Edisi 19 Oktober 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 61 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost

kamis paing, 19 oktober 2017

Peduli Pengungsi Gunung Agung Bali Post menerima titipan sumbangan untuk disalurkan kepada para pengungsi Gunung Agung. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin membantu saudara kita yang kini berada di pengungsian, bisa menitipkan sumbangan ke Bali Post. Sumbangan bisa langsung diserahkan ke Sekretariat Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, telepon (0361) 225764 atau melalui dompet simpati Anda Bali Post BCA Cabang Denpasar NO: 040-3555000. UD Jati-Prima (Naila-Naura) Br Tangtu Jumlah diterima kemarin Jumlah sebelumnya Jumlah seluruhnya

Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 480.688.098 Rp 481.688.098

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Pascastatus Awas Gunung Agung

Dekatkan Pelayanan, Koperasi pun Ikut Mengungsi Instruksi pengosongan pada zona awas, tidak hanya berdampak terhadap warga. Lembaga keuangan mikro yang ada di desa-desa zona awas, seperti LPD dan koperasi juga dibuat kelimpungan. Tercatat ada sebanyak 103 koperasi dan 60 LPD di zona awas. Ada yang memilih ikut mengungsi dengan alasan mendekatkan pelayanan pada nasabah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Karangasem Gede Ngurah Yudiantara, Rabu (18/10) kemarin, mengatakan sudah mendata jumlah koperasi yang terdampak di 28 desa yang masuk zona awas. Terbanyak ada di Kecamatan Selat sebanyak 34 koperasi. Sementara di Kecamatan Rendang (28), Kubu (1), Bebandem (18) dan Kecamatan Abang 5 koperasi. Dia mengatakan belum bisa memastikan, berapa koperasi yang sudah kolaps menghadapi situasi ini dan berapa koperasi yang masih bertahan. ‘’Proses pendataan terus dilakukan, karena beberapa koperasi informasinya sudah mulai kelimpungan bila nasabahnya ingin menarik

tabungannya. Sebab, dana cadangannya sudah tersedot habis, lantaran mayoritas nasabahnya sudah lebih dulu menarik dana tabungannya,’’ tegasnya. Tak hanya koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro milik desa adat juga bernasib serupa. Tercatat ada 60 LPD masuk zona awas. Ketua BKS (Badan Kerja Sama) LPD Karangasem I Made Mastiawan, Rabu kemarin, mengatakan meski ada 60 LPD masuk zona awas, dia memastikan kondisi keuangannya tidak semua kena dampak terburuk hingga membuat LPD itu bangkrut. Meski demikian, sebagai antisipasi, BKS LPD Karangasem juga sudah melaku-

kan sejumlah langkah. Salah satunya berkoordinasi dengan BKS LPD Provinsi Bali. Dukungan yang diberikan, yakni dengan penguatan dana penyangga likuiditas LPD di zona awas ini. Jumlah dana likuiditas yang dicairkan nanti kepada 60 LPD ini cukup besar, mencapai Rp 10,5 miliar. Dukungan likuiditas LPD ini bersumber dari iuran yang dikumpulkan BKS LPD Provinsi Bali dengan sistem penguatan dana. Ini tujuannya untuk memperkuat keuangan LPD yang masuk dalam zona awas, agar tidak kolaps menghadapi situasi saat ini. Hal. 19 Kewajiban Nasabah

Soal Densus Tipikor

JK Tak Bicara Seenaknya

Bali Post/ant

BERBICANG - Presiden Joko Widodo berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di sela upacara penyambutan tamu negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10) kemarin. Dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin negara membahas peningkatan kerja sama bidang infrastruktur dan pariwisata.

Presiden Ajak Qatar Tingkatkan Investasi

Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah besikap bahwa Densus Tipikor belum diperlukan. Pernyataan JK tersebut mengundang tanda tanya. Namun, Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, buru-buru memberi pernyataan. Bahwa tidak ada perbedaan antara Jokowi dan JK. ‘’Tidak ada perbedaan antara Presiden dan Wakil Presiden, karena belum ada keputusan final tentang pembentukan Densus Tipikor,’’ katanya dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (18/10) kemarin. Ia mengatakan, pandangan atau sikap Kalla dalam kapasitas sebagai wakil presiden, tentu akan jadi pertimbangan bagi Jokowi dalam mengambil keputusan. Keduanya juga pasti akan bertemu mendiskusikan masalah itu. ‘’Tetapi itulah sikap Pak JK menilai bahwa Densus Tipikor tidak perlu. Karena sejauh ini toh Polri sudah melaksanakan fungsi itu, apalagi sudah ada

KPK. Berilah kesempatan kepada KPK,’’ katanya. Selain itu, menurutnya, perlu juga melihat dari sisi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum serta jalannya roda pemerintahan. Seperti yang diuraikan Kalla, ada enam institusi yang yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, yaitu BPK, BPKP, Kepolisian Indonesia, Kejaksaan Agung,

Kehakiman, dan KPK. Bila hal ini bertambah lagi, maka dikhawatirkan kerja pemerintah hanya membuat laporan dan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah. Hal. 19 Punya Alasan

Bogor (Bali Post) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia terus mengajak Qatar untuk meningkatkan investasinya di berbagai sektor. ‘’Paduka Yang Mulia Emir Al Thani dan saya tadi telah membahas upaya memperkuat kerja sama di bidang infrastuktur dan pariwisata,’’ kata Presiden saat jumpa pers bersama Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10) kemarin. Menurut Jokowi, Qatar dan Indonesia telah sepakat menindaklanjuti kerja sama yang disepakati dalam pertemuan bilateral yang mengikutsertakan sejumlah menteri kedua negara. Kepala Negara menambahkan, sejumlah proyek investasi yang tengah berjalan yaitu kerja sama pembangunan Nebras Power di PT Paiton Energy senilai 1,3 miliar dolar AS dan dengan PT Pembangkit Jawa Bali yang membangun PLTGU Sumbagut 134 senilai 1 miliar dolar AS. ‘’Saya juga menitipkan kepada Paduka Yang Mulia Emir Al Thani sekitar 43 ribu WNI di sana yang turut berkontribusi bagi pembangunan di Qatar,’’ ujar Presiden. Selain ekonomi, Presiden mengatakan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dan upaya menjaga persatuan umat dalam menghadapi tantangan bersama. Kemudian, Presiden Jokowi bersama Sheikh Tamim juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU serta kerja sama di berbagai bidang. Hal. 19 Komisi Bersama

Napoli Sempat Ketakutan Akhirnya Ditekuk City 2-1

Kinerja Ekonomi Pemerintah Jokowi Terkendali Jakarta (Bali Post) – Kinerja ekonomi selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah cukup baik dan terkendali. ‘’Sejumlah indikator ekonomi dalam tiga tahun terakhir ini sudah cukup baik dan terkendali,’’ kata pakar ekonomi Prof. Firmanzah, Rabu (18/10) kemarin. Ia mengatakan, indikator makro ekonomi seperti cadangan devisa terus menguat, nilai tukar tetap terjaga, dan inflasi juga terkendali. Lalu, untuk pertumbuhan ekonomi, memang capaiannya tidak terlalu tinggi, tetapi dalam kondisi ekonomi dunia seperti saat ini, angka lima persen sudah optimal. Menurut Rektor Universitas Paramadina yang akrab disapa Fiz ini, negara berbasis komoditas serupa Indonesia seperti Brazil dan Rusia malah tumbuh negatif. ‘’Sedangkan ekonomi Indonesia tetap terjaga,’’ ujarnya. Kemudian, indikator ekonomi lainnya yakni peringkat investasi juga menunjukkan perbaikan. ‘’Lembaga rating keuangan dunia seperti Standard & Poors, Moodys dan Fitch Ratings memasukkan Indonesia dalam negara layak investasi,’’ ujarnya. Demikian pula, pembangunan infrastruktur yang tergelar di sejumlah daerah memberikan dampak positif dan gejolak harga pangan juga terkendali. Hal. 19 Kredit Usaha

Yasonna H. Laoly

KENDALIKAN BOLA - Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne mengendalikan bola saat berhadapan dengan Napoli, Rabu (18/10) dini hari.

Manchester City memetik kemenangan 2-1 atas Napoli pada laga yang diwarnai dua penalti di pertandingan ketiga fase grup Liga Champions di Stadioan Etihad, Rabu (18/10) dini hari. The Citizen menang berkat gol Sterling dan Gabriel Jesus, sedangkan Napoli yang mendapatkan dua hadiah penalti hanya mampu mencetak satu gol pada babak kedua. Hasil ini membawa Manchester Biru bertahan di puncak klasemen dengan poin sembilan, sedangkan pimpinan klasemen Liga Italia Napoli duduk di urutan ketiga dengan tiga poin. Pemain bertahan Napoli Kalidou Koulibaly mengatakan timnya sempat ketakutan saat Manchester City menerapkan tempo permainan cepat pada awal-awal babak pertama pertandingan. Tempo cepat tersebut, menurut Koulibaly, terjadi

sebelum Manchester City unggul 2-0 pada babak pertama. Namun setelahnya, Napoli lebih ‘’bebas’’ dalam bermain sehingga mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 berkat penalti Diawara. ‘’Kami melangkah ke lapangan dengan rasa ketakutan dan Manchester City mengoper bola dengan sangat cepat, jenis permainan yang tidak Anda lihat setiap hari,’’ kata Koulibaly kepada Mediaset dilansir Football Italia, Rabu kemarin. ‘’Kami kemasukan dua gol yang mengecewakan, tetapi menjelang turun minum kami mulai bermain lebih baik dan merasa lebih bebas. Di babak kedua, kami melakukannya dengan baik,’’ kata pemain Timnas Senegal itu. Pada laga ini Napoli memang mengistirahatkan dua pemain andalan, Jorginho dan Allan, demi menjaga kebugaran mereka menjelang pertandingan Liga Italia melawan Inter Milan pada akhir pekan ini. Hal. 19 Sangat Sulit

Bali Post/afp

PHDI dan Mayoritas Perwakilan Agama Dukung Perppu Ormas Jakarta (Bali Post) Komisi II DPR mengundang sejumlah unsur masyarakat untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan masukannya kepada DPR mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di ruang Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/10). Hadir antara lain perwakilan dari seluruh organisasi keagamaaan di Indonesia, sejumlah ormas agama, pakar hukum, Ormas Pemuda Pancasila (PP) serta Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI). Dari sejumlah pandangan yang disampaikan mayoritas pembicara tidak merasa keberatan terkait isi perppu yang menghapus kewenangan pengadilan memutus boleh tidaknya pemerintah membubarkan suatu organisasi masyarakat yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Ada se-

mangat untuk memangkas panjangnya birokrasi sehingga pemerintah bisa langsung memutuskan pembubaran sebuah ormas. Hanya sebagian ormas Islam yang menyatakan penolakannya atas terbitnya Perppu Ormas tersebut. Dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat diwakili Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PHDIP Pusat, Yanto Jaya didampingi Sekretaris Ketua Bidang Hukum dan HAM PHDI Pusat, Nengah Darmawan. Dalam paparannya, Yanto Jaya menyatakan bahwa PHDI Pusat sangat mendukung terbitnya Perppu ini. “Prinsipnya PHDI mendukung perppu ini menjadi Undang-Undang karena sejak semula pembahasan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013,” katanya. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Perppu Ormas merupakan langkah dan keputusan sangat baik. Hal. 19 Mengatur Ormas

Bali Post/ant

RAPAT - Pakar hukum tata negara Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra saat RDPU dengan Komisi II DPR, Rabu (18/10) kemarin, terkait Perppu Ormas.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.