20 HALAMAN
NOMOR 141 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (157 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa kliwon, 10 januari 2017
@balipostcom (4.710 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Harus Ada Regulasi Pro-Pengusaha Pribumi PERTUMBUHAN ekonomi Bali selalu di atas rata-rata nasional. Kalau hanya bicara pertumbuhan, realitas itu tentu sangat menggembirakan. Pertanyaannya, siapa menikmati pertumbuhan itu? Sebab, pengusaha pribumi di Bali tidak lebih dari 2 persen dari jumlah penduduk. Atas kondisi ini tentu harapan untuk menjadi tuan di negeri sendiri, jauh panggang dari api. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali Drs. Panudiana Kuhn, M.M. juga mengakui hal itu. Katanya, untuk menjadi tuan di negeri sendiri tidaklah mudah.
Harus ada keberpihakan pemerintah kepada pengusaha pribumi. Misalnya, mempermudah dalam hal perizinan, ada kebijakan yang pro-pengusaha lokal. Demikian pula perbankan pun harus berani memberikan kredit yang lebih ringan kepada pengusaha pribumi. Diharapkan dengan kemudahan seperti itu, akan muncul jiwa entrepreneur baru di Bali dan mampu menjadi tuan di negerinya sendiri. Seperti yang terjadi di negaranegara maju. Jepang, Jerman, Korea Selatan, serta Malaysia di antaranya. Pemerintahnya sangat mendorong tumbuhnya pengusaha baru. Menjadikan pengusaha pribumi
sebagai tuan di tanahnya sendiri, bisa saja dilakukan dengan cara membentuk konsorsium terlebuih dahulu. Caranya, beberapa pengusaha berkumpul, sama-sama mengeluarkan modal awal, kemudian membuat sebuah PT yang mengelola apa saja yang dinilai prospektif ke depan. Misalnya industri, handichraf, tekstil, pertanian juga perlu sehingga tidak impor. Diharapkan dengan pola ini, jumlah pengusaha di Bali semakin meningkat. Karena di negara-negara maju, persentase pengusaha di negaranya mencapai 10 persen sebagai pemberi kerja, yang 90 persen bekerja. ‘’Kalau kita masih kurang dari 2 persen. Ini yang perlu digarap ke depan,’’ ujar Panu-
diana Kuhn saat wawancara khusus dengan Bali Post dan Bali TV. Selain keberpihakan pada pengusaha pribumi, ia juga menyoroti sektor pariwisata. Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Bali pada 2016 cukup tinggi. Namun pertumbuhan hotel jauh lebih tinggi. Akibatnya, tingkat hunian hotel tidak terlalu bagus, yakni pada kisaran 46 persen saja. Hal. 19 Jadi Perhatian
’’Kalau kita masih kurang dari 2 persen. Ini yang perlu digarap ke depan.’’ Panudiana Kuhn
Gratifikasi, KPK Setor Rp 14 M ke Kas Negara Terbesar dari BUMN dan BUMD Jakarta (Bali Post) – KPK menyumbangkan Rp 14,6 miliar ke kas negara dari 549 laporan gratifikasi yang diterima lembaga tersebut. ‘’Dari laporan gratifikasi ini, lebih dari Rp 14,6 miliar telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers ‘’Capaian Kinerja KPK 2016’’ di gedung KPK Jakarta, Senin (9/1) kemarin. Bali Post/ade
BERKEKUATAN HUKUM - Pimpinan KPK menyampaikan paparan terkait kinerja KPK tahun 2016, Senin (9/1) kemarin. Sepanjang tahun 2016 KPK menyumbang Rp 497,6 miliar untuk kas negara dan uang tersebut merupakan sitaan dan rampasan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. KPK juga di tahun 2016 mencatatkan rekor operasi tangkap tangan (OTT) terbanyak dengan 17 kasus.
Gempa Guncang Padang
Padang (Bali Post) – Gempa berkekuatan 5,9 skala Ricter mengguncang Kota Padang, Senin (9/1) pukul 18.28 WIB. Gempa berpusat 64 kilometer barat laut pesisir selatan dengan kedalaman 17 kilometer. Sumatera Barat sudah beberapa kali diguncang gempa bumi dalam setahun terakhir, termasuk gempa berkekuatan 6,5 pada skala Richter, 2 Juni 2016. Hal. 19 Seluruh Wilayah
Bali Post/ant
PIANIS CILIK - Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) mengamati pianis cilik Jefri Setiawan memainkan keyboard dengan mata tertutup di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (9/1) kemarin. Dalam pertemuan itu pianis cilik Jefri Setiawan meminta dukungan untuk memecahkan rekor dunia Guinness Book World Record bermain alat musik keyboard sambil bernyanyi 50 lagu dengan mata tertutup dalam usia termuda.
Menuju Generasi Emas
Sepanjang 2016, Direktorat Gratifikasi KPK telah menerima sebanyak 1.948 laporan. Dari jumlah tersebut, 549 di antaranya dinyatakan milik negara, 57
Luhut Persilakan Jepang Kelola Pulau di Indonesia Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mempersilakan Jepang mengelola dan menamai pulau di Indonesia jika ingin menggunakannya untuk investasi. Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (9/1) kemarin, mengatakan negeri sakura itu meminta ada satu wilayah atau pulau di Indonesia yang bisa digunakan untuk tempat peristirahatan kalangan lansia Jepang. ‘’Jepang minta, katanya boleh tidak kami ada satu daerah tertentu untuk elderly (lansia)? Saya bilang, silakan saja bikin kampung di sana tapi tidak akan pernah jual pulau itu,’’ katanya. Mantan Menko Polhukam ini menyebut Jepang bahkan berminat untuk menjadikan Pulau Morotai, Sulawesi Utara, sebagai salah satu wilayah sasaran rencana tersebut. Ia juga menawarkan pulau-pulau eksotik lainnya untuk bisa dikelola Jepang, termasuk diberi nama oleh negeri sakura. Menurutnya, masih ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Hal. 19 Nama Pulau
’’Ini kan ada 4.000 pulau yang belum ada nama, kamu boleh kasih nama. Beri nama 4.000 pulau itu tidak gampang. Yang penting, pulau itu terdaftar dimiliki pemerintah Indonesia.’’ Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman
ditetapkan milik penerima dan 323 laporan masih dalam proses penelaahan. Hal. 19 Pemerintah Daerah
Polisi Bertekad Libas Kartel Pangan Jakarta (Bali Post) – Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan paling lambat pada 2018 Indonesia sudah mampu mencapai swasembada jagung. ‘’Sekian puluh tahun kita impor dari Argentina, Belgia, dan Amerika. Tahun ini impor kita turun 66 persen,’’ ujar Amran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/1) kemarin, saat meninjau pertanaman jagung hibrida di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Dalam kunjungan tersebut turut hadir Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang, Kapolda Sulsel Brigjen Pol. Muktiono, dan Pangdam VII/Wirabuana Mayjen Agus Surya Bakti. Syafruddin menegaskan, salah satu tugas Polri adalah memberantas kartel pangan, karena merupakan salah satu penyebab meningkatnya impor pangan ke Indonesia. ‘’Tugas Polri adalah menindak kartel. Karena salah satu indikator yang selama ini menghambat ataupun yang menahan swasembada itu adalah kartel. Untuk itu, tugas Polri adalah menghabisi kartel,’’ katanya sembari menambahkan, saat ini ada sekitar 40 kasus kartel yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Syafruddin menjelaskan, sekarang ini kebutuhan pangan sangat diperlukan dalam kondisi stabil sampai waktu mendatang sehingga negara juga bisa stabil. ‘’Jadi, satu-satunya yang bisa menstabilkan negara ini dan bisa berdiri tegak adalah terpenuhinya kebutuhan pangan. Oleh karena itu, aparat keamanan yaitu TNI dan Polri fokus ke situ,’’ katanya. Hal. 19 Produksi Jagung
(1)
Desa Bisa Menjadi Episentrum Kebangkitan Pengusaha Pribumi Tahun 2017 diprediksi menjadi tahun kebangkitan dan penuh optimisme dari sisi ekonomi. Namun tantangan yang bergulir di awal tahun 2017 bisa menjadi ujian bagi kebangkitan sektor ekonomi. Hasilnya, tentu bisa lolos atau malah gagal. Namun bagi Bali, tantangan di awal tahun ini harus tetap dikelola optimistis mengingat Bali memiliki peluang. Setidaknya, Bali bisa menjadikan desa sebagai episentrum kebangkitan pengusaha pribumi. Tak hanya dari sektor garapan usaha, desa juga bisa menjadi sumber lahirnya pengusaha pribumi. Pandangan itu dilontarkan pengamat ekonomi Universitas Udayana Prof. I Wayan Suartana, Senin (9/1) kemarin. Ia mempredikasi Bali akan mengalami pergeseran sumber pendapatan dengan terkoreksinya kualitas wisatawan dan masa tinggalnya di Bali. Tak hanya itu, Bali juga berpotensi mengalami hambatan jika ekonomi global bergerak tak sesuai prediksi. Gangguan kamtibmas juga berpotensi menjadi ‘’kejutan’’ ekonomi. Ini harus segera disikapi. ‘’Saya berpandangan Bali bisa membangun
gerakan kembali ke desa. Jadikan desa sebagai episentrum ketahanan ekonomi dengan menggalakkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Ini langkah strategis yang harus dibarengi dengan aksi nyata dan kajian matang,’’ papar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unud ini. Ia mengatakan alokasi dana desa sangat mungkin diarahkan untuk melakukan edukasi dan membenahi kualitas SDM Bali. Jadi, SDM Bali yang lulusan sarjana jangan hanya terpaku dengan laju dan pertumbuhan bisnis di perkotaan. Mereka harus ditarik kembali ke desa dan disiapkan ‘’lahan’’ untuk berbisnis. Di sinilah peran birokrat, politisi dan legislator memfasilitasi lahirnya pengusaha pribumi. ‘’Jangan sampai infrastrukrur yang masih layak pakai dirusak agar proyek bisa jalan. Pengelolaan pemerintahan desa harus berorientasi pada tumbuhnya generasi emas Bali yang siap menjadi pengusaha pribumi di desa,’’ tegasnya. Hal. 19 Lembaga Keuangan