20 HALAMAN
NOMOR 68 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
kamis wage, 26 oktober 2017
Peduli Pengungsi Gunung Agung Bali Post menerima titipan sumbangan untuk disalurkan kepada para pengungsi Gunung Agung. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin membantu saudara kita yang kini berada di pengungsian, bisa menitipkan sumbangan ke Bali Post. Sumbangan bisa langsung diserahkan ke Sekretariat Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, telepon (0361) 225764 atau melalui dompet simpati Anda Bali Post BCA Cabang Denpasar NO: 040-3555000. The Yubi Villas, Jl. Petitenget 123 Rp 712.000 I Gusti Made Alit Rp 100.000 I Made Sudiarta, SE Rp 100.000 IB Widya/Jero Susarini Rp 100.000 I Gusti Putu Oka Yadnya 1 dus pakaian anak layak pakai Jumlah diterima hari ini Rp 1.012.000 Jumlah sebelumnya Rp 497.883.598 Jumlah seluruhnya Rp 498.895.598
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
DPR Setujui APBN 2018
Diproyeksikan Defisit Anggaran Rp 326 Triliun Jakarta (Bali Post) – Rapat Paripurna DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2018 untuk disahkan menjadi undang-undang (UU) yang mencakup postur pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun dan belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, maka defisit anggaran diproyeksikan Rp 326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap PDB. Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp 414,52 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp 15,5 triliun. Dari 10 fraksi yang hadir menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna tersebut, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak pengajuan RUU APBN 2018 menjadi undang-undang. Namun, Partai Gerindra tetap memberikan kesempatan kepada
pemerintah untuk menjalankan keyakinan atas postur anggaran yang telah disusun tersebut. Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima dengan catatan. Hal. 19 Amanat Konstitusi
Bali Post/ant
PARIPURNA - Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan saat Rapat Paripurna DPR ke-10 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10) kemarin.
Bupati Nganjuk Kena OTT KPK
15 Orang Diamankan di Jakarta dan Nganjuk
Bali Post/rtr
KREMASI - Warga yang berkabung melalui pemeriksaan keamanan untuk upacara Kremasi Kerajaan Raja Thailand Bhumibol Adulyadej di dekat Grand Palace di Bangkok, Thailand, Rabu (25/10) kemarin.
Raja Bhumibol Dikremasi Hari Ini
Jakarta (Bali Post) – Terjaringnya Bupati Nganjuk, Jatim, Taufiqurrahman, dalam OTT KPK terjadi satu hari setelah Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10). Dalam pertemuan itu (BP, 25/10), Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tak main-main dalam menggunakan uang rakyat. Ia juga mengaku tidak dapat mencegah KPK melakukan OTT. Namun, Jokowi minta kepala daerah tidak takut dengan OTT bila memang tidak korupsi. Rupanya wejangan itu tak sepenuhnya ditaati kepala daerah. Terbukti Komisi Pemberantasan
Bangkok – Thailand, Rabu (25/10) kemarin menandai pemulaian pemakaman lima hari yang mewah untuk almarhum Raja Bhumibol Adulyadej dengan upacara keagamaan Buddha yang dihadiri anggota senior keluarga kerajaan. Raja Bhumibol atau Rama IX pada Dinasti Chakri, yang meninggal tahun lalu saat berusia 88 tahun, akan dikremasi Kamis (26/10) ini di atas tumpukan kayu kerajaan dalam kompleks kremasi paviliun emas di depan Istana Raja Bangkok, dalam upacara yang diperkirakan dapat menarik sekitar 250.000 pelayat. Hal. 19 Pilar Stabilitas
Trump Disebut Sembrono
SENATOR Jeff Flake dari Partai Republik daerah pemilihan Arizona, Selasa (24/10) waktu setempat, melancarkan serangan sangat keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika mengumumkan tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai senator pada pemilu sela tahun depan. Dia berkata kepada kolegakolega Partai Republik-nya di Senat bahwa dia sudah tidak mau lagi terlibat dalam pemerintahan yang sembrono dan tidak normal ini. Jeff Flake berpidato selama 17 menit di Senat, beberapa jam setelah Trump bertemu dengan para senator Republik untuk menjembatani hubungan dia dengan partainya sendiri demi meloloskan prakarsa reformasi pajaknya. Flake, yang duduk di Senat sejak 2013 dan menjadi kritikus utama Trump, berpidato sangat emosional dengan berulang kali terlihat menghentikan kalimatnya ketika menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi pada pemilu sela tahun depan. Hal. 19 Kesantunan
Bali Post/ant
PDI Perjuangan Sudah Sering Mengingatkan
SEGEL - Salah satu ruangan yang disegel KPK di Dinas Pendidikan Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (25/10) kemarin. KPK melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah setempat terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap pada perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2017.
Jakarta (Bali Post) – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku terkejut dengan informasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, dirinya sudah berulangkali mengingatkan Taufiq agar tidak main-main dengan perilaku yang melanggar hukum. ‘’Jika informasi itu benar adanya, maka PDI Perjuangan langsung melakukan pemecatan seketika kepada yang bersangkutan dari posisinya sebagai kader partai,’’ tegas Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (25/10) kemarin.
Korupsi (KPK) mengamankan 15 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur. Mereka terdiri atas pejabat, PNS dan pengusaha. ‘’Benar ada OTT yang dilakukan tim KPK di salah satu kabupaten di Jatim, kami mengamankan sejumlah orang di sana dan juga diamankan sejumlah orang di Jakarta. Sampai saat ini informasi yang kami terima ada sekitar 15 orang yang diamankan,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/10) kemarin. Febri menjelaskan bahwa KPK dulu memang pernah menangani kepala daerah yang diamankan pada OTT kali ini, tetapi tidak bisa diselesaikan karena kasus itu kemudian dilimpahkan berdasarkan perintah hakim praperadilan. Ia pun menyatakan bahwa selain kepala daerah, tim KPK juga mengamankan pegawai setempat dan juga pihak swasta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK diduga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim
Ia menjelaskan bahwa posisi Taufiq di internal PDI Perjuangan juga sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk sejak 26 Januari 2017 lalu karena faktor kedisiplinan. ‘’Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisasi dan dibebastugaskan dari jabatan ketua DPC sejak tanggal 26 Januari lalu,’’ ucap Hasto. Sebagai bentuk ketegasan PDI Perjuangan memberikan sanksi kepada Taufiq, di Pilkada Nganjuk pihaknya tidak memberikan rekomendasi yang diperjuangkan Taufiq yang menginginkan agar PDI Perjuangan mencalonkan istrinya. Hal. 19 Penyelenggara Negara
Tunggal I Wayan Karya pada putusan Senin (6/3) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Politisi PDI Perjuangan itu disangkakan Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi, dengan ancaman bagi pelaku yang terbukti adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Selain terjerat kasus gratifikasi, Taufiqurrahman juga menjadi tersangka dalam pengadaan lima proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk tahun 2009. Lima proyek yang diduga menjadi lahan korupsi Bupati Nganjuk adalah pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk. (ant)
Hasto Kristiyanto
Menyusul Permohonan PT TWBI
Gubernur Tak Lagi Keluarkan Rekomendasi untuk Reklamasi
Bali Post/eka
TOLAK REKLAMASI - Demo tolak reklamasi di Renon, Selasa (24/10). Dalam aksi itu juga meminta Gubernur agar tidak mengeluarkan rekomendesi Amdal untuk PT TWBI.
Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali dipastikan tidak akan mengeluarkan lagi rekomendasi yang diajukan PT TWBI. Rekomendasi yang dimohonkan PT TWBI untuk melengkapi surat-surat penyusunan amdal bagi pemrakarsa reklamasi Teluk Benoa itu. ‘’Walaupun ada surat dari TWBI, kita tidak akan keluarkan rekomendasi. Sudah seperti dulu saja,’’ ujar Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dikonfirmasi, Rabu (25/10) kemarin. Mahendra tetap menegaskan demikian, walaupun sudah disinggung mengenai pernyataan Sekda Cokorda Ngurah Pemayun sebelumnya. Dalam hal ini, Sekda sempat menyatakan hendak membalas surat permohonan pertimbangan teknis untuk melengkapi penyusunan amdal dari PT TWBI pada pekan ini. ‘’Tidak ada menandatangani apa-apa
lagi, yang dulu kan sudah pernah. Jadi tidak ada kita mengeluarkan rekomendasi (lagi),’’ tegasnya. Sebelumnya diberitakan, Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun pada Kamis (19/10) lalu membenarkan bila Gubernur telah menerima surat dari PT TWBI. Permohonan rekomendasi itu terkait pertimbangan teknis untuk melengkapi penyusunan amdal. Pemayun saat itu juga mengaku belum memberikan jawaban atas surat dari TWBI terkait permohonan pertimbangan teknis. Pihaknya masih melakukan pembahasan dan pengkajian, sebelum memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa. Baik menyangkut kajian teknis, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Hal. 19 Penolakan Masyarakat
Dewa Gede Mahendra Putra