Issuu

189 | 19 - 25 Juni 2017

Rencana Pembatasan Minimarket

Lindungi Pasar Tradisional

RP 20.000

D A F TA R I S I OPINI lMeneguhkan Jiwa Pancasila 6 BALI SEPEKAN lBNNP “Sweeping” Kafe Bibir 7 LAPORAN UTAMA l Tepis Kesan Monoton Ada yang Baru di Pawai PKB 8

l Ribuan Seniman Bali Siap Tampil di PKB 9 l Dihantui Anggaran Minim 10 POLITIK l Mengawal Ideologi Komprehensif 16 KIPRAH l Kreatif Dengan Barang Bekas 18 MANCANEGARA l Qatar Terisolasi 20 DAERAH l Pascabencana, Saluran

LENSA l PERISAI TUPAI 26

OLAHRAGA l Hanya Uji Coba 27 PENDIDIKAN l PPDB Jalur Lingkungan Lokal

Rentan Munculkan Konflik 32

PARIWISATA l Guide Mandarin Tuntut Keadilan 38

Irigasi Belum Diperbaiki 22

TRADISI l Tetap Eksis

Lukisan Kaca Nagasepaha Muncul 1927 40

TAKSU l Wayan Sukadia

Lestarikan Adat dan Budaya Lewat Buku 41

PROPERTI l Harga Tanah Tinggi, Bank Salurkan KESEHATAN l Bijak Memilih Metode Persalinan

Normal Versus Caesar 24

KPR Bersubsidi 43

HIBURAN l Agus Yoga Acala

Luncurkan ”Om Swastiastu” 44 19 - 25 Juni 2017

DARI PEMBACA

Harga Bawang Putih Pacu Inflasi Nasional B

awang putih adalah salah satu bagian dari bumbu dasar dapur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tidak disangka, beberapa pekan terakhir harga bawang putih meroket naik. Naiknya tiga kali lipat lebih dari biasanya. Mei 2017 dan diprediksi puncaknya Juni, kenaikan beberapa harga bahan makanan menurut Badan Pusat Statistik akan memicu inflasi nasional. Masih menurut perhitungan Badan Pusat Statistik bahwa bawang putih tercatat sebagai pemacu inflasi tertinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya kenaikan bahan makanan menyebabkan terjadinya inflasi nasional. Hanya saja, mengapa kejadian sebelumnya tidak pernah membuat kita belajar? Pasalnya, untuk kasus bawang putih, beberapa penyebab naiknya harga disebabkan di Tiongkok harganya sedang naik sehingga berpengaruh pada negara pengimpor bawang putih seperti Indonesia. Indonesia lebih 95% kebutuhan bawang putihnya berasal dari impor, sementara sisanya baru produk lokal. Di sisi yang lain, adanya penimbunan oleh tangan-tangan nakal juga nyata-nyata menjadi sebab kurangnya pasokan bawang putih dan membuat harganya melambung tinggi. Kedua masalah tersebut, tentu penyelesaiannya berada di tangan pemerintah. Pertama, mengapa kita harus impor? Jika memang problemnya adalah kekurangan hasil produksi bawang putih di dalam negeri disebabkkan kurangnya lahan yang cocok untuk menanam bawang putih. Harusnya langkah pasti yang dapat ditempuh yaitu dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan adanya inovasi baru agar produksi bisa lebih banyak sekalipun lahan terbatas. Adapun tentang tangan-tangan nakal yang menimbun bahan makanan, tidak bisa dibiarkan dan harus ada sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. B.Cindi Yuniarti Ibu Rumah Tangga

Perintis K Nadha Pemimpin Umum ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Dira Arsana Redaktur Pelaksana Diah Dewi Redaksi Mawa, Sueca, Daniel Fajry, Yudi Winanto, Budi Wiriyanto, Sugiartha, Subrata, Sumatika, Asmara Putra, Dedy Sumartana. Anggota Redaksi Denpasar Giriana Saputra, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Parwata, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Agung Dharmada Bangli: Ida Ayu Swasrina, Eka Parananda Buleleng: Sosiawan, Mudiarta, Gianyar: Manik Astajaya Karangasem: Bagiarta Klungkung: Dewa Dedy Farendra Negara: IB Surya Dharma Tabanan: Dewi Puspawati, Wira Sanjiwani Jakarta Nikson, Hardianto, Ade Irawan NTB Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani Surabaya Bambang Wiliarto Kantor Redaksi Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon : (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257

Bagi Anda yang ingin mengirimkan artikel/opini atau pikiran pembaca silakan kirimkan ke balipost@ indo.net.id atau redaksibalipost@yahoo.com. Panjang artikel maksimal 2.500 karakter, sertakan foto, pikiran pembaca maksimal 1.000 karakter.

Manajer Sirkulasi: Budiarta, Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 0403070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Dicetak di Percetakan BP

19 - 25 Juni 2017

Mewadahi TNI Berantas Terorisme PELIBATAN Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga stabilitas nasional dengan memberikannya ruang dalam pencegahan dan penindakan aksi teroris hangat dibicarakan. Wacana ini pun mendapat respons positif di masyarakat setelah Presiden secara resmi menyampaikan hal ini. Pelibatan TNI dalam konteks mencegah secara dini ancaman terorisme di Indonesia pun dipandang sudah sangat layak untuk difasilitasi. DPR pun diharapkan secepatnya merampungkan pembahasan RUU Terorisme dengan tetap mengedepankan profesionlisme dan kejelian. Pandangan itu terungkap saat Pusat Data Bali Post melakukan jajak pendapat terkait dengan pelibatan TNI dalam memerangi aksi terorisme. Pada jajak yang dilakukan dengan wawancara via telepon dan kuesioner ini, dominan responden menyatakan dukungannya. Terdapat 79,03 persen responden menyatakan semua elemen bangsa wajib menjaga bangsa ini dari ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Termasuk di dalamnya adalah anggota TNI. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, TNI juga memiliki tanggung jawab moral menjaga bangsa ini. Tidak saja melawan ancaman dari luar, termasuk di dalamnya adalah ancaman stabilitas baik itu radikalisme atau terorisme. Terlebih UU yang mengatur tentang TNI juga memberikan ruang untuk itu. Responden

menegaskan bangsa ini harus dijaga oleh semua elemen bangsanya dari berbagai ancaman. Penanganan masalah kebangsaan memang tak bisa ditangani secara sektoral tetapi harus mengakomodasi semua potensi yang ada. Sedangkan 18,72 persen responden mengatakan pelibatan TNI dalam melawan ancaman terorisme harus disikapi hati-hati. Pemerintah semestinya mengoptimalkan kinerja kepolisian dan berbagai lembaga yang ada dalam menjaga stabilitas bangsa dari ancaman terorisme. Selama ini optimalisasi kinerja kepolisian dan lembaga lainnya yang memang dibentuk dalam penanganan terorisme sudah cukup bagus dan efektif. Namun, jika nantinya hal itu dinilai sebagai strategi untuk melakukan pencegahan dini, pelibatan TNI tetap harus diatur secara tegas dan jelas. Ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam menyikapi masalah kebangsaan. Sementara itu 2,25 persen responden tak memberikan pilihan jawaban yang jelas setuju atau tidak setuju. Dalam wawancaranya mereka hanya mengingatkan terorisme harus dilawan. Dalam hal ini keputusan politik bangsa ini harus berorientasi mengayomi warganya. Itu artinya, kata responden, masalah kewenangan bukanlah hal yang patut diperdebatkan. Bangsa ini harus memiliki sistem proteksi yang jelas dalam menjaga keamanan

warganya dari berbagai bentuk ancaman entah itu terorisme, radikalisme termasuk di dalamnya adalah ancaman dari ketahanan ekonomi. Responden pun mendesak agar politisi menyikapi masalah ini secara nasionalis, bukan berdasarkan kepentingan politik janga pendek. l Dira Arsana

19 - 25 Juni 2017

OPINI

Pencabutan Subsidi Listrik dan Rasio Elektrifikasi

emerintah kembali melakukan pencabutan subsidi listrik terhadap pelanggan daya 900 Volt Ampere (VA) yang dikategorikan rumah tangga mampu (RTM) per 1 Mei 2017. Akibatnya, RTM pelanggan daya 900 VA harus mengalami penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) menjadi Rp 1.352/ Kilo Watt Hours (KWH). Merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero), pencabutan subsidi listrik bagi RTM pelanggan daya 900 VA kali ini merupakan tahapan terakhir. Yang artinya, TDL bagi RTM pelanggan daya 900 VA sudah sama sekali tidak disubsidi oleh pemerintah. Mekanisme tarifnya nanti akan berjalan sebagaimana golongan daya listrik nonsubsidi lainnya, yakni menggunakan mekanisme tariff adjustment (bisa naik/ turun) yang akan dievaluasi setiap tiga bulan. Patut dicermati, upaya pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah sebenarnya terus dilakukan dari tahun ke tahun. Di pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, anggaran subsidi listrik tercatat sebanyak Rp 99,3 triliun. Anggaran tersebut kemudian dikurangi secara signifikan dalam APBN 2015 menjadi Rp 66,15 triliun. Pun dalam APBN 2016, anggaran subsidi listrik kembali dipangkas menjadi Rp 50,6 triliun. Sementara, dalam APBN 2017 anggaran subsidi listrik juga bernasib sama, lagi-lagi dipangkas oleh pemerintah menjadi Rp44,9 triliun. Ke depan potensi terus dikuranginya anggaran subsidi listrik oleh pemerintah masih sangat besar bisa terjadi. Mengutip pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan, ada kemungkinan data pelanggan daya 450 VA tidak revelan dengan kondisi aktual pelanggan saat ini. Sehingga, tidak mustahil ke depan pencabutan subsidi listrik juga akan dilakukan terhadap sebagian pelanggan daya 450 VA.

Oleh Pangki T. Hidayat

Dipelbagai kesempatan pemerintah, baik presiden maupun menteri ESDM mengatakan bahwa pencabutan subsidi listrik dilakukan diantaranya untuk mendukung program Indonesia Terang. Program yang akan difokuskan di wilayah timur Indonesia ini merupakan program untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Mafhum diketahui, rasio elektrifikasi Indonesia bisa dikatakan masih belum ideal. Merujuk data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2016 baru mencapai 89,5%. Jika kemudian diperbandingkan dengan rasio elektrifikasi sejumlah negara tetangga di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Brunei Darussalam, maka bisa dikatakan masih tertinggal jauh. Sebab, rasio elektrifikasi negara-negara itu rata-rata sudah melampaui 99%. Pun jika dilihat secara lebih spesifik, merujuk pada perbandingan rasio elektrifikasi di perkotaan dan perdesaan, ketertinggalan rasio elektrifikasi kita kian nampak nyata. Di negeri ini, rata-rata rasio elektrifikasi di perkotaan mencapai 95%, sementara di perdesaan hanya 35%. Di Malaysia, rasio elektrifikasi antara perkotaan dan perdesaan hanya berselisih 1,4% saja, masing-masing rasio elektrifikasinya yakni 99,4% dan 98%. Pun di Singapura, selisih rasio elektrifikasi bahkan 0% karena tingkat elektrifikasinya sudah mencapai 100%. Dalam konteks itu, sudah pasti anggaran yang diperlukan untuk mengejar ketertinggalan rasio elektrifikasi dari negara-negara ASEAN, sekaligus dalam rangka memperbaiki rasio elektrifikasi itu sendiri akan sangat besar. Maka itu, pengelolaan anggaran hasil pencabutan subsidi listrik harus dilakukan tidak hanya perlu secara profesional semata, tetapi juga harus tepat dan berkeadilan.

Merujuk hal itu, mekanisme pengelolaan anggaran hasil pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang baik. Setidaknya ada dua potensi persoalan utama yang dapat dilihat. Pertama, pencabutan subsidi listrik yang masif dilakukan tidak disertai dengan mekanisme yang tepat. Sebab berdasar mekanisme yang diterapkan saat ini, yakni mencabut subsidi golongan tertentu namun tetap memberikan subsidi pada golongan daya lainnya, bukan tidak mungkin masyarakat kemudian akan cenderung memasang atau beralih menggunakan daya yang masih disubsidi (450 VA). Faktanya, sejak tahap pertama pencabutan subsidi RTM pelanggan daya 900 VA dilakukan, terjadi lonjakan jumlah pelanggan daya 450 VA dari 23 juta menjadi 27 juta pelanggan. Jika dibiarkan, lambat laun sudah pasti subsidi listrik akan kembali membengkak. Pada gilirannya, upaya peningkatan rasio elektrifikasi yang notabene memerlukan anggaran sangat besar tidak akan mampu diakomodir oleh pemerintah. Jika pun mampu, sudah pasti berjalan sangat lamban. Kedua, tidak ada yang menjamin setelah dipisahkan dari pagu anggaran subsidi listrik di APBN, selisih anggaran yang diperoleh dari pencabutan subsidi akan betul-betul digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Hal ini paling tidak bisa dilihat dari ketimpangan antara nominal anggaran subsidi yang (terus) dicabut dengan realisasi peningkatan elektrifikasi yang cenderung berjalan lambat. Sejak tahun 2014 hingga 2016, anggaran subsidi listrik yang sudah dicabut mencapai sekitar Rp 48,7 triliun. Penulis; Direktur Eksekutif Research Center for Democratic Education. Alumnus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

19 - 25 Juni 2017

BALI SEPEKAN

Subak Barong Krisis Air

MBP/olo

Senderan Sungai Tukadaya Ambrol DERASNYA terjangan air di sungai Tukadaya, Desa Batuagung mengakibatkan senderan pengaman ambrol. Senderan yang terbuat dari batu beronjong sepanjang 50 meter ini rusak parah. Puing batu beronjong itu nampak berhamburan di tengah sungai. Sejumlah warga mengatakan ambrolnya senderan itu diperkirakan terjadi pada Jumat (2/6). Saat itu air sungai meluap hingga ke tepi sungai. Karena tingginya volume air, membuat senderan terendam hingga sekitar tiga meter. Itu terjadi setelah wilayah terse-

but diguyur hujan lebat. Ida Bagus Mantri, salah satu warga Batuagung, mengungkapkan sempat terjadi hujan lebat di wilayah Batuagung dan sekitarnya. Akibatnya, air sungai yang melintasi Desa Batuagung dan Dangin Tukadaya ini meluap hingga menyebabkan senderan ambruk. Ambrolnya senderan itu diduga lantaran dasar senderan dirongrong air, sehingga terjadi lubang menganga dan akhirnya ambrol. l Surya darma

SEBANYAK 10 hektar lahan sawah yang ada di Subak Barong Desa Bunutin Bangli mengalami alih komoditi ke tanaman non pangan. Kondisi itu terjadi akibat hilangnya sumber air irigasi di subak setempat. ‘’Lantaran sumber airnya sudah hilang, ada 10 hektar lahan sawah di Subak Barong yang dulunya ditanami padi kini sudah beralih komoditas tanaman cengkeh,’’ kata Sekretaris Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli I Wayan Sarma didampingi Kasi Produksi Tanaman Pangan I Nengah Pugra Winata saat ditemui, Selasa (6/6). Selain menyebabkan terjadinya alih komoditi ke tanaman non pangan, berkurangnya debit air irigasi juga menyebabkan menurunnya intensitas penanaman padi di sejumlah subak di Bangli. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas PKP, sekitar 464 hektar lahan sawah yang ada di wilayah Kecamatan Bangli, Tembuku dan Susut mengalami penurunan intensitas penanaman padi. Disebutkan Sarma, jika semula petani di wilayah tersebut bisa menanam padi dua hingga tiga kali dalam setahun, sejak beberapa tahun terakhir penanaman padi hanya bisa dilakukan satu kali setahun. Dia mengatakan, alih komoditi dan berkurangnya intensitas penanaman padi di Bangli sangat berpengaruh pada produksi beras di Kabupaten Bangli. l Swasrina

Satpol PP Bali Satroni Wajib Pajak PENGAMBILAN dan pemanfaatan air permukaan di Kabupaten Badung mendapat pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Bahkan tim dari provinsi ini langsung menyatroni sejumlah wajib pajak di Gumi Keris, Selasa (6/6). Mereka mendatangi perusahaan jasa rafting atau arung jeram di Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal.

Kabid Tramtib Satpol PP Provinsi Bali Dewa Dharmadi yang ditemui di lokasi mengatakan, pihaknya rutin melakukan pengawasan gabungan kepada perusahaan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Kegiatan monitoring itu juga didampingi Satpol PP Kabupaten Badung, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kegiatan ini bertujuan memas-

tikan apakah Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Pergup 61 Tahun 2016 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Penyetoran Pajak Air Permukaan sudah berjalan lancar atau tidak. ‘’Kami temukan beberapa usaha yang memanfaatkan air permukaan, namun belum mengantongi izin,’’ kata Dharmadi. l Parwata 19 - 25 Juni 2017

LAPORAN UTAMA

Rencana Pembatasan Minimarket

Lindungi Pasar Tradisional

emerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan rencana pembatasan minimarket (convenience store) untuk mendorong kebijakan pemerataan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan upaya melindungi pasar tradisional yang makin terjepit dengan keberadaan jaringan minimarket. Menurut Darmin, rencana yang sedang dikaji secara mendalam oleh Kementerian Perdagangan ini bertujuan membatasi kepemilikan satu korporasi atau investor dalam sebuah jaringan minimarket. Untuk itu, saat ini sedang dirumuskan peraturan yang akan memberikan peluang bagi pasar tradisional agar tumbuh dan lebih berkembang. Ia mengharapkan peraturan yang akan terbit dalam bentuk Peraturan Presiden ini bisa melindungi keberadaan pasar tradisional, tanpa mengganggu iklim investasi. Peraturan itu akan mengatur mulai dari persentase kepemilikan, zona minimarket, dan penggunaan merek suatu barang untuk menghalangi adanya dominasi merek tertentu. “Kita mau membuat sesuatu yang lebih betul. Intinya kita tidak menghalangi mereka menambah (kepemilikan), tetapi rasionya jangan lagi berubah,” kata Darmin. Untuk zona minimarket, Darmin menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan tersebut agar minimarket tidak lagi tumbuh merajalela di permukiman masyarakat. “Itu akan ada aturan bahwa pasar modern, pasar minimarket itu ke depan dibolehkan di kelas jalan tertentu, tidak masuk ke permukiman,” katanya. Untuk penggunaan merek, kata Darmin, rencana ini bertujuan guna memberikan kesempatan bagi produk UMKM agar dapat berkompetisi dengan merek yang sudah mapan. Terkait dengan rencana tersebut, pemerintah akan menerapkan kebijakan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN). Terkait hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Nicholas Mandey mengaku pihaknya sudah menelaah peraturan yang disampaikan Darmin Nasution. Ia berharap, meski salah satu isinya soal pembatasan kepemilikan perusahaan yang maksimal 60% dari total gerai yang dimiliki, ia harap aturan ini bisa membuat sinergi pasar ritel modern dan tradisional bisa terwujud. “Jangan sampai adanya kesempatan untuk pasar rakyat ini, pasar modern yang berkontribusi untuk pajak, PAD, dan penyedia lapangan kerja, malah tidak bisa berkembang. Kebijakan ini harusnya saling memajukan,” ungkapnya dikutip dari Kontan. Ia mengungkapkan, selama ini pedapatan terbesar ritel diperoleh dari ekspansi toko dan peningkatan produk. Jadi, jika peraturan tersebut membatasi prosentase kepemilikan dan produk, bisa mempengaruhi pendapatan dari peritel. Padahal, menurut Roy, perusahaan ritel sudah sejak lama merangkul produksi UMKM untuk masuk ke minimarket. Ia juga mengaku, jumlah ritel modern saat ini di Indonesia ada 35.000 gerai, sedangkan gerai ritel tradisioal bisa jutaan. “Kalau dihambat dan dikurangi, lalu bagaimana kami berusaha,” keluhnya. Ia mengaku pihaknya akan terbuka untuk bersinergi dengan pasar tradisional. Asalkan, aturan yang berbentuk Peraturan Presiden tersebut justru tidak untuk menggerus pasar modern. Para peritel sendiri, katanya, tengah mempertimbangkan langkah ekspansi selanjutnya sambil menunggu aturan tersebut turun. Rambah Pelosok Desa Di Bali sendiri, keberadaan minimarket juga sudah merambah hingga ke pelosok desa. Bahkan tak hanya satu, jumlahnya bisa mencapai dua hingga tiga unit dalam radius yang tak sampai 100 meter. Dari

data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, jumlah toko modern di Bali mencapai 383 toko modern berjejaring dan 328 toko modern non jejaring. Bahkan menjamurnya minimarket atau pasar modern, diakui Ketua Forum Kepala Pasar Kota Denpasar, I Nyoman Suwarta, cukup membuat pedagang pasar tradisional kesulitan. Ia mengatakan jika keberadaan pasar modern dan minimarket ini tidak diatur, dikhawatirkan secara perlahan mematikan pedagang di pasar tradisional. Oleh karena itu rencana pembuatan aturan oleh Kementerian Koordinator Bidang Per-

19 - 25 Juni 2017

MBP/eka

Minimarket dan pasar modern di Bali jumlahnya cukup banyak. Bahkan di satu wilayah, terdapat dua minimarket beroperasi secara berdampingan seperti yang nampak pada foto.

ekonomian tentang minimarket tidak boleh masuk permukiman disambut baik oleh pengelola pasar. Ia mengutarakan jika peraturan tersebut memang benar akan dibuat, tentu akan baik. Ia menilai ada keberpihakan pemerintah terhadap pasar tradisional. â€œJangan sekali berkedok pada saat hari raya mengadakan bazar dengan produk tertentu, memberikan dengan harga murah. Kalau mereka (minimarket, red) mau bantu UMKM dan pedagang kecil, mungkin bisa menyediakan stok barang

sehingga lebih murah di pasar rakyat. Jangan sekali-sekali mereka ikut turun menyerbu keberadaan pasar rakyat dengan dalih membantu masyarakat,â€? ujarnya. Meski demikian, Suwarta yang juga Kepala Pasar Agung, Desa Pakraman Peninjoan itu berupaya agar pasar tradisional berbenah diri. Menata pasar, meningkatkan kebersihan, memberikan pelatihan kepada pedagang menjadi agenda sehari-hari. Sekretaris Forum Pengelola Pasar yang juga Kepala Pasar Pulokerti, I Wayan Agus

Indrawan, menambahkan. â€œKami selaku pengelola pasar menyambut baik, namun perlu dilanjutkan dengan aturan di bawahnya baik perda maupun perwali,â€? tandasnya. Ia menilai, menjamurnya pasar memang secara tidak langsung berdampak pada eksistensi dari pasar tradisional itu sendiri. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang lesu dan berimbas pula pada aktivitas di pasar tradisional. l Citta Maya 19 - 25 Juni 2017

LAPORAN UTAMA

Harus Jelas, Aturan Jarak dan Jam Operasional

ALI menyambut positif terhadap adanya rencana aturan pembatasan minimarket. Sebab, jumlah minimarket dan pasar modern sudah mencapai ratusan hingga merambah pelosok desa. Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, jumlah toko modern di Bali mencapai 383 toko modern berjejaring dan 328 toko modern non jejaring. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APSI) Bali, IB. Raka Wiryanata, mengungkapkan, pertumbuhan toko modern terkesan sudah kebablasan. Itu tercermin

dari jumlah yang makin menjamur, seperti yang terjadi di Tabanan. Bahkan, ia menyebut, ada beberapa toko yang berdiri dengan jarak sangat berdekatan dengan usaha sejenis lainnya. Kondisi tersebut tentu menutup celah bagi usaha kecil atau warung yang menjual produk sejenis untuk bisa bersaing. Karena itu Raka berharap ada ketegasan. “Bila pemerintah daerah ingin memberdayakan ekonomi kerakyatan, seharusnya mengimbangi dengan bertindak tegas terkait penertiban toko modern ini. Aturannya harus ada dan perlu tindakan tegas,” ujarnya. Soal minimarket, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Bali, Ni Wayan Kusumawathi, mengatakan saat ini izin terkait minimarket dikeluarkan kabupaten/kota. Hanya saja, ia menyarankan agar dalam menjaga kondusivitas dunia usaha di kabupaten/kota, pemda harus memiliki peraturan terkait jumlah seaa jarak toko modern dengan toko tradisional. “Jadi pemda sudah punya belum pengaturan itu?” tanyanya. Pemerintah daerah setempat dalam penetapan jumlah serta jarak toko modern, lanjutnya, juga harus melihat toko eceran tradisional, tingkat kepadatan penduduk, potensi ekonomi di masing-masing daerah, aksesibilitas wilayah, arus lalu lintas, dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur, dan lainnya. Selain itu jam kerja toko modern juga harus bersinergi dan tidak mematikan usaha eceran tradisional di sekitarnya. Sehingga masyarakat juga berbelanja ke toko eceran tradisional atau pasar tradisional. “Misalnya di Darmasaba, pasar tradisionalnya buka jam 04.00 sampai pukul 10.00, maka toko modern itu aturlah di sana mulai bukanya jam 10.00. Jadi ada harmonisasi yang diatur pemda setempat karena dia yang mengeluarkan ijinnya,” jelas-

nya. Apabila ada melanggar, ujar Kusumawathi, pemda berhak mencabut izinnya. “Terserah pemda bagaimana mengaturnya. Namun dalam peraturan Kemenperindag peraturannya berbunyi demikian. Jam kerja toko modern yang bersinergi dan tidak mematikan toko eceran tradisional,” tegasnya. Pasar tradisional atau toko tradisional juga diharapkan dapat memberikan produk dan pelayanan seperti toko modern. “Bagaimanan toko modern bisa ditiru oleh pasar tradisional, jangan becek. Berikan masyarakat pilihan yang banyak,” paparnya. Selain itu, yang terpenting adalah harga yang terjangkau. Walaupun toko tersebut berada dimanapun, jika harga tinggi, pelayanan tidak bagus, masyarakat tidak akan datang ke toko tersebut. Secara umum, lanjut Kusumawathi, minimarket di Bali sesungguhnya berjalan beriringan dengan pasar tradisional yang ada. Semuanya memiliki konsumen masing-masing. Ada masyarakat yang memang gemar berbelanja ke minimarket karena harganya sudah standar dan tidak perlu tawar menawar lagi. Namun, masih ada pula masyarakat yang lebih suka berbelanja di pasar tradisional. “Ada yang senang ke pasar tradisional seperti saya, karena di situ ada interaksi antara pedagang dengan kita. Di pasar tradisional itu juga kan ada UMKM di sana,” jelasnya. Menurut Kusumawathi, minimarket memiliki kelebihan dari segi barang yang ditata dengan rapi dan dibuatkan zona. Pihaknya sudah melakukan pembinaan pada pedagang pasar tradisional agar menata barang dagangannya dengan baik. Di samping, menjaga kebersihan pasar agar menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. “Saat ini sudah ada satu pasar tradisional yang memenuhi SNI yaitu Pasar Sindu di Sanur,” tandasnya. Rancu Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali Tjok Gede Asmara Putra-

Sukawati menilai rencana pembatasan minimarket di permukiman masyarakat agak rancu. Terutama menyangkut definisi permukiman yang dimaksud. Ia beralasan jika permukiman itu adalah perumahan di perkotaan, saat ini sudah banyak desa yang menyerupai kota. Sedangkan bila permukiman itu mencakup wilayah desa, maka artinya minimarket tidak diperbolehkan di Bali. Mengingat, hampir semua wilayah di Bali adalah desa. Oleh karena itu, ia menyarankan minimarket lebih baik dibatasi hanya boleh pada jalan provinsi saja. “Sekarang yang terjadi, hampir semua tempat diberikan ijin oleh kabupaten/kota sehingga menjamurlah minimarket itu. Kalau yang diperbolehkan hanya di jalur provinsi, akan bisa sangat menekan keberadaan minimarket,” ujar politisi Demokrat ini. Tjok Asmara mencontohkan minimarket banyak terdapat di Kuta atau Ubud yang sebetulnya daerah desa namun sudah seperti perkotaan. Artinya, lokasi toko modern itu banyak berada di jalan kabupaten/kota. Itulah mengapa, pembatasan memakai jalan provinsi akan banyak menekan jumlah sekaligus pertumbuhan mini market baru. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Buleleng Ketut Suparto mengatakan munculnya rencana dari pemerintah pusat untuk membatasi pembangunan toko modern ini di wilayah permukiman, sangat tepat untuk memecahkan persoalan yang ada. “Sekarang kan masih rancu. jika berdasarkan Perda, kita seperti menolak MEA. MEA kan bebas. Kalau memang ada kebijakan seperti itu dari pemerintah, mungkin dari sisi perizinan akan lebih gampang lagi. Tinggal menyesuaikan saja,” katanya. Rencana pembatasan itu, sambung Suparto, juga belum disampaikan secara jelas, apakah hanya di kawasan perdesaan atau sampai perkotaan. Namun, terlepas dari itu, pihaknya secara prinsip mendukung kebijakan tersebut jika terealisasi. Sedangkan mantan pengurus Aprindo A.A. Susruta Ngurah Putra menyatakan penerapan peraturan itu nanti harus ada kriteria yang jelas. Usaha mana yang mana disebut minimarket. Kalau kriteria ini tidak jelas, nanti ada warung kelontong yang memberikan pelayanan ibaratnya toko modern, juga dilarang, akan mubazir. Berbeda bila minimarket yang berjaringan, kriterianya sudah jelas. l Tim BP

Jual Kebutuhan “Yadnya” PASAR tradisional atau pasar rakyat belum pernah ada yang bangkrut. Karena di pasar tradisional menjual barang-barang yang sifatnya prinsip, seperti kebutuhan masyarakat seharihari, ritual keagamaan, dan kebutuhan jangka panjang. “Berdasarkan survei yang sudah tervalidasi, belum pernah ada pasar tradisional yang bangkrut. Tapi sudah banyak toko modern yang beralih fungsi,” kata Ir. I Made Westra, Plt. Direktur Utama PD Pasar Kota Denpasar. Ia mengatakan masih diminatinya pasar tradisional di kalangan masyarakat Bali tak lepas dari core business pasar ini adalah menjual kebutuhan yadnya. Pada pasar tradisional dijual anyaman, alat upacara dan sembahyang termasuk canang, dan lainnya. Omzet pedagang pasar tradisional, pendapatan PD Pasar, dan jumlah kunjungan konsumen dikatakannya terus bertambah. “Ada peningkatan setiap tahun, dari jumlah parkir kita tahu,” ungkapnya. Peningkatan kunjungan per tahun 5-10 persen, bahkan pada saat hari raya mencapai peningkatan 40 persen. Dalam kepercayaan Hindu, ujarnya

lagi, umat berbelanja kebutuhan yadnya di pasar yang ada Pura Melantingnya. “Hal itu membuat masyarakat membeli bahan upakara ke pasar tradisional. Kalaupun ada pasar modern yang menjual bahan upakara, tidak akan selaris di pasar tradisional,” ujarnya. Selain itu, tujuan masyarakat ke pasar tradisional adalah mencari hal-hal tradisional. Seperti keben dan canang yang jarang bisa diperoleh di minimarket maupun pasar modern. Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Forum Pengelola Pasar yang juga Kepala Pasar Pulokerti, I Wayan Agus Indrawan. Ia mengatakan minimarket belum menyentuh ke jenis dagangan alat dan bahan upakara. “Masih sekitar sembako dan snack. Mudahmudahan regulasi mengatur tentang hal tersebut, jenis dagangan agar bisa dibatasi,” harapnya. Ciri pasar rakyat selain ada proses tawar menawar juga dari item dagangan yang dijual yaitu alat-alat upacara. “Alat upacara ini agar tidak masuk ke minimarket sehingga eksistensi budaya bisa berjalan,” imbuhnya. l Citta Maya

MBP/eka

Salah seorang warga sedang berbelanja di pasar tradisional di Denpasar. Pasar di Bali umumnya menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari, ritual keagamaan, dan kebutuhan jangka panjang.

19 - 25 Juni 2017

AKTIVITAS BOE BPPT - Dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Teknologi Survey Kelautan Jalur Kabel Laut Palapa Ring Timur (Bali-NTB-NTT), Board of Executive (BOE) BPPT melalui Balai Teknologi Survey Kelautan bekerjasama dengan PT EGS (Electronic & Geophysical Service) Indonesia melakukan kunjungan kerja ke KR. Baruna Jaya III di Pelabuhan Benoa-Bali, Sabtu (3/6). Kunjungan yang dihadiri Dirut PT EGS, Peter Bolaterli, Dirut BP3TI Kemkominfo, Anang Latief dan Ketua BPPT, Dr. Unggul Priyanto ini bertujuan untuk mendukung Proyek Instalasi Kabel Optik Bawah Laut Palapa Ring Timur.

WABUP BANGLI - Wakil Bupati (Wabup) Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, S.E. melepas kegiatan gerak jalan santai bernuansa memperingati Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di Lapangan Kapten Mudita, Bangli, Jumat (2/6). Gerak jalan santai ini dikomadoi langsung olehnya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M. dengan melibatkan peserta dari unsur Forkompinda Kabupaten Bangli, pimpinan OPD Kabupaten Bangli, ASN serta pelajar SD, SMP dan SMA yang berada di seputaran Kota Bangli. STIBA SARASWATI - Secara rutin Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Saraswati Denpasar menggelar lomba pidato Bahasa Inggris (Speech Contest). Tahun ini lomba diikuti puluhan siswa SMA/ SMK se-Bali dibuka Ketua STIBA Saraswati Denpasar diwakili Wakil Ketua, I Gusti Agung Sri Rwa Jayantini, S.S., M.Hum., Sabtu (3/6). PEMKAB GIANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016. LHP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog, Jumat (2/6) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

19 - 25 Juni 2017

MBP/ist

UNUD - Universitas Udayana (Unud) kembali melepas wisudawan dalam acara Wisuda Ke-121 di Auditorium Widya Sabha, Kampus Bukit Jimbaran, Sabtu (3/6). Wisuda kali ini diikuti 801 wisudawan, terdiri dari 11 orang Diploma-4, 466 Sarjana S-1, 10 orang Profesi Apoteker, 164 orang Profesi Dokter, 44 orang Dokter Spesialis, 97 orang Magister (S-2), dan 9 orang Doktor (S-3). Secara keseluruhan, universitas tertua di Bali ini telah meluluskan 80.495 orang.

PEMKAB BANGLI - Kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah akhirnya membuahkan hasil. Pemkab Bangli tahun ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Atas keberhasilan ini, Bupati Bangli I Made Gianyar memberikan apresiasi terhadap seluruh pegawai yang telah bekerja maksimal sehingga bisa meraih WTP sebagaimana yang diharapkan selama ini.

MBP/ist

BUPATI BADUNG - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Jumat (2/6), melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 74 pejabat Pemkab Badung. Pejabat yang dilantik mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pengawas dan pelaksana (eselon IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, dan Eselon V) di Ruang Utama Gosana Kantor DPRD, Puspem Badung. Pelantikan ini untuk mengisi tujuh jabatan eselon II yang masih kosong. Pelantikan dihadiri Wabup Ketut Suiasa, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Badung, Sekda Badung serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.

MBP/ist

STIKI INDONESIA - Sabtu (3/6) lalu, artis nasional jebolan ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi di Indonesia, bertandang ke Kampus STMIK Stikom Indonesia (STIKI Indonesia) yang terletak di Jalan Tukad Pakerisan No. 97, Panjer, Denpasar. Judika, itulah nama yang membesarkan dirinya di blantika musik Indonesia. Pria kelahiran Sumatera Utara bernama lengkap Judika Nalon Abadi Sihotang ini menyambangi Kampus STIKI Indonesia dalam rangka meet & great serangkaian promo album terbaru miliknya bersama Telkomsel. 19 - 25 Juni 2017

A KT I V I TA S USADHA TEKNIK BALI - Usulan pendirian Universitas Bali Dwipa yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali sudah memasuki tahap akhir. Tim Evaluasi Lapangan dari Kemenristek Dikti melakukan pengecekan secara faktual di Kampus Atro Bali, Jumat (2/6). Tim yang dipimpin Tato Setiyarto ini, antara lain mengecek aspek hukum, aspek keuangan dan aspek umum (SDM) terkait apa yang sudah diajukan pihak yayasan.

MBP/ist

SMK TI BALI - SMK TI Bali Global Denpasar menggelar pesantren kilat serangkaian bulan suci Ramadan di Aula Stikom Bali, Senin (5/6). Pesantren kilat yang dibuka Kepala SMK TI Bali Global Denpasar Drs. I Gusti Made Murjana, M.Pd. menghadirkan Ustad Wijayanto. Hadir dalam acara itu Ketua Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan, Kaprodi dan para Wakasek di SMK TI Bali Global Denpasar. Pesantren kilat mengambil tema ‘’Remaja Masa Kini Gemar Menuntut Ilmu, Surga Sedang Menunggu’’.

GRISDA - Aktivitas anak-anak SMP PGRI 2 Denpasar patut ditiru dalam upaya transformasi dan revitalisasi budaya Bali. SMP PGRI 2 Denpasar yang dikenal dengan Grisda, Senin (5/6) menggelar Parade Budaya Nawa Natya serangkaian mengisi jeda semester genap. Hebatnya, pada Parade Budaya 2017 seluruh siswa di semua ekstrakurikuler terlibat dikoordinasasikan oleh OSIS. Parade Budaya dibuka Kepala SMP PGRI 2 Denpasar Dr. Drs. Gede Wenten Aryasuda, M.Pd.

MBP/ist

19 - 25 Juni 2017

SMPN 3 DENPASAR - Prestasi akademis yang diraih SMPN 3 Denpasar terus mengalir. Pada pengumuman kelulusan tahun ini, SMPN 3 Denpasar mencatat dua sukses. Pertama, meraih ratarata Nilai Ujian Nasional (NUN) terbaik II di Bali dan kedua, dua siswanya medapat ranking II dan III se-Bali. Hal itu diungkapkan Kepala SMPN 3 Denpasar I Wayan Murdhana, S.Pd., M.Psi. saat melepas 341 siswa kelas IX, Jumat (2/6).

SMP PGRI 3 DENPASAR - Acara pelepasan siswa kelas IX SMP PGRI 3 Denpasar, Jumat (2/6) berlangsung meriah. Acara pelepasan penuh nuansa Merah-Putih dengan karpet merah. Kepala SMP PGRI 3 Denpasar Dr. I Made Suada, M.M., M.Si. melepas 363 siswa kelas IX dengan kelulusan 100 persen. Saat itu Camat Denbar Ida Bagus Joni Ariwibawa didampingi Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. dan Kasek Made Suada menyerahkan predikat The Most Talented Student kepada Rama Gerald Jade.

MBP/ist

SMPN 1 DENPASAR - Warga SMPN 1 Denpasar larut dalam kegembiraan saat acara pelepasan siswa kelas IX, Rabu (7/6). Kepala SMPN 1 Denpasar A.A. Gde Agung Rimbya Temaja, S.Ag., M.Ag. melepas 293 siswa kelas IX ditandai penyerahan siswa kepada Ketua Komite I Wayan Sugitha, S.H. Tercatat tiga kado pelepasan kali ini. Pertama, SMPN 1 Denpasar sukses meraih ranking I di Bali dalam perolehan ratarata NUN. Kedua, berhasil mengantarkan siswanya meraih peringkat II dan III NUN perorangan di Bali. Ketiga, 40 siswa mendapat nilai 10.

SD SARASWATI 6 DENPASAR - Acara pelepasan SD Saraswati 6 Denpasar digelar secara meriah di sebuah hotel, Rabu (7/6). Hal ini dilakukan karena diisi pentas seni dan puncak HUT ke-20 SD Saraswati 6 Denpasar. Kepala SD Saraswati 6 Denpasar Dra. Ni Wayan Sudiasih, M.M. melepas 151 siswa kelas VI, dihadiri Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Ir. Bagus Ketut Lodji, M.S., Dewa Sukanada, I G.B. Yudhara dan pengawas Dentim Ni Nyoman Hariwati.

MBP/ist

SD DWIJENDRA - Kepala SD Dwijendra Denpasar Ni Nyoman Sriyotini, S.Pd., M.Pd. didampingi Bendahara Yayasan Dwijendra Denpasar Luh Beji, B.A., Jumat (2/6) melepas 34 siswa kelas VI. Pelepasan siswa diawali upacara samawartana pada Anggara Kasih Tambir, Selasa (30/5) lalu. Acara dihadiri Rektor Undwi diwakili WR II Dra. Ni Made Suarningsih, M.Si., para kepala sekolah di lingkungan Dwijendra dan Universitas Dwijendra serta orangtua siswa. 19 - 25 Juni 2017

POLITIK

”Urban Manajement”

Mengurai Kesenjangan Sosial Ekonomi

Bali Post/dok

Nyoman Dhamantra

Di tengah menguatnya ancaman radikalisme dan terorisme, Bali harus berbenah. Pemerintahan di Bali harus melakukan evaluasi terhadap kebijakannya dalam mengelola kepedudukan.

ALI jangan terlaku larut dengan berbagai predikat membanggakan. Identitas Bali sebagai pulau toleran di tengah kebinekaan hendaknya tetap dikawal dengan melakukan berbagai pendekatan strategis. Hal mendesak yang harus dipetakan adalah Bali hendaknya melakukan pembenahan dalam tata kelola kependudukan. Kesenjangan yang menguat akibat kuatnya disvariasi kesejahteraan penduduk pendatang dengan penduduk lokal, termasuk kesenjangan pembangunan antar wilayah sangat rawan menimbulkan gesekan. Ini bisa menjadi letupaan sosial politis yang berimbas pada pewarisan budaya Bali. Untuk itu, lemahnya tata kelola urban atau urban manajement di Bali harus segera di evaluasi. Pemerintah di Bali harus bersinergi mengantisipasi persoalan urban manajement sebelum menimbulkan masalah sosial budaya di tanah Bali. Pandangan itu dilontarkan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra kepada Majalah Bali Post. Ia mengingatkan urban manajement bagi Bali sangat berpotensi menjadi masalah serius ketika strategi pemetaan dan pengamanan terhadap wilayah tak terbangun secara efektif. Kepedulian penduduk lokal terhadap aliran pendatang yang tak begitu kuat, juga rawan menimbulkan gesekan. ‘’ Di tengah menguatnya ancaman radikalisme dan terorisme, Bali harus berbenah. Pemerintahan di Bali harus melakukan evaluasi terhadap kebijakannya dalam mengelola kepedudukan,’’ sarannya. Dhamantra menegaskan kesenjangan kehidupan ekonomi yang menguat belakangan ini berpotensi menjadi letupan masalah sosial-politis. Ini tentu akan berimbas pada upaya-

upaya menjaga hak-hak tradisional Bali, ketika warga pengusung budaya Bali termarginalkan. ‘’Penduduk lokal Bali cenderung mengalami pelemahan ekonomi yang mengarah pada rapuhnya kemandirian ekonomi. Ini adalah masalah serius bagi Bali ketika kita bicara budaya, tradisi dan hak-hak tradisional. Hilangnya kemandirian ekonomi krama Bali ini cenderung akan memacu antrean transmigrasi,’’ ujarnya. Ia mengatakan secara kasat mata, penduduk Bali sekitar 80 persen masih sangat ketergantungan pada sektor pertanian. Sedangkan 20 persen penduduk Bali sudah menyerap limpahan ekonomi sektor pariwisata. ‘’Tingginya jumlah penduduk lokal Bali belum bisa menikmati dampak pariwisata Bali harus segera dicarikan solusinya,’’ tegasnya. Ia mengatakan saat ini petani Bali terus tergerus karena lahan mereka terdesak alih fungsi lahan untuk investasi dan pemukiman. ‘’Ini masalah klasik tapi lambat laun akan menjadi masalah serius bagi Bali,’’ ujarnya. Selebihnya Dhamantra mengingatkan bahwa ketika banyak penduduk Bali menjadi peserta transmigrasi --terlebih datang dari kawasan pariwisata-- itu adalah indikasi nyata bahwa banyak penduduk Bali menghadapi kendala kemiskinan di tempat kelahirannya. Ini patut dicatat sebagai dampak ketidakadilan dalam pengelolaan dan penikmatan potensi Bali. ‘’Bagi saya, selaku wakil rakyat di manapun kesenjangan itu ada, di sana pula sesungguhnya ketidakadilan itu hadir. Artinya, pemimpin Bali ke depan harus berupaya menjaga Bali dari berbagai sektor termasuk di dalamnya dalam hal tata kelola kependudukan. l Dira Arsana

19 - 25 Juni 2017

Menindak Penentang Pancasila ANCAMAN terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menguat. Tak ahanya terorisme dan radikalisme, rongrongan terhadap dasar negara Pancasila juga mencuat. Adanya organisasi masyarakat yang secara terang-terangan menentang Pancasila harus segera ditumpas. Pemerintah jangan takut dan ragu menindak pelaku penentangan terhadap ideologi bangsa. “Dari saya sekolah mengikuti perkembangan sampai dengan sekarang, ini menurut saya yang paling kritis dan yang paling mengancam situasinya. Tidak lagi tertutup mereka itu menentang Pancasila, sudah terbuka. Apalagi dengan adanya teknologi informasi, medsos, facebook, sudah sangat liar,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., kepada Majalah Bali Post. Koster melihat sudah ada elemen yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh negara. Sangat berbahaya kalau pemerintah sampai terlambat menangani. Ketika ideologi sebuah negara goyah, dipastikan negara itu akan hancur. Tidak akan ada artinya pembangunan ekonomi yang didanai triliunan rupiah dalam APBN pada saat negara ini hancur akibat fanatisme sempit atau merasa benar dan ingin menang sendiri. “Siapa juga tidak akan tahan kalau terus-terusan begini. Pasti berantem jadinya. Ini kalau dibiarkan akan mengancam dan menghancurkan negara kita yang berdasarkan Pancasila dan diwadahi oleh NKRI. Kita akan terpecah belah,” jelas Anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali ini. Koster mengingatkan pemerintah agar bersikap tegas terhadap semua organisasi masyarakat yang anti-Pancasila. Rakyat juga harus secara kompak bersatu padu mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo dalam menangani atau menindak tegas ormas-ormas tersebut. Selain dibubarkan, orang-orang yang terlibat dalam ormas itu khususnya

para pemimpinnya juga harus ditindak secara hukum atas tindakan subversi. Selanjutnya, pemerintah bersama lembaga negara lain harus menyiapkan satu sistem dan strategi untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat secara benar. “Termasuk di dalamnya melalui sistem pendidikan kita untuk dipahami dan diamalkan oleh generasi muda kita di sekolah,” imbuhnya. Menurut Koster, penanaman Pancasila memang sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang baru. Hanya saja belum tertata dengan baik dan kuat, serta masih perlu didorong lagi agar betul-betul dilaksanakan secara luas di semua lapisan masyarakat. Baik itu keluarga, sekolah, masyarakat umum, lembaga maupun organisasi. Namun, bukan berarti pula dilakukan dalam bentuk indoktrinasi dengan cara-cara yang tidak sehat. “Seperti jaman dulu juga tidak tepat. Maksudnya sih baik tapi caranya salah. Dulu ada P4, itu terlalu teoritik indoktrinasinya. Jadi ini sekarang metodologisnya harus lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Misalnya dengan pendekatan kultural, sehingga menjadi bagian dari perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak perlu dengan cara penyeragaman, tapi kontennya bisa masuk,” paparnya. Koster menambahkan, agama pun bisa dijadikan sebagai landasan untuk penguatan Pancasila. Mengingat Pancasila sebetulnya merupakan konsep yang juga mengandung nilai-nilai toleransi. Seperti halnya semua agama yang mengajarkan manusia untuk mencintai sesama, dan menerima kehadiran orang lain tanpa melihat perbedaan agama. “Saya kira harus begitu. Tidak dipertentangkan antara agama dan Pancasila. Sekarang kan dipertentangkan, ini yang cepat harus dicegah. Direspons dengan arif oleh pemerintah,” tandasnya. l Rindra

Bali Post/eka

Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M.

Pemerintah agar bersikap tegas terhadap semua organisasi masyarakat yang anti-Pancasila. Rakyat juga harus secara kompak bersatu padu mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo dalam menangani atau menindak tegas ormas-ormas tersebut. 19 - 25 Juni 2017

KIPRAH

MBP/sumatika

Sejumlah anak-anak dari Komunitas Rumah Kardus sedang berlatih melukis di atas lembaran kardus bekas.

omunitas Rumah Kardus. Ruang kreativitas itulah yang didirikan I Wayan Esa Dananjaya pada tahun 2014 lalu untuk menumbuhkembangkan potensi seni khususnya seni rupa yang dimiliki anak-anak usia SD dan SMP. Komunitas yang ber-home base di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Denpasar ini memanfaatkan barang-barang bekas seperti kardus, koran, kaleng dan botol plastik maupun beling sebagai media untuk berkreativitas. Dengan sentuhan seni, barang-barang bekas yang sebelumnya tidak ada nilainya itu menjelma menjadi berbagai karya seni yang artistik. “Ide awal pendirian Komunitas Rumah Kardus ini memang dilatari keprihatinan saya terhadap onggokan sampah yang terbuang begitu saja. Padahal, tidak sedikit dari sampah itu sejatinya merupakan barangbarang bekas yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya, sebagai bahan baku untuk membuat berbagai jenis kerajinan,” kata Esa Dananjaya kepada majalah Bali Post, belum lama ini. Menurut alumni Program Studi Seni Rupa Fakultas Pendidikan Bahasa, Sastra dan Seni IKIP PGRI Bali ini, keprihatinan itu memotivasi semangatnya untuk menghimpun sejumlah siswa di SDN 4 Tonja yang memiliki minat untuk menekuni seni rupa. Awalnya, hanya ada enam orang anak yang mau bergabung. Mereka inilah yang diberikan pelatihan intensif terkait

19 - 25 Juni 2017

teknis melukis di atas lembaran kardus bekas. Mulai dari proses menggambar bentuk, komposisi, teknik pewarnaan hingga teknik kolase. “Sebagai langkah awal, saya memang hanya memperkenalkan mereka dengan teknik-teknik melukis di atas media kardus atau bidang dua dimensi yang sederhana. Mereka juga saya ajari cara menggunakan crayon, cat akrilik hingga cat minyak. Setelah mereka menguasai tata cara melukis di bidang dua dimensi, baru saya perkenalkan mereka dengan cara melukis di permukaan botol dan benda-benda lainnya,” katanya memaparkan. Ternyata, respons anak-anak di sekitar tempat tinggalnya terhadap aktivitas di Komunitas Rumah Kardus sangat positif. Jumlah anak yang bergabung makin banyak dan saat ini sudah terkumpul sekitar 26 anak yang secara rutin mengikuti pelatihan melukis. Setelah menguasai keterampilan melukis, mereka selanjutnya diajari membuat berbagai jenis keterampilan dengan bahan baku kardus dan koran bekas seperti tas, dompet, topi dan benda-benda kerajinan lainnya. “Komunitas ini juga sering diundang untuk mengikuti event-event yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Seperti Denpasar Rare Festival yang diprakarsai Penggak Men Mersi bekerja sama dengan Pemkot Denpasar. Pada Denpasar Festival 2016 lalu, Komunitas Rumah Kardus juga ikut berpartisipasi menyemarakkan venue even tahunan tersebut dengan menciptakan

karya instalasi yang terbuat dari botol-botol air mineral bekas. Ciri khas kami memang memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media untuk berekspresi dan berkreativitas,” tegas Esa Dananjaya dan menambahkan, sejumlah anak didiknya secara rutin mengikuti lomba-lomba melukis dan menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Melalui Komunitas Rumah Kardus ini, Esa Dananjaya mengaku ingin menggerakkan kesadaran anak-anak sejak usia dini untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu permasalahan klasik saat ini adalah masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik. Dengan memanfaatkan sebagian sampah itu sebagai media berkreativitas, tentunya akan memberikan andil untuk meringan beban yang disandang oleh lingkungan. Selain itu, ia juga ingin memberikan sebuah ruang bagi-bagi anak-anak untuk memanfaatkan waktu luang di sela-sela aktivitas sekolahnya secara bijaksana. Dengan begitu, potensi mereka untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan yang negatif bisa diminimalisasi serendah mungkin. “Mudahmudahan, Komunitas Rumah Kardus ini selamanya bisa menjadi ruang yang positif dan menyenangkan bagi anak-anak dalam membentuk mereka menjadi insan-insan yang kreatif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tegasnya. l Sumatika

MANCANEGARA

19 - 25 Juni 2017

da apa dengan Qatar? Salah satu negara Timur Tengah itu tengah terdera krisis diplomatik pascasejumlah tetangganya memutuskan hubungan diplomatik. Belum lama ini, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir dan terbaru Yaman, Libya hingga Maladewa, memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri pimpinan seorang emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tersebut. Apa benar Qatar jadi pendukung terorisme? Karena setidaknya itu inti yang dituduhkan pada Doha. Tuduhan bahwa meski Qatar tergabung dalam operasi pemberantasan ISIS di Suriah sebagai sekutu Amerika Serikat (AS), Qatar justru ikut dituduh bermain mendukung ISIS hingga Al Qaeda secara finansial. Tidak hanya terorisme. Qatar juga dituding mendukung penuh sejumlah organisasi radikal dan ekstrem macam Ikhwanul Muslimin, hingga Houthi yang disokong Iran dalam pergolakan Yaman. Itu yang jadi latar belakang khusus Mesir, Libya, serta Yaman memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara yang akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 itu. Kalau Bahrain, karena Qatar dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Bahrain. Kalau Saudi, negara Timur Tengah yang Sunni, menuduh Qatar menyatakan sikapnya menyokong militan Syiah di Bahrain dan di Qatif yang terletak di timur Saudi. Alhasil, negara-negara tetangga mulai menutup perbatasannya. Bahrain, UEA dan Saudi memberikan waktu dua minggu bagi wargawarga Qatar yang berada di tiga negara teluk itu untuk keluar. UEA memberi waktu dua hari buat sejumlah perangkat diplomatik Qatar angkat kaki. Sejumlah penerbangan dari maskapai-maskapai UEA menutup rute penerbangan ke Doha, Qatar mulai Selasa, 6 Juni 2017 waktu setempat, sekaligus menutup ruang udara mereka untuk maskapai-maskapai asal Qatar. Krisis diplomatik ini dinilai jadi yang terburuk di Teluk Persia sejak Perang Amerika Serikat (AS) kontra Irak pada 1991 silam. Adapun Kuwait dan Turki, berusaha netral dan masing-masing mengklaim akan mencari solusinya. Pemimpin Kuwait telah meminta Sheikh al-Thani, Emir-nya Qatar, untuk menahan diri tidak memberikan pidato-pidato yang provokatif.

Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dilaporkan sudah menghubungi Emir Qatar via telefon, juga untuk membicarakan solusi. Hitunghitung “balas budi”, mengingat 150 tentara elite Qatar sempat diterjunkan guna bantu pengamanan Erdogan saat meletus kudeta (yang gagal) 15 Juli 2016 lalu. Sementara itu, seperti dilaporkan BBC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunjukkan sikap dalam krisis Qatar yang dikucilkan beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Mesir. Dalam serangkaian cuitan hari Selasa 6 Juni 2017 waktu setempat, Presiden Trump dengan tegas memosisikan diri membela Saudi. Ia mengatakan, isolasi terhadap negara itu -yang dituduh mendanai kelompok-kelompok ekstrembisa menjadi awal dari berakhirnya dampak buruk terorisme. “Dalam kunjungan saya ke Timur Tengah baru-baru ini saya tegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pendanaan bagi ideologi radikal,” kata Presiden Trump. “Senang melihat bahwa lawatan di Arab Saudi dan pertemuan dengan Raja Saudi... telah membuahkan hasil. Mereka mengatakan akan mengambil sikap yang tegas terkait pendanaan... ekstremisme dan semuanya mengarah ke Qatar. Mungkin ini awal dari berakhirinya horor terorisme,” ujar Trump lewat akun Twitternya. Qatar sendiri menyatakan telah mengambil sikap. Menteri luar negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan, Doha siap untuk melakukan mediasi dengan Arab Saudi cs. Dia juga menyebut penguasa Qatar telah menunda sebuah pidato untuk memberi Kuwait kesempatan untuk meredakan ketegangan regional. Dia mengatakan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani telah berbicara melalui telepon dengan Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah yang telah mempertahankan hubungan diplomatik dengan Qatar, dan memutuskan untuk menunda sebuah pidato kepada orang-orang Qatar sesuai permintaan. “Qatar ingin memberikan Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad AlJaber al-Sabah untuk melanjutkan dan berkomunikasi dengan para pihak dalam krisis dan untuk mencoba memuat masalah ini,” kata Sheikh Mohammed

bin Abdulrahman al-Thani. Sheikh Mohammed mengatakan, Emir Kuwait memiliki peran penting saat terjadi ketegangan di Teluk pada tahun 2014, dan Sheikhim Tamim Qatar menganggapnya sebagai orang tua dan menghormati keinginannya untuk menunda pidato atau tindakan apapun sampai ada gambaran yang lebih jelas mengenai krisis tersebut. “Tindakan yang diambil terhadap Qatar memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warganya dan hubungan di wilayah Teluk Arab, namun Doha tidak akan melakukan tindakan balasan. Qatar percaya, perbedaan antara negara saudara harus diselesaikan melalui dialog,” ujarnya. Bagaimana dengan negara kita? Memang Indonesia bukan bagian dari Timur Tengah. Tapi setidaknya Indonesia tetap jadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di mana Qatar juga jadi bagian di dalamnya. “Indonesia menekankan kembali semua negara untuk menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Arrmanatha Nasir, Selasa 6 Juni. Nasib warga negara Indonesia (WNI) di sana bagaimana? Karena setidaknya ada kurang lebih 43 ribu WNI yang tercatat KBRI Doha, tengah berada di Qatar yang tersebar di antaranya di Al Khor, Dukhan, Umm Said, Al Shamal, Doha dan daerah sekitarnya. Terkait hal ini, diketahui sedianya KBRI sudah sempat menggelar pertemuan dengan WNI di Al Khor. Para WNI diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, karena hal serupa juga pernah terjadi tiga tahun lampau. “Kondisi politik ini sudah terjadi pada 2014 lalu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” terang Dubes RI untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi, sebagaimana rilis pers KBRI Qatar. Meski begitu, KBRI juga tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, seandainya situasi keamanan di Qatar jadi lebih buruk dari situasi 2014 lalu. Selain itu WNI juga diharapkan untuk tetap waspada dan melek informasi tentang situasi-situasi terbaru. l Gugiek Savindra 19 - 25 Juni 2017

DAERAH

Pascabencana, Saluran Irigasi Belum Diperbaiki

uluhan saluran irigasi dan bendungan di Kabupaten Buleleng yang rusak akibat diterjang banjir beberapa bulan lalu, belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Kondisi demikian membuat lahan pertanian terancam kekeringan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Buleleng, Ketut Suparta Wijaya, mengatakan, berdasarkan hasil pendataannya, saluran irigasi dan bendungan yang belum tersentuh perbaikan pascarusak dilanda bencana pada Januari lalu tersebar di 20 lokasi. Kerusakannya bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. “Selain saluran, kerusakan juga terjadi pada bendungan,” jelasnya Senin (5/6). Program perbaikan, sambung dia, beberapa sudah diusulkan melalui dana tanggap darurat yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng. Namun, diduga karena

19 - 25 Juni 2017

keterbatasan waktu, itu belum bisa terealisasi. Dihadapkan kondisi demikian, pihaknya kembali mengusulkan perbaikan pada APBD perubahan 2017. Sesuai perhitungan, anggaran yang diperlukan sekitar Rp 13,2 miliar. “Pada anggaran perubahan ini akan kami usulkan lagi perbaikannya,” jelasnya. Terhadap usulan itu, Wijaya terkesan pesimis bisa terpenuhi seluruhnya. Jika alokasi yang didapatkan di bawah itu, maka perbaikan kerusakan dilakukan berdasarkan skala prioritas. “Rasanya kami hanya dapat sekitar Rp 5 miliar. Kalau seperti itu, perbaikan akan menggunakan skala prioritas,” tegasnya. Guna meringankan beban kabupaten, perbaikan kerusakan juga sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh BPBD Buleleng. Hal itu diharapkan bisa terealisasi. “BNPB datang ke sini untuk memverifikasi usulan perbaikan. Mudan-mudahan dapat,” ucapnya.

Kerusakan itu, diakui telah menyebabkan volume air ke sejumlah lahan pertanian menurun. Seiring dengan berkurangnya intensitas hujan, ancaman kekeringan pun membayangi. “Syukur sekarang hujannya berkepanjangan. Jadinya air masih bisa mengalir ke lahan pertanian,” imbuh Wijaya. Bendungan rusak salah satunya terjadi di wilayah Kelurahan Penarukan, Singaraja. Di bendungan ini terdapat lubang dengan diameter sekitar 5 meter dan kedalaman 5 meter. Lurah Penarukan, Gusti Made Oka, menjelaskan, air bendungan berukuran cukup besar ini mengalir ke Subak Gede Penarukan yang menaungi Subak Yeh Taluh, Delod Sema, Babakan Penarukan, Bayan, dan Subak Tegalan. “Kami berharap itu bisa segera diperbaiki. Kasihan petani kalau lama seperti ini,” katanya. l Sosiawan

MBP/ist

PEMKAB JEMBRANA - Prestasi membanggakan ditorehkan Pemerintah (Pemkab) Jembrana setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali. Piagam WTP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Bupati Jembrana I Putu Artha serta Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Wardana.

MBP/ist

WABUP GIANYAR - Perhatian pemerintah terhadap anak yatim di Kabupaten Gianyar memang tidak diragukan. Hal ini terbukti dari Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyerahkan bantuan sapi, anak babi atau kucit dan bantuan kepada anak yatim piatu di Banjar Bukian, Kaja Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Senin (5/6). Hadir dalam acara tersebut Camat Payangan, Perbekel Bukian, masyarakat dan KK Miskin yang menerima bantuan.

GUBERNUR BALI - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menerima jajaran pengurus World Hindu Parisad (WHP), Selasa (6/6). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Gubernur tersebut, Sekjen WHP Prof. I Made Bakta menyampaikan rencana penyelenggaraan World Hindu Wisdom Meet 2017, Minggu (11/6) hingga Senin (12/6). Pihak panitia sangat mengharapkan kesediaan Gubernur Pastika untuk hadir dan menjadi keynote speach dalam acara tersebut. BIRCB - Dalam rangka peningkatan dan penguatan kolaborasi riset serta inovasi, Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan grand launching Bali International Research Center for Banana (BIRCB), Selasa (6/6). Kegiatan itu digelar di di Ruang Bangsa, Gedung Rektorat Unud dan dihadiri sejumlah perwakilan kabupaten/kota di Bali. Direktur BIRCB Prof. Ketut Wikantika menyampaikan, BIRCB didirikan karena Indonesia menepati posisi ke-8 pada ranking negara dengan megabiodiversitas di dunia. 19 - 25 Juni 2017

K E S E H ATA N

Bijak Memilih Metode Persalinan

Normal Versus Caesar

aat ini ada dua cara persalinan yang umum diketahui masyarakat, yaitu persalinan lewat vagina (persalinan normal) dan persalinan Section Caesarea (operasi caesar) atau tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi dengan melalui insisi pada dinding perut dan dinding rahim. Adanya beberapa pilihan untuk melakukan persalinan, sering menimbulkan dilema pada wanita hamil apakah akan melahirkan normal atau melalui operasi caesar. Perlu diketahui bahwa keputusan dalam pemilihan metode persalinan oleh dokter biasanya dipilih atas dasar keselamatan ibu dan janin. Besarnya risiko dan manfaat dari persalinan cesar atau normal, disesuaikan dengan kondisi masing-masing ibu hamil. Hal inilah yang menjadi dasar adanya pertimbangan-pertimbangan dalam

19 - 25 Juni 2017

penentuan jenis persalinan. Penting bagi masyarakat, khususnya pada pasangan yang akan menghadapi persalinan di keluarganya untuk mengetahui baik buruknya persalinan normal dan persalinan caesar, sehingga dapat mengetahui metode mana yang tepat untuk mereka sendiri. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu)dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir. Bila persalinan berlangsung dengan bantuan tenaga dari luar, maka proses persalinan ini dikenal dengan persalinan buatan. Bantuan yang dimaksud seperti penggunaan alat forsef, vakum atau melalui dinding perut dengan operasi caesar. Kelancaran proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari ibu, janin dan tenaga penolong. Adapun faktorâ€“faktor

tersebut adalah (1) Kekuatan mendorong janin keluar yang merupakan perpaduan antara kontraksi uterus dan tenaga mengedan dari ibu; (2) Faktor jalan lahir yang akan dilalui oleh janin pada proses persalinan, seperti panggul yang terlalu sempit, serviks yang kaku serta rendahnya dukungan dari otot-otot yang menyokong alat-alat kelamin (3) Faktor janin dan plasenta seperti besar dan posisi bayi akan mempengaruhi jalannya lahir; 4) Psikis ibu; (5) Penolong, dimana peran penolong (tenaga bidan, dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan) adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Persalinan melalui jalur vagina akan dapat berlangsung secara normal atau fisiologis jika kelima faktor tersebut dikategorikan dalam batas normal. Bila ditemukan faktor-faktor penghambat yang

mengancam keselamatan ibu dan janin, seperti lingkar panggul ibu sempit, bayi besar, ibu kelelahan, bayi kembar, plasenta previa (plasenta menutupi jalan lahir), ketuban pecah dini atau mengalami hipertensi, maka tindakan persalinan diluar persalinan normal (penggunaan alat forsef, vakum atau melalui dinding perut dengan operasi Caesar) menjadi pertimbangan selanjutnya. Persalinan Normal Beberapa alasan persalinan normal menjadi pilihan utama karena minim risiko, biaya umumnya lebih murah dan proses pemulihan lebih cepat. Ibu tidak perlu menjalani rawat inap lama, umumnya sekitar 4-6 jam pascapersalinan ibu sudah bisa berjalan dan keesokan harinya boleh pulang. Jika ibu berencana memiliki anak lagi, maka ibu dengan persalinan normal tidak ada masalah dengan jarak kehamilan berikutnya. Selain itu, secara biologis persalinan normal memicu kelenjar susu memproduksi kolostrum yang sangat dibutuhkan oleh bayi dan air susu ibu bisa langsung diberikan sedini mungkin atau segera setelah lahir. Juga, bayi yang lahir secara normal memiliki daya tahan tubuh terhadap alergi dan risiko rendah menderita asma. Meski demikian, proses persalinan secara normal sering tidak mampu dijalani oleh karena ibu tidak tahan akan rasa sakit yang pada sebagian orang rasa sakit ini tidak hilang dengan pemberian obat pereda/ penghilang rasa nyeri. Penyayatan sebagian area vagina dekat anus berisiko membuat elastisitas vagina menjadi berkurang. Ada kemungkinan, si ibu mengalami kesulitan duduk dan berdiri selama seminggu, akibat luka jaritan pada daerah penyayatan yang â€œsengajaâ€? dilakukan oleh penolong persalinan untuk memperlebar jalan lahir. Untuk mengurangi rasa nyeri, teknologi untuk persalinan secara normal berkembang dengan persalinan secara epidural yaitu tindakan mengurangi rasa nyeri persalinan dengan menyuntikkan obat pengurang sakit di daerah punggung. Meski tetap dengan risiko, apabila tindakan epidural dilakukan dengan baik, suntikan epidural akan membantu ibu hamil menjadi lebih tenang, sehingga proses persalinan dapat berlangsung lebih cepat. Persalinan Metode Caesar Operasi caesar merupakan alternatif terakhir untuk melahirkan untuk menyelamatkan ibu dan janinnya serta diambil pada saat darurat. Operasi caesaradalah suatu

proses pembedahan besar dengan biaya yang cukup mahal dan tak lepas dari risiko yang menimpa ibu dan janin. Bayi yang dilahirkan melalui operasi caesar berisiko mengalami masalah pernapasan akibat tidak melewati jalan lahir yang bermanfaat untuk membersihkan paru-parunya. Dalam keadaan beristirahat total di tempat tidur maka waktu kontak dengan bayi pun terhambat dan pemberian air susu secepatnya sulit untuk dilakukan. Terkait risiko kepada ibu, setelah pengaruh anastesi hilang, rasa sakitnya melebihi rasa sakit yang dirasakan saat post partum normal. Hampir semua ibu yang menjalani operasi Caesar kesulitan untuk bangun sendiri dari tempat tidur khususnya pada 7 hari pertama post operasi sehingga biasanya dokter menganjurkan mobilisasi secepatnya pada ibu post operasi caesar tanpa komplikasi agar pemulihan cepat terjadi. Selain itu, infeksi dapat terjadi pada bekas luka irisan pada rongga rahim yang tidak menutup sempurna dan saluran kencing akibat pemasangan cateter untuk membantu pengeluaran air seni selama menjalani operasi caesar hingga 24 jam post operasi. Penelitian menunjukkan sebanyak 8,9 persen wanita pascapersalinan dengan operasi SC kembali ke rumah sakit karena mengalami komplikasi. Angka ini jauh lebih tinggi dari wanita yang melahirkan pervaginam yaitu sebesar 2,6 persen. Lebih lanjut, setelah melahirkan dengan cara caesar maka untuk kehamilan berikutnya kemungkinan besar akan dilakukan dengan cara caesar juga. Jumlah kehamilan biasanya dibatasi maksimal 3 anak agar menjaga kesehatan ibu dan mencegah risiko yang tinggi pada ibu jika hamil kembali. Air ketuban bisa masuk ke pembuluh darah yang bisa mengakibatkan kematian mendadak saat air ketuban mencapai paru-paru dan jantung. Meskipun terdapat banyak efek negatif yang mungkin timbul akibat persalinan dengan tindakan operasi caesar, trennya semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kejadian melahirkan dengan metode caesar setiap tahunnya. Di Indonesia dilaporkan sebesar 35,3% ibu hamil melahirkan dengan metode caesar, di Bali sebesar 42,6%. Adapun alasan yang terungkap mengenai alasan para ibu ketika memutuskan untuk melahirkan dengan metode Caesar yaitu agar tidak mengalami sakit, bisa menentukan tanggal â€œcantikâ€? untuk kelahiran si cabang bayi, menjaga keutuhan vagina, agar elastisitas vaginanya tetap terjaga. Persalinan caesar

dapat mencegah adanya robekan yang tidak teratur bahkan pecah pada uterus (pada persalinan dengan jadwal terencana). Ketakutan ibu hamil akan risiko dari persalinan normal menyebabkan banyak munculnya indikasi non medis untuk melakukan caesar. Berdasarkan hasil penelitian Sitorus dan Samsidar, terdapat perbedaan kejadian persalinan caesarberdasarkan indikasi medis atau non medis pada rumah sakit pemerintah dan non pemerintah. Persalinan caesar dengan indikasi medis di rumah sakit pemerintah sebesar 69,3 persen dan di rumahsakit swasta sebesar 30,7 persen. Sedangkan untuk indikasi non medis di rumah sakit pemerintah sebesar 29,1% dan di rumahsakit swasta sebesar 70,9 persen. Tingginya angka indikasi non medis untuk melakukan tindakan caesar di rumah sakit swasta berhubungan dengan adanya sikap permisif terhadap keputusan ibu hamil untuk memilih tindakan caesar. Melihat berbagai keuntungan dan kerugian baik metode persalinan lewat vagina maupun melalui operasi caesar, perlu dipertimbangkan secara bijaksana metode persalinan yang akan dipilih dengan tujuan keselamatan ibu dan bayi. Ibu pun harus mempersiapkan jalannya persalinan sejak masa hamil dengan melakukan kontrol secara teratur dengan bidan ataupun dokter spesialis kebidanan dan kandungan, mengikuti anjuran yang direkomendasikan, menjaga kesehatan secara umum, mengatur pola makan dan mempersiapkan diri secara mental. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, sekurang-kurangnya sebanyak empat kali selama hamil, sebayak 1 kali pada umur kehamila trimester satu yaitu umur kandungan dibawah 12 minggu, sebanyak 1 kali pada trimester dua yaitu umur kandungan 12-24 minggu dan sebanyak 2 kali pada usia kandungan di atas 24 minggu. Melalui ante natal care (ANC) yang teratur, kehamilan dapat diawasi tetap dalam batas-batas normal, sehingga memenuhi indikasi untuk dilakukan persalinan secara normal. Jika dalam perjalanan kehamilan ditemukan indikasi yang mengarah pada kesulitan untuk proses persalinan normal maka tindakan persalinan dengan metode operasi dapat dipersiapkan dengan matang sehingga dampak buruk tindakan tersebut dapat dihindari. l Dr. Luh Seri Ani, M.Kes. Staf Dosen Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas Ilmu Kedokteran Pencegahan, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 19 - 25 Juni 2017

LENSA

PERISAI TUPAI Rekanan PLN memasang perisai tupai pada gardu listrik di Jalan Suli, Denpasar. Pemasangan perisai tersebut dilakukan di gardu yang dekat dengan pohon. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya hubungan singkat oleh tupai.

MBP/eka

19 - 25 Juni 2017

OLAHRAGA

Masih Dipercaya

MBP/twitter

Pembalap Polandia Robert Kubica beraksi di kejuaraan Reli Dunia (WRC).

Hanya Uji Coba

etelah enam tahun absen di Formula 1, pembalap Polandia Robert Kubica akhirnya kembali ke balapan jet darat. Namun ini sepenuhnya bukan tes menjadi pembalap inti. Pembalap berusia 32 tahun itu menjajal mobil Lotus E20 keluaran 2012 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Pembalap yang mengalami kecelakaan fatal di Reli Dunia 2011 itu, tampak sumringah setelah menyelesaikan sesi uji coba. Fotonya diunggah di jejaring sosial Twitter milik Renault. “Ini benar. Ini benar-benar Robert Kubica. Kembali ke mobil kami setelah enam tahun berlalu,” demikian pesan tim Formula 1 itu mengomentari penampilan Kubica. Renault perlu menjelaskan bahwa sesi uji coba ini diperuntukan untuk Kubica yang menjalani 115 putaran di sirkuit itu. Tentang kelanjutan dari sesi itu, Reunault tidak memberi informasi lebih lanjut. Kubica menjadi pembalap pertama Polandia yang menjuarai F1 saat ia memenangkan balapan di Kanada pada 2008. Kala itu ia membela tim BMW-Sauber. Sementara mobil terakhir yang di kendarai di F1 adalah Renault pada sesi uji coba pra musim di Valencia pada 2011. Renault mengundurkan diri dan kembali lagi di F1 dengan tim sendiri. Musim ini Renault mengandalkan duet pembalap Jerman Nico Hulkenberg dan Jolyon Palmer (Inggris). Sayangnya mereka belum mampu tampil maksimal musim ini. Karier Kubica di F1 terhenti saat ia mengalami cedera fatal saat mengikuti reli di Italia. Lengan dan kaki perlu mendapat penanganan khusus akibat kecelakaan itu. Bila sebelumnya, dia disebut sebagai pembalap yang penuh prospek termasuk yang diincar Ferrari, Kubica kesulitan kembali ke F1. Ia lebih banyak tampik di reli dunia termasuk menjadi penguji di Formula E dan GP3, laporan Associated Press. l Yudi Winanto

MESKI gagal mengantarkan Juventus juara Liga Champions 2017, Massimiliano Allegri masih dipercaya untuk menangani tim berjuluk La Vecchia Signora. Setidaknya Allegri akan bertahan di klub Serie A Liga Italia itu hingga 2020. Kepercayaan itu diberikan beberapa hari setelah Juve dihancurkan Real Madrid 1-4 di final Liga Champions di Cardiff awal Juni ini. Kekalahan tersebut sempat memicu rumor bahwa Allegri akan meninggalkan klub yang bermarkas di Turin itu. Tiga tahun lalu, Allegri disambut dengan dingin oleh fans Juve. Menggantikan Antonio Conte, Allegri mampu mempersembahkan tiga gelar Serie A dan Coppa Italia. Sayangnya di masa kepemimpinannya, Juve mampu lolos ke final dua kali dimana kedua-duanya berakhir dengan kekalahan. “Sejak melatih pada 2014, Bianconeri merebut, tiga trofi Serie A, tiga Coppa Italia dan satu Piala Super Italia, 2014, the Bianconeri have won three Serie A titles, three Coppa Italia trophies and one Italian Super Cup,” isi pernyataan klub Juve yang juga ditambahkan bahwa kehadiran Allegri membawa Juve menjadi kekuatan utama sepak bola Eropa. Di bawah Allgeri, Juve memenangkan 84 dari 114 pertandingan Serie A, menghasilkan 269 gol dan kebobolan 71 gol. Dengan keberhasilan memenangi kompetisi Liga Italia, Juventus tercatat enam kali secara beruntun berjaya di kompetisi ini. Conte sebelumnya juga memenangi tiga gelar. Allegri yang sebelumnya merupakan pemain gelandang, memenangi Serie A saat memimpin AC Milan pada 2011. Namun ia kemudian dipecat pada 2014, Karier kepalatihannya dimulai dari Aglianese, klub Divisi IV pada 2003. Klub lain yang pernah dilatih adalah Cagliari, laporan Associated Press. l Yudi Winanto

MBP/ap

Massimiliano Allegri mendapat perpanjangan kontrak dengan klub Italia Juventus. 19 - 25 Juni 2017

OLAHRAGA

Bintang Baru DUNIA tak perlu menunggu lama untuk menanti hadirnya bintang baru track and field, bila Usain Bold mengundurkan diri. Atlet Christian Coleman dari University of Tennessee menunjukan kehebatannya saat mengukiti kejuaraan antara perguruan tinggi di Hayward Field, Eugene, Oregon. Coleman membukukan waktu tercepat kesembilan dengan waktu 9,82 detik pada turnamen outdoor track and field NCAA Division I. Catatan waktunya memecahkan rekor sebelumnya NCAA 9,89 detik yang dicetak Ngonidzashe Manusha dari

Florida pada 2011 di Des Moines, Iowa. Selama latihan, Coleman diasuh oleh mantan peraih Olimpiade Justin Gatlin yang rekor terbaiknya adalah 9,74. â€œDi memberi banyak nasehat,â€? ungkap Coleman mengomentari peran Gatlin dalam perjalanan kariernya terutama menjadi sprinter tercepat di perguruan tinggi. Coleman tampil juga di nomor estafet 4x100m namun timnya gagal masuk final. Sementara di nomor 200m, ia masuk putaran final dengan membukukan waktu 1985 detik. Penampilan Coleman tidak mengejutkan di turnamen ini. Ia sebelumnya memenangkan nomor lari 60m dan 200m di turnamen indoor NCAA, laporan Associated Press. l Yudi Winanto

MBP/ap

Sprinter Christian Coleman (kanan) melintasi garis finish lebih dahulu dibandingkan rivalnya Maxwell Willis pada turnamen NCAA, Eugene, Oregon.

19 - 25 Juni 2017

OLAHRAGA

Liga 2 Indonesia

PS Badung di Ujung Tanduk TIM Persatuan Sepak Bola (PS) Badung merasakan kerasnya kompetisi Liga 2 Indonesia. Kesebelasan berjuluk Tim Keris ini kini bercokol di urutan keenam klasemen sementara dari tujuh kontestan yang menghuni Grup VII. PS Badung masih menyisakan satu pertandingan putaran pertama menjamu Persigo Semeru di Stadion Samudra, Kuta, pada 8 Juli mendatang, namun hasilnya tidak berpengaruh banyak. Dari lima pertandingan, PS Badung baru mendulang nilai 4 hasil

A KT I V I TA S

MBP/ist

UNWAR - Kebijakan Universitas Warmadewa (Unwar) menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai basis pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dinilai sangat positif. Sebab, dengan fokus pada basis pengembangan SDM pariwisata akan sangat mendukung pengembangan Bali ke depan khususnya dalam pembangunan ekonomi pariwisatanya. Demikian dikatakan anggota DPR-RI Dapil Bali Nyoman Dhamantra saat menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Warmadewa, Jumat (2/6).

sekali menang, sekali seri dan tiga kali kalah. Hanya PS Sumbawa Barat yang ada di bawahnya dengan nilai sama, namun baru turun empat kali. Pemuncak klasemen dipegang Madura FC berbekal poin 8, disusul Celebest FC (7) dan Persigo Semeru (7). Manajer Tim PS Badung Nyoman Graha Wicaksana menyebut persiapan minim, kurangnya dukungan dana dan kualitas pemain yang kurang jam terbang menjadi pemicu terseoknya pasukannya di kancah Liga 2. Menurutnya, pimpinan klasemen Grup VII bermodalkan Rp 10 miliar. Khusus Celebest dan Persekab Pasuruan selain dana berlimpah, persiapannya sangat matang. ‘’Celebest bersiap setahun, sedangkan kami hanya tiga minggu. Kucuran dana Tim Keris hanya mengandalkan urunan pengurus,’’ terangnya. Pria yang akrab disapa Koming ini mengaku sudah menyiapkan langkah strategis guna menyelamatkan PS Badung dari posisi di ujung tanduk. Upaya penyelamatan tim polesan Syahrial Effnedy, Agus Tiono dan Nyoman Sujata ini dilakukan dengan mengadakan evaluasi menyeluruh. ‘’Kami evaluasi kinerja pelatih dan pemain,’’ungkapnya. Ketua Umum Askab PSSI Badung ini menilai para pemain Tim Keris dominan kurang jam terbang untuk berlaga di kancah Liga 2. Karena itu, untuk menyelamatkan tim, harus mencari pemain berpengalaman utamanya di posisi lini depan. PS Badung membutuhkan penyerang tajam karena baru mencetak dua gol dan gawangnya sudah kebobolan tujuh kali. Manajer Teknik PS Badung Bangun Bawono mengamini pentingnya pergantian sejumlah pemain agar tetap eksis di Liga 2. Pasalnya, kontestan Liga 2 tercatat 61 tim, dan yang bakal terkena degradasi tidak tanggung-tanggung 40 tim. PSSI membuat kebijakan ini mengingat Liga 2 musim kompetisi mendatang akan dimarakkan 24 tim, yang terdiri atas 21 tim yang bertahan ditambah tiga klub promosi dari Liga 3. Peserta Liga 2 saat ini dibagi menjadi delapan grup. Juara dan runner-up pul melenggang ke babak 16 besar, sedangkan peringkat tiga dan empat grup mengikuti babak play-off untuk bertahan di Liga 2. Urutan kelima dan seterusnya di grup otomatis terlempar ke Liga 3 tahun depan. ‘’Satu-satunya cara, kami harus merekrut pemain yang sudah makan asam garam di kompetisi Liga Indonesia,’’ ujar Bangun Bawono. l Daniel Fajry

SMP DWIJENDRA - SMP Dwijendra diakui sebagai sekolah berkualitas oleh masyarakat dan Pemkot Denpasar. Buktinya, SMP Dwijendra dijadikan sasaran pertama program imunisasi kanker serviks di Kota Denpasar. Program imunisasi kanker serviks di-launching Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra di Auditorum Saddhu Gocara Yayasan Dwijendra Denpasar, Rabu (7/6).

19 - 25 Juni 2017

MBP/ist

A KT I V I TA S PPS UNWAR - Lembongan, Nusa Penida, termasuk jarang disentuh dunia pendidikan tinggi. Padahal desa wisata ini sarat dengan transaksi bisnis. Alasan inilah yang membuat mahasiswa dan dosen Program Studi (Prodi) Magister Kenotariatan (MKn) Program Pascasarjana (PPS) Universitas Warmadewa (Unwar) melakukan pengabdian masyarakat, Sabtu (3/6) dan Minggu (4/6). Peserta pengabdian masyarakat MKn Unwar yang dipimpin Kaprodi Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum., dilepas Direktur PPS Unwar Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit.

MBP/ist

SD TAMAN RAMA - SD Taman Rama Ubung menggelar Graduation Ceremony ke-17 untuk siswa kelas VI SD/Cambridge Primary di Hotel Aston Denpasar, Rabu (7/6). Acara rutin setiap akhir tahun ajaran ini diikuti 56 siswa yang terdiri atas 34 siswa Primary dan 22 siswa Cambridge Primary. Seluruh siswa telah mengikuti ujian sekolah yang dikoordinasikan oleh Disdikpora Kota Denpasar dan hasilnya akan diumumkan 16 Juni mendatang.

DPRD BADUNG - Kesiapan atlet Kabupaten Badung berlaga dalam Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) Provinsi Bali di Denpasar pada 1-6 Juni 2017, mendapat apresiasi dari Komisi IV DPRD Badung. Dewan berharap pemerintah terus memberikan perhatian sehingga atlet bisa bertarung maksimal untuk mempersembahkan yang terbaik buat Gumi Keris Badung. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra.

MBP/ist

SEKDA BANGLI - Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M., membuka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bangli di Gedung BMB, Bangli, Selasa (6/6). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD di Pemkab Bangli. Sebagai narasumber, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Gede Agus Astapa S. Sos., S.I. Kom., M.M. Sekda Giri Putra dalam sambutannya mengatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. 19 - 25 Juni 2017

PENDIDIKAN

PPDB Jalur Lingkungan Lokal Rentan Munculkan Konflik

omisi IV DPRD Bali mengkritisi jalur lingkungan lokal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK. Terlebih, jalur ini akan melibatkan kepala desa/lurah, bendesa adat dan kepala dusun lingkungan setempat. Kalangan wakil rakyat di komisi yang membidangi pendidikan itu melihat ada potensi konflik yang rentan muncul pada jalur dengan kuota maksimal 10 persen dari daya tampung sekolah tersebut.

MBP/dok

Suasana pendaftaran PPDB di salah satu sekolah di Denpasar. Pada tahun pelajaran 2017/2018 mendatang, Disdikpora Bali menyiapkan jalur lingkungan lokal dengan kuota maksimal 10 persen dari daya tampung sekolah.

19 - 25 Juni 2017

“Kalau jalur lokal itu satu kecamatan, berapa lurah dan kepala desa yang harus dilibatkan? Berapa bendesa adat yang harus dilibatkan? Minta ampun banyaknya itu. Salah total itu juknisnya, ngapain orang banyak begitu? Nanti akan multitafsir, semua akan punya kepentingan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta saat memanggil jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Gedung DPRD Bali, beberapa waktu lalu. Parta menambahkan, dari dulu sesungguhnya memang telah ada kesepakatan-kesepakatan informal terkait jalur lingkungan lokal. Ketika sekarang dilegitimasi dengan kuota maksimal 10 persen, justru hal itu akan menjadi masalah. Menurutnya, penanggung jawab jalur ini cukup komite sekolah bersama kepala desa saja. “Kan mereka (kepala desa-red) juga mengerti untuk menentukan kriteria 10 persen lokal itu. Urusan kedinasan biarkanlah urusan dinas. Bendesa jangan ditarik-tarik ke urusan begini karena ini potensi rebut. Nanti bendesanya ewuh pakewuh, ini yang dikasih, ini yang tidak. Sesungguhnya kalau komite strike, bisa dia tidak perlu melibatkan siapa-siapa lagi. Ini kan urusan sekolah,” jelas politisi PDIP asal Guwang, Gianyar ini. Selain jalur lingkungan lokal, lanjut Parta, Komisi IV juga menyarankan persentase jalur inklusi dan kesetaraan dibedakan dengan jalur miskin. Pasalnya, jalur miskin memang telah diatur 20 persen sejak lama. Sedangkan kini, jalur miskin, inklusi dan kesetaraan digabung menjadi satu dengan persentase 20 persen. “Lebih baik jalur lainnya dipotong. Jalur miskin biarkan saja 20 persen, yang inklusi dan kesetaraan dibuatkan persentase berapa agar anak-anak itu terakomodir. Kan sekolah kita harus terbuka sekarang, menjadi sekolah yang inklusi,” tandasnya. Kasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali A.A. Gde Rai Sujaya mengaku akan melaporkan semua masukan dan saran dewan kepada Kepala Dinas yang tidak bisa hadir memenuhi panggilan Komisi IV. Menurutnya, jalur lingkungan lokal dibuat untuk mengakomodir peserta didik dengan KK yang beralamat di kecamatan sekolah pilihannya. Lebih khusus lagi, dari desa adat yang tanahnya dipergunakan untuk sekolah. “Ada beberapa tanah adat yang sampai saat ini dipergunakan sekolah sehingga di sekolah itu ada semacam perjanjian tidak tertulis dengan bendesa adat. Misalnya, kalau PPDB, sekian persen anak didik di desa itu harus diterima. Untuk mengakomodir itulah maksud kita,” ujarnya. Rai Sujaya menambahkan, penanggung jawab jalur ini adalah Ketua Komite Sekolah. Ketua Komite pula yang menentukan apakah akan melibatkan kepala desa, lurah, kepala dusun atau bendesa adat menjadi anggota. Terutama yang akan dipilih adalah yang memahami sejarah sekolah dan lingkungan sekitarnya. Anggota penanggung jawab berperan dalam penentuan kriteria. “Kan tergantung sekarang kepentingannya. Kriteria harus sudah ditentukan sebelum pendaftaran dibuka,” tegasnya. l Rindra devita

SMP Dilarang Terapkan “Double Shift” DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bangli mulai tahun pelajaran baru 2017/2018 melarang seluruh SMP untuk menggelar kegiatan belajar mengajar double shift (kelas pagi dan sore). Selain bertujuan untuk memeratakan kuantitas dan kualitas siswa di masing-masing sekolah, larangan double shift ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan SMP di Bangli menerapkan full day school sebagaimana yang pernah diwacanakan Menteri Pendidikan. Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli Nyoman Suteja menegaskan hal itu, belum lama ini. Menurut Suteja, selama ini ada beberapa SMP yang menerapkan kegiatan belajar mengajar double shift, yakni SMPN 1 Bangli dan SMPN 2 Bangli. Namun mulai tahun ini, kegiatan belajar mengajar double shift tidak boleh lagi diterapkan kedua sekolah tersebut termasuk SMP lainnya yang ada di Bangli. “Untuk yang kelas dua dan tiga masih boleh dilanjutkan. Tapi untuk siswa yang baru, sudah tidak boleh,” ujarnya. Suteja mengatakan, larangan double shift ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan siswa di seluruh sekolah sesuai dengan kapasitasnya. Di samping itu, dengan diberlakukannya larangan double shift mulai tahun ini, pihaknya juga dapat melakukan penataan sekaligus menyiapkan SMP di Bangli untuk menerapkan full day school. “Dalam rangka kita menanggapi full day scholl, kita kan harus menyiapkan diri secara dini. Apabila nanti diterapkan full day school, kita tidak kelabakan lagi. Jadi kita akan tata mulai sekarang,” jelasnya. Disinggung soal penerimaan peserta didik baru (PPDB), kata Suteja, sesuai hasil rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya bersama seluruh kepala sekolah SD dan SMP serta MKKS disepakati dalam PPDB tahun ini dibuka empat jalur yakni jalur lingkungan lokal, miskin, prestasi dan regular (menggunakan nilai UN). Untuk jalur lingkungan lokal, masing-masing sekolah kuotanya dibatasi 10 persen, sementara kuota untuk siswa miskin 20 persen, kuota jalur prestasi 20 persen dan 50 persen untuk kuota jalur regular. “Dalam PPDB juga ada kesepakatan akan menggunakan zonasi dengan fleksibilitas. Maksudnya, kita tetap gunakan zona-zona yang ada. Fleksibilitasnya adalah masih kita perkenankan untuk sama-sama mengisi kekurangankekurangan, karena kita berprinsip bahwa dalam PPDB tahun ini terjadi pemerataan kualitas dan kuantitas,” terangnya. l Swasrina

Nyoman Suteja

MBP/dok

19 - 25 Juni 2017

A KT I V I TA S SENATOR WEDAKARNA - Anggota DPD-RI utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menyampaikan keprihatinannya atas kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kota Denpasar terkait penundaan revitalisasi Pasar Seni Sukawati dan pembangunan Pasar Badung di Denpasar yang molor dari jadwal semula. Menurutnya, penundaan pembangunan dua pasar ikonik di Bali ini akan berdampak pada mandeknya ekonomi orang Bali. Demikian dikatakan Gusti Wedakarna.

MBP/ist

STIKI INDONESIA - Dalam rangka menyelaraskan kualifikasi kebutuhan sumber daya manusia pada dunia usaha dan dunia industri dengan kurikulum STMIK Stikom Indonesia (STIKI Indonesia), Jumat (2/6) dilaksanakan kegiatan dengar pendapat yang menghadirkan para pelaku dunia usaha dan dunia industri di Bali dan nasional. Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga jam tersebut, disajikan draf rencana kurikulum baru yang akan diterapkan di STIKI Indonesia selama lima tahun ke depan.

UNHI - Fakultas Kesehatan Ayurweda Universitas Hindu Indonesia (Unhi) menggelar seminar nasional bertajuk ‘’Peranan Energi Dalam Kesehatan’’ di aula Rektorat Unhi, Sabtu (3/6). Seminar tersebut menghadirkan narasumber Direktur Akademi Akupunktur Surabaya dr. Shirley Andriani Wiyono, M.Med. dan pakar Ayurweda India Dr. Abhishek Joshi, Ph.D. yang dipandu dosen Unhi Sindhu Gitananda.

MBP/ist

19 - 25 Juni 2017

BUPATI KARANGASEM Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menutup secara resmi rangkaian Pra-PKB Kabupaten Karangasem di Stadion Jalur 11, Jalan Veteran, Amlapura, Sabtu (3/6). Dalam penutupan ini, pementasan uji coba Duta Kabupaten Karangasem dalam Parade Gong Kebyar Anak-anak Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017 ‘’Gita Yowana Suara’’ memukau masyarakat yang menyaksikannya.

PEMKAB BADUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mendapat subsidi elpiji 3 kilogram sebanyak 19.402 metrik ton dari pemerintah pusat untuk tahun 2017. Subsidi elpiji 3 kilogram ini diperuntukkan bagi keluarga RTM (Rumah Tangga Miskin). Agar subsidi ini tepat sasaran, Pemkab Badung membentuk tim pembinaan dan pengawasan. Untuk pengawasan akan dibuat sistem baru dengan sistem online, khususnya terkait distribusi dan standardisasi harga.

MBP/ist

BUPATI BADUNG - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan pencairan dana hibah sebesar Rp 3 miliar kepada panitia pembangunan Pura Desa lan Puseh Desa Adat Ambengan, Desa Ayunan, Kecamatan Abiansemal, disaksikan masyarakat yang menjadi upasaksi sebagai bukti dana hibah Pemkab Badung sudah cair kepada krama Desa Adat Ambengan. Penyerahan hibah itu dilaksanakan di Pura Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan, Sabtu (3/5).

BPR LESTARI - Setelah 10 tahun sejak pertama kali diluncurkan, Lestari First dari BPR Lestari tahun ini akan hadir dengan berbagai program penyegaran (rejuvenate) melalui Lestari First Reborn. Lestari First merupakan program diferensiasi kepada nasabah prioritas dengan jumlah simpanan tertentu. Hal ini disampaikan Alex P. Chandra, Chairman Lestari Group, di sela-sela re-launching Lestari First Reborn pada event Bali Business Round Table, 24 Mei lalu.

MBP/ist

BUPATI KLUNGKUNG - Dukungan untuk maju kembali pada Pilkada Klungkung 2018 kembali diterima Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan pasangannya, Wakil Bupati Made Kasta. Hal ini terlihat saat acara temu wirasa ke-2 di Balai Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan, Selasa (6/6). Sejumlah peserta mendorong pasangan incumbent ini untuk maju dan memenangkan Pilkada Klungkung 2018 guna melanjutkan pembangunan serta program yang telah berjalan dan berhasil dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 19 - 25 Juni 2017

AKTIVITAS

MBP/ist

IHDN DENPASAR - Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar menggelar seminar internasional dengan tema ‘’Communication, Tourism, Culture, Law, and Social Sciences’’ di Grand Inna Bali Beach Hotel, Jumat (2/6). Seminar yang dibuka Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D. dihadiri Rektor IHDN Denpasar Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si. Tiga pembicara masing-masing Dr. Phramaha Pornchai Sripakdee (Thailand), Dr. Nirmala Mani Adhikary (Nepal) dan Subrata Sankar Bagchi, Ph.D., FRAI., FRAS. (India).

PEMKAB KARANGASEM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Ini menjadi capaian membanggakan Karangasem, mengulang prestasi tahun sebelumnya. Prestasi ini sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan keuangan Karangasem semakin baik. Piagam Opini WTP itu diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang diterima Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Jumat (2/6) di Aula Lantai I Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali.

MBP/ist

BUPATI KLUNGKUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2016. Prestasi WTP ini diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bali. WTP kali ini merupakan raihan yang kedua kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. WTP ini diterima langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Jumat (2/6) di Aula Kantor BPK di Denpasar.

19 - 25 Juni 2017

BEE - Lomba pantomin tingkat SD di arena Buleleng Education Expo (BEE) tahun 2017 berlangsung seru dan menghibur pengunjung. Ini tidak lepas karena lomba ini pertama kali digulirkan serangkaian BEE kedua. Lomba dipusatkan di panggung terbuka areal parkir barat gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Sabtu (3/6). Belasan sekolah mengirimkan peserta terbaiknya untuk mewakili sekolah masing-masing. Hasil lomba menetapkan, andalan SDN 1 Baktiseraga, Kecamatan Buleleng keluar sebagai juara pertama. Peserta tersebut atas nama Kadek Yogi Satria Wardana siswa Kelas V.

19 - 25 Juni 2017

PA R I W I S ATA

Guide Mandarin Tuntut Keadilan

eningkatnya angka kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali rupanya membawa persoalan tersendiri. Utamanya terkait kehadiran pramuwisata Mandarin ilegal. Kehadiran mereka berimbas pada guide legal berlisensi yang acapkali kehilangan hak-haknya, khususnya saat berhubungan dengan Biro Perjalanan Wisata (BPW). Divisi Mandarin Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, pun menuntut hak-hak mereka sebagai pemandu wisatawan berbahasa Mandarin. Hal ini dituangkan dalam kesepakatan bersama Bali Liang ASITA Bali. “Sebelumnya kita sudah ada rapat akbar yang dihadiri oleh 200 anggota dari Divisi Mandarin. Jadi disana kita meminta hak-hak kita dikembalikan. Sebelumnya dari BPW kan menahan hak-haknya pramuwisata seperti guide fee, tipping, atau pun kita harus subsidi seperti tiket,” ujar Wakil Ketua Divisi Mandarin HPI Bali, David Lin. Menurutnya, BPW yang merupakan anggota ASITA akhirnya setuju untuk mengembalikan semua hak-hak dari Pramuwisata Mandarin kepada guidenya langsung. Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Ketua Divisi Mandarin HPI Bali, Efendy dan Ketua Bali Liang ASITA Bali yang menangani travel agent dengan pangsa pasar Mandarin, Elsye Deliana (Meilan). Penandatanganan oleh kedua belah pihak disaksikan pula oleh Ketua ASITA Bali, Ketut Ardana dan Ketua HPI Bali, I Nyoman Nuarta. “Selama ini kan banyak guide yang ngakunya guide tapi tidak melalui pelatihan, pendidikan pramuwisata. Jadi banyak guide yang tidak berlisensi. Kita juga minta BPW pakai guide yang berlisensi jadi kami dari HPI bisa mengontrol kalau ada kasus-kasus yang mungkin seperti kecurangan, penipuan atau gimana,” imbuh Ketua Panitia Rapat Akbar Divisi Mandarin HPI Bali ini.

19 -25 Juni 2017

Ketua Bali Liang ASITA, Elsye Deliana (Meilan) mengaku kerap menemui kendala dalam mencari guide yang berkualitas. Sementara di masa low season saja, ada 15 sampai 18 penerbangan

dari Tiongkok ke Bali per hari dengan total sekitar 150 grup. Guide Mandarin kompeten dan berlisensi yang sudah ada sekarang disebut masih belum cukup untuk menangani wisatawan-wisatawan

itu. Bisa dibayangkan betapa kewalahannya BPW mencari guide ketika high season di bulan Juli-Agustus. â€œKalau guide tidak berlisensi disweeping saja, ditangkap, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah, segera buka kelas, segera tertibkan guide yang tidak berlisensi ini agar punya lisensi, berikan pelatihan agar mereka tidak ngaco ngomong sama tamunya,â€? jelasnya. Ketua HPI Bali, I Nyoman Nuarta mengharapkan pihak Bali Liang mengirim data guide mandarin yang belum mendapat pelatihan pramuwisata ke Di-

visi Mandarin HPI. Dengan demikian, HPI Bali bisa mengkaji berapa idealnya guide mandarin yang dibutuhkan kedepan. Mengingat, guide mandarin berlisensi yang ada sekarang sudah mencapai 1331 orang. â€œDari 1331 orang saja, masalahnya sudah begitu banyak sehingga kedepannya ketika kita melakukan rekrutmen guide, yang akan kita tonjolkan adalah kualitas daripada guide itu sendiri. Rekrutmen betul-betul murni, tidak ada titipan, tidak ada permainan uang,â€? ujarnya. Nuarta berharap, kesepakatan yang

dibuat bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini dapat mengembalikan image guide mandarin menjadi positif di mata masyarakat. Profesi tersebut kedepan harus betul-betul diperankan secara professional agar pariwisata dan budaya Bali tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, Ketua Divisi Mandarin HPI Bali, Efendy mengatakan segera membentuk tim pengawasan dan monitoring bersama Bali Liang ASITA untuk membangun dan menjaga pariwisata Bali kedepan yang lebih baik. l Rindra

19 -25 Juni 2017

TRADISI

MBP/sos

Salah satu lukisan kaca khas Nagasepaha.

Tetap Eksis

Lukisan Kaca Nagasepaha Muncul 1927

edia melukis tak hanya kanvas. Seniman di Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng menggunakan kaca sebagai media melukis. Lukisan yang cukup rumit ini diyakini sudah muncul sejak 1927 silam, saat zaman penjajahan. Desa Nagasepaha berada tak jauh dari pusat Kota Singaraja. Alamnya masih asri. Hamparan sawah masih terbentang luas. Suasana perdesaan terlihat sangat kental. Masyarakatnya tak sepenuhnya bergelut pada sektor agraris. Beberapa juga ada yang masih menekuni profesi sebagai pelukis wayang pada kaca. Warga yang menjadi pelukis rumit ini mencapai puluhan jumlahnya. Sebagian besar sudah berusia tua. Di tengah perkembangan zaman, regenerasinya masih berlangsung. Salah seorang pelukis, Kadek Suradi menuturkan sesuai cerita yang beredar, lukisan ini muncul pertama kali pada

19 -25 Juni 2017

1927 silam, dibuat oleh seorang pemahat wayang kulit, Jero Dalang Diah. Itu bermula dari adanya seorang kaya raya membawa lukisan kaca dari Jepang yang berobjek wanita Jepang. Saat itu, Dalang Diah ditawari membuat lukisan serupa yang berobjek wayang. “Dalang Diah menerima tantangan itu. Tapi dengan catatan lukisan dari Jepang itu harus dikorbankan. Catnya langsung dikikis untuk mengetahui teknik pembuatannya. Ternyata ia berhasil membuat lukisan,” ujarnya belum lama ini. Sejak itu, kemahiran melukisnya menular pada keluarganya maupun warga yang ada di sekitar tempat tinggalnya dan sampai sekarang masih bertahan. “Lukisan ini sudah menjadi ciri khas Buleleng. Tidak lagi Nagasepaha,” katanya. Lukisan kaca di desa ini sangat unik. Goresan tinta cina dan cat minyaknya terlihat apik dan detail. Tidak seperti lukisan

kanvas yang mengawalinya dari depan, tetapi teknik melukis ini dari belakang. Jika hendak mengisi ornamen huruf, penulisannya tidak dari kiri ke kanan, tetapi sebaliknya. “Wayang Buleleng punya karakter khas. Pakaiannya banyak,” ucap Suradi. Kekhasan itu, kata pria lulusan SMP ini telah mampu memikat pecinta lukisan untuk membeli. Beberapa ada yang memesan jauh-jauh hari. Menariknya, karyanya justeru dilirik seniman ternama untuk dijadikan koleksi. “Pembeli sampai sekarang masih ada. Tetapi tiga bulan terakhir, agak sepi. Tetapi kami merubah trik pemasaran biar tetap jalan,” terangnya. Harga jual lukisan ini bervariasi. Itu tergantung tingkat kerumitannya. “Biarpun lukisannya besar, tapi kalau tidak rumit, harganya lebih murah. Begitu juga lukisan kecil, kalau rumit, bisa lebih mahal,” tandasnya. l Sosiawan

TA K S U

Wayan Sukadia

Lestarikan Adat dan Budaya Lewat Buku

MEMBACA, mendengarkan, mendiskusikan, merenungkan dan menulis, memang menjadi kesenangan tokoh satu ini. Meski hanya mengenyam pendidikan SMEP atau setingkat SMP, tidak membuatnya rendah diri. Wayan Sukadia, pria kelahiran 79 tahun silam asal Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli ini bahkan memiliki andil dalam mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya Bali. Keinginan Wayan Sukadia untuk menulis buku kian menggelora semenjak ia dipercaya menjadi perangkat desa yakni prajuru di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani. Mau tidak mau, ia pun harus mendekatkan diri dengan adat dan budaya Desa Batur. Pembelajaran ini dilakukan secara bertahap tanpa harus bertabrakan dengan aturan yang ada. Mengingat, ada beberapa hal baik yang menyangkut pura maupun hal lainnya, dalam pengambilan keputusan hanya dilakuakn oleh kalangan tertentu yang sudah dipercaya masyarakat.

Meski berhasil menulis beberapa buku terutama menyangkut adat dan budaya di Bangli, Wayan Sukadia tidaklah tanpa kendala atau hambatan. Sebab, dalam menulis sebuah buku harus menggunakan metode, mencari data baik tertulis maupun lisan dari sejumlah tokoh yang terlibat dalam sejarah tersebut dan saat ini masih hidup. Bahkan untuk mencari data tersebut, dia tidak jarang dibantu anak dan cucunya. “Meski ada beberapa penulis buku yang juga mengupas beberapa sejarah mengenai Batur, sudut pandangnya berbeda. Namun hal tersebut bukan berarti ada yang salah. Hal ini dikarenakan hanya perbedaan sudut pandang, namun tujuannya sama yakni mengenalkan sejarah dari Batur itu sendiri,” jelasnya. Beberapa karya tulis yang telah dibukukan Wayan Sukadia di antaranya berjudul “Ida Ratu Gede Ngurah Subandar Pura Ulun Danu Batur” tah u n 2 0 0 5 , “S elunding Pura Ulun Danu Batur” 2006, “Selayang Pandang

Pura Ulun Danu Batur” 2007 dan “Kisah Ki Balian Batur” yang dibuat tahun 2008. Karya ini diharapkan dapat memperkuat dan memperkaya akan sejarah Batur yang perlu diketahui generai mendatang. Pria yang cukup enerjik di usia senjanya ini juga membukukan karya agung “Tawur Agung Labuh Gentuh, Mendak Toya Pakelem Ring Segara Danu Batur” pada tahun 2009. Bahkan tahun 2014 merampungkan empat buku dan tahun 2015 sebuah karya yang berjudul “Pasraman Widya Sinarata. Sayang, anak dan cucunya tidak ada yang meneruskan hobinya ini. Namun hal itu tidak membuatnya patah semangat. Baginya, kecintaanya membaca dan menulis buku yang tumbuh dengan sendirinya pada seseorang akan menghasilkan sebuah pemahaman yang mendalam dibandingkan jika dipaksakan karena justru akan menghasilkan pemahaman yang dangkal. Selain disiplin dalam membaca dan menulis buku, Wayan Sukadia menjadi sosok yang penuh tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Hal ini sangat diarsakan oleh ana- anak dan cucunya hingga saat ini yang berhasil mencetak mereka hidup disiplin penuh budi pakerti. Baginya yang terpenting nantinya hasil karyanya bisa dinikmati oleh orang lain. “Hal ini menjadi bagian dari yadnya yang diwajibkan dalam ajaran agama Hindhu,” jelasnya. Pemerintah setempat sendiri telah memberikan penghargaan terhadap dirinya atas karya-karyanya itu. Namun menurutnya yang lebih terpenting adalah mencetak generasi muda yang mau dan ingin belajar serta menulis buku mengenai adat dan budaya Bali. “Membaca adalah kunci dari sebuah pemberantasan kemiskinan, karena melalui membaca kita dapat mengetahui banyak hal dalam hidup ini. Begitu pula dalam menulis buku, diperlukan sebuah keinginan dari diri sendiri sehingga hasil karya yang dihasilkan lebih mendalam,” tutupnya. l Trimaja/bali tv 19 -25 Juni 2017

PROPERTI

19 -25 Juni 2017

Harga Tanah Tinggi, Bank Salurkan KPR Bersubsidi

ingginya harga tanah di Bali, khususnya di Denpasar, menghambat minat masyarakat untuk memiliki rumah. Bahkan, program pemerintah dalam menyediakan rumah bersubsidi juga terkendala akibat mahalnya harga tanah di beberapa kabupaten/kota di Bali. Beruntung, sejumlah bank juga siap menyalurkan kredit untuk kepemilikan rumah, sehingga geliat bisnis properti masih bisa berjalan, meski tersendat. Direktur Operasional Bank BPD Bali, I Gusti Ngurah Agustana Mendala beberapa waktu lalu mengatakan untuk penyaluran KPR bersubsidi ini pihaknya menyiapkan pembiayaan sekitar Rp 58 miliar. Dimana, dari jumlah pembiayaan tersebut ditargetkan bisa mencapai 522 unit rumah. Penyaluran kredit tersebut melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). “Dengan pembiayaan kredit ini kami harapkan betul-betul dapat dimanfaakan oleh masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Dimana, untuk ukuran atau besaran unit rumah tersebut ditentukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) dengan harga maksimum Rp 140 juta,” ujarnya. a mengatakan, KPR FLPP memang ditujukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke bawah baik itu tetap maupun tak tetap. Dalam program ini, penerima program akan mendapat manfaat dari mulai uang muka atau DP 1 persen dan subsidi bunga KPR. “Dengan subsidi ini bunga cicilan yang harus ditanggung hanya lima persen tetap selama masa KPR dengan jangka waktu KPR maksimal 20 tahun,” jelasnya. Dikatakan, untuk mendapatkan KPR tersebut, gaji yang diperoleh tidak boleh di atas Rp 4 juta atau Rp 7 juta. Tidak hanya itu, mereka yang mengajukan KPR bersubsidi tersebut diwajibkan untuk menempati rumahnya serta wajib menandatangani surat pernyataan rumah

yang dicicil akan ditempati bukan dikontrakkan. Selain itu juga diwajibkan untuk mereka yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal. “Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi calon pemilik rumah yang penghasilannya masih rendah. Sehingga pemerintah benar-benar strict dengan status kepemilikan dan penggunaan rumah,” tegasnya. Untuk dapat meralisasikan program tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Bali dan pengembang dalam penyaluran KPR bersubsidi. Dimana, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menyasar daerah Singaraja dan Mataram. “Tidak menutup kemungkinan ke depannya akan menyasar daerah lain yang berpotensi dan harga tanah masih murah sehingga bisa dijual maksimum Rp 140 juta,” tambahnya sembari berharap dengan program KPR subsidi dapat lebih membangkitkan usaha properti di Bali. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Bali sebelumnya telah mengajukan usulan kenaikan harga rumah bersubsidi dengan FLPP/ Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan karena harga tanah di Pulau Dewata mahal. Terkait hal tersebut, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) akan segera melakukan kajian terhadap usulan tersebut. “Anggota REI Bali khususnya meminta kami untuk menyesuaikan harga di Denpasar dan sekitarnya. Nah terkait hal tersebut kami akan bawa ke meja kajian, apakah betul kondisi di beberapa daerah di Bali seperti apa yang telah disampaikan,” ujar Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto ditemui di sela rapat koordinasi debottlenecking pasar perumahan Provinsi Bali. l Desi/kmb

19 -25 Juni 2017

HIBURAN

Agus Yoga Acala

MBP/ist

Luncurkan ”Om Swastiastu”

enyanyi Agus Yoga Acala kembali menyapa penggemarnya dengan single terbarunya berjudul “Om Swastiastu”. Bahkan video klipnya sudah di-launching berbarengan dengan single “Buaya Vegetarian” milik Yasa Sega, bulan Mei lalu. Single yang diciptakan oleh Mang Raka dan diaransemen Dek Artha ini mengambil lokasi syuting di desa kelahirannya, yakni Desa Duda Timur, Selat Karangasem. Singlenya ini merupakan yang kedua, setelah sempat terkenal dengan single “Be Toke-Toke” yang dirilis pada 2016. Genre yang diusung berbeda dari single sebelumnya. Kali ini lebih kalem, mengusung musik reggae dengan alunan musik dan irama lagu yang cukup asyik serta lirik yang mudah dipahami. Vidio klipnya pun hasil garapan Yasa Sega. Uniknya adalah, para model yang dilibatkan merupakan keluarga besarnya sendiri. Menurut Agus, salam Om Swastiastu bukan sekadar salam. Di dalam-

19 -25 Juni 2017

nya terkandung doa. “Maksud yang terkandung dalam salam “Om Swastiastu” merupakan sapaan sekaligus doa untuk lawan bicara. Semoga selalu ada dalam keadaan baik atas karunia Hyang Widhi. Dengan mengucapkan Om Swastiastu berarti kita sudah memohon perlindungan kepada Sang Penguasa Alam semesta,” ujar Agus. Pria kelahiran Selat, 11 Maret 1982 ini berharap, melalui singlenya, salam khas panganjali umat Hindu tidak pernah tenggelam dan tergerus oleh arus budaya luar. Masyarakat atau krama Bali juga diharapkan lebih membudayakan pengucapan salam Om Swastiastu sebagai ciri khas umat Hindu, kapan dan di mana pun dalam berinteraksi dan manyamabraya. “Saya ingin mengajak semeton krama Bali lebih menggalakkan lagi pengucapan salam “Om Swastiastu” ini agar lebih ajeg dan membudaya dalam kehidupan krama Bali. Karena salam ini bukan salam yang biasa,” harapnya. Selain itu, pemilik nama lengkap I Ketut Agus Adi Dananjaya ini juga

berterima kasih kepada seluruh keluarga dan para senior yang telah membimbing dan mendukung hingga bisa me-launching klip single kedua ini. Ia berharap single terbarunya ini bisa diterima, dicintai dan dapat menghibur para pencinta musik Bali. l Winata

A KT I V I TA S

MBP/ist

DPRD KARANGASEM - DPRD Karangasem memberikan sejumlah saran dan catatan strategis terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2016. Di bidang pendidikan, para wakil rakyat di Bumi Tanah Aron itu minta eksekutif memerhatikan kondisi psikologis tenaga pengajar dengan menerapkan pola mutasi yang bersifat memudahkan para guru melaksanakan tugasnya. Demikian dikatakan I Nyoman Sumadi, anggota Fraksi Golkar, selaku pembaca Surat Keputusan Dewan atas LKPJ Bupati, dalam sidang paripurna yang dihadiri Bupati IGA Mas Sumatri dan Wabup Wayan Artha Dipa, Selasa (6/6).

MBP/ist

K3S DENPASAR - Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar kembali menyerahkan bantuan. Kali ini menyasar Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Dangin Puri Kaja. Selasa (6/6), sebanyak 37 KK RTM didatangi langsung Ketua K3S Ny. I.A. Selly Dharmawijaya Mantra dan menyerahkan bantuan paket sembako. Hal ini juga telah menjadi kegiatan rutin K3S Denpasar, tidak saja menyerahkan bantuan alat kesehatan kepada lansia dan penyandang disabilitas, namun juga menyasar RTM dengan menyerahkan bantuan sembako.

MBP/ist

BNI - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya mendukung kegiatan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Bertempat di halaman kantor Bupati Jembrana, Senin (5/6), Pemimpin BNI Kantor Wilayah Bali NTB & NTT Putu Bagus Kresna menyerahkan secara langsung bantuan 2 (dua) unit motor roda tiga pengangkut sampah kepada Bupati Jembrana I Putu Artha.

MBP/ist

PEMKAB KLUNGKUNG - Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung benar-benar sangat serius menangani infrastruktur, khususnya di Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terungkap dalam acara temu wirasa Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dengan tokoh masyarakat yang pertama dilaksanakan tahun 2017 di Balai Banjar Sulang, Desa Pakraman Sulang, Kecamatan Dawan, Klungkung, Senin (5/6). Dalam acara ini hadir pula seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat. 19 -25 Juni 2017

A KT I V I TA S

MBP/ist

DPW APHI - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (DPW APHI) Bali resmi dilantik dalam acara pelantikan di Gedung Shri Wedastera, Universitas Mahendradatta, Rabu (7/6). Para pengurus DPW APHIBali periode 2017-2022 dilantik oleh Ketua DPN APHI Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. DPW APHI-Bali tercatat sebagai kepengurusan pertama yang dilantik di Indonesia. Ketua DPW APHI-Bali Dr. Drs. A.A. Ketut Sudiana, S.H., A.Ma., M.H. meminta semua jajaran pengurus untuk mengabdi di organisasi.

MBP/ist

ARYA WEDAKARNA - Anggota Komite III DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendratta Wedasteraputra Suyasa III menerima aspirasi mahasiswa Buddha yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmah Budhi) di Gedung DPD-RI, Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal PP Hikmah Budhi, Anes Dwi Prasetya, mengungkapkan kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi karena melihat jiwa ketokohan yang dimiliki Senator Wedakarna tidak hanya bagi Hindu, tetapi juga seluruh generasi muda Indonesia khususnya Buddha.

19 -25 Juni 2017

LOMBA DESA - Desa Batuan Kecamatan Sukawati berhasil menarik perhatian Tim Penilai Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Bali tahun 2017 berkat keunikan adat dan budayanya. Desa Batuan yang merupakan salah satu desa tertua di Bali, kini tampil sebagai salah satu desa layak anak dan desa yang berkembang dengan kemajuan teknologi. Hal ini ditegaskan Ketua Tim Penilai Provinsi Bali yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A. saat penilaian di Wantilan Pura Puseh Desa Batuan Kecamatan Sukawati, Rabu (7/6).

MBP/ist

UNWAR - Ratusan sarjana telah mendaftar untuk menempuh pendidikan pascasarjana atau S-2 di Universitas Warmadewa (Unwar). Jumat (2/6) dilakukan tes seleksi di gedung pascasarjana Kampus Unwar. Lima program studi (prodi) magister melakukan tes seleksi gelombang pertama, yakni prodi Magister Manajemen, prodi Magister Ilmu Hukum, prodi Magister Lingusitik, prodi Magister Administrasi Publik dan Magister Kenotariatan.

MBP/ist MBP/ist

BUPATI JEMBRANA - Untuk meningkatkan dan menguatkan akses, pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang merata dan meningkatkan ketersediaan kualitas data serta akses informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, Bupati Jembrana I Putu Artha, Rabu (7/6) meresmikan pemanfaatan Balai Penyuluhan KB. Peresmian yang bertempat di areal Kantor Camat Melaya dan ditandai dengan pengguntingan pita itu, selain dihadiri Sekda I Made Sudiada, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB serta lainnya.

KANKER SERVIKS - Kanker serviks merupakan salah satu penyakit mematikan yang dialami kaum perempuan. Dalam penanggulan dan memberikan perlindungan sejak dini dari kanker serviks, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar kembali menggelar pencanangan Vaksinasi Kanker Serviks, Rabu (7/6). Tahun ini, vaksinasi kanker serviks massal berkelanjutan ini menyasar 4.460 orang siswi kelas VII SMP negeri dan swasta se-Kota Denpasar.

BANOLI MOTOR - PT Banoli Motor menggelar pengundian periode kedua tahun 2017 program penjualan oli Shell. Bertempat di Banoto Bali, Jalan Kargo No. 55 X, Ubung Kaja, Denpasar, Minggu (4/6), pengundian disaksikan perwakilan dari Kepolisian, Dinas Sosial dan Notaris. Undian periode kedua diambil selama periode 1 Maret sampai 1 Mei 2017 dengan jumlah yang diundi 3.525.

GRISSA - Untuk keempat kalinya SMP PGRI 1 Denpasar (Grissa) menggelar Gebyar Budaya. Gebyar Budaya tersebut dibuka Kepala SMP PGRI 1 Denpasar Dr. I Nengah Sukama, S.Pd., M.M. Menariknya, gebyar budaya juga melibatkan ratusan anak-anak SD di lingkungan Desa Pemecutan, Padangsambian dan Dauh Puri. Mereka ini terlibat dalam jalan sehat yang mengawali kegiatan gebyar budaya.

19 -25 Juni 2017

A KT I V I TA S

MBP/ist MBP/ist

UNDIKNAS - Program Studi Magister Manajemen (MM) atau Undiknas Business School terus melakukan inovasi dalam memperkuat kualitas lulusan. Ini membuat jumlah mahasiswa Prodi MM yang meraih akreditasi A terus mengalami peningkatan. Prodi MM angkatan ke-48 menerima 51 mahasiswa. Hingga kini mahasiswa aktif MM Undiknas tercatat 177 orang dan alumni 818 orang.

FINNS BEACH CLUB - Keberadaan Finns Beach Club di kawasan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, sangat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Baik yang sudah membuka usahan maupun yang akan memulai bisnis di bidang pariwisata sangat siginifikan dari segi komersial, sehingga Finns Beach Club menjadi ikon wisata Pantai Berawai. Hal ini dikatakan Direktur Utama Finns Bali I Ketut Subina didampingi Managing Director Tony Smith dan CEO Finns Bali Dewa Deny di sela-sela perayaan HUT ke-1 Finns Beach Club, Kamis (1/6).

MBP/ist

SMP GANESHA - Keluarga besar SMP Ganesha Denpasar di Sesetan, Senin (5/6) larut dalam kegembiraan acara pelepasan. Kepala SMP Ganesha Denpasar Drs. I Ketut Jawita melepas 643 siswa kelas IX yang dinyatakan lulus 100 persen. Jumlah ini termasuk terbanyak kedua di Kota Denpasar. Hingga kini SMP Ganesha sudah menamatkan 3.108 siswa. Acara pelepasan ditandai penyerahan siswa dari Kepala SMP Ganesha Denpasar I Ketut Jawita kepada Ketua Komite Ni Nyoman Suweni, S.Pd.

19 -25 Juni 2017

MBP/ist

GMIS BALI - Gandhi Memorial International School (GMIS) Bali melaksanakan graduation, Jumat (2/6). Sebanyak 34 siswa dari grade 12 dan 26 siswa dari grade 10 diwisuda pada hari itu. Siswa yang diwisuda berasal dari 13 negara, sedangkan siswa yang bersekolah di GMIS datang dari 33 negara, di antaranya Jepang, Rusia, India, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia dan Indonesia.

MBP/ist

BRI - Bank BRI bekerja sama dengan Coco Mart membuat kartu co-branding uang isi ulang Brizzi dan diluncurkan pada Grand Opening Coco Mart di Coco Mart Puri Gading, Bukit, Jimbaran, Badung, Sabtu (3/6). Tahap awal, BRI menyebarkan 1.000 kartu di 93 outlet Coco Mart. Khusus pelanggan Coco Mart, kartu Brizzi Coco Mart yang berwarna kuning dijual seharga Rp 10.000.

MBP/ist

SENATOR WEDAKARNA - Daya cipta manusia Bali dalam urusan hospitality tidak ada duanya. Masyarakat atau orang Bali dikenal sebagai seniman hebat, sekaligus ahli dalam hal tata panggung. Maka tak heran jika orang Bali berkreasi dalam bidang pariwisata, perdagangan dan industri, khususnya dalam bidang service dan hospitality maka akan menjadi unggulan. Sebagaimana disampaikan Senator DPD-RI utusan Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat memotivasi komunitas bisnis anak muda yang berhasil menggelar program Simple Market di Level XXI Mall di Denpasar.

MBP/ist

BUPATI BANGLI - Penerapan pertanian sistem organik adalah harapan yang harus dikejar bersama. Untuk itu, semua petani di Bangli seyogyanya mulai beralih ke pertanian organik. Jika hanya satu atau dua desa saja yang menerapkan pertanian organik, maka program ini tidak akan berjalan dengan bagus. Hal ini disampaikan Bupati Bangli I Made Gianyar saat membuka pelatihan Penguatan Kapasitas Petani Arabika di Desa Mengani Kecamatan Kintamani, Selasa (6/6).

MBP/ist

PEMKAB TABANAN - Untuk ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten Tabanan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Bali. Prestasi WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 ini melengkapi hattrick dua tahun sebelumnya. Sukses Pemkab Tabanan memperoleh opini WTP, terungkap dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang berlangsung di Auditorium Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Bali, Jumat (2/6). 19 -25 Juni 2017

A KT I V I TA S

MBP/ist

TK TAMAN RAMA - Sekolah TK Taman Rama Ubung, Denpasar, kembali menyelenggarakan graduation ceremony atau acara pelepasan anak TK B bertempat di aula Sekolah Taman Rama, Senin (5/6). Acara ini dilaksanakan sebagai apresiasi pihak sekolah bagi anak-anak TK B karena telah menyelesaikan pendidikan nonformal di TK dan akan melanjutkan pendidikan formal di jenjang Sekolah Dasar.

MBP/ist

STPBI - DIV Manajemen Kepariwisataan (MKP) Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI) melakukan kunjungan ke Thailand dan Malaysia, 22-25 Mei 2017. Thailand merupakan tempat wisata yang sangat populer karena beragamnya pilihan wisata, seperti objek wisata Pantai Pattaya, Phuket, ataupun Krabi. Tetapi aktivitas yang berorientasi pada pendidikan dan budaya juga tersedia. Seminar, konferensi, dan simposium juga menjadi daya tarik tersendiri.

19 -25 Juni 2017

WAWALI KOTA DENPASAR - Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Tahun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan ini menjadi keberhasilan Pemkot Denpasar mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2012. Penyerahan piagam WTP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016, dilakukan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, diterima Wakil Wali (Wawali) Kota Denpasar IGN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariyana Wandira di Kantor BPK-RI Perwakilan Bali, Jumat (2/6).

MBP/ist SENATOR WEDAKARNA - Dukungan dan perlindungan terhadap karya mahasiswa lintas agama yang tergabung dalam BEM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja terkait kontroversi video antiradikalisme, disampaikan oleh Senator DPD-RI dari Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat melakukan rapat mendadak bersama Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan BEM Undiksha. Kehadiran Arya Wedakarna di Kampus Undiksha ini sebagai respons menyusul sejumlah ancaman teror dan bully yang dilakukan oleh oknum-oknum anti-Pancasila yang menyudutkan kreativitas mahasiswa Undiksha.

189 | 19 - 25 Juni 2017

Rencana Pembatasan Minimarket

Lindungi Pasar Tradisional

RP 20.000