Edisi Selasa 1 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 1 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 168 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemagaran Lahan Sirkuit MotoGP Berlanjut

Bupati Loteng Kumpulkan Anggota Forkopimda NTB Cabut 46 IUP Mineral Logam Mataram (Suara NTB) Sejak perizinan pertambangan beralih ke provinsi, Pemprov NTB telah mencabut 46 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam. Dari 67 IUP mineral logam, sekarang tinggal 21 IUP. ‘’Sekarang rata-rata IUP yang ada sudah masuk operasi produksi, ada 21 IUP logam. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

DIPAGAR - Warga masih melakukan pemagaran lahan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, Senin (30/9) kemarin.

Praya (Suara NTB) Aksi pemagaran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di dalam kawasan The Mandalika yang dilakukan oknum warga Desa Kuta, Pujut, Lombok Tengah (Loteng) hingga Senin (30/9) kemarin berlanjut. Warga menegaskan masih akan terus bertahap sampai ada kejelasan soal status lahan yang disebut merupakan jalan desa tersebut. ‘’Sampai saat ini warga masih bertahan,’’ ujar anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmian, saat dikonfirmasi Suara NTB,

Kejagung Usut Dugaan Pengadaan Bibit Jagung 2017 Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sedang menyelidiki dugaan masalah pada pengadaan bibit jagung di NTB tahun 2017. Proses panjang penyelidikan itu sudah mengarah pada pemanggilan saksi-saksi.

TO K O H Perbanyak Tempat Pengolahan IKHTIAR untuk mewujudkan NTB Asri dan Lestari melalui Program Bebas Sampah ( Zero Waste) terus digiatkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Dalam program zero waste ini, pemerintah daerah tidak lagi akan memperbanyak tempat pembuangan sampah. Akan tetapi, akan fokus memperbanyak tempat pengelolaan sampah seperti bank sampah. Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Persilakan ke Jalur Hukum PEMPROV NTB akan memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP. Masyarakat dipersilakan menempuh jalur hukum apabila memiliki bukti soal kepemilikan lahan. Jangan sampai pemagaran lahan menghambat proses pembangunan sirkuit yang ditargetkan dapat rampung 2020 mendatang. ‘’Kalau permasalahan lahan, mana saja. Apakah yang pernah masuk laporan ke Pemprov atau bagian yang masuk lahan enclave. Prinsipnya, kalau dari Pemprov tetap fokus untuk persoalanpersoalan yang menjadi kendala dalam percepatan MotoGP bisa tuntas,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/9). Bersambung ke hal 15 H. Irnadi Kusuma (Suara NTB/dok)

Senin (30/9) kemarin. Warga mengaku belum mendapat penjelasan soal status lahan tersebut. Sehingga akan tetap bertahan sampai semua yang terkait lahan tersebut jelas dan terang. Sementara itu, Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT.S.H., Senin pagi langsung memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Loteng. Dalam rapat tertutup tersebut, aksi pemagaran lahan yang dilakukan oleh warga tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas. Bersambung ke hal 15

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Mukri, SH.,MH membenarkan, penyelidikan pada pengadaan bibit jagung tersebut. Saat ini proses pemeriksaan saksisaksi dan pengumpulan bukti diakuinya masih berlangsung. ‘’Ya benar, sekarang sedang berjalan,’’ujarnya menjawab Suara NTB via pesan instan, Senin (30/9). Namun Mukri menolak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan bibit senilai miliaran rupiah itu. ‘’Masih dalam penyelidikan, jadi belum bisa diekspose,’’ ujarnya. Pada tahun 2017 beberapa masalah teridentifikasi dalam pengadaan bantuan benih jagung hibrida. Kejadian di lapangan, varietas benih

jagung hibrida Balitbangtan diduga berkualitas buruk. Sumber Suara NTB menyebut, bantuan benih itu dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Dinas Pertanian Provinsi NTB. Namun dari temuan lapangan di tingkat kelompok tani dan Dinas Pertanian Kabupaten menemukan adanya benih diduga palsu yang rusak dan berjamur. Fakta itu ditemukan di Sumbawa, Dompu dan Buol, Sulawesi Tengah. Perusahaan pemenang lelang benih itu dari Jawa Timur. ‘’Benih yang rusak menggunakan nama varietas jagung hibrida Balitbangtan, serta merek dagang dan kemasan yang merupakan mitra lisensor Balitbangtan,’’ ujar sum-

ber Suara NTB. Masalah yang sama ditemukan di Kabupaten Dompu. Program Kementan ini dimulai sejak 5 November 2017, terbentuk untuk 537 kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Dompu, Pajo, Kempo dan Pekat yang akan mengelola lahan seluas 28.635 hektare. Total bantuan 5,7 ton dari 20 ton untuk Kabupaten Dompu. Namun jenis bibit Bisi 18, jenis DK dan jenis Bima Uri 20 itu diduga oplosan. Pengadaan bibit jagung itu diketahui oleh Balitbangtan yang diklaim telah terstandarisasi ISO 9001:2015. Benih bantuan yang disalurkan kepada petani itu diklaim merupakan benih sebar (F1) produksi mitra lisensor. (ars)

Polisi Bubarkan Paksa Unjuk Rasa

Enam Aparat Terluka, 26 Orang Diamankan Mataram (suara NTB) Polisi membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD NTB, Senin (30/ 9). Massa dipukul mundur setelah peringatan aparat agar aksi dihentikan pukul 18.00 Wita tak diindahkan. Sedikitnya lima polisi dan satu orang anggota TNI luka luka akibat terkena lemparan batu. Sementara 24 orang mahasiswa dan dua warga diamankan. Pembubaran paksa sekitar pukul 18.30 Wita selepas salat magrib. Massa berkumpul di Jalan Udayana beberapa meter dari gerbang utama Kantor DPRD NTB. Mereka tidak puas dengan penyampaian anggota DPRD NTB H. Ridwan Hidayat terkait aspirasi penolakan Undang Undang KPK dan revisi KUHP. Kapolres Mataram, AKBP Syaiful Alam tak henti hentinya meminta massa membubarkan diri karena batas waktu berunjukrasa sudah berakhir. “Jika tidak segera membubarkan diri, kami akan mengambil tindakan tegas,” kata Kapolres lewat

pengeras suara. Imbauan itu malah disambut mahasiswa dengan sorakan. Setelah hitungan mundur, sekitar satu peleton pasukan menggunakan pentungan dan tameng membuat barisan di depan water cannon. Atas komando melalui pengeras suara, pasukan ter-

us maju, sementara water cannon menyemprotkan air ke arah massa. Tindakan aparat ini dibalas dengan lemparan batu. Hujan batu dari mahasiswa terus menghujam ke arah aparat, namun aparat terus maju. Bersambung ke hal 15

Kadistanbun NTB Dimintai Keterangan KEPALA Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si mengakui dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait distribusi benih jagung tahun 2017. ‘’Semua KPA diminta keterangan,’’ ujar Husnul kepada Suara NTB, Senin (30/9) kemarin. Keterangan yang diminta Kejagung seputar benih jagung yang didistribusikan oleh Kementerian Pertanian. Bersambung ke hal 15

(suara NTB/dok)

H. Husnul Fauzi

OTT Pejabat SNVT NTB

Rekanan Diduga Dipaksa Menyerahkan Uang kepada Tersangka Mataram (Suara NTB) Polres Mataram akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan uang jatah proyek Rumah Susun (Rusun) Desa Pernek, Moyo Hulu, Sumbawa. Pemberinya diduga kontraktor pelaksana proyek senilai Rp3,49 miliar tersebut. Bersambung ke hal 15

”

Kalau tersangka penerima, pasti ada tersangka pemberinya. Untuk sementara ini indikasinya pemaksaan untuk memberikan sejumlah uang

H. Syaiful Alam (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

AKSI MASSA - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD NTB Senin kemarin, terpaksa dibubarkan paksa. Pasalnya, massa tidak membubarkan diri hingga batas waktu yang diizinkan menggelar aksi.

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rumah Kumuh di Mataram Bertambah Sampah Harus Diperangi Bersama PERMASALAHAN sampah masih jadi sorotan. Untuk mengatasinya, semua dituntut untuk bersinergai bersama dalam memeranginya. Baik dari masyarakat, kepala lingkungan, kelurahan, kecamatan, sampai pemerintah. Dihubungi Suara NTB di Mataram, lurah Karang Pule, Arizkiwan Mardjun mengatakan, dalam mengatasi sampah, kelurahan sudah mensosialisasikan kepada semua kaling (kepala lingkungan) untuk memerangi sampah secara bersama-sama. (Suara NTB/viq) “Tidak bisa dari lurah saja. Harus Arizkiwan Mardjun ada antisipasi dari masyarakat, camat dan pemerintah,” tegas Mardjun, Senin (30/9). Lanjut Mardjun, saat ini pihaknya tengah merencanakan secara detail agar semua bentuk penanganan sampah masuk dalam program normalisasi lingkungan. “Makanya ini kan saya sedang konsultasi dengan bendahara, ada tidak anggaran untuk normalisasi tahun ini. Saat ini kan, baru ada di daerah Karang Seme. Kalau bisa kita akan normalisasi di tempattempat yang masih banyak sampah,” katanya. Selain mengajak semua elemen tadi tegas Mardjun, kelurahan sudah melakukan rapat-rapat mendengar masukan dan usulan dalam upaya menghadapai dan menangani sampah tadi. Nanti, lanjut Mardjun, kelurahan akan mencoba berkolaborasi dengan anggota Dewan Kota Mataram. “Kita akan membangun kolaborasi dengan Dewan, Insha Allah siap. Kita juga sedang upayakan secara bertahap untuk pengurangan jumlah sampah ini. Bagaimana caranya, apakah dari infrastruktur, dari fasilitas-fasilitas kebersihannnya atau sumberdayanya,” katanya. Sementara ini, kelurahan sudah buat satgas kebersihan. Satgas kebersihan itu dianggarkan kelurahan secara swadaya. “Dari pribadi, kita coba mengawasi dari beberapa linmas untuk mengontrol masyarakat (yang buang sampah sembarangan), tapi mungkin untuk tenaga masih terbatas,” jelasnya. “Selain itu, kita turun ke lapangan memberikan pengetahuan tentang pola pikir dan pola hidup seperti ini tidak baik untuk kesehatan dan lingkungan. Kita juga siap edukasi masyarakat ke lapangan,” lanjutnya. Pada tahun 2020 nanti, kelurahan sedang merumuskan anggaran kebersihan di kecamatan. Perumusan itu, nantinya untuk mengadakan alat kebersihan. “Selain anggaran untuk kebersihan termasuk juga alat kebersihan. Kita akan bahas secara tuntas,” kemudian kata Mardjun lurah yang baru menjabat ini. (viq)

Indikasi Kegagalan Pemerintah WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyayangkan munculnya data warga Mataram yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Kota Mataram. “Kita sayangkan data ini baru muncul. Seharusnya data ini muncul dari awal. Jangan umur Kota Mataram sudah 26 tahun, baru Bappeda munculkan data ada warga buang air besar sembarangan, nanti kencing sembarangan. Kenapa tidak dari awal,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin. Namun demikian, munculnya data BABS (Suara NTB/fit) ini dinilainya sebagai indikator H. Muhtar kegagalan Pemkot Mataram. “Ini kegagalan pemerintah di dalam bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana keberhasilan dan lain sebagainya,” tegasnya. Dengan usia Kota Mataram yang sudah 26 tahun, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini masih ada warga dengan perilaku BABS, jelas mengindikasikan kegagalan Pemkot Mataram dalam memberdayakan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terkait bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, tidak bisa hajya pada tataran teori semata. Muhtar tidak menyangkal bahwa Pemkot Mataram pernah merencanakan akan membangun septic tank komunal. Namun politisi Gerindra ini menyayangkan rencana itu sejauh ini masih sebatas wacana. Hal ini, katanya, karena Pemkot Mataram selalu bergantung pada pemerintah pusat. “Kenapa tidak dari APBD saja. Kalau kita terus berharap pada pemerintah pusat, itu agak sulit,” imbuhnya. Dia menyadari APBD Kota Mataram memang terbatas. Namun itu bukan halangan untuk mewujudkan pembangunan septic tank komunal. Pemkot Mataram, kata dia, bisa mewujudkan pembangunan septic tank komunal itu dengan cara menyisihkan anggaran secara bertahap. “Kan eksekutif bisa bicara sama teman-teman dewan, langkah yang harus ditempuh seperti apa,” sarannya. Seharusnya, imbuh Muhtar, dari awal hal ini harus dibicarakan dengan dewan. Bisa saja nantinya anggota dewan menyisihkan program pokir (pokok pokok pikiran) mereka untuk pembangunan septic tank komunal itu. Toh dewan bisa diajak bersinergi.” Kalau diambil Rp200 juta saja per anggota dewan, kan lima orang saja sudah Rp1 miliar,” sebutnya. Apalagi, kata Muhtar kalau semua anggota dewan di masingmasing dapil berkontribusi setiap tahun, tentu pembangunan septic tank komunal itu, bukan lagi impian. Oleh karena itu, dia mengajak eksekutif dan rekan rekannya di legislatif untuk berkontribusi dalam pembangunan kota Mataram dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. (fit)

Mataram (Suara NTB) Jumlah rumah tidak layak huni atau rumah kumuh di Kota Mataram bertambah. Salah satu penyebabnya dari dampak gempa bumi. Butuh anggaran besar untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Data rumah kumuh di Mataram yang telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjumlah 1.900 unit. Intervensi kebijakan rencananya dieksekusi tahun 2020 mendatang. Faktanya, jumlah rumah kumuh bertambah 700 unit setelah gempa bumi 2018 lalu. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim) Kota Mataram, H. M.

Kemal Islam menyampaikan, data yang telah diserahkan ke Kementerian PUPR untuk rumah tidak layak huni di tahun 2017 lalu berjumlah 1.900 unit. Data ini telah dipatenkan untuk diintervensi oleh pemerintah pusat. Tercatat di 2018 hingga 2019 telah diperbaiki 1.000 unit rumah kumuh. Artinya, tersisa 900 unit yang menjadi pekerjaan rumah meski dikerjakan di 2020 mendatang. Pascabencana gempa bumi

berkurang menjadi 60, 90 k . “Memang nampak kalau kita lihat itu nampak ada kekurangannya,” jelasnya. Saat ini lanjut Martawang, Pemkot Mataram tidak ingin debatable dalam konteks ini. Dalam menentukan luas wilayah ini, Pemkot Mataram sudah membangun komunikasi dengan Pemda Lobar dan Pemprov NTB. “Lobar pun sedang pada posisi welcome, tidak ada masalah dengan itu, tinggal kita susun teknisnya. Kapan proses itu (pengukuran, red),” katanya. “Sekarang ini sedang dikerjakan bagian pemerintahan untuk melakukan updating batas wilayah. Seluruh kecamatan, kelurahan, bahkan sampai lingkungan,” ujarnya. Pemkot Mataram, kata Mar-

akan dipilah rumah rusak kategori berat, sedang dan ringan. Besaran bantuannya pun akan disesuaikan atau mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Untuk rusak berat mendapatkan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. Akan tetapi sebaliknya, jika anggaran Rp14 miliar tidak disetujui, mekanisme penanganan rumah kumuh sesuai diterapkan sebelumnya. Masyarakat memperoleh bantuan Rp17,5 juta. Kemal mengharapkan, sisa bantuan rumah tahan gempa akibat anomali data bisa dialihkan penangananya oleh pemerintah pusat. (cem)

DP3A Sosialisasikan Aplikasi SIPPAMAN ke Pegawai Puskesmas dan Kemenag

(Suara NTB/viq)

SAMPAH - Seorang warga melihat tumpukan sampah di aliran sungai di Karang Kelok Baru, Senin (30/9). Sampai saat ini, kesadaran masyarakat masih sangat minim terhadap persoalan sampah. Sampah dengan entengnya dibuang ke sungai.

Masyarakat Masih Keluhkan Kelangkaan Semen Mataram (Suara NTB) Layanan pengaduan masyarakat yang diusung oleh Pemprov NTB melalui aplikasi ‘’NTB Care’’ mulai banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam satu bulan terakhir saja, ada 48 aduan maupun keluhan yang disampaikan langsung kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc. dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. yang masuk melalui aplikasi tersebut. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, MH. menerangkan keluhan tersebut menyangkut masalah kualitas pelayanan di badan pemerintahan, infrastruktur, fasilitas yang minim dan lain-lain. Khusus beberapa pekan terakhir, keluhan juga banyak diberikan untuk kelangkaan semen dan dampaknya terhadap pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). “Salah satu aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah harga semen sangat tinggi dan langka. Itu menjadi keluhan,” ujar Gede saat ditemui Suara NTB, Senin (30/9). Selain melalui NTB

Care, Gede menyebut pihaknya juga menerima aspirasi langsung dari beberapa masyarakat di daerah terkait hal tersebut. “Mereka minta supaya (masalah tersebut) langsung disampaikan ke Gubernur,” sambungnya. Sebagian besar pengaduan terkait kelangkaan semen disebut Gede berasal dari daerahdaerah yang terdampak gempa. Diskominfotik NTB sendiri telah meneruskan aspirasi tersebut ke Dinas Perdangangan NTB. Dalam tanggapannya di situs NTB Care, Dinas Perdangangan NTB menerangkan bahwa rapat koordinasi terkait kelangkaan semen di pulau Lombok telah dilaksanakan di Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/9). Berdasarkan penelusuran tim gabungan yang terdiri dari kepolisian daerah dan Dinas Perdagangan NTB, diperoleh informasi bahwa kelangkaan dikarenakan terganggunya supply-chain dari pabrik semen merk Tiga Roda yang berada di Tanjung Kalimantan Selatan. Hal tersebut mengikuti operasional maintenance yang dilakukan oleh perusahaan penyedia dengan mematikan beberapa mesin produksi,

sehingga produksi semen menjadi berkurang dan berimbas pula pada pasokan ke NTB. Selain itu, hambatan pada sisi urutan bongkar muat (unloading) di pelabuhan Lembar juga disebut menjadi kendala lainnya. Dimana semen merupakan prioritas ke 4 dalam urutan bongkar muat setelah penumpang, bahan pokok dan peti kemas. Jadwal bongkar muat di pelabuhan Lembar yang terbatas, yaitu pada pukul 06.0018.00 Wita, juga mengakibatkan tertundanya bongkar muat. Beberapa solusi yang coba dilakukan oleh Dinas Perdagangan NTB dan stakeholder terkait adalah meminta kepada distributor semen Tiga Roda untuk memasok semen dan meminta pihak pelabuhan untuk sementara menjadikan semen sebagai prioritas kedua dalam bongkar muat setelah penumpang. Selain itu, waktu bongkar-muat juga diharapkan dapat bertambah. “Itu sudah direspon Dinas Perdagangan. Tapi faktanya di lapangan masih ada yang harganya mahal dan di beberapa plosok itu masih langka,” ujar Gede. (bay)

Mataram (Suara NTB) Setelah sosialisasi ke masyarakat dan kelurahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memfokuskan sosialisasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mentaram ke pegawai puskesmas dan kantor Kementerian Agama di Kota Mataram. Pelibatan ini diharapkan agar lebih cepat penanganan kasus kekerasan fisik maupun seksual. Demikian disampaikan Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany dikonfirmasi, Senin (30/9). Aplikasi yang masuk dalam proyek perubahan dirancang dengan mengedepankan kearifan lokal. Dalam penanganan kasus kekerasaan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Perlu juga sinergi dengan stakeholder lain seperti dunia usaha, masyarakat dan media massa. Sinergitas perlu dibangun karena masing – masing stakeholder sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak khususnya pasal 23 memiliki peran masing – masing. Fokus terhadap puskesmas dan Keme-

nag pada penanganan pasca pengaduan. Artinya, ketika ada korban kekerasan perlu secara penanganan secara medis. Sementara, penanganan oleh Kemenag pada mediasi bila ada perselisihan pada kasus penelantaran anak. “Jika ada orangtuanya tidak mau ngurus buah hatinya. Kemenag yang memediasi,” kata Dewi. Tidak saja penyelesaian masalah. Puskesmas maupun Kemenag bisa juga melaporkan kasus kekerasaan ditangani melalui aplikasi tersebut. Pihaknya akan jemput bola untuk menangani persoalan itu. Dia memahami pemulihan trauma bagi korban kekerasaan fisik maupun seksual membutuhkan waktu yang panjang. Pendampingan dari sisi psikologi maupun keagamaan sangat penting untuk menguatkan korban. Oleh karena itu, sinergi ini dibutuhkan untuk meminimalisir tindakan kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram. Catatannya kasus kekerasaan dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2017 tercatat 17 kasus kekerasaan. Kasus kekerasaan ini meningkat di 2018 menjadi 33 kasus. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

SOSIALISASI - Kepalal DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany mensosialisasikan aplikasi SiPPAMAN kepada pegawai Puskesmas dan Kemenag. Sinergitas dibutuhkan untuk meminimalisir kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram.

DPRD Soroti Minimnya PAD Mataram RSUD Kota Mataram Perluas IGD

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp7,6 miliar untuk perluasan instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Anggaran itu hanya merampungkan struktur pondasi kolom dan plat beton saja. Proyek yang sumber anggaran dari dana insentif daerah (DID) pemerintah pusat dimenangkan oleh PT. Metro Lestari Utama dengan nilai penawaran Rp7.389.621.000 dari harga perkiraan sementara Rp 7.565.301.395. Sementara, pagu anggaran Rp11,2 miliar. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi mengatakan, proyek IGD telah selesai tender dan sudah ada pemenangnya. Diperkirakan rekanan akan menandatangani kontrak tanggal 4 Oktober. “Sudah selesai tender,” kata Suryadi. Anggaran Rp7,6 miliar diakui, hanya mengerjakan bagian struktur saja. Dipastikan, re-

(Suara NTB/cem)

PERLUASAN IGD - Lahan parkir belakang ruang instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Kota Mataram ini akan dijadikan lokasi pengembangan IGD. Anggaran Rp7,6 miliar hanya mengerjakan struktur pondasi dan plat beton dua lantai. kanan dapat menyelesaikan tepat waktu. Karena, tidak ada pekerjaan berat seperti konstruksi lainnya. “Cuma struktur saja, ndak lama,” ujarnya. Menyoal anggaran cukup besar tetapi hanya fokus pada struktur pondasi dan plat beton saja, Suryadi enggan memberikan tanggapan. Ia menyarankan agar persoalan tersebut langsung mengkonfirmasi ke Asisten

Luas Kota Mataram akan Diukur Ulang Mataram (Suara NTB) Diduga berkurang, luas wilayah kota Mataram akan mengukur ulang luas wilayah.. Dalam proses updating, Pemkot akan mengajak Pemda Lobar dan Pemprov NTB untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. “Kita akan segera bicarakan. Kalau sekarang kita sedang sibuk. Lobar sibuk juga. Saya tidak ingin katakan dia berkurang atau bertambah. Saya kira cara pandangnya yang harus kita luruskan,” kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang kepada Suara NTB di ruangannya, Senin (30/9). Menurutnya, selama ini, Pemkot Mataram mengekspos luas kota Mataram 61,30 km2. Setelah memberlakukan Perda RT/RW itu, luas kota Mataram

tahun lalu sambung Kemal, sekitar 700 unit rumah yang rusak dan kategori jadi rumah kumuh. “Kalau itu diserahkan ke kami jadi sekitar 2.600 – an unit yang akan kita tangani,” kata Kemal dikonfirmasi, Senin (30/9). Kemungkinan jumlah rumah kumuh bertambah. Dinas Perkim akan menyisir kembali ke masing – masing kelurahan. Untuk penanganan rumah kumuh, pihaknya telah

meminta kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa ada sisa anggaran Rp14 miliar – Rp15 miliar untuk menangani rumah rusak yang tidak terdata maupun baru terdata. Anggaran itu masih mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Untuk mendapatkan anggaran Rp14 miliar itu, perlu persetujuan dengan melampirkan data rumah yang akan diintervensi. “Kita masih menunggu. Daripada dikembalikan kita coba usulkan begitu,” tambahnya. Untuk penanganan ini pun

tawang, akan mengukur kembali sesuai perda RT/RW mana wilayah yang masih pada lokasi pasti. Artinya, wilayah perbatasan (Mataram- Lobar) akan diukur bersama dengan Pemda Lobar dan Pemrov NTB. “Kita akan selesaikan pada wilayah-wilayah posisi yang tidak pasti ini. Maka penyelesaiannya ini harus bersama-sama degan Lobar, Mataram, dan Pemprov,” jelasnya. “Secara prinsip, Lobar dan Mataram pada arah yang sama dan ide yang sama, untuk memastikan itu semua,” katanya. Perubahan luas wilayah ini, Martawang beranggapan, dulunya Pemkot Mataram melakukan penghitungan secara kovensional atau manual. Sementara, sekarang ini, lanjut Martawang, penghitungan dilakukan meng-

gunakan teknologi (satelit). “Contohnya Korem, kantornya di Mataram, tapi halamannya di Lobar. Lalu kemudian di Bajur, izinnya dikelurakan oleh Mataram, tapi KTP-nya Lobar. Di Sandubaya, izinnya dikeluarkan Lobar, ternyata itu juga bagian dari Mataram. Ini saya kira tidak pada posisi berebutan lahan, ini akan kita pastikan dan itu semua harus welcome Lobar, Mataram dan Provinsi,” katanya. Saat ini lanjut Martawang, Pemkot akan menentukan momen danwaktuyangpasuntukmelakukan diskusi bersama Lobar dan Pemrov. Sehingga, inisiatif dan solusi yang dikeluarkan dapat bertemu. Dalam mengatasi ini, kata Martawang, permasalahan ini akan selesai jika duduk satu meja untuk membahasnya. (viq)

Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menambahkan, alokasi anggaran Rp7,6 miliar untuk mengerjakan struktur utama dan beberapa bagian gedung IGD RSUD Kota Mataram. Sementara, pekerjaan akhirnya akan dilanjutkan pada anggaran 2020 mendatang. Besarnya anggaran dibutuhkan untuk mengerjakan struktur pondasi dalihnya, karena menghitung ketersediaan waktu. “Uangnya sih ada. Tapi kan tidak bisa digunakan karena waktu yang terbatas,” tambahnya. Selain struktur pondasi bangunan, juga ada pekerjaan dinding. Hanya saja, pekerjaan keramik, plafon dan instalasi lainnya dikerjakan tahun berikutnya. Pekerjaan ini tetap didampingi oleh Tim Pengawal,Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Untuk pengembangan IGD rumah sakit plat merah tersebut kebutuhan anggaran sekitar Rp18 miliar. Mahmuddin berdalih bahwa pengalokasian anggaran untuk IGD bukan untuk menghabiskan anggaran dari bantuan pemerintah. Melainkan menghindari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di akhir tahun. (cem)

Mataram (Suara NTB) Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram nampak kecewa. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram untuk tahun anggaran 2020 masih minim. Dimana pada APBD tahun anggaran 2020, PAD Kota Mataram ditargetkan sebesar Rp366,64 miliar lebih. Angka ini hanya meningkat Rp26,7 miliar lebih dari target PAD pada APBD 2019. Dalam draf rancangan anggaran tahun 2020, menunjukkan bahwa sejumlah komponen PAD diplot dengan target stagnan alias tidak ada peningkatan sama sekali. Seperti retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum targetnya Rp5 miliar pada APBD 2020. Target ini persis seperti tahun 2019. Demikian pula retribusi pasar, pajak hiburan, pajak reklame dan PBB. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., melihat belum ada lompatan dari eksekutif untuk mendongkrak peningkatan APBD Kota Mataram. Saat ini, kata Didi, APBD Kota Mataram masih ditargetkan pada angka Rp1,5 triliun lebih. Padahal, dewan menginginkan APBD Kota Mataram pada tahun anggaran 2020 nanti sudah melampaui Rp1,5 triliun. Item-item seperti pajak reklame, hotel, restoran, pajak hiburan. ‘’Penekanannya adalah validasi data. Ya saya meminjam istilah teman-teman dewan.

Bahwa penentuan PAD jangan seperti transaksi jual beli terasi,’’ kelakarnya saat memimpin rapat internal Banggar di DPRD Kota Mataram, Senin (30/9) kemarin. Validasi data ini, kata dia, menjadi pemikiran Dewan. Anggota Banggar DPRD Kota Mataram, Abd Rachman tidak menyangkal bahwa belum ada kenaikan signifikan dari retribusi maupun pajak. Dia mencontohkan potensi parkir di Taman Udayana sebetulnya sangat besar. Hanya saja, perlu ada inovasi dari Pemkot Mataram terkait hal ini. ‘’Misalnya korbankan sedikit RTH (Ruang Terbuka Hijau) sehingga tersedia lahan parkir,’’ ujarnya. Sebab, lanjut HM. Zaini, anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, meski masyarakat yang parkir di Udayana tetap membayar, ironisnya uang yang terkumpul tidak sepeserpun masuk ke kas daerah. Sehingga, menurut Abdul Malik, S.Sos., anggota banggar dari Fraksi Golkar, kalau Pemkot Mataram menginginkan pendapatan yang lebih, harus ada terobosan. Seperti membentuk PD parkir. Sebab, rapat terakhir Komisi III dengan Dinas Perhubungan, jumlah titik parkir di Kota Mataram pada tahun anggaran 2018 tidak kurang dari 518 titik. Dan, jumlah ini diyakini terus bertumbuh seiring bertambahnya pusat perbelanjaan baru di Kota Mataram.(fit)

(Suara NTB/fit)

SARAN - Anggota Banggar Abd Rachman (paling kanan) saat memberi saran terkait pengelolaan parkir di Taman Udayana Mataram.

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak lima kapal pesiar telah mengonfirmasi akan masuk Lombok pada November - Desember 2019 ini. Masyarakat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memberikan kesan terbaik kepada wisatawan untuk pemulihan sektor pariwisata. General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Erry Ardiyanto mengatakan, kelima kapal dimaksud berasal dari perusahaan di Australia dan Singapura. Tahun ini rencananya ada 12 kapal pesiar yang masuk Lombok. Dimana, empat diantaranya sudah

masuk. “Lima sudah konfirmasi masuk, dan sisanya juga masih menunggu kepastian,” kata Erry kepada Suara NTB. Tahun ini jumlah kapal pesiar yang merencanakan masuk Lombok lebih banyak dari jumlahnya yang masuk tahun lalu sebanyak delapan kapal. Kera-

(Suara NTB/bul)

Pembangkit Listrik 100 Megawatt akan Dibangun di Plampang Mataram (Suara NTB) PT. PLN (Persero) mempercayakan penambahan pembangunan pembangkit listrik baru di NTB untuk memenuhi keandalan pasokan listrik di provinsi pimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah ini. NTB dispesialkan, PLN memberikan lampu hijau membangun pembangkit listrik di Plampang, Kabupaten Sumbawa. Kapasitas pembangkit listrik yang teGregorius Adi Triono lah direncanakan ini sebesar 2 x 50 Megawatt (100 Megawatt). “Rencananya membangun pembangkit listrik Sumbawa II. Tepatnya di Desa Gapit, Plampang,” kata General Manajer PLN UIP Nusra, Yuyun Mimbar Saputra melalui Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Gregorius Adi Triono. Pembangkit listrik dengan tenaga uap ini membutuhkan lahan seluas 38 hektar. Dari pusat, ditargetkan tahun ini pembebasan lahan telah tuntas dilaksanakan. Tahun depan proyek pembangkit dimulai, lalu 2022 dapat diujicoba. Menambah jumlah pembangkit listrik di NTB sebagai salah satu program strategis Presiden Jokowi mengingat pembangunan di daerah ini mengalami tren positif. Khusus untuk Pulau Sumbawa, masih dibutuhkan pembangkit untuk tersedianya cadangan listrik yang memadai. “Untuk keandalan. Untuk cadangan. Sekarang kalau cadangan ndak kuat, akan terjadi pemadaman di Pulau Sumbawa,” kata Greg. PLN UIP Nusra tengah mempercepat penyelesaian persoalan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik di Plampang ini. Lahan-lahan yang akan dimanfaatkan telah selesai diverifikasi oleh Pemda setempat. Sayangnya, masih menggunakan sporadik (surat pernyataan dari desa tentang riwayat penguasaan lahan). Badan Pertanahan masih memastikan status lahan yang akan digunakan. Khawatirnya, lahan-lahan ini merupakan lahan negara. Jika benar lahan negara, tentu tidak ada kewajiban bagi PLN untuk memberikan ganti rugi. “Jangan sampai salah. Kalau kita ganti rugi, tau-tau lahannya status milik negara. PLN yang kena. Jangan sampai seperti yang di Gorontalo,” ujarnya. Jikapun lahan seluas 38 hektar ini milik masyarakat, sesuai hasil verifikasi Pemda. Greg mengatakan PLN siap melakukan ganti rugi. Pendanaan telah disiapkan. Tetapi harus benarbenar di pastikan legalitasnya. Pemda setempat intens membantu penyelesaian lahan clean and clear. PLN UIP Nusra menyampaikan apresiasinya atas dukungan stakeholders. “Harus cepat ini, waktunya sebentar lagi. Mumpung ada anggarannya. Kalau tidak sampai clear, bisa-bisa anggaran pembangunan dipindahkan ke tempat lain. Sayang sekalikan. Kalaupun kita bisa ngajukan tahun depan, belum tentu ada alokasi anggaran lagi,” kata Greg. (bul)

na itu, Pelindo III Lembar telah mempersiapkan diri menerima kapal-kapal pembawa ribuan turis yang pelesir ke berbagai belahan dunia itu mendapatkan pelayanan terbaik. Sandar kapal tak lagi di tengah. Pelabuhan Gili Mas yang dibangun Pelindo sudah

100 persen dapat digunakan untuk sandar perdana kapal. Untuk fasilitas penumpang, juga akan rampung akhir tahun ini. Rencananya, Februari 2020 akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pelindo III memberikan pelayanan hanya sebatas fasilitas untuk pintu masuk yang lebih representatif kepada wisatawan. Erry mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat perlu mempersiapkan diri menyambut wisatawan agar lebih betah tinggal dan

mengeksplorasi Lombok dan Sumbawa. “Mereka rindu atraksi-atraksi. Tidak saja gendang beleq,” ujarnya. Harapannya, event seperti Festival Senggigi yang sangat berkesan kepada wisatawan dapat disajikan kembali. Menurut Erry, Festival Senggigi telah disebarkan sebagai kabar baik oleh wisatawan. Bahwa Lombok – Sumbawa telah pulih. Setahun setelah gempa. Kedua, masyarakat juga harus bersiap. Terutama dalam hal komunikasi lang-

sung kepada wisatawan. Bagi Erry, sebagai daerah yang mengembangkan sektor pariwisata. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional harus dibekali kepada masyarakat. “Apalagi Lombok dengan KEK Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP. Wisatawan itu senang berkomunikasi langsung. Masyarakat bisa kursus Bahasa Inggris. Agar lebih mudah berkomunikasi dengan wisatawan dan lebih maksimal menangkap peluangnya,” demikian Erry. (bul)

(Suara NTB/bul)

Lima Kapal Pesiar Mengonfirmasi Masuk Lombok

Erry Ardiyanto

Makmur Said akan Angkat Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir Mataram Mataram (Suara NTB) – Sebagai Kota berkembang yang pembangunannya terus menggeliat, Kota Mataram dinilai bisa melaju kencang dengan sentuhan inovasi program, penataan dan pemerataan pembangunan di tiap kawasan. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (suistanable tourism) di kawasan pesisir menjadi kekuatan besar Mataram yang saat ini seperti masih “tertidur”. Gagasan menata kawasan pesisir Mataram tersebut, disampaikan oleh bakal calon Walikota Mataram, H. Makmur Said, kepada wartawan, Senin (30/9). “Jika potensi pesisir, baik kawasan maupun masyarakatnya disentuh dengan inovasi program eco-tourism, tentu ini akan menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi baru di Kota Mataram,” katanya. Mantan Sekda Kota Mataram ini memaparkan, bahwa ibukota Provinsi NTB tersebut memiliki cukup banyak keunggulan geografis. Selain pusat jasa dan

perniagaan yang memang identik dengan ibukota provinsi, Mataram juga memiliki kawasan pertanian juga pesisir dan kelautan. Hanya saja, pengembangan potensi di kawasan pesisir nampaknya belum maksimal dilakukan. Ia mencontohkan, di Kecamatan Sekarbela setidaknya ada tiga Kelurahan yang wilayahnya meliputi pesisir dan kelautan. Dengan panjang garis pantai mencapai 5 Km, kawasan Pantai Tanjung Karang, Pantai Gading, hingga Taman Loang Baloq saat ini sudah menjadi destinasi wisata. “Kita lihat di sepanjang Tanjung Karang sampai Pantai Gading, itu kuliner ikan bakar juga terus berkembang,” katanya. Menurut Makmur Said, hal ini bisa menjadi peluang kota ini untuk mengangkat potensi kepariwisataan berkesinambungan. “Objek (wisata) yang bisa dinikmati adalah pantai, kemudian kulinernya ikan yang diproduksi nelayan atau masyarakat pesisir kita. Artinya sebenarnya dari sisi SDA

dan SDM kita sudah punya, tinggal bagaimana mendorong pengembangannya menjadi lebih baik,” tambahnya. H. Makmur Said yang akrab disapa HMS ini, mengapresiasi partisipasi publik yang digagas sejumlah kelompok masyarakat untuk melestarikan Penyu Lekang di kawasan pesisir itu. Menurutnya di titik-titik pelestarian penyu itu bisa didorong menjadi destinasi eco-tourism. “Sehingga pengunjung, wisatawan yang datang juga bisa menikmati edukasi tentang pelestarian penyu ini,” imbuhnya. Konsep pengembangan ekowisata dalam wisata berkesinambungan di kawasan pesisir, bukan hanya bisa menciptakan destinasi-destinasi alternatif di Kota Mataram. Lebih dari itu, ada semangat pemberdayaan untuk masyarakat pesisir yang sebagain besar merupakan nelayan. HMS menekankan aspek pemberdayaan nelayan ke depan tidak lagi memandang nelayan

hanya sekadar pemasok kebutuhan ikan dan perikanan semata. Para nelayan dan keluarganya harus diberi sentuhan program inovatif untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dengan terbangunnya destinasi-destinasi baru di pesisir, maka masyarakat setempat bisa menjadi para pelaku ekonomi di lingkungannua sendiri. “Misalnya suami menangkap ikan, hasilnya ada yang dijual ke pasar, dan ada yang dimanfaatkan istrinya untuk warung kuliner di destinasi yang ada,” tambah Makmur Said Pendekatan wisata berkesinambungan pun harus dilakukan secara terintegrasi dan sinergi lintas sektoral. Bakal calon Walikota Mataram ini mengatakan, pihaknya akan mengupayakan konsep program pengembangan kawasan pesisir ini lebih matang ke depan. Sebab, selama ini sebagian besar perekonomian para nelayan

masih sangat bergantung musim. Jika musim baik dan lancar melaut mereka bisa menghasilkan pendapatan. Sebaliknya jika musim angin kencang dan terpaksa tak melaut, bisa berbulan-bulan mereka dilanda kesulitan. “Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana pun para nelayan, masyarakat pesisir ini kan warga kota juga. Bahkan ada potensi mereka yang sesungguhnya bisa menjadi kekuatan ekonomi kita ke depan,” pungkasnya. (ndi/*)

H. Makmur Said

Pelindo III Tantang Bongkar Semen 24 Jam di Pelabuhan

BAWANG PUTIH - Salah seorang petani bawang di Sembalun, Lombok Timur mengeringkan bawang putih yang sudah dipanen. Harga bawang putih saat ini Rp3 juta/kwintal. Diperkirakan akan menembus hingga Rp5 juta/kwintal untuk bawang putih benih.

Sumbawa Jadi Contoh Gerakan Bertani di Pekarangan Mataram (Suara NTB) Kepala daerah di Kabupaten Sumbawa patut dicontoh. Kebijakannya mendorong masyarakat bertani di pekarangan sangat populer untuk menekan angka kemiskinan. Kabupaten Sumbawa adalah satu-satunya kabupaten di NTB yang memasyarakatkan pemanfaatan pekarangan dengan konsep Kawasan Pangan Rumah Lestari (KRPL). Litbang Kementerian Pertanian menerangkan tentang Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip RPL disebut KRPL. Selain itu, KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Prinsip dasar KRPL adalah pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB,

drh. H. Aminurrahman, M. Si melalui Sekretaris Dinas, Ir. Ibnu Fiqhi, M.Si, salah satu kebijakan menekan angka kemiskinan dari Pemprov NTB melalui pengembagan KRPL. Tahun ini ada 54 KRPL yang menjadi sasaran program. KRPL adalah konsep memenuhi kebutuhan utama (lauk pauk) dengan memanfaatkan pekarangan. Layaknya bertani. Menggunakan media pot. Umumnya yang ditanam adalah sayuran, dari tomat, cabai, kacang panjang, terong, kul, dan sayur-sayuran jenis lainnya. Dari KRPL ini, masyarakat dapat mengurangi pengeluarannya berbelanja kebutuhan dapur. Kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Bahkan tak jarang, hasil KRPL untuk mendapatkan belanja tambahan. “Yang bagus KRPLnya, ada yang setiap kali pemetikan bisa jualan hingga Rp100 ribu sehari. Tak perlu ke pasar, tukang sayur keliling yang datang sendiri membeli di rumah,” kata Ibnu Fiqhi. KRPL ini berkembang cukup baik di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya karena dorongan kepala daerahnya, Husni Djibril yang meminta langsung pemerintahan di bawahanya, dari kecamatan, desa, hingga tingkat RT untuk bertani di pekarangan. “Sampaisampai ibu ketua PKK di tingkat desa sangat aktif mengembangkan KRPL. Bupatinya

turun langsung mengajak masyarakat,” ujarnya. Bertani di pekarangan ini, sambung Ibnu Fiqhi, seyogiyanya dapat dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Terutama yang tinggal di komplek-komplek perumahan. Tak ribet, hanya butuh pot (plastic, semen) atau paralon untuk mengembangkan sayuran hidroponik. KRPL ini juga dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, dan Lombok Barat. hanya saja, gempa tahun lalu masih menyisakan kerusakan fasilitas pendukung KRPL. “Masyarakat nampaknya masih harus terus dimotivasi bangkit. KRPL ini sebetulnya sangat efektif menekan angka kemiskinan. Asal ada kemauan bersama,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul)

Ibnu Fiqhi (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Bongkar semen di pelabuhan milik Pelindo III di Lembar, Lombok Barat berjalan normal. Seharusnya tidak ada alasan terjadi kekurangan semen. Tidak lagi ada polemik harga semen di lapangan. “Hari ini bongkar 10 ribu,” kata General Manajer Pelindo III Cabang Lembar, Erry Ardiyanto. Penegasan ini ia sampaikan menjawab pertanyaan masih langkanya semen di lapangan. Padahal, dari produsen, sebut saja Indocement, dipastikan pengiriman semen tidak ada persoalan setelah selesainya masa pemeliharaan mesin beberapa waktu lalu. Erry kepada Suara NTB, Senin (30/9) kemarin menjelaskan, dari hulu, distribusi semen tak mengalami persoalan. Bahkan kapalkapal pengangkut semen menjadi prioritas bongkar agar kebutuhan masyarakat tak terganggu. Kendatipun, kebijakan perioritas semen di pelabuhan ini bertentangan dengan undang-undang. Belum terhitung semen yang diangkut oleh truk dengan kapal penumpang. Dilihat dari jumlah bongkar semen di pelabuhan, pada tahun 2018 lalu, jumlah semen yang dibongkar di Pelabuhan Lembar mencapai 853.891 ton. Baik yang curah, maupun kemasan. Diangkut oleh 195 kapal. Masing-masing semen merek Tiga Roda, Bosowa, Tonasa, Holcim, Gresik dan Conch. Sementara tahun 2019 ini, sejak Januari hingga September sudah dibongkar sebanyak 661.237 ton dari 167 kapal pengangkut. “Tidak ada masalah. Lancar-lancar saja. Tidak ada kami menghambat, kalau ada yang bilang menghambat, keliru besar. Karena kami sendiri yang rugi. Dan performance indikator, kami dapat rapor merah kalau tidak mampu melayani kapal dalam sekian jam,” tegas Erry. Tidak ada investasi yang ingin rugi. Demikian pula Pelindo sebagai pemilik aset Pelabuhan Lembar. Untuk pelayanan bongkar bongkar, Erry mengatakan, Pelindo III juga bersedia hingga 24 jam bongkar. Dengan catatan, gudang-gudang milik distributor dan pengecer juga harus siap melayani hingga 24 jam. “Malah mereka (distributor) yang ndak siap 24 jam. Kalau misalnya ada yang berpikir kami yang menghambat, saya sudah ditangkap aparat dong. Kami juga sangat terbuka, silahkan saja dicek pelayanan di pelabuhan,” imbuhnya. Erry menduga persoalannya ada pada suplay and demand. Ketika permintaan barang tinggi, stok normal, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan peluang. Mencari – cari keuntungan. Ketika pola itu tercium oleh khalayak, ada pihak yang kemudian dikambinghitamkan. “Yang paling mudah disalahkan dari hulunya, di pelabuhan. Dan sudah dicek oleh pelabuhan oleh Satgas Pangan. Ada temuan?,” tanyanya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

Telusuri Dugaan Pungli DINAS Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih melakukan penelusuran terhadap dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat. Penyelidikan yang dilakukan berupa pengumpulan keterangan dan data. “Masih kita selidiki. Kita tanyak berapa jumlah kartu, pemiliknya dan berapa orang yang dimintai pungutan,” terang Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ah(Suara NTB/yon) mat, dikonfirmasi Suara H. Ahmat NTB, Senin (30/9). Dikatakannya, persoalan ini menjadi atensi serius pihaknya karena pungutan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Terlebih yang dimintai pungutan adalah masyarakat penerima KIS yang secara aturan masuk dalam katagori miskin. Untuk itu, pihaknya akan menyelidiki dan mengungkap kasus ini supaya masyarakat yang menjadi korban tidak semakin banyak. Dalam pendistribusian KIS dari Kemensos RI memang menuai banyak persoalan. Sepertinya tidak adanya kartu masyarakat ketika sakit, sementara namanya tertuang dalam data terpadu. Adapun berdasarkan data terbaru jumlah masyarakat pemegang KIS sebanyak 104.000 orang pemegang KIS bersumber dari pusat, sebanyak 23.000 dari APBD Provinsi dan sebanyak 12.000 dari APBD kabupaten. Diberitakan sebelumnya, mencuatnya kabar adanya dugaan pungli terhadap penerima KIS disampaikan langsung Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy., MM dalam sebuah acara pada pekan lalu. Berdasarkan laporan yang diterimanya, bupati menegaskan jika pungutan yang dilakukan oknum tersebut sebesar Rp100 ribu per orang barulah KIS tersebut diberikan. Kondisi ini membuat orang nomor satu di Gumi Selaparang ini sedih karena pada dasarnya KIS hanya dihajatkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Maka dari itu, mantan Dandim 1615 Lotim ini mengimbau kepada jajaran Pemkab Lotim hingga pemerintah desa untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai ada oknum pejabat yang mencari untung di tengah penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Bupati mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan dan kontrol setiap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Rp7,6 Miliar Uang Pemda Lotim Terancam Hilang Selong (Suara NTB) Pemda Lombok Timur (Lotim) terus berjuang melalui jalur hukum guna menarik kembali dana Rp 7,6 miliar yang telah dikeluarkan sebagai uang muka pengerukan kolam labuh. Dana tersebut terancam hilang. Pasalnya semua tahapan sidang gugatan sudah dilalui dari peradilan tingkat pertama hingga tingkat tinggi. Kini tersisa tinggal satu peluang, yakni kasasi di Mahkamah Agung (MA). Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Dhedi Kusmana Senin (30/9), menjelaskan Pemkab Lotim sudah mengajukan kasasi ke MA. Biaya kasasi sebesar Rp 5 juta sudah disiapkan. “Saat ini kita menunggu dan kita di pemerintah hanya siapkan biaya kasasi dan ada pengacara

kita,” terangnya. Perjuangan panjang Pemkab Lotim ini ingin mengambil kembali dana Rp 7,6 miliar ini disebut sudah menelan biaya Rp100 juta. Kasus yang bergulir sejak akhir 2017 itu sempat dianggarkan Rp300 juta, namun yang habis Rp100 juta lebih. “Itu mulai dari proses sidang tingkat pertama, uangnya tidak

habis dan sisanya sudah dikembalikan,” ucapnya. Biaya terbesar, katanya, ada pada perjalanan dinas. Di mana proses sidang pertama di Bandung Jawa Barat lokus kasus. Adapun yang digugat ini adalah rekanan yang dalam penilaian Pemkab Lotim batal melaksanakan kegiatan pengerukan dan sudah mengambil uang muka

Selong (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) seluruh perangkat desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berdasarkan temuan dari BPK dan KPK. Randis-randis yang ditarik, terutama yang pengadaannya oleh pemerintah daerah. Ironisnya, ribuan randis yang ditarik sebagian besar nunggak pajak, mati surat hingga tiga tahunan. Pantauan Suara NTB di tempat penampungan sementara di kantor bupati, Senin (30/9), sebanyak tiga orang mekanik tengah bekerja untuk membongkar mesin ataupun fisik dari randis. Pasalnya, randis-randis yang dikembalikan oleh perangkat desa, terutama randis kepala desa jenis Mega Pro dan kepala dusun jenis Shooter tersebut banyak yang mengalami kerusakan cukup parah. Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Drs. Iswan Rakhmadi, MM, membenarkan penarikan randis untuk perangkat desa tersebut. Proses perbaikan terhadap randis yang dikembalikan langsung dilakukan perbaikan supaya randis dapat normal kembali sebagaimana mestinya. Randis-randis inipun disebar untuk digunakan oleh pejabat di sejumlah OPD di Lotim. Anggota Komisi I DPRD Lotim, Abdul Muhid SH, MH, penarikan randis perangkat desa harus secepatnya disikapi oleh pemerintah daerah dalam ini bupati dengan melihat peran perangkat desa yang cukup besar. Apabila penarikan ini tanpa diiringi solusi yang baik dengan melakukan pengadaan baik itu dilakukan oleh pemerintah desa. “Intinya jangan sampai dengan dilakukan penarikan ini menyebabkan kekosongan inventaris desa terutama randis yang sangat dibutuhkan oleh perangkat desa,”jelasnya. Ia berharap kepada bupati supaya dalam pembahasan APBD induk 2020 dianggarkan di masing-masing desa melalui APBDesnya untuk dilakukan pengadaan. Di sinilah dibutuhkan kebijakan bupati untuk menekan pengalokasian khusus tentang hal tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terbengkalai. Terkait banyaknya randis yang kurang perawatan dan pajak menunggak, Muhid menegaskan secara administrasi dan teknis OPD terkait lebih ketat melakukan pengawasan supaya pelaksana yang menikmati kendaraan itu melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan melakukan perawatan terhadap aset daerah. (yon)

sekarang belum diregister. Dia jelaskan, dalam kasus yang akan masuk proses kasasi ini belum ada istilah kalah menang. Pada MA nantinya pun tidak ada sidang, adanya adalah putusan dari MA. “Kita masih kita putusan Mahkamah Agung karena sifat putusan negatif,” terangnya. Apakah uang senilai Rp 7,6 miliar bisa kembali, Basri mengklaim bisa. Melalui MA ini, ujarnya, pihak BNI Bandung harus terus didesak agar bisa mengembalikan garansi tersebut. “Ini kan garansi bank yang di BNI Bandung yang tidak cair,” ujarnya. (rus)

Realisasi Anggaran Tertinggi Perjalanan Dinas Kepala Daerah

(Suara NTB/ars)

Lotim Banyak Soal Kereta Gantung Rinjani Investor ”Akan” Bupati KLU Khawatirkan

Randis Perangkat Desa Banyak Nunggak Pajak

yakni PT Gunakarya dan BNI Cabang Bandung selaku pihak perbankan yang memberikan garansi. Proses masuk ke MA ini katanya cukup lama karena cukup banyak kasus yang ditangani secara nasional. Harapannya bisa lebih cepat, sehingga uang daerah ini bisa segera dikembalikan. Pengacara Pemkab Lotim, Basri Mulyani saat dikonfirmasi terpisah mengatakan kasus sengketa uang muka rencana pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji 2017 itu sudah dimasukkan ke Mahkamah Agung akan tetapi sampai

Tujuh OPD Zona Merah

PORTER - Porter di KLU yang mengandalkan hidup dari pendakian lewat Senaru. Bupati KLU H. Najmul Akhyar khawatir jika kereta gantung dibangun akan mematikan usaha porter ini.

Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Dr. H. Mugni menyebut banyak minat investasi di Kabiupaten Lombok Timur. Akan tetapi sebagian besar merupakan investor akan. Para calon penanam modal itu sudah datang dan sudah dimintai penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan. Akan tetapi, setelah ditanyakan halhal yang lebih menukik, investor tersebut pergi menghilang. (Suara NTB/rus) “Setelah datang kita minta H. Mugni datang lagi sepekan kemudian tapi menghilang,” ungkapnya saat menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (30/9). Menurutnya, Lotim sangat terbuka menunggu kehadiran investasi dan dipersilakan untuk memilih lokasi mana saja tempat berinvestasi khususnya bidang pariwisata. Salah satunya yang banyak diincar adalah Sembalun. Seperti ada investasi membagun lokasi paralayang. Sudah melakukan visitasi namun tidak kunjung ada tindak lanjut sampai sekarang. Ada juga yang berminat untuk investasi di kawasan wisata alam Mayung Polak. Tapi lagi-lagi semuanya masih akan saja. Lotim tidak mau lagi terjebak pada investor-investor akan tersebut. Khusus Sembalun disebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Saat ini sedang dipersiapkan lahan seluas 60 hektar untuk menunjang KSPN. Di tempat itulah nantiny akan ditempatkan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang wisata. Beberapa konsep di antaranya pembangunan agro wisata, yakni kepariwisataan yang berbasis pertanian. Bisa saja pengembangan komoditi apel, stroberi, kopi dan pengembangan komoditi lainnya yang berbasis wisata alam atau eco tourism. Rencana titik 60 ha yang akan dipersiapkan Pemkab Lotim adalah di dekat agro. Kawasan tersebut nantinya akan dibangun oleh pemerintah pusat. Apakah investasi swasta atau apa itu masuk dalam konsep pengembangan pusat. Atau setidaknya seperti yang sudah dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah. “Seperti itulah, ini dalam rangka mendukung KEK Mandalika juga, Lotim mendapatkan KSPN,” terangnya. (rus)

Halaman 4

Nasib Ratusan ’’Porter’’

Tanjung (Suara NTB) Rencana pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan kereta gantung di jalur pendakian Rinjani melalui pintu masuk Lombok Tengah, mendapat respons dari Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, S. MH. Bupati khawatir, nasib ratusan porter (pengantar barang), guide yang terlibat aktivitas jasa usaha trekking jalur Senaru. “(Kereta gantung) Inikan konsep mereka (Pemkab Loteng). Kalau kita, kalau pun perencanaan itu ada dan dilakukan, kita berpikir tentang hidup banyaknya orang yang mengantungkan hidupnya sebagai guide dan porter. Sehingga semuanya perlu pertimbangan menurut saya,” kata Najmul usai peletakan batu pertama Pustu Plus di Desa Medana, Senin (30/9). Bupati Lombok Utara seolah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana

pemerintah pusat tersebut. Pasalnya di wilayah Senaru sebagai pintu masuk pendakian, tersedia usaha penginapan, kuliner dan usaha jasa porter. Pascagempa Agustus 2018 lalu, kondisi usaha jasa wisata di wilayah itu masih belum pulih. Sejumlah penginapan yang mengalami kerusakan belum sepenuhnya bisa diperbaiki karena masih minimnya sumber daya para pengusaha akibat ditutupnya aktivitas pendakian Rinjani oleh pemerintah. “Ide untuk membuat semacam ini ada, tapi lebih daripada itu, yang kita pikirkan adalah ribuan orang yang gantungkan nasib. Kemarin bayangkan ketika gempa banyak kampung yang sepi, karena memang tidak ada pengunjung,” sambungnya. Selain persoalan itu, Najmul juga berhitung terkait retribusi yang diperoleh pusat dan daerah, meliputi Lombok Tengah dan Lombok Utara akibat sarana tersebut. Apabila yang

menjadi tolak ukur pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka harus ada kajian. Apakah besaran PAD yang diperoleh berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Najmul mengklaim bahwa pemerintah antar kabupaten perlu duduk bersama terkait rencana tersebut. Demikian pula, pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan banyak aspek, baik ekonomi maupun sosial. Ia tidak ingin, warga Senaru dan sekitarnya menjadi pengangguran, karena beralihnya wisatawan menggunakan kereta gantung. “Pasti provinsi yang menjembatani karena ini lintas kabupaten, tapi riilnya adalah kita ini sama-sama memiliki wilayah, misalnya sekarang Rinjani di KLU. Mereka membangun kereta gantung yang mengarah ke Lombok Utara, ya harus ada pembicaraan,” tegasnya. (ari)

Chevron Bantu Pembangunan Pustu Plus Korban Gempa Tanjung (Suara NTB) Puskesmas pembantu (pustu) plus kepada korban gempa di Dusun Telok Dalem, Desa Medana Kabupaten Lombok Utara, mulai dibangun, Senin (30/9). Fasiltas kesehatan yang menyediakan layanan dokter, perawat dan bidan di satu lokasi itu merupakan yang pertama di NTB. Pustu dibangun dari donasi Chevron dan para karyawannya yang disalurkan melalui Dompet Dhuafa NTB. Peletakan batu pertama (groundbreaking) pustu dihadiri Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Vice President Corporate Affairs Chevron, Wahyu Budiarto, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Majidi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. L. Bahrudin, Kepala Desa Medana serta masyarakat setempat. Wahyu Budiarto, mengatakan gempa Lombok Utara menimbulkan empati masyarakat Nusantara bahkan dunia. Chevron menyalurkan bantuan melalui Yayasan Save The Children dan Dompet Dhuafa. “Banyak berita di media membuat karyawan Chevron tergugah. Ini murni sumbangan karyawan. Misalnya karyawan menyumbang Rp10 ribu, maka perusahaan juga menyumbang Rp10 ribu, jadi digandakan,” kata Wahyu. Bantuan yang terkumpul dibagi untuk membangun Pustu Plus di Lombok Utara dan Masyarakat di Kabupaten Sigi, Sulawesi. Program di bidang kesehatan, selaras dengan fokus program-program

(Suara NTB/ist)

TANDATANGANI - Penandatanganan bantuan pustu kepada Pemda KLU, Senin (30/9). pat dan tidak panjang birokrasi. investasi sosial perusahaan. ’’Untuk kesinambungan jan- Mohon doanya agar proses pemgka panjang, kami tentu mem- bangunan berjalan lancar dan butuhkan dukungan dari Pemk- sesuai dengan target,” harapnya. Bupati KLU, Najmul Akhab Lombok Utara, terutama Dinas Kesehatan, melalui yar, menyampaikan apresiasi penyediaan tenaga kesehatan dan terima kasih kepada Chevyang diperlukan, pengelolaan ron dan Dompet Dhuafa. Budan pemeliharaan fasilitas se- kan kali ini saja Dompet Dhuacara baik. Dukungan juga kami fa hadir membantu, melainkan harapkan dari aparat desa set- di beberapa kegiatan, bupati empat,” kata Wahyu Budiarto. menyaksikan langsung. “Bantuan ini adalah hikSementara itu, Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, mah dari sekian banyak hikNasyith Majidi, mengatakan mah terjadinya gempa. Di bangunan Pustu Plus diran- KLU, rumah warga yang rusak cang dengan struktur yang ra- 75.681 unit, dan kami memmah gempa, mudah diakses buka diri untuk bantuan dari bagi penyandang disabilitas berbagai perusahaan dan dan orang-orang berusia lanjut, NGO,” katanya. Untuk diketahui, Pustu serta memperhatikan prosedur standar keselamatan. Lama Plus didukung oleh Dikes pembangunan diperkirakan KLU dengan menempatkan tenaga meliputi 1 orang dokmaksimal lima bulan. “Kami sangat bersyukur, ker- ter desa, 1 orang bidan, 1 orja sama program Pustu Plus ang perawat, dan 1 orang tenChevron ini, bergulir dengan ce- aga gizi desa. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Sarifudin, SH. MH., memimpin evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemda KLU, Senin (30/9). Dari pelaksanaan hingga 13 September 2019, diketahui 7 OPD berada di zona merah dalam capaian realisasi anggaran. Ke tujuh OPD yang berada di zona merah mencatakan capaian kinerja dari 0-40 persen. OPD tersebut antara lain, RSUD sebesar 20,81 persen dari Rp124,602 miliar, Dinas PUPR 30,90 dari Rp45,426 miliar, BKD PSDM 33,93 dari Rp3,543 miliar, Dishublutkan 34,44 dari Rp11,887 miliar, Dinas Sosial, Dinas Perindag, 37,84 dari Rp6,687 miliar, Dinsos 37,71 dari Rp 6,523 miliar dan Bapenda 39,10 dari Rp 8,621 miliar. Sementara pada Zona Kuning (40-60 persen) meliputi, BPBD 58,89 persen, Bappeda 57,45 persen, Sekretariat Daerah, 57,05 persen. Selanjutnya disusul Kecamatan Pemenang, Kesbangpol, BPKAD, Perpustakaan dan Arsip, Disbudpar, Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD, Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas LH. Dikpora selaku OPD pemegang anggaran terbesar, yakni Rp235,704 miliar lebih mencatatkan realisasi sebesar 41,93 persen. Sedangkan pada zona hijau, pemegang rekor realisasi tertinggi dipegang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di mana Bupati dan Wakil Bupati telah mencairkan 67,94

persen dari total anggaran Rp782,184 juta. Selain itu, beberapa OPD yang mencatatkan kinerja bagus yaitu Kecamatan Kayangan 66,12 persen dari Rp 3,965 miliar, Satpol PP 65,36 persen dari 8,380 miliar, Sekretariat DPRD 65,38 persen dari 28,478 miliar. Kecamatan Bayan, Inspektorat, Gangga, Disnaker, DPRD KLU, Kecamatan Tanjung, Dukcapil dan Kominfo, 60,53 persen. Melihat anggaran itu, Sarifudin usai rapat evaluasi mewanti-wanti OPD yang berada pada zona merah untuk lebih baik lagi. Kinerja kepala OPD sudah barang tentu menjadi sorotan pimpinan. Setidaknya masih ada waktu 3 bulan sebelum rekening seluruh program ditutup. Tidak hanya bagus di angka, ia juga meminta kinerja fisik di lapangan lebih baik dari yang dilaporkan. Pasalnya kegiatan fisik di lapangan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di samping itu, wabup juga mengingatkan agar seluruh administrasi kegiatan tidak menyimpang dari aturan. Misalnya, pembayaran melewati batas tanggal pembayaran yang terjadi tahun lalu menyebabkan masalah dan menjadi temuan BPK. Mendampingi Wabup, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara, Ir. H. Hermanto mengamini adanya kendala di tataran OPD. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK (APBN) tidak bisa dieksekusi. (ari)

Tambak Udang Pantai Seliat

Dispar Lotim Minta Kaji Ulang Selong (Suara NTB) Rencana investasi tambak udang di dekat Pantai Seliat Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur diminta dikaji ulang oleh pemerintah, baik di instansi yang berwenang di tingkat Kabupaten maupun Provinsi NTB. Pembangunan kawasan yang bisa yang berdampak pada pariwisata diharapkan dapat dilakukan pengkajian mendalam sebelum benar-benar dikeluarkan izin. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Muhir. Dia menjelaskan, rencana PT Sinta membangun tambak udang tersebut jelas akan mengganggu pariwisata. Pasalnya, pandangan ke pantai nantinya akan tertutup dengan tembok-tembok tambak. Menurut Muhir, penembokan tersebut menghalangi hak publik untuk bisa menikmati keindahan pantai. “Harus ada konsep ruang yang jelas sebelum membangun,” pintanya. Pembangunan yang berada di pinggir pantai dinilai perlu dievaluasi. Disampaikan, konsep pem-

bangunan yang ditekankan pemerintah daerah sesuai tata ruang adalah pantai, jalan baru bangunan, sehingga pandangan mata tidak terganggu ke pantai. Hak publik pun menjadi tidak terhalang menikmati keindahan alam Pantai Seliat. “Kan konsepnya pantai atau objek wisata, baru jalan baru kemudian bangunan dan konsep ini harus didukung oleh senmua pihak,” ucapnya. Sebelumnya, warga Seliat juga sudah ada yang menyampaikan penolakannya terhadap pembangunan tambak udang seluas 14 hektar tersebut. Pihak Perusahaan PT Sinta seperti pengakuan pemiliknya Ariyanto sebelumnya saat ini sedang melakukan pendekatan kepada masyarakat. Proses izin pun sedang dalam proses. Disebut, lahan tempat membangun tersebut milik perusahaan. Pihak perusahaan ini pun sudah melakukan kegiatan bersih-bersih dan bebeperapa kesepakatan sudah disetujui dengan para warga. Antara lain melakukan penembokan kubur yang ada dalam kawasan. (rus)

(Suara NTB/wahid kurniadi)

PANTAI - Salah satu sudut di pantai belakang tambak udang Kwangwae yang terlihat sangat indah. Kawasan ini dikhawatirkan tertutup untuk publik karena di daratan pinggirnya terus dibangun kawasan tambak udang.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

Halaman 5

Talangi Bansos Pelayanan Kesehatan Optimis Selesai Sesuai Target ALAT Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum terbentuk. Meski demikian, DPRD Loteng optimis pembahasan dan pengesahan APBD Loteng 2020 bisa tuntas tepat waktu sesuai target yang ada. Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Sementara, M. Tauhid, S.IP., kepada wartawan, Senin (30/9). (Suara NTB/dok) Sesuai regulasi yang ada, M. Tauhid pemerintah daerah diharuskan sudah menyelesaikan pembahasan APBD tahun berikutnya pada bulan November tahun bersangkutan. Artinya, rancangan APBD Loteng tahun 2020 sudah harus diselesaikan dan disetujui oleh DPRD Loteng paling lambat akhir bulan November mendatang. Jika tidak, pemerintah daerah bersangkutan bisa dikenai sanksi oleh pemerintah. Salah satunya sanksinya berupa penundaan pembayaran gaji serta tunjangan bagi kepala daerah serta anggota DPRD setempat. “Tapi kami optimis pembahasan rancangan APBD Loteng 2020 bisa tuntas tepat waktu. Sesuai tenggat waktu yang diberikan,” sebut Tauhid. Karena untuk pembahasan rancangan APBD Loteng 2020 sudah setengah jalan. Pihaknya sudah menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Loteng 2020 dan tinggal membahas rancangan APBD Loteng 2020 saja, sehingga tidak butuh waktu yang cukup lama. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya kini tinggal menunggu SK pelantikan dari Gubernur NTB untuk unsur pimpinan. Baru setelah itu, pihaknya bisa bergerak mempersiapkan pembentukan AKD. Apalagi untuk pembahasan tata tertib (tatib) DPRD Loteng yang baru sudah selesai. “Usulan penetapan unsur pimpinan DPRD Loteng sudah kita ajukan. Tinggal tunggu turunnya SK dari Gubernur saja,” imbuhnya. Informasinya, SK penetapan unsur pimpinan DPRD Loteng dari Gubernur NTB tersebut akan turun minggu-minggu ini juga. Setelah itu tinggal menyelesaikan pembentukan AKD DPRD Loteng, karena syarat untuk mulai bekerja membahas APBD Loteng atau yang lain, AKD sudah harus terbentuk lebih dahulu. (kir)

Penunggak Kerugian Negara Terancam Diseret ke APH Giri Menang (Suara NTB) Temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 sampai saat ini belum juga dituntaskan oleh Pemda Lombok Barat (Lobar). Khusus temuan kerugian negara, masih tersisa ratusan juta rupiah yang belum dikembalikan. Temuan kerugian ini pun sudah ditangani oleh Majelis TPTGR, di mana bulan lalu sudah dilakukan sidang terhadap para penunggak kerugian negara tersebut. ‘’Pihak Majelis TPTGR memberi batas waktu semua kerugian dikembalikan tanggal 3 Oktober mendatang. Jika belum juga dikembalikan, maka konsekuensinya penunggak kerugian negara ini bisa diseret ke aparat penegak hukum (APH),’’ tegas Sekretaris Inspektorat Lobar H. Bagus Dwipayana, Senin (30/9). Diakuinya, dari hasil sidang TPTGR ini, masih ada yang belum mengembalikan kerugian, namun banyak juga yang sudah mengembalikan. Progress pengembalian kerugian lumayan tinggi, dibandingkan sebelum sidang. Persentasenya, kata dia, khusus kerugian di ASN hampir 95 persen sudah mengembalikan. Sedangkan di dewan, masih tersisa sekitar ratusan juta. Di mana sebelumnya tunggakan di dewan seberar Rp551 juta, masih tersisa sekitar Rp 100 juta lebih. Dibandingkan progres pengembalian di ASN jauh lebih tinggi dibandingkan di dewan baik yang sudah berhenti menjabat maupun masih menjabat. “Ada meminta kelonggaran agar dibayarkan setahun, tapi tidak bisa karena hasil TPTGR tanggal 3 Oktober ini,” jelas dia. Pihaknya akan melihat hingga tanggal 3 Oktober ini, seperti apa pengembaliannya. Kalau masih ada yang belum mengembalikan, maka akan diserahkan ke APH untuk proses selanjutnya. Ia menegaskan, persoalan temuan kerugian ini masuk pantauan KPK. Pihaknya secara rutin tiga bulan sekali melaporkan progres ini ke KPK melalui aplikasi. (her)

Bupati Tekankan Jangan Ada Dualisme Kepemimpinan KNPI Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengajak seluruh masyarakat khususnya para pemuda untuk bersama-sama membangun Lobar. Bupati mengimbau agar masyarakat tidak terpecah belah dan terus membangun soliditas demi kemajuan daerah tercinta. “Kita semua berdoa semoga tidak pecah lagi. Dan saya ingatkan sejak pembukaan kita sudah janjian saat saya juga hadir pada pembukaan musda. Dan termasuk di pelantikannya ini. Untuk kemudian tidak boleh ada dualisme kepengurusan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia, red) di Kabupaten Lombok Barat yang sama-sama kita banggakan ini,” kata Fauzan dalam acara Pelantikan DPD II KNPI Lobar Masa Bhakti 20192023 di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Senin (30/9). Menanggapi banyaknya berita hoaks yang semakin marak belakangan, bupati meminta para pemuda mampu menjadi agen penyebar informasi positif. Secara khusus bupati berharap kepada KNPI untuk dapat membantu pemerintah dalam pembangunan termasuk sebagai pelopor dalam menyampaikan berita-berita atau informasi positif tanpa menyebar fitnah. “Mari sepakat kita menjadi agen penyebar informasi positif. Jadi pemuda bisa menjadi pelopor dalam menangkal berita hoax. Pemuda KNPI juga harus terlibat dalam program termasuk konteks program di Lombok Barat untuk membangun Lombok Barat yang kita cintai,” tegasnya. Sementara Ketua KNPI Lobar Ari Suhaimi usai dilantik menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan pembangunan di Lobar. “Kami bersama pemuda yang tergabung pada KNPI Lombok Barat siap berjuang dan membangun Lombok Barat. KNPI Lombok Barat juga siap menjadi terdepan membantu Pemerintah Daerah Lombok Barat dalam mensukseskan event Musabaqah Tilawatil Qur’an ke-XXVIII tingkat Provinsi NTB di Lombok Barat ini,” ujarnya. Terkait isu dualisme KNPI, pihaknya akan berupaya merangkul semua. Pihaknya akan berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk kubu lain. Sebelum ada wacana musda tandingan, pihaknya akan melakukan pendekatan kepada semua pemuda di Lobar, sehingga tidak ada lagi dualisme. (her)

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama ketua dan pengurus KNPI Lobar yang baru dilantik.

Pemda Lobar Terpaksa Berutang Rp1,4 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) berutang hingga Rp1,4 miliar. Utang ini diakibatkan dana bantuan sosial (bansos) untuk biaya pelayanan kesehatan warga miskin yang tak terdaftar di BPJS dan habis bulan Juli lalu. Akibatnya, pihak rumah sakit dan puskesmas harus melayani pasien miskin dengan berutang. Piutang ini akan dibayarkan tahun depan. Mencegah dana bansos habis di pertengahan tahun seperti kali ini, pemda pun tengah menghitung kemampuan fiskal untuk rencana menambah bansos ini. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (30/9), mengklarifikasi defisit yang dialami RSUD Tripat. Menurut dia, rumah sakit bukan defisit melainkan mampu menyetor PAD dengan peningkatan 10 persen per tahun. “Kalau pemda berutang iya, saya akui. Karena untuk menu-

tupi bansos,” kata bupati. Karena dana bansos habis, maka rumah sakit pun melakukan upaya menutupi biaya pelayanan kesehatan warga tak mampu, sehingga harus mengalami kerugian. Terkait kerugian rumah sakit akibat menutupi biaya pelayanan warga miskin yang tak cukup dari dana bansos

karena jumlahnya hanya Rp 5 juta, menurut bupati di sinilah fungsi sosial dari rumah sakit. Ia juga meminta agar para kades selektif mengeluarkan rekomendasi ke warga miskin yang tak punya jaminan. Pihaknya memahami kesulitan para kades, namun terkadang warga yang mampu pun diberikan rekomendasi.

Ia menegaskan kondisi ini tidak selamanya terjadi seperti ini. Ke depan, kata dia, mencegah hal ini pihaknya tengah menghitung kemampuan fiskal daerah untuk menambah bansos ini tahun depan. Terkait klaim BPJS yang kerap kali terlambat, sehingga menyebabkan rumah sakit kelabakan, menurut bupati hal ini sudah ada disiasati dengan kerjasama pihak perbankan. Pihak bank yang bayar dulu biaya pelayanan. Setelah klaim dibayar BPJS, barulah biayanya dibayar ke pihak bank. Sebelumnya, Direktur RSUD Tripat drg. Arbain Ishak mengatakan, dana bansos un-

tuk membiayai pelayanan kesehatan warga miskin yang tak punya jaminan sudah habis bulan Juli lalu. Pemda pun mengambil kebijakan tetap melayani warga miskin dengan cara meminta rumah sakit dan puskesmas berutang dulu. Tahun depan rencananya semua piutang dari biaya pelayanan ini akan dibayarkan. “Dampak dari itu, kami pun berutang sebab praktis sejak Juli sampai September ini harus membiayai pelayanan kesehatan warga miskin dengan cara berutang dari pihak ketiga. Bahkan sampai tahun depan. Total per bulan piutang yang perlu dibayar Rp200 juta,” ujarnya. (her)

Anggaran Pilkada Loteng Dialokasikan dalam Dua Tahun Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang, dalam dua tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan tahapan pilkada yang ada, yakni pada APBD tahun 2019 ini serta APBD tahun 2020 mendatang. Demikian ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada Loteng kepada KPU Loteng, Senin (30/9). Diakuinya, untuk tahun ini anggaran Pilkada Loteng tidak disiapkan, karena pembahasan APBD Perubahan sudah selesai dilakukan. Sementara pemberitahuan soal tahapan pilkada baru diterima setelah APBD Perubahan disahkan. Tetapi sesuai Permendagri No. 54 tahun 2019, pemerintah daerah yang menggelar pilkada dibolehkan melakukan perubahan pengalokasian anggaran daerah yang diarahkan untuk membiayai tahapan pilkada. Atas dasar itulah, Pemkab Loteng melakukan koreksi terhadap beberapa item pembiayaan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan Pilkada Loteng. “Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya sekitar Rp 200 juta lebih. Yang besar nanti pada APBD tahun 2020,” jelasnya. Meski demikian, alokasi anggaran ini dipastikan tidak akan sampai mengganggu ang-

garan untuk program pemerintah daerah pada tahun ini, karena sumber anggaran diambilkan dari sumber yang tidak bersinggungan dengan anggaran program pemerintah yang sudah ada. “Prinsipnya, karena pilkada merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka kebutuhan anggaran harus dipenuhi oleh pemerintah daerah,” ujar mantan Asisten III Setda Loteng ini. Disinggung besaran anggaran untuk pelaksaan Pilkada Loteng, Nursiah mengatakan pihaknya belum bisa mengungkapkannya, karena pembahasan anggaran pilkada masih berlangsung, meski gambaran kebutuhannya sudah ada. ‘’Tapi karena belum ditetapkan, maka belum bisa dipublikasi,’’ tambahnya. Di tempat yang sama, Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, mengatakan, secara nasional tahapan Pilkada Loteng sudah dimulai. Hal ini ditandai dengan launching tahapan pilkada secara serentak oleh KPU Pusat pada tanggal 23 September. Di mana total ada 270 daerah yang akan menggelar pilkada tahun 2020 mendatang, termasuk di antaranya Loteng. Untuk tahun ini, tahapan pilkada baru sebatas sosialisasi saja, seperti sosialisasi tahapan pelaksanaan pilkada. Termasuk sosialisasi soal persyaratan bagi bakal calon yang hendak maju di pilkada mendatang. “Karena ini baru tahapan awal, jadi kebutuhan anggarannya juga tidak terlalu besar,” imbuhnya. (kir)

(Suara NTB/ist)

BERSOLEK - Pemda Lobar bersolek, jalan- jalan di kantor Pemda Lobar dipercantik menggunakan lampu lampion.

Siap Gelar MTQ Provinsi, Lobar Bersolek Giri Menang (Suara NTB) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi NTB yang ke28. Berbagai persiapan telah dilaksanakan oleh Juara Umum MTQ ke-27 saat diselenggarakan di Bima dua tahun lalu. Di antaranya, lapangan yang berada di kompleks Kantor Bupati Giri Menang sudah disulap untuk menjadi arena utama pembukaan yang rencananya akan dibuka langsung Gubernur NTB Dr. H. Zulkifliemansyah, Kamis (3/10) malam. Demikian pula beberapa ruas jalan menuju lokasi arena utama, mulai dari Bundaran Giri Menang sudah nampak kemeriahan umbul-umbul, spanduk, baliho, dan bahkan lampion warna merah dengan tulisan aksara Tionghoa. Hasil pantauan lapangan, persiapan juga nampak dilakukan oleh masyarakat dan beberapa masjid yang ditetapkan sebagai lokasi lomba. “Masih tersisa dua hari untuk persiapan acara MTQ. Mari sama-sama kita sukseskan, terutama kebersihan di jalur utama dan ke arena ma-

jelis,” terang Ketua Panitia Pelaksana Daerah yang juga Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq. Selain di Kompleks Kantor Bupati, lokasi lomba atau arena majelis juga ditetapkan di beberapa titik lokasi. Di antaranya adalah Masjid Baital Atiq Gerung, Masjid Al-Haya’ Perumda, SMAN 1 dan SMAN 2 Gerung, MAN Lombok Barat, Pondok Pesantren Nurul Hakim dan Pondok Pesantren Al-Islahuddiny Kediri, dan SKB Gunung Sari. Taufiq berharap seluruh masyarakat bisa terlibat memeriahkan MTQ tersebut. “Untuk kita di Lombok Barat, sukses yang ingin kita raih itu ada dua, yaitu sukses sebagai tuan rumah dan sukses mempertahankan predikat Juara Umum,” terang Taufiq. Taufiq pun meminta agar masyarakat Lombok Barat ikut memeriahkan MTQ ini. “Untuk masyarakat, datang berbondong-bondong ke semua majelis. Jaga kebersihan dan jaga kenyamanan untuk kita semua karena kita ingin menjadi tuan rumah yang baik untuk menerima kehadiran semua kafilah,” pinta Taufiq. Ada yang unik dalam rencana pawai ta’aruf yang rencanan-

ya digelar Kamis pagi (3/10) “Kita akan menonjolkan toleransi dan saling menghargai perbedaan saat pawai. Insya Allah saudara kita umat agama lain akan ikut memeriahkan. Lampion yang ada menghias ruas jalan dan arena, itu sumbangsih dari saudara kita yang dari Tionghoa. Ini bukti Islam itu rahmatan lilaalamien,” ujar Taufiq bangga. Dalam MTQ, seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirimkan kafilah pesertanya. Mereka akan tinggal secara terpencar di berbagai tempat. Untuk kafilah Lombok Barat ditetapkan di Gedung Zainul Hafidz Aik Ampat, Kota Mataram dan KLU di Hotel Lombok Garden, Kota Bima di Hotel Pratama, KSB di Hotel Widyawisata Gomong, Kabupaten Bima di Rumah H. Zainuri Dasan Geres, Kabupaten Lotim dan Sumbawa di Hotel Puri Indah Gebang, Lombok Tengah di BTN Perumda Gerung, dan Dompu di Hotel Arum Jaya. Tercatat paling sedikit 1100 orang kafilah dan kontingen akan memeriahkan gelaran dua tahun sekali itu. Mereka akan beradu dalam 48 mata lomba. (her)

Diusulkan Terima Bantuan

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Sekda Loteng, H.M.Nursiah, menyerahkan naskah NPHD pelaksanaan Pilkada Loteng, kepada Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, Senin (30/9).

Belasan Pejabat Ikuti ’’Job Fit’’ Berpotensi Digeser Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menegaskan proses job fit tengah berlangsung terhadap 17 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya pun belum diketahui karena belum diserahkan ke dirinya. Namun demikian, menurut orang nomor satu di Lobar ini belasan kepala OPD yang ikut job fit ini tidak ada yang turun jabatan (demosi), namun di antara mereka ini berpotensi digeser atau diroling sesuai hasil job fit. Kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (30/9), bupati menegaskan, roling sesuai hasil job fit berdasarkan keahlian dan pendidikan. Ditanya terkait berapa yang digeser

dari 17 kepala OPD ini, menurut dia belum bisa dipastikan sebab harus menunggu hasil. Menurutnya, kepala OPD dalam proses job fit bebas menentukan pilihan jabatan yang diinginkan. Namun tim mendalami sejauh mana kemampuan dan kecocokannya di dinas terkait. Termasuk juga dinilai secara psikologis, seorang pejabat di mana jabatan yang cocok. Setelah ini pihaknya akan melakukan mutasi berdasarkan hasil job fit tersebut. Diakuinya, mutasi ini nanti akan menyisakan jabatan kosong. Untuk mengisi jabatan kosong ini, akan dibentuk pansel dan diperkirakan, minggu kedua bulan Desember semua proses pansel ini bisa tuntas. (her)

Dukcapil Kesulitan Deteksi Belasan Ribu Warga Giri Menang (Suara NTB) Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) kesulitan mendeteksi admiministrasi kependudukan belasan ribu warga yang akan diusulkan mendapatkan bantuan dari provinsi dan kabupaten. Pasalnya, setelah dicocokkan dengan database Dukcapil belasan ribu warga ini tidak ditemukan. Atas kondisi ini, pihak Dinas Dukcapil pun meminta ke Dinas Sosial (Disos) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan terhadap warga yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan tersebut. Kepala Dinas Dukcapil Lobar H. Muridun mengatakan, pihaknya telah diminta oleh Disos

Hj. Made Ambaryati (Suara NTB/dok)

untuk menyandingkan data warga dengan database Dukcapil. Sebanyak 15 ribu data warga ini sudah dicocokkan dengan database. “Setelah kami cocokkan dengan database, terjaringlah dari 15 ribu warga itu hanya 700 orang. Itu yang ada di database,” jelasnya, Senin (30/9). Belasan ribu warga yang di luar database Dukcapil, ujarnya, pihak Dinas Sosial yang melakukan coklit di lapangan terhadap nama-nama warga yang diusulkan tersebut. Pihaknya menemukan namanama warga yang perlu dicoklit. Misalnya, nama Ahmad didata base nama ini keluar 100 nama. Nama Ahmad yang mana yang dimaksud Disos ini, pihaknya tidak tahu, sehingga perlu dilakukan coklit ke lapangan. Sebab pihaknya tidak paham mana warga yang dimaksud, sebab bisa saja namanya sama, tahun lahir sama, namun berbeda orang. Sementara itu, Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati mengatakan pihaknya diminta mengusulkan 13 ribu warga penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh provinsi dan 700 oleh pemda melalui APBD kabupaten.

Namun pengusulan penerima bantuan ini terganjal gara-gara data penerima ini bermasalah di adminduk. Pasalnya, setelah disinkronkan data penerima ini yang sinkron NIK-nya hanya tiga ribu jiwa. Sedangkan sisanya 10 ribu lebih jiwa yang masuk data usulan tidak ditemukan NIKnya. ”Kami diminta mengusulkan 13 ribu jiwa penerima JKN – PBI oleh provinsi dan 700 dari pemda, tapi setelah kami serahkan datanya ke Dukcapil untuk disinkronkan NIK-nya itu, hanya ketemu dari 13 ribu hanya 3 ribu jiwa yang ketemu NIK-nya, dan dari 700 jiwa itu hanya 3 yang ketemu. Sehingga usulan pun terhambat gara-gara ini,” tegasnya. (her)

H. Muridun (Suara NTB/her)

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pelayaran Perdana Badas-Surabaya Sarat Penumpang kapal penuh sehingga banyak kendaraan yang tidak bisa naik ke atas kapal. “Pelayaran perdana kemarin delapan truk yang ditolak. Artinya kapasitas kapal yang

sembilan truk besar (TB) atau puso, 17 truk sedang (TS) dan 10 kendaraan kecil (KK) atau mobil pribadi. Jika nantinya kapal yang beroperasi lebih dari satu, maka kemacetan yang terjadi di beberapa pelabuhan akan terurai. “Ini Pulau Jawa sama Pulau Sumbawa dirangkai oleh Kapal Swarna Bahtera. Tapi kalau sampai tiga kapal beroperasi di sini, kemacetan di pelabuhan Ketapang Gili-Manuk, Lembar

Tahapan Pilkada KSB Terancam Molor karena Anggaran Taliwang (Suara NTB) Tahapan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berpotensi molor. Penyebabnya, pemerintah setempat tidak menyediakan anggaran tahun ini. Padahal, tahapan Pilkada sudah resmi dimulai sejak 23 September 2019. Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menjelaskan, pilihan satu-satunya yang bisa diambil pihaknya adalah menunda dimulainya tahapan Pilkada yang dijadwalkan tahun ini. Jika pemerintah tidak juga menyediakan anggaran pembiayannya. “Bagaimana mau mulai tahapannya kalau anggarannya tidak ada,” katanya. Persoalan ini, menurut Denny, sudah disampaikan langsung kepada bupati. Pihaknya meminta agar menyediakan anggaran di APBD Perubahan untuk membiayai tahapan yang berlangsung hingga bulan Desember mendatang. “Pak bupati bilang akan dibicarakan dulu karena bisa lewat Perkada. Tapi harapan kami ya harus ada anggran kami pegang untuk membiayai tahapan yang akan dilaksanakan dalam 3 bulan ke depan (Oktober sampai Desember 2019),” urainya. Diungkapkan Denny, terkait pembiayaan tahapan Pilkada yang terjadawal tahun ini sejak awal sudah sampaikannya ke pemerintah. KPU KSB meminta agar dalam anggaran perubahan 2019, pemerintah sudah mulai menyiapkan pembiayaan Pilkada tahun 2020. Namun saat itu, Pemda KSB berdalih anggaran pemerintah sangat terbatas dan aturan mengenai pembiayaan Pilkada juga belum final. “Ya kalau sekarang sudah pasti dimulai tahapannya. Jadi kami harap kebijakan pemerintah mulai menyiapkan dananya, karena kalau tidak jadwal tidak bisa kita mulai sekarang,” cetusnya. Kebutuhan anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada 3 bulan ke depan di 2019 ini KPU diperkirakan Denny mencapai Rp900 juta. Dana itu untuk membiayai tahapan penyusunan program dan sosialisasi serta persiapan rekrutmen anggota badan ad hoc KPU. “Kami sebenarnya sudah setuju dengan anggaran Rp13,5 miliar yang disiapkan Pemda untuk kami. Tapi harapan kami, dananya bisa mulai cair tahun ini karena ada agenda tiga bulan ke depan yang harus kami biayai,” harapnya. (bug)

Calon Pengelola Pabrik Pupuk Organik Poto Tano Mulai Diseleksi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, mulai melakukan seleksi tambahan terhadap calon pengelola pabrik pupuk organik di Poto Tano yang sudah lama mangkrak. Hingga saat ini, sudah ada dua calon pengelola yang sudah melakukan presentasi yakni FKUMKM dan KSO Bariri sedangkan untuk calon ketiga masih menunggu proses verifikasi administrasi. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) H. Abdul Hamid, S.Pd,. M. Pd, kepada Suara NTB, Senin (30/9) mengatakan, dua calon pengelola sudah melakukan presentasi pengembangan pabrik pupuk organik, setelah beberapa tahun terakhir mangkrak. Sementara untuk calon pengelola lain yang ingin mengajukan proposal, pihaknya masih membuka pendaftaran hingga beberapa minggu ke depan. Karena pada prinsipnya pabrik ini bakal dijadikan sebagai sentra produksi pupuk organik di NTB. Jika para calon pengelola ini bisa menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan, maka pihaknya tetap akan mendukung hal tersebut. Sementara untuk dukungan fasilitas dan sarana penunjang, pihaknya mengaku sudah menyiapkannya dan melengkapi sarana yang dibutuhkan tinggal menunggu pengelola saja untuk memanfaatkan mesin bantuan pusat tersebut. Pihak terkait juga menargetkan awal bulan Oktober mendatang sudah ada pemenangnya, sehingga pabrik yang sudah lama mangkrak ini bisa beroperasi di akhir tahun 2019 ini. “Kita targetkan akhir tahun 2019 pabrik ini sudah beroperasi secara maksimal dengan pengelola professional. Sehingga kedepannya bisa memberikan manfaat lebih kepada daerah berupa pendapatan asli Daerah (PAD),” ungkapnya. Dikatakannya, jika melihat hasil persentase dari calon pengelola tersebut, memang sudah sangat menjanjikan dan meyakinkan karena rata-rata mereka didampingi oleh tenaga ahli. Hanya saja pihaknya perlu melakukan seleksi tambahan supaya hanya satu pengelola saja yang mengoperasikan pabrik tersebut sehingga tidak ada yang tumpang tindih. Karena jika kedua pengelola yang sudah presentasi diterima maka dampaknya akan sangat bagi pengembangan pabrik pupuk itu sendiri. Seleksi tambahan sengaja dilakukan oleh Pemerintah, sehingga calon pengelola ini bisa bekerja professional serta memberikan hasil maksimal juga bagi daerah. Tentu pihaknya menjamin tim seleksi ini akan berkerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Karena jika sudah ada intervensi maka hasilnya diyakini tidak akan maksimal, karena di tahap seleksi saja sudah ada prosedur yang dilanggar. Hanya saja untuk tahap seleksi tambahan ini lebih kepada kelengkapan dokumennya saja serta prospek kedepan apakah akan merugikan daerah atau malah sebaliknya. Sedangkan untuk bahan baku, pihaknya menjamin tidak akan terlalu sulit mendapatkannya, karena rata-rata warga di KSB ini memiliki ternak tinggal dihimpun saja sebagai mitra kerja. “Kalau kita melihat hasil persentase mereka core bisnisnya sudah ada dan meyakinkan untuk memberikan keuntungan bagi daerah. Hanya saja kami masih membutuhkan waktu untuk bisa menentukan calon pengelola yang layak dengan prospek kedepan yang menjanjikan supaya pabrik ini bisa menghasilkan bukan hanya menjadi bangunan mangkrak saja,” pungkasnya. (ils)

Padang Bai, Kayangan-Tano, yang hampir setiap tahun, bisa terurai,” terangnya. Ia meyakini, beroperasinya Kapal Swarna Bahtera ini akan sangat berpengaruh terhadap beberapa hal. Pertama terhadap efektivitas jarak tempuh dari Sumbawa ke Surabaya. Dari yang dulunya harus melalui enam pelabuhan, sekarang bisa langsung. Kemudian berengaruh terhadap harga barang antara di

Surabaya dan Sumbawa yang tidak berbeda jauh. Kehadiran kapal ini juga menjawab persoalan berkurangnya penerbangan di Sumbawa, karena merupakan angkutan masal yang biayanya terjangkau oleh lapisan masyarakat. Selain itu, juga akan membuka pola bisnis baru serta dinamika pembangunan yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian masyarakat Sumbawa. (ind)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pedagang Enggan Masuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pedagang tidak terbiasa Sumbawa Besar 1234567890123456789012345678901212 dengan display seperti itu. (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 “Untuk menjadi protoPemkab Sumbawa mela1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lui Badan Pendapatan Daer- type nasional cocok mungkin 1234567890123456789012345678901212 ah (Bapenda) telah berupaya untuk di pasar-pasar besar. 1234567890123456789012345678901212 meminta pedagang masuk Tetapi untuk pasar peda1234567890123456789012345678901212 berjualan di dalam Pasar gang kita menolak model 1234567890123456789012345678901212 Brang Bara. Namun masih seperti itu,” terangnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kondisi ini, kata Arif, bubanyak yang belum masuk 1234567890123456789012345678901212 karena beralasan meja ter- kan hanya terjadi di Kabu1234567890123456789012345678901212 lalu tinggi. Makanya kede- paten Sumbawa. Tetapi se1234567890123456789012345678901212 pannya meja akan dirombak bagian besar wilayah teruta1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 supaya pedagang memasu- ma di wilayah Indonesia Ten1234567890123456789012345678901212 ki pasar sesuai dengan yang gah dan Timur melakukan 1234567890123456789012345678901212 pedagangnya melakukan pedihajatkan. 1234567890123456789012345678901212 Plt. Kepala Bapenda nolakan. Mengingat peda1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa, Arif Alamsyah gang tidak mau menempati. 1234567890123456789012345678901212 “ Hampir semua pasar mengakui pihaknya terus 1234567890123456789012345678901212 mencoba melakukan sosial- yang dibangun dengan ang1234567890123456789012345678901212 isasi dan memberiak garan dana TP meng1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 edukasi kepada pedagang gunakan prototype itu sam1234567890123456789012345678901212 yang berada di pelataran pai sekarang belum maksi1234567890123456789012345678901212 parkir Pasar Brang Bara. Pi- mal. Sebagian besar 1234567890123456789012345678901212 haknya mengajak untuk wilayah yang disampaikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menggunakan fasilitas yang di setiap rapat dengan ke1234567890123456789012345678901212 ada di pasar. Namun peda- menterian juga menyam1234567890123456789012345678901212 gang masih menolak men- paikan hal itu, bukan han1234567890123456789012345678901212 empati meja dengan alasan ya Sumbawa,” tukasnya. 1234567890123456789012345678901212 Jika dilihat dari segi banmeja terlalu tinggi dan tidak 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 cocok digunakan. Pedagang gunan, lanjutnya, sudah re1234567890123456789012345678901212 pun sudah mengusulkan fresentatif, nyaman dan 1234567890123456789012345678901212 untuk dirubah, sehingga tidak panas. Karena pasar 1234567890123456789012345678901212 kedepannya pihaknya akan ini prototype Kementerian 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang mengambil contoh dari merubah tinggi dari meja. 1234567890123456789012345678901212 “Pasar Brang Bara sudah pasar swasta di Tangerang. 1234567890123456789012345678901212 bisa digunakan untuk kios- Karena pasar setempat di1234567890123456789012345678901212 kiosnya sudah terisi. Hanya anggap menjadi pasar per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 khusus untuk meja pe- contohan dari aspek pengelo1234567890123456789012345678901212 dagang ikan dan pedagang laan, kebersihan, kerapian, 1234567890123456789012345678901212 sayur itu penolakannya luar dan kesehatan. Hanya saja 1234567890123456789012345678901212 biasa dengan alasan bahwa ternyata tidak cocok dengan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 meja itu terlalu tinggi dan karakter pedagang di daer1234567890123456789012345678901212 tidak cocok digunakan. Kita ah. Makanya Kementerian 1234567890123456789012345678901212 juga menawarkan itu dipa- mempersilahkan daerah un1234567890123456789012345678901212 kai tanpa retribusi. Silah- tuk menyesuaikannya. 1234567890123456789012345678901212 “Jadi Kementerian memkan berjualan kita tidak 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tarik retribusi untuk awal- persilahkan melalui APBD 1234567890123456789012345678901212 awalnya. Tetapi tetap saja untuk menyelesaikan dan 1234567890123456789012345678901212 pedagang kita lebih suka menyesuaikan. Karena 1234567890123456789012345678901212 menggelar dagangan di hala- pasar itu sudah dihibah ke 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 man kemudian memakai daerah,” pungkasnya. (ind) 1234567890123456789012345678901212 payung,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212 Disebutkan meja di 1234567890123456789012345678901212 dalam Pasar Brang Bara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 berjumlah 200. Meja itulah 1234567890123456789012345678901212 nantinya yang akan 1234567890123456789012345678901212 dirubah dan dibuatkan 1234567890123456789012345678901212 lebih rendah. Karena tinggi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 meja yang ada sekarang 1234567890123456789012345678901212 sekitar 80 cm dan 1234567890123456789012345678901212 pedagang tidak 1234567890123456789012345678901212 terbiasa berdagang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dengan posisi meja 1234567890123456789012345678901212 tersebut. 1234567890123456789012345678901212 Pedagang juga 1234567890123456789012345678901212 sudah 1234567890123456789012345678901212 ditawarkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kursi 1234567890123456789012345678901212 namun 1234567890123456789012345678901212 tetap 1234567890123456789012345678901212 menolak 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 karena 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Arif Alamsyah

Meja di Pasar Brang Bara akan Dirombak

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Anggota DPRD KSB Periode 2019-2024 foto bersama Wabup KSB, Fud Syaifuddin saat pembukaan kegiatan orientasi akhir pekan lalu.

Anggota DPRD KSB Ikut Orientasi dan Pendalaman Tugas Taliwang (Suara NTB) -. Sebanyak 25 anggota DPRD Sumbawa Barat sejak akhir pekan lalu berada di Kota Mataram. Mereka mengikuti kegiatan masa orientasi dan pendalaman tugas sebelum akhirnya menjalankan fungsinya sebaga anggota penyerap aspirasi rakyat KSB sepaniang lima tahun mendatang. Kegiatan orientasi dan pendalaman tugas itu, sesuai jadwal sudah dimulai sejak tanggal 28 September lalu dan rencananya, Selasa, 1 Oktober (hari ini) menjadi hari terakhir kegiatannya. “Sekarang masih kegiatan. Besok terakhir agendanya,” terang wakil ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MP yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/9). Sebelum menjalani kegiatan

masa orentasi dan pendalaman tugas, seluruh anggota DPRD sudah terdistribusi ke alat kelengkapan dewan (AKD) melalui fraksi-fraksinya. Dijelaskan Abidin, selama kegiatan setiap anggota diberi pemahaman terkait tugas-tugas pokonya sebagai anggota sekaligus kewajiban kerjanya di posisi AKD yang dijabatnya. “Intinya sekembali mereka dari masa orientasi ini semua anggota sudah tahu tugas dan fungsinya. Baik sebagai anggota di kelembagaan mapun di AKD,” timpalnya. Meski tidak dibebani tugas membahas anggaran mengingat APBD 2020 KSB telah ditetapkan sebelum para anggota DPRD Periode 2019-2024 ini dilantik. Abidin menyatakan, tugas berat tetap akan dihadapi para anggota jelang akhir tahun ini. Mereka

akan disibukkan dengan agenda evaluasi program kerja pemerintah tahun 2019. “Makanya sekembali dari kegiatan orientasi seluruh komisi kami harapkan mulai bekerja. Menghimpun data program pemerintah sepanjanh 2019 untuk kemudian dievaluasi,” urainya. Bagi Abidin, ke depan tugas dan tantangan berat bagi anggota DPRD KSB ke depan akan semakin kompleks. Karena itu setiap anggota diharapkan memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap bidang-bidang kerja komisinya. “Kami di dewan punya fungsi menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi anggota harus punya kemampuan solutif juga agar aspirasi masyarakat tersampaikan secara efektif ke pemerintah,” tukasnya. (bug)

Pembayaran Tahap Ketiga Jalan Lingkar Utara Alas Diusulkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembayaran tahap ketiga ganti rugi lahan pembangunan Jalan Lingkar Utara Alas disusulkan dalam APBD 2020. Mengingat maasih tersisa sekitar Rp7 Miliar kekurangan ganti rugi yang belum dibayarkan ke pemilik lahan terdampak jalan tersebut. Sebagaimana disampaikan Kabag Pertanahan Setda Sumbawa, melalui Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini S.E, M.M, ada tiga tahap pembayaran ganti rugi lahan jalan Ligkar Utara Alas. Dari total nilai hasil penghitungan appraisal sebesar Rp21,1 Miliar. Untuk 125 bidang tanah. Tahap pertama dan tahap kedua telah dibayarkan, dengan nilai Rp13,5 Miliar. “Tahap

(Suara NTB/ist)

Surbini pertama 28,4 persen dan tahap kedua 35,5 persen dengan anggaran yang tersedia seki-

tar Rp13,5 Miliar. Sisanya sekitar Rp7 Miliar lebih itulah yang kini diusulkan di APBD 2020 untuk pembayaran tahap ketiga. Memang diakuinya, masih ada sedikit kendala di jalan Lingkar Utara Alas. Masih ada beberaa pemilik lahan yang belum menerima pembayaran karena bukti kepemilikan, seperti sertifikat yang belum dilengkapi. Ada juga sekitar 3 orang pemilik lahan yang belum menyetujui besaran ganti rugi. “Mudah mudahan mereka bisa menerima harga ganti rugi yang ditentukan tim Appraisal. Nanti kalau pun masih tidak menerima, maka akan dititipkan di Pengadilan,” pungkasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

H. Anwar M

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Badas, H. Anwar M, membenarkan hal tersebut. Saat berangkat, kapasitas

besar itu sudah full, masih banyak lagi mobil yang belum bisa naik kapal. Artinya animo masyarakatnya begitu tinggi. Itu luar biasa, itu baru pertama. Bagaimana kalau sebulan atau setahun berjalan,” ujarnya saat ditemui wartawan, Senin (30/9). Dijelaskannya, berdasarkan pengawasan, kapal yang berangkat sekitar pukul 16.00 Wita tersebut terisi penuh. Muatannya seperti

Didorong PKS, Andy Tirta Siap Maju di Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Dr. Andy Tirta M.Sc menyatakan dirinya siap maju di Pilkada Sumbawa 2020. Setelah namanya muncul sebagai salah satu kader internal yang didorong PKS. Secara kebetulan, jabatan Rektor yang kini diembannya memang akan berakhir masa tugasnya pada Maret 2020 mendatang. “Saya melepas jabatan Rektor, tidak ada kaitannya dengan rencana pencalonan saya oleh PKS di Pilkada. Hanya karena kebetulan memang sudah waktunya untuk mengakhiri. Saya diangkat sebagai Rektor UTS, 11 Maret 2016 yang artinya kan berakhir 11 Maret 2020 mendatang. Memang tidak ada aturan yang membatasi periodesasi menjadi Rektor. Jabatan Rektor bisa dijabat kembali untuk periode kedua. Namun yang terbaik untuk UTS adalah jabatan Rektor hanya satu periode agar kampus tersebut bisa berkembang cepat,” terang Boy, sapaan akrab Andy Tirta. Berkaitan dengan Pilkada, Boy mengaku memang diperintahkan PKS untuk maju. Sebagai kandidat dari internal partai bersama Ketua DPC PKS, M. Takdir. “Awalnya, nggak ada niat ke politik. Tetapi sebagai kad-

er partai, mau enggak mau, kita harus nurut. Sebenarnya setelah dikasih tahu satu bulan yang lalu (oleh PKS), Saya disuruh sosialisasi. Saya menggunakan momentum itu untuk ketemu orang sebanyak-banyaknya,” ujarnya. Pihaknya pun tak menargetkan apapun terkait pencalonannya. Artinya, tidak ada kewajiban dan target yang dibebankan kepadanya untuk harus menang di Pilkada. Meski diharapkan menang. “Jadi, ngalir aja. Saya silaturrahim ke Orong Telu, Alas Barat, ke mana mana dan minggu depan ke Batulante happy happy aja. Benar-benar pertamanya saya kena pilih,” kata Rektor muda yang merasa terharu dengan penerimaan masyarakat Sumbawa selama ini. Lalu bagaimana dengan restu dari Gubernur NTB? Komunikasi yang dibangun sejak tahun lalu pun kesannya belum mengarah ke sesuatu yang serius. Sebab dirinya memang tidak ada intensi apa-apa untuk terjun ke dunia politik. “Saya sih juga nggak mau Gede Rasa (GR). Saya tahu diri pengalaman saya di dunia birokrasi masih kurang. jadi saya hanya berusaha silaturrahim, ketemu orang sebanyakbanyaknya mengenalkan diri

saya. Urusan saya dipilih atau tidak oleh PKS didukung atau tidak oleh Pak Gubernur itu urusan nanti. Hari ini saya gak fokus di situ. Jadi kalau hari ini saya fokus Bang Zul (Gubernur) dukung saya atau tidak baru saya jalan, kayaknya itu enggak asik aja,” jelasnya. Artinya, Andy Tirta maju ke Pilkada karena memang diminta partainya untuk maju. Tetapi mengharapkan untuk maju ini karena alasan Bang Zul semata, bagi Boy a akan mengurangi semangat perjuangan ini. Bahkan dia telah membentuk Lembaga Sumbawa Maras Sejahtera, lembaga yang akan dipakai sebagai road founding. “Saya coba hubungi temanteman saya di Jakarta, teman saya di Korea, yang bergerak di berbagai bidang, saya akan ngomong ke mereka bahwa saya akan maju sebagai Bupati Sumbawa. Kalau temanteman tahu saya orang baik, punya integritas, sangat baik, please support me,” ujarnya. Andy menegaskan, ia tidak akan maju dengan cara mengorbankan hal-hal yang berlebihan. Misalnya, dengan berutang pada pihak lain. Andy pun mengaku tidak punya uang sebanyak kandidat yang lain. Hanya saja, ia meyakini ada banyak teman dan keluar-

ganya yang siap membantu. “Saya juga punya ide yang bisa dijual. Kalau menarik, saya bilang bantu saya. Saya bilang bahkan ke relawan pun yang ada membantu saya, kalian harus bantu saya. Dan saya lepas banget,” tuturnya. Andy pun tidak menargetkan apakah akan mengambi posisi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di Pilkada. Bahkan tidak terpilih pun nantinya sebagai calon dari PKS, diirnya tetap bahagia. “Hari ini saya sangat bersyukur sekali saya dapat momentum ini. Saya bisa silaturrahim ke banyak sekali orang. Enak banget. Kan ada kesempatan juga bagi Pak Takdir (Ketua DPC PKS) untuk maju. Saya gak bilang PKS mengerucut ke saya. Tapi kita sama-sama jalan, sama-sama bergerak. Trus kami terus berusaha. Saya tidak tahu perkembangan Pak Takdir kayak gimana. Tapi Senin sampai Jumat, sore harinya saya mutar (ketemu masyarakat),” pungkas Andy. Sebelumnya, pada acara wisuda UTS, Gubernur NTB saat memberikan sambutan juga mengatakan akhir masa tugas Andy Tirta sebagai Rektor UTS pada

Maret 2020 mendatang bertepatan dengan dibukanya pendaftaran di KPU. Hal ini menyiratkan keseriusan Andy Tirta akan serius menjadi calon Bupati Sumbawa. Lalu mengenai pengganti Andy Tirta sebagai Rektor UTS, Dr. Zul yang juga Pendiri UTS ini, mengaku tidak akan kesulitan mencari penggantinya. Mengingat banyak dosen UTS yang kuliah di luar negeri menyelesaikan program doktoralnya dan akan pulang ke Sumbawa dalam waktu dekat ini. (arn)

Andy Tirta

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Animo masyarakat terhadap long distance ferry atau kapal feri jarak jauh Swarna Bahtera rute Badas-Surabaya cukup tinggi. Kapal terisi penuh saat pelayaran perdana di Labuhan Badas, Minggu (29/9) lalu. Bahkan terdapat delapan kendaraan truk yang tidak bisa terakomodir.

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dana Perjalanan Dinas DPRD dan Bupati Bima Perlu Dipangkas Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin S.Sso meminta anggaran biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Kepala Daerah (Bupati.red) dipangkas dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Rafidin anggaran biaya perjalanan dinas 45 anggota DPRD mencapai Rp6 miliar lebih. Sementara anggaran biaya perjalanan dinas Bupati mencapai kurang lebih Rp1,2 miliar. “Kucuran anggaran ini tidak termasuk anggaran biaya perjalanan dinas Wakil Bupati, Sekda dan lainnya,” katanya, Senin (30/9). Menurut dia, kucuran anggaran tersebut terlalu besar dan membenani. Rafidin berharap

anggarannya dialihkan untuk program-program kegiatan masyarakat. Terutama bagi petani dan nelayan. “Harus dipangkas untuk membantu masyarakat. petani dan nelayan kita,” katanya. Duta PAN ini mengaku apa-

bila anggaran perjalanan dinas Bupati Bima dipangkas menjadi Rp700 juta. Kemudian anggota DPRD menjadi Rp4 miliar akan terkumpul anggaran sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar. “Lagipula anggaran perjalanan dinas yang dikucur-

kan banyak selama ini dipergunakan untuk apa saja, ? saya kira ini yang perlu dijawab,” ujarnya. Terkait permintaan pemangkasan anggaran biaya Dinas itu, Rafidin mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Eksekutif. Namun hal itu tergantung Legislatif yang menyetujuinya. “Saya kira Eksekutif yang terlebih dahulu menyesuaikannya, kemudian DRPD langsung mengetoknya,” ujarnya. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten

Bima, Drs. H. Taufik HAK M.Si mengaku besaran anggaran biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Anggota DPRD berdasarkan kebutuhan. Namun lanjut Taufik, bisa saja pihaknya memangkas anggaran biaya perjalanan dinas yang dianggap besar itu. Hanya saja perlu ada persetujuan semua pihak, termasuk anggota DPRD. “Bisa saja dipangkas. Ini semua tergantung kesepakatan dan persejutuan anggota DPRD,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Rafidin

(Suara NTB/Uki)

H. Taufik HAK

Dewan Baru Disambut Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

(Suara NTB/jun)

PETISI – Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar saat menandatangani petisi dukungan pengangkatan 256 CPNS KII, Senin (30/9).

Dewan Teken Petisi Penyelesaian Kasus CPNS KII Dompu (Suara NTB) – Aksi bertenda untuk menuntut SK PNS oleh 256 CPNS KII, masih berlangsung di Lapangan Beringin Setda Dompu, Senin (30/9). Tenda perjuangan itu bahkan menjadi pemandangan menarik karena berdiri di tengah pusat acara pelantikan 30 anggota dewan terpilih pada Pemilu serentak beberapa waktu lalu. Tak hanya mendesak Bupati segera menyerahkan SK pengangkatan sebagai PNS, mereka juga meminta komitmen legislatif untuk menyelesaikan kasus yang sudah dialami bertahuntahun lamanya itu. Komitmen itu ditandai dengan penandatangan petisi dukungan. Salah seorang perwakilan

CPNS KII dari kelompok 256, Wasidan kepada Suara NTB menjelaskan, penandatanganan petisi dukungan ini sekaligus sebagai bentuk rekomendansi DPR untuk meminta pemerintah daerah segera menerbitkan SK pengangkatan mereka sebagai PNS. “Karena memang ini sudah lama, jadi ini PR pertama yang harus segera diselesaikan oleh DPR,” ungkapnya. Terkait pertemuannya bersama Bupati yang difasilitasi Ombudsman RI beberapa waktu lalu, dikatakannya belum sampai pada kesimpulan akhir. Ombudsman masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polda NTB menyangkut kasus yang menjerat Bupati

HBY dan membuatnya selama ini tak berani menerbitkan SK PNS 256 CPNS KII. “Karena sama-sama digantung Bupati dengan kasus tersangkanya, terus kami juga digantung dengan satu surat itu (SK). Makanya kita tunggu hasilnya minggu depan,” ujarnya. Kendati belum pada kesimpulan akhir, namun sebagai pegangan pihaknya saat ini, lanjut Wasidan, ialah komitmen Ombudsman sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memastikan SK PNS bagi 256 CPNS KII akan diterbitkan. Dan selama proses itu berjalan dipastikan tenda perjuangan ini tak akan dibongkar. “Kami akan bubar ketika SK itu ada.

Karena kita tidak melakukan anarkis ya hak kita seperti ini,” tandasnya. Sementara, pantauan Suara NTB di lapangan, permintaan dukungan berupa penandatangan petisi itu mendapat respon positif sejumlah anggota dewan yang baru saja dilantik. Ditandai d e n g a n dibubuhkannya tandatangan yang diawali oleh K e t u a DPRD Dompu terpilih, Andi Bachtiar. (jun)

Resmi Dilantik, Andi dan Amin Pimpin Sementara DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 hasil Pemilu 17 April lalu resmi diambil sumpah dalam rapat paripurna istimewa di lapangan kantor Bupati Dompu. Andi Bachtiar, A.Md.Par dari Partai Nasdem dan H Muhammad Amin, S.Pd dipercaya sebagai pimpinan sementara DPRD Dompu hingga pembentukan alat kelengkapan Dewan devinitif. Sebelum pengambilan sumpah sebagai anggota DPRD yang dipimpin Ketua PN Dompu, Mukhlassuddin, SH, MH, Senin (30/9), rapat paripurna istimewa ini dibuka dan dipimpin Yuliadin, S.Sos dan H Muhammad Amin, S.Pd selaku Ketua dan wakil Ketua DPRD Dompu periode 2014 – 2019. Dalam sambutannya, Yuliadin menyampaikan alasan tehnis kondisi gedung sehingga Badan Musyawarah DPRD menyepakati dilakukan di lapangan kantor Bupati. Ia pun menyampaikan, kehidupan sebuah titipan dan karenanya tidak satupun abadi. Karenanya. Bergulirnya waktu yang begitu cepat, datang dan perginya Pemilu, bergantinya pridikat dan jabatan, adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Lima tahun sudah pengabdian sebagai pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2014 – 2019, berbagai persoalan telah disikapi sesuai kewenangan daerah otonom. Selama masa jabatan, terdapat 49 keputusan DPRD, dan 46 keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan. “Kami yakin dan tahu pasti bahwa saudara – saudara kita yang akan diambil sumpah/janjinya hari ini sebagai anggota DPRD adalah kader terbaik pilihan rakyat dan pasti akan mampu berbuat yang terbaik pula bagi kemajuan daerah Ngahi Rawi Pahu yang kita cintai ini,” katanya. Andi Bachtiar, A.Md.Par usai menerima mandat sebagai pimpinan sementara DPRD Dompu menyampaikan, apresiasinya kepada anggota DPRD Dompu periode sebelumnya yang mengakhiri masa tugasnya. Ia pun berharap, prestasi yang dicapai selama ini dengan nuansa sejuk dan hubungan kerja sama secara harmonis yang tercip-

(Suara NTB/ula)

PELANTIKAN - Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dompu dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024. Ketua DPRD Dompu sementara, Andi Bachtiar, A.Md.Par didampingi wakil Ketua sementara, H. Muhammad Amin, S.Pd bersama Bupati dan wakil Bupati Dompu, serta Ketua PN Dompu usai pelantikan. ta tetap diteruskan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompu. Sebagai pimpinan sementara, Andi mengatakan, pihaknya hanya bertugas memimpin rapat DPRD, melakukan pembentukan fraksi – fraksi Dewan dan pembentukan pimpinan devinitif. Ia berharap, tugas sebagai pimpinan sementara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. “Mengawali tugas dan tanggungjawab sebagai pimpinan dan anggota DPRD yang merupakan representaasi masyarakat Dompu, tentu dipundak kita ada titipan amanah dan harapan dari masyarakat untuk sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik, untuk masyarakat Dompu yang sehat, cerdas, sejahtera dan religius, dengan dilandasi semangat Ngahi Rawi Pahu,” katanya. Andi pun mengajak para hadirin untuk merenungkan sejenak masa lalu, melihat masa kini dan menatap kedepan hari esok yang lebih baik bagi masyarakat Dompu agar menjadi kabupaten unggulan sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun di level nasional. “Semua harus dilandasi dengan semangat kebersamaan diantara kita. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, tentu kerja keras dan keikhlasan dalam pengabdian ser-

ta yang tidak kalah pentingnya adalah iringan doa dari seluruh masyarakat agar kami mampu mewujudkan cita – cita dan harapan kita bersama,” katanya. Sementara Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pelantikan anggota DPRD hanya membacakan sambutan tertulis Gubernur NTB. Dalam sambutannya, ia mengingatkan kepada anggota DPRD Dompu yang baru dilantik bahwa rakyat telah memilihnya menjadi wakil di DPRD memiliki tugas diantaranya menyuarakan kepentingan aspirasi masyarakat, mewujudkan demokrasi yang bermartabat, menentukan kebijakan fiskal daerah, serta mengawal pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Dompu. Gubernur juga mengingatkan, membangun kabupaten Dompu harusnya bersinergi dengan program unggulan NTB Gemilang seperti revitalisasi kelaurga, pengembangan desa wisata, industrialisasi komoditas pertanian, dan NTB menuju zero waste. “Kita berkeyakinan, bahwa seluruh anggota Dewan terpilih adalah orang – orang terbaik. Orang – orang yang memiliki komitmen untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bekerja untuk kesejahteraan daerah ini,” kata Gubernur yang dibacakan Bupati Dompu. (ula/*)

Dompu (Suara NTB) – Demonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP dan KPK turut dilakukan ratusan mahasiswa di Dompu, Senin (30/9). Aksi yang bertepatan dengan pelantikan 30 anggota DPRD tersebut, meski diwarnai ketegangan namun tidak sampai berakhir ricuh. Ketegangan sempat terjadi ketika ratusan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Dompu ini, melakukan pembakaran ban bekas di Bundaran Taman Kota. Kemudian berusaha menerobos paksa pengamanan aparat untuk menemui wakil rakyat yang tengah dilantik di Lapangan Beringin Setda Dompu. Suasana saling dorong itu tidak berlangsung lama, serta tak sampai menimbulkan kontak fisik antara polisi dan mahasiswa. Mereka pun diizinkan menemui pimpinan dewan dengan pengawalan ketat. Namun, kondisi kembali memanas lantaran mendapati gerbang Kantor Bupati ditutup Satpol PP. Massa kemudian bereaksi dan sebagian berusaha melompati

(Suara NTB/jun)

DEMO - Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar saat menemui dan menyikapi tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi, Senin (30/9). pagar. Beruntung, reaksi terse- bersihan serta kehutanan harus but cepat disikapi dengan dibu- dipanggil untuk dievaluasi dan kanya gerbang. Beberapa tun- menyelesaikan masalah kehututan mereka, sebagaimana di- tana di Dompu,” harapnya. Atas sejumlah tuntutan ungkapkan salah seorang perwakilan mahasiswa, Wahyudin mahasiswa tersebut, Ketua yakni meminta DPRD menolak DPRD Dompu terpilih, Andi RUU Ketenagakerjaan nomor Bachtiar yang baru saja sele13 tahun 2003, RUU KPK, RUU sai diambil sumpah jabatan KUHP, RUU BPJS termasuk sebagai hasil kesepakan bermencopot jabatan pelaku pen- sama unsur pimpinan bersedia embakan dan penganiayaan ma- menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut dengan menhasiswa di sejumlah wilayah. Disamping beberapa tuntut- yampaikannya ke DPR RI. “Saya atas pimpinan DPRD an itu, hal lain yang menjadi harapan mahasiswa ialah anggota mewakili anggota DPR yang legislatif segera menyikapi keru- lain akan menandatangani sakan hutan dengan mengevalu- keputusan yang di dalam terasi keberadaan instansi terkait. kait tuntutan mahasiswa,” “Dinas lingkungan hidup dan ke- pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

Halaman 8

Syafi’i Siap Bertarung di Pilkada Loteng (Suara NTB/why)

BUKTI DOKUMEN - Jaksa penuntut umum menunjukkan bukti dokumen ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (30/9) dalam pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu, A Hafid.

Korupsi Kredit KCPS Bank NTB Dompu

Terdakwa Ikut Ambil Kredit dengan Dalih Poktan Mataram (Suara NTB) – Terpidana korupsi kredit fiktif Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompu, Muhamad Faisal bersaksi dalam sidang terdakwa A Hafid, Senin (30/9) kemarin. Faesal menjelaskan kongkalikongnya dengan mantan Kepala KCPS itu. Saksi Faisal dihadirkan jaksa penuntut umum Muhamad Isa Ansyori dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Faisal yang merupakan pecatan analis kredit itu membongkar modus korupsinya. Faisal mengemukakan pengajuan kredit yang manipulatif sebanyak 20 nasabah. Beberapa diantaranya anggota keluarga dekat termasuk istri. Selain itu ada namanama fiktif. Dia juga mengungkap bahwa Hafid turut mendapat fasilitas kredit dengan mendompleng masuk anggota kelompok tani. “Terdakwa minta ikut masuk kelompok tani. Dapat Rp7,5 juta,” bebernya. Kelompok tani di Manggelewa, Kabupaten Dompu itu beranggotakan 10 orang. Pengajuan kredit sebesar Rp75 juta langsung disetujui Hafid berdasarkan analisis formalitas Faisal. Selain itu, Faisal juga mencatut nama orang lain demi mendapatkan perjanjian kredit jual beli. Tujuannya, kredit yang seharusnya untuk kebutuhan jual beli itu akan dipakai untuk menutupi pembayaran kredit pada pinjaman di bank lain. Faisal juga mengaku semua pengajuan kredit itu diketahui oleh Hafid. “Tidak ada yang tanda tangan ke terdakwa. Saya sendiri yang tanda tangan untuk dibawa ke pimpinan. Langsung disetujui karena dia yang minta,” ungkapnya. Faisal sudah menjadi terpidana dengan hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp50 juta subsider dua bulan, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,54 miliar subsider dua tahun. Hafid membantu Faisal meloloskan pengajuan kredit 14 nasabah sepanjang rentang waktu tahun 2013-2015. Sebagai pimpinan, Hafid menyetujui pengusulan kredit yang dimanipulasi Faisal. (why)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Syafi’i, MM., menyatakan kesiapannya untuk ikut bertarung dalam kontestasi politik Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai bentuk keseriusannya, ia telah mulai melakukan proses kerja-kerja politik. Salah satunya yang sedang berjalan yakni kegiatan survei elektabilitas. “Ya Insya Allah saya siap untuk ikut tampil. Sekarang kita sedang melakukan survei dulu. Surveinya sekarang sedang berjalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, di sela-sela memantau jalannya aksi demonstrasi mahasiswa di DPRD Provinsi NTB, Senin (30/9) kemarin. Dijelaskan Syafi’i, kegiatan survei pendahuluan tersebut ia lalui untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap figur dirinya yang akan maju menjadi bakal calon kepala daerah di Lombok Tengah. Dari hasil survei itulah, akan menjadi dasar dirinya

nantinya untuk mengambil keputusan final. Apakah niatnya untuk ikut bertarung akan dilanjutkan atau tidak. “Pendekatan politik pertama yang harus kita lakukan harus survei. Karena kita harus lihat respons masyarakat dulu seperti apa. Kalau kiranya respons masyarakat itu luas, maka secara politik harus kita ambil, tapi kalau kira-kira kecil, maka jangan maju,” katanya. Ditegaskannya, untuk ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2020, dirinya tidak bisa hanya dengan modal ambisi belaka. Namun harus realistis dalam menghitung peluang politik yang ada untuk dirinya. Jika sekiranya ia memil-

liki peluang kecil, maka ia memastikan diri tidak akan melanjutkan untuk maju. “Karena kalau kita paksakan diri maju, maka itu konyol namanya. Kalau maju untuk kalah itu orang politik tidak dikenal, yang dikenal itu adalah maju untuk menang. Jadi kita tunggu dulu seperti apa respons masyarakat,” katanya. Sembari melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas dirinya. Syafi’i juga mengaku cukup intens membangun komunikasi politik dengan partai-partai dalam rangka penjajakan peluang dukungan. Diakuinya sudah ada beberapa partai politik yang sudah menjalin komuni-

kasi dengan dirinya. Hanya saja, komunikasi yang sudah terbangun baru sebatas tahap penjajakan saja. “Kalau dengan partai terus kita berkomunikasi, terus berjalan. Tapi masih sebatas menyamakan visi-misi saja, masih diskusi lepas, belum ada komitmen. Kita berikan kesempatan kepada partai untuk menilai kami, kalau dianggap layak dan pantas, ya silahkan kita bersama-sama membangun Lombok Tengah,” katanya. Komunikasi juga dibangun dengan sejumlah figur-figur bakal calon yang lain, untuk saling menjajaki peluang menjadi pasangan. Menurutnya ia juga mendorong figurfigur muda Loteng untuk ikut ambil bagian dalam pertempuran politik menuju Loteng I pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Sebab, menurutnya, dalam kurun waktu 10

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Syafi’i tahun mendatang, Loteng butuh pemimpin yang memiliki visi jauh untuk menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ndi)

Dua Perkara Korupsi Siap Disidangkan Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menerima pelimpahan dua perkara korupsi. Antara lain kasus DD/ADD Desa Kemuning, Sumbawa Barat dari Kejari Sumbawa, dan kasus korupsi pembayaran gaji guru terpencil Kemenag Kabupaten Bima dari Kejari Bima. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan sidang perdana untuk dua perkara dengan empat terdakwa itu mulai disidangkan pada Senin pekan depan. “Satu yang Kemuning. Satunya lagi dari Kejari Bima,” ucapnya, dikonfirmasi Senin (30/9) kemarin. majelis hakim untuk perkara korupsi itu sudah ditetapkan Ketua PN Mataram. Para terdakwa itu yakni Kades Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, Husni Tamrin yang diajukan Kejari Sumbawa ke pengadilan. Tamrin alias Mirin diduga terlibat korupsi yang merugikan negara sebesar Rp981 juta. Terdakwa diduga menyimpangkan anggaran DD/ADD Kemuning tahun 2017-2018. Uang negara dipakai untuk membeli motor gede seharga nyaris Rp100 juta. Padahal dana itu dianggarkan untuk proyek fisik desa. Manipulasinya, pekerjaan yang tidak selesai dicantumkan 100 persen. Dari enam kali pencairan anggaran, Tamrin tidak menyetorkan penghasilan tetap Kadus, ketua RT dan RW, guru ngaji, pengurus masjid, dan pengurus BPD Kemuning. Anggaran desa diduga diselewengkan dengan pencairan yang dimasukkan ke rekening istri. Perkara lainnya, yaitu pembayaran gaji guru terpencil pada Kemenag Kabupaten Bima tahun 2011. Kasus itu menjerat tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Kemenag Bima, Yaman H Mahmud, dan mantan Kabag H. Irfun dan Fifi Faridah. Tiga terdakwa diduga secara bersama-sama memotong tunjangan guru terpencil madrasah. Para terdakwa membuat proses pembayaran seolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Laporan pembayaran gaji dimanipulasi agar sesuai dengan realisasi. Padahal, Sejumlah guru terpencil tidak menerima tunjangan gaji sesuai dengan yang disalurkan. Dalam kasus itu, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara mencapai Rp615,6 juta. (why)

(Suara NTB/ars)

AKSI MASSA - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD NTB Senin kemarin, terpaksa dibubarkan paksa. Pasalnya, massa tidak membubarkan diri hingga batas waktu yang diizinkan menggelar aksi. Berita selengkapnya dihalaman 1.

Sejumlah Figur Ambil Formulir Pendaftaran di Nasdem Mataram (Suara NTB) – Sepekan pascadibukanya penjaringan bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati di Pilkada Lombok Tengah oleh DPC Partai NasDem. Tercatat sejumlah figur telah mengambil formulir pendaftaran. Masing-masing Ketua DPC Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, Politisi Demokrat, Samsul Qomar dan Haji Bangun. “Jadi sudah ada figur yang ambil formulir pendaftaran Nasdem,” kata Sekretaris DPD

Gerindra Dorong Paket Najmul - Syarif Jilid II Mataram (Suara NTB) – Dinamika politik jelang perhelatan Pilkada serentak tujuh Daerah kabupaten/kota di NTB terus bergerak dinamis. Sejumlah figur bakal calon terus bermunculan dengan berbagai manuver politiknya. Demikian juga dengan partai politik, terus melakukan penjajakan dan komunikasi baik dengan figur maupun sesama partai untuk membangun koalisi menghadapi Pilkada serentak 2020. Partai Gerindra merupakan salah satu yang sudah memulai proses penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akan tetapi di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU), Gerindra nampaknya lebih condong untuk mendorong paket pasangan petahana, Najmul Akhyar-Syarifuddin jilid II pada Pilkada 2020. Gerindra lebih menghendaki agar Syarifuddin untuk tetap calon wakul bupati berpasangan dengan Najmul. Hal itu disampaikan secara eksplisit oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat. Ia nampaknya tidak menginginkan duet Najmul-Syarif itu terpisah di Pilkada 2020. “Belum tentu (pecah), kan belum ditentukan, siapa yang sudah menentukan Syarif yang akan didorong Gerindra (jadi Bupati), kan belum,” katanya saat dikonfirmasi Suara NTB pekan kemarin. Ditegaskan Ridwan bahwa

untuk Pilkada KLU dan daerahdaerah lainnya masih dalam proses. Saat ini telah mulai proses penjaringan dan yang akan dilanjutkan dengan survei elektabilitas. Hasil survei itulah nantinya yang akan menjadi penentu apakah Gerindra bakal mendorong kadernya menjadi calon Bupati atau wakil Bupati. “Sekarang kami sedang dalam proses, DPC, sudah bentuk tim penjaringan, kemudian kita akan turunkan tim survei. Di KLU kader kita banyak, semua kader kita dorong maju. Karena nanti survei yang akan menentukan, kalau hasil survei rendah, ya ndak bisa kita paksakan,” jelasnya. Ditempat terpisah, sebelumnya, bakal calon petahana Bupati KLU, Najmul saat dikonfirmasi dalam kesempatan kegiatan di DPD Demokrat NTB, baru-baru ini mengatakan bahwa proses politik pencalonan kepala daerah di KLU masih berlangsung dinamis. Sehingga semua kemungkinan masih sangat terbuka terjadi. Apakah dirinya akan tetap berpasangan dengan Syarif atau tidak pada Pilkada 2020 mendatang. “Jadi segala kemungkinan itu ada, bisa terjadi (berpasangan) bisa juga tidak terjadi. Karena politik itukan dinamis, segala kemungkinan itu ada. Karena itu kita lihat saja bagaimana perkembangannya

ke depan ini,” katanya. Ditanya lebih lanjut, apakah dirinya sudah pernah melakukan pembicaraan dengan Syarif terkait Pilkada serentak 2020. Najmul menjawab, sejauh ini belum ada pembicaraan serius dengan wakilnya itu terkait Pilkada. Najmul mengaku, mereka berdua saat ini masih fokus melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Sampai hari ini kami masih sibuk terus untuk melayani masyarakat, untuk selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan recovery pascabencana gempa di KLU. Itu yang lebih kami sering diskusikan, dari pada diskusi soal Pilkada. Jadi belum pernah bicara soal Pilkada dengan Syarif, kita masih fokus melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah,” katanya. Lantas bagaimana persiapannya dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. Terutama dalam mencari bakal calon wakil? Najmul menjawab bahwa ia selaku kader partai, akan menunggu arahan dari pimpinan partai. Namun yang pasti dirinya sangat terbuka untuk berpasangan dengan siapapun. Baik bersama Syarif maupun di luar itu. “Jadi kalau saya, saya terbuka dan menerima siapa saja. Semakin banyak yang mau bergabung, berarti semakin banyak yang mau Ikut membangun KLU ini,” pungkasnya. (ndi)

Partai NasDem NTB, Ahmad Samsul Hadi, Minggu (29/9). Dikatakan Samsul Hadi, ia memperkirakan sampai pendaftaran ditutup, figur yang akan mengambil formulir pendaftaran terus bertambah. Karena ada sejumlah figur sudah memberikan konfirmasi kepada pihaknya akan segera mengambil formulir pendaftaran dalam waktu dekat ini. Kendati dia belum mau menyebutkan figur yang sudah memberikan konfirmasi untuk mengambil formulir pendaftaran. “Nanti kalu sudah ambil formulir, baru kita sampaikan,” tandasnya. Dia memastikan seluruh proses penjaringan balon kada tidak dipungut biaya apapun. Pasalnya itu sesuai komitmen

Partai Nasdem yang anti mahar politik. Parpol besutan Surya Paloh itu menegaskan tidak akan memberatkan bakal calon kepala daerah maju di Pilkada Loteng melalui Partai Nasdem. Direncanakan pembukaan pendaftaran dilaksanakan hingga tanggal 23 Oktober nanti. “Bahkan Partai Nasdem sudah mempersiapkan lembaga survei untuk mengukur tingkat elektabilitas kandidat yang mendaftar di Nasdem,” terangnya. Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris DPW Nasdem NTB, Multazam mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau proses pendaftaran bakal calon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan menggelar Pilkada

serentak 2020. Dikatakannya dari laporan sementara yang ia terima, sudah ada sejumlah figur yang sudah mendaftarkan diri, dari sejak pendaftaran dibuka pada tanggal 23 lalu. “Sesuai dengan instruksi DPP, kita akan mulai tahapan Pilkada dengan mulai membuka pendaftaran tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Kami berikan kesempatan yang seluasluasnya kepada putra-putri terbaik daerah, baik kader maupun masyarakat umum,” ujarnya. Dijelaskan Multazam, bahwa dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 mendatang, ada yang berbeda dari mekanisme penjaringan pada pilkada serentak sebelumnya. Perbedaanya yakni, bakal calon yang akan

mendaftar ke Nasdem tidak diwajibkan harus melampirkan hasil survei elektabilitasnya seperti sebelum-sebelumnya. “Sekarang tidak harus melampirkan hasil survei, kalau dulu salah satu syarat waktu pendaftaran harus melampirkan hasil survei. Sekarang akan dikerucutkan dulu oleh DPW, kemudian dibawa ke DPP dan disana akan diwawancarai serta diminta kesediaannya untuk disurvei,” jelasnya. “Kita surveinya tidak sembarangan, kita sudah siapkan delapan lembaga survei dipakai, terserah nanti bakal calon yang akan menentukan mau menggunakan lembaga survei yang mana, dan untuk biayanya akan didiskusikan dengan calon,” pungkasnya. (ndi)

Audit Investigasi Dana CSR Desa Lingsar

Jaksa Lengkapi Bukti Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Kelanjutan penyidikan dugaan korupsi dana CSR PDAM Giri Menang untuk Desa Lingsar, Lombok Barat ditentukan pekan ini. Jaksa Pidsus menanti hasil audit investigasi Inspektorat. Awalnya, kerugian negara mencapai Rp165 juta. “Belum tahu apakah Inspektorat sependapat dengan kita. Kalau temuan kita awal total loss,” beber Kepala Kejari Mataram Yusuf ditemui Senin (30/9) kemarin di ruang kerjanya. Untuk menegaskan unsur kerugian negara itu, jaksa sebelumnya memang mengajukan permintaan kepada Inspektorat Lombok Barat. Permintaan itu lalu ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Auditor pun turun mengecek penggunaan dana CSR untuk Desa Lingsar tersebut. “Menurut mereka (Inspektorat), minggu ini sudah keluar hasilnya. Eksposenya minggu ini,” terang

Yusuf. Audit tersebut, imbuh dia, untuk memperoleh alat bukti kerugian negara. Sementara alat bukti dugaan perbuatan korupsi sudah didapatkan jaksa penyidik Pidsus sejak kasus itu dinaikkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, tersangka nantinya akan diperiksa lagi. “Setelah itu baru bisa kita nyatakan P-21 (berkas lengkap). (Unsur) perbuatan melawan hukumnya seperti ini, kerugian negaranya seperti ini,” paparnya. Dalam kasus itu, Kepala Desa Lingsar Sahyan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sahyan diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola dana CSR dari PDAM Giri Menang untuk Desa Lingsar sebesar Rp165 juta. Penggunaan dana CSR itu diduga tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasar tujuan pemberi-

annya, dana CSR dihajatkan untuk kegiatan reboisasi, kegiatan sosial, serta stimulus modal usaha. “Seharusnya, dana itu kan masuk ke kas desa dulu, dibahas mau digunakan untuk apa. Tetapi ini masuk rekening pribadi. Penggunaannya diduga tidak sesuai,” tutup Yusuf.

Sahyan sudah ditahan di Lapas Mataram. Dia disangka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penahanan dimulai 12 Agustus lalu. (why)

Yusuf

SUARA NTB

Selasa, 1 Oktober 2019

Halaman 9

Atasi Utang, Rumah Sakit

Perlu Perbaikan Sistem

Mataram (Suara NTB) – Menumpuknya utang Rumah Sakit (RS) di NTB disebut merupakan imbas dari defisit anggaran yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perubahan sistem secara menyeluruh diharapkan dapat mengatasi masalah yang telah menjadi momok pelayanan kesehatan sejak beberapa waktu belakangan ini. Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menerangkan bahwa pihaknya telah melaksanakan evaluasi terkait hal tersebut. “Pemantauan kami Ru-

Nurhandini Eka Dewi

mah Sakit-Rumah Sakit itu terakhir rata-rata dibayar oleh BPJS bulan Mei. Seperti Manambai (RS. H. L. Manambai Abdulkadir, Sumbawa) juga terakhir bulan Mei,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (30/9). Diterangkan Dewi sampai saat ini pembayaran tagihan pasien BPJS memang dilakukan dengan sistem penundaan pembayaran baik untuk RS pemerintah maupun swasta. Hal tersebut berimbas pada kapasitas layanan RS yang harus mencari sendiri cara melunasi tagihan dari pihak ketiga, yaitu penyedia obat dan alat kesehatan, sembari menunggu prose s

klaim dari BPJS. “Penyedia obat dan alat kesehatan itu orang bisnis. Ada batasan (yang diberikan) seberapa lama boleh dihutangi,” ujar Dewi. Tidak sedikit dari rumah sakit di NTB terpaksa menarik pinjaman di bank tertentu untuk menutupi biaya pelayanan. Hal itu disebut Dewi menjadi beban tambahan

mengingat bunga pinjaman harus ditanggung oleh pihak RS sendiri. “Karena yang ngutang itu RS, bukan BPJS. Bunganya tetap setahunnya sampai 10 persen,” ujarnya. Terkait tunggakan pembayaran pasien BPJS sendiri, diperkirakan akan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2019 mendatang. Selain itu, Dewi menerangkan bahwa

pembayaran tagihan BPJS ke depan akan menggunakan sistem Supply-Chain Financing (SCF). Yaitu pembayaran bertahap oleh pihak BPJS kepada pihak RS setiap bulan. Hal tersebut mengikuti permohonan dari seluruh pihak seperti Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan agar BPJS mencari solusi masalah tersebut. “Makanya

mereka akhirnya arahnya ke SCF. Mereka akan bayar setiap bulan, tapi 25 persen dulu,” ujar Dewi. Walaupun begitu, Dewi menerangkan pihaknya menyangsikan sistem tersebut akan menjadi solusi yang tepat, terlebih sistem SCF hanya akan memberikan 25 persen dari total tagihan setiap bulannya untuk

kemudian dilunasi secara bertahap pada bulan berikutnya. Dewi sendiri mengharapkan rencana kenaikan iuran BPJS yang sempat dicanangkan oleh Kementerian Keuangan RI dapat menjadi solusi. “Karena masalah utamanya adalah BPJS defisit. Dengan kenaikan itu diharapkan sistemnya berubah,” pungkasnya. (bay)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 SMK dan SMA sudah dikeluarkan oleh Badan Stan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dar Nasional Pendidikan (BSNP). Dinas Pendidikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta sekolah mu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 lai mempersiapkan diri menghadapi UNBK, terma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 suk meningkatkan nilai UNBK karena nilai UNBK 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sebagai indikator keberhasilan sekolah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman ditemui di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Mataram, Senin (30/9) mengatakan, nilai UNBK NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 termasuk relatif rendah. UNBK juga bukan lagi syarat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 utama kelulusan. Namun, pihaknya sudah menyam1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 paikan kepada guru dan kepala sekolah untuk menaik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan nilai UNBK. Karena nilai UNBK juga sebagai in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dikator keberhasilan sekolah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Kami sudah sampaikan ke guru dan kepala 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sekolah, bagaimana menguji hasilnya guru dan kepala 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sekolah baik kalau tidak nilai UNBK yang baik. Maka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 saya minta guru tetap bersemangat, dan anak diberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan semangat belajar, bila perlu ketemu wali muridn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ya,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Dari data yang diperoleh di Panitia UN Provinsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 NTB, bahwa untuk nilai rata-rata UN SMA tahun 2019 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 di Provinsi NTB sebesar 44,72 dari 31.569 siswa. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mentara untuk rata-rata UNBK SMK tahun 2019 sebe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sar 40,38. Rusman menekankan, pihaknya akan mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 buat semacam kontrak kerja kepada sekolah untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 meningkatkan nilai UNBK. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Selain itu, konsolidasi di internal Dinas Dikbud NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dan eksternal ke sekolah juga sudah dilakukan pihaknya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Termasuk persiapan komputer dan sarana penunjangn1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bud) sudah memberikan bantuan ke sekolah, tapi diakui 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Rusman, masih belum bisa masif. Sementara bantuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dari Dinas Dikbud NTB juga masih diupayakan. “Kami 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ikhtiarkan ada peluang di tahun 2020,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Ketersediaan sarana penunjang UNBK menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 salah satu perhatiannya, karena sekolah yang tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 memiliki sarana akan kesulitan melaksanakan UNBK. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Jika pun meminjam akan berisiko terhadap kerusa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan dan risiko lainnya. “Hal itu yang menjadi atensi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kami,” ujar Rusman. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Dihubungi terpisah, Kepala UPTD Layanan Pendidi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Lay1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 anan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lombok Barat (Lo1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bar)-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan, jadwal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 UNBK sudah disampaikan berdasarkan surat dari BSNP. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Saat ini sekolah sedang menyusun program dan kegiatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 untuk persiapan ujian sekolah, ujian nasional, uji kompe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tensi SMK, dan ujian semester. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Berdasarkan Surat BSNP nomor 0110/SDAR/BSNP/ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 IX/2019 tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelaja1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ran 2019/2020, menunjukkan bahwa UNBK SMK/MAK 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Inggris, dan Teori Kejuruan. Sedangkan untuk jadwal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 UNBK SMA/MA sederajat akan dilaksanakan pada 30 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Maret, 31 Maret, 1 April, dan 2 April tahun 2020, dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Ba1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 hasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mata pelajaran jurusan yang diujikan. (ron) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Dikbud NTB Minta Sekolah Tingkatkan Nilai UNBK

Halaman 10

Keputusan Hasil UKG Non PNS Masih Belum Jelas

Mataram (Suara NTB) –

Keputusan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah masih belum jelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sudah menyerahkan data terbaru guru yang dinyatakan memenuhi syarat dari UKG Non PNS sebagai guru kontrak daerah kepada Gubernur NTB. Namun, pihak Dinas Dikbud NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB H. Rusman, SH., MH., belum bisa memastikan kapan adanya keputusan, sehingga para guru yang dinyatakan memenuhi syarat bisa memperoleh SK dari gubernur. ‘’Masih menunggu arahan sekda untuk itu,” jawab Rusman melalui pesan instan, Senin (30/9).

UKG Non PNS normatifadaptif dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu diikuti sebanyak 1.132 peserta. Sebelumnya, Rusman, mengatakan, pihaknya sudah mengkaji ulang hasil UKG Non PNS untuk memastikan agar

hasil UKG itu benarbenar sudah selesai dan tidak ada persoalan. Menurutnya, pihaknya mengkaji ulang hasil UKG Non PNS, karena sudah terdistribusinya para guru CPNS. Ada juga dari guru yang lulus tes CPNS yang

mengikuti UKG. Selain itu, hasil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) angkatan pertama juga sudah ada hasilnya. Banyak pihak terutama dari Guru Non PNS yang menanti segeranya diberikan SK bagi mereka. Sebelumnya, Sekretaris Jen-

H. Rusman

deral (Sekjen) PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., sebelumnya menyesalkan begitu lamanya ditandatangani SK bagi guru Non PNS. “Ini luar biasa lamanya, guru ini harus ada pengakuan,” ujarnya. Dengan belum diberikan SK dari Gubernur bagi guru non PNS, membuat data mereka tidak bisa dimasukkan di Dapodik. Ali berharap Gubernur segera memberikan SK sebagai pengakuan kepada mereka. “Di satu sisi butuh tenaga guru kami, di sisi lain, tidak memenuhi haknya sebagai guru,” sesal Ali. (ron)

(Suara NTB/dok)

Kesiapsiagaan Hadapi Gempa Bumi Penting Diajarkan di Sekolah Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram melaksanakan BMKG Goes to School di SDN Awang, pada Senin (30/9). Tujuan dari kegiatan itu untuk memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Kesiapsiagaan tersebut penting diajarkan di sekolah. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi dalam keterangannya mengatakan, kegiatan BMKG Goes to School di SDN Awang dihadiri seluruh siswa siswi SDN Awang serta para guru. Dalam kesempatan ini Stasiun Geofisika Mataram menyampaikan potensi gempabumi Lombok dan sekitarnya, kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami serta upaya mitigasinya. “Tujuan giat ini yaitu memberikan pemahaman kepada siswa siswi dan guru mengenai gempa bumi dan tsunami serta bagaimana cara mitigasi ketika terjadi gemp abumi. Lokasi ini dipilih karena wilayah Awang merupakan wilayah

(Suara NTB/ist)

MITIGASI - Petugas dari BMKG Stasiun Geofisika Mataram saat memberikan contoh berlindung saat terjadi gempa bumi dalam kegiatan BMKG Goes to School di SDN Awang, pada Senin (30/9). yang terdampak gempa bumi dan tsunami 19 Agustus 1977,” jelas Ardhi. Kegiatan simulasi atau ke-

siapsiagaan menghadapi gempa bumi mulai sering dilaksanakan oleh sekolah bekerja sama dengan instansi

terkait. Beberapa waktu lalu SMPN 6 Mataram juga melaksanakan simulasi mitigasi bencana gempa bumi bek-

erjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Kepala SMPN 6 Mataram, H. Azizudin ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan BPBD Kota Mataram melaksanakan simulasi mengantisipasi bencana kalau terjadi saat di sekolah. “Perlu simulasi di sekolah untuk menambah pengetahuan siswa sebelum terjadi bencana,” katanya. Dalam pelatihan tersebut siswa diberikan materi tentang kebencanaan seperti mencari titik kumpul dan upaya yang dilakukan agar siswa jangan panik dalam menghadapi gempa. Menurut Azizudin sebenarnya terkait bencana alam sudah masuk kurikulum. Namun praktik mitigasi ketika gempa yang masih perlu ditingkatkan. “Bagaimana antisipasi supaya tidak panik. Sekolah perlu melakukan pelatihan, perlu simulasi mengantisipasi lebih awal terjadi bencana gempa bumi. Kalau sudah terbiasa akan aman,” ujarnya. (ron)

Unram ’’Launching’’ Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi Dikbud Pastikan Dibayar Awal Bulan Ini

Enam Bulan Tenaga GTD di Lobar Belum Terima Honor Giri Menang (Suara NTB) Diakuinya, ada beberapa kendala Enam bulan Tenaga Guru yang menyebabkan ketelambatan Tetap Daerah (GTD) belum me- pembayaran gaji honor ini. Di antarannerima honor atau insentif ya validasi data karena dari Pemda Lombok Barada beberapa GTD yang at (Lobar). Pihak Dinas berhenti, meninggal, Pendidikan dan Kebupindah yang terlambat dayaan (Dikbud) menardilaporkan. Selain getkan pembayaran itu,ia dirinya sedang honor ribuan GTD ini mengikuti diklatbisa terealisasi awal pim, sehingga kurang bulan ini. Pembayaran fokus mengontrol akan dilakukan empat kegiatan tersebut. bulan dengan total dana Ia berjanji kepada sekitar Rp2,5 miliar. para GTD agar pemKepala Dinas Dikbud bayaran bisa rutin per Lobar, M. Hendrayadi bulan agar tidak menmengakui pemjadi masalah. Hanbayaran honor ya saja kondisi staf GTD memang yang di bawah beterlambat. lum bisa melak“Untuk sananakan itu. pencairan Menurut dia GTD ini penganggaawal buran bisa dilan Oktolakukan ber ini,” satu tahun, ungkapnamun ada nya, Senin beberapa M. Hendrayadi (30/9). kendala di

dinas yang belum bisa melaksanakan rutinitas pembayaran ini secara utuh. Apalagi Dinas Dikbud mengelola banyak mengelola kegiatan dengan komposisi staf terbatas. Namun hal ini bukan halangan utama, namun lebih kepada beban tugas yang perlu ditata. Pihaknya sudah mulai menata dan membenahi, sehingga dari serapan anggaran pun Dinas Dikbud tidak lagi berada di paling bawah, namun sudah berada di atas. Bahkan pelaporan pencairan DAK pun, Dinas Dikbud terbaik. “Kita sudah lakukan pembenahan terus menerus,”jelas dia. Untuk pencairan honor GTD ini, kata dia, saat ini sudah menggunakan rekening tabungan ke GTD, sehingga kerawanan pemotongan bisa dicegah. Total GTD yang diberikan honor mencapai 1.463 orang, tidak ada penambahan tahun ini. Insentif yang diberikan Rp 500 ribu per bulan. Jumlah ini naik dari sebelumnya Rp 400 ribu per bulan. Untuk pembayaran GTD kali ini, Rp 2,5 miliar. Pihaknya membayar honor GTD per empat bulan sekali. (her/*)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

SERAHKAN - GTD di Lobar belum menerima honor. Tampak, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menyerahkan SK kepada ribuan GTD di Lobar beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi (Kubinov) Universitas Mataram (Unram) bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia (RI) beberapa hari lalu menggelar acara Focus Group Discussion(FGD) dengan tema “Sinergi Penta-Helix Melalui Inkubator Teknologi Menuju NTB Gemilang”. Hadir di acara tersebut Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Kurniawan, SH., M.Hum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) dr. Hamsu Kadriyan, Sp.T.H.T.K.L (K).,M.Kes., Dekan Fakultas Teknik (FT) Akmaluddin, ST, M.Sc.(Eng.), Ph.D., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Drs. Dedy Suhendra, M.Si., Ph.D dan beberapa pejabat struktural di lingkungan Unram. Dari Kemenristekdikti hadir Dr. Fery Ramadhan, ST., M.Si. selaku

Kepala Subdirektorat Lembaga Inkubator dan Intermediasi Teknologi. Rektor Unram, Prof. Husni menuturkan hasil-hasil riset Unram yang inovatif cukup banyak mulai dari Madu Trigona, Beras Analog, Pupuk dari limbah rumput laut, Keripik Kentang, Pupuk Silika, Bahan Bakar dari limbah kayu, Pengering Gabah, Pellet, Vaksin TBC dan lain-lain. Unram dapat memberikan nilai tambah bagi produk-produk inovasi tersebut, namun memerlukan inkubator bisnis berteknologi untuk mempercepat pengembangan startup dengan menyediakan berbagai sumber daya dan layanan yang diperlukan. “Start-up menjadi sangat penting untuk mempertemukan antara akademisi, pebisnis dan pemerintah untuk berkolaborasi,” tutur Prof. Husni. Prof. Husni juga memohon dukungan dari Kemenristekdikti, Pemda NTB dan para pengusaha mitra perbankan agar dapat bersama-sama mengembangkan Kubinov Unram sebagaimana mestinya, sehingga da-

pat membawa manfaat bagi daerah, masyarakat dan negara. Sementara itu Dr. Fery Ramadhan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ilmiah strategis yang diselenggarakan Kubinov Unram tersebut. Menurutnya, penguatan di bidang inkubator bisnis dan inovasi merupakan bentuk fasilitasi dari Kemenristekdikti. “Terdapat 25 inkubator bisnis di Nusa Tenggara Barat di mana dua di antaranya adalah yang mendapatkan penghormatan dari Kemenristekdikti yang salah satunya adalah Universitas Mataram” ungkap Dr. Fery. Dr. Fery mengungkapkan bahwa Kemeristekdikti ke depan akan terus mengarahkan dan memantau kepiawaian inkubator untuk mengaktualisasi diri, sehingga dapat menimbang apakah mereka layak atau tidak untuk mendapatkan dukungan dari Kemenristekdikti. Dalam acara tersebut dilakukan juga penandatanganan pernyataan dukungan terhadap Kubinov Unram oleh semua stakeholder yang hadir. (dys)

SMKN 2 Mataram Terima Mahasiswa PPL PPG FKIP Mataram (Suara NTB) SMKN 2 Mataram sebagai salah satu tempat PPL PPG dalam Jabatan Angkatan IV Tahun 2019. Sebanyak tujuh mahasiswa FKIP Unram ditempatkan di sekolah ini yang sudah dimulai sejak, Senin (30/9) pagi. Secara keseluruhan, sebanyak 100 mahasiswa PPL PPG didustribusikan ke berbagai sekolah. Mereka melaksanakan program PPL PPG sebagai salah satu program wajib yang diikuti para mahasiswa. “Ada dua mapel dan 7 orang mahasiswa yg ditempatkan di SMKN 2 Mataram yaitu Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris,” kata Pelaksana Harian Kepala SMKN 2 Mataram, Sulman Haris. Ke tujuh mahasiswa yang ditempatkan di SNKN 2 Mataram yaitu untuk Mapel Bahasa Inggris antara lain Maximus Lela, Muhammad Rusli, Norkei Lilyany Bisingali, Yohanes Baptista Mataus dengan Guru Pamong Drs. H. Wildan. dan Dosen Pembimbing Lapangan (PL), Arafiq, S.Pd., M.Hum. Untuk Mapel Matematika antara lain Deby Yastity Bahan, Liana Suci Yanti, dan Matelda Novita Bela Mada dengan Guru Pamong Ratna, S.Pd., dan Dosen PL Nani Kurniati, S.Pd., M.Sc. Menurutnya, kegiatan PPL PPG dalam jabatan ini akan dilaksanakan selama 3 minggu ke depan. Sulman

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Penerimaan mahasiswa PPL PPG FKIP Unram di SMKN 2 Mataram, Senin (30/9). berharap agar para peserta dapat melaksanakan aturan yang diterapkan sekolah. “Disampaikan ucapan selamat datang kepada 7 mahasiswa PPL PPG, 6 dari mahasiswa berasal dari NTT, disampaikan juga mari kita bersama menerapkan semua Keterampilan yang ada dalan metodologi pembelajaran memotivasi peserta didik untuk bisa mampu mewujudkan visi misi sekolah,” ujarnya. Selain itu dia juga berharap para mahasiswa mampu mengimplementasikan semua keahlian yang dimiliki di SMKN 2 Mataram. Harapan ke depan bukan saja

untuk percaya diri, namun juga untuk para mahasiswa PPL PPG dalam jabatan bisa mendapatkan pengalaman yang terbaik untuk melanjutkan tugas sebagai guru dan pendidik yang profesional. Sementara itu Waka Kurikulum Dading Qolbuadi, S.ST. Par., menjelaskan, untuk para mahasiswa bisa langsung menyesuaikan dengan situasi KBM di SMKN 2 Mataram, termasuk informasi tentang jadwal KBM akan selalu menyesuaikan dengan kondisi sesuai dengan keadaan guru yang keluar tugas dan guru yang datang/PPL di SMKN 2 Mataram. (dys)

SUARA NTB

Selasa, 1 Oktober 2019

Persiapan Atlet Pencak Silat Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) Pra-PON cabang olahraga pencak silat akan berlangsung di Jakarta, 12-17 November 2019. Namun atlet pencak silat NTB belum maksimal menghadapi ajang kualifikasi PON Papua 2020 itu. Belum maksimalnya persiapan atlet silat dikarenakan pengurus cabang olahraga pencak silat NTB belum rampung melaksanakan seleksi atlet. Kabarnya IPSI NTB masih akan melakukan seleksi ulang atlet kelas B putra/putri dan kelas C putra. Sekretaris Umum (Sekum) IPSI NTB, Tajudi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (30/9) kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya sudah melaksanakannya seleksi atlet melalui Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Namun demikian hasil Porprov NTB 2018 ternyata belum final karena memang untuk kelas A tidak dipertandingkan di Pra-PON 2019. “Awal Oktober ini kami akan seleksi untuk kelas B saja, sebab atlet yang juara di kelas A putra/ puti di Porprov tidak bisa ikut Pra-PON, karena kelas A tidak dipertandingkan,” ucapnya. Tajudin mengatakan, atlet yang semula juara di kelas A di Porprov NTB 2018 akan didorong untuk mengikuti seleksi kelas B. Tidak hanya di kelas B, namun di kelas C putra juga akan dilakukan seleksi ulang karena ada atlet yang dinilai memiliki kemampuan untuk

Tinju Terancam Tak Dipertandingkan di Popnas 2019 Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tinju terancam tak dipertandingkan di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta, November 2019. Pasalnya, dari 13 cabor yang akan dipertimbangkan di ajang multi event pelajar nasional tidak termasuk cabor tinju.

(Suara NTB/fan)

BERLATIH - Atlet pencak silat juara Porprov NTB 2018 terus berlatih di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini. Latihan itu dalam rangka persiapan Pra-PON di Jakarta, 12-17 November 2019. bersaing di kelas C putra. “Kami akan memberikan kesempatan kepada Roni Pasarani (juara Popnas 2017) untuk ikut seleksi dengan atlet juara Porprov, karena kami melihat dia punya potensi,” jelasnya. Sementara itu, informasi yang diterima Suara NTB di lokasi, terkait lambatnya pemusatan latihan atlet Pra-PON silat yang digelar oleh IPSI NTB mengharuskan atlet latihan

mandiri tanpa didampingi pelatih Pra-PON. Meski kegiatan latihan sudah berjalan, namun para atlet berharap pihak pengurus cabor silat segera menetapkan atlet yang akan diberangkatkan mengikuti PraPON, sehingga atlet dapat berlatih sunggu-sungguh. “Sejauh ini atlet pencak silat NTB masih latihan mandiri, karena memang pihak IPSI NTB belum melaksanakan pemusatan

latihan atlet dalam rangka persiapan Pra-PON, sementara PraPON tinggal satu bulan lagi,” jelas salah seorang pelatih yang tak ingin disebutkan namanya di koran. Atlet dan pelatih berharap IPSI NTB segara melaksanakan TC atlet persiapan PraPON, karena Pra-PON tinggal satu bulan lagi. Sebaliknya bila atlet dibiarkan latihan sendiri dikhawatirkan persiapan atlet tidak dapat maksimal. (fan)

Faktor Psikologis Pengaruhi Penampilan Zohri Mataram (Suara NTB) Tekad atlet asal NTB, Lalu Muhammad Zohri meningkatkan prestasi di kejuaraan level dunia gagal. Juara dunia 100 meter junior tahun 2018 ini hanya mampu finis di peringkat ke enam saat tampil di Kejuaraan Dunia Atletik di Khalifa Internasional Stadium, Doha, Qatar, Jumat (27/9) malam. Pantauan Suara NTB di layar televisi, sprinter asal Lombok Utara yang mewakili tim atletik Indonesia itu meraih posisi keenam dari tujuh pelari dengan catatan waktu 10,36 detik. Catatan waktu itu jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai Zohri saat meraih medali perunggu di

Halaman 11

Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019 dengan 10,03 detik. Hasil itu sekaligus meloloskan Zohri ke Olimpiade Tokyo 2020. Akibat finis keenam, Zohri tak berhasil melaju ke semifinal di kejuaraan dunia atletik itu. Menurut informasi, Zohri sempat meluncur diposisi paling depan disaat 50 meter start awal, namun di 50 meter terakhir Zohri tertinggal dan finis diurutan ke enam dari tujuh peserta yang tampil di babak Qualifikasi itu. Kegagalan Zohri di event itu mendapat tanggapan banyak sejumlah pihak, ada yang berpendapat bahwa Zohri mengalami ketegangan saat lomba dengan sejumlah pelari terbaik dunia itu. Akibat faktor kete-

gangan mengakibatkan kecepatan lari Zohri tidak maksimal. Zohri juga mengakui bila dirinya tampil dengan penuh ketegangan di event itu. Hal itu disampaikan Zohri di media online belum lama ini. Akibatnya dia sulit untuk mengejar lawan-lawan terberatnya saat di 50 meter terakhir. Sekum Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi yang dimintai komentarnya atas penampilan Zohri mengatakan bahwa kemungkinan ada faktor psikologis yang dialami Zohri. Pasalnya Zohri baru pertama kali tampil di event itu, belum lagi lawan yang dihadapi merupakan pelari top dunia, sementara Zohri merupakan pelari ter-

muda bila dibandingkan dengan sejumlah pesaingnya “Ini adalah pengalaman pertama Zohri ikut Kejuaraan Dunia yang nota bene diiikuti oleh sprinter-sprinter terbaik dunia. Berbeda dengan Kejuaraan Dunia Under 20 di Tampere tahun 2018. Apalagi sejak di penyisihan, Zohri berada 1 heat dengan Chris Coleman yang akhirnya tampil sebagai juara. Kemungkinan ada faktor psikologis di situ,” jelasnya. Selain faktor psikologis, Agus juga menilai bisa juga faktor aklimatisasi terhadap cuaca yang belum maksimal maupun kecepatan angin saat lomba membuat performa Zohri menurun. (fan)

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dihubungi Suara NTB di Ruang Kerjanya, Senin (30/9) kemarin menyebutkan bahwa di Popnas di Jakarta, 1625 November hanya mempertandingkan 13 cabor yakni atletik, bulutangkis, bola voli pasir, karate, pencak silat, renang, taekwondo, tarung derajat, angkat besi, dayung, judo, panahan dan sepak takraw. Dari belasan cabor yang akan dipertandingkan kontingen NTB hanya mengikuti delapan cabor, yakni atletik,

bulutangkis, bola voli pasir, karate, pencak silat, renang, taekwondo dan tarung derajat. “Tinju kemungkinan tidak dipertandingkan karena dari 13 cabor yang dipertandingkan tidak disebut cabor tinju,” jelasnya. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan bahwa dengan tidak tidak dipertandingkan chair tinju di Popnas pihaknya terpaksa mencoret nama lima atlet tinju yang sebelumnya diusulkan akan diikutsertakan di Popnas 2019. Terkait dengan tidak dipertandingkannya cabang

olahraga tinju di multi event tingkat pelajar nasional itu pihak Dispora NTB telah menetapkan sedikitnya 60 atlet yang akan membela NTB di Popnas yang di gelar Kemenpora di Jakarta, 16-25 November 2019. Sebanyak 60 atlet itu akan mengikuti pertandingan di delapan cabang olahraga, yakni atletik, bulutangkis, bola voli pasir, karate, pencak silat, renang, taekwondo dan tarung derajat. Selain mengirim 60 atlet, pihak Dispora NTB juga akan mengirim 18 pelatih dan 15 ekstra ofisial. (fan)

Kemenpora Cari Bibit Atlet Berbakat di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menilai provinsi NTB sebagai salah satu daerah yang memiliki segudang atlet berbakat. Atas alasan itu pihak Kemenpora akan turun memantau atlet-atlet berbakat di NTB, mulai 2-5 Oktober 2019. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantornya, Senin (30/9) mengatakan, program pencarian atlet berbakat oleh Kemenpora akan dilaksanakan di empat Kabupaten/kota di pulau Sumbawa, yakni Kota Bima, Kab. Bima, Dompu dan Sumbawa. Program pemantauan bakat atlet berprestasi itu kata Eni melibatkan tujuh Narasumber hebat yang memiliki kemampuan dalam hal melihat potensi atlet. Mereka adalah-

(Suara NTB/fan)

Hj. Husnanidiaty Nurdin Profesor Pramuji Sukoco, Cukup Pahalawidi, Ria Lumintiarso, Ermawan, Sujarwo, Budi Aryanto, Margono. Selain itu hadir juga mantan pelari tercepat Indonesia Suryo Agung Drajat dan Subagja se-

bagai motivator atlet. “Program pemantauan atlet berbakat nanti akan menghadirkan tujuh narasumber penting yang memiliki gelar profesor dan doktor di bidang ilmu keolahragaan,” ucapnya. Sementara itu, Dispora NTB selaku pihak panitia lokal telah menyiapkan sebanyak 750 atlet yang akan dipantau bakatnya oleh pihak talent scouting itu. Mereka berasal dari Kota Bima, Bima, Dompu dan Sumbawa. Masing-masing atlet yang akan dilihat bakatnya oleh pihak Kemenpora adalah siswa sekolah dasar (SD) kelas 6 dan kelas 1 SMP. Para atlet yang terpantau bakatnya oleh pihak Kemenpora akan ditarik untuk mengikuti pelatnas atlet muda, selain itu atlet-atlet tersebut akan dipersiapkan mengikuti tes atlet PPLP bulan November karena di bulan tersebut akan ada program promosi dan degradasi atlet PPLP NTB. (fan)

BKKBN NTB Gelar Advokasi dan KIE Bareng Komunitas Ojek Siaga Praya (Suara NTB) Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan KIE bersama Mitra Kerja melalui Komunitas Ojek Siaga. Dalam acara tersebut, hadir Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal SP, MA, Wakil Bupati Lombok Tengah, H. L. Fathul Bahri, S.IP, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. L. Makripuddin, M.Si. Rangkaian kegiatan ini, diadakan Pelayanan KB MKJP di dalam Mobil Unit Pelayanan KB, serta konvoi kendaraan mengelilingi Kota Praya. Konvoi kendaraan ini dilepas langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. L. Fathul Bahri, S.IP. Acara diselenggarakan di Taman Tonjeng Bru, Prapen, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Minggu, 29 September 2019.

Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dalam laporannya, Kepala Bidang ADPIN Drs. Samsul Anam, MPH menyampaikan Ojek siaga adalah ojek yang punya komitmen membantu menyosialisasikan program KKBPK kepada masyarakat dan sebagai penyambung lidah dalam advokasi dan KIE program KKBPK. Komunitas Ojek siaga merupakan mitra strategis BKKBN, sambungnya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. L. Makripuddin, M.Si dalam sambutannya mengatakan, ojek siaga merupakan mitra dalam mewujudkan program KKBPK melalui kesiapsiagaannya mengantar istrinya yang sedang hamil untuk memeriksakan kandungan atau kehamilannya. “Yang siap siaga mengantar istrinya apabila waktunya melahirkan, siap mengan-

Wakil Bupati Lombok Tengah L. Fathul Bahri membuka Acara. tar istrinya apabila waktunya melahirkan, siap mengantar istrinya ke pelayanan KB,

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj. Ermalena mengalungkan selendang pada peserta.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menyampaikan Sambutan pada kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK bersama Mitra Kerja.

siap mengantar ke tempat pelayanan posyandu,” ujarnya. Sekretaris Utama BKKBN

Nofrijal SP, MA dalam sambutannya menerangkan tentang usia pertama kehamilan

Sekretaris Utama BKKBN bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dan Kepala DP3AP2KB Memimpin Jalannya Konvoi Komunitas Ojek Lombok Tengah.

Sekretaris Utama BKKBN memberikan sambutan kepada para peserta acara.

yaitu pada usia 21 tahun. Karena pada usia ini, sudah dianggap mampu untuk menjaga anak. Sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas. “Jadi kehamilan pertama itu 21 tahun ke atas,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS dalam setiap kesempatan selalu menekankan untuk bersama-sama mencegah pernikahan dini. Karena anak yang menikah usia dini maka akan berakibat putus sekolah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor angka kemiskinan bertambah, karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. “Kalau nikah usia sekolah, maka akan anak berhenti sekolah. Tidak dapat ijazah, tidak dapat pekerjaan dan tidak dapat uang. Jadi tahu kan dampak menikah usia dini. Jadi itulah sebabnya kita atur tentang

kependudukan,” kata Ermalena saat memberikan arahan kepada peserta di Lombok Tengah. Selain berdampak pada persoalan sosial, penikahan dini juga akan berdampak pada kesehatan anak tersebut. Karena anak yang menikah usia dini belum siap untuk hamil. “Kalau nikah usia dini, tentunya dia belum siap untuk hamil dan melahirkan secara sempurna, anak kecil gendong anak kecil. Apakah anak kecil yang melahirkan anak itu bisa menjaga anak? Tidak bisa. Kalau tidak mau anak kita menjadi anak yang miskin, maka antarkan anak kita mendapatkan ijazah baru ijab sah,” katanya Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, panitia menyiapkan berbagai hadiah untuk tiga pangkalan ojek yang paling banyak membawa akseptor KB MKJP, serta doorprize menarik kepada peserta (azm/*)

Kunjungan Sekretaris Utama BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN NTB ke Pelayanan KB MKJP di dalam Mobil Unit Pelayanan KB.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyapa para peserta.

Komunitas Ojek Lombok Tengah antusias mengikuti arahan para narasumber pada acara.

SUARA NTB

Selasa, 1 Oktober 2019

Halaman 12

PKL di Hari Bebas Kendaraan akan Ditertibkan bagai tempat berjualan. Pembina APKLI Kota Mataram, H. Masbuhin menegaskan, sebenarnya pedagang telah diinformasikan agar tidak membuang sampah sembarangan. Fakta di lapangan tidak

bisa terealisasi,sehingga perlu pengawasan ketat oleh pemerintah maupun asosiasi sendiri. “Kita sudah informasikan tapi tahu kan pedagang. Selalu saja kita kucing – kucingan masalah ini,” ucapnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menertibkan pedagang kreatif lapangan (PKL) pada Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) di Taman Udayana, Minggu (6/ 10) mendatang. Aktivitas peda-

gang menyebabkan ruh dari CFD hilang. Tumpukan sampah jadi permasalahan baru. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengatakan, hasil evaluasi

bersama tim bahwa ada ruh dari pelaksanaan car free day (CFD) hilang. Sebab, ada kesan bahwa pelaksanaan kegiatan itu kurang sehat. Taman Udayana menjadi pasar tumpah. Pedagang memanfaatkan trotoar dan jalan se-

HILANG

HILANG

HILANG

DIJUAL TANAH

HLG STNK R2 HONDA DR3175MC NOKA/NOSIN : MHIJFP120GK711606/JF1E2710910 AN.IIN PRATIWI HLG D’SKTR JL.GORA MENUJU LINGSAR

HLG STNK R2 HONDA DR4625AD NOKA/NOSIN : MHIJFX119GK194250/ JFX1E-1193376 AN.HARTA BINTANA HLG D’SKTR LOMBOK TIMUR

HLG STNK R2 HONDA DR2895EC NOKA/NOSIN : MHIJF127JK994282/ J F Z 1 E - 2 9 9 3 4 9 5 AN.RAMLAH HLG D’SKTR KOTA MATARAM

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

HLG STNK R2 HONDA DR5654CJ NOKA/NOSIN : MHIJFK111EK231971/ JFK1E-1231995 AN. I MADE RAMAWIJAYA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

HLG STNK R4 SUZUKI ST 100 DR9493G NOKA/NOSIN : MHYE SL410YJ406596/ F10A1D 406596 AN.RUDI HASIBUAN HLG D’SKTR LOMBOK TIMUR

HLG STNK R2 HONDA DR5899CR NOKA/NOSIN : MHIJFZ110GK211402/ JFZ1E-1197639 AN.SOPIAH HLG D’SKTR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 1 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 1 Oktober 2019

OPINI

Halaman 14

Catatan Perjalanan :

Akomodir Warga Tak Tersentuh Bantuan NIAT Pemkot Mataram untuk menuntaskan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) atau rumah kumuh, terganjal dampak gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi Agustus tahun lalu, menambah panjang daftar jumlah rumah kumuh di Kota Mataram. Data rumah kumuh di Mataram yang telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjumlah 1.900 unit. Intervensi kebijakan rencananya dieksekusi tahun 2020 mendatang. Data ini telah dipatenkan untuk diintervensi oleh pemerintah pusat. Tercatat di 2018 hingga 2019 telah diperbaiki 1.000 unit rumah kumuh. Artinya, tersisa 900 unit yang menjadi pekerjaan rumah meski dikerjakan di 2020 mendatang. Faktanya, jumlah rumah kumuh bertambah 700 unit setelah gempa bumi 2018 lalu. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya sejumlah rumah terdampak gempa, ternyata tidak terdata mendapatkan bantuan. Wajar kalau kemudian DPRD Kota Mataram mempertanyakan data rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah rusak akibat gempa pada Agustus 2018 lalu. Alasannya, sampai September 2019 ini banyak ditemukan rumah rusak akibat gempa di Mataram belum diperbaiki. Contohnya rumah warga yang rusak akibat gempa di Lingkungan Gerung Butun Barat dan Tembelok Kelurahan Mandalika Mataram belum mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal, dari data yang dihimpun pihak kelurahan, jumlah rumah rusak akibat gempa di Kelurahan Mandalika, Lingkungan Gerung Butun Barat dan dua lingkungan lainnya berjumlah sekitar 400 rumah rusak ringan dan rusak sedang di setiap lingkungan. Seharusnya, pendataan dilakukan secara massif sehingga, tidak ada satu rumah rusakpun yang luput dari bantuan pemerintah. Data rumah rusak, idealnya harus dicocokkan kembali dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana daerah perlu melakukan verifikasi kembali. Luputnya rumah warga terdampak gempa dari bantuan yang seharusnya mereka dapatkan, tidak lepas dari proses pendataan dari bawah. Bisa jadi, saat proses update data dari bawah itu, tidak terbangun komunikasi yang baik dari lingkugan hingga ke atas (dinas). Selain tidak masuk database secara keseluruhan, juga tidak dilakukan tahap berikutnya yang sifatnya memverifikasi ke lapangan. Seharusnya, data tersebut masuk dalam data verifikasi sebagai dasar menentukan kualifikasi. Apakah rumah yang bersangkutan masuk dalam kategori rusak ringan, sedang, atau berat. Kalau tidak masuk dalam salah satu kategori tersebut, masyarakat juga perlu diberi alasan yang jelas. Kemungkinan bertambahnya jumlah rumah kumuh, Dinas Perkim akan menyisir kembali ke masing – masing kelurahan. Untuk penanganan rumah kumuh, Dinas Perkim telah meminta kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa ada sisa anggaran Rp14 miliar – Rp15 miliar untuk menangani rumah rusak yang tidak terdata maupun baru terdata. Anggaran itu masih mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Untuk mendapatkan anggaran Rp14 miliar itu, perlu persetujuan dengan melampirkan data rumah yang akan diintervensi. Dalam memanfaatkan anggaran tersebut, diharapkan semua warga terdampak gempa yang tidak masuk dalam pendataan sebelumnya, dapat diakomodir. (*)

RADIO

Simposium APGN, Gunung Rinjani dan Gunung Tianmen

ANGGAL 28 September 2019 kemarin, selagi masih berkesempatan menjejakkan kaki di Kota Zhangjiajie Provinsi Hu Nan China, tentu ini kesempatan baik untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata yang dikenal sebagai gerbang surga. Ya, masyarakat dan pelaku pariwisata dunia mengenal Gunung Tianmen (China : Tian berarti angkasa, Men berarti pintu), sebagai objek wisata gerbang surga karena di atas Gunung Tianmen yang berketinggian 1.586 mdpl terdapat lubang tembus bukan seperti lubang gua yang gelap dan buntu. Lubang menganga di atas Gunung Tianmen ini nampak nyata dari kejauhan apalagi duduk di ruang tunggu Zhangjiajie Airport yang menghadap langsung ke Gerbang Surga Gunung Tianmen. Ada beberapa pilihan untuk bisa naik ke Gerbang Surga Gunung Tianmen setelah menikmati pemutaran film 3 dimensi paket wisata Gunung Tianmen. Pertama, menggunakan cablecar, bisa return atau bisa satu arah langsung dari pusat kota ke Gerbang Surga Gunung Tianmen. Sensasinya, dapat menikmati pemandangan kota dan hamparan hutan menghijau dari atas cablecar. Disarankan, tidak ambil paket return karena tidak dapat menikmati sensasi perjalanan lainnya. Ke dua, guide membawa wisatawan meninggalkan Kota Zhangjiajie ke kaki Gunung Tianmen. Dari kaki gunung berganti kendaraan minibus (sejenis engkel jurusan Pancor - Bertais), menuju punggung Gunung Tianmen melewati jalan di pinggir tebing yang sangat curam, berkelok-kelok, dengan sopir yang sangat cekatan. Sensasi terasa luar biasa menggugah adrenalin. Ke tiga, dari punggung gunung ke Gerbang Surga tersedia 999 anak tangga yang harus didaki. Wisatawan yang masih muda dan yang ada kaul/hajat, disarankan menjajaki pendakian ini karena mitosnya bila sukses menaiki 999 anak tangga menuju gerbang surga berbagai mimpi akan menjadi nyata. Masyarakat China meyakini angka 9 memiliki hoki, apalagi 999. Keempat, pilihan rasional bagi wisatawan berumur dan anak-anak yang ingin ke Gerbang Surga di sediakan fasilitas escalator. Ya, escalator di dalam perut Gunung Tianmen, panjangnya lebih dari 2 Km dengan kemiringan 60 derajat. Di dalam terowongan escalator suasana ramai, hiruk pikuk canda tawa, tidak ada suara ngos-ngosan orang yang kelelahan mendaki. Hanya dengan berdiri santai, tidak boleh duduk di escalator, selfi sana sini, sambil menikmati diorama gambar-gambar neon box yang eksotis tentang mitos gerbang surga yang terpajang di kiri kanan sepanjang dinding terowongan escalator. Keluar terowongan escalator, ada atraksi super menegangkan. Berjalan di tepi tebing tinggi 90 dera-

Oleh: Lalu Gita Ariadi Mantan Ketua RTMB

Ke depan, Gunung Rinjani tentu tidak boleh lagi viral sebagai tempat tumpukan sampah. Lingkungan harus terjaga, ekonomi masyarakat lokal harus tumbuh dan berkembang serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana maksud PP 12 tahun 2014 terus meningkat. jat, lantainya terbuat dari kaca yang tebal. Dari atas tembus pandang pemandangan di bawah yang membuat nyali jadi ciut, apalagi bagi pengidap syndrome/trauma ketinggian. Meski menegangkan, spot ini justru jadi daya tarik yang membuat wisatawan penasaran. Tak heran bila Xie Juan guide cantik yg mendampingi melusuri terowongan escalator dan memandu jalan di atas kaca menuju Gerbang Surga dengan bangga bercerita bahwa kunjungan ke destinasi Gerbang Surga Gunung Tianmen tiap harinya bisa mencapai 10.000 orang. Bahkan hari-hari libur dan hari tertentu bisa tembus 15.000 sampai 20.000 orang wisatawan perhari. Sambil diskusi ringan dengan sahabat Firdaus dan Guan Yeu Representatif GOBID (sebuah platform) China di Indonesia, bila harga paket ke Gerbang Surga Rp. 400.000 perorang, sehari bisa masuk Rp4 miliar dan setahun kira-kira Rp 1,5 triliun bruto. Dengan proyeksi overhead biaya operasional dan maintenance 50%, maka bila untuk menata destinasi ini investor keluarkan dana Rp10 triliun, dalam 10 15 tahun sudah bisa balik modal (BEP). Destinasi Gerbang Surga ini mulai dibangun oleh investor Perancis POMA tahun 2005. Bisa jadi kini sudah mendekati break event point secara investasi. UGG Gunung Rinjani Belum habis rasa takjub dengan pesona objek wisata Gerbang Surga Gunung Tianmen, tiba-tiba pikiran menerawang jauh ingat kampung halaman. Teringat Gunung Rinjani, teringat RTMB (Rinjani Treking Management Board), teringat Bukit Penyesalan dan Pos 2 Gunung Rinjani. Teringat mitos Dewi Anjani yang bila dikemas setara mitos Gerbang Surga, teringat hiruk pikuk Simposium VI APGN di NTB tanggal 3 - 6 September 2019 yang menghadirkan pegiat/

pengelola UGG seluruh dunia. Ada lagi yang sangat menggoda pikiran, bagaimana menggaet investor POMA atau sekelasnya agar mau berinvestasi menata UGG Gunung Rinjani agar geliat ekonominya sekencang Gerbang Surga Gunung Tianmen? Banyak hal memang harus dipertimbangkan. Gunung Rinjani masih disakralkan dengan berbagai mitosnya. Gunung Rinjani masih merupakan gunung berapi aktif. Gunung Rinjani episentrum gempa dengan sejarah panjang yang ledakannya pernah mengguncang dunia (Gunung Samalas) abad 12 dan kinipun masih recovery akibat gempa 7 SR mulai tanggal 29 juli 2018, 5 Agustus 1018 dan dua ribuan kali tremor hingga tutup tahun 2018 lalu. Dengan kondisi ini dari sisi vulkanologi tentu riskan untuk bermimpi ada terowongan escalator guna membantu wisatawan melewati Bukit Penyesalan menuju top Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 mdpl atau turun ke Danau Segara Anak mandi bersama Dewi Anjani atau mandi di air kalak untuk kanuragan dan kebugaran seperti yang masih dipercaya masyarakat sekitar. Kalaulah terowongan escalator tidak mungkin diwujudkan di Gunung Rinjani, mungkin ada investor cablecar yang akan explore kaki dan punggung bukit yang sangat eksotik dengan sensasi yang tidak kalah dengan branding wisata Gerbang Surga Gunung Tianmen. Kalaulah tidak ada investor cablecar minimal ada investor atau affirmative action pemerintah terutama Kementerian LHK melalui BTNGR dan stakeholder UGG untuk menghadirkan penataan Gunung Rinjani seperti penataan UGG Stone Forest Kun Ming, UGG Sungai Kuning di China atau penataan berbagai UGG di Pulau Jeju Korsel, Jepang dll yang tertata rapi, indah, sejuk dan sangat bersih se-

RADIO

suai slogan zero weste. Ke depan, Gunung Rinjani tentu tidak boleh lagi viral sebagai tempat tumpukan sampah. Lingkungan harus terjaga, ekonomi masyarakat lokal harus tumbuh dan berkembang serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana maksud PP 12 tahun 2014 terus meningkat. Kementerian LHK harus mendukung penuh keberadaan BTNGR dan perkembangan UGG Gunung Rinjani termasuk untuk biaya clean up Gunung Rinjani secara rutin, mitigasi/ evakuasi bila bencana/ kecelakaan pendakian terjadi, konservasi, edukasi masyarakat dan pendaki, promosi destinasi dll seperti dulu ketika RTMB eksis. Kementerian LHK tidak cukup hanya pandai membuat regulasi optimalisasi PNBP, tapi harus pula bijak untuk mentransfer dana dukungan ke BTNGR (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani) secara memadai. Ini tantangan berat sahabat saya Mr. CM (Chaerul Mahsul) yang didapuk sebagai GM Global Geopark Gunung Rinjani untuk konsolidasi program dan kelembagaan. Bila ini berhasil terwujud, tak pelak Gunung Rinjani laksana angsa bertelur emas, akan memberi multiplier effect luar biasa seperti objek wisata Gerbang Surga Gunung Tianmen. Wallahualam bissawab.

POJOK Pemagaran lahan Sirkuit MotoGP berlanjut Butuh penyelesaian cepat dan tepat

*** Lima kapal pesiar mengonfirmasi masuk Lombok Kabar baik untuk pariwisata NTB

***

SUARA NTB

Selasa, 1 Oktober 2019

NTB Cabut 46 IUP Mineral Logam Dari Hal. 1 Yang lain-lain sudah dicabut. Dari 67 IUP logam, setelah kewenangan perizinan pindah ke provinsi sudah 46 IUP dicabut,’’ sebut Sekretaris Dinas ESDM NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (28/9). Berdasarkan hasil koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK, ada 74 IUP mineral logam di NTB yang memiliki piutang iuran tetap pemegang IUP senilai Rp19,2 miliar lebih. Dengan rincian Kabupaten Bima 19 IUP dengan piutang iuran tetap Rp7,7 miliar, Dompu 14 IUP dengan piutang Rp2,1 miliar lebih, Sumbawa 17 IUP dengan piutang Rp4,8 miliar lebih. Selanjutnya, Sumbawa Barat 9 IUP dengan piutang sebesar Rp4,07 miliar, Lombok Timur 1 IUP dengan piutang sebesar Rp199 juta lebih, Lombok Barat 14 IUP dengan piutang Rp282 juta lebih. Pada Korsup tahap I, Januari - Maret 2015, jumlah IUP dan IPR mineral logam yang masih berlaku di NTB sebanyak 39 IUP dan 72 IPR. Sedangkan mineral bukan logam sebanyak 1 IUP dan batuan 138 IUP. Total luas wilayah IUP mineral logam seluas 324.108,35 hektare. Selanjutnya pada Korsup tahap II, April - Juni 2019, jumlah IUP dan IPR masih tetap. Zainal mengatakan, 21 IUP mineral logam yang sudah masuk operasi produksi, ada yang masih menunggu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan ada yang sudah keluar IPPKH dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Seperti PT. Sumbawa Juta Raya yang berada di Sumbawa bagian selatan. ‘’Mereka sudah on going sekarang. Kalau belum kelu-

ar IPPKH dari Menteri LHK maka ndak bisa melakukan operasi,’’ terangnya. Sementara untuk tambang emas yang ada di Kabupaten Dompu, kata Zainal, saat ini masih dalam tahap eksplorasi. PT. Sumbawa Timur Mining (STM) melanjutkan eksplorasi termasuk melakukan kajian soal penambangan bawah tanah. ‘’Penambangan bawah tanah, itu pilihannya. Regulasi di Kementerian LHK. Mereka harus melakukan uji kelayakan. Apakah layak atau tidak. Sekarang dalam tahap mengkaji itu,’’ terangnya. Ia mengatakan, sebaran cadangan emas potensi di kawasan tersebut berada di kedalaman 400 meter. Berdasarkan informasi, cadangan emasnya cukup besar. Cadangan emas yang ada di Dompu diperkirakan dua kali lipat dibanding cadangan emas yang dimilikii PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang dikelola PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Selain emas, cadangan tembaga di Dompu juga dipekerkirakan lebih besar dari PT. Merdeka Copper Gold Tbk yang memiliki tambang di Jawa Timur (Jatim). Cadangan emas di Dompu diperkirakan mencapai 1,38 juta ton emas karena tambang Batu Hijau milik Newmont memiliki cadangan 690 ribu ton emas. Sementara cadangan tembaga di Dompu diperkirakan melebihi 8,6 juta ton atau 19 miliar pounds sesuai cadangan tembaga di Merdeka Copper. (nas)

Bupati Loteng Kumpulkan Anggota Forkopimda Dari Hal. 1 Perwakilan dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika, turut hadir. Tidak hanya itu, dari unsur pemerintah desa serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga hadir bersama Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelesaian sengketa lahan untuk sirkuit MotoGP. Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi usai rapat tertutup tersebut, membenarkan soal pemagaran lahan oleh warga menjadi salah satu bahasan pada rapat Forkompinda Loteng. ‘’Itu (pemagaran lahan sirkuit MotoGP) juga dibahas tadi. Bersama beberapa program lainya,’’ sebut Nursiah. Salah satu keputusannya, tim percepatan nanti akan memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak terkait terutama pihak ITDC. Guna memperjelas status lahan yang diklaim warga sebagai jalan desa tersebut. Kapan pertemuan akan digelar? Nursiah menegaskan akan diupayakan secepatnya. Selain pihak ITDC, para mantan Kepala Desa (Kades) Kuta juga akan dipanggil. Untuk memberikan penjelasan terkait status maupun sejarah lahan yang diklaim oleh warga tersebut. Harapannya, per-

soalan tersebut bisa segera tuntas. Ia menjelaskan, karena itu jalan desa maka yang paling tahu status dan sejarah lahan tersebut tentunya pemerintah desa setempat. Sehingga perlu ada penjelasan dari para mantan kades. Untuk kemudian akan dipadukan dengan refresensi yang dipegang oleh pihak ITDC. ‘’Pihak ITDC dalam hal ini juga penting kita dengarkan penjelasannya, soal status lahan tersebut. Supaya referensinya lengkap dari berbagai sumber,’’ jelasnya. Disinggung kondisi keamanan pascapemagaran lahan, Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., menegaskan situasi dalam kondisi terkendali. Pihaknya pun tidak ada rencana menambah pengamanan pascapemagaran lahan oleh warga. ‘’Situasi masih kondusif. Soal pemagaran tidak sampai memicu gangguan kamtibmas,’’ tegasnya. Pihaknya tetap memantau perkembangan situasi keamanan. Dibantu dari personel TNI. Karena bagaimanapun juga, keamanan harus tetap terjaga. Untuk menjamin kegiatan pembangunan sirkuit MotoGP tetap berjalan sesuai rencana. (kir)

Rekanan Diduga Dipaksa Menyerahkan Uang kepada Tersangka Dari Hal. 1 Penyidik mendalami lagi peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek. “Kalau tersangka penerima, pasti ada tersangka pemberinya. Untuk sementara ini indikasinya pemaksaan untuk memberikan sejumlah uang,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP H. Syaiful Alam dikonfrimasi, Sabtu (28/9) lalu. Dia menjelaskan, Direktur PT JU -yang memenangi tender proyek Rusun untuk Ponpes Modern Al-Kahfi itu- saat ini masih berstatus sebagai saksi. Diduga, pemberian uang Rp100 juta saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) berasal dari kontraktor. “Diduga akan memberikan sejumlah uang kepada Kasatker (BR). Itu beberapa saat kemudian ditangkap. Ini kontraktor yang sudah menerima pekerjaan,” terangnya. Alam mengatakan, penyerahan serupa juga didalami untuk sejumlah proyek Rusun lainnya. Di NTB, ada sebanyak tujuh proyek Rusun pada tahun 2019 yang nilai totalnya mencapai Rp21 miliar. “Untuk pemberinya masih akan diperiksa lebih lanjut. Nanti untuk kelanjutannya, masih akan berproses. Intinya, ini untuk menjaga NTB yang sedang menjalankan pembangunan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa,” pa-

parnya. Kapolres mengungkapkan, hasil penyidikan sementara, pemberi ada unsur keterpaksaan dalam memberikan uang kepada tersangka BR. Sehingga, penyidik menerapkan pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus itu, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Provinsi NTB, BR (56) sudah ditetapkan sebagai tersangka. BR diduga menggunakan dalih administrasi antara 5-10 persen untuk memungut uang dari kontraktor. Tersangka BR tertangkap dalam OTT yang berlangsung pada Rabu (25/9) sore sekitar pukul 16.30 Wita lalu. Saksi rekanan diminta datang untuk menyerahkan uang tunai. Sebab BR tidak menerima pembayaran melalui transfer. Rekanan membawa uang tunai Rp100 juta dengan amplop cokelat yang disimpan dalam tas kain biru. Setelah menerima uang, tersangka memasukkan lagi tas kain yang sudah berisi uang itu ke dalam tas kain lainnya. (why)

Halaman 15

Pemulangan Dikoordinasikan, 16 Warga Lombok Dievakuasi ke Jayapura Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mengkoordinasikan pemulangan ratusan warga Bima yang sudah dievakuasi ke Jayapura. Sementara itu, sebanyak 16 warga Lombok pada Senin (30/9) juga sedang dievakuasi dari Wamena menuju Jayapura. Koordinator Rukun Keluarga Bima (RKB) Wilayah Wamena, Suhardin yang dikonfirmasi Suara NTB lewat Ponsel, Senin (30/9) siang mengatakan sebanyak 153 warga Bima yang dulu tinggal di Wamena sudah dievakuasi ke Jayapura. Kondisi mereka di penampungan sementara cukup baik. ‘’Alhamdulillah kondisinya

baik-baik saja. Sudah tertangani yang sakit-sakit. Cuma sekarang saya masih tunggu informasi yang dari Lombok. Dari Lombok belum nyampai Jayapura, masih dalam penerbangan,’’ kata Suhardin. Ia menyebut jumlah warga Lombok yang dievakuasi dari Wamena sebanyak 16 orang. Mereka ini tinggal di salah satu distrik yang berada di

Kabupaten Jaya Wijaya. Suhardin mengatakan, petugas dari Dinas Sosial (Disos) NTB sudah sampai di Jayapura. Mereka sedang mendata masyarakat NTB yang sudah dievakuasi ke sana. Ia mengatakan warga meminta agar segera dipulangkan ke NTB. Karena mereka trauma dengan kejadian kerusu-

han yang berujung pembakaran rumah dan ruko milik mereka di Wamena. “Warga mendesak segera dipulangkan. Pak Amran dan Pak Amir lagi mendata. Pak Amran sama Pak Amir lagi konfirmasi dengan Gubernur NTB. Harapan saya segera dipulangkan. Kalau hari ini ada pesawat, saya mau pulang ke NTB. Karena keluarga trauma semua,’’ katanya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah mengatakan, pemulangan ra-

tusan warga NTB yang ada di Jayapura masih sedang dikoordinasikan. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai pemulangan warga NTB yang ada di Papua tersebut. Wismaningsih mengatakan, sebanyak lima orang warga NTB asal Lombok Tengah masih belum dievakuasi dari Wamena. Kondisi mereka saat ini sudah aman di Kodim Wamena. ‘’Insya Allah besok (hari ini, red) dibawa ke Jayapura dengan Hercules,’’ jelasnya. (nas)

Warga Sintung Kampanyekan Kebersihan Sungai Bersama Wisatawan Mataram (Suara NTB) Kebersihan lingkungan menjadi salah satu aspek penting ketika berbicara tentang pengembangan wilayah, baik itu untuk tujuan pariwisata maupun hal lainnya. Untuk itu, masyarakat Lingkungan Sintung Kecamatan Ampenan, Kota Mataram menggelar kampanye kebersihan guna meningkatkan potensi wilayah tempat mereka tinggal. Kegiatan yang diinisiasi oleh Wanua Adventure bersamasama dengan Forum Anak Lingkungan Sintung, Koperasi Syariah BMT Harapan Gemilang Sejahtera, dan Yayasan Riadhul Ulum Ampenan tersebut berusaha memberikan pemahaman bagi masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan. Terutama untuk kebersihan aliran Sungai Jangkung yang melewati daerah hilir tersebut. Manager Wanua Adventure, Hayatullah, menerangkan pihaknya menginisiasi program tersebut didorong rasa prihatin melihat Lingkungan Sintung yang menerima akumulasi sampah yang mengalir dari daerah lainnya di Sungai Jangkuk. Untuk itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa wisata tersebut menyusun program khusus yang melibatkan wisatawan asing untuk mengkampanyekan pentingnya kebersihan. ‘’Dengan program ini kita mencoba bagaimana mengajak wisatawan (terlibat dalam program) Keep Clean the River (tetap jaga kebersingan sungai).

Dengan senang hati mereka bersedia dan antusias turun langsung membantu (membersihkan) Sungai Jangkuk,’’ ujar Hayatullah, Sabtu (29/9) ketika ditemui seusai kegiatan. Hadir dalam kegiatan tersebut 27 wisatawan mancanegara yang berasal dari berbagai negara seperti Belanda, Prancis, Arab Saudi, dan lain-lain. Diterangkan Hayatullah, keterlibatan wisatawan mancanegara salah satunya untuk mendorong kesadaran bagi masyarkat sekitar sendiri. ‘’Mereka jadi sadar, orang yang jauh saja mau memberikan perhatian,’’ ujarnya. Wanua Adventure memang telah sering menggelar kegiatan serupa bersama wisatawan, khususnya terkait penanganan sampah plastik. ‘’Kita care (memberikan atensinya) sekali sama plastik. Bukan di Kota Mataram atau Ampenan saja, di luar di pulau-pulau juga,” ujar Hayatullah. Kesadaran tersebut yang kemudian berusaha ditularkan ke masyarakat. ‘’Soalnya kalau kampung atau lingkungan kita masih kotor, tidak mungkin tamu akan berkunjung,’’ sambungnya. Sampai saat ini program tersebut disambut dengan positif oleh beberapa wisatawan mancanegara. Menurut Hayatullah, dengan memperlihatkan kondisi lingkungan apa adanya banyak dari wisatawan yang malah tergerak untuk aktif membantu. ‘’Malah kami pernah coba

diundang ke luar negeri untuk dibantu bagaimana mencari donatur,” ujarnya. Salah seorang peserta kegiatan asal Belanda, Marijke Hegger, menyampaikan rasa antusiasmenya untuk mengikuti program tersebut. Menurutnya, sangat penting untuk memulai menularkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan sedini mungkin, mengingat sebagian peserta dari kegiatan adalah anak-anak. Selain itu, Marijke yang baru dua hari menghabiskan waktunya berlibur di Pulau Lombok menyampaikan dukungannya bagi masyarakat dan pihak terkait untuk mengurangi jumlah sampah plastik. “Saya baru dua hari di sini, jadi belum melihat banyak tempat. Tapi memang ada banyak sekali sampah plastik,” ujarnya saat ditemui di tengah-tengah kegiatan. Marijke menghabiskan sebagian besar waktu berliburnya di Kota Mataram, dimana dirinya mengaku sempat kesusahan membuang sampah karena kurangnya tempat pembuangan sampah. “Sepertinya pemerintah (setempat) perlu memberikan (perhatian). Sulit membawa sampah dan menemukan tempat membuangnya,” ujarnya. Ditemui di tempat berbeda Pembina Forum Anak Lingkungan Sintung, Iskandar, menerangkan pihaknya menginisiasi program bersih-bersih lingkungan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Selain untuk

(Suara NTB/bay)

ZERO WASTE - Anak-anak Lingkungan Sintung Kecamatan Ampenan menerima botol plastik isi ulang dari wisatawan mancanegara sebagai bentuk kampanye pengurangan plastik dan menjaga kebersihan aliran sungai Jangkuk, Sabtu (28/9). meningkatkan daya tarik pariwisata, hal tersebut juga ditujukan untuk memberikan lingkungan yang layak bagi anak-anak. Diterangkan Iskandar masyarakat sekitar menjadi lebih antusias melaksanakan kegiatan tersebut terutama dengan datangnya wisatawan mancanegara yang dibawa oleh Wanua Adventure. Kegiatan tersbut menjadi sarana edukasi yang efektif, khususnya bagi anak-anak di Lingkungan Sintung sendiri. Program bersih-bersih lingkungan di Sintung telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Menurut Iskandar, salah satu hal yang perlu menjadi catatan penting adalah pentingnya sosialisasi tentang kebersihan aliran sungai, mengingat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai dirasa masih sangat minim.

‘’Kita sama-sama tahu kali jangkuk tidak hanya di Lingkungan Sintung saja. Tapi di sini sebagai pembuangan terakhir (hilir) dari Kali Jangkuk,’’ ujar Iskandar. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang dibutuhkan untuk daerah-daerah lainnya yang berada dari hulu sampai dengan hilir aliran sungai. Dicontohkan Iskandar seperti kegiatan para nelayan di pesisir Lingkungan Sintung yang beberapa waktu belakangan seringkali mendapatkan sampah ketika memancing. Masyarakat Sintung sendiri telah memberlakukan jadwal rutin harian dan mingguan untuk membersihkan sungai. Namun hal tersebut diakui Iskandar tidak akan berarti banyak jika masyarakat dari lingkungan lainnya tidak mengindahkan pentingnya menjaga kebersihan. (bay)

Enam Aparat Terluka, 26 Orang Diamankan Dari Hal. 1 Sementara mahasiswa perlahan terus mundur ke arah simpang empat Islamic Center. Sebagian terpencar ke arah Pasar Dasan Agung, bahkan ada yang masuk dan berlindung di Masjid Islamic Center. Pasukan Dalmas gabungan Polda NTB, Polres Mataram, serta Polres lain se Pulau Lombok membentuk formasi mempersempit ruang gerak massa hingga lari kocar kacir. Komando dari pengeras suara meminta pasukan waspada serangan balik mahasiswa. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi, para mahasiswa pun tak muncul lagi. Sementara aparat bertahan dan membentuk formasi dari depan Kantor Imigrasi Ma-

taram hingga tanah lapang tidak jauh dari Islamic Center. Dalam kejadian itu, empat polisi ditarik dari barisan pasukan karena mengalami luka luka. Kebanyakan luka pada wajah akibat lemparan batu. Salah satunya anggota TNI yang terkena lemparan batu di kepala belakang. Sebagian dirawat oleh tim medis yang sudah siaga di Kantor Kemenag NTB, tidak jauh dari lokasi unjukrasa. Saat ratusan aparat siaga, tidak ada tanda tanda serangan balik, termasuk lemparan batu dari kubuh mahasiswa. Ketika suasana sudah mulai kondusif, satu per satu petugas berpakaian sipil menciduk oknum mahasiswa dari sejumlah titik. Sebagian nyonyor akibat dibogem apa-

rat. Para mahasiswa yang ditangkap diamankan sementara di dalam gedung dewan. Sementara yang luka- luka dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapat perawatan medis lanjutan. Situasi berangsur angsur kondusif sekitar pukul 20.15 Wita. Aparat ditarik mundur dari lokasi. Sementara jalan Udayana pun dibuka untuk akses kendaraan setelah sempat ditutup sejak pagi. Ricuh Sejak Siang Awalnya aksi yang dilakukan gabungan mahasiswa menamakan diri Aliansi Rayat NTB Menggugat itu berlangsung damai. Mereka tetap dengan tuntutan awal agar Revisi UU KPK dibatalkan melalui Perpu

yang harus dikeluarkan Presiden. Pelemahan KPK pada pemberlakuan Undang Undangan yang baru menurut mereka sudah nyata. Pada agenda yang sama, mahasiswa juga menyuarakan agar Rancangan KUHP dibatalkan karena akan berpeluang memudahkan warga terperangkap jeratan pidana. Aksi mulai tidak kondusif pukul 13.30 Wita selepas salat dzuhur. Mereka memaksa masuk ke gedung dewan dengan mendorong blokade aparat. Ketegangan terus terjadi antara mahasiswa dengan petugas. Mahasiswa meminta agar pagar betis petugas dibuka, namun ditolak. Kapolres Mataram sempat negosiasai dengan perwakilan mahasiswa agar mau berdialog lang-

sung dengan unsur pimpinan DPRD NTB. Namun permintaan itu ditolak, karena mereka ingin menduduki gedung dewan. Ketegangan juga sempat terjadi ketika mahasiswa berusaha masuk dengan melompati tembok pagar. Pasukan Dalmas yang sudah siaga, memaksa mereka naik kembali dan keluar dari area gedung. Selain Kapolres Mataram, Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama bersama Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani pun turun tangan menenangkan massa. Namun mereka tak kunjung membuarkan diri dan memaksa ingin menduduki gedung dewan. Sampai akhirnya dibubarkan paksa pascasalat magrib. (ars)

Perbanyak Tempat Pengolahan Dari Hal. 1 Termasuk diantaranya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok yang dikelola oleh Pemprov NTB, pada tahun 2020 nanti tidak lagi akan menerima sampah yang belum terpilah. Dengan kata lain, TPA tersebut hanya akan melayani sampah yang sudah dipilah sesuai jenisnya sehingga langsung dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat dan mendatangkan berkah bagi masyarakat.

Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan hal tersebut, saat membuka rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan sampah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat bersama dengan sejumlah stakeholder terkait, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB Mataram, Senin (30/9). Menurut Rohmi, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menangani sampah yang berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat serta untuk

mempermudah dalam pengelolaannya. ‘’Kalau sudah dipilah maka tinggal langsung diolah, sehingga tidak menumpuk terlalu lama di TPA,’’ tegasnya. Sementara itu, Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, MSi menyampaikan, setidaknya ada tiga hal yang penting dilakukan dalam mensukseskan program zero waste ini yaitu pengurangan volume sampah, pengelolaan sampah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi program.

Persilakan ke Jalur Hukum Dari Hal. 1 Irnadi menegaskan, pembangunan sirkuit MotoGP jangan sampai terhambat akibat pemagaran lahan yang dilakukan warga. Apabila masyarakat keberatan, dipersilakan menempuh jalur hukum. Dikatakan, sejak dulu pihaknya sudah memberikan dua opsi kaitan dengan persoalan lahan di KEK Mandalika. Jika masyarakat memiliki alat bukti bahwa lahan mereka belum dibayar. Maka dipersilakan berkomunikasi dengan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan. Apabila masyarakat tidak puas atau klaim mereka tak direspons ITDC karena bukti yang kurang valid. Maka dipersila-

kan menempuh jalur hukum. ‘’Jadi bisa menempuh jalur yang sudah ada salurannya. Kalau kami koordinasi dengan Lombok Tengah sebatas bagaimana kondisi terkini mengenai upaya percepatan. Pemprov akan berupaya memastikan tak ada kendala berarti di lapangan,’’ tandasnya. Sementara, ITDC memastikan konstruksi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dimulai Oktober mendatang. Pembangunan sirkuit Mandalika masih dalam tahapan clearing dan pemagaran lahan. Ditargetkan, clearing atau pembersihan lahan akan tuntas September. Selain itu, juga dilakukan pemagaran kawasan . Untuk mendukung keberadaan Sirkuit Mandalika,

sejumlah infrastruktur pendukung akan dibangun dengan pendanaan dari APBN dan APBD. Antara lain, penambahan kapasitas Bandara Internasional Lombok berupa perpanjangan runway, apron dan terminal. Kemudian pembangunan jalan by pass BIL-KEK Mandalika, Pembangunan akses jalan Pelabuhan Gili Mas menuju BIL - KEK Mandalika. Selanjutnya, pelebaran jalan provinsi di sisi utara KEK Mandalika. Selain itu, pembuatan embung retensi, pengendalian alihfungsi lahan dan normalisasi daerah aliran sungai. Serta pembangunan rumah sakit untuk kebutuhan balap, penonton dan masyarakat. (nas)

Berdasarkan Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Kota Mataram menghasilkan 314 ton sampah per hari, 273 ton di antaranya masuk ke TPA. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat menghasilkan 175,4 ton per hari, 101,76 ton di antaranya masuk ke TPA. Sejumlah TPA yang ada di NTB yaitu TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. TPA Pengengat seluas 10 hektare di Lombok Tengah, TPA Ijo Balit

dengan luas delapan hektare di Lombok Timur, TPA Jugil seluas delapan hektare di Lombok Utara dan TPA Oi Mbo seluas tujuh hektare di Kota Bima. Selain itu ada TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas tujuh hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9 hektare, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA, yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 hektare. (r)

Kadistanbun NTB Dimintai Keterangan Dari Hal. 1 Tahun 2017, Kementerian Pertanian mendukung pengembangan jagung di sejumlah daerah di Indonesia. NTB salah satunya yang dibantu benih. Ada empat kali kontrak. Pelaksanaan kontrak I sampai III, kata kepala dinas berjalan lancar. Pada kontrak ke IV, benih yang didistribusikan oleh produsen ditolak oleh masyarakat (petani). ‘’Saya perintahkan tim untuk turun mengecek. Karena memang di dalam pedomannya tidak ada keharusan di daerah tujuan untuk memeriksa, karena di daeran asal sudah dicek,’’ katanya. Dari fakta lapangan, bibit

jagung yang ditolak oleh masyarakat tidak disertai sertifikat. Sehingga dimintalah pertanggungjawaban kepada penyedianya. Sebab benih jagung yang didistribusikan terindikasi kecil kemungkinan tumbuhnya. ‘’Tidak ada masalah, sudah diganti. Justru Lampung yang diminta harus ganti ke negara,’’ terangnya. Karena persoalan benih tahun 2017 ini, program nasional yang lintas provinsi dilaksanakan. Kejagung yang menanganinya. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di NTB, Husnul kepada tim Kejagung juga memberikan keterangan sesuai yang diminta. (bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 1 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hasilkan Lulusan yang Profesional

STIKES Mataram Gelar Wisuda Sarjana

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram menggelar acara wisuda sarjana Ilmu Keperawatan ke 17, Sarjana Terapan Diploma IV Kebidanan ke 1, Pelantikan Profesi Ners dan Angkat Sumpah Sarjana Terapan D-IV. Kegiatan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (30/9). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua STIKES Mataram Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, MARS, Ketua Yayasan Al-Amin STIKES Mataram H. Hadi Suryatno, SE, M. Kes, Kabag Kelembagaan dan Sistem Informasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII Bali-Nusra I Made Gunawan Suarnaya yang mewakili Kepala LLDIKTI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A yang mewakili Gubernur NTB, sejumlah pimpinan perguruan tinggi di NTB, sejumlah direktur rumah sakit mitra kerja, pengurus PPNI Provinsi NTB, Ketua IBI NTB serta pihak-pihak terkait lainnya. Agenda Sidang Terbuka Senat STIKES Mataram kali ini memiliki tema “ Profesionalisme Tenaga Kesehatan yang Berjiwa Altruistik Serta Humanis Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A mengatakan, sebaran tenaga kesehatan masih belum merata di seluruh daerah di Provinsi NTB. Tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di kota-kota, sehingga diperlukan produksi tenaga kesehatan yang siap tempur di pelosok-pelosok NTB. “Sehingga dapat berkontribusi secara optimal terhadap derajat kesehatan yang pada akhirnya bisa meningkatkan IPM di Provinsi NTB,” ujarnya. Menurut Gubernur, salah satu upaya untuk meningkatkan IPM NTB adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk SDM di bidang kesehatan. Kualitas SDM yang baik akan dapat dicapai dengan proses pendidikan tinggi kesehatan yang baik pula. “STIKES Mataram adalah sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan di NTB yang telah berkiprah cukup lama un-

tuk mendidik tenaga-tenaga kesehatan, terutama perawat dan bidang yang mampu mengabdikan segenap ilmu pengetahuan dan keterampilannya di masyarakat,” tambah Gubernur. Sementara itu, Kabag Kelembagaan dan Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah VIII Bali-Nusra, I Made Gunawan Suarnaya mengatakan, wisudawan STIKES Mataram sudah mulai menggunakan PIN atau penomoran ijazah nasional. Di mana nomor ijazah para lulusan perguruan tinggi muncul dalam sistem PIN tersebut. “Sebenarnya PIN ini berlaku tahun 2020 mendatang, namun karena kerja keras STIKES Mataram dan operator, maka di wisuda tahun ini sudah mulai diberlakukan,” katanya. Penggunaan PIN ini, salah satunya untuk menghindari ijazah palsu. Ia mengatakan, pendidikan tinggi merupakan aset terpenting dalam pembangunan masa depan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu, tidak mungkin bisa muncul SDM yang profesional. Karya-karya akademik yang monumental akan membangun bangsa ini. “Nah untuk menjadi unggul, maka perguruan tinggi harus sehat dan dikelola secara serius dengan konsep nirlaba,” ujarnya. Made Gunawan mengatakan ‘doa’ STIKES Mataram ini kecil. Sehingga butuh bantuan dari orang tua mahasiswa dalam bentuk pembayaran SPP. “Namun ‘doa’ yang saya maksud di sini adalah dana, orang dan alat. Ini masih kecil, sehingga yang digunakan untuk mambangun STIKES ini adalah bantuan dari ibu bapak sekalian,” terangnya. Ketua STIKES Mataram Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, MARS dalam pidato pelepasan wisudawan mengatakan, wisudawan/wisudawati yang dilepas saat ini sebanyak 280 orang. “Puncak kebahagiaan yang saudara rasakan itu hendaknya dapat menjadi upaya memperkuat diri dalam menghadapi kehidupan di masa depan seiring dengan kemajuan teknologi serta perkembangan yang terjadi di masyarakat,” kata Chairun Nasirin. Wisuda, kata Dr. Chairun, bukanlah akhir dari proses pembelajaran, namun merupakan awal untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh

Ketua Yayasan Al-Amin STIKES Mataram H. Hadi Suryatno, SE, M. Kes,Kabag Kelembagaan dan Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah VIII Bali-Nusra I Made Gunawan Suarnaya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Ketua STIKES Mataram Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, MARS dan sejumlah civitas akademik STIKES Mataram.

Ketua STIKES Mataram Dr. Chairun Nasirin, M.Pd, MARS sedang mewisuda ratusan mahasiswa/mahasiswi STIKES Mataram. selama duduk di bangku kuliah untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan agama, nusa dan bangsa. Dr. Chairun Nasirin mengatakan, dalam upaya peningkatan kualitas institusi maupun program studi, STIKES Mataram selalu mengedepankan legalitas keberadaan institusi melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT serta akreditasi program studi melalui Akreditasi LAMPTKes. Sehingga keberadaan institusi maupun program studi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam upaya menghasilkan lulusan yang siap memasuki wilayah kerja profesional, baik di tingkat regional maupun internasional, STIKES Mataram selalu berupaya memberikan peluang bagi para mahasiswa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa. Sampai dengan saat ini, STIKES Mataram masih tetap melaksanakan program kerjasama setiap tahunnya dengan College Nursing, BCN Thailand. Di samping itu, sejumlah perguruan tinggi mitra STIKES Mataram di Asia yang sedang terjalin kerjasama antara lain dengan UTM Malaysia dam UNNISA Brunei Darussalam. “ Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi mereka menikmati iklim akademik negara lain, sekaligus memotivasi peserta didik kami untuk dapat berkiprah di dunia internasional,” ujar Chairun. (ris/*)

Para wisudawan memenuhi ruangan Ballroom Hotel Lombok Raya yang menjadi lokasi wisuda.

Ketua Yayasan Al-Amin STIKES Mataram H. Hadi Suryatno, SE, M. Kes (paling kiri) saat wisuda berlangsung. Proses pengucapan sumpah Ners dan Kebidanan

Kabag Kelembagaan dan Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah VIII Bali-Nusra I Made Gunawan Suarnaya yang mewakili Kepala LLDIKTI saat memberikan sambutan.

BPD PHRI NTB Percepat Musda Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB berencana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tanggal 22 Oktober mendatang. Musda ini digelar pada pertengahan jalan kepengurusan organisasi kepariwisataan periode 2019-2023. Pelaksanaan Musda ini dipercepat lantaran pihak Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI Pusat menilai kepengurusan sebelumnya demisioner. Hasil musda ini nanti akan melanjutkan periodisasi kepengurusan hingga 2023 mendatang. Ketua Dewan Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra saat jumpa pers di Mataram mengatakan, musda kali ini bukan Musdalub namun dipercepat karena kepengurusan sebelumnya tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sehingga BPP PHRI pusat menganggap keputusannya demisioner. ”Jadi musda ini dipercepat, bukan Musdalub karena kepengurusan sebelumnya tak sesuai dengan AD/ART organisasi sehingga Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI menganggap kepengurusannya demisioner,” kata Lanang bersama tim panitia lainnya Affan Ahmad selaku ketua panitia, Didi Kuswardi, Gede Gunanta, Awanadi, Sahlan M Saleh. Menurut dia musda ini dipercepat juga karena ada agenda-agenda yang penting dalam Parwisata yang butuh perhatian dan pemikiran dari organisasi kepariwisataan. Selian itu masalah kompleks menyangkut pariwisata juga butuh masukan dari semua pihak. “Karena itu anggota PHRI betul-betul ingin ini (musda) dipercepat,” kata Lanang. Menurut dia dalam Musda kali ini mengusung kebersamaan sebab dengan kebersamaan ini semua anggota bisa bekerjasama. Lebih - lebih kata dia, pariwisata NTB masuk prioritas bahkan super prioritas dari pemerintah pusat. Karena itu, sangat diharapkan semua organisasi kepariwisataan betul-betul kuat dan solid sehingga bisa menjadi mitra bagi pemerintah dalam mendukung dan memberikan masukan dalam membangun serta mengembangkan Parwisata kedepan. ”Itu yang diharapkan” ujar dia. Menurut

dia organisasi kepariwisataan ini investasinya tidak kecil, sehingga komitmennya dalam membangun pariwisata tidak perlu diragukan lagi. Pihaknya miliki komitmen kuat agar Parwisata di NTB harus maju dan berkembang dengan indikasi meningkatnya wistawan yang berkunjung. Setelah musda ini nanti lanjut dia, akan diadakan Rakerda yang membahas lebih detail program kerja kedepan. Bagaimana supaya usaha para anggota berjalan lancar, baik, dan prospeknya bagus. Di Rakerda ini nantinya akan membahas banyak hal tentang kepentingan anggota seperti promosi, peningkatan SDM. Termasuk kebijakan pemerintah yang perlu dipikirkan dan diberikan masukan mana yang dianggap memberatkan pengusaha. Berkaitan dengan pelaksanaan musda ini sudah dibentuk panitia. Pihak panitia sudah mulai membuka pendaftaran peserta musda dan calon ketua di sekretariat lantai II Hotel Lombok Plaza. Untuk peserta musda, pendaftarannya dimulai tanggal 28 September dan ditutup tanggal 15 Oktober mendatang. Sedangkan untuk Pendaftaran calon ketua, melalui proses penjaringan tanggal 30 September dan ditutup tanggal 6 oktober. “Kami akan menyelenggarakan Musda BPD PHRI NTB yang direncanakan tanggal 22 Oktober, mudah - mudahan tidak ada perubahan,” kata Gusti Lanang. Persyaratan calon peserta jelas dia, wajib mendaftarkan diri ke sekretariat musda BPD PHRI dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan AD/ART organisasi, di ant-

aranya izin usaha dan melaksanakan kewajiban berupa iuran tahunan. “Nantinya akan dijelaskan lebih lanjut tentang bagiamana persyaratan mekanisme pendaftaran

bagi calon peserta oleh pihak panitia,” jelas dia. Setelah dinilai memenuhi syarat, peserta akan diberikan kartu sertifikat tanda anggota (STA) yang nantinya menjadi dasar sebagai peserta.”Setiap peserta ini nanti di verifikasi dulu, bahwa peserta ini pemegang STA dan membawa mandat bagi yang dimandatkan,” jelas dia. Sejauh ini keanggotaan PHRI mencapai 45 orang. Kedepan semua pengusaha di daerah akan dirangkul sebagai anggota. (her)

Proses penyematan pin secara simbolis kepada wakil Ners oleh Ketua DPW PPNI NTB serta penyerahan KTA alumni STIKES Mataram .