Issuu

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

No. 146 tahun III Kamis, 6 Agustus 2009 8 Halaman

Free Daily Newspaper

Layanan Antar Rp. 35.000/bulan (Jabodetabek)

Ekonomi di Batas Atas

Transaksi BEI Bakal Turun

Tumbuh 10 Persen

BANK Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di batas atas perkiraan pertumbuhan ekonomi 3,5-4 persen melihat perkembangan perekonomian yang berpotensi akan...hal. 1

PADA triwulan ketiga 2009, diperkirakan nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan, dan kembali akan naik pada OktoberDesember. Demikian dikatakan Direktur Utama BEI, Ito...hal. 2

EKSPOR produk kerajinan selama 2009 diperkirakan bisa tumbuh 10 persen dibanding 2008 yang mencapai 560,57 juta dolar AS. “Diperkirakan pada 2009, ekspor produk kerajinan dapat mencapai 620 juta...hal. 3

Pengemban Pengamal Pancasila

www.suluhindonesia.com

Emir Moeis Dituding

Terima Rp 200 M

Suluh Indonesia/ant

FLU BABI - Sejumlah santri mengaji dengan menggunakan masker di Pondok Pesantren Babussalam, Pagelaran, Malang, kemarin. Dinkes setempat menyatakan wilayah Malang sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) flu babi.

JAKARTA - Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Emir Moeis dituding menerima jatah aspirasi proyek bagi konstituen di daerahnya senilai Rp 200 miliar. Sementara untuk para wakil ketua panggar DPR masingmasing sebesar Rp 150 miliar dan para anggotanya mendapat bagian Rp 50 miliar. Pernyataan ini disampaikan terdakwa korupsi dana stimulus Abdul Hadi Djamal di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang yang diketuai Sutiono, terdakwa Abdul Hadi menuturkan, pembagian jatah aspirasi itu pascapertemuan informal antara eksekutif dan legislatif di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, 19 Februari 2009. Ketika itu, disepakati penambahan anggaran stimulus yang sebelumnya diusulkan Rp 3 triliun menjadi Rp 5 triliun. ‘’Ternyata setelah dihitung-hitung sisa Rp 1 triliun. Sisa itu disepakati dibagikan ke Poksi (kelompok fraksi, red) secara proporsional,” kata Abdul Hadi. Namun, penuturan Abdul Hadi dibantah oleh Wakil Ketua Panggar DPR Johnny Allen Marbun. Menurut Johnny, pertemuan di Hotel Four Season adalah pertemuan informil antara eksekutif dan legislatif untuk menyamakan persepsi, sebagai tindak lanjut dari pemaparan eksekutif tentang kondisi Indonesia pasca krisis global. (nas)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Tak Ada Alasan Curang BANDA ACEH - Capres dari Partai Demokrat dan partai koalisinya Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tuduhan adanya penggelembungan suara dalam pilpres tidak bisa dilakukan karena semua proses yang dilakukan transparan. ‘’Saya sulit mengerti misalkan ada tuduhan penggelembungan suara sampai jutaan hingga puluhan juta. Mari kita lihat satu persatu dimana kejadian itu. Jalannya seperti apa untuk curang,” kata Yudhoyono di Banda Aceh, kemarin. Ia menjelaskan pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bersifat nasional, selain itu juga diawasi oleh Bawaslu dan pihak lain sehingga kecurangan dalam pemilu tidak bisa dilakukan. ‘’Pada saat diselenggarakan pemilu, penghitungan dilakukan transparan dari bawah. Di Tempat Pemungutan Suara

(TPS) ada saksi, pengawas, media dan terus ke atas, semuanya berjalan transparan dan akuntabel bisa dipertanggung jawabkan,” paparnya. Yudhoyono mempertanyakan bila ada pihak-pihak yang menunjuk pejabat incumben (yang sedang menjabat-red) saat pilpres lalu bisa melakukan kecurangan. ‘’Kalau ada suara-suara incumben bisa curang, siapa presiden, wapres atau para menteri, walikota bupati. Kalau dikaitkan dengan politik, mereka yang dipilih rakyat langsung, mereka juga berasal dari parpol yang berbeda, bagaimana logikanya incumben bisa curang, apalagi KPU mandiri, Bawaslu dan belum yang lain. Baca utuh siapa incumben itu,” kata Yudhoyono. Ia menambahkan, kecurangan juga tidak bisa dilakukan karena dalam pemilu 2009 sama seperti pemilu 2004 telah ada metode penghitungan cepat

yang didukung oleh metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Ada metodologi ilmiah yang sudah ada sejak 2004, yaitu survei dan quick count yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga, hasilnya sama. Rakyat tahu bagaimana sistemnya, sulit saya bisa terima dengan akal sehat bila ada (tuduhan penggelembungan-red) itu,” paparnya. Sebagai salah satu capres, Yudhoyono mengatakan punya keyakinan hasil penghitungan suara pilpres yang dilakukan KPU adalah hasil yang sebenarnya. ‘’Barangkali ada pelanggaran kecil di beberapa tempat, seperti yang diungkap Bawaslu dan itu terjadi pada semua kubu, itu bisa saja sebagaimana pemilu lalu atau di negara lain,” katanya. Ia menegaskan, tetap percaya pada proses hukum yang sedang berlangsung dan SBYBoediono siap memberikan kesaksian bila diperlukan. (ant)

Koalisi Demokrat-Golkar-PDIP

Lahirkan Otoriter dan Totaliter JAKARTA - Rencana bergabungnya sejumlah partai yang menjadi lawan koalisi Partai Demokrat, seperti Golkar dan PDI Perjuangan untuk membentuk satu koalisi besar dinilai dapat membahayakan kehidupan demokrasi. Partai Golkar dan PDIP seharusnya tetap menjadi partai oposisi untuk menjaga agar tidak muncul lagi rezim otoriter seperti era Soeharto dulu. ‘’Mereka harus tetap menjadi oposisi karena kalau tidak akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Jika mereka bergabung maka ini akan memicu timbulkan rezim otoriter dan totaliter. Jika ini yang terjadi maka reformasi 98 yang telah memakan banyak korban akan tidak ada artinya lagi,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens di Jakarta, kemarin. Sebenarnya, kata Boni, SBY dan Demokrat tidak memerlukan dukungan dari partai-partai yang menjadi lawannya selama Pemilu 2009 ini karena dukungan suara di parlemen mencapai 60 persen. Apalagi, kemenangan mutlak dalam pilres sudah cukup baginya membentuk pemerintahan yang kuat. Karena itu, alasan SBY menerima sinyal PDIP untuk bergabung dalam koalisi besar di pemerintahan untuk membentuk pemerintahan yang lebih kuat dinilai tidak masuk akal.

Terhadap gejala ini, Boni mengingatkan kepada publik agar mewaspadai di seluruh dunia hanya rezim yang otoriter dan totaliter saja yang membutuhkan dukungan minimal 80 persen, seperti koalisi yang akan terjadi jika Golkar dan PDIP ikut bergabung. Contoh rezim otoriter yang masih ada saat ini seperti China yang selalu didukung oleh 80 persen kekuatan partai. ‘’Jika dibawah 80 persen maka rezim itu masih rentan untuk digoyang. Inilah yang harus diwaspadai dan dicermati masyarakat jangan sampai SBY melakukan hal itu, karena indikasi ke arah sana sudah sangat kuat saat ini,” terangnya. Bukan tidak mungkin, imbuh Boni, rezim yang terlalu kuat itu bisa berpengaruh terhadap konsistusi di MPR, misalnya mengamandemen kembali pasal yang membatasi periode kepemimpinan presiden hanya dua tahun. Pengamat Politik Cecep Effendi mengatakan masuknya partai-partai lawan politik SBY disebabkan oleh persoalan budaya politik bangsa, karena tidak punya ideologi dan prinsip. Orentasinya hanya pada kekuasaan. ‘’saya berharap agar PDIP dan tokoh-tokohnya tetap beroposisi, karena beroposisi juga sangat bermartabat,’’ katanya. (har)

Jika Pilpres Harus Diulang

MK Minta Lima Bukti JAKARTA - Ketua MK Mahfud MD meminta para pihak pemohon dalam gugatan sengketa hasil Pilpres untuk menyiapkan bukti sedikitnya lima. Bukti yang diminta ini harus dipaparkan Jumat (7/8) besok, sebelum MK menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pleno tertutup. ‘’Ada lima pokok yang harus dibuktikan dengan fakta, oleh masing-masing pihak,” kata Mahfud dalam sidang di gedung MK Jakarta, kemarin. Pihak yang harus membuat pembuktian bukan hanya pemohon (Mega-Pro dan JK-Win), melainkan juga termohon (KPU) dan pihak terkait (SBY-Boediono). Kelima

bukti itu merupakan pokok dari persoalan atas gugatan itu. Yang diminta MK yakni pertama, semua pihak harus membuktikan masalah klaim suara hasil Pilpres. Kemudian, semua pihak harus membuktikan ada tidaknya masalah daftar pemilih tetap (DPT) fiktif. Semua pihak diminta membuktikan telah terjadinya pengurangan 69 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang menyebabkan 34,5 juta suara hilang. Lalu, klaim bahwa KPU sudah menjalankan semua prosedur penyelenggaraan Pilpres harus dibuktikan. Terakhir, semua pihak harus membuktikan benar tidaknya keterlibatan asing. (nas)

K ta

Suluh Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

Testimoni Berbuntut Panjang

KPK Polisikan Antasari JAKARTA - KPK segera melaporkan Antasari Azhar kepada Polda Metro Jaya. Upaya hukum ini terkait dengan tindakan Antasari yang telah mencemarkan nama baik institusi yang pernah dipimpinnya itu sendiri. Pasalnya, Ketua KPK nonaktif ini telah melaporkan beberapa rekannya itu kepada polisi atas tuduhan telah menerima uang dari tersangka kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Dephut Anggoro Widjojo. Menurut Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto kepada wartawan di Jakarta, kemarin, pihaknya terpaksa melaporkan balik terhadap Antasari, karena tudingan yang dilayangkan Antasari telah membuat nama baik KPK rusak. “Kalau sudah terbuka begini, kami juga akan melaporkannya ke Polda Metro Jaya atau Mabes Polri. Paling tidak pasal pencemaran nama baik,” ungkap dia. Atas tuduhan itu, lanjut Bibit, dirinya sudah menanyakan sinyalemen laporan Antasari tersebut kepada anggota serta staf KPK lainnya. Semua membantah berita tersebut. Tetapi kalau isi laporan Antasari tersebut merupakan fakta, pertemuan mantan jaksa tersebut dengan seorang buronan merupakan pelanggaran peraturan KPK. “Kalau benar begitu, apa dibenarkan tindakan seorang ketua KPK yang menemui tersangka. Padahal dia (Anggoro Widjajared) sudah dicekal,” kata Bibit. Diungkapkan, pengakuan (testimoni) yang dibuat Antasari usai bertemu dengan Dirut PT Masaro Radiocm Anggoro Widjojo itu, harus dibicarakan dengan pimpinan yang lain. Tidak boleh disimpan dan dibuka pada saat dia jadi tersangka. Tindakan ini juga jelas melanggar UU KPK. “Sepertinya dia (Antasari-red) tidak ingin sendiri di penjara. Kami sengaja diseret. Tentu saja itu tidak benar. Dia harus mempertanggungjawabkannya secara hu-

Antasari Azhar

kum,” ujar mantan Kapolda Kalimantan Barat ini. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Mohammad Jasin juga menyatakan semua kesaksian Antasari itu fitnah. “Itu (kesaksian Antasari-red) 100 persen fitnah. Dia (Antasari-red) ingin menyeret pimpinan KPK lainnya. Saya menjaga ‘kebersihan dan integritas KPK dengan susah payah, sejak dari berdirinya lembaga ini. Kita ingin KPK tetap bersih dan dipercaya masyarakat,” tandas Jasin. Sebelum kesaksian itu muncul, polisi juga telah menemukan informasi dari laptop Antasari. Disebutkan salah satu oknum di KPK diduga telah menerima suap Rp 6 milyar dari tersangka Anggoro Widjaja. Isu suap ini juga menimpa salah satu direktur, penyidik dan sopir KPK. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Anggoro Widjojo sebagai tersangka. Anggoro ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Juni 2009. Anggoro diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan SKRT Dephut. Departemen yang dipimpin MS Ka’ban itu mengajukan anggaran Rp 180 miliar. Padahal, proyek ini sudah dihentikan pada 2004 pada masa Menteri Kehutanan, M Prakosa. (nas)

PT KA Beri Santunan Korban Tabrakan JAKARTA - PT Kereta Api akan memberikan santunan bagi para korban tabrakan Kereta Rel Listrik (KRL) Pakuan Express KA 549 Jurusan BogorJakarta dan KRL ekonomi KA 221 pada Selasa (4/8). “Kami akan berikan santunan sesuai asuransi dan ketentuan yang berlaku,” kata Kahumas Daops I, Sugeng Priyono, saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Menurut dia, besarnya santunan maksimal Rp25 juta untuk perawatan seluruh korban luka. Bagi masinis atau asisten masinis yang mengalami cacat tetap akan mendapat dana perawatan maksimal sebesar Rp75 juta. Kondektur yang mengalami cacat tetap mendapat dana santunan Rp65 juta, dan petugas lainnya Rp55 juta. Sedangkan masyarakat umum yang mengalami cacat tetap mendapat dana santunan maksimal Rp 40 juta. Sementara santunan bagi ahli waris masinis atau asisten masinis yang meninggal sebesar Rp65 juta. Sementara itu, pihak PT KA masih menyelidiki insiden tabrakan KRL Pakuan Express dengan KRL Ekonomi Bogor-Jakarta.

Terkait KRLPakuan Express yang kabarnya ditugaskan untuk “menyundul” KRL Ekonomi yang mogok agar bisa berjalan sehingga tidak menghambat perjalan kereta lainnya, dibantah oleh pihak PT Kereta Api Indonesia. “Itu tidak benar, KRL Ekonomi memang mogok dan dari belakang ditabrak KRL Pakuan Express,” bantah Sugeng Priyono. Sugeng Priyono juga menolak anggapan bahwa kecelakaan itu ada kaitannya dengan gangguan sinyal yang terjadi Sabtu (1/8) lalu. “Kejadian ini tidak ada kaitannya dengan Sabtu lalu, dan sampai saat ini kita masih menyelidiki penyebabnya,” katanya seraya menegaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Sementara kedua kereta api yang tabrakan itu sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Depo Bogor. “Arus perjalanan kereta dari BogorJakarta dan arah sebaliknya pada Rabu ini sudah berjalan normal kembali. Kereta yang berangkat pukul 08:00 WIB ke atas sudah mulai normal setelah proses evakuasi tadi,” lanjut Sugeng. (ant)

Suluh Indonesia/ade

DEMO KESEHATAN - Sejumlah orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat menggelar aksi teatrikal menuntut program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Jakarta Pusat, kemarin. Mereka mendesak pemerintah agar rakyat miskin dapat menerima program Jamkesmas.

Dewan Pertanyakan Lima Pajak DKI JAKARTA - DPRD DKI mempertanyakan lima pajak daerah yang tidak memenuhi target pada tahun anggaran 2008 dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2008 yang digelar di Gedung DPRD Jakarta, kemarin. Kelima pajak yang tidak memenuhi target adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Fraksi Demokrat mencatat kecenderungan pengurangan itu telah terjadi sejak tahun 2007. “Kami minta penjelasan dari ek-

sekutif apakah data penerimaan pajak ini telah melalui proses ‘cross check’ dengan Hiswana Migas maupun PT Pertamina UP III mengingat selama ini data penerimaan Pajak PBB KB hanya bersumber dari PT Pertamina,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Perdata Tambunan. PBB KB pada APBD 2008 ditargetkan menyumbang penghasilan sebesar Rp880 miliar namun hanya terealisasi sebesar Rp767,23 miliar (87,19 persen). Sementara untuk Pajak Hotel, dari target Rp625 miliar realisasinya sebesar Rp620,98 miliar. “Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan ‘online system’ yang

belum terlaksana sampai dengan saat ini,” kata Perdata. Pencapaian target terendah adalah pada Pajak Pemanfaatan Air Tanah yang hanya memenuhi 75,75 persen dari target sebesar Rp80 miliar atau hanya memberi pemasukan sebesar Rp60,59 miliar. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp125 miliar tapi hanya terealisasi sebesar Rp113,51miliar (91,21 persen). Terhadap pajak reklame yang tidak meenuhi target, Fraksi Kebangkitan Reformasi mengusulkaan evaluasi mengenai besaran pajak yang ditetapkan. “Telah menjadi rahasia umum bahwa permintaan pasar reklame sangat tinggi. Bahkan nilai pasar di sektor reklame berlipat ganda dibandingkan dengan modalnya

Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, di Jakarta, Rabu, mengatakan, kegiatan Festival Layang-Layang Tradisional yang merupakan acara tahunan itu diselenggarakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus). Selain untuk menyambut HUT ke-64 Republik Indonesia, katanya, acara itu merupakan bentuk kepedulian Pemkot Jakpus terhadap warisan budaya di Jakarta. Menurut dia, layang-layang

merupakan budaya warisan nenek moyang yang nyaris punah, padahal nilai historisnya sangat berharga sehingga sangat disayangkan jika hanya menjadi catatan sejarah. “Salah satu cara untuk mempertahankannya adalah dengan menggelar festival layang-layang. Apalagi dalam permainan layang-layang, ada kombinasi unsur sains dan seni,” kata Sylviana Murni. Ia menambahkan, festival yang digelar mulai pukul 08:00 WIB hingga pukul 18:00 WIB,

yang Sah sebesar Rp63,37 miliar (Rp50,15 persen). Meskipun demikian, Dewan juga menggarisbawahi belanja daerah tahun 2008 yang ditargetkan sebesar Rp20,52 triliun (direvisi lewat APBD perubahan menjadi Rp20,11 triliun) dan hanya terealisasi sebesar Rp15,95 triliun (79,32 persen). Anggaran yang tidak diserap berjumlah Rp4,16 triliun atau 20,68 persen sementara penyerapan anggaran trendah adalah untuk komponen belanja modal yang ditetapkan sebesar Rp4,55 triliun dan hanya terserap Rp2,58 triliun. “Realisasi ini merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Arifin. (ant)

Kader Demokrat

Kesandung Penipuan Milyaran

Suluh Indonesia/ade

JHONNY ALLEN JADI SAKSI - Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Jhonny Allen saat bersaksi di Pengadilan Khusus Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan fasilitas laut dan udara dengan terdakwa mantan anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal.

Ketika Bule Berebut Kompetisi Layang-layang di Monas “FESTIVAL Layang-Layang Tradisional” yang akan berlangsung di Lapangan Monas, Minggu (9/8) mendatang, diikuti ratusan peserta dari Tanah Air dan dari sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.

yaitu pembangunan sarana, sewa lahan, besarnya pajak. Apakah untuk mencapai target pendapatan pajak reklame diperlukan revisi kembali tarif pajaknya?” papar anggota Fraksi Kebangkitan Reformasi Wahab Djamhuri. Namun secara total, penerimaan daerah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp19,03 triliun. Penerimaan pada APBD 2008 mencapai Rp19,22 triliun (101 persen). Realisasi pendapatan daerah melampaui target sebesar Rp189,9 miliar (1 persen) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,45 triliun (terealisasi sebesar 100,71 persen dari target), Pendapatan Transfer Rp8,7 triliun (102,1 persen) dan Lain-Lain Pendapatan

dengan mengusung tema “Jakarta Hijau”. Beberapa perwakilan negara-negara ASEAN dipastikan akan turut ambil bagian untuk memeriahkan permainan tradisional itu. “Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo akan ikut serta dalam festival ini,” ujar Sylviana. “Kami mengundang masyarakat untuk mengisi hari liburnya dengan menyaksikan acara langka ini sambil berolah raga. Silakan datang dan saksikan, tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Pusat, Dewi Susanti mengatakan, langkah ini merupakan satu bentuk promosi budaya dan kreativitas masyarakat dalam memperbai-

ki citra kepariwisataan Jakarta. Bahkan dimungkinkan dapat menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara. Selanjutnya ia berharap, melalui pergelaran festival layang-layang tradisional ini para turis mancanegara dapat berkunjung dan tinggal lama di Jakarta, sehingga hal ini diharapkan berdampak pada bertambahnya devisa negara. “Festival layang-layang ini juga untuk mengingatkan pada para generasi muda agar tidak melupakan jenis permainan kuno tapi mengasyikkan ini,” ujar Dewi. Mungkin sekarang, lanjut Dewi, banyak kaum muda yang lupa layang-layang, sehingga pihaknya mencoba mengingatkan kembali.

Jenis layang-layang yang ditampilkan dalam festival itu antara lain yang dibuat dan diterbangkan oleh para lurah dan camat se-Jakarta Pusat. Untuk pembuat dan penerbang layang-layang terbaik akan mendapat hadiah menarik. Penilaian layang-layang didasarkan atas kriteria kreasi dan seni pembuatan, dengan mengusung tema “Jakarta Hijau”. Rencananya, festival ini juga akan diwarnai dengan dibukanya bengkel hijau kerja pembuatan layang-layang bagi anak-anak secara gratis. Bahkan agar acara lebih meriah lagi, panitia juga akan menggelar bazar, peragaan busana, senam Tai Bo, dan hiburan menarik lainnya. (ant)

JAKARTA - Korupsi bisa dilakukan siapa saja. Dulu, di era orde baru, Golkar sering dituding sebagai partai korup. Kini, kekuasaan berganti. Partai Demokrat menjadi penguasa. Korupsi tetap saja dilanjutkan. Pelakunya kini berbaju Partai Demokrat. Mabes Polri tak mendiamkan kasus korupsi seperti ini. Buktinya kemarin kasus yang melibatkan caleg terpilih (Jatim Dapil IV) Partai Demokrat M. Nazaruddin itu memasuki babak baru. Nazaruddin caleg terp Mabes Polri memeriksa saksi dugaan penipuan dan penggelapan uang proyek pengembangan Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 7 miliar dengan tersangka Muhammad Nazaruddin. Salah seorang saksi yang diperiksa tersebut adalah manager pemasaran PT PT Bakrie

Corrugated Metal Industry (BCMI) Marhusein. Pemeriksaan terhadapnya berlangsung selama kurang dari tiga jam. Usai menjalani pemeriksaan, Marhusein mengaku dimintai klarifikasinya hasil audit yang telah dilakukan tim audit independen yang ditunjuk Mabes Polri untuk menghitung nilai dari penipuan serta penggelapan dari kasus tersebut. Perusahaan dirugikan hampir Rp 2 miliar,” katanya. Sekjen Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie tak ambil pusing dengan para koruptor. Demokrat mengaku tindakan seperti itu tidak berkaitan dengan partai. Itu masuk wilayah pribadi. “Kalau pemberitahuan ke partai belum ada, tapi kita serahkan pada proses hukum yang berlaku. Kalau dia sudah jadi terdakwa, partai tentu akan mengambil tindakan. Sekarang semua kewenangan ada di tangan Polri,” imbuhnya. (nas)

Lowongan Menjadi Wartawan Kami memberikan kesempatan kepada Anda yang punya talenta dan berminat di bidang jurnalistik untuk menjadi Kontributor di wilayah Jabodetabek Kirimkan lamaran Anda ke :

PO. BOX 6233 JKBKG “Paling lambat seminggu setelah pengumuman ini” G.04-Low

Menuju Istana

Suluh Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

DPR Minta Program Kerja Menteri Baru

Suluh Indonesia/se

DIALO KENE ARAAN - Dari kiri ke kanan Anggota DPD RI Marhany V.P.Pua, Anggota Fraksi PG DPR RI Ferry Mursyidan Baldan, Pengamat Birokrasi Medrial Alamsyah dan Anggota Fraksi PAN DPR RI Andi Yuliani Paris tampil sebagai narasumber dalam acara dialog kenegaraan dengan tema “Reformasi Birokrasi Pasca Pilpres”. Acara tersebut berlangsung di Gedung Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, kemarin.

KPU Pertanyakan

Perubahan Gugatan Tim JK-Win JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengatakan, pihaknya mempertanyakan perubahan materi gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak diinformasikan sebelumnya. “Perubahan itu di antaranya dari pihak pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, yang mempersoalkan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi kemudian juga mengangkat persoalan perolehan suara,” kata Andi Nurpati, di Jakarta, kemarin, ketika ditemui di Gedung KPU. Masalah perolehan suara ini, lanjut dia, tidak pernah disinggung sebelumnya dalam materi gugatan ketika pertama diajukan. Akibatnya, jawaban

yang disiapkan oleh pengacara KPU tidak sesuai. “Kita menyiapkan jawaban sesuai dengan apa yang disampaikan pemohon kepada MK, ternyata yang dibacakan kemarin oleh pemohon ada perubahan dan penambahan,” jelasnya. Andi menjelaskan, masingmasing pasangan nomor urut satu yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan pasangan nomor urut tiga JKWiranto, mengklaim jumlah perolehan suara hasil pemilu yang seharusnya didapatkan lebih tinggi daripada yang ditetapkan KPU. Ia mencontohkan, pasangan nomor urut tiga menyatakan jumlah suara yang ia peroleh bukan sekitar 15 juta, melainkan

lebih yakni sekitar 24 juta suara. Demikian pula, pasangan nomor urut dua yang menyatakan perolehan suaranya lebih dari yang ditetapkan oleh KPU yaitu sekitar 32 juta. Kedua data yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon ini, kata Andi, harus dibandingkan dan kemudian dicocokkan dengan data resmi dari KPU. Selain itu, katanya, pihak penggugat harus dapat membuktikan penambahan suara tersebut di daerah mana saja, dan di tempat pemungutan suara nomor berapa. “Data antarmereka harus dibandingkan, karena masing-masing menyatakan suaranya bertambah,” katanya.

UU “Parlemen” Kebiri DPD JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera mengajukan uji materi (judicial review) UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD ke Mahkamah Agung (MA) karena UU tersebut dinilai mengebiri hak-hak anggota dewan tersebut. Untuk mempermudah pemakaian, UU ini biasa disebut sebagai UU Lembaga Legislative atau UU Parlemen. Kepada pers di ruang pimpinan DPD Jakarta, Rabu, Wakil Ketua DPD Irman Gusman, menjelaskan bahwa salah satu pasal dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang dinilai merugikan DPD adalah yang terkait dengan komposisi pimpinan MPR. Menurut Irman, Pasal 14 dari Undang-undang tersebut telah membuat anggota DPD kehilangan haknya untuk dipilih menjadi Ketua MPR karena pucuk pimpinan majelis disebutkan harus berasal dari DPR. “Tentu kami merasa ada kesempatan yang hilang bagi anggo-

ta DPD untuk bisa memilih dan dipilih. Sejak dari awal kami menginginkan pimpinan MPR itu sebaiknya adalah pimpinan DPR dan pimpinan DPD,” ujar Irman yang saat itu didampingi pula Todung Mulya Lubis, Ketua Tim Advokasi DPD. Lebih lanjut Irman menegaskan bahwa DPD tidak mempersoalkan soal jumlah unsur pimpinan dalam UU yang baru saja disahkan DPR itu, namun persoalan yang lebih substansial adalah perlu adanya kesamaan hak warga negara di mata hukum untuk memilih dan dipilih. DPD, menurut dia, menginginkan agar komposisi pimpinan MPR yang ada sekarang ini tetap dipertahankan, yakni terdiri dari dua unsur DPR dan dua unsur DPD. Sementara jika alasan pengurangan jumlah pimpinan MPR itu lebih karena efisiensi keuangan negara, Irman mempertanyakan mengapa pengurangan itu tidak dilakukan

untuk keduanya, DPD dan DPR. Karenanya alasan efisiensi dengan pengurangan unsur DPD di MPR patut dipertanyakan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa baik DPD maupun DPR merupakan lembaga yang setara, sehingga rumusan dua unsur pimpinan dari DPR dan satu dari DPD jelas tidak adil. Sementara itu Todung mengakui bahwa dari sisi jumlah memang anggota DPR jauh lebih banyak dari anggota DPD. Akan tetapi, menurut dia, persoalan hak warga negara untuk memilih dan dipilih itu sama serta dijamin pula oleh konstitusi. “Jadi kalau kita merujuk pada Undang Undang Dasar, kita bicara soal konstitusionalisme dan bukan soal jumlah,” ujarnya. Menurut Todung, uji materi terhadap UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tersebut akan dimulai dengan peninjauan terhadap Pasal 14 sebagai pembuka bagi pasalpasal lainnya. (ant)

Tetapi, lanjut Andi, bukti penambahan suara tersebut harus resmi dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, dan bukan data yang berasal dari internal tim kampanye yang bersangkutan. “Secara administratif, formal berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU, tidak dikenal rekapitulasi yang dilakukan selain oleh penyelenggara,” ujarnya. “Saya yakni MK akan jeli dan cermat untuk melihat angka-angka yang diajukan. Sehingga salah satu permintaan kita adalah supaya pemohon menguraikan lebih lanjut dimana posisi perubahan suara itu diperoleh,” tambah Andi. (ant)

JAKARTA - Para anggota kabinet pemerintahan mendatang perlu membangun budaya baru dengan parlemen di awal masa kerjanya, dengan menyampaikan program kerja selama lima tahun dan akan dievaluasi secara berkala oleh DPR. “DPR harus meminta setiap menteri menjabarkan ‘master plan’ programnya yang akan dia lakukan untuk satu periode tertentu dan itu akan dijadikan pegangan bagi parlemen untuk mengukur kinerja menteri,” ujar pengamat politik Sanggam Hutapea kepada pers di Jakarta, kemarin. Menurut dia, presiden terpilih perlu menyampaikan secara garis besar visi pembangunannya selama lima tahun ke depan dan selanjutnya detail program yang dijabarkan oleh menteri-menteri kepada DPR. Berbagai program kerja menteri-menteri itu, lanjutnya, harus sudah disampaikan ke DPR minimal satu bulan setelah presiden dilantik. “Kalau dia (para anggota kabinet) profesional dan kompeten di bidangnya, maka

jangka waktu itu sangat cukup buat para menteri baru,” ujarnya. Dikemukakannya, kinerja para menteri yang terukur dan bisa dipantau oleh masyarakat luas tersebut yang seharusnya dijadikan ukuran jika dikemudian hari harus dilakukan perombakan kabinet. Jadi, ia menambahkan, perombakan kabinet itu tidak sematamata karena alasan politik. “Terlalu dangkal jika hanya karena pertimbangan politik atau ada kasus, lalu menteri diganti. Pergantian itu seharusnya atas dasar kinerja dan target-target yang gagal dicapai. Jadi ada alasan-alasan yang lebih kuat,” ujarnya. Jika sistem seperti itu berhasil dibangun bangsa Indonesia, Sanggam berpendapat, maka kalangan parpol akan lebih berhati-hati menyodorkan nama kadernya sebagai anggota kabinet. Selain itu, setiap orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pejabat negara, juga akan benar-benar menyiapkan diri dan tidak sekadar

berebut kekuasaan saja. Sementara mengenai wacana koalisi baru yang akan digalang PDIP bersama PD, Sanggam berpendapat, apabila hal itu benar terwujud, maka yang terjadi adalah satu kemunduran besar. Bisa jadi pula koalisi baru yang dibangun tersebut sifatnya setengah hati dan hal itu justru akan merusak koalisi awal yang telah dibangun sebelumnya. Bagaimana pun, ujarnya, harus ada pihak yang memainkan peran sebagai oposisi dan salah satu diantara dua kekuatan politik besar diluar pemerintahan saat ini, yakni Partai Golkar dan PDIP harus berada di luar pemerintahan. “Saya melihat sebaiknya keduanya tetap sebagai oposisi. Oposisi itu tetap terhormat di mata rakyat dan keberlanjutan sistem politik bangsa ini yang sehat,” ujarnya. Dia menilai, apabila PDIP beroposisi sendiri, itu efektif tapi terlalu kecil suaranya jika berhadapan dengan pemerintah. (ant/her)

RUU Rahasia Negara

Ciptakan Pemerintah Otoriter JAKARTA - Institut Studi Arus Informasi (ISAI) mengatakan, UU Rahasia Negara memiliki potensi menjadikan pemerintah menjadi otoriter karena akan ada akumulasi kekuasaan pada seorang presiden. “Adanya sistem yang tertutup pada pemerintah dapat berindikasi pada tindakan korupsi,” kata anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Deddy Djamaludin Malik pada acara “Isu-Isu Keterbukaan Informasi Publik” di Jakarta, kemarin. Deddy menilai, perlu adanya perlindungan hukum yang diberi-

kan kepada pihak yang membuka rahasia negara demi kepentingan publik. Ia juga mengatakan, definisi dari rahasia negara masih terlalu luas sehingga dapat berbenturan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU KIP, publik masih bisa melakukan banding atas penetapan sebuah informasi masuk kategori dikecualikan/ atau tidak dapat diakses oleh publik. “Sedangkan pada UU Rahasia Negara tidak dimungkinkan adanya pengujian dan perlawanan atas penetapan

rahasia negara,” kata Deddy. Di lain pihak, ahli militer dari Universitas Indonesia, Andi Wijayanto mengajukan tiga indikator yang menurutnya dapat menjadikan RUU Rahasia Negara layak di legitimasi. “Ada tiga indikator yang harus dipenuhi sebagai syarat dari UU Rahasia Negara,” kata Andi. Ia memaparkan, pertama, UU Rahasia Negara harus memenuhi syarat konstitusional demokratis. Kedua, menjamin hak publik dalam mengakses distribusi dan informasi. (ant)

Megap litan K ilas PEMKOT Bogor menyiapkan sebanyak 35 orang anggota satuan tugas (Satgas) kawasan tanpa rokok (KTR), yang salah satu tugasnya adalah menegur siapa saja yang melanggar aturan merokok di lingkungan yang sudah ditetapkan menjadi KTR. Anggota Satgas itu akan melakukan pengawasan di lokasi KTR yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, yang diantaranya mengatur tentang KTR. Demikian kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor Bambang Boediono di Bogor, kemarin. Dari 35 orang tersebut terdiri atas 25 orang anggota Satpol PP, dan 10 orang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pemkot Bogor. Menurut dia, dalam Perda tentang ketertiban umum pasal 14, 15, dan pasal 16 diatur tentang pelarangan merokok di tempat kerja, lembaga pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, arena bermain anak, angkutan kota (Angkot) dan di tempat-tempat umum lainnya. Menanggapi dibentuknya Satgas KTR, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dr Trwandha Elan menyambut baik langkah tersebut. Ia menegaskan, masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum dari asap rokok orang lain dan hanya peraturan yang mengikat secara hukumlah yang dapat memberikan jaminan masyarakat untuk mendapatkan udara bersih dan bebas dari asap rokok. (ant)

a Pe

CIKARANG - Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi, Jawa Barat, menggelar demonstrasi pada pelantikan anggota DPRD periode 2009-2014. Ketua LP3D Bekasi Jonly Nahampun, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan aspirasi masyarakat untuk memacu kinerja DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “LP3D Bekasi sangat mengharapkan seluruh anggota DPRD periode 2009 hingga

2014 yang terpilih dapat melaksanakan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat,” ujar Jonly dalam orasinya. Hal yang perlu mendapatkan sorotan publik, kata dia, di antaranya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang kerap dilakukan oknum anggota dewan. “Kami berpesan kepada anggota dewan terpilih untuk segera menghapuskan pengajuan proyek Aspirasi, dan Jajaring

Asmara yang rawan terhadap korupsi,” ujar Jonly. Dewan diharapkan tak lagi berperan dalam pembagian proyek-proyek aspirasi mereka. Seluruh prosesnya diserahkan kepada dinas instansi saja, sehingga tidak ada intervensi teknis. “Hanya dengan begitu wibawa DPRD kembali menjadi bagus,” katanya. Aksi yang berlangsung selama satu jam itu tidak menghambat jalannya proses pelantikan. Sementar itu, 50 anggota DPRD terpilih Kabupaten Beka-

si, Jawa Barat, kemarin dilantik dan diambil sumpahnya. Pengambilan sumpah dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, John Piter SH, di Gedung Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Cikarang, Bekasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Adi Susila, mengatakan, mereka akan langsung menduduki kursi DPRD untuk periode 2009-2014. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dalam pidato yang disampaikan Bupati Beka-

DEPOK - Jasad Akbar Felani (20), korban kecelakaan KRL Pakuan Express dan ekonomi di Kampung Bubulak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kemarin dimakamkan di TPU Kramat Burung, Kelurahan Rangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Akbar merupakan asisten masinis KRL Pakuan Ekspress 221 yang tewasa akibat tabrakan kereta yang ditumpanginya dengan KRL Ekonomi 549 di Kampung Bubulak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa kemarin. Akbar tewas akibat terjepit di ruang kemudi kereta yang dikemudinya. Isak tangis mewarna pemakaman sulung dari tiga bersaudara ini. Keluarga, kerabat dan rekan kerja Akbar ikut hadir di pemakaman. Sebelumnya, jenazah Akbar disolatkan di Masjid Jami Al Ikhsan, Kampung Pitara RT 03 RW 07, Rangkepan Jaya tak jauh dari tempat tinggal keluarganya. Kedua orangtua korban Saud Idris (45) dan Marini (40), serta kedua adik korban yaitu Deri Maulana (16) dan Henri (12) tak kuasa menahan sedih. Akbar diaugerahi kenaikan pangkat dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena meninggal saat bertugas. Demikian dikatakan Corporate Secretary Commuter PT KAI, Makmur Ikhtiarsyam kepada wartawan ditemui di rumah duka. Makmur

Bekasi Utara Rp 300 M CIKARANG - Pembangunan infrastruktur awal bagi pemekaran wilayah utara Kabupaten Bekasi membutuhkan dana minimal Rp 300 miliar. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bekasi, Darip Mulyana, usai mengikuti pelantikan anggota DPRD setempat, di Cikarang, kemarin. “Sampai saat ini kami masih melakukan pengkajian lebih jauh terkait persiapan pemekaran wilayah utara. Namun diprediksi kebutuhan dana awal pembangunannya sekitar Rp 300 miliar,” ujar Darip. Jumlah tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan awal Pemerintah Kabupaten Bekasi saat terjadi pemisahan Daerah Tingkat II Bekasi menjadi Kota dan Kabupaten Bekasi sekitar tahun 2001 lalu. “Jumlah tersebut cukup untuk membangun gedung pusat pemerintahan, dan sarana jalan penghubung antarwilayah,” katanya. Ditambahkan Darip, Pemkab Bekasi berencana mengupayakan sebagian dana pembangunan awal yang dibutuhkan sesuai kemampuan daerah. “Kami akan berusaha menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan wilayah utara dengan jumlah dana yang disesuaikan dengan kemampuan daerah,” katanya. Pembangunan infrastruktur merupakan persoalan penting yang harus dilakukan menghadapi pemekaran wilayah agar akses pendukung pemerintahan dapat berjalan lancar. “Sarana infrastruktur pendukung akan memudahkan masyarakat berinteraksi dengan wilayah lainnya. Setelah semua sarana kebutuhan masyarakat terbangun dengan baik, dan pemekaran sudah pada saatnya, maka pembangunan yang ada tinggal dilanjutkan oleh pemerintah yang baru,” kata Darip. Titik yang menjadi ibukota wilayah utara, berada di Kecamatan Tambelang. Hanya saja kajian tersebut belum tahap final dan masih memerlukan tambahan waktu. “Terkait dengan nama wilayah, Bekasi Utara sepertinya belum pas bila dijadikan sebagai nama ibukota. Sehingga perlu dicarikan nama baru yang mungkin lebih baik,” ujar Darip. Sanusi Nasihun selaku ketua umum panitia persiapan pemekaran mengatakan, rencana kabupaten baru tersebut meliputi 13 wilayah kecamatan, yaitu Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Tambelang, Suka Karya, Suka Tani, Cabang Bungin, Muara Gembong, Pabayuran, Tambun Utara, Karang Bahagia, dan Kecamatan Cibitung. “Pemekaran ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi dan murni merupakan aspirasi masyarakat khususnya wilayah utara,” katanya. Menurut Sanusi, jika tidak ada halangan dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur telah dilalui, pada 2010 pemekaran ini sudah dapat direalisasikan. (ant)

Diajukan Ke Pengadilan TANGERANG - Prita Mulyasari (32) dan Rumah Sakit Omni International akan melakukan penandatangan nota perdamaian, selanjutkan nota perdamaian tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten.”Kesepakatan damai antara Prita dan RS Omni akan dituangkan dalam surat pernyataan. Pekan depan, kedua belah pihak akan menandatangani surat nota perdamaian tersebut, termasuk saksi-saksi lainnya,” kata Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan, HM Shaleh kemarin. HM Shaleh menjelaskan, dalam nota perdamaian tersebut kedua pihak, masing-masing pihak pertama yakni RS Omni dan pihak kedua Prita Mulyasari ingin mewujudkan perdamaian dan menghentikan konflik. “Nota itu akan kita ajukan ke PN Tangerang, di mana perdamaian antara kedua belah pihak ini merupakan bukti tambahan dalam persidangan mendatang,” kata dia. Ia mengaku, butir kesepakatan damai terdiri dari dua pokok, yaitu RS Omni berjanji mencabut gugatan hukum terhadap Prita, dan Prita berjanji tak menggugat balik RS Omni terkait pelayanan yang diterimanya. “Pemerintah daerah berharap perdamaian ini bisa meredam proses hukum Prita yang akan dilanjutkan pengadilan,” kata Shaleh. Sementara itu, Ketua PN Tangerang, M Asnun SH mengatakan, jika nota perdamaian antara Prita dan RS Omni diserahkan kepada PN Tangerang, pihaknya akan terbuka menerima nota perdamaian tersebut. “Yang penting kita lihat dulu bagaimana nota perdamaian itu, jika memang dirasa tak memiliki dasar hukum, maka sidang akan terus dilanjutkan,” ujar Asnun. Asnun mengungkapkan, perdamaian antara kedua belah pihak merupakan sebuah langkah yang positif, namun itikad baik tersebut tidak begitu saja menghentikan kelanjutan sidang Prita. “Dalam aturan, jika sidang Prita ingin dihentikan harus memiliki aturan hukum yang jelas,” ungkap Asnun. (ant)

), bersama

udi Setiawan (

), saat menjalani

inong, Kabupaten Bogor. Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP Luki B. Irawan mengatakan, tertangkapnya tersangka Sumardi ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penagkapan sebelumnya. “Beberapa hari lalu anggota kami berhasil mengakap tersangaka Budi Setiawan, dengan barbuk sebanyak 1,5Kg ganja. Dari pengakuan Budi itu, akhirnya kami berhasil menangkap Sumardi,” ungkap Luki. Dari pengakuan kedua pelaku, mereka mendapatkan ganja itu dari seorang bandar be-

DEPOK - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Depok adakan razia listrik ilegal. Pasalnya PLN mensinyalir maraknya pencurian listrik di Kota Depok. Razia dilaksanakan secara serentak di Kota Depok sejak awal pekan lalu. Petugas gabungan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PNL Depok, Kepolisian dan unsur TN diterjunkan untuk memeriksa rumah warga yang dicurigai mencuri listrik. Rumah-rumah yang dijadikan sasaran razia adalah kalangan masyarakat kelas bawah. “Rumah kontrakan, rumah pedagang kaki lima dan rumah masyarakat kelas bawah diduga melakukan pencurian listrik,” ungkap Humas PLN APJ Kota Depok, Setiabudi, kemarin. Bahkan Budi menangkap sinyalemen pancurian juga dilakukan secara sindikat. Artinya, ada oknum pelanggan yang dengan sengaja membisniskan jaringan listriknya untuk digunakan para pedagang di sekitar rumahnya. “Banyaknya pencurian listrik mengakibatkan PLN mengalami kerugian sekitar Rp 2 milliar,” kata Budi. Bahkan Budi mengaku ironis terhadap kelakuan warga

sar di Jakarta. “Tersangka Sumardi mengaku membeli ganja perkilogramnya dengan harga Rp 2,2 juta, kemudian menjualnya dengan harga Rp 2,5 juta perkilogramnya. Mereka juga mengaku, ganja itu juga dijual di kawasan Depok dan Bekasi,” kata dia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan meraka, kini kedua tersangka oleh polisi akan dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, tentang narkoba, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. (bas)

Polisi Panggil Masinis KRL Ekonomi BOGOR - Aparat Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bogor, mengaku akan terus mengusut tuntas kasus tabrakan maut antara Kereta Rel Listrik (KRL) Pakuan Ekspres 221 dengan KRL Ekonomi 549, di Kampung Bubulak Rt06/01, Keluarahan Bubulak, Kecamatan Tanah Sarel, Kota Bogor Selasa kemarin. Polresta Bogor secara resmi telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap masinis KRL Eko-nomi, Supangat. Dalam kejadian itu Supangat hanya mengalami luka ringan di bagian kepala dan lengan kirinya akibat ter-kena benturan. “Masinis kereta Ekonomi akan segara kita

periksa, terkait kasus tersebut. Tadi pagi (kemarin-Red) kami sudah melayangkan surat panggilan terhadapnya,” kata Kasatreskrim, Polresta Bogor, AKP. Irwansyah, kemarin. Sementara itu, dari pantauan di stasiun Bogor, seluruh jadwal perjalanan kereta kemarin sudah terlihat kembali normal meski sebelumnya sempat lumpuh total. “Alhamdulillah hari ini semuanya sudah normal, termasuk jadwal perjalanan kereta baik dari Bogor-Jakarta atau sebaliknya juga sudah seperti biasa,” kata Kepala stasiun Bogor, Agus Sutardiman. Sementara, korban yang

dirawat di RS PMI dan RS Salak, sebagian sudah diizinkan pulang. “Di sini masih ada empat korban yang masih di rawat. Sementara lainnya sudah diijinkan pulang,” kata petugas di bagian humas RS PMI Bogor, Yuda W. Waspada. Demikian juga korban di RS Salak, dari 40 korban yang dirawat, kemarin tinggal tersisa tiga lagi korban. (bas)

Menurut Herri, lokasi yang masih dirahasiakan tersebut merupakan lokasi pendidikan agama, rumah kontrakan, dan sejumlah kawasan perkampungan. “Noordin M Top merupa-

kan pribadi yang cerdas dalam bergaul, memiliki harta, dan menguasai ilmu agama. Sehingga tidak menutup kemungkinan dia memiliki rekan bahkan mungkin istri warga Kabu-

segera laporkan ke kantor polisi terdekat,” katanya. Ditambahkan Herri, pihaknya akan memberikan apresiasi terhadap masyarakat mana pun yang dapat memberikan informasi akurat terkait keberadaan buronan nomor satu kepolisian tersebut. “Kami telah menyiapkan hadiah sebagai bentuk apresiasi kami terhadap warga yang mau proaktif bekerja sama dengan kami melalui upaya pelaporan,” katanya. (ant)

yang dengan sengaja mengambil aliran listrik dari sarana penerangan jalan umum (PJU). Hal itu kerap terjadi di daerah pelosok dan perkampungan. “Terkadang, warga di area pelosok atau jalan kampung langsung membuat instalasi listrik PJU dengan mengambil listrik langsung dari jaringan kabel listrik terdekat tanpa konfirmasi dengan PLN,” ujarnya. Budi menambahkan, menjelang perayaan HUT RI-64 warga sering kali mengambil listrik dari sarana PJU untuk keperluan hiburan panggung hiburan dan penerangan lampu hias jalan. “Pemakaian listrik secara ilegal sangat rawan kebakaran,” ucapnya. Sementara itu, Asisten Manager Bidang Alat Pembatas dan Pengukur PLN APJ Depok, Rudi Supriadi mengatakan, razia dilakukan untuk menyelamatkan pemakaian KWH yang hilang akibat pemakaian secara ilegal. “Sebanyak 26.700.000 KWH akan diusahakan dapat diselamatkan pada awal semester tahun ini,” harapnya. Namun, pihaknya baru mampu merealisasikan sebanyak 7 juta KWH saja. (rin)

SIUPL No.79/PDN-2/SIUPL/PP/12/2006

HADIRILAH PRESENTASI: V-NET Center BOGOR

Hub. 0251-2280018-328980 LENNY, SE Bintang 1 V-net 0813 116 244 52 0251.9469700

MEREKALAH BUKTI SUKSES V-NET PARADE BINTANG 1 V-NET CENTER BOGOR Kesimpulan: Jadi Member V-Net TAU UNTUNG !!!

Persembunyian Noordin M.Top paten Bekasi,” ujarnya. Pihaknya minta kerja sama masyarakat untuk jeli dalam memperhatikan para pendatang baru yang memiliki ciri-ciri fisik seperti Noordin M Top yang sudah disebarkan posternya hampir di setiap wilayah. “Justru yang kami khawatirkan masyarakat lengah dalam mengawasi para pendatang baru di wilayahnya. Meski hanya memiliki ciri fisik mirip sedikit saja dengan Noordin M Top, tolong

Razia Pencurian Listrik

Dua Pengedar Ganja Dibekuk Polisi BOGOR – Seorang kuli bangunan bernama Sumardi alias Jeck (49), kemarin ditangkap polisi, di Jalan Raya Pondok Rajeg, RT02/04, Kapung Keadilan, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari tangan warga yang mengaku tinggal di Kawasan Sawangan, Kota Depok itu, polisi berhasil menyita 2,5 kilogram daun ganja kualitas super siap edar. Guna mempertangungjawabkan perbuatannya, tersangka bersama barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres, Cib-

mengatakan, Akbar akan dinaikkan pangkatnya dari pengatur muda perusahaan menjadi pengatur muda tingkat satu. Atau dengan kata lain, dari karyawan golongan II A menjadi II B. Dengan kenaikan pangkat tersebut, lanjut Makmur maka Akbar sudah disejajarkan dengan masisnis. “Kalau awalnya Akbar adalah asisten masinis maka dengan kenaikan pangkat itu, dia sudah bisa menjadi masinis,” paparnya. Makmur juga menilai Akbar sebagai sosok pahlawan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai asisten masinis. Pasalnya, saat terjadi kecelakaan bisa saja Akbar lompat dari rangkaian, namun itu tak dilakukannya. Akbar justru sedapat mungkin mengendalikan rangkaian kereta yang dikemudikannya. “Dia benar-benar sosok pahlawan bangsa dan keluarga. Almarhum berencana untuk memperbaiki rumahnya. Namun ajal lebih dulu menjemput,” sesal Makmur. Sebagai tanda jasa, jajaran PT KAI memberikan santunan kepada keluarga Akbar. Selain itu, almarhum juga mendapat asuransi santunan kematian dari Pemkot Depok yang diserahkan Camat Pancoran Mas, R Sudrajat kepada orangtua Akbar. Tak luput dari pantauan, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal juga mengungkapkan rasa dukanya dengan rangkaian bunga. (rin)

P N P

Suluh Indonesia/bas

PENJUAL GANJA - Tersangka Sumardi alias Je k ( pemeriksaan di Mapolres ogor, kemarin.

Polisi Petakan Enam Wilayah K P S A Resor Metropolitan (Polresmetro) ekasi Kabupaten, Jawa arat, memetakan enam kawasan yang rawan dijadikan sebagai tempat persembunyian buronan teroris oordin M. Top. nam kawasan tersebut merupakan basis wilayah masyarakat yang termasuk dalam golongan penganut aliran garis keras. Demikian kata Kapolresmetro ekasi Kabupaten, Kombes Herri Wibowo, kemarin.

si, Sa’duddin, mengatakan, tantangan yang harus dihadapi dewan terpilih ke depan di antaranya adalah meningkatkan kualitas SDM agar menjadi produktif dan berdaya saing, meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis potensi lokal, dan memperbaiki sistem demokrasi ke arah yang lebih baik. Agenda acara dilanjutkan dengan penyematan lambang DPRD Kabupaten Bekasi di bagian dada sebelah kanan anggota Dewan oleh Bupati Bekasi, Sa’duddin. (ant)

Akbar Felani Naik Pangkat

ang nan

N ta Per a aian Prita

Pelantikan DPRD Diwarnai Demo

35 Satgas untuk KTR

ana

Suluh Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

Ms. Shiddiq. S. Ag. Msi Bintang 1 V-net 0818 079 123 89 0251. 277 00 66 GUNTUR 0813 1130 9199 ARIE SUDHARSONO 0813 8535 4951 NANY. N. YASYROH. S. Ag 0251. 9666 564 081111 8542

Ir. Edison Siregar. SE. Msi Bintang 1 V-net 0815 7407 9996 0813 1441 2472

ARMY SIDIK 0852 8234 4808 0857 1620 3143 JANIYEM 0817 9045 399 0812 1856 7259 MIMI BUDIWATI 0251 3977 203 0877 7034 4419

Syarat Menjadi Anggota V-NET:

Nurma Girsang Bintang 1 V-net 0813 8183 2742 0878 7007 1461 Ir. YANUAR LATIEF. MM 0812 9059 557 021 9929 9394 M. ALI SADIKIN A. JP 0818 0748 5365 021 9420 5577 ADE ROHAYATI 0818 4097 76 0812 0050 0834

1. Dapat Bonus Sponsor 1 ajak Teman: Rp. 33.000, / orang plus Rp. 50.000,- dari Bank Sinar Mas 2. Dapat Cash Back Rp. 500-Rp. 1000,- mulai dari transaksi yang ke-6 dst 3. Bisa isi ulang untuk diri sendiri / jualan pulsa / 24 jam semua operator 4. Bonus Target: Mencapai 31 Juta (setiap Penambahan Member) 5. Bonus Extra Sponsor: Mencapai 97 Juta/bln (dari member isi pulsa) 6. Bonus Bulanan: Mencapai 97 Juta/bln (dari member isi pulsa) 7. Bonus Penghargaan: HP, Komputer, Motor, ONH, Mobil, Rumah 8. Bonus Tour dg kapal pesiar ke Singapore & Malaysia 2010 9. Undiannya WOW LUAR BIASA

1. Biaya daftar VIP Rp. 170.000 (termasuk dep. Pulsa 30rb + Member Kit V-net + Brosur + VCD Presentasi + VCD Kiat & Rahasia Sukses + Sdh termasuk biaya kirim ke alamat Anda) 2. Transfer/Setor ke: BCA/Bank Mandiri/BNI/BRI 3. SMS data Anda: Nama, Alamat tinggal, No. HP, No. Rek 4. Jika Anda belum memiliki Rek Tabungan, buka rek di Bank Sinar Mas (tanpa Setoran Awal dan bisa dapat Bonus Rp. 50.000)

WS!! HOT NE

1. Pakai Kartu Perdana V-Net - Esia GRATIS Call & SMS Kesesama Member V-Net 2. Bayar Tagihan PLN dan Telkom Lewat V-Net dapat Bonus C.002774-P.Bisnis3

pini

Suluh Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

F OKUS Selamatkan Konstitusi dan Keadilan Terjamin I presiden 2009 ini boleh dikatakan sangat menarik. Sebelum hasilnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu lalu, orang sudah mengetahui hasilnya secara tidak resmi. Berbagai lembaga survei yang bertebaran di Tanah Air telah secara gamblang memperlihatkan bahwa pasangan SBY-Boediono memenangkan pemilihan dengan telak. Akhirnya memang demikian sesuai dengan perhitungan KPU. Bahkan, jauh sebelum pemilu presiden, hasil survei juga memperlihatkan hal yang sama. Kita sesungguhnya berterima kasih dengan pengetahuan karena dengan cara yang cermat, ternyata fenomena sosial pun bisa diprediksi dengan cermat. Kini masyarakat akan melihat tontonan menarik lagi ketika dua kandidat yang kalah, yaitu pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto menyerahkan gugatan tentang ketidakberesan pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat tentu saja harap-harap cemas dengan keadaan ini. Ada yang khawatir, jangan-jangan pemilu akan diulang. Malah ada yang mengkhawatirkan akan ada gejolak besar di Tanah Air. Para pendukung pemenang pemilu dikhawatirkan protes, sehingga menimbulkan protes besar layaknya di Thailand. Seharusnya kita tidak berpikiran demikian. Sebagai sebuah negara yang telah bertekad melaksanakan demokrasi, dan melindungi konstitusi, pengajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi ini adalah mekanisme yang benar, dan itulah yang harus dilakukan karena sistem memperbolehkan hal itu. Bayangkan misalnya, jika ketidakpuasan itu diwujudkan dengan anarkis, dengan parlemen jalanan, persoalannya akan bertambah rumit. Baik pasangan Mega-Prabowo maupun JK-Wiranto pasti mempunyai argumentasi-argumentasi, bahkan fakta-fakta, untuk melakukan gugatan tersebut. Melaksanakan gugatan ini, di samping untuk melepaskan unek-unek tentang ketidakadilan pemilu, entah karena kasus daftar pemilih tetap yang amburadul atau yang lainnya, gugatan ini juga akan memberikan pandangan kepada kita, bagaimana kualitas hukum Indonesia sesungguhnya. Gugatan tersebut tidaklah main-main karena menyangkut masalah hak dan kewenangan memerintah negara, bukan hak dan kewenangan untuk memimpin sebuah perusahaan. Jadi, tanggung jawabnya sangat luas. Jika keputusan nanti telah dibuat, dan diputus siapa yang menang, di sinilah kita bisa menilai kedewasaan hukum tersebut. Bagaimana respons yang kalah dan bagaimana sikap pihak yang menang, juga bagaimana kualitas putusan tersebut. Selain itu, hal tersebut jelas menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk memberikan instansi hukum sebagai instansi keadilan. Berguna sekali bagi masyarakat karena dengan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi itu, masyarakat akan terinspirasi untuk menyelesaikan segala persoalan melalui jalur hukum, bukan jalur anarkis. Bukankah ini yang belum memasyarakat di Indonesia? Di Bali pernah kantor polisi diserang ramai-ramai oleh kelompok masyarakat tertentu karena tidak puas dengan cara kerja anggotanya. Haruskah cara-cara seperti ini dipakai di zaman serba pengetahuan seperti sekarang? Fenomena lapor-melapor seperti ini jelas tidak ada di zaman Orde Baru. Di samping karena Mahkamah Konstitusi tidak ada pada zaman itu, juga rezim yang berkuasa terlalu kuat. Sejak tahun 1971, telah bisa dipastikan Golkar akan menang. Berbisik pun orang ketakutan ketika menyatakan diri berbeda pilihan dengan suara mayoritas. Apalagi mengajukan ketidakadilan dan kecurangan pada pemilihan umum. Karena itu, seharusnya kita bangga bahwa dalam konteks kenegaraan, peralatan demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia sudah maju. Generasi-generasi terpelajar, para mahasiswa kita akan mampu mendapatkan pelajaran dari fenomena ini. Jadi, kalau pun ada gugat-menggugat seperti itu, tujuannya tentu demi menyelamatkan konstitusi kita dan agar keadilan tetap terjamin. ***

S URAT ANDA Sam ai an sa an, iti dan eluhan mengenai e i a an eme intah, na e 62 K K , a a ta 062, eda si l elo a II a a ta usat a 6 0 atau e mail in o isnis a a ta om SI as o ang masih e la u dan antum an nomo tele on ang

asilitas umum atau lain o 2 alme ah Selatan, am i an oto o K isa di on i masi

Butuh Kewaspadaan Bersama I kebakaran di Jakarta saat ini sangat tinggi. Musim kemarau mestinya bisa diantisipasi warga dengan lebih hati-hati. Korban meninggal ataupun luka-luka akibat kebakaran sudah begitu banyak, tetapi hampir tiap hari selalu saja terjadi kebakaran. Masalah utama adalah listrik yang konslet. Tak dipungkiri, instalasi listrik rumah tangga sudah begitu membahayakan. Kita sendiri sering mengabaikan keamanan diri kita sendiri dengan membiarkan sambungan tak terawat. Berapa banyak alat listrik yang disambungkan dengan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Padahal, beban yang harus ditanggung stop kontak sangat terbatas. Apa jadinya jika alat-alat listrik yang memiliki voltase tinggi itu menjadi satu. Karena itu, sebelum hal-hal yang

tidak diinginkan terjadi, sebaiknya kita segera memperbaiki instalasi listrik yang semrawut itu. Kebakaran bukan saja bisa membahayakan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Maka, akan bijak jika kita semua menjaga lingkungan dengan lebih berhati-hati dengan diri kita sendiri. Kerugian materi mungkin masih bisa dicari. Tetapi bagaimana dengan korban jiwa yang sudah terlanjur melayang. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan pada ahlinya, termasuk petugas PLN jika memang dianggap membahayakan. Bagaimanapun, kelalaian adalah sumber malapetaka. Maka sebelum semuanya terlanjur, mari kita menjaga kewaspadaan terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. a i a san i e u an an Sela an a sel

S UARA ANDA ini khusus untuk pembaca yang ingin menyampaikan, kritik, saran dan komentar singkat mengenai berbagai persoalan pada para pejabat Pemerintahan, mulai dari Lurah, Camat hingga Presiden. Kirim pesan singkat Anda secara padat dan jelas, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Setiap pesan akan diedit. Cara pengiriman SMS dengan format: s asi esan lalu i i e . (biaya Rp2000/SMS). on oh a a a ha us a i u e nu an a u enan ulan i an i

Bang D

MK minta lima bukti jika pilpres harus diulang

PTN Memihak Kalangan Atas ER R AN Tinggi Negeri (PTN) bermutu membutuhkan biaya mahal, sementara pemerintah tidak mampu memberikan subsidi yang cukup. Ada sejumlah temuan bahwa masuk PTN dan pergantian semester sama-sama menuntut pembiayaan yang tinggi. Biaya yang ditarik dari masyarakat itu banyak dipakai untuk belanja mendukung kelengkapan sarana-prasarana. Yang patut menjadi pertanyaan adalah, benarkah PTN yang mahal pasti bermutu? Bisakah kemahalan PTN itu dibebankan kepada masyarakat, sementara pemerintah cuci tangan begitu saja? Siapa lagi yang dapat menghentikan laju kemahalan itu? Dengan alasan kekurangan dana, pemerintah mengibarkan otonomi PTN yang ditandai dengan perubahan status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang selanjutnya diubah BHP (Badan Hukum Pendidikan). Otonomi itu bukan hanya dengan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pihak swasta di dalam dan luar negeri menawarkan jasa pendidikan, tetapi juga membiarkan PTN mencari dan menghimpun dana dari masyarakat. Dengan berbagai dalih, PTN yang selama ini diunggulkan dengan program-program khusus seperti program internasionalisasi, menyejajarkan kompetisi kecerdasan dengan kompetisi duit. Dukungan masyarakat hanyalah diterjemahkan dengan menarik biaya tinggi. Ketika PTN tidak perlu menjadi tanggungan negara, cukup diberikan kepada mekanisme pasar. Di situlah PTN berangsur-angsur menjadi tempat eksklusif yang memberikan pelayanan hanya kepada mereka yang mampu membayar. PTN yang dicita-citakan oleh negara untuk memberikan kesempatan pendidikan yang murah bagi kebanyakan anak negeri ini, toh akhirnya yang menikmati adalah kalangan atas. Konsekuensi lebih lanjut dari kebijakan otonomi tersebut adalah biaya pendidikan di PTN menjadi melangit, sehingga peluang bagi orang miskin untuk masuk ke PTN semakin sempit. Memang betul, argumen yang dikemukakan oleh para pengelola PTN bahwa mereka menerapkan konsep subsidi silang agar tetap bisa memberikan ruang bagi kaum miskin masuk ke PTN. Tetapi sesudahnya, berapa besar jumlah mahasiswa yang mensubsidi dan berapa besar jumlah mahasiswa yang mendapat silangan subsidi? Yang sering muncul ke permukaan, banyak kasus calon mahasiswa menggugurkan niatnya masuk ke PTN terkemuka setelah dinyatakan lulus tes hanya karena tidak memiliki cukup uang un-

Tak Jelas Konsep subsidi silang yang dikemukakan oleh para pengelola PTN tidak pernah jelas, sehingga sering hanya dinilai untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan mereka yang cenderung lebih kuat untuk akumulasi kapital saja. Tes masuk model jalur khusus ditempuh bukan dalam rangka untuk menjaring bibit yang berbobot, tetapi untuk menjaring modal yang tinggi dari calon mahasiswa. Mahasiswa yang masuk mela-

ang di ita ita an oleh nega a untu mem e i an esem atan endi di an ang mu ah agi e an a an ana nege i ini, toh a hi n a ang meni mati adalah alangan atas e i a an otonomi adalah ia a endidi an adi melangit, sehingga eluang agi o ang mis in un tu masu e sema in sem it

jalur khusus tidak lebih dari 60%, sedangkan 40% persen melalui jalur reguler dan PMDK. Padahal jelas, yang terjadi di PTN di Indonesia sekarang ini suatu ironi. Ketika bangsa Indonesia sedang dalam keterpurukan dan untuk mengentaskannya dibutuhkan pendidikan yang baik, yang terjadi justru pendidikan tinggi semakin dibuat mahal sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya saja. Ironisnya lagi, apa yang disebut otonomi PTN itu hanya sebatas pembiayaan SPP saja, sedang-

an e adi di Indonesia di e sila an en ali dana sendi i den an oleh e isnis e a i selu uh e i a an uni e si as e asu en an a an dosen enen uan u i ulu dan se a ain a dila u an oleh e e in ah I onisn a la i ida un ul e la anan sedi i un da i a a a ade isi di e la anan e la anan an e adi han a dila u an oleh a a ahasis a an e e a an dinai an S n a adahal su s ansi asalahn a ida se ada ia a endidi an di en adi ahal e a i en an u soal isi da i iu sendi i Se a dala a i n a suli se ali en a un an isi en e dasan den an isi isnis lui jalur khusus ini diwajibkan membayar uang masuk di atas Rp 15 juta. Bahkan, di satu PT terkemuka di Tanah Air ada calon mahasiswa yang bersedia membayar uang masuk mencapai Rp 175 juta. Tetapi tidak pernah ada pengumuman secara terbuka nomor-nomor tes yang diterima melalui jalur khusus beserta besar sumbangannya. Yang muncul di media massa hanya mengatakan secara umum, bahwa mereka yang diterima melalui

e angsu angsu men adi tem at e s lusi ang mem e i an e la anan han a e ada me e a ang mam u mem a a

Konse uensi

leh u ul I hsan* tuk membayar uang masuk yang dinilai cukup tinggi.

kan kebijakan lainnya, termasuk kurikulum, tidak otonom; terbukti masih ada Kurikulum Nasional. PTN tidak bisa otonom dalam menentukan kurikulum yang akan dikembangkannya. Di Amerika Serikat, universitasuniversitas swasta tidak punya kaitan dengan pemerintah, selain bahwa mereka mendapat bantuan dari negara bagian atau kotapraja, namun tidak diawasi atau diatur secara ketat, dan universitas-universitas itu pun tidak mempunyai

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat elo a II o al e ah Sela an a a a usa atau Kirim ke E-mail: in o isnis a a a o 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

hubungan langsung dengan pemerintah pusat. Yang terjadi di Indonesia, PTN dipersilakan menggali dana sendiri dengan boleh berbisnis, tetapi seluruh kebijakan universitas, termasuk pengangkatan dosen, penentuan kurikulum dan sebagainya, dilakukan oleh pemerintah. Ironisnya lagi, tidak muncul perlawanan sedikit pun dari para akademisi di PTN. Perlawanan-perlawanan yang terjadi hanya dilakukan oleh para mahasiswa yang keberatan dinaikkan SPP-nya. Padahal, substansi masalahnya tidak sekadar biaya pendidikan di PTN menjadi mahal, tetapi menyangkut soal visi dari PTN itu sendiri. Sebab, dalam praktiknya, sulit sekali menggabungkan visi pencerdasan dengan visi bisnis. Bila PTN ditekan untuk mandiri secara ekonomis, maka konsekuensi logisnya adalah mengembangkan usaha bisnis. Dengan demikian, misi pencerdasan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, sulit untuk dilakukan. Kebijakan pemerintah terhadap BHP sebenarnya bukanlah bentuk otonomi PTN, tetapi privatisasi. Meskipun Dirjen Pendidikan Tinggi selalu menolak sebutan BHP sebagai bentuk privatisasi, tetapi dalam praktiknya terjadi privatisasi pengelolaan PTN. Karena bentuknya privatisasi, maka konsekuensinya, mereka yang memiliki modal besarlah yang dapat mengakses PTN yang telah diprivatisasi. Ini jelas berlawanan dengan visi pencerdasan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Bila pemerintah saja melupakan misi pencerdasan bangsa, lalu siapa yang harus menjalankan misi pencerdasan kepada masyarakat miskin? *Penulis, peneliti pada Central for Humankind and Cultural Studies Yogyakarta edun e s an asila l Panjang Tulisan Maksimal

DEBAT P EMBACA

Demi Rakyat, Perlu Perubahan Ekonomi Nasional I tahu, selama ini roda pembangunan ekonomi Indonesia dijalankan atas landasan mekanisme pasar. Karenanya, hal itu kerap tak berjalan dengan baik, khususnya kala rezim orde baru, banyak yang mengalami kegagalan sistemik. Kegagalan pembangunan ekonomi, utamanya, lantaran kebangkrutan pasar itu sendiri. Misalnya, intervensi pemerintah yang tak becus, dan tidak efektifnya mekanisme pasar bergulir. Semua itu, tentu akibat pengaruh eksternal yang amat kuat dengan berbagai hegemoni ekonomi makro yang melingkupinya. Isu besarnya adalah intervensi dan penguasaan asing terhadap berbagai aset kekayaan alam kita. Kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional di masa orde baru yang sangat pro kepada konglomerat secara berlebihan, tentu, perlu diubah secara radikal. Jadi, saatnya para pengusaha kecil–menengah, begitu pula lembaga koperasi, baik lokal maupun skala nasional, harus memiliki kans berkembang un-

tuk mengejar ketertinggalannya. Menjadikan bandul ekonomi mengarah kepada sistem ekonomi kerakyatan — meminjam istilah Mega-Prabowo, ekonomi yang pro rakyat — nampaknya pemerintah masih ragu. Antara sistem ekonomi kerakyatan dan sistem ekonomi liberalisme (kapitalis), agaknya, menjadi pilihan dilematis, baik bagi pemerintah maupun pelaku-pelaku ekonomi itu sendiri. Keragu-raguan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita jernih dan jujur menilai apa yang salah dalam sistem ekonomi kita. Sebab, berbagai kegagalan yang selama ini terjadi, bukanlah disebabkan oleh ketidakmampuan mekanisme pasar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Namun karena pasar sendiri kedap dari kesempatan untuk bergulir dan bekerja secara baik, efektif dan efisien. Jadi, baik mekanisme ekonomi pasar yang selama ini dibiarkan berjalan tanpa intervensi pemerintah, biarkan saja berjalan namun seiring dengan

pengembangan ekonomi kerakyatan yang sedang diprogramkan. Sehingga, apa pun yang berjalan, out put-nya adalah memberi kemakmuran dan keadilan ekonomi secara merata kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Yang selama ini terjadi kan sebaliknya. Konglomerat dibiarkan besar, sementara pengusaha kecil-menengah menjadi marginal. Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, khususnya pembangunan ekonomi yang akan menjadi tanggung jawab kabinet SBY-Boediono, harus diarahkan untuk mendukung konsep ekonomi kerakyatan, entah berbasis syariah atau alternatif yang sudah dipadukan antara keduanya. Artinya, pembangunan ekonomi harus dikembangkan dilandaskan pada basis ekonomi domestik, dengan melibatkan seluruh komponen, baik di tingkat daerah kabupaten/kota. Mengapa? Ini, tak lain, untuk menumbuhkan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan

pendapatan, partisipatif, adanya persaingan yang sehat, keterbukaan dan demokratisasi, dan pemerataan yang berkeadilan. Ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat jangan menjadi sekadar slogan atau komitmen kosong tanpa program yang jelas dan terarah. Artinya, kebijakan ekonomi kerakyatan, tidak hanya sekadar membagi-bagi uang kepada rakyat lewat program JPS di masa Orde Baru, atau BLT yang bersifat parsial dan seremonial yang dampak ekonominya hanya memberikan kenikmatan sesaat. Namun, aplikasinya harus didukung oleh basis program yang jelas. Misalnya program yang berbasis pada program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus menumbuhkembangkan sekaligus memupuk kewirausahaan bagi seluruh rakyat Indonesia. e e ha i

us a a asalah e ono i

Suluh Indonesia menerima tulisan Anda untuk dimuat di rubrik e a e a a di halaman ini. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter. Tulisan akan diedit. Sertai dengan foto terbaru anda. Kirim ke E-mail: in o isnis a a a o

Termasuk intervensi ...?

e i in u / e i in eda si Satria Naradha, a il e i in eda si/ enan un a a Nariana, eda u ela sana Nikson, Gde Rahadi, eda si Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki o o , Rina Ratna e o . I lan Ujang Suheli, Si ulasi D.Swantara. la a eda si Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. e si e www.bisnis-jakarta.com, e ail info@bisnis-jakarta.com. a i I lan I lan ini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, I lan u / is la Rp 15.000 per mmk, I lan a na Rp. 18.000 per mmk I lan elua a/ u a i a Rp 7.000 per mmk, d e o ial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. e a a an melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI

a a an Suluh Indonesia

a a anda

en enal dan ida

di ena

e in a/ ene i a sesua u da i su

lahraga Timnas Sea Games Butuh Konsentrasi JAKARTA - Para pemain tim nasional U-23 yang dipersiapkan ke SEA Games Laos pada Desember mendatang membutuhkan konsentrasi penuh dan tidak diganggu oleh kepentingan klub. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Rahim Soekasah di Jakarta, kemarin, mengatakan, selama menjalani Pelatnas para pemain nasional akan menjadi tanggungan PSSI, termasuk gaji pemain. “BTN PSSI akan memberikan gaji kepada para pemain nasional selama di Pelatnas dan tampil di SEA Games, sehingga klub tidak merasa dirugikan secara finansial,” ujar Rahim Soekasah. Rahim mengungkapkan besaran gaji pemain nasional selama berada di Pelatnas itu dalam kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta. Para pemain sementara tak boleh memperkuat klub di kompetisi nasional Liga Super Indonesia dan Copa Dji Sam Soe hingga event SEA Games usai pada Desember mendatang. Ketentuan itu berlaku pula bagi tim nasional senior yang sedang dipersiapkan ke Piala Asia. Mengenai kerugian materi pemain yang dialami klub, Rahim mengatakan semua klub yang pemainnya direkrut ke Timnas harus menerima risiko itu. “Kalau bicara kerugian masalah itu, tim saya (Pelita Jaya -Red) juga rugi. Pemain klub saya ada tiga sampai empat orang ditarik ke Timnas,” ungkapnya. Tetapi untuk mengatasi kesulitan materi pemain tersebut, lanjutnya, klub sendiri harus merekrut pemain lain sebagai pengganti jika pemain yang direkrut ke Timnas dianggap sebagai pemain inti. “Untuk pemain tim nasional senior yang akan bertanding di Piala Asia, paling-paling hanya selama satu setengah bulan sampai pertengahan November nanti. Itu artinya, paling hanya ada dua-tiga pertandingan saja yang tak bisa diikuti oleh pemain di kompetisi nasional,” papar Rahim lagi. Menyoal kepastian Timnas tampil di SEA Games, BTN juga tak terlalu bergantung kepada dana Pelatnas yang ditetapkan oleh KONI Pusat, termasuk biaya pemberangkatan dan uang saku atlet. Menurutnya, andai pun dari pemerintah tak kunjung tersedia dana, maka Timnas akan mencari dan menyediakan dana sendiri untuk tim sepakbola agar bisa tetap berlaga di ajang SEA Games. Sekretaris Timnas Chandra Solehan secara terpisah mengungkapkan, saat Timnas Indonesia tampil di SEA Games 2007 pun pihaknya telah mengeluarkan dana sendiri untuk biaya tiket pemberangkatan dan uang saku atlet, yang hingga kini penggantiannya belum cair. “Sampai sekarang penggantian uang saku dan tiket pemain saat tampil di SEA Games 2007 di Thailand belum kami terima, meskipun formulir tanda terimanya yang ditandatangani seluruh pemain sudah dikirimkan balik. Kami telah keluarkan dana lebih dari Rp500 juta untuk menalangi. Hal itu kami keluarkan berdasarkan surat keputusan (SK) yang kami terima tentang dana Pelatnas,” ujarnya. Pada SEA Games 2007, Timnas Indonesia berkekuatan 23 pemain dan sembilan ofisial. (ant)

Suluh Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

Pemain Pelatnas Tak Sah Tampil di Liga JAKARTA - Badan Liga Indonesia (BLI) mengeluarkan aturan baru dengan tidak akan mensahkan pemain yang bergabung di Pelatnas Tim Nasional (Timnas) untuk dapat bermain di Liga Indonesia musim 2009-2010. “Ini merupakan aturan yang dikeluarkan PSSI. Kami informasikan ini lebih awal ke klub,” kata CEO BLI, Joko Driyono di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Badan Tim Nasional (BTN) telah mengeluarkan jadwal baru untuk Timnas Senior yang akan menjalani pelatnas pada tanggal 25 September 2009. Badan Tim Nasional sendiri telah menetapkan 25 nama pe-

JAKARTA - Mendapat suntikan dana sebesar Rp 50 miliar dari pengusaha Edy Joenardi, Persikad Depok membidik target lolos ke Liga Super pada kompetisi divisi utama Liga Indonesia. Persikad juga berencana menggaet bintang Persija, Bambang Pamungkas. “Semua saham milik Persikad Depok saat ini sudah menjadi milik Pak Edy Joenardy,” kata Steven Setiabudi Musa, Ketua Bidang Media dan Humas Persikad Depok kemarin. Menurut Steven, setelah Persikad diambil alih oleh pengusaha Edy Joenardy, segera akan akan mengontrak beberapa pemain bintang yang merumput di Indonesia Super League (ISL). Sederet pemain bintang yang tengah dilirik antara lin Bambang Pamungkas, Aliyudin, Leo Saputro, Ismeth Sofyan (Persija). “Kami siap memberikan penawaran harga tertinggi bagi mereka agar bersedia bergabung ke Persikad Depok,” ujar Stevan S Musa lagi. Seperti diketahui, semula Edy Joenardy mengincar membeli Persija Jakarta. Na-

mun, karena adanya kekisruhan di internal persija, niat itu tertunda.

tus 2009 dan kedua sebanyak 17 pemain pada tanggal 11 Agustus 2009. Tahap pertama ini merupakan para pemain yang sebelumnya mengikuti pelatnas di Palembang. Mereka juga sempat melakukan empat kali uji coba di Iran, Malaysia dan Singapura. Joko menegaskan bahwa BLI berupaya agar liga Indonesia musim mendapat berlangsung tepat waktu. “Pertandingan akan mulai pasca lebaran yakni mulai Oktober hingga Mei 2010. Tidak ada penjadwalan ulang,” katanya. Joko menegaskan bahwa klub untuk mempertimbangkan lagi untuk merekrut pemain bergabung di klub mereka. (ant)

Daftar Pemain Timnas Senior untuk Pra Piala Asia : 1. Dian Agus Prasetyo 2. Muhammad Ridwan 3. Firman Utina 4. Markus Harison Rihihina 5. Saktiawan Sinaga 6. Ponaryo Astaman 7. Ismed Sofyan 8. Muhammad Ilham 9. Bambang Pamungkas 10. Arif Suyono 11. Charis Yulianto 12. Feri Rotinsulu 13. Isnan Ali 14. Muhammad Nasuha 15. Ricardo Salampessy 16. Boas T. E. Salossa

17. Ian Luis Kabes 18. Syamsul Bachri Chaerudin 19. Djayusman Triasdi 20. Rachmat Latif 21. Hariono 22. Nova Arianto 23. Maman Abdurahman 24. Eka Ramdani 25. Talaohu Abdul Mushafry

Lavina dan Grace ke Perdelapan Final SOLO - Dua petenis Indonesia, Lavinia Tananta dan Grace Sari Ysidora melaju ke perdelapan final turnamen tenis internasional “Solo Women Circuit” (SWC) 2009 di Lapangan Tenis Manahan, kemarin Pada hari kedua babak utama turnamen tersebut, Grace Sari Ysidora yang merupakan unggulan ke-13, mengalahkan petenis Korea Selatan, You Jin Kang dalam dua set langsung, 7-5 dan 6-3. Grace yang berperingkat 918 dunia pada babak perdelapan final akan menghadapi Sandy Gumulya yang menjadi unggulan pertama turnamen yang berhadiah total 10.000 dollar AS. Pada pertandingan lainnya, Lavinia Tananta yang berperingkat 599 dunia mengalahkan petenis Indonesia lainnya, Laili Rahmawati Ulfa dalam dua set langsung, 6-3 dan 6-3. Lavinia akan melawan petenis Thailand, Sophia Mulsap yang pada pertandingan lainnya mengalahkan petenis Je-

Masuknya pengusaha Edy Joenardi menjadi pemilik Persikad Depok menimbulkan gairah baru di tubuh tim yang bermarkas di Stadion Merpati itu. Maklum, selama ini, Persikad dikenal sebagai tim paspasan karena tidak mendapat perhatian dari Pemkot Depok. Bahkan sampai kompetisi usai musim lalu, Persikad masih mengutang gaji pemainnya kurang lebih Rp 3 miliyar. Dengan adanya pemodal yang siap menggelontorkan dana cukup besar, Persikad diperkirakan akan menjadi kekuatan baru sepakbola di kawasan Jabedetabek.

Suluh Indonesia/net

main yang dipanggil masuk skuad Timnas persiapan untuk laga Pra Piala Asia 2011 menghadapi Kuwait pada tanggal 14 dan 18 November. “Kami sudah menerima 25 nama pemain yang masuk Timnas itu,” kata Joko. Hal yang sama juga menimpa pemain yang bergabung di Timnas U-23 yang akan masuk Pelatnas pada pertengahan Agustus ini di Palembang. Badan Tim Nasional (BTN) telah memanggil 38 pemain untuk melakukan seleksi yang akan dilakukan di Palembang. Pemanggilan pemain timnas U-23 ini akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sebanyak 21 pemain pada tanggal 6 Agus-

Tenis Solo Women Circuit

Persikad Incar Bambang Pamungkas

Bambang Pamungkas

Sambutan Positif Ketua Umum Persikad Yuyun Wirasaputra yang juga wakil walikota Depok, menyambut positif kehadiran Edy Joenardi sebagai penyandang dana. Yuyun mengatakan, masuknya Edy Joenardi tidak hanya melegakan Persikad, tetapi juga masyarakat Depok. “Selama ini masyarakat Depok berharap Persikad menjadi tim tangguh. Kita bersyukur dengan adanya investor baru,” katanya. (oli)

Suluh Indonesia/net

Lavinia Tananta (kiri) dan Grace Sari Ysidora (kanan).

pang, Tomoko Taira dalam dua set langsung, 6-4 dan 7-5. Kemenangan dua petenis Indonesia tersebut tidak diikuti oleh Bella Destriana yang bertanding melawan petenis Thai-

land, Wannasuk Nungnadda. Bella yang bukan merupakan unggulan dalam turnamen tersebut dikalahkan petenis Thailand yang berperingkat 563 dunia tersebut dalam dua

set langsung, 3-6 dan 0-6. Pada babak selanjutnya, Wannasuk akan melawan Jawairiah Noordin dari Malaysia yang menang dalam pertandingan melawan petenis China,

Yang Pang dalam dua set langsung, 6-2 dan 6-0. Selain Wannasuk, Thailand juga kembali meloloskan tiga wakilnya ke babak perdelapan final, antara lain Natchanok Saenyukhot, Varatchaya Wongteanchai dan Natchanok mengalahkan petenis Korea Selatan, Jooh Young Kim dalam dua set langsung 6-0 dan 6-1, sedangkan Varatchaya yang merupakan unggulan kedua dalam turnamen tersebut mengalahkan petenis Indonesia, Reykan Woro dalam dua set langsung, 6-2 dan 6-2. Kedua petenis Thailand tersebut akan bertanding di babak perdelapan final pada Kamis (6/8). Petenis Thailand lainnya, Kanyapat Narattana mengalahkan petenis China, Ya Zhou dalam dua set langsung, 6-2 dan 6-1. Pada perdelapan final, Kanyapat akan melawan petenis China lainnya, Liu Shiozhuo yang merupakan unggulan keenam dalam turnamen ini. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

Alonso Segera ke Bernabeu LIVERPOOL - Gelandang Liverpool Xabi Alonso tinggal selangkah lagi untuk merampungkan kepindahannya ke Real Madrid. Kedua klub yang terlibat negosiasi alot tersebut berhasil mencapai kesepakatan harga transfer, kemarin. Alotnya negosiasi antara Liverpool dan Madrid tak lepas dari harga transfer terlalu tinggi yang dipatok pelatih Rafael Benitez. Mantan pemain Real Sociedad itu dihargai 30 juta euro. Namun karena Alonso ngotot ingin pindah, dan Madrid bersedia memenuhi jumlah harga tersebut, Benitez tak memiliki pilihan lain kecuali menjualnya. “Liverpool dapat memastikan telah mencapai kesepakatan untuk penjualan Xabi Alonso ke Real Madrid, hanya tinggal menunggu tes kesehatan. Detail kesepakatan masih dirahasiakan dan tak diungkapkan,” bunyi pernyataan di situs resmi Liverpool. Pemain 27 tahun yang bergabung ke Liverpool pada Agustus 2004 dan membantu memenangkan Liga Champions pada musim pertamanya itu, akan menjadi pemain bintang keenam yang didatangkan klub berbasis di Santiago Bernabeu tersebut. Transfer Alonso akan rampung begitu ia melewati tes kesehatan dan menyelesaikan berkas personal. Ia menjadi pemain Liverpool kedua yang pindah ke Madrid menyusul Alvaro Arbeloa yang ditransfer seharga 4 juta pound. Pengeluaran Madrid dalam dua bulan terakhir kini melebihi angka 200 juta pound. El Real sebelumnya membayarkan 80 juta pound untuk membeli Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Mereka juga merogoh 60 juta pound untuk merekrut Kaka dari AC Milan, 30 juta pound untuk striker Prancis, Karim Benzema dari Olympique Lyon dan membeli Raul Albiol dari Valencia. Di pihak Liverpool, Benitez segera mencari pengganti untuk menutup lubang yang ditinggalkan Alonso. Mantan pelatih Valencia itu mengincar gelandang Juventus, Christian Poulsen dan gelandang AS Roma, Alberto Aquilani. Putus Kontrak Selain memastikan akan merekrut Alonso, Madrid kemarin juga mengumumkan berpisah dengan bek Michel Salgado. Petinggi Madrid yang melakukan perombakan besar-besaran musim ini, memilih memutus kontrak bek yang telah bermain di Bernabeu selama sepuluh tahun itu. “Madrid dan Miguel Angel Salgado telah setuju untuk mengakhiri kebersamaan mereka,” ungkap pernyataan di situs Madrid. Bek 33 tahun itu tiba di Madrid dari Celta Vigo pada 1999 dan sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2011. Ia memenangkan Liga Champions bersama Madrid pada 2000 dan 2002, Piala Intercontinental 2002 dan empat gelar La Liga masing-masing pada 2001, 2003, 2007 dan 2008. (adn/afp)

Suluh Indonesia/ap

KEMBALIKAN BOLA - Petenis Serbia, Ana Ivanovic, mengembalikan bola ke arah pemain Amerika Serikat, Vania King, dalam turnamen LA Women’s Tennis Championships di Loa Angeles, kemarin. Ana menang 6-4, 4-6, 6-1.

Tenis Los Angeles Championships

Ivanovic ke Babak 16 Besar LOSANGELES - Petenis Serbia, Ana Ivanovic mengatasi kesulitan yang sempat menderanya di pertengahan pertandingan sebelum lolos ke putaran ketiga turnamen Los Angeles Championships dengan kemenangan 6-4, 4-6, 6-1 atas petenis AS, Vania King, kemarin. Petenis unggulan keenam itu lolos ke 16 besar bersama unggulan kedua Vera Zvonareva yang mengakhiri perlawanan Peng Shuai dari Cina 3-6, 6-3, 7-6 dalam pertarungan dua jam 19 menit. Memburu gelar pertamanya sejak Oktober 2008, Ivanovic kesulitan menghadapi serangan garang King di dua set per-

tama. Namun di set penentuan, juara Prancis Terbuka tahun lalu itu mampu menaklukkan lawannya tersebut. “Saya merasa senang dengan cara saya bergerak dan bermain,” ungkap Ivanovic yang tampil untuk pertama kali sejak cedera paha memaksanya mundur dari pertandingan putaran keempat Wimbledon kontra Venus Williams pada akhir Juni. “Ini baru pertandingan pertama dan saya memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri. Saya beberapa kali memiliki kesempatan untuk memasukkan bola, tetapi ada sedikit keraguan dalam benak saya mengenai pukulan apa yang

harus dilepaskan,” jelasnya. King, yang besar di Long Beach frustasi dengan kegagalannya melepaskan pukulan dengan percaya diri pada akhirakhir perlawanan sengit dengan juara LA Championship 2007 itu. “Saya gugup. Itu sesuatu yang menyulitkan saya, terasa ada hambatan mental karena mereka berperingkat 10 besar, namun saya kira saya akan tampil lebih baik bila tetap kuat secara mental,” tegas King. Sementara itu, tidak ada kejutan di pertandingan putaran pertama. Petenis unggulan ke-12 Li Na asal Cina lolos setelah petenis Jepang Ayumi Morita mundur saat tertinggal

0-6, 0-2. Unggulan ke-13 Samantha Stosur asal Australia menyingkirkan Monica Niculescu dari Rumania 6-1 6-2. Petenis Cina lain, Zheng Jie mengalahkan Olga Savchuk asal Ukraina 7-5 1-6 6-2, sedangkan unggulan ke-17 Sabine Lisicki dari Jerman unggul 7-6, 2-6, 7-5 atas petenis veteran Jepang, Kimiko Date Krumm. Di putaran kedua turnamen ATP Washington Classic, juara bertahan Juan Martin Del Potro dari Argentina berhasil mengejar ketertinggalan untuk mengalahkan Lu Yen-Hsun asal Taiwan 4-6 6-3 6-2. Unggulan keenam Marin Cilic tak seberuntung Del Potro karena

harus menyerah di tangan petenis kualifikasi Somdev Devvarman dari India 7-5 6-4. Unggulan kedelapan Tomas Berdych dan unggulan ke-10, Tommy Haas sama-sama melaju. Berdych mengalahkan Ernests Gulbis dari Latvia 6-2 7-6, sementara Haas menyisihkan Frank Dancevic 6-1 4-6 6-4. Petenis Jerman, Benjamin Becker harus melewati duel panjang untuk meraih kemenangan dengan total mengumpulkan 27 melawan Robby Ginepri asal AS. Ia akhirnya unggul 7-6 6-7 7-6 pada pertandingan putaran pertama tersebut dan mempertemukannya dengan Andy Roddick di babak kedua. (adn/rtr)

Musim Sepak Bola Argentina Ditunda FA Perketat Peraturan

Suluh Indonesia/net

Xabi Alonso

BUENOS AIRES - Awal musim sepak bola domestik Argentina kemarin ditunda dengan waktu tak terbatas, sementara federasi sepak bola nasional negara tersebut berusaha mencari penyelesaian atas utang besar klub-klub. Keputusan itu memicu protes keras. Para pemrotes menyerang markas besar Persatuan Sepak Bola Argentina (AFA), memecahkan kaca-kaca jendela dan menuntut pengunduran diri presien AFA, Julio Grondona. “Komite Eksekutif AFA mengambil keputusan secara aklamasi bahwa kejuaraan di semua kategori mestinya tidak dimulai pada tanggal-tanggal yang sudah dijadwalkan,” kata sebuah pernyataan di laman AFA. Kejuraaan divisi pertama Apertura, yang diselenggarakan antara Agustus hingga Desember di pertengahan pertama musim, dijadwalkan dimulai hari Jumat 14 Agustus. Partisipasi tim-tim Argetina di Copa Sudamericana, yang

setingkat dengan Liga Eropa yang dimulai pekan ini, tidak akan terkena dampaknya, demikian juga tim nasional asuhan Diego Maradona yang akan melakukan pertandingan persahabatan dengan Rusia di Moskow pekan depan. Pernyataan itu mengatakan AFA perlu mencari penyelesaian yang layak dan baik terhadap masalah utang klub-klub. Grondona, yang juga wakil presiden senior FIFA, mengadakan perundingan dengan petugas pajak pemerintah, Ricardo Echegaray, dan Sergia Marchi, sekretaris jeneral persatuan pemain sepak bola, Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), untuk berusaha menyelesaikan masalah utang tersebut. Saat meninggalkan perundingan, Grondona mengatakan kenaikan pembayaran hak siar televisi mengenai pertandingan-pertandingan akan membantu meringankan beban utang klub-klub. “Bagi saya penyelesaian bagi

AF adalah menerima lebih banyak uang dari (hak siar) televisi,” katanya kepada wartawan. Beberapa jam setelah perundingan, Grondona menjadi sasaran demonstrasi di luar kantornya. Markas besar AFA di pusat Buenor Aires diserang oleh sekitar 100 orang yang tiba dengan menggunakan dua bus. Mereka melemparkan batu-batu ke gedung iu sehingga memecahkan kaca jendela, dan meneriakkan katakata yang menghina Grondona. Beberapa klub yang paling berhasil dan terbesar di Argentina merupakan di antara klub penyandang utang besar, termasuk mantan juara Amerika Selatan, River Plate, Racing Klub, dan Independiente. Sumber-sumber yang dekat dengan petugas pajak mengatakan, klub-klub berutang kepada pemerintah sebesar 300 juta peso Argentino (78,43 juta dolar AS), yang paling banyak adalah utang kepada AFA, dan kepada para pemain mereka sendiri. (ant)

LONDON - Aturan ketat diberlakukan Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) jelang bergulirnya musim baru Liga Utama Inggris. Pelatih yang mencoba menekan wasit sebelum pertandingan akan langsung mendapatkan sanksi disiplin. Siapa pun pelatih yang mengeluarkan komentar menghina ofisial pertandingan yang dipandang sebagai usaha mempengaruhi penampilan mereka akan diganjar hukuman. FA juga akan mempertegas aturan terhadap tindakan pemain yang melecehkan ofisial pertandingan. “Klub disarankan bahwa komentar apa pun dari manajer, pemain atau pejabat klub lain di media yang berhubungan dengan ofisial pertandingan yang dipilih sebelum laga tidak diizinkan lagi. Komentar sebelum pertandingan seperti itu akan dianggap sebagai tindakan tidak pantas dan akan ditangani sebagaimana mestinya,” ungkap pernyataan FA, kemarin. “Komentar usai pertandingan yang berhubungan dengan ofisial dan insiden masih dibolehkan asalkan tidak bersifat pribadi, menunjukkan bias atau menyerang integritas ofisial yang memimpin pertandingan atau tindakan lain yang merusak pertandingan,” Musim lalu, bos Everton, David Moyes mempertanyakan penunjukan Mike Riley sebagai wasit untuk semifinal Piala FA kontra Manchester United dengan mengatakan ofisial tersebut adalah penggemar United. Usai pertandingan, pelatih United Sir Alex Ferguson menganggap ucapan Moyes mungkin mempengaruhi keputusan krusial Riley ketika Danny Welbeck nampak dilanggar di kotak penalti oleh Phil Jagielka. Sayang, tak ada penalti yang dihadiahkan dan Everton lolos ke final dengan kemenangan lewat adu penalti. (adn/afp)

Massa Tak Perlu Operasi Lagi SAO PAOLO - Felipe Massa tidak memerlukan operasi lagi untuk memulihkan cedera tempurung kepalanya. Hal itu dipastikan setelah pembalap Ferrari asal Brazil ini menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit di Sao Paolo,kemarin. Massa menderita cedera tersebut akibat kecelakaan selama sesi kualifikasi di Grand Prix Hungaria bulan lalu. Runner-up kejuaraan tahun lalu itu sempat menghabiskan beberapa hari dalam kondisi sengaja dikomakan dan menggunakan alat pernapasan di sebuah rumah sakit di Budapest. Massa terbang dari Budapest Senin lalu dan diperiksa setibanya di Brazil. Setelah meninggalkan rumah sakit tersebut, pembalap 28 tahun ini

langsung menuju rumahnya di Sao Paolo. “Kami melakukan pemeriksaan darah baru, mengulang tomography otak, resonansi otak. Ia juga melewati pemeriksaan opthalmic (yang berhubungan dengan mata) dan kesimpulannya adalah Felipe tidak memerlukan operasi lagi saat ini,” ungkap dokter Dino Altman. “Satu-satunya rekomendasi untuknya adalah istirahat di rumah,” lanjut Altman. Belum dipastikan berapa lama waktu yang diperlukan Massa agar bisa kembali membalap di Formula 1. Untuk sementara Ferrari telah menunjuk mantan juara dunia tujuh kali Michael Schumacher yang pensiun pada 2006 sebagai penggantinya. Schumi akan menjalani debutnya kembali

di GP Eropa di Valencia pada 23 Agustus. Schumi sendiri sudah melakukan persiapan untuk menghadapi balapan perdananya itu. Ia telah berhasil menurunkan berat badannyanya dan tinggal mencari solusi atas rasa sakit pada lehernya. “Saya telah turun tiga kg, namun mengencangkan otototot juga penting bagi saya,” papar Schumi di www.michaelschumacher.de. “Secara keseluruhan latihan berjalan cukup baik. Saya hanya harus mengakui bila leher saya sedikit sakit. Kami harus mengatasinya karena kesehatan saya paling utama, itu perjanjian yang dibuat dengan Ferrari dan dengan istri saya juga,” tandas pembalap 40 tahun ini. (adn/rtr)

Suluh Indonesia/net

Felipe Massa

Nasi nal

Suluh Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

Semua Penumpang Merpati Tewas JAYAPURA - Semua penumpang dan awak pesawat Twin Otter Merpati yang jatuh di wilayah Abmisibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, hari Minggu (2/8) lalu, dipastikan tewas. Kepastian itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), Bambang Bhakti di Sentani, kemarin. “Semua penumpang dan awak pesawat dipastikan tewas akibat kecelakaan pesawat Twin Otter Merpati. Hal ini kami ketahui dari tim darat dan warga masyarakat Abmisibil yang sudah berada di lokasi jatuhnya pesawat tersebut,” kata Bambang dengan suara penuh haru. Dia mengatakan, Tim SAR yang terbang dengan Helikopter Kamov KA-32A 11BC/PK JTC yang dipiloti kapten Kim Don Yung dan Co-pilot Jung Yeon Woo serta observer Kapten (Pnb) Fiko, dengan mem-

bawa sedikitnya delapan anggota tim yang disebut tim udara, tidak dapat mendarat di tempat jatuhnya pesawat Merpati itu. Mereka akhirnya mendarat di lapangan terbang perintis Abmisibil dan selanjutnya berjalan kaki menuju lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Pesawat Merpati yang naas itu membawa tiga awak pesawat yakni pilot Qadrianova, co-pilot Pramudya dan tekhnisi Supriadi serta 12 penumpang yang dua diantaranya merupakan balita. Dalam perkembangan yang sama, Koordinator SA Jayapura, Kolonel (Pnb) Suwandi Mihardja mengatakan, seluruh korban pesawat Merpati itu belum berhasil dievakuasi. “Tim SAR hingga saat ini belum sampai dilokasi tempat jatuhnya pesawat, karena terkendala cuaca buruk,” kata Suwandi yang juga Komandan Pangkalan

Udara Jayapura di Sentani. Ia menjelaskan lokasi tempat jatuhnya pesawat yang berada sekitar 9000 kaki dari permukaan laut yakni di wilayah Ambisibil, sekitar 3 mile arah Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, dalam beberapa hari terakhir cuacanya kurang bersahabat sehingga tim SAR belum bisa diturunkan. “Kita terpaksa menurunkan tim SAR didaerah Okbibab, dan nantinya tim akan berjalan kaki sekitar lima kilometer menuju lokasi jatuhnya pesawat. Diperkirakan saat menjelang malam tim sudah berada dilokasi,” ujarnya. Suwandi menambahkan, jika besok (hari ini-red) sudah bisa dilakukan evakuasi terhadap para korban, maka akan langsung diterbangkan menuju Oksibil untuk selanjutnya di bawa ke Jayapura guna proses otopsi dan kremasi. (ant)

Gaji Guru Terpencil Rp 5 Juta SOLO - Pemerintah akan memberikan bonus satu bulan gaji bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, bahkan mereka yang sudah lulus sertifikasi guru bisa membawa pulang Rp 5 juta/bulan. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Depdiknas, Baedhowi di Solo, Rabu mengatakan, mereka bisa bergaji sebanyak itu dengan syarat sudah mengabdi di daerah terpencil selama dua tahun. Menurut dia, pemberian bonus itu untuk merangsang para pendidik agar mau bertugas di daerah terpencil yang selama ini kesulitan menda-

patkan guru. Baedhowi lebih lanjut mengatakan, gaji guru sekarang ini minimal Rp 1,7 juta, sementara yang telah lolos sertifikasi guru masih mendapat tambahan sekitar Rp 2 juta/bulan. “Jadi, bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru dan bersedia ditugaskan di daerah terpencil, minimal akan menerima gaji sebesar Rp 5 juta/bulan,” katanya. Para guru yang bertugas di daerah terpencil yang tersebar di berbagai pelosok tanah air, menurut Baedhowi, saat ini berjumlah sekitar 50 ribuan orang. Sebagian besar dai mereka, sambungnya, biasanya tak tahan lama bertugas di wilayah

tugas mereka. “Agar betah bertugas di daerah terpencil, mereka akan diberikan bonus satu bulan gaji,” katanya. Pemerintah setiap tahun menganggarkan dana untuk bonus para guru yang bertugas di daerah terpencil itu sebanyak 30.000 orang, tetapi anggaran ini jarang bisa terserap habis. Guru yang bertugas di daerah terpencil ini biasanya tidak tahan lama karena kondisi daerahnya memang berat, katanya. “Silakan mahasiswa yang baru lulus dari FKIP kalau mau tugas di daerah-daerah terpencil. Kesempatan itu masih terbuka,” kata Baedhowi. (ant)

10 Siswa SD Keracunan Jajanan MAGETAN - Sedikitnya 10 siswa SDN 1 Petungrejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, mengalami keracunan setelah makan jajanan tempura yang dibeli dari penjual keliling di dekat sekolah mereka, kemarin. Ke-10 siswa ini mengalami rasa mual, pusing, dan perih setelah memakan jajanan tersebut. Mengetahui anak didiknya sakit, para guru sekolah setempat segera membawa para siswa tersebut ke Puskesmas Gorang-Gareng dan Taji untuk menjalani perawatan medis. “Setelah makan jajanan itu, rasanya di perut sakit sekali. Saya merasakan pusing, mual, dan muntah-muntah,” ujar salah satu

siswa keracunan, Nurcholis. Untuk memulihkan kondisi para siswa, petugas puskesmas memberikan cairan infus dan memberi obat penawar racun. Selain pusing dan muntah, para siswa juga merasakan lemah akibat kekuranagn cairan. Sementara itu, Guru SDN I Petungrejo, Marsono, mengatakan, peristiwa keracunan ini baru pertama kali terjadi di sekolahnya. Sebenarnya, pihak sekolah sudah melarang anak didiknya membeli jajanan dari penjual keliling. “Sekolah sudah melarang siswa-siswi membeli jajanan keliling, apalagi penjualnya orang asing. Tapi, namanya anak-anak tidak bisa dilarang,” katanya.

Pihaknya berupaya akan lebih tegas melarang anak-anak didiknya untuk jajan di luar lingkungan sekolah agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Ia juga berharap keadaan anakanak segera membaik. Hingga kini, kasus keracunan ini masih ditangani aparat Polsek Nguntoronadi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dan mencari pedagang keliling yang menjual tempura yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut. Untuk penyelidikan, polisi telah mengumpulkan sampel makanan yang dikonsumsi para korban untuk dikirim dan diuji di laboratorium dinas kesehatan setempat. (ant)

Suluh Indonesia/ant

DEMO DPRD - Sejumlah pengunjukrasa dari BEM Bandung Raya berunjukrasa pada acara pelantikan anggota DPRD, Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Malang KLB Flu Babi

Tujuh Santri Babussalam Positif H1N1 MALANG - Sebanyak 144 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, Jawa Timur, dinyatakan positif terinfeksi virus AH1N1 (flu babi). “Terjangkitnya ratusan santri di Ponpes Babussalam tersebut diketahui dari hasil uji sampel terhadap tujuh santri yang diambil pekan lalu yang dikirim ke laboratorium Balai Besar Kesehatan Provinsi Jatim,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, dr Agus Wahyu Arifin, kemarin. Menurut dia, dari tujuh santri yang diambil darahnya sebagai sampel itu, 99,9 persen dinyatakan positif terserang virus A-H1N1 sehingga sekitar 144 santri laki-laki dan perempuan yang sebelumnya mengalami gejala yang sama dengan tujuh santri yang diambil darahnya itu juga dinyatakan positif. Agar virus A-H1N1 tersebut tidak menyebar dan menular pada santri lainnya, katanya, maka ke-144 santri itu diisolasi di aula mesjid Ponpes Babussalam dan yang sehat diharuskan mengenakan masker. Selain mengisolasi para penderita, kata man-

tan Direktur Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen itu, pihaknya telah memberikan obat tamiflu kepada mereka. “Untuk memudahkan perawatan para pasien (penderita) kami fokuskan di Ponpes saja, tidak di rumah sakit,” katanya. Agus berharap, para santri dan keluarganya tidak panik, meski hasil laboratorium terhadap tujuh orang santri tersebut menyatakan positif A-H1N1, sebab dengan penanganan serius kondisi para santri cepat membaik. Sepekan lalu, sekitar 200 orang santri Ponpes Babussalam diisolasi ke mesjid kompleks ponpes, karena mendadak mengalami panas tinggi, demam yang disertai batuk dan sesak napas. Dari 200 orang santri tersebut tinggal 144 yang kondisinya belum membaik sehingga tetap menjalani isolasi dan saat ini dinyatakan positif terserang virus H1N1. Karena banyaknya penderita yang dinyatakan positif A-H1N1, katanya, pihaknya minta pada Bupati Malang Sujud Pribadi untuk menetapkan daerah itu sebagai daerah yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) H1N1. “Kami sudah berkoordinasi dengan bupati agar daerah ini ditetapkan sebagai KLB H1N1,” ujarnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

JOGJA FASHION WEEK - Sejumlah peserta mengikuti kirab dalam pembukaan Jogja Fashion Week (JFW) 2009 di sepanjang jalan Malioboro hingga Kraton Jogja, Yogyakarta, kemarin.

Kepala Bappeda Divonis 15 Tahun PASURUAN - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan, Indra Kusuma, dan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Totok Setio Susilo, divonis hukuman masing-masing 15 dan tujuh tahun penjara, dalam kasus korupsi dana kas daerah senilai Rp 70,1 miliar. Ketua Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Imanuel Sembiring dalam amar putusannnya, kemarin menyebutkan, Indra Kusuma yang juga mantan Kabag Keuangan Kabupaten Pasuruan, juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta, subsider kurungan enam bulan dan membayar uang pengganti Rp 42,5 miliar. Apabila harta kekayaan

yang disita dari terdakwa tidak mencukupi, Indra Kusuma harus menggantinya dengan menjalani hukuman penjara selama tiga tahun. Atas putusan itu, Indra Kusuma langsung menyatakan banding. Ketua tim penasehat hukum Indra Kusuma, Edi Waluyo, mengatakan selain mengajukan banding, pihaknya juga akan melakukan perhitungan kembali terhadap nilai korupsi yang dibebankan kepada kliennya sebesar Rp 42,5 miliar. Edi Waluyo mengaku kurang memahami hitungan nilai korupsi yang harus dibayar kliennya, karena angkanya berubah dari sebelumnya Rp 27,6 miliar, menjadi Rp 42,5 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU),

Rido Wanggono yang ditemui secara terpisah mengungkapkan, nilai korupsi yang dibebankan kepada Indra Kusuma didasarkan atas keterangan dan pengakuan tersangka sendiri. Rido mengatakan dari nilai korupsi dana Kasda Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 70,1 miliar, Indra Kuuma mengaku sebesar Rp 27,6 miliar digunakan mantan Bupati Pasuruan, (alm) Jusbakir Aldjufri. “Artinya sisa dana korupsi sebesar Rp 42,5 miliar digunakan oleh Indra Kusuma,” kata Rido Wanggono. Indra Kusuma yang ditemui usai sidang, mengaku kecewa atas putusan majelis hakim dan menilai putusan itu diambil

tanpa melalui pembuktian yang konkrit dan sangat dipengaruhi kekuasaan yang sitematis. “Keputusan majelis hakim dipengaruhi oleh orangorang yang mempunyai kekuasaan,” ujarnya. Sementara itu dalam sidang terpisah, Kabag Keuangan Kabupaten Pasuruan, Totok Seto Susilo yang divonis tujuh tahun dan membayar denda Rp 200 juta serta uang pengganti Rp 4,7 miliar, juga menyatakan banding. Ketua Tim Penasehat Hukum Totok Setio Susilo, Irfan Choiri menilai putusan majelis hakim terlalu berat dan tidak obyektif, karena kliennya sudah mengembalikan dana Rp 4,7 miliar tersebut. (ant)