Edisi 12 Agustus 2017 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 128 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 12 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diluncurkan Gubernur

NTB Resmi Terapkan ”Entebe Plan” dalam Perencanaan Pembangunan

(SuaraNTB/humasntb)

SOSIALISASI - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kepala Satgas Unit Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda foto bersama pimpinan DPRD NTB usai sosialisasi dan launching “e-KUA PPAS Entebe Plan”.

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB secara resmi menerapkan “eKUA PPAS Entebe Plan” dalam proses penyusunan APBD 2018. Sistem perencanaan berbasis elektronik itu di-launching atau diluncurkan langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Jumat (11/8) sore kemarin. Hadir pada acara tersebut Kepala Satgas Unit Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda yang memberikan sosialisasi mengenai penggunaan sistem e-planning dalam penganggaran untuk mencegah korupsi. Hadir juga, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Ketua DPRD NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH, MH, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hamafi, SE, M.Comm, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, anggota DPRD NTB dan Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, sosialisasi dan peluncuran ‘’e-KUA PPAS Entebe Plan’’ intinya bagaimana melakukan proses perencanaan penganggaran yang berbasis kepada teknologi informasi. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

BERSAMA - Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah bersama Kepala Satgas Unit Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwanda.

Korsup KPK Antisipasi SP3 Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) Kasus honorer K2 Dompu berlabuh di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB menyodorkan kasus itu ke lembaga antirasuah untuk dilakukan koordinasi dan supervisi (Korsup). Langkah ini diapresiasi pegiat antikorupsi sebagai bagian dari upaya meminimalisir penghentian kasus atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasan kasus ini diminta supervisi kepada KPK, karena pertimbangan sulitnya tembus P21 Kejaksaan. Tercatat sudah dua kali berkas ini dikembalikan jaksa disertai petunjuk dalam berkas P19. Peneliti Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi

TO K O H

Harus Tetap Solid KEPALA Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono mengingatkan elemen di provinsi ini untuk tetap solid mensukseskan target penurunan angka kemiskinan, dua persen pertahun. Hal ini ditegaskan Prijono, menanggapi pengaruh semakin tingginya dinamika politik menjelang Pilkada belakangan ini terhadap perekonomian. Seperti diketahui, tensi meningkatnya suhu politik menuju Pilkada 2018 kian tampak. Bank Indonesia tetap akan melakukan analisa seberapa besar pengaruh politik terhadap ekonomi. ‘’Saat ini, belum dapat disimpulkan secara kuantitatif (angka),’’ kata Prijono, Jumat (11/8). Bersambung ke hal 15 Prijono (Suara NTB/bul)

(Somasi) NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH, melihat Korsup ini sebagai upaya mulai membangun sinergitas antarlembaga penegak hukum yang menanganani kasus korupsi. ‘’Ini merupakan langkah awal yang positif untuk membangun sistem

penegakan hukum melalui Korsup tersebut. Hal ini tentu bertujuan jangan sampai ada upaya untuk pemberhentian (SP3) suatu kasus,’’ kata Johan kepada Suara NTB, Jumat (11/8) kemarin. Dia memantau, dalam kasus honorer K2 Dompu, berkas

perkara dari Polda NTB yang dilimpahkan tahap satu dikembalikan oleh jaksa peneliti pada Kejati NTB. Penyidik diminta untuk memperjelas unsur perbuatan melawan hukum (mensrea) tersangka utama Bupati Dompu, Drs.H. Bambang M. Yasin. Kedua, dia melihat Polda NTB serius mengusut tuntas kasus honorer K2 Dompu tersebut. Terlebih ada perlawanan dari tim kuasa hukum Bupati Dompu yang menyodorkan putusan PTUN Mataram yang berisi pembatalan SK

pencabutan 134 honorer K2 yang jadi objek penyidikan Polda NTB. Dalam hal ini, satu sisi pihaknya ingin mendorong penyidik Polda NTB agar menyelesaikan petunjuk dari Kejati NTB tersebut, sebagai upaya meminimalisir penghentian kasus korupsi yang akan menambah daftar panjang SP3 sebelumnya. Di sisi lain, Kejaksaan diminta tetap objektif dan profesional dalam memberikan petunjuk ke Polda NTB. Bersambung ke hal 15

Gubernur Undur Mutasi, Selly Siap Terima Konsekuensi Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengundurkan rencana pelaksanaan mutasi pejabat struktural yang rencananya dilaksanakan Jumat (11/8) pukul 16.00 Wita. Dikonfirmasi usai sosialisasi dan launching e-KUA PPAS Entebe Plan di Kantor DPRD NTB, Jumat (11/8) sore, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan pelaksanaan mutasi diundur hingga Senin depan. ‘’Diundur Senin. Nanti ngantukngantuk, salah sebut nama,’’ gubernur berseloroh. Gubernur juga berseloroh ketika ditanya pejabat eselon berapa saja yang akan dimutasi. Bahkan ia sempat bercanda pejabat eselon tertentu yang bagus kinerjanya akan dinaikkan eselonnya. ‘’Misalnya eselon II bagus, naikkan eselon III,’’ katanya bercanda. Ketika ditanya apakah itu artinya isyarat bahwa akan ada pejabat yang akan turun eselon dalam mutasi kali ini? Gubernur mengatakan ia hanya bercanda. Begitu juga ketika ditanya apakah mutasi kali ini ada kaitannya dengan sejumlah Kepala SKPD yang akan maju dalam Pilkada 2018 mendatang. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

INDAH - Pemandangan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dipotret dari perbukitan sangat indah. Pembangunan di kawasan ini terus digenjot dan minat investor menanamkan investasi di kawasan ini terus berdatangan.

Enam Cukong Kayu di Pulau Sumbawa Diburu Mataram (Suara NTB) Ditangkapnya dua cukong kayu kelas kakap DM dan SJ beberapa waktu lalu, bukan akhir dari kerja Satgas Pencegahan dan Pemberan-

tasan Perusakan Hutan (P3H) Provinsi NTB. Mereka masih memburu enam orang lagi yang jadi pemodal aktivitas illegal logging di Pulau Sumbawa. ‘’Dua orang di Sumbawa, empat

orang di Bima, ini yang masih kita buru terus pelan-pelan,” kata Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom kepada Suara NTB di ruangannya, Jumat (11/8). Meski berada di Sumbawa dan Bima, namun kendali kayu ilegal mereka cukup luas. Dua cukong yang di Sumbawa, beroperasi hingga Kabupaten Dompu. Bersambung ke hal 15

Tak Kunjung Membangun, Pemprov Tegur Investor NCC Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku sudah melayangkan surat teguran kepada investor yang akan membangun NTB Convention Centre (NCC). Surat teguran pertama ini dilayangkan lantaran belum ada aktivitas pembangunan di lapangan. Padahal, Pemprov dan investor NCC, PT. Lombok Plaza telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). ‘’Sekarang kita sudah melayangkan teguran supaya segera mulai membangun,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (11/8) siang kemarin. Supran mengatakan, Pemprov NTB baru memberikan teguran pertama kepada investor tersebut. Selain mengingatkan supaya mereka segera melaku-

kan pembangunan, investor tersebut juga harus membayar kontribusi kepada daerah sekitar Rp 750 juta setahun. Kontribusi ini, terang Supran di luar royalti yang nantinya juga akan diterima pemerintah daerah ketika bangunan tersebut sudah berfungsi. Untuk kontribusi, investor mulai membayar ke daerah pada September mendatang. ‘’Sejak penandatangan perjanjian kerja sama, mereka harus sudah mulai membayar kontribusi. Kan itu sudah ada di SPK. Kontribusinya saya lupa. Kurang lebih Rp 750 juta kalau ndak salah setahun,’’ ungkapnya. Dalam kerjasama pemanfaatan aset daerah itu, lanjut Supran, Pemprov mendapatkan dua penerimaan, yakni kontribusi dan royalti. Namun, untuk besaran royalti yang akan diterima pemerintah

daerah, Supran tak menyebutkan. ‘’Royalti ada, kontribusi setiap tahun ada yang diterima oleh Pemda,’’ tambahnya.

‘’

Sekarang kita sudah melayangkan teguran supaya segera mulai membangun Disinggung mengenai kendala yang dihadapi investor sehingga belum melakukan pembangunan. Supran mengatakan, tidak ada kendala yang dihadapi investor. Namun berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, investor harus mulai membangun tahun 2017 ini.

‘’Itulah makanya kenapa kita melayangkan surat untuk memperingati dia terhadap PKSnya. Kewajibannya membayar kontribusi, kewajibannya mulai membangun,’’ jelasnya. Supran menambahkan, Pemprov NTB dapat memutuskan perjanjian kerja sama dengan investor jika tidak mengindahkan teguran yang dilayangkan selama tiga kali. Teguran yang dilayangkan tersebut bertujuan mengingatkan investor atas kewajibannya sesuai SPK. ‘’Ke dua, mengingatkan bahwa dia membayar kontribusi berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani bersama dengan Pemprov,’’ tandasnya. Bersambung ke hal 15

H. Supran (Suara NTB/dok)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.