Majalah Bali Post Edisi 6

06 | 7 - 13 Oktober 2013

Kontroversi di Besakih Ironi Kemegahan Bandara Ngurah Rai

GOLF

RP 20.000

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA l Kontroversi di Besakih 5 l AP I Tak Kuasa Penuhi Tuntutan Pedagang 6 l Berharap Dapat Tempat Layak 7

EVENT l Sanur Village Festival 24

l Ironi Kemegahan Bandara Ngurah Rai 8

OPINI l Pedagang Lama “Tergusur” di Bandara Ngurah Rai 11 TRADISI l ’’Materuna Nyoman’’ Pendidikan Khas Tenganan Pageringsingan 13 l ’’Masabatan Endut’’,Uji Kesabaran 14

LINGKUNGN l Asa Nelayan di Jimbaran 26 PENDIDIKAN l SMK di Kota ”Overload” 28 KILAS PERISTIWA l Bencana Landa Dunia 30 KESEHATAN l Flu Tulang dan Penularannya Nyeri di Sendi Sangat Kuat 32 JAJAK PENDAPAT l Dibayangi Transaksi Atlet 34 EKONOMI l Memiliki Rumah di Denpasar Bagaikan Mimpi? 36 POLITIK l Adu Gelora Caleg dan PKPU 15 39 KRIMINAL l Sanksi buat si Pencuri ’’Pratima’’ 40 OLAH RAGA l Berbagi Sukses Hidup 42

PARIWISATA l Pembangunan Pariwisata Bali Ditunggangi Kepentingan Kapitalis 16 LINGKUNGAN l Bau Menyengat dari Limbah Pabrik 18 POLITIK l Politisi ’’Bermodal’’Bansos 20 l Berdalih Hanya Memfasilitasi 21 GAYA HIDUP l Agung Wirasutha Sama-sama Enak 22 l Cantik dengan Kipas 23

l Banyak Atlet Bajakan Untuk Apa Digelar Porprov? 44 MANCANEGARA l Pahlawan di Tengah Teror Westgate 46 DAERAH l Kincir Angin,”Angin-anginan” 48 l Menyulap Air Laut Jadi Air Tawar Proyek ESDM Bertahan 6 Bulan 49 l GOR,Empat Tahun Mangkrak 50 7 - 13 Oktober 2013

3

3

DARI PEMBACA

D

Perbaiki Mutu Pendidikan

i tengah masyarakat memperbincangkan mutu pendidikan kita yang semakin rendah sudah seharusnya pemerintah melakukan refleksi tentang implementasi kebijakan pendidikan yang dilakukan selama ini. Coba saja perhatikan bagaimana pemerintah begitu antusiasnya mengganti kurikulum lama KTSP dengan Kurikulum 2013. Seolah-olah hal itu dipaksakan karena tidak adanya kesiapan dalam pengimplementasiannya. Padahal kalau dilihat secara substansi tidak ada perubahan yang mendasar atau sama dengan kurikulum lama. Yang tampak justru adanya penambahan jam mengajar pada beberapa mata pelajaran. Hal ini dirasakan justru menambah beban pendidikan bagi siswa.

Di mata siswa, saat ini, pendidikan tidak lebih dari sesuatu yang betul-betul menjemukan dan membosankan. Sehingga dampaknya kemudian secara permanen tumbuh mind-set di mana anak tidak menyukai persekolahan. Bagi siswa pendidikan tidak lebih dari penjara yang memasung kebebasan mereka. Sedangkan di mata guru pendidikan harus dilakukan dengan benar di mana pembelajaran harus dilaksanakan di balik tembok-tembok kokoh yang kerapkali membuat anak seperti berada di dalam penjara. Sangat jarang proses PBM dilaksanakan di luar kelas di mana anak-anak menikmati situasi belajar yang bersahabat dengan alam. Dari sinilah sebenarnya letak inti permasalahan pendidikan kita, ketidakmampuan para pendidik menciptakan suasana belajar yang membuat anak-anak fun dan happy. Pendidikan telah dicekoki dengan wajah tegang yang penuh dengan rumus-rumus yang sangat membingungkan.

Mewujudkan pendidikan yang membebaskan tentu tidak akan bisa apabila mind-set guru sebagai pelaksana PBM tidak mau melakukan perubahan. Memajukan pendidikan sejatinya tidak melulu harus dimulai dengan penataan kurikulum. Tapi yang lebih penting adalah menata the living curriculum (guru) agar memiliki komitmen tinggi membuat proses belajar yang menyenangkan. Pemerintah sebagai pemegang utama kebijakan pendidikan harus berani melakukan transformasi yang sungguh-sungguh bukan sekadar melirik anggaran pendidikan yang harus dihabiskan untuk pengimplementasian kebijakan tertentu.

S

Pemimpin Umum ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wirata Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab Alit Purnata Sekretaris Redaksi Sugiartha Redaksi Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry, Dira Arsana,Mawa, Sri Hartini, Suana, Sueca, Yudi Winanto Anggota Redaksi Denpasar Giriana Saputra, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subrata, Sumatika, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Dedy Sumartana, Parwata.

Bangli: Ida Ayu Swasrina, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Budi Wiryanto

I Wayan Sutarsa Abiansemal, Badung

Jakarta Nikson, Hardianto, Ade Irawan

Pengabdian atau Cari Kerja?

NTB Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani

ebentar lagi kita akan memasuki Pemilu 2014. Perang baliho dengan janji-janji yang tak pasti. Tetapi anehnya pihak tramtib, baik di tingkat kabupaten sampai provinsi tidak mampu menertibkan pemasangan baliho yang melanggar. Padahal KPU sudah membuat aturan, dilarang memasang baliho, hanya diperbolehkan spanduk pada zona tertentu.

Satu lagi pemasangan atribut dan bendera parpol menyebabkan lingkungan kelihatan sangat kumuh. Fasilitas umum tak segan-segan dipakai, seperti tiang telepon, tiang listrik ditempel dengan bambu-bambu besar warna-warni dengan ukuran bendera besar juga.

Dari sana kelihatan rendahnya kualitas calon anggota legislatif yang akan mengawal Bali lima tahun mendatang. Politikus loncat pagar, dari partai A pindah ke partai B, tersandung kasus korupsi malah jadi caleg. Jadinya, masa depan Bali makin suram jika wakil rakyatnya tidak berkualitas, tidak punya moralitas baik dan tidak berintegritas.

Semestinya ada standar kualitas yang dipenuhi para caleg.

Mohon kepada para caleg yang nanti duduk di legislatif, baik di daerah maupun pusat, jangan hanya menjadi kumpulan petualang politik yang menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Sedikit tidaknya caleg harus paham dulu apa tujuan politik itu dan apa tugas, kewajiban serta fungsi menjadi anggota dewan. Bukan ‘‘mencari kerja’’ melainkan pengabdian yang tulus. Ada yang baik dan banyak juga yang jelek. Ini akibat parpol krisis keuangan, sehingga untuk menopang kelanjutan parpol seseorang bisa menjadi caleg tidak melalui proses pengkaderan, tetapi yang punya uang lebih banyak lebih diprioritaskan. Sistem inilah menyebabkan, ketika mereka duduk menjadi anggota dewan tidak memikirkan pengabdian untuk rakyat, melainkan mencari kerja untuk mengumpulkan uang, uang, dan uang.

I Nyoman Giri Adiatmika Br. Batulantang, Desa Sulangai Kec. Petang, Badung

4

Perintis K Nadha

Surabaya Bambang Wiliarto Kantor Redaksi Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232.

Telepon : (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001.

Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat.

NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257 Manajer Iklan: Suryanta, Manajer Sirkulasi: Budiarta, Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 0403070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.

Dicetak di Percetakan BP

7 - 13 Oktober 2013

4

Kontroversi LAPORAN UTAMA

di K

Besakih

awasan Besakih telah diincar investor sejak lama. Banyak lahan di kawasan itu telah berpindah tangan.

Sebagian besar dibeli oleh warga luar Besakih. Bahkan disinyalir banyak yang berasal dari luar Bali. Akibatnya, Besakih, utamanya lahan di sekitar pura, sudah dikepung investor. Tak lama lagi kenyamanan pamedek di Pura Besakih akan terusik. Apalagi kini kawasan itu telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sudah banyak yang berteriak menolak penetapan Besakih sebagai KSPN. Alasannya jelas.

Penetapan itu melanggar Perda No. 16/2009 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Reaksi penolakan pun datang dari PHDI Bali, DPRD Karangasem, LSM, akademsi dan praktisi. Mereka sepakat menolak penetapan itu.

Selain ada yang tegas menolak, ada pula yang bersikap diam. Salah satunya Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP). Jro Gede Putu Suena Upadesa, Bedesa Agung MUDP Bali, menyatakan lembaga tinggi desa pakraman itu belum berani menyatakan pendapat apakah menolak atau setuju dengan penetapan Besakih sebagai KSPN. “Kami belum berani bersikap. Maaf dulu,” kata Jero Bendesa, Senin pekan lalu.

Berbeda dengan PHDI Bali yang menolak Besakih dimasukkan dalam KSPN. ‘’Kami tak setuju dengan penetapan tersebut. Seharusnya sebelum penetapan tersebut pemerintah berkonsultasi dengan PHDI dan lembaga lainnya,’’ kata Ketua PHDI Bali Ngurah Sudiana.

Sikap tegas juga disampaikan Putu Wirata Dwikora, Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat.

Katanya, penetapan kawasan Besakih sebagai KSPN bertentangan dengan Perda No. 16/2009, khususnya yang berkaitan dengan Bhisama PHDI No. 11/Kep/PHDI/1994 tentang Kesucian Pura serta Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci.

Menurut Perda RUTRW Bali tersebut, untuk Pura Sad Kahyangan, radius kawasan sucinya adalah 5 km, dan dalam konteks Perda dan Bhisama tersebut, Gunung Agung

merupakan kawasan suci dan Pura Besakih adalah kawasan tempat suci. Apa yang boleh dibangun dalam radius kawasan suci dan kawasan tempat suci tersebut, terbagi dalam zona inti (Maha Wana) yang merupakan hutan lindung dan tanaman keras yang tidak boleh dibangun, zona penyangga (Tapa Wana) yang merupakan kawasan pembangunan pura, dharma sala, bale untuk pemangku dan sejenisnya, dan zona pemanfaatan (Sri Wana) yang merupakan kawasan untuk pangempon pura, pertanian, peternakan, dan sejenisnya.

Pengamat tata ruang yang juga akademisi Unud Dr. Putu Rumawan Salain juga menilai bahwa usulan kawasan Besakih masuk KSPN tidak sesuai dengan status Besakih sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya dalam Perda RTRWP. ‘’Jadi Gubernur telah salah mengusulkan itu dan melanggar Perda RTRWP serta melampaui kewenangannya,” kata Rumawan.

Lalu apa kata Gubernur Mangku Pastika terhadap pelanggaran tersebut, Mangku Pastika mewacanakan mengubah Perda RTRW atau merevisi PP 50/2011. Lalu siapa yang mengusulkan KSPN itu, Gubernur menyatakan tidak pernah mengusulkan.

Jawaban itu berbeda dengan pernyataannya minggu lalu. Ketika itu ia secara tegas mengakui masuknya Besakih sebagai kawasan strategis pariwisata nasional adalah atas usulan Pemprov Bali. “Usulannya (Pura Besakih masuk KSPN) dari kita,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika, pekan lalu.

Kenapa diusulkan demikian? Ditanya begitu, Pastika berdalih pengembangan di kawasan Pura Besakih tidak boleh sembarangan sehingga mesti direncanakan dengan matang melibatkan Pemkab Karangasem, Pemprov Bali hingga pemerintah pusat. “Karena Pura Besakih sangat strategis jadi tidak boleh sembarangan dikembangkan oleh siapa saja. Harus dengan perencanaan yang matang, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” alasan Pastika. l WIDANA 7 - 13 Oktober 2013

5

5

MBP/edi

Sejumlah pedagang membawa gebogan untuk ‘’matur piuning’’ di salah satu pura di Bandara Ngurah Rai. ’’Atur piuning’’ ini dilakukan sebelum mereka demo menuntut agar AP 1 memperhatian nasib pedagang lama pascarenovasi Bandara Ngurah Rai. Aksi damai ini dilakukan di kawasan Bandara Ngurah Rai, pekan lalu.

AP I Tak Kuasa Penuhi Tuntutan P

Pedagang

erbaikan Bandara Ngurah Rai, rupanya tak linier dengan perbaikan hidup para pedagang. Mengapa, mereka kini merasa dipinggirkan. Bahkan, mereka merasa digiring untuk mati pelan-pelan (MPP). Lalu bagaimana tanggapan manajemen Angkasa Pura (AP) I Bandara Ngurah Rai?

Rupanya Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) bertepuk sebelah tangan.

Keinginan untuk mendapat kios seperti sebelumnya akan pupus. Perjuangan dengan meminta bantuan Wakil Gubernur Sudikerta, tak banyak menuai hasil.

General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Ngurah Rai, Purwanto mengatakan, telah membahas polemik antara P2B dan pihak manajemen AP I, di mana melibatkan Wakil Gubernur Bali dan para muspida.

“Kami tidak sepenuhnya bisa memenuhi permintaan para pedagang.

Seperti mereka yang dulu punya tiga kios sekarang minta porsi yang sama, karena Angkasa Pura juga punya keterbatasan. Tetapi kami akan terus berusaha mencarikan jalan keluar yang terbaik,”

6

ungkapnya.

Menurutnya, pihak AP I telah memfasilitasi keinginan para pedagang bandara. Bahkan, pihaknya telah menyediakan sejumlah lokasi untuk para pedagang. Di antaranya, lantai satu kedatangan internasional, di dalam terminal keberangkatan internasional yang baru dan promenade plaza, tepat di sebelah terminal internasional yang baru.

“Ada 122 pedagang dari P2B dan sembilan UKM di luar paguyuban. Mereka telah mengantongi rekomendasi dari dinas koperasi setempat yang membenarkan bahwa mereka merupakan palaku UMKM,” ujarnya.

Diterangkan, pembangunan terminal sampai saat ini masih berjalan, pihak bandara masih mengejar penyelesaian

untuk bagian operasional penerbangan.

Sedangkan pemindahan operasional terminal internasional sudah dilakukan, 19 dan 29 September. “Tentu saja semua ada prosesnya,” ucapnya singkat.

Dikatakan, para pemenang tender yang nantinya akan mengisi kios-kios di dalam bandara hingga kini juga belum beroperasi. Untuk itu, mereka diharapkan bersabar, karena pihaknya tengah melaksanakan hal yang lebih besar. “Kami berharap para UKM bisa mengerti dan menunggu proses. Pihak manajemen telah menyediakan tempat, namun saat ini masih proses pembangunan. Semua bisa dimusyawarahkan,” imbuhnya. l PARWATA

7 - 13 Oktober 2013

6

Berharap Dapat

Tempat Layak P

aguyuban Pedagang Bandara (P2B) Ngurah Rai sempat menyambut gembira hasil pertemuan antara Wagub Sudikerta dan pihak PT Angkasa Pura (AP) I, Pimpro dan P2B, belum lama ini. Pada pertemuan itu, semua pedagang yang tergabung dalam P2B dipastikan mendapat kesempatan berusaha di bandara baru.

Meski mendapat angin segar, faktanya lokasi bagi para pedagang lokal tidak strategis. Humas P2B Nyoman Suharta menyatakan, para pedagang kecewa dengan lokasi yang disediakan. Tempat yang disediakan ternyata ada di seberang jalan dari pintu kedatangan. Menurutnya, tamu sudah pada naik angkutan penjemput dan dipastikan tak sempat berbelanja di konter pedagang.

Demikian juga di promenade. Yang paling banyak, pedagang diletakkan jauh dari terminal. “Siapa yang akan berbelanja ke tempat kami? Kondisi tempat seperti itu akan membuat pedagang MPP (mati pelan-pelan),” katanya.

Ketua P2B I Wayan Sukses berharap pihak AP dan pemerintah memperhatikan nasib para pedagang lokal. Pihaknya tidak ingin pedagang lokal justru dikorbankan.

Lokasi strategis sangat diharapkan sehingga kelangsungan usaha masyarakat lokal bisa terjamin.

Tak hanya pedagang, Pemkab Badung pun bertanya-tanya terhadap ketidakpastian itu. Badung mengklaim sudah melakukan berbagai upaya untuk memecahkan masalah relokasi pedagang di Bandara Ngurah Rai. Salah satunya dengan memfasilitasi Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) Ngurah Rai dengan PT Angkasa Pura. Namun sayang, mengenai ketidakpastian relokasi pedagang, Pemkab Badung juga mengaku masih menunggu keputusan dari pihak Angkasa Pura.

“Respons dari pihak Angkasa Pura sudah ada. Mereka menyatakan sudah menyiapkan tempat untuk para pedagang.

Namun kepastian di mana lokasinya, itu yang masih kami tunggu. Kami harap para pedagang untuk bersabar,” ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Diskoperindag UKM) Kabupaten Badung I Ketut Karpiana, Rabu (25/9).

Pemkab Badung turut bertanggung jawab atas nasib para pedagang di P2B. Pasalnya, para pedagang tersebut berada di bawah binaan Diskoperindag UKM

Para pedagang Bandara Ngurah Rai menggelar aksi di depan kantor Gubernur Bali di Renon. Mereka menuntut agar Pemprov ikut memperjuangkan nasib mereka yang juga UMKM.

Badung. Terlebih lagi, Bupati Badung juga telah meminta kepada pihak terkait agar para pedagang lokal bisa mendapat tempat di bandara.

Untuk diketahui, sebanyak 119 anggota P2B telah mengantongi rekomendasi sebagai Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM). Rekomendasi ini akan menjadi dasar mereka mendapatkan tempat jualan di Bandara Ngurah Rai tanpa melalui tender. Rekomendasi dikeluarkan secara bertahap sejak bulan Maret 2013.

“Seluruh anggota P2B telah mengantongi rekomendasi sebagai UMKM,” ujar Ketua P2B Wayan Sukses, belum lama ini.

Rekomendasi Kepala Diskoperindag UKM Kabupaten Badung I Ketut Karpiana. Rekomendasi atas persetujuan dari Bupati Badung. Rekomendasi dengan nomor 510/522/Dikopperindag dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012. Menurut Karpiana, pihaknya telah melakukan diverifikasi bahwa perusahaan yang tergabung dalam P2B termasuk kategori UMKM, sehingga layak untuk diberikan rekomendasi. l DEDY

MBP/eka

7

LAPORAN UTAMA

Ironi Kemegahan Bandara Ngurah Rai

K

emegahan Bandara Ngurah Rai berbanding terbalik dengan nasib para pedagang lokal Bali. Para pedagang lokal yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) Ngurah Rai menjerit karena regulasi memaksa mereka menempati konter-konter tak strategis.

Perjuangan P2B mendapatkan tempat di Bandara Ngurah Rai bukan perkara mudah. Mereka harus bersaing dengan investor asing dan perusahaan besar yang telah memiliki brand ternama dan tentu saja modal yang jauh lebih besar.

Persyaratan tender dan sewa tempat di bandara juga mencekik leher pedagang lokal.

Untuk mengikuti lelang, pedagang harus mendaftar dengan biaya Rp 30 juta. Padahal itu tidak menjamin pedagang bisa lolos seleksi. Biaya sewa tempat juga melambung. Harga sewa satu konter baru per satu meter persegi nilainya Rp 8 juta.

Setidaknya pedagang mesti merogoh kocek hingga Rp 3 miliar untuk dapat menyewa satu tempat berjualan. Jumlah ini sangat tinggi jika dibandingkan harga lama di mana pedagang dengan modal Rp 100 juta sudah bisa mengadu nasib di bandara.

Belum lagi produk yang bisa dijual harus mempunyai brand skala nasional atau internasional.

Di awal para pedagang lokal sempat kelimpungan. Mereka cemas, regulasi yang berpihak pada pemodal asing itu akan menggusur pedagang lokal dari Bandara Ngurah Rai. Kemudian, dibuatlah kesepakatan pada 14 Februari lalu di mana saat

6

itu PT Angkasa Pura berjanji akan merelokasi semua pedagang, baik yang tergabung dalam P2B ataupun tidak. Kesepakatan ini disaksikan Komisi VI DPR-RI dan Bupati Badung A.A. Gde Agung. “Sayangnya sampai saat ini belum direalisasikan sepenuhnya,” ujar Humas P2B Nyoman Suharta.

P2B juga sudah menyampaikan aspirasinya ke Pemprov Bali untuk memfasilitasi direalisasikannya kesepakatan tersebut. Namun lagi-lagi, sejauh ini belum ada kepastian keputusan dari PT Angkasa Pura. Tak hanya itu, jelang penutupan konter lama per tanggal 29 September 2013, para pedagang lokal belum mendapat kepastian penempatan di lokasi baru. “Lebih dari 2.400 orang karyawan dari 121 badan usaha, nasibnya terancam tak bisa bekerja lagi,” tambahnya.

Ketidakpastian pemindahan pedagang di Bandara Ngurah Rai memakan korban. Sejumlah konter money changer anggota Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) terpaksa tutup sementara karena minim transaksi. Hal ini sebagai buntut pemindahan terminal internasional ke bangunan yang baru.

Sekitar 400 karyawan money changer yang tutup, kelimpungan. Sebagian ada yang dipindah ke konter lain, sebagian lagi terpaksa dirumahkan. “Sebagian karyawan di antaranya sudah ada yang terpaksa dirumahkan karena konter sangat sepi,” ujar Humas P2B Nyoman Suharta. l dedy

30 September - 6 Oktober 2013

8

Kesan mewah sangat terasa ketika kita memasuki Gedung Bandara Ngurah Rai pascarenovasi.

Akankah kemewahan ini juga dirasakan krama Bali yang mengais rejeki di Bandara internasional itu?

MBP/eka

9

10

OPINI

Pedagang Lama “Tergusur” di Bandara Ngurah Rai

D

i balik gemerlap dan megahnya pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai yang merupakan bandara terbesar di Indonesia Timur, sebanyak 151 pedagang lama yang memiliki hampir 500 karyawan merasa sengaja tersingkirkan. Padahal bagi para pedagang tersebut, berdagang di bandara adalah mata pencaharian utama yang telah dilakoni puluhan tahun. Kini nasib mereka terancam setelah adanya renovasi perluasan terminal, yang kemudian pihak pengelola tempat usaha bandara membuka tender baru. Dalam tender itu, pengelola mematok harga yang cukup tinggi dan mensyaratkan minimal omzet tertentu per tahun. Penetapan harga dan syarat itu dianggap sangat memberatkan pedagang lama. Mereka merasa ‘‘ditarungkan’’ dengan para pemilik modal besar.

Dalam perkembangan terakhir, setelah melakukan berbagai aksi -- seperti demontrasi, mengadakan acara ritual IB Raka Suardana sembahyang bersama di beberapa pura seputaran bandara, mengadu ke parlemen (DPRD Badung dan Bali), melakukan negosiasi yang difasilitasi pemkab maupun pemprov dan mengancam akan menggagalkan (paling tidak mengganggu) pelaksanaan APEC -- akhirnya ada kesepakatan pada Jumat, 20 September lalu. Pihak pengelola Bandara Ngurah Rai memberikan jatah di 50 titik lokasi tempat berdagang dari 151 orang pedagang lama. Kesepakatan ini meski belum memuaskan, namun ‘‘sedikit berhasil’’ dibandingkan tidak sama sekali.

Wagub Bali Ketut Sudikerta yang ikut memfasilitasi saat perundingan menyarankan agar para pedagang menerima hasil nego tersebut dan bisa bekerja sama antarpedagang dengan sistem konsinyasi.

Persoalan tentu tidak semudah itu bisa terselesaikan. Bagi sebagian pedagang, tentunya ada rasa berbeda jika memiliki sendiri tempat berdagang. Kalau sistem konsinyasi, siapa yang akan memiliki atau mengelola kios atau outlet yang akan disediakan? Apakah dengan undian atau musyawarah antarpedagang?

Jelas hal itu akan dapat menimbulkan persoalan baru serta bisa menimbulkan konflik antarpedagang.

Terlepas dari persoalan tersebut, fenomena seperti kasus Bandara Ngurah Rai itu banyak terjadi di hampir seluruh Indonesia, di mana ada renovasi atau pembangunan -- yang umum

adalah pembangunan pasar atau sentra perdagangan -- para pedagang lama sering menjadi korban dan tergusur disebabkan tidak mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan jika mau tetap berdagang. Mereka selalu dalam posisi lemah dan kalah. Mereka dianggap tidak akan mampu memberikan pendapatan (income) bagi pengelola bandara untuk memenuhi perhitungan kapan harus kembali modal proyek tersebut dan berapa tingkat pengembalian internalnya (istilah ekonominya pay back period/ PBP dan internal rate of return/IRR).

Kondisi ini terjadi karena seluruh sektor aktivitas ekonomi dibuat berdasarkan hitung-hitungan bisnis semata tanpa memperhatikan sisi sosial dan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi jargon pemerintah untuk dilindungi. Seharusnya pengelola bandara memberikan kesempatan kepada para pedagang lama yang notabene adalah pelaku UKM. Caranya, berikan space minimal sekian persen (misalnya 20 persen) dari space yang ada diperuntukkan bagi pelaku UKM (baca : pedagang lama) untuk ikut berpartisipasi berniaga di bandara. Seperti yang diberlakukan rumah sakit atau perguruan tinggi. Meskipun rumah sakit dan perguruan tinggi tersebut murni swasta, maka wajib menampung masyarakat miskin minimal 20 persen. Sehingga ada sisi sosialnya, bukan pertimbangan ekonomi saja. Apalagi untuk Bandara Ngurah Rai, pemegang otoritasnya adalah badan usaha milik negara (BUMN) yaitu Angkasa Pura, maka sepantasnya mau menampung pelaku UKM yang dulunya ikut berkontribusi menyemarakkan aktivitas bandara. Agar tidak rugi dengan hitungan-hitungan awal saat penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS) proyek, maka sewa yang lain dinaikkan sedikit, misalnya menaikkan biaya parkir atau inap pesawat atau yang lainnya. Keputusan itu tentunya akan jauh lebih bijaksana dan akan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dibandingkan dengan cara ‘‘menggusur’’ pedagang lama akibat target hitunghitungan ekonomi sesuai FS. Pertanyaannya sekarang, maukah hal itu dilakukan oleh otoritas bandara? Semoga saja mau, sehingga kisruh Bandara Ngurah Rai tidak berkepanjangan.

Penulis, Guru Besar Undiknas University 7 - 13 Oktober 2013

11

11

TRADISI

Dehe wayah setelah dilempari lumpur (endut).

’’Materuna Nyoman’’

Pendidikan Khas Tenganan Pageringsingan A da banyak tradisi unik yang dimiliki masyarakat Desa Tenganan, khususnya Tenganan Pageringsingan, Karangasem. Ada prosesi Makare-kare atau Perang Pandan yang sudah dikenal sejak dulu.

Bahkan, prosesi yang terkait Usaba Sumbu itu sudah terkenal di mancanegara. Selain Makare-kare, ada satu lagi tradisi yang masih lestari sampai kini yakni Materuna Nyoman. Menurut tokoh masyarakat setempat, tradisi ini merupakan pendidikan khas desa setempat. Warga Tenganan Pageringsingan memiliki tradisi sendiri dalam mendidik anak-anak mereka generasi muda sebagai pemegang estafet roda kehidupan desa dan tradisi mereka yang harus terus diputar.

Mangku Widia dan Nyoman Sadra yang juga anggota DPRD Karangasem asal desa setempat menyampaikan, pendidikan materuna itu digelar selama satu tahun. Namun, tidak tiap tahun bisa digelar. ‘’Sabar, jalani dengan sabar, karena belum tentu dalam lima tahun ini ada,’’ ujar teruna setempat yang sibuk mempersiapkan prosesi, dan melempari deha dengan endut (dalam prosesi Masabatan Endut).

Tradisi sakral Materuna Nyoman bisa lima tahun sekali baru digelar. Itu pun sangat tergantung dari peserta yang siap.

Namun, kata Nyoman Sadra, tiap deha dan teruna mesti melewati itu sebelum berumah tangga. Sadra memaparkan, tingkatan kehidupan warga Tenganan Pageringsingan ada empat tahapan yakni masa menuntut ilmu (brahmacari), masa berumah tangga (grahasta), masa biksuka dan sanyasin. Dalam prosesi Materuna Nyoman di desa itu, pada masa brahmacari, kehidupan anak-anak dianggap bagai perubahan hidup (metamorfosa) kupu-kupu.

Semula peserta yang bakal Materuna Nyoman atau Madeha pada malam hari tiap tiga hari, dimulai dari Kajeng Kliwon, pergi sendiri ke pura di wilayah Desa Tenganan melakukan sembahyang. Intinya mohon keselamatan. Namun dalam perjalanan ke pura itu mereka tidak boleh ada yang melihat, termasuk oleh krama Tenganan sendiri. Saat itu dianggap sebagai fase telur dan ulat. Jadi tak boleh ada yang tahu. Ibaratnya, kalau pada masa telur dan ulat itu ada semut atau pemangsa lain melihatnya, tentu ulat itu gagal menjadi kupu-kupu.

Berikutnya, mengikuti prosesi ulat berubah menjadi kepompong. Prosesi di balai buga atau subak, mereka yang Materuna Nyoman, baik saat perjalanan ke balai buga maupun saat pulang dan saat di balai buga, tak boleh dilihat siapa pun. Itulah masa seperti kepompong. Di dalam balai, Teruna

Nyoman sebanyak delapan. Namun ada peserta kembar dua, sehingga terhitung sembilan orang. Di balai itu juga tak boleh dilihat. Balai ditutupi keliling dengan anyaman bambu. Jadi tak tahu siapa yang ikut Materuna Nyoman.

Berikutnya, peserta sembahyang di Pura Puseh. Itulah fase kepompong berubah menjadi kupu-kupu dan pada Purnama Kaulu sesuai penanggalan Desa Tenganan, kepompong terbuka. Kupu-kupu teruna dan deha itu baru ke luar sedikit.

Hanya bisa terbang dekat, di sekitar permukiman Tenganan Pageringsingan. Belum bisa terbang jauh. Dimulailah pendidikan selama satu tahun. Dimulai dengan peserta Teruna Nyoman magundul. Lalu matatah (potong gigi). Namun semua prosesi ini sangat sederhana, tidak seperti di desa lainnya menggunakan sarana bebantenan yang lengkap. Setelah magundul selama satu tahun dalam pendidikan, tidak boleh lagi magundul atau potong rambut. Selama setahun, masa brahmacari, peserta Materuna Nyoman dan deha belajar majejahitan dan perihal kehidupan orang Tenganan Pageringsingan. Usai satu tahun mengikuti pendidikan, pada Sasih Kasanga baru boleh melakukan upacara atau sembahyang ke pura-pura yang ada di atas perbukitan Tenganan sebanyak tiga kali. Lalu ke pura di sekeliling bukit sebanyak dua kali, serta satu kali ke Pura Candidasa.

Prosesi ini merupakan tahapan pengenalan wilayah. ‘’Pada saat itu masa pendidikan, apa pun hasil pertanian yang diambil dari pohonnya, setelah diambil peseta Teruna Nyoman, hasilnya tahun berikutnya akan melimpah atau lebih banyak,’’ papar Mangku Widia.

Pelatih dan pendidik materuna bukan prajuru desa, melainkan seorang mekel, yakni pemuda senior yang sudah dilewati dua tahapan upacara Materuna Nyoman.

Begitu menjelang satu tahun usai pendidikan, mekel akan menyampaikan pesan terakhir. ‘’Jani suba ngangsan atiban (saat ini sudah menjelang satu tahun). Pendidikan satu tahun tak cukup, karena itu patut terus belajar dan bertanya kepada sang wikan (orang yang arif bijaksana). Kita mesti selamanya melajahang raga,’’ begitu pesan mekel. Setelah tuntas mengikuti pendidikan materuna, dan sudah memiliki tanggung jawab, siaplah mereka mengarungi kehidupan tahap selanjutnya, yakni grahasta.

BUDANA

7 - 13 Oktober 2013

13

’’Masabatan Endut’’,

TRADISI

E

nam orang deha wayah (gadis) dilempari lumpur (endut), tanah becek berwarna hitam. Endut itu dicampur kotoran kerbau yang biasa dibiarkan lepas-bebas di Desa Tenganan Pageringsingan. Lumpur itu terus dilempar ke arah deha wayah. Sesekali, saat mata gadis itu perih terkena endut, mereka pun minta disiram air. Demikianlah prosesi Masabatan Endut yang merupakan bagian dari tradisi Materuna Nyoman di Desa Tenganan Pageringsingan, Karangasem.

Dalam prosesi itu enam gadis Desa Tenganan masuk

ke buga atau balai subak (balai organisasi teruna) dan siap melaksanakan tradisi tersebut. Mereka menutupi badannya dari kepala sampai kaki dengan kain. Saat itulah, sekitar delapan orang teruna pengawin (pemuda senior) melempari endut secara bertubi-tubi. Sesekali para gadis itu tampak bergerak, terkejut terkena lemparan lumpur.

Masabatan endut itu digelar dalam tiga kali, tiap tiga hari sekali selama prosesi itu.

Usai prosesi, para deha pulang dengan masih belepotan

endut. Di tengah perjalanan pulang, saat menemukan kran umum desa, mereka membersihkan badan. Tak ada tampak wajah malu atau marah, usai dilempari endut. Uniknya, kendati kotor dan bercampur kotoran kerbau, endut itu tak berbau.

Sesungguhnya, tradisi masabatan endut tersebut sarat nilai filosofi, utamanya nilai edukasi. Menurut pengamat tradisi Tenganan Pager

Deha wayah membersihkan badan usai mengikuti prosesi masabatan

endut (kiri). Deha teruna pengawin tampak bersemangat

melakukan prosesi masabatan endut (kanan).

Uji Kesabaran ingsingan, Nyoman Sadra, dalam tradisi masabatan endut sejatinya ada nilai kesabaran. Juga ada nilai pendidikan dan latihan agar para gadis desa itu tidak manja dalam menjalani kehidupannya. Terlebih nantinya mereka berumah tangga, harus bisa bekerja apa saja. Bersedia bekerja keras dan tidak ‘’jijik’’ melakukan pekerjaan kasar. Karena itu dari sejak muda sampai dewasa,

krama Tenganan tampak mandiri, karena mereka sudah belajar tradisi sejak kecil.

Kata Sadra, pendidikan tedun materuna seperti itu sangat penting untuk menambah kesabaran. Pun, kata-kata ‘’sabar’’ tampak ketika para pemuda pengawin yang melempari dan menyiram endut ke arah para deha wayah berujar: ‘’Sabar deha, sabar deha.’’

Para pemuda itu berujar demikian sembari terus melempari endut sampai penuh. Tubuh enam gadis itu pun tampak berbal-

ut endut tebal. Sesekali, pemuda itu juga melempari endut ke tubuh temannya, baik sengaja maupun bercanda. Mereka juga akhirnya belepotan tanah kotor itu. Namun demikian deha wayah maupun pemuda pengawin tak ada yang saling emosi. Sebab, mereka memiliki ‘’stok’’ kesabaran lebih.

BUDANA

PARIWISATA

Pembangunan Ditunggangi Kepen

K

onsep pembangunan kepariwisataan di Bali kini cenderung “ditunggangi” atau dikendalikan oleh kepentingan luar, baik itu kapitalisme, politik. Bahkan saat ini Bali kesulitan membangun sejumlah instrumen untuk menanggulangi dampak kapitalisasi di segala lini tersebut.

Hal itu diungkapkan budayawan Dr. Jean Couteau dalam diskusi budaya Sewindu Sanur Village Festival 2013 bertajuk ‘’Segara Giri: Yang Universal dan Kontekstual’’.

Jean tampil sebagai narasumber bersama penekun sastra Bali Drs. IB Agastia, mantan Menbudpar Drs. I Gde Ardika dan Rektor Unhi Dr. IB Dharmika.

Jean mengatakan, masyarakat kita pada umumnya cenderung sulit menghadapi realita social. Perbedaan antara norma dan realita tak mau ditanggapi dan bahkan terabaikan. Idealisme semu pun merajalela,

realitas yang mengganggu ditutupi dengan pernyataan mantrais normatis. Misalnya Tri Hita Karana dikumandangkan makin seru, justru sejak asas normatifnya makin tak dipatuhi, banyak pelanggaran di lapangan.

Jean mengkritisi hal ini karena kecintaannya kepada Bali, tempatnya bermukim lebih dari 40 tahun. Kontradiksi yang terjadi, lanjutnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu kesadaran agar bisa membangun instrumen untuk menanggulanginya. Kata dia, waktu ekonomi bersiklus relatif pendek, sedangkan “waktu budaya” dan “waktu pelestarian ekologi” berjangka sangat panjang. Hal ini bisa dilihat aktivitas investor yang dikejar kembalinya investasi melalui praktik-praktik yang bertabrakan dengan kepentingan generasi mendatang.

Dia juga menyoroti tentang pembangunan yang tak memperhatikan lingkungan dan daya dukung. “Kita perlu melakukan

penyelamatan ruang hijau seraya terus memperkuat pelestarian budaya,” ujarnya.

Peneliti budaya asal Prancis ini mengandaikan kapitalisme tak ubahnya kuda, yang harus dikekang agar tak menjadi liar. Ia pun mengkhawatirkan jika kuda-kuda tersebut ditunggangi orang yang tidak mengerti ataupun abai terhadap budaya Bali.

Sementara itu, mantan Menbudpar Ardika mengatakan kapitalisme itu seperti lagu ‘’Benci Tapi Rindu’’. Seharusnya siapa pun yang melakukan pembangunan adalah untuk kesejahteraan orang banyk, tetapi sayangnya konsep pembangunan kepariwisataan di Bali ditentukan oleh kepentingan luar, entah itu kapitalisme, politik, atau bisnis itu sendiri. Masyarakat Bali seharusnya bisa menyuarakan keinginan, bagaimana pengelolaan pariwisata budaya yang berbasiskan kearifan lokal.

IB Agastia sepakat kearifan lokal harus

Pariwisata Bali tingan Kapitalis tetap dipegang teguh. Apa pun yang dilakukan di Bali hendaknya berdasarkan nilai-nilai filsafat warisan leluhur yang telah teruji menjaga keseimbangan alam lingkungan. Dia mengingatkan agar Sanur, juga wilayah Bali lainnya, tetap menjaga sumber-sumber spiritualitas yakni segara dan giri, laut dan gunung.

Kata dia, Sanur merupakan “terbitnya matahari Bali” sumber energi dan spiritualitas. “Sanur kini makin terbuka, dapatkah tetap menjaga identitas dan integritas dirinya?” kata Dosen Universitas Udayana ini.

Rektor Unhi Ida Bagus Dharmika menawarkan strategi adaptif yang dapat menyelamatkan lingkungan, budaya, dan masyarakat pesisir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memahami secara cermat lewat pengetahuan tentang ekosistem, daya dukung lingkungan, dan keseimbangan dengan mengintegrasikan

seluruh pemangku kepentingan.

Jika pemahaman dan pengetahuan sudah dimiliki, tambah Dharmika, hendaknya dilanjutkan dengan sikap positif untuk berbuat, melakukan aksi nyata secara holistik dan berkelanjutan. “Alam lingkungan, laut dan gunung, bukan milik kita, tetapi milik anak-cucu kita,” katanya.

Kehadiran para kapitalis juga terekam Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali. Setidaknya 20 investor asing yang berburu lahan di Pulau Dewata hingga triwulan I/2013 dengan total dana mencapai 131,546,500.00 dolar AS. Kehadiran puluhan pemodal asing yang ingin memiliki aset di Pulau Seribu Pura ini berasal dari Singapura, Belanda, Prancis, Australia, Amerika Serikat, Spayol, Jepang, Swiss, Inggris, Korea Selatan, Lithuania, Bristish Island, Rusia, Italia, Taiwan, Belgia, Slovenia, Hongkong, Berazil dan gabungan

negara. Mereka dominan menyasar sektor tersier terutama hotel dan restoran, yakni mencapai 37,090,000.00 dolar AS, kemudia disusul sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran mencapai 23,655,900.00 dolar AS. Rencana proyek puluhan investor asing itu juga menyasar kawasan Bali Selatan, yakni 42 proyek di Kabupaten Badung, Kota Denpasar 13 proyek, Gianyar enam proyek.

Sedangkan dua kabupaten yakni Jembrana dan Bangli tidak tersentuh investasi.

Parwata

MBP/Eka

Kawasan Badung selatan telah disesaki hotel.

Serbuan kapitalis ke kawasan itu diyakini akan menggusur warga sekitar.

LINGKUNGAN

B

Bau Menyengat

au amis ikan adalah uang. Beda dengan bau limbah pabrik adalah sumber penyakit. Bagi masyarakat pesisir Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, bau amis yang menyengat di sekitar rumah sudah menjadi keseharian. Bagi mereka, bau itu sebagai pertanda ada ikan yang ditangkap sebagai sumber penghidupan mereka. Namun warga protes limbah pabrik karena baunya menyengat.

Pengambengan kini kawasan industri perikanan. Masyarakat harus makin akrab dengan bau menyengat. Tak hanya bau hasil tangkapan ikan nelayan. Melainkan bau limbah sejumlah pabrik yang selama bertahun-tahun membuang limbahnya ke laut. Beberapa pabrik bahkan mendapatkan pengawasan ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dinilai menyumbang polusi yang tinggi. Hingga saat ini, sebagian besar pabrik ikan masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk pemanasan. Namun tak sedikit pula yang memakai kayu bakar.

Data di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Perta-

18

7 - 13 Oktober 2013

manan (LHKP) Pemkab Jembrana, sedikitnya ada sembilan pabrik ikan di kawasan Pengambengan. Tetapi baru tiga yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Parahnya lagi, hampir sebagian besar limbah itu dibuang ke laut dan sungai. Padahal limbah cair yang dihasilkan dari pabrik sangat berbahaya bagi ekosistem perairan. “Dari sembilan pabrik itu sudah ada empat yang mulai membuat IPAL. Satu di antaranya HBT (Hosana Buana Tunggal) mendapat bantuan dari Kementerian LH Jepang Rp 3 miliar,� terang Suherman, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Jembrana.

Selain HBT, tiga pabrik yang sudah membuat IPAL dan beroperasi di antaranya Bali Maya Permai, Indo Hamafish dan Sumina Ekstrasindo. HBT merupakan pabrik tepung ikan yang memanfaatkan limbah ikan busuk. Lokasinya di dekat permukiman warga. Beberapa kali warga protes. Bau dari limbah dan ikan yang digunakan sangat menyengat. Warga Pengambengan sebenarnya sudah akrab dengan bau amis ikan, bahkan ikan tuna sekali pun. Namun bau yang ditimbulkan dari pabrik itu

Limbah pabrik HBT Pengambengan yang masih menggenang di tanah timbul di belakang pabrik.

dari Limbah Pabrik

sangat menyengat. Limbah juga masih menggenang di tanah timbul menuju ke pantai. Di sekitar got pembuangan itu masih terdapat genangan limbah hasil pengolahan ikan. Sangat kental dan berbau busuk. Bahkan di pinggiran limbah terlihat ribuan belatung.

Miris, genangan limbah itu dibiarkan begitu saja di sana. Bahan ikan busuk yang digunakan untuk bahan baku bukan hanya didatangkan dari sekitar Pengambengan, Bali. Melainkan juga berasal dari Banyuwangi dan sekitarnya ditampung di pabrik ini. Tetapi tidak semua pabrik membiarkan limbah begitu saja.

Bali Maya Permai tiap harinya rata-rata memproduksi 40 ton.

Sudah setahun ini pabrik yang memiliki 1250 karyawan ini menerapkan IPAL yang bisa menampung 1000 meter kubik limbah organik. Personal and General Affair PT Bali Maya Permai, Putut Wibisono, mengakui perusahaan memang harus mengeluarkan cost lebih banyak untuk mengelola IPAL itu.

Baik untuk listrik dan tenaga yang mengelolanya. Tetapi upaya itu sebanding dengan komitmen pabrik ikut menjaga

lingkungan. “Bahan bakar alternatif solar kita gunakan batu bara dua ton perhari. Tetapi secara rutin dicek emisinya. Kita sengaja tidak menggunakan kayu bakar, agar tidak ada kayu yang ditebang,� terangnya.

Dari pengolahan limbah ini, air yang dihasilkan sudah sesuai ambang batas. Tetapi pihaknya berkeinginan agar air limbah ini bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pabrik menggantikan air tanah yang disedot setiap harinya. Setiap bulan, pabrik ini harus membayar retribusi air tanah hingga Rp 3 juta.

SURYA DARMA

7 - 13 Oktober 2013

19

POLITIK

Politisi

’’Bermodal’’ P

Bansos

olitik transaksional menguat. Politisi dan pialang kekuasaan menggunakan dana talangan (bansos) dari APBD/APBN untuk merebut simpati.

Alokasi dana bagi para politisi ini pun disepakati eksekutif-legislatif karena faktor saling menguntungkan.

Alokasi dana bansos untuk kepentingan pencitraan dan membayar para konstituen tidak hanya terjadi di daerah. Di pusat, realisasi bansos juga didomplengi kepentingan politik. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang dipidatokan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhir pekan lalu, total nilai bansosnya Rp 55,9 triliun. Dana ini terserap di berbagai kementerian.

Di Bali, pengelolaan bansos yang dikelola anggota DPRD dan eksekutif juga melonjak. Menjelang tahun politik 2014, anggaran yang dikelola DPRD Bali mencapai 4,5 miliar per orang. Dana ini masuk plafon pada RAPBD Perubahan tahun 2013. Totalnya mencapai Rp 23,1 miliar lebih atau ada peningkatan Rp 6,4 miliar lebih dari APBD Induk 2013.

Untuk setiap anggota Dewan di DPRD Bali dijatah masingmasing Rp 4,5 miliar dana hibah. Rinciannya, Rp 2,5 miliar dianggarkan dalam APBD Induk 2012 dan sisanya Rp 2 miliar dalam APBD Perubahan 2013.

Menyikapi hal ini, pengamat politik yang juga dosen FISIP Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar Dr. A.A. Gede Raka, M.Si. menilai kenaikan anggaran konsultasi dan kunker anggota Dewan itu terlalu besar, tidak berbanding lurus dengan manfaat yang didapat dan produktivitas anggota Dewan. Karenanya, ia

berharap anggaran kunker itu agar ditekan, jangan sampai terlalu boros. ‘’Anggaran kunker harus ditekan dan diarahkan untuk kepentingan rakyat,’’ katanya.

Ia juga menuding pengelolaan dana yang besar secara perorangan ini potensial melenceng. Terlebih kucuran dana ini menjelang tahun politik 2014. ‘’Ini potensial dijadikan sarana transaksi. Politisi yang bermodalkan bansos memiliki kekuatan tambahan melawan politisi pendatang baru yang krisis modal,’’ ujarnya.

Di lain pihak, sejumlah kalangan juga menilai pengalokasian bansos secara berlebihan kepada politisi, secara tak langsung telah menjadikan politisi sebagai bagian dari penghancuran ekonomi.

Alokasi dana kunjungan kerja yang mencapai miliaran rupiah ini bisa menjadi penyumbang angka defisit. ‘’Bansos untuk kunker termasuk hibah bisa menjadikan para wakil rakyat secara tidak langsung telah berkontribusi merusak perekonomian,’’ ujar pengamat ekonomi Universitas Udayana, Prof. Ramantha. Ia mengatakan, politisi atau legislator seharusnya bisa memberikan contoh bagaimana mengefisiensikan anggaran, bukan malah sebaliknya. Selain membuat defisit neraca pembayaran, hal ini juga menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Ia juga meragukan bansos ini murni untuk kepentingan kesejahteraan dan perbaikan iklim ekonomi publik. Kuat kecenderungan dana ini akan dikelola untuk kepentingan propaganda dan pencitraan politik.

Calon anggota DPD I.B. Raka Wiryanatha juga menilai alokasi dana bansos yang terlalu besar ini akan membuat legislator makin kuat menghadapi lawan politiknya pada pemilu 2014. Ini akan menjadikan pertarungan tidak imbang antara pendatang baru dengan muka lama.

Ia menegaskan, daripada anggaran dikelola perorangan, sebaiknya dana rakyat ini dibuatkan program strategis untuk kepentingan Bali. ’’Saya meyakini ada agenda politis terselubung dari pengalokasian dana bansos yang dimandatkan kepada para legislator,’’ ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta tidak menampik jika dalam APBD Bali 2013, dana hibah tersebut jumlahnya mencapai Rp 4,5 miliar kepada tiap anggota Dewan. Sementara untuk pimpinan Dewan lebih besar, namun Parta enggan merinci lebih detail. Ia menepis tudingan bahwa bansos ini merupakan bentuk kekuatan modal politik untuk kepentingan 2014.

WIDANA/PUSPA DEWI

Rakyat miskin rentan menjadi sasaran pemberian bantuan sosial (bansos) termasuk berbagai stimulus berupa uang tunai. Sering kali program instan ini didomplengi kepentingan politik.

Berdalih Hanya Memfasilitasi

M

elonjaknya dana hibah DPRD Bali belum membuat mereka puas. Mereka berdalih total dana yang dialokasikan kepada anggota DPRD ini bahkan belum memenuhi kebutuhan real. ‘’Dengan anggaran segitu, kalau mau dihabiskan semuanya boleh. Kalau tidak dimanfaatkan juga tidak apa-apa. Tetapi biasanya kurang, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta.

Politisi asal Gianyar ini tidak menampik jika dalam APBD Bali 2013, dana hibah tersebut jumlahnya mencapai Rp 4,5 miliar kepada tiap anggota Dewan. Sementara untuk pimpinan Dewan lebih besar, namun Parta enggan merinci lebih detail. ‘’Di anggaran induk dialokasikan Rp 2,5 miliar, dan di anggaran perubahan Rp 2 miliar. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk pimpinan lebih besar.

Politisi PDI-P itu mengatakan dana hibah tidak dianggarkan langsung kepada anggota Dewan, melainkan untuk kepentingan masyarakat, sementara anggota Dewan hanya memfasilitasi. ‘’Dewan tidak punya dana hibah. Dana itu ada di pos gubernur, dan Dewan sifatnya hanya memfasilitasi dana tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat atau konstituen,’’ katanya.

Di lain pihak, Ketua Komisi III DPRD Bali Gusti Made Suryanta Putra tidak mau berkomentar banyak soal peningkatan anggaran kunker Dewan. Politisi yang akrab dipanggil Sena ini juga membantah kunker anggota Dewan ke luar daerah dan luar negeri lebih banyak pelesiran, namun tidak ada hasil yang jelas. Ia mengatakan, setiap hasil kunker ke luar daerah pasti

ada laporannya dan disampaikan ke komisi bersangkutan atau pimpinan Dewan lalu dibahas dalam rapat kerja Dewan.

Soal peningkatan dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan, Sena juga berkelit. Bahkan, ia mengaku lupa berapa jatah hibah yang didapat pada tahun sebelumnya. ‘’Saya lupa berapa, tetapi semua sudah tersalurkan,’’ kata politisi PDI-P itu.

Dihubungi terpisah, anggota Pansus Ranperda APBD Perubahan Bali tahun 2013 Nyoman Sugawa Korry mengaku belum secara detail membaca RAPBD 2013 khusunya soal kenaikan anggaran kunker dan konsultasi anggota Dewan. ‘’Saya belum baca itu. Nanti kami dalami dan diskusikan antara pansus dengan pihak legislatif,’’ katanya.

Apakah kenaikan yang besar itu wajar? Ditanya demikian, Sugawa Korry enggan berkomentar banyak. Ia menegaskan, pansus akan mempelajari dulu. Menurutnya, memang wajar ada konsultasi dan kunker anggota Dewan, sebab memang sudah diatur demikian. ‘’Memang mekanismenya begitu. Misalnya dalam setiap pembahasan ranperda harus ada konsultasi dan kunker ke luar daerah,’’ terang politisi Golkar ini.

WIDANA

7 - 13 Oktober 2013

21

GAYA

Agung Wirasutha

Sama-sama Enak

N

ama Agung Wirasutha sudah dikenal masyarakat Bali. Pria yang mengawali karier sebagai penyanyi lalu pewara ini memiliki banyak kegiatan. PNS di Dinas Cipta Karya Badung ini juga disibukkan dengan kegiatan akademik karena ia tercatat sebagai mahasiswa S-2 Magister Teknik Sipil Universitas Udayana.

Pria bernama lengkap I Gusti Agung Ketut Wira Sutha, S.T. yang terakhir mengeluarkan mini album “Anugerah” ini selalu meningkatkan kemampuannya. Ia kerap menambahkan lawakan saat menjadi pewara. “Menjadi pewara sekaligus penyanyi saling melengkapi.

Bagi saya keduanya sama-sama enak,” tegasnya. Untuk menambahkan pengetahuan, Agung membuka-buka internet dan belajar tentang dunia hiburan. Baginya, inspirasi yang mendukung kariernya bagaikan air yang mengalir.

Di sela-sela kesibukannya, Agung Wirasutha menyempatkan diri mengajak keluarganya berlibur. “Rencana berlibur saat anak-anak liburan sekolah. Tetapi karena banyak kegiatan, kami tunda sampai saat libur Lebaran,” ujar suami Ni Putu Suaryani, S.T. dan ayah dari I Gusti Agung Ayu Dinda Prameswari Sutha dan I Gusti Agung Bagus Revito Nugraha Sutha ini.

Penyanyi terbaik pria dalam pemilihan Gita Denpost Award tahun 2004, 2005, dan 2007 ini kadang memanfaatkan job manggung di luar Bali, seperti di NTT, Festival Jalan Jaksa Jakarta untuk berlibur. Jika ada job untuk duet bersama Gung Dinda, Agung Wirasutha hanya mau saat hari libur atau akhir pekan. “sesibuk apa pun kami selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kami sebagai orangtua hanya mengarahkan, tanpa pernah memaksakan,” ujar Agung.

Ia mengaku salut dengan anak-anaknya yang bisa membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan. Misalnya, bulan Juli 2013, Gung Dinda harus mengikuti kejuaraan bulu tangkis dan menyanyi di Pesta Kesenian Bali.

Sebagai orangtua, Agung dan Ani Wirasutha menyarankan Gung Dinda untuk memilih salah satunya. Tetapi, siswi kelas V SD 17 Dauh Puri ini bersikeras mengikuti keduanya.

Hasilnya tak mengecewakan karena Gung Dinda meraih juara tiga di kejuaraan bulu tangkis. “Saya hanya mengingatkan anakanak agar disiplin. Kalau sudah disiplin pasti bisa berprestasi,” tegas pria kelahiran Tabanan, 24 Mei 1973 ini. Apa yang disampaikan Agung kepada buah hatinya memang bermanfaat. Gung Dinda kerap diajak tampil untuk menunjukkan suara emasnya. Ketika Gung Dinda sudah menunjukkan potensinya, Gung Vito tak mau kalah. Ia otomatis mengikuti apa yang dilakukan kakaknya. Sebagai kakak, Gung Dinda pun bertugas membimbing adiknya. Satu hal yang selalu dicamkannya adalah jangan pernah membandingkan anakanak. Masing-masing memiliki potensinya.

Jika anak-anak melakukan kesalahan, Agung memilih menggunakan pendekatan psikologis terhadap anak-anak. Ia tak mau memberikan hukuman fisik. - Tabloid Tokoh/www. tokoh.co.id

HIDUP

K

Cantik dengan Kipas

ipas tangan kini bisa menjadi aksesoris yang mempercantik penampilan.

Hal ini diungkapkan Ketut Wiranantaja, pemilik sekaligus desainer kipas berlabel Wiracana. Gelaran kipas-kipas tangan yang didesain khusus dan eksklusif, hadir menjadi pilihan pelengkap fashion Anda.

Koleksi kipasnya sangat beragam, mulai dari kipas sederhana beraksen prada khas Bali, berbahan sutera bernuasa batik, perpaduan dengan kain tradisional endek hingga kipas istimewa berbahan tulang kerbau yang diukir dan dilukis tokoh pewayangan seniman Bali. Kipas termasuk aksesoris pilihan, sebab mempunyai fungsi ganda. Selain menepis panas dan gerah, penggunaannya bisa terlihat cantik, feminin dan elegan.

Terlebih saat menggunakan kebaya, sangat pas jika kipas menjadi aksesoris pendamping busana tradisional ini. Kekuatan desain kipas Wiracana juga siap dipadu-padankan dengan aneka busana. Sebab, karya Ketut Wira memang dikenal sangat detail, termasuk bahan aplikasinya dipastikan menggunakan kualitas terbaik.

Untuk setiap kipasnya, Ketut Wira juga menyertakan tassel atau rumbai cantik sebagai hiasan pada ujung kipasnya. Dengan berbagai warna, corak atau motif dalam bingkai keindahan yang dibarengi mutu, kipas pun memberikan sentuhan gaya atau style yang memiliki kelas tersendiri. Tabloid Tokoh/www.tokoh.co.id Laporan

EVENT

Sanur

Village

Festival

MBP/Eka

Delapan tahun sudah Sanur Village Festival (SVF) diselenggarakan secara rutin. Acara tahunan yang digagas Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Ida Bagus Sidharta Putra ini merupakan wadah pengembangan dan pelestarian seni dan budaya serta perayaan kehidupan warga Sanur untuk mengangkat potensi alam, ragam dinamika, dan kreativitas. Pada SVF ke-8 yang dibuka Selasa (24/9) malam, beragam acara digelar, mulai bazaar makanan dan busana, pementasan seni, hingga berbagai pameran serta lomba.

7 - 13 Oktober 2013

25

LINGKUNGAN

”

Jangan lupa makan ikan bakar Jimbaran kalau sudah ada di Bali”. Kalimat itu tentu sudah akrab di telinga. Pikiran kita otomatis akan melayang pada hamparan luas pasir putih dan deburan ombak di Pantai Jimbaran. Deretan kursi dan meja makan terhampar di pinggiran pantai nan asri tersebut menjadikan pantai ini layaknya ruang makan besar yang dipenuhi manusia dari beragam etnik. Para tamu asyik bercengkrama dan berceloteh riuh rendah sambil menunggu hidangan laut bakar disajikan. Kesibukan bermain air dan pasir juga kerap menghiasi pantai ini.

Sore menjelang matahari tenggelam hingga petang hari menjadi lebih romantis bila bersantap di pantai ini. Dihiasi cahaya obor dan lilin serta kerlip lampu kota di kejauhan menambah kenangan tak terlupakan saat di Jimbaran. Ya, Jimbaran tanpa terasa memang sudah jadi ikon Bali untuk urusan ikan dan hidangan laut bakar. Padahal untuk jenis makanan ini, Bali punya banyak lokasi yang bisa dicoba. Hampir di semua daerah pesisir pantai di Bali menawarkan hidangan ikan bakar sebagai peneman menyaksikan deburan ombak. Hanya, penataan Jimbaran yang rapi dan hidangannya yang disesuaikan dengan standar internasional membuat wisatawan selalu terkenang dengan tempat ini.

Jimbaran boleh berbangga. Di saat tamu terus berdatangan, penduduk setempat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan pun bisa hidup dengan nyaman. Pasalnya kafe-kafe yang ada di pesisir Jimbaran, termasuk Kedonganan dan Kelan, merupakan milik masyarakat lokal atau desa adat.

Dalam operasionalnya, kafe-kafe itu memanfaatkan hasil tangkapan nelayan setempat. “Kalau yang di Jimbaran, Kelan dan Kedonganan, kafe ikan bakarnya memang sudah milik nelayan.

Cuma, manajemennya mereka punya badan pengelola,” sebut

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung I Made Badra.

Profesionalitas dalam menjaga kualitas tangkapan tentu harus utama karena yang mengonsumsi para tamu dari mancanegara.

Hasil tangkapan nelayan tak bisa sembarangan masuk ke dapur kafe di Jimbaran. Harus diseleksi ketat. Badra mengatakan, pertama hasil tangkapan nelayan masuk ke pendaratan ikan dan penimbangan ikan. Kemudian masuk ke pasar higienis. Di pasar higienis inilah hasil tangkapan nelayan didistribusikan.

Sementara kelebihan hasil tangkapan nelayan disimpan di cold storage berkapasitas 50 ton yang disediakan Pemkab Badung.

Jimbaran merupakan salah satu contoh keberhasilan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir.

Salah satu pencetus ide pengembangan kafe di Jimbaran, I Nengah Manumuditha, mengakui keberhasilan pengembangan kampung nelayan di Jimbaran menjadi salah satu lokasi kuliner yang diakui dunia sungguh membanggakan. Ide membuat kafe di Jimbaran ini sebenarnya ingin meniru keberhasilan Pantai Losari menjadi ikon wisata kuliner hidangan laut di Makassar. Tak dinyana, Jimbaran justru berkembang lebih besar dan menenggelamkan ketenaran Losari. “Bali sebenarnya bisa mengembangkan seluruh pesisirnya dengan meniru konsep di Jimbaran. Otomatis, jika masyarakat pesisir dilibatkan memberdayakan ekonominya, kawasan pesisir Bali akan lebih tertata dan dijaga dengan baik karena manfaatnya sudah dirasakan dan dinikmati masyarakat,” cetus Manumudhita yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi Bali Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). l DIAH DEWI/DEDY

Asa Nelayan di Jimbaran

MBP/Eka

PENDIDIKAN

SMK di Kota ”Overload” U

ntuk menanggulangi tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Buleleng, salah satu jalan adalah membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke pelosok-pelosok desa. Namun pembangunan SMK di desa tampaknya menemukan banyak kendala, sedangkan SMK yang ada di wilayah kota sudah overload.

Sesuai ketentuan, perbandingan SMK dan SMA di sebuah kabupaten adalah 60 persen berbanding 40 persen.

Di Buleleng ketentuan itu belum terwujud. Buleleng hanya memiliki 9 SMK negeri, sedangkan SMA negeri mencapai 19 sekolah. Jangankan di desa, di kecamatan saja jumlah SMK belum merata.

Data di Dinas Pendidikan Buleleng menyebutkan, terdapat tiga kecamatan belum memiliki SMK negeri, yakni Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Banjar.

Sejumlah kecamatan lain baru memiliki satu SMK, seperti Kecamatan Sawan, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Sukasada. Hanya satu kecamatan yang punya lebih dari satu SMK, yakni Kecamatan Buleleng yang berada di wilayah perkotaan.

Di Kecamatan Buleleng terdapat tiga SMK yang jumlah siswanya sudah overload, yakni SMK 1 Singaraja di Jalan Pramuka, SMKN 2 Singaraja di Jalan Srikandi dan SMKN 3 Singaraja di Jalan Gempol. SMK di kota itu jumlah siswanya bisa mencapai 400 orang, karena banyaknya siswa dari perde-

28

7 - 13 Oktober 2013

saan yang punya minat besar masuk SMK. Kepala Dinas Pendidikan Buleleng Dewa Manuaba membenarkan SMK di perkotaan sudah overload, sementara pembangunan SMK di luar kota menemui banyak kendala, salah satunya masalah lahan. ‘’Masyarakat banyak sekali minta agar dibangunkan SMK di daerah mereka, namun kami kesulitan mencari lahan,’’ katanya.

Di Kecamatan Gerokgak, misalnya, warga sudah lama minta agar di daerah itu dibangun SMK Pariwisata Bahari.

Namun hingga kini belum ada lahan yang bisa dibebaskan.

Di daerah itu sebenarnya terdapat lahan milik Pemprov Bali dan warga sudah memohon tanah itu kepada Gubernur Bali.

Namun hingga kini belum ada jawaban dari Pemprov. ‘’Kini warga masih menjajaki lahan milik pemkab di Desa Sanggalangit,’’ kata Manuaba.

Menurut Manuaba, pembangunan SMK di Buleleng itu penting dilakukan untuk menanggulangi tingginya angka putus sekolah di desa-desa. Jika ada SMK, warga tak ragu memasukkan anaknya di SMK. Selain dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka, di SMK mereka bisa mendapatkan keahlian yang bisa digunakan untuk mencari kerja. ‘’Jadi, pembangunan SMK memang mendesak dilakukan,’’ katanya. l ADNYANA OLE

MBP/adnyana

Sektor pertanian sudah tidak menarik lagi bagi kaum muda.

MBP/ist

Peminatnya dari Luar Badung M endirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian di Kecamatan Petang tahun 2006 dilakukan untuk menjawab kepentingan di masa mendatang.

Kebijakan ini diambil Pemkab Badung dalam rangka mengantisipasi langkanya SDM bidang pertanian, mengingat fakta menunjukkan minat generasi muda untuk menggeluti sektor pertanian makin berkurang. Namun sudahkah lulusan SMKN 1 Petang memenuhi harapan tersebut?

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika mengaku tak bisa menyebutkan secara detail ke mana saja lulusan SMKN 1 Petang terserap selama ini, apakah ke bidang pertanian atau justru beralih ke bidang lainnya. Pasalnya, sebagian dari siswa SMKN 1 Petang berasal dari luar Badung.

Namun dari laporan Kepala SMKN 1 Petang pada awal September lalu, disebutkan, sebagian tamatan SMKN 1 Petang sudah terserap di industri pertanian. ‘’Kalau detailnya saya tidak tahu. Tetapi memang lebih banyak bekerja di industri pengolahan hasil pertanian. Ada juga yang bertani. Untuk tamatan yang sudah-sudah, hanya delapan orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu selain yang melanjutkan ke jenjang perguruan

tinggi,’’ ujar Widia Astika.

Membuat generasi muda mencintai dan menggeluti sektor pertanian membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tantangan ke depan juga makin berat. Pemerintah Kabupaten Badung, kata dia, sudah berusaha mengarahkan generasi muda mencintai sektor pertanian, yang salah satunya memfasilitasi di bidang pendidikan dengan pendirian SMKN 1 Petang dengan biaya sekolah gratis. ‘’Rencana awal, sekolah ini idealnya hanya untuk 30 orang per angkatan. Tetapi nyatanya sekarang per angkatan mencapai ratusan siswa. Mungkin ini karena biaya sekolahnya digratiskan,’’ katanya.

Minat siswa menempuh pendidikan di SMKN 1 Petang sempat menimbulkan pro-kontra. Komisi D DPRD Badung sempat mengaku kecewa dengan perkembangan SMKN 1 Petang. Pasalnya, sekolah yang disiapkan menjadi sekolah pencetak generasi muda Badung menjadi ahli pertanian justru didominasi siswa dari luar Kabupaten Badung. Menjawab hal ini, Widia Astika menyatakan, SMKN 1 Petang dikelola tanpa sekat kedaerahan.

Apalagi yang bersekolah juga masih putra daerah Bali. l DEDY 7 - 13 Oktober 2013

29

KILAS PERISTIWA

Bencana Landa Dunia B eberapa bencana besar menggetarkan bumi dalam beberapa waktu terakhir. Pertama, banjir bandang besar melanda Colorado, Amerika Serikat dengan meninggalkan kerusakan di sana-sini. Belum reda duka di Colorado, menyusul gempa dahsyat mengguncang Pakistan dengan menelan korban sedikitnya 208 orang setelah ratusan rumah ambruk di daerah terpencil dekat perbatasan Iran. Gempa

melanda Provinsi Baluchistan yang berpenduduk sedikit dan dirasakan di seluruh Asia Selatan. Gempa ini menghancurkan rumah-rumah dan memutus komunikasi di Kabupaten Awaran.

Gempa begitu kuat sehingga menyebabkan sebuah pulau kecil muncul dari laut lepas pantai di Laut Arab. l putu agus toni

Costa Concordia Nyaris Karam Tulang Belakang Juniarta Patah KEJADIAN ini mirip tragedi yang menimpa kapal pesiar mewah Titanik.

Kapal pesiar mewah Costa Concordia milik perusahaan Costa Cruise Line Italy nyaris karam setelah menabrak karang di Pulau Giglio di Teluk Tuscany, Italia.

Kapal ini mengangkut 4.234 penumpang

termasuk crew di mana 170 orang crew adalah warga Indonesia. Salah satunya dari Bali, I Nyoman Juniarta (31), yang patah tulang belakang akibat terjatuh saat tragedi terjadi. l putu agus toni/reuter

MBP/reuter

Timnas U-19 Menang KESUKSESAN Timnas Indonesia U-19 meraih Piala AFF U-19 mendapat perhatian banyak pihak. Semua berharap agar Garuda Jaya terus meningkatkan kemampuan dan selalu kompak di dalam dan di luar lapangan.

Sayang, harapan itu tersandung persoalan status kapten Timnas U-19, Evan Dimas. PSSI menolak mengesahkan status Evan Dimas dari pemain amatir ke profesional. PSSI berpandangan, klub yang menaungi Evan yakni Persebaya 1927 bukan anggota resmi PSSI. Sedangkan Persebaya yang diakui, yakni yang meraih gelar juara Divisi Utama musim 2012-13 dan promosi ke Indonesia Super League musim depan. Mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi organisasi persepakbolaan ini untuk selalu bermasalah.

MBP/ist

l mawa

MBP/reuter

Besakih Masuk KSPN MBP/budana

PEMERINTAH Pusat melalui PP 50 Tahun 2011 menetapkan 88 kawasan di Indonesia sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dari sebelas KSPN tersebut, hampir semuanya meliputi areal pura kahyangan jagat besar, salah satunya Pura Besakih yang sangat disucikan umat Hindu. Masuknya Besakih sebagai KSPN ini tentu saja menuai penolakan dari para tokoh agama,

tokoh Bali di Jakarta, bahkan juga kalangan DPRD Bali.

Kalangan Dewan mengaku belum pernah ada pembahasan kawasan Besakih masuk KSPN. Terlebih lagi, hal itu melanggar RTRWP. Nah lo, siapa yang telah ‘’menjual’’ Besakih hanya demi pariwisata sesaat semata? l WIDANA

Ratusan Hektar Sawah Kekeringan LAMA tak turun hujan, membuat sejumlah kawasan di Bali kekeringan. Kondisi ini diperparah pengerjaan proyek-proyek drainase/irigasi di wilayah Badung Utara.

Proyek yang cukup lama menyebabkan ratusan hektar sawah di wilayah Badung Utara, Kuta Utara maupun Denpasar Utara kekeringan. Dampak berikutnya, gagal tanam dan gagal panen dipastikan mengikuti. Petani pun hanya bisa gigit jari menunggu air. Dikhawatirkan jika ini berlangsung lama dan petani tak tahan lagi, alih fungsi lahan pun mengancam karena kebutuhan akan perumahan sangat tinggi. l asmara/dedy sumarthana MBP/eka

JDP Diresmikan

’’Krama’’ Bali Dapat Apa? JALAN di atas perairan (JDP) atau jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa telah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan jalan tol ini dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung kelancaran KTT APEC di Nusa Dua, serta mengurai kemacetan yang kerap melanda kawasan ini. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat utamanya sektor kepariwisataan. Hanya disayangkan, mulai pengerjaan sampai saat pengoperasian, tak banyak bahkan hampir tidak ada tenaga lokal dilibatkan. Justru sebaliknya, masyarakat nelayan setempat mulai mengeluhkan dampak keberadaan JDP ini, mulai sulitnya perahu lewat di sela-sela tiang tol sampai hasil tangkapan yang menurun. Lantas, krama Bali dapat apa dari JDP ini karena juga dikenakan tarif Rp 4.000 untuk sepeda motor dan Rp 10.000 untuk mobil sedan sejenisnya. l sugiarta MBP/edi

K E S E H ATA N

Flu Tulang dan Penularannya

Nyeri di Sendi Sangat Kuat lu ternyata banyak variannya. Untuk flu burung yang kerap membuat heboh sudah akrab di telinga masyarakat. Bisa jadi, sedikit yang mendengar tentang flu tulang. Istilhat flu tulang tidak sepopuler flu burung. Seperti apakah penyakit flu tulang ini?

Prof. Dr. Zubairi Djoerban, seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengatakan flu tulang ini sebenarnya adalah infeksi virus chikungunya. Virus itu ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti atau aedes albopictus. Mekanismenya sama dengan nyamuk yang menularkan virus demam berdarah. Disebut flu tulang, karena pada infeksi virus ini, gejala yang menonjol adalah nyeri yang amat sangat pada tulang dan persendian. Tidak jarang, penderita saat berjalan terkadang harus membungkuk. Masalahnya, sakitnya luar biasa. Nyeri sendi pun bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan walaupun gejala-gejala lain telah hilang.

Selain nyeri sendi, gejala lainnya demam tinggi, sakit perut, mual, muntah, sakit kepala, nyeri otot, mata kemerahan, silau serta bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah terutama di badan dan tangan. Manifestasi gejala-gejalanya itu tentu bervariasi pada setiap orang. Gejala nyeri sendi pada anak biasanya justru tidak menonjol.

Kendati gejalanya mirip demam berdarah dengue, pada chikungunya tidak ada perdarahan hebat atau shock. Bintik-bintik merah pada penyakit ini adalah ruam. Jadi bukan tanda adanya perdarahan di bawah kulit petekie seperti demam berdarah dengue.

Sebenarnya, istilah flu tulang sendiri sudah rancu, jika mengacu pada penyakit batuk, pilek, meriang. Karena sebagian besar sakit ini justru tidak diakibatkan virus influenza. Mungkin dulu digunakan istilah flu tulang karena salah satu gejala influenza adalah nyeri otot dan juga pada sendi. Hanya pada infeksi virus chikungunya nyeri sendi sangat menonjol, sehingga disebut flu tulang.

Penyakit ini bersifat self limiting disease, jadi penderita akan sembuh sendiri tanpa pengobatan spesifik. Obat-obat yang diberikan adalah obat untuk mengurangi gejalanya seperti obat menu-

F

32

7 - 13 Oktober 2013

Mbp/ist

runkan demam, antinyeri/antiperadangan untuk menghilangkan nyeri, antimuntah, dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Kepala SMF Ilmu Kesehatan Anak RS Sanglah dr. BNP Arhana, Sp.A. baru-baru ini menyatakan istilah flu tulang tidak dikenal di dunia kedokteran, sama halnya dengan istilah masuk angin. ‘’Jika terjadi nyeri tulang dan sendi yang hebat, bisa jadi disebabkan oleh virus chikungunya,’’ paparnya.

Gejala dan lamanya nyeri berbeda-beda pada setiap orang. Obatobat yang diberikan adalah obat seperti obat menurunkan demam, antinyeri/antiperadangan untuk menghilangkan nyeri, antimuntah, dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. ‘’Penyakit ini tidak berbahaya. Tanpa obat saja bisa sembuh sendiri. Hanya, gejalanya cukup membuat pasien menderita. Untuk nyeri sendinya, biasanya hanya diberikan penghilang rasa sakit,’’ ujarnya.

Gejala penyakit chikungunya biasanya akan mereda pada hari ke-3 sampai hari ke-10. Mencegahnya adalah dengan melakukan PNS (Pemberantasan Sarang Nyamuk) melalui metode 3M (menguras, menimbun dan membakar) secara efektif dan teratur.

Biasanya setelah 3-10 hari gejala penyakitnya akan mereda.

Untuk mencegah penyebaran penyakit ini, sama seperti demam berdarah. Virus itu dihilangkah dengan membasmi nyamuk perantaranya. Di daerah perkotaan, nyamuk yang lebih banyak berperan adalah aedes aegypti.

Gerakan menutup, menimbun, dan menguras juga relevan untuk mencegah penyebaran virus chikungunya. Selain itu, kolam-kolam dapat diberi ikan pemakan jentik. Secara kimiawi, dapat dilakukan pengasapan (fogging) untuk membunuh nyamuk dewasa dan pemberian bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air.

Untuk mencegah nyamuk menggigit di rumah, dapat menggunakan obat nyamuk atau tidur menggunakan kelambu. Jangan menggantung pakaian karena dapat digunakan nyamuk untuk bersarang. l WIRA SANJIWANI

Sebabkan Kelumpuhan, Wanita Lebih Rentan Penyakit flu tulang ini sering disebut chikungunya atau demam tulang. Penyakit flu tulang itu sendiri merupakan sebuah penyakit yang disebabkan virus Parvovirus B19. Sakit ini dapat ditandai dengan semakin parahnya influenza. Memang penyakit flu tulang/chikungunya ini tidak menyebabkan kematian, namun dapat menyebabkan kelumpuhan .

Flu tulang merupakan salah satu penyakit disebabkan virus Parvovirus B19 yang ditularkan melalui media nyamuk, yang menginfeksi nyamuk aides aegypty. Agar dapat membedakan penyakit flu tulang dengan penyakit demam berdarah harus dilakukan suatu pemeriksaan serius dan intensif. Persoalannya gejala yang ditimbulkannya mirip sekali. Jika terkena penyakit ini tanda-tandanya seluruh tubuh menggigil pada malam hari. Sedangkan tubuh terasa kaku, selain ngilu pada sendi. Ini terjadi akibat reaksi antibodi melawan antigen virus. Untuk dapat membedakan penyakit flu tulang dengan penyakit demam berdarah, harus dilakukan suatu pemeriksaan. Gejala yang ditimbulkannya mirip sekali. Orang dewasa di atas 40 tahun, kebanyakan mengalami sakit ini. Kaum wanita lebih rentan terkena penyakit flu tulang dibandingkan kaum pria.

Mbp/ist

Cegah dengan Sinar Matahari Penuh Hampir sama penyebaran penyakit DBD. Yang paling utama menjaga kebersihan lingkungan. Wajib membasmi nyamuk aedes aegypty yang merupakan pembawa virus penyakit flu tulang. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan: q Menguras tempat penampungan air. Seperti bak mandi dan vas bunga setidaknya seminggu sekali. q Hindari menggantung baju di belakang pintu kamar.

Sebab, nyamuk senang menghinggap di benda-benda menggantung itu. q Pastikan sirkulasi udara dan cahaya masuk ke dalam rumah. Sinar matahari harus diserap maksimal, karena itu pintu rumah dan jendela harus dibuka.

Mbp/ist

Cegah Flu Tulang, Hentikan Merokok Gejala penyakit flu tulang ditandai ngilu di bagian persendian yang terjadi dalam waktu 2-4 minggu setelah mengalami flu biasa. Penderita penyakit flu tulang juga akan merasa kedinginan ketika malam hari dan pada pagi hari tubuhnya terasa kaku. Gejala penyakit flu tulang lainnya adalah muncul bercak-bercak merah pada kulit dan mulut. Gejalanya memang mirip penyakit demam berdarah. Karena itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk membedakannya.

Setelah memasuki minggu ke-3 biasanya kondisi akan

berangsur-angsur membaik. Saat itu sebaiknya perhatikan pola makan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi seimbang. Bagi yang memiliki kebiasaan merokok, cobalah berhenti merokok, mengomsumsi alkohol, kopi dan hindari konsumsi mengandung lemak tinggi. Jika melakukan pengobatan, tidak dianjurkan menggunakan obatobatan sembarangan. Itu berbahaya. Obat sekarang banyak mengandung bahan zat kimia. Hal ini berefek negatif bagi tubuh.

7 - 13 Oktober 2013

33

J A J A K P E N DA PAT

Dibayangi Transaksi Atlet

Porprov Bali XI yang digelar di Denpasar dengan biaya miliaran. Sudahkah anda melihat atlet-atlet yang berlaga di arena itu benar-benar yang terbaik mewakili daerah masingmasing?

Sudah 67% Belum

13% 20%

Tidak tahu N = 564 grafis/de wiryawan Grafis/De Wiryawan

PANJAT TEBING - Lintasan panjat tebit yang dibangun di area Lapangan Kompyang Sujana, Denpasar Barat ini dinilai tidak layak dipakai kejurda.

MBP/eka

SUASANA pembukaan Porprov ke11 2013. Kirab dan pawai obor menjadi pelecut semangat sportivitas.

MBP/edi

A

jang pembinaan atltet berprestasi dibayangi adu gengsi kekuasaan. Membajak atlet dan janji banjir bonus membuat pembinaan dan pengkaderan atltet prestasi terkonsentrasi di daerah kaya. Sedangkan daerah miskin anggaran olahraga dan minim fasilitas, tak kuasa menahan atltenya untuk membela wilayahnya.

Pandangan yang mengemuka dalam jajak pendapat Pusat Data Bali Post terkait pelaksanaan Porprov Bali ke-11 ini layak dijadikan cermin, bahwa ambisi, pencitraan dan traskasi atlet masih menjadi bagian dari pesta olahraga dua tahunan ini.

Sampai tahun ke-22 Porprov digelar ditengarai masih diwarnai ‘’transaksi’’ atlet berprestasi.

Ketika responden disodori pertanyaan, menurut Anda apakah Porprov dengan dana miliaran rupiah benar-benar menjadi ajang pertarungan atlet untuk mewakili daerahnya masing-masing?

Merespons pertanyaan ini, 67 persen responden menilai Porprov sudah memberikan ruang kepada atlet kabupaten untuk bertarung atas nama wilayahnya. Selebihnya, 13 persen responden mengatakan Porprov belum betul-betul menjadi ajang kompetisi prestasi atlet kabupaten masing-masing. Sejumlah atlet ditengarai bertarung atau bertanding atas nama kabupaten lain, dengan banyak pertimbangan, baik itu karena sekolah termasuk imingiming bonus. Akibatnya, banyak atlet berprestasi lebih tertarik membela daerah kaya dengan harapan mendapat bonus lebih besar jika tampil sebagai juara. Selebihnya, 20 persen responden tak memberikan respons atas pertanyaan ini.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Kontingen Jembrana Aryana Bisma menekankan perlu diterbitkan SK dari KONI Bali atau Pemprov Bali tentang standardisasi bonus. Ini untuk menekan traksaksi atlet. ‘’Kalau pelaksanaan Porprov terus begini, daerah miskin dengan PAD minim pasti menjerit,’’ keluh Aryana Bisma.

Selain itu, selamanya daerah kaya pasti juara umum, sebab mampu membeli atlet berikut menggelontorkan bonus menggiurkan. ‘’Kalau selamanya daerah kaya juara umum Porprov, lalu untuk apalagi digelar Porprov,’’ jelasnya. Celakanya, daerah miskin sebatas mencetak atlet, kelak jika jadi atlet diboyong daerah kaya yang mampu membelinya.

Dia pun mencontohkan atlet balap sepeda dan panjat tebing Jembrana yang dibina dari nol hingga jadi atlet, kemudian mendadak diboyong daerah lain. ‘’Kami tak bisa berbuat apa, karena daerah kami PAD-nya kecil,’’ ucapnya. Aryana Bisma menganggap Porprov bukanlah ajang bergengsi, tetapi hal yang biasa-biasa saja. ‘’Jadi juara di Porprov jangan terlalu bangga,’’ jelasnya.

Aryana menyarankan kepada tiap cabor, supaya menggelar kejurda setahun sebelum Porprov. Tujuannya, untuk mengetahui calon lawan di ajang resmi Porprov. Pasalnya, selama ini terkesan atlet luar Bali nyelonong menjelang Porprov, dengan dibuatkan KTP dan KK secara mendadak.

Ketua Umum KONI Klungkung Dewa Gede Oka Subawa menyatakan, kinerja Komisi Keabsahan diharapkan menjunjung asas keadilan. Dicontohkan, Klungkung tak mengirim catur sebab atletnya diboyong daerah lain. ‘’Setelah kami mengajukan keberatan, tetap saja Klungkung dikalahkan,’’ sesal Dewa Oka Subawa. Ia pun menilai tiap kali pelaksanaan Porprov, duitlah yang mahakuasa.

Kendati prestasi di ajang Porprov dianggap hal biasa, Bupati Badung A.A. Gde Agung menilai event dua tahunan tersebut merupakan ajang olahraga bergengsi tingkat Bali. Alasannya, dari Porprov bisa diketahui sejauh mana keberhasilan daerah membina atletnya. Bahkan, sebagai apresiasi terhadap peraih emas, Badung mengucurkan Rp 40 juta, potong pajak 15 persen sehingga bersihnya Rp 34 juta.

Yang membanggakan, selama kepemimpinan Agung Gde Agung Badung mentradisikan juara umum lima kali beruntun sejak 2005, sedangkan Porprov Bali XII/2015 di Buleleng berbarengan pilkada di Badung.

Sekum KONI Bali Dewa Agung Gede Lidartawan mengakui bisa saja nominal bonus distandarkan, asalkan berpikirnya demi pembinaan olahraga Bali, bukan lagi ego daerah. Di samping itu, KONI Bali juga berencana memberi bonus bagi atlet pemecah rekor pada Porprov berikutnya. l DANIEL FAJRY 7 - 13 Oktober 2013

35

EKONOMI

Memiliki Rumah

di Denpasar Bagaikan

Mimpi?

B

agi seorang karyawan, PNS yang bukan pejabat, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mewujudkan cita-cita memiliki rumah di Denpasar dan sekitarnya, apa lagi di wilayah Kuta, bagaikan mimpi.

Harga tanah makin melambung. Di pinggir Kota Denpasar pun harga tanah sudah mendekati Rp 500 juta per are. Apa lagi di Kuta, harga tanah di Jalan Sunset Road sudah mencapai Rp 2 miliar per are. Gila... bukan?

Selain disebabkan harga rumah makin mahal, kredit pemilikan rumah (KPR) pun kini dihadang suku bunga yang makin tinggi. Kenyataan itulah bagaikan mengubur cita-cita masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah di Denpasar.

Kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 7 persen telah direspons sejumlah bank dengan menaikkan suku bunga kredit. Tak terkecuali kredit pemilikan rumah (KPR) juga menyesuaikan sebesar 0,5 persen.

Owner Perum Pesona Rajawali, Bagyo Utomo, mengatakan untuk MBR pemerintah mesti memikirkan subsidi buat mereka.

Subsidi suku bunga diperuntukkan kepada mereka dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya mereka yang berhak atas suku bunga bersubsidi tersebut adalah mereka yang belum pernah punya rumah sendiri. Pada dasarnya program pemberdayaan MBR sudah banyak, mulai dari rumah bersubsidi, termasuk ketersediaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Namun kenyataannya, bank penyedia fasilitas tersebut tak semuanya mampu mengawal program tersebut dengan baik. Salah satu kendala mereka adalah sulit mencari lahan dengan harga terjangkau sehingga bisa mendesain harga rumah tak lebih dari Rp 100 juta per unit.

Praktisi bisnis properti Adi Nugraha juga menilai fluktuasi

36

7 - 13 Oktober 2013

suku bunga perbankan lazim terjadi. Pengaruhnya jelas bagi MBR yang menempuh KPR dengan sistem fixed dua tahun.

Dia mengharapkan konsumen lebih meningkatkan produktivitas sehingga mampu menghadapi gejolak ini. Dia setuju dengan subsidi suku bunga sehingga bisa membantu masyarakat kecil.

Program ini juga hendaknya bisa diwujudkan pengembang sehingga tak hanya terkesan mengutamakan pelayanan kepada segmen menengah atas.

Ketua REI Bali Dr. Drs. Dewa Putu Selawa, M.M. mengatakan, dalam kondisi saat ini ia mengaku harus selektif berinvestasi. Kenaikan suku bunga acuan yang memengaruhi suku bunga KPR, sedikitnya akan memengaruhi minat dan daya beli masyarakat kecil. Sementara pengembang yang juga memanfaatkan dana bank sekitar 60 persen, dan dana sendiri 40 persen juga harus berhitung matang, agar proyek-proyek yang dibangun tetap jalan. Porsi pinjaman yang lebih besar dengan kenaikan suku bungan kredit tentu bisa menjadi beban jika tak selektif.

Dia mengapresiasi program FLPP dan sejenisnya yang melibatkan perbankan dan pengembang. Cuma realisasinya yang belum optimal memang perlu dukungan semua pihak. Ketika berencana mengembangkan rumah murah di kawasan terpencil maka ketersediaan infrastruktur memadai juga harus mendahului pelaksanaan program tersebut. Tujuannya ketika masyarakat menghuninya mereka tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, bukan sebaliknya melarat karena jauh dari pusat perekonomian.

LAPORAN

MAHAL – Harga tanah makin mahal dan suku bunga KPR yang naik makin menyulitkan MBR punya rumah di Denpasar dan sekitarnya.

7 - 13 Oktober 2013

37

POLITIK

Adu Gelora Caleg dan PKPU 15

S

etiap helatan politik, seperti pemilu, selalu membangkitkan gelora, terutama gelora para pelakunya. Pemilu Legislatif 2014 tak lama lagi. Gelora para calon anggota legislatif makin menggebu-gebu. Sudut-sudut kota dan desa dipenuhi baliho para caleg untuk sosialisasi diri dan menggaet simpati.

Di tengah gelora para caleg itulah lahir Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tertanggal 22 Agustus 2013.

“Inti yang membedakan PKPU dengan PKPU Nomor 1, ada di Pasal 17,” kata anggota KPU Provinsi Bali, Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi.

Pada Pasal 17 ayat (1) huruf b mengatur pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu, khusus di luar ruangan. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya bagi partai politik (parpol) satu unit untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya, memuat informasi nomor dan tanda gambar parpol dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus parpol yang bukan calon anggota DPR dan DPRD. Hal yang sama berlaku untuk calon anggota DPD-RI. Calon DPD juga hanya boleh memasang baliho atau papan reklame satu unit untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya.

Sedangkan umbul-umbul hanya boleh dipasang parpol dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah. Berikutnya diatur spanduk dapat dipasang parpol, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan ukuran maksimal 1,5 meter X 7 meter hanya satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

Sejumlah caleg, terutama yang incumbent, tidak mempersoalkan PKPU 15 ini. Bahkan di antara mereka mendukung agar wajah ruang kota dan desa tidak semrawut akibat menjamurnya baliho caleg. Caleg anggota DPRD Bali dari Golkar, Cok. Budi Suryawan, tak mempersoalkan PKPU 15 tersebut. Demikian pula caleg anggota DPRD Bali dari Partai Demokrat Utami Dwi Suryadi dan Tutik Kusuma Wardani. “Tak masalah,” kata mereka.

Utami Dwi Suryadi, caleg incumbent dari Dapil Denpasar ini, mendukung aturan pembatasan baliho caleg. “Saya setuju.

Kalau tidak ditata, maka akan merusak lingkungan, mengganggu tata ruang kota dan menyebabkan konsentrasi pengemudi akan terpecah,” tegasnya.

Caleg dari Dapil Badung untuk DPRD Bali, I.B. Putu Parta, setuju dengan memberikan catatan. Menurutnya, sebagai aturan KPU, semua harus mematuhi. Namun khusus di desa, karena

tidak semua orang melek teknologi informasi, maka baliho caleg tidak mesti dibatasi. “Sosialisasi di desa lebih nyambung kalau pakai baliho,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Yang penting, baliho dipasang secara rapi, tidak semrawut.

Apalagi kalau diberi hiasan khas budaya setempat. “Justru akan memperindah kota,” tegas IB Putu Parta.

Kalau di kota, dia memang lebih setuju dibatasi. Caleg DPRRI dari Partai Nasdem I.B. Oka Gunastawa menyebut, PKPU 15 spiritnya sama dengan aturan di Partai Nasdem. “Kami di Nasdem tidak mempersoalkan, sebab aturan tersebut sama spiritnya dengan aturan partai kami,” tegasnya.

Hanya KPU lebih berorientasi pada kuantitas. Padahal masih ada cara lain untuk mengatur baliho atau alat peraga kampanye caleg agar tidak semrawut, seperti yang dilakukan Partai Nasdem. Caleg Partai Nasdem tidak boleh memasang baliho sendiri-sendiri. Setiap memasang baliho harus berkoordinasi dengan induk partai.

“Kalau di suatu dapil ada lima caleg, misalnya, yang dipasang harus mencantumkan kelima caleg tersebut. Jadi pemasangan baliho harus kolektif,” tegasnya.

Kalau ada caleg yang memasang baliho secara individu, kata Oka Gunastawa, maka partai sendiri yang akan menurunkan baliho caleg tersebut.

Sejumlah caleg boleh saja menyatakan akan mengikuti ketentuan PKPU 15. Namun, kenyataannya baliho di lapangan masih marak. Spanduk dan bendera parpol masih berkibar di manamana. Gelora para caleg untuk mensosialisasikan diri dan meraih simpati masyarakat tetap bergemuruh. Karena itu, tampaknya kita akan terus menyaksikan adu kuat antara gelora para caleg dan PKPU 15. Apalagi sanksi untuk itu tergolong ‘’ringan’’. Pada Ayat (3) Pasal 17 PKPU 15 dinyatakan, KPU, KPU/KIP provinsi, dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraganya. Kemudian pada ayat (4) disebutkan, “dalam hal peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3), pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Panwaslu kabupaten/kota, berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu tersebut.

Jadi, kalau ada peserta pemilu bandel, risikonya hanya baliho yang dicabut. So, apa beratnya kan? www.denpostnews.com LAPORAN

KRIMINAL

MBP/kerta negara

Berurutan: Gembong pembobol pura di Bali, tersangka Abdur Razak saat diamankan di Polda Bali. Barang bukti berupa pratima dan benda-benda sakral lainnya hasil kejahatan kelompok tersangka Abdur Razak. Sedangkan barang bukti pratima berbagai jenis patung kayu merupakan hasil sitaan dari penadah, Roberto Gamba, asal Italia, beberapa tahun lalu.

Sanksi buat

si Pencuri

’’Pratima’’ 40

7 - 13 Oktober 2013

P

ara pangempon pura di Bali, untuk sementara waktu, sedikit dapat bernapas lega dengan diciduknya komplotan pencuri benda-benda sakral, pratima. Mereka adalah tersangka Abdur Razak (gembong), Hamzah, Jumatin, Muhamad Soleh, Fauzi, Dimyati dan seorang cewek kafe di Tabanan yakni Istianah alias Iis. Sedangkan tiga anak buah Abdur Razak yakni Zakaria, Somad, dan Awabin, hingga saat ini belum terlacak keberadaannya.

Kiprah tersangka Abdur Razak dkk. ternyata cukup panjang. Mereka mengaku beraksi di 25 pura di seluruh Bali. Untuk menghilangkan jejak, sebagian barang bukti yang mereka gasak di sejumlah pura justru dibuang di Tukad Badung. Polisi kemudian mengobok-obok sungai tersebut, tetapi sampai saat ini satu pun barang bukti berhasil ditemukan.

Upaya polisi menciduk komplotan pembobol pura ini patut diberikan acungan jempol. Setidaknya, setelah komplotan Abdur Razak diciduk, kasus pembobolan pura mereda, bahkan nol sama sekali. Namun tugas polisi tak sampai di sini saja, sebab kemungkinan besar masih ada perorangan atau kelompok lain yang berkeliaran. Jika ada kesempatan emas, bisa saja beraksi lagi menggerayangi pura.

Tugas selanjutnya, bagaimana dan pasal apa yang dijeratkan oleh penegak hukum kita buat mereka yang mengobok-obok tempat suci yang diagungkan umat Hindu ini. Pengalaman-pengalaman sebelumnya vonis yang dijatuhkan buat sindikat pencuri pratima, termasuk penadahnya yang warga Italia, Roberto Gamba, sangatlah ringan: berkisar tiga hingga dua tahunan. Ini artinya sanksi yang mereka peroleh tak sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya. Bayangkan saja, jika satu pura saja digerayangi maling, maka satu banjar akan merasakan tempat

Kalau lebih banyak pura lagi, maka seluruh umat Hindu di Bali ternoda. Belum lagi untuk membuat pratima, biayanya puluhan juta rupiah, di luar biaya upacaranya.

Siapa pun pasti geram akan ulah para pembobol pura ini, termasuk Aliansi Peduli Hindu-Bali yang terdiri atas KMHDI, Puskor Hindunesia, dan Cakra Wahyu. Mereka kemudian mendatangi DPRD Bali. Mereka antara lain mendesak agar para pencuri pratima dijerat pasal penodaan agama dan kejahatan terhadap cagar budaya.

Ada lima poin pernyataan sikap Aliansi Peduli Hindu-Bali terkait masalah pencurian pratima. Pertama, minta agar para pencuri mendapat hukuman seberat-beratnya sebagaimana diatur dalam hukum formal KUHP yang berlaku. Kedua, mendesak agar ditambahkannya pasal penodaan agama dan kejahatan terhadap cagar budaya dan warisan budaya dalam BAP polisi, seperti yang diatur dalam Pasal 56 (A) UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama dan UU Nomor 11 Tahun 2010 terkait Cagar Budaya. Ketiga, para pencuri pratima, selain dihukum secara pidana sesuai hukum formal, juga dikenai sanksi adat sebagaimana berlaku. Sedangkan untuk warga pendatang dikenai sanksi lebih berat sebagai statusnya yakni warga pendatang. Keempat, mendesak agar DPRD Bali memanggil Tim Advokasi dari PHDI Bali yang dibentuk pada 23 Agustus 2013 untuk segera merumuskan tuntutan hukum kepada pencuri pratima. Kelima, mendesak DPRD Bali bersama Tim Advokasi PHDI Bali segera mengirimkan tuntutan hukum ke instansi-instansi yang berwenang dalam kasus pencurian pratima.

Menanggapi aspirasi dari Aliansi Peduli Hindu-Bali, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta menegaskan, sikap DPRD Bali sudah jelas. “Kasus ini mengganggu rasa kebatinan masyarakat Bali. Kasus ini jangan dianggap sebagai kriminal biasa. Jangan hanya dinilai sebagai kasus pencurian biasa,” paparnya.

Menurut Parta, pembuatan pratima tidak biasa. Dibutuhkan biaya besar, ada upacara khusus dengan mencari hari-hari yang baik. “Karena itu, kami memang berharap para pencuri pratima yang tertangkap agar dikenai pasal penistaan agama, dan dihukum yang berat agar ada efek jeranya” tandasnya.

Sementara Bendesa Adat Baha, Mengwi, Made Ngastawa, minta polisi mengenakan komplotan maling tersebut dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih berat dari teroris.

“Mereka (tersangka) sama dengan teroris. Mereka seenaknya mengacak-acak pura yang kami sakralkan dan di-sungsung sejak lelulur kami,” tegasnya.

Terkait hal itu, Dir. Reskrimum Polda Bali Kombes Antam Novambar berjanji akan mengenakan pasal seberat-beratnya kepada tersangka. Namun saat ini, pihaknya masih mengenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan.

“Kami akan berupaya seoptimal mungkin karena perbuatan tersangka telah menyakiti umat Hindu di Bali. Kami juga akan menggunakan UU Cagar Budaya karena salah satu pura yaitu Pura Puru Sada di Kapal, Mengwi,” tegasnya.

Untuk menekan kasus pembobolan pura, Kabid Humas Polda Bali Kombes Hariadi mengatakan supaya krama Bali menggalakkan kembali tradisi makemit. Pasang juga CCTV, membuat menara, dan pratima disimpan di brankas. Namun hal itu bukan sepenuhnya menjamin menangkal ulah bromocorah pembobol pura. Banyaknya pura dan tersebar dengan jarak berjauhan, tipis kemungkinan pangempon bisa makemit terus-menerus. Sedangkan CCTV dan brankas, perlu biaya dan tenaga. www.denpostnews.com LAPORAN 7 - 13 Oktober 2013

41

OLAHRAGA

Nama Julukan Tanggal lahir Tempat lahir Kebangsaan Tinggi badan Berat badan Cabang Rekor dunia

Medali

Berbagi Sukses Hidup

: Usain St Leo Bolt : Lightning Bolt : 21 Agustus 1986 : Trelawny : Jamaika : 1,95 m : 94 kg : lari : 100m :9,58 detik (Berlin 2009); 200m : 19,19 detik (Berlin 2009) : 6 emas (Olimpiade) ; 8 emas, 2 perak (Kejuaraan Dunia)

Bali Post/rtr

Sprinter Jamaika Usain Bolt dalam peluncuran buku “Faster than Lightning� di Selfridges, London.

42

7

3

r 201

tobe

Ok - 13

A

palagi yang diinginkan oleh Usain Bolt? Popularitas dan kekayaan telah ia dapatkan setelah menjadi “Manusia Tercepat” di planet Bumi ini. Meski telah melewati masa kejayaan dan sudah sepantasnya untuk gantung sepatu, sprinter bertubuh jangkung itu memutuskan untuk menunda pensiun.

Ada ganjalan yang disadari atlet berusia 27 tahun itu yakni: belum menuntaskan persoalan tersisa dan membahagiakan orang lain. Dan yang paling utama adalah tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari.

Saat peluncuran buku otobigrafinya yang berjudul ‘’Faster than Lightning’’ di London, Bolt mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi inspirasi bagi semua orang. Bahwa dengan kerja keras, segala sesuatu menjadi memungkinkan untuk dicapai oleh semua orang.

“Pengalaman ini yang hendak saya bagikan kepada semua orang,” kata Bolt yang selama ini diketahui sebagai fans klub Liga Inggris Manchester United.

Ia mengakui bahwa mengawali segala sesuatu itu berat.

Demikian pula dalam perjalanannya yang penuh permasalahan seperti saat musim terbaik, pada masa puncak kejayaan atau dalam keterpurukan, saat menjadi pemenang atau pun tak berdaya apa-apa karena didera cedera. Saat seperti itulah diperlukan semangat dan intensitas bekerja dengan keras.

“Itu alasan mengapa saya ingin berbagi cerita hidup saya ini. Terkadang hidup berjalan seperti kurva. Anda harus tetap tangguh dan fokus serta terus bekerja keras demi mimpi-mimpi yang anda ingin capai,” ujar peraih enam medali emas Olimpiade itu kepada Reuters.

Di depan ratusan penggemarnya yang memadati pusat perbelanjaan di London itu, dia mengungkapkan rencana jangka panjangnya, termasuk keputusan untuk menunda pensiun usai Olimpiade Rio de Janiro 2016.

Sebelumnya ia telah memutuskan untuk pensiun usai gelaran Olimpiade 2016 di Rio de Janaeiro, Brazil. Saat itu usianya telah mencapai kepala tiga dan untuk atlet, terutama lari jarak pendek, itu bukanlah saat yang tepat untuk bersaing dengan atlet-atlet yang lebih muda.

Setelah meminta pertimbangan dari pelatihnya, Glen Mills, serta tim pendukungnya maka diambil keputusan untuk menunda pensiun. Fisiknya diprediksi masih mampu berlomba hingga setahun atau dua tahun setelah Olimpiade Rio. Namun untuk Olimpiade 2020 yang akan digelar di Tokyo, tidak masuk dalam perhitungannya.

“Saya telah merenungkan hal itu. Saya rasa ini akan membuat banyak orang bahagia,” katanya yang dalam penampilan di Stadion Luzhniki, Moskow di Kejuaraan Dunia lalu, ditonton puluhan ribu orang.

Diakuinya, penggemar dan sponsor amat mendukung sehingga keputusan untuk berlomba lagi itu kemudian diambil dengan sepenuh hati. Selain itu ada sebuah event yang belum pernah diikuti selama ini selain Olimpiade, kejuaraan dunia

dan turnamen yang digelar induk organisasi atletik internasional IAAF yakni Commonwealth Games atau pesta olahraga Negara-negara Persemakmuran. Commonwealth Game 20014 rencananya akan digelar di Glasgow.

Seharusnya ia tampil pada turnamen tersebut di Melbourne 2006. Namun cedera hamstring memaksanya mengundurkan diri. “Turnamen ini belum pernah saya ikuti sebelumnya,” katanya dalam wawancara dengan BBC. “Jadi terserah pada pelatih, tetapi saya sudah katakan bahwa saya ingin menjadi bagian dari acara ini.”

Bolt memenangkan medali emas nomor 100m, 200m dan estafet 4x100m pada Olimpiade Beijing 2008. Ia mempertahankan ketiga gelar di Olimpiade London tahun lalu. Gelar serupa diraih di Kejuaraan Dunia 2009 di Berlin dan diulangi lagi di Moskow bulan lalu.

Pencapaian terbaiknya adalah saat memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri di nomor 100m dengan waktu 9,58 detik di Berlin 2009. Saat itu usianya 23 tahun.

Peraih penghargaan IAAF World Athlete of the Year, Track & Field Athlete of the Year, dan Laureus Sportsman of the Year (tiga kali) diklaim sebagai satu-satunya atlet track dan field yang berpenghasilan tertinggi di dunia.

Majalah Forbes menempatkan Bolt di posisi ke-40 dalam daftar atlet dengan pemasukan tertinggi. Diperkirakan dia menerima 24,2 juta dolar AS per tahun dari sponsornya seperti Hublot, Virgin Media, Nissan dan Samsung.

Sedangkan sponsor utamanya Puma beberapa waktu lalu telah memperpanjang kontraknya hingga pengujung kariernya. Sepanjang satu dekade terakhir, Bolt menggunakan produk baju dan peralatan olahraga buatan pabrik Jerman itu. Ia juga dinobatkan sebagai duta perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis, Adidas dan Nike.

Uniknya perpanjangan kontrak itu dilakukan saat perusahaan itu melakukan efisiensi besar-besaran dengan melakukan banyak pemangkasan pengeluaran, seperti diungkapkan CEO Puma, Bjorn Gulden. l yudi winanto Pencapaian Usain Bolt di nomor 100m Tahun Waktu * Angin Tempat 2013 9,77 -0,3 Moskva (Luzhniki) 2012 9,63 +1,5 London (OP) 2011 9,76 +1,3 Bruxelles 2010 9,82 +0,5 Lausanne 2009 9,58 +0,9 Berlin 2008 9,69 0,0 Beijing 2007 10,03 +0,7 Rhimno Ket. * dalam detik Sumber iaaf.org

7-1

3 Ok

tobe

r 201

3

43

OLAHRAGA

Untuk Apa Banyak Atlet Bajakan

Digelar Porprov?

P

ekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XI/2013 yang berlangsung di Denpasar, 8 - 15 September lalu, masih diwarnai atlet bajakan, baik dari luar daerah maupun asal Bali. Padahal, ajang tersebut semestinya untuk atlet Bali hasil pembinaan Komite Olahraga Nasional (KONI) kota dan kabupaten masing-masing.

Hal itu terjadi lantaran kemampuan keuangan sembilan daerah tingkat II di Bali tidak sama. Akibatnya, daerah kaya akan terus menjadi juara umum, sebab mampu membeli atlet-atlet terbaik berikut memberikan bonus menggiurkan. Sebaliknya, daerah miskin hanya sebatas mencetak atlet yang kalau sudah berprestasi akan diboyong daerah kaya. ‘’Kalau selamanya daerah kaya juara umum, lalu untuk apa lagi digelar porprov,’’ kritik Wakil Ketua Kontingen Jembrana Aryana Bisma.

Untuk itulah ia menekankan perlunya KONI Bali atau Pemprov Bali menerbitkan SK tentang standardisasi bonus. Kalau tidak, porprov akan terus seperti yang sudah berjalan di mana daerah kaya bakal dengan mudah mengambil atlet secara instan karena cenderung jor-joran menjanjikan bonus. Di satu sisi, daerah miskin dengan PAD minim hanya bisa menjerit setelah ditinggalkan atlet binaannya.

Contohnya atlet balap sepeda dan panjat tebing Jembrana yang dibina dari nol, namun setelah berada di puncak prestasi kemudian diboyong daerah lain. ‘’Kami tak bisa berbuat apa untuk menahannya, karena daerah kami PAD-nya kecil,’’ ucap Aryana.

Oleh sebab itu, dia menganggap porprov bukanlah ajang olahraga bergengsi, tetapi biasa-biasa saja. Hanya sebagai event sabetmenyabet atlet untuk mengejar medali secara instan. Karenanya, Bisma minta para atlet juara jangan terlalu bangga dengan hasil yang dicapai dalam Porprov Bali XI.

44

7 - 13 Oktober 2013

Untuk menghentikan praktik pembelian atlet, Aryana menyarankan kepada pengurus tiap cabang olahraga (cabor) supaya menggelar kejurda setahun sebelum porprov. Kejurda sangat penting untuk mengukur kekuatan sekaligus mengetahui calon lawan yang akan dihadapi di porprov. Lewat kejurda akan terdata atlet-atlet yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian, atlet luar Bali yang nyelonong menjelang porprov karena sudah dibuatkan KTP dan KK, akan kentara.

Masukan untuk perbaikan Porprov juga disuarakan Ketua Umum KONI Klungkung Dewa Gede Oka Subawa. Ia mengharapkan Komisi Keabsahan porprov menjunjung asas keadilan.

Subawa menyoroti ini gara-gara daerahnya tidak mengirim pecatur sebab atletnya sudah diboyong daerah lain. ‘’Setelah kami mengajukan keberatan, tetap saja Klungkung dikalahkan,’’ kilahnya.

Kendati prestasi di ajang porprov dianggap hal biasa, Bupati Badung A.A. Gde Agung menilai event dua tahunan ini merupakan ajang olahraga paling bergengsi di Bali. Melalui porprov bisa diketahui sejauh mana keberhasilan daerah membina atlet.

Soal bonus Rp 40 juta (sebelum dipotong pajak 15 persen sehingga menjadi Rp 34 juta) bagi peraih medali emas, menurutnya, sebagai apresiasi Pemkab Badung terhadap perjuangan para atlet di arena pertandingan.

Selama kepemimpinan Agung Gde Agung, Badung menjadi juara umum porprov lima kali beruntun, yakni pada 2005 di Jembrana, 2007 di Bali Timur, 2009 di daerah sendiri, 2011 di Jembrana, dan 2013 di Denpasar. Porprov Bali XII/2015 di Buleleng akan menjadi arena pembuktian bagi Badung apakah mampu tampil sebagai juara untuk keenam kalinya. l DANIEL FAJRY

Atlet putri adu cepat pada lomba atletik nomor lari 200 meter dalam Porprov Bali XI/2013 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar.

7 - 13 Oktober 2013

45

MBP/eka

Pahlawan di Tengah MANCANEGARA

Teror Westgate

S

eorang personel pasukan khusus Inggris, Special Air merintah Inggris mendukung intervensi militer Kenya di negara Service (SAS) muncul sebagai pahlawan saat aksi pe- tetangga Somalia. Pemerintah Kenya sendiri mengumumkan hari nyerangan mall di Nairobi, Kenya. Prajurit yang saat itu berkabung selama tiga hari untuk menghormati para korban. sedang cuti tersebut, dianggap sebagai pahlawan karena Serangan seperti ini memang kerap terjadi di kawasan Afrika menyelamatkan sekitar 100 orang. namun di balik itu, keberanian sang prajurit patut diacungi Pekan lalu, prajurit SAS tersebut sedang minum kopi di Mall jempol dan mendapat apresiasi tinggi.

Westgate tersebut ketika para pelaku menyerang pusat perbelanjaan tersebut. Prajurit yang namanya dirahasiakan karena l GUGIEK SAVINDRA alasan keamanan itu, beberapa kali bolak-balik keluar-masuk mall untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam teror itu. “Apa yang dilakukannya sangat Kronologi Penyerangan Berdarah di Mall Westgate, Kenya heroik. Dia sedang minum kopi bersama teman-teman ketika itu Penyerang bersenjatakan granat, senapan serbu, dan pistol — terjadi,� kata seorang teman prajurit menyerbu Mall Westgate dari pintu depan dan belakang. tersebut di Nairobi. “Dia bolakbalik masuk 12 kali dan menyeKelompok penyerang dengan jumlah lebih besar masuk lewat pintu depan dan lamatkan 100 orang. Bayangkan, langsung menyerang sebuah kafe dengan senapan mesin dan granat. masuk kembali ke sana ketika Anda tahu apa yang terjadi di dalamnya,�

Kelompok lain yang terdiri atas empat penyerang mengenakan topeng masuk melalui tuturnya. Pasukan khusus Inggris pintu lahan parkir bertingkat setelah menembak mati seorang penjaga keamanan. secara rutin memang melatih dan beroperasi di Kenya.

Kelompok itu kemudian melangkah ke atap lahan parkir tempat sebuah pesta Sedikitnya 67 orang tewas, sedang digelar oleh sebuah stasiun radio lokal. termasuk sejumlah warga Inggris, dalam aksi penyerangan dan Para penyerang melemparkan dua buah granat ke acara pesta itu, tetapi hanya penyanderaan tersebut. Kelomsatu granat yang meledak. pok militan Somalia, Al-Shabaab, mengklaim bertanggung jawab atas Selanjutnya, para penyerang melemparkan sebuah granat ke pintu yang serangan itu. menghubungkan lahan parkir itu dengan mall, merusak pintu tersebut.

Juru bicara kelompok itu mengatakan, semua warga Inggris di Mereka kemudian menerobos masuk ke dalam mall sambil menembaki Kenya merupakan target karena pepara pengunjung dan pekerja sejumlah toko.

Di dalam mall, para penyerang kemudian memaksa beberapa pengunjung mengucapkan kalimat syahadat Islam.

Pengunjung yang bisa mengucapkannya diperintahkan pergi, sementara yang tidak bisa langsung ditembak mati.

Mall Westgate mengepulkan asap pascaserangan kelompok bersenjata pekan lalu.

MBP/ap

DAERAH

Kincir Angin, ”Angin-anginan”

S

etiap rencana membangun Nusa Penida sejak dulu hingga kini belum ada yang berjalan mulus. Kondisi demikian, membuat Nusa Penida bertahun-tahun tak ubahnya seperti pulau percobaan. Parahnya, setelah melakukan percobaan dan gagal, tidak ada tindak lanjutnya, sehingga situasi itu kerap membuat masyarakat setempat geram. Sebut saja pembangunan kincir angin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang dibangun di atas Bukit Mundi, Desa Klumpu, Nusa Penida, Klungkung.

Proyek ini sejatinya dijadikan model unggulan sebagai salah satu bentuk pengembangan pembangunan pulau terluar dan kemandirian di bidang energi, sebagai hasil dari tindak lanjut konferensi ICCC (International Climate Change Conference) PBB di Nusa Dua, tahun 2007 lalu tentang perubahan iklim global. Melalui program itu, Nusa Penida rencananya dijadikan percontohan pulau dengan energi yang terbarukan selain menjadi destinasi desa wisata energi.

Melihat spesifikasi yang terpasang di setiap rumah panel listrik, diketahui sebanyak tiga unit pembangkit listrik tenaga bayu berkekuatan masing-masing 85 kilo Watt (kW). Sementara enam unit lainnya berkekuatan 80 kW dan pembangkit tenaga surya hanya 30 kW. Tiga unit kincir angin ini menghabiskan dana sekitar Rp 3,5 miliar, sedangkan jumlah seluruh kincir ada sembilan unit, sehingga rata-rata proyek ini menghabiskan dana Rp 10,5 miliar.

Sayangnya uang miliaran rupiah itu belum menghasilkan apa pun bagi masyarakat setempat. Al-

hasil, enam dari sembilan kincir angin tidak berfungsi sama sekali sejak mulai dibangun tahun 2007. Kerusakan baik instalasi, balingbaling, rotor, motor maupun gear box kincir membuat PLTB tidak bisa berfungsi. Hal tersebut dipertanyakan warga sekitar dan meminta pihak terkait meninjau kembali proyek itu agar benar-benar dapat bermanfaat bagi warga di Nusa Penida.

Bendesa Panca Mandala Gita, Klumpu, Wayan Sukla, belum lama ini mengatakan dari sembilan kincir angin di Desa Klumpu itu, dua kincir angin sudah dibangun lebih dulu, disusul tujuh kincir angin lainnya oleh Kementerian ESDM dan PLN Distribusi Bali.

“Kami di Klumpu kurang tahu penyebabnya, mungkin konstruksinya tidak benar,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Perbekel Klumpu, Kadek Suarta.

Dia mengatakan, pembangunan PLTB di desanya itu tidak jelas.

Bahkan hingga kini pihaknya belum pernah bertemu dengan yang mengerjakan dan pihak yang pengelola. Beberapa PLTB katanya juga banyak yang karatan dan nyaris hancur, di mana balingbalingnya juga ada yang patah. “Saya belum pernah ketemu pihak pengelolanya mulai dari proyek itu dibangun hingga sekarang, sehingga saya tidak bisa menjelaskan untuk apa PLTB itu dibangun di desa kami. Kalau untuk menghasilkan listrik kenyataannya tidak ada. Saya dengar katanya dikerjasamakan dengan koperasi, koperasi yang mana juga tidak jelas,” ungkapnya.

Dia berharap dapat bertemu dengan pihak yang membangun PLTB itu dan mendengar langsung apa manfaatnya, bagaimana pengelolaannya dan siapa yang mengelola, sehingga warga juga tidak bertanya-tanya dan diharapkan dapat berfungsi maksimal untuk warga di Nusa Penida. Keberadaan kincir angin ini juga dikhawatirkan mengancam keselamatan warga. Soalnya, kondisinya yang tak terurus, dikhawatirkan tower-tower penopang kincir angin ambruk dan bisa menimpa warga maupun pamedek yang tangkil ke Pura Puncak Mundi, Klumpu. Terlebih beberapa tower kincir angin itu berada di pinggir jalan menuju Pura Puncak Mundi.

Dia meminta pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan kincir angin itu meninjau kembali proyek mangkrak tersebut. “Kalau memang tidak bisa difungsikan lebih baik dibongkar saja. Namun sebaliknya, kalau memang masih bisa dimanfaatkan, harus ada kejelasan, siapa yang mengelola dan apa peruntukannya,” katanya.

Anggota DPRD Klungkung asal Nusa Penida Wayan Baru juga meminta pihak-pihak terkait mesti bertanggungnjawab jika memang serius turut serta berupaya membangun Nusa Penida keluar dari persoalan-persoalan kompleks. Artinya, setelah membangun jangan ditinggal begitu saja. Padahal proyek-proyek mangkrak ini sudah sering dipertanyakan warga, kepala desa, camat dan kalangan dewan di DPRD Klungkung dan DPRD Bali. “Jangan sampai eksesnya malah membahayakan keselamatan warga,” ujar Baru. l BAGIARTA

Kincir angin yang diharapkan dapat menjadi energi terbarukan di Nusa Penida kini sudah tak berfungsi.

MBP/ BAGIARTA

MBP/ BAGIARTA

Warga menunjukkan mesin pengolah air laut menjadi air tawar yang mangkrak di Dusun Semaya, Desa Suana, Nusa Penida, Klungkung.

Menyulap Air Laut Jadi Air Tawar

Proyek ESDM Bertahan 6 Bulan

B

anyak program pembangunan yang gagal total di Nusa Penida. Di antaranya pengolahan air bersih.

Ada proyek pengolahan air minum tenaga surya milik Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM di Banjar Angkal dan Dusun Semaya, Desa Suana, Nusa Penida. Awalnya, proyek ini dimanfaatkan untuk mengolah air laut menjadi air tawar agar bisa dikonsumsi warga sekitar. Sebab, kedua wilayah itu menjadi wilayah di Desa Suana yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM. Proyek itu juga sebagai jawaban dari pemerintah pusat tahun 2007 lalu untuk mengakhiri jeritan krisis air bersih di wilayah setempat. Bahkan, pengolahan air minum ini digadang-gadang mampu menyulap air laut menjadi air tawar dengan kapasitas 1.000 liter dalam sehari. Namun, ide mulia itu rupanya berjalan tidak karuan. Baru enam bulan beroperasi mesin pengolahan air itu justru tidak berfungsi. Kondisi itu diutarakan salah satu pengelolanya, Wayan Satu, belum lama ini. Kondisi itu lantas mengundang protes warga sekitar. Sebab, sebelum mesin pengolahan air itu beroperasi, pemerintah pusat sudah berkoar, mesin tersebut bakal membantu mereka keluar dari persoalan pelik krisis air bersih.

Satu mengatakan setelah beroperasi kurang dari setahun, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut hingga kini mangkrak.

Sebab, peralatan utama berupa mesin pengolah air laut menjadi air tawar sudah tidak bisa difungsikan lagi. Tidak hanya itu, tiga panel surya yang menghasilkan energi listrik dari tenaga surya, 24 buah aki ukuran besar dan gardu satu unit juga mangkrak.

Pasalnya, komponen utama berupa rangkaian mesin sudah tidak beroperasi. Ironisnya lagi, lahan di sekitar mes SDN 6 Suana yang dimanfaatkan untuk lokasi proyek pun ikut telantar. Akhirnya, nasib proyek ini juga sama dengan nasib proyek-proyek pemerintah pusat lainnya. Mangkrak, namun tidak ada usaha untuk memperbaiki lagi. Malah, pascapenyerahan hingga kini belum ada pengecekan lagi dari pemerintah pusat. Akhirnya, keinginan pemerintah pusat menyelesaikan masalah air bersih di wilayah setempat juga gagal total.

Buntutnya lagi, warga Banjar Angkal dan Dusun Semaya kembali setiap hari mengonsumsi air laut. Mirisnya, air laut yang diambil melalui sumur di dekat tepian pantai tidak dimasak terlebih dahulu, melainkan langsung diminum oleh warga sekitar.

Wayan Satu mengaku saat mesinnya rusak, dirinya sempat berinisiatif memperbaikinya secara swadaya dengan mengganti seal-nya, namun tetap saja mesinnya tidak bisa hidup sebelum akhirnya masa garansi habis. Dia juga mengaku sempat menempuh jalan lain dengan membawa mesinnya ke Denpasar.

Apesnya, spare part mesin pengolahan air itu tidak tersedia di Bali. “Bengkelnya malah kaget, karena mesin itu katanya produk luar negeri dan spare part-nya tidak ada dijual di Bali,� terang Wayan Satu.

Perbekel Suana Putu Rai Sudarta berharap pemerintah pusat bersedia mengecek kembali persoalan pada proyek tersebut, agar dapat bermanfaat bagi warga sekitar. l Bagiarta 7 - 13 Oktober 2013

49

GOR, Empat Tahun Mangkrak DAERAH

S

esungguhnya Bali beruntung mempunyai daerah kepulauan seperti Nusa Penida. Namun sayang, perhatian pemerintah dalam membangun salah satu daerah potensial itu masih setengah hati. Tak pelak berbagai kalangan kerap mengungkapkan Nusa Penida sebagai pulau yang malang.

Sebab, berbagai agenda pembangunan yang prestisius berujung mangkrak, seperti pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Sampalan di Desa Batununggul, Nusa Penida.

Salah satu panitia pembangunan GOR Sampalan saat itu, Made Suriana, belum lama ini, mengatakan GOR Sampalan mulai di bangun sejak tahun 2009 dengan menggunakan APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sekitar Rp 1,2 miliar. Menurutnya, pembangunan fisiknya sudah selesai sekitar 70 persen. Pengerjaan fisik itu sesuai RAB-nya. Sejak tahun 2009, belum ada lagi anggaran untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan pembiayaan dari APBN, hasil pengerjaannya kemudian diserahterimakan kepada Pemkab Klungkung.

Sejak saat itu, nasib proyek ini kian terkatung-katung. Sebab, sejak diserahterimakan rupanya pengelolaannya tidak jelas.

Suriana mengatakan mestinya kalau sudah ada pengelolanya, GOR itu sudah bisa dimanfaatkan sambil menunggu biaya selanjutnya. “Seharusnya sudah bisa dimanfaatkan jika pemkab melalui UPT Disdikpora mau mengelolanya,� katanya.

GOR Sampalan sejak dibangun tahun 2009 baru selesai sekitar 70 persen.

MBP/ BAGIARTA

Namun, lantaran tidak ada yang mengelola, GOR tersebut pun kerap diterpa isu tak sedap, sebagai tempat mesum para remaja.

Dugaan itu cukup mendasar, di mana beberapa warga setempat mengaku sering memergoki sepasang remaja asyik memadu kasih di dalam GOR tersebut.

Warga setempat, I Dewa Gede Sudiadnyana, mengatakan sering memergoki sepasang remaja bercumbu di tribun GOR itu. Beberapa warga lainnya di sekitar lokasi juga mengutarakan hal serupa. Terlebih saat malam minggu, para remaja sering memanfaatkannya sebagai tempat kencan pada malam hari.

Selain itu, warga setempat juga mengeluhkan kondisi proyek GOR tersebut, di mana pascaproyek ini terhenti, kondisinya menjadi tidak terawat.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Klungkung, Dewa Oka Subawa, mendesak Pemkab Klungkung menyelesaikan proyek GOR Sampalan di Desa Batununggul, Nusa Penida. Subawa mengaku prihatin melihat kondisi GOR tersebut. Padahal sarana olahraga seperti GOR sangat diperlukan di Kecamatan Nusa Penida.

Sekkab Klungkung Ketut Janapria mengakui sejak dibiayai APBN, belum pernah dianggarkan lagi dari APBD kabupaten hingga tahun 2013. l BAGIARTA

06 | 7 - 13 Oktober 2013

Kontroversi di Besakih Ironi Kemegahan Bandara Ngurah Rai

GOLF

RP 20.000