HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 1 APRIL 2020
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Polda NTB Lakukan Penyemprotan Disinfektan secara Massal dan Masif Mataram (Suara NTB) Polda NTB dan jajaran, Selasa (31/3) kemarin melakukan penyemprotan secara massal dan masif di wilayah NTB. Penyemprotan dilakukan oleh lima kelompok (tim) dengan rute yang berbeda-beda dengan melibatkan sedikitnya 102 personel. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto SIK, M.Si, melalui rilisnya yang diterima Suara NTB, Selasa kemarin. Penyemprotan oleh jajaran Polda NTB diawali dengan apel pengecekan personel yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut serta peralatan dan kendaraan yang digunakan. Adapun kendaraan yang digunakan anatara lain AWC Ditsampta Polda NTB dan Sat Brmob Polda NTB. Kemudian Publik Adress, PJR, mobil dari Bid Dokes Polda NTB serta personel yang dilibatkan dalam sprin sebanyak 102 personel. Adapun penyemprotan dibagi dalam lima kelompok dengan rute, pertama kelompok I dipimpin oleh Kasatgas Cegah (Wadir Samapta) dengan rute penyemprotan Jln. Langko, Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist)
PENYEMPROTAN MASSAL - Polda NTB dan jajaran, Selasa (31/3) kemarin melakukan penyemprotan secara massal dan masif di wilayah NTB.
Terus Membaik, Kondisi Kesehatan Dua Pasien Positif Corona di NTB Mataram (Suara NTB) – Kondisi dua pasien positif Coronavirus Disease (Covid-19) di NTB disebut terus membaik. Pasien dengan nomor kode 01 dan 02 tersebut saat ini masih menjalani perawatan di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB. Ketua Satgas Penanganan Virus Corona RSUD NTB, dr. Nyoman Wiyaja menerangkan, pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium kedua pasien tersebut. Kendati menunjukkan pemulihan secara kelinis, untuk menentukan kedua
TO K O H
sedangkan paisen 02 pada 25 Maret. ‘’Hari ini kondisi kedua pasien stabil. Tekanan darah normal berkisar 100 – 110/70. Suhu (tubuh) normal, berkisar antara 36 – 36,6 derajat,’’ ujarnya, Selasa (31/3) di Mataram. Secara klinis, kedua pasien
Maret lalu diduga merupakan transmisi lokal di luar NTB. Pasien 01 diketahui terjangkit virus tersebut setelah mengalami sakit dan memiliki riwayat mengunjungi daerah terpapar. Mengingat pasien perempuan berusia 50 tahun tersebut pernah melakukan perjalanan ke Jakarta yang saat ini tengah menjadi salah satu episentrum penyebaran virus Corona di Indonesia. Bersambung ke hal 11
Positif Covid - 19 di NTB Bertambah Dua Orang
Kejaksaan Lawan Corona
Mataram (Suara NTB) Jumlah warga yang positif Covid - 19 di NTB bertambah dua orang. Dengan demikian, orang terjangkit wabah virus Corona tersebut total menjadi empat penderita. Data itu sesuai pengumuman resmi Tim Gugus Tugas Covid - 19 Nasional Selasa (31/3) sore kemarin. Laporan harian tim gugus tugas, NTB sampai dengan 30 H. Zulkieflimansyah Maret masih
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ars)
KO M E N TTAA R
Dinas Perkim Percepat Penuntasan RTLH dan Kawasan Kumuh Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terus mempercepat penuntasan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Selain itu, Dinas Perkim NTB juga mempercepat penanganan kawasan kumuh. Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. H. Azhar, MM, Selasa (31/3). Azhar menyebutkan, tahun ini ada ribuan unit RTLH yang
Siapkan Layanan Khusus MEREBAKNYA virus Corona (Covid-19), mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB untuk awal 2020. Padahal, hasil yang cukup baik telah terlihat untuk realisasi 2019. Dimana PAD NTB mencapai target hingga 106,01 persen. Bersambung ke hal 11
Daerah Asal Dua Penderita Covid – 19 Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah melalui keterangan tertulisnya membenarkan adanya pe-
nambahan jumlah penderita covid – 19. Ke dua warga positif Covid-19 ini, berasal dari dua daerah berbeda. Menurut gubernur, Selasa (31/3) petang kemarin, penderita asal Kota Mataram dan Provinsi Bali. Penderita diketahui berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di RSUD Provinsi NTB, inisial LJ usia 44 tahun asal Kota Mataram. Pasien kedua YT asal Provinsi Bali. Keduanya berjenis kelamin laki laki. YT diduga tertular oleh LJ saat keduanya bertemu di Kota Mataram. ‘’Yang bersangkutan kemungkinan tertular di luar NTB karena memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam periode 14 hari terakhir,’’ sebut gubernur. Bersambung ke hal 11
akan ditangani dengan jumlah 101 paket. Masing-masing paket ditangani sebanyak 5-6 RTLH warga miskin yang ada di NTB. ‘’Tahun ini ada beberapa program harus kita tuntaskan. Masyarakat kita masih banyak kekurangan rumah layak huni. Setiap tahun, Perkim terus menyiapkan,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (31/3) kemarin. Azhar mengatakan, penanganan RTLH tahun 2020 oleh Pemprov NTB jumlahnya cuk-
up signifikan. Begitu juga untuk penataan kawasan kumuh bidang permukiman. Jumlah paket pekerjaan tahun ini sekitar 700 paket di seluruh NTB. ‘’Sebanyak 101 paket untuk pekerjaan rumah layak huni. Kalau penataan kawasan kumuh kita lakukan juga hampir 700 paket kita lakukan tahun ini. Sasaran utama masyarakat miskin seluruh NTB,’’ jelas Azhar. Sasaran penanganan RTLH tahun ini, kata Azhar
sekitar 25 persen di Lombok Timur. Karena Lombok Timur merupakan daerah yang paling padat penduduknya dan banyak RTLH. Diharapkan, target penanganan RTLH sesuai RPJMD dapat tuntas ditangani. Begitu juga kawasan kumuh, ditargetkan pada 2023 sudah tuntas ditangani. Bersambung ke hal 11
H. Azhar
(Suara NTB/dok)
Nanang Sigit Yulianto
dua orang positif Corona, yakni PDP asal Lombok Timur. Namun siang tadi, per pukul 12.00 Wita, bertambah dua orang positif Corona. Penambahan ini kemudian mempengaruhi data komulatif yang sebelumnya 1.414 orang menjadi 1.528 orang. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB - H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH yang dikonfirmasi petang tadi membenarkan bahwa di pengumuman Gugus Tugas Nasional, ada tambahan positif Covid 19 sebanyak dua orang. ‘’Sehingga total per 31 Maret 2020 menjadi empat orang positif Covid-19,’’ sebutnya.
Ekonomi NTB Diproyeksikan 3,3-3,7 Persen
Pemprov Siapkan Lima Kebijakan Ekonomi Tekan Dampak Corona H. Iswandi (Suara NTB/dok)
H. Ridwan Syah
Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi NTB diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 5,4 - 5,8 persen menjadi 3,3 - 3,7 persen dampak dari pandemi virus Corona (Covid-19). Untuk menekan dampak ekonomi akibat pengaruh Covid-19, Pemprov NTB menyiapkan lima kebijakan. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. ‘’Kita harus mengantisipasi menurunnya daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan mempertahankan produktivitas ekonomi
dan produktivitas masyarakat,’’ kata Ridwan dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (31/3) kemarin. Untuk itu, kata Ridwan, Pemprov mengambil lima kebijakan. Pertama, memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBD NTB 2020. Seperti anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Kedua, mengalokasikan ulang anggaran untuk mempercepat pengentasan dampak Corona. Baik dari sisi kesehatan dan ekonomi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Wedha Magma Ardhi Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/dok)
“PERANG” melawan Corona terus dikampanyekan korps Adhyaksa, khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mencegah jaksa tertular Covid – 19. Baru baru ini, diberlakukan sidang secara online oleh semua Jaksa Penuntut Umum (JPU) di jajaran Kejari. ‘’Ini adalah bentuk kebijakan kami untuk kampanye perang melawan Corona. Sebagai upaya saya melindung jajaran dari wabah ini,’’ Bersambung ke hal 11
pasien benar-benar telah sembuh dari Covid-19 harus melalui dua kali pemeriksan swab di Laboratorium Litbangkes Kemenkes RI dengan hasil negatif. Diterangkan Wijaya, hasil positif untuk pasien 01 diterima pada 24 Maret lalu,
positif Corona tersebut sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan dan minum dikarenakan kondisinya yang terus membaik. Namun untuk diperbolehkan pulang tetap harus melewati dua kali pemeriksaan sampel swab dengan hasil negatif. Diterangkan Wijaya, RSUD NTB saat ini menangani 12 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). Dimana untuk kasus positif pasien 01 yang dipublikasikan pada 24
SUARA MATARAM
SUARA NTB Rabu, 1 April 2020
Halaman 2
Tujuh Pintu Masuk Kota Mataram Diperketat Siapkan Alat Semprot PERALIHAN sebagian anggaran kelurahan ke penanganan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di masing-masing kelurahan disesuaikan dengan jumlah lingkungan. Karena, jumlah Lingkungan di beberapa kelurahan Selaparang beragam. Camat Selaparang, Lalu Muksan Jalaludin mengatakan, revisi anggaran penanganan Covid-19 di Kecamatan disesuaikan dengan jumlah lingkungan. “Semua anggaran kelurahan itu berasal dari tambahan PAD yang 5 persen. Itu sesuai dengan nomor rek 9 dan 10,” ujar Muksan, Selasa (31/3). Muksan menyebut, 5 persen anggaran kelurahan yang berasal dari PAD kota Mataram diproyeksikan untuk pembelian satu unit alat semprot, dua buah tandon dan kompresor. “Untuk cairan disinfektan dan APD perlengkapan petugas penyemprotan juga kita siapkan juga,” katanya. “Semua bendahara kelurahan diminta ke Bappeda untuk menyelesaikan revisi anggaran ini,” sebutnya. Untuk kelurahan Dasan Agung, memiliki anggaran penanganan Covid-19 paling banyak. Mengingat, jumlah lingkungan di Dasan Agung berjumlah 13 lingkungan. Kendala yang dihadapi sebut Muksan, untuk pengadaan handsprayer, tandon air dan kompresor untuk penanganan wabah Covid-19 di semua lingkungan disinyalir akan mengalami kesulitan. Sebab, pengadaan ini dalam jumlah besar. “Agak kesulitan, bayangkan di Mataram kan 325 lingkungan yang harus disiapkan. Termasuk cairan disinfektan dalam volume besar,” katanya. Juga, di masing-masing kelurahan se-kecamatan Selaparang, kegiatan penanganan Covid-19 pun beragam. “Penyemprotan dan penanganan Covid-19 ini tergantung situasi di kelurahan. Ada yang 8 kali bahkan ada yang 14 kali kegiatan nanti,” tutupnya. Lalu Muksan J (viq)
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan memperketat tujuh titik pintu masuk menuju kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di wilayah kota Mataram. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya akan melakukan screening semua warga luar yang masuk ke kota Mataram di tujuh pintu masuk. Baik di wilayah Timur, Barat, Selatan dan Utara Kota Mataram. “Semua warga yang masuk dan keluar akan distop dan dilalukan screening,” ujarnya, Selasa (31/3). Ahyar menyebut, pemeriksaan ini dilakukan untuk meminimalkan sebaran virus corona (Covid-19) di Mataram. Pasalnya, daerah Lombok Timur, masuk zona merah sebaran Covid19 di Pulau Lombok. “Nanti ber-
sama TNI, Polri, Tenaga Medis, Satpol PP, Dinas Perhubungan, juga akan stay di pos pemeriksaan di tujuh titik ini. Setiap warga yang keluar masuk akan di-screening. Kalau ada gejala Covid-19 di temukan petugas, langsung kita bawa ke RSUD Mataram,” jelasnya. Screening yang dilakukan Pemkot Mataram di tujuh pintu masuk ini, akan dimulai pada hari Jumat (3/4) mendatang. Pihaknya mulai mengerjakan pembangunan pos pemantauan di tujuh pintu masuk ke kota Mataram, Selasa (31/3). “Tim mulai hari ini
akan meninju lokasi pemasangan posko pemantauan yang representatif. Sehingga yang distop bisa nyaman,” katanya Pemeriksaan akan diberlakukan mulai pukul 08:00 Wita hingga pukul 22:00. “Kita cek sampai pada waktu pemberlakuan jam malam,” katanya. Tujuh titik itu jelas dia, berada di wilayah Gerimax, Bengkel, Dasan Cermen, Rembiga, monumen Tembolak, dan pintuk masuk Kebon Roek. “Intinya ini bukan lockdown atau karantina wilayah. Kita hanya memperketat jalur keluar masuk kota Mataram,” tutupnya. (viq)
Dana Kelurahan Dipangkas untuk Penanganan Corona Mataram (Suara NTB) Kebijakan pengalokasian anggaran untuk pencegahan penyebaran virus corona berdampak. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memangkas dana kelurahan. Program pemberdayaan dikurangi. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana dikonfirmasi, Selasa (31/3) mengatakan, pembahasan dengan Bappeda bahwa ada sebagian dana akan dialihkan untuk menunjang kegiatan pencegahan penularan covid-19. Seperti, pengadaan alat - alat pengaman diri di lingkungan dan lainnya. Dana kelurahan sebagian dilakukan pergeseran. Detail nominalnya tidak diketahui pasti. “Detail item anggaran dan aturan pergeserannya ada di BKD,” jelas Putu. Masing masing kelurahan mendapatkan dana sekitar Rp1,4 miliar Rp1,7 miliar. Hal ini disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan inovasi kelurahan. Putu menambahkan, rasion-
(Suara NTB/viq)
Putus Rantai Penyebaran Covid-19 WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha membenarkan langkah yang ditempuh Pemkot Mataram yang meminta pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak datang ke Mataram. Langkah ini diambil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena seperti diketahui, jumlah ODP (Orang dalam Pemantauan) di Kota Mataram terus bertambah. ‘’Langkah ini memang merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 tapi bukan lockdown,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Ma(Suara NTB/fit) taram, Selasa (31/3) kemarin. I wayan Sugiartha Langkah inipula, katanya sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan sejumlah lingkungan di Kota Mataram terkesan mengambil kebijakan sendiri dengan melakukan lockdown. ‘’Karena kebijakan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat,’’ tegasnya. Kalaupun lingkungan merasa was-was dengan penyebaran virus corona tersebut, tidak seharusnya mereka melakukan kebijakan sepihak. Justru, sambung Wayan Sugiartha, yang harus dilakukan adalah pendataan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap arus ke luar masuknya orang. ‘’Siapkan juga alat-alat pembersih untuk cuci tangan maupun disinfektan,’’ cetusnya. Pendataan penduduk dapat dilakukan oleh Kepala Lingkungan. Tidak sebatas memastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga setempat. Pendataan harus dilakukan terhadap siapapun yang masuk ke wilayah atau lingkungan tersebut. ‘’Dan dengan siapa yang bersangkutan berinteraksi,’’ imbuhnya. Wayan Sugiartha menyadari pengawasan tidak bisa dilakukan seorang diri oleh kepala lingkungan. Menurut dia, masalah pencegahan penyebaran covid 19 butuh peran serta semua lapisan masyarakat. ‘’Tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja,’’ katanya. Sebenarnya tidak terlalu sulit melakukan pencegahan penularan covid-19. ‘’Dengan diam di rumah saja, itu juga salah satu cara untuk memutus rantai penyebarannya,’’ demikian anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini. Namun memang, meningkatnya jumlah ODP di Kota Mataram tidak disertai dengan terbangunnya kesadaran mereka. ‘’Disinilah kendalanya. Kesadaran untuk mau diam di rumah atau karantina mandiri untuk yang sudah kategori ODP masih rendah,’’ sesalnya. Jika daerah lain ada yang sudah memberlakukan sanksi bagi ODP yang berkeliaran, Wayan Sugiartha lebih setuju kalau mereka diberikan pemahaman yang mendalam. (fit)
alisasi dana kelurahan sama seperti di OPD. Pemkot Mataram membutuhkan anggaran besar untuk memutus mata rantai virus corona. Item dana dipangkas terutama di bidang pemberdayaan. Karena, pemberdayaan seperti sosialisasi serta pelatihan tidak diperbolehkan mengumpulkan masa dalam jumlah banyak. Sementara, kegiatan fisik sedang berjalan tidak masalah. Seperti rabat jalan atau pekerjaan lainnya. “Yang sudah berjalan silahkan diselesaikan. Dihentikan itu yang belum berjalan,” jelasnya. Putu menyebutkan, dana kelurahan bersumber dari dana alokasi umum (DAU) tambahan Rp17 miliar lebih. Dan, bersumber dari APBD sekitar Rp70 miliar. Sumber dari APBD itu akan dikurangi. Untuk itu, program yang diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah kelurahan ditunda dulu. “Makanya tadi program yang mengumpulkan orang banyak ditunda dulu,” demikian kata Putu. (cem)
Anggaran Pilkada Kota Mataram Dialihkan (Suara NTB/ist)
SEADANYA - Petugas pemantauan tim gerak cepat Puskesmas Cakranegara saat mendata warga yang berstatus ODP, Selasa (31/3). Petugas ini menggunakan APD seadanya.
Mataram Kekurangan APD untuk Penanganan Virus Corona Mataram (Suara NTB) Bertambahnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram akan berdampak pada penambahan jumlah alat pelindung diri (APD). Sejauh ini, jumlah APD di RSUD Kota Mataram baru 50 unit. Sedangkan, kebutuhan APD dalam proses penanganan PDP di RSUD kota Mataram capai 9.720 unit. Direktur RSUD kota Mataram, dr Lalu Herman Mahaputra mengatakan, sejauh ini ketersediaan APD di Mataram jauh dari kata cukup. Pemerintah NTB baru memberikan 50 APD untuk Pemkot Mataram selama penanganan DPD yang dirawat di RSUD kota Mataram. “Padahal kita butuh APD dalam sehari itu 100 set,” kata dokter Jack kepada Suara NTB, Selasa (31/3). Sedangkan, PDP di Mataram yang dirawat di RSUD kota Mataram bertambah. Selain itu, sebut Jack, jumlah dokter spesialis paru yang menangani PDP di RSUD kota Mataram baru berjumlah dua orang. Untuk jumlah perawat hanya 28 orang. “Total dokter kita punya 15 orang. Khusus poli paru baru 2 orang,” katanya.
Terpisah, Kepala Puskesmas Karang Pule, dr Indrajati mengatakan, jumlah ODP yang diperiksa di Puskesmas Karang Pule sudah mencapai 38 orang. Selama pemeriksaan, pihaknya sudah menyiapkan APD standar WHO. “Karena kontak langsung dengan pasien suspect Covid-19, kita harus gunakan APD yang standar WHO di Puskesmas,” katanya. Tim Penggerak Puskemas Cakranegara, Zarwan mengatakan, saat ini APD yang dimiliki puskemas Cakranegara pada saat pemeriksaan ODP Covid-19 sangat minim. APD yang dimiliki pihaknya tidak memenuhi standar. “Kemarin tim buat APD modifikasi dari jas hujan,” kelakarnya. Zarwan menerangkan, APD ini dibutuhkan selama pemantauan warga yang datang daru luar daerah. “Saat pmantauan warga yang sudah berpergian ke luar daerah/luar negeri yang banyak terjadi kasus Covid-19 kan harus pakai APD,” katanya. Pementauan ini dilakukan upaya memdeteksi dini warga yang terinfeksi Covid-19. “Agar tidak menyebar ke keluarga/tetangga. Kita imbau juga, ODP harus mengisolasi diri di rumahnya selama 14 hari,” sebutnya. (viq)
DAK Ditarik
Program OPD Terganggu Mataram (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat menarik dana alokasi khusus (DAK) sangat mengganggu program organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tak dialokasikan untuk menutupi program tersebut. Seperti diketahui, DAK diterima Pemkot Mataram di tahun 2020 sekitar Rp60 miliar. Dana itu terdistribusikan di Dinas PUPR Rp16,5 miliar, Dinas Pariwisata Rp3,4 miliar dan sisanya di Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perkim. Untuk DAK pendidikan dan kesehatan tidak ditarik. Kecuali, pembangunan
(Suara NTB/viq)
AKAN DISTOP – Monumen Tembolak di jalan lingkar selatan Kota Mataram, Selasa (31/3). Petugas akan ditempatkan di sini untuk menyetop pengendara yang masuk ke kota Mataram untuk diperiksa kesehatannya, sebagai ikhtiar mencegah penyebaran virus Corona di Mataram.
gelanggang olahraga di Dinas Pendidikan. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, penarikan DAK berdampak pada tidak terealisasinya program. Salah satu contoh pembangunan plaza di Taman Wisata Loang Baloq. Praktis, program ini dibatalkan. Padahal, penataan itu sangat penting untuk kepentingan publik. “Kita ketahui program ini sangat penting untuk kegiatan masyarakat di situ,” ungkap Sekda dikonfirmasi, Selasa (31/3). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipastikan akan merasionalisasikan ang-
garan. Data BTT disediakan awalnya hanya Rp4 miliar. Sementara, setelah pembahasan dana untuk penanganan pencegahan penyebaran virus corona dibutuhkan Rp45 miliar. Artinya, perlu ada rasionalisasi menyasar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sekda menyebutkan, anggaran yang dirasionalisasi adalah perjalanan dinas. Selama tiga bulan ke depan tidak ada perjalanan dinas, sehingga alokasi 25 persen dialihkan ke penanganan covid-19. “Yang jelas perjalanan dinas 25 persen anggaran dialihkan. Termasuk pengadaan ATK karena tidak ada kegiatan selama tiga bulan itu, “ sebutnya.
Posting anggaran untuk menutupi pembiayaan program DAK tidak disediakan di APBD. Pemerintah pusat tidak menutup kemungkinan akan mengalokasikan kembali. Program tersebut telah diusulkan. Sebagian pengadaan barang dan jasa yang hendak ditender terpaksa dibatalkan. Pemkot Mataram demikian kata Sekda, memahami kondisi ini. Pemda harus berempati bahwa secara nasional sedang berperang melawan virus corona. “Jelas ini sangat terasa dan mengganggu sekali,” ucapnya. Penarikan DAK membuat Dinas PUPR tidak bisa berbuat banyak. Hal itu merupa-
kan kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Miftahurrahman menyebutkan, alokasi DAK diterima sekira Rp16,5 miliar. Dirincikan, peningkatan kualitas jalan Rp12 miliar dan pembangunan irigasi tersebar di Kota Mataram Rp4,5 miliar. Pihaknya hanya mengandalkan dana alokasi umum (DAU) untuk pengerjaan fisik. “Itu pun nilainya kecil. Ada yang Rp800 jutaan,” sebut Kepala Dinas PUPR Kota Mataram ini. Diakui, dokumen tender sebenarnya akan diserahkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Tetapi dibatalkan karena dana ditarik. (cem)
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram segera mengalihkan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengalihan itu berdasarkan kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI. Anggaran telah dialokasikan oleh Pemkot Mataram untuk pelaksanaan Pilkada sekitar Rp40 miliar. Di antaranya KPU Rp25 miliar, Bawaslu Rp9,6 miliar dan sisanya dana pengamanan. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Selasa (31/3) menyampaikan, terhadap realokasi anggaran Pilkada, pihaknya belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Dan, baru ada pemberitahuan ditundanya pelaksanaan tahapan Pilkada. Jika benar informasi itu benar, maka akan disesuaikan. Porsi anggaran Pilkada khusus KPURp 25 miliar. Pemkot telah menyalurkan sekitar Rp12 miliar. Itu pun belum semuanya digunakan. Sisanya Rp12 miliar di kas daerah bisa dialihkan. Sementara, Bawaslu telah didistribusikan keseluruhan anggarannya. “Termasuk pengamanan. Dan, kita menunggu petunjuk lebih lanjut,” kata Sekda. Skenario awal tetap seperti ini. Pemkot akan menambah anggaran penanganan pencegahan corona. Kondisi ini kata Sekda, tidak diketahui sampai kapan terjadi. Tetapi diharapkan, wabah covid19 segera berlalu sehingga program organisasi perangkat daerah (OPD) tetap berjalan. Eko menyebutkan, rencana awal anggaran penanganan corona dialokasikan Rp45 miliar. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah. “Pemotongan gaji pejabat tidak ada petunjuk,” ujarnya. Anggaran yang belum dipakai oleh KPU, Bawaslu maupun pengamanan kemungkinan akan ditarik. Tetapi ini sangat tergantung dari petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. Sambil menunggu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang. Dikonfirmasi terpisah, Ket-
ua KPU Mataram, M. Husni Abidin mengaku belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat terkait realokasi dana Pilkada. Sejauh ini, dari Rp25 miliar dialokasikan baru sekitar Rp12 miliar telah diterima. Dana digunakan pun baru mencapai Rp 1,5 miliar. “Surat resmi belum kami terima,” jawab Husni. Husni menjelaskan, KPU tetap menjalankan aktivitas selama belum ada petunjuk dari KPU RI terkait penundaan tahapan Pilkada. Jika surat resmi keluar, KPU akan menjalankan pekerjaan rutin saja. Ketua Bawaslu, Hasan Basri menambahkan, sebelum ada rapat penundaan tahapan Pilkada antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan Kemendagri, Bawaslu RI telah mengeluarkan surat terhadap Panwascam dan Pengawas Kelurahan dinonaktifkan sementara mulai tanggal 1 April sambil menunggu petunjuk berikutnya. Untuk dana hibah kata dia, menunggu petunjuk lebih lanjut. Apakah harus dikembalikan atau sebaliknya. “Pada prinsipnya kami siap dengan segala opsi yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kami di Bawaslu Kota Mataram,” tambahnya. Bawaslu sambung Hasan, sangat setuju jika pemerintah merealokasi dana Pilkada untuk pencegahan penyebaran covid-19. Dana pengawasan telah diterima sekitar Rp8,6 miliar. Sementara, anggaran telah terpakai baru 10-15 persen atau Rp1 miliar lebih. Meskipun tahapan Pilkada dihentikan. Pengawasan telah dilaksanakan. Contohnya, ASN terlibat politik praktis. Bawaslu tidak bisa membiarkan. Sebab, tahapan ditunda adalah verifikasi daftar perorangan, pemutakhiran data dan lainnya. “Ndak bisa dong kami biarkan ASN terlibat politik praktis,” jelasnya. Hasan tidak meyakini bahwa keseluruhan anggaran Pilkada akan ditarik. Jika mengacu analisis para ahli bahwa corona akan berakhir di bulan Juni. Artinya, pemerintah akan kewalahan menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pilkada. (cem)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 1 April 2020
Halaman 3
Kegiatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram
Pemkot Mataram akan Penuhi Kebutuhan ODP dalam Masa Isolasi Mataram (Suara NTB) –
Pemerintah Kota Mataram terus bekerja serius dalam meminimalisir dan mencegah penyebaran covid-19 di wilayah Kota Mataram. Selain menyiapkan semua fasilitas kesehatan untuk dapat bekerja maksimal dalam mengantisipasi Covid-19, Pemkot Mataram juga akan memberikan bantuan jaminan hidup bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) selama masa isolasi atau karantina, serta pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang ada di Kota ini. Walikota Mataram, H Ahyar Abduh mengatakan, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp35 miliar untuk menangani covid-19 selama masa siaga darurat bencana non alam yang ditetapkan di Provinsi NTB. Dana itu akan digunakan untuk segala kegiatan penanganan covid-19 seperti peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan, penyemprotan disinfektan, dan juga bantuan jaminan hidup untuk warga yang masuk dalam status ODP dan
PDP di wilayah Mataram. “Kami di Kota Mataram sudah menyiapkan anggaran Rp35 Miliar untuk penanganan Covid-19. Saya pikir itu pun belum cukup, tetapi setidaknya kita harus mulai ikhtiar,” kata H Ahyar Abduh, Senin (30/ 3) di Mataram. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, hingga kini belum ada kasus positif Covid-19 di Kota Mataram. Namun, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) secara komulatif
tercatat sebanyak 161 orang. 51 diantaranya sudah selesai pemantauan dan 110 ODP masih dalam pemantauan. Sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) secara komulatif tercatat sebanyak 18 orang. Delapan diantaranya sudah selesai pengawasan dan 10 PDP masih dalam pengawasan dan dirawat di rumah sakit. Walikota berjanji akan memperhatikan kebutuhan masyarakat berstatus ODP dan juga keluarganya selama mereka melewati
masa isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pemkot Mataram tengah menyiapkan sembako bagi keluarga pasien dengan status ODP, PDP dan positif terinfeksi virus corona yang dilakukan isolasi secara mandiri maupun oleh pemerintah dan rumah sakit, khususnya untuk masyarakat dari kalangan keluarga miskin. Disatu sisi, Pemkot Mataram juga tengah memikirkan dampak sosial distancing dan physikal distancing bagi para pedagang kecil, ojek dan masyarakat ekonomi kurang mampu. “Ini juga kita akan perhatikan dan akan kita hitung dulu sejauhmana dampak dari pandemi Covid-19 ini,” katanya. Walikota dua periode ini menegaskan, untuk mencegah penyebaran Covid-19, saat ini, Pemkot Mataram tengah fokus
menerapkan social distancing. Salah satunya dengan memberlakukan jam malam selama dua pekan ke depan. Jam malam dibatasi mulai pukul 22.00 Wita hingga 06.00 Wita, setiap hari. “Tujuannya agar jangan ada masyarakat yang berkumpul atau mengadakan keramaian. Sosial distancing ini penting untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” katanya. Selain itu, Pemkot Mataram bersama stakeholders terkait juga melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di masing-masing kelurahan. Setiap kelurahan disiapkan dua tandon dan dua alat semprot yang akan berkeliling menyemprot disinfektan. Selain itu, juga disiapkan alat semprot handsprayer di masing-masing lingkungan. “Jadi total yang sudah siap itu ada 100 tandon,
100 alat semprot dan 325 unit handsparayer di semua lingkungan. Minggu ini sudah mulai disemprot tiap Kelurahan, dan ini akan berlanjut terus,” katanya. Sebagai langkah antisipatif juga, Pemkot Mataram memberlakukan pembatasan migrasi/ perpindahan/mobilitas penduduk dari dan ke Kota Mataram, dengan menyiapkan Posko Pemantauan Perbatasan di setiap pintu masuk Kota Mataram. “Nantinya setiap mobilisasi orang akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan pada kendaraan yang dipakai,” kata Ahyar. Posko Perbatasan Kota Mataram akan melibatkan anggota gabungan dari Dinas Perhubungan, Polri, TNI, BPBD dan Petugas Kesehatan, serta Satpol-PP Kota Mataram. Ia menjelaskan, jika ditemukan ada
123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 maupun positif covid 19. Se- harus berjaga di dalam ruang. Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Rumah Sakit Umum Daer- bagai bentuk kesiapan, mini Cukup memonitor di luar ruan123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ah Kota Mataram, juga berg- hospital bagi perawatan PDP gan. “Kalau butuh obat baru ma123456789012345678901234567890121234567890123456789012 erak cepat mempersiapkan dibuat dengan 100 kamar. suk dan keluar lagi,” ujarnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Petugas medis baik itu dokdiri sebagai rumah sakit ruju- Pasien terindikasi positif akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ter dan perawat merupakan kan menangani pasien ter- dirawat di ruang tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Kalau positif akan dirawat garda terdepan menangani indikasi Covid 19. Mini hos123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pital dengan 100 kamar di- di sana,” ungkapnya dikonfir- pasien covid 19. Oleh karena itu, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 siapkan untuk menangani masi, Senin (30/3). Dari sisi per- mereka harus menjaga stami123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pasien dalam pengawasan. alatan telah disiapkan screen- na. Rumah sakit memberikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Direktur RSUD Kota Mat- ing, ICU, penunjangan radiolo- suplemen dan peningkatan gizi. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aram, dr. H.Lalu Herman Ma- gi. Demikian pula, tenaga me- Di eksternal manajemen rumah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 haputra menegaskan, prinsip- dis telah siap melayani sakit, petugas medis diberikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nya rumah sakit sangat siap masyarakat dengan alat penga- tugas mengedukasi masya123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menangani pasien status or- man diri sesuai standar. Ruan- rakat. Terutama mengenai so123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ang dalam pemantauan, gan isolasi dilengkapi kamera cial distancing dan physical dis123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pasien dalam pengawasan pengawas. Petugas medis tidak tancing. (cem/*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Social Distancing dan Physical Distancing 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sementara, social distanc- – masing puskesmas. LangPemkot Mataram masih 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 berjuang melawan penyeba- ing adalah tindakan pem- kah Pemkot meminta warga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ran virus Corona. Memutus batasan untuk mengendalikan baru datang dari daerah pan123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mata rantai penyebaran telah infeksi atau memperlambat demi sangat tepat. Masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 digencarkan melalui imbauan, penyebaran penyakit menular. diminta melapor dan datang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sosialisasi, penyemprotan cai- Contohnya, menghindari keru- ke fasilitas kesehatan setem123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ran disinfektan dan lain se- munan atau pertemuan yang pat. Kalau ada indikasi men123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bagainya. Masyarakat perlu melibatkan orang banyak. Men- garah ke pasien dalam pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menerapkan social distancing gurangi aktivitas di luar rumah gawasan dibawa ke rumah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dan physical distancing. Physi- jika tidak mendesak dan lain sakit rujukan. Usman mene123456789012345678901234567890121234567890123456789012 cal distancing dijelaskan Kepa- sebagainya. “Yang penting hin- gaskan, paling penting memu123456789012345678901234567890121234567890123456789012 la Dinas Kesehatan Kota Mat- dari kontak fisik serta kurangi tus mata rantai Covid19 den123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aram, dr. H.Usman Hadi dikon- pertemuan ramai – ramai. Tapi gan tidak kontak fisik, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 firmasi, Senin (30/3) diterje- bukan berarti acuh tak acuh,” mengkonsumsi makanan se123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hat dan bergizi, berolahraga mahkan dengan jaga jarak jelas Usman. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dikes terus mengedukasi serta lain sebagainya. Virus atau jaga jarak aman dan disi123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 plin untuk melaksanakannya. masyarakat melalui penyeba- akan muncul ketika daya tah123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebisa mungkin warga meng- ran informasi melalui media an tubuh lemah. “Makanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hindari kontak fisik agar meng- massa serta memasang jaga kesehatan dengan pola 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 spanduk imbauan di masing hidup sehat,” katanya. (cem/*) hindari penyebaran Covid19. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012
Siapkan Mini Hospital Tangani Pasien PDP
orang yang suhu tubuhnya di atas 37,5 celcius maka akan diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas Kesehatan. Demikian juga bagi yang sehat akan diidentifikasi maksud dan tujuan serta berapa lama akan berada di Kota Mataram. “Kalau ditemukan ada yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah pandemik dalam beberapa pekan terakhir maka yang bersangkutan bisa tidak diijinkan untuk memasuki wilayah Kota Mataram,” jelasnya. Walikota mengimbau masyarakat Kota Mataram untuk bersama-sama berupaya mencegah Covid-19 dengan cara mengikuti dan mentaati aturan dan anjuran pemerintah. “Semoga dengan ikhtiar dan doa kita bersama warga masyarakat kita terlindungi dari wabah Corona ini,” harapnya. (*)
SUARA NTB Rabu, 1 April 2020
Terminal Jadi RS Sementara
RSUD KLU Siap Tangani Pasien Covid Tanjung (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam posisi siap dan siaga menangani pasien yang terinfeksi virus Corona (Covid-19). Manajemen rumah sakit telah menyiapkan dokter spesialis, dokter umum, perawat serta tenaga medis penunjang. Direktur RSUD KLU, H. Samsul Hidayat, Selasa (31/4) mengatakan kesiapan RSUD diwujudkan dengan menyiapkan 7 ruang (Suara NTB/ari) isolasi permanen di gedung Samsul Hidayat lama. Ruangan sudah standar isolasi untuk vasien terpapar virus. Pada bagian tenaga medis, sebanyak 15 orang tenaga dokter spesialis dan dokter bedah dilibatkan. Para dokter dibantu oleh 12 orang perawat serta 8 orang tenaga penunjang, termasuk tenaga medis gizi. “Rumah sakit adalah adalah lini terakhir dalam penanganan pasien. Tenaga medis paling utama dan itu sudah kita siapkan,” ungkapnya. Samsul mengatakan, sampai saat ini RSUD KLU masih merawat satu orang yang berstatus Pasien Dalam Perawatan (PDP). Dalam menangani pasien Covid, RSUD menerima rujukan puskesmas baik pasien indikasi, suspect maupun yang terinfeksi virus. Oleh karenanya, obat-obatan yang standar juga telah disiapkan sejak awal. Menyangkut penanganan pasien yang terpapar virus, sebut dia, sangat penting untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan para tenaga medis. Untuk itu pula, mantan Direktur RSUD Sumbawa ini mengakui telah menyiapkan prasarana yang diperlukan para juru rawat. Tanpa canggung, Samsul bahkan meminta informasi dari semua pihak. Baik relasi, anggota dewan hingga awak media. Bilamana mendapatkan informasi penjual APD dan prasarana medis yang dibutuhkan, pihaknya akan langsung datang dan membeli APD dimaksud. Sebab tidak hanya APD, obat-obatan yang dipakai setiap hari dan diminta oleh rumah sakit seluruh Indonesia menyebabkan ikut menipis. Rumah sakit harus berjuang keras mendapatkan obat agar tersedia dalam jumlah cukup. Menjadi persoalan sambungnya, bahwa pengiriman sampel darah pasien masih harus menunggu lamanya waktu pemeriksaan. Awal virus ini merebak, rumah sakit di daerah menunggu antara 4-5 hari. Sekarang dengan banyaknya kasus di seluruh Indonesia, hasil pemeriksaan sampel di laboratorium bisa lebih lama antara 8 sampai 10 hari. “Sampel pasien dari NTB masih dikirim ke Jakarta dan hasilnya keluar antara 8-10 hari karena sampel se Indonesia bertambah banyak. Harapan kita, laboratorium RSUD NTB dan RSU Universitas Mataram segera beroperasi. Selama proses yang berjalan, kami menjamin penanganan pasien tetap sesuai protap (prosedur tetap),” yakinnya. Terminal Jadi RS Sementara Covid Di tengah kesiapsiagaan RSUD dalam mengantisipasi jumlah pasien Covid, RSUD juga mengambil terobosan. Mengingat RSUD KLU sebagai tempat pelayanan utama, maka pemeriksaan awal pasien suspect akan dilakukan di tempat yang berbeda. Manajemen RSUD dalam hal ini, mengusulkan untuk memanfaatkan area rumah sakit sementara yang ada di Terminal Tanjung dapat direhabilitasi. “Kepada Pak Bupati, kami usulkan rumah sakit sementara atau Terminal Tanjung diperbaiki, dilengkapi sebagai sarana untuk karantina pasien Covid sementara. Kami minta anggaran untuk perbaikan,” pintanya. Melihat kondisi bangunan yang masih berdiri dan luasan areal yang memadai, manajemen RSUD KLU masih membutuhkan sarana tersebut. Berstatus Rumah Sakit Sementara, pelayanan di terminal dapat dimanfaatkan sebagai penanganan awal sebelum dirujuk ke RSUD (gedung baru) dan ke RSUP NTB. “Kebijakan yang perlu diambil, ruang isolasi pasien kita carikan tempat khusus sehingga pihak keluarga tidak khawatir selama masa pelayanan,” pungkas Samsul Hidayat. (ari/*)
Penumpang di Lembar Menurun hingga 58 Persen Giri Menang (Suara NTB) Dampak kebijakan Gubernur Bali melakukan pembatasan terhadap warga masuk ke Bali melalui Pelabunan Padangbai berimbas signifikan terhadap penumpang yang menyeberang ke Pelabuhan Lembar. Jumlah penumpang yang menyeberang mengalami penurunan mencapai 58 persen. Pasalnya banyak penumpang yang menyeberang ke Bali membatalkan niatnya ke Padangbai. “Dengan pembatasan penumpang yang ke LembarPadangbai maupun sebalik ada penurunan sampai 58 (Suara NTB/her) persen,” ungkap General Yulianto Manager PT ASDP Lembar Yulianto ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3). Dalam hal ini, ujarnya, otoritas pelabuhan sudah mengimbau kepada para pengguna jasa agar tidak berangkat ke Bali kalau tidak ada keperluan yang penting. Ketika ditanya, apakah pihak Pelabuhan di Lembar akan memberlakukan kebijakan sama seperti di Padangbai, pihaknya selaku operator tentunya semua mengikuti kebijakan pemerintah. Kalau memang dilakukan pengurangan atau pengetatan maka pihaknya akan melakukan sesuai kebijakan pemerintah. Terkait pengawasan di pelabuhan yang dinilai masih longgar, pihaknya dengan tegas membantah. Pasalnya otoritas pelabunan bersama KKP dan aparat (TNI-Polri) tetap memberlakukan pemeriksaan dan pengecekan sesuai ketentuan. Bahkan kata dia pemeriksaan dilakukan berlapis, mulai dari di pintu masuk dan di dalam kapal. Pihaknya melakukan penyemprotan disinfektan, baik terhadap penumpang baik pejalan kaki maupun di dalam kendaraan. Termasuk kata dia pihaknya menyemprot kendaraan di pintu masuk dan pintu keluar. Terkait pemeriksaan penumpang dilakukan pada saat keberangkatan. Sebab keberangkatan di Lembar diperiksa, begitu pula penumpang dari Pelabunah Padangbai dicek. Penumpang yang naik, ujarnya mudah diperiksa. Sedangkan untuk penumpang turun tidak diperiksa, sebab kata dia pemeriksaan saat turun ini kurang efektif, karena tidak bisa menjangkau semua penumpang. “Sebab kapal belum berangkat (penumpang masih naik kapal), kapal dari Padangbai datang lagi, itu mau lari kesana lagi kan ndak bisa terjangkau,”ujar dia. Diakui bukan disebabkan tim terbatas, namun alat thermo gun yang terbatas. Tidak saja pemeriksaan penumpang saat naik kapal, namun di kapal pun para penumpang kembali diperiksa oleh pihak operator pelayaran (perusahaan). Seperti kapal ASDP, pihaknya melakukan pengecekan lagi suhu tubuh oleh para penumpang. Tidak saja memeriksa pemumpang, kapal juga sesuai SOP menyiapkan ruang isolasi. Ketika ada penumpang yang suhu tubuhnya tinggi, operator langsung berkoordinasi dengan KKP, sehingga ketika kapal baru sandar, KKP naik untuk memeriksa warga tersebut. “Nahkoda pun punya alat pemeriksaan, “ujar dia. Pihaknya juga menyiapkan posko terpadu covid 19 di ruang tunggu pelabuhan. (her)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Tangani Corona
DPRD Potong Anggaran Perjalanan Dinas Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) sepakat memotong anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Corona yang kian merebak di Lobar dengan jumlah Pasien Dengan Pengawasan (PDP) dan Orang Dengan Pemantauan (ODP) hingga Senin (30/3) mencapai 298 orang.
(Suara NTB/her)
Hj. Nurhidayah
Ketua DPRD Lobar Hj. Nuhidayah ditemui usai melakukan rapat terbatas dengan pimpinan fraksi, komisi dan alat kelengkapan lain mengatakan di tengah situasi darurat wabah Corona saat ini pihak legislatif ikut berkontribusi membantu pemda dan masyarakat. “Teman-teman (Dewan, red) sudah sepakati untuk memotong perjalanan dinas untuk dialihkan pada penanganan darurat bencana Corona. Bulan ini disepakati dua kali perjalanan dinas dulu, bulan depan lagi kita rapat lagi, sambil kita melihat situasi. Apakah diperlukan tambaban. Itu totalnya mencapai Rp 1,4 miliar,” terang politisi Gerindra ini. Dijelaskan, kemungkinan
bisa dialihkan perjalanan dinas sampai APBD-P dengan jumlah bisa mencapai empat kali sampai enam kali. Namun tentunya sambil melihat situasi dan kondisi perkembangan Corona. Anggaran ini lanjut dia akan diarahkan untuk bantuan sembako. Karena menurut dia sembako ini sepertinya paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Sebab dengan kondisi perekonomian yang terdampak Corona, sehingga yang paling dibutuhkan warga adalah pangan. “Sembako yang paling tepat,”ujar dia. Sedangkan untuk peralatan pencegahan seperti masker, hand sanitizer dan disinfektan pasti akan dianggarkan oleh pemda. “Bahkan teman-teman dari legislatef
atas insiatif sendiri sudah melakukan itu,”imbuh dia. Sementara itu Ketua Fraksi PKS Usman menegaskan, pada dasarnya fraksi PKS sangat setuju perjalanan dinas dipangkas untuk kepentingan rakyat. Namun yang perlu dipastikan jelas dia, eksekutif harus membuat semacam rencana kerja penanganan yang jelas, sehingga arah penggunaan anggarannya juga terarah, menyasar sesuai sasaran. Herman, Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Transparansi Lobar mengatakan sepakat dengan realokasi anggaran untuk penanganan corona. Dewan di masing-masing Dapil juga perlu membantu pemda menangani Corona, seperti penyemprotan dan lain-lain. “45 Anggota dewan ini kalau turun di masingmasing dapil, bisa bantu pemda tangani Corona ini,”ujar dia. Sementara itu, Sekda sekaligus Ketua Satgas Tanggap Darurat Covid 19, Dr H
Baehaqi menyebut dari data per tanggal 30 Maret dari total 557 orang yang di-skrining terdapat 257 orang tanpa gejala (OTG). “Jumlah PDP dua orang, dan ODP naik jadi 298 orang,”aku dia (her)
(Suara NTB/her)
Herman
Tim Gabungan Lakukan Penyemprotan Disinfektan Massal di Lotim Selong (Suara Lotim) Tim gugus tugas penanganan virus Corona (Covid-19) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan Covid-19 di wilayah ini. Selasa (31/3) ini, upaya nyata yang dilakukan berupa penyemprotan disinfektan secara massal untuk seluruh wilayah di Kabupaten Lotim yang dipimpin langsung oleh, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM. Pada kesempatan itu, bupati mengungkapkan jika penyemprotan massal yang dilakukan ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa saat ini seluruh dunia dihadapkan pada masalah yang sangat besar yaitu Covid-19. Sehingga selaku aparatur negara harus cepat tanggal dalam menyikapi hal tersebut sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat. Bupati berharap, penyemprotan disinfektan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dapat tercapai. Sementara, Kalak BPBD Lotim, Purnama Hadi, mengungkapkan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabu-
(Suara NTB/yon)
RAPATKAN BARISAN - Tim Gabungan Penanganan Covid-19 Lotim terus merapatkan barisan mencegah penyebaran virus ini ke wilayah Kabupaten Lotim, Selasa (31/3). paten Lotim. Beberapa langkah efektif terus dilakukan, terutama karantina atau pemeriksaan di tengah laut maupun di lokasi lepas landas pesawat di bandara. Barulah tim gugus tugas percepatan penangaan Covid-19 dari kabupaten melakukan pemeriksaan kembali terhadap masyarakat
Lotim yang datang dari luar daerah maupun luar negeri. Apabila tidak ada gejala, kata Purnama Hadi, maka akan dikembalikan ke rumahnya masing-masing namun tetap dalam pemantauan. Pasalnya untuk klasifikasi pemeriksaan dan pengawasan ada tiga, di antaranya orang tanpa gejala
Penanganan Sejumlah Kasus di Polres Lotim Tetap Berjalan Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) terus menegaskan jika penanganan sejumlah kasus di Polres tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pasalnya, penanganan sejumlah kasus ini tetap berjalan, meski sedang terjadi wabah virus Corona. “Penanganan sejumlah kasus di Polres tetap jalan,”terang Kapolres Lotim, AKBP. Tunggul Sinatrio,SIK, Selasa (31/3). Akan tetapi, kata Kapolres, pihaknya saat ini fokus membantu pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona (Covid-19). Dari unsur
kepolisian melakukan penyemprotan massal keliling menggunakan mobil water cannon dan patroli menertibkan kerumuman-kerumunan masyarakat. “Saat ini kita fokus untuk mencegah penyebaran virus Corona. Jangan sampai kita semua terjangkit,” terangnya. Jajaran penyidikan dari Satreskrim Polres Lotim secara aktif melakukan penanganan sejumlah kasus. Selain kasus korupsi, unsur tindak pidana umum maupun tipiter tetap berjalan. Misalnya saat ini dilakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) beru-
pa judi, minum-minuman keras dan sejumlah kasus lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Di samping itu, ditekankan Kapolres jika sejumlah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Baik itu berupa pembayaran pajak kendaraan (PKB) hingga pembuatan laporan pidana. Artinya masing-masing satuan tetap bekerja sesuai tufoksinya masing-masing. “Selain kita mengantisipasi penyebaran virus Corona. Penanganan sejumlah kasus tetap normal,”pungkas Kapolres. (yon)
Bawaslu KLU Berhentikan Sementara PPK Tanjung (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi memberhentikan sementara panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK). Keputusan pemberhentian itu diambil setelah keluarnya Surat Edaran Bawaslu RI No. 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/ 3/2020. Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Selasa (31/3) mengatakan SE Bawaslu RI menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten untuk menerbitkan Surat Keputusan penundaan masa kerja Panwaslu Kecamatan. “Atas dasar itu, maka Bawaslu KLU mengeluarkan Surat No. 02/K.NB-06/HK.01.00/
III/2020, yang isinya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Lombok Utara resmi diberhentikan sementara,” ungkapnya. Adi Purmanto menjelaskan, terbitnya edaran Bawaslu RI menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat menyikapi pandemi virus Covid-19 di Indonesia. “Pemberhentian sementara ini terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020. Adapun terkait pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya akan menunggu tindak lanjut dari Bawaslu RI,” paparnya. Adi menyebut, anggota Pan-
waslu Kecamatan akan menerima honor sampai bulan Maret ini. Sedangkan selama masa pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan tidak akan diberikan honorarium. Bawaslu KLU baru melantik PPK. Sementara Panwasdes di tingkat desa belum dilantik, namun proses seleksinya sudah selesai dilakukan. “Kalau Panwasdes belum kami lantik. Seyogyanya Panwasdes kami lantik tanggal 14 April ini, sambungnya. Untuk diketahui, PPK dilantik oleh Bawaslu KLU pada Senin 23 Desember 2019 lalu. Panwas di tiap Kecamatan terdiri dari 3 orang. Dengan jumlah 5 kecamatan, maka anggota PPK se KLU berjumlah 15 orang. (ari)
(OTG), orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pemantauan (PDP). Maka dari itu, setiap warga yang pulang dari luar negeri dilarang adanya penjemputan. Melainkan akan diantar langsung oleh tim terutama bagi yang tidak ada gejala namun pengawasan tetap dilakukan
oleh tim kecamatan dan desa. “Intinya pengawasan diperketat di semua pintu masuk, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan dan bandara. Per tanggal 1 April petugas mulai bekerja,”terangnya. Di samping itu, dalam peningkatan kewaspadaan dalam penganganan Covid-19 ini. Kabupaten Lotim sudah menerima bantuan alat pelindung diri (APD) dari pemerintah provinsi NTB sebanyak 1.500 APD yang dihajatkan untuk tim medis selaku garda terdepan yang menangani pasien Covid-19. Selain ke rumah sakit, APD ini nantinya akan disebar ke semua puskesmas yang ada di Kabupaten Lotim. Adapun hingga Senin, pukul 13:00 wita yang dihimpun Tim Media Center Penanggulangan Virus Corona, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG), 3.038 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP), 378 orang, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 5 orang. “Alhamdulillah untuk bantuan APD sudah kita terima, Senin sore kemarin,”ungkap Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik. (yon)
Bupati Loteng Minta Masyarakat Jangan Lengah Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat sebagai salah satu daerah tingkat penyebaran virus s Corona (Covid-19) paling kecil di NTB. Itu bisa dilihat dari jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang cenderung statis. Bahkan beberapa warga Loteng yang masuk kategori PDP sudah dinyatakan sembuh. Artinya, Loteng sejauh ini bisa dikatakan masih aman dari penyebaran virus Corona. Pun demikian, tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat memimpin rapat evaluasi penanganan virus corona, di pendopo Bupati Loteng, Selasa (31/ 3), hal itu tidak boleh membuat masyarakat dan pemerintah di daerah ini lengah. Justru dalam kondisi seperti sekarang ini, kewaspadaan harus tetap tinggi. Tidak boleh turun apalagi lengah. Langkah antisipasi penyebaran virus Corona juga harus tetap maksimal dilakukan. “Jangan kemudian merasa Loteng sudah aman dari penyebaran virus corona, lalu bersantai tidak melakukan langkah
antisipasi. Justru harus lebih keras lagi melakukan upaya antisipasi. Karena ancaman penyebaran virus corona itu ada dan nyata,” tegasnya. Menurutnya, upaya penanganan dan antisipasi ini harus dilakukan secara simultan, masif serta partisipatif. Tidak akan bisa kemudian hanya mengandalkan pemerintah saja. Semua elemen harus terlibat aktif, karena pada kondisi sekarang ini semua bisa menjadi objek sekaligus subjek. Artinya, penyebaran virus Corona merupakan ancaman bagi semua. Karena semua berpotensi terpapar ataupun sebagai penular virus Corona. Untuk itu, ujarnya, penting bagi masyarakat untuk tetap berada di rumah saja dulu selama masa siaga darurat virus Corona. Hal ini sebagai salah cara memutus mata rantai penyebaran virus Corona serta tetap mengendepankan pola-pola hidup bersih dengan rajin mencuci tangan. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, senantiasa menggunakan masker. (kir)
(Suara NTB/kir)
RAPAT - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT pimpin rapat evaluasi penanganan penyebaran virus Corona, Selasa (31/3).
Imbas Corona Diharapkan Tak Lahirkan Pengangguran Massal Selong (Suara NTB) Mewabahnya Corona Virus Disease (Covid) 19 berdampak pada semua lini kehidupan masyarakat. Termasuk dunia usaha dan industri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur (Lotim) berharap dampak negatif Corona ini tidak sampai melahirkan pengangguran massal. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Lotim, Mukti Ali saat menjawab Suara NTB, Selasa (31/3) kemarin, semua perusahaan akan diberikan imbauan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Ribuan perusahaan yang ada di Lotim diyakini bisa bertahap di tengah gempuran musibah. Pascagempa, kini muncul boncana non alam dengan sebutan Corona. Kondisi ini tidak ditampik memiliki pengaruh besar pada perputaran perekonomian di Lotim. Akan tetapi, karena musibah ini tidak bisa dihindari namun demikian semua perusahaan diminta tidak melakukan PHK. Dalam sebuah kontrak kerja, apabila terjadi musibah seperti bencana alam maupun non alam yang cukup masif, maka pihak perusahaan tetap berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap para karyawanannya.
Melemahnya geliat dunia usaha saat ini menurut Mukti Ali sudah menjadi konsekuensi logis yang harus diterima semua perusahaan. Dalam ketentuan undang-undang, perusahaan harus tetap bisa memberikan jaminan. Karenanya pemerintah sudah menyiapkan mekanisme tersendiri untuk melindungi para pekerja. Seperti mengikutkannya dalam asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan. Sementara di Lombok Barat (Lobar), ratusan tenaga kerja di Senggigi dirumahkan. Puluhan di antaranya sudah di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaannya. Pihak Pemda melalui Dinas Tenaga Kerja pun
melakukan mediasi mengupayakan agar para pekerja mendapatkan haknya berupa pesangon dari perusahaan. Diperkirakan, jumlah tenaga kerja yang di-PHK akibat dampak Corona ini akan terus bertambah. Bahkan pihak disnaker memperkirakan ada sekitar ribuan tenaga kerja bakal terkena imbas (dirumahkan, red). Kepala Disnaker melalui Kasi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Kerja sekaligus Mediator HI, Asmuni Hadi menerangkan sejauh ini sudah ada dua perusahaan yang melapor atau memberitahukan ke dinas terkait merumahkan pekerja. “Yang sudah masuk (pemberitahuan) sejauh ini, 75
orang dan 22 dengan sebanyak 99 orang yang dirumahkan (PHK). Sebelumnya sudah diPHK 49 orang,” jelas Asmuni. Saat ini persoalan ini tengah dalam proses negosiasi terkait dengan pesangon mereka. Para karyawan sepakat diberikan dua kali upah (gaji)sebagai kompensasi. Sebelumnya, kata dia, ada pengelola vila yang memberhentikan 49 karyawannya. Jika dikalkulasi, jelas dia, ada ratusan orang pekerja yang dirumahkan dan di-PHK. Karyawan yang di-PHK, sudah mendapatkan hak 40 persen dari total upahnya. Namun sejauh ini pihak pengelola vila belum melaporkan ke dinas. (rus/her)
SUARA NTB Rabu, 1 April 2020
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 5
PARLEMENTARIA - Kerja Sama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
DPRD Sumbawa Alihkan Dana Perjalanan Dinasnya Demi Penanganan Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Wabah Virus Corona yang kian meluas mengundang keprihatinan semua pihak. Sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk penanganan Covid-19 ini. Seperti yang dilakukan DPRD Sumbawa yang rela mengorbankan anggaran biaya perjalanan dinas mereka tahun ini untuk membantu penanganan virus berbahaya ini. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq usai rapat rasionalisasi anggaran kegiatan DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Yang juga dihadiri Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tagana dan PMI Sumbawa, Selasa (31/3) kemar-
in. Mnindaklanjuti hasil kesepakatan internal DPRD Sumbawa sehari sebelumnya yang siap menggeser anggaran Sekretariat DPRD di APBD 2020 untuk Covid-19. Dalam pertemuan yang juga diikuti seluruh Pimpinan DPRD dan Komisi menyepakati anggaran sebesar Rp625 Juta yang sebagian besar diambil dari biaya perjalanan dinas anggota DPRD tahun 2020 untuk dialihkan bagi penanganan Covid-19 di Sumbawa. “Bagaimana teknis rasionalsiasi anggarannya, nantinya Sekretaris DPRD akan berkoordinasi lebih lanjut dengan TAPD,” terang Ketua DPC PDI P Sumbawa ini. Yang jelas, pihaknya ber-
Jaksa Kembali Teliti Berkas Empat Tersangka Kasus BPR KSB
Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat (Kejari) kembali melakukan penelitian terhadap berkas empat orang tersangka kasus dugaan kredit fiktif Bank BPR tahun 2013 lalu. Berkas kasus yang merugikan negara sekitar Rp400 juta (hasil audit BPKP) tersebut, kembali ditangani setelah berkas perbaikannya dilimpahkan oleh penyidik Polres setempat. Dalam penelitian berkas tersebut, Jaksa diberikan waktu selama tujuh hari untuk bisa menentukan penanganan lanjutan atas kasus itu. “Kita sudah terima berkas perbaikan P19 yang kita kembalikan beberapa bulan yang lalu dan saat ini masih kita teliti lebih dulu. Kami menargetkan sebelum tujuh hari, berkas tersebut sudah kita selesaikan dengan harapan petunjuk yang kita berikan kemarin bisa dipenuhi. Sehingga penanganan terhadap kasus yang sudah menjadi tunggakan sejak lama tersebut bisa segera tuntas,” ujar Kajari KSB kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH., MH, Selasa (31/3). Dikatakannya, kasus kredit fiktif Bank BPR ini merupakan kasus tindak pidana korupsi ketiga yang akan sudah ditangani sejak Kejari KSB terbentuk sehingga ditargetkan bisa segera tuntas. Apalagi beberapa catatan dan kejanggalan juga sudah diberikan ke penyidik dengan harapan bisa diperbaiki dan dilengkapi dalam penanganan lanjutan terhadap kasus tersebut. Tentu dalam upaya penelitian berkas, pihaknya juga diberikan waktu, sehingga dalam penanganannya tidak molor. Bahkan pihaknya juga optimis penyelesaian kasus ini tidak akan molor dari target di pertengahan tahun 2020 sudah tuntas dengan catatan semua petunjuk diselesaikan. Selain menuntaskan kasus BPR, pihaknya juga akan mulai melakukan penyelidikan satu kasus yang ditaksir merugikan negara ratusan juta. Hanya saja untuk kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan itu, pihaknya enggan untuk memberikan bocoran. Tetapi yang jelas di awal tahun akan ada kasus baru yang akan ditangani termasuk juga laporan dari warga masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi juga tetap akan ditindak lanjuti. “Kami optimis kasus BPR ini bisa tuntas sebelum pertengahan tahun 2020 dengan catatan berkas kasusnya sudah tidak ada masalah lagi. Kami juga akan tetap berupaya maksimal supaya kasus yang saat ini tengah kita tangani bisa segera tuntas termasuk juga kasus baru yang akan ditangani awal tahun 2020 mendatang,” tukasnya. (ils)
harap penggunaan anggaran tersebut nantinya fokus pada penanganan Covid 19. Seperti untuk biaya pengadaan APD oleh Dinas Kesehatan, biaya penyemprotan disinfektan dan kebutuhan lainnya untuk percepatan penanaganan Covid19. PMI dan Tagana juga perlu disupport dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-10 melalui penyemprotan disinfektan sperti yang mereka lakukan selama ini. Begitu pula Disnakeswan yang juga melakukan penyemprotan, termasuk upaya mereka dalam penanganan rabies yang kini masih belum tuntas di Sumbawa. “Jangan dilihat besar kecilnya anggaran, tetapi itulah bentuk keprihatinan dan
(Suara NTB/ist)
RASIONALISASI - Pimpinan DPRD Sumbawa bersama TPAD membahas rasionaliasi anggaran kegiatan DPRD untuk dialihkan bagi penanganan Covid-19 (foto kiri). Suasana rapat DPRD soal rasionaliasi anggaran untuk Covid-19. kembali melakukan rasional- laupun nanti situasi tambah kepedulian anggota DPRD manfaatnya,” kata Rafiq. Kalaupun nantinya situasi isasi anggaran kegiatan buruk, kita siap rasionalisasi dalam menghadapi musibah wabah ini. Mudah mudahan semakin memburuk, lanjut DPRD. “Kita berharap wabah kembali anggaran yang anggaran itu bisa dirasakan Rafiq, pihaknya siap untuk ini cepat berakhir, namun ka- ada,”pungkasnya. (arn/*)
Kota Bima Berlakukan Jam Malam dan Pindai Pendatang Baru
Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mulai menerapkan jam malam dan melakukan pemindaian terhadap pendatang baru yang masuk ke wilayah Kota setempat. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kasubbag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Dian Fitriani, mengatakan jam malam mulai diterapkan atau berlaku sejak Senin (30/3) malam kemarin hingga dua minggu mendatang. “Jam malam ini akan mulai dari pukul 22.00 wita hingga pagi hari,” katanya, Senin (31/3). Dalam memantau dan melakukan pengawasan jam malam itu tersebut melibakan tim aparat gabungan, TNI, Polri dan Sat Pol PP. Apabila ada warga yang melalukan aktivitas diluar di jalan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. “Untuk kami harapkan selama diberlakukan jam malam ini warga
tetap berada di rumah,” katanya. Selain berlakukan jam malam, Pemkot Bima lanjut Dian, akan melakukan pemindaian terhadap pendatang baru yang masuk ke wilayah Kota Bima. Bahkan telah dibangun posko di Lingkungan Ni’u Kelurhanan Dara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bima. “Posko pemindaian mulai dibuka Selasa (31/3) hari ini. Rencananya akan dibuka selama 24 jam,” ujarnya. Menurutnya, setiap pengendara roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil) yang masuk ke wilayah Kota Bima akan di pemindaian semua. Tujuannya untuk memas-
tikan kondisi kesehatannya. “Jadi setiap pendatang baru yang masuk termasuk warga Kota Bima yang baru datang dari luar daerah semuanya akan di-screening,” ujarnya. Apabila ditemukan ada yang memiliki gejala atau tanda demam diatas 38 derajat, batuk atau keluhan lainnya akan langsung di bawa ke Puskesmas Paruga dan RSUD Kota Bima untuk diperiksa lebih lanjut. “Hari ini pertama tadi ada lebih dari ratusan orang yang discreening. Mereka dites suhu tubuhnya, namun tidak ada yang memiliki gejala dan tanda covid-19,” pungkasnya. (uki)
Polisi Ungkap Pusat Produksi Miras Oplosan
Stok Pangan KSB Cukup hingga Pantai Lawata Jadi Posko Isolasi Akhir Tahun
(Suara NTB/uki)
POSKO ISOLASI - Pemkot Bima membangun posko isolasi ODP di obyek wisata pantai Lawata, Selasa (31/3).
Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim ketersediaan pangan khususnya beras masih mampu bertahan hingga tahun 2020 berakhir. Bahkan cadangan beras di gudang saat ini mencapai angka 124 ton dan siap disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Kepala DKP Ir. H. Alimin M.Si, kepada wartawan, Selasa (31/3) mengatakan, khusus untuk kebutuhan beras sampai dengan saat ini belum ada keluhan. Hal tersebut terjadi, karena masyarakat sudah memiliki cadangan pangan sendiri. Bahkan cadangan beras yang sudah disiapkan oleh Pemerintah juga siap dikeluarkan jika kondisinya dinyatakan darurat. Hanya saja yang menjadi kekhawatiran saat ini yakni ketersediaan kebutuhan jenis holtikultura dan telur. Hal itu terjadi lantaran KSB masih sangat bergantung dengan daerah lainnya terutama dari pulau Lombok. Meski demikian pihak terkait mengaku sudah menurunkan tim untuk bisa memantau kondisi ketersediaan pangan yang ada di masyarakat. Bahkan saat ini tim mulai bergerak untuk melakukan pemantauan di lapangan. Lewat pemantauan ini nantinya Pemkab bisa menyikapi kemungkinan yang akan terjadi terutama dampak dari wabah covid-19. Sehingga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu kerawanan pangan maupun hal lain bisa disiapkan. “Kondisi ketersediaan pangan kita masih aman sampai akhir tahun mendatang. Bahkan jika ada kejadian baik itu dampak kekeringan maupun bencana lain bisa langsung kita distribusikan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya. Dikatakannya, sebagai salah satu bentuk antisipasi juga saat ini ketersediaan pangan di gudang cadangan pangan daerah juga masih cukup banyak. Saat ini tercatat ada sekitar 24,7 ton beras dengan kualitas medium hingga premium untuk menjaga dan mengamankan ketahanan pangan di masyarakat dan di gudang bulog sekitar 100 ton. Jadi tidak perlu dikhawatirkan jika kondisi terjadi bencana baik itu kekeringan maupun lockdown akibat wabah covid-19. Meski demikian, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana untuk melakukan rapat kordinasi bersama dengan Dinas Pertanian (Distan) sebagai leading sector masalah pertanian untuk menyikapinya. Terutama katanya dengan produksi pangan di awal musim panen tahun 2020 ini, sehingga bisa langsung diantipasi hal yang tidak diinginkan. Langkah lain yang akan ditempuh pemerintah yakni dengan membatasi pengiriman gabah keluar daerah sehingga tidak terjadi kekosongan. “Stok pangan kita di gudang cadangan pangan masih aman jadi tidak perlu khawatir jika kondisi bencana apapun yang kiranya akan melanda wilayah KSB. Makanya kita menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk bisa melapor ke dinas jika kondisi pangannya ada yang terganggu untuk kita sikapi,” pungkasnya. (ils)
(Suara NTB/uki)
PEMINDAIAN - Pemindaian terhadap pendatang baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima, untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di Lingkungan Ni’u Kelurahanan Dara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bima, Selasa (31/3).
ODP di Kota Bima
Kota Bima (Suara NTB) Selain membangun posko pemeriksaan bagi pendatang baru di perbatasan wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kota Bima juga menjadikan obyek wisata pantai Lawata sebagai tempat isolasi sementara Orang Dalam Pemantauan (ODP). Bahkan tempat isolasi ODP yang berada di dekat laut tersebut telah dibangun beberapa tenda, kerjasama Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Sosial (Dinsos), Diskoperindag, Dispar dan BPBD, Selasa (31/3). Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE mengatakan selain melakukan penyemprotan disinfektan di ruang dan fasilitas publik serta hal lainnya, untuk mengantisipasi penye-
baran covid-19, kini pihaknya menjadikan pantai Lawata sebagai tempat isolasi terbuka sementara ODP. “Kenapa harus di Lawata ? karena tempatnya sangat strategis, dekat dengan laut, dan jauh dari lingkungan masyarakat,” katanya saat memantau pendirian tenda isolasi ODP, Selasa (31/3). Menurutnya, pendatang baru atau warga Kota Bima yang diperiksa di posko perbatasan dengan memiliki gejala dan tanda ODP akan langsung dibawa ke tempat isolasi tersebut. “Kita verifikasi betul pendatang baru dan warga Kota Bima yang baru dari luar daerah,” katanya. Menurutnya, di tempat isolasi tersebut, akan dilakukan
pemantauan, rapid test hingga swab sehingga yang berstatus ODP tersebut bisa diketahui dan dianalisa betul keluhannya atau kesehatannya. “Sebisa mungkin ODP yang diisolasi ini dalam kondisi sehat masuk ke Kota Bima agar tidak menular ke warga Kota Bima,” katanya. Untuk itu, Lutfi meminta warga Kota Bima untuk sementara tidak mudik. Tetap mematuhi himbauan Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Daerah, seperti menjaga jarak dan melakukan aktivitas dalam rumah lainnya. “Kita harapkan agar wabah ini segera berakhir. Tetap patuhi dan ikuti himbauan pemerintah. Ini untuk kebaikan kita bersama,” harapnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, berhasil mengungkap pusat produksi Minuman Keras (Miras) oplosan di Kecamatan Manggelewa, Selasa (31/3) Pukul 14.00 Wita. Pengungkapan itu buah pengembangan informasi warga dalam pelaksanaan Ops Pekat Gatarin 2020 ini. Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, selama pelaksanaan operasi dengan sasaran utama penyakit masyarakat seperti praktik prostitusi, perjudian, peredaran minuman keras dan sebagainya ini polisi mendapat informasi pusat barang haram tersebut diproduksi. Tepatnya rumah milik Dewa Komang Alit di Dusun Anamina Kecamatan Manggelewa. Atas informasi itu, tim Opsnal Satresnarkoba langsung melakukan pengembangan. Hingga akhirnya berhasil mengungkap keberadaan oknum yang bersangkutan pada Selasa siang kemarin. “Penangkapan penjual sekaligus pengedar minuman keras oplosan ini berdasarkan informasi masyarakat yang ditindak-
lanjuti anggota,” ungkapnya. Warga pendatang kelahiran 1978 ini, lanjut dia, dikabarkan tidak saja memproduksi dan menjajakan Miras jenis brem di rumahnya. Tetapi juga dicurigai mengedarkannya ke sejumlah wilayah di Dompu. Dugaan itu terbukti setelah dilakukan penggelahan rumah siang kemarin. Di mana polisi mendapati ratusan liter miras oplosan yang tertampung pada delapan jerigen siap edar. “Dari hasil penggeledahan tersebut didapati 8 jerigen Miras yang kemudian disita polisi,” ujarnya. Atas temuan barang bukti yang kerap menjadi sumber pertikaian kalangan remaja itu. Polisi kemudian mengamankan oknum yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain melanggar ketentuan perundang-undangan, kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2006 tentang larangan memproduksi, menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin. “Barang bukti sudah diamankan ke polres guna penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/Polres Dompu)
DISITA – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, saat menyita miras jenis brem, Selasa (31/3).
Satpol PP Sumbawa Awasi Tempat Hiburan Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa intens memantau aktivitas tempat hiburan malam di dalam kota. Hal ini untuk memastikan anjuran pemerintah tertib dijalankan, sebagai upaya antisipasi penularan covid-19. Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si mengakui pihaknya rutin mengawasi semua tempat hiburan malam di dalam kota. Seperti yang dilakukan pada Senin (30/3) malam lalu. “Kami tetap melaksanakan patroli rutin untuk mengontrol dan mengawasi room-room karaoke, tempat hiburan malam dan lainnya. Alhamdulillah mereka dalam kondisi tertutup,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/3).
Selain tempat hiburan malam, pihaknya juga memantau tempat keramaian termasuk sejumlah titik taman kota. Dari pantauan, pihaknya menemukan sekelompok anak muda yang sedang berkumpul. Pihaknya kemudian menyarankan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebagai salah satu upaya mengantisipasi terjadinya penyebaran covid-19. “Ada anak-anak muda yang ngobrol tadi malam, kita minta untuk pulang. Karena kondisi saat ini diimbau untuk tidak melakukan suatu perkumpulan,” terangnya. Setelah patroli, di malam yang sama, pihaknya juga mendapatkan informasi adanya 32 calon TKW yang baru tiba di Terminal.
Mereka informasinya dipulangkan dari penampungan. Anggota kemudian mendatangi lokasi dan ikut mengawal saat dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. “Temanteman kita juga mengawal mereka ke rumah sakit,” sebut H. Sahabuddin. Adapun patroli ini rutin dilakukan pada pagi dan malam hari. Tidak hanya menyasar tempat hiburan malam tetapi juga tempat keramaian seperti taman kota. Termasuk mengarahkan semua PKL-PKL yang berdagang di taman-taman, agar bisa bekerja sama mengantisipasi covid-19. “Patroli di semua taman dan tempat hiburan malam, seperti di Warna Warni, Azena dan lainnya. Sampai sekarang cafe-cafe
masih aman. Mereka atas kerjasama yang baik, untuk bisa menutup dulu (aktivitas) dalam kondisi ini. Nanti kalau sudah aman lagi, tidak apa-apa dibuka kembali,” harapnya. Sementara ini, lanjutnya, di Sumbawa belum ada rencana pemberlakuan jam malam. Seperti yang sudah diterapkan di Kota Mataram. Hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Kapolres dan Dandim. Diharapkan di Kabupaten Sumbawa tidak ada kasus positif corona. Meskipun demikian, upaya antisipasi tetap dilakukan semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Sesuai harapan Pak Bupati, agar semua OPD ini bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kita juga sudah beru-
(Suara NTB/ist)
Sahabuddin paya semaksimal mungkin dalam rangka pencegahan covid-19 ini,” pungkasnya. (ind/arn/*)
SUARA NTB Rabu, 1 April 2020
PENDIDIKAN
Halaman 6
Terbatasnya Ekspedisi akibat Corona Perpanjang Masa Belajar di Rumah PIMPINAN Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat TGH. Muharrar Mahfudz kembali memperpanjang masa belajar di rumah bagi seluruh santri dan santriwati setelah melihat perkembangan Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Terlebih Pemprov NTB juga telah memutuskan meliburkan semua siswa SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta termasuk madrasah yang sederajat. Keputusan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) pada satuan pendidikan di seluruh Provinsi NTB. (Suara NTB/ist) “Menindaklanjuti kepuTGH. Muharrar Mahfudz tusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperpanjang masa belajar di rumah,” katanya pada Suara NTB belum lama ini. Dikatakannya pula bahwasanya kebijakan memperpanjang masa libur di rumah bagi seluruh santri dilakukan sebagai ikhtiar pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Namun jelasnya, masa belajar di rumah bagi santri berbeda-beda. Dalam maklumatnya, untuk santri kelas X dan XI MA/SMK dan IV dan V PPKH KMMI Putra dan Putri, belajar di rumah berlangsung hingga 17 April. Mereka harus kembali ke pondok pada hari Sabtu tanggal 18 April. Sementara untuk kelas VII dan VIII MTs I dan II PPKH-KMMI dan VII PPS MQNH Putra dan Putri harus kembali ke pondok pada hari Minggu tanggal 26 April bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1441 H. Adapun kelas IX MTs dab III PPKH-KMMI Putra dan Putri kembali ke Pondok pada pada hari Rabu tanggal 29 April jam 10.00-16.00 untuk mengikuti kegiatan belajar dan uji mata pelajaran pondok. “Santri dan santriwati beserta wali santri mengikuti standar prosedur keluar masuk pondok sesuai dengan protokol pencegahan Covid 19,” katanya. (dys)
Proses Pencetakan Ijazah dan Transkrip Nilai Mahasiswa Terganggu
Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) telah mengambil langkah pencegahan virus Corona dengan meniadakan aktivitas perkuliahan. Selain itu, Unram juga memutuskan untuk menunda pelaksanaan wisuda periode I yang dijadwalkan Maret 2020. Selain menunda wisuda, masalah lain datang menimpa Unram. Proses pencetakan ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan tugas akademik juga turut terganggu. Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, mengungkapkan jika saat ini telah terjadi keterlambatan pengiriman blangko ijazah dan transkrip nilai akademik oleh ekspedisi dari Surabaya. Keterlambatan
pengiriman ini sebutnya, akibat dari mulai terbatasnya aktivitas transportasi udara tujuan Pulau Lombok. Dikatakan dengan adanya keterlambatan itu telah menyebabkan turut tertundanya proses pencetakan ijazah dan transkrip nilai akademik. Oleh sebab itu, kata Prof Husni, jadwal pengambilan dokumen ijazah dan transkrip nilai akademik yang semula berdasarkan surat edaran rektor
dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2020. Kepada mereka yang ingin mengambil ijazah dan transkrip nilai akademik agar bersabar dan memaklumi situasi dan kondisi sebagai dampak dari penyebaran virus Corona yang semakin meluas. Tidak terkecuali di NTB yang juga telah menunjukkan adanya data terpapar positif Corona. “Mengalami penundaan menjadi tanggal 13 April 2020.
Tempat pengambilan kedua dokumen dimaksud adalah di masing-masing fakultas,” kata rektor. Selain itu, Unram telah memperpanjang masa libur bagi mahasiswa. Praktis seluruh aktivitas perkuliahan tatap muka ditiadakan sementara waktu. seluruh kegiatan perkuliahan, asisten atau pembimbingan tatap muka ditiadakan. Diganti dengan perkuliahan asistensi dalam jaringan (daring online), berbagai platform komunikasi lewat email, medsos dan tugas mandiri yang akan dibebankan kepada mahasiswa. (dys)
(Suara NTB/dok)
H. Lalu Husni
SLB Tetap Jalankan Pembelajaran Mandiri di Rumah Mataram (Suara NTB) – Diperpanjangnya kegiatan belajar mandiri di rumah sampai dengan 13 April 2020 mendatang mengharuskan sekolah melaksanakan pembejalaran jarak jauh. Tidak terkecuali di Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus, SLB tetap menjalakankan pembelajaran mandiri jarak jauh dengan melibatkan peran serta orang tua siswa. Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., pada Selasa (31/3) mengatakan, untuk pembelajaran mandiri jarak jauh di SLBN 2 Mataram tetap berjalan dengan menggunakan internet. Menurutnya ada beberapa siswa tunadakasa dan tunarungu yang bisa mengunggah sendiri tugas mereka ke gurunya. Namun untuk siswa yang memiliki hambatan intelektual dan orang tua siswa yang belum terhubung dengan telepon pintar, mereka harus mengambil materi pembelajaran di sekolah. Guru yang akan membimbing atau memandu melalui WhatsApp atau telepon. “Jika tugas sudah selesai, hasilnya bisa difoto via WA atau yang lain,” ujarnya. Winarna juga memperlihatkan model tugas yang diberikan kepada siswa SLBN 2 Mataram. Ia mengakui tantangan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu guruguru harus membimbing siswa dan orang tua siswa. “Tak jarang orang tuanya siswa hingga datang konsultasi ke guru piket di sekolah,” kata Winarna. Kegiatan belajar mandiri di rumah dilaksanakan sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Nomor : 441/1640.UM/Dikbud. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, memperpanjang layanan kegiatan belajar mandiri di rumah mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020. Kepala Sekolah juga diminta agar menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar baik aktivitas guru maupun siswa dalam kurun waktu tersebut. “Sekolah juga diminta tidak memberikan tugas kelompok dan tugas lainnya yang membuat para siswa atau siswi keluar rumah,” kata Aidy. (ron)
Kembangkan Wirausaha Mahasiswa
Unram Raih Dana Hibah Rp12 Miliar Mataram (Suara NTB) Wakil Rektor (WR) Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram (Unram) Yusron Saadi, ST., MSc., mengatakan jika Unram sudah mendapatkan dana hibah Rp12 miliar untuk Program Erasmus dari Perguruan Tinggi di Italia dan Finlandia. “Program Erasmus adalah program pertukaran mahasiswa di Uni Eropa dengan masa kontrak atau kerjasama selama tiga tahun,” jelasnya beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dys) Yusron menerangkan Yusron Saadi dana hibah untuk kerjasama dalam program Erasmus itu telah diajukan proposalnya dua tahun sebelumnya. Dia juga mengungkapkan tujuan dari dana hibah itu sendiri adalah untuk pengembangan dunia kewirausahaan mahasiswa. “Alhamdulillah kita di Unram dapat bagian dalam program tersebut,” tuturnya. Menurutnya, pemberian dana hibah ini bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa kita lebih mengenal dan mendalami dunia bisnis, juga untuk kegiatan yang nantinya berguna dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa agar mereka lebih gampang temukan pasar kerja. Dia menambahkan bahwa Unram merupakan salah satu dari enam perguruan tinggi dalam negeri yang mendapatkan dana hibah tersebut di samping tiga perguruan tinggi luar negeri lainnya di wilayah Eropa. “Dari enam kampus dalam negeri yang ikut diberangkatkan, nantinya yang menjadi leading consorsium (penanggung jawab utama) yakni Institut Teknologi Surabaya (ITS),” imbuhnya. Dalam melakukan hal ini, ujarnya, Unram akan berdiskusi dan melakukan kegiatan workhop saat berkunjung ke tiga kampus di Italia dan Firlandia di samping menunjukan potensi yang dimiliki mahasiswa Unram. “Yang tidak kalah penting adalah pengembangan model yang miliki mahasiswa Unram saat ini’’ terangnya. Untuk keberangkatan beberapa delegasi Unram baik dari kalangan birokrasi maupun mahasiswa untuk mengikuti program Erasmus ke negara Eropa tersebut, direncanakan tahun ini. “Namun, karena saat ini dunia masih dihantui Pandemi Corona, jadi belum ada informasi yang pasti dari kampus tujuan, mungkin menunggu kondisi aman dari penyebaran virus Corona,” tutupnya. (dys)
(Suara NTB/ron)
PRAKTIK - Seorang siswa SMKN 1 Lingsar saat melakukan praktik untuk mesin penghancur sampah belum lama ini. Selama masa pencegahan penyebaran virus korona, siswa diberikan tugas project work untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Tingkatkan Keterampilan Siswa
SMK Terapkan Konsep ”Project Work” Mataram (Suara NTB) – Kegiatan belajar mandiri di rumah yang diperpanjang sampai dengan 13 April 2020 membuat siswa SMK tidak bisa melaksanakan praktik sesuai kompetensi keahliannya di sekolah. Pihak SMK menyiasatinya melalui tugas project work atau pekerjaan proyek kepada siswa. Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., pada Senin (30/3) mengatakan, untuk keterampilan siswa, sekolah memberikan tugas project work. “Untuk keterampilan siswa diberi tugas project work yang bisa diselesaikan di rumah,” katanya. Ia menjelaskan, project
work adalah pemberian tugas berupa penyelesaian suatu produk berupa barang atau jasa melalui proses pekerjaan yang sesungguhnya. Selama belajar mandiri di rumah, siswa diarahkan untuk membuat sebuah proyek sesuai dengan kompetensi keahlian setiap jurusan SMK. Dihubungi terpisah, Kepala SMKN 5 Mataram, H. Istiqlal, S.Pd., MM., mengatakan untuk meningkatkan keterampilan siswa SMK, pihak sekolah melaksanakan pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau online melalui grup WhatsApp. Para siswa dianjurkan untuk meningkatkan ibadahnya dan selalui beraktivitas berkarya seni. “Kare-
na SMKN 5 adalah rumpun industri kreatif yang mengutamakan berlatih seni,” ujarnya. Pelaksanaan pembelajaran di rumah terutama untuk meningkatkan kompetensi siswa penting untuk dilakukan, terutama di SMK. Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., melalui surat edaran Dikbud NTB juga meminta agar kepala sekolah menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar baik aktivitas guru maupun siswa dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. “Kepala sekolah agar tidak memberikan tu-
Harus Sesuai Ketentuan
Sekolah Dukung Penerapan PPDB Daring Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah negeri dan swasta mendukung penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem dalam jaringan (daring) atau online untuk sekolah negeri. Namun, diharapkan penerapannya sesuai dengan ketentuan dan pembagian zonasi juga diharapkan valid. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi pada Selasa (31/3) mengatakan, pihaknya sangat setuju dengan penerapan PPDB daring. Namun ia berharap, setelah PPDB daring berakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tidak membuka PPDB luar jaringan (luring) atau offline. “Teman-teman di sekolah swasta ingin Dikbud konsisten untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta dengan membatasi metode PPDB dengan jalur online saja,” harapnya. Dengan pelaksanaan PPDB secara daring, menurut Baidawai yang juga Kepala SMA Darul Falah, sekolah swasta punya kesempatan untuk mendapatkan siswa dari pendaftar PPDB daring yang tidak diterima di sekolah negeri. Dihubungi terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, yang juga Kepala SMAN 6 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., mengatakan, PPDB daring merupakan suatu langkah maju dan harus
didukung. Namun ia memberikan catatan, sistem atau aplikasi yang digunakan harus siap dan mumpuni. Selain itu, sosialisasi kepada calon siswa atau orang tua siswa dan masyarakat dan pihak terkait harus lebih awal dilakukan. Dengan begitu semua pihak memahami sistem tersebut. “Harus diantisipasi juga calon siswa atau masyarakat yang belum siap dengan sistem PPDB yang diterapkan, agar tidak terjadi banyak protes atau hal sejenis,” saran Sahnan. Sementara itu, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto menganggap keputusan PPDB daring sudah tepat. Selain itu selama beberapa tahun terakhir juga sudah menerapkan PPDB daring. Ia menyarankan, yang perlu diperhatikan dalam penerapan PPDB daring yaitu validasi zonasi. “Dan itu sudah dilakukan Dikbud NTB sejak Desember lalu. Sekolah memvalidasi zonasi ke kantor lurah terdekat yang masuk zona, harapannya benar-benar valid datanya,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., mengatakan, PPDB SMA dan SMK negeri nantinya akan dilakukan secara daring. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Terkait verifikasi, pihaknya sedang menyiapkan sistem di aplikasi PPDB. “PPDB tetap dilakukan Daring. Untuk verifikasi sedang disiapkan sistem di aplikasi untuk bisa langsung via online. Awal april kami
persiapkan,” katanya. Mengenai kesiapan semua sekolah melaksanakan PPDB daring, mengingat infrastruktur internet yang belum merata di semua daerah, Aidy mengatakan sejauh ini SMA dan SMK masih terjangkau jaringan internet. “Bila ditemukan kendala soal itu kami carikan solusi terbaik agar bisa dilayani PPDB Daring,” ujarnya. Ketentuan agar sekolah melaksanakan PPDB daring disampaikan Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid19). Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Sementara itu, PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir, dan atau prestasi akademik dan nonakademik di luar rapor sekolah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. (ron)
gas kelompok dan tugas lainnya yang membuat para siswa/siswi keluar rumah,” katanya. Selain itu, surat edaran Mendikbud juga membatalkan uji kompetensi keahlian 2020 bagi SMK. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan belajar di rumah melalui pembelajaran daring, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup
antara lain mengenai Covid-19. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali telah dilaksanakan. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau asesmen jarak jauh lainnya. (ron)
Sekolah Optimalkan Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Mataram (Suara NTB) – SMP di Kota Mataram mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk memperpanjang belajar mandiri di rumah demi kesehatan dan mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Meskipun diakui pembelajaran jarak jauh kurang efektif, tapi sekolah tetap mengoptimalkan kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib mengatakan sekolah mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk memperpanjang belajar online dari rumah demi kesehatan itu sendiri. “Memang kegiatan belajar mengajar online, dalam kasus-kasus tertentu tidak seefektif kegiatan belajar mengajar tatap muka, karena belum terbiasa, tapi, saat ini safety first, keselamatan yang diutamakan,” ujarnya. Ia mengakui, sekolah dalam posisi dilematis karena jika mau berkegiatan banyak, terkendala pembatasan sosial. Begitu juga dengan alasan kesehatan, jika siswa sehat, sementara gurunya tidak sehat, maka tidak ada artinya. Pihaknya mengoptimalkan kegiatan-kegiatan standar yang sudah disarankan seperti guruguru yang piket memberi layanan ke siswa dari sekolah. sementara guru yang tidak piket
(Suara NTB/dok)
Mustajib
membimbing dari rumah. “Sesekali kami gotong royong untuk menjaga sekolah tetap sehat dan bersih,” ujarnya. Terkait pembatalan Ujian Nasional (UN), menurut Mustajib, dengan persepektif mengutamakan keselamatan, maka kebijakan itu dianggapnya manusiawi. Meskipun pihaknya sudah mempersiapkan pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK). Sementara itu, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan, pihaknya mengikuti anjuran pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk belajar di rumah melalui sistem dalam jaringan (daring). Ia mengatakan, para guru memberikan tugas terprogram selama beberapa minggu ini yang tidak memaksakan siswa. Juga membuat siswa rileks. “Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dekat dengan orang tua dan keluarga, program ini kita dukung kita sukseskan bahkan sekolah menyediakan paket pulsa untuk para guru sebesarRp100 ribu yang kita anggarkan melalui dana BOS. Dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran virus Corona. Inilah kepatuhan yang bisa kita berikan karakter cinta sesama manusia dan cinta tanah air,” kata Suherman. (ron)
(Suara NTB/dok)
Suherman
SUARA NTB Rabu, 1 April 2020
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 7
Gapasdap : Operasional 16 Kapal Fery Dipertahankan
Mataram (Suara NTB) – Masyarakat belum paham secara utuh maksud pemerintah terkait kebijakan kelonggaran kredit sebagai konvensasi dampak mewabahnya corona. Selama tiga hari terakhir, ada delapan nasabah yang telah mempertanyakan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. “Delapan orang tersebut merupakan total layanan pengaduan, baik nasabah walk in, telepon, dan surat,” jelas Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, Senin (30/3) kemarin. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kemudahan kredit bagi nasabah lembaga keuangan. Salah satu kemudahan tersebut adalah penundaan pembayaran selama setahun. OJK juga telah mengeluarkan peraturannya. L. Wahidin, salah satu supplier komoditi pertanian (Jagung dan biji jambu mete) di Provinsi NTB yang mempertanyakan kebijakan tersebut. Tadinya, ia juga berencana akan mengadu ke OJK NTB, lantaran tak mendapat kejelasan dari pihak bank, terkait keringanan kredit yang diajukannya. L. Wahidin adalah salah satu nasabah bank BUMN Cabang Dompu. Pinjamannya di bank tersebut Rp7 miliar. Setiap bulan, ia harus membayar cicilan Rp90 sampai Rp100 juta. Akibat dari mewabahnya virus corona, praktis usahanya stag. Biasanya setiap pekan ia memasok ratusan ton jagung dan biji mete ke mitranya di Jawa. Belakangan, ia tak bisa lagi memasok karena terhentinya aktivitas ekonomi. Ia juga belum berani menerima supay dari petani di NTB. “Kita mau masukkan ke siapa. Pekerja di pabrikan ndak ada, ekspedisi juga tidak ada yang jalan. Praktis nol penghasilan,” akunya. Karena itu, ia meminta kepada bank untuk diberikan keringanan penundaan kredit selama setahun. Ia juga meminta agar suku bunga bank yang selama ini 12 persen, dan 9 persen, bisa diringankan kembali menjadi 4,5 persen, atau 5 persen. Bank dan nasabah menurutnya harus merasakan dampak yang sama dari corona ini. L. Wahidin hingga kini belum mendapat kejelasan keringanan. Rencananya ia akan mengadu ke OJK NTB. Namun urung, karena OJK juga toh melempar kembali kepada kebijakan masing-masing bank. Karena itu, harapannya pemerintah punya ketegasan di tengah situasi yang sangat berat karena corona ini. Kepala OJK NTB, Farid Faletehan kemudian menjelaskan, OJK sebagai otoritas yang bisa mengatur, tapi bukan pemilik. Sehingga, pengaturan juga harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk kemampuan lembaga keuangan. Masyarakat/nasabah perlu dibantu. Harus dibantu karena kondisi memang sedang sangat sulit. Diyakininya masyarakat sangat terpukul dengan kondisi ini, mengingat minimnya pemasukan seperti pada saat normal. “Tapi jangan lupa, lembaga keuangan juga terkena dampak /mereka juga pusing,” kata Farid. Di NTB, ada beberapa lembaga keuangan yang menurutnya juga perlu perhatian. BPR/BPRS, finance, kantor cabang bank-bank umum. Semuanya berupaya untuk tetap eksis. Apalagi bagi bank umum harus membayar biaya bunga tabungan/deposito tiap bulan, belum termasuk biaya operasional. “Pimpinan cabang harus berpikir agar kondisi bank tetap sehat. Jika gak sanggup, merekapun pasti akan berfikir dan berhitung. Berapa batas yang bisa di toleransi oleh kantor pusat?. Kalau gak tercapai, merekapun tau, ke mana arah kebijakan kantor pusat. Pengurangan pegawai, tutup Kantor Cabang,” paparnya. Harapannya, dalam kondisi sulit ini, tidak ada lembaga keuangan yang ditutup. Untuk itulah, dalam pemberian keringanan kredit, pasti bank berfikir antara membantu dan mempertahankan hidup. Demikian juga finance memang bunganya lebih tinggi. Karena sumber sumber dananya kebanyakan dari pinjaman bank. Sementara bank sendiri, sumber dananya dari tabungan dan deposito yang bunganya pasti lebih rendah dari bunga kredit. “Nah, masing-masing lembaga keuangan memiliki kemampuan yang beda-beda. Masyarakat tidak tau, tapi OJK yang tau,” demikian Farid. (bul)
Seluruh Gudang Pupuk Dipenuhi Mataram (Suara NTB) PT. Pupuk Kalimantan Timur (Persero) Kantor Pemasaran Wilayah NTB mengambil inisiatif memenuhi seluruh gudang pupuk untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk (lock down). Hal ini dimaksudkan agar sektor pertanian tak terganggu. Seperti diketahui, Bank Indonesia NTB telah merevisi kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2020 akibat wabah Covid-19. Tahun 2020 ini Bank Indonesia NTB memproyeksikan PE NTB sebesar 5,4 persen 5,8 persen. Jika dalam jangka waktu 3 bulan, situasi belum terkendali. PE NTB proyeksinya dipangkas menjadi pada 3,3 persen -3,7 persen. Selanjutnya, di skenario terburuk Covid-19, bila situasi belum terkendali sampai 6 bulan ke depan, atau hingga akhir tahun 2020 ini, proyeksi PE NTB dipangkas signifikan, menjadi 1 persen, sampai 2 persen. Sektor pertanian yang merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di NTB diharapkan menjadi penopang agar pertumbuhan ekonomi NTB tak
terlalu jatuh. Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Wilayah NTB, Slamet Mariyono mengatakan telah mengatensi agar sektor pertanian tak terganggu. Seluruh gudang pupuk yang tersebar di NTB, diantaranya 20 gudang pupuk milik produsen (Pupuk Kaltim), 30 gudang distributor, dan 1.342 gudang pengecer dipastikannya telah terisi. Untuk gudang produsen, sesuai ketentuan pemerintah harus mampu menyediakan cadangan stok minimal hingga 3 minggu kedepannya, gudang distributor 2 minggu ke depan, dan gudang pengecer 1 minggu ke depan.
Slamet menambahkan, stok pupuk riil pupuk urea subsidi saat ini 27.300 ton. Ditambah satu kapal yang sedang bongkar di Pelabuhan Lembar mengangkut 7.600 ton, dan satu kapal pengangkut lainnya di Pelabuhan Badas Sumbawa sedang bongkar dengan muatan 6.500 ton. “Sehingga cadangan stok kita nantinya 41.400 ton. Cukup sampai empat bulan,” jelas Slamet. Secara menyeluruh, alokasi pupuk Urea subsidi untuk Provinsi NTB tahun 2020 ini sebanyak 160.000. dikurangi dari alokasi yang diberikan sebelumnya 169.000 ton. Dari 160.000 ton alokasi ini, terser-
ap oleh petani sebanyak 71.000 Proyeksinya, April ini perton. Slamet menjelaskan, di mintaan pupuk petani akan tengah mewabahnya Covid-19 naik signifikan. jika mengacu ini di Indonesia, permintaan pada situasi normal. Untuk kepupuk dari petani masih ber- butuhan penanaman padi dan jalan normal. Kecuali di Keca- jagung. (bul) matan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, dan ada indikasi di Kabupaten Lombok Timur. “Di Kecamatan Lunyuk, petaninya mengurangi aktifitas katanya untuk antisipasi corona. Serapan pupuknya berkurang. Di Lombok Timur, wilayah Aikmel juga begitu. Tapi umumnya Lombok Timur serapan pupuknya masih normal,” jelas Slamet. Ditemui dikantornya, Selasa (31/3) kemarin, Slamet menambahkan, pada Bulan Maret 2020 ini, alokasi pupuk Urea Subsidi di NTB sebesar 12.300 ton. Sudah terserap oleh petani sebanyak 11.124 ton. Ada 1.100 ton yang belum terserap. Slamet Mariyono
Perusahaan Konsultan Minta Kelonggaran
(Suara NTB/bul)
Penerbangan perdana AirAsia di Lombok Internasional Airport
Mulai 1 April 2020
Seluruh Penerbangan AirAsia Indonesia Dihentikan Sementara Mataram (Suara NTB) Mempertimbangkan situasi risiko wabah covid-19 di tanah air dan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penyebarannya, AirAsia Indonesia (kode penerbangan QZ) berinisiatif untuk menghentikan sementara seluruh layanan penerbangannya. Berlaku mulai 1 April 2020 ini. Penerbangan rute domestik akan dihentikan sementara hingga 21 April 2020, rute internasional dihentikan hingga 17 Mei 2020. Keterangan resmi yang disampaikan AirAsia pada Suara NTB, kemarin, AirAsia Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi dan akan melakukan langkah antisipasi yang diperlukan untuk memulai kembali layanan penerbangan nantinya saat situasi mulai membaik. Penumpang yang terdampak akan menerima pemberitahuan melalui email dan SMS yang terdaftar saat pembelian tiket. AirAsia menawarkan fleksibilitas pilihan termasuk kesempatan untuk ‘Ubah Jadwal’ tanpa batas dan tanpa biaya tambahan, atau ‘Akun Kredit’ berupa saldo senilai pembelian yang dap-
at digunakan untuk pembelian tiket berikutnya selama 365 hari. AirAsia mempersilahkan konsumennya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait layanan kompensasi yang ditawarkan, melalui support.airasia.com. Untuk pemesanan yang dilakukan melalui layanan groupbooking, agen perjalanan atau pihak ketiga lainnya, AirAsia juga mempersilahkan menghubungi agen masing-masing untuk bantuan lebih lanjut. Bagi calon penumpang yang mempunyai kebutuhan mendesak untuk melakukan perjalanan dalam waktu dekat, AirAsia Indonesia menyarankan untuk mengubah jadwal keberangkatannya menjadi sebelum tanggal 1 April 2020. Calon penumpang juga disarankan untuk memantau informasi imbauan terkini yang tersedia di support.airasia.com dan akun sosial media AirAsia dari waktu ke waktu. AirAsia Indonesia tetap berkomitmen menawarkan layanan penerbangan khusus dalam upaya repatriasi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, maupun pengiriman barang bantuan ke lokasi-lokasi yang terdampak oleh situasi
pembatasan perjalanan. “AirAsia Indonesia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” demikian petikan keterangan tertulis terakhir. Terpisah, Ketua Astindo Provinsi NTB, Awan Aswinabawa menyatakan, sangat memaklumi langkah yang diambil AirAsia. Kenyataannya, tamu yang menggunakan jasa penerbangan saat ini melorot. Bahkan mencapai 99,99 persen. Astindo NTB juga telah menghentikan sementara layanan kepada tamu-tamu yang ingin berwisata di NTB. “Tamu sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada yang mau masuk, kita juga ndak berani,” kata Awan.Menurutnya langkah Air Asia menutup penerbangannya sangat prosedural. Tiket-tiket yang telah dipesan, telah dikoordinasikan untuk dijadwal ulang. Ditengah situasi corona yang makin mewabah, harapannya semua pihak bekerjasama. Patuhi anjuran pemerintah untuk menghentikan atau membatasi sementara aktivitas di luar rumah. Agar situasi secepatnya terkendali. “Jangan bengel masyarakat biar pulih situasinya. Kita sama-sama bekerjasama,” demikian Awan. (bul)
Mataram (Suara NTB) Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) NTB meminta pemerintah memberikan kelonggaran bagi seluruh konsultan. Mengingat dampak mewabahnya virus corona. Ketua DPP Inkindo NTB, Ir. H. Hasmudin, memaparkan bahwa sebagian besar perusahaan konsultan di NTB adalah perusahaan kecil. Disatu sisi, Pergub telah memberikan peluang kepada perusahaan konsultan di NTB mengikuti peluang tender kelas menengah yang dilaksanakan di NTB. “Disatu sisi ada peluang setelah terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi, tapi di satu sisi kita terkendala keadaan,” katanya pada Suara NTB, Selasa (31/3) kemarin. Kendala-kendala dimaksud, dikonversi menjadi beberapa usulan Inkondo NTB. diantaranya, penyederhaan proses lelang. Maksudnya, dalam pemanfaatan fasilitas IT untuk mengikuti tender, disyaratkan lagi untuk melakukan proses pembuktian dokumen sebelum penentuan pemenang. “Yang kita minta kepada ULP, proses pembuktian sesuai yang di upload dilakukan setelah adanya pemenang saja. Yang sekarang, dia upload dulu dokumen, kemudian dapat undangan untuk datang pembuktian. Baru ada skor pembuktian dan dimasukkan ke short list untuk memasukkan penawaran. Kita minta ini di hapus,” mintanya. Tidak perlu lagi sejumlah tahapan yang berkaitan dengan penawaran. Maksudnya untuk menghindari tatap muka yang dikhawatirkan akan menjadi potensi penularan virus corona. Permintaan selanjutnya, permintaan terkait pajak.
Karena situasi saat ini, mewabahnya virus corona berdampak pada bergerak lambatnya seluruh aktivitas ekonomi, Inkindo meminta perpanjangan masa pelaporan pajak. “Jangan terlalu dekat masanya pelaporan pajak badan ini. Karena sangat banyak persoalan yang kita hadapi saat ini,” kata H. Hasmudin. Selain ini, yang diminta juga penundaan pembayaran bunga kredit di perbankan. Sesuai instruksi Presiden RI agar lembaga keuangan juga memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi parahnya dampak corona. Bagaimanapun, menurut H. Hasmudin, perusahaan-perusahaan konsultan saat ini terkenda dampak langsung wabah ini. Kemudian, yang terakhir adalah, jika kiris ini berlangsung 3 sampai 6 bulan ke depan, penting adanya jaringan pengaman sosial. Masyarakat perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terutama yang brkaitan dengan hajat hidup (kebutuhan pokoknya). (bul)
H. Hasmudin
(Suara NTB/bul)
Nasabah Simpangsiur Soal Kelonggaran Cicilan karena Corona
(Suara NTB/bul)
PUPUK - Kegiatan bongkar pupuk di salah satu gudang penyimpanan di Mataram.
(Suara NTB/bul)
Giri Menang (Suara NTB) – Sebulan setelah mewabahnya virus corona di Indonesia, operator angkutan penyeberangan merasakan langsung dampaknya. Pemerintah Provinsi Bali baru-baru ini resmi mengeluarkan kebijakan melakukan pengetatan keluar masuk orang melalui pintu masuk di Pelabuhan dan Bandara. Operator angkutan penyeberangan yang melayani Pelabuhan Lembar (Lombok) – Padang Bai (Bali) menerima dampak signifikan penurunan jumlah penumpang fery. “Penumpang orang, penumpang kendaraan pribadi, mengalami penurunan sangat drastis. Umumnya setelah beberapa daerah terinfeksi corona,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang (Gapasdap), Listyono Dwitutuko di jumpai di kantornya di Lembar, Selasa (31/3) kemarin. Meski pemerintah melakukan pengetatan di dua pelabuhan di Selat Lombok ini, Listyono mengatakan, Gapasdap mendukung penuh kebijakan yang diterapkan. Guna mengantisipasi penularan virus corona. Terdapat sebanyak 39 kapal fery yang melayani penyeberangan di Selat Lombok. Setiap hari, terjadwal sebanyak 16 kapal beroperasi. “Meksipun jumlah pengguna penyebarangan laut turun drastis, kita (Gapasdap) masih tetap berusaha bertahan. 16 kapal sehari, dengan 1,5 jam waktu sandar dan 4,5 jam lama pelayaran,” ujarnya. Sampai sejauh ini, Listyono menegaskan belum ada diantaranya anggota Gapasdap yang meminta menghentikan sementara pelayaran di tengah sepinya penumpang. Meskipun, pada saatnya tergantung situasi, akan dilakukan evaluasi kembali operasional kapal. Penumpang yang masih bertahan dilayani saat ini adalah kendaraan – kendaraan barang. Sementara penumpang orang turun drastis. Pengguna sepeda motor, kendaraan pribadi, demikian juga dengan angkutan bus. Di pintu pelabuhan, oleh petugas juga dijaga ketat. Penumpang akan ditanya kepentingannya melakukan penyeberangan. Jika dianggap tak urgen, penumpang disarankan kembali. Listyono menambahkan, seluruh operator kapal juga telah mengambil langkah pencehagan dan memutus penularan virus Covid-19. Beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan kapal. Demikian juga kendaraan-kendaraan yang keluar masuk pelabuhan, secara otomatis disemprot. Untuk penumpang orang, kata Manajer operator pelayaran PT. Dharma Lautan Utama ini, sebelum menaiki kapal, penumpang oleh petugas pelabuhan dicek suhu badannya. Selain itu, di pintu masuk kapal juga disediakan hand sanitizer. Seluruh penumpang diwajibkan. Penyiapan tempat cuci tangan di setiap kapal, pemberitahuan cara pencehahan peularan virus corona melalui video, dan pemasangan benner. (bul) Listyono Dwitutuko (Suara NTB/bul)
Rabu, 1 April 2020
Berstatus ODP
Fegytia Minta Tidak Dikucilkan Mataram (Suara NTB) Gadis muda asal Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kacamatan Cakranegara, Fegytia Rifianti mencoba melawan stigma miring masyarakat di lingkungannya. Sejak kepulangannya dari Jakarta pada Minggu (29/3), ia langsung berstatus orang dalam pemantauan (ODP) penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram. Tia, sapaannya, harus pulang dari Jakarta setelah pihak perusahaan fashion levis tempat ia bekerja menutup sementara perusahaannya aki(Suara NTB/ist) bat pendemi Covid-19 kian Fegytia Rifianti mewabah. Hampir semua warga tetangga Tia di lingkungannya menduga, kedatangannya membawa Covid-19 ke lingkungan tempat tinggalnya. Ia pun merasa dikucilkan selama proses isolasi mandiri di dalam rumahnya. “Saya jadi tidak berani keluar halaman rumah. Orang-orang langsung takut,” sebutnya, kepada Suara NTB, Selasa (31/3). Gadis usia 23 tahun ini bertutur, selama bekerja di Jakarta Pusat, ia tak banyak berkontak dengan warga di sana setelah isu merebaknya wabah Covid-19 di Jakarta awal Maret lalu. Pasalnya, hingga hari ini, penduduk Jakarta yang terpapar wabah Covid-19 dari data BPBD Pusat, sebanyak 720 telah positif Covid-19. Ada pun yang meninggal sebanyak 76 orang. Sementara yang sembuh total dari Covid-19 sebanyak 48 orang. Setelah turun dari pesawat Minggu malam kemarin, Tia telah melewati pemeriksaan di bandara Lombok. Ia dinyatakan dalam kondisi sehat. Suhu tubuhnya menunjukkan 35 derajat celcius, dalam kondisi normal. Setelah sampai kota Mataram, ia pun diperiksa pihak Puskesmas Karang Taliwang. Wanita lajang ini mengatakan, dirinya diminta untuk tidak keluar rumah selama dua pekan. “Iya begitu. Jadi saya tetap tidak bisa keluar halaman rumah. Juga kalau mau makan, piring dan gelas itu sudah dipisah oleh Mama. Jadi sudah benar-benar steril. Apalagi kalau sudah pegang sesuatu, Mama langsung cuci bersih dah,” cerita Tia. Perawatan yang diberikan Mamanya membuat ia merasa sebagai orang yang ditakuti. Katanya, keempat keluarga Tia tidak berani kontak langsung dengan dirinya. Selama menjalani karantina mandiri di rumahnya, ia juga selalu menjalankan SOP yang diberikan pihak puskesmas. Setiap pagi ujarnya, ia berjemur di bawah terik matahari selama 15 menit pada pukul 10:00 Wita. Juga, selama masa karantina mandiri, ia tetap berada di dalam kamarnya. “Saya selalu berusaha berolahraga secara mandiri di kamar. Intinya menjaga kebugaran tubuh,” katanya. Dari usaha yang dilakukan Tia untuk menghindari sebaran Covid-19, ia merasa tak pernah keberatan dengan instruksi yang diberikan petugas kesehatan kota Mataram. “Saya selalu lakukan. Katanya juga, kalau dalam beberapa hari saya ada gejala atau kondisi badan kurang sehat selama masa karantina, saya disuruh melapor ke Rumah Sakit,” pungkasnya. “Saya keluar kamar juga seperlunya saja. Seperti ke toilet. Apalagi sudah ada perintah untuk tidak bersentuhan dengan anggota keluarga dan orang lain. Makan juga harus pakai piring pribadi gak boleh dipakai sama keluarga yang lain,” ujarnya. Selama masa karantina mandiri ujarnya, beberapa tetangga Tia takut bila melihatnya. Ia juga pernah mendapat kucilan dari warga di lingkungannya. “Memang waspada dan takut itu wajar. Tapi jangan dong sampai ngucilin orang,” sesalnya. “Toh saya selalu ikutin sesuai SOP karantina mandiri. Keluar rumah saja hanya untuk bejemur, saya juga tidak bersentuhan sama keluarga,” lanjut Tia. Setiap barang yang disentuh, ibunya juga selalu menyemprot dengan cairan disinfektan. Ia pun meminta, kepada warga yang mengucilkan dirinya tidak membaca berita hoaks. Pasalnya, banyak warga di lingkungannya beranggapan bahwa, penyebaran Covid-19 bisa melalui pandangan. “Mereka paniknya karena nyerap berita hoax yang ngiranya Corona bisa nyebar dari tatapan mata. Ini kan hoax,” ujar Tia. Wanita lulusan SMK 2 Mataram ini pun berpesan agar warga di lingkungannya tidak melebih-lebihkan sebaran wabah Covid-19 ini. Ia pun pernah mendengar, jika ia keluar halaman rumah akan membuat warga sekitar panik. “Kalau di depan rumah, warga yang lihat ada yang langsung panik. Pesan saya, tolong jangan dilebih-lebihkanlah terkait kepulangan saya dari Jakarta. Warga juga jangan terlalu panik deh,” katanya berpesan melalui Whatsapp-nya. (viq)
SUARA NTB
Halaman 8
Pasar Ternak Ditutup, Sumber PAD Terhenti Selong (Suara NTB) Kebijakan Pemkab Lombok Timur (Lotim) melakukan penutupan Pasar Ternak Masbagik beberapa waktu lalu diakui berdampak besar. Utamanya yang setiap hari mencari rezeki dari aktivitas jual beli ternak. Tidak terkecuali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah kabupaten Lotim. Target PAD Rp10 juta per bulan terpaksa terhenti. Hal ini diakui Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan (PUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Ternak (Disnakeswan) Kabupat-
en Lombok Timur, drh. Suryatman Wahyudi kepada Suara NTB, Selasa (31/3). Dia menjelaskan, seperti terlihat setiap hari Senin, pasaran ternak
di Masbagik ini didatangi ribuan orang. Jumlah sapi, kerbau dan ternak lainnya yang didatangkan dari desadesa yang ada di Lotim dan
juga dari luar Lotim. “Ada ribuan orang setiap hari pasaran,” ungkapnya. Tidak ditampik, sampai saat ini buntut dari penutupan Pasar Ternak ini masih menuai protes. Protes dari warga yang setiap harinya mengais rezeki dari aktivitas. Para pengusaha ternak, pemegang tali ternak dan jagal-jagal yang datang membeli ternak. Karena sudah menjadi ke-
bijakan pemerintah demi keselamatan warga sendiri, maka penutupan tetap diberlakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kebijakan penutupan karena khawatir penyebaran virus corona ini bisa meluas di pasar ternak. Meski tidak ada roda ekonomi berputar di pasar ternak, saat ini lebih diutamakan dulu keselamatan nyawa warga Lotim. (rus)
Bupati Minta Kades Tak Ragu Gunakan Dana Desa
(Suara NTB/her)
PANTAU - Kadis Koperasi dan UMKM Lobar H. M. Fajar Taufiq turun memantau pelaku UMKM konveksi memproduksi masker di wilayah Batulayar.
Diskop Dorong Pokir DPRD Perkuat Modal Usaha Perajin Masker Giri Menang (Suara NTB) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lombok Barat (Lobar) merespon tingginya permintaan pasar terhadap masker yang diproduksi perajin rumahan di Lobar di tengah mewabahnya virus Corona. Dinas juga mendorong DPRD Lobar mau mengalokasikan anggaran pokok pikiran (pokir) untuk memperkuat modal usaha perajin konveksi.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, H. M. Fajar Taufiq menjelaskan pihaknya sudah mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk melakukan produksi dan pemasaran melalui media online. ‘’Mereka harus tetap aktif berproduksi, meningkatkan kualitas dan aktif memasarkan melalui media sosial,’’ ujarnya, Senin (30/3). Khusus UMKM konveksi, pihaknya juga meminta agar ber-
amai-ramai membuat masker yang standar, dengan memperhatikan kualitas dan kesehatan. Bukan membuat masker sembarangan. Di tengah kelangkaan masker saat ini, para pelaku UMKM konveksi memproduksi masker untuk paling tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal, mengingat masker langka dan mahal. Namun demikian makser yang buat harus tidak tembus bakteri dan debu dengan membuat dua lapis. (her)
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy,MM., kembali menegaskan terhadap kepala desa (kades) untuk tidak ragu mengalokasikan dana desa (DD) dalam menangani virus Corona (Covid-19). Menurut bupati, penggunaan ataupun pengalihan DD untuk penanganan virus Corona ini sudah ada aturan dan juknas-juknis yang jelas. “Untuk penggunaan DD sudah ada juknis dan surat edaran. Jadi kepala desa jangan ragu lagi,” terang bupati dikonfirmasi, Selasa (31/3). Bahkan, kata dia, bupati sudah membuat surat edaran kembali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Maka dari itu, pemerintah desa harus lebih aktif dan menjemput bola dalam menangani virus yang saat ini cukup mengancam keselamatan masyarakat. Hanya saja, bupati meminta supaya penggunaan anggaran di desa ini tetap memperhatikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasly, menegaskan, kebijakan itu
(Suara NTB/yon)
H. M. Sukiman Azmy melalui surat edaran Menteri Desa PDTT, di mana dinyatakan, bagi desa yang telah dan/ atau akan menerima penyaluran Dana Desa tahap I (40%), dapat membiayai Program Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 khususnya dalam pasal 11 ayat 1 huruf (b), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat. (yon)
Jemaah Salat di Masjid Diminta Ikuti Arahan Pemerintah Tanjung (Suara NTB) Kebijakan pemerintah untuk membatasi ibadah berjemaah di masjid dan tempat ibadah lain bagi non muslim masih menuai pro - kontra. Sebagian masyarakat berkeyakinan dengan ibadah di masjid, pandemi virus corona terhindar melalui munajat secara bersama-sama. Namun tidak demikian dengan pemerintah, termasuk Pemda Lombok Utara. Pola penyebaran virus yang rentan tersebar melalui kon-
tak satu sama lain, disikapi dengan sinkronisasi kebijakan social distancing (menjaga jarak kontak sosial) antara pusat, daerah dan Provinsi. Oleh sebab itu, Pemda Lombok Utara membatasi kontak sosial dalam setiap kegiatan. Tak terkecuali ibadah salat berjemaah. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kepada wartawan menegaskan pembatasan ibadah berjemaah di Masjid, Musholla, Pura dan Vihara di KLU bertujuan untuk mencegah potensi penyebaran virus. Pemda bahkan sudah mengeluarkan edaran agar
masyarakat muslim, mengambil keringanan beribadah, dari kewajiban ibadah Jumat berjemaah menjadi salat zuhur di rumah masing-masing. Hari Jumat pertama pasca terbitnya edaran, pengurus masjid di tiap dusun di KLU terlihat masih melaksanakan ibadah. Najmul berharap, arahan pemerintah dari pusat, Provinsi dan Kabupaten itu dapat dipatuhi dengan kesadaran bersama mencegah penularan virus. “Saya yakin Jumat kemarin itu, warga terlambat menerima informasi sehingga masih ada yang solat Jumat
berjemaah. Insya Allah Jumat yang akan datang, anjuran pemerintah diikuti,” ujarnya. Najmul mengatakan, arahan untuk menghindari kerumunan saat beribadah tidak hanya untuk umat muslim. Melainkan pula bagi penganut agama Budha dan Hindu yang ada di Lombok Utara. Vihara dan Pura yang biasa digunakan pada acara keagamaan, agar tidak dipadati khususnya pada periode tanggal darurat virus corona ini. Setelah tanggal darurat dinyatakan berakhir oleh pemerintah, ia bahkan mengajak
seluruh umat untuk memenuhi ibadah secara berjemaah. “Kita manfaatkan keringanan yang Allah berikan untuk mengganti ibadah di Masjid. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan edaran. Sehingga saya mengajak kita semua untuk mengambil peran menjadi pemutus mata rantai potensi penyebaran virus,” paparnya. Bupati juga mengimbau kepada warga untuk menunda kegiatan yang menghadirkan warga. Misalnya rapat-rapat di tingkat dusun, desa, maupun dalam bentuk pengajian dan tabligh berjemaah. (ari)
Di Loteng Baru 40 Jemaah Pilkades Serentak Calon Haji Lunasi BPIH di Loteng Ditunda
Praya (Suara NTB) Tenggat waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau Ongkos Naik Haji (ONH) diperpanjang sampai akhir bulan April mendatang. Di Loteng masih banyak Jemaah Calon Haji (JCH) asal Lombok Tengah (Loteng) yang belum melunasi ONH. Tercatat sampai akhir bulan Maret ini baru sekitar 40 orang JCH yang sudah melunasi ONH dari total 767 kuota JCH Loteng pada musim haji tahun ini. Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Loteng, Drs. H. Jalalussayuthy, SS.M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (31/3) mengatakan, pada musim haji tahun ini memang sedikit ada keterlambatan proses pelunasan ONH oleh JCH asal Loteng. Karena seharusnya, hingga akhir Maret ini paling tidak sudah setengah dari kuota haji yang ada melunasi ONH-nya. “Tapi laporan terakhir yang masuk hanya sekitar 40 JCH saja yang sudah melun a s i ONH,” ujar-
H. Jalalussayuthy
nya. Bisa jadi, itu karena dampak kondisi siaga darurat saat ini. Di mana masyarakat masih was-was untuk keluar rumah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan ONH tahun ini. Disinggung soal kabar tidak ada pemberangkatan haji tahun ini akibat dari penutupan Kota Mekkah karena dampak virus corona, Jalalussayuthy mengaku sejauh ini belum ada perubahan. Dengan kata lain, jadwal pemberangkatan JCH tetap sesuai rencana awal. Karena dari pihak pemerintah Arab Saudi sendiri belum memberikan konfirmasi soal rencana penutupan musim haji musim ini. “Selama belum ada pemberitahuan dari pihak pemerintah Arab Saudi soal musim haji ini ditutup, maka rencana pemberangkatan JCH tetap seperti semula. Artinya, musim haji tahun ini tetap akan ada pemberangkatan JCH,” imbuhnya. Soal di kemudian hari pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menutup Kota Mekkah untuk kegiatan ibadah haji, bagi JCH yang sudah terlanjur melakukan pelunasan ONH bisa mengambil kembali ONH yang sudah disetor tersebut. Atau kalaupun tidak mau diambil, juga bukan masalah. Hitung-hitung nabung untuk biaya keberangkatan tahun depan. “Intinya selama sebelum ada perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi, JCH tetap harus melunasi ONH-nya. Karena kalau tidak dilunasi, tidak akan bisa berangkat. Perkara nantinya ibadah haji ditiadakan karena kebijakan pemerintah Arab Saudi, ONH yang sudah disetor tidak akan hangus. Bisa diambil ataupun disimpan juga tidak masalah,” tandasnya. (kir)
Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 16 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinyatakan ditunda, menyusul merebaknya penyebaran virus corona (covid-19) di daerah ini. Penundaan akan berlangsung sampai status siaga darurat penyebaran virus corona dicabut oleh pemerintah. Keputusan penundaan pelaksanaan pilkades serentak tersebut tertuang dalam SK Bupati Loteng Nomor 196 tahun 2020 tertanggal 30 Maret 2020. Yang pada intinya menunda seluruh tahapan pelaksanaan pilkades yang belum dilaksanakan. “SK (surat keputusan) Bupati Loteng terkait penundaan tahapan pelaksaan pilkades serentak sudah ditandatangani oleh Bupati Loteng,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin kepada Suara NTB, Selasa (31/3). Total ada sekitar 8 kegiatan yang ditunda dengan keluarnya keputusan tersebut. Di mana untuk tahap persiapan tinggal satu kegiatan yang ditunda yakni pembentukan KPPS. Sedangkan untuk tahapan penyelenggaraan pilkades serentak sebanyak tujuh kegiatan, praktis seluruhya ditunda. Mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi perolehan suara hingga penetapan hasil serta pelantikan kepala desa terpilih. Adapun tahapan kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya tetap berlaku. “Jadi kalau tahapan yang sudah berjalan tidak ada masalah. Nantinya tinggal dilaksaakan tahapan yang belum saja, begitu status siaga darurat virus corona
dicabut,” jelasnya. Sebelumnya, Jalaludin mengatakan tahapan kegiatan pelaksanaan pilkades serentak sudah sampai pada penetapan calon kades. Dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut calon kades. Tinggal untuk persiapan tahapan penyelenggaraan saja. Pada tahun ini total ada 16 desa yang menggelar pilkades serentak yakni Desa Gapura, Pengengat dan Desa Mertak Kecamatan Pujut. Kemudian Desa Banyu Urip, Bonder dan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat. Ditambah Desa Beleka dan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur serta Desa Beraim dan Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah. Selain itu ada Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Desa Pendem Kecamatan Janapria, Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, dan Desa Jelantik Kecamatan Jonggat. Ditambah Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya dan Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata. (kir)
HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA KIJANG DR.1874 BC NOKA/ NOSIN : MHFJW8EM0G2315445/1 TR-AI6472 NO.BPKB M09442715 AN.I GDE KETUT SUARSANA HLG SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 HONDA DR.2303 CS NOKA/NOSIN : MHIJFW117GK721891/ J F W 1 E - 1 7 2 2 4 6 6 AN.ROLAND WILLY ABIDANO HLG SKTR KOTA MATARAM
SUARA NTB
Rabu, 1 April 2020
SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON
Halaman 9
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
LOWONGAN
SALON
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
RUPA-RUPA
LOWONGAN
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)
RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi RUPA-RUPA penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.
RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778
SALON
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
LOWONGAN
RUPA-RUPA
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677
D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288
RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
SUARA NTB Rabu, 1 April 2020
OPINI
Halaman 10
Bekerja dari Rumah (Work From Home) ;
’’Keroyok’’ Penanganan RTLH
Kembalinya Keluarga sebagai Sentra Pendidikan Anak
PEMPROV NTB dan Pemda kabupaten/kota fokus menangani 101.852 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Tahun 2018, rumah kumuh atau rumah tidak layak huni (RTLH) paling banyak di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebanyak 35.208 unit. Sebanyak 101.852 unit RTLH yang menjadi prioritas pertama. Sedangkan sisanya menjadi prioritas kedua. Berdasarkan data Pemprov dalam NTB Satu Data, ada lima kabupaten yang memiliki jumlah RTLH masih cukup tinggi di NTB. Yakni Lombok Timur 35.208 unit, Lombok Tengah 13.973 unit, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, dan Bima 10.070 unit. Sedangkan lima kabupaten/kota, jumlahnya ratusan hingga ribuan unit. Seperti Kota Mataram 946 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Dompu 8.006 unit dan Kota Bima 3.419 unit. Ini sesuai dengan target RPJMD. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB mengusulkan perbaikan 3.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tiap tahun, mulai tahun anggaran 2020 sampai 2023 mendatang. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023, Pemprov menargetkan perbaikan 12.500 unit RTLH. Perbaikan RTLH seharusnya dimulai tahun 2019. Namun karena terjadi gempa, sehingga fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat NTB yang rusak ringan, sedang dan berat. Sehingga pada 2019 tidak dialokasikan anggaran untuk perbaikan RTLH. Sebenarnya sesuai RPJMD 2019-2013, Pemprov akan melakukan perbaikan RTLH sebanyak 2.500 unit tiap tahun. Namun, karena tidak dialokasikan tahun ini, maka mulai 2020 diusulkan perbaikan sebanyak 3.000 unit RTLH tiap tahun untuk mengejar target RPJMD. Pemprov NTB melalui Dinas Perkim terus mempercepat penuntasan RTLH menjadi rumah layak huni (RLH). Selain itu, Dinas Perkim NTB juga mempercepat penanganan kawasan kumuh. Tahun ini ada ribuan unit RTLH yang akan ditangani dengan jumlah 101 paket. Masing-masing paket ditangani sebanyak 5-6 RTLH warga miskin yang ada di NTB. Penanganan RTLH tahun 2020 oleh Pemprov NTB jumlahnya cukup signifikan. Begitu juga untuk penataan kawasan kumuh bidang permukiman. Jumlah paket pekerjaan tahun ini sekitar 700 paket di seluruh NTB. Sasaran penanganan RTLH tahun ini, kata Azhar sekitar 25 persen di Lombok Timur. Karena Lombok Timur merupakan daerah yang paling padat penduduknya dan banyak RTLH. Diharapkan target penanganan RTLH sesuai RPJMD dapat tuntas ditangani. Begitu juga kawasan kumuh, ditargetkan pada 2023 sudah tuntas ditangani. Pada tahun 2018, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang menjadi sasaran. Belum lagi bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat. Sementara itu, untuk kawasan kumuh di NTB mencapai 6.300 hektare yang berada di 10 kabupaten/kota. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 6.300 hektare kawasan kumuh tersebut mencapai Rp6,3 triliun. Karena setiap hektare kawasan kumuh membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar. Untuk target di 2020 dari APBD Kabupaten/Kota masing-masing ada.Penanganan RTLH membutuhkan peran aktif dari pemerintah desa yang diarahkan oleh masing-masing Pemda Kabupaten/Kota. Setiap desa diharapkan bisa menangani 10 unit RTLH dengan memanfaatkan dana desa. (*)
ERDASARKAN proyeksi penduduk 2015-2045 hasil Survey Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,9 juta jiwa pada Tahun 2020. Termasuk NTB yang kini dengan jumlah penduduk sekitar 5,51 juta jiwa. Kini, Hampir dipastikan seluruhnya berada di dalam rumah bersama keluarga sekaligus berupaya menjaga jarak ; interaksi sosialkomunikasi langsung dengan orang lain. Tentunya untuk menghidari kontaminasi Pandemi Covid-19. Penulis prediksi dari hingga tiga bulan ke depan masyarakat bekerja dari rumah atau kerja dari luar kantor (remote working). Bekerja menyelesaikan tugas-tugas kantor dari rumah sekaligus bersama anak-anak dengan tugas yang diluar prediksi, misalnya ikut mengerjakan tugas-tugas sekolah anak dan terlibat langsung dalam pengasuhan lanjutan.
Ribuan TKI Mudik Wajib Karantina Mandiri
Mataram (Suara NTB) – Industri jasa keuangan dianggap belum siap melaksanakan instruksi presiden tentang pemberian keringanan kepada nasabah, untuk meminimalisir dampak corona. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kemudahan kredit bagi nasabah lembaga keuangan. Salah satu kemudahan tersebut adalah penundaan pembayaran selama setahun. OJK juga telah mengeluarkan peraturan turunan terkait hal itu. Meski demikian, belum ada kepastian kepada masyarakat terkait kebijakan ini. Masyarakat masih simpang siur. Mantan Anggota Komisi XI DPRRI, sekaligus mantan anggota Badan Anggaran DPRRI asal NTB, H. Wilgo Zainar, SE, MBA memberi respon banyaknya
Mataram (Suara NTB) – Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaka Kerja Indonesia (TKI) di tengah merebaknya Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi atensi serius. Pasalnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah menginstruksikan maklumat bahwa seluruh orang yang datang ke NTB selama penanganan penyebaran virus tersebut berlangsung diharuskan melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari sebagai orang dalam pengawasan (ODP). Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Abdul Hadi, menerangkan sampai saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan satuan gugus tugas penanganan virus corona di tingkat provinsi. Khususnya terkait status dan penanganan kepulangan PMI dari luar negeri ke NTB. “Kita sudah punya posko di bandara bersama BP3TKI. Dimana selama ini PMI yang pulang sejak Januari sampai Maret (lewat bandara) sudah 690 orang,” ujar Hadi saat dikonfirmasi, Selasa (31/3) di Mataram. Rinciannya, PMI yang bekerja di Malaysia 609 orang, Arab Saudi 31 orang, Uni Emirat Arab 44 orang, Suriah 5 orang, Singapura 1 orang, Brunai Darussalam 3 orang, Oman 2 orang, Libya 1 orang, Mesir 1 orang, dan Irak 1 orang. “Itu mereka sudah diberikan penyuluhan tentang Corona untuk juga bisa pulang ke tempat mereka masing-masing. Itu juga tugas dari Disnakertrans NTB,” ujar Hadi. Di sisi lain, berdasarkan data dalam siskotkln.bnp2tki.go.id jumlah PMI yang telah pulang sejak Januari hingga Maret 2020 mencapai 1.305 orang. Rinciannya 1.289 orang PMI yang bekerja di Malaysia, 6 orang di Arab Saudi, 5 orang di Brunai Darussalam, 3 orang di Bahrain, 1 orang di Singapura, dan 1 orang di Oman. Berdasarkan daerah asal, PMI tersebut terbagi 626 orang di Lombok Timur, 436 orang di Lombok Tengah, 203 orang di Lombok Barat, 24 orang di Lombok Utara, 13 orang di Kota Mataram, 1 orang di Sumbawa, 1 orang di Kabupaten Sumbawa Barat, dan 1 orang di Kabupaten Bima. Diterangkan Hadi, dalam protokol penanganan Covid-19 seluruh PMI yang pulang ke NTB harus mengikuti karantina mandiri selama 14 hari. “Sekarang setelah ada keputusan dari Pak Gubernur melalui edara, semua yang datang harus menjalani karantina,” ujarnya. Menurutnya, Disnakertrans NTB juga telah memfasilitasi karantina di layanan terpadu satu atap yang dimiliki. Khususnya untuk aktivitas observasi PMI yang baru pulang dari luar negeri selama Covid-19 mewabah. Kendati demikian, saat ini karantina PMI diarahkan di rumah masing-masing. Dimana Disnakertrans berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satga Penanganan Virus Corona. “Kami hanya bertugas mendata, jadi (penanganan) PMI yang datang dari luar negeri, kami kerjasamakan dengan tim gugus tugas,” ujar Hadi. Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, selaku penanggungjawab informasi gugus tugas penanganan corona menerangkan sesuai maklumat yang dikeluarkan Gubernur NTB, maka seluruh masyarakat yang memaksakan pulang ke NTB selama masa siaga bencana non-alam penanganan Covid-19 ditetapkan sebagai ODP. “Dia wajib mengikuti karantina 14 hari. Artinya selama karantina itu, dia harus menjaga jarak dan lebih banyak di rumah. Jangan ke mana-mana,” ujar Aryadi saat dikonfirmasi, Selasa (31/3) di Mataram. Hal tersebut ditujukan sebagai langkah antisipasi untuk menekan potensi penyebaran Covid-19 di NTB. Ditegaskan Aryadi karantina mandiri menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat masa inkubasi virus berlangsung selama 14 hari. “Isolasi mandiri itu penting,” ujarnya. Untuk memaksimalkan pengawasan ODP, disebutnya akan melibatkan peran aktif Kepala Lingkungan dan Kepala Desa di masing-masing wilayah. Sampai saat ini, NTB mencatat dua kasus positif Covid-19. Dengan kepulangan PMI yang cukup intens, potensi bertambahnya kasus positif dikhawatirkan meningkat. Dengan melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari sebagai langkah preventif, peningkatan jumlah kasus diharapkan tidak terjadi atau dapat ditangani. “Sehingga kita bisa melakukan pencegahan secara menyeluruh,” pungkasnya. (bay)
Positive Parenting Saat Covid-19 Setidaknya ada hikmah dibalik Covid-19 ini yakni dipertemukan rajutan pertemuan antar keluarga yang sebelumnya terdapat jarak (distance); jarak akibat pekerjaan, kesibukan orangtua atau jarak akibat pengasuhan yang kurang maksimal saat bersama di rumah. Momentum kerja dari rumah dan atau belajar dari rumah diharapkan terjadi transmisi edukatif antara orangtua dengan anak, Interaksi yang baik dan positif akan meningkatkan kasih sayang kedua belah pihak, meningkatkan perilaku positif anak, meningkatkan adaptasi sosial anak, mampu mengurangi masalah ketidakdisiplinan anak di rumah atau diluar rumah, serta orangtua dapat mengidentifikasi tumbuh kembang anak. Menjadi orang tua saat kondisi sebagaimana mengutip Keputusan Gubernur NTB Nomor 360-298 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat
Oleh : Chae Khairil Anwar, S.PdI., M.Pd., Mediator., Faskel Dosen Prodi PIAUD FTK UIN Mataram Bencana Non-Alam Corona Virus Desease (Covid-19) di NTB selama 169 terhitung sejak 16 Maret hingga 31 Agsutus 2020. Adalah waktu yang sangat tepat bagi terjalinnya komunikasi dan cinta kasih orangtua berupa kehangatan, menghargai kelebihan dan kekurangan anak, yang dilandasi nilai, berusaha meminimalisir bentuk pengasuhan negatif, misalnya mengabaikan hak-hak anak, maupun menghukum. Karena hukuman yang demikian tidak bisa lagi diterima sebagai sebuah norma kekinian. Orang tua yang menerapkan pengasuhan positif selalu berupaya menciptakan lingkungan yang ramah dan bersahabat untuk anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal termasuk betah tinggal di rumah. Mengembalikan Peran Pengasuhan Mulai dari Rumah Mengutip pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan bahwa pendidikan itu adalah sinergi dalam keluarga, di sekolah dan dalam masyarakat. Menurut penulis, orangtua adalah elan vital dan jangkar utama pendidikan anak. Satuan pendidikan merupakan institusi yang membantu keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan anak, orangtua tidak bisa menyerahkan tanggung jawab penuh kepada satuan pendidikan. Perlu kolaborasi dan sinergi saat di rumah, orangtua harus dapat mengemas pertemuan-pertemuan dengan membangun harmoni, cinta kasih, perhatian, kelembutan, perdamaian serta nilainilai, sehingga anak-anak diharapkan tetap nyaman dan betah di rumaha bersama seluruh keluarga. Semuanya dikemas menyengkan dan bahagia dengan
tetap mengutamakan proses tumbuh kembang, kebuthan, serta aspirasi anak. Beberapa Isu dan Permasalahan Terkini Pengasuhan anak dalam konteks belajar dari rumah dapat dilaksanakan dengan baik bilamana orangtua dapat menjadi jembatan ilmu pengetahuan bagi anak-anaknya. Penulis menemukan banyak orangtua mengeluh dan lelah terhadap durasi libur yang sangat panjang. Dalam konteks psikologis, libur panjang ditambah tugas dan tanggungajawab baru dalam situasi isolasi Covid-19 dapat mempengaruhi produktifitas orang tua dan anak-anak. Kondisi tersebut dapat diminimalisir dengan pemahaman dan praktik pengasuhan yang baik (positive parenting). Memang butuh proses adaptasi orangtua ketika menemani anak di rumah (full times). Menjadi “pelayan” bagi anak-anak sembari memaknai makna dibalik musibah global, bukan menjaga jarak tapi membangun sinergi dan jembatan cinta dengan anak. Karena sesibuk apapun orangtua, peran dan fungsinya melekat sebagai imam bagi anak-anak baik saat di luar atapun saat di dalam rumah. Nah, saat di rumah hal yang harus diperhatikan orangtua antara lain, pertama, spritual quotient anak mutlak pada posisi utama, misalnya melalui kegiatan medium ibadah bersama bersama sesuai keyakinan agama masingmasing keluarga. Kedua, dalam hal penyelesaian tugas sekolah, maka keterlibatan orangtua dalam pengembangan bahan ajar pendidikan keluarga dalam berbagai bentuk (buku, artikel, selebaran, koran, tips-tips praktis, dll). Kegiatan tersebut dapat diinisiasi oleh keluarga, karena tidak semua sekolah
melaksanakan pembelejaran daring. Ketiga, bijak memanfaatkan semua saluran informasi baik berupa laman, medsos, cetak, radio, TV, ceramah agama, dll). Pola tersebut tentunya orangtua tetap hadir mendampingi anak pada setiap saat. Keempat, selalu menunjukkan kata dan perilaku positif, karena anak akan menirukan apa yang dilihat atau didengar dari lingkungan terdekatnya. Yuk Bahagia !
POJOK Positif Covid - 19 di NTB bertambah dua orang Tingkatkan kewaspadaan
*** Pemerintah dan DPR sepakat Pilkada serentak 2020 ditunda Penanganan virus Corona lebih prioritas
***
Lembaga Keuangan Dinilai Belum Siap Berikan Keringanan Kredit pertanyaan terkait keringanan dimaksud. Apalagi kebijakan ini menjadi blunderdiOtoritasJasaKeuangan(OJK). H. Wilgo berpandangan, sebetulnya persoalan ini tidak mengerucut di OJK. Muaranya adalah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang relaksasi kredit secara sepontan. Idealnya, kata mantan Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini, Presiden seharusnya melakukaan koordinasi bersama OJK dan Industri Jasa Keuangan khususnya perbankan terlebih dahulu. “Karena perbankan itu bukan hanya Bank BUMN, tapi ada bank swasta nasional,bankasingdanjugaBPR.Mungkin kalau bank BUMN bisa mengesekusi printah presiden. Tapi bagaimana dengan bank lainnya tadi?,” katanya.
Ia mempertanyakan, apakah pemerintah punya dana talangan untuk menutup beban bunga dan pokok angsuran semua debitur yang terdampak eleh oleh Covid-19 yang diminta tunda pembayarannya. Baik di bank, maupun leasing?. “Uangnya bersumber darimana? mau pakai APBN? Tunggu dulu apakah mau belanja rutin dan belanja pembangunan dikurangi untuk menutup itu?,” kata H. Wilgo. Jika pemerintah tak siap, salah satu dampaknya adalah industri jasa keuangan bisa colaps dengan kebijakan spontan Presiden tersebut. Yang jelas saat ini, Industri Jasa keuangan diyakininya belum siap untuk melakukan relaksasi sesuai perintah presiden.
“Semoga kita selamat dari krisis ekonomi dan krisis keuangan yang sudah didepan mata,” ujarnya. Apakah kemudian industri jasa keuangan melakukan kompensasi dengan juga tidak melakukan pembayaran bunga, baik kepada deposan / penabung, juga kepada pihak krediturnya? Mengingat, modal bank juga bersumber dari pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. “Ini kan jadi repot semua. Baiknya kebijakan ini harus clear dulu di tingkat elite. Baik pemerintah, OJK, Industri Jasa Keuangan. Baru disampaikan pada rakyat. Kasihan rakyat sudah berharap relaksasi, namun Industri Jasa Keuangan belum siap. Lalu siapa yang bertanggung jawab?,” demikian H. Wilgo. (bul)
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Serentak 2020 Ditunda Mataram (Suara NTB) Rapat kerja/dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Senin (30/3) kemarin, membahas keberlanjutan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah wabah Covid-19. Rapat menghasilkan kesepakatan bersama untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Ada empat poin kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat kerja terkait dengan Pilkada serentak 2020 tersebut. Pertama yakni dengan melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat. Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan. Poin kedua, bahwa pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR. Poin Ketiga adalah dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
Poin keempat, dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 tersebut, Komisi II DPR RI meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 untuk merealokasikan dana Pilkada serentak 2020 yang terpakai untuk penanganan pendemi Covid-19. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (31/3) terkait dengan hasil rapat kerja lima lembaga negara tersebut yang menghasilkan kesepakatan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar hal tersebut, akan tetapi untuk tindaklanjutnya, pihaknya harus menunggu keputusan KPU terkait dengan tekhnis pelaksanaannya dari keputusan bersama itu. ‘’Yang jelas kita di KPU baru mengenal penundaan tahapan, selain dari itu belum. Karena penundaan hari pemungutan suara itu merupakan kewenangan dari pemerintah dan DPR. Saya kira hasil dari pertemuan lima lembaga itu, pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP, tentu nanti akan ditindaklanjuti dalam pengaturan lebih lanjut, kita tunggu saja,’’ ujarnya. Diketahui penundaan pelaksanaan
(Suara NTB/KPU)
Rapat kerja antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, menyepakati menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020. Pilkada serentak 2020 itu baru berupa kesepakatan bersama antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Untuk tindaklanjutnya, sebagaimana isi kesepakatan itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Perpu penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan diterbitkan oleh Presiden. Bagi Suhardi, sampai sejauh ini tahapan Pilkada serentak 2020 yang ditunda baru empat tahapan itu saja. Yakni pelantikan PPS, verifikasi syarat
dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan penyusunan daftar pemilih. Sedangkan untuk penundaan pelaksanaan hari H pemungutan suara, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan hasil kesepakatan bersama tersebut. ‘’Kita di daerah hanya melaksanakan saja. Karena kesepakatan itu kan belum menjadi keputusan, keputusan itu ketika ada dari pemerintah, dan ditindaklanjuti oleh KPU,’’ pungkasnya. (ndi)
Kapolda Tinjau Langsung Anggotanya Berjemur Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB, Irjen.Pol.Tomsi Tohir sejak seminggu lalu sudah memerintahkan seluruh jajarannya mulai dari Satker Polda hingga ke jajaran Polres dan Polsek untuk melaksanakan berjemur di bawah sinar matahari selama 10 sampai dengan 15 menit mulai dari pukul 10.00 Wita. ‘’Selain Personel dan PNS Polri, para tahanan juga diwajibkan untuk ikut berjemur,’’ ujar Kabid Humas Polda NTB, Artanto, SIK.M.Si dalam rilisnya yang diterima Suara NTB, Selasa (31/3). Bahkan lanjut Artanto, jika ada warga atau tamu yang kebetulan saat jam tersebut ada di kantor polisi disarankan juga untuk ikut berjemur. ‘’Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga salah satu untuk mence-
gah penularan Covid-19,’’ jelasnya. Untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar oleh anggotanya, pada Selasa kemarin, Kapolda NTB. Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. memantau langsung pelaksanaannya dengan cara berjalan kaki mengitari gedung utama Polda NTB. “Saya ingin melihat langsung keseriusan anggota dalam melaksanakan perintah saya yang minggu lalu”, ucap Kapolda saat memantau anggotanya. “Di samping melaksanakan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan virus di masyarakat kita juga mesti mencegahnya masuk ke tubuh kita. Sehingga kita bisa terus melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat,’’ ujar Kapolda. (r)
(Suara NTB/ist)
Kapolda NTB keliling pantau pelaksanaan anggota berjemur minimal 15 menit pada jam 10 sd 11 siang untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari guna meningkatkan imunitas tubuh utk mencegah penularan Covid-19.
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 1 April 2020
Halaman 11
PLN Siap Bebaskan Tagihan Anggaran Infrastruktur MotoGP Dipastikan Tak Kena Rasionalisasi Pelanggan 450 VA dan Diskon 50 Persen 900 VA Mataram (suarantb.com) PLN mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020. “Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450 VA dan keringanan tarif listrik 50% tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” kata Rudi Purnomoloka, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi. “Saat ini masyarakat diimbau untuk tetap di rumah. Berkegiatan di rumah. Tujuannya untuk mencegah penularan yang makin luas. Pembebasan dan diskon tarif listrik ini diharapkan dapat mendukung hal tersebut. Jadi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, tidak harus khawatir dalam menggunakan listrik selama musim yang sulit ini,” pungkas Rudi. Pemeliharaan rutin selama siaga (bul) Covid-19 di Labuapi, Lombok Barat
Kejaksaan Lawan Corona Dari Hal. 1 kata Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH di kantornya, Selasa (31/3). Sejak wabah Covid – 19 menjadi pandemik, Kejati NTB termasuk institusi yang cepat mengambil upaya antisipasi. Langkah awal yang dilakukan, mengundang ahli medis dari rumah sakit dan memberi sosialisasi pemahaman kepada jajarannya dua tahap, tanggal 12 dan 20 Maret. Tentang hal mendasar tentang Covid hingga penyebarannya. Upaya lanjutan dengan menguatkan pemahaman agama mengundang ustadz tausiyah tentang pentingnya penguatan ibadah, kemudian pengarahan melalui video conference kepada Kajari dan jajaran se NTB agar mendapat pemahaman sama tentang Covid – 19. ‘’Kita juga yang pertama melakukan vaksin kepada seluruh Jaksa di sini,’’ ujar Kajati. Tidak sampai di sana, pihaknya juga mengundang tim TRC BPBD Kota Mataram untuk penyemprotan disinfektan di seluruh seluruh ruangan dan gedung Kejati NTB yang baru beberapa bulan dibangun itu. Serangkaian kegiatan itu berlangsung Maret 2020. Tindakan ini menurut Kajati sebagai langkah antisipasi masuknya wabah Corona di lingkungan Kejati, termasuk Kajari. Dasarnya adalah edaran Jaksa Agung tentang pencegahan Covid – 19 di lingkungan Adhyaksa. Berbagai kegiatan rutin bahkan ditiadakan sementara, seperti apel rutin setiap Senin pagi dan Jumat sore serta kegiatan kegiatan rapat. Kebijakan baru yang dikeluarkan adalah sidang secara
online tanggal 27 Maret, diawali oleh Kejari Lombok Tengah dan disusul lima Kejari lainnya. Dalam kondisi darurat bencana non alam Covid – 19 saat ini, sejumlah kebijakan menurut Kajati mengalami perubahan. Seperti pembatasan tamu – tamu yang datang. Setiap tamu yang masuk, tak terkecuali jaksa dan seluruh pegawai harus melalui bilik uap yang disiapkan di depan lobi. Namun ada kegiatan tambahan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, seperti pembentukan gugus tugas Covid – 19 di Kejaksaan. ‘’Kami sudah bentuk tim gugus tugas ini di Kejati NTB dan disusul Kejari Kejari,’’ ujarnya. Tugas tim gugus salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya physical distancing. Kebijakan penyuluhan hukum juga berubah. Awalnya tatap muka dengan instansi hingga sekolah sekolah ditiadakan, namun melalui kanal radio tetap dilaksanakan. ‘’Hari ini kegiatan jaksa menyapa di RRI tetap dilaksanakan. Kajari Mataram punya giliran. Polanya by phone. Presenter tetap di studio, Kajari tetap di ruangannya,’’ jelas Nanang Sigit. Kebijakan yang dikeluarkan sebagai turunan edaran Jaksa Agung ini diharapkan menangkal masuknya Covid – 19 di Kejati NTB dan jajaran. Terlebih, dengan penerapan work from home (WFH) secara bergilir. Semua rangkaian kebijakan dan kegiatan itu sebagai upayanya melindungi semua jajarannya. (ars)
Siapkan Layanan Khusus Dari Hal. 1 ‘’Biasanya kita dapat Rp4 miliar per hari, sekarang ini sudah sekitar Rp2,5 miliar (per hari). Jadi ada penurunan yang cukup signifikan karena (virus) Corona ini,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si saat dikonfirmasi, Senin (31/ 3) di Mataram. Diterangkan Iswandi, penurunan terutama terjadi karena menurunnya penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaran baru. ‘’Turun dari pembelian kendaraan baru. (Penarikan pajak) yang lain ada turun, tapi tidak terlalu besar. Utamanya (penurunan) dari pembelian kendaraan itu,’’ ujarnya. Selain itu, penurunan juga terjadi untuk proses daftar ulang yang persentasenya melambat karena Covid-19. Diterangkan Iswandi, hal ini disebabkan pembatasan sosial yang dilakukan masyarakat untuk menghindari virus berbahaya tesebut. Untuk mempertahankan potensi PAD NTB, Bappenda NTB memberikan beberapa layanan khusus selama proses penanganan Covid-19 berlangsung. Diantaranya layan-
an samsat delivery, dimana masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dengan sistem non-tunai. Selain itu, pembebasan denda pajak juga diberikan kepada penunggak, terhitung 1 April sampai dengan 31 Mei mendatang. ‘’Jadi kita berikan pembebasan (denda). Sehingga walaupun mereka melaksanakan pembatasan sosial, (tapi) tetap mau membayar pajak,’’ ujar Iswandi. Terkait pemenuhan target PAD 2020, Iswandi menyebut pihaknya belum dapat memproyeksikan lebih jauh. Terlebih mengikuti penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini belum pasti kapan akan berakhir. “Kita berdoa supaya cepat selesai, sehingga target-target PAD kita masih bisa pulih,” harapnya. Sebagai informasi, untuk periode 2019 realisasi PAD di NTB mencapai 106,01 persen atau terlampaui sebesar Rp102,75 miliar dari target sebesar Rp1,7 triliun. Sementara itu, untuk memenuhi target RAPBD 2020 sebesar Rp5,67 triliun, PAD tahun ini digenjot untuk memenuhi target sebesar Rp1,8 triliun, atau meningkat sebesar 7,79 persen dari target 2019. (bay)
Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mendapatkan informasi dari Kementerian PUPR bahwa ratusan miliar rupiah anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung MotoGP Mandalika tidak kena rasionalisasi atau pemangkasan. Sehingga, pembangunan sejumlah infrastruktur bidang ke-PU-an dalam mendukung MotoGP 2021 akan tetap dilaksanakan tahun ini. ‘’Proyek tetap jalan. Memang di Ditjen Bina Marga saya dengar ada rasionalisasi anggaran. Tetapi NTB tak kena. Alhamdulillah NTB tak kena. Kalau itu ada beberapa provinsi di Kalimantan, Sumatera yang kena rasionalisasi anggaran,’’ ujar Plt Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (31/3) kemarin. Sahdan menjelaskan, ada sejumlah pembangunan infrastruktur pendukung MotoGP 2021. Salah satunya proyek pembangunan by pass Bandara Internasional Lombok - KEK Mandalika sepanjang 17,4 Km. Pengerjaan proyek yang dibagi menjadi tiga paket tersebut saat ini masih dalam proses lelang. Sekarang, tahapan lelangnya sudah masuk tahap evaluasi dokumen. Ditargetkan pada Juni mendatang sudah selesai lelang bahkan teken kontrak. Begitu juga untuk pembebasan lahan yang belum dibayarkan 2019 lalu. Sahdan mengatakan, anggarannya sudah disiapkan Kementerian PUPR dalam APBN 2020 ini. Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 903,4 miliar tahun 2020 untuk mendukung KEK Mandalika sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika, pembangunan jalan by pass Bandara Internasional Lombok (BIL), pengembangan kawasan di tiga gili, pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kawasan Geopark Rinjani dan pemba-
ngunan homestay. Untuk pembangunan jalan by pass sepanjang 17,4 Km untuk meningkatkan konektivitas dari bandara ke Kawasan Wisata Mandalika dengan anggaran Rp814 miliar dan masa pelaksanaan tahun 2020 – 2021. Jalan by pass BIL dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan. Jalan by pass akan mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga akan dibangun di kawasan Mandalika. Disamping itu juga dilakukan pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 Km yang ditargetkan mulai konstruksinya pada akhir Maret 2020 dan rampung Desember 2020 dengan anggaran Rp75 miliar. Kementerian PUPR juga akan membangun Promenade di Desa Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi salah satu tujuan wisatawan seiring dengan penyelenggaraan event MotoGP. Desa ini menawarkan wisata budaya dan keindahan Pantai Kuta Mandalika dan menjadi lokasi wisatawan untuk berselancar ataupun menyelam dengan anggaran sebesar Rp50 miliar dengan masa pelaksanaan November 2020 – Desember 2021. Selain itu dilakukan pengembangan kawasan 3 Gili yakni Gili Air, Meno dan Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dengan anggaran Rp70,2 miliar yang ditargetkan rampung akhir tahun 2020. Di bidang permukiman, Kementerian PUPR pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran Rp31,3 miliar miliar yakni untuk Peningkatan Kapasitas Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Pengengat dengan volume 17.500 KK, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3 Gili di Kabupaten Lombok Utara dengan total kebutuhan air bersih yakni Gili Air 19 liter/detik, Gili Meno 8 liter/detik dan Gili Trawangan sebesar 51 liter/detik dengan anggaran Rp. 30,9 miliar. Sebagai alternatif akomodasi untuk event MotoGP, Kementerian PUPR juga akan membangun sekitar 750 unit home stay yang berada di
(Suara NTB/kir)
TERUS BERJALAN - Di tengah kondisi siaga darurat virus Corona, proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di kawasan The Mandalika terus berjalan. Kabupaten Lombok Tengah. Program rumah swadaya atau dikenal bedah rumah di NTB juga dianggarkan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp47,4 miliar untuk 2.300 unit. Sementara itu, Managing Operasional The Mandalika Kuta, Made Pariwijaya mengatakan, di tengah kondisi siaga darurat virus Corona proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di kawasan The Mandalika tetap berjalan. Dengan tetap memperhatikan standar keselamatan serta protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ditemui di Pendopo Bupati Loteng usai mengikuti rapat evaluasi penanganan virus Corona, Pariwijaya mengatakan, proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sejauh ini tidak ada kendala berarti. Penyebaran virus Corona juga tidak sampai mengganggu proses pekerjaan sirkuit. Karena dari sisi keselamatan dan kesehatan pekerjaan, semua sudah dijalankan sesuai standar yang ditentukan. ‘’Pembangunan sirkuit tetap jalan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja,’’ tegasnya. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona baik itu antara pekerja proyek maupun dengan masyarakat sekitar kawasan The Mandalika. Dikatakannya saat ini progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sudah pada kisaran 31 sampai 35 persen. Dengan fokus pekerjaan pada penyelesaian lapisan pondasi bawah (LPB) sirkuit yang di-
PWI NTB Ingatkan Wartawan Perhatikan Kesehatan Mataram (Suara NTB) – Wartawan merupakan profesi yang sangat rentan terjangkit virus Corona (Covid19). Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, wartawan harus dibekali alat pelindung diri. Tidak hanya itu, wartawan juga harus tetap memperhatikan kesehatan diri dengan mengonsumsi vitamin dan mencuci tangan setelah agar terhindar dari virus Corona. Terkait hal ini, PWI Cabang NTB seperti disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang NTB Nasrudin, S.Sos., pihaknya menyiap-
kan vitamin dan sabun kepada para pengurus. ‘’Vitamin dan sabun ini, merupakan bantuan dari Senator asal NTB H. Achmad Sukisman yang juga anggota Dewan Kehormatan PWI NTB,’’ terangnya, Selasa (31/3). Menurutnya, bantuan ini lebih diarahkan untuk meningkatkan antibodi fisik wartawan yang selama ini bertugas di lapangan. Pihaknya juga mengimbau agar wartawan yang sedang melaksanakan liputan menjaga keselamatan dalam meliput menjaga jarak dengan memakai masker dan menaati ketentu-
an liputan protokol Covid 19. Pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTB ini dan bakal bersurat kepada Gubernur NTB dan bupati/walikota supaya Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota minimal menyiapkan masker atau bahan mencuci tangan. Tidak hanya itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah melakukan jumpa pers dengan sistem telekonferensi. “Bila perlu menyiapka n APD guna menghindari penyebaran virus kepada wartawan,’’ harapnya. (ham)
Positif Covid - 19 di NTB Bertambah Dua Orang Dari Hal. 1 Kedua penderita diketahui di rawat di RSUD NTB sejak tanggal 22 Maret dan dilakukan pemeriksaan intensif di ruang isolasi. Perawatan sampai 23 Maret lalu hingga akhirnya diumumkan positif Covid – 19 Selasa siang tadi. Beruntung, masih ada kemungkinan kedua pasien un-
tuk sembuh karena hasil pemeriksaan terakhir kondisinya mulai membaik. ‘’Sedang menunggu hasil tes negatif (Covid – 19) sebanyak dua kali, sebelum dipulangkan ke rumahnya,’’ ujar gubernur. Sebagaimana protokol penanganan Covid – 19, Pemprov NTB melalui petugas kesehatan melakukan contact tracing terhadap semua orang yang
pernah kontak langsung dengan kedua penderita. Terhadap penambahan jumlah PDP positif corona ini, Gubernur berharap masyarakat tetap tenang. Putus rantai penyebaran wabah Covid - 19 dengan menghindari keramaian, menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Diingatkan juga agar mematuhi imbauan keluar rumah. (ars)
Dinas Perkim Percepat Penuntasan RTLH dan Kawasan Kumuh Dari Hal. 1 ‘’Mudah-mudahan di akhir masa jabatan Pak Gubernur bisa tuntas. Kawasan kumuh memang kita targetkan begitu. Tapi dia selalu bertambah,’’ katanya. Berdasarkan data Dinas Perkim NTB jumlah RTLH di NTB sebanyak 101.852 unit yang tersebar di 10 kabupaten/ kota. Paling banyak di Lombok Timur 35.208 unit, kemudian disusul Lombok Tengah 13.973 unit. Selanjutnya, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, Bima 10.070 unit, Dompu 8.006 unit, Lombok Bar-
at 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Kota Bima 3.419 unit dan Kota Mataram 946 unit. Pada tahun 2018, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembangunan rumah layak huni. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2 ribu unit rumah yang menjadi sasaran. Belum lagi bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat. Sementara itu, untuk kawasan kumuh di NTB mencapai 6.300 hektare yang berada di 10 kabupaten/kota. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 6.300 hektare kawasan kumuh tersebut
mencapai Rp6,3 triliun. Karena setiap hektare kawasan kumuh membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar. Ada pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Pemerintah pusat menangani kawasan kumuh yang luasannya lebih dari 15 hektare. Kemudian Pemerintah Provinsi menangani kawasan kumuh yang luasannya 10-15 hektare. Sedangkan kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektare ditangani Pemerintah Kab-upaten/Kota. (nas)
targetkan tuntas pada Juni mendatang. Sehingga paling lambat Bulan Juli proses pengerjaan lapisan pondasi atas (LPA) sudah bisa dimulai. Termasuk pengaspalan jalur sirkuit. ‘’Secara target, progres pembangunan sirkuit sudah sesuai jadwal. Artinya, akhir tahun ini pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sudah selesai,’’ Pariwijaya. Dan, siap pakai pada bulan Maret 2021. Karena pada bulan itu memang direncanakan akan ada uji coba MotoGP secara tertutup tanpa penonton. Lebih lanjut terkait pencegahan penyebaran virus Coro-
na di Kawasan The Mandalika, Pariwijaya, menegaskan upaya maksimal terus dilakukan pihaknya. Misalnya, dengan melakukan penyemprotan desinfektan di fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kawasan secara berkala. Mobilitas keluar masuk kawasan juga diawasi secara ketat. Jika ada tamu yang datang, harus melalui pemeriksaan sesuai prosedur yang sudah ditentukan. ‘’Kita juga berupaya maksimal mencegah penyebaran virus Corona di dalam kawasan. Dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang sudah ada,’’ pungkasnya. (kir/nas)
Terus Membaik, Kondisi Kesehatan Dua Pasien Positif Corona di NTB Dari Hal. 1 Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan pihaknya terus memantau perkembangan pasien positif di NTB. Dimana pasien 01 dan 02 sampai saat ini menunjukkan gejala yang baik. Khususnya untuk melakukan aktivitas seharihari seperti biasa. “Secara klinis mereka baik, sudah bisa beraktivitas. Cuma masih menunggu hasil tes supaya bisa pulang,” ujar Eka. Dalam prosesnya, hasil tes dari Litbangkes Kemenkes disebut memang akan memakan waktu. “Dari pertama kita ambil (sample swab) itu butuh waktu seminggu. Jarak tiga hari, diambil lagi,”
sambungnya. Sampai saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan hasil tes tersebut keluar, mengingat pemeriksaan dilakukan di luar daerah. “Saya belum bisa ngomong. Karena ini bukan lab. kita yang memeriksa, tapi di Jakarta sana,”ujarnya. Di sisi lain, PDP yang saat ini masih dalam perawatan juga disebut menunjukkan hasil yang baik secara klinis. Walaupun ada penambahan, persentase kenaikan jumlah PDP di NTB sendiri disebut cenderung pelan dan lama. “Ratarata yang keluar baik (secara klinis). Yang sedang di dalam (menjalani perwatan) juga menunjukkan gejala membaik dengan terapi yang diberikan para dokter,” ujar Eka. (bay)
Pemprov Siapkan Lima Kebijakan Ekonomi Tekan Dampak Corona Dari Hal. 1 Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona. Ketiga, menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Keempat, kata Ridwan, mendorong terwujudnya stimulus ekonomi. Dan terakhir atau kelima, mendorong tumbuhnya UKM/IKM untuk memproduksi Alat Pelindung Diri (APD). Berdasarkan hasil diskusi dengan Tim Bank Indonesia Perwakilan NTB, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2020 diperkirakan akan mengalami perlambatan sejalan dengan perekonomian nasional sebagai dampak dari Covid-19. Tekanan perlambatan diperkirakan terjadi utamanya di sektor perdagangan, transportasi dan akomodasi yang terdampak penurunan kinerja pariwisata. Sementara itu, sektor pertanian yang merupakan sektor dengan pangsa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di NTB diperkirakan akan menjadi penopang pertumbuhan di tahun 2020. Seiring dengan ekspektasi meningkatnya kinerja pertanian. ‘’Membaiknya kinerja pertanian terutama didukung kondisi cuaca yang relatif lebih baik setelah sebelumnya mengalami kekeringan di tahun 2019,’’ katanya. Sektor konstruksi juga diharapkan masih dapat menjadi penopang pertumbuhan seiring dengan masih berlangsungnya beberapa proyek pembangunan seperti Sirkuit MotoGP Mandalika, Pelabuhan Gili Mas, by pass BIL- Mandalika dan penambahan kapasitas terminal penumpang dan perpanjangan runway BIL. Kinerja pertambangan
diperkirakan akan dipengaruhi pergerakan harga komoditas dan demand global. Namun diharapkan dapat tumbuh stabil. Sebelumnya diproyeksikan perekonomian NTB akan tumbuh pada rentang 5,4 - 5,8 persen. ‘’Namun sejalan dengan dampak Covid-19 yang semakin meluas diperkirakan tingkat pertumbuhan akan lebih rendah dari proyeksi awal menjadi 3,3 - 3,7 persen,’’ sebutnya. Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan anggaran penanganan Corona kemungkinan akan terus bertambah. Saat ini, Pemprov sudah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan Corona. ‘’Sepertinya mungkin akan nambah lagi dari Rp25 miliar. Termasuk kemungkinan untuk menganggarkan yang tadi. Kemungkinan untuk paket ekonomi dan sebagainya,’’ katanya. Ardhi mengatakan, masyarakat lapisan bawah yang paling terkena dampak Corona. Seperti tukang ojek, buruh bangunan, pedagang asongan, buruh pasar dan lainnya. Dampak dari Corona, diperkirakan akan berpengaruh terhadap kemiskinan. Untuk menekan dampak ekonomi akibat Corona, Ardhi mengatakan masyarakat lapisan bawah tersebut harus tetap dipastikan memperoleh pendapatan. Kemudian mereka mendapatkan jaring pengaman sosial atau bantuan-bantuan sosial. Selain itu, menjamin ketersediaan pangan. Untuk ketersediaan beras, kata Ardhi, saat ini NTB memiliki 1.100 ton milik Pemprov dan Pemda kabupaten/kota. Masing-masing Pemda memiliki cadangan beras pemerintah sebesar 100 ton. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk beberapa bulan mendatang. (nas)
Polda NTB Lakukan Penyemprotan Disinfektan secara Massal dan Masif Dari Hal. 1 start depan Malomba sampai dengan Jln. Selaparang Cakranegara (Awc Samapta, patwal Lantas, Humas). Kemudian berlanjut ke Kelurahan Dasan Agung, di sekitar lingkungan tempat tinggal pasien PDP yang telah MD minggu kemarin. Kemudian kelompok II dipimpin oleh Kasatgas III Penanganan (Kabid Dokes Polda NTB) dengan rute penyempro-
tan Jln.Adi Sucipto, start Pasar Kebon Roek sampai dengan Simpang 4 Rembiga (Awc Brimob, Patwal Lantas, Humas). Kemudian berlanjut ke Kantor Bapelkes/Karantina Jamaah Tabliq. Selanjutnya kelompok III dipimpin oleh Kasatgas IV Rehabilitasi (Kabagbinkar ROSDM) dengan rute penyemprotan Jln Majapahit, start Simpang 4 Seruni sampai dengan depan Hotel Golden Palace (Awc Samapta, Patwal dan Humas).
Kelompok IV Kasatgas Gakkum dipimpin oleh Dirreskrimum Polda NTB dengan rute penyemprotan Jln. Panca Usaha, start Simpang 4 Bunut Baok sampai dengan Simpang 3 Kejati NTB (Awc Brimob, Patwal dan Humas). Selanjutnya kelompok V Kasatgas Banops dipimpin oleh Wakasat Brimob Polda NTB dengan rute penyemprotan Jln. Bung karno, start Simpang 4 Karang Jangkong sampai dengan Simpang 3
Lingkar Pagutan. (Awc Brimob, Patwal dan Humas). Ditambahkan kabid Humas, selain penyemprotan disinfektan juga dilakukan penyebaran informasi (imbauan) kepada masyarakat agar menghindari pertemuan dan selalu menjaga jarak serta selalu mencuci tangan dengan sabun sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap terjangkitnya virus Corona. Direktur Samapta Polda NTB Kombes Pol Subandi
S.I.K, selaku Kasatgas Operasi Aman Nusa II Gatarin 2020 menjelaskan bahwa penyemprotan disinfektan dilakukan secara serentak di seluruh jajaran Polda NTB dan berharap dengan penyemprotan ini bisa mencegah penyebaran virus Corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Penyemprotan disinfektan akan tetap dilaksanakan sampai dengan situasi penyebaran Covid-19 betul- betul-betul sudah tidak ada lagi. (r)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 1 April 2020
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gubernur dan Kapolda Resmikan Gedung Sekretariat Samsat dan Ditlantas Polda NTB Mataram (Suara NTB) – Tim Pembina Samsat NTB yang terdiri dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, Ditlantas Polda NTB dan Jasa Raharja Cabang NTB melaksanakan peresmian Sekretariat Tim Pembina Samsat Provinsi NTB, Gedung Ditlantas Polda NTB serta Samsat Drive Thru Mataram pada Selasa (31/3/2020) di Kantor Ditlantas Polda NTB Jl. Majapahit, Mataram. Peresmian dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, bersama Kapolda NTB, Drs. Tomsi Tohir, M.Si, Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Amin Litarso, Kepala Bappenda NTB Dr. I. H. Iswandi, M.Si, Kepala Cabang Jasa
Raharja NTB Mulyadi. Beberapa rangkaian acara diantaranya adalah penandatanganan prasasti, pemotongan pita serta peninjauan bangunan gedung. Peresmian dilakukan sebagai salah satu ikhtiar Pemprov NTB selaku bagian dari Tim Pembina Samsat untuk meningkatkan pelayanan. “Di dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan samsat, pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk membangun dan menyiapkan fasilitas untuk penyelenggaraan samsat,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, H. Iswandi, sesuai kegiatan. Selain Gedung Sekretariat, dalam kesempatan tersebut diresmikan pula Gedung Ditlantas Polda NTB dan fasilitas Samsat Drive Thru Mataram.
(Suara NTB/bay)
Foto bersama Pimpinan Wilayah Jasa Raharja NTB, Mulyadi (kiri), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, H. Iswandi (tengah), dan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda NTB, Kombes Pol Amin Lintarso (kanan) seusai peresmian Gedung Sekretariat Tim Pembina Samsat NTB.
(Suara NTB/bay)
Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi menjelaskan bangunan yang diresmikan kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah.
(Suara NTB/bay)
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, saat memotong pita tanda peresmian Gedung Sekretariat Tim Pembina Samsat NTB bersama Kapolda NTB, Drs. Tomsi Tohir, M.Si, Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Amin Litarso, Kepala Bappenda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Kepala Cabang Jasa Raharja NTB Mulyadi. Diterangkan Iswandi, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat sumber utama PAD NTB saat ini adalah pajak kendaraan bermotor dan pengurusan surat-surat kendaraan lainnya. “Alhamdulillah kita dengan kemajuan realisasi penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBM-KB (Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor) selama 5 tahun terakhir, kita dapat mencapai pelampauan-pelampauan (dari target),” ujar Iswandi. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membangun komitmen terkait kerjasama Pemda, Polda, dan Jasa Raharja. Pembangunan seluruh fasilitas tersebut memanfaatkan anggaran APBD sebesar Rp15 miliar dibawah supervisi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Perencanaan pembangunan dimulai pada 2018, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan pada 2019 dan peresmian pada 2020. “Ini juga bagian dari upaya kita mendukung peningkatan tipe Polda. Karena (kebutuhan) pelayanan samsat semakin banyak, membutuhkan anggota kepolisian dari Ditlantas
yang semakin bertambah,” ujar Iswandi. Dengan peningkatan fasilitas kesamsatan tersebut, pihaknya berharap seluruh pelayanan dapat terakomodir dengan jumlah petugas yang mencukupi kebutuhan. Terpisah, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda NTB, Kombes Pol Amin Lintarso, menerangkan ada beberapa peningkatan fasilitas yang dilakukan dengan peresmian gedung baru tersebut. Antara lain gedung pelayanan penerbitan BPKB yang lebih representatif bagi masyarakat. “Karena (penerbitan BPKB) itu sumber pertama kendaraan baru. Jadi di situ penetapan nomor, nomor kendaraan, kemudian ke masing-masing samsat penetapan pajak,” ujar Amin ditemui seusai kegiatan. Selain itu, ada juga fasilitas gedung untuk penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi (SKUKP) atau yang lebih dikenal dengan istilah Klinik Pengemudi. Kemudian ada juga ruang khusus yang dimanfaatkan sebagai sekretariat Pembina samsat, dalam hal ini Bapendda NTB, Ditlantas Polda NTB, dan Jasa Raharja NTB, untuk memantau secara harian perkembangan-perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pajak.
Kerahkan ”Water Canon”, Polisi Semprot Disinfektan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa melakukan penyemprotan disinfektan ke ruas jalan protokol dalam kota, Selasa (31/3) kemarin. Penyemprotan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran covid-19. Kegiatan dihadiri Sekda Sumbawa, Kajari Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa dan Kasat Pol PP Sumbawa. Untuk penyemprotan, dikerahkan dua water canon milik Polres dan Brimob. Kapolres Sumbawa, AKBP Widy Saputra, SIK menyampaikan, penyemprotan ini dilakukan serempak di seluruh Indonesia berdasarkan instruksi Kapolri. Untuk Sum-
bawa penyemprotan dilakukan di jalan protokol. Mengingat keterbatasan kapasitas air dari water canon yang digunakan. Sebelum penyemprotan, pihaknya terlebih dahulu mengumumkan supaya masyarakat menyingkir dari jalan. Sehingga tidak terkena cairan disinfektan. “Kita imbau dulu masyarakat supaya menyingkir di jalan. Kemudian disusul mobil pengawalan lalu lintas, baru disemprot supaya jangan sampai terkena mata,” terangnya. Dijelaskannya, dalam kegiatan pihaknya membagi dua tim dengan tim Brimob. Karena masing-masing memiliki satu kendaraan. Penyemprotan dilaku-
(Suara NTB/ind)
DISINFEKTAN - Penyemprotan disinfektan menggunakan mobil water canon di Sumbawa, Selasa (31/3). kan sesuai dengan jadwal, bisa ti terminal, pasar dan temsetiap hari atau dua hari sekali. pat ibadah. Diharapkan Selain itu ada juga anggota masyarakat juga dapat yang melakukan penyempro- mengikuti di pemukiman tan secara manual diutama- melakukan penyemprotan kan di fasilitas umum. Seper- secara mandiri. (ind)
“RTMC (Road Traffic Management Corporation) juga kita siapkan untuk memonitor perkembangan lalu-lintas di jalan. Laporan dari para reporter di jalan di seluruh NTB, melaporkan setiap arus lalu-lintas di setiap wilayah,” ujar Amin. Untuk RTMC sendiri disebutnya masih akan dilakukan penambahan, menunggu arahan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Khususnya setelah gedung baru yang memfasilitasi penerbitan BPKB. “Di 2021 mudah-mudahan ada penambahan. Untuk penerbitan BPKB ada anggaran, namun masih diajukan,” pungkasnya. Demi Peningkatan Layanan Adanya gedung baru yang diresmikan tersebut merupakan cerminan sinergi Pemprov NTB dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang merupakan komitmen Pemerintah terutama di bidang pelayanan Pajak kendaraan Bermotor sekaligus mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat yang berimbas kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Terkait dengan wabah Virus Corona Disease (Covid-19) serta untuk mencegah penyebarannya, kegiatan ini hanya dihadiri oleh undangan terbatas serta acara peresmian di-
let Triatlon Nasional asal NTB dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (31/ 3) kemarin membenarkan bila ajang Triathlon dalam rangka HUT Kota Bima yang semula digelar 7 April akan ditunda hingga bulan Oktober 2020. “Triatlon HUT Kota Bima bulan April diundur pelaksanaannya hingga bulan Oktober,” ucapnya.
Dikatakan Bahtiar, bila tidak ada halangan pihaknya bersama Pengcab Federasi Triatlon Indonesia (FTI) Kota Bima akan mengagendakan Triathlon HUT Kota Bima digelar bulan Oktober. Event itu akan tetap dilaksanakan karena sudah menjadi agenda tahunan Pemkot Bima
sat, alhamdulillah dengan kemajuan realisasi penerimaan PKB selama 5 tahun terakhir ini kita dapat mencapai pelampauan, pelampauan ini salah satunya digunakan untuk membangun fasilitas kesamsatan dimulai dari membangun kantor ditlantas, sekretariat tim pembina samsat termasuk unit-unit pelayanan. Mudah -mudahan ini bagian dari upaya kita membangun komitmen, karena samsat ini tidak bisa terselenggara dengan baik kalau tim pembina samsat dan pemerintah daerah tidak bekerja sama,” terang Kepala Bappenda NTB Dr. I. H. Iswandi, M.Si. (bay/*)
(Suara NTB/bay)
Penandatanganan prasasti oleh Gubernur NTB dan Kapolda NTB disaksikan Kepala Bappenda NTB.
(Suara NTB/bay)
Peninjauan Ruangan Samsat
Baru Sembilan Desa Cairkan DD Tahap Pertama di Dompu
Dompu (Suara NTB) Dana Desa (DD) yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk membantu penanganan pencegahan virus Corona hingga saat ini belum bisa direalisasikan. Dari 79 Desa se Kabupaten Dompu, baru 9 Desa yang sudah ditransfer ke rekening Desa dan 2 Desa sudah diajukan. Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH kepada Suara NTB, Selasa (31/3) kemarin mengungkap-
Triathlon HUT Kota Bima Diundur
Mataram (Suara NTB) Wabah virus Corona (Covid-19) telah mengacaukan pelaksanaan event Triatlon di daerah. Ajang Triathlon dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bima yang akan digelar 7 April 2020 misalnya harus diundur guna menghindari penyebaran Covid-19. Panitia Pertandingan, Yan Bahtiar yang juga selaku at-
laksanakan secara simbolis, sederhana dan dalam waktu yang singkat yaitu dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur NTB dan Kapolda NTB, pemotongan pita serta peninjauan bangunan gedung. Hal ini dilaksanakan untuk sebagai upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Kita mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber utama perolehan Pendapatan Asli Daerah. Dalam Perpres 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan samsat itu pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk membangun dan menyiapkan fasilitas penyelenggaraan sam-
bekerjasama dengan FTI Kota Bima. Sebagaimana diberitakan, ajang Triatlon HUT Kota Bima sukses digelar tahun 2019. Sukses menggelar event tersebut, pihak Pemkot Bima akan kembali menggelar event yang sama.(fan)
Hairuddin (Suara NTB/ist)
kan, sudah 11 Desa yang mengajukan pencairan DD tahap pertama tahun 2020 dan 9 Desa diantaranya sudah ditransfer ke rekening Desa. Desa Nangatumpu menjadi Desa pertama yang mencairkan DD tahap pertama sejak awal Maret. “Target kita, bulan depan sudah banyak Desa yang mengajukan pencairan,” katanya. Ia pun mengaku, terus mendorong Desa untuk mempercepat proses pengajuan DD tahap pertama dan telah mengumpulkan Camat agar tidak memperlambat proses evaluasi sebelum rekomendasi dikeluarkan. Karena DD tahap pertama ini targetnya paling lambat dicairkan Juni 2020. “Kalau lewat dari batas waktu itu, uangnya akan hangus dan kembali ke kas negara. DD sekarang tidak boleh ada Silpa. Kalau tidak bisa diselesaikan, akan dikembali-
kan ke kas negara,” ungkap Hairuddin. Hairuddin pun mengakui, faktor SDM masih menjadi kendala terbesar lambannya proses pengajuan DD. Selain keterbatasan SDM, juga masih ditemukan adanya konflik kepentingan menyebabkan proses penetapan APBDes menjadi molor dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya oleh kepala Desa. Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) mulai ditransfer ke rekening Desa pada Rabu (1/4) ini. Desa Nowa dan Tolokalo menjadi Desa pertama yang akan ditransfer ke rekening Desa-nya, sisanya masih dalam proses. “Kalau ADD besok akan ditransfer ke rekening Desa untuk Desa Nowa dan Tolokalo. Desa lain dalam proses pengajuan,” ungkap Kepala bidang Pemdes DPMPD Kabupaten Dompu, Arifuddin, MSI. (ula)