarkan passing grade yang sudah ditentukan. Bagi peserta yang lulus kemudian mengikuti tes kompetensi bidang (TKB) sesuai dengan bidang keahlian atau jurusan dari pelamar itu sendiri. Pelamar akan mengikuti segala tes yang sudah ditentukan sampai menemukan angka 225 formasi sebagaimana kuota yang diberikan terhadap kabupaten Lotim. Untuk pelaksanaan TKB ini berlaku terhadap pelamar dari kategori umum. Sementara pelamar dari kategori khusus seperti eks K2 tidak dilakukan TKB karena sebelumnya sudah mengikuti. (yon)
Tingkatkan Kualitas Faskes
GIRING - Tersangka SE (kedua kanan) yang diduga mencuri motor Walikota Mataram digiring anggota Polres Mataram kembali ke ruang tahanan, Rabu (31/10).
Maka dari itu, katanya, keberadaan APH khususnya dari kepolisian sangat diharapkan dalam mengawal pendistribusian bantuan tersebut sampai ke tangan masyarakat untuk pembangunan rumahnya. “Yang sedang berjalan saat ini yakni pencairan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat masing-masing sebesar Rp50 juta. Banyaknya jumlah penerima dan besarnya anggaran tersebut sehingga membutuhkan pengawalan dari APH,” terang bupati. Terlebih rumah yang akan dibangun dari dana bantuan itu banyak modelnya dari para
Selong (Suara NTB) Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus didorong untuk meningkatkan kualitas. Komitmen Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy akan memperbanyak fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat Lotim. Dalam rilisnya, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten Lotim, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy Rabu kemarin menghadiri pertemuan dengan Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Soedjono Selong dan pimpinan rumah sakit swasta yang ada di Lotim. Penegasan Bupati, dalam waktu dekat juga akan meningkatkan status Puskesmas
Aikmel dan Keruak menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Keinginan Bupati bisa menjadi RSUD tipe C. Rumah Sakit Islam Kita yang ada di Labuhan Haji akan dijadikan RSUD juga dengan tipe C. Khusus RSUD Labuhan Haji ini bangunan fisik yang sumber anggarannya dari Badan Amil Zakat Kabupaten Lotim ini akan segera dilengkapi peralatannya dari dana yang diberikan Baznas senilai Rp15 miliar. Komitmen Bupati Lotim terhadap bidang kesehatan sangat besar. Semua penduduk Lotim sesuai ketentuan harus menjadi peserta JKN-KIS. Sisanya ada sekiatr 30 persen yang belum akan coba dipersiapkan melalui dukungan APBD 2019 mendatang. Saat ini, sambungnya, bagi yang belum memiliki JKN-KIS namun nyata sebagai orang miskin diberikan keleluasaan untuk menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa dan bisa digunakan untuk berobat di rumah sakit. Sesuai visi dan misinya memimpin Lotim lima tahun ke depan, diharapkan langkahlangkah yang ditempuhnya di bidang kesehatan ini bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim yang saat kini berada pada pringkat kedua terakhir dari 10 kabupaten kota se NTB. (rus)
Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait belasa desa yang menjalani pemeriksaan khusus (Riksus) oleh Inspektorat Lotim di tahun 2018 ini. Dalam proses Riksus tersebut, ia mengimbau supaya 13 desa yang bersangkutan bersikap kooperatif dan karena Riksus merupakan wujud dari aspek akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan suatu anggaran. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (31/10), Kepala Dinas PMD Lotim, H.M. Juaini Taofik, mengatakan bahwa audit khusus merupakan suatu hal yang sangat penting. Pasalnya, Riksus dilakukan karena adanya temuan atau laporan dari masyarakat di dalam penggunaan anggaran di tingkat desa. Maka dari itu, sudah sepatutnya desa-desa bersikap kooperatif di dalam menjalani Riksus karena merupakan wujud dari aspek akuntabilitas didalam penggunaan uang negara dan harus dipertanggungjawabkan. “Iya kita berharap dan mengimbau supaya desa itu kooperatif didalam menjalani Riksus yang dilakukan oleh Inspektorat,” ujarnya. Riksus ini, lanjutnya, membuktikan azas dana di tingkat
desa harus dipertanggungjawabkan sebagai upaya akuntabalitas yang dilakukan oleh Inspektorat. Misalnya apabila terdapat indikasi kerugian maupun kekurangan volume pengerjaan dalam suatu pengerjaan proyek, maka bisa dilakukan pengembalian berdasarkan temuan dan Riksus tersebut. Seperti diketahui, 13 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini diaudit khusus oleh Inspektorat. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan anggaran oleh pemerintah desa yang tidak semestinya baik dari pengaduan masyarakat, temuan Inspektorat maupun pelimpahan dari aparat penegak hukum (APH). Sebanyak 13 desa yang sedang dilakukan audit khusus di antaranya dalam penyusunan dan penggunaan APBDes, penerbitan sertifikat prona serta dana desa (DD). Dugaan penyimpangan hingga dilakukan audit khusus tersebut merupakan laporan dari masyarakat selain dari pelimpahan dari aparat penegak hukum (APH) baik dari kepolisian maupun kejaksaan. “Desa yang saat ini masih kita tangani sebanyak 13 desa. Ini desa yang kita audit khusus baik APBDes, prona dan dana desa,” terang Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, belum lama ini. (yon)
Hadapi Pemilu
Perindo NTB Akui Perlu Perjuangan Berat Selong (Suara NTB) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) NTB butuh perjuangan berat. Pasalnya, sebagai partai baru, Perindo mengakui persaingan politik perebutan posisi wakil rakyat mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat terasa akan cukup ketat persaingannya. “Memang perjuangan calegcaleg ini lebih berat,” ungkap Caleg DPRD Provinsi NTB dari Perindo, Nandang kepada Suara NTB di sela acara ngopi bareng bersama dengan caleg Perindo untuk DPR RI di Selong, Rabu (31/10) kemarin. Menjawab peluang merebut kursi wakil rakyat dan target menjadi partai lima besar di tingkat nasional, Perindo katanya sudah bergerilya melakukan investasi politik. Beratnya kata Tuak Nandang, panggilan akrab Caleg yang juga seorang pengusaha tambak undang di wilayah Sambelia Lotim ini karena belum ada kader Perindo yang duduk di kursi dewan. Sehingga perjuangannya dari para caleg sendiri. “Dukungan partai sendiri kan masih sangat minim, jadi kita sendiri-sendiri dulu,” ucapnya. Menghadapi persaingan, Nandang menyatakan dirinya sebenarnya tidak merasakan berat atau ringan. Menurutnya, persaingan perebutan kursi dewan ini sangat fair dengan kemampuan yang sama. Dia uraikan, sesama caleg mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan kabupaten ini ada kesatuan gerak dan kerjasama.
Berjalan bersama membesarkan nama partai. Partai yang didirikan Hari Tanoe Soedibyo dan sampai saat ini masih menjadi ketua Umumnya di mata masyarakat awam masih tergolong sangat baru. Faktanya memang demikian, Perindo merupakan partai baru yang siap mengisi kursi-kursi wakil rakyat. Bicara target perolehan suara, Nandang menyebut Perindo ada wakilnya di seluruh daerah pemilihan. Baik untuk calon di Kabupaten, Provinsi maupun pusat. Keyakinan Tuak Nandang, kemungkinan besar Perindo bisa mengisi semua kursi dari masing-masing dapil itu bisa terwujud. “Terpenting itu adalah, sudah terjalin kerjasama antar caleg,” imbuhnya. Secara pribadi, Nandang mengaku ia sudah berusaha untuk membangun jejaring politiknya sejak lama. Bermodal pengalaman politik yang minim, dikatakan Perindo siap hadir sebagai solusi dari segala masalah yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Soal kepengurusan Partai Perindo di Lombok diyakinkan Tuak Nandang cukup komplit. Sehingga kursi-kursi wakil rakyat yang akan diincar para Caleg dari Perindo bisa terwujud. “Saya yakin bisa untuk Lombok ini dan di Lombok banyak kadernya yang jatuh cinta, begitu dengar Perindo banyak yang memburunya,” ucapnya. Partai Perindo di Lombok diklaim sudah sangat terkenal. Dibandingkan partai-partai lama yang sudah booming duluan dan kini justru makin lesu, Partai Perindo diyakini bisa terus berkembang menjadi lebih. (rus)
Nandang
(Suara NTB/rus)
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
PENDIDIKAN
Halaman 10
Jurusan Brahma Widya STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Jurusan Brahma Widya, Program Studi (Prodi) Filsafat Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar dengan tema revitalisasi peran Prodi Filsafat Agama Hindu dalam era revolusi Industri 4.0. Kegiatan itu dilaksanakan di kampus STAHN Gde Pudja, Rabu (31/10). Ketua Jurusan Brahma Widya, Prodi Filsafat Agama Hindu, I Gusti Komang Kembarawan, S.Ag., M.Ag., dalam sambutannya mengatakan, seminar Jurusan Brahma Widya merupakan bagian dari kegiatan peningkatan mutu pendidikan tinggi Agama Hindu STAHN Gde Pudja. Kegiatan ini diikuti 70 orang yang
terdiri dari 40 orang dosen, lima orang alumni mahasiswa jurusan filsafat, dan 25 mahasiswa jurusan filsafat. Hadir sebagai pembicara yaitu Prof. M. Mukhtasar Syamsuddin, M. Hum., Ph.D, of Art., dari Universitas Gajah Mada. “Tema dari seminar Jurusan Brahma Widya ini secara inti ingin menemukan jawaban dari pertanyaan besar bagaiamana keberlangsungan Prodi Filsafat Agama Hindu di Revolusi Industri 4.0?” kata Gusti Komang. Seminar jurusan Brahma Widya ini diselenggarakan dengan melihat konsep bahwa bagaimana peran Prodi Filsafat Agama Hindu mampu menjawab tantangan perubahan ini. Prodi Filsafat Agama Hindu diharapkan mampu
Juara I Duta Genre Inovator MAHASISWI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram, Ckristy Diana Darmayani meraih juara 1 Duta GenRe Indonesia Inovator Putri 2018, di Jakarta, pada 23 Oktober lalu. Sebelumnya pada bulan April lalu, Ckristy terpilih menjadi Duta GenRe Provinsi NTB 2018 jalur masyarakat. Ckristy Diana Darmayani merupakan mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan STIKES Yarsi Mataram. Ia juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua BEM STIKES Yarsi periode 2018/2019. Ckristy menyampaikan, untuk persiapan menuju nasional ia menjalankan program(Suara NTB/ist) program yang diajukan, Ckristy Diana Darmayani dan juga banyak mengikuti sosialisasi serta penyuluhan sebagai narasumber. “Yang dinilai di nasional itu, banyak banget, yang paling besar poinnya tentunya pada saat presentasi progam, ada juga penilain post to post yang berisi pertanyaan seputar Genre , pik-R , pertanyaan psikolog, peraturan perundangan, dan wawasan kebangsaan,” jelas gadis berusia 20 tahun asal Kota Mataram ini. Ia melanjutkan, setelah post to post ada juga penilaian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), ia diberikan kasus per orang, kemudian dinilai bagaimana cara menyampaikan pesan itu kepada sasaran. “Ada juga penilaian FGD, banyak deh kalau di nasional, cara makan, cara jalan, cara bicara itu juga termasuk penilaian,” ujar penyuka traveling, makan-makan, dan membaca buku ini. Ckristy berpesan kepada anak-anak muda terutama remaja agar dari sekarang mulai merencanakan kehidupan, menyelesaikan pendidikan, merencanakan karier, barulah nanti merencanakan kehidupan keluarga yang harmonis. “Sederhananya, coba deh dibikin dari sekarang peta perjalanan hidup kira-kira beberapa tahun ke depan saya sudah jadi apa ya? sudah bisa ngapain ya? Itu yang memang sudah Ckristy terapkan dari dulu. Percaya deh kalau direncakan semua apa-apa jadi lebih terencana,” ujarnya. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep., Ns., MPH., bersyukur mahasiswa sekaligus Wakil Ketua BEM STIKES Yarsi Mataram, Ckristy Diana Darmayani yang mewakili Provinsi NTB berhasil menjdai Juara 1 Duta GenRe Indonesia Inovator Putri. “Alhamdulillah. Atas keberhasilannya Ckristy mendapat penghargaan dari berbagai pihak, mulai penyelenggara, sponsor, BKKBN, dan STIKES YARSI,” katanya. Ketua STIKES YARSI Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep., NS., M.Kes., pada Kamis (1/11) akan mengadakan acara khusus untuk pemberian penghargaan piagam dan beasiswa bagi Ckristy. “Saya berharap dengan prestasi Ckristy dan penghargaan yang diberikan memotivasi mahasiswa lainnya untuk membuat prestasi yang mengharumkan nama STIKES YARSI dan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya. (ron)
MA Darun Najah Minta Kemenag Kembalikan Uang Buku Giri Menang (Suara NTB) Buntut dari adanya temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB terhadap perintah pembelian buku ke madrasah-madrasah seluruh NTB, kini sebagian madrasah meminta uang pembelian buku agar dikembalikan. Kepala MA Darun Najah Al Falah Labuapi Lombok Barat (Lobar)Hasmuin meminta agar sisa uang pembelian buku yang telah diserahkan ke pihak Kementerian Agama (Kemenag) Lobar untuk dikembalikan. Dia (Suara NTB/dok) menyebut, pihaknya telah menyHasmuin erahkan uang senilai Rp25 juta untuk membeli buku berdasarkan “perintah” wajib Kemenag melalui Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MA Lobar. “Saya beli lewat ketua KKM kita harus beli buku, harus dari anggaran dana BOS,” ungkapnya, Rabu (31/10). Uang Rp25 juta tersebut merupakan 20 persen dari keseluruhan anggaran dana BOS yang dimiliki madrasah. Meski telah menyerahkan uang Rp25 juta, hingga kini belum semua buku diterima pihak madrasah. Jika ditotal, buku yang telah diterima pihak madrasah baru senilai Rp7 juta. “Waktu itu tidak ada penolakan madrasah karena ada perintah wajib. Kalau saya tidak bayar takutnya ada,” jelasnya. Dia pun meminta agar Kemenag tidak melanjutkan pembelian buku tersebut dan memintanya mengembalikan sisa uang pembelian buku seiring adanya temuan Ombudsman. Di samping buku yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan madrasah. “Buku itu belum didrop. Saya akan minta pengembalian,” ungkapnya. Buku yang dibeli Kemenag adalah buku umum K13. Sementara penerapan K 13 hanya dilakukan bagi kelas X saja. Sedang kelas XI dan XII masih menggunakan KTSP, sehingga tidak tepat jika menggunakan buku K 13. Oleh karenanya, mumpung buku tersebut belum dibelanjakan seluruhnya agar sisa uang yang telah dibayar untuk dikembalikan. Ombudsman RI Perwakilan NTB sebelumnya menemukan adanya indikasi maladministrasi pada pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 2.256 madrasah swasta di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Praktik maladministrasi yang ditemukan berupa adanya penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pencairan dana BOS bagi 2.256 madrasah se NTB pada pencairan tahap kedua tahun anggaran 2018. (dys)
beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, dan unggul di bidangnya masing-masing. Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., yang mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, dunia memasuki era revolusi industri 4.0. Dunia yang menekankan pada digital, intelegensi, big data, robotic, dan salah satu prinsip dari industri 4.0 ini adalah manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lainnya melalui internet. “Dari Seminar Jurusan Brahma Widya inilah diharapkan
dapat mendiskusikan bagaimana prodi filsafat yang merupakan salah satu Prodi yang bisa digolongkan sebagai Prodi langka dapat merevitalisasi perannya dalam mengahadapi era revolusi 4.0 tersebut,” katanya. Pembicara dari Universitas Gajah Mada, Prof. M. Mukhtasar Syamsuddin, M. Hum., Ph.D, of Art., menyampaikan peluang dan ancaman bisa hadir bersamaan di Industri 4.0 . Menurutnya, Industri 4.0 memang tidak menolak penggunaan tenaga kerja secara keseluruhan. Namun hanya mereka yang berkualifikasi tertentu yang akan bisa bertahan di sektor manufaktur. Mukhtasar mengatakan, dalam penguatan pondasi dan orientasi pendidikan Filsafat
Agama Hindu, dalam peran pendidikan dan pembelajaran, tugas utama Prodi Filsafat Agama Hindu meningkatkan keterpelajaran mahasiswa hingga memiliki kompetensi dalam bidangnya. Juga mengembangkan kemampuan non teknis mahasiswa, seperti sikap dan kepribadian, agar mereka memiliki kemampuan mengenali diri sendiri dan masalah secara rasional. “Menjadi penghasil sekaligus pemanfaatan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan penelitian. Sementara pada pembelajaran terjadi transfer pengetahuan kepada mahasiswa, pada penelitian terjadi penelusuran dan produksi mencari kebaruan dalam ilmu,” katanya. (ron/*)
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Ketua Jurusan Brahma Widya, Prodi filsafat agama Hindu, I Gusti Komang Kembarawan menyampaikan sambutan di pembukaan seminar dengan tema revitalisasi peran Prodi Filsafat Agama Hindu dalam era revolusi Industri 4.0, Rabu (31/10).
Banyak Pengelola Pesantren Belum Melek IT Mataram (Suara NTB) Minimnya jaringan internet terutama di pondok pesantren (ponpes) yang berada di pelosok yang jauh dengan pusat kota jadi kendala banyak ponpes belum melek terhadap Informasi dan Teknologi (IT). Untuk itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB menggelar kegiatan Pesantren Ramah IT bagi sejumlah ponpes beberapa waktu lalu. Sebelumnya mendapatkan materi mengenai Kebijakan IT di Provinsi NTB dan Pengelolaan Website dan Media
Sosial, kini para peserta mendapatkan materi mengenai Dunia IT. Noor Alamsyah, ST., MT., pemateri pada kesempatan itu mengingatkan para pengelola ponpes agar melek terhadap IT. Materi yang dipilih ini dinilai tepat untuk membuat para perwakilan
pesantren se-NTB semakin dekat dengan IT. Sesuai tema materi, para peserta kembali diajak untuk menyelami sejarah berkembangnya teknologi yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Serta bagaimana caranya untuk berlayar di arus kemajuan teknologi tersebut. “Meski tinggal di
pesantren, para santri tidak boleh tertinggal dalam pesatnya kemajuan teknologi,” ujar Noor. Noor Alamsyah sendiri merupakan putra asli NTB alumni Institut Teknologi Bandung. Sehari-hari CEO CV. Shoft Copy dan Wow Lombok ini menjabat sebagai Kepala Unit Sistem Informasi Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Tim Leader Sistem Informasi RSUD Assyifa Sumbawa Barat. Para peserta tampak men-
dengarkan secara seksama setiap pemaparan materi yang diberikan. Tak hanya membawakan materi bertema “Lebih Dekat dengan IT”, Noor Alamsyah juga membawakan materi mengenai Penerapan IT di kalangan Pendidikan dan Instansi Dinas. “Banyak hal baru yang saya dapatkan dari acara Pesantren Ramah IT ini,” kata Baiq Mu’niah, siswa kelas 2 MAN dari Pondok Pesantren AlMa’ruf Lombok Tengah di sela-sela pemaparan. (dys)
Santri MA Muallimin NW Pancor Berkompetisi di ASEAN Scetro
(Suara NTB/ist)
KUNJUNGI - Kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox ke sekolah di KLU belum lama ini.
Wakil Duta Besar Australia Kunjungi Sekolah Ramah Anak di KLU Mataram (Suara NTB) Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox mengunjungi bangunan sementara SDN 2 Malaka, Kecamatan Pemenang yang dibangun oleh INOVASI dengan dukungan partisipasi masyarakat belum lama ini. Ruang kelas yang dibangun oleh INOVASI sementara ini adalah ruang kelas 1 dan 2. Bahan utama bangunan sekolah ini disesuaikan dengan konteks lokal yaitu bambu dan dikembangkan dengan konsep sekolah ramah anak. Provincial Communications Officer INOVASI, Juliarti Sianturi mengatakan, sekolah ramah anak ini merupakan dukungan INOVASI NTB dalam penanganan pendidikan pascagempa di Kabupaten Lombok Utara. Pembangunan sekolah ramah anak ini diujicobakan di SDN 2 Malaka. Sekolah ini dibangun dengan dukungan aktif partisipasi masyarakat yaitu dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembangunan Sekolah Ramah Anak yang terdiri dari unsur kepala dusun, ketua komite, kepala sekolah, dan guru. Kaum ibu dari lingkungan sekitar juga berpartisipasi aktif dengan berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Para pengawas, kepala tukang, dan pekerja yang membangun
sekolah berasal dari lingkungan sekitar yang diberikan upah dengan ketentuan yang berlaku di Desa Malaka. “Dengan aktifnya dukungan masyarakat, ekonomi masyarakat sekitar terdorong dengan pembelian material dari lingkungan sekitar dan para pekerja yang mendapatkan upah,” jelasnya. Kunjungan Cox dimulai di bangunan SDN 2 Malaka yang sudah tidak layak pakai akibat gempa. Cox meninjau satu per satu ruangan kelas dan melihat ruangan kelas yang sudah retak dan sangat riskan bila ditempati. Dalam kesempatan ini, Cox dipandu Kepala SDN 2 Malaka, Abdul Manaf, S.Pd, untuk meninjau ruangan kelas dengan didampingi Program Director INOVASI, Mark Heyward, dan Provincial Manager INOVASI di NTB, Edy Herianto. Setelahnya, Cox meninjau bangunan Sekolah Ramah Anak. Diawali dari kelas 1, Cox berbincang dengan guru dan murid. Dalam kesempatan berbincang dengan murid, Cox banyak memberi nasihat agar murid rajin belajar. “Penting sekali untuk belajar terus. Belajar dengan rajin untuk masa depan. Maju terus dengan pelajarannya. Mudahmudahan masa depan cerah
untuk semua. Bagus sekali dan terima kasih,” tambah Cox mengakhiri perbincangannya dengan murid kelas 1 SDN 2 Malaka. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Suardi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia dalam penanganan dampak gempa di Kabupaten Lombok Utara, termasuk juga memotivasi tokoh pemerintah dan masyarakat setempat yang hadir untuk lebih aktif lagi berpartisipasi dalam proses pelayanan kualitas pendidikan yang lebih baik. “Terima kasih atas kunjungannya. Program dari Pemerintah Australia seperti INOVASI dan program lainnya sudah menunjukkan hasil dalam rangka percepatan kesejahteraan di Lombok Utara,” ujar Suardi. Pembangunan sekolah darurat dengan konsep ramah anak selanjutnya akan dibangun di 15 SD/MI wilayah gugus Pemenang dan Gangga. “Sekarang di bawah program INOVASI kami coba kerjakan mutu. Tetapi barangkali dengan keadaan darurat seperti ini kami harus ubah rencana sedikit untuk berikan bantuan dengan sekolah sementara seperti di Malaka,” ujar Cox (ron)
Selong (Suara NTB) Prestasi gemilang dan membanggakan untuk ke sekian kalinya diukir santri MA. Muallimin NW Pancor Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Di tahun 2018 ini, santri dari madrasah yang berada dibawah naungan YPH-PPD NW Pancor ini, atas nama Muhammad Imam A’liem lolos mewakili NTB dalam ajang ASEAN Scetro. Muhammad Imam A’liem, asal lingkungan Reban Tebu Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong. Sebelumnya menjadi peserta (Perkemahan Pramuka Santri Nusantara) PPSN 2018 yang dilaksanakan di Provinsi Jambi mulai tanggal 24-30 Oktober 2018. Selaku peserta PPSN, Imam A’liem mengaku sangat terharu dan berbahagia. Bahkan yang tak kalah membanggakan yakni ia terpilih menjadi peserta ASEAN Scetro tingkat dunia. Dalam ASEAN Scetro itu akan berkeliling ke 5 negara, di antaranya, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand dan Singapura. Ditemui Suara NTB, Rabu (31/ 10), santri kelas XI menyadari keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan dan doa dari pembimbingnya di MA Muallimin NW Pancor, orang tua dan temantemannya. Dalam ASEAN Scetro itu, ia akan bergabung bersama perwakilan dari 33 provinsi lainnya di Indonesia dengan satu provinsi satu perwakilan. Imam A’liem sendiri saat ini mulai mempersiapkan diri dengan melakukan latihan tari Maumere, Tari Piring dan peresean untuk ditampilkan dalam ASEAN Scetro. Dengan rasa bangga, M. Imam A’liem mengaku dirinya bergelut di kegiatan ekskul pramuka sejak duduk dibangku kelas 4 SD di SDN 2 Sekarteja, dilanjutkan di MTs NW Pancor dan saat ini dimatangkan di MA Muallimin
NW Pancor. Dipilihnya kegiatan pramuka karena bercita-cita menjadi anggota TNI AD. Sehingga melalui wadah gerakan pramuka menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita yang ia tanamkan pada sanubarinya sejak kecil. Kepala MA. Muallimin NW Pancor, Munawar, M.Pd, mengaku sangat bersyukur atas prestasi yang ditoreh oleh salah satu santrinya. Sebelumnya, katanya, ia mengirim sebanyak 7 santri untuk mengikuti PPSN oleh Kementerian Agama di Jambi tahun 2018 atas nama Yayasan Saku Hamzanwadi. Di antara 7 orang itu, satu orang mendapatkan golden ticket ASEAN Scetro untuk mengelilingi lima negara dan akan bertemu dengan anggota-anggota pramuka sedunia. Keberangkatan santri MA. Muallimin NW Pancor mewakili Provinsi NTB setelah lulus dalam seleksi lisan dan tulis dengan kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga nantinya dalam ASEAN Scetro itu, santri MA Muallimin NW Pancor ini akan menguji ketangkasan dan berbagi pengalaman dengan anggota pramuka di lima negara tanggal 22 Maret 2019. Munawar berharap prestasi yang ditoreh oleh santrinya itu memiliki pengaruh baik secara internal maupun eksternal. Pengaruh secara internal yakni dapat memperkokoh personalitas yang bersangkutan dan memperkokoh kepribadian yang bersangkutan untuk lebih memacu dan memicu diri di dalam meningkatkan kualitas diri. Kemudian secara eksternal yakni diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang positif bagi pihak madrasah maupun masyarakat luas bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki kontribusi, baik untuk pribadi maupun orang lain. (yon)
(Suara NTB/yon)
BERSAMA - Muhammad Imam A’liem santri MA Muallimin NW Pancor (kedua dari kiri) bersama teman-temannya yang dikirim ke PPNS 2018 di Jambi beberapa waktu lalu.
Fasilitator Anak Rencanakan Buat Zona Ramah Anak Mataram (Suara NTB) Kegiatan One Day Private Class Training yang menjadi salah satu aktivitas prioritas yang digagas tim Trauma Healing kepada 120 fasilitator Anak, sudah mulai nampak perkembangannya. Hampir sebagian dari fasilitator yang dibentuk oleh para tim, sudah bisa dilepas ke wilayah mereka masing-masing dan mereka juga telah menularkan apa yang diajarkan tim trauma healing kepada anak-anak. Pasca digelarnya kegiatan tersebut, Ketua Koordinator tim Trauma Healing HILMI-FPI, Arief Septia Prayudha bersyukur, lantaran mereka kini sudah belajar dan menjadi bagian dari tim
trauma healing dan menjadi seorang fasilitator anak di lingkungan mereka masing-masing. “Alhamdulillah, selama kami berada di Lombok ini masingmasing sebagian sudah ada yang memberikan report. Ada yang mengajak adik-adiknya bermain, bernyanyi, mewarnai kemudian ada pula yang sudah mau belajar mendongeng,” ungkap Yudha – sapaan akrabnya, Rabu (31/10). Dia juga mengatakan, para tim juga sudah menyebar ke berbagai tempat dan beberapa fasilitator juga ikut serta sebagian juga sudah bisa menjadi pengisi acara kegiatan trauma healing dari HILMI-FPI. “Kita berharap kepada fasilitator anak yang berjumlah 120 ini ke
depannya bisa dirawat, dijaga dan bisa dikembangkan lagi. Karena mereka masih jauh dari harapan, masih jauh dari yang kita tuju. Mereka masih harus diberikan stimulasi tambahan, diberikan beberapa materi pendukung serta kompetensi lainnya,” jelas Yudha. Tentunyaitusemuabutuhproses, kata Yudha, tim trauma healing akan terus mendampingi mereka secara berkala. “Insya Allah, DPP HILMI-FPI bersama dengan pengurus HILMI-FPI di Lombok ini masih terus bekerjasama untuk memantau, mengawasi serta mendampingi fasilitator anak yang sudah tersebar itu,” kata dia. Yudha berharap, ada berbagai langkah lanjutan di tahap berikutnya untuk bisa diberikan kepada
fasilitator anak yang sudah terbentuk. “Mudah-mudahan, ke depannya kita juga masih bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyediakan sebuah Fasilitas Sentra Kegiatan,” harap Yudha. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Yudha akan buat sebuah Sentra kegiatan berupa Zona Ramah Anak (ZORA). ZORA merupakan sebuah tempat berkumpulnya anak-anak semacam base camp. “Di sana nantinya mereka akan berevaluasi, saling bercerita serta saling berkoordinasi. Di tempat tersebut juga nantinya akan kami buat semacam PAUD atau TK Gratis untuk anak-anak korban gempa Lombok,’’ tambahnya. Bahkan juga, kata Yudha,
ZORA juga bisa dijadikan sebagai tempat semacam Madrasah Tahfidz Qur’an juga berbagai pengajian dan lain sebagainya. Intinya dalam sentra kegiatan itu, para fasilitator juga bisa mengembangkan bakat, minat dan juga kompetensi mereka. “Tentu di sanalah tempat mereka belajar kesalahan, karena di luar ya kita harusnya se optimal mungkin tidak boleh salah lagi. Dalam sentra kegiatan itulah mereka akan bisa mengenal kebenaran dan Insya Allah bisa mengenal jadi fasilitator anak yang mumpuni dan bisa menjadi tim Trauma Healing HILMI-FPI yang nantinya bisa difungsikan di beberapa tempat bencana lainnya,” jelas Yudha. (dys)
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
Tarung Derajat Dompu Siap Pertahankan Juara di Porprov Dompu (Suara NTB) Tarung Derajat atau Boxer termasuk cabang olah raga (Cabor) yang diunggulkan Kabupaten Dompu pada Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) tahun 2018. Kendati berhasil mengirimkan 4 atletnya pada PON lalu, tarung Derajat Dompu optimis bisa meraih lebih banyak mendali di Porprov Desember 2018 mendatang. “Kami menyiapkan kejutan baru untuk Porprov ini. Ini yang menjadi perhatian saya untuk tim putri. Ini adalah petarung putri terbaik yang ada selama ini,” kata Abdul Khair, S.Pd ketua cabor Tarung Derajat Dompu yang juga sebagai pelatih kepada Suara NTB, Rabu (31/10) kemarin. Pada Porprov 2018 ini, Tarung Derajat akan memperebutkan 18 mendali. 5 mendali untuk nomor petarung putri, 9 mendali untuk petarung putra, dan 4 mendali untuk seni gerak. Seni gerak ini merupakan nomor baru yang dipertandingkan di Tarung Derajat. Sehingga tidak ada yang diunggulkan diantara daerah yang ada dan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan mendali. “Petarung putri cukup menjanjikan. Begitu juga seni gerak,” katanya. Untuk petarung putra, Dompu memiliki beberapa atlet unggulan dan 4 orang diantaranya mewakili NTB pada PON lalu. Mereka adalah Munawir tanding di kelas 55,1 – 58 kg, Lukman tanding di kelas 58,1 – 61 kg, M. Yamin tanding di kelas 64,1 – 67 kg, dan Murdani tanding di kelas 67,1 – 70 kg. Selain keempat atlet tanding putra ini, Tarung Derajat Dompu juga memiliki atlet pemula yang cukup menjanjikan akan memberikan sumbangan mendali emas pada Porprov mendatang bagi Dompu. Karena secara mental tanding, fisik dan teknik sudah siap tanding. Sisa waktu 1 bulan kedepan akan dimanfaatkan untuk pemantapan taktik dan strategi. Ia juga mengaku, Minggu (28/ 10) kemarin, tim Dompu menggelar latihan gabungan dengan Kota Bima dan melakukan uji tanding. Ini menjadi ajang pelatihan dan mendapatkan gambaran masing – masing kemampuan para atlet. “Kita sudah dapat gambaran dan sudah dievaluasi tim pelatih,” ujarAbdul Khair nya. (ula)
Pengprov Apresiasi Wacana Husein Pimpin PASI Mataram (Suara NTB) Wacana pencalonan Husein Hizam sebagai figur calon ketua Pengprov PASI NTB mendapat tanggapan positif oleh pengurus PASI NTB. Pihak PASI NTB mengatakan akan mendukung siapa pun figur yang ingin menjadi calon ketua PASI NTB asalkan memiliki komitmen membangun prestasi olahraga. “Kami pengurus PASI NTB mendukung bila ada figur yang mau mencalonkan diri jadi Ketua PASI NTB. Asalkan punya komitmen membangun prestasi olahraga,” ucap Sekretaris PASI NTB, Akrin Ibrahim kepada NTB di Mataram, Rabu (31/10).
Dikatakan Akrin, salah satu kriteria figur yang diharapkan dapat memimpin cabang olahraga adalah orang yang memiliki komitmen membangun prestasi olahraga. Selain itu figur ketua harus dapat memberikan sumbangsih tenaga pikiran dan materi untuk
peningkatan prestasi olahraga. Menanggapi terkait Husein Hizam yang digadang-gadang menjadi pimpinan PASI NTB cukup mumpuni. Apalagi Husein adalah orang yang dinilai memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membangun olahraga di NTB. Saat
ini, yang menjadi harapannya adalah pimpinan PASI NTB harus memiliki komitmen membangun prestasi olahraga. Apalagi memimpin cabang olahraga atlet dibutuhkan figur yang kuat dan benar-benar serius membangun prestasi olahraga atletik. Pasalnya tantangan terberat dari pimpinan cabor atletik kedepan adalah mempertahankan prestasi yang sudah ada. Kalau bisa ditingkatkan dari prestasi sebelumnya. Dijelaskan, cabang olahr-
aga atletik merupakan cabor olahraga unggulan NTB yang selalu mempersembahkan medali emas terbanyak di setiap event nasional. Terakhir atletik berhasil menyubang enam medali emas di PON 2016. Menatap PON 2020, pimpinan cabang olahraga atlet tentu memiliki beban berat karena harus mampu mempertahankan prestasi yang sudah ada. Dan kalau bisa prestasi yang diukir sebelumnya bisa ditingkatkan. (fan)
(Suara NTB/ula) (Suara NTB/ist)
TNI International Marathon
7.000 Peserta, 26 Negara, Total Hadiah Rp10 Miliar Mataram (Suara NTB) Danrem 162/Wira Bhakti (WB), Kol. Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, lomba TNI International Marathon siap dilaksanakan di Pantai Kuta, Kawasan Mandalika, Lombok, 4 November 2018. Lomba lari yang dirangkaikan dengan hari jadi TNI ke-73 itu akan melibatkan 7.000 peserta dari 26 Negara. “Jumlah peserta keseluruhan tujuh ribu lebih orang. Peserta dari luar negeri dua ratus lebih dari 26 negara,” ucap Danrem 16/WB, Kol. Czi, Ahmad Rizal Ramdhani saat diwawancara Suara NTB usai bertemu dengan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah di Kantor Gubernur NTB, Rabu (31/10). Dalam pertemuan dengan Gubernur NTB itu, Danrem melaporkan terkait kesiapan pihak TNI menyelenggarakan TNI International Marathon yang berlangsung di Mandalika Lombok, 4 November 2018. Dikatakan Danrem, lari maraton itu akan mempertandingkan beberapa kategori, diantaranya, pelajar, TNI/polri dan profesional. Para atlet akan ambil bagian di lari 5 Kilometer, 10 Kilometer, 21 Kilometer dan 42 Kilometer untuk memperebutkan total hadiah uang Rp 10 Miliar. “Total hadiah yang diperebutkan di event ini sebesar Rp10 Miliar. Silakan, semua orang bisa ikut,” tuturnya mengakhiri wawancara. Menurut Danrem, pihaknya sudah siap melaksanakan lomba lari maraton yang melibatkan peserta dari mancanegara dan domestik itu. Dia mengaku persiapan panitia sudah mencapai 80 persen, sisanya 20 persen adalah tinggal gladi saja. Maklum pihak TNI akan melibatkan penerjun payung untuk pembukaan event tersebut. Sebelum lomba dimulai, rencananya event itu akan dimeriahkan berbagai musik yang diisi oleh artis ibukota serta melibatkan seni tradisional Lombok untuk memeriahkan event. Lomba lari maraton ini rencananya akan dibuka oleh Panglima TNI, dihari oleh sembilan menteri serta Gubernur NTB. Selain itu lomba lari marathon ini juga didukung penuh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. (fan)
Ahmad Rizal Ramdhani (Suara NTB/ist)
PENATAAN JALUR - Panitia dari unsur TNI saat melakukan penataan jalur bagi peserta lomba lari TNI International Marathon.
Panitia Maksimalkan Penataan Jalur TNI International Marathon Mandalika Praya (Suara NTB) Panitia lomba lari TNI International Mandalika (TIM) terus melakukan persiapan tahap akhir jelang pelaksanaan yang akan dihelat 4 November 2018 di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kali ini, panitia melakukan pengecekan sekaligus memberikan tanda-tanda tambahan di sepanjang rute yang akan dilintasi peserta lari, baik rute
5K, 10K, 21K maupun 42K. Panitia yang terdiri dari Pusat Jasmani (Pusjas) TNI, Dinas Jasmani Angkatan Darat (Disjasad) dan Tim Humas berangkat dari titik start/ finish yang berada di depan Hotel Tastura, Kuta Mandalika, Rabu (31/10). Rombongan kemudian bergerak menyusuri rute lari 5K ke arah timur dari titik start. Di titik perputaran 5K, 10K, 21K dan 42K, panitia
memberikan tanda-tanda tambahan yang mudah dikenal oleh peserta lari. Di jalan perputaran itu diberikan angka dan arah yang menunjukan kategori lomba. Selain itu, panitia khususnya Seksi Humas juga menentukan tempat kedudukan kamera video dan kamera foto di tempat yang dinilai strategis. Menurut salah seorang anggota Seksi Humas, Letkol Inf Solih dari Puspen
TNI, penempatan kameraman dan fotografer di rute lari bertujuan untuk pengambilan gambar secara maksimal. Letkol Inf Solih juga menjelaskan, di tiap kategori lomba, akan ditempatkan kameraman dan fotografer didampingi seorang Perwira Penerangan (Papen). “Seksi Humas akan menempatkan tim liput di titik-titik perputaran 5K, 10K, 21K dan 41K.
Selain itu di perempatan atau persimpangan jalan juga akan ditempatkan tim liput,” jelas Letkol Inf Solih. Ia menambahkan, selain kamera foto dan video, Seksi Humas juga menyiapkan 3 buah drone yang akan ditempatkan di titik start/finish, rute 21K dan 42K. “Untuk memaksimalkan tugas Humas, kita akan menurunkan 3 buah drone, 1 di start/finish 2 di rute,” pungkasnya. (ars/*)
5K Paling Diminati di TNI International Marathon Praya (Suara NTB) Lebih dari 7.000 pelari yang berasal dari dalam dan luar negeri bakal ambil bagian pada event TNI International Marathon di kawasan Mandalika, Minggu (4/11) mendatang. Peserta bakal terbagi dalam empat kategori seuai jarak tempuh. Empat katagori itu adalah, 5K, 10K, 21K serta 42K. Demikian disampaikan Koordinator Publikasi dan Humas The Indonesia National Armed Forces Mandalika International Marathon (TINAFMIM), Kol. Inf. Kristomei Sianturi, kepada Suara NTB, Rabu (31/10). “Sampai hari terakhir pendaftar, total peserta yang akan ambil bagian pada event marathon ini sebanyak 7 ribu orang lebih,” ungkapnya. Dilihat dari sebaran peserta, katagori 5K menjadi yang paling banyak pesertanya, dengan 2.543 peserta. Sementara itu, untuk kategori 42K, diikuti 212 peserta dan 21K diikuti 638 orang peserta. Kemudian untuk kategori 10K, diikuti 1967 peserta. Total keseluruhnya peserta mencapai 5.430 orang. Angka ini ditambah peserta dari unsur masyarakat, TNI dan Polri. “Untuk hadiah total yang akan diperbutkan oleh peserta sebesar Rp 10 miliar,” tegasnya.
Dikatakannya, saat ini persiapan terus dilakukan. Baik di Jakarta maupun persiapan dikepanitian lokal. Termasuk kesiapan lokasi kegiatan, juga terus dilakukan. mengingat, event tersebut merupakan event bergengsi, sehingga persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang. Sianturi menjelaskan, selain lomba lari marathon ada juga beberapa kegiatan pendamping. Diantaranya festival kuliner danpertunjukan terbang akrobatik dari tim jupiter acrobatic team TNI AU. Kemudian ada juga pameran alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dari ketiga matra TNI. Yakni TNI AD, AU serta AL. “Semua kegiatan dipusatkan di kawasan The Mandalika,” tegas Sianturi. Disinggung rencana kehadiran Presiden Joko Widodo sekaligus akan membuka event internasional yang baru pertama kali digelar di kawasan The Mandalika tersebut, Sianturi mengaku masih tunggu kepastian jadwal. Namun yang pasti Panglima TNI dipastikan akan hadir. “Untuk rencana kehadiran pak Presiden masih tunggu kepastian agenda. Tapi kalau Panglima TNI pasti hadir,” tegas Kapendam Jaya ini. (kir)
(Suara NTB/fan)
HADAPI KEJURNAS - Atlet taekwondo NTB terus memantapkan latihan menghadapi Kejurnas Taekwondo AntarPPLP yang berlangsung di Mataram, 1-4 November 2018. Tampak para atlet taekwondo NTB menjalani latihan di Lapangan Lawata Mataram, Rabu (31/10).
349 Peserta Ikuti Kejurnas Taekwondo Antar PPLP Mataram (Suara NTB) Kejurnas Taekwondo Antar PPLP/PPLPD dan SKO akan digelar di Mataram, 1-4 November 2018. Event tingkat pelajar nasional ini melibatkan tak kurang dari 349 peserta. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin melalui Kabid Pemuda dan Olahraga, Anang Zulkarnain mengatakan bahwa peserta kejurnas Taekwondo AntarPPLP sudah mulai berdatangan. Jumlah peserta yang ambil bagian di event itu diperkirakan mencapai 349 peserta, terdiri dari 268 atlet,
55 pelatih dan 26 ofisial. “Peserta yang ikut Kejurnas Taekwondo AntarPPLP sebanyak 349 orang. Dan para peserta sudah mulai berdatangan,” ucapnya. Lanjutnya sebanyak 349 peserta yang ikut serta pada kejurnas tersebut terdiri dari 38 PPLP/PPLPD dan SKO se Indonesia. Sementara tuan rumah NTB sendiri akan menurunkan sebanyak enam atlet di event tersebut, sesui jumlah atlet taekwondo yang dibina di PPLP NTB. Ditanya terkait persiapan tuan rumah NTB menggelar
event tersebut, Anang mengatakan Provinsi NTB siap menjadi tuan rumah yang baik. Dan NTB menginginkan penyelenggaraan event tersebut berjalan lancar dan sukses. Terkait arena pertandingan kejurnas tersebut, Anang memangku pihaknya telah menyiapkan GOR 17 Desember Turide Mataram untuk tempat penyelenggaraan. Selain itu Hotel-hotel yang jaraknya tak jauh dari GOR Turide Mataram akan direkomendasikan untuk penginapan atlet dari berbagai provinsi se Indonesia. (fan)
SUARA NTB Penarikan Retribusi Pasar Pembangunan Rumah Sakit Baru Optimis Capai Target Masih Dipertimbangkan
Halaman 12
Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram menargetkan retribusi pasar tahun ini mencapai Rp4 miliar. Namun pemungutan retribusi itu sempat terkendala akibat gempa. Sebab banyak pedagang yang tidak berjualan. “Bagaimana mau bayar retribusi, mereka aja ndak jualan. Makanya kemarin sempat terkendala pemungutan retribusi itu karena banyak yang takut jualan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri. Namun demikian, ia tetap optimis penerimaan retribusi pasar dapat sesuai dengan target. Sebab masih ada wak-
tu dua bulan hingga akhir Desember. Ia berharap pemungutan retribusi pasar ini dapat berjalan dengan lancar. “Harapan kita semuanya berjalan dengan lancar, jadi penerimaan retribusi pajak ini bisa sesuai target. Nantilah kita lihat hingga akhir Desember ini,” ujarnya. Ia tidak merincikan berapa jumlah retribusi pasar yang sudah dikumpulkan. Namun ia memastikan selama kurang lebih sebulan setelah gempa, pembayaran retribusi pasar sedikit terkendala. Selain berkurangnya jumlah penjual, beberapa pedagang juga tidak berjualan akibat revitalisasi pasar.
Lalu Alwan Basri “Banyak hal yang sekarang ini sedang kita pacu, bukan hanya retribusi saja. Tapi ada penataan tempat berjualan dan lainnya,” ujarnya. Ia berharap para pedagang dapat membayar retribusinya tepat waktu. Dengan demikian, retribusi pasar di Kota Mataram dapat memenuhi target. “Tahun lalu kita dapat Rp3,6 miliar. Tahun ini kita targetkan mudah-mudahan bisa mencapai Rp4 miliar. Asalkan pembayarannya lancar, Insha Allah bisa capai target,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/dok)
Kamis, 1 November 2018
Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan mempertimbangkan untuk membuat rumah sakit tipe C. Ada dua opsi yang akan dipilih, antara membuat rumah sakit baru atau menjadikan Puskesmas sebagai rumah sakit. “Itu masih kita pertimbangkan, kita masih melihat seperti apa perkembangan BPJS Kesehatan ini hingga akhir Desember nanti,” kata Sekda NTB, Ir. Effendi Eko Saswito, MM. Pihaknya belum memutuskan apakah pembangunan rumah sakit pemerintah tipe C itu akan dibuat baru atau meningkatkan klasifikasi Puskesmas menjadi rumah sakit. Namun ia melihat peluang untuk membuat rumah sakit tipe C itu tetap ada. “Jadinya nanti dari faskes
tingkat 1 bisa langsung dirujuk ke RS tipe C yang milik pemerintah,” ujarnya. Pemerintah Kota Mataram akan memikirkan solusi terbaik dari persoalan ini. Pemkot masih menunggu seperti apa perkembangan rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan. Jika ada perubahan, bisa saja rencana pembuatan rumah sakit itu dibatalkan. “Ini kita lihat dulu seperti apa perkembangan rujukan berjenjang dari BPJS, setelah itu baru bisa kita tindaklanjuti untuk rencana pembuatan rumah sakit itu,” ujarnya. Direktur RSUD Kota Mataram dr. H.L Herman Mahaputra, M.Kes mengatakan bahwa pemerintah harus ha-
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
dir dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebab Pemerintah menjalankan fungsi sosial. Berbeda dengan rumah sakit swasta yang orientasinya lebih kepada bisnis, meski tentu saja ada unsur sosialnya. Pada dasarnya, ia melihat bahwa aturan baru BPJS ini cukup bagus. Salah satu tujuannya untuk menghindari penumpukan pasien di rumah sakit tertentu. Dengan adanya rumah sakit tipe C milik Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi rumah sakit yang banyak dijadikan sebagai rujukan oleh pasien dari faskes tingkat 1. Ia berharap ada perubahan pada aturan baru BPJS Kesehatan. Jika pun tidak, pihaknya akan mengusulkan untuk pemb u a t a n RSUD Kota Mataram dengan tipe C. Sehingga pasien atau warga Kota
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3415 BE NOKA/NOSIN MHIJF1217K117727/JFL12E1117553 AN.RUSMAWATY,S.PD HLG D’SKTR JL.LANGKO AMPENAN HLG STNK R2 YAMAHA DR.5123 CO NOKA/NOSIN MH3SE8820FJ022657/ E 3 R 2 E - 0 4 8 8 7 8 3 AN.JANIBAH HLG D’SKTR JL.SELAPARANG HLG STNK R2 HONDA ALL NEW SCOOPY DR.2077 CW N O K A / N O S I N MHIJM3112HK404493/ JM31E-1409142 AN.YUNI ASTARI HLG D’SKTR JL. TRANSITO KOTA MATARAM. HLG STNK R2HONDA DR.6742 LO NOKA/NOSIN MHIKC5210DK091035/KC52E1091969 AN IZHARUDIN HLG D’SKTR JL. TRANSITO KOTA MATARAM.
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Mataram tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan dari RSUD Kota Mataram meski dengan kelas RS yang berbeda. “Kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Masyarakat kita bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari rumah sakit pemerintah. Salah satu caranya dengan m e m buat rumah sakit baru dengan tipe C,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/dok)
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 1 November 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
Utamakan Kenyamanan Penumpang PERSOALAN penyeberangan di Pelabuhan Lembar sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan. Calon penumpang atau pengusaha yang mengandalkan Pelabuhan Lembar harus berusaha bersabar, karena penyeberangan atau bongkar muat masih sering bermasalah. Penumpang yang ada dalam satu kapal dari Pelabuhan Padangbai dan sudah tiba terpaksa harus menunggu lama di atas kapal. Tidak tanggung-tanggung penumpang atau pengusaha di Pulau Lombok harus menunggu sekitar 3 hingga 4 jam. Sementara mereka juga sudah berada di atas kapal sekitar 4 jam sejak berangkat dari Padangbai. Bagi penumpang atau pengusaha yang sangat berkepentingan dengan Pelabuhan Lembar ini tentu sangat dirugikan dengan kondisi seperti sekarang ini. Penumpang yang seharusnya bertemu dengan mitra kerja pada waktu yang telah ditentukan harus batal atau ditunda, karena masih kapal belum bisa bongkar muat. Begitu juga barang-barang atau produk milik pengusaha yang seharusnya sudah diterima pelanggan atau customer harus tertahan di pelabuhan. Bahkan, banyak komoditi hasil pertanian yang harus segera dikirim masih harus tertahan di pelabuhan, karena belum bisa diseberangkan. Melihat kondisi ini, Koordinator Satuan Pelayanan Wilayah Kerja Lembar Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) XII Bali - NTB Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diserahkan mengelola pelabuhan ini harus segera mencari jalan keluarnya. Jangan kondisi yang sudah berlangsung lama ini justru dibiarkan dan membuat adanya pihak-pihak yang bermain. Jika kondisi ini dibiarkan, maka upaya Presiden Ir. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla yang fokus membangun tol laut tidak ada artinya. Percuma ada kebijakan pimpinan negara untuk menghubungkan seluruh Indonesia melalui laut dengan lancar, jika pihak-pihak yang diberikan kepercayaan mengelola ini tidak mampu bekerja. Bahkan, kondisinya lebih parah sebelum program ini ada. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yang tinggal kurang lebih 11 bulan lagi ini tentu membutuhkan keseriusan dari elemen-elemen yang menjadi pelaksana untuk merealisasikan apa yang menjadi program presiden. Realita adanya keluhan sejumlah pengguna pelabuhan, jika arus bongkar muat di Pelabuhan Lembar dan Padangbai pada saat dikelola BPTD di bawah Kementerian Perhubungan dibandingkan saat dikelola PT. ASDP lebih buruk mesti jadi bahan evaluasi. Kekurangan yang ada di lapangan harus segera dibenahi, agar kasus klasik, yakni molornya pemberangkatan kapal hingga bongkar muat bisa diminimalisir. Harus diingat, jika kenyamanan penumpang atau pengguna pelabuhan harus dijadikan prioritas. Selama ini, dengan lamanya penyeberangan yang mencapai 4 jam tentu membuat penumpang bosan. Rasa bosan, amarah dan sakit hati akan menjangkiti penumpang, jika sudah sampai di pelabuhan, tapi bongkar muat molor hingga 4 jam. Inilah yang harus dicarikan solusinya. Mencermati, apa yang disampaikan Koordinator Satuan Pelayanan Wilayah Kerja Lembar pada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Denpasar Provinsi Bali-NTB Koda Pahlianus Nelson D, seolah-olah antara pihak berwenang di Lembar dan Padangbai tidak ada koordinasi. Di mana, banyaknya antrean kapal yang akan bongkar muat di Lembar, karena operator pelabuhan di Padangbai melepas banyak kapal dengan jarak 1 jam. Padahal, kalau antara operator di Pelabuhan Lembar dan Padangbai saling berkoordinasi, karena berada di satu institusi, kekecewaan penumpang atau pengusaha bisa diminimalisir. Untuk itu, pada kasus ini, kita tidak perlu mencari kambing hitam, tapi bagaimana mencari solusi agar molornya bongkar muat dan jadwal pemberangkatan kapal bisa dituntaskan. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mementingkan kenyamanan penumpang di Pelabuhan Lembar dan Padangbai bisa diwujudkan. (*)
OPINI
Halaman 14
Mengarusutamakan Pariwisata NTB Berkelanjutan Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) yang strategis dan prospektif. Mayoritas potensi destinasi wisata nusantara adalah berbasis alam dan budaya. BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang tahun 2017 sebanyak 14,03 juta kunjungan, atau meningkat 21,88 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni 11,51 juta kunjungan. Angka ini msih di bawah target 15 juta kunjungan. EMBANGUNAN kini sudah mulai mengarusutamakan keberlanjutan melalui Suistanable Development Goals (SDGs). SDGs berisi 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB yaitu sejak 21 Oktober 2015 hingga tahun 2030. Sektor pariwisata memang tidak eksplisit disebutkan diantara 17 tujuan SDGs. Namun pariwisata berkepentingan dan memiliki nilai strategis dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dinamika Permasalahan Pariwisata Indonesia terus menghadapi tantangan seiring perkembangan zaman dan kondisi lingkungan. Selain bencana alam juga kerawanan bencana ekologi antroposentis banyak mengancam. Kelestarian ekologi merupakan kunci mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Permasalahan ekologi juga semakin kompleks. Diantaranya adalah masalah sampah, khususnya plastik. Plastik merupakan benda yang sulit dan sangat lama terurainya. Dampak polusinya dengan dimikian besar dan berbahaya. Kabar baik datang dari pemerintah Indonesia. Pemerintah menargetkan peraturan pemerintah (PP) mengenai pengenaan cukai plastik segera terbit. Regulasi ini mesti disambut baik dan diberi masukan agar lebih memprioritaskan kemanfaatan ekologi dibandingkan ekonomi. Manusia mesti menjadi bagian
Oleh: RIBUT LUPIYANTO (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
Pemberdayaan masyarakat dapat dioptimalkan melalui edukasi hingga menggerakkan melalui komunitas. Sektor swasta penting didorong mendukungnya. Akal-akalan mesti dihindarkan, misalnya hanya sekadar pemenuhan kewajiban, pemanfaatan iklan, dan lainnya. dari solusi permasalahan ekologi. Tugas bersama adalah mendidik dan menyadarkan seluruh manusia untuk beraksi nyata menjaga ekologi. Seiring kemajuan zaman, tuntutan modernitas adalah sisi praktis dan ekonomis termasuk dalam hal penggunaan barang. Implikasinya produksi barang berbahan plastik terus tumbuh pesat. Nyaris tidak ada manusia yang terbebas dari plastik atau barang berbahan plastik. Geyer (2017) menyebut bumi sudah menjadi planet plastik. Jurnal Science Advances memaparkan penelitian yang menyebutkan sebanyak 9 miliar ton plastik telah diproduksi sejak 1950. Kecepatan produksi plastik selalu meningkat, dimana setengah dari 9 miliar ton plastik tersebut baru diproduksi selama 13 tahun terakhir. Mayoritas plastik dirancang untuk dibuang. Produksi sampah plastik di Indonesia berdasarkan data Statistik Persampahan Domestik Indonesia (2014) mencapai 5,4 juta ton per tahun. Angka ini merupakan 14 persen atau peringkat kedua dari total sampah domestik. Menurut data Jambeck (2015) diperkirakan 3,32 juta ton limbah plastik belum terkelola baik. Solusi yang paling efektif adalah mengubah ketergantungan kita terhadap plastik (Geyer, 2017). Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah atas berbagai upayanya mereduksi limbah plastik. Beberapa waktu lalu pemerintah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Meskipun pada perjalannya kebijakan ini kurang efektif dijalankan. Pemerintah terus mendorong tumbuhnya komunitas pengelola sampah seperti bank sampah. Infrastruktur pengelolaan sampah juga dikembangkan misalnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). In-
RADIO
ovasi juga dikembangkan dan didukung pemerintah. Inovasi mutakhir adalah penggunaan limbah plastik sebagai campuran aspal yang dikembangkan Kementerian PUPR. Terbaru pemerintah kembali berupaya menekan dari aspek ekonomi. Yaitu rencana adanya regulasi pemberlakuan cukai plastik. Pemerintah memprioritaskan plastik dibandingkan beberapa Barang Kena Cukai (BKC) baru yang rencananya akan diterapkan pemerintah. Pengenaan cukai plastik menjadi awal bagus untuk pengendalian sampah plastik. Penerimaan dari cukai plastik juga berpotensi meningkat jika diterapkan sejak awal tahun. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah perlu melakukan diversifikasi cukai agar tidak terlalu bergantung pada penerimaan cukai rokok. Cukai plastik dapat menjadi salah satu diversifikasi tersebut. Namun demikian target ekonomi tidak boleh mendominasi target ekologi. Alih-alih membatasi, karena target penerimaan keuangan jangan sampai justru mendorong produksi sampah lebih besar. Sinergi diperlukan antar instansi dan antar regulasi guna menekan produksi limbah plastik. Indonesia baru mampu menyediakan kapasitas produksi plastik yang dapat terurai secara alami (biodegradable plastik) ini sebesar 200 ribu ton per tahun. Pemerintah mengakui masih kesulitan untuk menghapus penggunaan produk plastik secara keseluruhan. Untuk menekan produksi plastik yang susah terurai, maka pemerintah salah satunya terus menggenjot produksi plastik yang mudah terurai. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan peningkatan produksi plastik rama lingkungan sebesar 5
persen per tahun. Inisiatif lain yang bisa didorong adalah memakai ulang plastik (reuse), mengurangi pemakaian plastik (reduce), mendaur ulang sampah plastik (recycle), serta mengembalikan ke alam melalui penguraian alami. Pemerintah penting mengembangkan dan mendukung riset terapan yang inovatif terkait pengelolaan limbah plastik. Dunia akademik dan lembaga penelitian dapat berkontribusi nyata dalam upaya tersebut. Sektor industri juga penting didorong hingga ditekan untuk menggunakan biodegradable plastik. Pemberdayaan masyarakat dapat dioptimalkan melalui edukasi hingga menggerakkan melalui komunitas. Sektor swasta penting didorong mendukungnya. Akal-akalan mesti dihindarkan, misalnya hanya sekadar pemenuhan kewajiban, pemanfaatan iklan, dan lainnya. Seluruh upaya di atas mesti didukung regulasi memadai dan tidak saling tumpang tindih.Hal terpenting adalah penegakan implementasi secara konsisten dan terpadu.
POJOK Dewan ingin E-Pokir terhubung dengan KPK dan BPK Langkah antisipasi cegah penyimpangan
***
Banyak oknum mantan pejabat Dompu masih kuasai rumdis Dibutuhkan ketegasan dari penentu kebijakan
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 1 November 2018
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram 1234567890123456789012345678901212 melakukan pemantauan terhadap anggota DPRD yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kembali maju sebagai calon legislatif (caleg). Para caleg 1234567890123456789012345678901212 petahana tersebut diingatkan untuk tidak memanfaat1234567890123456789012345678901212 kan masa reses untuk kampanye. 1234567890123456789012345678901212 Pengawasan ini kata Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Basri, sifatnya melekat. Pihaknya tak melarang reses karena 1234567890123456789012345678901212 merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. “Kami tidak melarang 1234567890123456789012345678901212 karena kewajiban mereka,” kata Hasan, akan tetapi dia memin1234567890123456789012345678901212 ta masa reses jangan dibarengi dengan unsur kampanye. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Hasan mengaku, Bawaslu sudah mengawasi reses 1234567890123456789012345678901212 angggota Dewan yang kembali mencalonkan diri. Dite1234567890123456789012345678901212 gaskan, caleg petahana terindikasi melanggar aturan atau 1234567890123456789012345678901212 ditemukan ada unsur politik uang. Bawaslu akan jadikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 temuan itu bahan untuk dibawa ke ranah pidana. 1234567890123456789012345678901212 Jika sifatnya imbauan memilih, maka bisa diberhenti1234567890123456789012345678901212 kan giat resesnya. “Kalau soal sanksi, bila ada unsur poli1234567890123456789012345678901212 tik yangnya maka bisa pidana. Tapi kalau hanya himbauan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 maka bisa diberhentikan kegiatan resesnya,” tegasnya. 1234567890123456789012345678901212 Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat Kota Ma1234567890123456789012345678901212 taram, Ir. H. Makbul Ma’shum menegaskan, tak ada agen1234567890123456789012345678901212 da untuk turun mengawasi program reses anggota Dewan 1234567890123456789012345678901212 yang kembali mencalonkan diri pada pemilihan legislatif 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahun 2019 mendatang. Kecuali, Inspektorat ada perin1234567890123456789012345678901212 tah langsung dari Walikota, Wakil Walikota dan Sekda. 1234567890123456789012345678901212 “Agenda kita ndak ada kalau reses,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 Agenda yang ada hanya pendampingan sejumlah or1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ganisasi perangkat daerah. Pembinaan ini kata dia, si1234567890123456789012345678901212 fatnya rutinitas saja. Dan, meluruskan jika ada potensi 1234567890123456789012345678901212 kesalahan administrasi. (cem) 1234567890123456789012345678901212
Bawaslu Pantau Reses Caleg Petahana
Syarat Bangun Rumah Tahan Gempa Menghambat Dari Hal. 1 Meskipun diperbolehkan membangun rumah selain Risha, namun gubernur melihat ruang bagi pengusaha masuk untuk melakukan akselerasi belum bisa dilakukan. Dimana, pengusaha mengusulkan membangun rumah instan baja (Risba). Tetapi rumah jenis ini, menurut Kementerian PUPR adalah ramah gempa, masih belum tahan gempa. Rumah jenis Risba masih dalam kajian. Kementerian PUPR masih tetap berpegang pada Inpres No. 5 Tahun 2018. Bahwa rumah yang dibangun harus tahan gempa. Saat ini ada tiga jenis rumah yang dianggap sudah tahan gempa, yakni Risha, Rumah Kayu (Rika) dan Rumah Konvensional (Riko). Gubernur mengatakan, di Lombok Utara ada rumah yang dibangun dengan dana Rp15 juta, sudah sangat layak. Ia berharap rumah seperti itu saja diperbanyak dengan menggandeng para pengusaha. Sehingga ketika musim hujan tiba, masyarakat tidak lagi berada di bawah tenda. ‘’Maksud saya, kalau rumah itu saja bisa kenapa harus tergantung pada Risha, kendala kita aplikator sedikit, proses pembuatan butuh waktu,’’ katanya. Gubernur sempat mening-
galkan rapat untuk menelepon Wapres JK, kaitan dengan percepatan pembangunan rumah bagi korban gempa tersebut. Apakah diperbolehkan membangun Risba selain tiga jenis yang sudah ada. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, para pengusaha yang ingin ikut berpartisipasi belum bisa masuk. Padahal dananya sudah dicairkan. ‘’Yang saya punya bayangan, kita rapat berkali-kali. Sehebat apapun kalau Risha ndak mungkin kita bisa mengejar,’’ katanya. Untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa, akhirnya disepakati para pengusaha akan segera meneken kontrak dengan masyarakat untuk pembangunan rumah jenis Riko khususnya di Lombok Utara. Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH, MH yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan akan memfasilitasi pengusaha dengan masyarakat yang sudah cair dananya untuk meneken kontrak pembangunan Riko. Berdasarkan data Koasgabpad Penanganan Dampak Darurat Gempa NTB, saat ini jumlah Risha yang sedang dibangun 124 unit, Rika 57 unit dan Riko 204 unit. (nas)
54.388 Pelamar Perebutkan 3.186 Formasi CPNS di NTB Dari Hal. 1 Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 3.040 pelamar akan memperebutkan 481 formasi, Lombok Timur 5.918 pelamar akan berebut 225 formasi. Lombok Utara sebanyak 3.952 pelamar akan memperebutkan 274 formasi. Sumbawa Barat 2.435 pelamar akan memperebutkan 238 formasi, Sumbawa 4.621 pelamar memperebutkan 275 formasi, Dompu 4.197 pelamar akan memperebutkan 229 formasi. Selanjutnya Bima dan Kota Bima masing-masing 8.793 pelamar dan 1.313 pelamar akan memperebutkan 352 formasi dan 198 formasi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengundur pelaksanaan tes SKD CPNS Pemprov NTB. Semula direncanakan tes akan mulai dilakukan 1 - 12 November. Namun diundur menjadi 5 - 17 November. Fathurahman menjelaskan, Senin (29/10) lalu pihaknya bersama Pemda kabupaten/
kota dipanggil BKN Regional X Denpasar yang membawahi Bali, NTB dan NTT. ‘’Tadi pagi jam 11.00 (kemarin, Red) baru ada keputusan final terkait dengan jadwal tes SKD di seluruh Kanreg Wilayah X Denpasar, yang meliputi Bali, NTB dan NTT,’’ jelas Fathurahman. Untuk pelaksanaan tes SKD CPNS Pemprov NTB, BKN memberikan jadwal 5 - 17 November mendatang. Penyesuaian jadwal ini juga termasuk kabupaten/kota yang melaksanakan tes secara mandiri. Seperti Lombok Timur dan seluruh kabupaten/kota yang berada di Pulau Sumbawa. Pengunduran jadwal tes CPNS untuk Pemprov NTB, jelas Fathurahman karena ada distribusi petugas dari BKN. Setiap lokasi tes akan ditempatkan tiga orang dari BKN, satu petugas server dan dua orang pengawas. (nas)
Salah Satu PR Besar Dari Hal. 1 Katanya, jika kita berbicara tentang penuntasan RTLH, akan sulit habisnya. Tidak saja di NTB tetapi juga di tingkat nasional. Di NTB sendiri, dari 239 ribu RTLH, setiap tahun rata- rata ada 10 ribu- 15 ribu RTLH yang bisa dituntaskan. Namun, dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, diharapkan persoalan tersebut perlahan bisa dituntaskan. ‘’Fenomena yang terjadi di masyarakat, seringkali kita saksikan, rumahnya memang kelihatan sederhana. Bahkan tampak tidak layak. Tapi jumlah ternak peliharaannya mencapai puluhan ekor. Nah pola pikir seperti ini yang perlu kita sama sama ubah. Bagaimana agar setiap orang dapat menyadari pentingnya rumah yang layak dan sehat,’’ harap Wagub. Sementara Direktur Perumahan Swadaya Direktorat Perumahan, Ir. Raden Johny Fajar Sopian Subrata, MA
menyampaikan, rapat koordinasi diselenggarakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi penanganan RTLH. Langkah ini untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di NTB. Masalah RTLH di tingkat nasional angkanya saat ini mencapai 3,4 juta rumah. Data yang bisa jadi bisa bertambah lagi. Ini menjadi PR kita bersama. ‘’Dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tidak hanya yang bersumber dari APBN namun juga dari dan APBD dan Baznas. NTB termasuk salah satu provinsi yang tercepat dalam penanganan RTLH,’’ ujarnya. ‘’Karena itu, melalui pertemuan seperti ini dapat menjadi solusi untk percepatan pelaksanaan program serta pengawasan terhadap pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat,’’ harapnya. (nas)
Halaman 15
Hary Tanoe: Lindungi Industri Nasional dari ’’Online’’Asing Ilegal Jakarta (Suara NTB) Pemerintah diminta lebih gencar melindungi industri nasional dan UMKM dari merebaknya situs jual beli online asing ilegal di Indonesia. Upaya ini dilakukan agar produk dalam negeri tetap terserap, mempertahankan aktivitas produksi dan menjaga ketersediaan lapangan kerja. Hadirnya situs jual beli online asing, terlebih yang ilegal, juga ditengarai menjadi jalur pemasaran bagi produk impor yang sejatinya mampu diproduksi oleh industri tanah air. Jika dibiarkan berlarutlarut, dikhawatirkan daya saing industri nasional kian tergerus. Hal itu diungkapkan oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mencermati dampak e-commerce atau perdagangan berbasis internet, termasuk situs jual beli. Ada dua sisi yang perlu diperhatikan pemerintah yakni penguatan kemampuan para pelaku industri nasional, termasuk skala UMKM, dan juga penerapan aturan ketat terhadap e-commerce asing.
(Foto istemewa / Dok Perindo)
PEMAPARAN - Ketua Umum Par tai Perindo Hary Tanoesoedibjo memaparkan pentingnya perlindungan bagi industri nasional dan UMKM pekan lalu “Harus dikeluarkan peraturan yang jelas. Pertama, pelaku usaha online dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia wajib membentuk badan hukum yang berdomisili di Indo-
nesia dengan pemegang saham mayoritas adalah lokal dan yang kedua, mereka wajib menempatkan server di Indonesia untuk memudahkan monitoring dan sensor,” katanya di
Jakarta, Selasa (30/10). Terkait penempatan server untuk kepentingan monitoring, imbuhnya, sekaligus bentuk perlindungan terhadap konsumen agar mendapat kualitas barang yang baik dan juga keamanan transaksi keuangan. Jadi, regulasi yang ketat melindungi dua sisi sekaligus, yakni memproteksi industri dalam negeri dan memastikan perlindungan bagi konsumen. Selain itu, adanya badan hukum dan server di Indonesia, akan memaksimalkan pengawasan operasional mereka dan juga memastikan pembayaran pajak online asing pada negara. “Rekam jejak transaksi dan kepatuhan pembayaran pajak dapat dipantau. Itu juga isu penting yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasional,” tegas HT. Dalam ranah bisnis, e-commerce internasional atau asing juga dikenal sebagai bisnis Over The Top (OTT). Secara umum, OTT bergerak dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi berbasis internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi termasuk transak-
si finansial dan komersial, game, media sosial dan lain-lain. Dampak dari e-commerce dan OTT pada umumnya yang tidak berizin ialah leluasanya operasi mereka dari sensor atas konten yang ditayangkan dan berkurangnya potensi penerimaan devisa karena pendapatan mereka dalam bentuk bentuk dollar. Selain itu ialah lepasnya pendapatan pajak dan terganggunya lapangan pekerjaan. Menilik kerugian yang ditimbulkan, langkah hukum juga perlu dilakukan. “Secara hukum, OTT yang beroperasi tanpa izin adalah pelanggaran pidana, jadi harus ditindak,” tegas Hary Tanoe. Di sisi lain, dampak minor lainnya juga ditimbulkan oleh pelaku OTT yang berbisnis TV streaming secara ilegal dan meraup pendapatan dari tayangan iklan. “Pada dasarnya, TV streaming asing adalah pelanggaran hukum maka dengan sendirinya iklan di segala platform online asing adalah pelanggaran hukum dan pemerintah wajib menegaskan hal ini,” pungkasnya. (r/*)
Golden Palace Hotel Lombok Silaturahmi dengan Jajaran Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) – Jajaran Manajemen Golden Palace Hotel Lombok melaksanakan silahturahmi dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, bertempat di Golden Palace Hotel pada Selasa (30/10) malam. Dalam silaturahmi itu, manajemen Golden Palace Hotel Lombok menyampaikan bahwa struktur bangunan Golden Palace Hotel aman dan layak digunakan. General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung, mengawali sambutannya dengan mengenalkan jajaran manajemen dan fasilitas di Golden Palace Hotel
Lombok. Ia juga menunjukkan kedatangan Wakil Duta Besar Australia yang datang untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen, karena berhasil melakukan evakuasi terhadap utusan delegasi Australia. Ucapan terima kasih juga datang dari duta besar Singapura yang mengirimkan surat kepada manajemen. Ucapan terima kasih itu disampaikan karena dengan guncangan gempa bumi yang sangat kuat, gedung Golden Palace Hotel Lombok tidak bermasalah dan masih kokoh. Selain berhasil mengevakuasi tamu, juga menyelamatkan dokumen penting. “Kami bukan
saja bertanggungjawab pada kenyamanan, tapi juga keselamatan tamu,” ujar Ernanda. Ia menekankan, pada kesempatan silaturahmi itu pihaknya menyampaikan pesan bahwa tidak benar informasi hoaks yang beredar tentang Golden Palace Hotel Lombok beberapa waktu lalu. Secara struktur, Golden Palace Hotel Lombok aman dan itu sudah dikonfirmasi melalui asesmen yang dilakukan oleh Dinas PUPR NTB dan dari Australia. “Kami dinyatakan aman, artinya sudah siap menerima tamu-tamu, meeting dan sebagainya,” kata Ernanda. Sementara itu Direktur
Utama yang juga Owner Golden Palace Hotel Lombok, Ir. Teddy Sanyoto, MT., MBA., IAI., menyampaikan penjelasan teknis mengenai kokohnya struktur bangunan Golden Palace Hotel Lombok. “Struktur Golden Palace sangat layak dihuni, dua kali dilakukan asesmen oleh tim asesmen PUPR Provinsi NTB dan dari
Australia yang sangat senior dan sangat teliti, semua diperiksa,” jelasnya. Teddy menegaskan, rumor dan hoaks beberapa waktu lalu tentang Golden Palace Hotel Lombok tidak benar. Sesungguhnya struktur Golden Palace Hotel bagus sekali. “Saya yang mengawasi, saya tahu persis gedung ini,” ujarnya. (r)
Ungkap Temuan Dana Gempa Dari Hal. 1 ‘’Temuan kami itu hampir di seluruh daerah terdampak gempa. Temuan di tingkat OPDOPDnya,’’ kata Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK.,MM kepada Suara NTB di ruangannya, Rabu (31/10) kemarin. Tak dirinci berapa saja nilai temuan tersebut mengingat jumlah itemnya banyak dan menyangkut banyak OPD, dari tingkat Pemprov NTB, sampai ke kabupaten dan kota terdampak bencana. Seperti diketahui, daerah terdampak bencana gempa beruntun diantaranya Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur. Temuan juga di Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pada hampir seluruh daerah itu operasional penyaluran bantuan jadi temuan BPKP. Hanya saja, temuan tersebut sifatnya sederhana. Dijelaskan Ayi Riyanto, seperti penggunaan dana operasional distribusi bantuan ke masyarakat menggunakan dana sumbangan masyarakat. OPD yang menerima penyaluran dana bantuan, menyisihkan dana bantuan dari donatur untuk transportasi sampai akomodasi penyaluran bantuan. Padahal penggunaan dana itu tidak diperkenankan. Pihaknya pun langsung memberikan teguran dan catatan kepa-
da OPD agar dana yang digunakan dari Dana Siap Pakai (DSP). ‘’Jadi tidak boleh dana operasional dibebankan pada anggaran bantuan. Kan ada DSP yang bisa dipakai untuk operasional,’’ kata Ayi. Jika tidak diberikan catatan perbaikan, dikhawatirkan penggunaan dana sumbangan untuk operasional akan terus berlanjut. Ayi menambahkan, dalam pengawalan dana bencana ini sifatnya hanya pendampingan atau asistensi. Sehingga setiap ada temuan, hanya diberikan catatan untuk segera diperbaiki dan tidak diulangi pada kesempatan berikutnya. Demikian juga berlaku pada proses penyaluran dana bencana di Lombok dan Sumbawa. Petugas pada OPD yang diberi kewenangan menyalurkan bantuan, diminta memperbaiki pola dan penganggaran sehingga tidak jadi temuan berulang. Mengingat sejak gempa melanda Lombok Juli lalu dan berlanjut Agustus menjalar ke Pulau Sumbawa, bantuan dari berbagai donatur terus mengalir dalam bentuk uang dan barang. Inspektorat NTB mencatat, nilai total bantuan yang sudah masuk per 11 Oktober 2018 lalu mencapai Rp22.906.344.145 dari berbagai daerah. Catatan lainnya menurut Ayi Riyanto, soal distribusi barang. Bantuan dalam ben-
tuk barang yang sudah mencapai ribuan item, banyak yang terlanjur disalurkan sebelum dicatat setelah dikonversikan dengan nilai uang. OPD lolos dalam proses pencatatan tersebut sehingga pertanggungjawaban masih dalam bentuk barang. Dalam laporan keuangan, termasuk bencana, seharusnya kata dia, laporan dalam bentuk nilai barang. ‘’Misal, satu kardus mi atau air mineral, ditaksir berapa nilainya. Itu yang dicatat dalam laporan,’’ jelasnya. Diterangkan, dalam proses asistensi ini pihaknya melakukan pemeriksaan laporan neraca bantuan setiap hari. Ketika ada temuan, hari itu juga diteruskan ke Pemda atau OPD langsung. Ada juga laporan dalam bentuk periodik tiga hari dan setiap pekan. Ini merupakan akumulasi rekap laporan, sehingga catatan disampaikan sekaligus ke Pemda. Disyukurinya, beberapa catatan itu sudah ditindaklanjuti Pemprov NTB dan kabupaten serta kota terdampak gempa melalui OPD teknis. Ia melihat proses penyaluran secara administrasi dan keuangan lebih tertib. ‘’Dalam situasi serba darurat saat ini bisa dimaklumi, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan setelah adanya catatan catatan itu,’’ tandasnya. (ars)
Murid SD Terpaksa Belajar di Bawah Tenda Tak Layak Dari Hal. 1 Pantauan Suara NTB, Rabu (31/10) siang, terdapat dua tenda yang dibangun. Satu tenda merupakan bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Satu tenda lagi, yang kondisinya sangat tidak layak dibangun swadaya. ‘’Proses belajar mengajar tak maksimal. Tempatnya sangat tidak layak kalau dibandingkan sebelumnya. Tapi apa boleh buat,’’ kata guru SDN 1 Malaka, Siti Laela ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (31/10). Ia mengatakan, enam rombongan belajar terpaksa harus dibagi menjadi dua. Untuk kelas
1 - 3 berada pada satu tenda. Dan kelas 4 - 6 berada dalam satu tenda yang lain. Dengan kondisi seperti ini, kata Laela, proses belajar mengajar hanya sampai pukul 10.00 Wita. Sedangkan satu jam berikutnya hanya tanya jawab saja. ‘’Karena saat ini kita mau mengarah ke ujian semester. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin,’’ katanya. Dengan kondisi seperti itu, kata Laela siswa terpaksa dikelompokkan. Karena jika dipisah per kelas dengan kondisi tenda yang sangat tidak representatif maka tidak efektif untuk belajar mengajar. Sehinga tiga kelas dikelompokkan jadi satu.
Saat ini, katanya, salah satu organisasi non pemerintah sedang membangun sekolah darurat. Namun jumlahnya hanya tiga lokal. Sementara jumlah rombel ada enam. Sehingga masih kurang tiga lokal. ‘’Ini yang bisa cuma tiga saja. Jadi di sana nanti berkelompok lagi,’’ ujarnya. Jumlah siswa dan siswi SDN 1 Malaka, sebut Laela sebanyak 180 orang. Meskipun anakanak korban gempa masih belajar di bawah tenda yang tidak layak, namun mereka tetap bersemangat bersekolah. ‘’Anak-anak tetap tetap semangat masuk sekolah. Meskipun terpalnya terbang lagi, rusak lagi,’’ tuturnya. (nas)
General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung (berdiri di podium) mengenalkan jajaran manajemen Golden Palace Hotel Lombok saat silahturahmi dengan jajaran Pemprov NTB, bertempat di Golden Palace Hotel Lombok pada Selasa (30/10).
Diskominfotik NTB Latih Generasi Milenial Bisnis ’’Online’’ Dari Hal. 1 Penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna internet di Indonesia sebanyak 72,41 persen. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Indonesia berusia 19 - 34 tahun. Artinya, internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak millineal. ‘’Dari data yang diambil dari berbagai sumber tersebut menjadi peluang besar bagi kita untuk benar-benar dimanfaatkan sebagai media memasarkan prodak usaha. Jangan hanya berharap jadi PNS tapi maanfaatkan bisnis online ini,’’ kata mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB ini. Dikatakan, Diskominfotik NTB akan menfasilitasi anakanak muda baik dari Kampung Media, BUMDes, UKM dan komunitas yang berinovasi di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Jika bergerak di bidang usaha produk ekonomi kreatif, pemasarannya akan dihubungkan dan difasilitasi dengan Dinas Perdagangan dan OPD terkait. Namun produk yang dipasarkan harus benar-benar memenuhi standar sesuai mekanisme yang diatur. Sehingga bisa dipublikasikan di I-shop Dinas Pedagangan NTB. Ke depan, Diskominfotik
NTB melalui Kampung Media sedang mengembangkan kampung media sebagai tempat aktualisasi berjualan untuk masyarakat dan warga Kampung Media. Pada kesempatan tersebut, Yiyit juga menyosialisasikan NTB Care. Di mana masyarakat bisa proaktif memberikan pengaduan atau bertanya lewat sebuah aplikasi berbasis android ini. ‘’Aplikasi ini terhubung langsung dengan Pak Gubernur dan Ibu Wagub, setiap pertanyaan akan segera direspons,’’ katanya. Di samping itu, ada juga program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi setiap Jumat. Tapi kalau tidak direspons bisa dilanjutkan ke NTB Care. Kegiatan pelatihan bisnis online berlangsung 2 hari, Senin 29 sampai 30 Oktober dengan tema dan narasumber pelaku langsung usaha bisnis online. Materi hari pertama mengangkat tema Potensi, Manfaat dan Tangan Bisnis Online, dengan narasumber Hayi Nukman dari bukalapak.com. Sedangkan pada hari kedua, menghadirkan narasumber dari komunitas Lombok Dev, Dian membahas tema tentang Raih Pundi-pundi Dolar dari Keyboard. Sesi berikutnya ada Ikha Dewi, komunitas Fast Courier mensosialisasikan Optimalisasi Penggunaan Sosmed sebagai Peluang Bisnis. Tak kalah menariknya di hari terakhir pelatihan, ada Lalu Lian Hari Wangi, mengangkat pembahasan tentang Pengelolaan Smart BUMDes. (nas/*)
Tenda Pustaka NTB Hadir Berikan ”Trauma Healing” Anak Korban Gempa Dari Hal. 1 Dengan pemberian trauma healing lewat buku dan bercerita diharapkan anak-anak sekolah belajar dengan baik. Kemudian para guru juga dapat mengajar dengan baik. ‘’Sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik dan lancar,” harapnya. Manggaukang menjelaskan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merasa punya tanggung jawab memberikan trau-
ma healing bagi anak-anak sekolah terdampak bencana. Beberapa kabupaten/kota terdampak bencana sudah didatangi seperti Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, dan sekarang Lombok Utara. Pekan depan, pihaknya berencana melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Masing-masing kabupaten akan didatangi di dua lokasi. Berdasarkan hasil evaluasi
yang dilakukan setelah beberapa kali melakukan trauma healing, masih banyak titik-titik atau sekolah-sekolah terdampak bencana yang perlu dilakukan kegiatan tersebut. Yakni kegiatan trauma healing yang tak sekadar nyanyi-nyanyi tapi memberikan pelajaran baru kepada anak-anak sekolah melalui bacaan dan cerita yang memberi semangat. Untuk itu, pihaknya meminta bantuan Perpustakaan Nasional memberikan bantuan buku
bacaan kepada anak-anak korban gempa di NTB. Pasalnya, kata Manggaukang, buku-buku bacaan yang berkaitan yang dapat digunakan mengurangi trauma anak-anak sekolah korban gempa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sangat terbatas. ‘’Kami pantau terus Desa Gelangsar, dulu mereka di tenda. Sekarang tenda di depan sekolahnya dibuka, sudah masuk sekolah. Lombok Tengah juga, tenda-tenda juga sudah dibuka. Cuma bukubuku yang kami bawa, masih
terbatas,” tandasnya. Kehadiran pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB disambut gembira anak-anak sekolah korban gempa. Mereka terlihat antusias mendengarkan cerita dari pustakawan. Selain memberikan trauma healing, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan anak-anak korban gempa. Bantuan itu berupa selimut, makanan dan minuman. (nas/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 1 November 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Nikmatnya Sajian Cumi Balado di Hotel Santika Mataram Mataram (Suara NTB) Promo bulan ini menampilkan olahan sari laut, yakni cumi balado. Ini merupakan
hidangan utama, jenis cumi jarum yang dipilih diolah menjadi satu dengan bumbu balado yakni perpaduan antara
cabai rawit, cabai merah dan tomat dan gula merah. “Untuk rasa cumi balado ini umumnya tidak terlalu pe-
das, sebagai peneman sajian nasi putih , serta tahu dan tempe sebagai pelengkap,” kata Executive Chef Hotel Santika Mataram, Yasa. Hidangan penutup untuk bulan ini ialah bubur ketan hitam. Di mana bubur ini selalu diminati oleh para tamu terutama tamu luar Lombok. Cita rasa bubur dengan tekstur lebih lembut dan aroma buah nangka yang dimbahkan ke dalam bubur ketan ini menjadi daya tarik bagi para tamu untuk menikmati bubur ini saat kunjungan ke Hotel Santika. “Ini kita masak dengan air dulu ketan hitamnya yang benar-benar kualitas bagus. Kemudian kita tambahkan gula, setelah itu kita buatkan santan,” ujarnya. Selain hidangan utama dan penutup, dua jenis minuman untuk bulan ini yakni Tiramisu latte dan Tropical Sunrise. Tiramisu Latte ini merupakan minuman dingin namun dapat juga disajikan hangat, tergantung dari permintaan tamu. Minuman ini terbuat dari cream tiramisu yang dicampur dengan susu putih segar, kopi esspreso dan tambahan whipping cream di atas minuman ini. Minuman ini dapat dinikmati siang maupun malam. “Kalau yang Tropical Sunrise merupakan minuman dingin yang terbuat dari jus jeruk, buah nanas segar, sirup strawberry, jeruk nipis dan air soda, minuman ini tergolong minuman sehat dan baik untuk dikonsumsi,” kata Asst. F&B Manager Hotel Santika Mataram, Winda Apriani. Diketahui bahwa Hotel Santika Mataram untuk kedua kalinya baru saja mendapatkan penghargaan dari situs pelayanan wisata terbesar di dunia yaitu Trip Advisor. Situs ini biasanya dijadikan sebagai rujukan wisatawan dunia untuk berkunjung. Penghargaan yang diterima Hotel Santika Mataram dari Trip Advisor untuk kategori Certificate of Excellence 2018. (lin)
(Suara NTB/ist)
CUMI BALADO - Cumi balado yang siap dihidangkan di Hotel Santika Mataram.