Edisi 30 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 142TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 30 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Hilangnya dr. Mawardi

Amaq Asrul: Jangan Dipolitisir PASCAHILANGNYA dr. Mawardi Hamri yang sampai sekarang belum diketahui jejaknya, banyak memunculkan spekulasi. Belakangan muncul spanduk-spanduk menyangkut mantan Direktur Utama RSUD Provinsi NTB yang terkesan memojokkan satu pihak. Fakta ini membuat Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul angkat bicara. Dikatakan Amaq Asrul, kemunculan spanduk-spanduk yang sengaja diedarkan dan digerakkan secara massal itu bertendensi politik. Hilangnya dr.Mawardi yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya diminta tidak dipolitisir. ‘’Inipolitikdan bisa menyudutkan seseorang, dalam hal ini Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mungkinGu(Amaq Asrul) bernur NTB

itu yang dimaksud spanduk-spanduk itu,’’ ungkap Ali BD. Menurutnya, hilangnya seorang warga negara itu sulit kemudian menyalahkan orang lain. Memang, lanjut sang pendobrak ini, semua kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selaku kepala pemerintahan itu bertanggung jawab secara umum tentang keamanan dan keselamatan warganya. Akan tetapi, menjadi hal yang mustahil bagi kepala daerah terus menjadi penjaga malam dari jutaan orang yang ada di wilayahnya. Ada teori menyebut kepala daerah adalah penjaga malam. ‘’Nachtwaker staat,’’ sebut Amaq Asrul yang juga Bupati Lotim ini. Maksudnya adalah, selaku kepala daerah bertugas menjaga kehidupan dalam suatu masyarakat secara umum. Tidak bisa satu persatu rumah warganya itu dijaga oleh kepala daerah. Apalagi seorang gubernur. Karenanya, dalam pandangan Bupati Amaq Asrul, salah kaprah kegiatan menjelang tahun politik ini menjurus kepada upaya menjatuhkan nama seseorang. Bukan hanya gubernur yang bertugas mencari di mana dr.Mawardi. Akan tetapi siapa saja yang peduli termasuk yang membuat spanduk itu. Orang yang membuat spanduk itu diakui paling berupaya keras mencari dimana dr. Mawardi sekarang. ‘’Jadi jangan hanya membuat spanduk tapi tujuannya hanya untuk menjatuhkan orang lain. Dan tidak sungguh-sungguh mencari dr.Mawardi yang hilang itu,’’ paparnya. Bersambung ke hal 15

Ditingkatkan ke Penyidikan

Kasus Merger BPR Segera Panggil Saksi Mataram (Suara NTB) Setelah ditingkatkan ke penyidikan, sementara ini belum ada aktivitas pemeriksaan oleh penyidik Kejati NTB. Namun dalam waktu dekat (segera), sejumlah saksi akan dipanggil. ‘’Agenda pemanggilan nanti setelah Lebaran Haji (Hari Raya Idul Adha). Sekarang kami persiapan dulu,’’ kata Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah

tim masih mempertimbangkan waktu. Apalagi sebentar lagi perayaan hari besar Idul Adha. Setelah agenda itu selesai, timnya mulai bergerak me-

Karena penentuan kerugian negara akan dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terpisah, Korwas Investigasi BPKP NTB, Ngatno, SE mengaku hingga diwawancara Senin (28/8) lalu, belum juga menerima permintaan audit, Bersambung ke hal 15

Bupati KLU Kecewa

TO K O H

Wisman Diangkut Satu ’’Boat’’ dengan Kambing

Tak Sampai 1 Persen

Tanjung (Suara NTB) Transportasi angkutan dari Pelabuhan Bangsal menuju Gili Trawangan pada Senin (28/8) sore mengecewakan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar. Pasalnya salah satu boat yakni Wisata Ikhtiar diketahui mengangkut penumpang wisatawan mancanegara (wisman) bercampur dengan angkutan ternak (kambing). Dalam sebuah foto yang dikirimkan salah seorang penumpang yang berada di boat tersebut, Adim Yuliadin, terlihat empat orang wisatawan mancanegara tengah duduk di seat boat di belakangi dua ekor kambing. Kambing tersebut diduga merupakan hewan kurban milik warga Trawangan. Dari mimik wisatawan, tergambar raut muka yang menunjuk(Suara NTB/ist)

KEPALA Otoritas Jasa Keungan (OJK) Provinsi NTB, H. Yusri pindah tugas ke Kantor OJK Pekanbaru, Riau. Kepada para pelaku perbankan di daerah ini, ia meminta penyaluran kredit ditingkatkan, agar lapangan kerja dan ekonomi NTB terdongkrak. Pertumbuhan kredit perbankan di NTB dalam catatan terakhirnya 2017 ini, tumbuh tak sampai 1 persen. Padahal, target tahun ini, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9 persen sampai 12 persen. Di daerah lain, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 4 persen. Karena itu, perbankan harus lebih progresif. ‘’Tingkatkan kredit, agar lapangan kerja terbuka luas. (Suara NTB/dok) Agar multiplier effect menggerakH. Yusri kan ekonomi NTB,’’ pesannya kepada para pelaku industri keuangan saat di gelar perpisahan, Selasa (29/8) kemarin. Bersambung ke hal 15

Harahap, SH.,MH kepada Suara NTB, Selasa (29/8). Sementara ini, diakuinya memang belum ada agenda pemanggilan saksi- saksi karena

manggil pihak pihak terkait. Ditanya siapa saksi yang akan diperiksa pertama kali, Aspidsus menegaskan itu teknis penyidikan. Lagi pula menurutnya pemanggilan saksi menjadi kewenangan penyidik. Soal kerugian negara, sampai saat ini memang pihaknya belum membuat kesimpulan.

kan ketidaknyamanan pada pelayanan transportasi yang ditumpanginya. ‘’Wisatawan ada yang terganggu, ada juga merasa lucu karena tumben satu boat dengan kambing. Saya juga tidak nyaman, tetapi karena tiket sudah dibeli terpaksa naik boat,’’ kata Adim. Pelayanan transportasi yang membaurkan penumpang orang dengan hewan ternak diharapkan Adim tidak terjadi lagi. Pelayanan sebagaimana ia temukan bisa memengaruhi citra pariwisata Lombok Utara meskipun kejadiannya bersifat insidentil. ‘’Harapan saya ke depan tidak terjadi lagi, penumpang hewan ternak agar dipisah dengan penumpang orang,’’ harapnya. Bersambung ke hal 15

BERCAMPUR - Boat yang mengangkut wisman dari Pelabuhan Bangsal tujuan Gili Trawangan bercampur dengan ternak (kambing). Tampak wisatawan terlihat tidak nyaman dengan kondisi tersebut.

Usung Ali – Selly

Perindo Bergabung dengan PDIP-P Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Perindo NTB, H.M. Izzul Islam mendatangi kediaman pribadi Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat, SH di Jalan Panji Masyarakat, Selasa (29/8). Kedatangan Izzul tersebut untuk menyatakan bergabung bersama PDI-P di Pilkada Lombok Barat dan Pilkada NTB. Kedatangan Izzul Islam yang didampingi oleh sejumlah petinggi DPD Perindo diterima langsung oleh Rachmat bersama politisi PDIP lainnya. Dalam pertemuan itu, Rachmat menegaskan bahwa partai moncong putih mendukung penuh Izzul Isam di Pilkada Lobar sebagai bakal calon bupati. Dikatakan oleh Rachmat, dukungan PDIP itu murni untuk kepentingan rakyat, sehingga PDI-P tidak berbicara syarat, apalagi soal mahar. “Jangan berpikir soal mahar, jangan bicara uang sama saya, yang penting bagaimana Anda menang,” tegas Rachmat. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ndi)

GABUNGKAN KEKUATAN - Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat didampingi oleh Ketua DPC PDIP Lobar, Sardian, Ketua DPD Perindo NTB, H. M. Izzul Islam dan petinggi PDI-P NTB lainnya foto bersama usai membangun komitmen untuk kekuatan di Pilkada NTB dan Lobar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 “Sudah ada panggilan Praya (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pembangunan dua dari Polda NTB. Tapi han1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ruas jalan di Kabupaten ya klarifikasi saja terkait 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Lombok Tengah (Loteng) pengerjaan dua ruas jalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tahun 2016, saat ini ten- tersebut,” ujarnya. Dikata1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 gah ditelisik aparat pene- kannya, kedua ruas jalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 gak hukum. Pasalnya, tersebut merupakan paket 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pengerjaan ruas jalan itu percepatan peningkatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 diduga tidak sesuai spesi- jalan kabupaten pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 fikasi yang ditetapkan. tahun 2016 lalu. Dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Masing-masing ruas anggaran bersumber dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 jalan Prako-Bleke serta Dana Alokasi Khusus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Jeruju-Lelong, dengan to- (DAK) tahun 2016. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Suhardi pun mengklaim 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 tal panjang mencapai 9 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Km dengan anggaran kalau pengerjaan kedua 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ruas jalan tersebut sudah sebesar Rp 17,9 miliar. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Kabid Bina Marga Dinas sesuai dengan kontrak yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pekerjaan Umum dan Pe- ada. Pun kalau kemudian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nataan Ruang (PUPR) Lo- ada kerusakan setelah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 teng, Suhardi, ST., yang pengerjaan, itu hal yang bi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dikonfirmasi Suara NTB, asa. Tetapi sudah ditanga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Selasa (29/8) kemarin, ni oleh pihak rekanan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Penanganan kedua ruas mengakui hal tersebut. Ia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 pun mengaku sudah di- jalan tersebut melibatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 panggil oleh penyidik Pol- dua rekanan. Masing-mas1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 da NTB. Untuk keperluan ing PT. Tresna Karya dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 klarifikasi terkait kasus PT. Sari Jaya Utama. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 15 tersebut. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Polda NTB Telisik Pengerjaan Dua Ruas Jalan di Loteng

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

DPPKB Targetkan Satu Lingkungan Satu Kampung KB

Edukasi Masyarakat PERESMIAN Kampung Keluarga Berencana (KB) di Lingkungan Pengempel Kelurahan Bertais disambut baik oleh Pemerintah Kecamatan Sandubaya. Program ini akan memberikan edukasi ke masyarakat di tengah maraknya pernikahan usia dini. Demikian disampaikan Camat Sandubaya, Drs. L. Syamsul Adnan, Selasa (29/8). Syamsul menjelaskan, remaja usia produktif harus dipelihara dan jaga tidak hanya orangtua tapi lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebab, ada anak usia sekolah karena pergaulan kemudian menikah. Pernikahan di usia dini bisa saja faktor pergaulan atau permintaan orangtua. “Usia pernikahan itu diajarkan agama,” paparnya. Menurutnya, Kampung KB sebagai miniatur program pembangunan ini harus dikawal bersama khusus masyarakat di Lingkungan Pengempel. Pihaknya merekomendasi Lingkungan Pengempel karena beberapa faktor. Diantaranya, lokasinya berada di daerah pinggiran kota, infrastruktur belum memadai, tingkat kemiskinan banyak, dan capaian aseptor KB paling rendah. Dibandingkan lingkungan lain sambungnya, akseptor KB di atas 70 persen. “Selain itu, masyarakat kebanyakan menggunakan KB jangka pendek yang seharusnya jangka panjang,” tuturnya. Dia mengajak masyarakat mensukseskan Kampung KB ini. Terutama memberikan edukasi ke warga lainnya dengan memberikan pemahaman - pemahaman termasuk informasi lugas tentang manfaat KB itu sendiri. Agar masyarakat tangguh dan mampu secara ketahanan ekonomi. Syamsul tidak bisa membayangkan bilamana satu keluarga memiliki anak banyak, sementara dari sisi ekonomi tidak mampu. Risikonya akan kesulitan meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan mereka. “Sehingga mau tidak mau warga harus mengikuti KB jangka panjang,” paparnya. Kampung KB sebagai salah satu program pembangunan dan membantu ketahanan ekonomi keluarga bisa dikembangkan di lingkungan lainnya di Kecamatan Sandubaya. (cem) L. Syamsul Adnan

Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram kembali meresmikan Kampung KB di Lingkungan Pengempel Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya. Setelah sehari sebelumnya, Senin (28/8) juga telah meresmikan Kampung KB di Kelurahan Pejeruk. Agar program pemerintah berjalan maksimal ditargetkan satu lingkungan satu Kampung KB. Demikian disampaikan, Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno, Selasa (29/8). Turut hadir pada peresmian Kampung KB di Lingkungan Pengempel, Camat Sandubaya, Drs. L. Syamsul Adnan, lurah se - Kecamatan Sandubaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaling, serta kader lain-

nya. Sutrisno menjelaskan, pertama kali Kampung KB di Kota Mataram diresmikan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Kelurahan Jempong Baru. Seyogiyanya, Kampung KB ini minimal satu di masing masing kecamatan. Saat ini lanjutnya, gema program KB tidak seperti tahun sebelumnya. Padahal, program ini berhasil di Indonesia dan dikenang di seluruh dunia. “Jadi KB itu bukan tidak boleh pasutri punya anak lagi. Cuma pakai KB mengatur kelahiran sesuai kemampuan dan kualitas hidup,” terangnya. Pihaknya memilih Lingkungan Pengempel di Kelurahan Bertais karena melihat tingkat kepadatan dan rendahnya pencapaian akseptor, sehingga per-

lu menjadi perhatian lintas sektor terutama disampaikan ke toga dan toma agar program pembangunan berjalan. “Kami melihat partisipasi masyarakat belum berjalan di Pengempel. Kelompok kegiatan perlu digalakan lagi,” kata dia. Artinya, tidak ada lagi anak - anak tidak sekolah, tidak memiliki akta kelahiran, dan tidak ada lagi anak mengidap penyakit polio. Dijelaskan, Kampung KB merupakan miniatur dari aplikasi program pembangunan. Dan, seluruh Indonesia tengah giat-giatnya menggalakan keterpaduan sektor terkait. Sutrisno mengajak masyarakat terutama remaja memiliki keterampilan agar mampu berkompetisi di dunia kerja dan lain sebagainya. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

POSE BERSAMA - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno berpose bersama dengan Camat Sandubaya dan seluruh lurah di Kecamatan Sandubaya.

Rekomendasi RTRW Belum Terbit

Pelayanan Perizinan Terganggu Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyayangkan rekomendasi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram hingga saat ini belum keluar. Mandeknya rekomendasi itu jelas berpengaruh terhadap sejumlah investasi di Kota Mataram. Sebab, beberapa investor masih menunggu perubahan aturan tersebut. Sehingga, ia tak ingin terkesan memberikan pelayanan perizinan tidak cepat. “Izin tidak bisa dikeluarkan manakala ini belum selesai. Jelas akan mengganggu pelayanan perizinan,” tegasnya di Pendopo Walikota, Selasa (29/8). Menurutnya, perubahan RTRW itu merupakan kepentingan masyarakat. Sumber

pendapatan Kota Mataram berasal dari jasa dan perdagangan. Sekarang ini kata Ahyar, bisa dirasakan kemajuan pembangunan begitu pesat ditopang oleh tingkat investasi. Ia menyebutkan, pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2010 hanya Rp 50 miliar. Disisa masa jabatannya yang ditargetkan Rp 100 miliar, telah terealisasi Rp 200 miliar lebih. Bahkan, di tahun 2017 telah mencapai Rp 360 miliar. “Bisa

tegas saja berdasarkan batas wilayah yang lama. Beberapa lingkungan telah masuk Kota Mataram seperti Mapak Belatung, Mapak Dasan, Gubuk Pangkelan, Karang Rundun, dan Kebon Talo. “Saya berpikir positif saja sudah. Karena setiap rekomendasi selalu kita pikirkan dan kaji secara mendalam,” ujarnya. Mantan Ketua Pansus RTRW DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim menjelaskan, semua rekomendasi Pemprov NTB telah ditindaklanjuti. Semestinya, Pemprov memfasilitasi Pemkab Lobar dengan Pemkot Mataram terkait batas wilayah. Nyatanya, Pemprov justru

dibayangkan begitu cepat peningkatan PAD kita,” paparnya. Walikota dua periode ini menegaskan, rekomendasi RTRW belum selesai saat ini tentu mengganggu atau menghambat investasi. Beberapa izin hotel dan pembangunan lainnya tertunda karena menunggu revisi RTRW final. Apa yang menjadi rekomendasi Pemprov NTB lanjutnya, sudah disiapkan termasuk batas wilayah yang tinggal diper-

Batal, Pembangunan Stadion Mini di Pagutan

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana membangun stadion mini di lahan yang ada di dekat ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan. Namun pembangunan batal dilaksanakan karena proposal dana pembangunan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI tak tembus. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram, Amran M. Amin menyampaikan baru-baru ini pihaknya berangkat ke Jakarta melakukan konsultasi terkait usulan pembangunan stadion mini tersebut. Kemenpora tak bisa mengalokasikan dana pembangunan stadion mini karena anggaran di sana diprioritaskan untuk persiapan Asian Games mendatang. “Konsultasi saya ketiga, informasi yang kita dapatkan dari kementerian, semua anggaran yang bersifat fisik itu direvisi untuk menjadi perhatian mengelola kegiatan persiapan Asian Games. Dialihkan semuanya,” jelasnya, Selasa

Tindaklanjuti Rekomendasi Provinsi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ynt)

LATIHAN - Anggota Satpol PP Kota Mataram sedang berlatih, Selasa (29/8) untuk persiapan tampil dalam puncak perayaan HUT Kota Mataram.

Persiapan Petugas HUT Kota Mataram Hampir 100 Persen

Mataram (Suara NTB) Segenap jajaran Pemkot Mataram akan merayakan puncak HUT Kota Mataram ke-24 pada Kamis (31/8) besok. Pada Selasa (29/8) pagi, segenap petugas upacara terlihat berlatih dan menggelar gladi bersih di Lapangan Umum Mataram. Terkait persiapan para petugas ini, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM mengatakan telah hampir seratus persen dan semua petugas telah dalam posisi siap. “Alhamdulillah petugaspetugas upacara semuanya berada pada posisi yang dalam evaluasi saya 95 persen ready,” jelasnya di sela memantau persiapan HUT di Lapangan Umum Mataram. Selain kesiapan para petugas upacara, Martawang mengatakan persiapan lainnya seperti perangkat keras maupun lunak

juga telah rampung. “Alhamdulillah gladi bersih berjalan dengan baik sesuai harapan kita mudah-mudahan pada saat puncak pelaksanaan HUT Kota Mataram ke-24 bisa berjalan sesuai harapan bersama,” jelasnya. Dalam puncak perayaan nanti, akan dilakukan upacara bendera yang dilaksanakan langsung oleh anggota Paskibra Kota Mataram. Selain itu juga akan ada penampilan grup drum band Pemkot Mataram yang akan disertai beberapa atraksi dari para anggota Satpol PP Kota Mataram baik anggota laki-laki dan perempuan. Selain itu Martawang mengatakan akan ditampilkan juga berbagai piala dan penghargaan yang diperoleh Kota Mataram. “Secara keseluruhan kita akan tampilkan apakah itu piagam, apakah itu piala yang merupakan award-award yang diper-

oleh Kota Mataram selama satu tahun terakhir ini kita akan tampilkan di sini,” jelasnya. Pada Kamis (31/8) juga akan diluncurkan program kota pintar (smart city). Dalam program ini, pelayanan publik dijanjikan semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi tentang pembangunan dan pemerintahan di Kota Mataram ini melalui media sosial, melalui Androidnya masing-masing,” paparnya. Dengan adanya program ini diharapkan interaksi masyarakat dengan pemerintah sebagai pemberi pelayanan bisa lebih baik dan intens. Sebagai salah satu bagian perayaan HUT Kota Mataram, pada Kamis sore akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pintu gerbang Kota Mataram dan pembanguna monumen di bundaran lingkar selatan. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

TERBITNYA Perda RTRW Kota Mataram tidak terlepas dari rekomendasi Pemprov NTB. Apalagi Kota Mataram telah menyerukan bahwa Mataram akan menjadi kota metro. ‘’Wujud kota metro itu harus kabupaten tetangganya itu menyangga,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (29/8). Oleh karena itu, tiga rekomendasi Pemprov NTB yang telah disampaikan kepada Pemkot Mataram untuk ditindaklanjuti, menjadi sebuah keharusan. ‘’Baik skala peta, kesepakatan Pemkot Mataram dengan Pemkab Lombok Barat dan RTH (Ruang Terbuka Hijau),’’ terangnya. Ismul menilai itu merupakan hal yang sangat penting bagi Kota Mataram agar segera menyelesaikan tiga hal tersebut. Dikatakan Ismul, banyak hal yang akan dibangun untuk mewujudkan Mataram sebagai kota metro. Namun, pembangunan-pembangunan itu hendaknya jangan sampai melanggar aturan. ‘’Pelanggaran kita mengeluarkan izin dengan alasan investasi tapi ujung-ujungnya ndak bisa dieksekusi. Atau kita melanggar lahan dengan dalih izin sedang berproses. Ini merupakan proses kebiasaan yang sering kita lakukan,’’ katanya. Akan lebih baik, hal-hal yang berkaitan dengan rekomendasi Pemprov NTB diselesaikan lebih awal oleh Pemkot Mataram. Apalagi RTH Kota Mataram masih kekurangan. Untuk itu, komitmen-komitmen itu harus segera diwujudkan. ‘’Yang menjadi sorotan saya tentang lapangan. Dan itu menambah RTH di samping memberikan ruang bagi masyarakat. Karena fasilitas yang dibangun bukan untuk tamu luar saja tapi bagaimana masyarakat kota juga bahagia dengan kemajuan kotanya,’’ demikian politisi PKS ini. Termasuk ruang-ruang bagi masyarakat, harus disediakan oleh Pemkot Mataram. Bahkan, menyongsong kota layak anak, ruang-ruang terbuka bagi anak-anak harus sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Ismul menganggap bahwa itu sebuah keniscayaan Pemkot Mataram memberikan izin kepada investor tanpa melanggar aturan. ‘’Tapi ada jalan untuk membuka itu. Saya kira syarat yang diberikan provinsi ini tidak sulit kok,’’ imbuhnya. Kalau komitmen ini tidak dibangun, tentu menjadi sebuah kesulitan bagi Pemkot Mataram. Lebih-lebih masalah sampah. Untuk itu harus ada skala prioritas. Penataan ruang juga menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai karena alasan investasi kemudian terjadi pelanggaran. ‘’Pemkot jangan anggap enteng rekomendasi provinsi. Semua itu penting karena apapun, itu sudah hirarkinya,’’ pungkasnya. (fit) Ismul Hidayat

meminta dilakukan secara persuasif sehinga Bappeda Kota Mataram berinisiatif mengadakan pendekatan dengan Lobar menyangkut batas wilayah. Rekomendasi skala 1 : 15.000 telah ditindaklanjuti. Termasuk unsur - unsur lain penunjang akan segera dikirim. Politisi Golkar menyebutkan, ada enam rekomendasi dari Pemprov NTB. Diantaranya, batas wilayah, peletakan lahan pertanian berkelanjutan, daerah sumber daya alam. Sejumlah item itu telah ditindaklanjuti tinggal menunggu rekomendasi gubernur kemudian diserahkan ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. (cem)

Amran M. Amin

(29/8). Selain kendala tersebut, Amran mengatakan pejabat yang berada pada tingkatan yang berwenang menangani sarana dan prasarana juga kena mutasi. “Sehingga kami hanya berbicara bersama staf yang levelnya kepala bidang waktu itu,” ujarnya. Sebelumnya pihaknya telah menjalin pembicaraan bersama asisten deputi di kementerian tersebut yang sempat merespons usulan Pemkot Mataram. “Hanya saja terakhir kemarin beliau menyampaikan seperti itu. Jadi semua anggaran-anggaran yang bersifat fisik itu dikembalikan manfaatnya untuk Asian Games,” jelasnya. Agar di tahun mendatang proposal tersebut bisa tembus dan menjadi perhatian, ia mengatakan perlu ada negosiasi lanjutan antar pemerintah daerah dan pusat, apalagi kata Amran, Menpora saat ini memiliki kedekatan dengan Kota Mataram. Anggaran yang diusulkan untuk pembangunan stadion mini sekitar Rp 2 miliar. Amran mengatakan tahun depan pihaknya akan mencoba kembali mengajukan proposal tersebut dan akan terus mengawal sehingga bisa direalisasikan. Stadion mini akan menyediakan arena bagi beberapa cabor seperti BMX, futsal, dan badminton. Lahan untuk pembangunan stadion mini telah siap dan sebelumnya Kemenpora telah meminta disiapkan lahan seluas 1 hektare. “Yang kita miliki di situ yang sudah ditembok sebanyak 89 are. Kurang sedikit (dari 1 hekatre). Sebenarnya masih ada lahan di timur, di luar tembok, itu enggak perlu dibebaskan karena lahan pemerintah kota dan cukup besar di sekitar RTH itu,” jelasnya. (ynt)

Molor, Penataan Pantai Ampenan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan merombak kembali penataan Pantai Ampenan. Semula pembangunan besar tersebut rencananya akan dimulai Agustus ini, namun hingga menjelang akhir bulan, pembangunan tak kunjung dimulai dan molor hingga September mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan pembangunan akan dimulai setelah PKL direlokasi. Pasalnya lahan dimana lapak PKL berdiri saat ini akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). “Mulai awal September,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (29/8). Kendati molor dari target, Mahmuddin mengatakan pembangunan bisa rampung dalam dua bulan dan semua pembangunan di kawasan itu

ditargetkan tuntas pada Desember mendatang. “Yang jelas Desember harus clear semua,” tambahnya. Kendala molornya pembangunan dari target ini salah satunya karena relokasi PKL. Pihaknya ada miskomunikasi dengan pedagang dimana pedagang meminta dibuatkan lapak sementara sebelum lapaknya dibongkar. “Petugas PU sudah turun mau membongkar tapi enggak dikasih karena masyarakat di sana enggak mau meninggalkan lapak itu kalau tidak dibuatkan lapak. Akhirnya kita buatkan lapak sementara dengan pergola yang ada di situ, dikasih terpal dan disekatsekat oleh lurah dan akan diundi,” jelasnya. Jumlah lapak PKL di Pantai Ampenan sebanyak 50 unit dan pedagang aktif sebanyak 46 orang. “Berdasarkan hasil survei kita

hanya 24 yang aktif. Begitu tahu kalau akan dibuatkan lapak baru muncul lagi jadi 46,” terangnya. Untuk penataan eks Pelabuhan Ampenan ini, Pemkot Mataram mendapat kucuran dana Rp 700 juta dari Dinas Pariwisata (Dispar) NTB. Dispar akan membangun RTH dan pojok swafoto sebagai salah satu daya tarik bagi pengunjung. Selain itu, Dinas Perdagangan NTB juga mengucurkan dana Rp 500 juta untuk pembangunan lapak baru bagi para PKL. “Semua tender di provinsi sesuai dengan dinas masing-masing,” ujarnya. Sedangkan Dinas PUPR Kota Mataram hanya menganggarkan pembangunan miniatur kapal yang akan dipasang di besi pancang eks dermaga di tengah pantai dan memperbaiki toilet di kawasan tersebut. “Anggarannya di ABT,”

ujarnya. Mahmuddin mengatakan para pedagang harus segera direlokasi karena dalam waktu dekat pemenang tender dari

provinsi segera mulai membangun RTH dan pojok swafoto. Sedangkan untuk pembangunan lapak PKL sedang persiapan tender di provinsi. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

LAPAK - Lapak di Pantai Ampenan yang segera dibongkar dan dijadikan taman.

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PLN Berikan Bantuan untuk Warga Lingkar PLTU Jeranjang

Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, Selasa (29/8) kemarin, menyalurkan sebagian CSR-nya kepada kelompok masyarakat di Taman Ayu, Jeranjang Lombok Barat. Sebagai ring I kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kawasan tersebut adalah prioritas dukungan. Bantuan disalurkan

dalam bentuk peralatan pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan dan sarana ibadah. Secara rinci, bantuan yang diberikan secara simbolis di Kantor Kepala Desa Taman Ayu kepada perwakilan kelompok penerima bantuan. Dengan disaksikan langsung oleh Camat Gerung, Mulyadi, SH, Kepala Desa Taman Ayu, Junaidi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Pascagangguan Satelit Telkom

BRI Siapkan Alat Pengaman ATM

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) BRI melakukan antisipasi, setelah terjadinya gangguan pada Satelit Telkom 1 yang menyebabkan terganggunya operasional mesin-mesin ATM beberapa perbankan secara nasional. BRI Mataram melakukan pengadaan alat proteksi, jika sewaktu-waktu gangguan yang sama terulang kembali. Alat dimaksud adalah mikrotik. “Mengantisipasi selanjutnya, pengadaan mikrotik kita lakukan untuk antisipasi,” kata Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono. Seperti diketahui, anomali yang terjadi pada satelit Telkom 1 berimbas pada operasional sejumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) perbankan. Gangguan terjadi Jumat 25 Agustus 2017 pukul 16.51 WIB lalu dan menyebabkan beberapa ATM dilaporkan mengalami gangguan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Gangguan satelit Telkom 1 itu mengakibatkan pergeseran pointing antena, sehingga berimbas pada layanan ATM. Di NTB, kata Harsono ditemui di Mataram, Selasa (29/8) kemarin, ada tiga mesin ATM milik BRI yang terkena dampak. Mesin-mesin tersebut ada di Beleke, Lombok Barat, Rumah Sakit Tripat Lombok Barat dan mesin ATM yang ditempatkan di Tanjung Karang, Mataram. Kendati demikian, Harsono menegaskan, penanganan sudah dilakukan oleh tim teknis, menggunakan mikrotik. Sampai saat ini mesin-mesin ATM yang terganggu tersebut beroperasi normal. BRI Mataram memiliki sebanyak 116 mesin ATM yang tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Saat terjadi gangguan Telkom, tiga mesin tersebut yang terdampak. Disebabkan, tiga mesin itu masih menggunakan jaringan Telkom. Sisa ATM lainnya sudah terhubung langsung dengan satelit. Kendati demikian, Harsono mengatakan, tetap dilakukan antisipasi agar pelayanan kepada nasabah tak terganggu. Mikrotik yang disiapkan merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan computer/mesin ATM manjadi router network yang andal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, biasanya oleh ISP, provider hotspot dan warnet. Mikrotik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. “Supaya online terus mesin ATMnya, dikasilah alat mikrotik, kayak wifi yang langsung terkoneksi, Pas terganggu alat Telkom, kita terganggunya hanya 3 jam mesin – mesin ATM yang terkoneksi dengan Telkom. Sudah ndak ada masalah lagi,” demikian Harsono. (bul)

M. Harsono

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh General Manajer PLN UIP Nusa Tenggara, Djarot Hutabri dan jajarannya. Bantuan diberikan kepada kelompok seni Gamelan Gong Mekar Dusun Bogor, Kelompok Nelayan Layar Berkembang Dusun Taman, Kelompok Nelayan Muara Indah Dusun Jeranjang, Kelompok Pembina Keripik Singkong dan Pisang Tunggal Jaya, Persatuan Sarana Olahraga “Bajang Sehat” Dusun Bogor, Kelompok Pembuat Kerupuk “Karya Bunda” Dusun Peseng, Kelompok Tata Boga “Banjar Pande” Dusun Bogor, Kelompok ternak Sapi “Maju Mele” Dusun Gunung Malang. Kelompok Kreatif Tunas Asih Dusun Karang Genteng, Kesenian Gendang Belek “Mekar Ayu”, kelompok produsen batako “Batako Peseng”, Kelompok tenun Sasak “Berire Nunggal” Gunung Malang, Pembuatan Taman dan Parkir Kuliner Desa Taman Ayu, dan bantuan pembangunan masjid Al Ikhlas Dusun Taman.

(Suara NTB/ist)

Djarot Hutabri Mewakili masyarakat dan pemerintah daerah, Camat Gerung, Mulyadi, SH., menyampaikan apresiasi dan terimakasih, atas bantuan yang diberikan PLN UIP Nusa Tenggra di wilayahnya, rutin setiap tahun. Ia mendorong penerima bantuan untuk memanfaat alat-alat yang diberi-

kan tersebut secara optimal. Selain itu, ia juga berpesan, agar masyarakat setempat juga aktif menjaga kawasan PLTU Jeranjang yang menjadi induk pembangkit listrik di Pulau Lombok. “Saya mengajak kita semua untuk sama-sama saling menjaga pembangkit listrik milik pemerintah ini. Kalau ada halhal yang tidak berkenan, silahkan komunikasikan dengan baik dengan pemerintah di desa, dan kecamatan. Sebab kalau ini (pembangkit) terganggu, sama artinya Pulau Lombok yang terganggu ,” demikian Camat berpesan. GM PLN UIP Nusa Tenggara, Djarot Hutabri menegaskan, apa yang diberikan tersebut merupakan bagian dari program berbagi yang dilaksanakan PLN. Penyaluran bantuan CSR dari PLN UIP Nusa Tenggara ini sudah berlangsung tiga tahun berturut-turut. Bantuan tersebut disalurkan terutama kepada kawasan-kawasan ring satu pembangunan pembangkit

listrik, dengan harapan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga ikut terdongkrak. Secara keseluruhan anggaran tahun 2017, PLN UIP Nusa Tenggara menyalurkan CSR sebesar Rp 2,5 miliar. Rp 1,2 miliar didistribusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di provinsi NTB. Sementara untuk NTT sebesar 1,3 miliar. Bantuan di prioritaskan untuk bidang pendidikan,

kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, dan pengentasan kemiskinan (bantuan dalam bentuk Sembako). “Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami sampaikan terimakasih juga kepada semua pihak yang ikut mendukung program pemerintah membangun pembangkit listrik,” demikian Djarot. (bul/*)

20.000 Ton Limbah Batu Bara Bisa Dikelola BUMD Giri Menang (Suara NTB) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat menyisakan limbah batu bara hingga 20.000 ton. Limbah tersebut bernilai ekonomis jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memanfaatkannya. Saat ini PLN sedang melakukan tender untuk mencari perusahaan pemanfaat limbah tersebut. Kendati demikian, masih ada peluang bagi perusahaan daerah untuk dimanfaatkannya menjadi berbagai jenis produk turunan. “Limbah itu punya potensi untuk dimanfaatkan. Cocok untuk produk batako, bata ringan, paving block, maupun lapisan jalan sebelum diaspal,” kata Manajer PLTU Jeranjang, Ibnu Agus di acara

penyerahan CSR PLN UIP Nusa Tenggara di Desa Taman Ayu, Lombok Barat, Selasa (29/8) kemarin. Sejauh yang diketahuinya, di Provinsi NTB belum ada perusahaan yang memiliki izin pemanfaat limbah. Berbeda halnya dengan perusahaan-perusahaan di Provinsi Jawa dan Bali. Pihaknya berharap pengusaha di provinsi ini menangkap peluang tersebut untuk infrastruktur pembangunan.

“Kita berharap sebenarnya Provinsi NTB ada perusahaan atau BUMD bisa memiliki izin manfaat. Didorong oleh pemrintah daerah setempat,” ujarnya. Dalam sehari, jika operasional penuh, pembangkit listrik di PLTU Jeranjang akan menghasilkan 20 ton limbah batu bara, atau setara dengan 4 sampai 5 truk angkut. Rencananya limbah ini akan diangkut oleh pengusaha – pengusaha pemanfaat di Pulau Jawa. Namun harus menung-

gu pemenang tender. Pemanfaatan limbah batu bara ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus didukung rekomendasi/izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Proses pengangkutannya harus mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan. Untuk sementara ini, limbah-limbah tersebut ditangani secara professional. Di bagian bawah bak penampung, digunakan lapisan kedap air. Tempat penyimpanannya juga ditembok keliling. Dan perawatan lain agar mengakibatkan gangguan lingkungan. (bul) Ibnu Agus (Suara NTB/bul)

Idul Adha 1438 Hijriyah

Telkomsel Serahkan Hewan Kurban ke Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah tahun ini, Telkomsel Regional Bali Nusra memberikan bantuan hewan kurban yang dialokasikan melalui dana Cor-

SELASA, 29/08/17

porate Sosial Responsibilitynya (CSR). Masyarakat NTB mendapat jatah 1 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang diserahkan langsung kepada Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si.

GM Sales Telkomsel Bali Nusra, Anandoz Bangsawan mengatakan Telkomsel menyerahkan bantuan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat, terutama di sekitar daerah beroperasinya Telkomsel. “ D a l a m mewujudkan komitmen sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, kami berupaya untuk memberi kemanfaatan lebih di antaranya dengan menyerahkan hewan kurban ini kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” ujarnya. GM ICT Telkomsel Bali Nusra, Danny A Triawan dalam kesempatan kemarin menambahkan, bantuan yang diberikan merupakan bukti bahwa Telkomsel selalu menerapkan

(Suara NTB/ist)

PENYERAHAN HEWAN KURBAN - penyerahan hewan kurban dari GM ICT Telkomsel Bali Nusra, Danny A Triawan kepada Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si good corporate citizenship dalam setiap gerak operasional bisnisnya. “Kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen dan kepedulian Telkomsel untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kinerja yang telah dicapai hingga saat ini. Semoga bantuan yang berasal dari sumbangsih perusahaan dan karyawan Telkomsel di seluruh Indonesia ini menjadi berkah, bermanfaat bagi semua pihak, dan berkesinam-

bungan,” imbuhnya. Pada Idul Adha tahun ini, sebanyak 41.000 paket hewan kurban didistribusikan oleh Telkomsel kepada golongan masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, jumlah paket hewan kurban Telkomsel yang didistribusikan untuk tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu, seiring dengan makin luasnya cakupan wilayah operasional dan komitmen Telkomsel untuk mewujudkan kepedulian kepada masyarakat Indonesia. (bul)

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

Belajar Isi E-LHKPN MOMEN pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di tingkat pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hanya dilakukan sekali, yakni pada tahun 2012. Sebaliknya di tingkat legislatif, diketahui hanya segelintir anggota Dewan yang melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karenanya, Inspektorat mengadvokasi 30 anggota legislatif agar seluruh Dewan menyetorkan daftar hartanya, khsusnya via LHKPN elektronik (e-LHKPN) (Suara NTB/ari) Inspektur pada Inspektorat Zaenal Idrus KLU, H. Zaenal Idrus, SH., di ruang sidang DPRD Selasa (29/8), mengaku, LHKPN SKPD baru sekali dilaporkan yakni pada tahun 2012, dengan partisipasi sebanyak 84 persen. Setelahnya sampai saat ini belum ada laporan. Pihaknya baru memperoleh kejelasan perihal formulir laporan LHKPN via elektronik yang memudahkan pelaporan, sehingga diharapkan partisipasi LHKPN pejabat SKPD dan DPRD mengalami peningkatan. “Kemarin (dengan form lama) sudah, cuma aplikasi terbantu dengan e-LHKPN. Kita di Inspektorat ada 27 user yang bisa membantu proses konsultasi,” ungkapnya. Di kalangan DPRD sendiri, pihaknya memberi tambahan pemahaman terkait tata cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pasalnya hingga saat ini, tercatat hanya dua anggota dewan yang sudah menyerahkan LHKPNnya ke KPK. Kewajiban LHKPN ini dikatakan Zaenal idealnya dilaporkan saat terjadi perubahan jabatan atau perubahan harta. Lebih sering dilaporkan menunjukkan kesadaran pejabat semakin baik. “Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pengisian LHKPN melalui elektronik ini sudah di meja bupati, tinggal diketok saja. Setelah Perbub keluar kemudian dikeluarkan SK Admin yang mana masing-masing lembaga ada adminnya,” katanya. Admin inilah yang nantinya akan membantu proses pengisian dan pelaporan ke KPK. Sebaliknya KPK sendiri dijadwalkan akan turun ke KLU guna sosialisasi lebih lanjut. Perihal tata cara pengisian LHKPN, sambung dia, sedikit berbeda dengan pengisian formulir manual. Pola pengisian e-LHKPN diklaim lebih memudahkan pengguna. Hanya saja, pengisian formulir sedikit menuntut adanya peningkatan pemahaman dalam penggunaan aplikasi online, misalnya email. “E-LHKPN ini menuntut semua anggota dewan harus memiliki e-mail sendiri. Dalam sosialisasi ini juga akan dibantu juga cara membuat akun e-mail,” demikian Zaenal Idrus. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Disos Akui Data Penerima Bantuan di Lobar Tak Valid Giri Menang (suara NTB) Kepala Dinas Sosial Lombok Barat (Lobar) Hj. Made Ambaryati menyatakan penerapan pemberian bantuan non tunai semua jenis bantuan baik PKH, beras miskin dan subsidi lainnya ditargetkan terealisasi tahun 2018 dalam bentuk program E-Warung. Namun saat ini, penerapan E Warung ini terkendala data penerima bantuan yang belum valid. Kondisi ini menyebabkan provinsi meminta agar Pemkab Lobar melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima. Provinsi telah mengggelontorkan dana Rp 290 juta untuk program ini. Diakuinya, selama ini pihaknya hanya bisa melaksanakan pemberian bantuan non tunai ini di Desa Lembar Selatan. Penunjukan desa ini sesuai hasil pengecekan tim pusat. Setelah desa ini, barulah desa yang lain yang ada Lobar.”Desa yang lain-lain masih berantakan data penerimanya,’’ akunya, Senin (28/8).

Pihaknya mengakui belum berani menyiapkan data penerima sebab belum valid, karena bantuan ini tidak bisa dibagi rata, seperti bantuan baik rastra yang disiasati selama ini. Sistemnya pun melalui ATM gesek, sehingga kesiapannya belum bisa dipastikan di bawah. Jangan sampai semua belum siap dan program

ini diterapkan yang mengundang keributan. Terkait validasi penerima di Desa Lembar Selatan, ujarnya, dijamin oleh kadesnya. untuk itu, pihaknya akan melihat apakah program ini berjalan di Lembar Selatan atau tidak, jika berjalan baik, baru diterapkan di daerah lain. Menurutnya, bantuan non

Kades : Majukan Perekonomian Masyarakat Selong (Suara NTB) Desa Banjarsari salah satu desa di wilayah hukum Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Desa dengan enam jumlah dusun, Kembang Kuning Pungkang, Kembang Kuning Sepakat, Dasan Sawe, Banjar Getas dan Gubuk Masjid ini terus berbenah seiring dengan peningkatan anggaran yang masuk ke desa. Komitmen Pemerintah Desa Banjarsari di bawah pimpinan Muhammad ingin mencoba memajukan perekonomian masyarakat. Semua program yang dicanangkan sesuai dengan arahan pemerintah daerah dan pusat dan semua bermuara pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu program bidang ekonomi yang sedang digalakkan Pemerintah Desa Banjarsari ini adalah meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Banjarsari saat ini sudah mulai bergerak pada beberapa bidang pengembangan usaha. Dalam menggerakkan perekonomian melalui BUMDes ini diharapkan keterlibatan dari masyarakat. Sejumlah kegiatan pun dirancang yang langsung besentuhan dengan masyarakat. Sebelumnya, BUMDes Banjarsari memembuat usaha simpan pinjam. Tapi terlalu tinggi risikonya. Tanpa menyalahkan masyarakat, namun disadari masalahnya kemungkinan besar, karena persoalan ekonomi masyarakat Banjarsari sendiri. “Kita tidak salahkan masyarakat tapi karena penghasilan masyarakat mungkin yang tidak mencukupi, sehingga cicilan kerap terkendala, setoran menjadi macet,” tuturnya. Atas dasar itu, katanya diambil pelajaran, sehingga alihkan ke usaha lain. Saat ini, Banjarsari dengan jumlah penduduk 5.078 jiwa dengan luas 241,365 hektar ini mencoba untuk mengembangkan Pamdes. Penyediaan sarana air bersih dari mata air yang tersedia. Selain itu, sedang dibangun kolam renang sebagai tempat rekreasi dan bermain nantinya, “Kita bangun kolam renang sebagai tempat rekreasi,” ucapnya. Dibangunnya kolam renang karena tren saat ini adalah wisata. Wisata kolam renang bisa menjadi salah satu alternatif. “Sehingga itu coba kita kembangkan karena kita memiliki potensi air,” ucapnya. (rus)

(Suara NTB/dok)

Hj. Made Ambaryati

DPRD Panggil Panitia Klarifikasi Dugaan Ijazah Palsu Bakal Calon

PDAM Fokus Tangani Lotim Selatan

Desa Banjarsari

tunai kali ini khusus bagi daerah pesisir, tim pusat sebelumnya melakukan identifikasi dengan turun di daerah pesisir seperti Sekotong, Lembar dan Batulayar, sehingga dipilihlah di Lembar Selatan. Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, PKH di Lobar telah menyisir dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan.”Kedua hal ini sesuai dengan fokus Pemkab Lobar. Di bidang kesehatan lewat jasa Kader Posyandu, telah melakukan pendataan kesehatan keluarga. Sedangkan di bidang pendidikan kita senantiasa menjaga dan meminimalisir anak putus sekolah,” tegasnya. (her)

Pilkades Sokong

Krisis Air Bersih

Selong (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) akan fokus pada penanganan krisis air bersih yang terjadi di wilayah selatan. Air dari Bendungan Pandanduri sebesar 50 liter per detik sudah dipersiapkan untuk dialirkan. Target Mei 2018 mendatang air sudah bisa mengalir. Demikian disampaikan Direktur Umum PDAM, Rusdi kepada Suara NTB, Senin (28/8). Dia menjelaskan, pipanisasi sudah rampung dikerjakan. Tinggal membangun mesin pengolahan di dekat bendungan. Air hasil olahan 50 liter per detik ini semua akan dialirkan ke wilayah Lotim bagian selatan yang diakui tiap tahun mengalami krisis air bersih. Kemampuan sementara dari pandanduri hanya 50 liter. Dari jumlah ini diakui belum bisa memenuhi keseluruhan masyarakat di wilayah Keruak dan Jerowaru sebagai daerah yang paling sering mengalami krisis air bersih. Tahap pertama dari Bendungan Pandanduri sebanyak 5 ribu kepala keluarga bisa menikmati air bersih hasil olahan in. Selain dari proyek Pandanduri dengan dana Rp 27 miliar itu, PDAM sebutnya sudah merancang untuk mengangkat air Sungai Sordang Lenek unutuk dialirkan juga ke selatan. Secara bertahap, air dari air sungai Sordang ini akan coba dialirkan. Diprediksi airnya bisa mencapai 100 sampai denagn 150 liter per detik. Dari jumlah ini sebanyak 10-15 ribu sambungan rumah bisa terpasang. Proyek pengaliran air bersih ke selatan ini diprediksi baru bisa tuntas tahun 2019 mendatang. “Kalau kita masih diberikan amanah di sini, insya Allah bisa tuntas 2019,” janjinya. Sementara itu, air saat ini sudah tidak bisa diambil dari mata air. Terlebih jumlah dan debitnya terus berkurang. Seperti kemarau yang sudah mulai melanda beberapa bulan terakhir ini. Fakta ini membuat pihak PDAM mencoba melakukan penggiliran. Untuk wilayah Selong, Pancor dan sekitarnya dalam upaya mengatasi kekurangan air bersih ini PDAM akan mengupayakan pembangunan sumur bor. Rencana ada dua unit sumur bor dibangun untuk menambah suplai air bersih di Selong. Akibat kekeringan yang terjadi, memang berdampak besar pada ketersediaan air bersih. Ditambahkan, PDAM kemudian mencoba mengambil sungai dan bendungan untuk diolah. Diyakinkan, hasil pengolahan bukan dari mata air itu kualitasnya tetap baik. Air sungai di Lotim ini pun masih sangat bagus. Setelah diolah diyakini akan lebih baik. Di sejumlah daerah saja akuinya, air PDAM-nya dari sungai-sungai yang kualitasnya jauh lebih buruk dari pada air sungai yang ada di Lotim. (rus)

Halaman 4

(Suara NTB/her)

SEMPIT - Jembatan Sekotong ini sudah lama dan sempit belum diperbaiki. Warga mengharapkan, jembatan ini segera diperbaiki.

Perbaikan Jembatan Sekotong Belum Direalisasikan Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun mengaku kecewa dengan Pemprov NTB yang belum merealisasikan usulan perbaikan jembatan penghubung satu-satunya di jalur Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong. Pasalnya perbaikan jembatan berusia uzur itu telah diusulkan sejak 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. “Langkah sudah kami usulkan melalui Dinas PU, sudah diusulkan tapi belum ada kejelasan direalisasikan ini,” akunya kecewa. Pihaknya menunggu apakah dilaksanakan setelah perbaikan jalur Gerepek atau tidak. Sejauh ini perbaikan jalur Gerepek masih tahap pengerjaan, karena kondisinya butuh diperbaiki. Untuk memperjelas usulan ini, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Pihaknya juga sudah menyampaikan hal ini ke bupati,

menurut informasi bupati bahwa pemda mengusulkan perubahan status jalan kabupaten sepanjang 38 kilometer hanya 12 kilometer yang disetujui. Hal ini juga menjadi persoalan. Terkait pembangunan jembatan ini akan diupayakan untuk lobi ke provinsi, karena akses ini masuk provinsi. Jika jembatan ini masuk kewenangan kabupaten, maka cepat bisa ditangani karena begitu urgen. Ia ingin agar jembatan itu ditambah lebarnya masing-masing 1 meter ke kiri dan ke kanan. Jembatan ini mengundang keluhan warga, pasalnya kondisi jembatan mulai rusak di sejumlah bagian. Selain kondisi bangunan yang mulai rusak, jembatan tua ini juga sangat sempit, sehingga menyulitkan masyarakat lalu lalang ketika ada kendaraan besar lewat. Seperti pengakuan, Mahnun, kondisi jembatan sebenarnya sudah tak layak untuk melayani masyarakat semua desa di Kecamatan Sekotong.

Pasalnya, melihat bangunannya yang berusia tua dan sempit. “Sebenarnya jembatan ini tak layak, karena masyarakat yang lalu lalang hampir semua warga Sekotong. Masyarakat mengeluh karena jembatan sempit, khawatir membahayakan warga,” keluhnya. Dikonfirmasi terkait hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lobar, Made Arthadana menyatakan, terkait pembangunan jembatan Sekotong masih dikoordinasikan intensif dengan provinsi dan balai jalan. Ia tengah membicarakan secara detail dengan provinsi sebagai bahan pertimbangan agar jembatan itu segera dibangun. Ia tak berani memastikan kapan jembatan itu dibangun, sebab ia terus mematangkan koordinasi dengan provinsi. “Pembangunan jembatan itu tengah kami bicarakan detil dengan provinsi, mudahan bisa di-cover oleh balai jalan,’’ terangnya. (her)

Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (29/8) memanggil sejumlah pihak terkait Pilkades serentak di 6 desa di KLU. Komisi I memfokuskan pada Panitia Pilkades Sokong, Kecamatan Tanjung yang berkenaan dengan laporan Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) ke DPRD perihal dugaan ijazah palsu salah seorang bakal calon Kades Sokong. Pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., menanyakan sejumlah hal antara lain menyangkut proses verifikasi faktual, pemahaman Panitia Seleksi Kades menyangkut SK pengganti ijazah dari lembaga berwenang. “Pasal 30 jelas, SK pengganti ijazah ada. Aslinya hilang maka dilampirkan dengan foto kopi yang sudah dilegalisir. Umpama tidak ada, dilampirkan dengan Surat Keterangan berwenang yang mencerminkan seperti nomor ijazah dan sebagainya,” ungkap Ardianto, Selasa (29/8). Sementara Ketua Panitia Pilkades Sokong, Made Karyasa pada menyatakan Pilkades Sokong sudah berproses. Dari 7 orang pendaftar bakal calon, diputuskan 5 orang lulus seleksi administrasi. Keputusan lulua dan tidaknya itu berpedoman pada aturan yakni Perda dan Perbup. “Calon yang ijazahnya tidak ada, diganti dengan SK Pengganti dari sekolah, Dikpora atau Kemenag. Kami sudah lakukan verifikasi faktual ke PKBM dan Dikpora Pemkab Bima, sampai ke Universitas Satria Makassar. Lembaga setempat membenarkan yang bersangkutan ikut studi dan lulus,” ungkap Karyasa. Usai ditetapkan bakal calon yang memenuhi syarat, maka dalam 3 hari berikutnya panitia menunggu surat keberatan dari masyarakat. Masuk ke meja panitia hanyalah Surat permintaan LUCW yang meminta data calon mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik. Respons atas surat itu, panitia tidak memenuhi per-

mintaan LUCW sebagaimana pasal 17 huruf h, yang menyebut ada pengecualian pada beberapa informasi menyangkut riwayat keluarga, riwayat harta kekayaan sampai riwayat satuan pendidikan formal dan informal calon. Selain itu sambung Karyasa, pihaknya juga melakukan konsultasi ke Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda KLU, bahwasanya dari proses seleksi administrasi dianggap tidak ada persoalan sehingga diarahkan untuk tetap melanjutkan proses Pilkades. Hanya saja, Ardianto masih belum puas dengan pernyataan Panitia Pilkades. Dalam hal ini mempertanyakan bukti berupa pencantuman nomor ijazah yang aslinya dinyatakan hilang tersebut. Minimal dalam SK Pengganti mencantumkan nomor seri ijazah dari arsip lembaga yang mengeluarkan. “Di Dikpora tercantum, tapi di Kemenag tidak bisa cantumkan,” jawab Karyasa menanggapi Komisi I. Sementara, Kepala Bagian Hukum, Raden Eka Asmarahadi, SH., mengamini penjelasan Panitia Pilkades Sokong. Diakuinya Panitia Pilkades Sokong cukup intens berkoordinasi dengan Pemkab termasuk menyangkut “indikasi” persoalan yang sudah antisipasi terkait SK pengganti ijazah dikarenakan rusak atau hilang. Beberapa hal ditekankannya, termasuk SK pengganti ijazah agar dilaksanakan sesuai petunjuk pasal 30 Perbup No. 35 tahun 2017 tentang Pilkades serentak. Adapun nantinya apabila ada pihak yang menganggap bahwa telah terjadi “pemalsuan” ijazah, maka dokumen tersebut akan diuji forensik baik oleh pribadi maupun lembaga berwenang kepada lembaga yang mengeluarkan dokumen. Sementata menyangkut permintaan dokumen oleh DPRD, Eka mengamini bahwa pada pasal 17 UU KIP, beberapa informasi masuk dalam dokumen yang dikecualikan, terbatas dan dirahasiakan. (ari)

Tindak Lanjut Temuan LHP BPK, Presiden Beli Hewan Lobar Masuk Kategori Terbaik Kurban di Lotim

Giri Menang (Suara NTB) Tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Lombok Barat (Lobar) termasuk terbaik di NTB dengan persentase tindak lanjut 87,7 persen lebih. Itu artinya, tersisa sekitar 12 persen belum ditindaklanjuti. ‘’Jika dikomparasi dengan kabupaten/kota lain, Lobar paling berkomitmen tinggi menindaklanjuti LHP BPK dibuktikan dengan tindak lanjut yang belum diselesaikan paling rendah. Sebagian besar sisa temuan ini bentuknya temuan administratif, dan ada sebagian pengembalian kerugian daerah,’’ ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam, Selasa (29/8). Dijelaskan te-

H. Saepul Ahkam

muan ini merupakan akumulasi, termasuk temuan kerugian akumulasi sebab dalam Rp 6 miliar ini terkait pengadaan CBP yang terhitung sejak 2014-2015 lalu. Sebelumnya, Inspektur pada Inspektorat Lobar H. Rahmad Agus Hidayat menyatakan progres tindak lanjut temuan LHP BPK di Lobar secara komulatif baik temuan bersifat administrasi dan kerugian negara mencap a i 8 7 . 7 persen lebih. Sejauh ini tunggakan negara ter-

sisa di Dinas Ketahanan Pangan terkait kerugian pengadaan cadangan beras (CB), Dinas Perizinan terkait pajak hiburan, sedangkan di DPRD sudah berprogres. Dijelaskan, berdasarkan evaluasi BPK terhadap tindaklanjut BPK bahwa kota Mataram tertinggi baru diikuti Loteng sedangkan Lobar masuk lima besar. Dijelaskan lebih jauh jumlah temuan kerugian negara sendiri yang belum tertagih Rp 6 miliar lebih. Menurutnya, temuan kerugian ini merupakan akumulasi temuan sejak beberapa tahun lalu. Di antara temuan ini ada dana purna bakti di mantan dewan. Temuan dana tunjangan purna bakti dewan periode 1999-2005 ini sebesar Rp 2,5 miliar. Untuk menyelesaikan temuan ini, tengah proses pengusulan pemutihan namun perlu dilengkapi data-data pendukung tekait apakah bersangkutan meninggal dunia, jatuh miskin, tidak ditemukan alamat ataukah tinggal di luar negeri. (her)

(Suara NTB/her)

Selong (Suara NTB) Presiden Joko Widodo membeli hewan kurban di Lombok Timur (Lotim). Sapi jenis simental dengan berat 920 kg ini dipesan khusus Presiden. Staf presiden yang ditunjuk sudah datang membayar hewan yang akan disembelih di Mataram pada hari raya Idul Adha 1438 H, Jumat (1/9) mendatang. “Kemarin staf khusus presiden sudah datang langsung membayar dan cukup singkat di Lotim,” tutur Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, Syamsuri Hamzan. Kepada Suara NTB, Syamsuri menuturkan, selama empat tahun terakhir peternak sapi asal Lotim paling dipercaya oleh pihak kepresidenan. Dibandingkan kabupaten lain, cara beternak Lotim cukup baik dengan hasil sapi yang besar-besar. Idul Adha tahun sebel-

umnya, Presiden juga membeli sapinya dari Lotim. “Tahun lalu beratnya sekitar 820 kg, dan tahun ini lebih berat lagi,” ucapnya. Sapi pilihan Presiden katanya diharuskan yang terbaik. Peternak Lotim memenuhi syarat menghadirkan ternak kurban terbaik bagi presiden. Adapun harga jual satu ekor sapi kurban ini Rp 57 juta. Staf Presiden sudah membayar langsung ke peternaknya tanpa tawar menawar. “Sudah diketahui sebelumnya sejarah dari proses pemeliharaan sapi yang akan dikurbankan oleh Presiden,” ucap Syamsuri. Selain Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) juga sudah membeli sapi kurbannya dari peternak Lotim. Gubernur beratnya 850 kg, Wagub seberat 470 kg dan Sekda 455 kg. “Semua sudah siap dibawa ke Mataram,” demikian Syamsuri Hamzan menjelaskan. (rus)

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Diduga Dikerjakan Asal-asalan Belum Ada Tindakan PEMASANGAN atribut serta gambar para bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang, kian marak di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Disatu sisi, aparat Sat Pol PP terkesan tutup mata melihat maraknya pemasangan gambar para bakal calon kepala daerah yang semakin tak terkendali tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Loteng, L. Marwan, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (Suara NTB/kir) (28/8) mengaku kalau L. Marwan sampai sejauh ini pihaknya belum mengambil tindakan tegas terhadap pemasangan atribut serta gambar para bakal calon kepala daerah tersebut. Namun dirinya membantah kalau pihaknya tutup mata dan hanya berdiam diri terkait persoalan tersebut. Menurutnya, ada tahapan dan proses yang harus dilalui, sampai kemudian sampai pada tahap penertiban. “Sejauh ini kita memang diam. Dalam artinya, belum melakukan langkah penertiban. Tapi bukan berarti tidak melakukan apapun,” jelasnya. Pihaknya masih terus memantau pemasangan atribut dan gambaran bakal calon kepala daerah untuk memastikan, tidak ada yang menyalahi aturan yang berlaku. Jika kemudian ada yang melanggar aturan, barulah akan ditindak tegas. Tapi sebelum itu, pemilik atribut maupun gambar akan diberi peringatan terlebih dahulu untuk bisa menurunkan sendiri. Kalau peringatan tidak diindahkan, baru kemudian akan ditertibkan secara paksa. Dalam hal ini, pihaknya dihadapkan pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, belum ada aturan yang mengatur terkait status atribut maupun gambar para bakal calon kepala daerah, karena pihaknya tidak bisa melakukan penertiban seenaknya atau tanpa dasar aturan yang jelas. Kecuali kalau bakal calon tersebut sudah berstatus calon kepala daerah dan ada intruksi dari pihak terkait dalam hal ini KPU dan Panwas untuk melakukan penertiban, barulah bisa dilakukan penertiban. (kir)

Kades Narmada Minta Warganya Diakomodir Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa Narmada, Djoni Surjanto memprotes kebijakan pemerintah, lantaran selama ini tak kebagian kontribusi dari pengelolaan Taman Narmada. Pihaknya mempertanyakan kenapa desa tidak kebagian semacam kontrobusi, padahal desa menjadi lokasi taman. “Tidak ada kontribusi selama ini dari taman Narmada ke desa, alasannya dikelola perusahaan daerah lah. Persoalan lain yang krusial, warga setempat tidak banyak dipekerjakan di sana. Bahkan hanya satu orang,” kritiknya, Selasa (29/8). Menurutnya, persoalan kontribusi bisa dipahami, karena dikelola oleh BUMD, sehingga kemungkinan diberikan melalui bagi hasil yang masuk ke desa. Namun ia mempertanyakan justru pajak ini umum ke semua desa, sehingga perlu khusus ke Desa Narmada. Ia mengiritisi tidak banyak warga setempat yang dipekerjakan di Taman Narmada bahkan hanya satu orang. Padahal ia berharap banyak agar warga bisa diberdayakan melalui Taman Narmada. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengaku, selama ini Kades Narmada sering kali “berteriak” karena tidak memperoleh kontribusi dari Taman Narmada. “Pihak desa mengeluh tidak ada kontribusi dari Taman Narmada, tapi setiap masalah saja dilaporkan, sehingga hal ini memang perlu dipikirkan ke depan agar hasil Taman Narmada bisa diarahkan ke desa,’’ jelas Ispan. (her)

(Suara NTB/her)

PERBATASAN - Lokasi perbatasan antara Lobar dan KLU yang dipersoalkan.

Lobar Harus Optimalkan Daerah Perbatasan Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) membangun tempat wisata untuk peristirahatan bagi pengunjung yang ingin melihat kera di sekitar areal Pusuk Pass Desa Pusuk Lestari Kecamatan Gunungsari. Namun pembangunan tempat wisata ini dipersoalkan pihak Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), karena dinilai mencaplok wilayahnya. Padahal mengacu berita acara penyelesaian sengketa tapal batas daerah Lobar dengan KLU bahwa lokasi pembangunan tempat wisata ini masuk Lobar, sebab pintu gerbang selamat datang di Pusuk Pass dan restoran di areal Pusuk Pass adalah aset dan milik Pemkab Lobar. Kades Pusuk Lestari, Junaidi, Selasa (29/8) menyatakan titik lokasi pembangunan tempat wisata (peristirahatan) itu masuk Lobar, sehingga Pemkab Lobar yang membangun. Dijelaskan awal titik persoalannya plang selamat datang di KLU dihapus, karena yang membangun Lobar, sehingga wajar Lobar yang membuat plang kalimat selamat datang di Lobar. Persoalan ini pun telah dipertanyakan oleh pihak KLU melalui kecamatan. Dalam hal ini, menegaskan batas wilayah bukan gapura. Ia juga meminta Pemkab Lobar agar membenahi batas wilayah tersebut, sebab belum ada fasilitas yang memadai di lokasi. Hanya ada bangunan gapura yang menjadi lokasi swafoto para pengunjung. Ia menambahkan agar dibangunkan lokasi areal monkey forest, padahal jika itu dikembangkan areal sekitar 10-20 are tempat pemberian makan monyet maka akan menjadi salah satu pemasukan bagi daerah. Sebab selama ini, begitu pengunjung tiba di Pusuk tidak tahu lokasi areal monkey forest. Ia juga meminta agar Pemda lebih memaksimalkan potensi air aren yang dihasilkan di desa setempat. Sebab sejauh ini potensi air aren (tuak manis) yang dihasilkan mencapai 500 liter per hari. Ada yang dijual dalam bentuk cair dan gula merah, hal ini perlu dipikirkan bagaimana pengelolaannya. Sebab jangan sampai berkembang asumsi bahwa warga jual tuak manis seolah jual tuak tradisional. Karena itu perlu diintervensi pemda untuk pengolahannya. Sementara itu, Kadis Pariwisata Ispan Juniadi menyatakan bahwa terkait KLU yang mempersoalkan pembangunan di Pusuk Pass yang dilakukan Pemda lobar tidak perlu diperbesar sebab sesuai dengan kessepatan kedua belah pihak bahwa titik di mana lokasi pembangunan tersebut masuk aset Lobar. “Sehingga siapapun yang bertanya soal itu, ini (berita acara) yang menjawab,” jelasnya. Lebih jauh menurut Ispan berita acara kesepakatan yang ditandatangani Bupati Lobar ketika itu Dr. H. Zaini Arony, MPd., dengan Djohan Sjamsu Bupati KLU sudah terang, jika lokasi yang dimaksud masuk wilayah Lobar. (her)

Warga Protes Pengerjaan Ruas Jalan Leneng-Tenganan Praya (Suara NTB) Pengerjaan peningkatan kualitas jalan di ruas Leneng-Tenganan Kecamatan Praya diprotes warga setempat. Protes dilakukan, karena diduga dikerjakan asal-asalan. Selain itu, kualitas material jalan yang digunakan juga diduga tidak sesuai standar yang ditentukan. Warga pun berharap pemerintah daerah bisa memberikan teguran keras bahkan bila perlu sanksi tegas kepada pihak rekanan proyek ruas jalan tersebut. Saeful, warga setempat mengaku kecurigaan kalau pengerjaan ruas jalan tersebut dilakukan asal-asalan muncul dikarenakan di beberapa titik proyek kondisi jalan sudah mulai rusak. Terutama saluran drainasenya juga sudah banyak yang rusak. Padahal proses belum selesai dikerjakan. Pihaknya menduga hal itu terjadi, karena ketebalan hotmik jalan yang tipis, sehingga rentan cepat rusak. Kemudian pengerjaan pinggiran jalan dan saluran drainase diduga menggunakan campuran material yang tidak sesuai dan dikerjakan secara sepotong-sepotong, sehingga banyak yang belum selesai dikerjakan. Ia pun mengaku, kalau persoalan tersebut sudah diasampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, tapi belum mendapat respons. Padahal warga mengadukan persoalan ini supaya ada respons dari pemerintah daerah agar bisa memberikan teguran, sehingga pihak rekanan tidak semau-maunya mengerjakan ruas jalan tersebut menggunakan material dan campuran material yang tidak sesuai. Terpisah, Kabid. Bina Marga Dinas PUPR Loteng, Suhardi, S.T., yang dikonfirmasi, Selasa (29/8), menegaskan pi-

haknya sangat merespons pengaduan warga. Terkait hal itu, pihaknya juga sudah mengingatkan pihak rekanan supaya mengerjakan proyek tersebut dengan baik dan menggunakan material dan campuran yang baik pula. “Secara berkala pengerjaan proyek ini juga terus kita pantau. Apalagi, proyeknya sendiri masih terus berjalan. Kalau pun kemudian ada kerusakan, warga tidak perlu khawatir. Karena pihak rekanan pasti akan memperbaikinya. Sampai proses serah terima dilakukan,’’ ujarnya. Menurutnya, selama proyek masih berjalan dan masih berstatus pemeliharaan, ruas jalan tetap menjadi tanggung jawab pihak rekanan, sehingga setiap kerusakan yang terjadi, pastinya akan diperbaiki oleh pihak rekanan. Disinggung anggaran pengerjaan jalan tersebut, Suhardi membenarkan sebesar Rp 7,5 miliar. Tapi itu untuk dua ruas jalan sekaligus, yakni ruas Leneng-Tenganan dan ruas jalan Kalisade- Bunut Baok yang dikerjakan oleh PT. Surya Karya Sari. (kir) (Suara NTB/kir)

RUSAK - Kondisi saluran drainase ruas jalan Leneng-Tenganan yang rusak, padahal masih dalam pengerjaan.

Kekeringan Picu Tambah Kemiskinan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Kekeringan yang melanda Lombok Barat (Lobar) hampir tiap tahun dikhawatirkan picu menambah kemiskinan di wilayah ini. Pasalnya warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti air bersih. Mengantisipasi warga jatuh miskin akibat dilanda kekeringan terus menerus, pemda melalui Dinas Sosial dan BPBD dibantu instansi terkait turun mendroping air bersih ke titik kekeringan. “Ada korelasi antara warga yang dilanda kekeringan dan di daerah tersolir dengan rawan jatuh miskin, karena kesulitan mendapatkan sarana dasar seperti air, karena itu kami programkan untuk langkah penangananan baik melalui dropping air bersih dan bantuan pangan,” jelas Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati, Selasa (29/8). Menurutnya, ada korelasi antara daerah yang terkena kekeringan dan daerah terisolir dengan warga rawan miskin, sebab dengan kondisi kekeringan mereka tidak bisa mendapatkan dengan mudah, bahkan ada yang membeli air. Apalagi kondisi warga yang tingal di wilayah terisolir, juga rawan jatuh miskin, karena mereka jauh dari akses dasar baik pasar, akses pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya bersama SKPD terkait berkoordinasi lebih intensif melakukan penanganan. Pihaknya membantu distribusi air bersih ke titik kekeringan agar warga mudah mendapatkan air bersih. Selain itu ada bantuan lain yang dibutuhkan, seperti pangan karena mengalami gagal panen. Sejauh ini sudah empat kali pihaknya membantu distribusi air bersih ke warga. Sedangkan untuk penanganan pangan, sejauh ini belum ada. jika ada permintaan, maka pihaknya akan meminta bantuan ke provinsi

(Suara NTB/her)

KEKERINGAN - Salah satu daerah yang dilanda kekeringan di daerah Lobar . perlu ada solusi permanen mengatasi kekeringan. jika stok habis di Pemda. “Kalau dana di kabupaten tidak ada, semuanya kita minta ke provinsi kalau tangani bencana kekeringan,” imbuhnya. Menanggapi kritikan penanganan jangka pendek seperti pendropan air bersih dinilai hanya bersifat sementara, sedangkan penanganan jangka panjang perlu dilakukan pemerintah dengan membangun sumur bor. Menurut Ambar, bahwa langkah penanganan harus dilakukan, baik jangka pendek dan jangka panjang. Langkah jangka pendek dilakukan distribusi air bersih, sedangkan jangka panjang pembangunan sumur bor belum masuk prioritas, karena dinas terkait masih mengupayakan pembangunan jalan rusak. Sementara Kepala BPBD Lobar H. M. Najib, mengaku permintaan kebutuhan akan air bersih kian hari terus berdatangan. Setelah sebelumnya Dusun Bentenu Di Desa Banyu urip kecamatan Gerung, kini gilian Dusun Sambirati yang ada di desa yang sama ikut melayangkan surat permohonan air bersih. Sehingga sejauh ini sudah ada empat dusun permintaan di tiga desa yang telah mengajukan permintaan air bersih. Antara lain

Dusun Buntage Desa Giri Sasak, Dusun Bentenu dan Sambirati di Desa Bayu Urip serta Dusun Batulayar Barat Desa Batulayar. Selain menerima permohonan permintaan air bersih, menurut Najib, pihaknya juga melakukan pengecekan di Dusun Pelolat, Desa Batulayar. Menyusul kabar kesulitan air bersih, ketika bupati turun langsung mengejek kondisi, Minggu (27/8) lalu. “Kita cek dulu betul butuh air bersih. Begitu mendengar kabar (bupati melihat kondisi dusun itu), saya langsung memerintahkan untuk mengecek,”ungkapnya. Ia memperkirakan mungkin masih banyak masyarakat yang mengajukan permintaan air bersih, namun di dinas terkait lain, seperti Dinas Sosial (Dinsos). Namun ia memastikan untuk sementara kondisi Lobar masih dalam status siaga darurat kekeringan. Sesuai agenda 4 September mendatang, pihaknya mulai melakukan droping air bersih kepada dusun dan desa yang membutuhkan air bersih. Menurutnya untuk desa atau dusun terpencil dan sulit diakses, pihaknya akan mendoping air minum kemasan. (her)

Perayaan HUT Loteng 2017 akan Berbeda Praya (Suara NTB) Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini 2017, dipastikan bakal lebih meriah dan semarak. Pemkab Loteng pun telah menyiapkan perayaan yang berbeda pada tahun ini dengan mengabungkan konsep religi dan budaya dalam satu perayaan yang bakal digelar selama satu bulan penuh. Acara ini mulai digelar akhir bulan September hingga akhir bulan Oktober mendatang. “Kita ingin perayaan yang berbeda tahun ini,” ungkap Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (29/8). Menurutnya, ada sekitar 30 macam kegiatan yang bakal digelar, baik itu yang bernuasa religi maupun yang bernuansa budaya. Mulai dari tabliq

Maju Lewat Independen, Harus Mundur dari Pengurus Golkar Giri Menang (Suara NTB) – Ketua DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun menyentil soal adanya klaim dari TGH Muammar Arafat, salah satu bakal calon yang mengaku sudah mendapat 14 ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai modal untuk maju sebagai calon independen dalam Pilkada mendatang. Menurutnya sesuai aturan AD/ART Gokar, jika bersangkutan maju lewat jalur independen harus mundur dari pengurus parpol. “Jadi, jika ada kader Golkar yang memilih maju lewat jalur independen, karena tak didukung partai, maka itu dianggap membelot. Maka harus mun-

Ubah Mata Pencaharian Warga Perambah Hutan

Pengembangan Desa Wisata Didorong Entaskan Kemiskinan di Lobar Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah mencanangkan 12 desa wisata sejak 2015-2016 lalu. Desa wisata ini bertambah dua desa menjadi 14 desa wisata, yakni Desa Langko dan Kekait. 14 desa ini akan dijadikan pilot project tahun 2018 mendatang untuk bersama-sama mengembangkan potensi di desa setempat. Sehingga diharapkan melalui pengembangan desa wisata ini, mampu mengalihkan mata pencaharian warga sekitar lingkar wisata yang sebelumnya berprofesi sebagai perambah hutan menjadi pekerja wisata. SELAIN itu, desa wisata ini mampu menghapus kemiskinan di desa pelan-pelan bisa dicapai karena mampu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Hal ini mengemuka pada rapat tim koordinasi pengembangan desa wisata di Aula Kantor bupati Lobar, Selasa (29/8). Menurut Kepala Dinas Pari-

wisata Ispan Junaidi, pihak pemda sudah meng-SK-kan 12 desa wisata yakni ditambah dua desa wisata menyusul yakni Desa Langko dan Kekait yang sudah dikerjasamakan dengan perbankan untuk pengembangan gula aren. 14 desa wisata ini akan dijadikan pilot project tahun 2018 untuk

terus dikembangkan kedepan. Sejauh ini telah dikembangkan sejak 2015 melalui DAK dan APBD yakni Sekawan Sejati terdiri dari Desa Sesaot, Pakuan, Buwun Sejati. Sejauh ini di lokasi wisata ini telah mampu menyerap 177 orang pekerja wisata. “cita-cita kita adalah mengubah yang tadinya illegal logger (perambah hutan) menjadi pekerja pariwisata, pelan-pelan kita ubah,” jelas Ispan. Model ini ke depan bisa dikembangkan ke depan di daerah lain, sehingga cita-cita untuk menghapus kemiskinan secara pelan-pelan bisa terwujud. Pola ini, ujarnya, bisa direplikasi oleh desa lain, sesuai dengan karakter dan potensi desa masing-masing. Sementara Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi menyatakan Lobar masuk ketahanan pangan dan gerbang parwisata na-

akbar sampai festival budaya, seperti festival gendang beleq hingga festival presean. “Khusus untuk festival gendang beleq dan festival peresean, kita ingin lebih menggaungkan khasanah budaya masyarakat Lombok tersebut dari Loteng,” jelasnya. Di samping itu juga, akan ada karnaval budaya tingkat NTB yang pesertanya bukan hanya dari Loteng saja, tapi diikuti pula peserta dari luar Loteng. Bahkan ada rencana juga untuk mengundang peserta dari luar NTB. Sehingga gelaran karnaval budaya itu nantinya benar-benar meriah. Untuk pelaksanaannya, ujarnya, saat ini tengah dalam tahap persiapan. Rencananya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pemantapan sekaligus pembentukan kepanitiaan. (kir)

sional. Pariwisata tidak saja mendorong pembangunan hotel, namun masuk wisata desa yang menjual potensi eko tourism. Persoalannya kembali pada kondisi Lobar, bahwa dari sektor penggerak ekonomi adalah pertanian, namun yang parah 98 ribu penduduk Lobar, terkonsentrasi di sektor pertanian sebagai petani pemilik, penggarap dan buruh tani. Dari jumlah kebanyakan kategori miskin, sehingga dari sektor pariwiwata inilah bisa diharapkan untuk menggerakkan dan meningkatkan nilai tukar petani (NTP). “Satu-satunya meningkatkan NTP adalah menggerakkan pariwisata, karena fungsi pariwisata akan meningkatkan konsumsi masyarakat,’’ ujarnya. (her)

dur,” kritiknya, Selasa (29/8). Sebab menurut aturan hanya boleh satu (yang diusung) yang maju diusung parpol. ‘’Kalau ada yang membelot dari Golkar, kan ada sanksi dari partai yang sudah diatur. Kalau dia kader di DPD II, maka sanksi akan diberikan oleh DPD II. Begitu juga kalau dia menjadi kader atau pengurus di DPD I, maka itu ranah DPD I,” ujarnya. Terkait hasil survei Golkar yang berakhir Selasa (29/8), Ketua DPRD Lobar ini mengaku belum bisa dipublikasikan. Hasil survei, ujarnya, masih dalam proses penggodokan di internal partai. Disinggung arah dukungan yang melalui mekanisme survei tersebut, Hj. Sumiatun mengklaim arah dukungan partainya akan mengarah ke dirinya selaku Ketua DPD II Golkar Lobar. Jika arah dukungan itu mengarah ke dirinya, besar kemungkinan rekomendasi Partai Golkar jatuh ke H. Fauzan Khalid yang diketahui akan berpasangan dengannya. “Golkar tetap ke saya, saya Ketua DPD,” klaimnya. Ditanya waktu deklarasi untuk pasangan “Zaitun Mantab” itu, Srikandi asal Sekotong itu menegaskan dia dan Bupati Lobar masih menunggu kepastian dari Partai Golkar. “Saya tunggu dulu dari partai saya (Golkar). Saya tidak mau mendahului,” imbuhnya. Diakuinya, jelang perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lobar mendatang, dirinya sudah mendapat beberapa masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama agar terus turun ke masyarakat. Semua itu pun sudah dilakukan sejak baru menjadi wakil rakyat. “Saya tetap turun, tapi masih dalam kapasitas wakil mereka (anggota DPRD). Kalau dalam kapasitas bakal calon wakil bupati, saya tegaskan tetap menunggu partai,” akunya. (her)

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sebagian Besar Fraksi Tidak Hadir

Paripurna Pembahasan APBD-P 2017 Diskors Hingga Tiga Hari Sumbawa Besar (Suara NTB) Isu soal sejumlah fraksi di DPRD Sumbawa yang mengancam tidak hadir dalam sidang paripurna pertama pembahasan APBD Perubahan 2017 bukan isapan jempol semata. Sebagian besar anggota fraksi, nyatanya menolak hadir dalam rapat paripurna pertama dengan agenda penjelasan Bupati Sumbawa, pada Selasa (29/8). Sempat dua kali skors untuk melakukan komunikasi kembali, namun tetap tidak menemui titik temu. Sehingga pimpinan DPRD Sumbawa melakukan skors ketiga untuk tiga hari mendatang. Awalnya, sidang paripurna diagendakan pada pukul 09.00 Wita. Namun tercatat di absensi hanya 15 anggota DPRD yang hadir dari 45 orang anggota. Tidak memenuhi kuorum, sehingga dilakukan skors untuk satu jam. Begitu skors dibuka kembali tetap saja anggota yang hadir belum memenuhi dua pertiga atau 30 orang dari 45 orang anggota. Sehingga diskors kembali untuk satu jam. Hingga pukul 01.30 Wita, sidang dibuka kembali namun ternyata komunikasi yang dibangun dengan anggota yang tidak hadir tetap buntu. Pantauan Suara NTB pun, sebagian besar kursi anggota DPRD terlihat kosong. Sejumlah Fraksi yang anggotanya tidak hadir, seperti Hanura, Nasdem, PPP, PAN, PKS, Gerindra, dan lainnya.

Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P menyatakan, sesuai dengan tugas kewenangannya sebagai pimpinan DPRD bersama Wakil Ketua lainnya, ingin memastikan proses beracara berjalan sesuai ketentuan aturan, Peraturan DPRD No. 1 tahun 2014 tentang tat tertib DRRD. Kaitan dengan paripurna diatur dalam pasal 79. Sehingga diawal ketia sidang paripurna dibuka, memastikan anggota yang hadir harus minimal 2/3 dari 45 anggota. Artinya minimal 30 orang hadir untuk mencapai kourum. Namun dalam proses berjalan ternyata yang hadir dan mengisi absensi hanya 15 orang. Artinya rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan 2017 belum kourum. Tahap pertama skors satu jam dan tahap kedua skors lagi satu jam. Untuk melakukan komunikasi dengan pihak atau anggota fraksi yang tidak hadir (melakukan penundaan). Pihaknya kemudian bersama Wakil Bupati, Kajari dan Kapolres bersepakat mengirim Ketua

Komisi I, Syamsul Fikri S.Ag M.Si, dan Ketua Komisi II, A. Rafiq untuk bertemu dengan kelompok (Fraksi) yang tidak hadir. Untuk mencari sejauhmana keinginan mereka dan kembali menghadiri sidang. Namun satu jam masa penundaan, ternyata komunikasi yang dibangun belum ada titik temu atau kesepakatan. Lalu, Pimpinan DPRD pun membangun komunikasi mencari jalan tengah. Tetapi tetap saja belum mencapai kesepakatan. Tuntutan kelompok Fraksi yang tidak hadir, yakni, pokok pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD atau lebih dikenal dana aspirasi dapat dilaksanakan secara baik dan segera dieksekusi. Agar tidak menyebabkan rendahnya serapan anggaran. Kemudian terhadap pejabat di OPD yang menghambat proses tersebut segera diambil tindakan. “Sebenarnya, Bupati telah mengakomodir Pokir ini secara baik. Kalaupun mereka menuntut adanya rotasi, tidak bisa semaunya. Sebab ada proses dan prosedur mutasi di ASN.

Jangan karena berbeda pandangan, lalu mendesak mutasi semaunya, tanpa melihat proses dan mekanisme yang ada. Teman teman (anggota DPRD) harusnya memahami itu juga,”tandas Budi. Kalau kemudian dalam tiga hari kedepan ini, belum juga ada titik temu, maka pembahasan APBD P diserahkan ke pemerintah atasan yakni Gubernur. Namun, Budi tetap yakin, Bupati dan Wakil Bupati dapat secepatnya mencairkan kebuntuan ini sekaligus menyelesaikan permasalahan yang ada, agar APBD P dapat segera dibahas. “Kami berharap, Bupati dan Wabup secepatnya akan mengkordinasikan hal itu. Mudah-mudahan selesai,”jelasnya. Ketua Komisi I, Syamsul Fikri yang juga Ketua DPC Partai Demokrat, sebagai salah satu partai pengusung Husni Mo, menyayangkan sikap yaang diambil Fraksi yang menolak hadir di pembahasan APBD P 2017. Apalagi sebelumnya, Ketua DPC PKS Sumbawa juga telah membangun komunikasi dengan Bupati ataupun wakil Bupati. Bahkan sacara langsung Ketua DPW PAN juga berkomunikasi dengan Bupati Sumbawa. “Kami sayangkan sikap teman teman (Fraksi yang menolak hadir),”cetusnya.

Sertifikat Dipersoalkan, Puluhan Warga Tambak Sari Datangi Gedung Dewan Taliwang (Suara NTB) Puluhan warga Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, Sumbawa Barat mendatangi kantor DPRD setempat. Kedatangan warga yang merupakan eks petani plasma semasa tambak udang dikelola oleh PT Sekar Abadi Jaya (SAJ) tersebut itu menuntut agar sertifikat lahan garapan (tambak udang) yang ada bisa dikembalikan, Selasa (29/8) kemarin. Untuk diketahui, Desa Tambak Sari ini merupakan Unit Pemukiman Terpadu (UPT) Transmigrasi yang ditempati sejak tahun 1999 silam. Sejak tahun tersebut, sudah ada sekitar 364 KK transmigran dimana masing-masing KK mendapatkan jatah lahan sekitar 5 are untuk pekarangan plus rumah dan 50 are berupa petakan tambak yang diberikan, dengan pembayarannya dicicil sesuai siklus panen. Kemudian lahan sekitar 50 are (lahan tambak) tersebut disertifikatkan atas nama masingmasing warga yang dikumpulkan secara kolektif dan dihimpun dalam bentuk koperasi. Sertifikat yang sudah terkumpul tersebut, kemudian dijadikan agunan di bank untuk mendapatkan modal usaha tambak udang. Tetapi mulai tahun 2000 bisnis tambak udang ini macet setahun setelahnya perusahaan ini (PT SAJ) gulung tikar. Karena cicilan pembayaran modal yang

(Suara NTB/ils)

DENGAR PENDAPAT - Suasana dengar pendapat warga dengan Komisi I DPRD Sumbawa Barat. diagunkan tidak dibayarkan kepada Bank, akhirnya sertifikat ini hilang begitu saja. Sejak saat itu status lahan usaha yang menjadi hak milik masyarakat tidak jelas. Beberapa tahun setelahnya, tahun 2011 lahan tambak yang sertifikatnya diagunkan tersebut dilelang oleh bank karena tidak mampu bayar yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Lelang Negara (KPLN) Bima dan PT BHJ berhasil memenangkan lelang tersebut. M. Said salah satu warga mengatakan dalam proses lelang tersebut, tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat sebagai pemilik lahan. Bahkan agunan yang ada sebagai modal awal juga tidak pernah ada

pemberitahuan. Sehingga dia dan masyarakat lainnnya merasa dicurangi oleh oknum tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan praktik nakal tersebut. Hal senada juga diungkapkan Rustam, dimana pada saat PT SAJ gulung tikar, dan dilakukan pelelangan tidak ada pemberitahuan terkait masalah sertifikat yang diagunkan tersebut. “Kami hanya minta sertifikat itu bisa dikembalikan, karena proses pelalanganya tidak ada ada pemberitahuan dari pihak perusahaan,” ungkapnya. Rustam menambahkan, pada dasarnya antara PT SAJ dan BHJ sama saja orangnya, tidak ada yang berubah hanya beda bendera

saja. Jadi sejak awal masyarakat sekitar merasa dicurangi dengan apa yang dilakukan oleh dua PT tersebut. Bahkan koperasi yang dibentuk juga tidak ada transparansi, sehingga orang-orang yang menjadi sebagai bagian dari koperasi tersebut tidak diketahui. Sehingga sistem kerjasama yang ada tidak pernah dilibatkan sedikitpun, petani yang ada hanya menerima getahnya saja. “Orang koperasi adalah orangnya mereka, sehingga dalam pengambilan keputusan yang ada masyarakat hanya menerima hasil tanpa ikut terlibat di dalamnya,” sebutnya. Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa Barat M Endang Arianto S. Sos, M. Si, menyatakan akan mengusut tuntas persoalan ini. Karena bupati telah memerintahkan agar pihaknya menelusuri persoalan ini dari hulu sampai hilir. “Kita tidak tinggal diam menyikapi masalah ini, kami juga meminta kepada warga untuk tetap bersabar karena pemerintah daerah tetap bekerja dalam persoalan ini,” tandasnya. Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Barat Drs. M. Tamzil, meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Apalagi masalah sertifikatnya ini sudah sejak lama ditanyakan oleh masyarakat. (ils)

(Suara NTB/arn)

KOSONG – Suasana ruangan sidang paripurna yang kosong. Sebagian anggota DPRD tidak hadir dalam paripurna pertama pembahasan APBD Perubahan 2017. Fikri yang ditugaskan berkomunikasi dengan Fraksi lain saat skors, secara blak blakan menyesalkan tuntutan yang diiginkan oleh Fraksi dimaksud. Yakni, mengakomodir pokir atau aspirasi anggota yang sebenarnya sudah diakomodir oleh eksekutif dalam RKA dan seterusnya di DPA. “Tuntutan mutasi dalam 2 kali 24 jam kepada Bupati yang mereka inginkan juga tidak rasional. Secara

kelembagaan DPRD tidak bisa terlalu jauh mencampuri kewenangan eksekutif soal mutasi. Apalagi mutasi ASN juga memiliki proses dan mekanisme tersendiri,”sesalnya. Pihaknya berharap masalah ini dapat dipecahkan secepatnya. Agar hubungan kedua lembaga tetap harmonis. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang hadir dalam sidang paripurna,

berkomentar singkat terkait hal ini. Diakui belum ada kesepakatan yang dicapai dalam komunikasi yang coba dibangun saat skors. Pihaknya pun akan melaporkan masalah ini ke Bupati. Serta membangun komunikasi kembali. “Belum ada kesepakatan, terkait masalah dana yang bisa dikelola dalam APBD P. Akan kita laporkan (Ke Bupati) dulu,” katanya. (arn)

DPRD KSB Beri Syarat Soal Konsolidasi PT PD BPR NTB Taliwang (Suara NTB)Meski tidak dilibatkan secara aktif terkait keputusan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akhirnya menyetujui konsolidasi PD Bank Perkereditan Rakyat (BPR) menjadi PT PD BPR NTB, namun DPRD setempat turut mengamini keputusan tersebut. Kendati demikian lembaga penyerap aspirasi rakyat ini memberikan sejumlah catatan kepada Pemda KSB agar ke depan dapat diperjuangkan dalam proses penggabungan seluruh BPR kabupaten/kota bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB itu. “Ya kalau memang sudah diamini oleh eksekutif. Kami juga tentu turut mengamini (menyetujui). Tapi kami kira ada yang harus diperjuangkan Pemda ke depan,” kata ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST kepada media ini, Selasa (29/8). Ia mengungkapkan, saat pemerintah menyatakan ketidaksetujuannya bergabung, DPRD secara internal sempat membahas sikap tersebut khususnya di Komisi II yang membidangi ekonomi. Di mana Komisi II menilai sikap penolakan pemerintah patut didukung mengingat

(Suara NTB/bug)

Muhammad Natsir kondisi PD BPR KSB dalam keadaan sehat sehingga dipandang bisa mandiri. “Itu keputusan internal di tingkat Komisi. Saat itu kita mendukung dengan sikap pemerintah dan juga kan (kabupaten) Sumbawa demikian (menolak),” ujarnya. Tetapi kini setelah disetujui, Natsir menyatakan, pemerintah masih harus terus memperjuangkan eksistensi daerah di lembaga baru PT PD BPR NTB. Beberapa catatan DPRD yang perlu diperjuangkan Pemda KSB ke depan yakni keberadaan perusahaan

tersebut nantinya harus dapat memberikan keuntungan lebih besar kepada daerah sebagai bagian pemegang saham. “Ini syarat umum yang kita inginkan dengan bergabungnya kita dalam konsolidasi BPR itu,” cetusnya. Sementara secara khusus, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, Pemda KSB juga harus memperjuangkan agar daerah memiliki posisi stategis dalam kelembagaan PT PD BPR NTB, di mana ditempatkannya wakil daerah dalam jajaran pengelola perusahaan. “Saya kira syarat ini tidak terlalu berat. Karena lumrah menjadi sebuah harapan pemegang saham untuk mendapat posisi di sebuah perusahaan,” cetusnya. Selanjutnya Natsir menyampaikan, DPRD secara kelembagaan akan mendukung setiap kebijakan pemerintah selama memberikan manfaat lebih baik bagi daerah dan masyarakat secara luas. “Apapun itu selama memberikan membawa kemaslahatan tentu kami dukung. Nah harapan kami soal syarat-syarat di atas bisa diperjuangkan oleh pemerintah di BPR nanti,” harapnya. (bug)

Peserta Sail Indonesia 2017 Diajak Jelajahi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Dermaga Pantai Goa Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas ditetapkan menjadi blue point tempat menyandarnya para peserta International Rally Yacht Sail Indonesia 2017 lokasi labuh Kabupaten Sumbawa. Sehingga ditetapkan pula sebagai media center Pusat Pelayanan Terpadu (Integrated Services Center/ISC) yang berfungsi melakukan pelayanan informasi dan administrasi bagi wisman peserta International Rally Yacht 2017. Para Wisman diajak berkunjung ke sejumlah event dan destinasi pariwisata di Sumbawa. Beberapa yacht sudah mulai berlabuh di perairan Badas Kabupaten Sumbawa, sejak hari pertama hingga hari kedua (29/8) kemarin. Bupati Sumbawa diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. H. Muhammading, M.Si langsung menyambut kedatangan wisman dari yacht berbendera Kanada dan Prancis. “Welcome to Sumbawa, Sumbawa is very good” demikian Haji Ading menyapa singkat para Wisman. Selanjutnya para Wisman yang didampingi oleh para tour guide dari para sahabat Adventurous Sumbawa langsung memandu para wisman melakukan registrasi yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa dalam bentuk layanan terpadu satu atap. Dimulai dari desk layanan Karantina Pertanian, kemudian dilanjutkan dengan Imigrasi, Bea Cukai. Juga Karantina Kesehatan Pelabuhan yang juga hadir untuk memberikan layanan kesehatan jika dibutuhkan, Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Badas serta pemberian informasi wisata (tourism information) oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa dibantu tour guide Adventurous Sumbawa. “Ini adalah momen yang sangat berharga bagi upaya promosi

potensi pariwisata dan budaya Kabupaten Sumbawa ke dunia internasional” demikian disampaikan Staf Ahli Bupati H. Muhammading. Selanjutnya Haji Ading menguraikan dengan adanya sinergi pelayanan yang terpadu antar instansi, diharapkan memberikan dampak bagi kepuasan wisatawan asing yang datang ke Kabupaten Sumbawa, sehingga pada muaranya para wisman ini diharapkan juga turut mempromosikan pariwisata Kabupaten Sumbawa di negaranya atau tempat yang dikunjunginya. Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik, Rachman Ansori, MSE menyampaikan bahwa pembentukan Integrated Services Center atau Pusat Layanan Terpadu merupakan salah satu bentuk media center yang disediakan khusus yang mewadahi berbagai fungsi layanan yang berhubungan dengan orang asing atau wisatawan asing khususnya para peserta International Rally Yacht Sail Indonesia 2017, yang singgah di Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporapar, M. Irfan, MM menyatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa agenda event budaya dan atraksi wisata yang akan disuguhkan kepada para wisman para peserta International Rally Yacht Sail Indonesia 2017. Seperti menikmati city tour mengunjungi heritage Moseum dan Istana Dalam Loka. Kemudian akan diajak untuk menikmati Festival Moyo Utara di Sebewe dan Karapan Kerbau. Security Service oleh aparat TNI, Polri, Pol. PP dan aparat Kecamatan Lab. Badas. Speedboad Syahbandar, Pengawas Kelautan, dan Basarnas NTB juga turut bergabung dalam rangka memberikan pelayanan di sekitar perairan Badas dan sekitarnya selama para wisman Sail Indonesia 2017 singggah di Kabupaten Sumbawa sampai tanggal 31 Agustus 2017 mendatang sebelum melanjutkan pelayaran menuju ke Sabang NAD dengan menyinggahi beberapa lokasi lainnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

Halaman 7

Kinerja SKPD Dipertanyakan

Anggaran DAK Rp 1,3 Miliar untuk Dompu Terancam Hangus

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu terancam kehilangan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017 sekitar Rp 1,3 M dari sektor pariwisata dan sektor kelautan. Anggaran ini tidak bisa direalisasikan hingga 31 Agustus seperti perpanjangan waktu pelaporan realisasi 75 persen dari 30 persen transfer tahap pertama.

(Suara NTB/uki)

PERTEMUAN - Suasana Rapat atau pertemuan DPRD dengan Komnas HAM RI, sebelum awak media dilarang meliput, Selasa (29/8)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu masing – masing mendapat DAK tahun 2017 sebesar Rp 2,4 Miliar. Pembangunan penataan pariwisata di Nangamiro Kecamatan Pekat senilai Rp 400 juta lebih serta pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp 840 juta hingga saat ini masih dalam tahap pengumuman lelang di ULP Setda Dompu. Sehingga target 31 Agustus serapan

DPRD Bima dan Komnas HAM RI Gelar Rapat Tertutup Bima (Suara NTB) – Komisi I DPRD Kabupaten Bima, menggelar rapat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (29/8). Namun, para awak media dilarang meliput. Pantauan Suara NTB, awalnya rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Nukrah S.Sos. Warga dan wartawan pun diperbolehkan serta bebas masuk ke dalam ruangan, ikut mendengarkan langsung jalannya rapat. Saat itu, Nukrah menjelaskan maksud dari pertemuan atau rapat dengan Komnas HAM tersebut. Yakni membahas masalah konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima beberapa waktu lalu. “Rapat ini merupakan tindaklanjut dari surat yang dilayangkan oleh Komnas HAM RI. Untuk mendengarkan laporan masyarakat terkait penyebab konflik di beberapa desa di Kabupaten Bima,” kata Nukrah. Tapi setelah pimpinan rapat diambilalih Ketua Komisi I, Sulamain MT, interupsi datang dari Ketua rombongan Komnas HAM RI, Melanie, yang meminta rapat tersebut, hanya diikuti oleh pihak-pihak terkait, tanpa melibatkan wartawan. “Kami minta agar rapat ini hanya menghadirkan pihak yang berkepentingan. Pimpinan rapat boleh menggelar konferensi pers setelah rapat selesai,” katanya. Interupsi itu pun langsung disambut oleh Sulaiman. Ia meminta dan langsung mengarahkan semua pihak yang tidak berkepentingan termasuk wartawan, untuk keluar dari ruangan. “Silahkan wartawan meninggalkan ruangan,” katanya. Mendengar permintaan itu, tanpa ada arahan, satu persatu para wartawan media cetak dan eletronik di Bima, bergegas keluar ruangan. Seluruh pintu ruang rapat langsung ditutup dan dijaga Sat Pol PP. Belum diketahui hasil akhir dari rapat itu. Informasi yang dihimpun kedatangan Komnas HAM RI ini, untuk menyelidiki lebihlanjut, persoalan hingga penyebab konflik yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Bima belum lama ini. Rapat tersebut dihadiri empat perwakilan anggota Komnas HAM RI. Sejumlah anggota komisi I DPRD Kabupaten Bima, seperti Azhar SE, M. Amin, Ilham H. Adnin SH, Hj. Nurhayati. Sementara Desa yang diundang dalam rapat itu, yakni Desa Dadibou, Risa dan Penapali Kecamatan Woha. Desa Laju Kecamatan Langgudu dan terakhir Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta. Yang diwakili oleh Kepala Desa masing-masing. (Uki)

Inspektorat Terima Banyak Laporan Soal Dugaan Penyelewengan ADD dan DD

Perkebunan,” katanya. Berdasarkan surat Kemenkeu, kata H. Muhibuddin, pemerintah tidak akan mentransfer sisa DAK bila realisasinya kurang dari 75 persen dari 30 persen total transfer awal DAK tahun 2017. Namun akan diklasifikasikan berdasarkan paket pekerjaan. Seperti pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang tidak ditransfer hanya anggaran paket pekerjaan DAK yang tidak mampu direalisasikan. “Bukan keseluruhan DAK,” jelasnya. Namun terhadap paket ini, Bupati akan bersurat ke Ke-

“Kita masukan surat sejak Mei lalu, tapi baru ini ditayangkan pengumuman lelangnya. Alasan ULP, belum diinput. Setelah kita desak terus, bahkan bahannya kita bawa secara manual. Mereka mengaku, sistemnya baru diperbaiki sehingga baru bisa diimput,” jelas Wahiddin. Sementara di Disbudpar Kabupaten Dompu juga mendapat DAK tahun 2017 ini sebanyak Rp 2,4 Miliar. Setelah dibagi berdasarkan kebutuhan pembangunan, dialokasikan sebesar Rp 400 juga lebih untuk pembangunan penataan daerah pariwisata di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat sebagai akses menuju pulau Satonda. Paket pekerjaan ini juga masih dalam tahap pengumuman pelelangan. (ula)

(Suara NTB/ind)

BARAPAN KEBO - Kegiatan Barapan Kebo di arena belakang Terminal Sumer Payung, Desa Labuhan Sumbawa.

Dimulai, SAKA World Championship di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejuaraan Internasional Barapan Kebo atau SAKA Buffalo Race Worl Championship resmi dimulai Selasa, (29/8) kemarin. Kegiatan pertama dilaksanakan di arena belakang Terminal Sumer Payung, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas. Diharapkan Barapan Kebo ini mampu memikat para tamu yang menjadi peserta Sail Indonesia 2017. Wakil Bupati Sumbawa dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Sumbawa, Dr. M. Ikhsan menyampaikan, barapan kebo merupakan tradisi masyarakat Sumbawa yang sudah lama tumbuh dan berkembang. Dilaksanakan sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur masyarakat Sumbawa setelah panen atau saat masuknya

Dompu (Suara NTB) – Inspektur Inpektorat, Ir. H. Moh. Syaiful HMS, M.Si mengaku banyak menerima laporan soal dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017. Diduga persoalan ini muncul akibat kurangnya upaya pembinaan pihak terkait, seperti halnya DPMPD dan pemerintah kecamatan. Tidak harmonisnya hubungan antar aparatur di tingkat Desa yang berujung pada perang kepentingan juga menjadi penyebab. “Semestinya kewajiban dari camat kemudian leding sektornya DPMPD harus melakukan pembinaan secara kontinyu, karena mereka (Desa) itu ada nuansa SDM-nya rendah, ketidak terbukaanya. Kemudian kerjasama dengan BPD belum baik, kepentingan-kepentingan Pilkades,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/8). Tidak harmonisnya hubungan para pihak ditingkat desa ini berimbas pada upaya saling melaporkan, ujung-ujungnya Inspektorat didesak melakukan pemeriksaan. Mestinya jelas Moh. Syaiful, berbagai persoalan itu ditangani dan dibenahi terlebih dahulu pada internal masing-masing. Kalau pun ada kerugian negara silahkan dikembalikan, termasuk persoalan administrasinya. “Binalah yang baik tangani dulu di dalam, ada kerugian negara silahkan kembalikan, administrasi apa perbaiki ada undang-undangnya,” jelasnya. Banyaknya jumlah desa yang dilaporkan ini membuat pihaknya kewalahan memeriksa, karena terkendala waktu, tenaga, anggaran serta ancaman dari pihak-pihak berkepentingan. Disisi lain juga terdapat pihak yang menggejot agar segera dituntaskanya perkara yang dilaporkan itu. Padahal pihaknya dituntut memastikan kualitas pemeriksaan. “Kami juga membutuhkan waktu agar kualitasnya baik,” ujarnya. Dari 72 yang ada baru sekitar 7 desa yang sudah diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke kejaksaan, sementara yang masih tahap pemeriksaan tak diingatnya secara pasti, yang jelas inspektorat banyak menerima laporan dugaan penyalahgunaan dana desa. Sebagai bentuk keperihatinan pihaknya melihat persoalan ini, Inspektorat dalam waktu dekat berencana menghadirkan seluruh kepala desa untuk diberikan pembinaan. “Dalam waktu dekat saya kumpulkan semua kepala desa untuk diberikan pembinaan, karena memang arahan pusat harus segera dilakukan pembinaan dan pendampingan. Pendampingan kan ada pendaping desa, ada pak camat, DPMPD tapi kenapa tidak dilakukan. Kalau Inpektorat ujung-ujungnya memeriksa, memberikan rekomendasi. Tapi kalau saya periksa semua kapan habisya,” pungkas Moh. Syaiful. (jun)

musim tanam. Dimana kehidupan masyarakat Sumbawa dari dulu hingga sekarang sangat erat dengan ternak kerbau. Hal ini terlihat dari fungsi dan peranan kerbau dalam kehidupan masyarakat Sumbawa. Misalnya sebagai sarana untuk mengolah lahan pertanian, tabungan keluarga, untuk kebutuhan sosial keagamaan seperti pergi haji, pesta perkawinan dan sumber biaya Pendidikan. Dijelaskannya, hingga kini perkembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa kondisinya cukup menggembirakan. Baik dari aspek perkembangan populasi yang masih terkendali, maupun peningkatan produksi dan produktivitas ternaknya. Apalagi dengan seringnya dilaksanakan kontes ternak termasuk barapan kebo, semakin mendorong

para peternak untuk mengembangkan populasi dan kualitas ternak. Pihaknya berharap barapan kebo ini bisa menjadi salah satu keunikan untuk memikat para tamu. Apalagi saat ini Sumbawa sedang kedatagan tamu dari Sail Indonesia 2017. Sehingga para tamu ini nantinya memiliki keinginan untuk kembali datang ke Sumbawa. “Mengingat saat ini kita sedang kedatangan tamu dari Sail Indonesia 2017, kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu keunikan yang memikat tamu. Sehingga mereka mau kembali ke Sumbawa di kemudian hari,” ujarnya. Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mempertahankan citra Kabupate Sumbawa yang dikenal nyaman, aman dan tertib. Serta

DLH Pastikan Persoalan Limbah PT. SMS Tuntas

(Suara NTB/jun)

H. Moh. Syaiful HMS

anggaran tidak akan tercapai. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI kepada Suara NTB, Selasa (29/8) kemarin, mengungkapkan, tinggal 2 paket pekerjaan yang diperkirakan tidak bisa direalisasikan anggarannya hingga 31 Agustus ini dan keduanya paket proyek tender di ULP. Paket proyek di Disbudpar Dompu senilai Rp 400 juta lebih dan Dislutkan Dompu senilai Rp 840 juta. “Kalau yang lain sudah semua, termasuk di Dinas Pertanian dan

mentrian terkait. Di Kementrian terkait akan memverifikasi sesuai alasan keterlambatan dan kementrian terkait yang akan menyurati Kementrian Keuangan. “Makanya sekarang Bupati akan bersurat ke Kementrian terkait alasan keterlambatan proses paket pekerjaan ini,” ungkapnya. Ir Wahiddin, sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu mengaku, total DAK untuk Kelautan dan Perikanan Dompu tahun 2017 ini sebanyak Rp 2,4 Miliar. Untuk pengadaan kapal dan perahu dianggarkan sebanyak Rp 840 juta. Karena paket pekerjaan tender, surat permohonan diajukan sejak Mei 2017 lalu dan baru ini ditayangkan pengumuman pelelangannya.

Dompu (Suara NTB) – Kabid Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, M.Si memastikan persoalan limbah yang diresahkan masyarakat akibat dibuang sembarangan oleh PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) tuntas. Hal itu mengingat upaya pembinaan yang dilakukan sudah direspon pihak perusahaan dengan mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Terlebih tidak lagi melakukan pembuangan ke aliran sungai terbuka yang dekat dengan pemukiman warga. “Berdasarkan hasil pantauan kita hari Jumat 25 Agustus bersama anggota DPRD Komisi I, ipalnya sudah jalan sehingga meng-

hasilkan air bersih. Air bersih itu tidak dibuang lagi ke sungai tempat pengaliran yang bau itu, melainkan disediakan penampungan,” jelasnya kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (29/8). Penampungan ini lanjut dia, juga berada di lokasi kebun dan dipompa kembali untuk mengairi tanaman tebu yang ada, sehingga untuk sementara persoalan ini disimpulkan pihaknya aman. Hanya memang masih ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan seperti penataan saluran perpipaan yang belum tertata rapi. Saat pertemuan itu juga kata Andi Bahtiar, pihak perusahaan mengapresiasi proses pembinaan yang dilakukan, terlebih mereka berharap aktifitas perusahaan tetap dikontrol. “Dia (PT. SMS, red) tetap membutuhkan bimbingan dari

Dinas LH mengenai pengolaan limbah, bukan saja limbah B3 tapi juga limbah besi dan lain-lain. Pokoknya semua jenis limbah itu dia tetap mengharapkan arahan dan binaan,” ujarnya. Disinggung soal keterlibatan masyarakat, Andi Bahtiar menyebutkan saat itu tak ada masyarakat umum yang turut meninjau langsung. Tetapi imbaunya, masyarakat jangan lagi meresahkan persoalan ini karena pihak perusahaan sudah menyikapinya keluhan masyarakat. Kalau pun muncul persoalan dikemudian hari pihaknya sangat terbuka menerima laporan dan masukan dari para pihak. “Masyarakat belum tahu kegiatan ini, nanti akan kami informasikan,” pungkasnya. (jun)

ciri khas masyarakatnya yag ramah dan bersahabat. Sementara Ketua Persatuan Barapan Kebo Sumbawa, H. Ilham Mustami mengatakan kegiatan ini merupakan pintu pembuka untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Dimana diharapkan barapan kebo ini tidak hanya menjadi konsumsi lokal tetapi menjadi konsumsi regional, nasiona bahkan internasional. Adapun dalam event ini sudah terdaftar 41 team yang akan berlaga. Masing-masing tim terdiri dari lima pisang kerbau. Dengan total kerbau yang dilombakan sebanyak 205 pasang. “Tema world championship ini diambil sebagai pintu masuk ajang promosi barapan kebo ke tingkat internasional. Bukan berarti kejuaraan dunia ini harus seluruh dunia. Tetapi promosinya, peminat pemer-

hatinya datang dari seluruh dunia. Dan kegiatan pertama ini disaksikan peserta Sail Indonesia. Para peserta Sail mengatakan bahwa kegiatan sangat menarik. Mereka juga akan mempromosikan kegiatan ini ke daerah asalnya,” terangnya. Ia menjelaskan, “Saka” Bufallo Race World Championship dilaksanakan sebanyak 10 seri. Dimulai Selasa (29/8) dan berakhir pada September 2018 yang merupakan puncak dari 10 seri yang diselenggarakan. Kedepannya diharapkan kegiatan barapan kebo ini menjadi ikon destinasi wisata busaya. Sekaligus olahraga di Kabupaten Sumbawa yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Sumbawa. Sehingga menimbulkan multiplayer efek bagi masyarakat dan di sektor ekonomi lainnya. (ind)

FS Pembangunan Pelabuhan Nusantara Rampung Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir. Syarifuddin mengungkapkan feasibility study (FS) pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo sudah rampung dikerjakan dan menghasilkan pembangunannya bisa dilanjutkan pada tahap studi amdal dan pembangunan pelabuhan. Proses pembebasan lahan warga diharapkan rampung tahun 2017 ini, sehingga proses pembangunan bisa dilakukan tahun 2018 – 2019. “FS pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo sudah rampungg. Kemarin kami sudah merapatkan. Sepulang rapat, saya mampir ke Surabaya untuk memastikan kesiapan Pelindo atau Kementerian Perhubungan yang akan membangun pelabuhannya,” kata Ir. Syarifuddin kepada Suara NTB, Selasa (29/8). Ia pun mengungkapkan, dengan hasil FS ini menjadi kredit poin untuk pembangunan pelabuhan Nusantara. Apalagi sesudah proses pembebasan lahan dilakukan. Setelah proses pembebasan lahan, pemerintah menyerahkan

ke pemerintah pusat untuk bisa dijadikan dasar pembangunan. “Kalau sudah ada lahan, itu tinggal pembangunan. Paling lambat pembangunan bisa dimulai 2019,” terangnya. Pelabuhan Nusantara di Kilo memiliki peranan yang strategis bagi pengembangan dan kemajuan ekonomi daerah. Keberadaan pelabuhan Nusantara yang berada di jalur transportasi laut Nusantara karena berhubungan dengan laut Jawa dan laut Flores, sehingga memudahkan kapal laut masuk bersandar. Keuntungannya, distribusi barang dan hasil bumi dari dan ke Dompu semakin cepat serta mudah dengan biaya ringan. Beberapa infrastruktur pun akan mendukung keberadaan pelabuhan ini seperti pembukaan akses jalan dan perbaikan akses jalan lingkar utara pulau Sumbawa. Seperti jalur yang menghubungkan lingkar utara Tambora dan lingkar utara di jalur Sampungu Bima. Dengan demikian, pemerataan pembanguna semakin terlihat dan pengembangan ekonomi Dompu semakin maju kedepan. (ula)

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pasangan Fauzan - Sumiatun Sudah Final Mataram (Suara NTB) Bakal calon (balon) petahana Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, M.Si, mengaku sangat optimis untuk lolos tampil kembali di pilkada Lobar 2018. Bersama dengan bakal calon wakil bupati, Hj. Sumiatun, dia menegaskan sampai saat ini telah mengantongi dukungan dari lima partai. Sehingga syarat dukungan untuk mendaftar di KPU pada Januari tahun 2018 nanti sudah melebihi dari yang disyaratkan.

Program Unggulan Kurang Perhatian

Modul Pengamanan Hutan

Astan Wirya

(Suara NTB/ars)

TIDAK saja langkah penindakan, pencegahan melalui penyebaran pemahaman yang utuh tentang pengamanan dan perlindungan hutan menjadi konsep tambahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setempat menerbitkan modul yang bersumber peraturan perundang undangan dan literatur yang berkenaan dengan konsep perlindungan dan pengamanan hutan. “Dengan harapan modul ini akan mampu memberikan sumbangan pemahaman bersama mengenai tugas pengamanan hutan secara umun dan spesialisasi bagi Polisi Kehutanan Indonesia,” kata penyusun modul, Astan Wirya, SH.,MH kepada Suara NTB, Selasa (29/8). Modul itu terkait dengan konsep perlindungan dan pengamanan hutan, terdiri dasar hukum bagi Polisi Kehutanan, konsep perlindungan dan pengamanan hutan, penjagaan, patroli bagi Polisi kehutanan. Selanjutnya diharapkan menjadi referensi praktisi untuk mengaplikasikan tugas pokok fungsi dan kewenangan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, secara proporsional dan profesional. Membahas soal tugas pokok, fungsi dan wewenang, sesuai Pasal 4 mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran dan hama penyakit. Itu juga tertuang dalam Pasal 5 yang di antaranya dalam poin d, melarang penebangan tegakan hutan tanpa izin, poin g melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa izin. Sedangkan konsep perlindungan dan pengamanan hutan, untuk tugas sesuai Pasal 4 mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungannya (ekoslstem), wewenang sesuai pasal 6 a mengadakan patroli di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitarnya, pasal 7 dalam hal didapatkan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, satuan Polhut, sesuai dengan ketentuan Pasal 6, dapat melakukan pemeriksaan adanya tindak pidana, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik PNS Kehutanan atau Penyidik Polri untuk penyidikannya. Dalam modul itu, Astan juga rigid menjelaskan soal langkah perlindungan dan pengamanan hutan dimaksud, seperti langkah pre-emtif, preventif, bahkan represif melalui upaya penegakan hukum yang bersifat non-justisi, untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Terakhir dijelaskan, modul juga disusun untuk bahan ajar dikalat dan uji kompetensi bagi Polisi Kehutanan NTB dalam rangka peningkatan SDM Polhut NTB belum lama ini. (ars)

pada wartawan. Ketika diminta untuk menyebutkan partai-partai yang sudah ia dapatkan, Fauzan menolak untuk membeberkannya. Ia beralasan, karena merasa tidak elok jika dia yang menyebutkan. Tapi akan lebih pantas jika partai itu

sendiri yang menyebutkan arah dukungannya. “Saya tidak ingin disebut mengklaim dukungan partai, oleh karena itu yang paling tepat dan berhak mengekspos, kemana arah dukungan pada siapaitu, adalah partai itu sendiri. Karena saya ini sering

gan Sumiatun sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Sebab dirinya sudah final untuk berpasangan dengan jargon Sopok Angen, dan sudah diiyakan oleh sejumlah partai pendukungnya. “Kalau saya menyebutkan sudah nyaris klop, kalau pun tidak itu hanya takdir Tuhan yang bias melakukannya. Makanya kita sediakan celah untuk takdir Tuhan, karena sebaik apapun kita rencanakan itu, hanya takdir Tuhan yang menentukannya, dan apa pun itu, misalnya saja orang merarik (menikah),” tegasnya. (ndi)

Polisi Gagalkan Pengiriman BBM ke Sulawesi Mataram (Suara NTB) – Polair Polda NTB kembali menggagalkan pengiriman BBM ke Sulawesi Selatan. Modusnya sama dengan kasus-kasus sebelumnya. BBM diangkut dari Lombok dengan kapal dan dijual dengan harga lebih tinggi di daerah tujuan. “Kapal motor nelayan diduga menyelundupkan BBM,” ungkap Kasatrolda Ditpolair Polda NTB, AKBP Dewa Wijaya dikonfirmasi Selasa (29/8). Kapal KM Jabal Nur yang dinakhodai HS (38), warga Labuhan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur ditangkap di perairan Selat Alas akhir pekan lalu, Minggu (27/ 8) sekitar pukul 13.30 Wita. ABK dari Sulsel, AS (35) juga ikut diamankan. Kapal yang hendak bertolak

(Suara NTB/ist-Ditpolair Polda NTB)

ANGGOTA Komisi II Bidang perikanan dan kelautan DPRD NTB, Ir. Busrah Hasan, MM, menyesalkan kurangnya keberpihakan Pemerintah Provinsi NTB dalam menggarap potensi unggulan PIJAR, yakni budidaya rumput laut. “Padahal potensi rumput laut kita masuk ke dalam kategori program unggulan pemerintah dan potensinya terhampar dari Ampenan hingga ke ujung Sape. Namun sayangnya kenapa Pemprov NTB hanya menganggarkan anggaran (Suara NTB/ndi) sebesar Rp 500 juta untuk penBusrah Hasan guatan salah satu program unggulan ini?,” kritik politisi Golkar ini. Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB ini kepada wartawan, mengatakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500 juta itu, pihaknya mengaku sangat pesimis program unggulan ini dapat berkembang di NTB. Padahal menurutnya, potensi budidaya rumput laut ini sangat berdaya guna dalam meningkatkan aspek perekonomian masyarakat NTB. “Padahal yang namanya program unggulan itu semestinya harus menjadi program prioritas yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pihak Pemprov NTB. Kenapa ditetapkan menjadi program unggulan kalau tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pihak Pemerintah,” sesal Busrah. Pihaknya menyarankan kepada Pemprov NTB agar lebih memberikan ruang gerak yang besar kepada pimpinan SKPD terkait, untuk membangun koordinasi dengan pihak Pemerintah pusat dalam mendatangkan anggaran penguatan dan pengelolaan budidaya rumput laut ini. “Jika Pemprov memiliki kendala anggaran, maka solusinya adalah pihak SKPD itu bisa menjual gagasannya di Kementerian untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar. Jadi pak Gubernur harus bisa memberikan izin bagi Kepala SKPD nya untuk hal ini. Apalagi saya dengar pihak SKPD kesulitan untuk mendapatkan izin Gubernur terkait dengan soal ini. Maka jangan dibatasi ruang gerak SKPD ini untuk melobbi anggarannya ke pusat,” ujarnya kritis. Kelemahan lain dari Pemprov NTB menurutnya adalah tidak menempatkan para pejabatnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sehingga banyak program yang tidak berjalan maksimal. “Ini juga yang menjadi kendala sehingga potensi-potensi ini tidak bisa digarap secara baik. Saya melihat banyak orangorang hebat di Pemerintah tidak difungsikan oleh Pemerintah sehingga banyak potensi perikanan dan kelautan kita yang tidak bias tergarap secara baik,” pungkasnya. (ndi)

Demikian ditegaskan oleh Fauzan Khalid saat dikonfirmasi usai pembukaan Rapat Kerja Wilayah Khusus (Rakerwilsus) DPW Partai Nasdem NTB di Hotel Jayakarta, Selasa (29/8). “Yang jelas sudah melebihi dari syarat,” ujar Fauzan

dituduh tidak menghargai orang dalam konteks dukungan, meskipun itu sudah positif. Oleh karena itu lebih baik mereka yang sampaikan,” ujarnya bijak. Sementara untuk bakal calon pasangannya, Fauzan mengaku sudah final dengan Ketua DPD II Partai Golkar Lobar, Hj. Sumiatun, SH yang juga kini tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Lobar. “Insya Allah denganSumiatun, bias dibilang sudah 70-80 persen dengan Sumiatun,” ujarnya. Ditegaskannya, dirinya den-

ke Sapuka, Pangkajene, Sulawesi Selatan diamankan KP XXI-1001 yang pada siang itu sedang berpatroli. Saat diberi peringatan kapal tidak segera berhenti sehingga memancing kecurigaan. Saat dilakukan pemeriksaan terungkap kapal berbobot 4 Gross Ton itu mengangkut 52 tabung elpiji 3 Kg dan 200 liter premium. “Dibeli di Lombok untuk dijual lagi dan ini mereka tidak memiliki surat izin pengangkutan,” jelasnya. Sangkaan pasal yang dikenakan yakni pasal 53 huruf d juncto pasal 23 ayat (2) huruf d UU 33/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Kapal, barang bukti, dan pelaku sudah kita amankan di Pospolair Pelabuhan Kayangan untuk penyidikan,” pungkas Dewa. (why)

AMANKAN KAPAL - Ditpolair Polda NTB mengamankan kapal nelayan diduga menyelundupkan bahan bakar berupa premium dan gas elpiji ke Sulawesi dari Lombok.

Ahyar Tanggapi Santai Hasil Survei Mataram (Suara NTB) Bakal Calon Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh menanggapi dingin dan santai hasil survei Polmark terhadap peluangnya untuk memenangkan Pilkada 2018 mendatang. Menurutnya, hasil survei itu bisa saja berubah mengingat kontestasi masih panjang. “Iya, syukurlah kalau hasilnya begitu,” jawab Ahyar santai ditemui Selasa (29/8). Di balik santai dan kalemnya menanggapi hasil survei itu. Ahyar mengaku, itu sebagai sesuatu yang sangat positif dan akan menambah semangat serta motivasi untuk bekerja keras dan terus bersilaturahmi ke masyarakat menyampaikan gagasan dan program. Walikota dua periode ini memperkirakan semua bakal calon sama - sama bekerja keras untuk meningkatkan elektabili-

tas mereka. “Saya tetap saja jalan dan masalah hasil survei dan sebagainya mereka punya hasil masing - masing,” ujarnya. Ia melihat tingkat masa mengambang atau swing votter masing tinggi. Artinya, ini jadi tantangan agar bagaimana memikat mereka sehingga sangat mungkin bisa dipengaruhi merebut hati rakyat. Pola - pola silaturahmi bertemu para tokoh di NTB demikian dikatakan Ahyar, akan tetap dilakukan. Karena, mau tidak mau ia harus rajin turun ke masyarakat. “ Respons masyarakat tinggi sampai saya kewalahan mengatur jadwal,” akunya. Beberapa aspirasi secara langsung disampaikan masyarakat terutama berkaitan dengan isu - isu pembangunan di NTB. Meskipun demikian, ia tak sungkan menyampaikan keberhasilan dicapai oleh gubernur

dan wakil gubernur saat ini. Sehingga, PR selama ini seperti infrastruktur, jaringan irigasi, ari baku seperti di wilayah selatan, kemiskinan, dan pengangguran disampaikan apa adanya. Isu paling menonjol lanjutnya, persoalan lapangan pekerjaan. Ini harus dijawab secara realistis karena pemerintah tidak bisa menyiapkan tenaga kerja secara keseluruhan tapi dicarikan solusi menyiapkan melalui program. Ahyar menyampaikan diundurnya deklarasi di lapangan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bukan karena tendensi atau ditentang lawan politiknya. Semata - mata tim sukses mengharapkan tokoh dari pimpinan partai di pusat menghadiri acara tersebut. Ia memastikan bahwa deklarasi akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober. “Jadi kita sesuaikan jadwal dengan petinggi partai di pusat,” ujarnya. (cem)

Forum Masyarakat Nusantara Gelar Dialog Kemerdekaan Mataram (Suara NTB) Ratusan peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) se-Kota Mataram menghadiri Dialog Kemerdekaan yang digelar Forum Masyarakat Nusantara bertempat di PD-PAUDNI DAN DIKMAS NTB, Selasa, 29 Agustus 2017. Mengangkat tema ‘Revitalisasi Nilai-Nilai Kemerdekaan Bagi Generasi Muda Mataram; Upaya Menjaga Kebhinekaan Dalam Bingkai NKRI’, Pimpinan Forum Masyarakat Nusantara, Beny Siagusman menjelaskan tujuan acara tersebut adalah dalam rangka memupuk semangat perjuangan dan mengembalikan nilai-nilai patriotisme di kalangan pemuda. Ada tiga pembicara yang hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua Veteran NTB, H. Abdul Kadir, Wakil Ketua DPD KNPI NTB, Ahmad Zuhairi, MH dan Kasdim KODIM 1606/ Lombok Barat, Mayor Infanteri Januardi. Semangat kebangsaan dan patriotisme ratusan peserta dipompa melalui berbagai kisah yang dibawakan tiga pembicara tersebut. Abdul Kadir mengemukakan bagaiman kerasnya para pendiri negera ini berjuang melawan penjajah, hingga berhasil membangun rumah bernama Indonesia tanpa pernah mengeluh. Layaknya orang tua atau ibar-

(Suara NTB/ist)

DIALOG KEMERDEKAAN - Peserta dan pembicara acara Dialog Kemerdekaan berfoto bersama. Dari kiri, Pimpinan Fomnus, Beny Siagusman, Wakil Ketua DPD KNPI NTB, Ahmad Zuhairi, MH, Ketua Veteran NTB, H. Abdul Kadir, peserta dan Kasdmin Kodim 1606/Lobar, Mayor Inf. Januardi. at founding fathers yang membangun rumah bagi anakanaknya. “Mereka tidak bercerita bagaimana beratnya membangun rumah bernama Indonesia ini. Dan anda ini adalah pewaris dari founding father kita itu. Oleh karena itu adik-adik sebagai penerus menjadi tanggung jawabnya untuk merawatnya. Adik-adik nantinya akan jadi pemimpin yang menerima tanggung jawab itu, tidak bisa diturunkan,” ujarnya. Ditambahkan Januardi, pemuda harus segera bersiap diri membela negara. Mulai dari bersiap diri menghadapi krisis pangan dan air, ledakan populasi, konflik antar negara, hingga mengantisipasi isu senjata pe-

musnah massal dan proxy war. Selaku inisiasi acara, Beny berharap sepulang dari acara ini para pelajar, mahasiswa dan pemuda yang hadir lebih serius dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa. “Kiita sebagai kalangan pemuda lebih serius dalam melanjutkan ikhtiar para pendahulu kita untuk mencapai negara merdeka secara utuh. Caranya ada dua, pertama perbaiki infrastruktur dan kedua memperbaiki suprakstruktur. Memperbaiki suprastruktur ini caranya dengan begini-begini, melalui forum intelektual, forum diskusi yang nanti barangkali akan jauh lebih efektif untuk mendoktrin jiwa-jiwa pemuda,” tandasnya. (ros)

Penyelundupan Koral dari Sumbawa Digagalkan di Lobar Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 605 buah terumbu karang hias dari Sumbawa digagalkan penyelundupannya di Gerung, Lombok Barat. Ratusan terumbu karang rentan punah itu diduga akan dikirimkan ke Bali. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram, Muhlin mengungkapkan, komoditi perikanan itu diselundupkan lewat ekspedisi truk. “Sebanyak 10 koli dikemas menggunakan kotak gabus dan dibungkus karung,” ungkapnya dikonfirmasi, Selasa (29/8). Terumbu karang tersebut, lanjut dia, diangkut dengan mobil pikap dari Sumbawa, Senin (28/8) dan hendak ditransfer ke truk yang akan menyeberang ke Bali hari itu. Sopir truk berinisial A mengaku merupakan orang suruhan sang pemilik dari Sumbawa. Pada saat pemindahan barang di Jalan Raya Lembar, Gerung, Lombok Barat penyelundupan itu terungkap. Petugas gabungan Polsek KP3 Lembar dan BKSDA Provinsi NTB kemudian datang bersama-sama menyelidiki. “Jadi terumbu karang ini tanpa dilengkapi dokumen,” jelasnya. Muhlin menjelaskan, barang bukti tindak pidana sesuai UU 5/1990 tentang Konservasi SDA dan ekosistemnya itu dilepasliarkan

di Pantai Kadinan, Sekotong Barat. “Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, kita kembalikan lagi terumbu karang ini ke habitatnya,” kata dia. Ia menambahkan, terumbu karang yang diamankan tersebut masuk dalam daftar apendiks II Convention on International Trade In Endangered Species (CITES) of Wild Fauna And Flora. “Artinya rentan punah, kalaupun diperdagangkan ada kuotanya dan harus memiliki surat-surat,” terang dia. Kerugian yang timbul diduga mencapai Rp 120 juta. “Itu baru sampai Bali, kalau sudah diekspor bisa sampai di atas Rp 400 juta. Kepala BKSDA Provinsi NTB, Widodo menjelaskan, perdagangan terumbu karang yang masuk dalam daftar apendiks II harus dilengkapi dengan izin Surat Angkut Tumbuhan Satwa-Dalam Negeri (SATS-DN). “Kami melayani penerbitan surat itu, tapi untuk yang ini tidak ada kelengkapan surat tersebut,” ujarnya lewat sambungan telepon. Mengenai penyelidikan pemilik terumbu karang dimaksud, Widodo mengungkapkan masih ditelusuri penyidik PNS Bid Gakkum BKSDA NTB. “Memang itu modusnya, karena di sini tidak ada jalur ekspor. Dikirim ke Bali dulu,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/ist/BKIPM Mataram)

KARANG ILEGAL - Petugas BKIPM Mataram bersama BKSDA NTB sedang persiapan untuk melepasliarkan terumbu karang ilegal dari Sumbawa di Sekotong, Lombok Barat.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

Judul Penulis Penerbit Bahasa Tahun ISBN

Halaman 9

Roi Pantai Trawangan Diduga ’’Dicaplok’’ Pengusaha

: The Queen of Spades : Aleksandr Pushkin : Dian Rakyat : Inggris : 2011 (Cetakan Kedua) : 979-523-603-2

Cerita-cerita Pendek dari Saint Petersburg RUSIA telah melahirkan banyak sastrawan kaliber dunia yang karya-karyanya mudah ditemui dalam Bahasa Indonesia. Selain nama-nama besar seperti Anton Chekov, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, ada juga penyair dan pencerita ulung yang tak kalah hebat dari ketiga nama tersebut. Ialah Aleksandr Pushkin. Karya Pushkin masih jarang yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sehingga mungkin banyak pembaca yang kurang akrab dengan karya-karyanya. The Queen of Spades and Other Stories ialah kumpulan cerita pendek Pushkin yang cukup tipis, hanya 64 halaman. Cerpen dalam buku ini pun hanya lima buah dan ditulis dalam Bahasa Inggris. Sebenarnya buku ini ditujukan bagi pembaca yang ingin belajar dan mengasah kemampuan Bahasa Inggrisnya. Karena ditujukan untuk tingkat menengah (intermediate), cerita-cerita dalam buku ini cukup mudah dipahami. Terutama juga karena tema-tema cerita yang ringan dan tidak bertele-tele. Buku ini juga dilengkapi dengan catatan kaki berisi kata-kata yang sulit dan selanjutnya akan dijelaskan dalam glosarium di bagian terakhir buku. Lima cerpen yang termuat dalam buku ini yaitu The Queen of Spades, The Undertaker, The Postmaster, The Shot, dan The Blizzard. Cerita dalam buku ini berlatar Rusia pada abad ke-19 dan latar tempat didominasi di Saint Petersburg, dan kebanyakan tentang kehidupan para tentara Rusia pada masa itu. Dalam The Queen of Spades, ada Hermann yang seorang tentara namun tidak memiliki banyak uang. Kondisi Hermann berbeda dengan rekan-rekannya yang memiliki uang banyak tapi suka menghabiskannya dengan bertaruh melalui permainan kartu. Ia tidak pernah tertarik ikut bermain kartu dan bertaruh karena ia sadar tidak memiliki uang yang banyak. Suatu ketika, sesama rekannya, Tomsky yang gemar bermain kartu menceritakannya tentang The Queen of Spades yang ialah neneknya sendiri. Nenek ini memiliki sebuah rahasia bagaimana memenangkan taruhan saat bermain kartu. Hermann pun berusaha menemui nenek ini. Namun sayang, Hermann ingkar janji dan konsekuensi pun harus ia terima. Selanjutnya ialah tentang seorang pembuat peti jenazah, Adrian Prokhorov. Adrian selalu berharap ada tetangganya yang sakit kemudian mati. Karena dari sanalah ia bisa mendapatkan uang. Kemalangan dan kesedihan orang lain dianggapnya sebagai ladang rezeki. Pada suatu hari ia pun bermimpi didatangi seluruh arwah yang pernah ia buatkan peti matinya. Dalam The Shot, seorang tentara menceritakan perkenalannya dengan mantan tentara, Silvio. Silvio ialah sosok misterius dan pendiam yang ternyata memiliki dendam yang harus ia bayarkan. Ternyata, kisah si pencerita, Silvio, dan objek dendam Silvio ialah saling terpaut. Kisah cinta yang malang menjadi tema dalam dua cerpen yang lain yaitu The Postmaster dan The Blizzard dan tokoh utama di kedua cerita ini berlatar belakang tentara. Bagi yang ingin meningkatkan kemampuan Bahasa Inggrisnya, buku ini bisa menjadi media belajar yang mengasyikkan. Selain The Queen of Spades, buku cerita Bahasa Inggris level menengah ada juga dari penulis dunia lainnya seperti John Milne, Bram Stoker, F. Scott Fitzgerald, dan Sir Arthur Conan Doyle. (ynt)

Tanjung (Suara NTB) – Pemkab Lombok Utara telah melakukan pembongkaran bangunan yang ada di roi pantai Trawangan. Semua bangunan tanpa terkecuali dibongkar menggunakan alat berat. Namun saat ini, para pengusaha kembali menaruh kursi dan meja di roi pantai. Hal ini juga disebabkan lambannya Pemda KLU memgambil tindakan pascapembongkaran itu. "Ini kan dibongkar katanya buat lebih nyaman wisatawan. Jadi bisa main di pinggir pantai. Sekarang sama saja, malahan lebih parah lagi, jadi makin banyak kursi dan meja yang ditaruh di pinggir pantai," kata warga Trawangan Muhammad Ismail. Ia mengeluhkan lambannya Pemda KLU mengambil tindakan pascapembongkaran itu. Padahal ia berharap wisatawan dapat menikmati Pantai Trawangan tanpa adanya gangguan berupa kursi dan meja di pinggir pantai. Sebanyak 143 unit bangunan berupa kafe dan restoran dibongkar oleh Pemda. Setelah enam bulan, kafe dan

restoran kembali menjamur. Hanya saja, tidak menggunakan bangunan permanen. Februari lalu telah dilakukan penertiban bangunan di sepanjang roi Pantai Trawangan. Penertiban ini dimaksudkan untuk memberi lebih banyak ruang kepada wisatawan agar bisa menikmati keindahan pantai. Sebanyak 143 unit bangunan berupa kafe dan restoran dibongkar oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat. Dua bulan berselang, kafe dan restoran kembali menjamur. Hanya saja, tidak menggunakan bangunan permanen. Seakan tidak ada bedanya, pembongkaran yang menelan anggaran ratusan juta rupiah

itu masih menyisakan banyak hal. Beberapa sisa pembongkaran belum dibersihkan, beberapa kafe dan restoran kembali menaruh kursi dan meja di roi Pantai Trawangan. “Ini sudah lama, daripada tidak dimanfaatkan dan kosong mending ditaruh kursi dan meja jadi bisa mendatangkan keuntungan. Lagipula, kita tetap membebaskan siapapun keluar masuk karena zona ini milik umum,” kata salah satu pekerja di salah satu kafe di Gili Trawangan, Amirullah Adiputra. Sebelumnya Bupati Kabupaten Lombok Utara pada saat pembongkaran mengatakan bahwa pembongkaran itu bertujuan agar pemandangan

(Suara NTB/lin)

ROI PANTAI TRAWANGAN - Sejumlah kursi dan meja kembali ditempatkan di roi Pantai Trawangan oleh oknum pengusaha. pantai dapat dinikmati oleh semua orang. Keindahannya bisa lebih terlihat dengan tidak adanya bangunan-bangunan di sepanjang roi pantai. Hanya saja, penertiban

masih sangat minim. Banyak pengusaha kembali menaruh kursi dan meja bahkan pembatas bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pantai Trawangan. (lin)

(Suara NTB/lin)

PANTAI MAWUN - Pantai Mawun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung. Dengan harapan akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi ini.

Wisatawan Keluhkan Rusaknya Fasilitas Wisata

(Suara NTB/ynt)

The Queen of Spades and Other Stories

Mataram (Suara NTB) – Pariwisata di NTB semakin terkenal baik secara nasional maupun internasional. Gaung semakin berkembangnya berbagai destinasi wisata di NTB ini membuat banyak wisatawan ingin berkunjung, termasuk wisatawan nusantara. Sayangnya berbagai fasilitas belum dilengkapi di beberapa destinasi wisata yang dianggap cukup bagus. Terlebih dengan ditetapkannya salah satu destinasi sebagai destinasi halal terbaik dunia. “Kalau destinasinya bagusbagus banget ya. Saya suka di gili dan di Pantai Pink. Tapi sayang, jalannya rusak. Sampai badan pegal,” ujar wisatawan asal Jakarta Widya Indah Sari, di Mataram, Selasa (29/8). Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB

H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan dasar wisatawan. Ia juga bekerjasama dengan berbagai SKPD untuk memenuhi infrastruktur di beberapa destinasi wisata. “Kita ini sedang berproses, tentu saja kita semua berharap fasilitas dan infrastruktur di semua destinasi wisata itu ada. Dan tahun ini kita sudah melakukan pembenahan di beberapa destinasi. Kita anggarkan juga untuk tahun depan,” ujarnya. Widya mengaku terkesan dengan keindahan wisata dan keramahan warga di Lombok, hanya saja tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Padahal menurutnya fasilitas di destinasi wisata merupakan suatu hal yang

sangat penting untuk menunjang kenyamanan wisatawan. “Selain jalan, barangkali bisa diperbaiki toiletnya. Kotor dan bau, jadi tidak nyaman. Saya pikir bukan saya saja yang mengeluhkan ini,” ujarnya. Ia berharap Pemerintah Daerah dapat membenahi berbagai fasilitas yang masih kurang. Bukan hanya itu, ia juga berharap masyarakat dapat membantu pemerintah untuk semakin memajukan sektor pariwisata di Lombok. Pasalnya Lombok menawarkan paket wisata komplit yang dicari oleh wisatawan pada umumnya. “Saya berniat untuk datang lagi. Karena masih banyak destinasi yang belum sempat saya kunjungi. Saya berharap kedatangan saya yang kedua kalinya tidak ada lagi fasilitas yang rusak,” harapnya. (lin)

Kain Tenun dan Kisah Perjuangan Wanita Pringgasela Selong (Suara NTB) Jika Pulau Jawa terkenal dengan batiknya, maka Pulau Lombok terkenal dengan kain tenunnya. Tidak jarang, wisatawan menjadikan kain tenun sebagai buah tangan untuk dibawa pulang. Salah satunya kain tenun Pringgasela yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Banyak kisah yang berkembang tentang sejarah pembuatan kain tenun ini. Namun yang paling lazim, bahwa wanita diwajibkan menenun kain sebelum kemudian diberikan izin untuk menikah. “Kalau dengar cerita dari orang tua kita dulu begitu. Kita itu harus bisa menenun baru boleh menikah. Maka-

nya kita berjuang keras untuk bisa menenun dari masih remaja,” kata salah satu penenun kain di Kecamatan Pringgasela Inak Andah kepada Suara NTB, Selasa (29/8). Kain tenun Pringgasela merupakan salah satu hasil kerajinan tangan masyarakat di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Kerajinan ini diyakini telah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sehingga menjadi warisan bagi masyarakat sekitar yang harus dilestarikan. Para pemuda di Kecamatan ini pun tengah berjuang untuk mempromosikan kain tenun Pringgasela dengan melakukan event budaya setiap tahunnya. “Kain tenun kami tentunya berkualitas, saya jamin. Kare-

na kami gunakan benang dengan kualitas terbaik,” akunya. Proses pembuatan satu kain tenun dapat menghabiskan waktu 2-4 minggu. Termasuk proses pewarnaan benang, pemintalan hingga proses menenun. Setelah melalui proses lama itu, kain tenun yang dihasilkan tidak langsung terjual. Terkadang kain tenun itu tidak laku hingga berbulanbulan, bahkan bertahun-tahun. Inak Andah menuturkan lamanya proses pembuatan dan proses penjualan satu lembar kain membuatnya kerapkali harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu bukan hanya terjadi pada Inak Andah, namun juga pada perajin lainnya. Sebab tidak bany-

ak pembeli yang datang dan para perajin tidak memiliki banyak relasi untuk memasarkan hasil kerajinannya. “Disini ada art shop juga, tapi lakunya lama. Karena turis juga sedikit yang datang. Kalaupun datang, kadang tidak beli. Cuma lihat-lihat saja,” ujarnya. Inak Andah engaku mulai menenun sejak berada di bangku sekolah dasar. Hingga kini ia memiliki tiga anak, ia tetap menjalani pekerjaan sebagai penenun. Ia mengaku tidak memiliki kemampuan lain, selain menenun. Ia dan masyarakat lainnya dapat menghabiskan waktu seharian untuk menenun. Motif kain yang biasa ia buat yaitu ragi menanti, pucuk rebong, songket, ragi bayan dan banyak motif lainnya.

“Anak saya semuanya bisa menenun. Karena kami ingin budaya ini tetap ada hingga nanti,” ujarnya. Ia berharap Pemda dapat memberikan akses untuknya sehingga bisa menjual kain hasil tenunannya. Selama ini masyarakat Pringgasela memasarkan hasil tenunannya berdasarkan permintaan saja. Itupun sangat jarang. Mereka tidak memiliki tempat khusus untuk menjajakan kainnya. Sehingga perjuangan wanita-wanita Pringgasela untuk melestarikan budayanya dapat terwujud. Selain itu, secara finansial mereka dapat membantu keluarga dan mencukupi kebutuhan hidupnya. (lin)

Warga Siap Sukseskan Pariwisata Sembalun Mataram (Suara NTB) Setiap wisatawan yang berkunjung ke Lombok, selain berkunjung ke gili juga ingin berkunjung ke Lembah Sembalun. Sebab destinasi ini telah dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun lalu dan tahun ini. Sehingga Sembalun semakin ramai dibicarakan. Bukan hanya menjadi pintu masuk pendakian Rinjani, namun juga potensi pariwisata selain itu. Warga di sekitar Lembah Sembalun ini pun siap untuk memajukan pariwisatanya. Banyak warga yang telah mengikuti pelatihan pariwisata untuk bisa berkomunikasi dan melayani wisatawan dengan baik. “Banyak warga di berbagai tempat wisata bersusah payah untuk promosikan pariwisatanya. Tapi kami dengan kuasa Allah sudah ditetapkan sebagai destinasi terbaik dunia. Jadi kami akan mengambil kesempatan ini untuk memajukan Sembalun sesuai peringkatnya sebagai destinasi berkelas dunia,” kata salah satu warga Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Ishak kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (28/8). Sembalun semakin banyak dikenal wisatawan. Terlebih saat ini banyak spotspot yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menikmati keindahan alam Sembalun. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa potensi wisata yang dimiliki Sembalun saat ini memang perlu untuk dimaksimalkan. Sehingga Sembalun bisa menjadi salah satu destina-

si yang diunggulkan di NTB. Ia juga berharap masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki di wilayahnya. Sehingga ketika banyak wisatawan datang, masyarakat bisa menyambut dengan hangat. Sebab hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat wisatawan menjadi nyaman dan senang. Tahun ini Kabupaten Lombok Timur mendapatkan anggaran pembenahan dan penataan destinasi dari Pemprov NTB sebesar Rp 1.427.000.000. Anggaran itu akan digunakan untuk membenahi fasilitas wisata di Tete Batu, Pantai Kaliantan, Dermaga di Tanjung Luar, Senaru dan Sembalun. Anggaran itu dinilai masih kecil jika dibandingkan dengan banyaknya destinasi yang akan dibenahi. Apalagi Sembalun sebagai destinasi wisata unggulan memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk pembenahan. “Saya berharap Sembalun dibantu penataan infrastruktur dan fasilitasnya. Kami warga Sembalun sangat siap untuk menyambut wisatawan yang datang. Tentu saja dengan kearifan lokal yang membuat tempat kami berbeda dari destinasi lainnya,”ujarnya. Untuk wisata berkelas dunia, Sembalun masih perlu penataan yang lebih serius. Sebab di beberapa titik soal kebersihan belum dapat teratasi. Misalnya sampah dan toilet yang tidak bersih. Padahal dua hal ini merupakan faktor penentu wisatawan bisa merasa nyaman atau tidak saat berkunjung. (lin)

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10 (Suara NTB/ist)

Wajib Nyanyi Lagu Nasional TANTANGAN untuk membangun rasa nasionalisme pada diri anak semakin kompleks. Ditambah semakin mudahnya anak-anak mengakses internet yang memungkinkan berbagai budaya baru masuk dalam diri mereka. Tapi bagi Kepala SDN 42 Mataram Johani, S.Pd., tantangan itu justru membuatnya harus memacu kreatiVitas dalam membuat kebijakan. Sadar membangun rasa nasionalisme anak di tengah krisis identitas sebagai bangsa Indo(Suara NTB/dys) nesia adalah sebagai keJohani wajibannya, dirinya lantas membuat kebijakan bagi anak untuk menyanyikan lagu nasionalisme setiap hari sebelum jam pelajaran di mulai. “Setiap anak masuk kelas tiap hari sebelum belajar harus nyanyi lagu nasional minimal satu lagu bebas yang penting nasional. Baru dia melaksanakan belajar, baik itu setelah apel bendera, begitu juga sebelum senamnya kita pandu untuk nyanyi lagu nasional,” jelasnya belum lama ini. Diakuinya, secara umum nilai kebangsaan sudah memudar. Anak tidak mengenal lagu-lagu kebangsaan. Mereka lebih cenderung menyukai lagu-lagu orang dewasa yang cenderung bahasa dan liriknya tidak mendidik. Namun kini, sejak setahun lalu pada saat ia menjadi kepala sekolah, tiap anak diwajibkan menghafal dan menyanyikan lagu nasional sebelum belajar. Perubahan pada diri diakuinya terlihat drastis. “Alhamdulillah kalau dulu lagunya Ayu Ting Ting dihafal, lagu dangdut dihafal, sekarang mereka nyanyi lagu nasional. Itu yang kita tanamkan karena nilai kebangsaan kurang. Untuk nyanyi anak- anak sudah jarang didengungkan,” tuturnya. Apalagi saat ini sudah ada drum band sebagai ekskul sekolah. Sehingga tiap musik yang dimainkan pasti lagu-lagu nasional. Sehingga antara program sekolah yang satu dengan yang lain jadi nyambung. Lanjut Johani menceritakan, banyak tantangan membangun rasa nasionalisme pada anak. Tantangan terutama datang dari orang terdekat mereka seperti orang tua dan lingkungan. Apa yang mereka dapat di sekolah tidak nyambung dengan apa yang didapat di sekolah. Pihak sekolah pun terus berupaya agar orang tua dan masyarakat dapat bekerjasama mendukung segala bentuk program dan kebijakan sekolah. “Sekolah ini kan dari jam 7 hingga jam 1 tapi sekarang ini sudah ada kerjasama yang baik antara orang tua,” ujarnya. (dys)

Ruang Publik di NTB Belum Ramah bagi Anak Mataram (Suara NTB) Keberadaan ruang-ruang publik di berbagai tempat saat ini di NTB masih banyak yang tidak ramah pada anak-anak. Misalnya sebagai indikator ruang publik ramah anak yaitu ketersediaan tempat bermain bagi anak-anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Ir. Hj. Hartina, mengaku jika saat ini fasilitas umum (fasum) seperti tempat bermain bagi anakanak maupun masyarakat penyandang disabilitas be(Suara NTB/dys) lum banyak tersedia. “SeHj. Hartina bagian ada sebagian belum ramah,” jelas Hartina, Senin (28/8). Menurutnya, berdasarkan catatan pihaknya saat ini khusus di pusat perbelanjaan modern seperti mal-mal sudah mulai mengakomodir sebagian tempatnya untuk dijadikan tempat bermain bagi anak. “Pusat perbelanjaan seperti mall ada sebagian tempat bermain anak di bandara juga,” terangnya. Termasuk juga di bandara juga sudah mulai disediakan. Tentu hal ini positif bagi upaya menjadikan ruang publik ramah bagi anak. Terlebih NTB menargetkan diri sebagai provinsi layak anak pada 2018 mendatang. “Jadi ketika ibunya belanja anaknya bisa bermain. Harus diperbanyak lagi. Yang penting ada upaya ke arah sana,” imbuhnya. Hanya saja, lanjutnya, yang belum ramah anak sama sekali, adalah di pasar-pasar tradisional. Belum ada satupun pasar tradisional yang ramah pada anak. Padahal menjadikan pasar tradisional ramah anak tidak terlalu sulit. Asal ada kemauan dan niat pasti bisa diwujudkan. “Asal ada ruang bisa juga kita buat seperti itu zona bermain anak-anak,” ujarnya. Di samping itu, pihaknya kini tengah berupaya untuk membuat zona bermain di pusat Islamic Center (IC), termasuk juga membuat ruang menyusui bagi ibu-ibu. “Sekarang sedang mengupayakan dibuatkan zona bermain untuk anakanak. Setelah kami lihat ternyata banyak ibu-ibu dari kabupaten lain datang sejak pagi ke IC penting untuk dibuatkan ruang menyusui, mudahan bisa terwujud 2018 nanti, kami hanya butuh ruang saja,” ujarnya. (dys)

MANASIK Kegiatan manasik haji yang dilaksanakan TK Khalifah Lombok, Selasa (29/8).

TK Khalifah Gelar Manasik Haji Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperkenalkan ibadah haji kepada anakanak, TK Khalifah Lombok melaksanakan manasik haji yang melibatkan peserta didik dari Kelompok Bermain (KB), TK A, dan TK B, Selasa (29/8) bertempat di TK Khalifah.

Kepala TK Khalifah, Lina Ilmiawarni, ditemui seusai kegiatan menjelaskan, kegiatan menasik haji kepada peserta didik ini untuk menanamkan sejak kecil kepada anak-anak untuk menunaikan ibadah haji. “Menanamkan kepada anak-anak sejak

kecil untuk bercita-cita melaksanakan haji,” kata Lina. Sebanyak 35 peserta didik TK Khalifah Lombok dikenalkan runtutan ibadah haji, mulai dari keberangkatan sampai dengan akhir ibadah itu. Mereka dijadikan dua kloter, anak-anak mempraktikkannya langsung.

Melalui kegiatan ini semakin memperkuat keimanan anak-anak. TK Khalifah Lombok juga sampai saat ini masih membuka pendaftaran peserta didik baru. Bagi masyarakat yang tertarik dapat langsung datang ke TK Khalifah di Jalan Pancaka Nomor 1 Gomong

Timur, Mataram. Lina menekankan, anakanak memang perlu mendapatkan pengetahuan mengenai ibadah haji sejak dini. Ini untuk memancing mereka agar bercita-cita melaksanakan ibadah haji, sekaligus memperkenalkan tentang tata caranya. (ron)

Siswa Keluyuran Saat Jam Belajar

Kinerja Kepala Sekolah akan Dievaluasi

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan sudah berkomunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian agar lebih sering melakukan razia kepada siswa yang keluyuran saat jam belajar. Bagi kepala sekolah yang siswanya terus menerus ditemukan saat razia itu, akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala sekolah. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di kantornya Selasa (29/8). Menurutnya, razia yang dilakukan ini efektif untuk mendisiplinkan , tidak hanya siswa, tapi juga kepala sekolah. “Agar kepala sekolah lebih mendisiplinkan guru-guru dan guru-guru mendisiplinkan siswa,” kata Suruji. Disinggung terkait dengan sanksi yang akan diterima kepala sekolah, Suruji menegaskan tidak akan ada sanksi kepada kepala sekolah jika siswanya kedapatan keluyuran saat jam belajar. Namun kepala sekolah akan mendapatkan teguran lisan. “Mereka

(kepala sekolah) nanti akan merasakan sendiri, ketika dia sudah kena razia anaknya (siswanya), kemudian razia berikutnya tetap juga, berarti dia (kepala sekolah) tidak ada kemampuan untuk mendisiplinkan,” kata Suruji. Suruji menegaskan, pihaknya tidak menegur kepala sekolah, juga tidak memberikan sanksi. Tapi itu merupakan bagian dari evaluasi kinerja. “Jadi tidak perlu kita bicara banyak, kita isi rapornya, kinerja kepala sekolahnya,” tegasnya. Sebelumnya, sebanyak 17 pelajar dari sejumlah SMA/ SMK di Kota Mataram di-

angkut Satpol PP. belasan siswa itu terjaring karena keluyuran pada jam sekolah. Sekolah sendiri akan lebih mengintensifkan pengawasan dan pembinaan kepada siswa. Kepala SMAN 2 Mataram, Drs. Sahnan, M.Pd., sebelumnya menyampaikan pihaknya seringkali dalam berbagai kesempatan menasihati dan mendidik siswa, tapi masih ada siswa yang melanggar tata tertib. “Saya melihatnya ini fenomena kenakalan remaja biasa, tetapi berdasarkan itu kita harus semakin intensif, untuk paling tidak, memperkecil kasus seperti itu,” kata Sahnan. (ron)

Pendidikan Inklusi Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) – Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) di NTB masih sangat terbatas, inilah yang memicu terjadi kesenjangan pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan sekolah inklusi atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah di sekolah umum. Selama ini guru di sekolah inklusi bukan dari guru yang memiliki keahlian khusus atau guru non PLB. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. M. Mashun ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/8). “Kenapa terasa senjang? karena guru yang punya pendidikan khusus masih sangat terbatas, sehingga kita banyak merekrut guru yang tidak punya keahlian khusus atau guru non PLB,” katanya. Mantan Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Barat (Lobar) – Mataram ini masih akan meny-

(Suara NTB/ron)

H. M. Mashun usun program PK-PLK ke depan. Namun demikian, ia sudah memiliki rencana untuk mengatasi kekurangan guru PLB. Pada tahun 2018 nanti, pihaknya berencana mengadakan pelatihan bagi guru regular atau non PLB. Selain itu, ia juga akan menyusun kurikulum muatan lokal “Untuk pelatihan penanganan anak-anak berkebutuhan

khusus,” kata Mashun. Kekurangan guru ini kian terasa, karena tahun 2018 nanti akan banyak guru yang pensiun, sementara pengangkatan guru juga sangat kurang. Bisa dipastikan di tahun 2018 kekurangan guru PLB akan semakin banyak. Pihaknya juga sedang mempelajari program tahun 2017, agar dapat menambah program yang dapat menunjang pendidikan. Terkait dengan pendidikan inklusi yang dicanangkan Pemprov NTB, diharapkan ke depan semua sekolah dapat menerapkan pendidikan inklusi. Selama ini sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi, namun sekolah lainnya belum melaksanakan program inklusi itu, karena keterbatasan tenaga pendidik. “Sebenarnya harapan kita semua sekolah menerima ABK, tidak hanya sekolah tertentu saja, supaya tidak ada pembeda atau jarak ABK dengan siswa normal,” harapnya. (ron)

(Suara NTB/dys)

H. Muhammad Zain

Penguasaan Bahasa Asing Syarat Mutlak Dimiliki Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Persaingan di tengah era globalisasi saat ini memaksa hanya yang memiliki keterampilan dan menguasai bahasa asing keluar sebagai pemenangnya. Untuk itu, penting bagi lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi mengembangkan mahasiswanya agar menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Inggris dan Arab. “Mahasiswa harus mampu menguasai kemampuan global misalnya mampu menguasai Bahasa Inggris dan Arab,” demikian disampaikan Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi dan Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Dr. H. Muhammad Zain, M.Ag., di Mataram, Selasa (29/8). Ke depan, ujarnya, persaingan tidak melihat bentuk dan jenis pekerjaan, melainkan utamanya ialah kemampuan berbahasa asing. Apapun pekerjaan nantinya harus menguasai Bahasa Inggris dan Arab. “Kita harus mengerti budaya luar, budaya Arab, budaya Arab, Jerman dan lainnya,” sebutnya. Lebih jauh dikatakan Muhammad Zain, kampus merupakan tempat mendidik manusia menjadi manusia otentik dan original. Mengingat saat ini sangat

sulit ditemukan orang yang memiliki satu antara perkataan dan perbuatan. Jadi tidak saja mendidik mereka agar bisa berbahasa saja, melainkan juga mendidik mereka agar berakhlak. “Kampus harus mampu menjadikan dan mendidik mahasiswanya jadi orang yang arif dan cerdas,” imbuhnya. Selain itu, Muhammad Zain meminta agar mahasiswa memiliki sikap berbeda pada saat menjadi siswa. Perbedaan sikap itu menunjukkan adanya pendewasaan sikap secara mendiri. Misalnya mahasiswa harus bisa belajar secara mandiri baik di luar kampus dengan menjadi aktivis. Disebutkan ada empat kategorisasi mahasiswa yaitu mahasiswa kutu buku, mahasiswa aktivis, mahasiswa kutu buku dan aktivis, mahasiswa tidak kutu buku dan tidak aktivis. Di antara empat kategori itu, kategori nomor tiga merupakan mahasiswa ideal. “Jangan sampai ada mahasiswa di Mataram yang kategori empat. Karena dalam hadits disebutkan jadilah sebagai pendidik yang baik, kalau tidak bisa jadilah siswa yang baik, kalau tidak bisa jadilah pendengar yang baik, kalau tidak bisa jadilah pencinta ilmu dan jangan sampai jadi kelima,” ujarnya. (dys)

Sampoerna untuk Indonesia Gelar Seminar Orang Tua di 36 sekolah Selong (Suara NTB) Sampoerna untuk Indonesia, sebuah inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan di bawah payung PT HM Sampoerna Tbk bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation School Development Outreach menyelenggarakan Seminar Orang Tua di 36 SD/MI di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Seminar diselenggarakan dari rentang 21–26 Agustus 2017 di masing-masing sekolah. Kegiatan menghadirkan orang tua/wali murid, perwakilan HM Sampoerna Tbk, Putera Sampoerna Foundation School Development Outreach (PSF SDO), PT Sadana Arifnusa, PT Alliance One Indonesia (AOI), Dinas Dikbud Lombok Timur, Komite Sekolah, dan segenap stakeholder penting dari mas-

ing-masing sekolah. Total peserta hadir ± 4.500 peserta yang tersebar di 36 SD/MI. Seminar orang tua bertujuan memberikan penjelasan kepada warga sekolah, terutama orang tua/wali murid tentang program ekstrakurikuler yang dijalankan di sekolah, visi-misi, tujuan program, jenis kegiatan yang dijalankan, para trainer (pelatih), guru pendamping, dan jadwal pelaksanaan. “Program ekstrakurikuler diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi siswa-siswi untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Anak-anak diharapkan tidak lagi bekerja atau dipekerjakan dikegiatan pertembakauan yang berbahaya dengan aktif mengikuti program ekstrakurikuler di sekolah”, papar Muslich, se-

laku Project Leader PSF SDO. Sementara itu, menurut Mahfud Syah, Manager Stakeholder Relations & CSR Facilities PT HM Sampoerna Tbk, menyatakan, Sampoerna untuk Indonesia berharap tidak ada lagi tenaga kerja anak di Lombok, terutama yang terkait dengan kegiatan pertembakauan. Anakanak perlu mendapatkan haknya sebagai anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Anakanak usia SD diperkenankan membantu orang tua sebatas untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Sementara itu, Muhir, M.Pd, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Lotim menyampaikan pihaknya sangat mendukung dilaksanakannya program pengembangan ekstrakurikuler di sekolah

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Salah satu kegiatan seminar yang digelar PT HM Sampoerna bersama orang tua siswa di salah satu sekolah dari 36 sekolah di Lombok Timur dan Lombok Tengah. untuk wilayah Lotim. Lebih lanjut beliau menyampaikan, “Program ekstrakurikuler adalah bagian dari program penguatan pendidikan karakter.

Kami berharap agar karakter anak-anak dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan ranah akademik yang sedang berjalan,”pungkasnya. (yon/ *)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

Lima Atlet Peraih Medali di SEA Games 2017 akan Diapresiasi KONI Mataram (Suara NTB) Keberhasilan lima atlet NTB meraih satu medali emas, dua perak dan satu perunggu di SEA Games 2017 akan diapresiasi oleh Pemprov NTB. Melalui KONI NTB, pemerintah akan mengapresiasi kelima atlet itu dengan menghadiahkan uang pembinaan. “Kita berikan apresiasi kepada lima atlet NTB yang meraih medali di SEA Games 2017,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto ketika dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (29/8) kemarin. Pemberian apresiasi untuk kelima atlet kebanggaan NTB itu rencananya akan diacarakan di Kantor Gubernur NTB, Senin (5/9). “Kita berharap pak Gubernur NTB dapat menerima kelima atlet NTB di ruang tamunya untuk memberikan apresiasi untuk atlet kita,” ucapnya Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini menjelaskan bahwa pemberian uang pembinaan untuk atlet yang berprestasi bukan kali pertamanya. Namun pemberian uang pembinaan bagi atlet yang berprestasi sudah menjadi komitmen KONI NTB. Tidak saja atlet peraih medali di SEA Games, namun bagi atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di kejurnas dan multi event nasional juga diberikan apresiasi. Ditanya soal jumlah uang pembinaan yang akan diberikan untuk kelima atlet NTB peraih medali di SEA Games 2017, Andy tak ingin membeberkannya. Maklum nilai uang pembinaan yang diberi-

kan untuk atlet SEA Games 2017 tidak sebesar bonus PON. Bila bonus atlet peraih medali emas PON 2016 sebesar Rp 150 juta. Namun untuk emas SEA Games 2017 tidak sebesar bonus PON 2017. “Nilai uang Pembinaan yang kita berikan sewajarnya. Itu sebagai bentuk apresiasi kita kepada atlet,” jelasnya. Sebagaimana diberikan sebelumnya bahwa terdapat enam atlet asal NTB yang mewakili Indonesia di SEA Games 2017, yakni I Gusti Bagus Saputra, Ahamad Zigi Zaresta Yuda, Iswandi, Fadlin dan Andrian. Dari jumlah tersebut terdapat lima atlet sukses membawa pulang empat medali, yakni satu emas dan dua perak dan satu perunggu. Medali emas diraih lewat atlet balap sepeda BMX, I Gusti Bagus Saputra. Kemudian dua medali perak diraih lewat Ahmad Zigi Zaresta Yuda di kelas Kata (seni gerak putra) dan nomor estafet 4x100 meter atletik putra. Kemudian medali perunggu diraih Andrian di nomor 400 meter gawang atletik. Sementara atlet muay thai NTB, Ardiansyah gagal mempersembahkan medali di SEA Games di Malaysia-19-29 Agustus 2017. (fan)

Pengurus KONI NTB Dilantik September 2017 Mataram (Suara NTB) Meski sudah menyelesaikan tugasnya, namun Ketua Tim Formatur KONI NTB, H. Andy Hadianto masih merahasiakan nama-nama pengurus KONI NTB yang bakal masuk menjadi anggota KONI NTB periode 2017-2018. Andy akan mempublikasikan nama-nama pengurus KONI NTB yang baru setelah resmi dilantik. Demikian disampaikan H. Andy Hadianto menjawab pertanyaan Wartawan di Sekretariat KONI NTB, Selasa (29/8) kemarin. “Tidak baik saya ungkap-

kan nama-nama pengurus KONI NTB saat ini. Sebaiknya nama-nama pengurus ini kita sampaikan secara resmi diacara pelantikan,” ucap Andy. Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini tidak menampik bila lima orang tim formatur yang dipilih oleh peserta Musorprov KONI NTB di Hotel Golden Palace 15 Juli lalu sudah menyusun nama-nama kepengurusan KONI NTB. Namun hasil kinerja tim formatur itu kata Andy sebaiknya dibeberkan pada acara pelantikan pengurus KONI NTB. Rencana pelantikan pengurus KONI NTB kata Andy akan dilaksanakan di Mataram, 17 September 2017, tepatnya pada pukul 17.00 Wita. Angka 17 menjadi pilihan Andy karena disesuaikan dengan target 17 emas yang ingin dicapai oleh NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2020. Sebelum dilantik, pihak KONI NTB akan mengirim SK

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3915CC NOKA/NOSIN : MH1JFC113DK177594/ JFC1E-1135305 AN. H. ISHAKA ARSYAD HILANG DISEKITAR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM HILANG STNK R4 TOYOTA COROLLA DR231FZ NOKA/ NOSIN : AE101-9001568/4A9921126 AN. IKA RACHMAYANI,M.PD HILANG DISEKITAR KEKALIK JAYA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR2645BA NOKA/NOSIN : MH1WA000SSK020928/ WAE-1020960 AN. L. RUSMIKA APRIWIJAYA, AMKP HILANG DISEKITAR JL. RAYA TANJUNG MENUJU BAYAN

pengurus KONI NTB periode 2017-2021 untuk disahkan oleh KONI Pusat. Diupayakan SK KONI NTB sudah disahkan oleh KONI Pusat sebelum acara pelantikan. Untuk diketahui bahwa jabatan Sekretaris Umum (Sekum) KONI NTB saat ini sedang hangat dibicarakan. Pasalnya salah seorang anggota tim formatur pernah membeberkan bahwa jabatan Sekum KONI NTB yang sebelumnya dijabat oleh H. Suhaimi SH akan dijabat oleh Moh. Iqbal yang sebelumnya menjabat Wakil Sekretaris KONI NTB. Terkait nama-nama Moh. Iqbal yang disebut-sebut akan menjabat Sekum KONI NTB itu, Andy menolak untuk berbicara. Menurut Andy, nama-nama pengurus KONI NTB akan diketahui setelah pelantikan tanggal 17 September 2017. (fan)

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

ZIGI - Karateka putra Indonesia asal NTB, Ahmad Zigi Zaresta yang meraih medali perak di ajang SEA Games 2017, di Kuala Lumpur Malaysia, baru-baru ini.

NTB Diperkuat 101 Atlet di Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Dikpora NTB siap mengirim atlet di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 11-20 September 2017. Pihak Dispora NTB akan mengirim 101 atlet, 19 pelatih dan 30 ofisial yang akan ambil bagian di ajang multi event tingkat remaja nasional itu. Demikian disampaikan oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin ketika ditemui Suara NTB di ruangan kerjanya, Selasa (29/8) kemarin. “Dispora NTB sudah siap mengirim atlet. Rencananya para atlet akan berangkat ke Semarang mulai tang-

SALON AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

(Suara NTB/dan)

PERSIAPAN POPNAS - Menjelang Pekan Olahraga Pelajaran Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Banteng), 11-20 Agustus 2017 para atlet atletik PPLP NTB terus intens latihan. Tampak beberapa atlet atletik sedang menjalani latihan di Lapangan Atletik Lawata Mataram, Selasa (29/8). gal 11 September,” ucapnya. Data yang diterima Suara NTB bahwa total kontingen Popnas NTB yang ke Popnas 2017 sebanyak 150 orang. Jumlah itu terdiri dari 101 atlet, 19 pelatih dan sisanya ofisial. Sebanyak 101 atlet kontingen Popnas NTB itu akan bertanding di sebanyak 10 cabor, yakni atletik, voli pasir, voli Indoor, karate, senam, tinju, renang, pencak silat, taekwondo dan tarung derajat. Pihak Dispora NTB tidak memasang target di ajang multi event tingkat pelajar nasional

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit. Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr. Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

ini. Namun demikian Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni memastikan kontingen NTB berpeluang meraih medali. Terutama di cabang olahraga andalan NTB seperti atletik, pencak silat, tarung derajat, tinju dan lainnya berpotensi meraih medali. Lanjut Eni, sejumlah atlet yang diberangkatkan mengikuti Popnas 2017 itu merupakan hasil seleksi masing-masing cabor. Seleksi atlet tersebut diselenggarakan oleh Dispora NTB bekerjasama dengan pengurus cabor bulan Agustus 2017. Setelah terpilih dalam selekda para atlet telah melaksanakan latihan desentralisasi di masing-masing cabor. Rencananya para atlet akan melaksanakan pemusatan latihan di Mataram selama tujuh hari yakni dimulai tanggal 5 hingga menjelang keberangkatan tanggal 11 September 2017. (fan)

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

SALON AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya) Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

SUARA NTB

Rabu, 30 Agustus 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 30 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

Patuhi Rekomendasi Provinsi PEMKOT Mataram sepertinya memang tidak punya pilihan lain selain mematuhi apa yang menjadi catatan dan rekomendasi dari Pemprov NTB, dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi NTB. Karena kepatuhan Pemkot Mataram akan menentukan terbit tidaknya rekomendasi Gubernur NTB dan juga persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) terhadap Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram. Seperti diketahui, semua rekomendasi dari Pemprov melalui BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) kepada Pemkot Mataram wajib ditindaklanjuti jika ingin Perda RTRW segera diberlakukan. Artinya jika Pemkot Mataram tidak mau menindaklanjuti catatan dan rekomendasi Pemprov NTB maka persetujuan substantif tidak akan pernah ke luar. Demikian pula dengan rekomendasi Gubernur. Sehingga, kalau dua persetujuan itu tidak keluar, otomatis Perda RTRW Kota Mataram tidak akan pernah disetujui. Ada tiga isu krusial yang harus ditindaklanjuti Pemkot Mataram. Pertama, pembuatan peta dengan skala 1:15.000. Kedua, kesepakatan Pemkot Mataram dengan Lombok Barat dan ketiga, masalah penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Pemkot “dipaksa� sepakat terhadap tiga hal tersebut. Pemprov NTB tentu mempunyai kajian dan perhitungan yang jelas ketika memberikan catatan dan rekomendasi yang harusnya ditindaklanjuti oleh Pemkot Mataram. Rekomendasi itu disesuaikan dengan RTRW Pemprov NTB. Tidak hanya Kota Mataram, RTRW dari semua kabupaten dan kota yang ada di NTB wajib berkiblat pada RTRW milik provinsi. Kabupaten dan kota tidak bisa berjalan sendiri sendiri dalam penyusunan RTRW. RTRW kabupaten dan kota tidak boleh bertentangan dengan RTRW yang ada di atasnya, dalam hal ini RTRW milik Pemprov NTB. Pernyataan Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. Amirudin yang mengatakan bahwa rekomendasi Perda RTRW yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi di tingkat provinsi, tidak wajib ditindaklanjuti, cukup disayangkan. Sebagai pimpinan SKPD, Amirudin mestinya tidak berpikiran seperti itu. Karena bagaimanapun, pemerintahan tentu ada tingkatannya. Pemkot Mataram tidak bisa beranggapan bahwa tugas mereka akan selesai setelah mengajukan evaluasi Perda ke provinsi. Mereka lupa bahwa yang namanya evaluasi, ada dua kemungkinan, disetujui atau ditolak. Jangan sampai karena mindset yang keliru dari Bappeda Kota Mataram, berdampak pada tidak keluarnya rekomendasi Gubernur dan persetujuan dari Menteri ATR. Untuk itu, Pemkot Mataram harus legowo menerima kenyataan bahwa memang Perda RTRW Kota Mataram masih banyak kekurangan dan harus disempurnakan berdasarkan catatan dan rekomendasi dari Pemprov NTB. Persoalan RTRW tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang sangat sederhana. Justru RTRW ini akan menentukan nasib Kota Mataram dalam jangka panjang. Apalagi data dari BPMP2T Kota Mataram menyebutkan bahwa sudah banyak permohonan izin mendirikan bangunan yang masuk. Permintaan itu tentu tidak bisa ditindaklanjuti oleh Pemkot Mataram karena Perda RTRW belum terbit. (*)

RADIO

Halaman 14

Optimalisasi Ekonomika Lebaran Haji Oleh : UNCAK musim haji 1438 H segera tiba. Seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Tanah Suci. Total kuota jemaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000, terdiri dari 204.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus. Keberangkatan perdana sudah dimulai sejak 28 Juli yang lalu. Jumlah ini masih menduduki peringkat kedua sedunia setelah tuan rumah Arab Saudi. Haji termasuk ritus yang istimewa, karena multi aspek, seperti teologis, psikologi, ekonomi, sosial, dan lainnya. Ibadah haji menganut konsep ‘istitha’ah (mampu). Haji meniscayakan kemampuan menyediakan biaya yang besar. Hikmah ekonomi menjadi salah satu yang penting dioptimalkan oleh Indonesia. Identifikasi potensi diperlukan guna menyusun peta jalan optimalisasi ekonomika musim haji. Potensi Ekonomi Potensi ekonomi selama musim haji dapat diidentifikasi baik yang positif dan negatif. Potensi positif penting terus ditingkatkan, sedangkan potensi negatif penting diminimalisasi, diantisipasi, hingga diilangkan. Potensi-potensi positif yang baru juga penting digali dan dimunculkan. Beberapa potensi positif musim haji dari aspek ekonomi terjadi mulai dari level mikro, meso, makro, hingga global. Nilai ekonomi tertinggi tentu didapatkan tuan rumah Arab Saudi. Jumlah jamaah haji yang mencapai jutaan setiap tahun menjadi penyumbang devisa negara kaya tersebut. Badan Umum Statistik Saudi mencatat jumlah jemaah haji seluruh dunia tahun 2016 lalu mencapai 1.862.909 orang. Mekkah dan Madinah selalu menempati peringkat satu dunia sebagai kota dengan tingkat kunjungan orang asing tertinggi setiap tahunnya. Laporan Forbes (2014) menunjukkan pendapatan Saudi dari gabungan haji dan umrah diperkirakan sebesar US$18,6miliar, dimana US$8,5 miliar di antaranya dari sektor haji. Rata-rata biaya yang dikeluarkan jemaah haji di nega-

RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Sengkarut manajemen masih membayangi layanan haji hingga saat ini. Pemerintah yang menjadi otoritas satu-satunya penting terus mengatasinya. Hal ini akan berpengaruh bagi optimalisasi pengembangan potensi ekonomi. ranya sebelum sampai di Arab Saudi mencapai 36% sedangkan yang dibelanjakannya di Arab Saudi mencapai rata-rata 63% dari total biaya haji keseluruhan (Saudi Arabia al-Yaum, 29/09/2014). Ratarata biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji sendiri adalah sebesar USD 6.000 per orang. Potensi ekonomi menjadi pembuktian sebagaimana diprediksikan Al-Quran. Allah menegaskan dalam surat al-Hajj ayat 28 bahwa di antara maksud dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah agar umat manusia menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Manfaat disini menurut mayoritas tafsir termasuk dalam hal tata niaga perekonomian. Ibadah haji juga menjadi satu-satunya ibadah yang tegas diperbolehkan dilakukan sambil berdagang (Q.S. al-Baqarah: 198) Manfaat ekonomi tidak langsung juga didapatkan jamaah haji dan umat Islam. Ibadah haji mendorong motivasi untuk menabung. Budaya menabung akan turut membantu pembangunan bangsa. Konsekuensi logisnya iklim produktif bekerja akan meningkat di kalangan umat Islam. Hal ini tentu berefek positif bagi stabilitas perekonomian negara. Selanjutnya pasca haji, relasi yang terbentuk selama berhaji turut berlanjut. Relasi ini berpotensi dalam membangun jaringan ekonomi dan bisnis. Beberapa sektor yang memperoleh pendapatan yang cukup besar selama pelaksanaan ibadah haji. Antara lain layanan tours and travel, usaha food and beverages, jasa penginapan dan perhotelan jasa telekomunikasi, produk garmen dan tekstil, perbankan, asuransi, jasa kurir dan kargo, perrlengkapan kemah dan tenda di Arafah dan Mina, serta

merchandise dan elektronik untuk oleh-oleh jamaah (Salim, 2010). Strategi Optimalisasi Indonesia diprediksikan menjadi penyumbang terbesar potensi ekonomi di atas. Potensi ini penting ditangkap Indonesia agar dapat ikut menikmati lebih banyak. Perputaran uang mestinya dapat lebih banyak kembali ke tanah air. Banyak hal dapat dioptimalisasi dari semua potensi ekonomi. Pertama adalah penting segera merealisasikan jaringan bisnis hotel di Saudi. Indonesia dapat belajar dari Malaysia melalui program Tabung Haji. Penginapan yang dapat dilayani oleh milik sendiri selain menekan ongkos haji tentu juga akan memberi profit bagi Indonesia. Fasilitasi pemerintah dan investasi swasta penting digerakkan ke sektor ini. Kedua, pengembangan produk kebutuhan haji. Produk yang dapat dikembangkan antara lain garmen, gift, suvenir, dan kerajinan tangan. Produk ini akan lebih baik jika berbasis UMKM, sehingga manfaat ekonomi dapat diterima lebih luas oleh pelaku dalam negeri. Produk souvenir perlangkapan dan buah tangah haji menjadi unggulan yang paling potensial. Sebagian besar produk seperti sajadah dan manik-manik justru berasal dari China yang notabene mayoritas non muslim. Ketiga, peningkatan ekspor dan sajian makanan halal di Saudi. Mie instan telah mengawali kesuksesan hingga mampu menjadi top of mind produk mi instan di negaranegara Timur Tengah. Produk lain penting mengikutinya, seperti kuliner makanan berat. Produk kuliner nusantara selain melayani jamaah haji juga potensial melayani jamaah non Indonesia. Misalnya sate, soto, bakso, salad, nasi goreng,

dan lainnya. Raja Salman ketika jamuan makan siang di Istana Bogor yang lalu terbukti terkesan dengan kuliner Salad Solo. Sengkarut manajemen masih membayangi layanan haji hingga saat ini. Pemerintah yang menjadi otoritas satu-satunya penting terus mengatasinya. Hal ini akan berpengaruh bagi optimalisasi pengembangan potensi ekonomi. Polemik klasik misalnya terus bergulir seputar wacana pemerintah menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur. Investasi ke sektor-sektor potensial dan langsung berhubungan dengan haji di atas menjadi alternatif yang juga penting dipertimbangkan. Urusan haji kini mendapatkan secercah harapan perbaikan dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selain urusan rutin, BPKH diharapkan dapat visioner termasuk menata dan merealisasikan peta jalan menuju optimalisasi potensi ekonomi haji. Sinergi lintas lini dengan instansi lain dan swasta penting diintensifkan. (*)

20.000 ton limbah batu bara bisa dikelola BUMD Yang paling penting tak merusak kesehatan masyarakat

*** Rekomendasi RTRW belum terbit, pelayanan perizinan terganggu Syarat penting belum dipenuhi Pemkot Mataram

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 30 Agustus 2017

Polda NTB Telisik Pengerjaan Dua Ruas Jalan di Loteng Dari Hal. 1 Dikerjakan pada pada semester kedua tahun 2016. Dan, selesai dikerjakan akhir tahun itu juga. Terkait proses hukum yang tengah berjalan, Suhardi menegaskan itu kewenangan aparat penegak hukum. Yang pasti pihaknya sudah memberikan klarifikasi ter-

kait proses pengerjaan kedua ruas jalan tersebut. Masalah seperti apa kelanjutannya, itu ada di tangan aparat penegak hukum. ‘’Terkait proses pengerjaan dan material yang digunakan, dari laporan yang ada diklaim sudah sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada,’’ tandasnya. (kir)

Kasus Merger BPR Segera Panggil Saksi Dari Hal. 1 meski sebelumnya sudah ada koordinasi awal. Tapi pada saatnya, ketika ada permintaan. Maka pihaknya akan langsung memproses audit investigasi ataupun Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), tergantung kelengkapan bukti dari Kejaksaan. ‘’Kalau ada permintaan, kami siap audit kapanpun,’’ tandasnya. Naik Penyidikan Seperti diberitakan sebelumnya, kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi PT.Bank BPR NTB akhirnya naik status menjadi penyidikan. Selanjutnya penyidik Kejati NTB yang menangani kasus ini berlanjut ke penetapan tersangka.

Proses naiknya status ke penyidikan melalui gelar perkara di Pidsus Selasa (22/8) lalu. Dua alat bukti sudah cukup sehingga memenuhi syarat untuk naik penyidikan. Langkah selanjutnya, tinggal melanjutkan penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sementara alasan belum ditetapkannya tersangka, karena masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi dalam fase kasus ini di penyidikan. Dalam ekspose terkait proses merger yang menelan anggaran Rp 1,6 miliar itu, akan diperkuat soal potensi kerugian negara. Itu akan dipastikan setelah berkoordinasi dengan auditor. (ars)

Tak Sampai 1 Persen Dari Hal. 1 Per tanggal 1 Januari 2014 lalu, H. Yusri memimpin OJK Provinsi NTB, setelah secara resmi beralihnya fungsi pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, dari Bank Indonesia (BI). Pada 4 September 2017 ini, ia akan dilantik menjadi Kepala OJK Pekanbaru di OJK Pusat, dan resmi bertugas di tempat barunya pada 5 September 2017. Yusri menyampaikan kesan yang mendalam selama bertugas di NTB. Dari keramahtamahan masyarakatnya, karakter religiusnya, hingga kekayaan alam dan kulinernya. NTB menurutnya sangat khas. Yusri mengulas kembali pertumbuhan industri keuangan di Provinsi NTB. Pada tahun 2012 lalu, aset perbankan di NTB sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2017 ini keadaannya sudah naik 100 persen dengan posisi aset perbankan pada Juli 2017 mencapai 40, 7 triliun. Sementara kredit juga tumbuh 100 persen. Dari Rp 16 triliun pada akhir 2012, dan Juli 2017 menjadi Rp 32,8 triliun. ‘’Tumbuh 100 persen dalam 4,5 tahun,’’ sebutnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito dan giro, nilainya dari Rp 13,3 triliun, menjadi Rp 24 triliun. Sementara Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet, naik dari 1,85 persen pada Desember 2012 menjadi 2,15 persen pada Juni 2017. Pertumbuhan industri perbankan menurutnya relatif

bagus di NTB. Namun yang menjadi catatan penting adalah, industri perbankan belum mampu keluar dari ‘’perangkap’’. Di mana posisi kredit produktif yang disalurkan perbankan masih di bawah 50 persen. “Desember 2016 kemarin kita pernah keluar perangkap, tapi naiknya hanya menjadi 51 persen. Setelah itu tumbuh dibawah 50 persen,” paparnya. Ini menjadi tantangan menurutnya. Dengan dorongan kredit produktif ini ditingkatkan di atas 50 persen, Yusri tetap optimis, perbankan akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi NTB. Pemerintah mengharapkan kredit produktif menjadi 71 persen. ‘’Tentunya ketika itu bisa kita tingkatkan, akan memberikan multiplier effect dalam ekonomi NTB. Gini ratio bisa diperkecil. Kemiskinan bisa diturunkan. Karena kredit produktif bisa meningkatkan produksi dan tenaga kerja,’’ imbuhnya. Semester II tahun 2017 ini, harapan tersebut bisa terkejar. Ia menyampaikan terimakasihnya atas dukungan semua pihak kepada OJK, terutama selama ini menjadi Pemimpin OJK di NTB. Sekaligus ia menyampaikan permohonan maaf atas salah dan khilafnya selama bergaul di NTB. Ia menyampaikan kekagumannya, bahwa NTB ini sangat berkesan. (bul)

Wisman Diangkut Satu ’’Boat’’ dengan Kambing Dari Hal. 1 Terpisah, Bupati KLU yang dikonfirmasi mengenai hal itu langsung memberi reaksi keras. Ia menunjukkan kekecewaannya karena mendapati ada pelaku transportasi yang membaurkan penumpang orang dengan ternak (kambing). ‘’Saya harus panggil pemilik boat itu, kita harus cari tahu siapa pemilik boat itu,” tegas Najmul usai menghadiri Harganas di Gedung Serbaguna, Gangga, Selasa (29/8). Awalnya bupati mengklaim tidak mengetahui ada peristiwa itu. Namun setelah diperlihatkan foto kiriman penumpang, bupati lantas mengambil langkah tegas. Ia pun langsung memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kelautan Perikanan KLU untuk menyikapi masalah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan Perikanan, Agus Tisno, yang dikonfirmasi membenarkan dirinya ditelepon langsung oleh Bupati KLU. Dirinya diperintahkan agar menegur dan mengontrol lalu lintas transportasi laut , sehingga tidak membaurkan penumpang orang, barang dan hewan. ‘’Saya sudah telepon Ketua Koperasi (Koperasi Karya Bahari), karena sudah jelas di Bangsal itu, mana penumpang barang dan mana penumpang orang. Tidak boleh dicampurbaurkan, supaya dipisahkan sejak awal,’’ tandas Agus Tisno. Sementara insiden itu mendapat pembelaan dari Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik. Versi Taufik, boat publik bebas dinaiki oleh siapa pun atau barang apapun. Tidak hanya penumpang orang, barang dan hewan ternak pun menaiki boat menggunakan tiket.

‘’Yang namanya boat publik sama dengan Kapal Ferry, tronton naik, bus naik, orang juga naik. Namanya boat publik, kambing nyeberang pun pasti pakai tiket. Keranjang sayuran juga pakai tiket,” cetusnya. Dalam pembelaannya itu, Taufik juga menyoroti lemahnya kontrol Dishub dalam mengatur transportasi. Pasalnya Pemkab belum menentukan mana pelabuhan khusus barang atau hewan ternak yang diputuskan pemerintah. Sementara, Ketua KKB, Sabarudin, yang dikonfirmasi mengklaim akan mengecek boat yang membawa penumpang wisman dengan kambing. Pihaknya berjanji akan menegur dan mengawasi pola transportasi agar menciptakan kenyamanan penumpang. Namun demikian, ia mempermaklumkan bahwa pencampuran penumpang hanya terjadi insidentil saat momen hari kurban saja. ‘’Hanya sekali itu saja terjadi, karena berkenaan dengan Hari Raya Kurban. Kambing itu milik warga untuk dikorbankan,’’ klaim Sabarudin. Kendati demikian, ia mempertegas bahwa seharusnya penumpang orang dengan barang dan hewan ternak dipisahkan. Insiden kali itu seolah tak bisa dihindari karena jumlah ternak sedikit. “Kalau ternak dari gili ke Bangsal itu umumnya carter karena warga membawa ternak banyak. Tapi dari Bangsal ke gili, masa mau carter. Hanya untuk dua ekor saja sampai bayar Rp 500 ribu, kan mahal,’’ katanya. (ari)

Halaman 15

Gubernur Khawatir Petahana Dibatalkan Pencalonannya Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta penjelasan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal ini berisi Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Gubernur melihat Pasal 71 ayat 2 dan 3 dinilai merugikan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai bupati/walikota atau gubernur. Pada ayat 2, ujarnya kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Begitu juga di Pasal 71 ayat 3 yang menyatakan kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah

sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Jika petahana melanggar ayat 2 dan 3 pasal Pasal 71 ini, ujarnya, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Inilah yang perlu diklarifikasi oleh gubernur ke pihak penyelenggara Pilkada, sehingga tidak merugikan kepala daerah yang mencalonkan diri. Gubernur menyebut ada beberapa kepala daerah dan wak-

il kepala daerah di NTB yang maju di Pilkada kabupaten/ kota dan Pilgub NTB. Misalnya, kata gubernur, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., Bupati Lombok Timur H. Moch. Ali Bin Dachlan. Bupati Lombok Tengah H. M. Suhaili FT, SH., Walikota Mataram H. Ahyar Abduh. Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan lainnya kemungkinan maju pada pilkada. Gubernur tidak ingin, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang maju ini kesulitan dengan adanya aturan ini dan dianulir sebagai pasan-

Jarpuk Ingin Bangkitkan UMKM KLU Mataram (Suara NTB) Masih timpangnya kesejahteraan dan kemakmuran telah menghadirkan kemiskinan berwajah perempuan (poverty has a women face), terjadi di sebagian besar masyarakat NTB, khususnya di tingkat lokal – pedesaan. Sejauh ini, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk mengatasinya. Namun berbagai regulasi dan project pembangunan yang digerakkan di tingkat daerah, terkadang kurang efektif implementasinya di tingkat lokal. Sebagaimana mandat utama pembangunan MDG’s (Milineum Development Goals) meletakkan perempuan sebagai prioritas dalam proses dan pencapaian hasil – hasil pembangunan. Demikian pula yang dilakukan oleh WWF Indonesia CT Program dalam program Pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) berkelanjutan di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Utara dan memperkuat representasi serta peran kaum perempuan dalam tata kelola pembangunan di Lombok Utara. Sebagai contoh, saat ini telah teridentifikasi lebih dari 50 kelompok UMKM di Lombok Utara melakukan pengolahan hasil bumi dari yang berasal dari gunung hingga laut. WWF Indonesia CT Program bersama Koprasi Maju Bersama Desa Santong dan KSU Mele Maju Desa Lantan atas dukungan MCA – Indonesia pada 29 Agustus 2017, menggagas pembentukan Jaringan Usaha Perempuan Kecil (Jarpuk) di Kabupaten Lombok Utara. Arya Ahsani Takwim selaku Officer Forest WWF Indonesia menjelaskan, jaringan usaha ini menjadi alternatif solusi kepada banyak masalah yang dihadapi UMKM dalam ekonomi yang bertumbuh di Kabupaten

(Suara NTB/ist)

Kegiatan musyawarah daerah Jarpuk di KLU, kemarin. Lombok Utara. “Harapannya, Jarpuk KLU kedepannya memainkan peran untuk memberikan masukkan dan dukungan terhadap berbagai kebijakan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan SDA,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa (29/8). Selain itu, didorong juga menjalin kerjasama, koordinasi, kemitraandengan kelompok dan lembaga lain di tingkat desa dan atau di luar desa dalam rangka pengelolaan & pemanfaatan SDA, merubah perilaku anggotanya ke arah yang lebih baik. Sementara menurut peserta, Fatma Rosariningsih sudah lima tahun kelembagaan terbentuk dan sampai saat ini UMKM di Lombok Utara masih pengolahan yang tradisional, pengemasan belum baik, sertifikat produk seperti label halal untuk produk belum ada. Lebih dari itu dia menjelaskan bahwa posisi tawar UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar yang lebih luas masih sangat terbatas. “Ada peralatan untuk mengemasan diberikan oleh pemerintah, tetapitidakberoperasikarenatidak tahu cara pemakaiannya sehingga

terkesan mangkrak,” sesalnya. Sementara itu, I Komang Karta dari Diskoperindag KLU menjelaskan agar produk – produk kelompok perempuan ini bisa menembus pasar, tidak sedikit fasilitasi dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas produk. Seperti, tahun ini saja ada 15 paket untuk memperoleh sertifikat halal dan BPOM. “10 sudah direalisasikan, sisanya 5 paket akan digelontorkan pada September 2017 ini. Silahkan kelompok ini mengusulkannya kepada Kantor Pelayanan Pusat Terpadu,” ajaknya. Untuk mendorong tumbuh kembangkan Jarpuk KLU ini, sebagai langkah awal yang perlu dilakukan adalah merubah budaya bisnis (business culture). Setelah tumbuh kesadaran untuk melakukan kerjasama, maka perlu disiapkan para campions local yang nantinya menjembatani pihak-pihak yang akan melakukan kemitraan usaha dengan Jarpuk KLU. Guna memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para campions, maka pelatihan dengan praktek lapang oleh program WWF akan dilakukan secara intens. (ars)

gan calon. ‘’Jangan sampai beliau-beliau itu terjebak, jangan sampai dicari-cari kesalahannya. Jadi sekarang ini harus clear batasan dari implementasi ayat itu seperti itu apa,’’ terangnya, Selasa (29/8). Jika bupati/walikota mulai dari September sampai penetapan calon mereka melaksanakan tugas sebagai bupati/walikota, termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat masing-masing. Gubernur tidak menginginkan, bantuan yang diberikan bupati/walikota ini dianggap masuk ayat 3 Pasal 71, sehingga ketika jadi calon didiskualifikasi. ‘’Kan tidak baik seperti itu,’’ tambahnya. Di sinilah kata gubernur, agar pihak berwenang, dalam hal ini Bawaslu menjelaskan jabaran ayat ini dan mensosialisasikan ke bakal pasangan

calon, khususnya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masih menjabat. Adanya sosialisasi ini bisa memberikan gambaran pada bakal pasangan calon terkait apa yang akan dilakukan saat melakukan sosialisasi di lapangan. Pada bagian lain, gubernur mengingatkan pada PNS atau ASN yang berpolitik atau ingin maju di pilkada segera menentukan sikap. Kalau ada PNS/ ASN yang serius maju di pilkada segera menentukan pilihan, apakah maju atau tidak. Gubernur juga meminta ASN yang ingin maju harus melihat peluang, kalau ada peluang, dirinya tidak mempermasalahkan jika ada yang maju dan dirinya siap mendukung. Sebaliknya, kalau tidak ada peluang, gubernur meminta segera memikirkan ulang dan kembali focus sebagai ASN. (ham)

Amin Realistis Bidik Posisi Balon Wakil Gubernur Mataram (Suara NTB) Partai Nasdem telah memutuskan untuk mendukung Ketua DPW Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si maju di Pilkada NTB 2018. Namun soal posisi apakah menjadi bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Nasdem masih menunggu perkembangan hasil komunikasi politik dengan sejumlah partai calon koalisi. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Partai Nasdem untuk wilayah NTB, Dr. Kurtubi, M.Si, saat jumpa pers usai pembukaan Rakerwilsus PDW Partai Nasdem NTB, Selasa (29/8) kemarin. “Apakah posisi calon gubernur atau wakil, itu akan dilihat dinimikanya. Karena ini masih dinamis, semua calon masih belum ada yang pasti maju. Jadi waktu masih panjang, sehingga posisi mana yang akan ditempati oleh Pak Amin ini tergantung dinamika komunikasi politik dengan kekuatan politik di NTB ini,” terang Kurtubi. Nasdem saat ini, tengah mendalami aspirasi masyarakat untuk memutuskan apakah Amin akan

diusung menjadi nomor satu atau dua. “Kita sudah serap dan menganalisa aspirasi yang berkembang. Yang pasti untuk NTB sudah pasti Ketua DPW Nasdem NTB, Muh. Amin. Karena beliau selama menjadi wagub, sudah membuktikan kinerja dalam mengurus daerah, jadi pasti kami akan usung, baik sebagai calon gubernur, maupun minimal sebagai calon wakil gubernur,” ujarnya. Di tempat yang sama, Amin dalam pernyataanya ia lebih condong untuk tetap mencalonkan diri menjadi wakil. Karena ia menyadari bawah Partai Nasdem hanya memiliki tiga kursi di DPRD. Sehingga untuk membidk calon gubernur cukup berat baginya. ‘’Saya ditanya sama Pak Ketua Umum, saya jawab bisa menjadi satu bisa nomor dua. Nah tergantung siatuasi, dan saya bisa berdamai dengan situasi, sehingga bisa meraih kemenangan. Soal posisi kita di mana, itu ndak menjadi persoalan mendasar, yang penting kita bisa berkiprah,’’ jelasnya. (ndi)

Inspektorat NTB Kejar Target Menuju Level III Mataram (Suara NTB) Penguatan kapasitas Inspektorat Provinsi NTB sedang dimaksimalkan untuk mengejar target capaian level III. Salah satu upaya, dengan Bimbingan Teknik (Bintek) Selasa (29/8) kemarin melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Jika posisi level III tercapai, maka Inspektorat akan menjadi Apartur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bisa mejamin bebas korupsi di daerah. Dalam Bintek itu, hadir langsung Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, AK, M. Si, CA, CPMA bersama Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si di aula Inspektorat setempat. Usai mengisi materi, Ibnu Salim menjelaskan, penguatan APIP itu merupakan program Pemprov NTB untuk penguatan kearah level III.

“Ini salah satu rekomendasi KPK dalam komitmen pemberantasan korupsi di daerah melalui penguatan APIP,” jelasnya. Dalam diklat itu, ditekankan soal kemapuan personel auditor, melalui dukungan sistem yang sudah berjalan serta prosedur yang sudah ditetapkan. Posisi Inspektorat saat ini masih di level II dan melalui sejumlah upaya tadi, sedang dikejar menjadi level III. Setidaknya ada enam kriteria yang harus dilalui sebelum memenuhi syarat kenaikan level, diawali dengan penilaian dari pemerintah pusat. “Memang macam macam tantangannya. Tidak hanya dari internal, tapi eksternal dan juga dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Konkritnya, upaya dongkrak ke level III, selain penguatan birokrasi, juga pengembangan zona integri-

tas. Penguatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK), pengawasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), maturity atau kematangan kapabilitas Pemda. Bintek itu diikuti 90 peserta. Selain dari Inspektorat NTB, hadir lengkap utusan Inspektorat tingkat kabupaten dan kota. Ditingkat daerah, upaya sama juga dilakukan peningkatan level tersebut. Sementara Ayi Riyanto menambahkan, upaya ke level III adalah kerja keras. Karena selain membangun infrastruktur, juga pengendalian internal pemerintah. Tapi lebih itu yang terpenting menurutnya adalah OPD menjalankan aturan itu dan Inspektorat konsisten dalam pengawasan. Untuk itu dia meminta Inspektorat sebagai APIP, ting-

(Suara NTB/ars)

MATERI - Kepala BPKP NTB Ayi Riyanto saat mengisi materi dalam Bimtek penguatan kapasitas auditor Inspektorat, Selasa kemarin. gal mengawasi ketat bagaimana OPD menjalankan kode etik, SOP dan segala aturan di pemerintah daerah, selain melalui bintek kepada SKPD lainnya. “Juga meyakinkan

apakah itu dijalankan atau tidak. Jika tidak dijalankan, maka Inspektorat bisa menegur. Karena fungsi inspektorat sangat sentral sekali,” pungkasnya. (ars)

Amaq Asrul: Jangan Dipolitisir Dari Hal. 1 Hilangnya dr. Mawardi lanjutnya sama sekali tidak diketahui penyebabnya. Apa-

kah raib atau dihilangkan karena sesuatu sebab tidak ada yang tahu. Paling bertanggung jawab memang aparat keamanan. Namun, kalau

aparat sudah bekerja maksimal dan belum berhasil kemudian tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Pada tahun politik ini diingatkan Amaq Asrul kepada kaum politisi yang akan ikut meramaikan pesta demokrasi, janganlah memancing di air

keruh. Biasanya orang memancing di air keruh, ikan yang diperoleh itu sudah terlalu banyak lumpur di dalam tubuh ikan tersebut. (rus/*)

Perindo Bergabung dengan PDIP-P Dari Hal. 1 Rachmat hanya menekankan bagaimana kekuatan PDI-P dan Perindo disatukan untuk Pilkada NTB dan tiga kabupaten lainnya. Diketahui bahwa PDI-P untuk Pilkada NTB telah mendukung pasangan Ali BDHj.Putu Selly Andayani, sebagai bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur. ‘’Intinya PDI-P menginginkan agar bisa linier dukungan di kabupaten/kota dan juga provinsi. Kita kan sudah du-

kung Ali BD-Selly,” ujarnya. Terakhir disampaikan oleh anggota DPR RI itu, bahwa ia berpesan pada Izzul, untuk Pilkada Lobar, agar Izzul mulai saat ini untuk fokus mencari partai koalisi PDI-P. Sehingga Izzul bisa memenuhi syarat kursi untuk pendaftaran bakal calon bupati di KPU. “Jadi sekarang tinggal cari partai koalisi untuk penuhi syarat di Lobar. Kalau PDI-P jangan pikirkan,’’ pesan Rachmat. Sementara itu, Izzul Islam mengaku berterimakasih

pada PDI-P yang telah dengan terang memberikan kepastian dukungan terhadapnya. Iapun sanggup untuk memenuhi harapan PDI-P untuk menyatukan kekuatan massa kedua partai, untuk Pilkada NTB dan tiga kabupaten/kota. ‘’Kita cocok dengan karakter Ali BD-Selly ini, karena instruksi dari DPP Perindo juga, bahwa kalau ada calon independen, kita akan ke sana. Makanya mungkin saya lebih dulu mendukung Ali BD dari PDI-P,” kata Izzul.

Sementara untuk partai koalisi, Izzul menerangkan pada Rachmat, bahwa dirinya sudah mengantongi dukungan PBB, dengan dua kursi. Ditambahkan lagi dengan dukungan PDI-P empat kursi, maka dirinya masih membutuhkan tambahan tiga kursi lagi. Akan tetapi ia tidak khawatir, karena PKB juga akan segera bergabung, sebab dirinya akan berpasangan dengan Ketua DPC PKB Lobar, yakni TGH. Khudari Ibrahim. “PDI-P 4, PBB 2, PKB 5

kursi, selesai sudah (cukup syarat). Ini juga bagian dari komitmen Pak Hari Tanoesudibyo (Ketua Umum Perindo) bersama membangun daerah bersama Presiden Jokowi,” pungkasnya. Dengan bergabungnya Perindo ke PDI-P ini, maka otomatis telah memupuskan harapan Partai Golkar untuk bersama. Padahal diketahui bahwa Golkar telah mengirim nama Izzul sebagai bakal calon Bupati Lobar ke DPP dengan nomor urut satu. (ndi/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 30 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/her)

Selong (Suara NTB) – Bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Al Qubro Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (29/8), BKKBN Perwakilan NTB menggelar kegiatan Advokasi dan KIE Pendewasaan Usia Perkawinan berbasis Pondok Pesantren. Hadir pada acara tersebut, Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. Makripuddin, MSi, Kepala BKKBN Pusat diwakili Kasubdit Direktorat Remaja, Sukiatna, Pimpinan Ponpes Darussalam Al Qubro Moyot, TGH. Huda Ibrahim Saleh Al Madani, Sekretaris Dinas P3AKB Lotim, Hj. Sukainah, serta sekitar 450 santri-santriwati dan semua staf pengajar. Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. Makripuddin, MSi menyampaikan, pelaksanaan Advokasi dan KIE Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan, terutama dalam pembangunan peningkat IPM NTB. Pasalnya, katanya, saat ini IPM NTB masih pada posisi keempat dari bawah . Salah satu penyebabnya karena masih tingginya usia pernikahan

di usia muda. Menikah di usia muda atau tidak pada usia yang ideal, katanya, akan mengalami sejumlah dampak yang sangat mengancam keselamatan dari orang tua maupun anak yang dilahirkan. Hal itu dikarenakan rahim maupun organ reproduksi yang belum siap. “Dari segi kesehatan kita sudah kalah, karena bila melahirkan di usia 18 tahun. Maka kemungkinan ibu dan bayi meninggal saat melahirkan sangat besar,” ujarnya. Maka dari itu, Makripuddin mengajak kepada ratusan santri supaya berani mengatakan tidak pada pernikahan usia dini, tidak pada seks bebas dan tidak pada penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Apabila berani mengatakan tidak pada tiga faktor itu, katanya, maka seseorang itulah yang dinamakan generasi berencana (GenRe). “Jika menjadi GenRe maka masa depan akan lebih naik, namun jika segala sesuatu itu tidak direncanakan, maka masa depan akan suram,” tegasnya. Pada kesempatan itu, disampaikan juga kepada para santri terkait pentingnya kesehatan reproduksi di tingkat remaja dan

(Suara NTB/yon)

BKKBN Perwakilan NTB Gelar Advokasi dan KIE Pendewasaan Usia Perkawinan Berbasis Pondok Pesantren

PENGUKUHAN - Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Makripuddin saat mengukuhkan pengurus konseling remaja Ponpes Darussalam Al. Qubro Moyot. adanya perencanaan dalam berumah tangga, seperti perempuan menikah idealnya pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. Upaya meningkatkan partisipasi Ponpes dalam meningkatkan usia perkawinan ini diiringi dengan pembentukan tim konseling remaja yang beras-

al dari siswa yang nantinya diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap para santrisantri yang lain secara berkesinambungan. “Apabila kita bersekolah denganbaik,makakedepankitaakan mendapatkanpekerjaanyangbaik. Apabila pendidikan sudah didap-

Penyerahan pelakat dan cinderamata berupa satu buah laptop oleh Kepala BKKBN Perwakilan NTB kepada Pimpinan Ponpes Darussalam Al. Qubro Moyot,

atkan, barulah merencanakan untuk menikah. Dan apabila sudah menikah, maka sudah saatnya merencanakanjumlahanakyangakan dimiliki, inilah yang disebut denganGenerasiBerencana(GenRe),” pesannya. Ketua Panitia Penyelenggara, yang juga Kabid Adpin pada

BKKBN Perwakilan NTB, Drs. Samsul Anam, MPH, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun komitmen dengan pesantren, agar kedepan semua ponpes mendukung tentang pendewasaan usia perkawinan. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberikan wawasan kepada santri akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, serta meningkatkan SDM agar menjadi SDM yang berkualitas dengan peserta berjumlah sebanyak 450 orang. Sementara, Pimpinan Ponpes Darussalam Al Qubro Moyot, TGH. Huda Ibrahim Saleh Al Madani, mengaku sangat bangga, bahagia dan ceria karena saat ini pemerintah mengajak Ponpes untuk bekerjasama dalam segala bentuk dan jenis pembangunan. Termasuk dalam mensosialisasikan usia perkawinan melalui Advokasi dan KIE Penundaan Usia Perkawinan. “Ponpes Darussalam yang berdiri tahun 2007, katanya, mengaku sangat tertarik dengan kalimat, dua anak cukup,”ungkapnya. Diyakininya, sejumlah program yang diluncurkan oleh pe-

merintah bertujuan untuk mendidik masyarakat agar menjadi anak yang cerdas. Pasalnya, dewasa ini ia mengaku sangat menyayangkan kondisi rill yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait adanya anak MTs/SMP maupun SMA/MA yang masih duduk di kelas I dan II sudah berhenti sekolah kemudian memutuskan untuk menikah. Padahal, menikah itu seharusnya dipertimbangkan baik dari segi fisik, mental dan ekonomi. Dalam kesempatan itu, dikukuhkan pengurus konseling remaja untuk mensosiasilasi pendewasaan usia perkawinan yang berasal dari santri dan santriwati Ponpes Darussalam Al. Qubro Moyot yang dilakukan oleh Kepala BKKBN Perwakilan NTB. Selain itu dilakukan dialog langsung dengan para santri dengan dilontarkannya sejumlah pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab langsung diberikan penghargaan. Selain pengukuhan, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan pentas seni, berupa drama qasidah, band group yang dipersembahkan oleh santri-santriwati Ponpes Darussalam Al. Qubro Moyot Kecamatan Sakra. (yon/*)

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, pimpinan Ponpes Al. Qubro bersama pengurus konseling remaja Ponpes Al. Qubro usai dikukuhkan,

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs Makripuddin, M.Si

Pejabat dari BKKBN pusat dan BKKBN Perwakilan NTB yang hadir dalam acara di Ponpes Al Qubro Moyot.

Pemberian cinderamata dari BKKBN Pusat diwakili Kasubdit Direktorat Remaja, Sukiatna, kepada Pimpinan Ponpes Darussalam Al. Qubro Moyot,

Para santri dan santriwati peserta Advokasi dan KIE Pendewasaan Usia Perkawinan

Pimpinan Ponpes Darussalam Al. Qubro Moyot, TGH. Huda Ibrahim Saleh Al. Madani