Edisi 12 September 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 152 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 12 SEPTEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mantan Camat di Dompu Tertantang Jadi Balon Wagub NTB PRIHATIN dengan krisis figur di Kabupaten Dompu, mantan camat ini memberanikan diri tampil dalam perebutan posisi sebagai bakal calon Wakil Gubernur (Balon Wagub) NTB. Jabatannya saat ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu.

Muhammad Isnaini

Dia adalah H. Ichtiar H. Yusuf, SH figur yang siap tampil mewakili krisis eksistensi calon dari unsur birokrasi diantara para kandidat lainnya yang dominan berlatar politisi. Ia berangkat dari birokrasi paling bawah, menjadi staf, kemudian kepala seksi, camat, kepala bidang, seterusnya hingga beberapa kali menjabat eselon II hingga kini. ‘’Selama ini saya melihat kok tidak ada yang berani tampil, khususnya figur dari Dompu. Padahal potensinya banyak.

Maka saya menyatakan, siap all out,” kata Ichtiar, Senin (11/9) kemarin.

Bersambung ke hal 15 H. Ichtiar H. Yusuf

Penembakan Dua Anggota Polri di Kota Bima

Empat Warga Diamankan Kota Bima (Suara NTB) – Pasca-insiden penembakan terhadap dua anggota Polres Bima Kota, yakni Bripka Jainal dan Bripka Gafur, personel Brimob Subden A Bima menggerebek sejumlah rumah warga di Kelurahan Penato’I, Kecamatan Mpunda, Senin (11/9). Penggerebekan yang dipimpin Kapolres Bima Kota, AKBP.Ahmad Nurman Ismail tersebut, berhasil mengamankan empat warga serta menyita beberapa barang bukti (BB).

Penggerebekan tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal S.IK, saat dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Kata dia empat warga yang diamankan itu, masingmasing tiga orang laki-laki dan seorang perempuan. ‘’Empat warga yang diamankan, inisialnya If, Im dan Wd. Sementara yang perempuan inisial Fs,’’ ungkap Kasat Reskrim.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/uki)

TO K O H Didalangi Kelompok Radikal

Barang bukti (BB) hasil penyitaan aparat dari sejumlah warga yang diamankan, Senin (11/9)

Dua Anggota Polres Bima Kota Diduga Ditembak OTK

KELOMPOK radikal di Bima diduga kembali beraksi. Dua anggota Polres Bima Kota jadi korbannya, Senin (11/9) yang ditembak dalam perjalanan mengantar anak ke sekolah.

Empat orang diduga terkait penembakan itu sudah diamankan.

Bersambung ke hal 15

DIRAWAT - Anggota Polres Bima Kota, Bripka Gafur yang ditembak OTK, Senin (11/9) pagi, nampak korban dibesuk oleh Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman S,Ik, saat dirawat di RSUD Bima.

DUA orang anggota Polres Bima Kota, Bripka Jainal dan Bripka Gafur, diduga ditembak Orang Tak Dikenal (OTK). Ke dua bintara ini ditembak dalam waktu dan di lokasi yang berbeda di Kota Bima, Senin (11/9) pagi.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, sebelum penembakan Jainal baru pulang mengantar anaknya, Bersambung ke hal 15

‘’

Pemerintah dan warga Kota Bima mengutuk keras aksi penembakan yang terjadi terjadi di di wilayah yang Kota Bima M. M.Qurais QuraisH. H.Abidin Abidin

Semarak, Pembukaan Festival Pesona Moyo 2017

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Budaya menjadi salah satu identitas daerah dan kerapkali masuk dalam kalender event. Salah satu aktivitas event yang dilakukan saat ini adalah Festival Pes-

(Suara NTB/ist)

ona Moyo 2017 yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa. Ini merupakan tahun ke enam event ini diselenggarakan. Bersama masyarakat Sumbawa, kegiatan ini diharapkan berlangsung meriah dan dapat menjadi ajang promosi pariRANTOK - Wagub NTB, wisata Sumbawa.

H.Muh.Amin didampingi Apalagi kegiatan dihelat Bupati Sumbawa. H.M.Husni di Halaman Kantor Bupati Djibril dan Wabup Sumbawa, Sumbawa, menjadikan ikon H.Mahmud Abdullah meSumbawa terlihat lebih mukul rantok menandai dibukanya kegiatan Fertival tereksplor. Ditambah susunan acara yang mempertunPulau Moyo 2017, Minggu jukkan berbagai kesenian malam. khas masyarakat suku Sa-

mawa dengan para penarinya.

Termasuk ribuan tamu undangan yang hadir berbusana tradisional Sumbawa yang berwarna cerah, membuat acara terkesan mewah. ‘’Tahun ini telah memasuki tahun keenam. Jujur kami juga tidak menyangka, kalau penyelenggaraan pembukaan malam hari, ternyata bisa membuat kegiatan menjadi lebih romantis dan syahdu,” kata Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril, B.Sc, dalam sambutannya, Minggu (10/9) malam.

Bersambung ke hal 15

Laju Kerusakan 5.000 Hektare Setahun

Butuh Rp 2,95 Triliun Kembalikan Kondisi Hutan NTB

(Suara NTB/dinaslhkntb)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB tak me-

nampik hutan NTB dalam kondisi kritis. Jumlah lahan dan hutan yang dalam kondisi kritis mencapai 590 ribu hektare berdasarkan data tahun 2016.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si yang

dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/9) siang kemarin menyebutkan laju kerusakan hutan mencapai 5.000 hektare setahun.

Pada tahun 2014, luas lahan dan hutan yang kritis di NTB sebesar 580 ribu hektare.

Dua tahun berikutnya, luas

lahan yang kritis bertambah 10 ribu hektare, sehingga menjadi 590 ribu hektare.

Untuk memulihkan kondisi hutan NTB seperti semula, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2,95 triliun.

Bersambung ke ke hal hal 15 15 Bersambung

TERBAKAR - Kebakaran hutan seluas 21 hektare di Gili Lawang Lombok Timur yang banyak ditumbuhi alang-alang dan tanaman, belum lama ini.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

TAK ADA AKTIVITAS - Inilah lokasi pembangunan Monumen Mataram Metro. Pasca peletakan batu pertama 31 Agustus lalu belum terlihat aktivitas pengerjaan proyek, Senin (11/9).

Relokasi Tertunda PENATAAN lapak pedagang di eks Pelabuhan Ampenan hingga kini belum dieksekusi oleh Pemkot Mataram. Padahal, pedagang telah berulangkali disampaikan niat pemerintah untuk melakukan penataan di kawasan tersebut. Tidak diketahui penyebab tertundanya relokasi itu. Kewenangan sepenuhnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perdagangan.

“Rencana kita melaku(Suara NTB/cem) kan relokasi tanggal 23 Zarkasy Agustus. Padahal persiapannya sudah matang dan dirapatkan dengan warga. Tapi tidak jadi sampai sekarang,” kata Camat Ampenan, Zarkasy dikonfirmasi, Senin (11/9). Pada prinsipnya kata dia, pihaknya siap kapan pun pemerintah mulai mengerjakan proyek tersebut. Pedagang telah dikumpulkan dan disosialisasikan bersama Tim Baloq Tuan.

Sebaiknya rencana pembangunan lapak PKL itu segera dilakukan, sehingga pedagang tidak menunggu lama dan menganggap itu hanya relokasi semata. “Minggu depan materialnya datang. Minggu ini juga kita relokasi pedagang. Ada atau tidak ada tenda mereka harus direlokasi,” katanya.

Proyek fisik itu merupakan kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Mataram dengan Pemprov NTB. Sedikitnya, 47 pedagang yang akan dipindah lokasinya tidak jauh dari tempat semula. “Cuma mundur sedikit saja di belakang taman,” tuturnya.

Dikatakan, eks Pelabuhan Ampenan telah menjadi destinasi favorit bagi masyarakat. Penataan PKL menurutnya penting agar lebih rapi, memiliki konsep, dan tertata secara apik.

Ampenan sebagai kota tua, kawasan ekonomi, dan budaya perlu terintegrasi. Keuntungan secara ekonomi bisa dirasakan oleh pedagang dari tingkat kunjungan wisatawan.

Meskipun demikian, Zarkasy mengakui tantangan paling berat dirasakan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar sering ditangkap berbeda. “Keinginan masyarakat selalu bertentangan dengan keinginan pemerintah. Masyarakat asal bikin tempat, jelek dan kumuh,” bebernya.

Sementara, pemerintah berpikir panjang terkait konsep eks Pelabuhan Ampenan yang dipadukan dengan Kota Tua Ampenan. Keberagaman etnis di sana nanti akan jadi modal. Ia memiliki pemikiran sepanjang jalan Pabean menuju eks Pelabuhan Ampenan sebagai kawasan kuliner. Warga setempat menjual makanan tradisional, sehingga Ampenan jadi etalase keberagaman di Kota Mataram.

“Kita ingin Chinese dan Arabian food. Tidak seperti sekarang ini monoton. Semua jual kopi dan es,” kritiknya.

Mantan Lurah Dayan Peken ini menambahkan, apa yang menjadi harapan pemerintah terutama peningkatkan kesejahteraan warga didukung oleh masyarakat setempat. (cem)

Perda Harus Dihapus

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Nyoman Wardana, SH., menilai Perda Kota Mataram tentang pengambilan pajak sarang burung walet di Kota Mataram harus dicabut. Penilaian ini menyusul tidak tercapainya target pajak sarang burung walet selama bertahun - tahun, bahkan sejak Perda itu lahir. “Perda itu ya harusnya dihapus kan saja karena memang potensinya tidak seberapa,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (11/9).

Alasan kedua, lanjut Wardana, karena Mataram termasuk daerah wisata. Artinya dengan adanya budidaya atau penangkaran burung walet, justru dianggap bertentangan dengan arah pembangunan kota Mataram sebagai kota jasa perdagangan dan daerah pariwisata. Artinya, dengan adanya Perda pengambilan pajak sarang burung walet seolaholah Pemkot Mataram melegalkan aktivitas penangkaran burung walet. Untuk itu, Perda Kota Mataram tentang pengambilan pajak sarang burung ini perlu ditinjau ulang.

Di satu sisi ekspektasi pemerintah terhadap pajak sarang burung walet meleset jauh. Selain itu, kalau memang Kota Mataram konsen sebagai kota dengan arah pembangunan pariwisata, maka penangkaran burung walet tidak seharusnya ada. “Ini dua hal yang bertentangan. Dan dari segi kesehatan, itu sangat merugikan,” katanya. Karena bagaimanapun keberadaan penangkaran burung walet jelas menimbulkan polusi. Politisi PDIP ini tidak menampik bahwa hajat awal dibentuknya Perda Kota Mataram tentang pengambilan pajak sarang burung walet adalah untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tetapi nyatanya, capaiannya tidak sesuai harapan.

“Tapi perlu dipertimbangkan juga, kota ini sebenarnya mau dibawa ke mana sih,” tanyanya. Kalau memang Pemkot Mataram ingin konsen sebagai daerah wisata, keberadaan penangkaran burung walet jelas akan menjadi kontradiktif. Karena Pemkot Mataram juga punya keinginan untuk memperindah dan mempercantik Kota Mataram. “Di sisi lain justru kita mengotori dengan hal - hal seperti itu (penangkaran burung walet, red),” imbuhnya.

Yang jelas, penangkaran burung walet dapat mengganggu keindahan kota. Untuk itu pihaknya menyuarakan agar Perda Kota Mataram tentang pengambilan pajak sarang burung walet segera dicabut. “Lagipula apa yang kita harapkan dari Perda itu,” pungkasnya. Namun demikian, dari pihak eksekutif belum mengajukan usulan penghapusan maupun pencabutan Perda itu. Hanya saja dalam rapat Banggar, legislatif p e r n a h menyampaikan hal itu. (fit)

I Wayan Wardana

Proyek Monumen Mataram Metro Belum Ditender Mataram (Suara NTB) Pembangunan Monumen Mataram Metro dan gerbang di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Jempong hanya sekadar mengejar momentum saja. Proyek senilai Rp 20 miliar itu telah dilakukan peletakan batu pertama pada 31 Agustus lalu. Sementara, paket proyeknya belum ditender di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membantah jika peletakan batu pertama oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada HUT Kota Mataram ke 24 hanya mengejar momen saja. Menurutnya, peletakan batu pertama menunjukkan bahwa monumen itu resmi dibangun dan lokasinya di sana. “Bukan mengejar momen,” bantahnya dikonfirmasi, Senin (11/9).

Mahmuddin mengaku,

monumen dan gerbang dalam proses penyelesaian desain dan dipastikan bulan ini akan ditender. Proyek itu anggarannya masih separuh. Sebab, kebutuhan gerbang dan monumen itu berbeda - beda. Untuk monumen saja membutuhkan anggaran Rp 6 miliar.

Sedangkan, gerbangnya sekitar Rp 15 miliar, sehingga total kebutuhan anggarannya senilai Rp 20 miliar lebih.

Dalam postur anggaran 2017 baru separuh dialokasikan. Yaitu, Rp 2 miliar untuk

monumen dan Rp 3 miliar pembangunan gerbang. Anggaran Rp 5 miliar itu lanjutnya, untuk mengerjakan bagian pondasi saja. “Secara total Rp 20 miliar lebih. Nanti dilanjutkan lagi tahun depan,” paparnya.

Dikatakan, pihaknya tengah mengkonsultasikan desain gambarnya. Dipastikan sisa waktu dua bulan rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu. Karena, bulan Oktober sudah tanda tangan kontrak. “Insya Allah, dua bulan bisa selesai,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melakukan peletakan batu pertama pembangunan monumen Mataram Metro, Kamis (31/8). Monumen dengan anggaran Rp 20 miliar diharapkan jadi ikon terbaik di Indonesia. Menurut Ahyar, pembangunan monumen penting untuk memberikan citra positif bagi Kota Mataram.

Dengan pindahnya Bandara Selaparang yang menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 700 juta. Tetapi semenjak ditetapkan sebagai kawasan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) itu bisa digantikan dengan PAD Rp 360 miliar.

Dijelaskan, Mataram sebagai kota metro konsekuensin-

ya jadi simbol di NTB bagi daerah sekitar. Perlu membuat akses infrastruktur baik di Kota Mataram. “Saya mengusulkan Jalan Bung Hatta ke Utara tembus Gunung Sari. Pikirkan saja ada 27 BTN di sana. Masyarakatnya beraktivitas ke Mataram bagaimana majunya daerah pinggiran sana,” paparnya.

Alasan dibangun monumen demi peningkatan PAD. Mataram sebagai pusat jasa dan perdagangan membutuhkan simbol atau ikon untuk modal pencitraan agar membangun kesan positif di daerah lain bahwa Kota Mataram yang aman, nyaman, asri, dan masyarakat yang ramah. Bila image itu terbangun kata dia, dipastikan wisatawan akan kembali. (cem)

Pilkada NTB

DPP PPP Rekomendasikan Ahyar Abduh

Mataram (Suara NTB) Bakal Calon (Balon) Gubernur NTB, H. Ahyar Abduh semakin percaya diri untuk bertarung pada kontestasi pemilihan kepala daerah NTB 2018 mendatang. Setelah sebelumnya mengantongi SK dukungan Partai Gerindra, kini Ahyar kembali mengumumkan diri telah mengantongi SK DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ahyar Abduh melalui keterangan tertulis diterima Suara NTB, Senin (11/9) mengungkapkan syukur dapat menjaga dan mempertahankan semangat ke- NTB - an dengan membangun koalisi Lombok Sumbawa pada Pilkada NTB 2018 mendatang. Rekomenda-

si atau SK dukungan yang diterima dari DPP PPP merupakan SK pertama dari partai poros tengah, sehingga diharapkan parpol lainnya menyusul sesuai mekanisme di internal partai itu sendiri.

“Kami mengucapkan syukur dan terimakasih setelah melalui berbagai mekanisme dan komunikasi yang inten utamanya dengan Ibu Ketua DPW PPP NTB maupun Pimpinan Pusat yang pada akhirnya memberikan kepercayaan kepada kami,” kata Ahyar.

SK dukungan yang terima kata Ahyar, akan dipertanggungjawabkan dan berikhtiar sungguh-sungguh untuk melaksanakn amanah dari PPP dalam ikhtiar mendapatkan

kepercayaan masyarakat NTB. Dengan harapan masyarakat NTB menerima dan tentu kepada semua pengurus dan kader maupun konstituen PPP di semua lini untuk tetap solid, kompak, dan istiqomah dalam melaksanakan amanah partai.

“Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kami menuju NTB 1 dengan niat yang baik dengan cara yg baik untuk kebaikan masyarakat dengan semangat NTB Untuk Semua, Amin Allahumma Amin,” tambahnya.

Seperti diketahui, Ahyar tengah intens membangun komunikasi politik dengan pengurus parpol di DPP. SK dukungan partai besutan Prabowo Subianto dinilai belum cukup

sebagai kendaraan politik, sehingga mencari parpol lain untuk berkoalisi.

Isu berkembang jika Walikota Mataram dua periode ini akan diusung oleh parpol poros tengah. Yaitu, PAN, Hanura, PKB dan PPP. Akan tetapi, dukungan itu belum pasti karena Hanura, PKB, dan PAN mengambil alternatif calon lain dengan memunculkan Lalu Rudi Srigede yang disandingkan dengan Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin.

Ahyar justru memiliki cara lain. Meski partainya sendiri (Golkar,red) tidak mendukung, ia tetap berusaha mendulang dukungan dengan blusukan dan silaturahmi politik ke tokoh

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di NTB. (cem)

Dialokasikan Rp 40 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 41.500 warga NTB yang tergolong tidak mampu tak terakomodir dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari 5,2 juta warga NTB, pemerintah pusat hanya mengakomodir sebanyak 2,5 juta jiwa dalam program JKN. Untuk membiayai pengobatan masyarakat miskin sebanyak 41.500 orang tersebut, Pemprov NTB dan pemda kabupaten/kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Sebanyak 41.500 orang warga miskin ini harus menda-

patkan jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan NTB, Rohmi Khoiriyati, SKM, M.Si menjelaskan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Kemudian pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan Rp 20 miliar. “Kita gunakan untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 41.500 orang untuk seluruh NTB,” ujarnya dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan di Kantor Gubernur, Senin

(11/9) siang kemarin.

Ia mengatakan jika dilihat dari hitung-hitungan di atas kertas, sebenarnya seluruh masyarakat miskin di NTB sudah tercover JKN. Jumlah masyarakat NTB sebanyak 5,2 juta jiwa. Yang sudah tercover JKN sebanyak 2,5 juta jiwa. Sementara, jumlah masyarakat miskin di NTB saat ini di bawah 800 ribu jiwa.

Atau jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sebanyak 2,4 juta jiwa.

“Hampir 2,5 juta sudah tercvover PBI (Penerima Bantu-

Pengisian Jabatan Kadis Dukcapil Dikoordinasikan ke Kemendagri Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengisian jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) karena telah berhalangan tetap (meninggal dunia).

Koordinasi ini kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (11/9) meminta izin ke Kemendagri agar segera mengisi jabatan tersebut melalui mekanisme panitia seleksi.

“Segera kita bersurat meminta izin Kemendagri pemberitahuan berhalangan tetap dan meminta izin segera diisi melalui proses pansel,” kata Eko. Sekda tidak menjelaskan detail kapan surat dikirim ke Kemendagri. Ia menegaskan bahwa posisi itu harus segera diisi supaya tidak mengganggu pelayanan. Kemungkinan sambung mantan Asisten II

(Suara NTB/dok)

H. Effendi Eko Saswito Setda Kota Mataram ini, pengisian jabatan itu berbarengan dengan pengisian jabatan kepala Dinas Sosial awal November mendatang. “Insya Allah, mungkin sama dengan Dinas Sosial,” sebutnya.

Di sisi lain, Eko menyayangkan Pemerintah Pusat tidak memberikan jatah formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Kota Mataram. Disatu sisi, formasi itu sangat dibutuhkan. Sementara disisi lain, tidak diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi.

Tidak adanya formasi itu lanjutnya, bukan berarti pihaknya putus asa. Ia akan mengoptimalkan pegawai yang ada. Bahkan, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) meminta ke Pemerintah Pusat untuk jatah formasi, sehingga Kota Mataram mendapat perhatian. ‘’Terutama tenaga pendidikan dan kesehatan ini yang paling kita butuhkan,” terangnya.

Kalaupun menyebut kedua formasi itu, bukan berarti tidak membutuhkan formasi lain. Formasi lainnya juga sangat dibutuhkan. Sebab, gerbong pensiun tahun ini relatif banyak dan dimungkinkan akan ada promosi eselon IV, III, dan II. (cem)

an Iuran) dari APBN yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya sudah melebihi dari kondisi kemiskinan yang ada. Tetapi kan kita tidak menutup mata. Bahwa di lapangan kadang-kadang kita temukan masih banyak warga kita kurang mampu yang belum tercover jaminan kesehatan,” kata Rohmi.

Sehingga Pemprov dan pemda kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD masing-masing menggunakan pola sharing.

50 persen ditanggung Pemprov NTB, sisanya 50 persen ditang-

gung pemerintah kabupaten/ kota. Besaran anggaran yang dialokasikan pemeirntah kabupaten/kota berbeda-beda tergantung jumlah warga miskin yang akan menerima jaminan kesehatan tersebut.

“Kalau dia mendaftarkan 2.000 orang, maka 1.000 orang dibayarkan oleh pemerintah provinsi, 1.000 orang permerintah kabupaten. Menggunakan sistem sharing, masing-masing 50 persen. Kita bayarkan preminya setiap bulan. Kalau PBI itu untuk kelas III Rp 23.500 per bulan,” tandasnya. (nas)

Protelindo Cabut Laporan terhadap Lurah Pejeruk Mataram (Suara NTB) Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab akhirnya bisa bernafas lega.

Kasus pengerusakan barang milik PT. Protelindo berujung damai. Perusahaan telekomunikasi ini mencabut berkas laporannya di Polres Mataram.

Proses perdamaian antara PT. Protelindo dengan Lurah Pejeruk dilakukan secara tertutup di ruang rapat Sekda Kota Mataram yang dihadiri langsung oleh Ir. H. Effendi Eko Saswito, perwakilan dari PT. Protelindo, Camat Ampenan, Zarkasy, Kasat Pol PP, Chaerul Anwar, Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP. Kiki Firmansyah, Kabag Hukum, Mansyur, dan H. Abdul Wahab selaku terlapor.

PT. Protelindo sekitar bulan April 2016 lalu melaporkan pengerusakan aset/barang miliknya oleh Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab sehingga merugikan perusahaan ke Polres Mataram.

Abdul Wahab diketahui memotong kabel aliran listrik telekomunikasi sehingga mengakibatkan terganggu jaringan. “Dari kasus ini kita memetik pelajarannya sehingga tadi disepakati damai antara Lurah Pejeruk dan PT. Protelindo,” terang Sekda.

Eko menjelaskan, kasus ini ber-

mula dari proses perpanjangan izin operasional tower. Nampaknya lurah ingin meredam kondisi dinamika yang berkembang di masyarakat, sehingga mengambil langkah secara hukum bertentangan.

Keinginan baik itu tidak diimbangi atau sejalan dengan hukum. Kemudian, perusahaan merasa dirugikan akibat pemutusan kabel aliran listrik ke tower. “Rupanya Pak Lurah ini kalang kabut melihat desakan warga akhirnya diputuslah kabel listrik ke tower secara sepihak,” jelasnya.

Detail dimana lokasi tower itu, Sekda tidak mengetahui.

Bagaimanapun juga kata dia, kesepakatan damai dan dicabutnya berkas laporan kepolisian bisa jadi pelajaran kedepannya bagi aparat pemerintah di bawah. Artinya, tidak boleh mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan persoalan hukum. ‘’Kasus ini diminta menjadi pelajaran sehingga berhati hati,” katanya mengingatkan.

Tidak saja penandatanganan damai, PT. Protelindo juga memiliki komitmen untuk menyalurkan CSR (Coorporate Social Responsibility) untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kelengkapan fasilitas sosial dan fasilitas umum. (cem)

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Penghasil Benih Tembakau Virginia di Asia

(Suara NTB/bul)

MUTIARA - Mutiara menjadi salah satu komoditas incaran para wisatawan yang berlibur ke NTB.

Keinginan Belanja Wisatawan Asing Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Para pelaku pariwisata melihat masih rendahnya keinginan berbelanja para wisatawan asing. Terutama untuk produk-produk panganan lokal dan hasilhasil kerajinan lainnya. Justru wisatawan dalam negeri memiliki peranan penting menggerakkan ekonomi pengusaha-pengusaha kecil.

Hal ini diutarakan L. Jayadi, Guide di bawah naungan The Summit Travel. Keinginan berbelanja wisatawan dalam negeri menurutnya belum mampu ditandingi oleh wisatawanwisatawan dari berbagai negara.

“Karena kultur sosial, masyarakat Indonesia kalau berbelanja sudah berpikir oleh-oleh untuk kerabat, teman dan sahabatnya. Kalau wisawatan luar negeri, hanya sekebutuhannya,” ujarnya.

Karena itu, wisatawan dalam

negeri masih menjadi pasar empuk yang diincar oleh para pelaku-pelaku usaha kecil menengah di sektor pariwisata. Satu kali berbelanja, satu wisatawan domestik mampu merogoh hingga jutaan rupiah. Sangat berbanding terbalik dengan wisatawan asing, kendatipun wisatawan asing ketika kepincut dengan salah satu produk, berapapun harganya tetap di beli.

“Contohnya mutiara, kalau sudah diminati, pasti dibeli, berapapun harganya. Itu tradisi

wisatawan asing,” imbuhnya.

Beberapa jenis produk yang paling dimintai wisatawan yakni mutiara, menyusul kuliner, dan souvenir. Karena itu, ia berharap perbaikan kualitas produk-produk lokal terus ditingkatkan, agar mampu mencuri perhatian wisatawan asing.

Dari sisi okupansi, saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke NTB terus naik menyusul banyaknya objek-objek wisata baru yang disasar. Saat ini sedang berlangsung masa high season den-

gan tingkat kunjungan di dominasi oleh wisatawan domestik.

L. Jayadi mengatakan, penghargaan internasional yang disematkan untuk pariwisata NTB, Best Halal Tourism dan Best Honeymoon Tourism meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional untuk berwisata ke NTB. Beberapa negara asal wisatawan yang belakangan berbondong-bondong mengunjungi objek wisata NTB di antaranya Malaysia, negara-negara Timur Tengah. Pusat-pusat tinggal sementara wisatawan bahkan tidak lagi fokus di Senggigi, Lombok Barat. Sebaran tinggal wisatawan lebih luas ke Mataram dan rumah-rumah penduduk (home stay). (bul)

Ribuan Masyarakat Bajo Meriahkan Jalan Sehat Telkomsel 4G

Mataram (Suara NTB) Setelah sukses memeriahkan Kabupaten Buleleng, Lombok, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Sumbawa, Kota Kupang dan Bima dengan acara Jalan Sehat Telkomsel 4G, pascamomen Hari Kemerdekaan RI dan dimomen Hari Pelanggan Nasional ini, Telkomsel Bali Nusra kembali menggelar acara tersebut dengan lebih semarak di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat.

Acara ini dibuka oleh EVP Telkomsel Area Jawa Bali, Ririn Widaryani bersama Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula, dan dimeriahkan oleh ribuan peserta jalan sehat, penampilan dari band lokal Silent King, Dangerous Mood, The Brother’s dan DJ Uno, disertai grand prize berupa 2 unit motor Yamaha Mio J serta hadiah menarik lainnya.

Jalan sehat kali ini juga dikemas dengan beragam aktivitas seru dan heboh, seperti

(Suara NTB/ist)

JALAN SEHAT TELKOMSEL 4G - Tim Telkomsel dan masyarakat Bajo yang memeriahkan Jalan Sehat Telkomsel 4G pekan kemarin. goyang tobelo, festival kuliner dan lainnya. Kemudian juga tersedia booth keren terkait produk digital Telkomsel, seperti TCash, Music Max, Games Max dan Video Max yang juga dikemas secara unik dan lengkap dengan berbagai promo untuk pelanggan, serta booth terkait layanan migrasi USIM 4G dengan bo-

nus gratis kuota 10GB, bundling smartphone 4G dan TelkomselPOIN. Ririn Widaryani mengungkapkan, Telkomsel bekerjasama dengan pemerintah setempat Manggarai Barat menggelar Jalan Sehat Telkomsel 4G ini sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat, khususnya pelanggan Telkomsel di wilayah La-

buan Bajo dan sekitarnya, yang selama ini telah loyal terhadap Telkomsel, sekaligus untuk mensosialisasikan keunggulan jaringan 4G Telkomsel di Bajo. “Dengan adanya acara ini, diharapkan juga akan semakin meningkatkan awareness masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya mengenai beragam produk digital Telkomsel, dan perkembangan teknologi kekinian di era digital lifestyle,” ujarnya.

Layanan 4G LTE Telkomsel ini juga telah hadir melayani masyarakathampir di seluruh Ibu Kota Kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Demi kenyamanan masyarakat, khususnya bagi pelanggan dalam menikmati layanan data dan layanan digital, Telkomsel Bali Nusra telah menyediakan lebih dari 900 BTS 3G (Node B) dan lebih dari 300 BTS 4G (eNode B) yang tersebar di wilayah NTT dan sekitarnya. (bul)

BPD Bali Garap Usaha Ikutan Pariwisata di Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) Bank BPD Bali secara resmi membuka kantor Cabang Pembantu (Capem) di Lombok Utara, setelah dua tahun terakhir membuka kantor cabang di Mataram, NTB. Kehadirannya di kabupaten berumur delapan tahun ini guna memperkuat pembangunan, terutama di sektor pariwisata.

Operasional resmi kantor Capem di Jalan Raya Tanjung, Karang Taruna, Dusun Majalangu, Desa Sokong Kecamatan Tanjung, ditandai dengan penyaluran dana sosial (CSR) kepada siswa kurang mampu, tempat sampah, bantuan dana ke Ponpes Darul Iman Pemenang Barat Senin (11/9) kemarin.

Hadir langsung Dir Operasional I.G.N Agustana D. Mandala, SE, MM, Kepala Cabang Mataram, I. G.N Made Supardi, SE, Kabag Humas dn CSR A.A. Made Agung, SE, perwakilan Pemkab Lombok Utara, OJK NTB, BI NTB, pengusaha, perbankan serta stakeholders lainnya.

Sampai dengan Agustus 2017 BPD Bali memiliki 14 kantor cabang, 37 kantor Capem, 50 kantor kas, 43 kantor pelayanan kas, 170 ATM dan 3 kas mobil. Berdasarkan data hingga Desember 2016, total aset BPD Bali mencapai Rp 20,445 triliun dengan rasio keuangan ROA 3, 76 persen, ROE 24,31 persen, NIM 7,75 persen, BOPO 66,51 persen dan LDR 102,75 persen.

Tahun 2017 ini BPD Bali

(Suara NTB/bul)

SERAHKAN CSR - Dir Operasional I.G.N Agustana D. Mandala, SE, MM (kanan belakang) bersama Plh. Sekda Lombok Utara, Ir. Hermanto menyerahkan CSR sebagai tanda beroperasinya Capem BPD Bali di Tanjung, Lombok Utara menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 9 persen secara umum. Dengan komposisi kredit produktif sebesar 41 persen dan konsumtif sebesar 59 persen dan pembiayaan UMKM sebesar 17 persen.

Dengan komposisi giro 20 persen, tabungan 42 persen dan deposito 38 persen dari total dana pihak ketiga.

Agustana D. Mandala mengatakan, kehadiran Capem BPD Bali di Lombok Utara semata-mata untuk memperkuat basis pariwisata di daerah pimpinan H. Najmul Akhyar itu. Dunia usaha terus tumbuh dengan ditopang sektor pariwisata, dengan tiga gili eksotis. Gili Meno, Trawangan dan Gili Air. Gili-gili tersebut menjadi

tujuan utama wisatawan mancanegara. Bisnis ikutannya juga tumbuh. Karena itu, BPD Bali ingin memperkuat dunia usaha pemenuhan modal usaha yang memadai.

“Terutama supplier barang segala kebutuhan, UMKM diperkuat modalnya,” demikian Agustana D. Mandala.

Pemkab juga menyambut hangat hadirnya BPD Bali. Plh. Sekda Lombok Utara, Ir. Hermanto menyampaikan catatan Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar. Diusianya yang relatife masih muda ini, Lombok Utara sedang giat-giatnya membenahi diri dalam berbagai bidang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, agar sesuai dengan tujuan yang di-

harapkan.

Potensi perekonomian menurutnya sangatlah menjanjikan seiring dengan bertambahnya lapangan usaha, pergerakan aktivitas ekonomi dan terbukanya peluang kerja. Karena itu, kehadiran BPD Bali akan mendukung memperkuat modal kerja bagi masyarakat sekitar.

Harapan pemerintah daerah, BPD Bali akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan berbagai produk keuangan yang dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh masyarakat seluruh lapisan.

Emirostika dari BI NTB menyebut sebagaimana tugas bank, menampung dan menyebar dana masyarakat, keberadaan BPD Bali di Lombok Utara akan mempersubur jumlah bank dan pelayanan keuangan masyarakat.

“UMKM juga tumbuh setelah pariwisata tumbuh di Lombok Utara. Pembiayaannya bisa diperkuat untuk mendorong perekonomian di sini,” ujarnya.

Kehadiran BPD Bali juga diharapkan akan memperkuat pengelolaan keuangan masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Selain itu, BPD Bali juga harus memperkuat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Lombok Utara.

“Ajaklah masyarakat untuk terbiasa tidak membawa uang untuk mengurangi risiko. Misalnya belanja, masyarakatkan produk-produk keuangan dengan transaksi non tunai,” harapnya. (bul/*)

PT. Sadhana Arifnusa, melalui anak perusahaannya, PT. Benih Emas Indonesia menjadi perusahaan pertama di Asia yang mempelopori produksi benih unggulan tembakau virginia. Perusahaan yang berbasis di Puyung Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ini bahkan telah memulai ekspor benih tembakau dari Lombok ke Afrika.

PT. Benih Emas Indonesia mengantongi izin dengan SIUP : 503.4.3/253/2014 telah memulai risertnya sejak beberapa tahun terakhir.

“Kita menjadi eksportir pertama di Indonesia, Asia,” kata Kuswanto Setyabudi, Station Manajer PT. Sadhana Arifnusa.

Kuswanto menyebut PT. Benih Emas Indonesia telah mengembangkan jenis tembakau hibrida varietas GL 26 H, GF 318 dan NC 471. Selain Afrika, benih yang di produksi juga dikirim ke daerah produksi tembakau Virginia di Jawa Timur.

Pengembangan benih tembakau virginia ini di dasari SK Mentan No. 861/Kpts/ LB.720/12/1989 untuk mengantisipasi masuknya penyakit Hawar Daun Havea Amerika Latin ke Indonesia. Dalam SK Mentan No 39 tahun 2006, sejak tahun 2008 impor benih dibatasi hanya sampai 3 tahun. Setelah itu, benih harus di produksi di dalam negeri.

Masih menurut Kuswanto,

(Suara NTB/bul)

Kuswanto tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Harus lolos dari serangkaian uji dan tes dari yang ahli sampai akhirnya diputuskan untuk dilepas (dimanfaatkan untuk umum).

Setelah dilepas varietas ini telah digunakan oleh petani tembakau di Lombok. Perusahaan saat ini telah memproduksi hanya 150 Kg setahun. Targetnya perusahaan, ingin memproduksi hingga 400 Kg setahun untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah yang hanya mencapai 150 Kg untuk penanaman di Lombok.

Kebutuhannya tak terlalu banyak, karena dalam 1 hektar hanya butuh 7 smpai 8 gram benih atau setara dengan harga Rp 400.000.

“Karena kebutuhannya kecil, tidak ada perusahaan yang mau mengembangkan benih

tembakau. Makanya kita yang menjadi eksportir benih pertama di Indonesia bahkan di Asia,” imbuhnya.

Perusahaan mengembangkan benih ini dalam rangka meningkatkan produktivitas tembakau virginia Lombok.

Tiga jenis varietas yang dikembangkan ini memiliki keunggulan. Lebar daun, panjang dan lebih lembut.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan pemerintah daerah menyambut baik kemandirian NTB sebagai penghasil benih tembakau Virginia unggulan di dalam daerah.

PT. Benih Emas Indonesia sudah mampu menghasilkan benih tembakau unggulan dan siap mengembangkan produksi untuk memenuhi permintaan benih tembakau dunia.

“Dia akan menghasilkan benih 1 ton lebih untuk memenuhi kebutuhan dunia. Kalau permintaan dalam daerah, tidak terlalu banyak, hanya 150 kilo,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah juga mendukung perusahaan tersebut, dengan akan dialokasikannya dana DBHCHT untuk menyeragamkan penggunaan benih unggulan oleh petani tembakau lokal.

“Benih itu kita akan beli menggunakan dana DBH-CHT, dan akan kita bagikan kepada petani untuk menyeragamkan kualitas tembakau dan peningkatan produksi,” katanya. (bul)

Atasi Kekurangan Rumah

Royal Property Didorong Perbanyak Hunian Subsidi Mataram (Suara NTB) Bank BPD Bali memberikan kepercayaan penuh kepada PT. Lombok Royal Property, satu-satunya pengembang lokal untuk memperbanyak pembangunan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ini menyusul kebutuhan rumah untuk NTB belum tercapai hingga belasan ribu setahun. Bank yang berbasis di Pulau Dewata ini memfasilitasi Lombok Royal Property untuk pembiayaan konstruksi rumah subsidi yang dibangunnya.

Saat ini PT. Lombok Royal Property sedang membangun 2.000-an unit rumah subsidi yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, saat ini masih dalam proses pembangunan dan finishing.

“Kredit modal kerja konstruksi ini diberikan kepada pengembang yang kami percaya dan memiliki nama baik,” kata Direktur Operasional Bank BPD Bali, I.G.N Agustana D. Mandala, SE., MM., saat meninjau proyek Zam-Zam II di Labuapi, Lombok Barat, Senin (11/9) kemarin.

BPD Bali menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan konstruksi perumahan melalui pengembang yang dipercayanya, guna mempercepat terpenuhinya backlog (kekurangan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengembangan yang difasilitasi modal kerja konstruksi ini, lanjut Agustana D. Mandala, biasanya dilakukan survei atas kualitas perumahan yang dibangunnya, lokasi pembangunannya, serta kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Kepada pengembang lain, ia menyebut tak menutup kemungkinan, selama

(Suara NTB/bul)

TINJAU - Agustana D. Mandala (kiri) dan Izzat Husein meninjau rumah subsidi yang dibangun PT. Lombok Royal Property di Labuapi pengembang di NTB mampu memenuhi standar-standar untuk bekerjasama. BPD Bali merasa sangat optimis menyalurkan pembiayaan modal konstruksi karena melihat masih tingginya animo masyarakat (pasarnya masih terbuka). Berbeda halnya di Bali, sektor property cenderung permintaan masyarakat lesu.

Sebelumnya, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf , H. Miftahuddin Ma‘ruf, SH menyebut animo masyarakat sangat besar untuk memiliki rumah sejak dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada April 2015 lalu.

Hingga akhir 2017 ini, REI Provinsi NTB yakin tembus 3.000 unit terealisasi. Saat ini yang sudah acc pengajuannya di bank penyalur KPR sudah 2.000-an user. Yang dibangun oleh 18 pengembang lokal tahun 2017 ini.

Tersebar 14 lokasi di Kabupaten Lombok Barat, 1 lokasi di Kabupeten Lombok Tengah, 3 lokasi di Kabupaten Lombok Timur dan 4 lokasi di Sumbawa Besar atau Kabupaten Sumbawa. Program sejuta rumah ini menjadi ramai peminatnya, kata H. Ma‘ruf, dikarenakan cicilan bulannya yang relatif terjangkau Rp 900-an ribu/bulan, bunga flat

5 persen selama masa setoran.

Disamping itu, pemerintah memberikan kemudahan berupa kebijakan Down Payment (DP) atau uang muka hanya sebesar 1 persen, atau sekitar Rp 1,450 juta dari harga rumah. Pemerintah juga membantu uang muka sebesar Rp 4 juta bagi TNI/Polri.

REI bahkan mendorong lebih banyak lagi perbankan yang mendukung pembiayaan sektor properti, dalam rangka mengejar kekurangan kebutuhan rumah di NTB. Direktur Utama PT. Lombok Royal Property, Drs. Izzat Husein, MM, saat ini sedang membangun 2000-an unit rumah subsidi, yang disiapkan kepada siapapun yang memenuhi syarat. Dua lokasi pembangunannya, Labuapi dan Gunung Sari, Lombok Barat.

BPD Bali menurutnya masih unggul, karena cukup siap membiayai pembangunan perumahan subsidi bagi masyarakat dengan penghasilan bulanan rendah.

“Inilah bentuk share BPD Bali yang baru 1,5 tahun di NTB mendukung pengusaha lokal,” demikian Izzat. Dengan dukungan pembiayaan ini, ia juga berencana akan memperbanyak pembangunan unit rumah untuk mengisi kebutuhan konsumen. (bul)

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Laporan Kasus Tipikor Jelang Pilkades Pilih Kalangan Birokrasi SOSOK H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul, semakin optimis untuk maju pada pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur NTB 2018 mendatang. Terkait siapa yang akan menjadi wakilnya, Bupati Lombok Timur (Lotim) ini mengaku lebih jatuh hati dari kalangan birokrat atau unsur pemerintahan.

Meski tidak disebutkan secara detail alasan ia memilih pendamping dari kalangan birokrasi. Namun, bupati yang dikenal cukup kontroversial ini menegaskan memiliki wakil (Suara NTB/yon) dari kalangan birokrasi meruH. Moch Ali Bin Dachlan pakan pilihan utamanya.

“Jadi paling bagus jika kita pilih pendamping dari kalangan birokrat,” ujar bupati dikonfirmasi usai membuka Alunan Budaya Desa III Kecamatan Pringgasela, Senin (11/9).

Disinggung terkait dipasangkannya dirinya dengan Hj. Putu Selly Andayani, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan NTB, Ali BD mengaku hal tersebut sahsah saja diklaim oleh sejumlah pihak. Yang jelas, katanya, dirinya maju untuk ikut bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan tingkat Provinsi NTB itu tetap menggunakan jalur independen. Ditegaskan pula bahwa ia tidak akan tergoda menggunakan partai sebagai kendaraan politiknya.

“Bukan seratus persen iya, tapi seribu persen saya tetap memilih independen. Dukungan tidak hanya di Lotim, melainkan di Sumbawa dan di Bima ada dan lain sebagainya,” ungkapnya. “Jadi saya tetap independen dan paling bagus kita cari orang birokrat sebagai wakil dan Ibu Putu Selly itu bukan orang partai iya,” tambahnya.

Terkait adanya peluang sejumlah partai yang akan mengusung dan atau memberi dukungan terhadap dirinya, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menyampaikan bahwa hal tersebut sahsah saja dilakukan para pengurus partai itu sendiri. Terpenting, baginya memilih jalur independen untuk maju di Pilkada NTB merupakan langkah yang sangat tepat, karena maju bersama rakyat, untuk kepentingan rakyat. Tak dipungkiri, Ali BD sudah memenangkan pesta demokrasi tingkat kabupaten Lotim melalui jalur independen selama dua kali dan saat ini tercatat dalam sejarah bahwa ia memimpin Lotim selama dua periode. (yon)

Polisi Tak Mau Dijadikan Alat Serang Lawan Politik Selong (Suara NTB) Menjelang perhelatan politik mulai di tingkat desa maupun daerah, selalu muncul dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang dialamatkan kepada para calon yang sedang menjabat. Tudingan melakukan korupsi dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Fakta ini diakui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Antonius F. Gea. Ditemui Suara NTB, Senin (11/9), Kasat Reskrim, menjelaskan, menyikapi laporan-laporan tesebut pihaknya tetap mengedepankan azas hukum.

Diakuinya, ada beberapa laporan, seperti menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ada beberapa laporan yang sengaja tidak diekspose. Aparat penegak hukum tidak bisa juga dijadikan alat untuk meny-

erang lawan politik. “Kita tidak bisa diperalat,” tegasnya.

Sudah ada aturan yang mengatur, tidak bisa juga dipaksa aparat penegak hukum begitu ada laporan yang masuk. Dituturkan, ada beberapa kasus laporan yang masuk dengan hanya selembar kertas. Baru masuk dua hari hari ketiga langsung ditanyakan bagaimana pengembangannya. Apakah sudah ditahan atau tidak.

Pihaknya mempertegas, jika

kasus korupsi ini bukanlah kasus kedaluwarsa dan kapan pun bisa diusut. Tidak bisa juga dengan terburu-buru. Seperti kasus-kasus yang menuding kades-kades petahana.

Kasus di tingkat desa seperti penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan atau Dana Desa (DD) tidak bisa langsung dimasuki oleh aparat penegak hukum begitu menerima laporan. Ada mekanisme pengawasan internal, yakni di-

lakukan Inspektorat.

Semua penggunaan anggaran di tingkat desa ini dilakukan audit oleh Inspentorat.

Hasil audit Inspektorat ini jika terjadi ada temuan dilakukan proses penyelesaian. Ada ketentuan mengembalikan anggaran jika ditemukan ada unsur kerugian daerah atau kerugian negara. Jika kemudian tidak bisa mengembalikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka baru bisa masuk aparat penegak hukum.

Inspektorat mengaudit semua kasus itu dari laporan pertanggungjawaban. Jika dalam laporan pertanggungjawaban tidak lengkap bukti penggunaan dana, maka bisa ditemukan ada indikasi. “Inspektorat se-

(Suara NTB/rus)

Antonius F. Gea jauh ini sudah bekerja dengan bagus,” pujinya. (rus) (Suara NTB/yon)

Tiga Terduga Penusuk Pelajar Diamankan Polisi Selong (Suara NTB) – Bentrok antarpelajar yang terjadi pada Sabtu (9/9) lalu hingga terjadinya penganiayaan dan penusukan terhadap dua siswa SMAN 1 Masbagik terus diatensi aparat Polres Lotim. Pasalnya, saat ini tercatat sebanyak tiga orang sudah diamankan sebagai terduga penganiayaan dan penusukan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/9), Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Wingky Adithiyo Kusumo, SIK, MH., menjelaskan pihaknya sudah (Suara NTB/yon) mengamankan tiga orang Wingky Adhitiyo Kusumo yang diduga menjadi dalang penganiayaan dan penusukan dua pelajar SMAN 1 Masbagik usai menonton pertandingan futsal di GOR Selaparang Selong. Disebutkan Wingky, pemeriksaan secara intens dilakukan selama 2x24 jam dan secepatnya akan dilakukan penetapan tersangka.

“Sejumlah terduga pelaku sebanyak tiga orang sudah kita amankan. Dari ketiganya kita gali informasi siapa saja pelaku dan motifnya, sehingga terjadi hal seperti itu,”terangnya.

Dari pemeriksaan sementara yang dilakukan terhadap tiga terduga pelaku, Kapolres menyebut dari tiga orang itu, ada yang masih berstatus pelajar dan sudah berhenti sekolah. Selain mengamankan tiga orang itu, sejumlah barang bukti juga sudah diamankan, baik berupa ekor pari maupun batu yang digunakan oleh pelaku menganiaya dan menusuk korban yang saat ini masih menjalani perawatan medis. “Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap tiga orang terduga pelaku. Tidak menutup kemungkinan juga adanya pelaku-pelaku lain yang diamankan,”jelasnya.

Sementara, Kepala SMKN 1 Selong, Martua Hamonangan Nasution, mengaku menyayangkan terjadinya insiden tawuran antar pelajar yang melibatkan siswanya. Akan tetapi, katanya, kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah. Terkait adanya keterkaitan dengan kegiatan apa, hal tersebut hingga saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk mengkroscek pokok permasalahan serta siapa pelakunya. Hamonangan mengaku mendapat laporan perkelahian itu pada Minggu, (10/9) siang.

Selain itu, lanjutnya, dari koordinasi yang dilakukan dengan pihak panitia penyelenggara pertandingan futsal itu, saat pertandingan berlangsung tidak adanya masalah. “Kita juga masih gali permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait,” ujarnya. (yon)

Kampung KB Jadi Prioritas DP3AKB Lotim Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur (Lotim) terus mengembangkan kampung Keluarga Berencana (DP3KB). Selama dua tahun terakhir, jumlah Kampung KB di Lotim dicatat sebanyak 24 tempat. Kepala DP3AKB Lotim., H. Suroto melalui stafnya, Drs. Suhendra dipaparkan tahun 2016 terbentuk 20 kampung KB dan tahun 2017 ini baru terbentuk empat kampung KB. Dijelaskan, sebelum dinyatakan sebagai kampung KB kampung sudah tersedia data kependudukan yang akurat hingga pendataan keluarga.

Kampung KB akan terbentuk setelah ada komitmen pemerintah daerah. Tidak saja Bupati selaku kepala daerah, namun juga semua unsur pemerintahan hingga di tingkat desa atau kelurahan. Termasuk, adanya partisipasi aktif masyarakat baik tokoh adat maupun tokoh agamanya. ‘’Menjadi Kampung KB juga harus memenuhi kriteria, antara lain jumlah peserta KB di bawah ratarata pencapaian peserta KB tingkat desa atau kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi,’’ ujarnya, Senin (11/9).

Begitu juga, lanjutnya, harus ada jumlah keluarga sejahtera dan keluarga misi di atas rata-rata jumlah keluarga sejahtera dan keluarga miskin di tingkat desa atau kelurahan tempat kampung tersebut berada. Dalam kampung KB tergambar adanya kegiataan pembinaan peserta KB secara aktif. Adanya pertumbuhan peserta KB baru serta meingkatnya kualitas kepesertaan ber-KB. Semua ibu-ibu hamil dan menyusui terlayani kesehatannya. Semua anak usia 0-6 tahun terlayani program kesehatannya. ‘’Aktivitas pendidikannya sejak usia dini dan gelaran posyandu aktif. Semua keluarga yang punya anak 0-6 tahun terlayani BKB holistik integratif,’’ terangnya.

Kampung menjadi bersih dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak ada anak tidak bersekolah dan tidak ada perempuan yang buta aksara. Ada upaya peninngkatan kemampuan dan komitmen lintas sektor untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kampung KB dimaksud adalah Dasan Gedang Kecamatan Selong, Dasa Baru Kecamatan Labuhan Haji, Gimsa Kecamatan Masbagik, Merpati Kecamatan Sukamulia, Dasan Tumbu Kecamatan Suralaga, Moyot Kecamatan Sakra. Kampung Sejahtera Kecamatan Sakra Timur, Samanu Kecamatan Sakra Barat, Dasan Repok Jerowaru, Aikdewa Pringgasela, Darul Ikhlas Aimel, Pengkolan Senyum Suela, Baturente Wanasaba, Bubur Gadang Pringgabaya, Seteran Jaya Sambelia, Al Ikhlas Sembalun, Penyenggir Sikur, Asayuti Montong Gading dan Mulajati Terara. (rus)

APEL BESAR - Apel besar jelang pilkades serentak di halaman Kantor Bupati Lotim, Senin (11/9).

Jelang Pilkades, Pemkab Lotim Gelar Apel Besar Poskamling Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) berkoordinasi dengan Polres Lotim dengan melakukan apel besar Kepala Poskamling yang dirangkaikan dengan persiapan pengamanan pilkades serentak di Kabupaten Lotim, Senin (11/9). Apel ini digelar di halaman Kantor Bupati Lotim.

Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, pada kesempatan itu, menegaskan, kegiatan ini merupakan momentum

untuk menggali dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi dan budaya yang diaplikasikan dalam bentuk pengamanan swakarsa atau yang dikenal dengan siskamling. Program binkamswakarsa ini, katanya, merupakan salah satu program prioritas Polri dengan pertimbangan intensitas dan frekuensi gangguan kamtibmas dari waktu ke waktu terus meningkat selaras dengan perkembangan kehidupan

masyarakat.

Sementara, situasi dan kondisi Lotim yang sebentar lagi melaksanakan Pilkades serentak pada 13 Desember 2017. Pihaknya mengharapkan semua pihak terlibat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketentraman di lingkungan masyarakat yang dilandasi kesadaran dan kemauan melaksanakan pengamanan swakarsa. Selain itu, wakil bupati menekankan untuk kembali senantiasa men-

jalin kerjasama antara aparatur pemerintah di tingkat desa/kecamatan dan kabupaten dalam rangka mensukseskan pilkades serentak.

Sementara, Kapolres Lotim, AKBP. Wingky Adhitiyo Kusumo, SIK, MH., menegaskan dalam menjaga keamanan dalam Poilkades serentak tersebut, saat ini sudah mulai melihat dan memetakan berapa jumlah TPS di setiap desa. Termasuk desa yang paling rawan tejad-

inya suatu masalah. Selain itu, dalam penempatan personel, Polres Lotim tentunya akan meminta back up Brimob dan Dalmas Polda NTB, sehingga pelalsanaan pilkades dapat berjalan aman dan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Menurutnya, pengamanan terhadap pilkades serentak ini sangat penting untuk dilakukan, karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada Lotim maupun NTB pada 2018 mendatang. (yon)

Masih Jadi ASN Lobar

Gaji Ahmad Yani Tak Bisa Diproses BPKAD KLU Tanjung (Suara NTB) Status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disandang Lalu Ahmad Yani (LAY) yang belum jelas di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyebabkannya terancam tak menerima gaji.

Meski yang bersangkutan telah dilantik sebagai Sekretaris pada Badan Penanggilangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU kesulitan memproses hak anggaran yang melekat pada PNS/ASN bersangkutan.

Dikonfirmasi Senin (11/9), Kepala BPKAD KLU, Drs. H.

Raden Nurjati, mengungkapkan dasar BPKAD untuk mencairkan gaji dan tunjangan kepada LAY masih belum memenuhi syarat menurut ketentuan. Di mana yang bersangkutan tidak mengajukan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) ke KLU. “Acuan kita dalam memproses gaji yang bersangkutan adalah adanya SKPP, kemudian SK pelantikan dari Bupati Lombok Utara. Selain itu harus dicantumkan pula SK pindah yang dikeluarkan oleh gubernur,” ungkap Nurjati di

ruang kerjanya.

Perihal berkas-berkas tersebut, mantan Kadis PU dan Kabag Ekonomi Setda KLU ini mengakui belum satu pun yang masuk ke BPKAD. Atas alasan itulah, pihaknya tak bisa menyimpulkan AY akan menerima haknya sebagai ASN dari APBD KLU, meski yang bersangkutan telah dilantik.

BPKAD selama mengurus pembayaran hak (gaji dan tunjangan) PNS, bersifat pasif.

Artinya, BPKAD akan menunggu LAY mengajukan syaratsyarat yang dibutuhkan sesuai ketentuan agar yang ber-

Investasi di Lingkar Global Hub Harus Tunggu Perda Tanjung (Suara NTB) Minat investasi yang cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) agar disikapi lebih berhati-hati. Terutama kaitannya dengan belum selesainya Raperda RTRW yang digodok DPRD KLU. “Sebelum Perda RTRW diketok, artinya masih belum jelas.

Kalau ada investor yang berinvestasi di lingkar Global Hub, sebaiknya tunggu Perda dulu.

Jangam sampai mereka sudah beli tanah, ternyata masuk kawasan Global Hub kan rugi mereka,” ungkap Ketua Pansus RTRW DPRD KLU, M. Ikhwanudin, S.Ag., Senin (11/9).

Sebaliknya, Ikhwan menilai investasi di luar lingkar Global Hub tidak mempersoalkan.

Sepanjang SKPD menyesuaikan pemberian izin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik regulasi pusat maupun daerah.

Spesifik pada Raperda RTRW mengenai kawasan Global Hub, Ikhwan menegaskan masih adanya kekurangan yang harus dipenuhi oleh eksekutif. Konsultasi Pansus RTRW ke kementerian, menyarankan agar eksekutif menyertakan rekomendasi Kementerian

(Suara NTB/ist)

M. Ikhwanudin Perhubungan dan Kementerian Kehutanan yang berkorelasi langsung dengan izin Global Hub dan rekomendasi dampak pengelolaan kawasan hutan di sekitar Global Hub. “Kementerian menyarankan, kalau memang akan dibangun pelabuhan, maka harus ada izin dari Kemenhub. Tapi sampai pembahasan kemarin itu rekomendasi Kemenhub belum ada.

Eksekutif juga agar menyertakan rekom dari Kemenhut terkait dampak dari hutan, terma-

suk membuat lokasi penanggulangan darurat kebencanaan,” demikian Ikhwan.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM dan PTSP) Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, Senin (11/9), menguatkan pihaknya tetap melakukan penyesuaian dalam pemberian izin. Sepanjang Perda (baru) RTRW belum selesai, maka acuan izin bagi investor menggunakan Perda lama.

“Revisi Raperda RTRW tidak menghalangi para investor untuk menanam investasi. Sebelum disahkan, maka kami masih menggunakan Perda RTRW lama,” katanya.

Vidi menyebut, minat investasi baik PMA maupun PMDN cukup tinggi. Secara akumulatif, total investasi di KLU tiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2015 nilai investasi sekitar Rp 450 miliar lebih. Tahun 2016 investasi meningkat menjadi Rp 730 miliar lebih, dan hingga Agustus 2017 ini, dana investasi yang masuk senilai Rp 270 miliar lebih. “Nilai investasi ini kami yakini akan terus meningkat seiring rencana masuknya Global hub,” tandas Vidi. (ari)

sangkutan memperoleh apa yang menjadi haknya.

“Kami hanya terkait pembayaran gaji yang bersangkutan, soal status PNS (Lobar atau KLU) itu adanya di BKD. Jelas sampai sekarang tidak bisa kami proses. Belum bisa diakui sebagai PNS KLU menurut hak dan kewajibannya melalui BPKAD,” terangnya.

Nurjati menambahkan, polemik status LAY belum dapat dinyatakan final. Sebagaimana BPKAD, tidak menerima SK pelantikan, SKPP dan SK pindah jika benar bahwa bersangkutan te-

lah mundur dari Lobar. “Artinya sampai sekarang data yang bersangkutan belum bisa dientri oleh BPKAD,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Lalu Ahmad Yani, S.Km. M.Kes., telah dilantik oleh Bupati KLU sebagai Sekretaris BPBD KLU. Sebelumnya yang bersangkutan mengisi posisi sebagai Staf Pelaksana Program pada BKD KLU. Beberapa hari setelah dilantik, LAY diklaim Sekda Lobar, masih berstatus PNS Lobar. Situasi ini masih menjadi polemik antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran. (ari)

Terganjal RTRN, Lahan Mako Brimob Polda NTB Dipindah Tanjung (Suara NTB) Lahan seluas 5 hektar yang akan dihibahkan ke Polda NTB sebagai areal Mako Brimob akan dipindah. Semula, lahan yang disepakati berada di areal AmorAmor, Desa Mumbulsari Kecamatan Bayan. Namun karena areal itu masuk kawasan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN) maka lahan untuk Polda dipindah ke lokasi alternatif di Kecamatan Gangga.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Raden Nurjati, Senin (11/9). Nurjati mengatakan, Mako Brimob Polda hingga saat ini masih menunggu kepastian lahan dari lokasi alternatif yang dipilihkan berada di Dusun Telaga Maluku, Desa Rempek, Kecamatan Gangga.

“Kita masih tunggu kepastian lahan saja. Awalnya di AmorAmor, cuma karena lahan itu masuk kawasan RTRN sesuai PP yang baru, sehingga kita alihkan ke lokasi lain. Kita tidak mau dituding melanggar RTRN sehingga membuat kita bekerja dua kali,” ungkap Nurjati.

Ia mengakui, Senin siang ikut mendampingi perwakilan Polda NTB menemui Bupati KLU

membahas lokasi Mako Brimob.

Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan 5 hektar lahan yang saat ini telantar, karena dikuasai oleh PT. Asano sejak zaman Lobar.

Lahan dimaksud berupa puluhan hektar lahan di Dusun Telaga Maluku. Oleh PT. Asano, lahan itu sejatinya dijadikan areal Lapangan Golf. Hanya saja, sampai saat ini belum ada perkembangan aktivitas sejak dikuasai.

“Kita menunggu persetujuan pihak PT, berapa yang diberikan ke daerah. Menurut info, manajemen yang dipercaya mengelola di sini sudah ke Jepang menemui pemegang saham untuk dibahas pada RUPS (rapat umum pemegang saham),” paparnya.

Pada areal yang berstatus lahan milik pemerintah itu, Pemkab Lombok Utara dipastikan tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembebasan lahan. Sebab lahan tersebut murni milik pemerintah. Investor kala itu hanya diberi kewenangan untuk memanfaatkan sesuai izin (HGU/ HGB) yang diberikan pemerintah masih zaman Lobar. “Jadi tidak perlu pembebasan. Di AmorAmor juga demikian, tinggal persetujuan DPRD saja tapi karena masuk kawasan RTRN sehingga tidak jadi diproses,” demikian Kepala BPKAD. (ari)

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Dikembalikan ke Daerah Awasi Minyak Goreng Bekas DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) intensif melakukan pengawasan jual beli minyak goreng bekas hotel. Pasalnya, jual beli minyak goreng bekas dari perhotelan oleh oknum yang marak meresahkan konsumen. Minyak goreng bekas dijual kembali ke masyarakat, khususnya usaha kecil pedagang gorengan dan usaha panganan lainnya.

“Guna meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen ini, kami (Disperindag, red) Lobar memperketat penga(Suara NTB/dok) wasannya. Dengan turun langAgus Gunawan sung ke lapangan menemui pihak hotel dan masyarakat, minimal dua kali seminggu,” tegas Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan, Senin (11/9).

Agus menjelaskan, setelah ditelusuri ternyata tidak ada kebijakan hotel yang memperjualbelikan minyak goreng bekas ke masyarakat. Tetapi, pihak hotel tak menampik, jika minyak mereka dibeli langsung pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan (CV).

Sejauh ini, jelasnya, pihak hotel tahu minyak hotel dibeli pihak lain, tetapi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa oleh pihak lain tersebut. Selain pantau minyak goreng bekas, Disperindag juga pantau minuman berakohol, minyak goreng bekas, makanan kedaluqarsa dan lain-lain yang berkaitan dengan pangan, namun merugikan masyarakat.

Mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Disperindag terbatas, maka proses sosialisasi perlu disinergikan dengan perangkat desa. Mereka sebagai ujung tombak di tengah masyarakat, untuk bisa memberikan sosialisasi ke pedagang-pedagang kecil, warung, kios, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Lobar M Busyairi menyampaikan, pengawasan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 510/111/2017 tentang larangan penjualan minyak goreng bekas di Provinsi NTB. Dari pengawsan tersebut, dinas menyasar delapan hotel besar di kawasan Senggigi. “Dari hasil pengawasan itu, pihak hotel menjual minyak goreng bekas untuk perorangan sebesar Rp 65 ribu hingga Rp 70 ribu per 18 liter. Sedangkan untuk perusahaan dijual Rp 35 ribu liter per 18 liter. Hasil penjualan minyak ini, jelasnya, disalurkan untuk bantuan sosial mereka ke masyarakat.

Selama ini, untuk jual beli minyak bekas tersebut, pihak hotel kurang memperhatikan terkait profil perseorangan atau perusahaan yang membeli. Namun, adanya surat edaran gubernur tersebut, maka Disperindag meminta pihak hotel untuk membuat surat pernyataan untuk tak lagi menjual minyak bekas ke pihak-pihak yang tak jelas guna turut berkontribusi melindungi hak-hak konsumen. (her)

Empat Randis di DPRD Loteng Belum Jelas

Praya (Suara NTB) Setelah menarik seluruh kendaraan dinas (randis) yang digunakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Senin (11/ 9), Sekretariat DPRD (Setwan) Loteng resmi mengembalikan randis ke pemerintah daerah, meski belum seluruhnya lengkap. Dalam hal ini, Setwan harus menggembalikan 46 randis, baik berupa mobil dan sepeda motor. Namun, empat unit sepeda motor belum dikembalikan hingga hari penyerahan.

“Total ada 42 randis yang kita kembali ke pemerintah daerah. Sementara empat unit sepeda motor belum dikembalikan oleh anggota Dewan,” aku Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Senin (11/ 9) siang.

Ia menjelaskan, untuk mobil total ada 6 unit yang dikembalikan. Sementara sepeda motor sebanyak 36 unit dari 40 unit yang semestinya dikembalikan.

Empat sepeda motor belum dikembalikan dengan alasan hilang sebanyak dua unit. Sisanya masih dibawa oleh anggota Dewan bersangkutan.

Sebelum dikembalikan ke

pemerintah daerah, seluruh randis diperiksa terlebih dahulu oleh BPK RI bersama dengan Inspektorat Loteng. Pemeriksaan ini untuk memastikan jumlah serta kondisi randis apakah sudah sesuai dengan data yang ada. “Hasil pemeriksaan dari BPK dan Inspektorat kita tunggu,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pihaknya dalam bersikap terkait randis yang belum kembali maupun yang hilang. Termasuk randis yang sudah kembali, apakah masih dalam kondisi baik atau tidak.

Menurutnya, jika merujuk pada aturan yang berlaku ter-

hadap randis yang hilang atau rusak harus diganti oleh pihak yang memegang. Namun besaran pengganti dan teknisnya seperti apa, harus merujuk hasil pemeriksaan dan tidak bisa serta merta pihaknya menentukan sikap.

Guna menunjang kinerja Setwan, pihaknya berharap tidak semua randis tersebut ditarik oleh pemerintah daerah. Pihaknya berharap pemerintah daerah bisa mengalokasikan kembali randis untuk Setwan, karena fasilitas randis di Setwan Loteng masih kurang.

“Semua randis kita kembalikan dulu. Baru sete-

(Suara NTB/kir)

RANDIS - Puluhan randis diserahkan Sekretariat DPRD Loteng ke pemerintah daerah, Senin (11/9). Masih ada beberapa unit di anggota DPRD yang belum dikembalikan. lah itu, kita usulkan kembali bantuan randis ke pemerintah daerah,” ujarnya, seraya menambahkan setwan membutuhkan 9 unit randis lagi,

khusus sepeda motor untuk mendukung kinerja di Sekretariat Dewan. Terutama saat pendistribusian surat-surat dan dokumen lainnya. (kir)

Persiapan HUT Loteng Ke 72

Minim, Pelibatan Unsur Pemuda Praya (Suara NTB) Pelibatan unsur kepemudaan pada persiapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini diakui sangat minim. Terbukti, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Loteng yang merupakan representasi pemuda di daerah ini, justru tidak pernah dilibatkan dalam proses persiapan HUT Loteng tahun ini. Padahal unsur pemuda khususnya KNPI, memiliki andil besar dalam proses penentuan HUT Loteng.

“Saya melihat pemerintah daerah sengaja tida melibatkan pemuda dalam persiapan dan pelaksanaan HUT Loteng. Buktinya, setiap ada persiapan pemuda dalam hal ini KNPI Loteng tidak pernah diundang atau paling tidak diajak ikut persiapan,” ujar Ketua DPD KNPI Loteng, M. Samsul Qomar, Senin (11/9).

Dikatakan, pemuda merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Menurutnya, jika melupakan pemuda, sama saja tidak mau mensukseskan pembangunan. “Sejarah panjang negeri ini banyak ditentukan oleh pemuda. Tidak terkecuali di Loteng. Munculnya cikal bakal soal hari jadi Loteng juga tidak lepas dari peran pemuda,” tegasnya.

Menurutnya, pelibatan unsur pemuda dalam setiap proses pembangunan penting untuk memastikan proses pembangunan di daerah akan bisa berkelanjutan. Dan, pelibatan pemuda harus dimulai dari hal-hal yang kecil, semisal persiapan perayaan HUT Loteng seperti sekarang ini, sehingga bisa menumbuhkan dan rasa cinta akan daerah dikalangan pemuda. “Siapa lagi yang akan melanjutkan estafet pembangunan di daerah ini ke depan kalau bukan pemuda. Jadi pelibatan pemuda sejak dini penting dilakukan,” tegas anggota DPRD Loteng ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., menegaskan unsur pemuda tetap dilibatkan pada persiapan HUT Loteng tahun ini, bahkan dilibatkan langsung dalam kepanitiaan.

“Unsur pemuda tetap kita libatkan. Bahkan langsung masuk di kepanitian. Kalaupun ada yang merasa tidak dilibatkan, mungkin karena persoalan mis komunikasi. Karena pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin melibatkan semua unsur dalam persiapan HUT Loteng tahun ini,’’ ujarnya. (kir)

(Suara NTB/her)

ABRASI - Abrasi Pantai Endok Desa Taman Ayu. Dalam waktu dekat, PT PLN akan membangun beton penghalang ombak untuk mencegah abrasi.

Abrasi Pantai Endok Segera Ditangani Giri Menang (Suara NTB) Keluhan masyarakat terkait abrasi Pantai Endok yang diduga akibat keberadaan PLTU Jeranjang akhirnya direspons oleh pihak PLN. Pekan depan, perusahaan plat merah itu mulai membangun semacam beton penghalang ombak guna mencegah abrasi.

Panjang pantai yang bakal dibangunkan beton di 12 titik sepanjang 1,2 kilometer. Anggaran yang disiapkan untuk membangun beton penghalang ini pun lumayan besar mencapai Rp 6 miliar lebih.

Menurut Kepala Desa Taman

Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat, H. Junaidi,pendanaan untuk penanganan abrasi ini semua dari PLN dan tidak ada dari APBD. Diakuinya, persiapan di lapangan sudah final. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pembangunan beton ini. Pihaknya mengimbau masyarakat agar menambatkan sampan sementara waktu di tempat lain agar tidak mengganggu pembangunan beton penghalang. Sejuah ini tidak pembebasan lahan, karena yang mau dibangun deker beton di pinggir pantai.

Pihak desa, jelasnya, ber-

syukur dengan dibangunnya beton untuk mengatasi abrasi pantai ini. Paling tidak, jelasnya, bisa mereda keluhan masyarakat yang telah lama dikeluhkan. Hal ini juga, jelasnya, berkat peran serta anggota DPRD H. L. Muhammad yang selalu menyuarakan persoalan ini. Bahkan ketika turun ke masyarakat pihaknya juga mengajakan anggota dewan.

Sementara itu, anggota dewan Dapil Gerung yang tinggal di daerah Taman Ayu H. L. Muhammad menyatakan, penanganan abrasi ini buah keluhan yang lama dari masyarakat. Pi-

haknya menyuarakan persoalan ini sejak lama, baik langsung ke pemda maupun melalui media.

“Ini keluhan sekian lama masyarakat, akhirnya ditangani abrasi pantai ini,” klaimnya.

Diketahui, jelasnya, perjuangan terkait penanganan Abrasi ini mula sejak awal ada keluhan masyarakat. Lalu bersurat ke hingga melakukan aksii, bahkan turun langsung melihat kondisi abrasi bersama pemda, tim peneliti dan UGM. Hal ini, jelasnya, menjadi bahan pertimbangan, sehingga abrasi ini ditangani.

Ia mengaku kondisi abrasi di

pantai setempat kian parah ia memperkirakan dalam 2-3 tahun ke depan makin parah lagi.

Selain mengeluhkan kondisi abrasi, warga setempat juga mengeluhkan kondisi jalan penghubung Jeranjang-Bongor sepanjang 1,5 kilometer yang rusak parah.

Jalan ini merupakan akses utama untuk masyarakat melakukan aktivitas ekonomi.

Lebih-lebih keberadaan jalan ini berada lokasi objek vital PLTU Jeranjang yang seharusnya diperjuangkan. Lebih-lebih dampak kerusakan akses jalan ini, anak-anak dari dusun setempat terhambat ke sekolah. (her)

Jelang Pilkada NTB

Polres Loteng Cek Kesiapan Personel dan Sarpras PDI-P Godok Enam Pendaftar

Giri Menang (Suara NTB) Meski santer disebut telah mendukung sosok H. M. Izzul Islam pada Pilkada Lombok Barat (Lobar), ternyata PDI-P belum final memberi dukungan kepada mantan Wabup Lobar tersebut. Hal itu nampaknya cukup beralasan, karena sampai sejauh ini surat rekomendasi untuk yang bersangkutan memang belum keluar dari DPP PDIP. Ketua DPC PDI-P Lobar H. Sardian kepada wartawan Senin (11/9), menjelaskan, dalam menindaklanjuti proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, pihak PDI-P juga telah menggelar rapat pleno dan menyampaikannya ke DPD PDI-P NTB. “DPD PDI-P NTB sendiri juga mempunyai kewenangan tersendiri untuk membuka pendaftaran,” katanya.

Selain itu, mengacu pada hasil pleno yang sudah disampaikan ke DPP PDI-P melalui DPD, pihak DPP akan menguji atau menggelar fit and proper test tehadap 6 bakal calon yang sudah mendaftar. Ke enam bakal calon yang dimaksud adalah H. Fauzan Khalid, Lalu Sajim Sastrawan, H. Sardian, Lalu Jaya Asbani, Nauvar Farinduan serta H. M. Izzul Islam yang mendaftar melalui DPD PDI-P NTB. “Maknanya bahwa secara ex officio belum final, karena rekomendasi itu belum turun,” tegasnya.

Lebih jauh ia menyatakan proses fit and proper test inilah yang kemudian menjadi kesempatan para bakal calon untuk melakukan komitmen-komitmen atau lobi-lobi di DPP untuk memperoleh rekomendasi itu. “Kami sudah selesai di DPC, tinggal menunggu undangan dari DPP untuk fit and proper test tersebut,” tambahnya.

Dikonfirmasi mengenai isu bahwa PDI-P memberi jalur khusus bagi kandidat tertentu, dibantahnya. PDI-P jelasnya, memberikan peluang yang sama. Terkait adanya kandidat mengklaim didukung PDI-P sah-sah saja mengklaim, menurutnya hal itu han untuk manuver. “Sah-sah saja mengklaim, itu manuver saja,” jelasnya.

Terkait isu PDI-P terkesan pilih kasih karena turut hadirnya ajaran pengurus PDI-P ketika mengantarkan H. M. Izzul Islam mendaftar ke DPC PKB Lobar, Sardian menyatakan itu bagian dari proses komunikasi yang memang harus dilakukan. Hanya saja bedanya, bakal calon lain tidak diekspose di media. Sedangkan Izzul Islam diekspose oleh hampir semua media massa. “Itu sebagai bagian komunikasi politik, dan itu juga dilakukan oleh semua bakal calon,” ungkapnya. (her)

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng), Senin (11/9), mengecek seluruh personel serta sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki. Hal itu dilakukan untuk melihat kesiapan jajaran Polres Loteng dalam mengawal dan mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang yang sudah semakin dekat.

Menurut Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., kesiapan personel dan sarpras sangat menentukan keberhasilan proses pengawalan.

Terlebih yang akan dikawal adalah gelaran pilkada dan butuh kesiapan yang benarbenar matang.

Untuk persenjataan, Polres Loteng tahun ini mendapat tambahan sekitar 600 pucuk Senjata Serbu (SS-1) dari Pol-

(Suara NTB/kir)

CEK SENJATA - Kapolres Loteng, Kholirur Rochman, mengecek kondisi persenjataan yang dimiliki Polres Loteng, usai gelar pasukan di Bencingah Agung Adiguna Praya, Senin (11/9).

da NTB. Dengan tambahan tersebut, kondisi persenjataan Polres Loteng kini makin mumpuni, walaupun dari sisi luas wilayah, masih butuh tambahan persenjataan. “Kondisi persenjataan kita sudah cukup mumpuni. Dalam mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan di daerah ini,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan, seluruh sarpras mulai dari senjata hingga kendaraan taktis (rantis) milik Polres Loteng dalam kondisi siap dan bisa dioperasikan. Kalau pun masih ada kekurangan, tidak begitu banyak.

Terkait kondisi rawan menjelang dan saat gelaran Pilkada NTB, Kholilur mengatakan, hampir semua wilayah Loteng dalam kondisi aman dan kondusif. Namun demikian, pengawasan tetap dilakukan dalam mengantisipasi munculnya konflik di tengah masyarakat. Terutama konflik yang terkait politik yang melibatkan para pendukung calon.

“Soal keamanan, seluruh wilayah Loteng dalam kondisi aman. Tapi yang jadi atensi, munculnya konflik yang berkaitan dengan politik yang melibatkan para pendukung calon Pilkada NTB mendatang,” tandas mantan Kasubdit III Direskrimum Polda NTB ini. (kir)

(Suara NTB/her)

PERSIAPAN - Ekspose persiapan Festival Pesona Senggigi di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lobar, Senin (11/9).

Lobar Gelar Senggigi ’’Sunset Jazz’’ Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar event berskala internasional, yakni Senggigi Sunset Jazz 2017 di Pantai Senggigi atau tepatnya di belakang Killa Hotel Senggigi. Event ini akan digelar selama dua hari (22-23 September 2017).

Sedikit berbeda dari gelaran jazz tahun lalu, kali ini pengunjung dijanjikan keindahan sunset Pantai Senggigi dan penampilan musisi jazz internasional dan nasional. Tidak ketinggalan, musisi lokal berskala nasional pun turut memeriahkan gelaran tahunan Lombok Barat ini.

Ayis, musisi senior Jazz Lombok yang tergabung dalam Bandini Band ini mengaku sangat bangga dengan terselenggaranya event ini. “Sudah lama kami ajukan proposal untuk acara seperti ini, baru Bupati

Lombok Barat yang mampu mewujudkannya. Terima kasih Pak Bupati,” ungkapnya di hadapan bupati saat ekspose Senggigi Sunset Jazz di Ruang Jayengrana, Senin (11/9).

Senggigi Sunset Jazz 2017 menjadi bagian dari gelaran Festival Pesona Sengigi yang rencananya dibuka pada 16 September 2017. Acara ini bekerjasama dengan ArchiSS, yang juga merupakan penyelenggara Wow Mekaki Marathon lalu, Festival Jazz kali ini diprediksi akan ramai pengunjung.

Pada kesempatan ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengingatkan Dinas Pariwisata untuk mematangkan persiapan dengan maksimal. “Belajar dari tahun lalu, semua kekurangan kita jadikan pembelajaran, jangan sampai terulang. Semoga event ini bisa mengukir suksesnya Wow Mekaki Marathon lalu,” harapnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Masih Banyak PR Pemkab Soal PAD Sumbawa Besar (Suara NTB) Tren realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbawa cukup menggembirakan. Bahkan pada beberapa objek telah ditingkatkan targetnya pada perubahan APBD ini. Namun sesungguhnya hal itu belum berarti permasalahan dalam pengeloaan PAD dapat diatasi sepenuhnya. Masih banyak agenda yang mesti dikerjakan.

Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dallam jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi, lanjutan paripurna pembahasan APBD Perubahan 2017, Senin (11/9) kemarin.

Beberapa Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah soal PAD, diantaranya memperbaiki basis data PAD, agar target yang ditetapkan mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Sebab basis data pada berbagai objek PAD

yang ada sekarang ini dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Contohnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan yang berlaku disusun berdasarkan zona nilai tanah (znt) tahun 2002. Artinya sudah 15 tahun nilai itu tidak pernah dimutakhirkan.

Kemudian, lanjut Wabup, perbaikan basis regulasi sebagai dasar penarikan dan penetapan nilai pajak dan retribusi daerah. Pada 2017 ini atas kerja sama antara pemerintah

KUPTD Distanbun Pertanyakan Proses Hukum Terduga Pengedar Pupuk Palsu Dompu (Suara NTB) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) Kecamatan Woja, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, Edison HD, mempertanyakan proses hukum terduga pelaku peredaran pupuk palsu di Desa Serakapi Tahun 2016 lalu. Pasalnya, sampai saat ini Polres Dompu belum juga menetapkan tersangkanya.

Padahal, hasil uji Laboraturium Distanbun bersama Polda NTB saat itu menyebutkan bahwa pupuk non subsidi jenis Phoska milik UD. Dewi Sri Rama tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pupuk. “Hasil uji lab itu diserahkan pada pihak kepolisian sebagai dasar untuk mengambil tindakan hukum terhadap pengecer dan distributor itu, sampai hari kita tidak tahu bagaimana proses hukumnya,” kata dia kepada Suara NTB, Jumat (8/9).

Parahnya di Tahun 2017 ini pupuk diduga palsu tersebut kembali beredar, yang mana hal tersebut diketahui berdasarkan informasi masyarakat yang melihat aktifitas bongkar muat di perempatan cakre Keluarahan Kandai Dua. Menindaklanjuti laporan itu kata Edison, selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengamankan petani dari peredaran pupuk palsu pihaknya pun menghubungi Anggota Sat Intelkam Polres Dompu untuk turun memeriksa.

Hasilnya, dari sisi dokumen ditemukan beberapa kejanggalan, seperti nama prodak pada Surat yaituMikro Poskha sedangka fisik barang NPK Poskha. Kemudian Komposisi N (Nitrogen) lebih kurang 17 tetapi didalam dokumen hasil uji lab mereka menyebutkan hanya 14,40. Hasil uji lab itu pun dikeluarkan pada Tahun 2014 lalu.

“Jauh bedanya ini sudah pasti pemalsuan dokumen termasuk akan bermuara pada palsunya barang. Karena beda kandunganya, lebih tinggi yang asli (fisik,red) sementara didokumenya kan cuma 14,40 dan itu beda semua N, P, K-nya. Tapi ndak tau apa mungkin alasan mereka kepolisian ini dan tindakan apa kita tidak tahu kenapa tidak diproses,” jelas Edison Hd. Meski telah terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan prodak, barang bukti pupuk tersebut sampai saat ini masih tertumpuk digudang Distributor UD. Mori Sama.Belum ada upaya penyitaan barang bukti dari aparat penegak hukum.

Informasinya pupuk ini sudah beredar luas dibeberapa Kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kempo.

“Di Kecamatan Woja ini belum beredar, tapi kalau dikecamatan lain beredar dia, kasusnya di Kecamatan Kempo, di Songnggaja sudah beredar. Dan mereka (Distributor, red)mengklaim tidak ada masalah kecuali di Woja,” ujarnya. (jun)

daerah dan DPRD, telah ditetapkan beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, perbaikan tata kelola PAD, mulai dari tahapan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pelaporan, monitoring dan evaluasi PAD. Dalam hal pendaftaran dan pendataan, tahun ini telah dilakukan kegiatan pemutakhiran data berbasis Rukun Tetangga (RT) pada berbagai jenis objek pajak dan retribusi daerah. Pada tahap penagihan

telah dilakukan revitalisasi program So Mentari yang mengintegrasikan kegiatan sosialisasi, penagihan, dan pendataan setiap hari.

Pada tahun ini juga telah dilakukan kerja sama dengan BPKP dalam penyusunan sistem informasi pendapatan daerah (Simpatda) yang mengintegrasikan seluruh tahapan dalam pengelolaan PAD. Sementara dalam tahap evaluasi telah dilakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian pada masing-masing objek pajak dan retribusi daerah yang tersebar pada masing-masing OPD dan juga dilakukan rekonsiliasi untuk menyamakan angka realisasi.

“Kami akui bahwa masih ada beberapa objek pajak dan retribusi daerah yang masih

Inpari 32, Inpari 33, Inpari sidenuk dan Ciherang sub 1, yang mempunyai karakteristik lebih unggul dibandingkan varietas lama.

Meski menurut Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menjawab sorotan Fraksi di DPRD, Senin (11/9) kemarin, berdasarkan data produksi benih padi bersertifikat di Kabupaten Sumbawa sebesar 2.540,20 ton. Jadi dibandingkan dengan kebutuhan benih sebesar 2.448,50 ton, sebenarnya sudah dapat dipenuhi.

Untuk itu, pemerintah daerah

No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam UU tersebut telah diatur jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola oleh daerah dan bersifat closed-list (daftar tertutup).

Ini berarti daerah tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah diluar yang telah ditetapkan. Sehingga strategi peningkatan PAD lebih berorientasi pada kebijakan intensifikasi untuk mengoptimalkan kewenangan yang ada.

Jika dikaitkan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah seperti potensi pariwisata sebagaimana pemandangan umum dari fraksi-fraksi dewan dapat dijelaskan, kegiatan pariwisata memiliki dampak langsung untuk dap-

at meningkatkan PAD. Salah satu bukti konkret pengaruh sektor pariwisata terhadap peningkatan pad adalah pada realisasi pajak hotel dan restoran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sampai berakhirnya minggu pertama bulan September tahun 2017, realisasi pajak hotel sudah mencapai 82% dari target yang ditetapkan sampai akhir triwulan ke tiga sebesar 75%.

“Ini berarti bahwa pada tahun 2017 ini telah terjadi lonjakan tamu hotel sebagai implikasi tingginya tingkat kunjungan ke Sumbawa. Oleh karena itu kebijakan pemeritah daerah untuk memperbanyak event pariwisata sepantasnya didukung dan dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang,” tukasnya. (arn)

Temu Usaha

Tingkatkan Nilai Tambah Produk Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB)Serangkaian kegiatan mulai dilaksanakan menyusul dibukanya perhelatan Festival Pesona Moyo (FPM) Tahun 2017 pada Minggu (10/9) malam lalu. Salah satunya Temu Usaha yang dilaksanakan di aula Lantai III Kantor Bupati, Senin (11/9).

Kegiatan ini diikuti 200 orang terdiri dari dunia usaha yakni para pelaku dan gerakan UMKM, koperasi, kelompok tani, gapoktan, kelompok tani terbaik, kelompok ternak, BUMD, perbankan serta sejumlah pimpinan OPD. Dimana dalam kegiatan menghadirkan narasumber dari Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perindustrian NTB dan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumbawa.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menjelaskan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Pengembangan sektor UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, namun memerlukan pendekatan yang komprehensif dan simultan dari seluruh unsur. Dimana secara umum UMKM masih memiliki beberapa kendala dalam pengembangannya, karena

(Suara NTB/ind)

TEMU USAHA - Suasana kegiatan temu usaha yang diikuti 200 dari para pemangku kepentingan dunia usaha di Sumbawa. pengelolaan usahanya yang masih tradisional, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, skala dan teknik produksi, kapabilitas inovasi yang masih rendah, serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyinggung mengenai sulitnya mendapatkan kain tenun Sumbawa untuk dijadikan baju. Berbeda dengan di sejumlah daerah yang pernah dikunjunginya sangat mudah didapat.

Begitupula terhadap kue khas Sumbawa seperti manjareal dan lainnya yang dulu-

Terbatasnya Pilihan Varietas Picu Isu Kelangkaan Benih di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kelangkaan benih yang dirasakan sebagian petani, lebih disebabkan karena terbatasnya jenis/varietas tertentu yang dipilih/diminati oleh petani. Petani cenderung mencari varietas-varietas tertentu yang merupakan jenis varietas unggul padi yang lama seperti ciherang, IR64, tukat balian. Sedangkan produksi varietas-varietas tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun karena digantikan oleh jenis varietas baru seperti Inpari 30,

membutuhkan kerja keras untuk mencapai realisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Perhatian khusus kami arahkan kepada pajak bumi bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi parkir di tempat khusus dan retribusi pasar. Alhamdulillah, sampai saat ini usahausaha tersebut telah membuahkan hasil walaupun belum signifikan seperti yang menjadi harapan kita semua,” kata H. Mo, sapaan akrabnya.

Menurut H. Mo, satu prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan PAD, pungutan berupa pajak dan retribusi daerah harus berdasarkan pada kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diatur dalam UU.

akan melakukan pendampingan dan pembinaan agar petani dapat melakukan pergiliran varietas dalam melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pada setiap musim tanam. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Adapun untuk menjamin kestabilan harga dari hasil pertanian pemerintah daerah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang mengacu pada Permendagri.

Sedangkan, terkait ketersedi-

aan pupuk, pemerintah daerah telah mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan alokasi (quota) yang ada. Kemudian mengajukan tambahan quota ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Serta mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam mengawasi penyaluran pupuk di tingkat pengecer dan kelompok tani. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). (arn)

nya banyak diproduksi, tetapi sekarang mulai lenyap. Untuk itu ia meminta Kepala Dinas Koperasi UKM perindustrian dan perdagangan Sumbawa untuk memikirkan hal tersebut kedepannya.

“Saya kira ini yang perlu kita sambut. Dimana-mana saya melihat, ke Lampung, Palembang, yang namanya hasil UMKM itu begitu semarak. Dan yang paling penting Kepala Diskoperindag jangan hanya mengajarkan, dengan memberikan ilmu-ilmu kepada masyarakat, tetapi siapkan tempatnya,” ujarnya.

Disamping itu, Bupati juga

meminta supaya produk di Sumbawa tidak hanya untuk dipamerkan semata. Tetapi bagaimana supaya bisa mensejahterakan masyarakat.

Karena sebelumnya ia pernah didatangi seorang ppengusaha yang membawa dan menawarkan batik Sumbawa. Ia pun sangat terkesan dan terkesimak. Hanya saja, batik tersebut didesain dan dibuat di Jakarta, hanya dijualkan di Sumbawa.

“Yang saya inginkan gambar kita, produk kita dan dilaksanakan oleh kita Sumbawa.

Tidak untuk memanmerkan bahan dan pakaiannya saja,

tetapi bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui industri kita sendiri,” tukasnya.

Sebenarnya, kata Bupati tenun Sumbawa ada dibuat di Sumbawa, tetapi nganggur karena pangsa pasar tidak disediakan sedemikian rupa. Sementara kue Sumbawa, bukanlah pangsa pasarnya yang tidak ada, tetapi pengaturan untuk menjemput hal tersebut yang belum siap. “Saya kira inilah temu usaha hari ini arahnya ke sana.

Tidak hanya sekedar kita bermegah ria dalam kondusifitas sekarang ini dalam FPM kemudian semua kita adakan tetapi tidak ada tindak lanjut. Ketika kita melaksanakan kegiatan harus ada tindaklanjut. Percuma ikon kita masyarakat yang sejahtera hebat dan bermartabat, tetapi kesejahteraan yang kita idamkan tidak datang. Saya kira peningkatan kualitas ini perlu sekali kita lakukan.

Mudah-mudahan ini menjadi cacatan penting,” pungkasnya.

Hal pertama yang dirasa urgen untuk dibenahi adalah bagaimana membangun semangat inovasi dan kreativitas. Sebab inovasi merupakan kunci utama memenangkan persaingan. Kreativitas dan inovasi akan meningkatkan daya saing UMKM yang mampu menekan biaya produksi serendah mungkin.

Oleh karena itu, dengan diadakannya temu usaha ini, diharapkan akan dapat menjadi wahana pembelajaran bagi para pelaku UMKM tentang bagaimana membangun kreativitas dan inovasi dalam menciptakan keunggulan produk yang berkelanjutan. (ind)

Bupati Janji Tingkatkan Alokasi Anggaran Pembenahan Destinasi Wisata Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, berjanji akan mengalokasikan belanja APBD untuk pembenahan destinasi wisata harus ditingkatkan. Kemudian, infrastruktur pendukung berupa akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas persampahan menjadi agenda yang harus dapat dituntaskan segera.

Hal tersebut disampaikan Bupati, dalam sambutannya di pembukaan Festival Pesona Moyo, Minggu (10/9) malam. Bupati juga meminta grand desain

dalam bentuk rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal segera dituntaskan. Untuk kemudian dijalankan secara konsisten.

Berikutnya, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pelaku wisata di Kabupaten Sumbawa agar memenuhi standar pelayanan yang diinginkan oleh wisatawan.

Selain itu, terus mengembangkan sistem promosi wisata yang terintegrasi dengan kegiatan promosi yang dilaksana-

kan oleh pemerintah provinsi NTB dan yang dilakukan oleh pelaku wisata seperti Asita dan PHRI. Serta terus mempersiapkan masyarakat agar memiliki mindset sadar wisata sehingga dapat berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata di kabupaten sumbawa.

“Kalau langkah-langkah ini secara konsisten dapat kita implementasikan, Insya Allah mimpi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan penopang utama PDRB dan APBD Sumbawa akan menjadi kenyataan,”pungkasnya. (ind/arn)

Megah dan Bawa Warna Berbeda, Wagub NTB Buka FPM 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Perhelatan Festival Pesona Moyo (FPM) 2017 resmi dibuka Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, S.H., M.Si ditandai dengan pemukulan rantok, Minggu (10/9) malam.

Menandai FPM yang pada tahun ini telah menjadi agenda Provinsi NTB. Acara terlihat megah dan syahdu dengan suguhan sejumlah atraksi kesenian yang ditutup dengan pemutaran video FPM. Serta gemerlapnya kembang api membuat santai acara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Sumbawa tersebut.

Ketua Panitia FPM tahun 2017 yang juga Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi dalam laporannya menyampaikan, FPM 2017 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari program Provinsi NTB untuk pengembangan pariwisata Pulau Sumbawa dengan mengusung branding “The Passionate Sumbawa”.

Pemkab Sumbawa telah meningkatkan dan memperluas rencana program pengembangan pariwisata yang semula menggunakan branding “Go Sumbawa - The Essence of Paradise” menjadi “Discover Sumbawa”.

Sebagai event utama promosi pariwisata terintegrasi yang keenam kalinya sejak tahun 2012, tahun ini mengusung

tema “pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi”.

“Melalui tema tersebut diharapkan sektor pariwisata sebagai perekat dan pendorong atau pengungkit pembangunan sektor lainnya di Kabupaten Sumbawa. Menjadikan usaha ekonomi kreatif dan UMKM sebagai basis pembangunan ekonomi masyarakat sumbawa dan mendorong peningkatan investasi dalam upaya meningkatkan pembangunan perekonomian daerah,” ujarnya.

Kegiatan ini, kata Sekda, dilaksanakan sebagai sarana memperkenalkan atau mempromosikan ragam wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan serta kerajinan dan kuliner khas sumbawa. Kemudian meningkatkan apresiasi dan kecintaan terhadap peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya serta produk dalam negeri dan kuliner nusantara.

Selain itu untuk menjalin kemitraan antar pelaku usaha pariwisata dan mendukung program promosi pariwisata nasional dan provinsi dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah, khususnya Kabupaten Sumbawa. Serta mengembangkan industri pariwisata dan peningkatan investasi baik sektor pariwisata maupun sektor lainnya.

Adapun FPM akan dilaksanakan selama sebulan penuh mulai 10 September hingga 8 Oktober mendatang. Rangkaian kegiatannya terdiri dari karnaval pawai budaya, pergelaran seni budaya, ekspo UMKM, temu usaha UMKM, dialog pariwisata, jambore kader konservasi, jelajah alam pesona moyo, suwar teja raboran, main jaran, melala (proses pembuatan miyak sumbawa), balap sampan, fishing contest, diskusi budaya, FGD (focus group discusion) ekowisata, gebyar pesta jagung, rantok 1001 deneng, samawa 10 k, pentas budaya empang, dan barapan kebo.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengakui adanya nuansa yang berbeda pada perhelatan FPM tahun ini. Disamping dari segi waktu yang digelar malam hari, koordinasi antar stakeholder terutama antara kementerian pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov) dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa serta pelaku wisata terjalin kuat pada perhelatan kali ini. Dimana acara pembukaan ini diinisiasi dan didukung sepenuhnya oleh Pemprov NTB. Selain itu fpm juga telah dimasukkan dalam kalender even pariwisata Provinsi NTB dan menjadi rangkaian dari acara promosi Bulan Pesona Lombok-Sumbawa.

“Ini baru pertama kalinya acara pembukaan digelar pada malam hari. Dan ternyata suasananya menjadi lebih santai dan syahdu,” terang Bupati.

Bupati pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang beberapa waktu lalu menetapkan Kabupaten Sumbawa menjadi titik singgah bagi kapal pesiar yang mengikuti Sail Sabang. Inilah wujud kongkret dari semangat “Indonesia Kerja Bersama”. Dengan spirit tersebut, maka diyakininya target nasional untuk meraih angka kunjungan wisata sebesar 17 juta dan target provinsi untuk meraih angka 3,5 juta pada tahun 2017 ini akan dapat diraih.

Jika 3,5 juta target wisatawan yang berkunjung ke NTB 10 persen diantaranya berkunjung ke Kabupaten Sumbawa, maka dalam setahun ada 350 ribu angka kunjungan wisata.

Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah urgen dilakukan. Pelaksanaan FPM, bagian dari ikhitar untuk memajukan sektor pariwisata. Pihaknya pun menyakini, sektor pariwisata di Sumbawa akan terus tumbuh.

Apalagi Sumbawa memiliki keunggulan komparatif untuk menarik kunjungan wisatawan lebih banyak lagi. Seperti po-

tensi bahari dengan keindahan pantai, pesona bawah laut, dan pulau-pulau kecil yang menantang untuk dieksplorasi.

Kemudian keunikan budaya berbentuk ekspresi kesenian daerah dan ragam adat istiadat masyarakat yang masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ditambah masyarakat yang ramah tamah dan terbuka menerima perubahan. Yang paling penting, sampai saat ini Sumbawa masih sangat kondusif, keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik, toleransi dalam keberagaman terjalin penuh harmoni.

“Kita hanya perlu mengambil langkah-langlah strategis untuk mengoptimalkan kekuatan yang kita miliki sekaligus mengeliminasi kelemahan dan hambatan yang masih kita hadapi,” terangnya.

Sementara, Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, S.H, M.Si menyatakan, meskipun sektor pariwisata masih kecil dalam memberikan sumbangan kontribusi pada PDRB, tetapi telah tumbuh sangat signifikan 21,49 persen. Hal ini harus disambut karena memberikan peluang untuk senantiasa mengeksplor semua potensi yang dimiliki. Tentunya dalam mengembangkan sektor pariwisata yang ada harus mempunyai komitmen yang kuat serta dilakukan

(Suara NTB/ind)

PEMBUKAAN - Tarian daerah Sumbawa yang menjadi salah satu atraksi di pembukaan Festival Pesona Moyo 2017. secara bersama-sama.

“Hal ini membutuhkan komitmen kita bersama. Baik pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota di provinsi NTB. Karena itu kreatifitas dan inovasi harus terus kita lakukan,” terangnya.

Untuk mengejar target tersebut perlu kerja keras bersama.

Untuk itu Wagup meminta agar tidak ragu menganggarkan kegiatan promosi. Karena promosi ini sangat penting untuk memperkenalkan bahwa di suatu daerah memiliki kekayaan alam. Tentunya keindahan alam serta tradisi budaya atraktif yang dipromosikan haruslah berbeda dengan

daerah lain yang diperkuat dengan infrastrukturnya. Hal inilah yang membuat lebih menarik.

“Sekarang andalan terhadap industri pariwisata ini luar biasa.

Jadi jangan ragu-ragu untuk kita senantiasa memberikan kebijakan pro terhadap program kegiatan di sektor pariwisata. Kemudian haruslah welcome terhadap berbagai investasi khususnya di bidang industripariwisataini.Karenamultiplyer effectnya signifikan telah meningkatkan pendapatan masyarkat kita. Sekalgus juga memberipeluanguntukpenurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita,”pungkasnya. (arn/ind/*)

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Sejumlah Aset Pemkab Penembakan Anggota Polisi Sumbawa Barat Diusulkan Dihapus Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat saat ini tengah mengusulkan sejumlah aset daerah untuk dilakukan penghapusan. Aset-aset tersebut diprediksikan bernilai sekitar Rp 35 miliar, yakni aset-aset yang muncul mulai dari tahun anggaran 2013 hingga tahun 2016.

Plt Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daearah (DPAD) Sumbawa Barat M. Yusuf S. Sos, kepada Suara NTB, Senin (11/9) mengatakan, dalam penghapusan tersebut, termasuk juga didalamnya ada beberapa aset yang dihibahkan berupa tanah ke Polres, BNNK, dan KPU. Termasuk juga hibah berupa barang ke Pondok Pesantren (Ponpes).

Selain itu, aset-aset yang sifatnya tidak layak untuk digunakan kembali juga akan dimusnahkan. Hanya saja untuk jumlah keseluruhan untuk objek ini (barang yang dimusnahkan) tidak diketahui secara detail karena masih dalam finalisasi laporan. “Total aset yang kita hapus ini masih dalam finalisasi laporan berapa jumlahnya nanti. Tetapi taksiran angkanya sekitar Rp 35 miliar untuk semua aset-aset tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, selain dimusnahkan, pihaknya juga tetap melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan aset yang sudah terpakai ini. Artinya, beberapa barang yang sudah tidak layak pakai tetapi bisa didaur ulang menjadi barang yang lain akan dijual kepada pihak ketiga. Sehingga barang-barang ini tidak hangus begitu saja tanpa memberikan manfaat yang lebih. Seperti alat-alat mekanik (alat motor dan mobil) dan alat elektronik yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk bisa dikelola dan menberikan pemasukan bagi daerah.

Sedangkan untuk aset yang berasal dari tahun 2017, sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan. “Hanya aset mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016 yang akan kita hapus. Sedangkan untuk tahun 2017 kita masih melakukan pendataan,” timpalnya.

Ia menambahkan, pengapusan terhadap aset-aset ini dilakukan supaya tidak muncul ketika dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena setiap ada audit dari BPK aset-aset yang tidak memiliki manfaat inilah yang menjadi penyumpang terbanyak. Karena pertimbangan tersebut, maka solusi terbaik dengan dilakukan penghapusan aset.

“Kita sengaja melakukan penghapusan terhadap asetaset ini karena sudah tidak dipakai ada juga sudah kita hibahkan. Apabila kita tidak hapus, maka akan tetap menjadi tanggungan kita nanti,” tukasnya. (ils)

Dikmen Dikbud Tegaskan BPP untuk Orang Tua yang Mampu Dompu (Suara NTB) Kepala UPT Dikmen Dikbud PK-PLK Kabupaten Dompu, Drs. H. Mutadi Hairi, M. Si., menegaskan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sebagaimana surat edaran Gubernur NTB hanya dibebankan untuk orang tua murid yang mampu. Hal ini ditandai dengan tidak mengatongi kartu seperti KIP, KIS dan PKH. BPP untuk menggaji Guru Tidak Tetap (GTT) ini pun bukan keharusan bagi tiap sekolah.

“Penarikan BPP ini dibole(Suara NTB/jun) hkan, tapi tidak harus. Ini kita Muhtadi Hairi tarik kepada anak-anak yang mampu, tidak boleh ditarik kepada anak yang pemegang kartu. Itu haram, ndak boleh, final,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/9).

Dalam surat edaran itu disebutkan besaran biaya yang harus ditarik pihak sekolah, untuk tingkat SMA maksimal Rp 150 ribu dan SMK maksimal Rp 200 ribu/bulan. Penarikan BPP juga tidak bisa serta merta dilakukan tanpa disertai program ekstrakurikuler.Terlebih biaya yang terkumpul tidak bisa dialokasikan untuk pembangunan dan keperluan lain kecuali membayar gaji GTT. “Kita hindari betul untuk membiayai yang non personal, untuk pembangunan apa-apa usahakan tidak usah itu dihandle lewat bos saja,” jelasnya.

Selain itu, penarikan BPP ini juga mesti mendapat persetujuan Dinas Dikbud Provinsi, termasuk masalah besaran biaya yang akan ditarik tiap bulanya.Jika memang ada sekolah yang menarik BPP melebihi ketentuan dipastikan pihaknya oknum tersebut akanmendapat sanksi berat. “Sebelum saya tanda tangan tidak boleh diberlakukan,” ujarnya.

Sementara menyangkutkeluhan orang tua murid yang merasa tidak mampu dengan biaya tersebut, Muhtadi Hairi mengatakan, sekolah tidak akan memaksa. Namun bukti fisik ketidakmampuan orang tua murid tersebut harus bisa ditunjukan pada pihak sekolah.Bukti fisik yang diakui Undang-undang saat ini ialah PKH, KIS dan KIP. “Ndak bisa laku surat keterangan, karena surat keterangan ini sekarang kita minta sekarang keluar. Tapi kalau kartu ada verifikasinya,” pungkasnya. (jun)

Aksi Jambret Mulai Bermunculan Dompu (Suara NTB) Aksi penjabretan di Dompu mulai bermunculan. Dalam sepekan terdapat tiga kasus, dua kasus terjadi di Kelurahan Karijawa dan satu kasus lainya di pasar induk Dompu. Diduga para pelakunya ialah residivis tindak pidana pelanggaran hukum lainya.

Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., yang dikonfirmasi persoalan ini mengatakan, tengah melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang sudah meresahkan masyarat tersebut.

“Dari laporan yang kita terima di kepolisian bahwa kejadian ini sudah sangat meresahkan, korban sampai terjatuh kemudian barang-barang bawaan dijabret, tentunya kita akan melakukan upaya, bagaimana menangkap pelaku ini,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (11/9).

Merujuk pada laporan masyarakat tersebut diketahui ratarata korbannya merupakan ibu-ibu pengguna jalan raya, baik yang baru saja mengambil uang di bank maupun usai berbelanja.

Hal ini tegas Kapolres, tentunya akan menjadi atensi kepolisian.

Salah satunya dengan menggalakkan patroli wilayah untuk menekan ruang gerak para pelaku, meringkus bahkan tak segan-segan melumpuhkanya dengan timah panas. “Upaya preventif dengan melakukan patroli agar kesempatan pelaku ini tidak terjadi, kemudian berupaya mengungkap pelakunya dengan tidak segan-segan melakukan upaya paksa,” ujarnya.

Muncul kembalinya kasus penjabretan jelas dia, sematamata akibat kurang waspadanya masyarakat terhadap aksi kejahatan, terlebih mereka sembarangan menyimpan barang berharga. Hal itu kemudian menjadi ‘ladang’ empuk bagi para pelaku kejahatan.

Untuk itu Kapolres berharap, para pihak berupaya semaksimal mungkin menjadi polisi bagi dirinya sendiri, tidak memakai perhiasan mewah saat berbelanja dan tidak menenteng tas saat berkendara. “Kalau membawa tas dalam berkendara agar benar-benar tas tersebut dalam keadaan aman, misalnya disimpan dalam jok. Sehingga niat dari para pelaku ini tidak dapat,” pungkasnya.

Sementara informasi yang himpun Suara NTB di lapangan dari sekitar tiga kasus penjambretan itu belum ada satu pun pelaku yang berhasil tertangakap, di Kelurahan Karijawa misalnya, korban terjatuh dari kendaraan setelah adu tarik dengan dua orang pelaku penjambretan, beruntung tas berisi uang dan perhiasan tersebut berhasil diselamatkan,hanya saja korban menderita luka serius dibagian kaki. (jun)

Polres Dompu Perketat Pengamanan Mako

Dompu (Suara NTB) Insiden penembakan dua anggota Polres Bima Kota, Bripka Zainal Abidin dan Bripka Gafur di Kelurahan Pena Toi, Senin (11/9) pagi, direpon Polres Dompu dengan memperketat pengamanan Mako Polres. Termasuk menyiagakan anggota untuk menerapkan pengamanan ganda saat bertugas di lapangan.

“Kemudian anggota yang ada di lapangan harus tetap waspada dan dipersenjatai,” tegas Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., kepada wartawan di ruang kerjanya.

Aksi orang tidak dikenal tersebut tidak akan ditolerir pihaknya. Sebab, ini menyangkut keselamatan jiwa personel. Untuk itu ia meminta anggota tetap waspada ketika menemukan perilaku-perilaku kelompok tertentu yang di luar kebiasaan. Mereka (kelompok radikal, red) biasanya melancarkan aksi kejahatan pada saat anggota lengah.

Sementara untuk masyarakat umum tambah Kapolres, agar segera melapor ketika menemukan aktifitas oknum atau kelompok yang

(Suara NTB/jun)

PEMERIKSAAN - Petugas Jaga pintu masuk Polres Dompu saat melakukan pemeriksaan tamu, Senin (11/9). mencurigakan, sehingga upaya-upaya preventif dapat dengan cepat dilakukan.

“Sudah terbukti memang ada di daerah Bima, ya kita harapkan di wilayah kita (Dompu) tidak ada, kalau ada tentunya kita akan lakukan

tindakan tegas,” ujarnya.

Pengamanan di Mako Polres sediri sebut dia, diantaranya pemeriksaan tubuh dan barang bawaan bagi tamu yang berkepentingan, dan personel yang memeriksa minimal dibekali persenjataan.

Belum Dipagar, RPH Kandai Tak Dimanfaatkan Dompu (Suara NTB) Rumah potong hewan (RPH) Kandai Dua yang dibangun sejak 2013 lalu oleh Dinas Peternakan Provinsi belum juga dimanfaatkan.

Berbagai alasan disampaikan pihak Dinas Peternakan dan terakhir akibat belum dipagar keliling area RPH. Sementara di RPH Simpasai banyak dikeluhkan warga akibat bau limbah yang tidak dikelola dengan baik.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, drh Mujahidin kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengatakan, RPH Kandai Dua belum dimanfaatkan karena beberapa fasilitas pendukungnya belum lengkap. Diantaranya

pemagaran keliling RPH dan beberapa fasilitas lain yang belum dilengkapi.

“Kalau belum dipagar, siapa yang akan bertanggungjawab dengan ternak orang kalau lepas,” tanyanya.

Tahun ini lanjut Mujahidin, pihaknya telah membangun akses jalan dari RPH Kandai Dua yang menghubungkan dengan akses jalan nasional. Untuk pemagaran keliling direncanakan pada tahun 2018, sehingga RPH-nya bisa dioperasikan. “Tahun depan kita rencanakan pembangunan pagar keliling,” terangnya.

Rencana pengoperasionalan RPH Kandai Dua sendiri sudah beberapa tahun diwacanakan, namun tidak pernah terealisasi. Bahkan tahun

2015 lalu dilakukan uji coba penyembelihan dan gagal berlanjut hingga pengoperasionalan karena akses jalan menuju RPH yang jauh serta beberapa fasilitas yang belum lengkap. Namun beberapa fasilitas terus dilengkapi sejak tahun 2014 lalu, tetapi tidak pernah lengkap karena pilihan prioritasnya yang kurang tepat.

Sementara keberadaan RPH Simpasai sendiri terus menuai sorotan dan kritikan akibat bau limbah yang menyengat. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat teguran karena tidak adanya ijin lingkungan terhadap pengelolaan RPH Simpasai.

RPH Kandai Dua sendiri direncakan sebagai pengganti RPH Simpasai. (ula)

Disinggung apakah pelaku penembakan tersebut merupakan teroris, Kapolres belum berani memastikan.

Namun dilihat dari caracara yang dilakukan kuat dugaan bahwa dua orang pelaku itu bagian dari kelompok ter-

oris. “Tentunya itu masihdalam proses penyelidikan apakah itu murni teroris atau tidak, tapi kita tetap antisipasi, upaya-upaya itu adalah upaya yang biasa dilakukan kelompok-kelompok tersebut (terori, red),” pungkasnya. (jun)

Kapolres KSB Minta Anggota Perkuat Pengamanan Taliwang (Suara NTB)Kasus teror yang terjadi di Penatoi Kota Bima dimana dua anggota Polres setempat ditembaki oleh orang tidak dikenal (otd), terus diatensi supaya tidak terjadi lagi di Sumbawa Barat. Hal tersebut akan dilakukan dengan memperketat pengamanan di Mako dan menginstruksikan kepada anggota untuk tetap menggunakan body system ketika melakukan patroli.

“Saya sudah instruksikan kepada semua anggota yang bertugas di penjagaan untuk bisa melakukan pengamanan ekstra di Markas komando (Mako). Sementara terhadap anggota yang melakukan patroli saya sudah minta untuk bisa dilakukan minimal dua orang setiap akan melakukan patroli. Ketika ada kejadian, minimal bisa saling bantu dan memberikan informasi,” ungkap Kapolres Sumbawa Barat AKBP Andy Hermawan SIK kepada

”

Suara NTB, Senin (11/9).

Dikatakan Kapolres, meskipun sampai dengan saat ini belum ada geliat yang mencurigakan kaitannya dengan aksi tersebut (aksi teror).

Dia tetap akan mengingatkan anggota untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dini terhadap aksi-aksi tersebut.

Selain itu, patroli rutin anggota di masyarakat juga akan terus ditingkatkan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jangan pernah lengah dengan kondisi kita yang sudah aman saat ini, melainkan tetap meningkatkan kewaspadaan,” ungkapnya. Seraya berharap juga kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan orang yang belum dikenal. Apabila ada orang asing, baik itu orang yang menyewa kos ataupun yang lainnya untuk bisa diawasi. (ils)

Jangan pernah lengah dengan kondisi kita yang sudah aman saat ini (Suara NTB/ula)

PAGAR KAYU - RPH Kandai Dua yang hanya dipagari dengan kayu dan ini menjadi salah satu kendala sehingga belum dioperasikannya RPH yang dibangun sejak 2013 lalu.

Andy Hermawan

Mahasiswa Gelar Aksi Solidaritas Rohingya Taliwang (Suara NTB)Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sumbawa Barat menggelar aksi solidaritas peduli Rohingya. Aksi tersebut diinisiasi guna menggugah hati masyarakat KSB untuk bisa berbagi dan meringankan beban warga Rohingya yang saat ini harus mengungsi ke negara yang lebih aman karena konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Pantauan Suara NTB di lokasi, massa aksi melakukan long march dari kantor Panwaslu setempat sekitar pukul 10. 00 WITA. Massa aksi langsung berjalan ke Mapolres dan gedung DPRD untuk menyuarakan masalah tersebut.

Setelah dari gedung DPRD massa aksi kembali melakukan orasi di graha fitrah serta melakukan penggalangan dana untuk sama-sama peduli terhadap kondisi warga Rohingya, Senin (11/9).

Kordinator Aksi, Zulfikar, kepada Suara NTB mengatakan, aksi ini merupakan aksi solidaritas dan mengajak semua warga Sumbawa Barat untuk peduli terhadap nasib yang menimpa warga Rohingya ini. Tentu dasar dari aksi solidaritas ini, bukan karena warga Rohingya mayoritas muslim saja, tetapi misi

kemanusiaan itu yang lebih utama.

Perlu diketahui, para pengungsi ini harus menempuh waktu yang tidak sedikit untuk keluar dari wilayah tersebut. Dalam perjalanan inilah ada yang meninggal karena kelaparan ada juga yang meninggal karena sakit. Untuk itu, melalui penggalangan dana ini, pihaknya berharap dengan

bantuan ini mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban para pengungsi ini.

“Kami tidak melihat masalah agama dalam kasus ini, tetapi rasa kemanusiaanlah yang menggerakkan kami untuk melakukan aksi solidaritas penggalangan dana ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa

Barat Abidin Nasar SP yang menemui massa aksi di ruang rapat anggota DPRD mengatakan, tidak ada satupun negara yang membenarkan adanya penindasan terhadap warganya. Makanya, dalam pernyataan sikap DPRD Sumbawa Barat, sangat mengutuk keras apa yang terjadi di Rohingya yang terkesan ada pembiaran yang dilakukan oleh pemerin-

(Suara NTB/ils)

AKSI - Suasana saat sejumlah mahasiswa menggelar aksi solidaritas untuk Rohingya di Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (11/9).

tah Myanmar terhadap kondisi tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi masalah ini. Sehingga masalah yang sudah terjadi puluhan tahun lamanya bisa diselesaikan.

“Kami sangat mengutuk keras apa yang terjadi di Myanmar karena sudah banyak korban yang berjatuhan dalam konflik yang berkepanjangan ini,” ungkapnya.

Ia mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk sama-sama melakukan aksi gerakan kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di Myanmar. Gerakan tersebut bisa berupa pengiriman doa, penggalangan dana dan bantuan lainnya untuk bisa meringankan kondisi warga Rohingya yang saat dalam kondisi yang sangat tidak aman.

Sebagai bentuk solidaritas, maka gaji yang akan diterima bulan ini juga akan dipotong dan disisihkan untuk samasama meringankan beban warga Rohingya.

“Kita akan suarakan masalah ini ke teman-teman anggota yang lain. Sehingga bisa menyisihkan gaji bulan ini untuk disalurkan kepada pengungsi Rohingya,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

POLHUKAM

Halaman 8

PPP dan PAN Tak Akui SK Dukungan Ahyar - Mori Dorong Target RPJMD PARA wakil rakyat di DPRD NTB memastikan bahwa pihaknya serius mendukung target RPJMD percepatan penurunan angka kemiskian di Provinsi NTB. Salah satu bentuk komitmennya yakni dengan mendorong kebijakan anggaran agar diprioritaskan pada program-program yang dapat menyentuh kemiskinan itu sendiri.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm., saat dite(Suara NTB/dok) mui di ruang kerjanya, kemarMori Hanafi in. Menurutnya, dukungan para wakil rakyat untuk pengentasan kemiskinan melalui kebijakan anggaran. Karena itu merupakan kewenangan yang mereka miliki. Sementara untuk eksekusinya secara langsung oleh eksekutif melalui SKPD terkait. Kebijakan anggaran yang pro terhadap pengentasan kemiskinan diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan sesuai target RPJMD NTB. Dikatakan politisi Partai Gerindra itu, bahwa pihaknya sudah diberikan data kemiskinan secara lengkap oleh Pemprov NTB. Dimana data itu berbasis daerah pemilihan atau dapil masingmasing anggota dewan. Sehingga dengan demikian diharapkan semua anggota dewan Provinsi NTB akan mengetahui dengan jelas data warga miskin di dapilnya masing-masing.

“Ya kita terima kasih. Ini barang baru, kita diberi data, ini ada orang msikin di daerah anda. Dengan data ini akan dikompilasi dengan hasil-hasil lapangan. Dewan juga paham yang memiliki dapil. Dimana yang miskin, namun dengan data ini akan lebih dipertanggungjawabkan,” kata Mori.

Dari data yang diterima, diketahui jumlah warga miskin dan rentan miskin di NTB yaitu sebanyak 2,4 juta orang. Data yang diberikan kepada anggota DPRD NTB sudah dirincikan, baik nama, tempat tinggal warga dan penyebab dikategorikan miskin. Sehingga anggota dewan juga bisa diharapkan lebih tepat dalam menyalurkan dana aspirasinya.

Diketahui bahwa target pengentasan kemiskinan pada tahun 2018 diharapkan bisa sesuai dengan target dalam RPJMD sebesar 12,25 persen. Saat ini angka kemiskinan di Provinsi NTB masih tersisa sebesar 16,02 persen atau 786 ribu orang. Tapi dengan pola yang saat ini, Mori meyakini bahwa hal itu akan bisa tercapai. (ndi)

Oknum PNS Diduga Bandar Sabu Mataram (Suara NTB) – Oknum PNS Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa berinisial ZR (41) ditangkap polisi. Warga Empang, Sumbawa yang izin ke Mataram untuk menebus resep obat itu malah tertangkap diduga sebagai bandar sabu.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra mengatakan, tersangka memiliki sabu seberat 58,92 gram yang dibagi dalam beberapa poket. “Ada lima bungkus ukuran 10 gram, dan empat poket ukuran satu gram lebih,” ujarnya, Senin (11/9).

Tersangka ZR digerebek di rumah kontrakan di BTN Kodya Asri Blok V, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela, Kamis (7/9) lalu petang hari sekitar pukul 19.20 Wita.

Di dalam kamarnya, barang bukti bungkusan sabu tercecer di lantai. Lengkap dengan alat hisap dari bekas botol minuman, korek dan pipet kaca.

Tersangka yang bekerja sebagai staf pada Bappenda Sumbawa itu beralasan berangkat ke Mataram untuk menebus resep dokter.

Selain itu juga untuk dalam rangka mengambil narkoba tersebut dari seseorang yang mengantarkan ke rumah kontrakan. “Dia ini bandar, dilihat dari jumlah barang bukti yang dalam penguasaanya,” kata Satra.

“Tersangka mendapat barang ini dari seseorang yang merupakan orang suruhan juga. Jadi dalam kasus ini jaringannya berlapis,” jelasnya.

Modus demikian, sambung dia, memang lazim digunakan para pelaku narkoba untuk menghindari terbongkarnya sebuah jaringan. Sementara ZR berada pada lapisan terluar.

“Nantinya akan dibawa ke Sumbawa apa dijual di sini, atau dia ini sebagai perantara masih kita dalami lagi perannya,” kata dia. Tersangka ZR kepada wartawan mengaku merupakan pecandu sabu. sudah setahun belakangan dirinya mengonsumsi sabu.

“Tidak pernah jual ke teman PNS atau makai di kantor.

Tetapi saya memang pemakai aktif. Sudah setahun,” bebernya yang hasil tes urinenya positif sabu. Ia tergoda dengan bisnis haram narkoba yang menjanjikan pendapatan berlipat dibanding gajinya sebagai PNS sekarang ini. “Kalau gaji sih cukup,” ungkap ZR. Ia bakal dijerat dengan pasal 112 ayat dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 127 UU 35/2009 tentang narkotika. Ancaman penjaranya minimal 12 tahun dan maksimal 20 tahun. (why)

(Suara NTB/why)

SABU - Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, I Komang Satra didampingi Kaur Penum Bidhumas, Hofni Bureni menunjukkan bukti sabu milik oknum PNS Sumbawa.

Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) dukungan DPP PPP dan PAN, terhadap paket Ahyar Abduh - Mori Hanafi, sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Pilkada NTB 2018, yang banyak beredar, dibantah oleh kedua partai.

Karena sampai saat ini, kedua partai mengaku belum pernah mengeluarkan secara resmi dukungan kepada siapapun.

Ketua Panitia Pilkada Wilayah (KPPW) DPW PAN NTB, H. Saiful Islam, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (11/9) kemarin mengatakan, jika mencermati SK yang beredar itu, ia mendapati ada hal yang janggal. Dimana dalam SK tersebut tertanggal 31 Agustus.

Sementara DPW PAN NTB menerima surat dari DPP terakhir pada tanggal 5 September lalu, yang berisi tentang agar DPW PAN NTB segera mengirimkan dua nama pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB ke DPP.

“Sesuai surat DPP yang terakhir itu tertanggal 5 September 2017, yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen, yang isinya meminta DPW PAN NTB paling telat tanggal 13 September untuk mengirim minimal dua nama untuk diproses di DPP. Sementra rekom yang beredar itu tertanggal 31 Agustus. Nah ini yang akan kami komunikasi balik ke DPP,” jelasnya.

Ia semakin yakin bahwa SK rekomendasi yang sudah beredar itu, adalah surat bodong, karena sampai saat ini pihaknya juga belum pernah meneri-

“Kami tidak jumawa. Namun itu jadi penyemangat untuk terus bekerja dan bersosialisasi,” kata Tim pemenangan Fauzan Khalid, Mustarudin. Menurut mantan kades Kuranji ini, tim terus bekerja untuk mensosialisassikan petahana ke masyarakat. Pihaknya tidak akan tidur dengan hasil survei tersebut. Bagi kandidat lain, ia juga mempersilahkan untuk berlomba-lomba mencari simpati masyarakat tentu dengan cara yang elegan.

Nurzaini kalangan masyarakat Lobar menyatakan terkait hasil survei yang dirilis

sesuai dengan sudut pandangan masing-masing, sah-sah saja,” katanya pada Suara NTB via sambungan telepon.

Dikatakan Wartiah, memang pihaknya telah merencanakan akan mengumumkan dukungan pada minggu-minggu ini. Dengan mengudang media.

Namun jikapun ada SK yang keluar lebih dulu dari pengumuman resminya, maka SK itu bisa diteliti kembali, keabsahannya.

“Kami memang akan mengumumkan minggu-minggu ini, kalaupun ada SK yang sudah berdar itu, kan bisa dicek tanggalnya, siapa yang menandatangani, stempelnya. Tapi apapun yang beredar di luar itu, kita biarkan saja, ndak kita tanggapi, yang jelas kami belum mengumumkan secara resmi, dan pengumuman resminya dalam mingguminggu ini,” pungkasnya. (ndi)

Operasi Ngerem Rasa Gatarin

Antisipasi Aturan Pilkada Tak Ditegakkan Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menggelar operasi Ngerem Rasa Gatarin 2017.

Operasi itu untuk menyiapkan kondusivitas jelang Pilkada serentak 2018 mendatang.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono, Senin (11/ 9) menjelaskan, operasi itu untuk memetakan potensi kerawanan berikut solusi mengatasinya. Sebab, Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi melibatkan setiap elemen masyarakat.

“Ini pra kondisi sebelum proses itu berjalan. Kita melaksanakan kegiatan membuat agar situasi jelang Pilkada aman,” ujarnya.

Dalam operasi itu, pihaknya mengerahkan 351 personel yang akan menjalankan sejumlah tugas.

Diantaranya, antisipasi pengerahan massa, ketidakpuasan pasangan calon, aturan-aturan KPU dan Bawaslu, serta antisipasi kampanye hitam di media sosial dengan patroli cyber.

Ia mengatakan, operasi itu mengutamakan tindakan pencegahan dengan menghilangkan kesempatan terjadinya tin-

dak pidana. Termasuk menindak tegas para pelakunya.

“Itu yang menjadi kita antisipasi. Mengenai politik uang itu kalau ada ya akan kita korek, kita telusuri,” jelasnya.

Sandi Operasi Ngerem Rasa muncul dari gabungan kata ngemong, rembuk, rawi, dan sabalong, yang berarti mengayomi, musyawarah, kerja, dan terbaik. Susunan kata dalam sandi itu diambil dari bahasa lokal Sasak, Samawa, dan Mbojo.

Pilkada di NTB memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Dipengaruhi oleh persaingan politik antar calon dan pendukung, karakteristik masyarakat, serta kejahatan konvensional yang berpeluang mengganggu kelancaran Pilkada.

Imam menerangkan, hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya, persoalan menonjol salah satunya penegakan aturan berdasaran Undang-undang Pilkada.

“Banyaknya persoalan kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan suatu aturan, belum seragam. Juga adanya keragu-raguan dalam memberikan sanksi kepada

(Suara NTB/why)

GELAR PASUKAN - Gelar pasukan Operasi Ngerem Rasa Gatarin 2017 untuk menjaga kondusivitas daerah jelang rangkaian Pilkada serentak, Senin (11/9). para pelanggar Undang-undang Pilkada,” urainya.

Kepolisian, sambung Imam, juga akan membantu menyosialisasikan tahapan Pilkada serentak 2018 sebagai salah satu indikator ke-

DPC Partai Demokrat akan Diisi Kader Muda Mataram (Sura NTB) Sesudah melaksanakan Musyarawah cabang (Muscab) DPC kabupaten/kota dilangsungkan serentak, pada pekan kemarin. Dalam penyusunan kepengurusan DPC kabupaten/kota diinstruksikan untuk mengakomodir sebagian besar kader muda Partai Demokrat.

Demikian diserukan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri, pada wartawan di sela - sela tasyakuran HUT Ketua Umum DPP Partai Demokrat ke 68 SBY dan HUT ke 16 Partai Demokrat, serta dirangkaikan dengan rakor Ketua DPC kabupaten/kota terpilih, Senin (11/9) kemarin. “Komposisi kepengurusan kita minta 70 persen diisi kader muda dan sisa dari kalangan kader senior,” katanya.

Menurutnya, sebuah keniscayaan bagi Partai Demokrat untuk lebih banyak mengakomodir kader muda. Dengan kondisi demografi kependudukan mayoritas berusia muda, serta upaya bagi proses kaderisasi kepemimpinan di tubuh Partai berlambang mercy tersebut, maka kader muda harus diberikan tempat dan kesempatan yang lebih banyak.

“Ini sebagai spirit dan semangat baru bagi Partai Demokrat diisi sebagian besar kader muda” terang Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Sesuai dengan perintah

(Suara NTB/ndi)

TASYAKURAN - DPD Partai Demokrat menggelar tasyakuran bersama anak yatim dan fakir miskin dalam rangka merayakan HUT SBY ke 68 dan HUT Partai Demokrat dirangkaikan rakor ketua DPC terpilih. dari DPP, pihaknya pun menargetkan kepada semua DPC kabupaten/kota, untuk penyusunan kepengurusan harus tuntas dua pekan depan. Sehingga pada akhir september atau awal Oktober nanti, kepengurusan DPC kabupaten/kota bisa segera diSK-kan dan dilantik.

Hal itu dimaksudkan supaya, DPC kabupaten/kota bisa

Elektabilitas Tertinggi, Fauzan Tak Jumawa Giri Menang (Suara NTB) Petahana H. Fauzan Khalid mengaku senang dengan hasil survei SMRC yang menempatkan dirinya dengan elektabilitas paling tinggi. Namun orang nomor satu di Lobar ini tak lantas jumawa dengan hasil survei tersebut.

Hasil survei ini bakal dijadikan sebagai bahan penyemangat untuk terus sosialisasi di bawah. Sementara itu, menurut kalangan masyarakat hasil survei ini menjadi bahan kandidat lain untuk terus turun sosialisasi ke masyarakat.

ma fisik SK tersebut. Padahal jika merujuk pada aturan mekanisme partai, maka setia keputusan DPP pasti akan disampaikan ke DPW, untuk diumumkan. “Secara fisik (SK) belum pernah kami terima, malahan saya dapat dari pihak lain, kan aneh,” katanya.

Terakhir disampaikannya, jika pun SK itu benar, maka SK tersebut bukan SK dukungan final. Karena SK untuk rekomendasi dukungan yang bersifat final, wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. “Itu hanya rekom un-

tuk mencari mitra koalisi dan itu hanya di tandatangani tim Pilkada DPP. Sementara sesuai ketentuan yang resmi, SK itu harus ditandatangani ketum dan sekjen,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PPP NTB, Hj, Wartiah, M.Pd, juga menegaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum pernah mengeluarkan SK dukungan terhadap pasangan bakal calon gubernur manapun.

Sehingga menurutnya sangat aneh jika ada SK rekomendasi dari DPP yang sudah beredar duluan, sebelum disampaikan ke DPW PPP NTB. “Yang jelas, kami belum mengumumkan secara resmi. Jadi kalau ada SK dukungan pasti itu keluar dari pengumuman secara resmi. Jadi keluar tidak keluar dari kami dengan resmi, maka bisa ditafsirkan sendiri,

SMRC bahwa memakai metodelogi terukur, namun kalau dilihat dari segi jumlah responden 610 orang apakah mampu merepresentasikan jumlah pemilih Lobar yang mencapai 500 ribu orang. “Ini (hasil survei) bagus, karena menjadi bahan kandidat lain bisa terpacu kembali turun sosialisasi ke masyarakat,” jelas Nurzaini. Namun, perlu diingat bahwa sesungguhnya belum ada calon yang secara resmi mendeklarasikan diri memiliki pasangan, kecuali incumbent dengan Hj. Sumiatun. Paling

tidak, jelasnya, hal ini memiliki daya dorong karena jelas kandidat wakilnya.

Menurutnya, kepastian kandidat wakil ini berpengaruh untuk mendongkrak suara atau menurunkan.

Menurutnya, waktu Pilkada masih panjang menyisakan 9 bulan lagi sehingga calon di luar incumbent masih belum bergerak masif. Saat ini, Ia melihat para kandidat masih fokus mencari dukungan parpol sebagai kendaraan politik maju pada Pilkada. (her)

segera melaksanakan kerjakerja politik untuk memenangkan kontestasi di Pilkada NTB dan Pilkada di tiga kabupaten/ kota. Yakni, Pilkada Lombok Timur, Pilkada Lombok Barat dan Pilkada kota Bima.

“Kerja politik menghadapi Pilkada serentak kian dekat, ucap Mahally, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB itu.

Selain persiapan menghadapi kontestasi di Pilkada serentak 2018. Pihaknya pun harus memastikan DPC kabupaten/kota segera mempersiapkan diri bagi proses verifikasi parpol peserta pemilu legislatif 2019. Baik keanggotaan kader, DPAC hingga ke tingkat ranting.

“Penataan kepengurusan hingga ke tingkat paling bawah ada di tingkat ranting” paparnya. Seraya menambahkan, sehingga dipastikan berbagai agenda politik akan dihadapi Partai Demokrat, bisa terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. “Kita pastikan Demokrat siap dengan agenda politik ke depan,” pungkasnya. (ndi/*)

berhasilan operasi tersebut. “tersosialisasikannya undang-undang tentang Pilkada, informasi tahapan, jadwal, dan program Pilkada serta turuna undang-undang yang pilkada yang dibuat KPU,”

tandasnya.

Pilkada serentak 2018 di NTB yang digelar pada 27 Juni 2018 di Lombok Barat, Lombok Timur, Kota Bima, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. (why)

Tokoh Dompu Dukung Rudi Tampil di Pilkada NTB 2018 Mataram (Suara NTB) Dukungan terhadap bakal calon Gubernur NTB, Lalu Rudi Irham Srigede, untuk tampil bertarung di Pilkada NTB 2018, makin deras mengalir. Hal itu tidak terlepas dari makin gencarnya mantan Danrem 162/WB itu melakukan sosialisasi.

Silaturahim yang dilakukan Rudi, Minggu (10/9) pekan lalu, mendatangi cukup banyak tempat. Diantaranya Silaturahmi di KLU dengan IKAT (Ikatan Keluarga Besar Alumni & Taruna AKMIL) dan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama ratusan sesepuh dan tokoh masyarakat Dompu di Hotel Golden Palace.

Pada saat silaturahim dengan para tokoh Dompu itu, Rudi memaparkan visi dan misi nya terhadap NTB ke depan termasuk bagaimana melihat NTB menjadi satu kesatuan yang terintegrasi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Bicara NTB tidak hanya Lombok, tetapi Pulau Sumbawa juga,” terangnya. Disamping itu Rudi juga menyinggung beberapa isu strategis yang ada di NTB. Mulai dari keamanan, keadilan, ekonomi, politik sampai dengan masalah sosial budaya.

Seperti diketahui, tensi politik jelang Pilkada NTB 2018, mulai makin memanas. Untuk itu, ia juga tidak tinggal diam. Ia mulai meningkatkan frekuensi silaturahminya dengan masyarakat

bawah. Pada saat pertemuan dengan sejumlah tokoh Dompu itu, Rudi langsung menerima dukungan terbuka dari para sesepuh dan tokoh masyarakat Dompu – Mataram.

Beberapa tokoh Dompu yang hadir pada acara tersebut, diantaranya Ir. Umar AR, H. Djubaidin Abidin, Drs. H. Mirafuddin, H. Syaiful Insan, H. Anwar M. Amin serta dari kerabat Kesultanan Dompu Hj. Uny Wathania. “Jika Pak Rudi maju sebagai Calon Gubernur NTB, maka kami siap di belakang Pak Rudi,” tegas Djubaidin.

“Saya dukung apa yang dijelaskan Pak Rudi karena pembangunan lebih profesional. Tidak ada perbedaan melihat masyarakat Pulau Sumbawa dan masyarakat Pulau Lombok,” tambah Umar AR. Tokoh lain, H. Saiful Insan pun menyampaikan apresiasinya dan memberi dukungan terhadap Rudi. “Kami yang hadir di ruangan ini adalah representasi masyarakat Dompu. Jadi silaturahmi ini sangat efektif untuk menggalang dukungan masyarakat Dompu secara keseluruhan,” Jelas Saiful.

Selain dihadiri ratusan tokoh dan sesepuh Dompu, hadir pula para petinggi dari tiga partai bakal pendukung Lalu Rudi, yang juga dari Dompu, yakni, Yeyen Seprian Rachmat dari Hanura, Akhdiansyah dari PKB dan H. Syaiful Islam dari PAN. (ndi)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Lalu Rudi saat berpose bersama dengan sejumlah tokoh Dompu usai melakukan silaturahim.

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

”Backpacker” Sebut NTB Sulit Transportasi Umum Mataram (Suara NTB) Transportasi menjadi kebutuhan utama para wisatawan. Terutama wisatawan yang melakukan perjalanan secara mendiri, atau biasa disebut sebagai wisatawan backpacker. Wisatawan tipe ini tidak menggunakan jasa perjalanan wisata seperti wisatawan pada umumnya. Sehingga tidak ada mobil khusus yang menjemput di bandara atau di pelabuhan.

“Saya merasa kesulitan saat akan pergi ke berbagai destinasi wisata. Karena tidak ada bus atau transportasi umum,” kata wisatawan asal Yogyakarta Deni Indrayana kepada Suara NTB, Senin (11/9).

Ia mengatakan, terbatasnya transportasi umum di NTB membuat ruang geraknya menjadi terbatas saat ingin berkunjung ke berbagai destinasi. Ia berharap Pemda NTB dapat merancang pola transportasi umum yang menghubungkan berbagai destinasi di Lombok maupun di Sumbawa.

“Ke Trawangan saja tidak ada transportasi umum, apalagi ke destinasi yang belum tekenal. Saya berharap ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemda. Karena menurut saya, akses ini sangat penting,” ujarnya.

Deni sudah berkunjung ke berbagai destinasi yang ada di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Ia melihat persoalan transportasi menjadi hal utama yang paling diperlukan wisatawan. Terlebih tranpsortasi menuju destinasi wisata unggulan yang sangat perlu untuk diperhatikan.

“Saya pernah ke Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Sumatera, NTT dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya. Meskipun angkutan umumnya tidak sebagus di kota, tetapi mereka punya angkutan umum yang dapat megantar kita ke destinasi itu,” ujarnya.

Sebelumnya Pemda NTB telah mendeklarasikan angkutan umum yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Namun ternyata angkutan itu tidak menjurus pada berbagai destinasi mainstream di NTB. Hal ini menyulitkan wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan NTB secara mandiri atau berwisata sendiri.

“Karena banyak tipe wisatawan, ada yang suka pakai travel, ada juga yang tidak. Saya misalnya, lebih suka berpergian sendiri, mencari destinasi itu sendiri.

Sehingga perjalanan saya merasa berkesan,” ujarnya.

Ia berharap di masa mendatang ada transportasi umum yang dapat mengantar ke mana saja tujuan wisatawan. Selain itu ada jam-jam atau waktu khusus di mana alat transportasi itu dapat mengantar wisatawan. Ini akan memudahkan sekaligus akan membuat lebih banyak wisatawan berkunjung ke NTB. (lin)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Wisatawan Malaysia Kepincut Keindahan Lombok Mataram (Suara NTB) Tahun ini Pemerintah Provinsi NTB menargetkan 3,5 juta kunjungan wisatawan. 1,5 juta diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Saat ini wisman yang paling banyak berkunjung ke NTB berasal dari Negara Malaysia. Bukan hanya wisata halal, namun wisatawan Malaysia menyukai wisata konvensional yang ada di NTB, terutama Lombok.

“Saya akan berkunjung lagi ke Lombok dalam waktu dekat. Kemarin saya hanya berkunjung ke Desa Sade, Kuta dan Trawangan. Kali ini saya ingin mendaki Rinjani,” kata Mohmmad Naufal melalui pesan singkat kepada Suara NTB, Senin (11/9).

Ia mengatakan bahwa Lombok sangat menggugah untuk dikunjungi karena berbagai hal. Salah satunya keindahan alam dan destinasinya yang komplit. Sehingga bisa mengunjungi berbagai destinasi dalam satu kali perjalanan wisata.

“Saya suka karena di Lombok itu ada pantai, pulau kecil, gunung, air terjun, rumah adat dan masjid-masjid yang indah.

Saya juga tidak kesulitan saat hendak beribadah,” ujarnya.

Ia bersama puluhan rekannya yang lain akan berkunjung

kembali untuk mendaki Rinjani. Ia berharap perjalanannya kali ini lebih menyenangkan dan lebih berkesan. Ia juga mengambil waktu libur lebih lama dari sebelumnya. Sehingga ia bisa berkeliling untuk menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di NTB. “Sudah banyak yang mendaki Rinjani. Ada juga kawan saya yang sudah pernah mendaki dan mau lagi mendaki Rinjani. Kami di sini tidak punya banyak gunung yang indah. Rinjani memang terkenal dengan keindahan pemandangan alamnya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berencana untuk menyelam di Gili Meno. Bersama rekan-rekannya, ia berencana untuk menikmati keindahan bawah laut yang ditawarkan di salah satu dari tiga gili yang ada di Kabu-

paten Lombok Utara itu.

“Kami juga akan berkunjung ke air terjun. Karena kami berencana akan turun melalui jalur Senaru. Setelah itu kami akan berkunjung ke air terjun dan rumah adat yang ada di sekitar sana,” ujarnya.

Umumnya, ia dan rekan-rekannya suka berkunjung ke Lombok karena memiliki banyak pantai dan air terjun yang indah. Ia juga dapat melakukan snorkeling dan diving di berbagai pantai dengan bawah laut yang indah. Ia menyukai wisata olahraga yang ada di Lombok.

“Kami ingin menyaksikan penyu-penyu di laut Lombok.

Kami juga ingin menyaksikan keindahan savana di Rinjani.

Begitupula pemandangan di destinasinya yang lain. Kami sudah tidak sabar ingin berkunjung kembali,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PANTAI KUTA - Pantai Kuta yang menjadi salah satu dari banyak destinasi favorit yang dikunjungi wisatawan asal Malaysia.

Menjajal Gunung Tunak Praya (Suara NTB) Gunung Tunak menjadi salah satu destinasi yang kian banyak dikunjungi wisatawan. Destinasi yang berada di Kabupaten Lombok Tengah ini semakin populer bagi wisatawan pecinta ketinggian. Ini merupakan salah satu Taman Wisata Alam (TWA) yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Setiap harinya selalu ada wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati panorama dari puncak TWA ini.

“Jalan dari parkiran ke puncaknya memang cukup menguras tenaga. Tapi seru, karena sampai di atas pemandangannya luar biasa. Sangat indah,” kata wisatawan asal Kota Mataram Nur Ikhya Ulumuddin, Senin (11/9).

TWA Gunung Tunak yang berjarak sekitar 70 Km dari Kota Mataram, 9,5 Km dari Pantai Kuta Mandalika atau hanya sekitar 45 menit dari Bandara Internasional Lombok.

Letaknya yang tepat berada di sisi KEK Mandalika, TWA yang terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, diyakini akan menjadi tujuan wisata baru bagi para pelancong yang datang ke Lombok.

Berbeda dengan kebanyakan objek wisata di Lombok yang sudah familiar, di mana akses infrastuktur jalannya sudah baik, tidak untuk di TWA Gunung Tunak. Sepanjang perjalanan menuju TWA ini pengunjung kerap menemui jalan yang berlubang hingga tanjakan yang cukup curam. Kondisi ini tentunya akan semakin sulit jika datang musim hujan.

“Akan lebih bagus kalau jalannya diperbaiki, tapi karena jalannya rusak jadi seperti tantangan dan keseruan tersendiri bagi saya. Karena saya memang suka sesuatu yang baru dan menantang,” ujarnya.

TWA Gunung Tunak memiliki luas sekitar 1.219 hektare.

Sejauh mata memandang, terlihat Pantai Bile Sayak berpasir putih. Dari atas bukit, pengunjung juga bisa melihat panorama indah Pantai Gerupuk yang menjadi tempat berselancar favorit bagi wisman. Jika sedang beruntung, pengunjung juga dapat bertemu kera abu-abu ekor panjang, rusa timor, atau kupu-kupu Troides Helena sebagai satwa yang dilindungi.

Untuk mendapatkan pengalaman berwisata di Gunung Tunak ini, pengunjung domestik cukup membayar Rp 5 ribu untuk hari biasa dan Rp 7.500 untuk hari libur. Sedangkan, pengunjung mancanegara dikenakan biaya sebesar Rp 100 ribu untuk hari biasa, dan Rp 150 ribu pada hari libur. (lin)

(Suara NTB/ist)

GUNUNG TUNAK - Seorang wisatawan tengah menikmati keindahan dari TWA Gunung Tunak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

(Suara NTB/yon)

ALUNAN BUDAYA DESA - Sebanyak 1.350 penenun yang ditampilkan di Alunan Budaya Desa III Kecamatan Pringgasela. Event ini sama sekali belum mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Minim Perhatian, Bupati Lotim Kritik Dispar Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan, mengkritik kurangnya perhatian instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata Lotim maupun Dispar NTB dalam mendukung pelaksanaan Alunan Budaya Desa (ABD) III yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kecamatan Pringgasela. Terlebih, instansi tersebut tidak hadir pada acara puncak ABD itu.

Terkait ketidakhadiran sejumlah instansi terkait itupun, seperti Dinas Pariwisata Lotim maupun Dinas Pariwisata NTB menjadi sorotan bupati.

Menurutnya, kegiatan yang fenomenal dengan menghadirkan sejumlah budaya, kesenian tradisional serta 1.350 penenun harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak.

Hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, Kadis Dikbud Lotim, Lalu Suandi serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Ali BD-sapaan akrab bupati mengapresiasi kegiatan alunan budaya desa yang digelar setiap tahunnya. Event tersebut, menurut bupati, menunjukkan jika kesadaran masyarakat sangat bagus untuk mengangkat kembali sejumlah budaya dan kesenian tradisional khususnya yang berada di Kecamatan Pringgasela yang saat ini mulai tergerus perkembang zaman. “Pembinaan dari beberapa instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) sebenarnya ada. Akan tetapi tidak terlalu berhasil,” sindirnya juga.

Disebutkan Bupati, anggaran pemerintah memang untuk saat ini tidak ada dalam pelaksanaan ABD. Untuk itu, ia secara pribadi memberikan sumbangan Rp 25 juta dengan harapan dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh pihak panitia dalam

membangkitkan dan mempertahankan budaya dan kesenian yang ada.

Berbeda halnya dengan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, dikatakannya bahwa ketidakhadiran instansi terkait baik kabupaten maupun provinsi serta tidak adanya dukungan anggaran bukan salah SKPD. Melainkan, pemerintah sendiri yang kurang mengetahui kegiatan tersebut. Sehingga setelah diketahui kegiatan itu, maka anggaran tahun depan akan dianggarkan di kegiatan, baik di Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Jadi ke depan, tiga dinas tersebut akan mengepung kegiatan ini sampai tuntas,” ujarnya.

Disebutkan Wabup, demonstrasi ribuan penenun yang ditampilkan itu merupakan kesuksesan yang tertunda dalam pemecahan rekor muri. Dimana anggaran yang dimiliki Rp 45 juta tidak mungkin dapat mendatangkan rekor

muri dengan biaya Rp 35 juta, tentunya kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan. Untuk itu, kata Wabup, ke depan pemerintah kabupaten 100 persen yang akan membiayai.

“Bahkan kalau saya jadi bupati, Perbup akan muncul untuk para PNS menggunakan hasil tenun ini pada bulan yang sama untuk masuk kerja,” janjinya.

Sementara, Ketua Panitia Alunan Budaya Desa III Kecamatan Pringgasela, Eka Kharisma Novandi, mengaku pihak panitia sudah menghadapi ke Dinas Pariwisata baik kabupaten maupun provinsi. Hanya saja, instansi tersebut menjelaskan bahwa tidak ada anggaran untuk mendukung pelaksanaan ABD tersebut. “Kita juga pernah ke Gubernuran, di sana kami ditolak. Di Dinas Pariwisata Provinsi dan kabupaten tidak ada dana yang cair dan respon,” sebutnya. (yon)

BTNGR Tetapkan Jalur Khusus Sepeda ke Rinjani Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) telah menetapkan jalur khusus untuk pengguna sepeda atau pecinta sepeda yang ingin menjajal trek Rinjani. Jalur ini dibuat berbeda dari jalur pendakian. Sehingga pendaki dan pesepeda dapat menikmati perjalanan pada jalur masing-masing.

“Memang benar kami memutuskan untuk membuat jalur khusus sepeda di Rinjani via Sembalun,” kata Kabag Tata Usaha BTNGR, Mustafa Lubis, di Mataram, Senin (11/9).

Penetapan jalur khusus bersepeda berada pada dua lokasi yaitu jalur Sembalun dan Timbanuh. Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Balai TNGR Nomor SK.772/T.39/TU/ KSA/6/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Penetapan Jalur Khusus Sepeda Gunung di Sembalun TNGR Provinsi NTB. Pengajuan jalur khusus bersepeda dilakukan atas permohonan beberapa komunitas sepeda diantaranya Komunitas Tinjal Pedal, Rinjani Enduro Chal-

lenge Community dan lembaga pemerhati seni dan budaya desa Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

“Itu berdasarkan permintaan berbagai pihak. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya BTNGR menetapkan jalur khusus sepeda,” ujarnya.

Jalur sepeda gunung di Sembalun memiliki panjang trek 13.7 km yang dimulai dari pintu gerbang pendakian Sembalun-Pos 1- Pos 2- Pemantauan Sajang/Mangku Sakti (down hill). Sedangkan untuk jalur sepeda Timbanuh memiliki jalur trek sepanjang 3.5 Km namun masih dalam proses penetapan dan hasil survey oleh komunitas sepeda NTB. Penggunaan jalur sepeda Timbanuh ini dilakukan setelah ada penataan jalur, pemasangan ramburambu dan tidak boleh tumpang tindih dengan jalur pendakian (pejalan kaki).

“Semuanya sudah diatur, sehingga pendaki dan pesepeda tidak bertemu pada satu jalur. Kami berharap keduanya bisa menikmati perjalanan-

(Suara NTB/ist)

JALUR SEPEDA - Para pesepeda saat menjajal trek di Rinjani melalui jalur yang sudah disediakan. nya,” ujarnya.

Mustafa berharap semua yang berkunjung ke Rinjani tetap mengutamakan keselamatan dan kebersihan. Siapapun yang berkunjung, di-

harapkan membawa kembali sampahnya. Baik pengguna sepeda maupun pendaki yang berjalan kaki.

“Bagaimanapun keselamatan adalah hal utama yang

harus diperhatikan. Selain itu, kebersihan juga sangat penting untuk sama-sama dijaga.

Karena kalau bukan kita bersama yang menjaganya, lalu siapa lagi,” imbaunya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Hindari Konflik Kepentingan

Wacana Merger Perguruan Tinggi Dinilai akan ”Membunuh” PTS Mataram (Suara NTB) Wacana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menggabungkan perguruan tinggi swasta (merger) dianggap akan menyulitkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Langkah ini akan menjadi persoalan berat bagi PTS dan menjadi tantangan bagi PTS untuk meningkatkan kualitas.

Meski demikian, pemerintah juga diminta tidak memberikan kesempatan yang terlalu luas bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerima mahasiswa, agar terjadi (Suara NTB/ron) keseimbangan antara PTS Halus Mandala dan PTN. Hal itu disampaikan Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) NTB, Dr. Halus Mandala, M.Hum., ditemui di Mataram, Senin (11/9).

Menurutnya, wacana program pemerintah untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi, yang jumlahnya 4.000 menjadi sekitar 3.000, sehingga dilakukan upaya merger. “Persoalan berat adalah maukah yayasan itu untuk merger? Saya kira memang terlalu banyak perguruan tinggi, sepanjang PT itu berkualitas itu tidak masalah, masalahnya kita masih tertatih-tatih belum sesuai kemauan pemerintah, oleh karena itu perguruan tinggi kita harus berjuang keras untuk itu. Itu sama dengan membunuh, tapi tidak membina, lebih bagus kalau pemerintah membina, bukan membinasakan,” tegas Halus.

Menurutnya, merger itu sasarannya bagi PTS, dan menjadi tantangan untuk PTS. Namun demikian diharapkan pemerintah tidak menambah PTN dan PTN tidak membuka kelas sore serta tidak memperbanyak penerimaan mahasiswa dengan berbagai gelombang. “Yang menjadi problem bagi PTS adalah karena negeri membuka berbagai gelombang,” kata Halus.

Seandainya PTN juga komitmen pada kualitas bukan pada kualitas, Halus menyetujui wacana itu. Namun demikian, harus ada pembagiaan seimbang antara PTN dan PTS. Dari APTISI sendiri, ia mengimbau kepada rekan PTS agar tidak hanya sekadar menambah jumlah mahasiswa, tapi harus juga meningkatkan kualitas PTS. “Swasta dan negeri tidak menjadi ukuran yang menjadi ukuran terakreditasi atau tidak, lulusannya itu output-nya itu outcome atau tidak, bukan soal swasta atau negeri,” katanya.

Di NTB ada sebanyak 54 PTS. Selain itu, bagi PTS berbentuk universitas diharuskan memiliki mahasiswa minimal 1.000 orang.

Sementara itu, Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, MSi., menegaskan, wacana merger itu adalah imbauan bukan keharusan. Dalam hal ini, universitas harus memiliki mahasiswa sebanyak 1.000 orang. “Jika kurang, dianggap sulit program studi tumbuh dan berkembang, karena pembiayaannya pasti sangat minimum,” katanya.

Langkah merger merupakan solusi yang bagus bagi PT berbentuk universitas. Sementara bagi PT yang berbentuk sekolah tinggi dan sejenisnya yang dipandang tidak mampu membiayai manajemen, disarankan merger. Karena langkah merger itu menurut Astawa, satu-satunya jalan membuat lembaga makin berkualitas.

“Kalau dia biarkan, menghasilkan lulusan yang tidak berkualitas, tidak memenuhi tuntutan pasar, tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kasihan juga anak-anak (lulusan) itu. Prinsipnya pak menteri memberikan seluas-luasnya bagi PTS yang terbatas pendanaannya, dan manajemen yang merasa berat disarankan merger,” ujarnya.

Di NTB,Astawa mengambil kebijakan menyasar PTS yang berada di satu yayasan untuk merger. Salah satu contohnya STIA dan STTL disarankan merger. Ada sejumlah perguruan tinggi lainnya yang berada di satu yayasan disarankannya untuk merger. (ron)

UIN Gelar Workshop Pelaksanaan SAPTO Mataram (Suara NTB) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun ini mulai mewajibkan semua perguruan tinggi untuk mengaplikasikan Sistem Akreditasi Perguruan TinggiOnline (SAPTO) pada saat mengajukan borang akreditasi.

Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli menyambut baik kebijakan tersebut. Bahkan, UIN Mataram langsung membuat kegiatan workshop pelaksanaan SAPTO agar dapat dipahami oleh civitas akademika UIN Mataram.

Mengingat kebijakan dari BAN-PT ini merupakan kebijakan baru berbasis online, maka penting bagi semua dosen memahami proses dan cara pelaksanaan pengajuan boorang berbasis online atau SAPTO. Namun demikian, yang

lebih substantif dari pelaksanaan kegiatan ini ialah pentingnya semua dosen memahami IT. “Yang substantif dari kegiatan ini ialah memberikan pemahaman kepada dosen tentang pentingnya IT,” ujarnya Senin (11/9).

Kegiatan ini juga lanjutnya mencerminkan komitmen pihaknya untuk terus mengembangkan lembaga terlebih pascaalih satus menjadi UIN Mataram.

“Jadi sekarang dosen itu tidak lagi membuat atau mengirim proposal pengajuan akreditasi secara manual tapi juga online. Outupnya ialah memberikan pemahaman dan kemampuan teknologi. Karena kendala kita banyak soal IT, tapi kita sudah mulai butuh proses panjang,” jelas Mutawalli.

Sementara itu, Direktur Dew-

an Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof. T. Basarudin yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut mengungkapkan perubahan cara pengajuan akreditasi dari manual ke sistem online untuk memudahkan BANPT dalam mendata perguruan tinggi yang sudah terakreditasi ataupun belum terakreditasi.

Selain itu dengan sistem tersebut diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan efesiensi dan kapasitas BANPT, tetapi sekaligus dapat meningkatkan akurasi, objektivitas transparansi, dan akuntabilitas.

Basaruddin mengatakan, saat ini BAN-PT telah melakukan akreditasi perguruan tinggi sebanyak 1.118 dan masih ada 3.400 perguruan tinggi lagi untuk diakreditasi. Sedangkan untuk akreditasi Program Stu-

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Kegiatan workshop SAPTO di hadapan civitas akademika UIN Mataram di Hotel Fave Mataram, Senin (11/9). BAN PT mulai tahun mewajibkan PT mengaplikasikan SAPTO saat mengajukan borang akreditasi. di BAN-PT baru mengakreditasi 20 ribu dari 24 ribu prodi yang ada, dan BAN-PT mempredik-

si pada tahun 2017 ini pihaknya harus mengakreditasi sebanyak 35 ribu prodi. (dys/*)

Formasi Penerimaan CPNS di Loteng Didominasi Guru Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan lebih dari 500 formasi pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini ke pemerintah pusat. Dari formasi yang diusulkan, paling banyak untuk formasi guru.

”

Tahun ini ada sekitar 290 guru PNS Loteng yang akan pensiun. Itu artinya, jumlah guru PNS Loteng bakal kembali berkurang.

Padahal, kondisi saat ini sudah banyak kekurangan (Suara NTB/dok)

BERDASARKAN aturan baru Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pengurus partai politik (parpol) tidak boleh menjadi pengurus komite sekolah. Selain anggota partai politik (parpol), Permendikbud juga melarang anggota DPR/DPRD, termasuk juga guru yang masih aktif mengajar.

Ketua DPKM H. Adnan Muchsin, menjelaskan Permendikbud Nomor 75 lahir untuk mengganti atu(Suara NTB/dys) ran lama yang tertuAdnan Muchsin ang dalam Kepmen Nomor 44 maupun peraturan pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Perubahan mendasar tertuang dalam aturan ini ialah pengurus komite sekolah tidak boleh lagi berasal dari unsur partai politik, anggota DPRD/DPRD, unsur pendidik dan tenaga kependidikan. “Guru tidak boleh, alasannya ialah karena tugas komite ialah mengawasi. Masa yang ngawasi dirinya sendiri. Guru kan diawasi oleh komite sekolah,” jelasnya pada sosialisasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), Sabtu (9/9), Kecuali guru yang sudah pensiun dan memahami dunia pendidikan, maka yang bersangkutan boleh menjadi pengurus komite. Sedang alasan lain anggota partai politik dan anggota DPR/DPRD tidak boleh jadi pengurus komite ialah untuk menghindari adanya konflik kepentingan di tengah sekolah. Karena jangan sampai, sekolah dijadikan arena politik praktis yang dapat merusak dunia pendidikan.

“Pendidikan nanti dibawa ke politik, mereka kan berpolitik. Tidak boleh dia nanti komite dibawa ke masalah politik.

Komite juga tidak boleh berpolitik praktis. Nanti anak-anak diarahkan untuk nyoblos ini itu,” sambungnya.

Selain itu, pengurus komite juga tidak boleh rangkap jabatan di kepengurusan komite di tempat lain. Karena berdasar pengalaman, banyak pengurus komite rangkap jabatan dengan menjadi pengurus komite juga di sekolah lain.

Dengan adanya perubahan-perubahan mendasar terutama pada komposisi struktur pengurus komite, Adnan berharap agar pihak sekolah segera melakukan perombakan struktur pengurus komite sesuai Permendikbud 75 hingga bulan Desember mendatang.

Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram H. Lalu Mohammad Sidik, meminta agar para kepala sekolah segera mematuhi Permendikbud 75 dengan melakukan strukturisasi pada komite sekolah. Jika ditemukan pengurus berasal dari unsur yang dilarang dalam permendikbud, Sidik meminta agar segera dirombak.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Cakranegara Hj. Khadijah, mengaku siap melaksanakan perintah Permendikbud ini meski periode kepengurusan komite sekolah yang lama akan berakhir pada tahun 2018 mendatang. (dys)

H. M. Nazili

Hal itu diakui Kepala Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., Senin (11/9).

Banyaknya formasi tenaga guru yang diajukan oleh Pemkab Loteng, mengingat kondisi guru PNS Loteng yang saat ini mengalami banyak kekurangan.

Belum lagi, dalam dua tahun terakhir jumlah guru PNS yang pesiun dan akan masuk masa pensiun cukup banyak, sehingga kian menambah besar kekurangan jumlah guru.

“Tahun ini ada sekitar 290 guru PNS Loteng yang akan pensiun. Itu artinya, jumlah guru PNS Loteng bakal kembali berkurang. Padahal, kondisi saat ini sudah banyak kekurangan,” jelasnya. Sehingga harus ada langkah antisipasi. Caranya ialah dengan

banyak membuka formasi bagi tenaga guru.

Untuk itu, pembukaan CPNS tahun inilah peluang untuk mengurangi kekurangan tenaga guru tersebut dengan membuka formasi guru sebanyak-banyaknya, sehingga secara perlahan, kekurangan guru di Loteng bisa diatasi.

Memang untuk tenaga guru sendiri, Loteng tidak kekurangan. Adanya Guru Tidak Tetap (GTT) yang diangkat oleh masing-masing sekolah. Tapi itu dirasa kurang efektif dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kalau hanya menggantungkan harapan pada guru honor. Dalam hal ini, harus ada pengangkatan guru PNS. Pun demikian, tegas Nazili, itu baru berupa usulan.

Berapa formasi yang akan dibuka nantinya, itu tergantung keputusan pemerintah pusat, karena penentuan besaran formasi CPNS, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Yang menentukan jumlah formasi itu pusat, bukan daerah. Kita di sini hanya bisa mengusulkan. Kalaupun tidak semuanya disetujui, paling tidak mendekati usulan,” tandasnya.

Disinggung kapan rekrutmen CPNS Loteng akan dibuka, mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng ini, juga mengaku masih menunggu petunjuk pusat. pasalnya, sampai saat ini pemerintah pusat belum memberikan konfirmasi yang jelas terkait berapa formasi yang akan diberikan, termasuk waktu pelaksanaan rekrutmen CPNS Loteng dimulai.

“Kita tunggu saja. Yang sudah buka sekarang baru formasi pusat. Di hampir semua kementerian dan lembaga negara lainna. Kalau kita di daerah belum ada. Masih menunggu petunjuk pemerintah pusat,” pungkas Nazili. (kir)

Prestasi Guru Merosot

Guru Diminta Mandiri Kembangkan Kualitas

(Suara NTB/ron)

TARI - Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram menunjukkan kepiawaiannya membawakan tari daerah dalam acara wisuda di salah satu hotel berbintang di Mataram, Senin (11/9).

November, Guru yang Ikuti Kompetensi Keahlian Ganda Disertifikasi Mataram (Suara NTB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mengalami kekurangan guru produktif.

Mengatasi minimnya guru produktif atau guru yang mengajar bidang keahlian di SMK, pemerintah pusat menggulirkan program kompetensi keahlian ganda. Saat ini guru yang mengikuti program itu sedang praktik lapangan di sejumlah SMK. Direncanakan pada bulan November atau Desember mereka mendapatkan sertifikat, yang menandakan mereka bisa mengajar di SMK. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd. Saat ini, katanya, merupakan praktik lapangan yang kedua bagi guru yang mengikuti program kompetensi keahlian ganda. Di mana, ada yang praktik di SMKN 3 Mataram dan SMKN 1 Kuripan.

“Mereka sekarang belajar praktik di lapangan, nanti November atau Desember baru sertifikatnya dapat, istilahnya memiliki kompetensi ganda. Mere-

ka berhak mengajar di SMK,” kata Aidy ditemui pekan lalu.

Seperti diketahui, guru untuk SMK dibagi dalam kelompok guru produktif dan guru normatif-adaptif. Guru produktif ini mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Sementara guru normatif-adaptif ini mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia dan lain-lain.

Program kompetensi keahlian ganda, yaitu seorang guru normatif atau adaptif dibekali untuk mendapatkan kompetensi keahlian produktif. Di tahun 2016 lalu, peminat guru keahlian ganda di NTB disebutkan cukup banyak, mencapai 450-an orang dengan dibagi menjadi tiga angkatan.

Dalam proses pembekalan itu, menghabiskan waktu lebih kurang selama delapan bulan, dengan rincian melakukan pemberian materi di kelas atau in, setelah itu guru akan melakukan praktik selama tiga bulan. Setelah dari praktik itu, mereka akan ditarik lagi dan diberikan pembekalan, nantinya akan diturunkan un-

tuk praktik lagi. (ron)

Mataram (Suara NTB) Catatan guru dan kepala sekolah di Kota Mataram saat mengikuti lomba-lomba pemilihan berprestasi tingkat nasional nyaris tanpa prestasi. Salah satu alasan, karena pembinaan yang sangat minim terhadap guru dan kepala sekolah.

Sebagai catatan dua tahun terakhir, dua orang kepala sekolah asal Kota Mataram yang berlomba di ajang kepala sekolah berprestasi tingkat nasional gagal memberikan hasil maksimal.

Kepada Suara NTB, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, H. Lalu Mohammad Sidik, menyebut guru jangan serta merta menyalahkan dinas jika dalam lomba mengalami kekalahan. "Guru harus membina dirinya jangan dinas yang selalu disalahkan," terangnya.

Disebutkan Sidik, dalam perlombaan kalah menang merupakan hal biasa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin memper-

siapkan segala sesuatu, dalam lomba pasti ada kalah menang dan tidak dapat dihindari.

Sehingga kata Sidik, guru dan kepala sekolah hendaknya tidak cepat menyalahkan dinas, karena mengklaim minim pembinaan. Sebaliknya, guru juga harusnya punya kemandirian untuk meningkatkan kualitas dirinya dan tidak berharap dari orang lain. "Jangan berharap dari dinas saja.

Jangan sampai guru mengandalkan orang lain untuk membina," kata Sidik menyindir.

Diungkapkannya, persaingan di tingkat nasional memang sangat ketat. Dibandingkan daerah lain di luar NTB, ibaratnya mereka sudah terbang. Sementara di sini, masih berlari. Namun demikian, pemerintah bukannya tidak melakukan pembinaan. "Mereka sudah terbang.

Tetap introspeksi diri, kita harus optimis, kompetisi ada kalah menang. Tetap lakukan pembinaan mereka yang wakili dapat pembinaan sebagai bentuk kepedulian kita," imbuhnya. (dys)

SLBN Pembina Mataram Juara I Tata Kelola UKS Mataram (Suara NTB) Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Pembina Kota Mataram mendapat prestasi membanggakan di bidang Tata Kelola Unit Kesehatan Siswa (UKS). Sekolah satu atap untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA ini meraih juara I Tata Kelola Unit Kesehatan Siswa (UKS) dalam Festival Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 2017.

Kepala SLBN Pembina Kota Mataram, Sengkono, S.Pd., mengaku prestasi ini merupakan buah dari kerja keras selama ini.

Menurutnya, SLBN Pembina Kota Mataram layak menjadi juara mengingat dari segi pengelolaan UKS paling bagus.

Dijelaskan, ada beberapa penilaian saat lomba. Mulai dari aspek pelaksanaan kegiatan UKS meliputi kebersihan, administrasi, pelayanan terhadap anak. Di samping itu, hal lain yang tidak kalah penting ialah adanya kerjasama dengan lembaga kesehatan lain seperti puskesmas.

Hanya saja, kata Sengkono, yang kurang dari

(Suara NTB/dys)

Sengkono UKS saat ini ialah masih kekurangan tempat tidur untuk melayani siswa sakit. Sedang yang lain tidak memiliki masalah termasuk ketersediaan kamar mandi di tiap ruang kelas. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

Akibat Mental Atlet Lemah

Lotim Tak Pernah Raih Juara Umum (Suara NTB/fan)

TIBA - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Manajer Kontingen Popnas NTB, Anang Zulkarnain tiba di Bandara Ahmad Yani, pukul 15.30 Wita, Senin (11/9). Mereka diterima Duta Wisata Jawa Tengah 2016, Azaria Huri Mira Kaho dan Bahtiar Maulana.

Atletik dan Senam Berangkat Lebih Awal Disambut Duta Wisata Jateng Mataram (Suara NTB) Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) akan digelar di Lapangan Simpang Lima Semarang, 12 September 2017. Meski demikian kontingen NTB sudah ada yang bertandang lebih awal.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Senin (11/9) kemarin mengatakan kontingen NTB yang bertandang lebih awal adalah atletik dan senam. Kontingen atletik bertandang lebih awal karena akan bertanding lebih awal.

“Atletik dan senam berangkat lebih awal karenena akan bertanding lebih awal,” ucapnya.

Kontingen atletik dan senam bertandang, Senin (11/9) pukul 08.30 Wita, kedua cabor ini akan menjalani Technical Meeting (TM) tanggal 12 September. Sementara tempat pertandingan atletik akan di gelar Stadion Kebondalem Kendal, 12-16 September.

Selanjutnya Senam dipertandingkan GOR Wujil Ungaran.

Selanjutnya untuk atlet cabor lain seperti voli dan pencak silat akan bertandang ke Semarang, Selasa (12/9) hari ini. Keberangkatan kontingen Popnas di hari pertama juga diikuti oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Kabid Olahraga Dispora NTB, Anang Zulkarnain.

Setiba di Bandara Ahmad Yani Semarang, kontingen NTB pukul 15.30 WIB dan disambut oleh pihak Panitia Mbak Persahabatan atau Duta Wisata Jawa Tengah 2016, Azaria Huri Mira Kaho dan Bahtiar Maulana.

Sebagaimana diketahui sebelumnya kontingen NTB diperkuat 101 atlet, ditambah 19 pelatih dan 31 ofisial. Mengikuti 10 mata lomba yakni atletik, pencak silat, voli pasir, voli Indoor, senam, renang, tarung derajat, tinju, taekwondo dan karate. (fan)

Popnas 2017 Libatkan 5.800 Atlet Semarang (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang berlangsung di Semarang 13-20 akan melibatkan 5.800 pelajar dari 34 provinsi. Ajang multi event tingkat nasional itu mempertandingkan 25 cabor, terdiri dari 21 cabor resmi dan empat cabor eksebisi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Panitia Popnas XIV/ 2017, Sri Puryono melalui pemberitaan surat kabar lokal Semarang, Senin (11/9) kemarin. “Panitia Popnas XIV/2017 siap menyambut keikutsertaan 5.800 atlet dari 34 provinsi,” ucapnya.

Upacara pembukaan event tingkat pelajar nasional itu diapstiakan berlangsung meriah. Pasalnya selain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi acara juga akan dimeriahkan penyanyi papan atas, Judika serta Band D’Masiv.

Selain itu Komika Dodit Mulyadi juga akan tampil bersama pembawa acara Indra Bekti dan Putri Indonesia 2015 asal Kota Semarang, Anindya Kusuma Putri. Tidak ketinggalan juga bahwa upacara akan diisi berbagai pertunjukan seni dan atraksi budaya.

Sementara itu, informasi dari Manajer Kontingen NTB, Anang Zulkarnain menjelaskan bahwa NTB hanya mengikuti pertandingan di 9 dari 21 cabor resmi yang dipertandingkan, yakni atletik, pencak silat, voli pasir, voli Indoor, taekwondo, senam, renang, tarung derajat, tinju dan karate.

Anang berharap kepada sebanyak 101 atlet NTB yang ambil bagian di event itu dapat tampil maksimal sehingga bisa menghasilkan prestasi terbaik di event itu.

“Kita berharap atlet kita bisa tampil maksimal dan mempersembahkan pretasi terbaik,” harapnya. (fan)

Selong (Suara NTB) Persoalan mental atlet-atlet Lotim menjadi salah satu atensi serius KONI Lotim. Tidak ditampik, mental atet Lotim ini memang pas-pasan saat menghadapi laga-laga besar di tingkat provinsi. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama Lotim tidak pernah menorehkan gelar juara umum.

Demikian pengakuan Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Lotim, Junaidi.

Kepada Suara NTB, Senin (11/ 9) kemarin ia membenarkan apa yang menjadi pernyataan Ketua Umum KONI Lotim, H. Haerul Warisin sebelumnya.

Padahal, dari segi potensi Lotim memiliki segudang at-

let dengan potensi luar biasa.

Menyadari mental yang lemah itu, Koordinator Tim Teknis Pelatda Selaparang ini mengemukakan perlu menempa mental atlet menjadi lebih serius. Diantara upaya yang dilakukan adalah lebih memperkeras latihan.

Dalam kegiatan pemusa-

tan pelatihan dilakukan strength condition selama dua kali dalam sepekan. Hal ini dilakukan untuk lebih keras melatih atlet sehingga lebih tegar dan mantap menghadapi lawan-lawan tandingnya dalam setiap laga.

Para pelatih di setiap cabang olahraga diminta dapat

membangun komunikasi yang baik dengan para atletnya. Hubungan yang baik ini juga sangaat berpengaruh membentuk mental atlet.

“Kalau hubungan pelatih dengan atlet sendiri tidak baik, tidak heran mentalnya pun menjadi tidak baik,” ucapnya.

Selain mental sambung mantan Kepala Unit Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga (Dikbud) NTB ini menyebut aspek persiapan atlet yang lemah juga menjadi penyebab belum pernahnya Lotim meraih juara umum. Menghadapi laga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun depan ini dibutuhkan persapan yang matang.

Kegiatan Pelatda Selaparang yang digelar selama empat bulan ke depan diharapkan bisa menciptakan atlet-atlet yang andal. Mulai dari teknik bertanding hingga mentalitas menghadapi lawan-lawan tandingnya. (rus)

Neymar

Kylian Mbappe

(Suara NTB/ist)

Neymar - Mbappe Bisa Bawa Kejayaan PSG di Liga Champions Paris Paris Saint-Germain (PSG) optimistis langkah mereka merebut piala Liga Champions akan berjalan lancar karena memiliki dua pemain mahal yakni Neymar dan Kylian Mbappe.

PSG akan menghadapi klub Skotlandia, Celtics, pada laga pertama fase grup Liga Champions di Celtic Park, Selasa waktu setempat.

Klub raksasa Prancis itu menyatakan gelontoran dana besar yang dialirkan untuk transfer pemain berkualitas

akan membantu klub mewujudkan ambisi pemilik klub asal Qatar untuk membawa pulang piala Liga Champions.

PSG yang kehilangan gelar Ligue 1 oleh Monaco dan disingkirkan Barcelona pada 16 besar Liga Champions, menjawab kekecewaan itu dengan mencetak rekor transfer 222 juta euro (sekitar Rp3,50 triliun) untuk merekrut Neymar dari Barcelona.

Pada musim lalu, PSG dihancurkan Barcelona dengan skor 6-1 pada leg kedua, pada-

RUPA-RUPA

SALON

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

hal mereka mampu menekuk Barcelona 4-0 di leg pertama.

Namun hadirnya Neymar dan Mbappe telah membangkitkan harapan bahwa skuat pelatih Unai Emery mampu berjaya di level kontinental. “Kami lebih dari siap untuk Liga Champions,” kata bek Thomas Meunier setelah menang 5-1 atas Metz, seperti dilansir AFP. “Kami memiliki skuat yang sangat bagus, kami bisa melihat di bangku cadangan hari ini dengan seluruh pilihan yang kami miliki,” katanya.

Sedangkan Mbappe yang bergabung menjelang penutupan bursa transfer dengan status pinjaman dan opsi

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

pembelian seharga 180 juta euro itu mengatakan Liga Champions adalah kompetisi para pesepakbola besar.

“Terlalu dini untuk mengatakan (seberapa jauh kami melaju), kami bahkan belum bermain,” kata Mbappe yang mencetak gol saat debut melawan Metz.

“Saya selalu mengatakan Liga Champions adalah kompetisi khusus, ini adalah kompetisi bagi pemain besar dan di mana kami melihat pemain hebat,” pungkas Mbappe. (ant/bali post)

HILANG HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5998BY NOKA/NOSIN : MH1JF5130CK042955/JF51E3017299 AN. AINI HILANG DISEKITAR KEKALIK KIJANG

HILANG BPKB R2 HONDA DR2317FA NOKA/NOSIN : MH1JF8110AK065830/JF81E1066523 AN. DESAK MADE AYU WINARTI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA DR4562CN NOKA/NOSIN : MH1JFS119FK167180/ JFS1E-1165066 AN. MUHAMMAD AGUS RIADH HILANG DISEKITAR JL. BRAWIJAYA KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 KAWASAKI DR5175CU NOKA/ NOSIN : KZ200-216453/ KZ200-215929 AN. ADE PARANATA HILANG DISEKITAR RUMAH

HILANG STNK R2 HONDA DR5880CQ NOKA/NOSIN : MH1JF5GK322924/JFS1E1318196 AN. H. SUDIRMAN MUH SAID, SPD HILANG DISKEITAR AMPENAN

LOWONGAN

HILANG STNK R2 YAMAHA DR5424HM NOKA/NOSIN : MH32BJ001DJ021681/ 2BJ-021795 AN. IFAN ZULKARNAEN HILANG DISEKITAR RUMAH

LOWONGAN AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

Selasa, 12 September 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 12 September 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

OPINI

Halaman 14

Keteladanan RTLH, PR Berat Pemda BANYAKNYA jumlah warga NTB yang tinggal di RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah) berat bagi pemerintah daerah. Bukan tanpa upaya. Baik Pemprov NTB maupun Pemkab/Pemkot di NTB sudah melakukan berbagai macam program untuk mengatasi RTLH. Nyatanya, RTLH di NTB tidak kunjung tuntas.

Baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan intervensi terhadap RTLH secara bertahap. Ini tidak lain karena keterbatasan anggaran yang ada. Pola intervensi pun beragam.

Ada pemda yang memberikan bantuan dalam bentuk dana segar, ada pula yang berupa material dengan batasan nominal yang sudah ditentukan pemerintah. Sebelum menggelontorkan bantuan RTLH, calon rumah tangga sasaran terlebih dahulu disurvei oleh tim verifikasi.

Verifikasi sejatinya harus dilakukan secara faktual untuk menjamin bahwa bantuan itu tepat sasaran. Selama ini, tidak sedikit kabar tidak sedap kerap kali mengiringi pendistribusian bantuan RTLH. Mulai dari kabar bantuan yang disunat hingga penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Tidak bijak jika verifikasi dilakukan hanya dengan mendengarkan pengakuan kepala lingkungan maupun lurah.

Tim memang harus turun langsung ke masyarakat. Jika itu sudah dilakukan secara merata di NTB, maka pemda memiliki data yang valid berapa sesungguhnya jumlah RTLH di NTB. Kerja-kerja Pemda dalam hal ini harus betul-betul terukur, sehingga alokasi anggaran yang besar tidak menjadi mubazir. Artinya setelah mengantongi data valid terkait jumlah RTLH, harus ada gambaran berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan RTLH. Masing-masing rumah tangga sasaran mendapat jatah bantuan berapa. Apakah mereka akan mendapatkan jatah bantuan dengan nilai yang seragam ataukah nilainya bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan rumah yang bersangkutan. Pemda harus memiliki acuan yang jelas mengenai standar rumah yang disebut layak huni. Demikian pula progress dari program penanganan RTLH. Besarnya anggaran yang dialokasikan Pemda, harus paralel dengan tingkat keberhasilan mengentaskan RTLH. Untuk itu, Pemda harus punya data by name by address rumah tangga sasaran. Sehingga, ketika Pemda menggelontorkan bantuan serupa, yang dapat bantuan tidak rumah yang itu-itu saja. Pemda harus cerdas dalam memberikan bantuan. Karena ada kesan, selama ini Pemda hanya menggelontorkan bantuan begitu saja tanpa ada pengawasan maupun evaluasi yang jelas mengenai pencapaiannya.

Program penanganan RTLH merupakan yang gampanggampang susah. Karena persoalannya tidak akan selesai begitu rumah tangga sasaran menerima bantuan. Terkadang bantuan itu bukannya menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan persoalan baru. Seperti yang terjadi di Kota Mataram beberapa waktu lalu. Bantuan RTLH itu justru menyisakan utang lantaran penerima bantuan tidak mampu membayar upah tukang yang mengerjakan rehab rumah miliknya.

Hal-hal semacam ini harus disosialisasikan lebih intens oleh Pemda. Bahwa bantuan itu sejatinya bersifat stimulus.

Pengerjaannya tidak dengan membayar tukang, melainkan secara gotong royong dengan warga sekitar. Ini sekaligus untuk mengasah rasa kepedulian warga yang di sekitar tempat tinggalnya, ada RTLH. Warga juga harus diedukasi bahwa bantuan kepada mereka tidak dating berulang kali. Untuk itu, setelah menerima bantuan, warga harus mampu menjaga rumahnya agar tidak kembali menjadi RTLH. (*)

ETELADANAN adalah sebuah kata yang mudah diucap, namun sulit diterapkan. Setiap orang yang menjadi teladan harus rela berkorban dengan tulus dan bersedia menghibahkan dirinya dalam menegakkan kejujuran, kebenaran dan kedisiplinan. Ibarat lilin, rela hancur, menerangi kegelapan. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata teladan berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh.

Upaya untuk menanamkan nilai kejujuran mutlak dilakukan oleh setiap orang, kepala keluarga, lembaga, termasuk dunia pendidikan.

Sebuah ekspektasi besar akan terwujud manakala semua pihak berkomitmen untuk menanamkan karakter kejujuran dengan keteladanan kepada generasi penerus.

Keteladanan itu sesuatu yang orisinal, indah dan amat sederhana. Keteladanan hanya bisa dilakukan jika memiliki niat semata-mata hanya untuk beribadah, keteladan merupakan panggilan jiwa, komitmen hati nurani, keikhlasan dan kepasrahan yang hanya mengharapkan ridho Allah SWT semata. Secara eksplisit dinyatakan bahwa keteladanan adalah proses pendidikan. Pendidikan formal yang mahal bukanlah satu-satunya jaminan melahirkan generasi yang kuat, generasi yang memiliki budi pekerti luhur, memiliki kejujuran, cinta tanah air, bisa hidup bersama secara damai dalam sebuah bangsa, memiliki semangat kebersamaan senasib sepenanggungan, dan memiliki kompetensi untuk mampu bersaing pada zamannya. Kalau kita sepakat menjadikan pendidikan untuk memenuhi harapan di atas, maka jawabannya pengelola pendidikan harus berkomitmen secara bersama-sama menjadi teladan.

Prof. Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selalu menekankan arti penting keteladanan dalam membangun bangsa.

Pada saat menjadi Khatib shalat Idul Adha yang dihadiri oleh 15.000 jamaah di Masjid Istiqlal Jakarta tanggal 9 Desember 2008, beliau mengatakan, “Tumbuhkan keteladanan untuk mengatasi masalah bangsa”. Beliau juga menyampaikan pesan di majalah Hidayatul-

Oleh Drs. H. Lalu Syafii, MM (Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB) lah tanggal 15 oktober 2012, bahwa didalam menanamkan nilainilai kejujuran sebuah bangsa harus dimulai dari mendidik dengan hati dan keteladanan.

Anak saya pernah bercerita, memiliki seorang guru Fisika yang sangat baik, sopan, disiplin, rendah diri, sabar, taat beribadah dan penyayang, serta tutur katanya lembut, guru tersebut baru beberapa bulan saja bertugas di Sekolah anak saya.

Hal yang paling menarik dari cerita anak saya adalah gurunya sangat pandai mengajar, tidak satu pun murid yang tidak menaruh simpati padanya, teman-temannya yang sebelumnya tidak tertarik pada mata pelajaran Fisika, semua berbalik arah menjadi menyukai mata pelajaran tersebut.

Di awal semester, sang guru idola tersebut ditugaskan menjadi Wali Kelas di kelas II B sebuah SMA Negeri. Kelas tersebut identik dengan kenakalan, siswanya sering bolos dan kurang disiplin.

Sang guru tersebut, dengan hati yang tulus, sabar dan ikhlas menerima penugasan dari kepala sekolahnya. Perhatian dan waktunya ditumpahkan kepada pembinaan siswanya, satu persatu siswanya didekati dengan kasih sayang. Kepada orang tua wali, hampir tiap hari berkonsultasi, tak kenal siang dan malam, ia kunjungi satu persatu walau harus mendaki dan menuruni bukit.

Setiap jam kosong ia selalu berada di antara murid-muridnya.

Ada saja kegiatan yang dilakukannya, hingga ia mengetahui watak dan hobi murid kelas II B satu persatu. Murid-muridnya dianggapnya sebagai seorang sahabat, ia selalu sabar mendengar cerita dan keluh kesah murid-muridnya.

Akhirnya dalam kurun waktu 3 bulan, kelas II B yang dikenal sebagai kelas tidak disiplin berubah total menjadi kelas yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sejak saat itu pula tidak ada lagi murid kelas II B yang terlambat datang, bolos sekolah, merokok di kantin sekolah dan memanjat pohon mangga pada jam belajar.

Bahkan menjadi contoh dan teladan bagi kelas lainnya, terma-

suk rajin dalam menunaikan salat berjamaah di mushalla dan puasa setiap hari senin dan kamis. Pada semester berikutnya, prestasi kelas II B mulai bermunculan.

Beberapa siswa kelas II B turut serta mewakili Sekolah dalam Lomba Baca Puisi, Panjat tebing, Bulu tangkis dan masih banyak prestasi lainnya. Saat saya menanyakan kepada salah seorang muridnya, mengapa rajin salat dan puasa sunnah ?, Apakah kamu disuruh oleh wali kelasmu ? Ternyata temannya menggelengkan kepala pertanda mengatakan tidak. Lalu karena apa? Temannya menjawab, wali kelas kami tidak pernah menyuruh, tapi ada kesadaran yang timbul dalam hati nurani kami untuk ikut mencontoh wali kelas kami. Ada kemauan kuat yang tumbuh dalam diri kami untuk mengikuti apa saja yang di lakukan oleh wali kelas kami. Kami sangat mengidolakannya, karena beliau sangat baik di mata kami.

Dari penggalan cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa keteladanan itu adalah kesucian hati untuk memberi, ikhlas mengabdi, serta selalu setia memberikan kasih sayang.

Kata motivator Rene Suhardono, ada tiga kunci yang melekat pada orang sukses secara umum: teladan, pekerja keras dan senang membantu. Begitu juga Dorothy Law Nattle yang menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan, karena jika anak dibesarkan dari celaan maka dia akan menjadi pemaki, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi, dan jika anak dibesarkan dengan motivasi, ia akan belajar percaya diri.

Orang bilang negara ini kehilangan keteladanan. Tapi bagi saya khususnya di NTB sumber keteladanan itu begitu banyak.

Para Tuan Guru adalah leistar, bintang pemandu. Mereka ibarat cahaya yang menerangi perjalanan kehidupan masyarakat. Para tuan guru berjalan dari satu masjid ke masjid lainnya. Pondok pesantren, jalan, jembatan, masjid dan madrasah dibangunnya tanpa meng-

Danramil Kilo Beri Ceramah Kebangsaan di SMAN 2 Mataram (Suara NTB) Danramil 1614-04/Kilo Kapten Inf. M. Yamin memberikan ceramah kebangsaan di SMAN 2 Kilo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Senin (11/8).

Kegiatan ceramah wawasan kebangsaan (Wasbang) dilaksanakan setelah pelaksanaan upacara bendera Senin. Dalam kegiatan ceramah Wasbang tersebut Danramil mengatakan kekayaan bangsa Indonesia bukan hanya berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) saja, namun juga dari Sumber Daya Manusia (SDM), terutama generasi muda.

Meskipun kekayaan alam kita berlimpah, jika tidak didukung dengan sumber daya manusianya makan tidak akan berarti apa-apa.

“Namun apabila SDM bagus ditambah dengan kayanya sumberdaya alam yang dimiliki, maka bangsa kita akan menjadi sangat maju,” serunya.

Untuk menjadikan bangsa kedepan lebih maju, maka dia mengajak generasi muda harus benar-benar fokus dalam mewujudkan citacita tersebut. yakni dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. “Jangan mudah menyerah dan selalu berpikir optimis. Perlu diketahui bahwa kamajuan dan keutuhan suatu bangsa sangat tergantung pada generasi mudanya. Karena para generasi muda inilah yang nantinya akan meneruskan perjuangan para pahlawan dalam menjaga keutuhan bangsa ini,” bebernya.

Untuk itu, para pemuda khususnya siswa/siswi SMAN 2 Kilo, diharapkannya menyadari betapa pentingnya peran para generasi muda dalam

harap pujian. Prinsipnya kegelapan harus berubah menjadi terang benderang.

Seorang ibu adalah leistar. Betapa indahnya langit kehidupan ini jika dihiasi banyak bintang pemandu. Bukan saja jagat ini akan terang benderang tapi dipenuhi kahangatan, kedamaian dan kasih sayang.

Jelaslah keteladanan itu bukan saja indah tapi memberi energi yang menguatkan bagi yang meneladani. Energi positif akan meliputi dirinya. Dengan sendirinya keteladanan dalam berbuat yang terbaik akan terus menguat dalam dirinya.

Beberapa waktu lalu saya berbicara kepada tokoh wanita anggota PKK se-NTB. Saya katakan betapa pentingnya keteladanan dan kelembutan dalam mendidik anakanak. Tidak ada dalam kamus ibuibu PKK berlaku kasar, membentak, menghardik apalagi memaki.

Selalu saya ingatkan puisi Khalil Gibran yang menyatakan bahwa anak bukan milik kita, tetapi titipan Sang Khalik yang rindu akan kasih sayang.

Keteladanan dan kelembutan bahkan bisa menjadi sumber kekuatan bagi anak. Kehangatan bisa menciptakan ketenangan, kepercayaan dan hubungan batin yang kuat antara anak dan ibu.

Sedikitnya ada empat hal pokok yang harus dipegang kuat oleh ibu, pertama tidak boleh menyuruh, tetapi mengajak, kedua tidak boleh melarang, tetapi membiasakan anak mencari solusi, ketiga tidak boleh marah, karena tidak ada konsep salah, ke empat tidak boleh bersuara keras/lantang, karena anak membutuhkan kelembutan dan kedamaian. Harus kita ingat bahwa ibu adalah penyejuk di kala kehausan.

Dengan menyadari kodrati alami anak, para ibu akan bertolak dari filsafat pendidikan Freire (1984), yakni pendidikan yang membebaskan. Anak bukanlah obyek proses belajar, melainkan subyek. Fungsi Ibu adalah sebagai mediator dan motivator bagi anak yang memiliki rasa ingin tahu. Menempatkan anak sebagai subyek proses belajar akan membuat anak bersyukur menjadi dirinya sendiri (Hasta Indriyana: Kompas, 27/8).

Terakhir, saya mengajak semua pihak untuk menjadikan generasi bangsa lebih baik dengan selalu menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Keberadaan Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK sangat strategis dalam melahirkan generasi pembaharu yakni generasi yang berkarakter, cerdas, amanah, berbudi pekerti luhur, dan cinta tanah air.(*)

Dua anggota Polres Bima Kota diduga ditembak OTK Tingkatkan kewaspadaan Danramil 1614-04/Kilo Kapten Inf. M. Yamin memberikan ceramah kebangsaan di SMAN 2 Kilo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Senin (11/8). menjaga keutuhan bangsa. Oleh sebab itu siswa-siswi SMAN 2 Kilo harus mawas diri agar tidak mudah tergerus dan terjerumus ke dalam dampak negatif dari perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Berbagai dampak negatif tersebut saat ini sudah mulai mempengaruhi masyarakat kita terutama para generasi muda, seperti berubahnya gaya hidup masyarakat. “Dimana banyak masyarakat terutama para generasi muda cenderung mengikuti budaya barat dan melupakan budayanya sendiri,” contohnya.

Hal yang menjadi kekhawatiran dia, yaitu maraknya peredaran narkoba di masyarakat yang semakin meresahkan. Karena diketahui bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa yaitu dengan cara menghancurkan generasi mudanya melalui narkoba, zat-zat adiktif yang terkandung

dalam narkotika tidak hanya akan menggerogoti syaraf-syaraf penggunanya, sehingga para penggunanya tidak dapat berfikir jernih.

“Cintai diri kalian dengan tidak menggunakan narkoba. Karena bangsa ini masih membutuhkan para generasi mudanya untuk untuk tetap tegak berdiri,” sarannya.

Hadir dalam kegiatan ceramah wawasan kenangsaan tersebut Kapolsek Kilo, Wakasek SMAN 2 Kilo, seluruh Babinsa 1614-04/Kilo, seluruh Bhabinkamtibmas Polsek Kilo dan guru- guru pembimbing SMAN 2 Kilo. Kegiatan ceramah Wasbang tersebut disambut baik oleh para guru, para guru berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan disekolah-sekolah mengingat Generasi muda adalah genarasi penerus sehingga nantinya kemajuan NKRI, tergantung pada anakanak bangsa yang berpendidikan dan berahlak baik. (ars/*)

*** Keinginan belanja wisatawan asing masih rendah

Kualitas produk yang dijual harus dievaluasi

***

Koramil Monta Gelar Patroli ” Illegal Logging” Mataram (Suara NTB) Jajaran TNI di tingkat Koramil aktif berpartisipasi memberi rasa aman dan menjaga kelestarian alam.

Seperti yang dilakukan Koramil 160807/Monta Bima, bersama anggota Dinas Kehutanan dan anggota Polisi Pamong Praja Bima melaksanakan kegiatan patroli di sekitar Hutan Desa Kanca Kecamatan Parado.

Kegiatan pengecekan dan sweeping dalam patroli yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan di sekitar kawasan hutan Desa Kanca Kecamatan Parado ini bertujuan untuk mencegah adanya kegiatan illegal logging yang kerap terjadi di sekitar hutan yang di Bima.

Seperti kita ketahui bersama bahwa kerusakan hutan yang ada di wilayah NTB khususnya di Kabupaten Bima sudah sangat parah.

“Karena selain pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab secara, alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat mengancam keberadaan hutan yang ada diwilayah Bima,” kata Danpos Ramil Parado Koramil 1608-07/ Monta Serma Abdullah saat mengikuti kegiatan patroli.

Oleh sebab itu saya berharap seluruh komponen masyarakat dapat bekerjasama menyelamatkan hutan yang ada di wilayah NTB khususnya yang ada di Bima. Karena keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan. Keberadaan hutan tidak hanya dapat menjadi tempat hidup dan tempat berkembangbiaknya flora dan fauna saja, namun hutan juga berfungsi sebagai sumber oksigen dan penyerap/penyimpan gas karbon.

Ia berharap masyarakat khususnya yang ada di sekitar kawasan hutan Desa Kanca Kec parado dapat bekerjasama dalam upaya pele-

(Suara NTB/penrem)

Anggota Koramil 1608-07/Monta Bima, bersama anggota Dinas Kehutanan dan anggota Polisi Pamong Praja Bima melaksanakan kegiatan patroli di sekitar Hutan Desa Kanca Kecamatan Parado. starian hutan, dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak, seperti alih fungsi lahan.

“Mari kita jaga keberadaan hutan kita demi kelangsungan hidup seluruh

mahluk yang ada di muka bumi ini, khususnya demi kelangsungan hidup anak cucu kita kedepan, karena tanpa hutan kehidupan didunia ini akan menjadi hancur,” ajaknya.(ars/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 12 September 2017

Kenali Penyakit Kusta Tanpa Stigma

Empat Warga Diamankan Dari Hal. 1 Afrizal menjelaskan, pada saat mengamankan oknum Im, pihaknya menyita sejumlah BB. Yakni KTP, ATM, sebilah pisau, sangkur, gagang pisau dua ketapel, tas loreng dan pulunan buku jihad. ‘’Sementara dari oknum Ls, BB yang disita adalah jaket loreng, sebuah celana loreng, pisau sangkur, sebilah parang dan sebuah tombak,’’ sebutnya.

Menurutnya, sejauh ini, keempat warga diamankan di Sat Reskrim Polres Bima dan dalam pemeriksaan intensif.

Sementara statusnya sebagai saksi saat terjadinya penembakan anggota. ‘’Masih diperiksa dan mereka masih berstatus sebagai saksi,’’ katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di salah satu lokasi kejadian penembakan yakni di Jalan Gatot Soebroto Kelurahan Mande. ‘’Sementara peluru yang dipakai OTK untuk memembak diduga berasal dari senjata api (senpi) rakitan,’’ katanya.

Dua orang anggota Polres Bima Kota, Bripka Jainal dan Bripka Gafur, diduga ditembak usai mengantar anaknya ke sekolah oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Penembakan

terjadi dalam waktu dan di lokasi yang berbeda di Kota Bima, Senin (11/9) pagi.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Jainal saat itu, baru pulang mengantar anaknya, ke sebuah SDN yang berlokasi di Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda. Tiba di Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Mande, sekitar pukul 07.00 Wita.

Akibatnya anggota Sat Sabhara Polres Bima Kota ini, mengalami luka tembak pada bagian bahu kanan sebelah belakang. Sebelum ditembak, Jainal diduga dibuntuti dari belakang oleh OTK. Anggota polisi yang juga menjadi korban penembakan adalah Bripka Gafur.

Anggota Polsek Langgudu ini, ditembak usai pulang mengantar anaknya yang bersekolah di SMPN 8 Kota Bima, yang berada di Kelurahan Penato’i.

Mantan anggota anggota Buser ini, terkena proyektil tepat pada bagian pinggang sebelah kanan, saat sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya Soekarno-Hatta, tepatnya di Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda, sekitar pukul 07.15 Wita. (uki)

Didalangi Kelompok Radikal Dari Hal. 1 Wakapolda NTB, Kombes Pol Imam Margono menyebutkan, dua anggota polisi menderita luka tembak masingmasing di punggung dan pinggang. Keduanya masih menjalani perawatan untuk operasi mengeluarkan proyektil di RSUD Bima.

“Mereka ditembak waktu lagi mengantar anaknya sekolah,” ujarnya dikonfirmasi usai memimpin gelar pasukan Operasi Ngerem Rasa Gatarin 2017, di Mapolda NTB. Bripka Jainal ditembak saat dalam perjalannya pulang mengantar usai mengantar anaknya di sebuah SD di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Korban menderita luka di punggung belakang sebelah kanan.

Korban yang merupakan anggota Satsabhara Polres Bima Kota itu diduga dibuntuti para pelaku sejumlah dua orang berboncengan sepeda motor sejak berangkat.

Berselang 15 menit kemudian, penembakan yang sama menimpa Bripka Gafur sepulang mengantar anaknya di salah satu SMPN 8 di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Anggota Polsek Langgudu itu menderita luka tembak di pinggang kanan.

Para pelaku yang bertindak sebagai eksekutor beraksi sebanyak dua orang dengan menggunakan sepeda motor.

Satu orang sebagai joki atau pengendara, satu lainnya yang bertugas menembak.

“Satu pelaku yang menembak, dia beraksi berdua dengan motor. Identitas pelaku sudah diketahui, masih pengejaran,” ujarnya.

Menilik lokasi tempat kejadian perkara, kata Imam, kesimpulan sementara penembakan itu merupakan aksi teror terhadap anggota kepolisian yang dilakukan kelompok radikal.

“Pelaku diduga diduga kelompok garis keras di Bima.

Masalah afiliasi kemana kita perlu perdalam lagi. yang jelas mereka ini pemain di Bima,” jelasnya. “Karena tujuan mereka menebar rasa takut, jadi mereka itu teroris,” imbuh dia.

Empat Orang Diamankan Menanggapi penembakan

itu, kepolisian dipimpin Kasatbrimob, Kombes Pol Taufik Hidayat, Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji dan Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman Ismail melakukan sweeping di kelurahan Penatoi.

Empat orang diduga terkait penembakan tersebut diamankan, antara lain, tiga laki-laki berinsial IM (31), IF (21), dan WD (27), serta seorang perempuan berinisial FS (34).

Sejumlah barang bukti yang ditemukan diantaranya, buku-buku keagamaan, ketapel, sangkur, belati, parang, tombak, serta telepon genggam.

Imam mengatakan, salah satu orang yang diamankan itu merupakan anggota keluarga dari korban.

“Satu orang dia ini sebagai informan para pelaku lain. Perannya memberikan informasi. Ini saudara korban kita yang anggota Polri,” ungkapnya.

Benang merahnya, lanjut dia, bahwa salah satu anggota yang menjadi korban tersebut mengingatkan sanak familinya itu mengenai kegiatan kelompok radikal.

“Tiga hari sebelumnya, dia (terduga pelaku) diingatkan sama anggota kita.

Hari ini dia menjadi penunjuk jalan terhadap pelaku teror,” beber Imam.

Pascaperistiwa itu, kepolisian meningkatkan pengamanan pelabuhan dan jalan untuk mencegah para pelaku lainnya kabur ke daerah lain. Para pelaku diisolasi di Kota Bima.

“Kita pusatkan pencarian di Bima, lalu pelabuhan penyeberangan,” ujarnya.

Imam meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap segala aksi teror, sembari tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Dengan kejadian ini, kita menambah atensi pengamanan internal. Kondisi di Bima tetap kondusif, ini kasuistis. Secara umum kegiatan masyarakat berjalan normal,” tandas Wakapolda. (why)

Oleh : dr. Made Putri Hendaria PENYAKIT Kusta adalah penyakit yang diakibatkan infeksi kuman Mycobacterium Leprae yang menyerang kulit, saraf tepi, jaringan, dan organ tubuh lain kecuali otak. Banyak dari masyarakat bila mendengar kata Kusta langsung merasa takut untuk bersentuhan bahkan berdekatan karena tidak ingin tertular. Rasa takut yang berlebihan ini membentuk stigma yang dikenal dengan Leprophobia.

Leprophobia mengakibatkan penderita Kusta bukan hanya menderita akibat penyakitnya namun juga karena dikucilkan

oleh masyarakat sekitarnya.

Kusta bukanlah penyakit yang mudah menular karena diperlukan kontak erat secara terus menerus dan dalam kurun waktu yang lama dengan penderita. Penyakit ini dapat mengenai berbagai umur dari anak-anak sampai dewasa, terbanyak pada umur 25-35 tahun. Di Indonesia distribusi tertinggi di Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Penampakan klinis Kusta sangat bervariasi dan mirip dengan penyakit kulit lainnya, sehingga disebut sebagai “The Greatest Immitator”.

Ia menambahkan kegiatan pembukaan Festival Pesona Moyo 2017 yang mewah dan meriah ini berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Mulai dari Dinas Pariwisata Sumbawa, dengan dukungan penuh pihak Dinas Pariwisata NTB, termasuk Kementerian Pariwisata. ‘’Provinsi NTB menjadikan sektor pariwisata sebagai program unggulannya. Sudah pasti harus didukung oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB. Termasuk Kabupaten Sumbawa, yang telah menjadikan sektor kepariwisataan sebagai program unggulan daerah,’’ ujarnya.

Mengingat timbal balik perekonomian dari sektor pariwisata menurut Husni Djibril juga tidak sedikit. Dimana wisatawan yang berkunjung ke NTB tahun ini ditargetkan 3,5 juta wisatawan, terdiri atas 2 juta wisataan domestik dan 1,5 juta wisatawan mancanegara. ‘’Sepuluh persen saja target itu bisa berkunjung ke Kabupaten Sumbawa, atau sekitar 350 ribu wisatawan.

Maka dengan lama tinggal

tiga hari, dan rata-rata belanja Rp 1 juta, dalam setahun berarti ada Rp 1 triliun lebih uang yang beredar di Sumbawa dari sektor pariwisata,’’ ujarnya.

Sementara Wakil Gubernur NTB, HM Amin,SH.M.Si dalam arahannya menyampaikan, bahwa industri pariwisata di NTB tumbuh dengan baik. Menurutnya itu terbukti turut berperan besar dalam menyumbang PDRB NTB yang cukup signifikan, mencapai 21,4 persen. ‘’Ini potensi yang sangat bagus. Artinya kita harus dukung dengan komitmen nyata, seperti yang telah dilakukan oleh Bupati Sumbawa melalui penyelenggaraan event-event wisata seperti Festival Pesona Moyo, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenis,’’ ujar Amin.

Ketua Panitia Festival Pesona Moyo 2017, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Drs H. Rasyidi, dalam laporan menyampaikan, bahwa kegiatan akan berlangsung selama sebulan (10 September hingga 9 Oktober 2017) mendatang. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Kriteria WHO (World Heatlh Organization) untuk mendiagnosa Kusta adalah ditemukannya satu dari tiga kriteria yaitu lesi hipopigmentasi/hiperpigmentasi disertai anestesi, adanya penebalan saraf tepi disertai anestesi, dan ditemukannya basil tahan asam Mycobacterium leprae pada hapusan kulit. Lesi hipopigmentasi yaitu bercak kulit berwarna lebih pucat dari sekitarnya, sedangkan hiperpigmentasi adalah bercak kemerahan atau berwarna lebih gelap dari sekitarnya di mana bercak tersebut disertai anes-

tesi atau rasa bebal/mati rasa akibat kerusakan saraf.

Berdasarkan gejala klinis pada kulit dan saraf tepi, kusta dikelompokkan menjadi tipe Pausibasiler dan Multibasiler. Pengobatan Kusta menggunakan MDT (Multi Drug Treatment) yaitu menggunakan lebih dari 1 jenis obat guna mencegah resistensi. Pengobatan tipe Pausibasiler dalam 6-9 bulan, sedangkan tipe Multibasiler dalam 12-18 bulan.

Kecacatan yang seringkali menjadi penyebab stigma Leprophobia terjadi pada

pasien yang terlambat mendapatkan MDT atau tidak patuh dalam pengobatan sehingga perjalanan penyakit terjadi semakin lanjut. Dengan tidak mengucilkan penderita sehingga dalam diri penderita sendiripun tidak timbul rasa malu, kecewa, merasa tidak berguna (self stigma) akan membantu mempermudah penemuan kasus baru serta bisa diterapi sedini mungkin untuk menghindari kecacatan. Marilah bersama-sama kita hilangkan stigma Leprophobia karena Kusta adalah penyakit yang dapat diobati secara tuntas. (*)

KPID NTB Klarifikasi EUCS Televisi Lokal Mataram (Suara NTB) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Jumat (8/ 9) melakukan klarifikasi Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) pada Televisi Swasta Lokal Nusa TV. Acara ini dihadiri Ketua KPID NTB Sukri Aruman, S.Pt., Wakil Ketua Maryati, SH., MH., Koordinator Bidang Perizinan BArwan Syahroni, SE dan Koordinator

Bidang Kelembagaan Rifky Anwar, SH, M.Kn., dan komisioner lainnya. Sementara dari Manajemen NusaTV dihadiri langsung Direktur Nusa TV Yusril Arwan beserta jajarannya.

Menurut Koordinator Penyiaran KPID NTB, Suhadah, M.Si, acara klarifikasi EUCS ini merupakan rangkaian proses perizinan dari setiap lembaga penyiaran yang mengajukan izin. ‘’Un-

tuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap lembaga penyiaran diminta untuk memberikan klarifikasi program siaran yang pernah diajukan pada saat Evaluasi Dengar Pendapat,’’ terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (11/9).

Setelah klarifikasi ini, ujarnya, proses selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Pleno EUCS

yang diselenggarakan oleh oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang di hadiri KPI Pusat/ Daerah dan Balmon.

Sementara pada bagian lain, ujanya, setelah menunggu proses perizinan yang lama, Senin kemarin, IPP Tetap BKL FM diserahkan langsung Ketua KPID NTB Sukri Aruman, S.Pt. IPP BKL FM ini diterima Direktur BKL FM Dedi Sutrisno.

IPP Tetap BKL FM ini, ujarnya, merupakan yang pertama untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur setelah juga diserahkan IPP Tetap Radio Komunitas di Kota Mataram Simfoni FM dan Bragi FM. ‘’Selamat untuk Radio Komunitas BKL FM semoga frekuensi yang sangat terbatas ini bermanfaat buat komunitasnya lewat siaran yang sehat dan mempunyai nilai edukasi,’’ harapnya. (r)

Mantan Camat di Dompu Tertantang Jadi Balon Wagub NTB Dari Hal. 1 Selama ini terkesan figur dari Dompu diabaikan. Faktor lain, karena memang tidak ada yang mau tampil.

Sehingga ia dengan modal pengalaman birokrasi yang panjang, siap tampil bersaing dengan kandidat lainnya.

“Apakah ada yang mau pinang saya nanti, terserah lah.

Tapi intinya saya tidak asal siap, saya punya kemampuan untuk membangun daerah. Minimal kita lanjutkan program TGB. Tidak sekadar lanjutkan, kita percepat sedikit,” katanya.

Pola yang dia tawarkan adalah membangun dari desa.

Karena tonggak pembangunan sebenarnya dari kawasan pemerintahan terkecil itu. Desa akan menjadi sasaran utama pembangunan fisik hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebab pada dasarnya sasaran pembangunan adalah desa, dengan segala potensinya.

Soal sumber anggaran, format yang dia akan terapkan adalah sistem keroyokan. Kantong AlokasiDanaDesa(ADD)danDanaDesa (DD), akan dielaborasi dengan APBD Kabupaten dengan APBD Provinsi dan APBN. “Ini namanya sistem keroyok,” jelasnya.

Dengan mensinergikan tiga sumber keuangan itu, ia akan memaksimalkan yang belum tergarap. Selama ini konsep pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa adalah infrastruktur desa. Itu sudah bagus. Namun ke depan perlu menggarap SDM. “Kita pemberdayaan dengan peningkatan skill. Biar masyarakat desa cerdas. Kalau cerdas, dia punya kemampuan mencari uang. Bangun komunitas komunitas setiap desa. Setelah itu, beri pelatihan, kemudian modali mereka,” jelasnya.

Saat ini program pengembangan komoditi jagung jadi unggulan Kabupaten Dompu. Ini akan dikembangkan ke seluruh daerah NTB yang akan menjadi pasar utama jagung nasional.

Meski hanya birokrat eselon II, pengalamannya keliling ke sejumlah negara akan diadopsi memaksimalkan air laut sebagai sumber pengairan. Apalagi dia dibesarkan dalam keluarga investor, sehingga mengembangkan sebuah komoditi melibatkan pihak ketiga baginya mudah. Saat ini di Dompu musim tanam jagung hanya

sekali setahun. Namun ia berpikir mengintensifikasikan fungsi tanah sehingga bisa menghasilkan panen dua kali dalam setahun. Caranya, dengan sistem penyulingan air laut menjadi air tawar. Sebagaimana dilakukan di Israel, termasuk Pulau Seribu Jakarta yang menjadi sumber komoditi sayur dibudidaya melalui penyulingan.

Ia juga berjanji memberikan rasa aman kepada petani.

Mereka akan dicegah menggunduli hutan. Tapi diberi kesempatan bercocok tanam sembari mengelola hutan dan menerbitkan SPPT. Hal ini ia pernah lakukan ketika menjadi Camat Woja. Meski jadi hutan tutupan negara, namun dibuka untuk masyarakat dan dikelola dan diwajibkan membayar pajak. Sehingga negara pun dapat untung dari proses itu.

Disinggung juga soal cara dia mengelola keamanan. Pengalamannya sebagai Camat Woja yang terkenal dengan daerah konflik di Dompu adalah merangkul TNI dan Polri sebagai ujung tombak keamanan daerah. “Kami akan rangkul TNI dan Polri, karena mereka ujung tombak keamanan, rangkul LSM dan media,” janjinya.

Ichtiar juga punya track record panjang soal urusan mengelola birokrasi. Konsepnya adalah tidak cukup memberi pelayanan saja, tapi pelayanan yang lebih prima.

Iaakanmengangkatbirokratmuda yang progressif dan tentu saja mengurangiruangbagiusiauzurdikendali birokrasi. Mereka yang sudah menjelang sepuh, dikaryakan sebagai penasehat. Sebab tujuannya adalah percepatan. “ Kalau yang tua tua kita minta istirahat. Kita berdayakan anak muda , karena masih progressif. Karena memang saya ingin percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.

Dari rangkaian penjelasannya, ada tiga konsep besar yang dia tawarkan. Yakni pengentasan kemiskinan melalui desa, pembinaan Kamtibmas yang kondusif dan tata kelola birokrasi. Prestasi prestisiusnya, ketika Ichtiar saat menjadi camat, dipanggil Presiden karena terpilih menjadi camat terbaik se Indonesia.

Ia berhasil mengelola keamanan di tingkat camat, akan diadopsi meski ruangnya lebih luas yakni tingkat provinsi. Baginya mengelola keamanan daerah hanya soal cara berkomunikasi yang baik

Semarak, Pembukaan Festival Pesona Moyo 2017 Dari Hal. 1

Halaman 15

‘’Ada 16 event yang akan digelar pada Festival Pesona Moyo tahun 2017 ini, mulai dari kegiatan Pembukaan Festival Pesona Moyo, Pawai Budaya, Ekspo UMKM, Temu Usaha, Main Jaran (pacuan kuda), Barapan Kebo (Balapan Kerbau), Balapan Sampan, Samawa 10K, Fishing Contest, Melala (1 Muharram 1439 H), dan lainnya,’’ katanya.

Selain itu lanjut Rasyidi, beberapa event baru juga akan dihelat untuk lebih menarik minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Diantaranya adalah Kemah Bakti Pelaku Usaha Wisata dan Jelajah Wisata Pulau Moyo yang akan berlangsung di Pulau Moyo. Selanjutnya Pentas Budaya Empang (Raka Kape) di Kecamatan Empang, dan Rantok 1000 Deneng di Kecamatan Maronge. ‘’Event pariwisata di kecamatan kini telah dimasukkan dalam kalender event pariwisata Kabupaten Sumbawa, dan seterusnya kami berharap event-event di kecamatan ini juga dapat menjadi bagian dari kalender event pariwisata yang ada di Pemprov NTB, dalam hal ini Di-

nas Pariwisata (Dispar) NTB,’’ harap Rasyidi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTB, HL Moh. Faozal, menyampaikan pihaknya mewakili Pemprov NTB, tentu sangat mendukung berbagai upaya membangkitkan sektor kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, seperti Kabupaten Sumbawa melalui Festival Pesona Moyo.

“Selama ini isu yang dihadapi Provinsi NTB, selalu saja soal disparitas antara Pulau Lombok dan Sumbawa.

Dengan keterlibatan Pemprov dalam mendukung Festival Pesona Moyo tahun ini, dan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya tentu saja.

Sekaligus sebagai pembuktian, bahwa isu disparitas itu perlahan tapi pasti dapat dihilangkan,” ucapnya.

Terkait pelaksanaan Festival Pesona Moyo tahun ini papar Faozal, pihaknya telah mendukung lima kegiatan, diantaranya Pembukaan Festival Moyo, Pawai Budaya, Ekspo UMKM, Temu Usaha, yang akan dilabeli dengan nama Moyo Sumbawa Travel Fair, dan terakhir Kemah Bakti Pelaku Wisata. (lin/*)

dengan masyarakat sipil, menggandeng TNI dan Polri.

“Semua masalah bisa selesai, ini soal bagaimana teknik komunikasi saja. Catatan saya, jangan memerintah, tapi ajak saja caranya,” demikian sedikit strategi diungkapkannya.

Bagaimana mengelola dari pemerintah provinsi yang mampu meretas ego sektoral kabupaten dan kota? Lagi lagi menurutnya soal cara berkomunikasi. Tidak lupa dia memberi catatan bahwa Pemprov adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengucurkan porsi anggaran paling besar, sehingga tidak ada alasan daerah enggan berkoordinasi memajukan NTB. “Ego itu kita babat habis, itu ada caraya,” ujarnya tersenyum.

Tak lupa, pengalaman birokrasi sebagai Kepala Dikpora. Ia akan menjamin pendidikan anak. Ada kebiasaan di kampung, termasuk di Dompu, orang tua mengajak anak anaknya yang usia sekolah ke ladang. Sehingga banyak yang putus sekolah. Ia akan hadir sebagai pemerintah, bahkan mengambil alih dengan pola asuh.

“Saya akan jamin mereka harus sekolah. Kami akan terapkan pola asuh. Kita kerjasama dengan guru guru terpencil. Kita hindari jangan sampai putus sekolah. Artinya kita mengurus usia produktif ini,” tandasnya.

Bidang kesehatan, ada keinginan untuk mengurangi

“impor” dokter dari luar daerah yang selama ini terjadi.

Padahal menurut dia banyak generasi yang cerdas, termasuk mereka dari kalangan kurang mampu. Konsepnya dengan memberikan beasiswa atau pendidikan gratis lima orang setiap tahunnya.

Terpanggil untuk Maju Apa yang melatari keinginan H. Ichtiar maju di tengah ramainya kemunculan kandidat kuat lainnya? Bagi Ichtiar, saat ini tidak ada yang dominan. Dia percaya diri memiliki kapasitas dan jaringan untuk itu. salah satu alasanya adalah menjawab tantangan dari sejumlah orang yang memintanya bertarung sebagai Wakil Gubernur.

Salah satunya datang dari Direktur Visi Indonesia Wilayah NTB, Muhammad Isnaini. Menurut Isnaini, selama ini ekspektasi publik melihat figur cawagub, belum terjawab karena masih dipandang biasa biasa saja. Pandangan itu salah satunya datang dari unsur pemuda. “Sebab semua yang muncul selama ini dari unsur politisi. Ini sudah hampir satu tahun kemunculan yang itu itu saja. Makanya kita butuh alternatif. Kalau selama ini dari politisi, minimal ada dari profesi lain.

Saya pikir Aji (H. Ichtiar) ini cocok dari unsur birokrasi, sehingga perbaikan bisa melakukan perbaikan birokrasi,” terang Isnaini.

Jika H. Ichtiar dilirik, maka akan jadi komposisi yang klop antara politisi dengan birokra-

si yang akan membangun NTB. Sebab figur H. Ichtiar menurutnya hadir sebagai birokrat murni, sehingga fokusnya mengurus birokrasi.

Ada fenomena kurang menarik dilihatnya. Sebab selama ini konstalasi politik NTB hanya dihiasi oleh figur Lombok, Sumbawa dan Bima. Wakil Ketua Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal KNPI NTB ini melihat, figur alternatif dari Dompu harus dilirik. Ini juga jadi bagian dari aspirasi yang sempat dibahasnya dengan kalangan pemuda di NTB. “Figur Aji ini menurut saya cocok. Apalagi Dompu saat ini jadi fokus perhatian nasional,” ungkapnya.

Konstalasi politik NTB harus punya warna. Dompu selama ini selalu terlewatkan ambil bagian, sebab dominan hanya dari Bima, Sumbawa dan Pulau Lombok.

Apakah ini akan bisa menjawab soal krisis tokoh atau calon yang tampil dari Dompu? Isnaini mengaimini itu. Karena dia melihat saat ini mereka yang muncul belum teruji kemampuannya. “H Ichtiar mulai merintis karir birokrasinya dari staf, menjadi camat, kemudian kepala dinas.

Karirnya naik terus, ini mengisyaratkan kinerjanya memang sangat baik. Bagi kami, beliau pantas mewakili unsur birokrasi.

Contoh, dia ditempatkan menjadi Camat Woja. Kita tahu ini kecamatan konflik, zona merah. Tapi beliau berhasil mengelolanya menjadi aman dan kondusif sehingga terpilih jadi camat teladan se NTB,” ungkapnya. (ars/* )

Dua Anggota Polres Bima Kota Diduga Ditembak OTK Dari Hal. 1 yang bersekolah ke sebuah SDN yang berlokasi di Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda.

Tiba-tiba di Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Mande, sekitar pukul 07.00 Wita, ia ditembak orang tak dikenal.

Akibatnya anggota Sat Sabhara Polres Bima Kota ini, mengalami luka tembak pada bagian bahu kanan sebelah belakang. Sebelum ditembak, Jainal diduga dibuntuti dari belakang oleh OTK. Pada hari yang sama, anggota polisi yang juga menjadi korban penembakan adalah Bripka Gafur. Anggota Polsek Langgudu ini, ditembak usai pulang mengantar anaknya yang bersekolah di SMPN 8 Kota Bima, yang berada di Kelurahan Penato’i.

Mantan anggota buru sergap (Buser) ini, terkena proyektil tepat pada bagian pinggang sebelah kanan. Saat penembakan, Gafur sedang mengendarai sepe-

da motor di jalan raya Soekarno-Hatta, tepatnya di Kelurahan Penato’I, Kecamatan Mpunda, sekitar pukul 07.15 Wita.

Kapolres melalui Kasubag Humas Polres Bima, Ipda Suratno, membenarkan peristiwa penembakan terhadap ke dua personel polisi tersebut. Menurut Suratno, kedua anggota polisi yang tertembak tersebut langsung dilarikan ke RSUD Bima, untuk mendapat tindakan medis. ‘’Saat ini keduanya masih dirawat di RSUD Bima, untuk mengeluarkan proyektil yang bersarang ditubuhnya,’’ jelasnya kepada Suara NTB. Sementara, Direktur RSUD Bima, dr. H. Ikhsan mengaku, hingga saat ini, kedua anggota polisi yang mengalami luka tembak masih ditangani secara intensif oleh tim medis. Salah satu langkah yang sedang dilakukan tim medis, mengeluarkan proyektil yang bersarang di tubuh korban. ‘’Beruntung luka tembak tidak

mengenai organ vital. Insya Allah akan kami tangani dan berikan pelayanan yang terbaik,’’ ujarnya.

Dikecam Terpisah, Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, mengecam dan mengutuk keras insiden penembakan terhadap dua anggota Polres Bima Kota tersebut. Ia meminta warga Kota Bima tidak panik dan bersama-bersama memerangi aksi teror. ‘’Pemerintah dan warga Kota Bima mengutuk keras aksi penembakan yang terjadi di wilayah Kota Bima,’’ kata walikota. Untuk memberikan dukungan moral dan materiil terhadap kedua anggota tersebut. Walikota mengaku, telah mengarahkan jajarannya untuk membesuk korban yang saat ini sedang dirawat di RSUD Bima. ‘’Kami berharap kepada masyarakat memberikan informasi kepada pihak berwenang serta tidak melindungi pelaku,’’ tegasnya. (uki)

Butuh Rp 2,95 Triliun Kembalikan Kondisi Hutan NTB Dari Hal. 1 “Anggap saja satu haktare lahan kritis itu sebesar Rp 5 juta. Kemudian dikalikan dengan 590 ribu hektare lahan yang kritis maka buruh sekitar Rp 2,95 triliun untuk mengembalikannya,” kata Madani.

Angka sebesar itu, kata Madani jika biaya yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi seluas satu hektare sebesar Rp 5 juta. Jika terjadi kenaikan pada tahun berikutnya, maka biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi hutan di NTB lebih dari Rp 3 triliun.

Madani menambahkan, waktu yang dibutuhkan untuk merehabilitasi kawasan hutan di NTB bisa mencapai satu abad atau 100 tahun.

Jika luas lahan kritis yang direhabilitasi sebanyak 6.000 hektare setahun. Namun, jika mau direhabilitasi selama 10 tahun, maka lahan kritis yang direhabilitasi harus sebesar

60 ribu hektar setahun.

Total luas areal hutan di NTB mencapai 1.071.722 juta hektare. Yang terdiri dari hutan lindung 449,141 hektare atau 41,91 persen. Selanjutnya, hutan produksi seluas 1.071, 722 hektare dan hutan konservasi seluas 173,636 hektare atau 16,20 persen.

Luas lahan kritis di mencapai 590 ribu hektare lebih atau 52 persen dari total 1.071.722 juta hektare luas kawasan hutan.

Penyebab utama bertambahnya lahan kritis ini, kata Madani akibat perambahan hutan yang dilakukan masyarakat dan illegal logging. Ia menyebut, perladangan liar seperti di Sumbawa cukup marak terjadi. Sehingga, pihaknya melakukan pengendalian dengan menerjunkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada. ‘’Kita sedang berupaya menghadang perladangan, illegal logging,”katanya.

Dengan bergeraknya KPH,

Madani mengklaim laju kerusakan hutan di NTB mulai menurun saat ini. Namun, untuk perladangan di luar kawasan hutan, pihaknya mengaku tak mampu berbuat banyak. Hal inilah yang marak di Pulau Sumbawa.

“Kita hadang semua yang membakar lahan, illegal logging juga kita hadang. Untuk kawasan hutan sudah kita hadang semua. Untuk luar kawasan hutan kami ndak bisa. Seperti lahan-lahan milik, kebun-kebun, semak belukar dibakar itu di Sumbawa. Makanya seharusnya desa yang bergerak karena di luar kewenangan kita kalau lahan milik,” katanya.

Akibat kondisi hutan NTB yang semakin kritis, Madani mengatakan hal ini menyebabkan penyusutan sumber mata air. Dengan tingkat kerusakan hutan seperti yang ada saat ini, diperkirakan 25 persen sumber mata air menyusut atau hilang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 12 September 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wisuda STP Mataram

Hasilkan Lulusan Berkompeten dan Diterima Dunia Kerja Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram yang sebelumnya berbentuk Akademi Pariwisata (Akpar) menggelar wisuda ke-19 pada Senin (11/9) di Hotel Grand Legi Mataram. Sebanyak 240 orang lulusan dari DIII perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DI Pusdiklat Tyatama Mataram diwisuda dalam kesempatan itu.

STP Mataram menghasilkan lulusan yang berkompeten serta banyak yang sudah diterima di dunia kerja.

Sebanyak 240 orang diwisuda yang terdiri atas program DIII Perhotelan sebanyak 163 orang, DIII UPW sebanyak 32 orang, dan DI sebanyak 45 orang. Dengan demikian, sejak berdiri tahun 1996 hingga pelaksanaan wisuda Akademi Pariwisata Mataram telah meluluskan 2.131 orang, terdiri atas Program DI sebanyak 756 orang dan Program DIII sebanyak 1.375 orang

Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par

yang telah tersebar bekerja di berbagai hotel, restauran dalam dan luar negeri, Kapal Pesiar, PNS, dan swasta lainnya.

Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., dalam pidatonya, meyakini bahwa para wisudawan ini akan mampu menunjukkan jati dirinya, mampu memenuhi harapan, dan kebanggaan orang tuanya, karena mereka telah dibekali pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (skill), dan Sikap (attitude) yang memadai untuk mengemban tugas sebagai tenaga ahli pratama dan ahli madya pariwisata.

Keyakinan itu didukung dengan Uji Komptensi yang dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi bidang Front Office, Housekeeping, F&B Service, Foodproduct, Tour Guiding dan Ticketing dan merupakan Lembaga Pendidikan Pariwisata pertama di Nusa Tenggara Barat yang berani menyelenggarakan uji kompetensi dan telah memiliki Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama yang telah di apresiasi oleh BNSP dari Jakarta untuk memperoleh lisensi penyelenggara Uji Kompetensi.

“Fakta lain yang dapat kami sampaikan bahwa pertama, pada tahun ini telah terjadi peingkatan IPK mencapai ratarata 3,31 dengan IPK tertinggi 3,88, dan IPK terendah 2,66. Kedua, sebagian dari peserta wisudawan telah diter-

ima bekerja di beberapa hotel dan Biro Perjalanan Wisata sebelum diwisuda hari ini,” katanya.

Dari seluruh peserta wisuda, lulusan program Diploma III telah diterima bekerja sebanyak 34 persen dan lulusan Diploma I telah diterima bekerja termasuk DW dan training perpanjangan atas permintaan industri sebesar 90 persen.

Putu Gede mengatakan, Akademi Pariwisata Mataram sebagai tempat studi bidang pariwisata terlebih lagi dengan wisuda kali ini merupakan wisuda AKPAR terakhir setelah diterimanya Surat Keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 407/KPT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang perubahan bentuk AKPAR Mataram menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram dengan mengola tiga Program studi salah satunya adalah Program studi S1 Pariwisata.

Keberhasilan Akademi Pariwisata Mataram mengantarkan anak bangsa ke jenjang wisuda tentu berkat terbangunnya kerja sama yang baik dengan pihak dalam maupun luar negeri, karena visi yang dibangun adalah AKPAR Mataram pada tahun 2025 menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang unggul dan berdaya saing global.

Putu Gede mengatakan, untuk mewujudkan visi dan misi tentu tidak bisa hanya berdiam diri. Banyak upaya yang telah dilakukan dengan prestasi yang dicapai untuk mewujudkan AKPAR Mataram menjadi Perguruan tinggi yang unggul dimulai dari tata kelola kelembagaan, semua prodi yang dimiliki ter-

akreditasi B, pemenuhan SDM dosen rata-rata berpendidikan S2 Pariwisata dan S3 memenangkan penelitian dosen pemula, penelitian riset terapan, Hibah pasca sarjana, hibah doktor, Hibah KBK dan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional dari Dikti , peningkatan sarana dan prasarana perkulihan dan praktikum yang lengkap dan modern AKPAR Mataram yang sekarang sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram siap berpartisipasi aktif dalam penyiapan SDM dari level pekerja, supervisor, dan manajerial dalam mengatisipasi datangnya serbuan tenaga kerja asing dari wilayah Asean dengan membangun je(Suara NTB/ron) jaring kerja sama dengan pi- Ketua STP Mataram, I Putu Gede bersama Koordinator Kopertis Wilayah VIII, I Nengah Dasi hak luar negeri di antaranya Astawa, Ketua Pembina Yayasan Kertya Wisata Mataram, Halus Mandala, dan Civitas Akadengan tiga College di Thailand demika STP Mataram. yaitu dari Surin vocational College, Phitsanulok vocational Col- satu ciri kampus bagus yaitu penghargaan kepada wisudawan holders pariwisata turut menglege dan Sawaba vocational Col- hubungan yayasan dengan per- terbaik oleh Ketua STP Mat- hadiri wisuda itu. Dihadiri lege Bangkok dengan pertuka- guruan tinggi bagus. “STP Mat- aram, I Putu Gede. Juga penyam- pula oleh unsur pimpinan yaaram menunjukkan hubungan paian kesan dan pesan oleh per- yasan Kertya Wisata Matran mahasiswa. wakilan wisudawan. Sejumlah aram dan civitas akademika Koordinator Kopertis yang bagus itu,” katanya.

Dalam kesempatan wisuda tamu undangan dari unsur stake- STP Mataram. (ron/*) wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof.

DR. I Nengah Dasi Astawa, itu diserahMSI., dalam sambutannya, ber- kan juga pesan agar para lulusan dapat piaghidup mandiri dengan tidak me- a m minta uang lagi ke orang tua mereka. “Karena sudah tamat, jangan membebani orang tua,” katanya.

Ia juga mengatakan, jika para wisudawan mau sukses, maka harus menghapus kata malas dalam kehidupan seharihari. Astawa juga menyampaikan terima kasih ke orang tua atau wali wisudawan yang sudah memilih STP. Ia menilai STP merupaKoordinator Kopertis kan perguruan tinggi wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof. yang bagus, salah Dr. I Nengah Dasi Astawa, MSI

(Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ron)

Para Wisudawan angkatan 19 Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram

(Suara NTB/ron)

Pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik

(Suara NTB/ron)

Tamu undangan dan orang tua/wali wisudawan

Sengketa Pilkades Ombe Baru

Warga Harapkan Bupati Ada di Posisi Tengah Giri Menang (Suara NTB) Warga mempertanyakan tindaklanjut dari keputusan PTUN terkait sengketa pilkades Ombe Baru yang sebagian tuntutan dimenangkan calon H. Mazni. Warga menyayangkan pihak pemda dalam hal ini Bupati melakukan banding terhada putusan tersebut. Warga berharap agar Bupati menempatkan diri pada posisi tengah-tengah dalam persoalan sengketa pilkades tersebut.

Muharis warga Ombe menyatakan bahwa sengketa pilkades di PTUN dimenangkan sebagian oleh H. Mazni dan mengalahkan pemda dan pihak intervensi dalam hal ini Kades Ombe. Putusan it meminta agar membatalkan dan mencabut SK pengesahan kades tersebut. “Terkait putusan PTUN kami sayangkan upaya banding dari pemda, seharusnya pemda dalam hal ini pak bupati berdiri di tengah-tengah, padahal awalnya pak bupati agar bersikap demikian,”jelasnya. Warga sendiri jelasnya legowo jika persoalan ini diselesaikan bupati dengan turun ke desa memediasi. Namun disayangkan warga justru Kabag Hukum melakukan banding. Warga menila bahwa pihak terkait tidak memahami ruh kebersamaan.

Sementara itu, Kades Ombe Baru Prasino Ilman menyatakan terkait purusan PTUN itu pihaknya sudah banding Rabu lalu. Hanya saja pihaknya belum mengajukan memori banding karena pihaknya baru menerima salinan putusan dari PTUN Jumat lalu. Sementara acuan membuat memori banding ini berdasarkan salinan putusan tersebut. “Saya sudah ajukan banding Rabu lalu,”jelas Prasino. Pihaknya sendiri saat ini tengah membuat memori banding. Sedangka Pemda sendiri Kamis lalu sudah mengambil salinan putusan dari PTUN. Apaka kisruh pilkades ini tak mengganggu jalannya pelayanan di desa. Namun demikia pihaknya terus berupaya menyelesaikan secara bersama-sama setiap ada persoalan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram mengabulkan sejumlah permohonan pemohon dalam kasus sengketa Pilkades Ombe Baru. Beberapa poin yang permohonan yang dikabulkan yakni meminta SK penetapan Kades Prasino Ilman dicabut.

Dasar hukumnya karena ada tahapan yang menyalahi prosedur. Menyikapi putusan ini, Bupati H. Fauzan Khalid bersama Kades Ombe mempertimbangkan akan melakukan banding terhadap putusan PTUN tersebut.

Bupati H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi terkait hal ini menyatakan, bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima putusan PTUN tersebut secara resmi sehingga pihaknya belum menentukan apa langkah yang akan ditempuh.

Namun besar kemungkinan pihaknya akan melakukan banding.”Bisa kita lakukan banding kan,” kata Bupati. Dalam konteks persoalan ini, pihaknya tak ingin berat sebelah artinya terkesan pro ke A atau ke B. Namun pihaknya akan melakukan langkah sesuai dengan ketentuan yang bisa dilakukan pemda. (her)