Edisi 18 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 132 TAHUN KE 13

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 18 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Farouk Muhammad, Lebih dari Seorang Senator

(Suara NTB/dok)

TINJAU - Prof Farouk Muhammad bersama Presiden RI, Joko Widodo saat meninjau Kawasan Mandalika, di Lombok Tengah, belum lama ini.

DALAM kapasitas mewakili NTB di Senayan, Prof. Farouk Muhammad berbuat lebih dari sekadar menjadi senator biasa. Hal ini tidak terlepas dari hubungan baiknya dengan sejumlah menteri Kabinet Joko Widodo – M. Jusuf Kalla.

Berbagai capaian sudah terentang sepanjang karirnya yang cemerlang.

Salah satu perjuangan nyata yang diupayakan Farouk Muhammad adalah melalui percepatan pembangunan fisik, seperti Bendungan Pandanduri di Lombok Timur dan Raba Baka Komplek di Dompu, SMAN 3 Sape dan lain sebagainya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Farouk Muhammad memimpin PTIK sebagai gubernur yang diakui kecakapannya. Ia membangun kembali Kampus PTIK dari fasilitas yang kumuh di tengah kota menjadi megah dan modern yang hampir menelan anggaran Rp 100 miliar dengan dana sumbangan masyarakat/ alumni dan sebagian eks dana SIM. Bersambung ke hal 15

Tak Mau Dilantik

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM hingga saat ini tidak mau dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik. Wakil Gubernur NTB (Wagub), H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, Hakim sudah dipanggil sebanyak dua kali untuk dilantik, karena tidak menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada mutasi ratusan pejabat struktural, Senin (14/8) lalu.

Terhadap sikapnya ini, Hakim terancam kena sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini gubernur. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul

Majdi telah meminta Wagub untuk mengevaluasi Hakim.

Gubernur yang dikonfirmasi usai upacara peringatan Detikdetik Proklamasi 17 Agustus di

Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Kamis (17/8) siang kemarin enggan menanggapi perlawanan yang dilakukan Hakim. Gubernur mengatakan, untuk mutasi dan pelantikan pejabat sudah ada prosedurnya.

“Sudah ada prosedurnya. Dipanggil sekali, dua kali. Nanti kalau nggak (hadir) iya ada prosedurnya. Jadi, itu nggak usah dibahas lah. Personal itu masalahnya,” jawab Gubernur singkat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Mantan Kepala BPSDM Terancam Kena Sanksi H. Muh. Amin

TO K O H Dibekali Senpi Kaliber 7,65

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/nas)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dibekali senjata api (Senpi) jenis P3A berkaliber 7,65. Senpi tersebut diberikan oleh Panglima TNI kepada tiga gubernur yakni Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikonfirmasi usai upacara peringatan Detik-detik Proklamasi 17 Agustus di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Kamis (17/8) siang kemarin membenarkan dirinya memperoleh senpi dari Panglima TNI. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/her)

UPACARA - Suasana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di Dusun Bunbeleng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Kamis (17/8). Tampak, warga Dusun Bunbeleng sedang mengikuti upacara bendera di Madrasah Ibtidaiyah Al Mujahidin NW Bunbeleng bersama murid di sekolah ini. Berita selengkapnya di halaman 5.

Isi Kemerdekaan, Gubernur Ajak Warga Kerja Keras Bangun NTB Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak seluruh warga di daerah ini bekerja lebih keras lagi untuk membangun NTB. Pasalnya, tantangan yang dihadapi ke depan semakin berat. Sehingga butuh kolektivitas dari semua pihak. ‘’Mengisi kemerdekaan? Kerja lebih keras lagi untuk NTB. Karena tantangannya kan semakin berat.

Hakekat dari kemerdekaan itu adalah

Kasus K2 Dompu

Jaksa Diminta Jangan Lampaui Kewenangan Hakim

kesiapan kita untuk bekerja, berkorban. Pekerjaan dan pengorbanan itu harus sama-sama,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai Upacara Detik-detik Proklamasi 17 Agustus di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Kamis (17/8).

Suasana upacara peringatan Detik-detik Proklamasi di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur berlangsung khidmat.

Bersambung ke hal 15

Firli

Mataram (Suara NTB) Kasus K2 Dompu sedang diproses Tim Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK. Faktor utama karena belum ada kesamaan persepsi antara jaksa dengan penyidik kepolisian soal perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka Bupati Dompu Drs.H. Bambang M. Yasin. Kapolda NTB Brigjen Pol. Firli, M.Si pun berharap Kejaksaan tidak terjebak untuk mencari niat jahat atau mensrea tersangka. ‘’Soal berkas dikembalikan jaksa itu biasa. Tapi jangan jaksa bilang mensrea.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Inaq Muniah

Warga Miskin Kota yang Merenda Harapan di Hari Kemerdekaan

(Suara NTB/ynt)

WARGA MISKIN - Inaq Muniah, salah satu warga miskin Kota Mataram.

Di tengah siang yang terik, di bawah kanopi pohon-pohon kenari di Jalan Pejanggik atau depan Kantor Gubernur NTB, seorang perempuan paruh baya berjalan di atas trotoar sembari awas terhadap sekelilingnya. Mata tuanya awas mengamati buah kenari yang jatuh lantas memungutnya dan memasukknya ke dalam tas berbahan nilon.

DIALAH Inaq Muniah, yang berusia sekitar 70 tahun.

Kesehariannya, ia mencari nafkah dengan memulung sampah dan memungut buah kenari di sepanjang Jalan Langko sampai Jalan Pejanggik. Pekerjaan itu ia lakoni setiap hari dengan berjalan kaki dari rumahnya di Kebon Lelang, Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Ampenan. Biasanya ia berjalan kaki sampai eks RSUD NTB dari pagi dan kembali

pada tengah hari.

Ia mengaku telah puluhan tahun melakoni pekerjaan tersebut. Awalnya ia sebagai buruh cuci, namun kini jarang orang yang menyuruhnya mencuci sehingga ia memutuskan untuk menjadi pemulung dan mengumpulkan buah kenari.

Di usia senjanya, Muniah harus tetap bekerja karena ia tak bisa bergantung pada anakanaknya. Karena anaknya juga termasuk warga miskin, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pasar Rakyat di Karang Genteng Dipadati Warga Jambore Kader KELURAHAN Monjok Barat, Kelurahan Selaparang melaksanakan Jambore Kader untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun. Lurah Monjok Barat, Mulya Hidayat menyampaikan jambore ini dimeriahkan dengan berbagai perlombaan yang berlangsung di halaman kantor lurah.

Lomba yang dilaksanakan sama dengan ragam lomba 17 Agustusan yang kerap dilaksanakan masyarakat seperti (Suara NTB/ist) lomba balap karung, Mulya Hidayat sendok kelereng, tarik tambang, lomba memasukkan paku dalam botol, estafet belut, makan kerupuk, dan lainnya.

Kegiatan seperti ini disebutkan Mulya rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Selain diselenggarakan di Kantor Kelurahan Monjok Barat, beberapa lingkungan di wilayahnya juga menggelar kegiatan.

Dua lingkungan yang rutin menggelar acara 17 Agustusan yaitu Karang Kelok dan Karang Kelok Baru. Pada Minggu, 20 Agustus nanti, para remaja di Lingkungan Karang Kelok akan melaksanakan lomba lintas Kelurahan Monjok Barat. “Ini gawe remaja. Selain kegiatan tersebut, ada juga berbagai macam lomba-lomba,” sebut Mulya.

Sebelumnya pada Minggu (13/8), Mulya mengatakan Lingkungan Karang Kelok Baru telah melaksanakan kegiatan jalan santai keluarga. Jalan santai ini diikuti seluruh warga Karang Kelok Baru dan juga dihadiri Camat Selaparang bersama jajarannya. “Peserta dilepas oleh Bapak Camat Selaparang dan ditandai dengan pelepasan balon gas,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, warga berjalan santai berkeliling di sekitar lingkungan sembari membawa bendera merah putih.

Semua warga baik tua, muda, anak-anak dan dari berbagai latar belakang berkumpul memeriahkan acara tersebut. Mulya mengatakan selain untuk memperingatkan HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun, berbagai kegiatan tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT Kota Mataram yang jatuh pada tanggal 31 Agustus nanti. (ynt)

Sosialisasikan Pembayaran PBB Tanpa SPPT MESKI realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) baru setengahnya atau Rp 12 miliar dari target 24 miliar dalam tahun 2017 ini, namun anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., optimis BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram mampu mencapai target tersebut pada penghujung tahun ini. Gebyar PBB dinilai sebagai salah satu trik BKD Kota Mataram agar pembaya(Suara NTB/fit) ran PBB tidak menumMisban Ratmaji puk di akhir periode pembayaran 31 Agustus atau bahkan akhir tahun.

"PBB itu kan sudah terdata dengan baik, sehingga dengan demikian, kepatuhan terhadap wajib pajak kita harapkan meningkat," ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (15/8). Pada akhir Gebyar PBB, capaian PBB diharapkan mencatatkan angka Rp 24 miliar sesuai target. Karena selama ini, realisasi PBB hampir sama dengan targetnya. Dewan, kata Misban, tidak khawatir terkait capaian PBB. "Kalau toh akhir tahun ini tidak tercapai, itu mereka utang," kata Misban.

Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran PBB adalah denda 2 persen dari jumlah tagihan pada tahun bersangkutan. Misban mengakui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi WP (wajib pajak) enggan atau belum membayar pajak.

Umumnya masyarakat selalu melihat periode jatuh tempo pembayaran PBB. "Padahal Pemkot Mataram sudah memberikan rangsangan, apabila membayar saat pelaksanaan PBB, akan mendapat hadiah," ungkapnya.

Hal ini, lanjut politisi PKPI ini menunjukkan masih rendahnya kepedulian WP. Ironisnya, hal ini sering terjadi pada WP dengan nominal tagihan sedikit. Keengganan WP membayar PBB karena tidak mendapatkan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) dianggap sebagai alasan klasik. Karena, tanpa SPPT pun, pembayaran PBB tetap dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Karena, BKD Kota Mataram sudah menerapkan online sistem.

Dengan bermodalkan NOP (nomor objek pajak) masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran. Sayangnya kemudahan pembayaran PBB dengan pola online sistem belum banyak diketahui masyarakat. Untuk itu, Misban mengimbau BKD Kota Mataram agar intens mensosialisasikan bahwa pembayaran PBB bisa dilakukan tanpa menunggu SPPT. "Cukup dengan NOP yang tidak berubah sepanjang masa," sebutnya. Bahkan pembukaan loket khusus pada Hari Sabtu dan Minggu dianggap tidak perlu, karena masyarakat bisa membayar melalui mesin ATM. (fit)

Mataram (Suara NTB) Hari ketiga, Rabu (16/8) pasar rakyat yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram diburu warga setempat. Lapak pedagang yang baru dibuka sekitar pukul 08.30 Wita langsung diserbu. Antusiasme masyarakat di Kecamatan Mataram ini berbeda dari pasar rakyat di dua tempat sebelumnya.

Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, telur dan bawang merah paling diminati warga. Kurang dari dua jam barang milik pedagang nyaris habis terjual.

Harga relatif murah dan terjangkau dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi alasan sehingga pasar rakyat dinanti warga.

Kegiatan seperti ini kata Inaq Haeroni, sangat diharapkan karena paling tidak membantu memenuhi kebutuhan dapurnya. Meskipun selisih harga Rp 100 menurut dia tidak jadi soal. Jaraknya yang dekat serta segala komoditi tersedia lengkap, menjadi ketertarikan baginya. “Lebih murah sih wa-

da Suara NTB, Rabu (16/8).

Cokorda mengatakan pihaknya belum mengetahui juga apakah lahan yang ada di Jalan Bung Karno itu sesuai peruntukannya untuk membangun gedung pertemuan jika dilihat dari Perda RTRW yang telah direvisi. Pasalnya Perda tersebut kini masih dalam tahap evaluasi di tingkat provinsi. “Belum kita lihat sedetail itu. Kalau dia sudah mengajukan izin dengan jelas baru kita bisa menentukan untuk apa lahan di situ. Kalau masih mengambang seperti ini belum bisa,” jelasnya.

Kendati di lahan tersebut juga telah dipasang plang terkait rencana pembangunan, menurutnya tak masalah sepanjang belum ada aktivitas pembangunan. Yang jadi persoalan ialah jika telah dimulai aktivitas pembangunan sementara izin belum diurus.

laupun bedanya ada yang Rp 100 - 2.500,” sebutnya.

Haeroni bekerja sebagai ibu rumah tangga meminta tidak saja saat menjelang lebaran atau puasa dilaksanakan. Paling tidak setiap bulan digelar sehingga ia tidak terlalu pusing memikirkan kenaikan harga di pasar. “Kalau sudah mau lebaran apalagi pas puasa harga semua pada mahal,” tuturnya.

Hal senada disampaikan

Khaerul Fatihin warga Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram. Ia mengapresiasi pasar rakyat yang digelar Dinas Perdagangan.

Tetapi, ia mengharapkan agar diperbanyak lokasinya agar masyarakat semakin antusias dan mempermudah keterjangkauan warga sehingga tidak perlu ke pasar,” katanya. “Kita minta pemerintah perbanyak lokasinya lagi,” pintanya.

(Suara NTB/cem)

BELI BERAS - Sejumlah warga membeli beras di Toko Tani Indonesia saat pasar rakyat di Lapangan Karang Genteng.

Khaerul saat itu membeli sejumlah kebutuhan pokok mengaku harga di pasar rakyat relatif lebih murah dibandingkan di pasar ataupun toko - toko. Menurutnya, ini bisa menjadi alternatif warga menekan pengeluaran.

Pasar rakyat yang digelar Dinas Perdagangan di enam lokasi yaitu diantaranya, di Lapangan Karang Pule Kecamatan Sekarbela, Lapangan

Karang Genteng Kecamatan Mataram, depan GOR 17 Desember Kelurahan Turida, SDN 15 Cakranegara dan lapangan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan.

Pihaknya melibatkan distributor dan retail modern di Kota Mataram. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 72 dan Hari Ulang Tahun Kota Mataram ke 24. (cem/*)

Banjar Juara Satu Kelurahan Terintegrasi Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) – Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan berhasil meraih juara satu dalam lomba kelurahan terintegrasi tingkat nasional yang diselenggarakan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Banjar yang mewakil NTB berhasil menyisihkan kelurahan lainnya dari beberapa provinsi yang berada di wilayah empat yaitu NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. “Banjar juara satu wilayah empat dan masuk dalam empat besar nasional,” kata Lurah Banjar, Muzakkir Walad, S.STP kepada Suara NTB, Rabu (16/8).

Setelah memenangkan lomba Muzakkir mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai program yang telah direncanakan sejak lama. Salah satunya ialah menjadikan Banjar sebagai kawasan eko wisata terpadu. “Melanjutkan lagi apa yang menjadi mimpi besar kami. Membenahi kembali yang menjadi instrumen Banjar menuju eko wisata terpadu.

Road map sudah kami buat, tinggal penyempurnaannya,” paparnya. Dalam mewujudkan mimpi tersebut, terpenting lanjut Muzakir ialah bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pola kaderisasi.

Berbagai persiapan telah

dilakukan Muzakkir bersama para stafnya di Kelurahan Banjar sejak Juni lalu.

Salah satunya ialah mengumpulkan setumpuk dokumen yang menjadi syarat administrasi lomba. Ada puluhan dokumen yang harus dipersiapkan sehingga bisa lolos pada tahap verifikasi.

Dokumen ini menyangkut tiga bidang; pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Dokumen ini kemudian dikirim ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk mengikuti penilaian tahap satu. Setelah dokumen administrasi dinyatakan lengkap, Banjar dikunjungi tim penilai dari pusat untuk

verifikasi lapangan awal.

Dalam persiapan menghadapi lomba ini, masyarakat juga diajak serta melakukan berbagai persiapan.

Presentasi terakhir kemudian disampaikan di depan beberapa dewan juri yang berasal dari berbagai unsur seperti pejabat eselon I dan II Kemendagri, staf ahli menteri, Bappenas, akademisi dari UGM, IPB, IPDN, dan pihak terkait lainnya. Bersama kelurahan berprestasi lainnya, Lurah Banjar diundang menghadiri sidang tahunan di Gedung DPR RI pada Rabu siang dan menghadiri detik-detik proklamasi di Istana Negara pada Kamis (17/8). (ynt)

(Suara NTB/ist)

JUARA SATU - Lurah Banjar, Muzakkir Walad (kanan) didampingi istri Maya Sarinita Amra memegang piala setelah berhasil meraih juara satu dalam lomba kelurahan terintegrasi tingkat nasional di Jakarta.

Parkir Sembarangan, Dishub Siapkan Dua Sanksi

(Suara NTB/ynt)

UPACARA - Warga Lingkungan Karang Mas-Mas dengan sederhana tapi khidmat menggelar upacara bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-72, Kamis (17/8).

Warga Karang Mas-Mas Gelar Upacara Sederhana Mataram (Suara NTB) – Beragam cara dilakukan warga Kota Mataram untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI ke-72, Kamis (17/

Investor NCC Belum Urus Izin Pembangunan Mataram (Suara NTB) – Belum lama ini Pemprov NTB menegur investor yang berencana akan membangun gedung pertemuan atau NTB Convention Center (NCC) di Jalan Bung Karno. Teguran itu dilayangkan lantaran investor tak kunjung memulai pembangunan, padahal nota kesepahaman antara Pemprov NTB dengan investor telah ditandatangani sejak 2013 lalu. Terkait izin pembangunan NCC ke Pemkot Mataram, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, MM menyampaikan belum ada berkas permohonan izin yang masuk ke instansinya.

“Belum ada yang mengajukan izin,” ujarnya kepa-

(Suara NTB/cem)

PASAR RAKYAT - Masyarakat memadati pasar rakyat yang digelar Dinas Perdagangan di Lapangan Karang Genteng Kelurahan Pagutan.

Jika demikian, itu bukan menjadi urusan pihaknya melainkan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Mataram yang berwenang mengawasi pembangunan di kota ini. Syarat pembangunan gedung pertemuan disebutkan Cokorda sama saja dengan syarat membangun hotel atau izin pembangunan lainnya. Semua pembangunan di kota ini harus tetap mengacu pada Perda RTRW dan regulasi itulah yang menjadi pedoman utama Dinas PMPTSP dalam menerbitkan izin pembangunan di kota ini baik skala kecil maupun besar. Gedung NCC rencananya dibangun 20 lantai disertai tempat pertemuan dengan kapasitas 5 ribu sampai 7 ribu orang. (ynt)

8). Salah satunya ialah upacara bendera yang dilaksanakan warga Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakranegara Utara. Kendati dilaksanakan secara sederhana, apel berlangsung khidmat.

Selain dihadiri peserta PAUD, peserta upacara juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas pengangkut sampah, linmas, Bhabinsa, Bhabinkamtinmas, dan warga miskin di lingkungan tersebut.

Melalui upacara sederhana itu, Kepala Lingkungan Karang Mas-Mas, M. Murad mengajak warganya memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para pahlawan yang gugur saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Betapa penting menghormati bendera sebagai bentuk penghargaan kita kepada para pahlawan,” ujarnya. Para pahlawan lanjutnya telah rela mengorbankan jiwa, raga, maupun harta bendanya demi berkibarnya bendera merah putih.

Patriotisme para pahlawan bangsa juga hendaknya dijadikan teladan bagi warga. “Jiwa patriotisme pahlawan perlu diteladani. Semua telah dikorbankan, tapi kita kadang untuk berdiri ikut upacara saja tidak mampu,” kata Murad.

Telah empat tahun terakhir warga Lingkungan Karang Mas-Mas rutin menggelar upacara bendera. Melalui kegiatan ini pula, ia ingin menunjukkan bahwa warga Karang Mas-Mas tetap terbuka dengan segala perbedaan. Warga yang berbeda keyakinan juga tetap berkumpul untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI. “Walaupun dengan acara sederhana kami ingin menyampaikan bahwa warga Karang Mas-Mas, khususnya Cakra Utara bersatu di tempat ini,” jelasnya.

Selain rutin menggelar upacara bendera, berbagai kegiatan juga dilaksanakan untuk memeriahkan HUT RI seperti lomba menggambar untuk anak-anak, tarik tambang, balap karung, dan tanding presean. Salah seorang warga, Zaeniah mengaku sangat antusias mengikuti upacara bendera.

“Tetap tiap tahun di sini kita berpartisipasi melaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Indonesia,” jelasnya. Di HUT RI ke-72 ini, Zaeniah berharap Indonesia semakin maju dan khususnya para generasi muda bisa meneladani perjuangan para pahlawan. “Bisa mengikuti jejak-jejak pahlawan kita biar bangsa Indonesia tetap merdeka,” tandasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram telah menyiapkan dua sanksi bagi pemilik kendaraan yang parkir di bahu jalan. Tindakan ini menyusul sorotan terhadap kemacetan di depan SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 15 Mataram atau tepatnya di depan Bank Indonesia. Dua sanksi itu yakni menggembok kendaraan. Kedua, melakukan penilangan yang nantinya bekerjasama dengan Satlantas Polres Mataram.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid menegaskan, dua sanksi itu merupakan alternatif penindakan bagi pengendara yang parkir di sembarang tempat. Karena selama ini kemacetan khususnya di depan SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 15 Mataram yang terus menjadi sorotan masyarakat dipicu oleh wali murid parkir di bahu jalan untuk menjemput anak mereka. “Kita mau alihkan kemana itu kan jalur utama,” kata Khalid.

Ia menjelaskan, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan pengelolaan keteraturan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas tupoksinya berada di Kepolisian. Dishub kapasitasnya harus memback up tugas kepolisian dengan melengkapi rambu - rambu keselamatan jalan, marka jalan, dan traffic light.

Sanksi penggembokan dan tilang di tempat tengah dipersiapkan regulasinya.

Tetapi sebelum itu diterapkan, ia meminta pihak sekolah menyampaikan kepada orangtua siswa agar mengalihkan lokasi penjemputan di Islamic Center.

“Bagaimana kemudian pengantar dan penjemput khusus di depan BI supaya menjemput di IC. Orang tua parkir di IC. Mereka bisa salat jamaah. Kalau takut menyeberang, kan bisa pakai jembatan penyeberangan,” jelasnya.

SK Belum Ditandatangani Disatu sisi, Khalid mengaku pengamanan lalu lintas mempunyai honor. Akan tetapi, pembayaran honor sejak Januari hingga Agustus belum bisa dibayar karena SK tim belum ditandatangani oleh Walikota Mataram.

SK ini menjadi acuan nantinya untuk membayarkan honor, sehingga ia tidak ingin terburu - buru yang kemudian berpotensi jadi temuan.

Berkas SK diajukan ke Pemkot Mataram tengah dievaluasi oleh Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Beberapa kali sebut dia, dicoret dan diminta dilakukan perbaikan. “Sampai kemarin saja saya tanda tangan di ruang Sekda,” akunya.

Ia meminta petugas di lapangan bersabar dan menjalankan tugas sebaik - baiknya. (cem)

SUARA NTB

Jumat, 18 Agustus 2017

Permudah Pelayanan Samsat, Bappenda Luncurkan Layanan E-Samsat Mataram (Suara NTB) Dalam memudahkan pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor,Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB meluncurkan layanan E-Samsat. Layanan ini diluncurkan tepat pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Lapangan Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/8).

Menurut Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi di sela-sela acara peluncuranE-Samsatmerupakaninovasiuntukmemberikanpelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ dan pengesahan STNK melalui ATM Bank NTB. ‘’Sistem layanannya sudah terintegrasi denganlayananperbankan,’’ujarnya.Halinibisamemudahkanparawajib pajak, sehingga tidak perlu mengantre lama di Kantor Samsat.

Tahap pertama pemanfaatan E-Samsat,wajib pajak harus melakukan registrasi nomor HP untuk mendapatkan kode booking. ‘’Juga membawa KTP,surat dan dokumen kendaraan. Setelah terdaftar, tidak perlu dibawa kembali, hanya cukup mengsms gate away untuk mendapatkan jumlah tagihannya,” kata Iswandi. Pembayaran sendiri dilakukan melalui ATM Bank NTB yang sudah memiliki ATM di seluruh NTB. ‘’Sekarang ini baru Bank NTB, ke depannya akan terintegrasi dengan seluruh layanan perbankan yang bekerja sama dengan Bank NTB,’’ ujarnya.

Proses menggunakan E-Samsat, kata Iswandi, tidak memakan waktu yang lama. ‘’Cukup beberapa menit saja untuk daftar,registrasi,mendapatkan kode bayar dan bayar di ATM. Tidak memakan waktu sampai 1 hari,’’ jelasnya. Setelah itu penerima akan mendapatkan struk pembayaran yang nantinya digunakan di kantor Samsat untuk pengesahannya.

Layanan E-Samsat bisa dilakukan bagi wajib pajak paling awal 3 bulan sebelum jatuh tempo. “Kalau terlalu mepet, nanti uangnya banyak yang mengendap,” ujar Iswandi. Struk pembayaran sendiri bisa disahkan kapanpun ke Samsat. “Bisa sebulan berikutnya setelah pembayaran, yang penting mereka sudah bayar,” katanya. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat wajib pajak melakukan registrasi E-Samsat. “Jangan lupa juga membuka rekening di Bank NTB agar memudahkan proses transaksi layanan,” ujarnya. (uul)

Indikator RPJMD Sulit Tercapai

Dinas Dikbud NTB Tak Programkan Pengentasan Buta Huruf Mataram (Suara NTB) – Salah satu empat indikator RPJMD 2013-2018 yang diakui sulit tercapai adalah angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data neraca pendidikan daerah NTB tahun 2015 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persentase buta huruf di NTB sebesar 10,62 persen atau 315.258 orang.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengatakan tidak ada program khusus untuk pengentasan buta huruf/aksara yang dilakukan. Dinas Dikbud mengklaim, jika Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei saat ini, angka buta huruf diklaim berada di bawah 10 persen. ‘’Pengentasan buta aksara tidak ada program kita, ndak kita programkan. Tapi kita mengejar target dengan menjaga jangan sampai ada siswa yang drop out (putus sekolah),” kata Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi di sela-sela menghadiri Peringatan Detikdetik Proklamasi 17 Agustus 1945 di Kantor Gubernur, Ka-

Jangan Takut Meminjam Dana

(Suara NTB/dok)

H. Yusri MENYAMBUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke72, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak semua pihak bekerja bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Tinggalkan budaya konsumtif dan mulai melakukan sesuatu yang lebih produktif. Dimulai dari diri sendiri, lalu berbagi informasi dan bersama menjadikannya suatu budaya yang baik.

Demikian Kepala OJK Provinsi NTB, H. Yusri mengajak memaknai HUT kemerdekaan RI yang ke-72.

Bagaimana cara menjadi produktif? Tentu banyak pilihannya, salah satunya bisa buka usaha sendiri. Selain untuk membuktikan eksistensi diri, dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, produktivitas sendiri yang akan menentukan besarnya potensi pendapatan.

“Jangan lekas puas dengan menjadi karyawan kecil dengan pendapatan bulanan yang segitu-gitu aja,” ujarnya.

Di sisi lain, biasanya para pebisnis pemula punya kendala permodalan untuk memperbesar usahanya, apalagi untuk bersaing dengan pengusaha yang sudah punya modal lebih besar. Sementara ide mencari pinjaman sering terpatahkan karena belum tau mau jaminin apa.

Apalagi bila belum memiliki kendaraan, apalagi properti.

“Nggak perlu bingung, coba manfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jangan anti dulu ya kalau mendengar kata kredit. Takut bunganya besar, takut nggak bisa bayar, atau malas membayangkan cicilannya tiap bulan,” ujarnya.

Kredit memang sekilas terdengar seperti berutang, sehingga meninggalkan kesan negatif bagi sebagian orang.

Padahal, tidak selamanya utang itu negatif, selama dimanfaatkan untuk sesuatu yang mendukung produktivitas dan selama usaha memang memiliki kemampuan membayar yang baik/feasible, menurutnya sahsah saja meminjam dana.

KUR adalah fasilitas pinjaman dana yang diberikan oleh perbankan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi yang feasible tapi belum bankable.

Maksudnya, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Namun mempunyai keterbatasan dalam

Halaman 3

pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Misalnya belum memiliki agunan berupa aset tertentu.

Untuk memanfaatkan fasilitas KUR, debitur tidak diwajibkan untuk memberikan agunan tambahan. Melainkan cukup agunan pokok berupa usaha yang layak dan sudah berjalan aktif selama enam bulan atau objek yang dibiayai oleh KUR tersebut (untuk jenis KUR investasi). Penting bagi bank untuk memastikan bahwa usaha telah berjalan dengan aktif selama jangka waktu tersebut.

Dalam penyalurannya, KUR dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran KUR secara langsung dilakukan oleh UMKM dan Koperasi dengan cara mendatangi kantor cabang bank pelaksana. Namun untuk mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, penyaluran KUR dapat dilaksanakan secara tidak langsung.

Yaitu melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/USP Koperasi atau melalui linkage program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif. Dintaranya, perdagangan. Termasuk kuliner dan eceran, pengolahan, termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

Jasa-jasa, termasuk penyediaan akomodasi, transportasi, pendidikan dan kemasyarakatan. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa keuangan simpan pinjam. (bul)

mis (17/8) siang kemarin.

Dalam dokumen RPJMD, indikator penurunan persentase angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada 2016 lalu tak mencapai target. Pemprov NTB menargetkan angka buta huruf 11,77 persen, namun mampu tercapai sebesar 12,94 persen.

Pada 2013, persentase buta huruf di NTB sebesar 15,04 persen.

Angka ini menurun pada tahun 2015 menjadi 13,03 persen.

Tahun 2018 mendatang, Pemprov menargetkan angka buta huruf turun menjadi 10 persen.

Menurut Suruji, indikator RPJMD itu bisa dicapai tanpa harus membuat orang yang buta huruf menjadi melek huruf. Namun, indikator RPJMD itu dapat dicapai dengan menjaga anak usia sekolah jangan sam-

pai buta huruf. Buta huruf ini, jelas Suruji dihitung bagi penduduk yang berusia 15-60 tahun.

Ia mengatakan, penduduk usia 60 tahun ke atas yang buta huruf setiap tahun berkurang karena faktor usia. Sementara, penduduk usia 15 tahun, yang tidak buta huruf terus meningka. ‘’Karena anak-anak kita itu tidak ada lagi yang drop out sampai SD,’’ ungkapnya.

Ketika tamat SD, kata Suruji, pasti mereka sudah bisa membaca dan menulis. Pasalnya, itu merupakan syarat wajib bagi lulusan SD. Suruji menjelaskan, angka drop out di NTB saat ini nol koma sekian persen.

Artinya, 100 persen anak-anak usia sekolah berusia 6-18 tahun sudah bebas buta huruf. ‘’Sementara warga kita yang buta aksa-

ra kalau dibuka, ditelisik data statistik sebagian besar di usia 50 tahun ke atas,’’ terangnya.

Suruji menambahkan, intervensi yang dilakukan untuk menekan angka buta huruf ini dengan menjaga supaya anak usia sekolah tidak drop out. Kemudian, menjaga supaya jangan sampai angka melanjutkan sekolah tidak 100 persen. Sehingga, menurutnya, pengentasan buta huruf tidak harus dengan keaksaraan fungsional.

“Pasti dia di bawah 10 persen kalau dilakukan survei sekarang. Drop out mendekati nol, angka partisipasi murni sudah mencapai 100 persen.

Artinya, tidak ada lagi 15 tahun ke bawah itu yang tidak sekolah. Berarti tidak ada lagi usia 15 tahun ke bawah yang buta huruf. Artinya, dia sudah masuk data,” katanya.

Berdasarkan data neraca pendidikan daerah NTB tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan persentase pen-

duduk buta huruf di NTB tertinggi di Indonesia. Dengan persentase 10,62 persen atau 315.258 orang.

Rincian penduduk buta huruf di kabupaten/kota di NTB yaitu, di Lombok Barat, penduduk buta huruf sebanyak 109.904, dengan persentase 16,6 persen. Di Lombok Tengah, sebanyak 117.247 orang, dengan persentase 15,4 persen. Di Lombok Timur, sebanyak 27.576, dengan persentase 9,2 persen. Di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 9.337 orang, dengan persentase 6,2 persen di Kabupaten Dompu, sebanyak 4.757 orang, dengan persentase 5,7 persen.

Di Kabupaten Bima, sebanyak 18,999 orang, dengan persentase 6,3 persen. Di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak, 7.400 orang, dengan persentase 5,1 persen. Di Kabupaten Lombok Utara, sebanyak 16.508 orang, dengan persentase 5,5 persen. Di Kota Mataram, sebanyak 3.672 orang, dengan persentase 3,5 persen. Di Kota Bima, sebanyak 7.858 orang, dengan persentase 3,8 persen. (nas)

TKI Asal NTB Peringati Kemerdekaan di Malaysia Mataram (Suara NTB) – Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 dirayakan oleh semua warga Negara Indonesia. Tidak terkecuali bagi warga Negara yang saat ini berada di luar negeri dan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ratusan TKI asal NTB memperingati hari kemerdekaan RI dengan melakukan upacara di halaman Kantor Konsulat RI (KRI) untuk Tawau, Sabah, Malaysia. Ini merupakan salah satu bentuk penghargaan mereka kepada para pahlawan yang telah gugur dalam berperang.

“Meskipun menjadi TKI dan bekerja di luar negeri tapi kami tetap cinta Indonesia.

Kebebasan ini merupakan hadiah terbesar untuk kami, kami sangat berterima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan RI,” kata Hasanudin, salah satu TKI NTB asal Kecamatan Sambelia, Lombok Timur.

Bersama ratusan TKI lainnya yang bekerja di Sabah, Malaysia, Hasan memperingati kemerdekaan dan mengibarkan bendera merah putih.

Ia berharap di usia kemerdekaan yang mencapai 72 ini, kehidupannya dan kehidupan TKI lainnya bisa lebih baik.

“Tidak ada lain harapan kami, kami berharap bisa pulang ke tanah air dengan membawa rezeki untuk mencukupi kehidupan kami,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Konsul KRI Tawau, Krishna Djelani dalam siaran pers yang diterima Suara NTB mengata-

(Suara NTB/ist)

PERINGATAN KEMERDEKAAN - Suasana peringatan kemerdekaan RI di Konsulat Tawau, Sabah, Malaysia, Kamis (17/8). kan agar TKI atau warga Indonesia di Malaysia tetap mengutamakan aturan dalam bernegara. Ia berpesan agar TKI dilengkapi dengan dokumen resmi. Sehingga dapat bekerja dengan baik dan nyaman. Terlebih dengan peringatan kemerdekaan ini, ia berharap semua TKI dapat bekerja dengan baik dan pulang ke tanah air dengan selamat.

“Warga Indonesia harus tetap menjaga tata susila dimanapun ia berada. Saya berharap semua warga Indonesia atau tenaga kerja Indonesia

yang ada di sini memiliki dan melengkapi dokumennya. Ini merupakan aturan dari Negara dimana kita bekerja dan harus diikuti,” sarannya.

Di hadapan ratusan warga Indonesia di Tawau, ia berharap semua dalam keadaan sehat dan kembali ke tanah air dengan selamat. Selain itu, ia juga mengingatkan agar setiap WNI di Malaysia tetap mematuhi aturan yang ada di negara itu. Sebab tidak sedikit dari WNI atau TKI di Malaysia yang berhadapan dengan hukum.

“Ingat kembali tujuan kita

ada divsini apa, di sini kita mau bekerja. Maka bekerja dengan baik, kerja nyata dalam membangun bangsa. Kita harus kembali dan membahagiakan keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Hasan dan beberapa rekannya berencana untuk pulang tahun depan. Ia berharap kondisi ekonominya bisa membaik setelah pulang ke NTB. Ia juga tetap berharap ketika pulang, ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Sehingga ia tidak perlu lagi merayakan kemerdekaan RI di negara orang. (lin)

Daya Beli Masyarakat Lemah

Belanja Pemerintah Jangan Dibiarkan Menumpuk Daya beli masyarakat melaju pada arah yang mengkhawatirkan. Persoalan ini jangan dianggap sepele, karena pertumbuhan ekonomi bisa tersendat. Satu-satunya yang bisa menjadi pemeran penting adalah belanja pemerintah.

INAK Sakdah dan Siti Aminah adalah dua pedagang pasar tradisional di Kecamatan Sakra, Lombok Timur yang terpaksa memutuskan untuk tidak lagi berjualan.

Akibat semakin berkurangnya jumlah pembeli. Mereka telah puluhan tahun mangkal di pasar tradisional Gondang, Sakra Lombok Timur. Jualannya adalah sayur mayur, lauk pauk dan berbagai kebutuhan dapur serta buah-buahan.

Mereka memutuskan berhenti berjualan lantaran sehari-hari hanya mendapat lelah. Yang mereka jual belum tentu laku.

Kalaupun laku, tak banyak. Kondisi itu yang membuat mereka terus-terusan merugi. Saat ini mereka terpaksa diam di rumah dan dinafkahi anak-anaknya.

Inak Sakdah dan Siti Aminah sesekali mebantu kegiatan orang untuk mendapatkan rupiah.

“Sekarang semua mau jadi pedagang. Yang belanja tidak ada. Dari pada rugi terus dan dapat lelah, lebih baik tetap di rumah,” kata Inak Sakdah pada Suara NTB pekan kemarin.

Kondisi tersebut sama ceritanya dengan pedagang-pedagang lain yang menjadi rekannya. Bagi yang masih bertahan, mereka harus berani terus rugi. Modal tambahan, bisa mereka dapatkan dari penyedia modal yang menawarkan para pedagang. Tentu dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Para pedagang tetap berani

dengan risiko tersebut. Yang terpenting ada aktivitas yang mereka kerjakan tiap hari.

Potret kedua pedagang pasar tradional ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada pedagang pasar tradisional lainnya. Mereka yang masih eksis umumnya adalah yang memiliki lahan pertanian.

Hasil-hasil pertaniannya yang mereka jual untuk tetap bertahan di pasar tradisional.

Persoalan kondisi daya beli ini terakhir disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi NTB, belum terlalu menggembirakan. Pada Juni 2017 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang hingga Rp 2 triliun untuk mendukung aktivitas transaksi masyarakat. Sementara pada bulan Juli, justru uang yang masuk ke Bank Indonesia mencapai Rp 1,7 triliun.

Uang yang masuk ke Bank Indonesia ini, diterima dari seluruh perbankan yang berkantor di NTB. Sementara ini jumlah uang yang dikeluarkan Bank Indonesia Provinsi NTB hanya sebesar 250 miliar. Ini menandakan perputaran ekonomi belum terlalu progresif.

Turunnya daya beli masyarakat, juga dirasakan oleh para distributor. Barang yang mereka jual sebagian kecil laku di pasaran. Termasuk di retail modern dan mini market.

Rendahnya daya beli masyarakat ini dirasakan saat NTB Expo yang digelar Dinas

Perdagangan NTB. Termasuk pasar rakyat oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram.

Masyarakat diakui hanya datang melihat tapi bukan untuk berbelanja. “Banyak sih yang datang tapi cuma liat - liat saja,” tutur Ade distributor susu kemasan.

Ade menyebutkan, lima dus susu kemasan yang dibawa hanya laku 8 kotak saja. Pihaknya sangat merasakan rendahnya daya beli masyarakat. Sehingga mempengaruhi omzet penjualan.

Berbeda halnya saat bulan ramadhan. Hanya beberapa jam buka bisa mendapatkan Rp 3 - 4 juta. Saat ini, omzet penjualan hanya Rp 500 - 600 ribu. “Kita juga kebingungan,” akunya.

Ade tidak mengetahui detail penyebab rendahnya daya beli masyarakat saat ini. Distributor Indofood juga mengaku sama.

Mie instan yang disiapkan untuk pasar rakyat hanya beberapa bungkus yang laku. Pihaknya juga merasakan rendahnya daya beli masyarakat belakang ini.

“Sudah buka dua jam baru dua kantong yang laku (satu kantong isi tiga mie instan,” sebutnya.

Pendapat berbeda disampaikan Ageng, sales Distributor Sukses Karya Mandiri. Menurutnya, daya beli masyarakat tergantung tingkat kebutuhan. Saat pembukaan pasar rakyat di Monjok mendapatkan omzet Rp 3,3 juta hanya buka empat jam.

Berbeda saat menjelang lebaran hanya mendapat Rp 1,3 juta.

Faktor lainnya, persaingan harga antar distributor. Pihaknya menjual gula pasir Rp 11.000, sementara distributor lain menjual Rp 12.000 - 12.500.

Meskipun demikian, tidak ada warga yang mau belanja.

Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Zainal Abidin mengakui rendahnya daya beli masyarakat. Ia mencontohkan, pasar rakyat digelar saat ini sejak dua jam dibuka masyarakat masih sepi berbelanja. Berbeda halnya menjelang ramadhan dan Idul Fitri masyarakat berbelanja. “Iya, sekarang daya beli turun,” katanya.

Ia menyebutkan, omzet penjualan pada hari pertama digelarnya pasar rakyat kurang dari Rp 30 juta. Dibandingkan, jelang lebaran mencapai Rp 30 - 40 juta hanya dalam waktu empat jam.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih di lain pihak menyebut daya beli tidak menurun, ada kecenderungan masyarakat menahan diri membelanjakan uangnya, karena belum yakin dengan perkembangan ekonomi ke depannya.

Jika disebut terjadi penurunan daya beli, tentu akan terjadi deflasi (penurunan harga barang) secara berturut-turut yang berarti, orang tidak memiliki kemampuan. Perkembangan pengeluaran rumah tangga di NTB hanya dua persen. Tumbuh tetapi tak terlalu tinggi.

BPS akan melihat pola konsumsi penduduk masyarakat yang terbagi 40 persen golongan rendah, 40 persen golongan sedang dan 20 persen golongan tinggi.

“Memang uang masyarakat nampaknya ditahan, kita lihat indikator pengeluaran uang di Bank Indonesia. Mungkin tepatnya

masyarakat lebih hati-hati dan menahan diri. Ekonomi bergerak, tetapi tidak seperti dulu-dulunya yang lonjakannya tinggi,” ujarnya.

Karena kurangnya perputaran uang, karena itu BPS mendorong program-program lebih mengerucut pada orang miskin.

Karena angka kemiskinan NTB sebesar 16,02 persen terbilang masih tinggi. Jumlah penduduk sangat miskin, miskin dan hampir miskin masih banyak.

Menurunya semangat berbelanja masyarakat, lanjut Endang bisa saja karena gaya hidup yang berkurang akibat pendapatan masyarakat yang juga berkurang. Sehingga pola hidup juga berpengaruh.

Penting menurutnya, kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat ditingkatkan agar kompetisi masyarakat lebih bagus untuk diterima lapangan pekerjaan.

Beberapa sektor yang belum tumbuh adalah konstrtuksi.

Lalu sektor industri yang juga harus dperhatikan pemerintah untuk ditingkatkan. Agar mendorong perekonomian dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB, Dr. Aziz Bagis juga tidak menyebut daya beli masyarakat menurun. Ia lebih condong menyebut keengganan masyarakat berbelanja, karena berbagai faktor dan alasan.

Jika didalami, indikasi yang lebih kuat mencerminkan kecenderungan berinvestasi dan konsumsi yang terus berkurang.

“Ada semacam keengganan untuk menghabisakan dana.

Lebih banyak yang masih mempertahankan dana. Akibatnya

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Endang Tri Wahyuningsih

Azis Bagis

memang mirip seperti penurunan daya beli, sektor riil saat ini memang mengalami penurunan,” imbuhnya. Ritel juga mengalami penurunan pendapatan, hampir 10 persen.

Masyarakat mungkin berangggapan ekonomi makro Indonesia yang belum kondusif. Apalagi beberapa perusahaan besar seperti 7-elevent dan Nyonya Meneer terakhir tutup karena bangkrut. Indikator-indikator itulah yang dilihat pasar sehingga uanguang tertahan di masyarakat.

Menurut Dosen di Fakultas Ekonomi Unram ini, dengan tidak berputarnya uang, ekonomi bergerak lambat. Yang tumbuh saat ini adalah pasar online yang bisnisnya tumbuh sampai 5 persen, dan tumbuh 20 persen di negara-negara maju.

“Disatu sisi usaha konvensional mengalami penekanan.

Daya beli menurun ini lebih dipengaruhi oleh pergerseran

pola pembelian, dari transaksi konvensional ke transaksi online. Itu juga mempengaruhi indikator makro yang ditaksirkan oleh sebagian orang sebagai penurunan daya beli. Ini tantangan bagi pemerintah untuk bisa mengikutinya,” sarannya.

Karena itu, yang terpenting saat ini, pemerintah daerah harus didorong membelanjakan dananya lebih cepat. Jangan ditumpuk terus menerus, pemerintah daerah harus lebih berani berbelanja.

“Jangan terlalu takut, akibatnya uang itu tidak dibelanjakan. Nanti di bulan–bulan akhir periode lalu dijos. Itu tidak sehat. Harus dari sekarang dijos, supaya kelesuan daya beli ini bisa dimbangi oleh belanja pemerintah daerah. Ketergantungan masyarakat ini besar dari belanja pemerintah cukup besar. Sekarang luar biasa lesunya, terasa sekali,” demikian Azis Bagis. (bul/cem)

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Maknai Hari Kemerdekaan

(Suara NTB/yon)

Disnaker KLU Berharap Imigrasi Gelar Sidak TKA Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)c.q Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berharap Kantor Imigrasi Provinsi NTB segera menggelar sidak tenaga kerja asing. Hal ini dimaksudkan agar pemkab bisa menertibkan orang asing tanpa izin kerja sekaligus meningkatkan PAD Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA).

“Pasti ada konsekuensi apabila orang asing tidak punya izin, atau punya izin tapi tidak diperpanjang. Kewenangan mereka untuk mendeportasi, dan kita berharap Imigrasi dan Kepolisian bisa segera turun membantu Pemkab menertibkan TKA ilegal,” ungkap Kepala Disnaker PM PPTSP KLU, Vidi Ekakusuma, Kamis (17/8).

Dijelaskannya wilayah 3 Gili maupun wilayah daratan Lombok Utara dihuni oleh ratusan hotel berkelas. Dalam operasionalnya sudah barang tentu menggunakan tenaga profesional. Bukan tidak mungkin di antara tenaga itu berasal dari tenaga asing.

Penting kata Vidi untuk mengetahui fakta dan data seberapa banyak tenaga asing yang digunakan oleh kalangan perhotelan. Oleh karenanya, pihaknya juga berharap Tim Penertiban Orang Asing (Tim Pora) menggelar inspeksi secara berkala. “Bisa saja ada TKA yang belum memiliki izin.

Dari yang sudah terdaftar itu kita pantau terus. Apalagi target PAD IMTA ada potensi meningkat,” ujarnya.

Untuk diketahui, retribusi dari Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang dibukukan tahun 2016 lalu, disebutkan mencapai Rp2,2 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target sebesar Rp 1,8 miliar. Sementara untuk tahun 2017 ini, besaran PAD IMTA dibebankan sejumlah Rp 2 miliar. Melihat dinamika pariwisata yang terus berkembang, pihaknya optimis untuk mencapai PAD - minimal sama dengan perolehan tahun lalu. (ari)

148 Narapidana Rutan Selong Dapat Remisi Kemerdekaan Selong (Suara NTB) – Dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan ke72 RI tahun 2017, sebanyak 148 narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Selong dapat remisi. Dari jumlah itu, delapan di antaranya langsung bebas. Upacara penyerahan remisi dilakukan langsung di Aula Rutan Selong, bertindak selaku inspektur upacara, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, Kamis (17/8).

Kepala Rutan Kelas IIB Selong, Kurnia Panji Pamekas menyampaikan, 148 narapidana yang mendapatkan remisi kemerdekaan, terdiri dari 83 orang menerima remisi satu bulan, 21 orang menerima remisi dua bulan, 41 orang menerima remisi tiga bulan dan tiga orang menerima remisi empat bulan. Sementara, delapan orang yang langsung bebas mengikuti program cuti bersyarat (CB).

Kurnia mengatakan, 148 orang yang mendapatkan remisi umum pada momentum kemerdekaan ke-72 RI ini sudah memenuhi persyaratan, seperti berkelakuan baik selama di dalam rutan dan sudah menjalani masa tahanan selama enam bulan. Sehingga dari persyaratan itu mereka layak untuk mendapatkan remisi.

Sementara, dalam sambutan Menkumham yang dibacakan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, kemerdekaan yang dirasakan hari ini merupakan hasil kerja keras dan jerih payah para pendahulu kita. Untuk itu, ia mengajak supaya memaknai peringatan RI dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh penghayatan. (yon)

(Suara NTB/yon)

PENGIBARAN BENDERA – Pengibaran bendera Merah Putih pada peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di Lapangan Kantor Bupati Lotim, Kamis (17/8).

Ali BD : Bangsa yang Merdeka adalah Bangsa yang Berdaulat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan menegaskan, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berdaulat. Apabila ia merdeka akan tetapi tidak berdaulat, sesunguhnya ia belum merdeka. Melihat kondisi bangsa Indonesia secara umum, Ali BD -- sapaan akrabnya menyampaikan sejauh ini bangsa Indonesia cukup bagus. Namun, bangsa Indonesia lebih sulit dari bangsa-bangsa yang lain. Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia dibangun dari berbagai macam perbedaan, karena itu Indonesia merupakan negara yang unik namun juga merupakan negara yang hebat.

“Indonesia merupakan negara yang hebat, negara yang didirikan di atas perbedaan yang luar biasa besarnya, berbagai suku, agama, adat dan kultur negara,” jelasnya saat dikonfirmasi usai detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, Kamis (17/8).

Maka dari itulah, katanya, yang menyebabkan pemimpinpemimpin bangsa Indonesia leb-

ih berat pekerjaannya dari bangsa-bangsa yang lain. Dalam kesempatan itu, bupati menegaskan rakyat Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam bangsanya sendiri, yakni bangsa Indonesia. Untuk itu ia mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia dan Lotim pada khususnya terus berjuang di berbagai bidang, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sulit.

Sementara, Ketua DPRD

Lotim, H. Khairul Rizal, ST, MKom, menyampaikan gambarannya secara umum pemerintah saat ini belum maksimal bertanggung jawab terhadap kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, ketika masyarakat miskin sakit, masyarakat tersebut tidak lagi berpikir tentang biaya obat, maupun biaya untuk sekolah untuk di sektor pendidikan.

Kondisi demikian, kata

Rizal, harus menjadi konsen dan mengambil hikmah peringatan ini kemerdekaan supaya ada komitmen dan kemerdekaan bersama untuk mengisi momentum kemerdekaan RI setiap tahunnya yang telah diraih dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan.

Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), peringatan HUT ke 72 Republik Indonesia (RI) digelar di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Tanjung.

Pada kesempatan perayaan apel HUT itu, Bupati Lombok Utara, Dr. Najmul Akhyar, selaku Pembina Upacara menekankan pentingnya sikap dan prilaku mensyukuri dan mengisi kemerdekaan. Perjuangan saat ini dapat ditempuh melalui komitmen menjaga keutuhan NKRI

dan mengisinya dengan pembangunan.

Sementara di daerah, dikatakan Najmul warga Lombok Utara merupakan bagian penting dari proses mewujudkan cita-cita tersebut. Setiap elemen wrga agar mengoptimalkan diri dalam aktivitas pembangunan, menciptakan inovasi untuk mengelola sumber daya yang tersedia demi kemajuan.

Terakhir, jelang Pilkada 2018 serentak di beberapa daerah di NTB, Najmul mengajak masyarakat KLU tetap menjaga persatuan dan persaudaraan melalui semangat politik yang mencerdaskan.

Serangkaian proses Pilkada adalah sarana untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang lebih baik. (yon/ari)

Masalah Aset Belum Usai Selong (Suara NTB) Pascameraih opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih belum bisa menuntaskan masalah aset.

Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim masih harus menelusuri aset yang tercecer senilai Rp 5 miliar.

Menjawab Suara NTB, Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Lotim, Mursyidul Am menuturkan sebelumnya ada aset senilai Rp 46 miliar yang menjadi temuan BPK direkomendasikan harus segera ditelusuri. Salah satu rekomendasi BPK kepada Pemkab Lotim adalah melakukan sensus barang milik daerah.

Sensus pun digelar dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya kepada para pegawai pengelola barang milik daerah. Termasuk dengan 809 satuan pendidikan di lingkup Pemkab Lotim.

Setelah semua dilakukan dan Lotim mampu meraih opini WTP, dianggap BPK belum tuntas, sehingga kembali disarankan untuk melakukan survei. Rp 5 miliar yang belum ditemukan itu kata Mursyidul Am itu merupakan barang milik daerah yang sudah lama. “Kita disuruh terus menelusuri, kalau sudah ditemukan dan barangnya misalnya berupa mesin dan sudah rusak bisa kita usulkan untuk penghapusan,” ucapnya.

Rekomendasi BPK, lanjut Mursyid Pemkab Lotim bisa menyajikan data yang lebh meyakinkan. Lebih valid dan lebih akurat. Besaran yang belum Rp 5 miliar dikatakan tidaklah besar jika dibandingkan dengan total nilai aset Lotim yang catatan terakhir senilai Rp 2,4 triliun.

Menindaklanjuti rekomendasi tim auditor itu, BPKAD sudah menyurati seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan pendataan ulang barang milik daerah.

Pemkab Lotim sendiri sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan penatakelolaan barang-barang milik daerah. Termasuk sudah dipersiapkan untuk melakukan update sistem aplikasi barang milik daerah yang tertuang d a l a m Simda. (rus)

Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menyerahkan SK remisi umum terhadap perwakilan narapidana pada momentum HUT ke-72 kemerdekaan Indonesia, Kamis (17/8).

Mursyidul Am

(Suara NTB/rus)

KETUA DPRD Lombok Timur (Lotim) H. M. Khairul Rizal, ST, M.Kom., mengajak kepada semua pihak untuk optimis dalam membangun bangsa Indonesia. Pasalnya, kondisi negara Indonesia saat ini dibandingkan awal kemerdekaan sangatlah berbeda. Pada awal kemerdekaan, ujarnya, pada saat itu tidak ada APBN dan APBD, masyarakat yang buta huruf cukup tinggi, termasuk pengangguran dan kemiskinan.

Berbeda halnya dengan kondisi kemerdekaan zaman kemerdekaan, di mana APBN maupun APBD sudah dalam hitungan triliun. Sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, legislatif dan tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat. Harapannya, dana yang begitu besar tersebut dapat termanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat maupun pembangunan di suatu daerah.

Maka dari itu, Rizal meyakini, bangsa Indonesia akan lebih maju apabila memilih pemimpin dengan penuh kesadaran, bukan dengan pragmatis. Dijabarkannya, selama seseorang bisa menjadi pemimpin, dia harus mengeluarkan dana besar, maka tentu pertumbuhan ekonomi, pengangguran angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran akan sangat lambat.

Untuk itu, momentum peringatan kemerderkaan ini dapat dijadikan oleh para calon pemimpin untuk mengutamakan ide dan gagasan, bukan dengan uang, bukan dengan membeli suara rakyat. “Kita harapkan rakyat juga harus pandai-pandai memilih pemimpin,” ujarnya, Rabu, (16/8). (yon) H. M. Khairul Rizal

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Hadiri Pengukuhan Paskibraka Klarifikasi Proyek Jembatan PROYEK jembatan penghubung antara Sandik Batulayar-Jatisela Gunungsari yang dibangun tahun 2016 senilai Rp 1 miliar diatensi aparat penegak hukum (APH). Bahkan menurut pengakuan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar), APH dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lobar sudah mengklarifikasi pihak BPBD terkait persoalan pembangunan jembatan yang sampai saat ini (Suara NTB/dok) belum bisa dimanfaatkan.

H. M. Najib Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib mengakui, pihak Tipikor sudah masuk ke BPBD untuk mengklarifikasi proyek ini. “Tipikor kepolisian sudah masuk meminta dokumen dan klarifikasi,”jelas HM Najib.

Pihaknya ditanya perihal beberapa hal terkait proyek tersebut, pihaknya idak mempersoalkan dan memberikkan klarifikasi sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, jika penanganan masalah ini masuk Polres Lobar sebab wilayah hukum Batulayar masuk ke Polres Lobar.

Diakui, proyek ini sendiri dibangun tahun 2016 lalu dengan dana dari BNPB senilai Rp 1 miliar. Saat pengerjaan, terjadi bencana banjir, sehingga proyek ini molor diakibatkan bangunan yang dibangun hanyut. Akibatnya, hingga tenggat waktu bulan Desember realisasinya tidak bisa 100 persen, sehingga anggaran untuk pembangunan jembatan ini ditarik lagi oleh pusat.

Namun proyek ini tetap dilanjutkan, karena Pemda yang membantu pembayaran proyek ini, sehingga pemda pun berutang ke rekanan. 35 persen sisa pekerjaan pun sudah selesai dikerjakan rekanan, “sudah 100 persen, dan 35 persen menjadi utang daerah ke rekanan dan akan dibayar pada APBDP,” jelas Najib. Pemda tidak bisa membayar karena waktu pengerjaan masuk bulan November, sudah selesai pembahasan APBDP tahun 2016. (her)

Diperketat Persyaratan Calon Kades di Loteng Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama DPRD telah menuntaskan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016, tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Salah satu poin perubahan yang dilakukan yakni terkait persyaratan menjadi calon kepala desa (kades) yang kini jauh lebih ketat. Di mana kini untuk bisa ikut dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) para calon kades harus menyerahkan syarat dukungan paling sedikit 12 persen dari sebelumnya minimal hanya 10 persen.

“Syarat dukungan ini diambil dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir,” sebut juru bicara Panitia khusus (pansus) DPRD Loteng, L. Muhibban, dalam laporannya pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (16/8).

Semula, dalam pembahasan awal syarat dukungan tersebut diusulkan bertambah menjadi 15 persen. Namun, karena terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Pansus DPRD Loteng. Di mana ada yang meminta tetap pada angka 10 persen dan ada yang minta ditambah menjadi 15 persen, sehingga dilakukan pembahasan ulang, sehingga pada akhirnya menemukan kata sepakat diangkat 12 persen. “Angka ini diperoleh setelah Pansus melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak.

Termasuk dengan pemerintah daerah,” tegasnya.

Persyaratan dukungan itu berupa surat penyataan dukungan dari perseorangan dan bukan dibuat secara kelompok. Selain itu, pernyataan dukungan dilampiri dokumen kependudukan yang sah dari masing-masing pemberi dukungan.

Untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, Pansus DPRD Loteng merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan bupati (perbup) sebagai petunjuk teknis dari aturan-aturan yang ada dalam perda dan diharapkan perbup yang dibuat nantinya benar-benar sinkron dan mampu menjelaskan isi Perda. (kir)

Randis Kepala Disperindag Loteng Dicuri Praya (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) milik Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Tengah (Loteng), Rabu (16/8) malam hilang dicuri. Randis ini hilang setelah ditinggal mengikuti acara pengukuhan paskibraka di Pendopo Bupati Loteng. Kasus hilangnya randis ini ditangani aparat Polres Loteng.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, korban yang juga Kepala Disperindag Loteng, Drs. H. Saman, datang ke acara pengukuhan paskibraka Loteng sekitar pukul 20.00 wita. Mo-

bil merek Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DR 1149 V kemudian diparkir di halaman sebuah rumah di dekat Pendopo Bupati Loteng.

Usai memarkir mobilnya, korban kemudian langsung

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan eksekutif mulai melakukan perhitungan program yang akan dipangkas di beberapa SKPD menyusul kabar pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan mencapai Rp 13 miliar.

Sebab pihak eksekutif tidak ingin terlalu lama menunggu, sehingga akan mengakibatkan terlambatnya pembahasan serta APBD Perubahan 2017. Namun sejauh ini kepastian DAU yang dipangkas belum turun secara resmi dari pusat.

“Kami segera bahas itu (program yang dipangkas), menunggu juga kepastian DAU yang dipangkas. Jangan sampai pembahasan APBDP molor,” tegas Sekda Lobar H. Muh. Taufiq, belum lama ini.

Pihaknya pun berencana akan menanyakan kepada pada para SKPD terkait dampak dari pemotongan program itu nantinya ke depan.”SKPD itu betul-betul secara komprehensif kita akan tanya programprogram apa yang dampaknya jika dipotong itu kelanjutannya seperti apa,” terangnya Menurut Taufiq, pihaknya menargetkan pada bulan Agustus ini pembahasan KUA-PPAS sudah selesai untuk selanjutnya pembahasan APBD. Termasuk juga akibat pengurangan DAU Rp 13 miliar yang berdampak pada program mana yang akan dipangkas. “Kalau itu clear, selesailah permasalahan ini, tapi buka takut, kehati-hatian wajib hukumnya,” ungkapnya.

Terkait dengan pembahasan permintaan dewan yang meminta meningkatkan PAD, Taufiq mengatakan pihakn-

ya kini memikirkan bagaimana memenuhi kekurangan Rp 13 miliar akibat pemotongan DAU tersebut. “Dan juga pada kebutuhan-kebutuhan lain, kalau itu semua sudah ketemu (solusinya) selesai semua,”tambahnya.

Kendati diakuinya pengurangan DAU belum tertuang hitam di atas putih. Namun berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan ada pengurangan DAU Lobar sekitar Rp 13 miliar. “karena informasinya yang dikurangi 0,8 – 1,8 persen yang akan dikurangi dari DAU kita yang ada,”ungkapnya.

Persoalan tarik ulur pembahasan APBD, diakuinya bukan karena eksekutif takut.

Sebab pihaknya harus mengidentifikasi betul program-program mana yang ditunda tahun depan. Sejauh ini pihaknya pun belum bisa memastikan mana saja program yang dipangkas atau ditunda, karena pihaknya perlu memanggil kepala SKPD terkait untuk mengklarifikasi apakah terdapat program atau proyek yang sudah ditender dan clear dari sisi pengadaan lahan. (her)

H. Muh. Taufiq

Anggaran Pembebasan Lahan Dam Mujur Diformat Ulang sampai sejauh ini kita belum tahu.

Sehingga pemerintah daerah belum berani melakukan pembebasan lahan. Sebelum ada kejelasan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Meski demikian, bukan berarti anggaran untuk pembebasan lahan yang sudah dianggarkan tidak digunakan. Anggaran tersebut tetap akan digunakan. Tetapi tidak untuk pembebasan lahan. Akan tetapi akan diarahkan untuk mendukung penyelesaian proses LARAP serta persiapan pembangunan Dam Mujur.

“Anggaran yang semula untuk pembebasan lahan, kita format ulang pada APBD perubahan kali ini.

Dengan fokus untuk menyelesaikan LARAP dan persiapan-persiapan lainya. Termasuk untuk keperluan sosialisasi kepada masyarakat yang bakal terkena dampak pem-

bangunan Dam Mujur,” ujarnya.

Proses LARAP sampai saat ini belum tuntas. Hal itulah yang menjadi salah satu kendala, kenapa kemudian sampai sekarang proses pembangunan Dam Mujur belum kunjung dimulai, karena bagaimana mau membangun Dam Mujur, lahan saja belum dibebaskan. Sementara untuk bisa memulai proses pembebasan lahan, proses LARAP harus tuntas terlebih dahulu.

Di satu sisi, masih ada sebagian masyarakat yang menolak proses LARAP dengan alasan mau meminta kejelasan harga lahan terlebih dahulu. Sedangkan untuk menentukan harga pembebasan lahan harus melalui proses appraisal (penilaian) oleh tim independen. Sementara appraisal juga belum bisa dilaksanakan, kalau LARAP belum selesai. (kir)

Peringati 72 Tahun Indonesia Merdeka

Warga Dusun Terisolir Bunbeleng Kenakan Sarung dan Sandal Semarak perayaan HUT RI ke 72 tahun ikut dirayakan ribuan warga dusun terisolir Bun Beleng,Tibu Lilin dan Gerebekan Kecamatan Lembar. Mereka apel bendera di MI Al-Mujahidin NW yang berlokasi di atas bukit dengan penuh antusias dan khidmat meskipun kondisi terbatas menggunakan sarung serta sandal.Tampak kegembiraan di wajah warga setempat, karena baru pertama kali bisa merayakan HUT RI setelah 72 tahun kemerdekaan negara ini.

RATUSAN warga mengenakan sarung, sandal dan topi kere (kecapil) berkumpul di halaman sekolahsejak pagi. MI ini merupakan satu-satunya sekolah bagi anak terpencil setempat. Ratusan warga berbaur bersama anak-anak murid MI ikut menjadi peserta apel bendera. Petugas Bhabinkamtibmas, Bripka Made Surye, Babinsa Serka Arsiah, para kadus, tokoh masyarakat, pihak rumah cerdas dan wartawan serta Klub Paralayang Mandalika ikut menjadi peserta apel.

Apel bendera yang diadakan warga terisolir ini tidak seperti apel-apel di Kota. Apel yang diadakan warga terisolir ini tanpa pengeras suara. Biasanya para peserta apel di Pemda mengenakan pakaian dinas lengkap dengan dasi dan sepatu, namun warga hanya mengenakan sarung dan kecapil, bahkan tidak menggunakan

bil tersebut sudah dalam kondisi terkunci. Pasalnya, beberapa waktu lalu kunci cadangan mobil tersebut hilang.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya sudah menerima laporan terkait kasus pencurian mobil yang menimpa Kepala Disperindag Loteng. “Kasusnya masih terus kita kembangkan. Untuk mencari tahu pencurinya,” tegasnya. (kir)

Lobar Tunggu Kepastian Pemangkasan DAU

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memastikan tidak ada pembebasan lahan untuk mendukung proses pembangunan Dam Mujur tahun ini.

Kendati sebelumnya sudah dialokasikan anggaran awal sebesar Rp 5 miliar pada APBD Loteng tahun 2017. Hal itu ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (17/8).

Ia menjelaskan, untuk pembebasan lahan pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat, terkait teknis pembebasan lahan. Mengingat, ada rencana pemerintah pusat akan ikut membantu proses pembebasan lahan dengan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan Dam Mujur.

“Berapa luas lahan yang akan dibebaskan oleh pemerintah pusat

menuju lokasi acara setelah mengunci mobil tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita, acara selesai dan korban hendak pulang. Namun korban kaget, begitu mengetahui mobil dinasnya sudah tidak ada di

lokasi parkir.

Kejadian itupun mengundang perhatian masyarakat sekitar. Termasuk para pejabat lingkup Pemkab Loteng yang baru selesai mengikuti acara pengukuhan. Setelah dipastikan hilang, korban kemudian langsung mendatangi Mapolres Loteng untuk membuat laporan.

Dugaan awal, mobil tersebut dibawa oleh orang yang memegang kunci cadangan.

Mengingat, saat ditinggal mo-

sandal. Kondisi ini menggambarkan keterbelakangan yang dialami warga setempat. Namun kondisi ini tak menyurutkan semangat mereka, mengikuti apel yang dipimpin anak murid MI bernama Sopian Hadi.

Kejadian lucu terjadi ketika warga dikomando untuk merapikan barisan. Sebagian warga yang tak memahami baris berbaris pun tampak bingung. Warga yang menonton pun menyoraki, meskipun demikian tak mengurangi kekhidmatan jalannya apel upacara. Keharuan terasa ketika upacara pengibaran bendera, karena sebagian warga menangis terharu mendengar lantunan lagu Indonesia Raya. Kendati warga tidak bisa menyanyikan lagi kebangsaan ini, namun mereka tertegun dan diam mendengarkan penuh menghayati.

Mustamin selaku pembina upacara dalam amanatnya menyatakan

bahwa perayaan HUT kali ini pertama kali dirayakan bersama mayarakat. “Patut kita syukuri berkat peran serta Rumah Cerdas dan wartawan Lobar kita bisa merayakan HUT RI bersama-sama,”ujarnya.

Usai upacara bendera, warga berkumpul diata bukit meenyakikan atraksi paralayang dari Klub Mandalika Paralayang. Mereka bersorak-sorai ketika menyaksikan bendera raksasa berkibar di atas udara dibawa oleh tim paralayang.

Kepala Dusun Bunbeleng Mustain menyatakan warga setempat sangat berbangga karena bisa merayakan apel pertama kali ini di atas bukit.

Warga katanya menunggu-nunggu momen ini karena pertama kali mereka merayakan HUT kemerdekaan.

Sementara itu, Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas Evi Febriana, menyatakan pihaknya memfasilitasi kegiatan apel ini ingin mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan semangat juang secara bersama-sama untuk meraih “Kemerdekaan” dari keterbatasan. “Selain itu menbumbuhkan rasa persaudaraan diantara masyarakat untuk kemajuan mereka atau hidup dengan sama rasa,sama rata, sama ratap dan sama tangis,”imbuhnya. (her)

(Suara NTB/ist)

LEPAS BALON - Pelepasan balon ke udara oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi jajaran pimpinan FKPD serangkaian memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di Lapangan Kantor Bupati Lobar, Kamis (17/7).

Khidmat, Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Loteng Praya (Suara NTB) Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 tahun 2017 ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat membangun daerah. Karena membangun daerah dan bangsa tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak saja. Tapi harus ada kebersamaan dari semua elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini.

Hal ini disampaikan Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, saat peringatan detikdetik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Bencingah Agung Adiguna Praya yang berlangsung khidmat, Kamis (17/8).

Diakuinya, tantangan pem-

bangunan di daerah ini bakal semakin berat dan komplek.

Belum lagi, pemerintah daerah dihadapkan juga pada berbagai pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Salah satunya persoalan kemiskinan di daerah ini yang tercatat masih cukup tinggi. “Masih tingginya akan kemiskinan di daerah ini, merupakan salah satu tugas terberat. Yang harus dituntaskan.

Karena itulah tujuan dari proses pembangunan itu sendiri.

Masih banyak masyarakat kita yang belum merdeka. Dan, itu adalah tugas kita bersama,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Menurutnya, proses pembangunan di daerah ini baru akan bisa berjalan dan berhasil jika

semua elemen masyarakat di daerah ini mau mendukung.

Tidak meski harus terlibat langsung dalam program pembangunan yang dilaksanakan. Tetapi sesuai fungsi dan tugas masingmasing. Minimal dengan mendukung proses pembangunan itu sendiri supaya bisa berjalan lancar dan sukses.

Begitu juga di Lombok Barat (Lobar), peringatan HUT Kemerdekaanberlangsung khidmat. Bertindak sebagai Inspektur upacara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Hadir juga, Ketua DPRD Lobar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lobar dan PNS atau ASN lingkup Pemkab Lobar. (kir/her)

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Penemuan Benda Diduga Bom

Bupati Husni: Ini Teror, Tapi Tidak Serius

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril B.Sc memberikan penjelasan terkait adanya penemuan benda diduga bom di luar pintu gerbang selatan kantornya sehari sebelum perayaan HUT RI ke-72.

Bupati menilai aksi tersebut hanya main-main dan tidak serius, hanya semata-mata ingin mengganggu.

“Benda diduga bom yang sifatKalau saya nya teror seperberanalisa ini itu tinya mainmain. Kasepertinya lau saya pura-pura beranalisa ini seperH. M. Husni Djibril tinya purapura. Sepertinya ada keinginan untuk menganggu saja,” terangnya kepada wartawan usai pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-72, Kamis (17/8).

Mengingat, kata Bupati, belum ada kejelasan mengenai benda tersebut apakah merupakan bom atau bukan. Kemudian tempat pemasangan benda juga dinilainya tidak masuk akal. Dalam hal ini dipasang di luar pintu sayap kiri selatan yang bukanlah pintu utama. Makanya, analisa Bupati hanya sekedar teror untuk menakut-nakuti masyarakat ataupun pemerintah Kabupaten Sumbawa.

“Saya belum dapat laporan apakah itu benar bom, ataukah benda yang dibuat seolah-olah menjadi rakitan bom dengan dibuatkan kabel dan diisi dengan segala macam bisa saja seperti itu. Makanya saya mengatakan bahwa itu masih diduga bom atau benda yang menyerupai bom.

Kalau sudah demikian, maka itu hanya sekedar teror untuk menakut-nakutkan masyarakat, pemerintah kabupaten Sumbawa. Tetapi alhamdulilah saya juga tidak gentar dan tidak takut.

Karena dari sisi tempatnya saja tidak masuk akal sebagai sebuah ancaman. Itu di luar pintu, dan pintu itu bukan pintu utama yang setiap saat orang lewat,” tukasnya.

Dijelaskannya, banyak kemungkinan yang bisa diperkirakan terkait kejadian ini. Kemungkina ada kelompok atau organisasi tertentu yang tidak senang Sumbawa maju. Kemungkinan juga ada orang-orang secara personal yang tidak menginginkan masyarakat Sumbawa senang. Ancamannya pun bisa jadi kepada pemerintah ataupun kepada pejalan kaki dan pegguna jalan di sekitar. “Banyak kemungkinan,” pungkasnya.

Mengenai kejadian ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelidikinya. Ia pun sudah meminta Kapolres agar melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini. Supaya bisa diketahui analisis keja-

”

(Suara NTB/ind)

MIRIP BOM - Benda yang mirip bom ditemukan di depan pintu gerbang Kantor Bupati Sumbawa. dian yang sesungguhnya. “Saya berharap kepada kepolisian bisa menjelaskan apa sesungguhnya.

Kemudian analisis kejadiannya.

Mudah-mudahan nanti akan kita temukan apa sih sesungguhnya,” tamba Bupati.

Diketahui, Benda diduga bom ditemukan anggota Pol PP Sum-

bawa di gerbang sebelah Timur Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (16/8) dinihari sekitar pukul 03.00 Wita. Benda berupa potongan pipa paralon yang berisi jam, paku, dan kabel tersebut dibungkus menggunakan lakban yang diletakkan orang tak dikenal. Anggota Pol PP yang curiga

dengan benda tersebut kemudian melaporkanya ke Polres Sumbawa. Pasca adanya penemuan benda diduga bom ini, Pemda bersama dengan FKPD mengambil langkah cepat. Salah satunya menggelar pertemuan di Kantor Bupati Sumbawa membicarakan hal tersebut. (ind)

Investor di KSB Malas Sampaikan LKPM Taliwang (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten

Sumbawa Barat (KSB) dibuat gerah dengan sikap para investor. Pasalnya mereka sangat

malas menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)-nya.

Berdasarkan data DPMPTSP KSB, sampai memasuki triwulan ketiga tahun 2017 ini masih banyak investor yang belum menyampaikan LKPM. Dari sekitar 80-an investor yang telah mengantongi izin kegiatan, terdapat sekitar 48 investor yang belum membuat laporan progress kegiatannya tersebut.

“Jadi masih banyak sekali yang belum laporan ke kami,” ungkap Kabid Pengendalian Penenaman Modal DPMPTSP KSB, Fatmawaty kepada wartawan, Rabu (16/8).

Sesuai ketentuan, Fatmawaty menyatakan, setiap perusahaan atau investor yang telah diberikan izin wajib menyampaikan LKPM kepada pemerintah. Laporan tersebut dibutuhkan pemerintah untuk mengetahui progres kegiatan masing-masing perusahaan. “Aturannya per tiga bulan sekali mereka membuat laporan kegiatannya,” terangnya.

Tidak saja untuk mengetahui progres kegiatan, LKPM juga diperlukan pemerintah guna mendapatkan gambaran setiap kendala yang dihadapi investor di lapangan. “Kita kan juga punya tugas membantu mereka. Siapa tahu ada kendala di lapangan mungkin pemerintah bisa bantu. Tapi kalau tidak ada laporan bagaimana kemudian kita bisa tahu apa persoalan yang dihadapi mereka,” cetus Fatmawaty.

Terhadap kondisi tersebut, Fatmawaty mengatakan, pi-

haknya akan segera turun lapangan untuk mendata seluruh perusahaan yang belum menyampaikan LKPM. Dalam pendataan nanti, DPMPTSP akan melihat langsung apakah kegiatan investasi itu masih aktif atau justru tidak berkegiatan lagi. “Kalau mereka ada yang sudah tidak aktif kita akan telusuri penyebabnya. Tapi kalau yang masih aktif kami akan minta mereka segera membuat laporan,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan investasi yang tidak patuh dengan ketentuan penyampaian LKPM itu pada akhirnya akan diberinkan sanksi.

Tetapi sebelumnya terlebih dahulu akan diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. “Kami akan berikan teguran. Tapi kalau tidak juga patuh maka kita bisa jatuhi sanksi. Sanksinya bisa berupa pembekuan izin,” tegasnya.

Untuk diketahui jumlah investasi yang masuk di KSB mencapai 86 kegiatan. Dengan sektor tambang logam dan non logam mendominasi sebanyak 33 perusahaan. Disusul investasi di bidang pariwisata 13 perusahan dan di bidang jasa akomodasi sebanyak 26 perusahaan yang tersebar di 4 kecamatan di antaranya kecamatan Sekongkang, Maluk, Taliwang dan Jereweh. Di sektor energi 1 perusahan, sektor peternakan 1 perusahaan, sektor kelautan perikanan 6 perusahaan, sektor industri dan sektor perkebunan masingmasing 1 perusahaan dan sisanya sektor perdaganan (toko modern). (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

TKW Asal Kota Bima Diduga Dikurung dan Disiksa Majikan di Arab Saudi Kota Bima (Suara NTB) – Seorang Tenaga kerja Wanita (TKW), asal Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, Kota Bima, yang diketahui bernama Vivi Andriani, diduga disiksa bahkan hampir tiga tahun belakangan ini, tidak diberikan gaji oleh majikannya di Arab Saudi.

Hal itu terungkap saat perempuan berusia 28 tahun itu menggunggah video pada sosial media (sosmed) facebook dan mengaku ingin pulang karena tidak tahan dengan perlakuan majikannya. Adik kandungnya bernama Ainun juga mengakui hal serupa.

“Betul, kakak saya minta pulang karena tidak tahan dengan perlakuan majikannya di Arab Saudi,” kata adik kandung Vivi, Ainun kepada Suara NTB, Kamis (17/8).

Selain tidak tahan karena tidak diberikan gaji. Ainun juga mengaku kakaknya tersebut kerap disiksa oleh majikan serta anak majikannya. Bahkan dikurung dalam rumah supaya tidak bisa keluar. “Kakak saya

sering cerita kondisi yang dialaminya melalui sambungan telepon. Bahwa sejak tiga tahun terakhir ini tidak diberikan gaji,” katanya.

Menurut Ainun, kakaknya sempat kabur dan mendatangi kantor Polisi di daerah setempat. Untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Hanya saja tidak direspon, malah justru diantar kembali ke rumah majikannya.

Kejadian yang menimpa kakak yang menjadi tulang punggung keluarga itu, Ainun mengaku pernah melaporkannya kepada KBRI Jeddah melalui nomor kontak yang diambilnya di dalam website resmi KBRI, beberapa waktu lalu.

“Hanya saja sampai saat ini

belum ada kabar dari KBRI. Namun pada Bulan Puasa kemarin, saya juga laporkan kepada Disnaker serta BN2TKI. Tapi tidak ada hasilnya juga,” ujarnya.

Menurut dia, sejak mendengar kakaknya mendapat perlakuan tersebut. Orang tuanya terutama Ibu, Atika, sangat terpukul. Bahkan sempat beberapa waktu tidak mau makan.

“Makanya kami berharap dan memohon agar pemerintah membantunya. Kasihan kakak saya pak,” kata Ainun dengan nada sedih.

Ainun menambahkan, Vivi merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara. Sejak tamat SMA tahun 2010, bahkan belum mengambil ijazah. IA sudah berangkat ke Arab Sau-

(Suara NTB/ist)

INGIN PULANG - Vivi Andriani, (28) TKW Asal Kota Bima yang ingin pulang ke Indonesia karena tidak tahan disiksa oleh majikannya di Arab Saudi. di sebagai TKW. “Sudah ham- Hingga saat ini belum pernah pir delapan tahun jadi TKW. pulang,” pungkasnya. (uki)

Peringati Proklamasi Ke-72

PKS Dompu Gelar Upacara Bendera di Kantor DPD Dompu (Suara NTB) Peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 juga dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menggelar upacara bendera di kantor DPD, jalan lingkar Bali 1 Dompu. Upacara yang dihadiri oleh para kader muda PKS ini dipimpin langsung Ketua DPD PKS, Nasaruddin, SH, dan langsung membacakan sambutan tertulis Presiden PKS, Dr. H. M. Sohibul Iman.

Upacara bendera peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke 72 yang digelar pengurus dan kader PKS Dompu, Kamis (17/ 8) pagi berlangsung khidmat.

Upacara bendera ini dilaksanakan sekitar pukul 07.00 wita, sehingga usai upacara, beberapa kader dan pengurus PKS juga mengikuti upacara peringatan detik – detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara bendera tingkat Kabupaten Dompu di lapangan Karijawa Dompu. Ketua Fraksi PKS DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel juga terlihat hadir bersama pen-

(Suara NTB/ula)

UPACARA - Pengurus dan kader PKS Dompu saat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Kemerdekaan RI ke 72 di kantor DPD PKS Dompu Kelurahan Bali 1, Kamis (17/8) kemarin. (insert) Ketua DPD PKS Dompu, Nasruddin, SH membacakan sambutan Presiden PKS, Dr. H. M. Sohibul Iman. gurus dan kader PKS di halaman Kantor DPD PKS Dompu pada upacara bendera.

Presiden PKS, Dr. H. M. Sohibul Iman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Ket-

ua DPD PKS Dompu, Nasruddin, SH selaku inspektur upacara mengingatkan bahwa para pendiri bangsa menyadari bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas dasar ketuhanan dan nilai moralitas. Ada 4 konsensus dasar kehidupan bersangsa yang telah disepakati pendiri bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Bagi PKS, perdebatan mengenai konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sudah selesai. Saatnya kita sebagai bangsa bergerak bersama untuk turun tangan mewujudkan cita cita nasional sebagaimana yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4 “yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” katanya.

M Sohibul Iman juga mengingatkan, soal tantangan bagi set-

iap generasi. Tantangan dan peran warga bangsa Indonesia saat ini bukan lagi mengotak atik konsensus dasar negara, tapi mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. “Peran sejarah kita adalah bagaimana kita mampu menyiapkan generasi – generasi setelah kita agar mereka siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa agar mampu menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya,” katanya.

Karenanya,presidenPKSmengingatkan kepada seluruh anggota keluarga besar PKS untuk menjadi sosok yang mampu tampil sebagai pelopor kebaikan di setiap sektor kehidupan sesuai profesi yang dijalani. “Yang menjadi politisi, maka dia harus menjadi politisi yang mempelopori kebaikan di politik. Yang menjadi pengusaha, maka dia menjadi pelopor kebaikan di dunia usaha. Yang menjadi professional, maka dia juga harus menjadi pelopor kebaikan di dunia profesinya,” pesannya. (ula/*)

Halaman 7

Srikaya Utan Bisa Menjadi Komoditi Mahal Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan potensi buah lokal Srikaya yang diinisiasi lima dosen Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menjadi tambahan penghasilan bagi anggota kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kecamatan Utan.

Ketua Peneliti, Didi Suwardi, menilai srikaya sebagai salah satu komoditas terbesar di Sumbawa dan menjadi buah khas di Utan, seharusnya mampu menjadi komoditi benilai ekonomi tinggi. Jika dilakukan sedikit inovasi dalam pengolahannya.

Hal itulah yang menjadikan proposal dengan judul Pemanfaatan Potensi Buah Lokal “Srikaya” bagi kelompok Usaha Bersama Maju dan Sejati Desa Tengah Kecamatan Utan didanai Direktorat Jendral Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Tahun Anggaran 2017.

Hal ini telah dimulai di Kantor Desa Tengah Kecamatan Utan, Minggu lalu yang melibatkan dua kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kelompok Maju dan Kelompok Sejati yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga berjumlah 14 orang. Dengan mempraktikkan langsung pengolahan buah srikaya yang selama ini belum dimaksimalkan pengolahannya agar memiliki nilai ekonomi tinggi.

Selain itu, masyarakat yang selama ini menjual jajanan umum seperti martabak,

apam dan jajanan pasar lainnya, harus diperkenalkan tentang potensi lain dari buah srikaya yang selama ini melimpah ruah di Kecamatan Utan dan masih dipasarkan dalam bentuk mentah saja.

“Ibu-ibunya punya lahan dan kebun, tapi olahan dari buah Srikaya masih dijual dalam bentuk mentah tanpa memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kami berinisiatif melakukan program pendamping agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dari buah lokal yang dibuat aneka jajanan yang bernilai secara ekonomi.” tutur sosok yang juga menjabat Dekan FEB UTS tersebut.

Penelitian itu sendiri merupakan kolaborasi antara Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) UTS. Selain sebagai bentuk konkrit pengabdian masyarakat juga bertujuan membantu perbaikan ekonomi masyarakat khususnya Kecamatan Utan dengan memberdayakan buah srikaya. Selanjutnya, pada pelatihan akhir pelatihan kedua kelompok diajarkan membuat es krim dengan bahan baku srikaya, selai srikaya, dan pie srikaya sebagai bentuk jadi olahan buah yang identik dengan Kecamatan Utan tersebut.

“Rencana ke depannya jajanan ini akan dijualkan ke siswasiswa Sekolah Dasar, Menengah dan Atas untuk memperkenalkan bahwa buah Srikaya juga dapat menjadi olahan makanan yang bergizi dan bernilai ekonomi,” tukasnya. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

MELATIH KELOMPOK - Tim dari UTS melatih kelompok UKM di Utan untuk menjadikan buah srikaya bernilai ekonomi tinggi.

SUARA NTB

Jumat, 18 Agustus 2017

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mencium bendera merah putih sebelum diserahkan kepada Widya Ayu Lestari, anggota paskibraka pembawa baki untuk dikibarkan.

UPACARA peringatan Detik – detik Proklamasi ke 72 di Kabupaten Dompu yang dilaksanakan di Lapangan Karijawa Dompu berlangsung khidmat. Partisipasi warga dan tamu undangan sangat terasa, terlihat dari kehadiran di tempat upacara jauh lebih awal. Bupati dan Wakil Bupati Dompu beserta FKPD juga terlihat kompak didampingi istri masing – masing.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin memimpin upacara peringatan Detik – detik Proklamasi ke 72 di Kabupaten Dompu dan Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara yang bertindak sebagai komandan upacara Kapten Inf Moh Yamin. Upacara ini pun berlangsung khidmat dan pasukan pengibaran bendera berhasil mengibarkan bendera secara sempurna.

Bupati Dompu selaku Inspektur Upacara peringatan Detik – detik Proklamasi sempat mencium bendera merah putih sebelum diserahkan kepada Widya Ayu Lestari, anggota Paskibraka pembawa baki untuk dikibarkan. Setelah upacara peringatan Detik – detik Proklamasi dan pengibaran bendera merah putih, kebiasaan menyalami komandan upacara tidak dilupakan Bupati Dompu

Halaman 8

yang dijuluki profesor jagung ini.

Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota FKPD sebelumnya berkumpul di Pandopo Bupati bersama istri sebelum ke lapangan upacara untuk menunggu waktu upacara. Ketika tiba di Lapangan Karijawa, upacara langsung digelar. Drs H Bambang M Yasin dan Arifuddin, SH mengenakan seragam kebesaran Bupati dan Wakil Bupati yaitu pakaian putih – putihnya. Begitu juga dengan Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP dan Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, SIK mengenakan seragamnya. Sementara Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos, Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH serta Ketua PN Dompu mengenakan jas.

Para ibu – ibu terlihat mengenakan balutan kebaya.

Kepala Bagian Adm Pemerintahan Setda Dompu, H Yuhasmin, MSI selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara peringatan Detik – detik Proklamasi, mengungkapkan apresiasinya atas kesuksesan acara peringatan Detik – detik Proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Kendati dilaksanakan di Lapangan Karijawa dan berdekatan dengan perkampungan warga, upacara bendera kali ini terasa jauh lebih khidmat dan antusias warga serta tamu undan-

gan cukup tinggi. ‘’Di undangan yang kita sebarkan, acaranya jam 08.30 Wita, tapi jam 8 undangan sudah penuh. Bahkan banyak tamu undangan yang tidak membawa undangan juga ikut hadir. Sehingga terasa sekali khidmatnya,’’ katanya.

Usai upacara bendera di Lapangan Karijawa, acara dilanjutkan dengan pemberian remisi kemerdekaan bagi warga binaan Lapas Dompu. Pementasan bengkel sastra SMAN 1 Dompu yang menampilkan perjuangan Sartini bersama tunangannya dalam melawan penjajah Belanda. Juga dilaksanakan pemusnahan barang bukti (BB) sitaan dan temuan aparat Polres Dompu, Kejari Dompu, dan Pol PP Dompu selama 2017.

Sebelum upacara peringatan Detik – detik Proklamasi dan pengibaran bendera, pada Rabu (16/8) malam, anggota Paskibraka ini dikukuhkan. Upacara pengukuhan anggota Paskibraka Dompu ini dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan dihadiri oleh orang tua anggota Paskibraka. Pada jam 00.00 Wita, juga dilanjutkan dengan upacara renungan suci di Taman Makam Pahlawan Desa Lepadi Dompu yang dipimpin Dandim 1614/ Dompu, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Upacara renungan suci

Pengukuhan paskibraka

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Muspida memasuki arena upacara

Anggota Paskibraka HUT RI ke 72

(Suara NTB/ula) (Suara NTB/ula)

Pengibaran bendera Merah Putih

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu sebagai Inspektur Upacara

(Suara NTB/ula)

Komandan upacara

(Suara NTB/ula)

Veteran di HUT RI ke 72

(Suara NTB/ula)

Para Jaksa dan perwira TNI /Polri

Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Dompu H. Yuhasmin, MSI bersama Bupati

(Suara NTB/ula)

Istri Bupati Dompu dan istri Wakil Bupati Dompu

(Suara NTB/ula)

Anggota Paskibraka foto bersama FKPD

(Suara NTB/ula)

Teatrikal usai upacara

Jumat, 18 Agustus 2017

SUARA NTB

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

Genjot Mahasiswa Siap Pakai SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram terus menggenjot mahasiswanya agar menjadi lulusan siap pakai di tengah masyarakat.

Kepada Suara NTB, Ketua Yayasan Al Amin Stikes Mataram, H. Hadi Suryatno, M.Kes., menjelaskan mahasiswa Stikes Mataram terus dipersiapkan agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan mereka. “Mereka dipersiapkan sejak dini,” terangnya.

Beragam cara pun dilakukan pihak kampus guna mem(Suara NTB/dys) persiapkan lulusannya agar Hadi Suryanto dapat bersaing dan bermanfaat di tengah masyarakat. Misalnya melalui workshop peningkatan kemampuan melayani masyarakat nantinya. Sebagaimana workshop perawatan luka yang diikuti mahasiswa profesi ners beberapa hari lalu.

Melalui digelarnya workshop ini, kampus memberikan peluang bagi mahasiswa dan lulusan profesi ners agar memiliki kemampuan di bidang perawatan luka jika nantinya mereka melakukan praktik secara mandiri di tengah masyarakat.

Diakui, mahasiswa lulusan profesi ners dapat melakukan praktik mandiri jika telah mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin kerja. STR merupakan sertifikat yang dikeluarkan Majelis Kompetensi Indonesia dan berlaku secara nasional.

“Jadi praktik mandiri praktik yang dilajukan perawat yang telah diberikan tapi ini sistemnya kelompok, nanti mereka membagi kelompok berdasarkan keputusan konsorsium, alumni mana saja boleh yang penting ada STR,” imbuhnya.

Bagi mereka yang belum memperoleh STR dan surat izin kerja, tentunya tidak dapat membuka praktik secara mandiri. Dua kompenen yaitu kompetensi yang dimiliki lulusan dan STR jadi elemen penting bagi tiap mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat.

“Kalau belum punya itu tidak boleh praktik sendiri, itu standar nasional yang mengeluarkan Majelis Kompetensi Indonesia,” ujarnya. (dys)

Halaman 10

Sekolah Swasta Minim Siswa Berpotensi Ditutup Mataram (Suara NTB) Sekolah swasta yang minim mendapatkan siswa pada tahun ajaran 2017/ 2018 ini berpotensi untuk ditutup. Karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dalam satu rombongan belajar (Rombel) terisi 20 siswa. Sementara beberapa sekolah swasta mendapatkan siswa kurang dari 20 siswa.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, ditemui di kantornya, belum lama ini. Menurutnya, pengawas pendidikan dari Dinas Dikbud saat ini lebih fokus ke sekolah swasta. Semua sekolah swasta yang menerima siswa di tahun 2017/2018 tidak luput dari pantauan pengawas.

Surya menegaskan, bagi sekolah yang tidak layak menjalankan pendidikan, dan tidak memiliki siswa, berpotensi ditutup. “Kita cek, kita sarankan, yang

menerima siswa sedikit, sangat amat berpotensi untuk ditutup, karena nanti lewat pengawas kita yang melakukan pengawasan di sekolah itu,” katanya.

Meski demikian, sekolah swasta yang minim siswa itu tidak serta merta ditutup, pihaknya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan PPDB dari sekolah swasta. Ia berharap pada bulan Agustus ini laporan PPDB sekolah swasta diterimanya, jika sampai Agustus

tidak dilaporkan, pihaknya akan datang menjemput bola.

“Bisa jadi ada beberapa kemungkinan, atau memang belum bisa dikerjakan karena masih sibuk, atau memang sekolah tidak dapat siswa. Itu nanti kita dapatkan setelah kita turun,” jelasnya.

Menurutnya, jika sekolah swasta itu memiliki siswa yang minim dan kondisi untuk pembelajaran tidak layak, sebaiknya bukan pihaknya yang menutup, tapi atas kesadaran sekolah sendiri. Langkah ini di-

TK Green Yard School Gelar Sejumlah Lomba

(Suara NTB/ron)

LOMBA - Suasana keseruan perlombaan TK Green Yard School memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-72.

nerima siswa. Jika sudah mendapatkan siswa, harus memenuhi persyaratan, setelah itu barulah mengajukan izin operasionalnya. Jangan sampai belum mengajukan izin menerima siswa, tapi sekolah menerima siswa tapi siswa minim, itu tidak mungkin berjalan.

“Ternyata ketika kita sudah memberikan izin menerima siswa, siswa lebih dari 20 itu, satu-dua tahun berikutnya diajukan izin operasionalnnya baru bisa kita tindaklanjuti, tetapi kalau menerima hanya tiga, tidak bisa,” katanya.

Dalam memberikan izin, harus dilakukan supervisi dulu.

Pihaknya akan melakukan penilaian kelayakan. Termasuk apa saja yang sudah tersedia di sekolah swasta yang mengajukan izin operasional itu. (ron)

TK Majapahit Mataram Mengajarkan Anak Berbagi

Peringati Hari Kemerdekaan

Mataram (Suara NTB) TK Green Yard School menggelar lomba memeriahkan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia bertempat di halaman sekolah, Rabu (16/8) lalu. Lomba ini melibatkan para peserta didik dan orang tua mereka. Bertujuan untuk mengenalkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak.

Kepala TK Green Yard School, Hamdi Rahman, ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan, perlombaan ini dilakukan dalam menyambut peringatan kemerdekaan RI ke-72. Dimeriahkan lomba bakiak dan lomba roda tank yang dilaksanakan secara estafet dengan melibatkan juga orang tua peserta didik.

“Menariknya anak-anak harus didampingi oleh orang tua, jadi harus lengkap ayah dan bundanya, kalau ayah dan bundanya tidak ikut, maka tidak dapat hadiah,” kata Hamdi.

Kegiatan itu juga dimeriahkan oleh demo masak. Demo masak diikuti oleh seluruh peserta didik TK Green Yard School. Sembari menunggu pengumuman pemenang, anak-anak dan orang tunya masak bersama. Kegiatan ini juga didukung oleh sejumlah sponsor.

Hamdi mengatakan, perlombaaan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak sejak dini tentang rasa cinta tanah air. “Jadi sejak dini mereka kita kenalkan cinta tanah air,” katanya.

Pihak TK juga mengharuskan orang tua peserta didik mengikuti kegiatan ini. Dalam permainan bakiak, dalam satu tim anak bersama kedua orang tuanya bermain bersama. Setelah beberapa jarak mereka memainkan roda tank sampai ke garis finis.

Hamdi menjelaskan, tujuannya mengikutsertakan orang tua peserta didik untuk parenting, agar kedekatan orang tua dan anak bias semakin dekat. Orang tua juga bisa lebih tahu pembelajaran di sekolah.

“Jadi komunikasi guru dan orang tua bisa sejalan. Apa karakter yang ditanamkan ke anak lebih nyambung ke orang tua.

Bisa dia terapkan di rumah. Lebih dekat dengan sekolah, lebih dekat dengan guru,” jelas Hamdi. (ron)

lakukan, karena jika melaksanakan pendidikan yang tidak layak, maka siswa juga yang akan mendapatkan pendidikan yang tidak baik. “Kasihan anak-anak yang dididik, seharusnya dapat pendidikan yang layak dan berkualitas malah jadi seperti itu,” ujarnya.

Surya menegaskan tetap mematuhi ketentuan menteri melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB pada semua jenjang pendidikan.

Dalam permendikbud itu satu kelas minimal berisikan 20 siswa, dan maksimal 36 siswa.

Jika tidak, maka tidak dianggap sebagai satu kelas atau rombongan belajar (rombel).

Sementara itu, berkaitan dengan perizinan sekolah swasta, sekolah swasta harus terlebih dulu mengajukan izin me-

(Suara NTB/ist)

SEMATKAN - Wagub NTB, H. Muh. Amin menyematkan Lencana Bintang Pancawarsa II kepada Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat Upacara HUT Pramuka di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (14/8).

Mataram (Suara NTB) TK Majapahit Mataram menumbuhkan jiwa peduli anak kepada orang lain melalui kunjungan amal atau charity ke PAUD Santi Kumara, Selasa (15/8). Program ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72.

Menurut Guru Bidang Kurikulum TK Majapahit, Yuli Rikahayu yang juga mendampingi anak-anak TK Majapahit, kegiatan ini merupakan program yang dilakukan sekali dalam setahun. Kegiatan ini merupakan tahun kedua dilaksanakan.

Pada tahun ini, kegaitan charity ini dilakukan di dua sekolah. Pertama di PAUD Santi Kumara. Anak-anak dibagi dalam dua kelompok, ke PAUD Santi Kumara sebanyak delapan orang dari kelas PAUD dan TK B. sementara yang ke TK Sinar Mutiara sebanyak 10 orang dari TK A. Tujuan dilaksanakan kunjungan ini agar anak-anak TK Majapahit bisa belajar berbagi dengan teman-temannya. Juga dap-

at beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Peserta didik TK Majapahit membawa buku, alat tulis dan alat bermain yang juga disumbangkan oleh orang tua peserta didik. “Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat untuk sekolah khususnya PAUD Santi Kumara,” harap Yuli.

Ia mengatakan, untuk sekolah yang akan dikunjungi, pihaknya melakukan survei terlebih dahulu. Ketika didapatkan sekolah yang benar-benar kekurangan alat belajar dan alat bermain, barulah dilakukan komunikasi dengan pihak sekolah itu.

“Barulah kami melaksanakan kunjungan,” ujarnya.

Anak-anak TK Majapahit sangat antusias dengan kegiatan charity ini. Menurutnya, mereka senang berkunjung ke sekolah temannya yang sebelumnya mereka belum kenal. Ia berharap anak-anak berbagai bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Agar jiwa kepedulian anakanak bisa semakin tinggi. (ron)

Wakil Walikota Terima Lencana Bintang Pancawarsa II Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menerima penghargaan lencana bintang pancawarsa II dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka NTB. Lencana sebagai tanda kehormatan itu disematkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin pada peringatan Hari Pramuka ke - 56.

Peringatan Hari Pramuka ini sekaligus dirangkaikan dengan Hari Veteran RI yang menghadirkan para mantan pejuang di NTB. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, penghargaan atau lencana diraih sebagai bentuk pengabdian selama 10 tahun akan dijadikan motivasi untuk terus menunjukkan dedikasi. “Selama ini kami di kepengurusan member support pada berbagai macam aktivitas kepramukaan baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata

Mohan dalam rilisnya.

Menurut Mohan yang juga Ketua Kwartir Pramuka Kota Mataram, penghargaan itu

haru jadi penguat untuk menunjukkan karya untuk memberi kejayaan pada kepramukaan Kota Mataram. (cem)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Kegiatan amal TK Majapahit Mataram ke PAUD Santi Kumara, Selasa (15/8).

Stasiun Televisi Diminta Tampilkan Lagu Nasional dan Anak-anak Mataram (Suara NTB) Tayangan televisi sadar atau tidak sadar turut membentuk karakter pada diri anak-anak. Sayangnya, tontonan televisi lebih banyak banyak menampilkan tayangan kurang mendidik, seperti halnya menampilkan lagu-lagu dewasa bagi anak-anak.

Kepala SDN 42 Mataram Johani, S.Pd., mengemukakan jika tayangan televisi saat ini cenderung tidak mendidik.

Hampir tidak ada tayangan

menarik bagi anak-anak.

Hal itu kata dia, lantaran stasiun televisi saat ini lebih berorientasi pada bisnis tapi mengabaikan aspek edukasi pada tayangan yang ditampilkan.

Diakui Johani, sebagai contoh berbagai ajang pencarian bakat menyanyi tidak ada yang menampilkan ajang pencarian bakat khusus lagu anak-anak, melainkan lebih banyak lagulagu dewasa yang harusnya tidak tepat bagi anak. Apalagi mau menampilkan lagu-lagu nasional.

“Kadang kadang kita sedih juga kurang sekali lagu anakanak. Jangankan lagu anakanak, lagu nasional juga jarang.

Tayangan di TV orientasinya bisnis, ajang pencarian bakat selalu tampilkan lagu dewasa.

Belum ada lomba lagu nasional karena mereka orientasi bisnis,” jelas Johani.

Melihat fakta tersebut, dirinya meminta harus ada intervensi lebih kuat dari pemerintah ke arah itu misalnya melalui lomba lagu anak-anak dan nasional.

Menyediakan lomba lagu khusus anak-anak dan lagu nasional bisa jadi cara membangun karakter anak dan termasuk membangun nasionalisme anak.

“Coba sekarang di masingmasing stasiun TV ada pencarian bakat tapi belum pernah ada lomba lagu nasional.

Mudahan upaya ke arah itu terus dilakukan,” imbuhnya.

Meski di satu sisi, pemerintah juga dinilai berhasil melakukan kontrol khusus pada tayangan-tayangan di dunia maya dengan memblokir situs berbau pornografi. “Dibandingkan dengan lima, enam tahun yang lalu kebetulan saya masih jadi guru, sekarang walaupun masih, dulu sangat terbuka sekali akses pornografi, sekarang saya lihat sudah ada upaya.

Gampang sekali muncul dengan sendiri iklan pornogragi, sekarang masih ada tpi tidak seperti dulu,” ujarnya. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 18 Agustus 2017

Halaman 11

Memaknai Hari Kemerdekaan 17 Agustus dalam Perspektif Islam: Momentum untuk Menjaga NKRI Prof. H. Saiful Muslim, M.M. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahun 2017 ini merupakan HUT RI ke-72. Artinya, secara de facto dan de jure, usia kemerdekaan sekaligus usia Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka sudah mencapai 72 tahun. Sikap yang baik dan benar dalam menyikapi kemerdekaan ini adalah bersyukur atas kemerdekaan yang —diakui dalam Pembukaan UUD 1945– merupakan “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.

(Ketua Umum MUI NTB) tidak sesuai dengan hakikat manusia dan kemanusiaan.

Makna Kemerdekaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dan lain-

lain; berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa. Sedangkan dalam bahasa Arab, kemerdekaan disebut dengan al-Istiqlal dan ditafsirkan: ‘D*-11 H’D.D’5 EF ‘ J BJ/ H’D3J71) ‘D’,F(J) (bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain). Atau dengan ungkapan: ‘DB/1) 9DI *FAJ0 E9 9/E ‘DB31 H’D9FA EF ‘D.’1, (Kemampuan melaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya).

Kata lain untuk makna kemerdekaan menurut Husein Muhammad, adalah “al-Hurriyyah“. Kata ini biasa diterjemahkan sebagai kebebasan. Dari kata ini terbentuk kata al-Tahrir yang berarti pembebasan. Orang yang bebas atau merdeka disebut al-hurr lawan dari al-‘abd (budak). Penggunaan kata kebebasan dalam konteks kaum muslimin hari ini tampaknya kurang menyenangkan. Sebagian mereka memandang sinis terhadap istilah kebebasan. Ini boleh jadi karena kebebasan menjadi kosa kata yang popular dan tipikal khas Barat. Padahal

dalam al-Qur‘an, Hadis maupun teks-teks kitab klasik menggunakan kata “alHurriyyah”, dan bukan kata “al-Istiqlal’.

Kemerdekaan atau kebebasan secara substantif adalah situasi batin yang terlepas dari segala rasa yang menghimpit, yang menekan dan yang menderitakan jiwa, pikiran dan gerak manusia baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar, dan pada saat yang sama maknanya adalah suasana tempatur batin yang tenang, damai dan terbukanya segala kehendak, harapan dan cita-cita manusia. Dengan demikian, kemerdekaan adalah suasana di mana semua potensi kemanusiaan, baik energi tubuh, akal-intelek, budi, jiwa dan hati, memperoleh tempat dan jalan menuju harapan-harapannya.

Kemerdekaan adalah sesuatu yang asasi dan yang melekat dalam diri setiap manusia, apapun latarbelakang sosial, budaya, politik, jenis kelamin, agama, keyakinan, warna kulit, kebangsaannya dan seterusnya. Kemerdekaan adalah esensi kemanusiaan itu sendiri. Karena itu ia tidak dapat dan tidak boleh dirampas atau dicabut oleh siapapun. Ia adalah anugerah Allah Ta’ala kepada manusia, makhlukNya yang paling mulia. Oleh sebab itu, segala bentuk kebudayaan, peradaban dan sistem kehidupan yang membelenggu, menindas, dan memperbudak manusia harus dihapuskan, karena

Islam dan Kemerdekaan Misi ajaran Islam adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk belenggu penjajahan, penindasan dan ketidakadilan. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Adil, maka tidak mungkin di dalam kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan Jika ada nilai atau norma yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi secara universal, maka nilai dan norma tersebut perlu direaktualisasi penafsirannya. Menurut Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa jika di dalam pernyataan sebuah kitab suci mengandung kesan ketidakadilan, maka hal itu harus segera diselesaikan dengan dua hal, pertama, membaca ulang kitab suci itu secara konperhensif.

Kalau ternyata jelas dan tegas maka unsur kedua perlu diperhatikan, yakni, boleh jadi yang keliru adalah persepsi manusia dalam mendefinisikan sebuah konsep keadilan.

Dalam perspektif Islam, kemanusiaan hakiki adalah kembali kepada fitrah manusia itu sendiri; sebagai manusia yang cenderung kepada nilai-nilai keagamaan yang substansial, dan nilai-nilai moral-spiritual yang bersifat perennial. Manusia adalah theomorfic being yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu,

manusia dituntut untuk bercermin pada sifat-sifat Allah Yang Maha Pengasih, Maha Pengatur, dan Maha Adil untuk diaktualisasikan dalam realitas kehidupan nyata, sehingga wajah dunia ini menjadi dunia yang penuh kasih sayang, keteraturan, keadilan, kedamaian, kemerdekaan dan kesejahteraan. AlQur’an menegaskan bahwa kedatangan nabi Muhammad dengan misi risalah Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat berarti pembebasan manusia dari segala macam yang tidak sesuai dengan karakter dan tabiat manusia dan alam itu sendiri.

Pada tataran nilai, Islam sejak awal mengajarkan kebaikan dan moralitas luhur, dan pada saat yang sama melarang segala bentuk penindasan, penjajahan dan perilaku jahat lainnya. Oleh karenanya, untuk dapat mengaktualisasikan ajaran dan fungsi agama Islam sebagaimana mestinya, dan agar dapat berperan maksimal dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan, termasuk pembentukan nilainilai moral perilaku umat Islam, maka gagasan untuk memahami ajaran al-Qur’an secara utuh (komprehensif), bukan sebagai ajaran yang terpisah-pisah merupakan sebuah keniscayaan. Keutuhan akan dapat dicapai bila aspek teologis (akidah) diletakkan sejajar dalam pola hubungan interpendensi dengan aspek fiqh (hukum/interaksi sosial) yang dirangkaikan

SALON

SALON

SALON

SALON

LOWONGAN

Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin,perawatanpengantin,make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

EMERDEKAAN yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan sebagai titik kulmunasi bagi bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dengan jiwa, raga, darah dan air mata. Lebih jauh, kemerdekaan dimaknai sebagai suatu kebebasan.

Bangsa Indonesia menyatakan dirinya merdeka dan harus bebas dari segala macam penindasan, dominasi dan hegomoni bangsa asing. Oleh karenanya, bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, berdaulat dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, kemerdekaan secara subtantif dapat dimaknai sebagai sarana atau jalan menuju masyarakat yang adil, makmur dan juga sejahtera. Dengan demikian, kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai tetapi justru baru akan dimulai dengan tantangan yang berbeda.

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

secara sistematis oleh akhlaq (etika moral), sehingga terjadi sinergitas antara ketiga aspek tersebut.

Kehadiran Islam membawa pesan kemerdekaan. Islam menyeru manusia supaya membebaskan diri dan pemikiran mereka dari belenggu jahiliah dan kemusyrikan terhadap Allah Ta’ala, membebaskan diri dari perhambaan dan membebaskan negara daripada cengkaman musuh. Islam dalam arti kesejahteraan, kedamaian dan keamanan semuanya menjurus kepada hakikat kemerdekaan. Hakikat ini dapat dilihat pada masa perkembangan awal Islam di mana Rasulullah SAW telah membawa kemakmuran kepada negeri Madinah dan memerdekakan Makkah dari cengkaman kaum penindas, penjajah kafir Quraisy.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari tahanan, bebas dari kekuasaan zhalim, bebas dari intimidasi, bebas dari te-

kanan nilai dan budaya yang mengungkung diri manusia.

Setiap manusia yang lahir ke dunia semuanya adalah mahluk merdeka, bayi yang terlahir hanya terikat oleh ikatan perjanjian dengan Allah (kondisi fitrah) dalam suarat al-A’raf:172.

Dalam konteks ini semua manusia dalam keadaan fitrah, suci, bersih dan merdeka dari segala perikatan dan penjajahan apapun, kecuali ikatan perjanjian dengan Allah sebagai fitrah, yaitu ikatan suci untuk meng-Esakan Allah al-Ahad, semoga. Sedangkan dalam konteks kebangsaan, Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia sudah semestinya berada di garda paling depan untuk terus menjaga dan merawat Indonesia yang berbhineka. Serta memandang kemerdekaan RI sebagai bagian dari anugerah terbesar bagi umat Islam yang diberikan oleh Allah Swt yang patut disyukuri dan dijaga keberlangsungannya.(r/*)

HILANG

HILANG

HILANG BPKB R2 HONDA DR5425BI NOKA/NOSIN : MH1JF7117BK105476/ JF71E-1104861 AN. MASTUR HILANG DISEKITAR JL. AIRLANGGA KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA BLADE DR4785BL NOKA/ NOSIN : MH1JBB1159KO84121/JBB1E1083369 TYPE NF11A1C TH. 2009 BIRU SILVER AN. EMI SUHAEMI HILANG DISKEITAR KOTA MATARAM

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG STNK R2 YAMAH MIO SOUL GT DR2087CH NOKA/NOSIN : MH31KP00CDJ644263/1KP-644275 AN. HARI GUNAWAN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Jumat, 18 Agustus 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 18 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 14

Dipensiunkan, Karyawan AMNT Mendaftar Jadi PKL Mataram (Suara NTB) Para karyawan perusahaan raksasa tambang, PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang perannya diganti PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menyisakan persoalan, setelah diputuskan untuk melakukan efisiensi. Karyawan perusahaan siap-siap banting setir ingin menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Lebih dari sepuluhan orang sudah nelpon saya, minta dicarikan lapak jualan. Mereka karyawan-karyawan Newmont (sekarang AMNT),” kata Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI Kota Mataram), Muh. Sahidin.

Para karyawan PT. AMNT yang termasuk daftar dipensiunkan oleh perusahaan, ingin menjajakan kuliner, bahkan ingin menjual mainan anakanak. Mereka menghubungi Ketua APKLI mulai dari seminggu lalu.

APKLI Kota Mataram tetap mempersilahkan siapapun untuk berjualan. Asalkan lokasi yang digunakan bukan titik-titik yang dilarang oleh Pemkot Mataram. Karena dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum.

“Ada banyak sih lokasi yang memungkinkan kalau dia mau jualan. Contohnya di Jalan Pendidikan Mataram, di Jalan Majapahit. Asal jangan di Jalan Sriwijaya,” paparnya.

Seberapa berprospek menjadi PKL? Muh. Sahidin kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (16/8) kemarin menjelaskan untuk saat ini di kawasan-kawasan tertentu masih cukup menjanjikan bagi usaha PKL. Dalam sehari omzet yang didapat Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000.

Paling apes Rp 300.000 perhari.

Saat ini di Kota Mataram jumlah PKL sudah mencapai 2.300 PKL yang sudah terdaftar. Mereka menjual berbagai macam ke-

butuhan-kebutuhan kecil. Misalnya rokok, camilan, es, buah, pakaian dan kebutuhan jenis lainnya. Menjadi PKL bisa saja adalah pilihan terakhir bagi siapapun, termasuk karyawan AMNT. Sebab menjadi PKL tak perlu keahlian khusus, tak perlu pendidikan tinggi. Yang penting memiliki modal dan kemauan.

Sebelumnya, PT. AMNT dipastikan sedang melakukan efisiensi. Salah satunya memberikan pilihan pensiun secara sukarela kepada karyawan dengan disiapkan pesangon. Sampai saat ini total 2.104 karyawan telah (Suara NTB/bul) terdaftar akan diberhentikan perusahaan kata Kepala Departemen Komunikasi PT. AMNT, Rubi W. Purnomo kepada Suara NTB. PT. AMNT melakukan efisiensi dan penghematan dalam segala bidang. agar dapat mempertahankan operasional yang lebih efisien dan efektif dalam jangka panjang. Perusahaan kan menuntaskan kegiatan fase 6 akan selesai pada tahun 2017 ini. Sementara fase 7 masih tahap awal. Hal ini tentunya akan mengurangi keuntungan perusahaan.

Efisiensi karyawan dilakukan dengan menawarkan program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) yang diberlakukan sejak Juni 2017. Berakhir pada 31 Juli 2017. PT AMNT menawarkan semua karyawan untuk pensiun dini secara sukarela. (bul)

Pengalihan BRT akan Rugikan Daerah Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menyayangkan rencana pengalihan 15 bus rapit transit (BRT) ke Bandung, Jawa Barat. Kebijakan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perhubungan akan merugikan daerah dan juga masyarakat.

“Itu kita sayangkan karena BRT masih kita butuhkan,” jawab Sekda.

Kerugian dimaksud Eko, Pemkot Mataram telah menghabiskan anggaran cukup besar untuk mendatangkan 25 kendaraan itu dari Jakarta.

Selain itu, penyiapan sarana seperti halte di beberapa titik.

Kemenhub diharapkan melakukan pertimbangan terhadap kebijakan tersebut.

Karena, pemberian 25 unit bus

itu berdasarkan kajian dan kebutuhan akan moda transportasi tersebut.

Menurut Eko, sementara tidak beroperasinya BRT ini bukan berarti Pemkot Mataram tidak membutuhkan.

Tetapi ada persoalan lain yang harus diselesaikan, sehingga harus dicarikan solusi.

PT. Damri selaku operator semestinya bertanggungjawab jangan malah merugikan daerah dan masyarakat.

Terbenturnya operasional BRT karena harus menunggu kajian akademisi. Eko mengatakan, kewenangan itu ada di Dinas Perhubungan.

Pemkot Mataram mendatangkan bus itu demi kenyamanan masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid juga menolak renca-

na Kementerian Perhubungan mengalihkan 15 kendaraan itu. Menurutnya, Pemkot Mataram cukup serius mengawal sehingga kendaraan itu didatangkan. “Sejak 2013 kita kawal sampai sekarang kemudian ditarik.

Pokoknya saya tidak setuju,” tegas Khalid.

Dikatakan, pihaknya bukan tidak serius mengelola BRT. Hanya saja menunggu hasil kajian akademisi baru kemudian BRT dioperasikan. Khalid mengklaim, Pemkot Mataram telah mengeluarkan anggaran banyak untuk mengawal 25 kendaraan itu.

Untuk kajian saja sebut dia, menghabiskan anggaran Rp 200 juta. Kemudian, di APBD telah dialokasikan Rp 1 miliar untuk biaya operasional. (cem)

(Suara NTB/bul)

PKL - Sejumlah karyawan PT. AMNT yang dipensiunkan, mulai melirik usaha PKL di Kota Mataram. Nampak salah satu titik PKL di Kota Mataram, yakni di depan Taman Wisata Loang Baloq. Di tempat ini , PKL berjualan dari pagi hingga malam hari.

Kapasitas Produksi Dunia Usaha Berkurang Mataram (Suara NTB) Dunia usaha masih wait and see menyikapi perubahan ekonomi makro (keseluruhan) saat ini. Perputaran uang bergerak lambat, mengakibatkan produksi komoditas oleh dunia usaha berkurang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono mengemukakan hasil analisa tentang penurunan daya beli yang disebut-sebut melemah. Secara umum, di NTB terjadi peningkatan realisasi usaha terjadi hampir di seluruh sektor kegiatan usaha, kecuali sektor pertambangan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta listrik, gas dan air bersih.

Dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha meningkat hingga 27,71 persen (qtq) dari triwulan sebelumnya 1,66 persen (qtq).

Walaupun realisasi usaha mengalami peningkatan secara umum, kapasitas produksi disebut sedikit mengalami perlambatan terkait dengan penurunan kapasitas usaha di beberapa sektor. Berdasarkan jenisnya, kapasitas produksi

(Suara NTB/dok)

terpakai pada triwulan II 2017 sebesar 61,14 persen (qtq), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 75,41 persen (qtq).

Perlambatan terjadi pada tiga sektor lainnya, yaitu pada sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Sedangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan kap-

asitas produksi.

Lebih jauh dijelaskan Prijono, realisasi kegiatan dunia usaha yang meningkat secara qtq pada triwulan ini juga belum diikuti oleh peningkatan rentabilitas (mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang efektif).

Rentabilitas pelaku usaha sedikit melambat, dari saldo bersih 40,74 persen (qtq) menjadi 39,53 persen (qtq). Tingkat kemudahan akses kredit juga sedikit menurun menjadi 33,33 persen (qtq) dari triwulan sebelumnya yaitu 50,00 persen (qtq).

Sedangkan dari kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya) usaha, menunjukkan kondisi yang lebih baik dengan saldo bersih sebesar 44,19 persen (qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar 42,35 persen (qtq).

Penggunaan tenaga mengalami peningkatan yang menurutnya sejalan dengan realisasi usaha menjadi sebesar 0,2 persen (qtq), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,51 persen (qtq). Peningkatan

penggunaan tenaga kerja terjadi di sektor pertambangan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta listrik, gas dan air bersih.

Harga jual pada triwulan II - 2017 juga menunjukkan sedikit peningkatan dengan nilai SBT 17,80 persen (qtq), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 17,30 persen (qtq). Peningkatan pada harga jual tersebut pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

Seperti diketahui, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei triwulanan untuk melihat perkembangan kegiatan usaha. Metode perhitungan dilakukan dengan metode saldo bersih (SB-net balance), yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan presentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”. (bul)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 18 Agustus 2017

TP4D Kejaksaan Awasi Tiga Proyek SPAM di Bima Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di wilayah Bima jadi atensi kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Tinggi NTB. Pengawasan dilakukan melekat untuk memastikan tidak ada masalah dalam proses penyelesaiaan pekerjaan.

Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH menyebut, dari sejumlah titik, pihaknya baru akan turun untuk dua lokasi. ‘’Besok kami akan turun ke SPAM Dodu, selanjutnya ke Lelamase,’’ katanya menjawab Suara NTB, kemarin.

Dia bersama TP4D akan mengecek langsung kondisi proyek dan kesesuaian dengan kontrak kegiatan. Jika memang ada ketidaksesuaian, maka pihaknya bisa memberikan koreksi atau teguran agar tidak berlanjut ke pembayaran. Harapannya tidak ada masalah hukum di kemudian hari. “Kami akan cek sebelum PHO (Project Hand Over).

Supaya tidak ada masalah,” jelasnya.

Namun Dedi belum bisa menjelaskan soal rekomendasi apa saja yang akan disampaikan ke Kantor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Satker NTB, karena baru akan turun lapangan Jumat hari ini.

Kepala Satker PSPAM NTB H. R. Sarwono Rochmat, ST, MT membenarkan pelibatan TP4D tersebut. Bahkan pendampingan dilakukan untuk tiga titik. Selain di Lelamase beberapa titik proyek pembangunan SPAM bernilai miliaran rupiah juga dilibatkan TP4D. Alasan pelibatan, karena menurut dia, sebagai wujud transparansi atas penggunaan uang negar pada proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. ‘’Bukan zamannya lagi tidak terbuka. Justru dengan pendampingan ini, kita semakin transparan ke publik,” katanya menjawab Suara NTB. Sejumlah proyek lain yang berhubungan dengan perpipaan, dipastikannya akan tetap melibatkan TP4D. (ars)

Dibekali Senpi Kaliber 7,65 Dari Hal. 1 Namun, secara fisik dia belum menerima senpi tersebut. ‘’Saya sih belum terima. Insya Allah saya akan ketemu dengan Pak Pangdam (Udayana). Tapi intinya, itu salah satu bentuk kemanunggalan antara pemerintah daerah dengan TNI. TNI memang fungsi utamanya pertahanan,’’ terang gubernur.

Menurut Zainul Majdi, TNI tidak akan maksimal melaksanakan fungsi pertahanan tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Pemberian senpi oleh Panglima TNI itu, kata gubernur yang pernah ikut latihan perang di Natuna itu, sebagai simbol dari sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah. ‘’Perlindungan itu dari Allah SWT. Tapi sekali lagi, itu simbol sinergi dan kemanunggalan antara TNI dengan pemerintah daerah,’’ ucapnya.

Pemberian senpi kepada tiga gubernur itu dilakukan Kamis (10/8) bertempat di

Makodam IX/Udayana.

Tiga gubernur tersebut memperoleh senpi jenis P3A berkaliber 7,65. Senpi itu diberikan Panglima TNI yang diwakili Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Komaruddin S. S.I.P. M.Sc. Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh pejabat utama Kodam, Kajati Bali, Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar serta sejumlah pejabat lainnya. Gubernur penerima senpi hanya dua orang yang hadir, yakni Gubernur Bali dan NTT. Sedangkan Gubernur NTB berhalangan hadir karena sakit sehingga penerimaan senpi diwakili oleh Danrem setempat.

Tujuan diberikan senpi ini untuk melindungi diri sendiri gubernur atau panglima tertinggi di daerah dari segala bentuk gangguan yang dapat mengancam jiwa gubernur. Senpi itu sudah berizin yang dikeluarkan pihak berwenang. (nas)

Isi Kemerdekaan, Gubernur Ajak Warga Kerja Keras Bangun NTB Dari Hal. 1 Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Pembaca UUD 1945, Ketua DPRD NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH, MH. Hadir seluruh pimpinan SKPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, kolektivitas akan menghasilkan nilai tambah bagi pekerjaan dan ikhtiar yang dilakukan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh warga NTB semakin memperkuat semangat bekerja dan berkorban untuk daerah ini.

Gubernur mengatakan, semua patut bersyukur diberikan kesempatan memperingati 72 tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat dan terbebas dari penjajahan.

Proklamasi kemerdekaan diperingati tersebut merupakan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga hasil perjuangan panjang dari seluruh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, wajib bagi semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. ‘’Mensyukuri karunia kemerdekaan ini, hendaklah kita wujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang senantiasa berkomitmen, untuk berjuang bersama merawat NKRI dan mengisinya dengan berbagai aktivitas pembangunan, untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan itu sendiri,’’ katanya.

Gubernur mengatakan, pembangunan di NTB selama ini telah berjalan cukup baik dan berhasil mencapai sejumlah prestasi. Meskipun diakui pula masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki bersama. Kemajuankemajuan tersebut, kata gubernur, tergambar dari perbaikan indikator utama pembangunan IPM NTB. Antara lain indikator kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli, serta pengurangan angka kemiskinan. Kemudian dari aspek pendidikan, kesehatan serta peningkatan peluang kerja dan kesempatan usaha. Termasuk kemajuan pembangunan infrastruktur dasar yang

semakin menyentuh dan memberikan daya dukung bagi meningkatnya aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi NTB, kata Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab Gubernur, NTB selama tiga tahun berturut-turut selalu berada di atas ratarata nasional, dengan pencapaian 5,82 persen pada tahun 2016. Sejak 2008 hingga 2016 juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 16,02 persen dari 23,4 persen pada akhir tahun 2008.

Artinya setiap tahun, program pengurangan kemiskinan di NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan rata-rata sebesar satu persen. Pencapaian tersebut, katanya, merupakan capaian yang baik.

Terlebih jika dibandingkan dengan kinerja pengurangan angka kemiskinan nasional. Di mana untuk menurunkan kemiskinan sebesar 1 persen saja, dibutuhkan waktu selama lebih dari lima tahun.

Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,94 persen.

Sehingga hal ini berpengaruh pada indeks gini ratio sebesar 0,36 yang lebih baik dari rata-rata nasional 0,40. ‘’Semua capaian kinerja pembangunan tersebut, merupakan hasil kerja seluruh masyarakat NTB, baik yang tinggal di wilayah Provinsi NTB maupun yang kini kebetulan sedang meniti karier di luar daerah,’’ katanya.

TGB menambahkan, tahun 2018 NTB akan mengongsong agenda besar yakni Pilkada serentak. Ia mengharapkan, semua dapat menjaga semangat persaudaraan dan bersama-sama menciptakan kondusivitas daerah, dengan mengembangkan semangat politik yang mencerdaskan. ‘’Sebab rangkaian pesta demokrasi tersebut pada hakekatnya adalah sarana untuk melanjutkan ikhtiar mengisi kemerdekaan dan pencapaian citacita pembangunan daerah,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 15

Pesan Gubernur untuk Napi yang Alfamart Peringati HUT RI Ke–72 Anak-anak Ekspatriat Dapat Remisi Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.296 narapidana mendapat pengurangan masa tahanan dalam rangka peringatan 72 tahun Indonesia merdeka 2017 ini. Dari jumlah itu, 16 orang diantaranya dapat langsung menghirup udara bebas.

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan secara simbolik remisi tersebut dalam upacara di Lapas Kelas IIA Mataram, Kamis (17/8). Turut hadir diantaranya anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB. “Bagi yg bebas kembalilah pada keluarga. Jadilah insan yang taat hukum agar dapat menjadi manusia yg bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat,” pesannya.

Ia menambahkan, remisi itu merupakan buah dari taatnya para narapidana mengikuti program pembinaan, serta terpenuhinya syarat pengajuan remisi.

Gubernur berharap, para narapidana dapat menyesuaikan diri kembali saat kembali ke masyarakat dan aktif ikut serta dalam pembangunan daerah. Bukan malah sebaliknya, kembali menjadi kriminal lagi.

Sebab, para narapidana mengikuti program pembangunan karakter selama menjalani program sebagai warga binaan, selama proses masa pidana penjaranya. ‘’Pembinaan napi melembutkan rasa

Ramaikan Lomba Fashion Show

(Suara NTB/why)

REMISI - Upacara pemberian remisi umum dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di Lapas Kelas IIA Mataram, Kamis (17/8). perbuatan kriminal sehingga dapat dieliminir,’’ jelasnya.

Pemberian remisi itu sebagai bagian dari hak narapidana, juga dimaksudkan untuk mengurangi subkultur pelaksanaan hukuman pidana serta dampak dari perampasan kemerdekaan.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily berharap, para narapidana yang mendapat remisi untuk mempertahankan sikap dan perbuatan baik selama menjalani masa hukuman pidana.

Selain itu dapat dijadikan motivasi bagi para narapidana lainnya untuk berbuat serupa sehingga dapat diganjar dengan remisi serupa.

Dari 1.296 napi yang mendapat remisi itu, 539 or-

ang diantaranya mendapat remisi 1 bulan, 282 orang remisi dua bulan, 308 orang remisi tiga bulan, 9 orang remisi empat bulan, 45 orang remisi lima bulan, dan 16 orang remisi enam bulan.

Napi terbanyak mendapat remisi yaitu di Lapas Kelas IIA Mataram dengan 382 orang, selanjutnya di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar dengan 280 orang, serta Rutan Kelas IIB Praya dengan 169 orang.

Pemberian remisi itu, sambung dia, mengurangi dampak dari overkapasitas Lapas yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham NTB. per 17 Agustus 2017, Rutan dan Lapas di NTB yang berkapasitas total 1.102 orang dihuni oleh 2.724 tahanan dan napi. (why)

Mataram (Suara NTB) Lenggak-lenggok bocah mungil berparas bule meramaikan lomba peragaan busana (fashion show) yang diadakan Alfamart menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-72, di Kura-kura Waterpark, Rabu (16/8). Mengenakan busana kebangsaan Indonesia merah putih, mereka membaur dengan peserta yang merupakan anak-anak lokal Mataram.

Ada yang percaya diri, ada yang malu-malu berjalan di catwalk sambil memberi salam pada empat orang juri.

Berlin, bocah bule Australia berusia 3 tahun ini terlihat sangat percaya diri melempar senyum ke penonton.

Bocah bule lainnya asal AS yang berusia 4 tahun, Sella, dengan kuncir dua digulung di kepalanya tampak tersipu-sipu sambil berkali-kali melihat ke arah orang tuanya. “You’re doing great, baby!” teriak ibunya. Sella pun berlari kecil turun panggung dengan sandal high heels yang ukurannya agak kebesaran.

Marketing Manager Alfa-

mart Lombok, Henny Marlina mengatakan, kegiatan semacam ini rutin diadakan terutama jika memperingati hari besar nasional seperti Kemerdekaan RI, Kartini, Hari Ibu hingga HUT Alfamart. ‘’Selain itu kita juga menggandeng banyak. Sebagai toko komunitas, kami ingin lebih dekat dengan konsumen serta membangun hubungan emosional,” ujarnya.

Untuk lomba fashion show, kategori penjuriannya berupa kerapian, kepercayaan diri, hingga keserasian baju yang dikenakan.

Lomba fashion show bertema casual merah putih ini merupakan puncak dari rangkaian lomba yang digelar sejak 14 Agustus, mulai lomba hafalan surat Al-Quran untuk usia KB/TK, lomba mewarnai untuk para guru PAUD, lomba mewarnai usia KB/TK, lomba tari untuk anak usia PAUD dan guru atau orangtuanya.

Untuk pemenang juara I – III dan juara harapan mendapatkan trophy, piagam serta hadiah menarik lainnya. (r)

Warga Miskin Kota yang Merenda Harapan di Hari Kemerdekaan Dari Hal. 1 sama seperti dirinya. ‘’Anak saya juga ndak ada kerjaan tetap. Sama-sama begini sudah,’’ katanya kepada Suara NTB, Selasa (15/8).

Dari hasil memulung, penghasilannya pun tak menentu.

Dalam sebulan ia hanya bisa mengantongi Rp 125 ribu sampai Rp 150 ribu. Jumlah itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi apa daya, hanya itulah yang dapat ia kerjakan. ‘’Cukup ndak cukup. Ya gimana lagi ndak ada kerjaan yang lain,’’ kata ibu tiga

anak ini. Suaminya pun telah lama meninggal sehingga kini ia harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muniah juga sempat diminta tinggal di panti jompo oleh kepala lingkungan, tapi ia menolak. Anak-anaknya juga tidak mengizinkan.

Muniah adalah salah satu potret dari warga miskin di Kota Mataram yang masih perlu perhatian dari pemerintah bagaimana agar ia bisa merasakan sejatinya kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan yang telah lama membelenggunya. Kendati te-

lah berusia lanjut, Muniah tetap mengingat tanggal Kemerdekaan Indonesia. Ia berharap di HUT Kemerdekaan Indonesia ke-72 ini, perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah kepada warga seperti dirinya lebih besar lagi. ‘’Dari dulu saya hidupnya seperti ini terus (miskin). Mudahan saja pemerintah lebih memperhatikan warga miskin,’’ harapnya. Karena merdeka bagi rakyat kecil seperti Muniah tidak hanya bisa lepas dari cengkraman penjajah, tapi juga merdeka dari rasa lapar dan jerat kemiskinan. (ynt)

Mantan Kepala BPSDM Terancam Kena Sanksi Dari Hal. 1 Terpisah, Wagub NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang dikonfirmasi menyatakan Pemprov NTB menyayangkan sikap mantan Kepala BKD dan Diklat NTB itu. Diketahui, sebelum menjabat Kepala BPSDM, Hakim sebelumnya menjadi Kepala BKD dan Diklat menggantikan Drs. H. Muh. Suruji yang dimutasi menjadi Kepala Dinas Dikpora.

Wagub menyayangkan sikap Hakim lantaran jabatan staf ahli ternyata juga banyak peminatnya dalam seleksi terbuka beberapa bulan lalu.

Amin mengatakan, menurut pandangan pimpinan, Hakim merupakan pejabat yang loyal. Dia juga sudah diberikan kepercayaan menduduki jabatan penting dan strategis. Bahkan sempat dipercaya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). ‘’Artinya, nanti kita lihat.

Apakah selamanya tidak mau dilantik untuk tidak menduduki posisinya. Artinya sebagai pegawai negeri yang tidak menjalankan tugas, nanti kita lihat,’’ katanya.

Wagub mengatakan, Pemprov menghargai pandangan Hakim yang menyatakan mutasi lima pejabat eselon II yang dinilai melanggar UU ASN. Sebagai seorang ASN, itu merupakan haknya. Tetapi,

mutasi yang dilakukan sudah sesuai dengan UU ASN, karena tidak ada pejabat yang dinonjobkan pada mutasi tersebut. Yang ada hanyalah pergeseran pejabat. ‘’Ada tahapan, langkah-langkah selanjutnya ketika seorang pegawai negeri tidak menjalankan tugasnya. Sudah pasti (ada sanksi). Bagi yang tidak patuh kepada tugas jabatan yang diberikan dalam menjalankan tugas,’’ kata Wagub.

Meskipun tidak menghadiri undangan pelantikan selama dua kali, Wagub mengatakan Hakim masih diberikan waktu sekali lagi pada Senin mendatang. Terlebih, kata Wagub, gubernur sudah meminta dirinya untuk melihat dan mengevaluasi yang bersangkutan. ‘’Pak Gubernur kemarin sudah beliau bilang, Pak Wagub dilihat, dievaluasi. Kalau memang tidak menjalankan tugas, tentu akan ada konsekuensikonsekuensi. Sudah ada diatur dalam UU ASN,’’ terangnya.

Saat ini, kata Wagub pihaknya belum berandai-andai apa sanksi yang diberikan kepada ASN tersebut. Namun, jika tak menjalankan tugas, kemudian tidak masuk kerja sesuai dengan jabatan yang diemban berarti menyia-nyiakan kepercayaan pimpinan yang telah diberikan.

Gubernur, kata Wagub selaku Pejabat Pembina Kepe-

gawaian ketika menempatkan seseorang menduduki jabatan harus diikuti. Terkait dengan persoalan mantan Kepala BPSDM ini, akan terus dipantau selama 45 hari ke depan.

Jika sampai selama 45 hari tidak melaksanakan tugas dan tidak masuk kerja maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. ‘’Gubernur dan Wakil Gubenrur dalam hal ini akan meminta kepada sekretaris daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai UU ASN. Sudah dua kali kalau ndak salah. Kemarin Pak Gub minta coba dipanggil sekali lagi untuk pelantikan.

Kalau ndak datang, kita tak akan undang lagi untuk pelantikannya. Panggilan sampai tiga kali,’’ ucapnya.

Wagub mengatakan, Hakim masih diberikan kesempatan untuk dilantik sampai Senin depan. Jika tetap tidak hadir, maka tidak ada lagi penjadwalan pelantikan. Menurutnya, hal ini menjadi contoh yang tidak baik bagi ASN yang lain.

Ia mengatakan, ASN yang melawan seperti ini tumben ditemukan sekarang. ‘’Seharusnya memberikan contoh yang baik. Bayangkan sudah dipercayai oleh pimpinan menduduki jabatan-jabatan penting, sangat strategis.

Artinya beliau itu dianggap mampu. Nah, kemampuannya di situ,’’ tandas Wagub. (nas)

(Suara NTB.ist)

LOMBA - Manajemen Alfamart Peringati HUT RI Ke–72 dengan lomba busana anak.

Jaksa Diminta Jangan Lampaui Kewenangan Hakim Dari Hal. 1 Jangan jaksa menjabarkan niat jahat orang, biarlah hakim yang menilai. Jangan jaksa memaksa orang mengakui dan mengatakan niatnya. Kalau syarat perbuatan harus ada niat, gak ada dong yang masuk penjara,’’ tegas Kapolda NTB, kamis (17/8) ketika ditanya soal alasan Korsup kasus K2 Dompu ke KPK. Dia berharap jaksa tidak memberi petunjuk yang justru menyulitkan pihaknya.

“Jangan ditanya tentang niatnya, kalau harus ada niat, ya gak selesai selesai ini kasus,’’katanya.

Dalam petunjuk jaksa sebagaimana diungkap Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah, SH sebelumnya, bahwa niat jahat (mensera) tersangka sehingga berujung perbuatan melawan hukum belum ditemukan. Atas dasar itulah, dua kali berkas kasus K2 Dompu dikembalikan dalam petunjuk P19. Tak ingin kasus ini SP3, penyidik Polda NTB pun menyodorkan ke Satgas Korsup KPK untuk ditelaah.

Soal berkas yang dikembalikan, menurut Kapolda NTB hal normatif dalam alur proses hukum. Tapi jadi soal ketika dalam petunjuk itu pihaknya diminta untuk mendalami niat jahat tersangka. Karena soal niat jahat atau mensera, hanya bisa diketahui oleh pelaku sendiri dan menurutnya sulit mendapat pengakuan pelaku tersebut.

Sebagai sesama penegak hukum, menurutnya harus sama- sama fokus tentang fakta perbuatan pidana yang dilakukan tersangka.

Di mana dalam fakta ditemukan bahwa tersangka turut

serta membantu melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 56 KUHP. Karena kekuasaannya, tersangka memerintahkan untuk mengesahkan 134 honorer K2 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) menjadi CPNS. Bahwa fakta ditemukannya, akibat adanya perintah itu, muncul perbuatan pidana berlanjut dengan keluarnya kerugian negara dari pembayaran honorer K2 yang TMK. ‘’Misal saya perintahkan, ‘udah kamu kerjakan aja’.

Nah, yang tahu niat itu kan saya. Tapi yang pasti perbuatannya sudah ada,’’ terangnya.

Jika ingin diperdalam bahwa perintah pengangkatan honorer K2 itu ada unsur pidana, maka perlu ahli bahasa.

Tapi penyidiknya tetap fokus bahwa tidak ada pilihan bagi penerima perintah untuk menjalankan, meski akhirnya berujung pidana. ‘’Makanya adalah, seorang yang terpaksa, maka tidak bisa jadi tersangka,’’ jelasnya menyebut kasus ini masih tersangka tunggal, H.Bambang M. Yasin.

Sementara juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menegaskan terkait kasus K2 Dompu, pihaknya hanya fokus pada berkas P19 yang sudah diberikan kepada penyidik Polda NTB agar dilengkapi sesuai petunjuk.

Mengenai kewenangan, apalagi terkait kebijakan, menurutnya menjadi ranah pimpinan dan tidak akan menanggapi hal yang menjadi materi berkas. Saat ini jaksa peneliti hanya menunggu petunjuk dipenuhi untuk ditelaah lagi, apakah lengkap atau masih harus dikembalikan lagi. (ars)

Farouk Muhammad, Lebih dari Seorang Senator Dari Hal. 1 Farouk mendorong para mahasiswa melakukan penelitian/ skripsi tentang KKN dalam tubuh Polri dan mempublikasikan hasilnya sehingga menggemparkan masyarakat mulai rakyat kecil hingga presiden dan media-media luar negeri pada kurun 2003-2004.

Sebagai seorang pribadi, ia terkenal dengan kepeduliannya pada kaum dhuafa atau yatim piatu, buruh tani/nelayan tidak mampu, dan guru-guru swasta yang memperoleh honor tidak layak dari negara termasuk marbot dan guru-guru ngaji serta pengelolaan pendidikan swasta berbasis agama.

Farouk telah mengabdi lebih dari 40 tahun kepada bangsa dan negaranya. Kini ia didaulat untuk mengakhiri pengabdiannya di daerah dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seperti kata bijak ; “Lebih baik kembali menanam mawar di kampung halaman sendiri’’.

Bagi Farouk, berbuat baik bagi banyak orang bukan se-

batas ibadah. Namun, itu juga melahirkan kepuasan batin bagi dirinya sendiri.

Bagi masyarakat NTB, sosok Farouk Muhammad sesungguhnya tidaklah asing. Di awal era reformasi ia telah bertugas menjadi Kapolda NTB, sebelum melanjutkan kiprahnya sebagai Kapolda Maluku (2002). Ia kemudian dipercaya menjadi Gubernur PTIK selama hampir lima tahun (2002-2006). Lebih dari 30 tahun berkarir di kepolisian, Farouk menutupnya dengan torehan prestasi dan rekam jejak tanpa cacat.

Sebagai perwira tinggi di jajaran kepolisian, Farouk dikenal sebagai jenderal pemikir. Peraih gelar Doktor dari Florida State University Amerika ini merupakan salah satu konseptor awal reformasi kepolisian. Ia juga memiliki keahlian pada bidang kebijakan pembangunan daerah.

Farouk dikenal sebagai jenderal yang bersih dan berintegritas. Sebuah majalah mingguan di ibukota pernah menye-

butnya sebagai penerus Jenderal Hoegeng, Kapolri legendaris di era Soekarno yang dikenal jujur dan pemberani.

Dewasa ini, sebagai Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad juga aktif mendorong kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Ia terlibat aktif mendorong kebijakan untuk memajukan pariwisata NTB melalui pembangunan Kawasan Mandalika dan Pelabuhan Internasional Bandar Khayangan (KLU).

Farouk memang sudah tidak muda lagi. Namun, ia tidak pernah berhenti gelisah, layaknya kaum muda yang selalu gerah dengan ketidakberesan. Setiap kali menemukan persoalan, ia selalu berinisiatif menanyakan apa kontribusi yang ia bisa ambil. Setiap kewenangan yang ia miliki ia kerahkan untuk mendorong penyelesaian solusi.

Bahkan, ia kerap mampu melahirkan solusi yang tidak mampu dijangkau oleh seorang senator biasa.

“Saya memang sulit untuk bisa tenang atau santai ka-

lau merasa sesuatu tidak beres. Apalagi ada orang lain yang menderita akibat persoalan itu,” ujarnya.

Salah satu hal yang cukup membuat tidurnya tak nyenyak saat ini adalah nasib sejumlah guru, terutama guru honorer yang masih menyandang status pahlawan tanpa jasa.

“Sudah sangat sering, di berbagai kesempatan, saya mendengar keluhan guru-guru, mulai PAUD, RA dan TK sampai SLTA swasta. Mereka ada yang menerima Rp 250 bahkan Rp 50 ribu perbulan. Itupun dibayar tiap enam bulan, bahkan sekali setahun. Negara bahkan berutang honor impassing sejak 2015/2016,” ujarnya.

Farouk khawatir, kualitas guru dengan bayaran sedemikian rendah akan mengancam upaya pembangunan SDM berkualitas yang sedang digencarkan saat ini. “Bagaimana kita bangun SDM NTB berkualitas. Belum lagi bicara kondisi fasilitas madrasah dan Ponpes.

Sementara kesejahteraan guru-guru PNS dan sekolah-

sekolah negeri yang samasama membawa misi mencerdaskan kehidupan bangsa jauh beda,” ujarnya.

Melihat penderitaan para guru itu, Farouk pun tak mengherankan jika ada dari mereka yang merasa belum merdeka.

“Ada yang menganggap, kita bukannya sudah merdeka 72 tahun tetapi baru beberapa tahun, dan rasanya pula kita hanya beretorika dengan slogan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’,” ujarnya.

Bagi Farouk, kegelisahan adalah energi yang terus menggerakkan seluruh tubuhnya.

Setiap kali mendapatkan aspirasi masyarakat, ia selalu terdorong untuk bergerak dan tidak hanya diam mengeluhkan permasalahan.

“Apapun itu, saya tetap harus mencintai negeri ini.

Saya harus terus berjuang agar ada perubahan sehingga kehidupan bernegara di Provinsi NTB bisa membawa rahmat untuk semua,” pungkasnya sembari menyampaikan Dirgahayu RI ke-72. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 18 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rayakan Kemerdekaan, Lombok Astoria Ajak Tamu Upacara Mataram (Suara NTB) Bulan Agustus identik dengan tema kemerdekaan, dimana 72 tahun silam bangsa Indonesia memplokamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Dewasa ini, banyak cara yang

bisa dilakukan dalam menjalani makna kemerdekaan Republik Indonesia. Hotel Lombok Astoria salah satunya, hotel yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rembiga ini melakukan kegiatan peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan

RI dengan melakukan upacara bendera. Manajemen hotel juga mengajak tamu yang menginap untuk turut melalukan upacara bersama. “kegiatan upacara bendera ini pertama kali diadakan dengan pesertanya seluruh

manajemen staff Hotel Lombok Astoria. Disamping itu pula, kami turut mengundang tamu yang menginap di hotel kami sekiranya ingin turut serta mengikuti upacara peringatan HUT RI ke 72,” ujar General Manager Lombok Astoria, Fajar S.Azis, di Mataram, Kamis (17/8).

Antusiasme seluruh staff hotel dan juga tamu yang menginap di hotel lombok astoria sangat terasa pada saat upacara berlangsung.

Ini sekaligus mengingatkan semua pihak akan pentingnya

memaknai kemedekaan ini dengan penuh semangat. Selain itu juga untuk memperingati jasa para pahlawan yang gugur di medan perang.

“Kami ingin memberikan kesan yang unik kepada tamu di moment kemerdekaan ini, dengan mengajak mereka turut serta dalam upacara HUT Kemerdekaan RI yang ke 72, dan ini pula sebagai wujud kami agar lebih dekat dengan para tamu yang menginap di Hotel Lombok Astoria,” kata fajar.

Diketahui Hotel Lombok Astoria yang sebelumnya bernama Golden Tulip merupakan satusatunya resort di tengah kota yang menjadi pilihan terbaik untuk acara pernikahan, ulang tahun, arisan dan acara penting lainnya. Manajemen hotel terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamunya.

“Kami berharap para tamu merasa puas dan senang den-

(Suara NTB/ist)

UPACARA - Suasana upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di Hotel Lombok Astoria, Kamis (17/8). gan pelayanan yang kami berikan. Kami juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kami,” ujarnya.

Ia berharap semua kebu-

tuhan tamunya dapat terpenuhi dan setiap tamu bisa merasa nyaman. Terlebih dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan. (lin)