Edisi Senin 1 Juli 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 1 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 91 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hari Bhayangkara Ke-73

Kapolda NTB:Tegaklah Polda NTB Jadi Abdi Utama Bangsa ALAM rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-73 yang jatuh pada Senin, 1 Juli 2019, Polda NTB menggelar acara jalan sehat dan sepeda santai dengan lokasi start dan finish di Lapangan Gajah Mada, Polda NTB. Jalan sehat dan sepeda santai digelar pada Minggu (30/6) kemarin.

Acara jalan sehat dan sepeda santai ini dipadati peserta yang berasal dari Kota Mataram dan perwakilan masyarakat Pulau Lombok. Hadir juga dalam kegiatan itu, Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) dan masyarakat umum dengan rute mengelilingi Kota Mataram.

Polda NTB juga menyiapkan berbagai

hadiah menarik dalam acara ini. ‘’Kita menggelar acara jalan sehat dan sepeda santai ini untuk masyarakat. Agar lebih dekat dan membaur dengan Polri,’’ ujar Kapolda NTB, Irjen.Pol. Drs.Nana Sudjana.

Diharapkan dengan berbagai acara yang digelar Polda NTB menyambut Hari Bhayangkara ini, tidak ada lagi jarak antara kepolisian dan masyarakat sehingga seluruh elemen berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat. ‘’Polri adalah rakyat dan rakyat adalah Polri. Semua harus berperan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama,’’ ujar jenderal bintang dua ini.

Kapolda mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke 73 kepada seluruh personel Polri di manapun berada dan berharap Polri semakin profesional, modern dan dipercaya masyarakat.

Terkait Deklarasi NTB Aman dan Gemilang yang disampaikan Ketua DPRD Provinsi NTB pada acara sepeda santai dan jalan sehat, Kapolda mengapresiasi pimpinan daerah dan masyarakat NTB yang berkomitmen untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak melakukan pengerahan dan aksi massa yang anarkis terhadap permasalahan apapun juga, menolak segala bentuk provokasi, berita bohong dan ujaran kebencian.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

JALAN SANTAI - Kapolda NTB, Irjen.Pol.Drs.Nana Sudjana bersama Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si, FKPD serta masyarakat, Minggu (30/6) dalam kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-73 yang jatuh pada Senin, 1 Juli 2019 hari ini.

Potensial, Pasar Lawatan ke Australia Wisata Australia PELAKU wisata NTB mendorong agar rute penerbangan langsung Lombok - Darwin dapat segera direalisasikan. Pasalnya, Australia merupakan pasar wisata yang sangat potensial bagi NTB. Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka mengungkapkan pada umumnya pasar Australia sangat bagus. Artinya, semakin banyak direct flight yang dibuka dari Lombok ke Australia, maka akan semakin bagus. ‘’Saya kira semua berpotensi, kalau ada direct flight.

Orang yang tadinya tak punya niat berkunjung ke Lombok, dengan adanya direct flight, maka mereka berkunjung ke Lombok,’’ kata Dewantoro dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (29/6).

Ia menjelaskan, pasar wisata Australia cukup besar.

Bahkan wisatawan Australia yang datang ke NTB sebelum adanya penerbangan langsung Lombok - Perth, mereka lewat Bali. Karena tidak ada penerbangan langsung ke Lombok pada waktu-waktu sebelumnya, akhirnya mereka berlibur dulu ke Bali baru berkunjung ke NTB. Bersambung ke hal 11

TO K O H Pemberkasan Bertahap MESKIPUN Pemda sudah mengumumkan nama-nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinyatakan lulus seleksi tahap I sejak beberapa waktu lalu. Namun, Nomor Induk Kepegawaian (NIP) untuk P3K Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota hingga kini masih belum keluar.

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bersambung ke hal 11 H. Fathurrahman

KO M E N TTAA R

Ikhtiar Gubernur Koneksikan NTB dengan Dunia mana aktivitas beternak benar-benar dijalankan dengan profesional dan modern.

Produktivitas dan kualitas ternak yang dihasilkan para peternak di Northern Territory pun sangat bagus. Setiap tahun, tak kurang dari 800.000 ekor ternak sapi dikirim dari Northern Territory ke Indonesia. Capaian yang diraih Northern Territory ini memperkuat komitmen Gubernur untuk semakin memajukan sektor peternakan di NTB. Untuk itulah gubernur langsung memberikan arahan kepada jajarannya agar pabrik pakan ternak harus berdiri di NTB tahun depan.

Tidak main-main, gubernur juga menunjuk langsung tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan misi pendirian

Mataram (Suara NTB) Kunjungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ke Darwin dan Perth, Australia telah berakhir, Jumat, 28 Juni 2019 lalu. Berbagai hal menarik mengemuka dalam kunjungan tersebut. Di mana kesemuanya bermuara pada satu upaya, yaitu untuk mengkoneksikan NTB dengan daerah-daerah lain di dunia.

Dalam hal ini, Australia yang merupakan salah satu tetangga dekat bagi NTB. Agenda gubernur dimulai di Darwin, Northern Territory yang diawali dengan upaya gubernur mendorong lahirnya strategi kebijakan penanganan bencana yang modern dan profesional di NTB. Untuk itu, gubernur mengunjungi National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, Senin, 24 Juni 2019.

Di sini, gubernur tidak saja mendapatkan gambaran nyata mengenai bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bencana. Lebih jauh, gubernur juga berhasil mengu-

payakan agar pemerintah setempat bisa membantu proses edukasi dan transformasi untuk menyiapkan diri menghadapi bencana. ‘’Mereka akan dengan senang hati untuk melatih orang-orang kita di Darwin untuk sigap dan siaga bencana.

Atau melatih orang-orang kita dalam jumlah lebih banyak di NTB,’’ ujar gubernur.

Di hari yang sama, gubernur juga bersilaturahmi dengan Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja.

Juga mengunjungi dan bertemu

jajaran civitas academica Charles Darwin University.

Dari rangkaian pertemuan ini, gubernur mendapat kabar gembira. Bahwa Konjen Indonesia bersedia memberikan akses pendidikan dan pelatihan agar anak-anak muda NTB agar bisa bekerja di Northern Territory.

Di hari kedua, Selasa, 25 Juni 2019, gubernur mengunjungi Northern Territory Cattlemen’s Association (NTCA) Cattle Station dan berdialog dengan pengelolanya. Di sini, gubernur mendapati bagai-

pabrik pakan ternak di NTB ini. Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. “Jadikan ini target yang harus direalisasikan,” tegasnya.

Pertemuan dengan Gubernur Northern Territory, Hon Vicky O’ Halloran menjadi salah satu agenda hari ke tiga Gubernur NTB. Ini merupakan pertemuan untuk mewujudkan kerjasama sister province antara NTB dan NT, Australia. Dengan terjalinnya kerjasama sister province, berbagai kemudahan dan manfaat akan bisa dirasakan oleh warga kedua daerah.

Bersambung ke hal 11

Ditinggal Kontraktor, Proyek Dermaga Pemprov NTB di Bima Bima (Suara NTB) – Proyek rehabilitasi pembangunan dermaga milik Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, yang berada di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima macet. Pasalnya, penger-

jaan proyek diduga ditelantarkan begitu saja oleh kontraktor dan sampai saat ini tidak ada kejelasan kelanjutannya.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. AA dengan pagu anggaran sekitar Rp4,8 miliar lebih tersebut, tidak selesai dikerjakan hingga akhir 2018.

Kepala Desa Waduruka Kecamatan Langgudu, Ramlin S.Pd, mengaku kecewa dengan pengerjaan proyek dermaga itu.

Selain tidak berfungsi, banyak menyisakan masalah karena diduga dikerjakan terkesan asal-asalan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Kekurangan Sarpras Bencana TERCATAT sebagai daerah rawan bencana, Provinsi NTB belum didukung sarana dan prasana (Sarpras) memadai. Salah satu kekurangan adalah kendaraan angkutan dan tenda.

Kekurangan itu nampak ketika gempa melanda Lombok dan Sumbawa Juni dan Agustus 2018 lalu. ‘’Kita masih kekurangan alat angkut,’’ Bersambung ke hal 11

MACET - Proyek rehabilitasi pembangunan dermaga milik Pemprov NTB melalui BPBD Provinsi NTB yang berada di Desa Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima macet.

(Suara NTB/uki)

Suhu Terendah 16 Derajat

Sepuluh Daerah Alami Kekeringan Ekstrem di NTB

H. Ahsanul Khalik

Grafik suhu terendah pada 2011 dan 2019 antara 15 – 16 derajat celcius. (sumber : bmkg)

Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar) merilis sepuluh daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan BMKG Stasiun Klimatologi Kediri Lobar pada dasarian III Juni 2019.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kediri, Luhur Tri Uji Prayitno, SP menjelaskan pada dasarian III Juni 2019, tidak terjadi hujan di seluruh wilayah NTB. Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) umumnya dalam kategori Menengah (11-20 hari) untuk Pulau Lombok bagian tengah hingga selatan.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 1 Juli 2019

Halaman 2

Pengangguran Terdidik di Mataram Makin Tinggi Belum Terima Bantuan SEBAGIAN masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, belum terakomodir sebagai penerima bantuan.

Persoalan ini dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram. Diharapkan dapat terakomodir pada surat keputusan (SK) ke VIII dan IX. Lurah Rembiga, Sunardi, SH., menyampaikan, persoalan diributkan oleh kepala lingkungan sebenarnya telah disampaikan BPBD Kota Mataram. Persyaratan administrasi seperti kar(Suara NTB/dok) tu keluarga (KK) dan karSunardi tu tanda penduduk (KTP) serta kondisi rumah diserahkan ke posko penanganan gempa Lombok Agustus 2018 lalu.

Data dilaporkan ternyata tidak keluar sebagai penerima bantuan. Justru, masyarakat yang tidak diajukan dan bukan menjadi korban terakomodir sebagai penerima. “Mekanismenya dari Kaling ke kelurahan. Baru dari kelurahan menyerahkan ke BPBD,” kata Sunardi ditemui pekan kemarin.

Sunardi menyebutkan, sekitar 20 KK yang rumahnya rusak berat dan sedang tidak termasuk dalam data. Ini sedang diajukan kembali oleh kelurahan ke BPBD agar diakomodir di perubahan data ke VII dan X. Dia yang turun langsung bersama Camat Selaparang, Sudirman untuk mengecek langsung kondisi dan bertemu dengan masyarakat. Pihaknya ingin memastikan kondisi rumah warga sebenarnya. Pun, tidak terakomodir sebagai penerima bantuan rumah tahan gempa. Pemkot Mataram memiliki kebijakan mengusulkan sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni.

Pasalnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, akan mengintervensi program RTLH di wilayah Rembiga.

“Nanti diverifikasi kembali oleh fasilitator,” tandasnya.

Sunardi menegaskan, sistem pendataan dipastikan tidak ada pilih kasih. Pihaknya mengakomodir usulan disampaikan masyarakat melalui kepala lingkungan.

Meskipun demikian, ia berharap 20 KK dapat terakomodir dalam perubahan SK Walikota yang baru. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pengangguran terdidik di Kota Mataram mendominasi. Hal ini dipicu jumlah lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi tak terserap di dunia kerja. Perusahaan ditekankan memprioritaskan pekerja lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, SIP mengungkapkan, dari 14.000 pengangguran terbuka didominasi oleh pengangguran terdidik. Jumlahnya sekitar 60 – 70 persen. Fenomena ini dipicu maraknya lulusan sekolah menengah atas/sederajat dan perguruan tinggi yang tidak terserap di dunia kerja.

“Iya, paling banyak itu pengangguran terdidik,” aku Hariadi dikonfirmasi pekan kemarin. Perguruan tinggi negeri maupun swasta serta sekolah menengah atas setiap tahunnya melahirkan

ribuan lulusan. Sementara, lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan.

Hariadi menekankan para pencari kerja ditekankan tidak monoton mengejar sebagai pegawai negeri sipil. Akan tetapi, harus berani membuka peluang usaha sendiri sehingga membantu penyerapan tenaga kerja.

Strategi pengurangan angka pengangguran terdidik maupun tidak terdidik dengan memberikan pelatihan atau peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan akan menunjang

masyarakat untuk membuka usaha sendiri. “Kita beri pelatihan tata boga dan las. Supaya mereka siap kerja di tengah masyarakat,” tambahnya.

Perusahaan di Kota Mataram semakin bertambah, terutama dengan dibangunnya hotel dan lain sebagainya. Perusahaan pun diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) mumpuni di bidang – bidang tertentu. “Jangan sampai masyarakat lokal justru jadi penonton di daerah sendiri,” katanya mengingatkan.

”

Jumlah lapangan kerja tak sebanding dengan tingkat lulusan dan bertambahnya penduduk Mantan Camat Mataram ini tidak berani memasang target persentase penurunan angka pengangguran. Pasalnya, jumlah lapangan kerja tak sebanding dengan tingkat lulusan dan bertambahnya penduduk. (cem)

(Suara NTB/dok)

Hariadi

KERAJINAN TANGAN Seorang pembeli memilih mainan kunci yang terbuat dari mutiara di Pasar Mandalika, Kota Mataram, baru baru ini.

Kerajinan tangan ini perlu terus didoronng untuk dikembangkan dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Lombok sebagai daerah tujuan wisata memberikan peluang bagi perajin pernak pernik untuk meningkatkan pendapatan mereka.

(Suara NTB/cem)

Bukan Kegiatan Seremonial WAKIL Ketua Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengungkapkan, Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018 bukanlah suatu kegiatan rutin yang bersifat seremonial dan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, Raperda ini mempunyai makna dan kandungan serta informasi keberhasilan Pemkot Mataram tahun 2018 yang sangat dibutuhkan oleh semua warga Kota Mataram yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Kota Mataram. ‘’Kami dari Fraksi Keadilan berharap agar Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2018 ini, kita semua mencermatinya dengan seksama dan menyeluruh di dalam pembahasannya, sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,’’ katanya.

Untuk itu, Fraksi Keadilan meminta Pemkot Mataram memperhatikan beberapa hal.

Seperti, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2018 melampau target PAD secara keseluruhan. Yaitu sebesar 101 persen lebih dari anggaran tahun 2018. Akan tetapi, pada beberapa objek PAD tertentu seperti pajak dan retribusi, masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Terutama pada tahun tahun mendatang. ‘’Dikarenakan potensi pendapatan pada objek objek PAD tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2018,’’ ungkap Misban. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak penerangan jalan. Retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi kebersihan.

Karena, lanjut politisi PKPI ini, berdasarkan LHP BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Mataram memperoleh Opini WTP. Hanya saja, masih ditemukan beberapa permasalahan yang sering ditemukan setiap tahun. Diantaraanya saldo kas/uang persediaan pada akhir tahun 2018 pada bendahara yang jumlahnya melebihi ketentuan yang berlaku.

Kelebihan bayar dikarenakan kekurangan volume atas proyek fisik yang dikerjakan oleh rekanan, yang harus dikembalikan ke kas daerah oleh rekanan yang bersangkutan. Belum lagi Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak terpotong dan masih tertunggak dan belum disetor ke Kas Negara oleh petugas yang berkewajiban mengurus pajak tersebut. Serta, kesalahan/kekeliruan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang semestinya tidak perlu terjadi.

Untuk itu, Fraksi Keadilan menyarankan Pemkot Mataram secara kontinyu melakukan supervisi kepada seluruh OPD yang ada di lingkup Pemkot Mataram secara berkala. Inspektorat Kota Mataram diminta secara rutin dan berkala melakukan pemeriksaan kepada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram dan sekaligus melakukan supervisi kepada pejabat terkait. (fit)

Misban Ratmaji (Suara NTB/dok)

Pemkot Gelar Seleksi Rekanan Harus Ekspose Prakontrak JPTP pada Agustus Hindari Pinjam Perusahaan

Mataram (Suara NTB) Inspektorat mengantisipasi dugaan praktik pinjam perusahaan atau bendera pada pengadaan barang dan jasa di Kota Mataram. Rekanan diwajibkan menggelar ekpose prakontrak sebelum pekerjaan dikerjakan.

Indikasi pinjam bendera disinyalir marak terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Kasus proyek jembatan Dasan Agung memberikan titik terang dugaan pinjam bendera sejak lama terjadi.

Kasus demikian kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri jadi pembelajaran. Pada pengerjaan barang dan jasa tahun ini, rekanan diwajibkan melakukan ekspose prakontrak. Ekspose prakontrak akan diundang Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Nantinya akan terlihat apakah pekerjaan itu dijual atau tidak.

“Nanti bisa kelihatan pekerjaannya di jual atau tidak,” kata Alwan dikonfirmasi pekan kemarin.

Dari sisi progres pekerjaan juga akan tampak terutama pekerjaan fisik. Disamping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan audit. Audit mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan.

Mendukung audit pengadaan barang dan jasa sambung Alwan, semua auditor di Inspektorat diberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas. “KPK juga minta kita untuk mengaudit semua pengadaan b a rang dan jasa,” tamLalu Alwan Basri

bahnya.

Indikasi pinjam perusahaan juga pernah disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, marak terjadi. Pemilik proyek baru mengetahui setelah pekerjaan. Memutus kecurangan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Perusahaan yang menggunakan atau meminjam bendera perusahaan lain tidak bisa terindentifikasi pada proses tender.

Salah satu dilakukan adalah dengan menekan perusahaan pemenang tender. Pengawasan di lapangan harus teliti memantau pekerjaan. “Masalahnya dalam sistem itu tidak kita tahu. Baru ketahuan setelah proyek dikerjakan,” kata Mahmuddin.

Lelang proyek dilakukan melalui komputerisasi. Sistem ini tidak bisa dimainkan secara manual oleh panitia. Walaupun demikian, panitia atau Pokja harus mengevaluasi kemampuan dari peserta tender. Baik dari segi administrasi, kemampuan finansial, pengalaman kerja dan modal.

Praktik pinjam perusahaan akan merugikan pemilik proyek dalam hal ini pemerintah. Mahmuddin mengulas kasus jembatan Dasan Agung.

Baru diketahui ternyata yang mengerjakan proyek bukan perusahaan pemenang tender. “Seperti tahun lalu (2017,red) jembatan Dasan Agung begitu kasusnya,” tandasnya.

Paling rumit justru bila perusahaan dipakai namanya berada di luar daerah. Oleh karena itu, Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana sambung Mahmuddin, tak dipungkiri perusahaan lokal itu lebih bagus dari sisi pertanggungjawabAN. Bila hasil pekerjaan membutuhkan perbaikan komunikasinya lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan luar daerah.

Mengantisipasi permainan bendera, Pokja harus melihat rambu – rambu. Dalam penandatangan kontrak direktur perusahaan harus datang. Hal ini juga ditekankan oleh TP4D. “Kita harus hati – hati tunjuk perusahaan,” ucapnya.

Tahun ini, banyak pekerjaan fisik akan dikerjakan. Pokja diharapkan lebih jeli dan teliti menunjuk pemenang. Kualifikasi, modal, peralatan serta pengalaman kerja perusahaan harus diperhatikan. Dalam aplikasi tersebut tidak bisa teridentifikasi, sehingga perlu mencari rekam jejak peusahaan. (cem)

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Drs. Sutrisno memasuki masa purnatugas awal Juli (hari ini, red).

Jabatan ditinggalkan akan lowong. Namun seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) akan digelar Agustus mendatang.

Tahun ini, ada empat pejabat eselon II yang bakal pensiun. Tiga lainya, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga akan mengakhiri memasuki masa pensiun pada awal September. Disusul Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hj. Tasnim dan Kepala Dinas Pariwisata Drs. I Made Swatika Negara pensiun bulan Desember mendatang.

Pengisian jabatan lowong disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi pekan kemarin, dilaksanakan secara bertahap. Jika dimungkinkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan cepat ditetapkan. Praktik panitia seleksi akan bekerja mulai Agustus.

“Kita sudah anggarkan.

Kemungkinan akhir Juli APBDP diketok. Agustus kita sudah mulai bekerja,” kata Nelly.

Pansel bekerja menyeleksi dua JPTP yakni posisi kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kepala dinas

(Suara NTB/dok)

Baiq Nelly Kusumawati penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sementara tambah Nelly, posisi Kadis Pariwisata dan Kadis Ketahanan Pangan akan dipansel di bulan Desember. Pelantikannya bisa di bulan Januari. “Pansel kan tidak masalah bekerja duluan,” pungkasnya. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah mulai bekerja mempersiapkan administrasi dibutuhkan untuk pengisian jabatan.

Dikatakan Nelly, pengisian jabatan di DPPKB akan ditunjuk pelaksana harian (Plh).

Jika dimungkinkan jabatannya lowong lebih dari sebulan ditunjuk pelaksana tugas (Plt).

Siapa pejabat yang akan ditunjuk tidak disampaikan oleh Nelly. Kebijakan tersebut tergantung pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Mataram. (cem)

Pemkot Kekurangan Kendaraan Roda Tiga Mataram (Suara NTB) Pemkot kekurangan kendaraan roda tiga. Karenanya Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, kembali mengusulkan tambahan kendaraan pengangkut sampah itu. Kendaraan roda tiga di Mataram sebagian telah rusak dan tak mampu menangani satu lingkungan.

Usulan tambahan kendaraan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi ditemui pekan kemarin. Rencana ini dalam pembahasan bersama kecamatan.

Dan, rencananya 20 hingga 25 persen kendaraan roda tiga akan ditambah. “Tidak semuanya kita ganti. Minimal 20 – 25 persen saja,” ucapnya.

Irwan mengatakan, pengadaan roda tiga di tahun 2017 telah banyak yang rusak akibat over mobilisasi melay-

ani pengangkutan sampah di lingkungan. Ada pula, operator tidak bijak menggunakan sehingga rentan dengan kerusakan parah.

Dalam evaluasi anggaran di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram, item tersebut diusulkan dengan harapan dapat dialokasikan kembali. “Harapannya sih dialokasikan kembali,” ucapnya.

Mantan Camat Selaparang ini menekankan, sebenarnya ada keinginan mengganti keseluruhan kendaraan roda tiga tersebut. Tetapi, pihaknya melihat kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram. Oleh karena itu, usulan kendaraan itu sifatnya penggantian tapi jumlahnya yang proporsional dari luas wilayah yang ditanga-

ni operator sampah.

Tak dipungkiri, satu kendaraan roda tiga tak mampu mengakomodir keseluruhan sampah di lingkungan. Sebagai contoh, di Lingkungan Karang Genteng dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk tak dapat dijangkau keseluruhan sampah milik masyarakat.

Dampaknya, masyarakat tak terlayani. Dan, masyarakat pun bertanya – tanya bahkan menyalahkan operator. “Yang disalahkan operator sampahnya.

Mereka jelas ndak bisa mengakomodir semua,” tandasnya.

Kendaraan pengangkut sampah baru berusia dua tahun. Pemeliharaannya kata Irwan, diserahkan sepenuhnya ke kecamatan. Sebab, tidak mungkin semua persoalan jadi tanggungjawab instansi teknis. (cem)

(Suara NTB/cem)

RODA TIGA - Operator kendaraan roda tiga di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela diduga menyalahgunakan kendaraan operasional sampah untuk mengangkut material bangunan. Operator tak bijak menggunakan kendaraan memicu cepat rusaknya kendaraan.

SUARA NTB

Senin, 1 Juli 2019

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Walikota Ajak Masyarakat Berantas Peredaran Narkotika Mataram (Suara NTB) – Peredaran narkoba di Kota Mataram cukup mengkhawatirkan. Sasarannya mengarah ke pelajar. Untuk pencegahan sekaligus pemberantasan perlu keterlibatan masyarakat serta stakeholder terkait. “Kita akui bahwa Kota Mataram belum terbebas dari narkoba,” kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada puncak HANI di Lapangan Karang Genteng, Rabu (26/6).

Disampaikan, persoalan paling besar dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah salah satunya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Terlebih saat ini peredaran narkoba sudah merambah sedemikian rupa dan menjangkau semua lini di tengah tengah masyarakat.

Menurutnya,hampir semua tempat

tidak mendapatkan ancaman narkotika. Dan, cukup memprihatinkan bahwa peredaran narkoba mengancam para generasi muda yang merupakan generasi emas.

“Generasi muda merupakan harapan dan yang akan melanjutkan estafet pembangunan ke depan,” terangnya. Tak dipungkiri kawasan dinilai zona merah peredaran narkoba di Kota Mataram, adalah di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang. Pemerintah bersama Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Mataram dan aparat kepolisian telah mengintervensi melalui program – program. Namun demikian, pencegahan maupun pemberantasan barang haram tersebut tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah.

Artinya, perlu keterlibatan masyarakat. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat serta element lain untuk mencegah peredaran barang narkoba yang merusak generasi muda. “Kegiatan ini jangan

sekedar seremoni saja. Tapi harus ada tindaklanjut,” tegasnya.

Disamping itu, ia juga mengharapkan sekolah - sekolah untuk diberikan sosialisasi dengan berbagai cara, agar benar - benar bisa mengambil langkah - langkah strategis untuk menghindari jangan sampai penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin meluas.

Walikota mengapresiasi program dari Kelurahan Pagutan Timur menyatakan diri sebagai “Kelurahan Bersinar”. Inisiasi ini dinilai sebagai hal yang positif menggerakan masyarakat untuk memerangi bahaya narkoba mulai

merambah ke segala lini. Kelurahan lain diharapkan melakukan gerakan sama.

Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat menyebutkan, penyalahgunaan narkoba ibarat gunung es.

Di Kota Mataram rehabilitasi pengguna narkoba dari target 100 orang di tahun 2018 tercapai 100 persen.

Meskipun, jumlahnya terus bergerak seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan.

Sementara, pemberantasan atau penanganan kasus masuk P21 menjadi kewenangan BNN NTB. “Angkanya terus bergerak. Tahun lalu

mencapai 100 persen untuk rehabilitasi,” katanya. Secara keseluruhan pengguna narkoba di Kota Mataram baik berupa coba pakai dan kecanduan angkanya sekitar 1,8 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 5.754 orang. Sebagian besar merupakan generasi muda yang coba pakai, pemakai dan pecandu.

Khusus zona merah peredaran narkoba di Karang Bagu. BNN bersama instansi terkait membangun image dengan melakukan kegiatan – kegiatan positif yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan in dimaksudkan membangun kesadaran masyarakat. (cem/*)

Pemkot Mataram Komitmen Dukung Pengembangan Olahraga

(Suara NTB/ist)

Sekda Kota Mataram, H.Effendi Eko Saswito memberikan sambutan saat pelepasan CJH ASN Lingkup Pemkot Mataram yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini di aula Siti Aisyah Kantor Walikta Mataram, Jumat (28/6).

Pelepasan JCH ASN Jadi Tradisi Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram, Jumat (28/6) melepas jemaah calon haji (JCH) yang merupakan aparatur sipil negara. Kegiatan ini merupakan tradisi setiap tahunnya yang dipertahankan. Pelepasan JCH ASN di Mushala Siti Aisyah dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan lurah se – Kota Mataram, perwakilan Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI) Korpri Kota Mataram dan Ketua MUI Kota Mataram, TGH. Abdul Hanan.

Perwakilan IPHI Kota Mataram, Ir.H.Muttawali menyampaikan, di tahun 2019 ini merupakan tahun ke 13 Korpri Kota Mataram melaksanakan pelepasan JCH ASN lingkup Pemerintah Kota Mataram sejak pertama kali digelar pada tahun 2006. Tahun ini, jumlah ASN yang menunaikan ibadah haji berjumlah 50 orang.

Terdiri dari 26 orang guru dan 24 orang lagi ASN dari OPD lingkup Kota Mataram. Eko menyampaikan, pelepasan JCH ASN Kota Mataram merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan diberikan oleh Pemkot Mataram bagi ASN yang melaksanakan ibadah haji.

Disamping itu, Sekda menambahkan, ASN yang berangkat haji cukup beruntung, karena keterbatasan jumlah porsi disediakan oleh pemerintah serta banyaknya daftar tunggu. “Ini tradisi yang terus kita lakukan setiap tahunnya bagi ASN yang akan berangkat menunaikan ibadah haji,” ucapnya. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

Sekda Kota Mataram, H.Effendi Eko Saswito memberikan bingkisan kepada CJH ASN Lingkup Pemkot Mataram yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini di aula Siti Aisyah Kantor Walikta Mataram, Jumat (28/6).

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram merupakan aquarium atlet olahraga. Perkembangan serta kemampuan para atlet hampir di atas rata – rata. Hal ini dibuktikan dengan peraihan medali hampir seluruh cabang olahraga. Untuk pengembangan olahraga menjadi komitmen Pemkot Mataram setiap tahunnya.

Penyelenggaraan futsal oleh BTN Griya diapresiasi oleh Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) yang juga Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Pertandingan futsal merupakan kegiatan positif bagi generasi muda. Selain itu, penyelenggara juga memberikan wadah bagi anak – anak untuk menunjukan kreativitas serta sporitifitas dalam pertandingan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para pemuda BTN Griya yang telah melaksanakan kegitan ini,” kata Mohan. Menurut Mohan, pertandingan BTN Griya Futsal Cup merupakan instrumen untuk melihat potensi perkembangan futsal. Seperti diketahui, futsal adalah salah satu olahraga yang menjadi favorit masyarakat dari lintas usia.

“Dengan kegiatan positif, kita bisa melakukan kegiatan positif. Ini baik untuk perkembangan dan masa depan generasi muda,”tandasnya. Melihat animo peserta tinggi, Wawali menyampaikan, jika pertandingan tersebut tetap diselenggarakan dan terus – menerus tiap tahunnya. Pemkot Mataram berkomitmen memberikan kontribusi dengan menyiapkan fasilitas. (cem/**)

SUARA NTB Senin, 1 Juli 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

PJU Pelabuhan Bangsal Padam

Warga Khawatirkan Keamanan Tanjung (Suara NTB) Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di seputaran Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) ikut padam. Masalah ini banyak dikeluhkan wisatawan, warga ataupun pelaku usaha sekitar.

Ahmad, salah satu warga yang tinggal di seputaran Terminal Bangsal mengakui, lampu PJU di objek wisata itu banyak yang mati. Kejadian itu berlangsung sejak bencana gempa melanda Lombok Utara. Hingga kini PJU itu tidak

disentuh. Akibatnya pada malam hari, di seputaran dermaga Bangsal menjadi gelap.

“PJU Bangsal mati total. Di sekitar lokasi, nyaris satupun PJU yang terpasang di dermaga tidak menyala. Jelas kami khawatir akan keamanan,” katanya.

Ia berharap instansi terkait segera mengurus PJU. Tidak hanya di objek wisata pitu masuk 3 Gili itu saja, tetapi juga PJU di berbagai ruas jalur di Kecamatan Pemenang, banyak membutuhkan perhatian instansi terkait.

Dengan padamnya PJU,

warga setempat juga khawatir potensi lain yang muncul. Misalnya, potensi areal setempat digunakan untuk aktivitas di luar ketentuan norma dan etika. “Di sini kerap oknum anakanak muda, entah dari mana terlihat pacaran, mungkin suasana gelap menjadi motivasi mereka,” sambungnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara,

Hultah NWDI Ke-84 di Anjani Diisi Pengajian Umum Selong (Suara NTB) Puncak peringatan hari ulang tahun (Hultah) Nahdlatul Wathan Diniah Islamiah (NWDI) ke-84 di Anjani berjalan sukses dan lancar. Ribuan jemaah tumpah ruah dalam pengajian umum yang digelar di lapangan kampus MDQH NW Anjani. Hadir dalam acara tersebut, mantan Ketua Umum PBNW, Hj. Sitti Raehanun ZAM serta sejumlah ulama-ulama besar dari tanah suci Mekkah.

Ketua Panitia Peringatan Hultah NWDI ke-84 di Anjani, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, menyampaikan, peringatan Hultah NWDI ke84 sejak dari proses awal berjalan dengan baik. Sejumlah kegiatan digelar mewarnai Hultah NWDI tahun 2019 ini, yakni seminar nasional ke-NW-an dan Muktamar ke XIV terkait berakhirnya masa bakti Ketua Umum (Ketum) PBNW, Hj. Sitti Raehanun ZAM. Di mana, dalam Muktamar tersebut, Raden Tuan Guru Bajang (RTGB), H. Lalu Gede Zainuddin Atsani, Lc, M.Pdi, ditunjuk sebagai Ketum PBNW masa bhakti 2019-2024.

Ketum PBNW, RTGB, H. Lalu Gede Zainuddin Atsani, mengajak kepada seluruh jemaah khususnya jemaah NW untuk mengedepankan perilaku jujur dan kebaktian kepada orang tua sebagaimana yang diajarkan Hj. Sitti Raehanun ZAM terhadap dirinya yang telah mengajarkan kejujuran. Doa bagi seorang ibu segala-galanya dan doa seorang menjadi kunci kesuksesannya.

Selaku Ketum PBNW yang baru, RTGB berharap jemaah NW tetap

(Suara NTB/yon)

HADIR - Pembina PBNW, Hj. Sitti Raehanun ZAM, pengurus PBNW dan sejumlah tamu undangan yang hadir dalam Hultah NWDI ke-84 di Anjani, Minggu (30/6). kompak, utuh, bersatu dan memberikan yang terbaik bagi agama, nusa, dan bangsa menjalankan roda organisasi NW yang saat ini baru tersebut di 24 provinsi kedepan dapat berkembang hingga NW ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Selain itu, organisasi NW Anjani akan memperbanyak perwakilan NW di luar negeri, terutama santrisantri terbaik NW yang ada pelajar di sana. Hal tersebut dilakukan karena merupakan amanah dan perintah sebagaimana cita-cita Almagfurullah Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. ‘’Mari kita memajukan dan membesarkan NW. Jangan ada perpecahan dan riakriak yang tidak baik,” ujarnya kepada seluruh jemaah.

Pada kesempatan itu, RTGB menegaskan bahwa jabatan adalah amanah, amanah yang harus dijalan-

kan dengan ikhlas dan tulus dari hati sehingga apapun yang dilakukan dimulai dari hati, tanpa ada ego dan kepentingan di dalamnya maka kejayaan di dalammnya akan dapat diraih. “Jabatan adalah amanah, bukan sesuatu kebangga dan bukan pula sesuatu yang perlu dibanggakan.

Bukan yang harus dikejar apalagi harus diperebutkan,” tegasnya.

Sementara perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Asrul Edian, mengaku bangga datang dan diberikan kesempatan dalam pelaksanaan Hultah NWDI ke-84 di Anjani. Di mana NW merupakan organisasi masyarakat terbesar di NTB yang saat ini sudah berkembang hingga 24 provinsi di Indonesia. Bahkan pendiri dari organisasi NW merupakan salah satu pahlwan nasional. (yon)

S.Sos., mengklaim tangung jawab penanganan PJU seputaran Bangsal bukan wewenang dinas kabupaten. PJU setempat dikelola dan dikendalikan sepenuhnya oleh instansi vertikal.

“Wilayah itu wewenang syahbandar, jadi bukan tanggung jawab kami untuk memperbaiki PJU di lokasi dermaga Pelabuhan bangsal,” kata Iwan, Jumat (28/6).

Dijelaskan mantan Kepala pelaksana BPBD KLU ini, Di-

nas Perhubungan memiliki tupoksi pengawalan PJU di seluruh wilayah Lombok Utara kecuali di titik dimaksud. Tidak adanya kewenangan pun menyebabkan dinas tidak pernah berurusan dengan saran dan prasarana sekitar Bangsal.

Namun demikian, Iwan Maret merasa pihaknya harus segera berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang.

Syahbandar diharapkan memprioritaskan perbaikan PJU

Bangsal. Terlebih Syahbandar juga memperoleh pendapatan di seputaran area Bangsal sesuai kewenangannya. “Kami sudah sampaikan ke pihak syahbandar dan akan ditindaklanjuti katanya,” klaimnya.

Ia tidak menyangkal, adanya kekhawatiran warga. Semasih ada PJU, seputaran Bangsal relatif terang benderang dan menjadi lokasi favorit warga untuk menikmati suasana malam. (ari)

Dzikrol Hauliyah MDQH NW Ke-54 di Pancor

Alumni Diingatkan Istiqomah Tebarkan Ilmu Kebaikan Selong (Suara NTB) Puncak peringatan Adz-Dzikrol Hauliyah Ma’had Darul Qur’an Wal Hadits (MDQH) NW ke 54 digelar di Mushalla Al Abror Hamzanwadi Pancor Lombok Timur (Lotim), Minggu (30/6). Sebanyak 184 alumni MDQH NW Pancor diharap tetap istiqomah dalam menebarkan kebaikan dan mengamalkan ilmu yang didapatkan untuk pengabdian kepada masyarakat.

Selain memperingati hari lahir dari perguruan tinggi atau ma’had yang menjadi kesayangan almaghfurlah Maulanasyeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ini, Adz-Dzikrol hauliyah juga pelepasan thullab dan thalibat ma’had yang telah selesai menempuh pendidikannya sekaligus juga menerima secara resmi thullab dan thalibat baru.

Ada sebanyak 834 thullab dan tholibat baru yang hari resmi diterima dan sebanyak 184 orang yang lulus. Kepada seluruh thullab dan thalibat ma’had baik yang baru masuk, yang masih dalam proses belajar ataupun yang telah lulus, Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid berpesan untuk senantiasa menjadi orang yang terus menerbar manfaat di mana saja berada.

“Ketika ada kesempatan untuk mengabdi di luar Lombok, maka berangkatlah untuk berjuang karena ma’had ini selain sebagai kesayangan Almaghfurlah Maulanasyeikh, juga sebagai penyambung lidah beliau untuk menebarkan kebaikan,”

(Suara NTB/yon)

PENGAJIAN - Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW, TGH. M. Zainul Majdi, memberikan pengajian dalam Adzikrol Hauliyah MDQH NW Pancor ke -54, Minggu (30/6). pesan putri pertama dari Almaghfurlah Maulana Syeikh ini.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Umi Rauhun ZAM, Syeikhul Ma’had yang juga Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW, Tuan Guru Bajang (TGB), Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dalam ceramahnya, mengharapkan supaya thullab dan thalibat ma’had ataupun para alumni supaya aktif menyampaikan ilmu yang didapat di ma’had kepada jamaah tidak hanya melalui majelis-majelis ta’lim tapi juga melalui berbagai media yang ada saat ini seperti media sosial.

Dalam menyampaikan dakwah itu, lanjut TGB, hendaknya mengikuti apa yang diajarkan Allah dalam Al. Qur’an yaitu bil hikmah dan menghindari perdebatanperdebatan yang tidak perlu.

Di antara makna utama dari bil hikmah itu, jelas TGB, adalah dengan menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Jangan menyampaikan dakwah hanya menuruti keinginan pribadi saja tapi harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan dari masyarakat,” jelasnya. Di akhir ceramahnya, Gubernur NTB 2 periode ini berpesan untuk senantiasa menjaga tali persahabatan dan memperluas jaringan kebaikan.

Sementara, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengajak para alumni untuk mencontohkan perbuatan dan perjuangan yang dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW, TGH. M. Zainul Majdi, masyaikh dan tuan guru lainnya terus menebarkan kebaikan dan memberikan contohcontoh yang baik. (yon)

Krisis Air Warga Mumbulsari

Musim Kemarau Beli Air, Musim Hujan Tadah Air Hujan untuk Konsumsi Desa Mumbulsari dan sekitarnya sudah sejak lama mengalami krisis air bersih.

Bahkan di musim hujan pun, tidak menjamin warga tersuplai air bersih. Berikut potretnya.

MUMBULSARI merupakan desa perbatasan Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan. Dulunya merupakan wilayah transmigrasi lokal. Tidak heran, dusun-dusun yang ada di desa itu identik dengan nama wilayah asal warganya. Kebanyakan dari Lombok Tengah.

Misalnya, Pengadang Baru, Pengadang, Jeruju, Munder dan lainnya.

Bagi warga setempat, kondisi desa ini sedikit lebih baik setelah infrastruktur listrik dan jalan aspal, diprogramkan oleh pemerintah. Namun tidak demikian dengan air bersih.

Mereka masih harus berjuang keras.

Hanya beberapa meter dari kantor desa, terdapat mata air Lokok Reban. Terletak di jalur jalan nasional. Sumber air inilah, satu-satunya sumber ketergantungan warga. Air dari mata air ini disedot setiap hari.

Truk, dump truck dan kendaraan pick up, jamak terlihat mengantre.

Pada saat gempa Agustus 2018 lalu, sumber air ini menjadi penyelamat warga. Tidak hanya warga Mumbulsari, tetapi warga sekitarnya. Seperti di Desa Salut (Kecamatan Kayangan) ataupun Desa Akar-Akar, Bayan.

Namun bagi warga Mumbulsari, krisis air seakan-akan situasi yang sudah biasa. Sebab dalam 1 tahun, warga hanya libur membeli air dalam 3 bulan saja. Tiga bulan itu berkisar antara Januari - Maret, atau tepatnya pada musim penghujan.

Pada musim hujan, warga sedikit tertolong. Air hujan tidak dibiarkan tumpah begitu saja. Di bawah atap rumah-rumah warga, saluran perpipaan dipasang sedemikian rupa untuk mengalirkan air hujan, lalu ditampung pada sebuah bak penampung.

Tidak heran, di setiap rumah sudah tersedia bak penampung.

“3 bulan turun hujan, kami tidak beli air, selebihnya beli. Air yang kami gunakan adalah air hujan yang kami tampung. Kadang untuk mencuci, kami juga ke kali kalau kebetulan ada airnya,” kata warga Pengadang Baru, Saidah, Sabtu (29/6) malam.

Kebetulan sehari sebelumnya, Saidah sudah memesan 1 truk air.

Harganya Rp 100 ribu. Harga ini adalah kompensasi paling murah, karena Pengadang Baru berjarak 1,5 km saja dari Lokok Reban di mana mata air berada. Namun. Bagi dusun lain, harga air disesuaikan dengan jarak.

(Suara NTB/ari)

ANGKUT AIR - Truk pengangkut air menunggu giliran melintas.Tidak bisa melintas karena truk air di depannya sedang mendistribusikan air untuk warga Pengadang Baru.

Misalnya di Jeruju, harga 1 truk air Rp 125 ribu. Sedangkan di Munder (dusun terdalam), harga air berkisar Rp 200-300 ribu per truk.

Kondisi jalan yang tidak semuanya hotmix ikut mempengaruhi harga. Salah satu kasus, di Dusun Jeruju yang tidak bisa diakses truk, maka alternatif menggunakan tandon yang diangkut pick up. Harga 1 tandon di Jeruju, sama dengan harga 1 truk air di Pengadang, yakni Rp 100 ribu.

Lantas berapa lama pemakaian air 1 truk? Menurut Saidah, ia dan keluarganya berikut menantu, berjumlah 7 orang. Dalam sebulan, ia harus membutuhkan 3 truk. Air itu untuk semua keperluan, dari memasak, mencuci, mandi dan konsumsi air untuk ternak.

Pada periode rehab rekon rumah gempa ini, warga sekitar juga sudah menyadari kekurangan air bersih. Untuk membangun rumah, warga dipaksa untuk membeli kembali air bersih.

“Saya lahir di sini, dibesarkan di sini, dan menikah juga dengan warga sini. Sejak sebelum menikah, sudah tidak ada air,” tandasnya.

Untuk diketahui, warga Pengadang Baru dan Lokok Reban bagian selatan, sewajarnya sudah terbantu ketersediaan air. Asalkan sumur Bor Jeruju yang menghabiskan dana miliaran rupiah, termanfaatkan. Namun apa daya, pascapengeboran Sumur Bor di Dusun Jeruju tahun 2017 lalu itu, saat ini mangkrak.

Hanya pada saat ujicoba saja sumur bor tersebut berfungsi. Setelahnya, warga hanya dibuat meneteskan air liur melihat bangunan bor dan sejumlah reservoar yang berjejer di sawahsawah warga. Untuk kondisi ini, Pemda KLU sepertinya harus turun lagi, menganalisa masalah, dan mencari solusi agar krisis air tidak

berkepanjangan.

Sementara warga lain, Abdurrahim, mengakui kesulitan air di dusunnya sudah berlangsung sejak lama. Saat ditemui koran ini, ia tengah dibawakan satu truk air bersih. Baginya, air di dusunnya sangat berharga. Sehingga gga warga tidak segan untuk membeli air dari hasil penjualan jagung yang ditanam sekali setahun.

“Paling seminggu habis, apalagi kita mau buat rumah bantuan gempa, diminum juga oleh ternak. Hampir seluruh warga di Pengadang ini minta diantarkan air,” katanya.

Senada Saidah, Abdurrahim juga mengaku lebih sering membeli air. Hanya pada saat musim hujan mereka tidak.membeli, sebab air hujan yang ditampung diergunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. “Memang di kampung sebelah ada sumur bor. Tapi hanya sebentar dipakai, setelah itu mati sampai sekarang,” cetusnya.

Sementara itu, sopir angkut air bersih, Udin, di hadapan Abdurrahim mengakui mengangkut air seolah menjadi pekerjaan rutin. Ia tidak pernah absen menerima pesanan warga. “Saya mengangkut air sudah bertahun-tahun. Dalam sehari bisa sampai 8 kali, sampai tengah malam pun saya antarkan,” sebutnya.

Volume rit pengantaran air bersih kata dia bergantung dari keramaian kendaraan yang antre. Ia membayangkan, pada bulan-bulan berikutnya akan lebih banyak kendaraan yang antre. Dalam situasi itu, ia memprediksi hanya bisa mengangkut antara 4-5 kali sehari karena antrean yang panjang. “Dari 9 dusun di Mumbulsari, 8 dusunnya sudah mulai kekeringan sejak bulan lalu,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 1 Juli 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah Dengan Harian Suara NTB

KUA-PPAS APBD Loteng 2020 Diproyeksikan Sebesar Rp2,2 Triliun Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, sebesar Rp 2,2 triliun.

Rancangan KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020 tersebut disampaikan langsung Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., pada Rapat Paripurna DPRD Loteng, Kamis (27/6).

Dalam pidato pengantarnya, Wabup Loteng mengatakan secara umum pada KUAPPAS APBD Loteng tahun 2020, untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,2 triliun dengan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 216,5 miliar, dana perimbangan pu-

sat Rp1,6 triliun serta Lainlain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp388,4 miliar.

Adapun besaran anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada KUA-PPAS APBD Loteng 2020 ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun dengan alokasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,2 triliun. Sedangkan untuk belanja langsung ditetapkan sebesar Rp919,2 miliar.

Terhadap komposisi target pendapatan daerah dengan belanja daerah terdapat surplus anggaran sebesar Rp22 miliar yang selanjutnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk membayar angsuran pokok pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Lebih lanjut Pathul menjelaskan, strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2020 berpedoman

pada pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Seperti belanja gaji/tunjangan dan pembayaran belanja bunga atas pinjaman daerah pada PT. SMI. Kemudian dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah.

Dikatakannya peningkatan proporsi belanja diupayakan agar berpihak pada kepentingan publik dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Dengan telah disampaikannya KUA-PPAS APBD Loteng tahun 2020 tersebut, diharapkan proses pembahasannya bisa berjalan lancar dan tepat

(Suara NTB/kir) (Suara NTB/kir)

SAMPAIKAN - Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD Loteng 2020. waktu. Terhadap hal-hal yang belum jelas dan belum lengkap akan sampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan

DPRD Loteng selanjutnya.

Harapannya tentu, bisa menghasilkan kebijakan penganggaran dan prioritas pembangunan yang terbaik dalam

SERAHKAN - Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri menyerahkan rancangan KUA PPAS APBD Loteng tahun 2020 kepada Wakil Ketua DPRD Loteng pada rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (27/6). upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah ini. “Semua rencana pembangunan yang akan kita kerjakan, akan menjadi

mudah dengan semangat kebersamaan dan dukungan baik dari semua elemen masyarakat dan pemerintah di daearah ini,” pungkasnya. (kir/*)

KPK akan Turun ke Lobar Terima Surat Keberatan PEMILIK bangunan vila bodong yang disegel melayangkan keberatan kepada Pemda Lombok Barat (Lobar).

Keberatan itu disampaikan melalui surat yang dilayangkan langsung ke bupati dengan tembusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Satpol PP sebagai Ketua Tim Penegakan Perda.

“Ada surat keberatan dari pemilik kepada bupati, tertanggal 27 Juni,” jelas Kasatpol PP Lobar, Mahnan, S.STp akhir pekan kemarin.

Isi surat itu, jelas dia, merupakan pernyataan keberatan dari pemilik atas tindakan pemda. Pemilik, tambahnya, belum melakukan langkah hukum (Suara NTB/her) melalui jalur hukum, namun Mahnan sebatas surat keberatan ke bupati. Pihak pemilik keberatan, karena merasa bahwa mereka punya dokumen yang sah terkait berdirinya bangunan yang disegel pemda.

Langkah pemda, lanjut dia, pihaknya akan melaporkan ke pimpinan dalam hal ini bupati mengenai tindakan penyegelan yang dilakukan dan tanggapan keberatan dari pemilik bangunan atau kuasa pemilik bangunan tersebut. Tindakan pemda selanjutnya jelas dia nanti, pihaknya menunggu hasil laporan ke Bupati seperti apa nanti langkah dan perintah dari pimpinan. Ia menegaskan apapun perintah bupati akan dilaksanakan. Sebab mengacu Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang bangunan gedung ada penetapan bupati. “Sehingga sekali lagi perlu Keputusan Bupati tentang penetapan pembongkaran bangunan,” tegas dia.

Terkait statemen bupati, tidak ada celah pemberian toleransi terhadap bangunan ini, menurut Mahnan tentu hal ini akan dijadikan acuan. Sesuai ketentuan, pekan depan menjadi batas terakhir dari pemilik bangunan untuk menindaklanjuti perintah dari pemda untuk membongkar sendiri bangunannya. “Kalau perintah beliau (bupati, red) untuk bongkar, tentu perintah itu secara tertulis melalui penetapan dan surat perintah tugas kepada tim,” imbuhnya dia.

Batas waktu yang diberikan pemda hanya 7 hari bagi pemilik bangunan menindaklanjuti. Pihaknya akan mengevaluasi, kalau batas waktu itu pihak pemilik belum melakukan pembongkaran, maka pilihannya ada di pemda. Kalau sikap pemda pada akhirnya harus membongkar bangunan itu, tentu perlu dipersiapkan dan kajian dari sisi dampak sosial masyarakat. Proses pembongkaran, ujarnya, butuh persiapan karena perlu peralatan, sehingga tidak bisa begitu batas waktu 7 hari habis langsung dibongkar. (her)

PJU dan Taman di Jalur Bandara Terkesan Tak Terurus Giri Menang (Suara NTB) Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan taman di jalur Lombok International Airport (LIA) I memprihatinkan. Banyak lampu-lampu di jalur vital ini mati, begitu pula tanaman yang ada di taman sepanjang jalur ini terlihat kurang terawat. Pemandangan kontras ketika tiba di perbatasan antara Lombok Barat (Lobar) dengan Lombok Tengah (Loteng), sebab kondisi jalanan di daerah Loteng begitu terang. Berbeda dengan Lobar yang remang-remang bahkan gelap gulita di banyak titik.

Pantauan koran ini, ketika memasuki jalur bandara I pada malam hari. Banyak titik di jalur bandara yang masuk kawasan Lobar gelap gulita, karena lampu jalannya tidak berfungsi alias mati. Pertengahan jalan sebelum tiba di perbatasan dengan Loteng, malah banyak PJU yang mati. Begitu tiba di perbatasan dengan Loteng, sebelum tugu selamat datang di Lobar, kondisi jalan mulai jalan gelap karena lampu PJU mati. Bahkan terlihat yang menyala hanya satu unit PJU dan lampu di tugu selamat datang tersebut.

Kondisi berbeda ketika memasuki jalur bandara yang masuk kawasan Loteng. Di sepanjang jalan di daerah ini terang benderang, tak ada lampu PJU yang mati. Bahkan hingga memasuki kota, lampu jalan terang, sehingga terlihat daerah ini hidup.

Dikonfirmasi terkait PJU di jalur bandara yang banyak mati, Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar Saefullah mengatakan, terkait PJU di jalur bandara yang banyak mati disebabkan tidak ada anggaran untuk penggantian lampu dan pemeliharaan. “Bagaimana kita mau beli kalau ndak ada dananya,” kata dia berdalih.

Dengan kondisi anggaran yang dimiliki, tidak bisa dipaksakan lampu dinyalakan semua. Kalau ada anggaran kata dia, pihaknya juga tidak ingin melihat PJU di jalur tersebut banyak tak berfungsi. Total dana yang dimiliki untuk perbaikan lampu PJU di 10 kecamatan di Lobar hanya Rp 165 juta setahun. Dana ini, kata dia, dipakai untuk macammacam, antara lain mengganti lampu mati, pembelian MCB dan alat lain. Sedangkan lampu LED saja kata dia harganya Rp 3-4 juta satu buah lampu. Pihaknya sudah mengecek KWh jalur BIL ini, kalau mati jarak satu lampu memang bentuk pensiasatan agar tidak banyak memakan biaya.

Penyebab lain, jika banyak lampu di jalur bandara mati adalah tegangan di KWh di Sedayu Kuripan menurun. Penyebabnya, kata dia, bisa arus pendek diakibatkan angin kencang. Langkahnya menangani pihaknya akan turun mengecek dan menaikkan tegangan KWh. Ditanya soal perbandingan dengan Loteng yang lampu PJUnya terang? Menurut dia PJU du Loteng juga ada yang mati.”Kebetulan saja kemungkinan pas lewat wartawan, lampunya mati,” jelas dia. Termasuk tambah dia penanganan taman di jalur bandara terkendala dana. Untuk penyiraman tanaman saja, belum maksimal, hanya 2 mobil saja.

Apalagi kata dia kondisi saat ini panas. “Mau bilang apa kondisi anggaran ndak ada,”dalih dia. (her)

Menurun, Kinerja OPD Tindaklanjuti Pencegahan Korupsi Giri Menang (Suara NTB) KPK akan turun ke Lombok Barat (Lobar) sekitar tanggal 9 Juli mendatang dalam rangka mengevaluasi progres tindak lanjut Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilakukan jajaran OPD di lingkup Pemda Lobar. Belakangan ini, tindak lanjut MCP ini oleh OPD agak melemah mulai awal tahun ini. Untuk itulah, OPD terkait dengan tindak lanjut MCP sudah dipanggil untuk membuat percepatan dalam memenuhi target KPK dalam instrumen MCP tersebut.

Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar, M. Ilham, mengatakan MCP ini merupakan salah satu program KPK dalam rangka mendorong pemda dalam penegahan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efesien. Program ini melalui sistem yang bisa memudahkan masyarakat mengaksesnya.

“Sebagai gambaran progres

MCP di NTB akhir tahun 2018 lalu, Lobar termasuk yang tertinggi di NTB. Tapi dalam perkembangannya belakangan ini, kita agak sedikit melemah awal tahun ini. Ada beberapa yang tak dicapai oleh temanteman OPD,” tegas dia.

Diakuinya, belakangan ini kinerja OPD dalam mencapai intrumen MCP itu melemah mulai dari awal tahun ini, se-

hingga ada OPD yang tak bisa mencapai target instrumen MCP. Langkah mempercepat OPD ini, pihaknya sudah memanggil OPD terkait dalam MCP ini. OPD ini didorong melakukan percepatan memenuhi target KPK. “Sebab Tanggal 9 juli nanti KPK akan datang ke pemda untuk mengevaluasi sejauh mana progress MCP ini,” jelas dia.

Untuk itu ia telah memberikan semacam penekanan kepada OPD agar lebih giat menuntaskan beberapa instrumen-instrumen yang diperlukan MCP tersebut.

Melemahnya tindak lanjut MCP ini, jelas dia, diakibatkan ada beberapa sistem yang belum terhubung seperti sistem yang ada di perencanaan dengan di keuangan belum terakses dalam satu sistem. Seharusnya, kata dia, dari perencanaan bisa langsung konek dengan keuangan.

“Tapi ini kan masih berjalan sendiri-sendiri, perencanaanperencanaan, keuangan keuangan tidak terkoneksi. Kan seharusnya tekoneksi dalam satu sistem,” jelas dia.

Hal inilah, kata dia yang disingkronkan dengan OPD. Kemudian dari sisi upaya dan terobosan dalam peningkatan PAD menggunakan sistem yang dapat dipantau secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Diakui beberapa indikator yang masih rendah, antara lain, manajemen ASN, karena belum diberlakukan sistem kinerja (TKD) karena beberapa pertimbangan. Pihaknya mendorong paling tidak tahun depan sudah disiapkan. Kemudian kedua yang masih rendah terkait SDM di inspektorat, kaitan dengan level APIP seharusnya dipenuhi baik kualitas dan kuantitasnya. “Ini beberapa penekanan kita kepada OPD,” tegas dia. (her)

Petani di Daerah Rawan Kekeringan Disarankan Ikut Asuransi Praya (Suara NTB) Kasus kekeringan di lahan pertanian hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Mengingat, sebagian besar lahan pertanian di daerah ini merupakan lahan tadah hujan, sehingga sangat rentan mengalami kekeringan.

Untuk mengurangi dampak kekeringan, para petani di daerah rawan kekeringan disarahkan untuk masuk sebagai peserta asuransi.

“Yang namanya kekeringan, hampir setiap tahun terjadi. Dan, itu semua juga tidak lepas dari perilaku petani itu sendiri,” ujar Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Jumat (28/6).

Pemerintah, ujarnya, tidak bisa memaksa atau melarang petani untuk menanam atau tidak. Namun ketika kekeringan terjadi, pemerintah juga yang disalahkan, sehingga salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban petani yang mengalami kekeringan ialah dengan memberikan subsidi berupa asuransi usaha tanaman pangan.

Hanya saja subsidi tersebut tidak bisa dinikmati jika petani tidak ikut menjadi peserta asuransi, sehingga petani yang berada di daerah rawan kekeringan sangat disarankan untuk menjadi peserta asuransi tersebut. ‘’Jadi ketika terjadi kekeringan dan tanaman padi petani mengalami puso atau gagal panen, petani tidak terlalu merugi.

Karena ada ganti rugi yang diperoleh petani dari asuransi usaha tanaman pangan yang diikutinya,’’ terangnya.

Syarat mengikuti asuransi, ujarnya, sangat mudah. Petani tinggal membayar premi sebesar Rp36 ribu per hektar.

Premi yang dibayarkan tersebut sudah termasuk subsidi dari pemerintah. Di mana nantinya jika mengalami gagal panen atau puso, petani akan memperoleh santunan sebesar hingga Rp 6 juta perhektar. “Kan lumayan bisa paling tidak menutupi biaya tanam yang sudah dikeluarkan oleh petani yang mengalami gagal panen akibat terserang hama penyakit ataupun mengalami kekeringan,” tegas Iskandar. (kir)

(Suara NTB/kir)

JAGA AIR - Salah satu petani di Loteng sedang menjaga mesin pompa air miliknya. Akibat kekeringan banyak lahan pertanian di daerah ini mengalami puso. Petani pun disarankan untuk ikut asurani usaha tanaman pangan.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 1 Juli 2019

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Bupati Sampaikan Lima Ranperda Inisiatif, Bapemperda Beri Tanggapan Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan tanggapan terhadap Pendapat Bupati Sumbawa terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD Sumbawa Tahun 2019. Pada lanjutan pembahasan Ranperda, Jumat malam lalu. Melalui juru bicaranya, Ahmadul Kosasih, SH, Bapemperda menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumbawa atas pendapat, kritik, dan masukannya yang konstruktif demi penyempurnaan Ranperda Usul Prakarsa DPRD, yang disampaikan Bupati pada paripurna sebelumnya.

Ranperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memang harus diharmonisasi dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi dan terkait lainnya agar bisa selaras dan sejalan dalam pelaksanaan dan penerapannya.

Begitu juga dengan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Bapemperda juga sangat terbuka terhadap semua opsi dalam upaya penyempurnaan Rancangan Perda ini. Terutama pengharmonisasian dan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan lebih tinggi.

Ranperda ini bertujuan melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan; mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan; melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat; meningkat-

kan perlindungan dan pemberdayaan Petani; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sama halnya dengan Ranperda tentang Pembatasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu, Berbahaya dan Zat Adiktif Lainnya dan Ranperda tentang Cagar Budaya, pihaknya juga terbuka dengan segala kritik dan masukannya yang konstruktif serta dukungannya terhadap upaya penyempurnaan kedua Rancangan Perda ini.

Pihaknya berharap dalam pembahasan teknis di tingkat Pansus bersama Tim Pembahasan Ranperda Pemerintah Daerah dapat saling bersinergi dalam memadukan substansi materi muatan yang diatur dalam masing-masing Ranperda. Sehingga dapat dihasilkan Perda yang baik, sistematis, komprehensip, dapat diterima semua pihak, sehingga berdaya-

guna dan berdaya-laku efektif.

“Demikianlah tanggapan dan/ atau jawaban Bapemperda terhadap Pendapat Bupati Sumbawa lima Ranperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Sumbawa. Dengan harapan untuk dapat dibahas dan menjadi bahan referensi pada pembahasan di tingkat Pansus,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dalam Pendapat Bupati terhadap lima Ranperda yang berasal dari DPRD Sumbawa. Beberapa poin yang disampaikan diantaranya, Ranperda tentang LKD, pengaturan mengenai LKD telah diatur dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang LKD dan Lembaga Adat Desa.

Dalam permendagri tersebut secara rinci telah mengatur mengenai pembentukan, penetapan, tugas, fungsi, dan jenis serta pembinaan dan pengawasan LKD. Secara umum, Ranperda ini telah selaras denganPermendagri dimaksud.

Namun, sistematika rancangan Perda ini perlu dilakukan harmonisasi agar sesuai kaidah penyusunan.

Ranperda tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; Berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah daerah telah menerbitkan Perbup Sumbawa Nomor 103 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah sependapat dengan usulan DPRD meningkatkan status pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dari Perbup menjadi Perda.

Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; materi muatan Ranperda ini sebagian besar mengadopsi ketentuan yang sudah diatur di dalam UU Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan PP No 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengamanatkan kepada daerah untuk membentuk Perda.

Namun hanya memerintahkan untuk menetapkan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan tata ruang.

Ranperda tentang pembatasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu, berbahaya dan zat adiktif lainnya; Mencermati rancangan perda tentangpembatasan peredaran dan pen-

yalahgunaan obat-obatan tertentu, berbahaya dan zat adiktif lainnya, Bupati berpendapat, sebagian besar materi muatannya mengadopsi pasal-pasal dalam Peraturan BPOM No. 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Oleh karena itu,pihaknya masih memerlukan penjelasan terkait dengan pemilihan judul yang berbeda dengan peraturan bpom tersebut.

Rancangan perda tentang cagar budaya, sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, cagar budaya merupakan sub urusan pemerintahan bidang kebudayaan, yang dibagi kewenangannya antara pemerintah, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sehingga dalam Ranperda ini perlu mengatur secara tegas mengenai batasan pengertian cagar budaya yang menjadi kewenangan daerah. (arn/*)

Realisasi Dua Proyek RTH Dipertanyakan (Suara NTB/bug)

SOSIALISASI HARGA - H. Amry Rakhman saat menyosialisasikan harga beli lahan lokasi pembangunan smelter kepada masyarakat kecamatan Maluk.

KSB Mulai Sosialisasi Harga Pembebasan Lahan Smelter Taliwang (Suara NTB) Dalam sepekan terakhir, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menggelar sosilisasi harga pembebasan lahan untuk kebutuhan lokasi pembangunan pabrik smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Sosialisasi diadakan secara marathon oleh tim dengan menyasar masing-masing desa di kecamatan Maluk. Ada 4 desa yang menjadi fokus kegiatan di antaranya, desa Benete, Bukit Damai, Maluk dan desa Mantun. “Iya kita sudah mulai melakukan sosialisasi harga,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Harga lahan yang disampaikan tim kepada masyarakat merupakan hasil kajian tim apraisal yang sebelumnya diturunkan oleh Tim Percepatan Rencana Pembangunan Pabrik Smelter dan Industri Turunannya. Dijelaskan H. Amry sosialisasi ini bertujuan masyarakat memiliki gambaran jelas mengenai harga-harga lahan miliknya jika dilepaskan untuk pembangunan smelter.

“Biar mereka punya informasi awal berapa sih lahan mereka dihargai supaya nanti tidak ada istilah dibohongi,” timpalnya.

Ia memastikan, setiap lahan masyarakat dinilai sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Sehingga harganya nanti benar-benar memiliki nilai ekonomjs dan tidak merugikan masyaralat bersangkutan ketika akhirnya memilih melepaskannya untuk pembangunan pabrik smelter dan industri turunannya.

“Makanya dilibatkan tim apraisal melakukan penilaian supaya semua pihak tidak ada yang dirugikan. Utamanya masyarakat pemilik lahan,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi itu sendiri direncakan akan diselesaikan secepatnya. Sehingga tahapan lanjutan dapat dimulai yakni persiapan pembebasan lahan. “Kita kejar supaya semua tahapan berjalan dan cepat selesai karena pembangunan smelter AMNT ini kan ditenggat waktu juga oleh pusat,” imbunya. (bug)

Debit Air Semongkat Menurun, PDAM Gali Sumber Air Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menjelaskan saat ini Perum DAM Batulanteh masih mengandalkan ketersedian sumber air dari Semongkat Batulante. Beberapa kendala yang dihadapi berupa penurunan debit air, jaringan perpipaan yang perlu direvitalisasi serta meningkatnya jumlah pelanggan baru merupakan faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat distribusi air. Kondisi ini menjadi perhatian manajemen perusahaan dan pemerintah daerah dengan menggali sumber air baru melalui proyek bendungan Ai Ngelar yang akan dikerjakan pada 2020.

Hal Itu disampaikan Wabup dalam tanggapan Bupati Sumbawa atas pandangan umum fraksi fraksi dewan, terhadap lima Ranperda usulan Pemkab. Khususnya terkait layanan dan sumber mata air. Sambil menunggu realisasi proyek ai ngelar tersebut, PDAM bersama dengan perangkat daerah terkait setiap tahunnya menyediakan potensi sumber mata air lainnya, baik itu sumur bor, dan sumber mata air permukaan lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan dapat mengatasi kendala tersebut sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat terpenuhi.

Sedangkan terkait dengan pengolahan air minum yang saat ini dilakukan oleh PDAM menggunakan standar proses sesuai dengan ketentuan. Selain itu, secara rutin PDAM bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan uji kualitas air dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Berikutnya, terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk pelestarian lingkungan, dalam Ranperda Perum DAM telah mengatur dana tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan paling banyak 10% dari laba Perum DAM. Pemerintah daerah juga memiliki harapan yang sama dengan fraksi DPRD Sumbawa agar Perum DAM Batulanteh dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mempertanyakan realisasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di simpang berang (Lokasi SMA Muhammadiyah saat ini, red) dan simpang selek (samping PKM Taliwang) oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman (KemenPUPR).

Hal ini kembali dipertanyakan, pasalnya DED rencana pembangunanya sudah rampung dan juga sudah diusulkan ke Kementerian PUPR untuk direalisasikan.

“Memang untuk rencana pembanguan dua RTH baru sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu bahkan DED juga sudah selesai kita susun dan kita usulkan ke Kementerian terkait. Tapi fakta di lapangan saat ini sangat berbeda, jangankan untuk bisa

dibangun tindaklanjut terhadap apa yang sudah kita usulkan juga belum ada info lebih jauh. Akibatnya, ketersediaan RTH di KSB masih sangat minim karena baru satu yang terbangun yakni taman tiang enam. Kendati demikian, kita tetap akan berupaya mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah itu,” ujar Kepala Dinas LH KSB, kepada Suara NTB, melalui Kabid Pertamanan Amrullah S. Ap, belum lama ini.

Dikatakannya, sesuai dengan amanah UU Nomor 26 tahun 2007, suatu kota harus memiliki minimal 30 persen RTH dari total luas wilayah yang ada. Sementara untuk KSB baru ada satu RTH yang tersedia itupun tidak cukup luas dari yang diprioritaskan karena hanya berukuran 30 are. Pihak terkait juga sudah berencana untuk membangun dua taman baru lagi.

Adapun, lokasi pembangunan tersebut yakni berada

di simpang berang dan simpang selek agar bisa dibangun oleh Kementerian. Tetapi sampai dengan saat ini belum bisa diintervensi oleh Pemerintah karena anggarannya yang masih sangat terbatas. Maka dari itu pihaknya mengusulkan ke Kementerian terkait untuk bisa dibantu, tapi hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Kita sudah siapkan dua lokasi untuk bisa dibangun RTH, tapi sejak kita usulkan tahun 2017 lalu sampai dengan saat belum ada kejelasan.

Akibatnya kita ketersediaan RTH kita masih sangat terbatas,” sebutnya.

Ditambahkannya, sementara untuk komplek KTC, saat ini telah dijadikan sebagai hutan kota. Hanya saja untuk hutan

kota juga masih belum cukup maksimal karena banyaknya kayu yang mati dan rusak. Makanya pihak terkait berencana untuk menanam kembali pohon di Lingkungan KTC sehinggu fungsi sebagai hutan kota bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Sementara, kaitannya dengan ketersediaan RTH lain, pihak terkait akan kembali menyuarakan ke Pemerintah Pusat untuk diintervensi kembali. Karena jika dilakukan oleh daerah anggarannya tidak maksimal untuk memenuhi fasilitas pendukung lainnya.

“Kita tetap upayakan supaya RTH bisa terpenuhi di KSB, begitupun juga dengan hutan kota juga akan terus kita maksimalkan,” tandasnya. (ils)

PRKP Sumbawa Rampungkan Sosialisasi Program BSPS 2019 SumbawaBesar(SuaraNTB)– Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa telah menuntaskan sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019. Tahun ini, BSPS yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR, dialokasikan untuk 632 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 24 desa pada 14 kecamatan.

Kabid Bangunan dan Gedung Dinas PRKP Sumbawa, Zubhan S.T, menjelaskan sosialisasi dilaksanakan sejak 19 Juni lalu hingga 28 Juni. Penerima bantuan dari MBR pada 24 desa, yakni, Yakni Kelurahan Lempe (Kecamatan Sumbawa), desa Karang Dima (Labuan Badas), desa Pelat, Uma Beringin dan desa Nijang (Kecamatan Unter Iwes).

Kemudian, desa Rhee Loka, Rhee dan Sampe (kecamatan Rhee), desa Stowe Brang, desa Tengah, Orong Bawa, Motong dan desa Sabedo (kecamatan Utan). Berikutnyam desa Kuken (Moyo Hilir), desa Batu Bangka (Moyo Hilir), desa Telaga (Lenangguar), desa Sebeok (Orong Telu), desa Labgam (Lopok), desa Lape (Labuan Kuris). Desa Padasuka dan desa

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN REKENING - Kabid Zubhan, didampingi aparat kepolisian, pihak bank penyalur dan lainnya menyerahkan buku rekening secara simbolis kepada salah satu penerima bantuan saat sosialisasi di kecamatan Rhee. Para penerima BSPS sedang mengikuti sosialisasi program di kecamatan Utan (foto kanan). perung kecamatan Lunyuk.

Desa Labuan Alas(Kecamatan Alas), desa Buin Baru (Buer) dan desa Bajo Medang (Kecamatan labuan Badas).

Penerima BSPS, lanjut Zubhan, merupakan MBR yang memenuhi persyaratan. Diantaranya, belum memiliki rumah atau menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni. Kemudian belum pernah memperoleh BSPS sebelumnya atau bantuan pemerintah

untuk program perumahan.

Berpenghasilan paling rendah sebesar UMP. Serta bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng. Kemudian menguasai lahan yang legal (status tanah tidak dalam sengketa).

“Kami sudah melakukan sosialisasi di semua kecamatan,” terangnya.

Total MBR yang mendapat program BSPS tahun ini sebesar 623 unit. Tahapan

pencairan BSPS, dilakukan setelah seluruh barang tahap pertama dicek dan diterima MBR. Kemudian Bank penyalur datang melakukan pengadministrasian pembukuan rekening sekaligus pencairan dana tahap pertama melalui mekanisme pemindahbukuan. Besaran pencairan tahap pertama sebesar Rp8.750.000 (Untuk baran).

Tahap kedua, dilakukan setelah progres pembangunan min-

imal 30 persen dengan nilai Rp6.250.000. Sedangkan sisanya Rp2.500.000 bantuan ongkos tukang yang diberikan setelah progres pembangunan diatas 85 persen. Sehingga total setiap MBR mendapaptkan Rp17.500.000 untuk rehab rumah tidak layak huni ini.

“Kalau ada kendala, sebaiknya penerima bantuan berkonsultasi dengan tenaga fasilitator kami yang ada di lapangan,” tukas Zubhan. (arn/*)

Sumbawa Siap Masuki Era Industri 4.0 SumbawaBesar(SuaraNTB)– Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa Rachman Ansori, MSE menyampaikan materi pada acara Seminar SINERGI 2019 yang digelar oleh Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) bekerjasama dengan Bappeda Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (29/6). Bersama DR. Andi Tirta Rektor UTS, Rendra Toro CTO WowBid, Sidiq Permana Google Developer Expert in Android dan lainnya, pada seminar yang bertajuk “Strategy Startup in Era Industry 4.0” Rachman Ansori memaparkan Kesiapan Pemda memasuki Industri 4.0 di hadapan para peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, praktisi, pelaku usaha dan perangkat daerah terkait.

Ansori memaparkan, dengan berbagai kebijakan Pemerintah maupun Pemda saat ini, infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa telah mampu menjangkau ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Terdapat 267 menara telekomunikasi yang menjadi titik lokasi penyebaran sinyal komunikasi seluler masyarakat yang berada

pada jaringan 2G, 3G dan 4G dengan 3 (tiga) operator seluler yaitu Telkomsel, XL dan Indosat. Untuk akses internet selain dapat diakses melalui jaringan seluler, juga terdapat 111 titik bantuan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo, yang terpasang di 24 Kantor Kecamatan, 28 Kantor Desa serta sarana pendidikan dan layanan kesehatan.

Terkait dengan pemenuhan akses internet, Ansori menjelaskan Bupati Sumbawa telah menyampaikan proposal usulan kepada BAKTI Kementerian Kominfo RI bagi seluruh sarana layanan umum masyarakat, pendidikan dan kesehatan maupun sentra-sentra kreatif lainnya. “Dinas Kominfotik akan terus melakukan upaya koordinatif secara terus-menerus dengan Kementerian, Bappeda maupun operator agar kebutuhan komunikasi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Ansori.

Di hadapan para peserta Seminar, Ansori memaparkan bahwa Pemda Sumbawa dengan predikat sebagai salah satu daerah yang terpilih dalam Gerakan

100 Smart City Indonesia tentunya menjadi modal untuk melakukan inovasi layanan public yang berbasis elektronik dengan pendampingan dari pemerintah atasan. “Bapak Bupati berharap agar dengan predikat ini, diharapkan perangkat daerah lainnya dapat membangun kesatuan pemahaman dan aksi untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa,” papar Ansori.

Sumber daya alam Kabupaten Sumbawa, yang berbasis pada pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta geliat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang prospektif, menurut Ansori adalah modal besar dalam era Industri 4.0.

Ke depan, Ansori optimis industrialisasi akan terbangun di Kabupaten Sumbawa.

Walaupun ketertinggalan infrastruktur telekomunikasi yang masih harus terus digenjot pembangunannya seiring dengan perkembangan TIK, dan pemanfaatan aplikasi e-government yang terus dioptimalkan oleh perangkat daerah. Namun

(Suara NTB/arn)

Rahman Ansori dan Sidiq Permana dengan potensi besar tersebut ditambah dengan kekuatan pemberdayaan masyarakat Sumbawa, maka sesungguhnya masyarakat dipandang siap memasuki era Indusri 4.0.

Strategi kedepan yang akan diprogramkan Dinas Kominfotik Sumbawa antara lain dengan melakukan pengembangan dan penguatan jaringan infrastruktur TIK, peningkatan kapa-

sitas SDM perangkat daerah di bidang TIK, terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk hal yang positif dan produktif, bekerjasama dengan para pengembang aplikasi maupun dengan perguruan tinggi sambil terus mencermati perkembangan dunia TIK dan regulasi terkait yang ditetapkan oleh pemerintah. (arn)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 1 Juli 2019

Halaman 7

Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

STIE AMM Mataram Gelar Program Sertifikasi Kompetensi Kerja Mataram (Suara NTB) STIE AMM Mataram terus berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan keterampilan kerja yang lebih unggul. Oleh karena itu, STIE AMM Mataram bekerja sama dengan LSP Administrasi Perkantoran Nawa Widya melaksanakan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) di STIE AMM, sejak Jumat (28/6) sampai dengan Minggu (30/6). Diikuti tak kurang dari 256 mahasiswa STIE AMM Mataram.

Ketua STIE AMM, Dr.H. Umar Said, SH.,MM., dalam sambutan sekaligus membuka acara mengatakan, pihaknya mengikuti aturan pemerintah dengan melaksanakan uji kompetensi bagi mahasiswa, sehingga mereka bisa memperoleh sertifikasi. “Sertifikasi adalaH merupakan pengakuan kepada

tenaga kerja sesuai dengan standar kompentensi kerja yang sudah dipersyaratkan,” katanya.

Menurutnya, sertifikasi kompetensi akan memberikan jaminan bagi mahasiswa. Sertifikasi itu tidak akan sia-sia dan bisa menjadi pegangan bagi mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan.

“Program sertifikasi kompetensi kerja ini kita selenggarakan dalam rangka meramu ilmu di kelas dikombinasikan untuk memghadapi tantangan ke depan, sehingga output atau lulusan STIE AMM Mataram bisa dan mampu menghadapi tantangan hidup ke depan,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada mahAsiswa peserta mengikuti bimbingan teknis dan uji kompetensi sebaik-baiknya. Umar Said juga mengharapkan lulusan STIE AMM Mataram bisa bekerja dan

berkarya sendiri bukan saja mengharapkan pekerjaan dari pemerintah. Di akhir sambutan juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara STIE AMM Mataram dengan perwakilan LSP Administrasi Perkantoran Nawa Widya.

Kepala TUK STIE AMM, Hj. Erviva Fariantin, SE. MM., yang didampingi Koordinator dari SKPI STIE AMM, Dra. Baiq Ertin Helmida, MP., menjelaskan sebanyak 256 orang mahasiswa STIE AMM Mataram yang sebagian besar berada di semester VI mengikuti kegiatan PSKK tersebut. Mereka berasal dari Program Studi (Prodi) S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan dan Perbankan, dan D3 Akuntansi.

Ertin menjelaskan bentuk kegiatan itu, pada hari pertama dilaksanakan bimibingan tek-

nis. Setelah itu pada Sabtu dan Minggu dilaksanakan uji kompetensi secara bergiliran. “Sebelum uji kompetensi ada bimbingan teknis dulu,” katanya.

Erviva menambahkan pentingnya sertifikasi itu karena adanya tuntutan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bahwa di samping lulusan diberikan ijazah, mereka juga harus diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

“Sehingga nanti, ketika di dunia kerja mereka dimudahkan, dengan adanya sertifikat menujukkan ada daya saing.

Dari perusahaan, ini bisa meningkatkan produktivitas, mempermudah dalam seleksi, karena dalam sertifikat ini menujukkan kemampuan dan skillnya, sesuai skema yang diambil,” pungkas Erviva. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STIE AMM, Dr.H. Umar Said, SH.,MM., (kiri) berfoto bersama perwakilan LSP Administrasi Perkantoran Nawa Widya seusai menandatangani kerja sama, saat pembukaan Program Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) di STIE AMM, Jumat (28/6) pekan lalu.

SMP di Perbatasan Kota Mataram Bisa Terima Siswa dari Lobar

Mataram (Suara NTB) SMP negeri yang terletak di dekat perbatasan antara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bisa menerima siswa dari Lobar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP sistem zonasi tahun pelajaran 2019/2020. Namun dengan catatan calon peserta didik baru berdomisili pada desa terdekat dari batas luar wilayah Kota mataram.

Apresiasi GTK-Dikmas Berdedikasi

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, pada Minggu (30/6) mengatakan, sekolah di perbatasan Kota Mataram boleh menerima siswa dari Kabupaten Lobar dengan ketentuan tertentu. Di antaranya calon peserta didik berdomisili di desa terdekat dari batas luar wilayah Kota Mataram. Dan jumlahnya paling banyak 5 persen dari total persentase jalur zonasi.

“Karena sekolah kami berada di perbatasan Kota Mataram bisa menerima calon siswa dari Lobar dengan ketentuan tertentu,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat dapat menerima Calon Peserta Did-

ik Baru Luar Kota. “Ada ketentuan yang harus dipatuhi,” katanya.

Ketentuan tersebut antara lain calon peserta didik daru berdomisili pada desa terdekat dari batas luar wilayah Kota Mataram. Selain itu, kuota calon peserta didik baru paling banyak 5 persen dari total jumlah daya tampung yang diterima termasuk dalam kuota 80 persen Satuan pendidikan yang berada di dekat perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat yaitu SMP Negeri 8 Mataram, SMP Negeri 10 Mataram, SMP Negeri 12 Mataram, SMP Negeri 17 Mataram, SMP Negeri 19 Mataram, SMP Negeri 20 Mataram, dan SMP Negeri 22 Mataram.

Kuota PPDB SMP di Kota Mataram yaitu untuk jalur zonasi paling sedikit 80 persen dari daya tampung,

jalur prestasi paling banyak 15 persen dari daya tampung, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen dari daya tampung sekolah. Dengan tata cara seleksi yaitu jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik di sekolah dalam zonasi yang ditetapkan, dengan perhitungan menggunakan google map dengan menarik garis lurus. “Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas,” kata Fatwir.

Fatwir juga menegaskan, pada PPDB tahun 2019/2020 pendaftaran calon peserta didik baru dibebaskan dari pungutan biaya, sehingga sekolah tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran peserta didik baru. (ron)

Tenaga Pendidik Dikmas Berdedikasi Lobar Raih Juara Tingkat Nasional Mengetahui Ketunaan Calon Siswa

Giri Menang (Suara NTB) Tenaga Pendidik Pendidikan Masyarakat (Dikmas) asal Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) atas nama Misniati berhasil meraih juara kategori pendidik Dikmas berdedikasi daerah khusus pada ajang apresiasi GTK dan Dikmas Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2019. Pengelola PKBM Qolbun Salim Dusun Labuan Poh ini mengalahkan seluruh peserta dari seluruh Indonesia.

Pemkab Lobar melalui Dikbud mengapresiasi dan bangga atas prestasi pendidik terpencil tersebut, karena Lobar menjadi satusatunya utusan NTB dan berhasil meraih juara III pada lomba tingkat nasional tersebut.

“Pendidik Dikmas berdedikasi pada ajang apresiasi GTK dan Dikmas Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2019 berhasil diraih Bu Misniati dari Lobar,” kata Kabid Paud dan Dikmas Lobar Hj. Rosdiana, Minggu (30/6).

Ajang ini, kata dia, berawal tanggal 24 Juni, Misniati yang berhasil menjadi finalis diundang ke Bangka Belitung untuk presentasi di hadapan juri nasional dan finalis lainnya. Pada presentasinya ini,

Misniati mempresentasikan karya nyata dan menampilkan perjalanannya, sehingga menjadi pendidik Dikmas sekaligus membuat PKBM. Dari semi final ini terjaring 6 orang untuk ikut tahap selanjutnya. Setelah itu mengerucut dengan penentuan pemenangjuaraI,IIdanIIIyaknijuaraIdiraih Yogyakarta dan juara III diraih oleh NTB. “Alhamdulillah kami senang, karena kami terus membimbing,”kata dia.

Misniati mendapatkan piagam yang ditandatangani oleh Mendiknas dan hadiah lainnya. Keberhasilan juara nasional ini sangat membanggakan, sebab pemda sendiri begitu memberi perhatian terhadap Dikmas. Sehingga pendidik dan pengelola PAUD dan Dikmas bersemangat.

Pihaknya mendukung penuh pengembangan pendidikan non formal baik Dikmas dan PAUD di tengah-tengah masyarakat. Sebab ia ingin pendidikan non formal ini bisa menikmati pendidikan mulai dari daerah Lobar ujung utara hingga selatan. “Kami terus berupaya mendorong pemerataan pendidikan terhadap masyarakat,”jelas dia.

Ia menambahkan, Sebelum diundang tampil di tingkat nasional, pihaknya bersama Misniati mengirim berbagai

bahan yang diperlukan melalui website direktorat PAUD dan Dikmas.

Selanjutnya dokumen yang dikirim disaring oleh juri untuk bisa masuk diundang oleh juri. Misniati pun masuk bersama 25 peserta dari Indonesia Timur. Menurut dia prestasi ini cukup membanggakan sebab dari sekian banyak peserta yan masuk finalis tingkat nasional, perwakilan PKBM Qolbun Salim dan PAUD Permata Bunda dari Lobar berhasil lolos.

Untuk diketahui, dua peserta yang lolos jadi finalis di ajang ini adalah Misniati sebagai pengelola PKBM Qolbun Salim dan Sukmawati guru PAUD Permata Bunda.

Bagi Misniati, ajang apresiasi GTK dan Dikmas Berdedikasi Tingkat Nasional merupakan kali kedua dirinya ikut tingkat nasional. Sebelumnya ia mewakili Lobar tahun 2017 lalu. Ia mengaku, dirinya bersama guru PAUD Permata Bunda ikut lomba ini pada bulan Puasa lalu, ketika itu ia mengirim berkas lomba mepet dengan waktu penutupan.

“Tapi berkat bantuan dari Dikbud khususnya Ibu Kabid PAUD, kami pun mengirim berkas itu. Alhamdulillah bisa juara III,” kata dia. (her)

(Suara NTB/ist)

Misniati bersama Kabid Paud dan Dikmas Dikbud Lobar Misniati meraih juara Pendidik Dikmas juara III Hj. Rosdiana serta jajaran Dikbud menunjukkan piagam Nasional kategori Pendidik Dikmas Berdedikasi penghargaan pada ajang apresiasi GTK dan Dikmas Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2019.

Daerah Khusus.

(Suara NTB/ist)

SLB Lewat Identifikasi saat PPDB

Mataram (Suara NTB) SLBN 2 Mataram melakukan identifikasi atau assessment pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020.

Cara itu dilakukan untuk mengetahui jenis ketunaan atau kekhususan dari calon peserta didik baru.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., pada Jumat (28/6) mengatakan, pihaknya sudah membuka pendaftaran dan identifikasi calon peserta didik baru hingga Sabtu (29/6). “Kami melakukan itu untuk mengetahui jenis kekhususan atau ketunaan apa dan potensi serta hambatan apa yang nampak pada saat assessment,” katanya.

Hasil resmi identifikasi dan assess-

ment akan dilaksanakan pada Senin (1/7) hari ini. Daya tampung di SLBN 2 Mataram sendiri sebanyak 12 siswa.

Namun pihaknya akan mengupayakan menjadi 18 siswa karena pendaftar yang masih terus berdatangan. Calon peserta didik baru yang mendaftar itu pada jenjang SDLB dan SMPLB. Selain itu, SLBN 2 Mataram direncanakan akan direlokasi ke gedung eks BKMM di Cakranegara. Winarna sedang mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar segera merealisasikan relokasi tersebut.

PPDB Sekolah Luar Biasa (SLB) sendiri tidak dibatasi zonasi. Calon siswa harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Syarat umum calon peserta did-

ik baru SLB antara lain berusia minimal enam tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SDLB. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SMPLB. Dan, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SMALB. Untuk syarat kelulusan, pendaftar telahlulusdanmemilikiijazahSD/SDLB/ MI atau bentuk lain yang sederajat untuk SMPLB. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat untuk SMALB. Terkait kuota siswa, kuota per rombongan belajar bagi TKLB sebanyak lima orang. Sedangkan untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB sebanyak delapan orang per rombongan belajar. (ron)

Pameran Hasil Kreativitas Siswa Warnai Kenaikan Kelas Mataram (Suara NTB) Beragam kreativitas siswa jika terus dipacu akan menghasilkan karya seni luar biasa. Dibutuhkan lingkungan yang sadar dan menyadari pentingnya dorongan terhadap para siswa untuk memacu kreativitasnya. Sebagaimana dilakukan SMPN 7 Mataram.

Di sekolah ini, pada saat acara kenaikan kelas, Sabtu (29/6), para siswa menggelar pameran kreativitas siswa. Pameran kreativitas tersebut merupakan rangkaian dari acara kenaikan kelas.

Wakil Kepala SMPN 7 Mataram Ahmad Saehu, menjelaskan, sebagai salah satu sekolah kebanggaan di Kota Mataram, ide dan gagasan seperti menggelar pameran sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Dikatakan, pagelaran pameran ini juga menunjukkan kemampuan para siswa saat berada di sekolah, sehingga orangtua siswa maupun para tamu undangan dapat mengetahui kemampuan anak-anak mereka.

Lebih jauh sedari awal tujuan pameran ialah agar orang tua yang hadir di acara kenaikan kelas melihat kreativitas yang dimiliki para siswa. Sehingga paling tidak orang tua pastinya akan merasa bangga melihat kemampuan anak mereka.

Yeni, salah satu orang tua siswwa sangat mengapresiasi kinerja guru dan kepala sekolah yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu menjaga keharmonisan, Apa yang dihasilkan para siswa dalam pameran yakni menampilkan hasil karya seni dari daur ulang sampah, juga tidak terlepas dari peran guru sebagai pendidik. Sehingga dengan hasil ini tentu akan melahirkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kualitas tersebut tak hanya bidang akademik, berbagai keterampilan yang dimiliki siswa bagian dari kesuksesan pendidikan.

Selain itu menurutnya, apa yang dilakukan guru dan siswa ini merupakan sesuai dengan implementasi Kurikulum 2013, guru inspiratif dan kreatif merupakan hal yang selau mencari ide dan gagasan yang baru demi kemajuan dunia pendidikan. Untuk itu, pameran karya siswa sebagai bukti jika anak memiliki keterampilan di bidang kesenian. (dys)

(Suara NTB/dys)

PAMERKAN - Siswa-siswi SMPN 7 Mataram sedang memamerkan hasil kreativitas mereka dalam mengolah sampah menjadi barang berguna dan punya nilai ekonomis tinggi.

Senin, 1 Juli 2019

Demokrat NTB Suarakan Partainya Jadi Pendukung Pemerintah Mataram (Suara NTB) Pascapembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sangketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Pasangan Capres/Cawapres nomor urut 02, Prabowo - Sandi telah memutuskan untuk membebaskan anggota koalisi partai pendukungnya menentukan arah politik masing-masing. Apakah akan jadi bagian dari oposisi pemerintahan atau justru sebaliknya mereka bergabung menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah.

Anggota partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi pun dalam waktu dekat akan membahas arah politiknya kedepan, apakah bakal jadi partai oposisi untuk lima tahun ke depan atau ikut bergabung bersama partai koalisi pendukung pemerintahan. Partai Demokrat merupakan salah satu yang dalam waktu dekat akan segera menentukan sikap politiknya.

Senin (1/7) hari ini, DPP partai Demokrat akan menggelar rapat internal, salah satu agendanya yakni memutuskan sikap politik partai, apakah akan masuk pemerintahan atau tetap berada di luar pemerntahan sebagai oposisi. Dalam pembahasan tersebut, DPD-DPD juga ikut diundang untuk memberikan pandangan.

“Insya Allah hari Senin (1/7) dimulai rapat DPP untuk menentukan arah politik pascapemilu. Hari Senin saya juga akan ada di Jakarta dengan beberapa ketua DPD Demokrat mengikuti perkembangan,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (30/6) kemarin.

Ketika ditanya lebih jauh sikap politik dari pengurus DPD Partai Demokrat NTB sendiri soal arah politik ke depan, Mahalli menjawab ia lebih cedrung sepakat melihat agar partainya bergabung ke dalam permintahan. Sebab melihat pengalaman Demokrat berada di luar pemerintahan dalam satu periode ini (2014-2019), Demokrat mengalami kemerosotan yang cukup signifikan.

“Kalau pemerintah (Jokowi-Ma’ruf) membuka ruang bagi Demokrat untuk ikut berkoalisi, DPD Demokrat NTB sangat setuju dan mendukung. Melihat karakter politik bangsa kita selama ini, ikut koalisi pemerintah lebih baik dan menguntungkan daripada menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan,” ucap Mahalli.

Melihat dinamika politik termuktahir pasca Pilpres 2019 ini, partai Demokrat merupakan salah satu dari anggota koalisi pendukung Prabowo-Sandi yang memperlihatkan arah komunikasi politik yang dibangun dengan kubu JokowiMa’ruf condong untuk ikut bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan.

Hal itu juga diakui oleh Mahalli. Di internal partaipun psikologi politik sebagian besar kader di DPP maupun di daerah lebih menginginkan agar partai yang didirikan oleh Presiden RI ke-6 itu lebih baik merapat ke dalam pemerintahan daripada menjadi oposisi.

“Kalau kita mencermati perkembangan dan kecenderungan yang ada di dalam struktur partai saat ini, Demokrat kemungkinan tidak akan menjadi oposisi. Keadaan dan suasana sangat membuka ruang bagi Demokrat ikut koalisi pemerintah. Kalaupun tidak masuk pemerintahan, paling jauh menjadi penyeimbang. Artinya tidak jadi oposisi dan juga tidak ikut koalisi pemerintah alias netral,” kata Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Namun demikian, sebagai kader partai, dirinya akan tetap mendukung penuh apapun yang menjadi keputusan partainya. Apakah akan menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Karena keputusan dalam menentukan arah politik Demokrat, tentu diambil berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian yang sudah matang dengan memperhitungkan segala konsekuensinya.

“Yang jelas sikap DPD Demokrat NTB akan menghormati dan mendukung apapun keputusan dan sikap politik DPP Demokrat. Apakah berkoalisi dalam pemerintahan ataukah menjadi oposisi, yang penting diputuskan lewat musyawarah, kajian yang mendalam dan komprehensif menuju kesuksesan pembangunan di segala bidang,” pungkasnya. (ndi)

Daerah yang Tak Digugat di MK, Bisa Tetapkan Caleg Terpilih Mataram (Suara NTB) Bagi daerah yang tidak ada gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa melakukan penetapan caleg terplih lebih dahulu tanpa harus menunggu persidangan di MK selesai. Sedangkan bagi daerah yang memiliki gugatan, akan menunggu proses sidang di MK selesai baru bisa menetapkan caleg terpilihnya.

Hal itu diketahui dalam surat edaran dari KPU RI untuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tertanggal 24 Mei 2019, yakni berisikan bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota bagi daerah yang tidak terdapat perselisihan hasil Pemilu dilakukan paling lama tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada tanggal 1 Juli.

“Daerah yang tak memiliki sengketa Pemilu bisa langsung menetapkan calon terpilih dan perolehan kursi setiap parpol pasca 1 Juli,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud saat dikonfirmasi di sela-sela rapat koordinasi persiapan penetapan caleg terpilih digelar KPU NTB dan KPU kabupaten kota, Sabtu, (29/6) lalu.

Sebaliknya, bagi daerah yang digugat di MK maka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih menunggu selesainya sidang sengketa gugatan di MK. Karena itu, untuk memastikan suatu daerah digugat di MK atau tidak. MK pada tanggal 1 Juli akan mengumumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Selain itu, pada minggu pertama Bulan Juli MK juga akan berkirim surat kepada KPU untuk memberitahukan daerahdaerah yang digugat di MK. Sehingga bisa direncanakan apakah akan segera menetapkan perolehan kursi dan Calon terpilih, ataukah menunggu selesainya sidang gugatan di MK. “Dari daftar itulah kita akan pastikan daerah mana saja di Provinsi NTB yang digugat di MK,” jelas mantan ketua KPU Sumbawa tersebut.

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Juli itu MK akan mengumumkan permohonan gugatan Pileg yang teregistrasi di lembaga yang menangani sengketa Pemilu itu. Setelah pengumuman MK itu, KPU daerah bisa menetapkan calon terpilih untuk tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta perolehan kursi parpol di daerah.

“Tapi itu kan tunggu diregister, diregister itu tanggal 1 Juli. Setelah itu kan bisa dipastikan mana yang disengketakan mana yang tidak. Nah dalam hal menetapkan calon terpilih tidak terpengaruh dengan adanya sengketa maka KPU bisa menetapkan calon terpilih. Tapi kalau terpengaruh tidak bisa,” jelasnya.

Seperti diketahui, ada delapan parpol sudah mendaftarkan gugatan ke MK. Dari delapan parpol itu, ada 11 gugatan diajukan ke MK. Gugatan yang dilayangkan itu umumnya terkait dugaan kecurangan. Baik yang menyangkut pengurangan suara maupun penggelembungan suara pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pascapelaksanaan Pemilu.

Diantaranya, gugatan dilayangkan Golkar untuk DPR RI dapil Pulau Sumbawa. PBB dapil III untuk DPRD Lotim.

PPP dapil V untuk DPRD Lotim disengketakan antara internal caleg parpol berlambang Ka’bah itu. Partai Nasdem Dapil IV dan V untuk DPRD Bima.

Partai Gerindra Dapil VI untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang disengketan oleh internal partai.

PDI Perjuangan Dapil III Kabupaten Dompu. Partai Demokrat Dapil VIII Loteng selatan untuk DPRD NTB disengketakan internal caleg tersebut dan gugatan parpol lainnya.

“Ada juga gugatan dilayangkan calon DPD RI, Farouk Muhammad,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Halaman 8

Jaringan Transnasional TPPO Suriah Belum Terungkap Mataram (Suara NTB) Polda NTB menangani 11 korban tindak pidana perdagangan orang sepanjang semester pertama tahun 2019 ini. Polanya, rata-rata para korban direkrut lewat pendekatan keluarga. Korban tersebut diberangkatkan ke negara-negara timur tengah.

Kasubdit IV Remaja Anak dan Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menerangkan bahwa saat ini empat kasus sedang di tahap penyidikan. Sisanya masih penyelidikan dan juga ada juga sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Diimingi pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Yang merekrut orang terdekat mereka. Bisa keluarga, bisa tetangga. Orang-orang yang mereka kenal,” bebernya akhir pekan lalu. Modus para pelaku, sambung dia, dengan mengirim korban ke tempat penampun-

gan. Sejumlah penampungan yang terdeteksi antara di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, serta Jakarta.

Tempat penampungan itu sebagai transit sebelum korban diberangkatkan. “Orang yang memberangkatkan ini yang memberi upah kepada perekrut yang berhasil merekrut korban-korban,” terangnya. Sejumlah kasus yang baru-baru ini terungkap yakni pengiriman korban TPPO ke Damaskus, Suriah.

Korban dibuatkan paspor sebagai modal dokumen perjalanan ke luar negeri. Tujuan ke-

berangkatan pun diakali menggunakan visa wisata. Hal tersebut terungkap dari kasus yang menimpa dua korban kakak beradik, SH dan UH yang diberangkatkan ke Suriah tahun 2015 lalu. Mereka berhasil kabur dari majikan dan menyelamatkan diri ke kedutaan RI. Total empat tersangka dari jaringan Suriah ini sudah ditangkap. “Jaringannya mereka ini masih kita dalami. Pada intinya, unsur TPPO para tersangka sudah terpenuhi. Kasusnya segera kita limpahkan ke jaksa penuntut umum,” pungkas Pujawati. (why)

(Suara NTB/why)

TUNJUKKAN DOKUMEN - Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB menunjukkan barang bukti dokumen kasus TPPO jaringan Suriah.

Harganas Ke-26 di Bima

Luangkan Waktu untuk Bahagia Bersama Keluarga

(Suara NTB/why)

TANDA TANGAN - Kapolda NTB Nana Sudjana menandatangani deklarasi NTB Damai di sela peringatan Hari Bhayangkara ke-73 Polda NTB, Minggu (30/6).

Hari Bhayangkara Ke-73

NTB Damai Wujudkan NTB Gemilang Mataram (Suara NTB) Komitmen bersama NTB damai menandai peringatan Hari Bhayangkara ke-73. Kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah berikrar bersama mewujudkan NTB damai. Keamanan pada kondisi kekinian dicapai dengan menolak aksi provokasi, berita bohong alias hoaks, dan ujaran kebencian.

Hal tersebut diucapkan dalam Deklarasi Damai, Minggu (30/6) kemarin di sela peringatan Hari Bhayangkara ke-73 bersama Polda NTB. Pokok deklarasi tersebut, antara lain segenap komponen masyarakat NTB berikrar menolak segala bentuk provokasi, berita bohong, dan ujaran kebencian; menolak segala bentuk aksi pergerakan massa atau kerusuhan yang dapat me-

mecah keutuhan bangsa; dan saling menghargai dan menghormati dalam bingkai kebhinnekaan demi terwujudnya NTB damai dan gemilang.

Deklarasi tersebut dibacakan Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, diikuti Penjabat Sekda NTB H Iswandi, dan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana. Iswandi mengatakan, keamanan sebagai dasar pembangunan daerah. “Kalau NTB aman, saya yakin NTB pasti gemilang,” tegasnya.

Sementara itu, Nana mengapresiasi semangat NTB damai tersebut dengan mengambil momentum Hari Bhayangkara ke-73 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli ini. “Masyarakat NTB senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di daerah,” ujarnya bangga.

Kapolda menekankan bahwa seluruh masyarakat agar turut serta terus menjaga kondusivitas tersebut. “Harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Karena saat ini banyak juga isu hoaks,” ungkapnya.

Nana juga menegaskan bahwa Hari Bhayangkara menjadi momen Polri untuk terus berbenah. Sebab tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat yang harus diimbangi dengan kinerja dan kualitas aparat kepolisian. “Kita harus mengintrospeksi diri. Ke depan harus bisa berbenah diri. Kinerja harus lebih meningkat.

Khususnya terkait dengan profesionalitas. Polisi yang profesional maka akan mendapat kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/penrem)

LOMBA MENEMBAK - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani jadi peserta lomba menembak HUT Bhayangkara.

Perkuat Sinergi, Danrem Ikuti Pertandingan Menembak HUT Bhayangkara Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han Sabtu (29/ 6) mengikuti pertandingan menembak pistol dalam rangka HUT ke 73 Bhayangkara di lapangan tembak Mako Satuan Brimob Polda NTB Ampenan Mataram.

Petandingan menembak juga dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., Danlanal Mataram dan

Danlanud ZAM Rembiga serta seluruh pejabat teras Polda NTB dan jajaran. Danrem hadir bersama Kasrem Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori dan Perwira Menengah jajaran Korem 162/WB. “Kehadiran kami di sini selain untuk mengikuti pertandiangan menembak, juga sebagai wujud kebersamaan dalam meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri di daerah,” ujar Danrem.

Menurutnya, momen itu juga digunakan untuk silaturrahmi dengan stakeholder lain, sehingga ke depan koordinasi dan komunikasi dalam rangka membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan lebih baik. “Dirgahayu Polri ke 73, semoga tetap sukses sebagai promoter dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas Danrem. (ars/*)

Bima (Suara NTB)Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan istri Hj.Niken Saptarini Widyawati, pasangan yang kompak mengajak seluruh masyarakat dan para orang tua senantiasa menyediakan dan meluangkan waktu untuk bahagia bersama keluarga.

“Bersyukurlah bagi kita yang masih punya keluarga dan berkesempatan kumpul bersama keluarga. Maka jangan disia-siakan momen itu untuk berbagi kebahagiaan kepada istri, anakanak, orang tua dan keluarga kita”, ujar Gubernur NTB yang akrab disapa Doktor Zul pada puncak peringatan hari keluarga Nasional ke 26 di halaman Kantor Bupati Bima, Minggu (30/6).

Menurut gubernur, di era yang serba modern sekarang ini, memang tidak mudah memaknai keluarga dalam arti yang sejahtera dan bahagia. Kadangkala ada keluarga yang dihadapkan pada kesulitan ekonomi, hidup di sebuah desayangjauhdipedalanan,menginginkan anaknya sekolah dan mendapatkan kesempatan meniti karir yang terpisah di perkotaan, sehingga akhirnya jarang bisa berkumpul. Sebaliknya ada pula keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan, bahkan kemewahan ekonomi. Akan tetapi karena memiliki kesibukan yang luar biasa, terkadang sulit juga untuk mencari waktu dapat berkumpul dan merajut kebahagiaan bersama keluarga.

Karena itu, gubernur mengajak untuk kembali meletakkan keluarga sebagai tempat menyemaikan nilai-nilai kebaikan dan pondasi untuk membangun karakter bagi anak-anak kita kedepan. Yakni merajut keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dipilihnya Bima sebagai tuan rumah peringatan Harganas tahun ini, menurut gubernur, bukanlah suatu kebetulan. Tetapi karena memang masyarakat Bima memaknai keluarga dalam pengertian yang sangat dalam.

Kita harus banyak belajar dari Bima karena Bima memiliki rasa kekeluargaan yang luar biasa.

“Walaupun bukan saudara sekandung. Tapi kalau berasal dari tanah yang sama, memiliki bahasa dan budaya yang baik, maka akan diakui menjadi keluarga besar Bima,” terangnya. ‘’Ini merupakan karakter yang sangat baik,’’ terang Doktor Zul. Mudah-mudahan dengan memaknai semangat kekeluargaan yang sangat luas tersebut, kita dapat menyemaikan semangat kebersamaandankekeluargaanyang kuat. “Kebersamaan yang diretas di Bima, mampu kita tularkan bukan hanya untuk masyarakat Bima tapi bisa melebar ke Dompu, Sumbawa dan Lombok. Bahkan semangat kekerabatan itu bisa menjadi kontribusi sosial bagi kita untuk menghadirkan NTB Gemilang,’’ungkapgubernur.

Doktor Zul juga mengungkapkan filosofi hidup sebagai sebuah

proses pembelajaran. Menurutnya, orang yang bisa terbang setinggi-tingginya maka mereka akan belajar dari burung. Demikian juga ada orang mau hebat berenang dan menyelam, maka mereka akan belajar dari ikan.

Namun hal yang tidak mudah bagi kita sebagai manusia yang hidup di dunia modern, kata gubernur adalah harus banyak belajar menjadi manusia yang baik.

Hal senada diungkapkan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. dr. M. Yani, M,Kes. Menurutnya, di era digital sekarang ini, muncul fenomena baru yang banyak berpengaruh dan menggeser tatanan hubungan dalam keluarga. Di mana para tua tidak lagi menjadi role model dalam menanamkan karakter anak. Banyak orang tua melimpahkan tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak-anak kepada kakek nenek dan para pembantunya.

Selain itu, muncul pula gejala ketergantungan pada beragam permainan di dunia maya seperti kecanduan game online. Bahkan WHO telah menetapkan kecanduan semacam itu sebagai suatu penyakit yang tidak mudah mengatasinya. Kecanduan game online, dan anak-anak yang terpapar video pornografi yang menyebar sangat mudah melalui medsos, kata M.Yani pengaruhnya sangat buruk terhadap karakter generasi bangsa kita.

Karena itu, kepada orang tua, ia menghimbau agar meluangkan waktu untuk berkumpul dan berinteraksi bersama-sama anakanak. Memberi perhatian kasih sayang dan pendidikan, bukan hanya pendidikan dan kecerdasan intektelektual akademis, melainkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan karakter kepribadian yang kuat.

Pada Harganas yang mengusung tema “Keluarga Nasional Momentum Bersama Meraih NTB Gemilang”, itu dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan untuk mendorong terwujudnya keluarga Bahagia dan Sejahtera. Di antaranya sosialisasi 1.000 hari pertama kehidupan atas kerjasama 10 kabupaten/kota, pemilihan Duta Genre, Seminar Gerakan Pengasuhan Ayah, Seminar Kewirausahaan, Seminar Kependudukan serta Lomba Foto dan Vlog Bahagia Bersama Keluarga bagi masyarakat NTB. “Momen bahagia itu merupakan upaya yang sangat baik untuk menyatukan keluarga dan diharapkan dapat menginspirasi sekaligus menebar aura kebahagian bagi yang melihatnya,” ujar Hj. Niken.

Ada juga lomba penulisan artikel tentang keluarga. Pemberian santunan bagi 100 anak yang mengalami stunting serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya seperti donor darah, pelayanan kesehatan dan bedah rumah.(r)

PUNCAK - Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke 26 berlangsung di Bima, Minggu (30/6).

SUARA NTB

Senin, 1 Juli 2019

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA LAND CRUISER HARDTOP/ FJ40 DR.683 DA NOKA/NOSIN : FJ40-275607/3F-262042 AN.MADE KAWI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDADR.6540 CJNOKA/NOSIN:MH1JFK114EK2074687/JFKIE-1208279 AN.TAUFIK HIDAYAT,ST HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 HONDA DR.2490 BM NOKA/NOSIN : MHIJF21189K357766/JF21E1355069 AN.RUSLAN,S.Pd HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6063 CH NOKA/NOSIN : MH1JFJ115E1K079090/JFJ1E1079055 AN.BAIQ YENI SULISTIANA HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

Halaman 9

Terjerat Narkoba, Oknum ASN di KSB Terjaring Petugas Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat (KSB), mengamankan salah seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran diduga memiliki 24 poket sabu. Terduga pelaku diketahui berinisial FM (38) tersebut merupakan ASN aktif yang saat ini bertugas di Badan Kesatuan Bang-

HILANG

sa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).

Kapolres KSB, melalui Kasat Narkoba Iptu Wahyu Indrawan S. Sos kepada Suara NTB, Sabtu (29/6) membenarkan adanya pengungkapan terhadap penyalahguna narkoba yang ada di wilayah setempat. Dari tangan pelaku, Polisi berhasil mendapatkan 24 poket sabu dengan berat sekitar 11 gram.

Selain BB sabu, Polisi

mendapatkan satu bungkus masker yang di dalamnya terdapat 17 poket dan satu bungkus rokok yang juga berisi tujuh poket sabu siap edar.

Pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. (ils)

DIKONTRAKKAN RUMAH Disewakan Rmh di Perumh Senggigi,terawat,murah,min 3 bln hub 0877 88792034

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HLG STNK R2 DR.2218CW HONDA NOKA/NOSIN : MH1JFX114HK320144/ JFX1E-1320557 AN.AISYAH KHAIRUN NISA HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 1 Juli 2019

SUARA NTB

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Senin, 1 Juli 2019

Halaman 11

Peserta Pelatihan Manajemen Pariwisata Diajak Turun ke Lapangan

(Penrem)

Start sepeda santai HUT Bhayangkara.

Korem 162/WB Turut Meriahkan Sepeda Santai HUT Bhayangkara Mataram (Suara NTB) Jalan sehat dan sepeda santai dalam rangka HUT ke 73 Bhayangkara, digelar di lapangan Gadjah Mada Mapolda NTB, Minggu (30/6). Jajaran Korem 162/WB berpartisipasi memeriahkan kegiatan ini.

Acara itu diselingi dengan deklarasi damai, dengan tema “Menolak segala bentuk provokasi, berita bohong dan ujaran kebencian, Menolak segala bentuk penahan massa atau kerusuhan yang dapat memecah belah keutuhan, Kami menghargai dan menghormati dalam bingkai kebhinekaan demi terwujudnya NTB damai NTB gemilang”.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., di lokasi acara menyampaikan, kegiatan yang diselenggarakan Polda NTB sebagai upaya untuk menyehatkan masyarakat NTB, khususnya warga Lombok. Apalagi pesertanya mencapai ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah se Pulau Lombok.

“Kita berharap, even - even seperti ini selain sebagai ajang olahraga dan hiburan, juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk saling bersilaturrahmi dengan teman, dengan kerabat maupun dengan aparat TNI, Polri khususnya,” ungkap Danrem.

Acara jalan sehat dan sepeda santai dihadiri stakeholder daerah NTB ini dilepas Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana, MM., juga diisi dengan pembacaan deklarasi damai oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvi Rupaeda. (ars/*)

Giri Menang (Suara NTB) – Pelatihan manajemen home stay, tata kelola destinasi wisata dan pemandu wisata budaya religi yang digelar Dinas Parwisata memiliki tujuan akhir membangun kesadaran di level komunitas, bahwa di masingmasing desa punya potensi untuk dijadikan desa wisata dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Setelah ada kesadaran, barulah mereka membangun sistem tata kelola wisata yang profesional di daerah masing-masing dengan berjejaring, tidak hanya bekerja sendiri. Sesama pokdarwis harus ada komunikasi melalui wadah yang disediakan dari hasil pelatihan ini.

“Jadi kita bangun kesadaran tentang potensi desa masing-masing, lalu diidentifikasi, setelah itu dikomunikasikan dengan Kades dan seluruh pemangku kepentingan di desa, serta kami di pemda. Setelah itu kita buat jejaring bersama,” jelas Kadis Pariwisata Lombok Barat (Lobar), Ispan Junaidi, kemarin. Menurut dia jejaring ini sangat penting karena baru diketahui potensi di desa tertentu dan apa yang bisa dibuat terutama bagi pemula, setelah mereka melihat kemajuan di desa lain.

Mereka selanjutnya melakukan studi banding di level kabupatan dan provinsi. Artinya di

Dari Hal. 1 ‘’Cuma Bali duluan terkenal.

Karena selama ini tak ada direct flight ke Lombok. Tapi kalau alamnya sangat cocok dengan Australia. Dulu ada Darwin - Kupang, mungkin Darwin Lombok bagus,’’ katanya.

Untuk menarik minat maskapai membuka rute Lombok - Darwin, kata Dewantoro, pemerintah bisa melakukan seperti saat mengupayakan rute Lombok - Perth. Artinya, maskapai diberikan subsidi dalam jangka waktu tertentu.

Menurutnya Pemda bersama pelaku wisata bisa mendatangi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai rencana pembukaan rute penerbangan langsung ini. Pasalnya, Kemenpar juga punya kepentingan untuk mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya ke Indonesia, termasuk NTB. ‘’Saya pikir Pemda dan pelaku wisata di sini berbicara dengan Kemenpar soal ini. Airline ini perlu dukungan juga.

Perlu dukungan pihak swasta juga, agar tetap terisi pesawatnya,’’ tandas Dewantoro.

Menindaklanjuti direktif Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc terkait pembukaan penerbangan langsung Lombok - Darwin, Australia. Dinas Pariwisata (Dispar) NTB membangun komunikasi dengan maskapai penerbangan yang memungkinkan untuk membuka direct flight Lombok - Darwin.

Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan belum dilakukan pemetaan. Sementara ini, baru potensi wisatawan di Perth yang sudah dipetakan. Sehingga ada pembukaan penerbangan langsung Lombok - Perth. ‘’Kita belum menjajaki secara utuh potensi Darwin. Kata Pak Gubernur potensinya bagus. Tinggal kita coba pelajari bagaimana kemungkinannya,’’ ujarnya.

Dikatakan, Dispar NTB baru melihat potensi maskapai mana yang bisa diajak untuk menjajaki pembukaan penerbangan langsung Lombok - Darwin. Faozal menyatakan, upaya mengajak airline membuka penerbangan langsung, bukan suatu hal yang gampang.

Ia mencontohkan seperti pembukaan penerbangan langsung Lombok - Perth membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saat ini, penerbangan langsung Lombok -

Perth dilayani AirAsia.

AirAsia resmi melayani rute tersebut selesai lebaran beberapa waktu lalu.

Selain membuka penerbangan langsung rute internasional. AirAsia juga akan mulai melayani penerbangan langsung dari Lombok menuju Bali, Yogyakarta dan Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, ia telah meminta Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si untuk mengupayakan rute penerbangan Darwin-Lombok segera dibuka.

Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Berhubung dekat secara geografis, waktu tempuh penerbangan langsung DarwinLombok tidak akan lama, sekitar 1,5 jam. Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia.

Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerah-daerah lain di Australia. Secara keseluruhan, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu. Kemiripan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan di Australia Utara.

Terbukanya akses penerbangan langsung DarwinLombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa.

Gubernur membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini. Kelak, bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia. Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara. (nas)

Kekurangan Sarpras Bencana Dari Hal. 1 kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH kepada Suara NTB, Minggu (30/5).

Kendaraan angkut logistik maupun material akan diusulkan pengadaannya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, kebutuhan tenda pengungsian juga mendesak karena jumlahnya yang terbatas. Kebutuhan tenda tidak hanya untuk pengungsi, juga untuk instansi pemerintah dan fasilitas umum yang terpapar bencana. ‘’Tenda khusus rumah sakit darurat juga perlu. Minimal kita punya tujuh unit, saat ini

ada satu unit tapi sudah rusak,’’ kata Khalik.

Tidak hanya dua jenis sarpras itu, Khalik meyakini masih ada item lain yang dibutuhkan instansinya untuk penanggulangan bencana.

Rencananya akan dilakukan inventarisir kebutuhan sarpras sembari mengecek ketersediaan alat yang sudah ada. Usulan itu akan disampaikan ke BNPB. Sembari merekap, saat ini ia mengecek satu per satu sarpras yang ada di gudang dan garasi. Kendaraan dan peralatan lain, seperti rubber boat seharga Rp 6 miliar juga dilakukan pengecekan fungsinya. (ars)

Ispan Junaidi daerah lain untuk memberikan motivasi. Pekerjaan ini memakan waktu panjang, karena butuh waktu. Bahkan lima tahun kedepan program ini, mengawal calon-calon pemimpin pariwisata di masing-masing desa ini.

Para peserta yang ikut pelatihan tersebut tidak hanya diberikan materi di dalam ruangan (kelas) namun diajak terjun langsung ke lokasi wisata untuk mendapatkan pemahaman tentang pengembangan tata kelola wisata di daerah wisata setempat. Dua daerah yang ditinjau oleh peserta yakni Desa Setanggor Lombok Tengah dan Sesaot Kecamatan Narmada.

Diharapkan melalui pelati-

Ikhtiar Gubernur Koneksikan NTB dengan Dunia Dari Hal. 1

Potensial, Pasar Wisata Australia

antara mereka saling kunjungi, misalnya pokdarwis Buwun Mas ke Lingsar lalu sebaliknya. Bahkan mereka study banding ke daerah lain.

Setelah pelatihan ini lanjut Ispan, ia akan mengumpulkan para Kades untuk membuat kontrak komitmen didepan Bupati. Kades membuat kontrak komitmen membantu pokdarwis melalui Dana Desa (DD). Dari sisi komitmen penganggaran di pemda sendiri bagi desa-desa yang berkomitmen memajukan desanya melalui industri pariwisata, pihaknya akan meminta kehadiran kepala Bappeda. Sehingga kata dia terjadi gayung bersambut antara bawah dengan atas (Top down - Buttom up).

Dikatakan, DD yang dikelola desa sangat besar sama dengan dana satu dinas dari DAU, bahkan kata dia lebih besar. “Karena itulah ini dikawal dengan orientasi dan arah perjuangan bagus maka kita buatkan kompas, kita datangkan pakar dari berbagai perguruan tinggi, pelaku parwisata, asosiasi. Di situlah kita ketemu,” jelas dia.

Puncaknya pada tahun 2020, lanjut Ispan ketika sudah tergabung 700-1.000 orang maka pihaknya akan menggelar jambore untuk pokdarwis. Pihaknya akan mengundang dari nasional, dan

“Dengan menjadikan NTB Sister Province dengan NT Australia akan banyak kerjasama dan kegiatan bersama ke depan,” ujar gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini.

Selain bertemu Gubernur Vicky O’ Halloran, Doktor Zul juga bertemu dengan anggota Parlemen Australia. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia.

Kesepakatan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin. Biayanya ditanggung oleh pihak Northern Territory, Australia.

Pada Kamis, 27 Juni 2019, lawatan gubernur berlanjut ke Darwin, Australia Barat. Darwin, merupakan bagian dari Australia yang sangat dekat secara geografis, dengan NTB. Karenanya, gubernur bertekad penerbangan langsung Darwin-NTB harus segera terwu-

jud demi mengkoneksikan dua daerah ini.

“Kalau direct flight DarwinLombok ini bisa terwujud maka penerbangan Darwin-Lombok hanya sekitar satu jam, sangat dekat,” ujar gubernur.

Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia.

Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerah-daerah lain di Australia. Menurut gubernur, jalur penerbangan langsung NTB-Darwin bisa melahirkan dinamika dan peluang baru yang menggembirakan.

Di hari terakhir lawatannya, Doktor Zul bertatap muka dengan para pegiat Fremantle Sailing Club di Perth, Jumat, 28 Juni 2019. Fremantle Sailing Club adalah klub berlayar dengan ribuan anggota dari beragam usia dan minat. ‘’Mereka tiap tahun menyelenggarakan perlombaan berlayar dari Perth ke Bali yang diikuti banyak peserta dan pelancong,’’ ujar Doktor Zul. Dari pertemuan dengan para pegiat Fremantle Sailing Club, Doktor Zul mendapatkan inspirasi mengenai cara kita memaknai sektor pariwisata selama ini.

Di luar sana, ada banyak orang yang memaknai pariwi-

sata lebih dari pantai, gunung atau air terjun. Mereka membutuhkan hal yang selaras dengan minat-minat mereka.

Beberapa orang lain juga memaknai pariwisata sebagai aktivitas yang memberikan mereka momentum untuk merefleksikan kehidupan.

Sebagian orang mungkin memiliki minat dalam pelayaran dan menginginkan tempat yang baik untuk menambatkan banyak perahu mereka.

Tapi, tidak sedikit orang yang ingin melarikan diri dari rutinitas dunia. Mereka membutuhkan tempat yang hening, jauh dari keramaian. Sebuah tempat untuk berkontemplasi. Dan ada banyak lagi minat yang memotivasi orang untuk mengunjungi sebuah daerah.

Maka, untuk memenuhi beragamnya motivasi berwisata itu, dibutuhkan kreativitas para penentu kebijakan dan pengelola jasa wisata.

Memberikan berbagai alternatif dan bentuk wisata yang memungkinkan banyak orang dengan beragam minat datang. Lalu, menemukan kebahagiaan sejati di daerah kita. ‘’Pariwisata sejatinya adalah seni dan kemampuan untuk menciptakan berbagai kegiatan-kegiatan yang membuat hidup kemudian jadi reflektif, penuh pilihan, bervariasi dan lebih punya makna dan penuh arti,’’ pungkas Doktor Zul. (*)

Sepuluh Daerah Alami Kekeringan Ekstrem di NTB Dari Hal. 1 Sedangkan Pulau Lombok bagian utara umumnya dalam kategori Sangat Panjang (31-60 hari). Di Pulau Sumbawa umumnya dalam kategori Sangat Panjang (31-60 hari). “Sudah terdapat HTH dengan kategori kekeringan ekstrem,” kata Luhur, Minggu (30/6) siang.

Ia menyebutkan HTH kategori kekeringan ekstrem terpantau di 10 daerah pada beberapa kabupaten/kota. Antara lain di Lombok Timur terdapat di Labuhan Pandan dan Sakra Barat. Kemudian Sumbawa Barat berada di Jereweh.

Kemudian di Kabupaten Sumbawa terpantau di dua daerah, yakni Alas Barat dan Lape. Sementara di Kabupaten Bima terpantau di empat daerah, yaitu Sape, Lambu, Palibelo Teke dan Parado dan Kota Bima berada di Raba.

Luhur menambahkan, HTH terpanjang tercatat di Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dengan HTH 77 hari.

Ditambahkan, kondisi dinamika atmosfer, El Nino Southern Oscillation (Enso) berada pada kondisi lemah.

Sementara itu kondisi suhu muka laut di sekitar perairan NTB menunjukan kondisi lebih dingin dibandingkan dengan normalnya. “ Analisis angin menunjukkan angin timuran mendominasi di wilayah Indonesia.

Pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini tidak aktif di wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menyebabkan mengurangi peluang terjadinya hujan di wilayah NTB,” jelasnya.

Ia menambahkan peluang terjadinya hujan pada dasarian I Juli 2019 sangat kecil, di bawah 10 persen di seluruh wilayah NTB. Dengan akan masuknya periode puncak musim kemarau di NTB, masyarakat diimbau agar was-

pada dan berhati – hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kekeringan, kekurangan air bersih. Dan potensi kebakaran lahan di sebagian besar wilayah NTB, khususnya di daerah – daerah rawan kekeringan dan daerah dengan HTH di atas 60 hari.

Pemprov NTB menyatakan sudah melakukan antisipasi terhadap penanganan dampak kekeringan. Bahkan seluruh sumber daya siap digerakkan apabila kondisi lapangan membutuhkan penanganan mendesak.

Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si menyatakan telah mengunjungi Dinas Sosial (Disos) NTB. Untuk mengecek kesiapan Disos NTB dalam merespons berbagai persoalan sosial yang timbul di masyarakat, termasuk dampak kekeringan.

“Kita akan memberikan upaya penanganan untuk dapat mengantisipasi secepatcepatnya. Tadi saya sudah mengecek kesiapan dari Dinas Sosial untuk merespons setiap permasalahan sosial yang timbul,” kata Iswandi dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (28/6) lalu.

Ia memastikan seluruh sumber daya pemerintah provinsi siap digerakkan untuk mengatasi dan menangani dampak kekeringan yang tiap tahun melanda NTB. Informasi yang diperoleh, eskalasi kekeringan di NTB masih belum mengkhawatirkan.

“Kita lihat eskalasinya. Kalau sekarang masih belum terlalu mengkhawatirkan. Kalau saatnya diperlukan, kita akan gerakkan semua sumber daya yang ada,” ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB telah menyurati BPBD kabupaten/ kota terkait dengan antisipasi bencana kekeringan 2019. Surat tertanggal 27 Mei 2019 itu salah satu poinnya meminta BPBD

kabupaten/kota segera menerbitkan SK Bupati tentang siaga darurat bencana kekeringan sesuai dengan kebutuhan waktu, berdasarkan informasi dari BMKG. Suhu Terendah 16 Derajat Sementara itu, masyarakat NTB diimbau terus beradaptasi dengan suhu dingin yang semakin menyengat akhir-akhir ini. Sebab suhu terendah diperkirakan terjadi pada 30 Juni mendatang pada 16 derajat celcius (°C).

Berdasarkan analisis suhu minimum pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kediri Lombok Barat menyebut, suhu minimum terendah pada bulan Juni 2019 tercatat 16,8 °C. “Prakiraan, ini terjadi pada tanggal 30 Juni 2019,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Restu Patria Megantara, Minggu (30/6).

Nilai ini merupakan rekor suhu minimum terendah ketiga pada bulan Juni untuk delapan tahun terakhir. Pernah terjadi tanggal 24 Juni 2011, yakni pada suhu 15,0 °C dan tanggal 18 Juni 2004 16,2 °C. “Rekor nilai suhu minimum terendah yang pernah tercatat di Stasiun Klimatologi Lombok Barat adalah 12,2 °C terjadi pada tanggal 23 Juli 2011,” ungkapnya.

Sementara itu, nilai ratarata suhu minimum di Juni ini tepantau sebesar 20,6 °C. Catatan ini menjadikan Bulan Juni sebagai suhu yang terdingin dalam delapan tahun terakhir.

Meski begitu, lanjutnya, belum melampaui rekor suhu minimum rata-rata terendah yang tercatat di tahun 2011.

Dimana, saat itu, nilai ratarata suhu minimum 18,4°C sekaligus menjadikan tahun 2011 menjadi tahun paling dingin di NTB. (nas/ars)

Peserta saat diberikan materi tentang manajemen Home stay oleh Ketua Tim STO Dr. Ahmad Saufi

Peserta pelatihan saat turun ke lokasi wisata desa Setanggor Loteng han selama empat hari ini peserta tidak saja dibekali SDM. Sebab mereka diberikan materi oleh sejumlah narasumber termasuk Ketua Tim STO Dr. Ahmad Saufi. Wakil ketua DPD HPI NTB bidang Sapta pesona, Lalu Ratmawe Wirajuna men-

dukung kegiatan pelatihan yang digelar Dinas Parwisata, sebab pelatihan semacam ini sangat perlu. Terutama bagi HPI, melalui pelatihan ini bisa menaikkan grade lisensi anggota HPI yang berlisensi hijau (junior) ke madia (menengah). (her/*)

Pemberkasan Bertahap Dari Hal. 1 masih melakukan pemberkasan P3K yang lulus seleksi. Pemberkasan yang dilakukan BKN juga bertahap.

“Ini masih pemberkasan.

Karena memang tahapan dari sana juga bertahap. Kita juga untuk NTB, provinsi dulu.

Kabupaten/kota belum ada jadwal pemberkasan. Masih bertahap dilakukan oleh BKN pemberkasannya,” terang Fathurrahman dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (29/6).

Pemberkasan tersebut merupakan bagian dari pemprosesan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP). Meskipun P3K bukan PNS, namun mereka juga memiliki NIP sama seperti CPNS. Nantinya, kata Fathurrahman setelah proses pemberkasan dilalui maka akan keluar NIP. Mengenai anggaran untuk gaji P3K apakah akan dianggarkan di APBD Perubahan 2019? Fathurrahman menjelaskan sebenarnya selama ini mereka sudah ada honor di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tempat bekerja. Setelah resmi dinyatakan menjadi P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sama seperti PNS. Sehingga inilah yang akan disesuaikan dengan gaji PNS. Diketahui, BKN memutuskan sebanyak 223 eks honorer K2 Pemprov NTB lolos menjadi P3K. Dari 379 eks honorer K2 yang ikut seleksi, sebanyak 156 orang dinyatakan tidak lulus menjadi P3K Pem-

prov NTB. Mereka yang lulus menjadi P3K tersebut karena memenuhi passing grade dalam seleksi yang dilakukan akhir Februari lalu. Sebanyak 223 eks honorer K2 yang lulus jadi P3K Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga guru 205 orang dan penyuluh pertanian 18 orang.

Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade. Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru.

Ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB beberapa waktu lalu. Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari 2019.

Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang. (nas)

Ditinggal Kontraktor, Proyek Dermaga Pemprov NTB di Bima Dari Hal. 1 ‘’Kami sangat menyayangkan, pengerjaan fisik dermaga belum selesai dikerjakan,’’ katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Selain itu, masyarakat yang memiliki kerikil dan pasir yang menjadi bahan material dermaga juga mengeluh ke kepada desa. Pasalnya, material bangunan ternyata belum dibayar oleh pelaksana proyek hingga saat ini. ‘’Totalnya ada sekitar Rp60 juta uang untuk pembayaran pasir dan kerikil milik warga yang belum dibayarkan,’’ ujarnya.

Ramlin mengaku, Pemerintah Desa sudah mencoba membuka komunikasi dengan pihak pelaksana proyek, namun tidak ada respons. Tujuannya, untuk memastikan kembali proyek itu bisa dilanjutkan karena akan dimanfaatkan masyarakat setempat. ‘’Keluhan- keluhan warga telah kami upayakan untuk dikomunikasikan. Tapi tak ada respons sampai sekarang,’’ ujarnya.

Sekretaris Desa Waduruka, Ayub S.Pd menambahkan proyek tersebut mulai dikerjakan sekitar akhir tahun 2018 lalu, namun sejak empat bulan terakhir ini dibiarkan begitu saja. ‘’Kondisinya dibiarkan begitu saja. Tidak ada aktivitas selama empat bulan. Para pekerja juga semua sudah pulang,’’ katanya.

Meski kondisi tidak sesuai harapan dan dibiarkan begitu saja. Tapi ia berharap pengerjaannya diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. ‘’Harapan kita bisa dikerjakan sesuai perencanaan awal. Tidak dibiarkan begitu saja,’’ harapnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH yang dikonfirmasi Suara NTB, enggan menanggapi keberadaan dan kelanjutan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB yang dikerjakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB tersebut. (uki/ars)

Kapolda NTB:Tegaklah Polda NTB Jadi Abdi Utama Bangsa Dari Hal. 1 ‘’Kita akan tingkatkan terus sinergitas, soliditas dan kerjasama dengan komponen masyarakat yang ada sehing-

ga dapat tercipta situasi dan kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif untuk keberlangsungan pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat,’’ ujar Kapolda. (r)

H. Bambang M. Yasin

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 1 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah di Lotim Tidak Jelas Selong (Suara NTB) Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lotim hingga saat ini masih belum jelas pemanfaatannya. Pasalnya, menjadi satu-satunya TPST di NTB, namun keberadaan gedung TPST sejak dibangun tahun 2016 ini belum dapat difungsikan sampai sekarang.

Proses pemilahan dan pengolahan sampah di tempat ini sebelumnya dilakukan uji coba pada tahun 2017 lalu. Uji coba itu menghasilkan pupuk dan gas cukup bagus. Setelah itu tidak ada lagi aktivitas apapun. Proses pengolahan sampah terhenti karena terkendala sarana pendukung.

Dalam pembangunan gedung TPST digelontorkan anggaran sebesar Rp12 miliar dari Kementerian PUPR RI ditambah anggaran untuk pengoperasian sudah cair sebesar Rp750 juta yang bersumber dari APBD. Harapannya, ketika TPST itu difungsikan nantinya sebagian sampah yang diangkut dari pemukiman warga terlebih dahulu dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Ijobalit.

Untuk sampah organik akan diolah langsung menjadi pupuk di TPST, sementara untuk anorganik akan dikerjasamakan dengan bank sampah untuk pengelolaannya. Tujuan manfaat untuk mengurangi permasalahan sampah serta mencari nilai ekonomis dari sampah itu sendiri. “Pembangunan fisik gedung ini senilai, Rp12 miliar dari Kementerian PUPR ini tuntas dibangun pada tahun 2017 lalu,” terang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Ir. H. Marhaban, Sabtu (29/6).

Menurut mantan Kadis PUPR Lotim ini, dibutuhkan waktu untuk memproses sampah menjadi kompos karena peralatan dalam TPST ini masih kecil.

Sehingga kedepan akan diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk memaksimalkan keberadaan dari TPST tersebut. Termasuk ketersediaan armada sangat berpengaruh yang jumlahnya hanya 12 unit. Sehingga apabila material ditumpuk di TPST, maka prosesnya akan lama.

Dalam pengoperasiannya, TPST hanya mampu menerima sebanyak 2 dump truck sehari yang dapat diolah dengan jumlah tenaga pemilahan secara manual ditempatkan 20 petugas.

“Pemilahan pencacahan, permenatasi sehingga dibutuhkan waktu 3 sampai 4 hari. Untuk pupuk kompos yang dihasilkan pun belum memiliki pembeli. Pemilahan sampah kita masih pakai manual,” jelasnya. (yon)