16 HALAMAN
NOMOR 100 TAHUN KE 71
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha
Bali Post
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
IKM Bali Enggan Urus Izin Ekspor TUJUAN EKSPOR BALI
2,60%
BELUM banyak IKM (Industri Kecil Menengah) yang melakukan ekspor. Mereka masih enggan mengurus izin. Padahal mereka sudah melakukan ekspor, namun undername (tidak tercatat atau teregistrasi). Hal ini membuat potensi devisa hilang.
2,77%
3,21%
BELANDA
JERMAN
29,06%
5,84%
7,20%
2,63%
FRANCIS AMERIKA SERIKAT
TIONGKOK
JEPANG
5,26%
SPANYOL HONGKONG 7,94%
EKSPOR BALI 2017 Kawasan
ASEAN ASIA AMERIKA EROPA OSEANA AFRIKA
Nilai(US$)
63.498.629 124.750.603 184.363.661 97.862.425 56.975.977 9.093.563
SINGAPURA
5,51%
AUSTRALIA
NILAI EKSPOR PROVINSI BALI (RIBU US$) 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
2013 2014
2015 2017 2016
Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali A.A. Ngurah Bagawinata mengatakan, saat ini IKM didorong untuk ekspor. Karena produk mereka sudah siap dan marketable untuk diekspor. ‘’Cuma secara lembaga belum. Artinya mereka sudah mengekspor namun undername (tidak tercatat). Mereka mengirim melalui jasa pengiriman. Itulah yang sedang didorong sehingga undername bisa ditekan,’’ ujarnya, Selasa (27/11) kemarin. Ia menyayangkan pelaku usaha enggan mengurus dokumen ekspor. Padahal pengurusan dokumen ekspor sangat mudah, apalagi saat ini sudah online. Pelaku usaha tidak perlu bersusah payah
mengurus izin SIUP atau NPWP, karena cukup mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) saja. Setelah itu, jika akan melakukan ekspor, IKM atau pelaku usaha cukup mengurus dokumen e-SKA (elektronik Surat Keterangan Asal). ‘’Untuk izin ekspor disebut e-SKA, itu artinya mereka terdaftar sebagai eksportir. Jika sudah masuk ke sistem maka seluruh dunia sudah tahu, bukan di Bali saja. Sistem ini dibangun oleh kementerian, jadi servernya ada di pusat,’’ jelasnya. Dengan terdaftar di e-SKA tidak akan terjadi kebocoran devisa. Devisa yang didapat bisa lebih banyak. Hal. 15 Form Dokumen
UKM Klungkung Menembus Pasar Ekspor
Dari Garam hingga Batok Kelapa ASEAN
ASIA
AFRIKA
AUSTRALIA AMERIKA DAN OSEANA
EROPA
Tabanan Andalkan Kopi, Jembrana Ekspor Kakao TABANAN dan Jembrana, dua kabupaten yang bertetangga. Keduanya juga menjadikan sektor pertanian sebagai unggulan. Walaupun Tabanan terkenal berasnya, namun sektor perkebunan juga tetap mendapat perhatian.
Bahkan sejumlah komoditi perkebunannya telah menembus pasar ekspor. Dua di antaranya adalah kopi dan manggis. Keduanya dihasilkan petani di Kecamatan Pupuan. Hal. 15 Melalui Eksportir
BALI memang kaya. Tak hanya kaya alamnya, juga warganya kaya kreativitas. Seperti di Kabupaten Klungkung. Batok kelapa yang selama ini terbuang percuma, mampu dimanfaatkan untuk kerajinan. Bahkan menembus pasar ekspor. Demikian pula kekayaan lautnya. Air laut yang melimpah telah disulap menjadi garam dan diekspor ke Jepang. Di Klungkung ada banyak UKM yang memiliki produk kualitas ekspor. Di antaranya Akemi Bali yang bergerak di sektor alat rumah tangga berbahan kayu, Dream Ball
pada unit suvenir, PT Bening Big Tree Farms dalam unit usaha garam, CV Tripple Star Bali di sektor logam dan Yande Batok bergerak di bidang unit usaha suvenir dari batok kelapa. Selain itu ada pula usaha kerajinan uang kepeng dari UD Kamasan Bali, Kopi Bubuk Gapura dalam bidang produsen trader kopi dan PT Bamboo Indo Lestari yang bergerak di bidang produsen lantai berbahan bambu. Kepala Dinas UKM dan Perdagangan Klungkung Wayan Ardiasa mengatakan daerah tujuan ekspor sejumlah UKM di Klungkung cu-
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2019
kup beragam yaitu Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Dubai dan sejumlah negara lainnya di Benua Eropa. Total nilai ekspor terus meningkat sejak tahun 2014 yang hanya Rp 1,1 miliar, menjadi Rp 1,7 miliar pada tahun 2017. Nilai ekspor sebesar itu didominasi oleh UKM Akemi Bali. UKM yang berlokasi di Banjar Dinas Beneng, Desa Getakan, Banjarangkan ini pada 2017 mampu mencatatkan nilai ekspor Rp 1,5 miliar dengan tujuan ekspor ke negara Jepang. Hal. 15 Produk Lain
Bali Post/gik
BATOK KELAPA - Proses pembuatan kerajinan batok kelapa di Yande Batok. Hasil kerajinan ini sangat digemari karena unik dan terkesan klasik.
Jokowi Puji BI
BI Siapkan Empat ’’Jamu Manis’’ Berani Tunjukkan
Jakarta (Bali Post) – Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi pada 2019 akan melebihi realisasi pertumbuhan 2018 yang diperkirakan sebesar 5,1 persen (tahun ke tahun/ yoy), dengan empat amunisi kebijakan di luar instrumen suku bunga acuan. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI, di Jakarta, Selasa (27/11) kemarin, menekankan instrumen suku bunga acuan di 2019 akan digunakan untuk men-
jaga stabilitas perekonomian dengan parameter nilai tukar dan inflasi. Namun, Perry membantah jika BI disebut membiarkan pertumbuhan ekonomi melambat dengan menaikkan suku bunga acuan. Dalam kurun enam bulan saja, Mei-November 2018, BI sudah menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebanyak 175 basis poin menjadi enam persen. ‘’Ingat, satu jamu pahit kenaikan suku bunga, tapi ada empat ‘jamu manis’ untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi,’’ kata Perry. Empat amunisi atau ‘’jamu manis’’ yang disebut Perry itu diterjemahkan dalam beberapa kebijakan yang akomodatif. Pertama, kebijakan untuk memperdalam pasar keuangan agar meningkatkan instrumen alternatif pendanaan bagi perekonomian. Kedua, kebijakan untuk menjaga likuiditas perbankan yang memadai untuk mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan.
Ketiga, BI juga terus mematangkan untuk melonggarkan kebijakan makroprudensial. Terakhir, kebijakan digitalisasi cara pembayaran untuk meningkatkan konsumsi dan pendapatan masyarakat. Perry bahkan memperkirakan ekonomi masih bisa tumbuh di 5,2 persen (yoy) pada 2019. ‘’Rentang pertumbuhan ekonomi di 5 - 5,4 persen, dengan titik tengah di 5,2 persen, bisa juga ke 5,3 persen dan 5,4 persen,’’ ujar Perry. (ant)
Amunisi BI Hadapi 2019 Penataan Tukad Badung Baru Capai 88,10 Persen
Tanggul Pantai di Nusa Penida Dirusak
Cuaca yang tidak bersahabat berdampak pada penyelesaian proyek fisik di lapangan. Terlebih proyek penataan bantaran Tukad Badung yang sedang digarap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akibatnya, proyek yang seharusnya selesai 92,53 persen, namun baru bisa terealisasi 88,10 persen. Halaman 2
Warga kepulauan Nusa Penida dikagetkan dengan kerusakan tanggul pantai di daerah perbatasan antara Desa Pakraman Kutapang dengan Batununggul. Setelah ditelusuri, ternyata tanggul tersebut diduga dijebol oleh pihak investor untuk proses pembangunan water sport di sekitar wilayah itu.
Industri Pariwisata Dukung Retribusi 10 Dolar
Rencana Pemprov Bali menerapkan retribusi 10 dolar bagi setiap wisman yang berkunjung ke Bali, mendapat dukungan kalangan industri pariwisata. Retribusi tersebut dinilai layak diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas pariwisata Bali. Halaman 3
Halaman 12
TPS Kategori Rawan di Bangli Sebanyak 262 TPS di Kabupaten Bangli yang disiapkan dalam Pemilu 2019 masuk kategori rawan. Sebagian besar TPS rawan tersebut berada di Kecamatan Kintamani. Halaman 14
m Kebijakan untuk memperdalam pasar keuangan agar meningkatkan instrumen alternatif pendanaan bagi perekonomian. m Kebijakan untuk menjaga likuiditas perbankan yang memadai untuk mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan. m BI juga terus mematangkan untuk melonggarkan kebijakan makroprudensial. m Kebijakan digitalisasi cara pembayaran untuk meningkatkan konsumsi dan pendapatan masyarakat.
’’Taring’’ di Masa Sulit
Jakarta (Bali Post) – Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen, dipuji Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia mengatakan sebagai langkah berani dalam menjaga stabilitas rupiah dari tekanan ketidakpastian ekonomi global. ‘’Dalam bahasa keseharian bisa disebut taringnya BI keluar. Keberaniannya ini yang dibutuhkan saat menghadapi ekonomi dunia yang saat ini mencapai ketidakpastian,’’ kata Presiden Jokowi pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/11) kemarin. Kepala Negara mengungkapkan survei yang dilakukan Bloomberg pada 31 ekonom, hanya tiga ekonom yang mengekspektasikan BI menaikkan suku bunga saat itu. Presiden mengapresiasi kinerja jajaran BI dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global, terutama dalam menjaga stabilitas rupiah. Presiden menilai kebijakan BI ini membuat pasar kaget, namun disambut baik karena menunjukkan ketegasan dan determinasi BI dalam membentengi rupiah. ‘’Keberanian seperti ini yang kita butuhkan pada saat menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini kita lihat banyak ketidakpastian,’’ kata Jokowi. Presiden juga menyebut ekonomi masih menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi global di tengah perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal. 15 Sulit Dipersatukan
’’Keberanian seperti ini yang kita butuhkan di saat menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini kita lihat banyak ketidakpastian.’’ Jokowi Presiden
Pemerintah Kota Denpasar Sabet Tiga Penghargaan Nasional dari Kemen-PAN RB
PENGHARGAAN - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara foto bersama dengan Plt. Kadis Dukcapil A.A. Istri Agung, Sekretaris DPMPTSP IGA Mandala Putra dan Direktur RSUD Wangaya Setiawati Hartawan usai menerima penghargaan dari MenPAN RB Syafruddin, Selasa (27/11) kemarin di Balai Kartini Jakarta.
MEMASUKI pengujung tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar berhasil menyabet sekaligus tiga penghargaan nasional pada bidang pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). Tiga instansi yang berhasil meraih penghargaan tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan kategori nilai A yakni Sangat Baik. Disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSUD Wangaya dengan nilai B yakni Baik. Penghargaan ini diserahkan langsung Men-PAN RB Syafruddin kepada Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya
Negara, Selasa (27/11) kemarin di Balai Kartini Jakarta. Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dalam kesempatan tersebut didampingi Plt. Kadis Dukcapil A.A. Istri Agung, Sekretaris DPMPTSP IGA Mandala Putra dan Direktur RSUD Wangaya Setiawati Hartawan bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas capaian yang diraih Pemkot Denpasar dalam bidang pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik di Kota Denpasar khusus dalam tiga instansi ini terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan untuk memberikan akses kemudahan dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Seperti halnya inovasi Disdukcapil Kota Denpasar melaksanakan
sistem antrean online penuh. Di mana, nomor antrean untuk keperluan pendaftaran dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan sistem antrean online penuh, sehingga antrean pendaftaran secara manual ditiadakan. Hal ini sesuai dengan Pengumuman No. 470/2687/DKPS yang dikeluarkan Disdukcapil Kota denpasar tertanggal 15 November 2018. Menyesuaikan layanan publik di era digital, juga dilakukan DPMPTSP melalui penerapan tanda tangan elektronik di beberapa bidang pelayanan perizinan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi waktu bagi masyarakat. Diterapkan tanda tangan berbasis elektronik
maka penandatanganan berkas dapat dilaksanakan kapan pun dan di mana pun. Pengembangan inovasi juga dilakukan di RSUD Wangaya lewat penerapan Aplikasi Pendaftaran Online, di mana masyarakat dapat mengakses beragam layanan kesehatan dan informasi di RSUD Wangaya melalui aplikasi tersebut. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi ini di Play Store dengan kata kunci Daftar Online RSUD Wangaya. Selain melaksanakan pendaftaran, masyarakat juga dapat mengakses riwayat pendaftaran yang disertai informasi tentang nomor antrean serta tanggal pelayanan. Hal. 15 Biaya Perawatan
DENPASAR
2
Rabu Paing, 28 November 2018
FIGUR Siagakan Ambulans Desa GUNA meningkatkan akses masyarakat di bidang kesehatan, Pemprov Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali akan mengadakan mobil ambulans di setiap desa. Pengadaan mobil ambulans ini akan diadakan secara bertahap. Diharapkan, tahun 2021 seluruh desa di Bali sudah mempunyai ambulans desa. ‘’Di seluruh desa akan disiagakan ambulans desa. Saya mengarahkan agar ambulans desa ini untuk meningkatkan akses apabila ada masyarakat yang sakit, emergensi dan disaster cepat tertolong,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. I Ketut Suarjaya, MPPM., belum lama ini. Tidak hanya sarana kesehatan, SDM kesehatan juga akan disiapkan. Nantinya di ambulans itu akan disiapkan tim dari ahli kesmas (kesehatan masyarakat) dan promkes (promosi kesehatan). ‘’Saya sudah rancang, tim ambulans ini tidak hanya paramedis tapi juga ada tenaga promkes dan kesling (kesehatan lingkungan), sehingga mereka juga melakukan upaya-upaya kesehatan lingkungan. Kita menjaga alam lingkungan Bali ini sesuai dengan visi-misi Gubernur Bali yaitu Nangun Sat Kerti Loka Bali,’’ tegasnya. Dengan adanya tenaga promkes dan kesling di desa, ia berharap upaya pencegahan bisa lebih banyak. Walaupun di sana juga ada paramedis. ‘’Kalau masyarakat sakit, cepat ditolong oleh paramedis ini,’’ imbuhnya. Pengadaan ambulans ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dari tahun 2019, karena baru dianggarkan tahun 2019 untuk rekrutmen dan pengadaan mobil ambulans. Berdasarkan harga e-catalog saat ini, satu mobil ambulans diperkirakan biayanya Rp 585 juta. Ambulans yang diadakan yaitu ambulans emergensi, karena harapannya ambulans ini bisa digunakan untuk gawat darurat dan bencana. ‘’Karena kita akan menyambungkan, me-link-kan ini dalam public safety center, disaster juga akan masuk di sana. Apalagi Bali rawan bencana, baik bencana alam maupun sosial, sehingga ini juga akan kita mantapkan,’’ jelasnya. Di Bali, katanya, ada 716 desa. Sementara di Kabupaten Badung ada 68 desa yang sudah memiliki ambulans desa. Selain Badung, Kabupaten Buleleng juga sudah memiliki beberapa ambulans desa. Sehingga pengadaan mobil ambulans diperkirakan 600an unit. Rekrutmen dan pelatihan tim ambulans akan dimulai tahun 2019, sementara pengadaan ambulans dimulai tahun 2020. ‘’Tahun 2020 mungkin 100 ambulans dulu, berikutnya tambah 200 ambulans dan seterusnya. Jadi, tahun 2021 sudah rampung,’’ ujarnya. (may)
Pedagang Asongan Dibui 2,5 Tahun
Denpasar (Bali Post) Seorang pedagang asongan, Eko Riyanto, harus tegar menerima putusan majelis hakim. Pimpinan sidang majelis hakim I Wayan Kawisada menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan (2,5 tahun) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, belum lama ini. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika jenis
ganja. Terdakwa kemudian dijerat pasal pengguna, karena memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas putusan itu, terdakwa langsung menerimanya. Apalagi vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. JPU Kadek Wahyudi Ardika sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun empat bulan dikurangi masa penahanan. (kmb37)
Denpasar (Bali Post) Tiga kali mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan tidak membuat Arizona (37) kapok. Setelah bebas, dia kembali menjalani usaha ilegalnya tersebut. Akibatnya, beberapa waktu lalu dia ditangkap lagi oleh tim gabungan Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Satgas CTOC di Jalan Pakis Mas, Denpasar. ‘’Kasusnya sama semua yaitu narkoba. Faktanya, ini yang mesti kita evaluasi dan dicarikan solusinya,’’ kata Kasatresnarkoba Polresta Denpasar Kompol Aris Purwanto saat mendampingi Wakapolresta AKBP Nyoman Artana, Selasa (27/11) kemarin. Wakapolresta Artana mengungkapkan, selain Adizona, anggotanya menangkap tujuh pelaku lainnya. ‘’Kedelapan tersangka ini ditangkap tanggal 19 sampai 22 November 2018. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras anggota kami dan tim CTOC Polda Bali,’’ tegasnya. Tersangka lain yang dibekuk yaitu Yusla (39) dan Purwanto
(44) ditangkap di Jalan Tukad Pancoran, Denpasar Selatan, Aji (32) di Jalan Tukad Nyali, Denpasar Selatan, Wahyu (38) di Jalan Bedugul, Denpasar, Edy (43) Jalan Sidakarya, Denpasar, Askah (39) di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar dan Hadi (35) di Jalan Pulau Ayu, Denpasar Barat. Sedangkan barang bukti yang diamankan sabu-sabu 75,03 gram, ekstasi 28 butir dan heroin 1,50 gram. Peran para tersangka ada yang jadi kurir, pengguna dan berstatus residivis. ‘’Yang residivis tersangka Purwanto, Aji dan Arizona. Sebagian dari pelaku ini ada kaitannya dengan napi, tapi masih kami dalami,’’ ujar Aris Purwanto. AKBP Artana mengimbau kepada masyarakat Kota Denpasar selalu memberikan informasi kepada kepolisian, khususnya Polresta Denpasar untuk mencegah peredaran narkoba. Kasus ini bisa terjadi di mana dan kapan saja. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat lebih waspada dan menjaga keamanan lingkungannya. (kmb36)
Tiga Kali Jadi Napi, Pengedar Narkoba Ditangkap Lagi
Bali Post/eka
MANCING – Dua orang warga sedang memancing ikan di bantaran Tukad Badung yang belum selesai proses penataannya, Selasa (27/11) kemarin.
Penataan Bantaran Tukad Badung Capai 88,10 Persen akibat cuaca yang kurang bersahabat, yakni hujan yang mengguyur Denpasar dan sekitarnya. Kondisi ini berdampak pada meningkatkan debit air Tukad Badung yang menjadi lokasi proyek penataan. Kendati demikian, kata Putra Sanjaya, pihaknya yakin pekerjaan ini akan mampu diselesaikan sesuai jadwal yang ada, yakni 20 Desember mendatang. Mengingat pekerjaan struktur sudah selesai digarap. Kini tinggal pemasangan aksessori, berupa batu sikat, taman, mural dan pemasangan lampu. “Kendala yang dihadapi rekanan, yakni karena cuaca yang sering hu-
jan belakangan ini,” ujarnya. Menurut Putra Sanjaya, kegiatan ini melanjutkan penataan bantaran sungai dari Pasar Kumbasari sampai Jembatan Jalan Hasanudin, di samping gedung BCA. Proyek sepanjang 300 meter ini menelan dana Rp 2,6 miliar dari pagu Rp 3,1 miliar. Langkah ini sebagai bentuk revitalisasi sungai agar kembali terlihat bersih. Proyek ini mulai dikerjakan sejak Agustus 2018 dan akan berakhir 20 Desember mendatang. Putra Sanjaya mengungkapkan, penataan bantaran sungai pada intinya untuk bisa mengubah image masyarakat yang menganggap sungai
sebagai tempat pembuangan sampah. Akibatnya, aliran sungai dipenuhi sampah. Dengan penataan ini, warga tidak lagi membuang sampah ke sungai. Tujuan lainnya yakni dengan tertatanya bantaran sungai masyarakat bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang positif. Misalnya, melakukan rekreasi di pinggir sungai, serta kegiatan interaksi lainnya, seperi mancing, jogging, serta tempat berselfi ria yang kini menjadi trend di kalangan anak muda. Putra Sanjaya menambahkan, penataan sungai yang digarap PUPR sudah dilakukan sejak 2015, yang
diawali di Tukad Loloan dengan nilai proyek Rp 1,3 miliar yang digarap CV Pande Nusa. Penataan berlanjut pada 2016 dengan nilai proyek Rp 1 miliar. Disusul pada 2017 dengan menggarap dua sungai, yakni Tukad Badung dan Tukad Tagtag. Nilai kontraknya untuk Tukad Badung sebesar Rp 5 miliar yang digarap PT Chandra Dwipa dan Tukad Tagtag dengan nilai proyek Rp 1,5 miliar dengan rekanan CV Mulia Siwa Jaya. Penataan di Tukad Badung berlanjut pada 2018 ini, dengan nilai kontrak Rp 2,6 miliar yang digarap PT Karya Jaya Rahayu. (kmb12)
Denpasar (Bali Post) Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali ditargetkan rampung bersamaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi ‘’Nangun Sat Kertih Loka Bali’’ akan turut diakomodasi di dalamnya. Itu sebabnya revisi perda belum juga diketok palu hingga kini lantaran masih disesuaikan dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
akhir Desember, sesuai janji pimpinan dewan. ‘’Janjinya pimpinan dewan kan akhir Desember selesai. Kalau bisa dipercepat selesainya, sehingga awal tahun bisa diberlakukan,’’ ujarnya. Koster menambahkan, revisi Perda RTRW Provinsi juga dibutuhkan untuk segera menyesuaikan sejumlah peraturan. Baik perda maupun pergub. Pihaknya bahkan siap mendukung anggaran bagi dewan untuk melakukan kajian, studi banding, dan lainnya. ‘’Ini persoalan serius. Kalau menata pembangunan di Bali secara fundamental memang harus benar dulu Perda RTRW-nya, kemudian juga Perda RPJMD-nya dan Perda Desa Adatnya,’’ jelasnya. (kmb32)
Denpasar (Bali Post) – Kondisi cuaca yang tidak bersahabat belakangan ini, berdampak pada penyelesaian proyek fisik di lapangan. Terlebih proyek penataan bantaran Tukad Badung yang sedang digarap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akibatnya, proyek yang seharusnya selesai 92,53 persen, namun baru bisa terealisasi 88,10 persen. Dikonfirmasi Selasa (27/11) kemarin, Kepala Bidang Tata Kelola Air Dinas PUPR Denpasar I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, S.T. mengakui ada deviasi 4,44 persen dari target yang ada. Ini disebabkan
Revisi Perda RTRW Provinsi Ditargetkan Rampung Bersamaan dengan RPJMD
‘’Sebenarnya kan sudah ada pemandangan umum dari fraksi, sudah dijawab oleh gubernur. Tapi waktu itu Gubernur Mangku Pastika,’’ ujar Ketua Pansus Revisi Perda RTRWP Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, Selasa (27/11) kemarin. Menurut Kariyasa Adnyana, Perda RTRWP Bali dari segi aturan memang harus direvisi. Di samping itu, ada beberapa perkembangan pembangunan yang harus disesuaikan. Selanjutnya RTRWP menjadi pedoman untuk penentukan RTRW kabupaten/kota dan rencana detail tata ruangnya. ‘’Kenapa kemarin tidak kita tetapkan, karena ini menyangkut
visi-misi gubernur terpilih,’’ imbuh Sekretaris Komisi III DPRD Bali ini. Kariyasa Adnyana menambahkan, gubernur dan wakil gubernur tidak akan bisa menjalankan programprogramnya kalau RTRW provinsi tidak sesuai dengan visi-misi mereka. Sebagai contoh, beberapa rencana jalan tol, menjadikan pelabuhan untuk pariwisata dan bongkar muat, serta rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara. ‘’Kemudian beberapa hal yang menyangkut visi-misi Nangun Sat Kertih Loka Bali, yakni perlindungan terhadap danau, gunung, laut, dan lainnya. Sudah ada beberapa pasal yang menjadi
masukan,’’ jelas politisi PDI-P asal Busungbiu, Buleleng ini. Masukan tersebut, kata Kariyasa Adnyana, masih akan didiskusikan lebih lanjut oleh pansus dan eksekutif di Pemprov Bali. Selain itu, pihaknya juga akan meminta masukan dari masyarakat. Baik dengan turun langsung maupun menyerap aspirasi yang masuk ke dewan dalam bentuk audiensi ataupun penyampaian aspirasi. Pembahasan menyentuh pula soal rencana pembangunan shortcut di ruas jalan MengwitaniSingaraja. Khusus mengenai pembangunan shortcut 5-6 yang melintasi kawasan budi daya pertanian sebagai daerah resapan air, dikatakan su-
dah sesuai hasil DED. ‘’Nanti itu akan dikaji, terutama estetika, biaya, kemudian tentu yang utama dampak lingkungannya. Apakah nanti banyak merusak lingkungan ataupun sumber-sumber air, daerah resapan,’’ imbuhnya. Kariyasa Adnyana menjelaskan, proses pembangunan apa pun pasti memiliki dampak. Namun, mesti dipilih yang terbaik. Dalam arti, yang tidak banyak merugikan atau paling sedikit menimbulkan dampak negatif. ‘’Kita pastikan revisi Perda RTRW Provinsi bersamaan dengan ketok palunya dengan RPJMD. Paling lambat pertengahan Januari,’’ tegasnya. Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster sempat meminta agar pansus segera menyelesaikan revisi Perda RTRW Provinsi. Koster bahkan menagih Ranperda terkait revisi Perda RTRW Provinsi sudah rampung
Denpasar (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar bersama Tim Yustisi kembali menertibkan alias membongkar papan reklame tanpa izin atau bodong di pertigaan Jalan Pulau Moyo, Selasa (27/11) kemarin. Pembongkaran ini dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Satpol PP Denpasar Gede Sudana. Menurut Sudana, pembongkaran papan reklame ini dilakukan karena tidak mengantongi izin. Selain itu, pembongkaran ini dilakukan karena papan reklame ini sangat mengganggu ketertiban umum dan membuat wajah kota semrawut. Tidak
hanya itu, Pemkot Denpasar juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Reklame. Dalam perda itu sudah diatur titik penempatan reklame. Setiap persimpangan harus bebas dari papan reklame. “Maka dari itu, kami secara berlanjut melakukan pembongkaran papan reklame, khususnya yang tidak memiliki izin maupun izinnya yang sudah kedaluwarsa,” ujarnya. Sudana menambahkan, tim gabungan ini akan terus melakukan penertiban. Sedangkan untuk papan reklame yang sudah terlanjur mendapatkan izin, pihaknya akan melakukan peninjauan
kembali. Sebelum melakukan pembongkaran reklame, kata dia pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan pembongkaran kepada pemilik. Tujuannya agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Jika sudah memberikan surat pemberitahuan dan tidak ditanggapi, baru pihaknya melakukan pembongkaran secara paksa. “Masyarakat diharapkan menaati peraturan daerah Kota Denpasar, seperti halnya tertib bersama dalam penataan wajah kota. Kalau ada papan reklame tanpa izin agar segera dilaporkan ke Satpol PP Denpasar atau Dinas terkait,’’ harapnya. (kmb12)
REKLAME - Petugas Satpol PP sedang menurunkan papan reklame bodong.
Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.
Papan Reklame Bodong Ditertibkan
Bali Post/eka
NARKOBA - Wakapolresta Denpasar menunjukkan barang bukti narkoba beserta tersangkanya di Mapolresta Denpasar, Selasa (27/11) kemarin.
Topik :
Bali Post/ist
Rabu Paing, 28 November 2018
BADUNG
3 Jadikan Potensi Andalan
Bendesa Kelan akan Genjot Wisata ’’Sunset Tour’’ Mangupura (Bali Post) Pantai Kelan yang lokasinya berdekatan dengan Pantai Kedonganan memang selama ini belum terlalu dikenal. Karena lokasinya tersembunyi di dekat ujung landasan Bandara Ngurah Rai. Meski demikian, Pantai Kelan memiliki potensi yang tidak dimiliki daerah lain. Menurut Bendesa Adat Kelan Wayan Sukerena, di kawasan Pantai Kelan memang sebelumnya sudah dikembangkan wisata sunset tour dengan menggunakan perahu tradisional. Ke depan, pihaknya akan menggenjot lagi aktivitas tersebut. Karena selama ini antusias pengunjung untuk menikmati wisata sunset tour tersebut cukup tinggi. Dari data yang ada, saat musim bagus, aktivitas ini bisa dilakukan sebanyak 4-6 trip dalam sehari. Yang mana dalam satu kali trip, satu jukung tradisional yang digunakan bisa
Bali Post/edi
WISATA - Dua ekor onta kini disiapkan untuk wisata di kawasan Pantai Kelan, Badung.
mengangkut sebanyak 7 - 12 orang. ‘’Ke depan, ini yang kami genjot untuk menjadi potensi andalan kami. Meski di tempat lain sudah menggunakan cruise, kami tetap akan menggunakan jukung supaya lebih klasik,’’ katanya, belum lama ini. Selain mengembangkan potensi wisata sunset tour tersebut, pihaknya juga akan melakukan penataan terhadap warung-warung yang ada di Pantai Kelan. Di sana pihaknya akan mengembangkan potensi kuliner khas Kelan yang juga tidak dimiliki daerah lain. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kunjungan ke Pantai Kelan, pihaknya akan terus melakukan penataan. Pihaknya berencana bekerja sama dengan Pemkab Badung. Lebih lanjut dikatakan, di Pantai Kelan, untuk pengunjung saat ini sudah disediakan wahana wisata onta dan kuda. Ke depan potensi ini juga akan terus dikembangkan. Dengan adanya wahana wisata onta dan kuda, pihaknya menargetkan selain wisatawan lokal, juga bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan internasional. ‘’Onta ini baru dua bulan digerakkan. Pengelolaannya masih belum maksimal,’’ ucapnya. (kmb23)
Industri Pariwisata Dukung Rencana Retribusi 10 Dolar
Mangupura (Bali Post) -
Rencana Pemprov Bali menerapkan retribusi 10 dolar bagi setiap wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali, mendapat dukungan dari industri pariwisata. Retribusi tersebut dinilai layak diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas pariwisata Bali. Menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung I G.N. Rai Suryawijaya, retribusi 10 dolar tentunya tidak seberapa nilainya bagi wisman. Kalau diumpamakan, jumlah itu seperti biaya untuk makan pagi. ‘’Saya rasa mereka tidak akan keberatan, karena kita perlu biaya untuk perawatan objek-objek wisata, asuransi, kebersihan dan menjaga lingkungan seni dan budaya. Bahkan memelihara sanggar-
sanggar sehingga pariwisata budaya bisa sangat kuat ke depan,’’ jelasnya. Menurutnya, penerapan retribusi 10 dolar tidak akan mengurangi animo wisman datang ke Bali. ‘’Mungkin kita paketkan dengan tiket airline atau seperti apa nanti,’’ katanya saat ditemui usai sosialisasi teknis rencana kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Badung tahun 2019, Selasa (27/11) kemarin, di Kuta. Dari perkiraan, apabila
retribusi sebesar 10 dolar untuk wisman dengan asumsi jumlah wisatawan 8 juta orang, maka pendapatan asli daerah (PAD) Bali akan bertambah sekitar Rp 1,2 triliun. Sementara retribusi Rp 10 ribu untuk wisatawan domestik, diperkirakan mampu menambah PAD sekitar Rp 200 hingga 300 miliar. Bentuk pungutan retribusi bisa seperti service charge di bandara dan kemungkinan dipaketkan pada biaya tiket pesawat. ‘’Kita harapkan 2019
ini bisa diterapkan. Saat ini Pak Gubernur bersama tim ahli sedang membahas dan menggodok ini. Tujuannya agar jangan sampai ada kendala saat diterapkan,’’ tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Badung Made Badra menyebutkan, rencana ini merupakan ide bagus. Karena menurutnya di beberapa negara sudah melakukan hal yang sama. Namun, pihaknya berharap dalam penerapannya harus tetap transparan dan akuntabel. ‘’Programnya nanti untuk apa, karena setiap pungutan itu harus dipertanggungjawabkan,’’ tegasnya. (kmb23)
Bali Post/edi
SOSIALISASI - Suasana sosialisasi teknis rencana kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Badung tahun 2019, Selasa (27/11) kemarin, di Kuta.
Delegasi 10 Negara Bahas Badung Sabet Empat Penghargaan Nasional Perkembangan Teknologi Pertanian di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bali Post/edi
SIMPOSIUM - Suasana International Symposia on Horticulture. Mangupura (Bali Post)Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian menggelar International Symposia on Horticulture (ISH), Selasa (27/11) kemarin di Kuta. Dengan tema ‘’Emerging Challenges and Opportunities in Horticulture Supporting Sustainable Development Goals’’, simposium ini dihadiri sekitar 250 peserta dari 10 negara di dunia, yakni India, Filipina, Vietnam, Thailand, Japang, Belgia, New Zealand, Australia dan Jerman. Sekretaris Badan Litbang Pertanian Kementan Dr.
Muhammad Prama Yufdi mengatakan, kegiatan ini sebagai wadah bagi para peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan saling bertukar ilmu untuk menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin besar dalam pengembangan komoditas hortikultura. Diharapkan banyak manfaat yang bisa diambil, tidak hanya dari segi akademisi, namun juga untuk orang banyak. ‘’Dalam simposium ini juga diisi diskusi dan sharing informasi tentang hortikultura terkini. Produk unggul Indonesia sangat
banyak, baik untuk buah, sayur maupun tanaman hias. Jadi, banyak negara yang berminat terkait produk Indonesia,’’ jelasnya. Secara khusus, ISH bertujuan menjaring informasi dan teknologi mengenai sistem agribisnis komoditas hortikultura yang berorientasi pasar. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diisi forum diskusi untuk penyelesaian masalah dalam sistem agribisnis komoditas hortikultura yang berorientasi pasar. Sementara itu, Kepala Puslitbang Hortikultura Dr. Hardiyanto menjelaskan, saat ini sedang dikembangkan teknologi produksi lipat ganda (proliga). Seperti dulu, untuk bawang merah produksi hanya 8-10 ton, saat ini bisa dua kali lipat produksinya. Tidak hanya itu, untuk cabai maupun sayur, tanaman hias serta buah juga menggunakan teknologi proliga. Diakuinya, selama ini kendala yang dihadapi terkait holtikultura cukup banyak. Indonesia yang berada di negara tropis, tentu adanya perubahan iklim menjadi salah satu kendala. Selain itu, permintaan dari konsumen terus berkembang, baik itu dari segi kualitas dan kesehatan. Untuk memenuhi hal itu, berbagai penelitian perlu terus dilakukan. (kmb23)
PENGHARGAAN - Wabup Badung I Ketut Suiasa menerima penghargaan Pelayanan Publik dengan kategori Sangat Baik dari Men-PAN RB Drs. Syafruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11) kemarin.
KOMITMEN Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di bawah kepemimpinan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa, mendapatkan apresiasi berupa piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Syafruddin bertempat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11) kemarin. Penghargaan pertama dari Menteri PAN dan RB diberikan kepada Bupati Badung diterima Wabup Suiasa sebagai kepala daerah yang berhasil sebagai pembina penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dengan kategori sangat baik. Tiga penghargaan juga diberikan kepada tiga unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Badung yang berhasil meraih kategori sangat baik, yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP diterima langsung oleh Kepala Dinas I Made Agus Aryawan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diterima oleh Kepala Dinas I Nyoman Soka dan RSUD Mangusada diterima oleh Dirut I Nyoman Gunarta. Keberhasilan Kabupaten Badung meraih empat penghargaan sekaligus dan semuanya dengan kategori sangat baik, setelah melalui tahapan penilaian dan evaluasi ketat yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB secara daring
(online) dan verifikasi faktual ke lapangan. Hanya 11 kepala daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Badung yang meraih penghargaan dengan kategori unit penyelenggara pelayanan publik atau OPD yang ketiganya Sangat Baik. Menteri PAN dan RB dalam sambutannya menyatakan penghargaan yang diraih pemerintah daerah bukanlah tujuan akhir, namun merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat atas upayaupaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, serta berbagai inovasi yang telah dikembangkan. Bagi daerah yang telah berhasil meraih penghargaan janganlah puas diri sampai di sini, demikian juga bagi daerah yang belum berhasil meraih penghargaan jangan berkecil hati dan pesimis. Jadikan momen evaluasi dan apresiasi ini sebagai motivasi untuk menata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Menurutnya, bangsa Indonesia harus optimis menjadi negara besar mampu bersaing dengan negara lainnya. Sementara itu, Wabup Ketut Suiasa menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih Kabupaten Badung dan berterima kasih kepada tiga OPD yang telah berkontribusi meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga berhasil meraih penghargaan level nasional yang membanggakan. (ad1077)
Naker Bali Sangat Diminati Industri di Jepang PENURUNAN jumlah populasi yang terjadi secara signifikan, membuat Jepang menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja (naker) yang serius. Hampir semua bidang pekerjaan mengalami kekurangan naker, salah satunya pada bidang keperawatan. Hal itu diungkapkan perwakilan KSG Promotion Cooperative Association Akinori Okabayashi di sela-sela matching interview di kantor Bali Japan Academy, belum lama ini. Menurut Akinori, saat ini Jepang benar-benar membu-
tuhkan tenaga keperawatan di bidang careworker atau perawat lansia. Guna memenuhi kebutuhan naker, pihaknya selaku asosiasi agensi penerima pemagang asing di Jepang, harus membuka diri terhadap naker asing. Meski demikian, memang ada sejumlah kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon naker asing agar bisa diterima magang kerja ataupun bekerja di negeri Sakura. ‘’Hampir semua sektor industri perlu (kualifikasi). Namun kali ini kami datang untuk meny-
eleksi calon pemagang dari Bali untuk magang kerja di bidang careworker dan hotel atau building maintenance,’’ ujarnya. Selama ini pihaknya sudah mendatangkan ribuan naker dari Filipina dan Vietnam. Kali ini pihaknya ingin mendatangkannya dari Indonesia, khususnya Bali. ‘’Kami sudah lama mendengar tentang keindahan alam dan keramahan masyarakat Bali. Bali sangat terkenal di Jepang. Hanya saja selama ini kami belum menemukan partner yang pas. Kami ber-
syukur bisa berpartner dengan Bali Japan Academy, lembaga pendidikan dan pelatihan baru yang kami nilai progresif dan prospektif,’’ jelasnya. Sementara itu, Direktur Bali Japan Academy Made Sukadana Antara mengungkapkan, pihaknya merasa bangga melihat antusiasme para pemuda untuk mengikuti seleksi matching interview yang diadakan lembaga yang dipimpinnya bersama user dari Jepang. ‘’Sebagai lembaga baru dan masih sangat muda, kami merasa senang dan bangga
atas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kami. Bahkan ada yang sengaja terbang dari luar Pulau Bali seperti Yogyakarta dan Lombok untuk mengikuti seleksi ini,’’ katanya. Mereka nantinya selain memperoleh penghasilan lebih, lewat mekanisme pemagangan. Pihaknya berharap mereka juga mampu belajar sesuatu untuk kemudian hari dapat diimplementasikan di Indonesia. ‘’Ini kami sebut sebagai sebuah proses transfer skill,’’ ujar Sukadana. (kmb23)
Bali Post/edi
INTERVIEW - Suasana matching interview calon tenaga magang ke Jepang.
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Rabu Paing, 28 November 2018
Hari Guru di SMAN 6 Denpasar 30 Mahasiswa Pengusaha Unmas Diberi Pelatihan Inkubator Wirausaha Guru Juara I Penelitian, Siswa Juara Nasional dan Budaya SEBANYAK 30 mahasiswa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Selasa (27/11) kemarin diberikan pelatihan inkubator wirausaha. Pelatihan ini merupakan kerja sama Unmas dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuka Rektor Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. ditandai dengan kunjungan usaha mahasiswa. Ketua Pusat Inkubator Bisnis (PIB) Unmas Dr. Drs. I Nengah Suja, M.M. menjelaskan, pelatihan selama tiga hari ini antara lain diisi dengan perkoperasian dasar, mengantar inkubator kewirausahaan, business plan, seleksi calon inkubator, sukses story dari pelaku usaha yang berhasil. Setelah pelatihan, kata Suja, juga diadakan ekspo kewirausahaan dan launching jurnal internasional ‘’Utsaha’’. Rektor Unmas Made Sukamerta merasa bangga bahwa MoU Unmas dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang diteken di Gedung Pers K. Nadha kini dibuktikan dengan memperkuat mahasiswa yang juga pengusaha muda mandiri. Dengan pelatihan ini, pengusaha muda Unmas ini lebih kencang lagi usahanya, termasuk memanfaatkan networking online. ‘’Ini artinya Unmas sukses setiap tahun membentuk wirausaha muda mandiri,’’ ujarnya. Di bagain lain, dia minta pengusaha muda Unmas setelah tamat tidak berpikir lagi menjadi PNS melainkan mantap menjadi pengusaha. Bahkan, dia menyambut baik ajakan Diskop Bali untuk menggandeng Unmas membentuk pengusaha tangguh. Untuk itu, dia minta peserta pelatihan menjadikan ajang ini guna menambah wawasan dan memotivasi diri meningkatkan usaha yang digeluti. Ini pas
MAHASISWA - Rektor Unmas Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. bersama Kadiskop Gede Indra Dewa Putra dan Mas Nilawati dengan mahasiswa Unmas di pelatihan inkubator bisnis. dengan visi Unmas memberikan mata kuliah wajib kewirausahaan semua mahasiswa. Sementara itu, Kadis Koperasi Bali I Gede Indra Dewa Putra, S.E., M.M. menyinggung soal mengapa jumlah pengangguran terdidik makin banyak di Bali. Karena mahasiswa tidak sejak awal disiapkan menjadi lulusan siap menciptakan pekerjaan, melainkan mereka lulus siap untuk bekerja. Selain itu akibat rendahnya aktivitas kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Pelatihan kewirausahaan jumlahnya terbatas. Untuk itu, dia mengapresiasi program Unmas dengan Kemenkop UKM ini. Bahkan, Diskop Bali siap bekerja sama dengan Unmas dalam membentuk wirausaha muda mandiri. Indra juga menekankan, seharusnya lembaga inkubator bisnis dan wirausaha hadir sebagai salah satu sarana pengembangan ide-ide yang diperuntukkan guna mendukung wirausaha pada tataran civitas akademika melalui kegiatan moni-
toring, pelatihan dan memberikan bantuan. Di pihak lain, Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Kemenkop dan UKM Mas Ayu Nilawati mengungkapkan, pelatihan pembentukan inkubator ini guna mengembangkan usaha baru dan kecil yang potensial menjadi pengusaha mandiri, sehingga mereka sukses memenangkan persaingan global. Kedua, memompa semangat guna berwirausaha dengan menyertakan perusahaanperusahaan swasta yang diharapkan berkontribusi terhadap sistem ekonomi pasar. Ketiga, kata Nilawati, terjadinya proses alih teknologi dan proses komersialisasi hasil penelitian pengembangan bisnis serta membuka alternatif peluang usaha baru. Makanya Kemenkop UKM menegaskan salah satu strategi efektif agar berdaya saing tinggi dengan melakukan inkubasi wirausaha untuk pengusaha pemula melalui inkubator wirausaha. (ad1076 )
FEB Unud Gelar LPCW III Tahun Akademik 2018/2019
Tumbuhkan Wirausaha Muda Melalui Kompetisi Ide Usaha FAKULTAS Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) menggelar upacara Lepas Pesan Calon Wisudawan (LPCW) pada Selasa (27/11) kemarin. LPCW kali ini merupakan LPCW III di tahun akademik 2018/2019. Sebanyak 151 calon wisudawan dilepas pada hari itu, dua di antaranya dari program doktor, 47 dari program magister dan 103 lainnya dari program sarjana. Dekan FEB Unud Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si. mengatakan calon wisudawan yang dilepas kali ini ditekankan untuk menjadi job creator, bukan job seeker. Karena permasalahan yang dialami Indonesia umumnya dan Bali khususnya saat ini adalah pengangguran, terutama pengangguran terdidik. Untuk itu, menjadi job creator dinilai mampu menjadi salah satu solusi dari masalah tersebut. Pihak kampus pun tidak hanya memberi teori dalam perkuliahan, tetapi juga berupaya untuk menumbuhkan wirausaha muda dengan menyiapkan mata kuliah kewirausahaan. Selain itu, mahasiswa juga didorong menjadi wirausaha dengan dirangsang melalui kompetisi kewirausahaan. Ide dan gagasan mahasiswa yang terpilih dalam kompetisi tersebut selanjutnya akan didanai. Diakui, FEB Unud menyiapkan pola pendampingan dan bantuan dana untuk mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang terpilih. FEB juga menyiapkan galeri investasi bagi mahasiswa yang berminat berinvestasi di pasar modal. Lanjutnya, permasalahan di bidang pembangunan SDM dan ekonomi harus mulai dari jenjang pendidikan. ‘’Kita harus inline dengan kebijakan pemerintah, di mana pemer-
LPCW - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) ketika menggelar upacara Lepas Pesan Calon Wisudawan (LPCW) pada Selasa (27/11) kemarin . intah saat ini sedang berkomitmen membangun Indonesia dari desa. Kalau ingin membangun Indonesia sejatinya, mari bangun dari pinggiran dari desa,’’ ungkapnya. Menurutnya, momen inilah saatnya para alumni kembali ke desa untuk mengabdikan ilmunya untuk membangun desa, sesuai kompetensinya. Beberapa kajian menunjukkan disparitas tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, karena alokasi SDM yang berkualitas sangat timpang antarwilayah, antardesa dan kota. ‘’Ketika seseorang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih baik, mereka cenderung berkompetisi di kota. Sehingga akhirnya banyak potensi ekonomi desa di berbagai sektor yang unggul tidak tergarap maksimal,’’ pungkasnya. Pada akhirnya terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah. Jika potensi ekonomi yang ada di desa tergarap dengan baik dan maksimal, maka kinerja makro ekonomi
daerah dan nasional, khususnya capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkisar 5% 6%, tetapi bisa lebih besar dari itu. Masalah seperti ini ratio dan Indeks Wiliamson juga akan cenderung mengecil. Dari sisi kajian alokasi investasi juga mengalami ketimpangan antarwilayah. Untuk itu, salah satu tugas alumni adalah ikut berperan mengurai masalah tersebut, minimal dengan menyebar investasi ke semua wilayah, khususnya yang bekaitan dengan pengembangan UMKM sesuai potensi ekonomi wilayah. Selain itu, Bali memiliki potensi ekonomi yang beragam di 17 sektor dan untuk mengelolanya harus diimbangi dengan human capital yang mumpuni serta menyebar di semua wilayah di semua sektor. Dengan demikian, salah satu peran penting dari perguruan tinggi adalah menyiapkan SDM yang berkualitas dalam hal ini. (ad880)
SUASANA Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-73 PGRI di SMAN 6 Denpasar masih terasa hingga Selasa (27/11) kemarin. Sejumlah guru menyerahkan kado HUT berupa prestasi kepada Kepala SMAN 6 Denpasar Drs. I Nyoman Mudita, M.Pd. Guru SMAN 6 Denpasar I Made Yadnya Tresna Putra, S.Pd., M.Pd. meraih juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMA/SMK di Bali yang diadakan PGRI Bali. Piala tetap diserahkan Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ketua Provinsi PGRI Bali Gede Wenten Aryasuda, M.Pd. Selain itu, guru mata pelajaran Fisika ini juga meraih juara III Lomba Penelitian Ilmiah Guru di Denpasar serangkain Denfest di UPT Rumah Pintar. Di ajang HUT PGRI, Yadnya Tresna Putra memaparkan hasil ‘’Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal pada Gelombang Bunyi dan Cahaya’’. Materi kelas XI soal melatih berpikir kritis siswa dalam metode problem base learning. Caranya menganalisis guwangan pada layangan dan frekuensi alat musik tradisi gangsa. Sedangkan di Denfest, dia memaparkan problem base learning dengan tipe Ill structured. Sementara anak binaannya, Ari Kusuma (XI IPA-1) dan Mirah Artati Devi (Xi-IPA-1), meraih juara harapan II di LKTI AFS Denpasar. Siswa Sixsma lainnya sukses meraih juara II tingkat Nasional di ajang Kreativitas Mesin Brawijaya 2018 di Universitas Brawijaya, belum lama ini. Prestasi itu diukir I Gede Teguh Permana (XI-IPA4) dan Romiza Zildjian (XI-IPA5) dengan karya tulis ‘’Memanfatkan Buah Sukun Menjadi Yogurt dan Uji Aktivitasnya sebagai Antidiabetes’’. Kedua siswa ini masuk final setelah diseleksi secara online dari 50 peserta dan menjadi lima besar, sehingga berhak prensentasi di Uni-
PIALA - Kepala SMAN 6 Denpasar Nyoman Mudita saat menerima hadiah dan piala dari guru dan siswanya di Hari Guru Nasional. versitas Brawijaya. Selain itu siswa binaan I Kadek Artayasa, S.T. juga lolos sebagai finalis lomba peneliti belia sebagai juara harapan tingkat Nasional. Dia diundang presentasi ke Jakarta oleh Centre for Young Scientest, namun tak hadir karena harus presentasi di Universitas Brawijaya. Sementara itu di bidang seni budaya, anak-anak Sixsma masih unggul dari sekolah lain. Di antaranya juara III kekawin putra se-Bali di Unud atas nama Kadek Wira Suarnata (XII-IPS1) dan IB Putra Baskara (XI-IPA4). Tim putri Sixsma yang diperkuat Sayu Putu Ratih (XI-IPS1) dan Ni Komang Desy Sri Anggreni (X-IPS1) meraih juara III. Siswa binaan A.A. Ngurah Pujana, S.Ag., M.Pd.H., Sayu Putu Ratih juga meraih peringkat I Olimpiade Agama Hindu Kota Denpasar. Dia berhak mewakli Denpasar di Provinsi Bali. Dua siswa Sixsma lainnya juga menjadi duta Denpasar di ajang yang sama yakni I Putu Gede Raditya Wikadyana (X-IPA1) meraih peringkat II dan
Putu Jeny Natasia (X-IPA1) memperoleh peringkat III. Sedangkan Komang Amanda Maharani (XIIPS3) lolos menjadi finalis lomba Putra Putri Sekolah Ajeg Bali. Kepala SMAN 6 Denpasar Drs. Nyoman Mudita, M.Pd. dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih kepada siswa dan gurunya yang menyumbang prestasi demi nama baik SMAN 6 Denpasar. Dia tetap memotivasi agar di Hari Guru ini dijadikan momentum untuk terus meningkatkan kualitas diri menjadi guru profesional sebagai penentu kualitas pendidikan dan bangsa. Prestasi ini menginspirasi dan memotivasi siswa dan guru lainnya. Menjadi guru di era milenial, katanya, sangat berat. Diperlukan guru yang kreatif dan inovatif. Kemudian mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa, mengajak siswa menemukan pengetahuan sendiri dan guru wajib membuat suasana belajar yang menyenangkan. (ad1075)
Promosi Doktor Ke-54 PPs Unhi Denpasar
Wayan Gepu Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan PROGRAM Studi Doktor (Prodi S-3) Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menggelar ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Pascasarjana (PPs) Wayan Gepu, S.Ag., M.Fil.H. di Gedung Rektorat Kampus Unhi Denpasar, Selasa (27/11) kemarin. Gepu merupakan doktor yang ke-54 PPs Unhi Denpasar. Ujian terbuka promosi doktor ini dipimpin langsung Rektor Unhi Denpasar sekaligus selaku Ketua Sidang Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. dan selaku Promotor Prof. Drs. I Ketut Suda, M.Si., KoPromotor Dr. I Made Suyasa, M.AP., M.Si. serta delapan dewan penguji lainnya. Dalam ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Pascasarjana Unhi tersebut, Gepu membawakan disertasi yang berjudul ‘’Konversi Agama pada Umat Hindu Kaharingan ke Agama Kristen di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah’’ dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Gepu dalam disertasinya menjelaskan masyarakat atau penduduk Kalimantan Tengah awalnya mempunyai kepercayaan yang disebut dengan agama Helu. Namun setelah berintegrasi dengan Hindu, maka sekarang dikenal dengan sebutan Hindu Kaharingan. Masuknya orang-orang Belanda setelah kemerdekaan RI 1945 ke Kalimantan Tengah dengan membawa ajaran Kristennya, ternyata berpengaruh terhadap terjadinya konversi pemeluk dari agama Hindu Kaharingan ke Kristen. Salah satunya di wilayah Kabupaten Pulang Pisang. Sehubungan dengan adanya
PROMOSI DOKTOR - Dr. Wayan Gepu, S.Ag., M.Fil.H. (tengah) berfoto bersama Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. (enam dari kiri), Promotor, Ko-promotor dan keluarga seusai ujian terbuka promosi doktor, Selasa (27/11) kemarin. kondisi seperti itu, dikatakan muncul kekhawatiran di kalangan pemeluk agama Hindu Kaharingan lambat laun akan tergerusnya pemeluk, termasuk adat budaya yang umumnya dianut Suku Dayak Keharingan akibat proses terjadinya konversi tersebut. Penyebab utama terjadinya konversi agama di kalangan umat Hindu Kaharingan di Kabupaten Pulang Pisang adalah faktor perkawinan dan lemahnya pemahaman umat terhadap ajaran Hindu Kaharingan. ‘’Akibat terjadinya konversi agama umat Hindu Kaharingan ke Kristen berimplikasi terhadap ditinggalkannya tradisi, khususnya dalam upacara agama,’’ ungkap Gepu. Kendati demikian, upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konversi agama, yaitu pihak Majelis Pusat berupaya terus melakukan koordinasi yang sinergis dengan pengurus di tingkat daerah, keca-
matan, resor dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Hindu Kaharingan, serta melalui pendidikan formal. Pihaknya berharap melalui penelitian yang dilakukannya ini bisa memberikan kontribusi serta mendorong lembaga/majelis keagamaan Hindu di Kalimantan Tengah untuk terus memberikan dan meningkatkan pembinaan serta penyuluhan agama secara kontinu. Terutama umat yang ada di desa-desa pedalaman, sehingga tidak menjadi sasaran dari para minoritas dan zending. Promotor Prof. Suda mengatakan penelitian yang dilakukan Gepu ini ke depannya akan bermanfaat untuk menjaga eksistensi umat Hindu Kaharingan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Apalagi, penelitian yang dilakukan ini sangat relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini di Kalimantan Tengah. (ad1080)
Senator Pastikan Kasus Mafia Tiongkok Tidak Pengaruhi Bilateral
Wedakarna Tolak Pariwisata Bali Dijual Murah Agen Asal Cina SATU lagi amonisi tambahan datang dari anggota DPD-RI agar Pemerintah Provinsi Bali bisa secara tegas memberantas guide liar. Begitu juga agen bisnis ilegal yang diduga dilakukan oknum pengusaha asal Tiongkok. Hal ini langsung disampaikan Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III dari Guangzhou, Guandong, Republik Rakyat Tiongkok di sela-sela kunjungan resmi yang difasilitasi pemerintah Tiongkok. Dalam kesempatan itu, Senator Wedakarna berpandangan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok tidak bisa dicederai dengan hal-hal kecil yang bisa mengganggu persahabatan dua negara. Salah satunya masalah maraknya bisnis ilegal. ‘’Selama di Tiongkok saya banyak berbicara dengan tokoh masyarakat dan responsnya sangat positif. Mereka justru mendukung jika ada pengusaha asal Tiongkok yang beroperasi secara ilegal di Bali. Secara bilateral, RRT sangat menghargai kedaulatan hukum di Indonesia, dan itu menandakan hubungan Indonesia-Tiongkok
sama sekali tidak terganggu. Kan urusan hubungan kedua negara tidak hanya urusan pariwisata, tetapi sangat luas. Sebagai Senator dari Bali saya akan prioritaskan masalah ini karena bagaimanapun turis asal Cina ini sudah menduduki peringkat tiga besar selain Australia dan India. Saya minta pengertian bahwa tidak semua turis asal Cina itu turis ‘murahan’. Ada juga yang berkualitas dan memang dari kalangan the have atau well educated. Ini yang harus kita luruskan, sehingga Bali tidak rugi akibat propaganda yang salah,’’ ungkap Senator Wedakarna. Ia pun menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Pemerintah Provinsi Bali dengan tegas menutup sejumlah tokoh ilegal yang dianggap masuk dalam sistem mafia turisme Cina ini dan meminta agar ditertibkan. ‘’Ini ujian kepada Gubernur Bali. Apalagi kini Bali punya Wagub yang berasal dari orang pariwisata. Ini saatnya membuktikan dengan serius dan aparat di bawah jangan hanya berani bekerja saat ada tekanan politik dari parlemen. Jika memang ilegal ya… harus
ditutup dan dituntaskan. Ajukan ke pengadilan dan agar jadi contoh (yurisprudensi) bagi pengusaha asing lainnya. Ketegasan itu perlu sekali dan tidak saja hanya wacana di koran, tapi terus-menerus disampaikan warga masyarakat agar dipantau publik. Saya harap, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar biasakan kerja tuntas. Kalau sudah tuntas, tanpa kampanye pun secara politik akan mendapat dukungan dari masyarakat. Saya nilai usaha yang dilakukan Pemprov Bali sudah bagus. Cuma kurang maksimal saja. Kadang aparat di bawahnya termasuk komunikasi lintas kabupaten belum nyambung. Kita tunggu saja, karena sesuai UU yang berhak adalah pemerintah di daerah untuk penertiban,’’ jelas Senator Arya Wedakarna. Ia juga mengkritisi sejumlah hal, termasuk tidak bersatunya komponen pariwisata dalam menyikapi hal ini, sehingga perjuangan dan agenda reformasi pariwisata tidak kunjung tuntas. ‘’Selaku anggota DPD-RI, ketika berkeliling ke daerah, khususnya ke kalangan pariwisata, banyak masukan ke
kami bahwa agak sulit menata regulasi pariwisata Bali yang berkualitas bisa terjadi. Karena masing-masing stakeholder, tokoh-tokoh pariwisata dan juga banyak lembaga terkait, termasuk komunitas pariwisata di Bali masih memikirkan ego sektoral dan tidak ada idealisme. Kesepakatan dan gentle agreement yang seharusnya disepakati banyak yang berkhianat, termasuk masalah kasus mafia-mafia pariwisata asal Cina ini. Banyak yang bermain di bawah tangan. Terlalu banyak kepentingan pragmatis sehingga merugikan kepariwisataan Bali. Misalkan perang tarif hotel, restoran dan transportasi. Banyak yang sepakat di atas kertas, tapi demi urusan perut sendiri, demi kepentingan bisnis mereka, akhirnya melanggar kesepakatan itu. Sekarang kita bekerja sama hanya dengan orang-orang yang sevisi. Saya minta Gubernur dan Wagub Bali dengan dukungan politik DPD-RI dan DPRD Bali, mari kita fokus agar bekerja dengan mereka yang sepaham. Yang mengganggu kita tinggalkan saja. Pedoman kita aturan dan UU. Kita sudah tahu siapa saja di Bali ini bisa diajak
BERSAMA - Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Wakil Gubernur Provinsi Guangdong di Republik Rakyat Tiongkok. bekerja sama dan tidak. Yang melawan yang harus kita tinggalkan dan jangan dilibatkan. Masalah TKA Cina dan mafia ini jadi test case, apa kita serius atau tidak
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
ngurus masalah,’’ imbuh Gusti Wedakarna yang hadir di Cina bersama delegasi The Sukarno Center yang dipimpin Sukmawati Soekarno Putri. (ad1078)
DAERAH
Rabu Paing, 28 November 2018
5
Bali Post/ist
AATSEA - Dewa Suprapta (kiri) bersama President AATSEA Prof. Dr. Kasem Soytong.
Keragaman Hayati Punah
Peradaban dan Kehidupan Manusia Terancam KERAGAMAN hayati telah banyak memberi manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia. Mulai dari penyediaan pangan, obat-obatan, kosmetik, bahan bakar, air bersih, sampai pada manfaat pendidikan, rekreasi, keindahan, dan budaya. Selain itu, keragaman hayati juga berpengaruh terhadap terjadinya banjir, wabah penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan serta pemurnian air. Oleh karena itu, keragaman hayati harus dikelola dan dipelihara agar tingkat kepunahannya bisa diperlambat atau bahkan ditiadakan. Keragaman hayati punah, peradaban dan kehidupan manusia pun akan terancam punah. Demikian disampaikan dosen Fakultas Pertanian Unud Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprapta, M.Sc. saat menjadi keynote speech ketika menerima Penghargaan AATSEA Outstanding Leader Award in Education and Research dari Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA). Penghargaan ini diserahkan President AATSEA Prof. Dr. Kasem Soytong, Selasa (27/11) kemarin di Hotel Patrajasa, Kuta, Badung bersamaan dengan pelaksanaan 7th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development yang diikuti oleh peserta dari 23 negara. Penghargaan ini diberikan kepada ilmuan yang telah banyak berjasa dalam pengembangan teknologi pertanian dan mendiseminasikan teknologi tersebut kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Teknologi yang dihasilkan dianggap sudah teruji secara akademik maupun praktis terbukti memecahkan berbagai masalah pertanian. AATSEA Award juga diberikan kepada tiga ilmuan lainnya yaitu Prof. Dr. Danilo Sarcon Josue (Filipina), Prof. Dr. Thanuku Samuel Sampath Kumar Patro (India) dan Prof. Dr. Hiroyuki Konuma (Jepang). Prof. Dewa Suprapta menambahkan, diperkirakan ada sekitar 11 juta jenis tumbuhan, hewan dan mikroorganisme di bumi ini. Baru sekitar 1,75 juta yang sudah dapat diidentifikasi sifat-sifatnya. Sisanya belum teridentifikasi. Dari jumlah tersebut ada sekitar 250.000 jenis tanaman, dan sebanyak 3.000 jenis bisa digunakan sebagai bahan pangan, dan sekitar 20 jenis digunakan sebagai sumber kalori. Tetapi karena pertambahan jumlah penduduk dunia yang cukup tinggi, pada tahun 2018 ini sudah mencapai 7,6 miliar jiwa, menyebabkan pemenuhan kebutuhan akan pangan belum mencukupi. Dari jumlah penduduk dunia tersebut, sekitar 925 juta jiwa mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, dan sekitar 2 miliar jiwa kondisi ketahanan pangannya kurang memadai. Kondisi pertanian dunia yang sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok (karbohidrat) pada dua jenis tanaman yaitu padi dan gandum, menyebabkan terjadi perubahan ekosistem pertanian yang sangat drastis. Sistem monokultur padi dan gandum diterapkan di sebagian besar daerah pertanian dunia. Bahkan di beberapa bagian dunia dipaksakan menanam padi dan gandum, sehingga produktivitasnya tidak maksimal. Perubahan ekosistem ini menyebabkan punahnya keragaman hayati. Data pada tahun 2009 menunjukkan, ada sekitar 378 jenis hewan invertebrata sudah punah, 379 jenis hewan vertebrata punah dan sebanyak 112 jenis tumbuhan punah. Kepunahan keragaman hayati juga disebabkan terjadinya alih fungsi lahan, kerusakan terumbu karang, polusi tanah dan air, kebakaran hutan, kegiatan pertanian monokultur. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi pada tahun 2050 penduduk dunia akan menjadi 10 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan peningkatan produksi pertanian minimal 50 persen dari produksi tahun 2012. Khusus untuk wilayah Asia Selatan dibutuhkan peningkatan produksi pertanian sebanyak 112 persen dari produksi tahun 2012. Hal ini merupakan tantangan besar bagi semua pihak, ilmuwan, politisi, pebisnis, idustriawan dan masyarakat secara umum. Ilmuan ditantang untuk menghasilkan teknologi ramah lingkungan, baik terhadap keragaman hayati maupun terhadap ekosistem. (lun)
RAKOR - Anggota Satgas Pangan Bali menggelar rakor dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol. Yuliar Kus Nugroho.
Jelang Hari Raya
Polda Bali ’’Warning’’ Mafia Pangan Denpasar (Bali Post) -
Menyikapi hari raya Natal, Galungan, Kuningan dan Tahun Baru 2019, Polda Bali bersama instansi terkait yang tergabung dalam Satgas Pangan memantau harga sembako di pasar. Jika ditemukan ada penimbunan dan mafia pangan maka akan ditindak tegas. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan di Bali. ‘’Perintah Bapak Kapolda memang Polda Bali bersama jajaran harus melindungi dan mengayomi masyarakat, terutama Satgas Pangan yang dibentuk bersama stakeholder terkait,’’ kata Direktur Ditreskrimsus Polda Bali Kombes Pol. Yuliar Kus Nugroho usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pangan Bali, Selasa (27/11) kemarin. Menurutnya, dilihat dari harga cabai, minyak, telur, bawang, daging dan beras di pasar, cukup berpengaruh. Oleh karena itu, pihaknya akan mengawasi terus perkembangan harga kebutuhan pokok secara keseluruhan. ‘’Kalau seandainya harga telur naik, apa yang kita cari (solusinya - red). Kita sekarang mendekati bulan Desember, ada yang Natalan, Galungan dan Tahun Baru. Apalagi Bali ini kan daerah wisata yang tingkat konsumsinya tinggi,’’ ungkapnya.
Dari Januari hingga Februari, katanya, masih bisa meng-cover, misalnya harga cabai stabil karena di beberapa daerah di Jawa sedang panen. Kalau misalnya harga telur naik, yang pertama dilakukannya adalah mencari spekulan, bukan peternaknya. Menurutnya, bila permintaan banyak tentu jumlah spekulan meningkat dan diminta untuk menurunkan harga. ‘’Bolehlah cari untung tapi jangan terlalu tinggi. Kalau tidak bisa juga, dia (spekulan - red) menimbun, kita akan tangani penimbunannya,’’ tandasnya. Pihaknya juga memantau para pertenak ayam. Apabila ayam banyak yang terkena penyakit sehingga tidak bisa menghasilkan telur, Satgas Pangan ini mencarikan solusi lain, di antaranya berkoordinasi dengann Badan Urusan Logistik (Bulog). Dengan demikian rantai permasala-
han itu bisa diatasi sehingga memberikan harga terjangkau kepada masyarakat. ‘’Nantinya kita lakukan operasi pasar bersama Bulog. Kuncinya adalah kita harus mencintai masyarakat Bali, jangan kita jual makanan kadaluwarsa. Contoh ikan yang sudah busuk dijual, kalau sudah gitu kita tidak bisa mentolerir. Kami berkomitem melindungi dan melayani masyarakat, jangan ada benda-benda (makanan - red) yang masuk ke badan ini yang bisa menimbulkan penyakit. Yang coba menimbun dan buat makanan tidak benar, akan dikenakan sanksi tegas,’’ tegasnya. Selain itu, ke depan pihaknya akan menyasar pertanian. Satgas ini akan mencoba rencana pertanian berkesinambungan, yaitu meningkatkan produksi pertanian yang berbasis keilmunan. Tujuannya supaya jumlah produksi di Bali dapat
Peringati Hari Guru
Kunjungi AHASS, Service Motor Diskon hingga 50 Persen MEMPERINGATI Hari Guru yang jatuh pada 25 Nopember 2018, seluruh jaringan bengkel resmi Honda atau AHASS turut berpartisipasi merayakan peringatan tersebut. Dengan mengusung tema ‘’Ayo ke AHASS Guru Bangsa’’, program menarik yang ditawarkan untuk guru dan dosen yakni mendapat diskon service lengkap 50 persen dengan wajib melakukan penggantian oli mesin. Periode program guru ini mulai berlaku 26-30 November 2018 pukul 13.00 Wita di 161 jaringan AHASS yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Manager Tehnical Service Astra Motor Bali Anton Prihatno mengatakan, program service berdiskon ini sebagai bentuk apresiasi kepada insan pendidikan, terutama tenaga guru dan dosen atas jasanya memajukan pendidikan. ‘’Peranan guru sangat penting. Kendaraan yang prima secara otomatis akan membantu guru dalam kelancaran tugas belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar sekolah. Untuk itu, kami berharap program ini dapat bermanfaat untuk tenaga pengajar dan selalu melakukan perawatan motor Honda di AHASS,’’ ungkap Anton Prihatno. Kehadiran guru dan dosen yang melakukan service motor di bengkel akan di dokumentasikan oleh Front Line AHASS untuk di-upload di media sosial milik AHASS dengan ketentuan #AY OKEAHASS,#AYOKEAHASSGURUBANGSA. Setiap konsumen yang memanfaatkan program ini akan dibantu untuk pengisian data secara online melalui link http:// bit.ly/AYOKEAHASSGURUBANGSA. Petugas bengkel akan mendampingi saat pengisian data konsumen, sehingga mereka dapat merasakan manfaat program diskon ini. (bns1)
SERVICE - Susana service diskon 50 persen di bengkel resmi Honda atau AHASS.
Bali Post/rah
Bali Post/asa
RAKERNAS - Jaksa Agung HM Prasetyo didampingi para Jaksa Agung Muda dan Pengawasan saat memberikan keterangan pers terkait Rakernas Kejaksaan RI, Selasa (27/11) kemarin.
TP4D Jangan Dijadikan Bunker
Jaksa Agung Minta Penanganan Korupsi Tidak Disparitas Denpasar (Bali Post) Jaksa Agung RI HM Prasetyo menyoroti beberapa hal terkait penanganan hukum yang ditangani pihak kejaksaan, khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah menghilangkan disparitas dalam penanganan perkara korupsi, baik pelaku yang sudah ditangkap maupun yang berstatus DPO atau buron. Di samping itu, Prasetyo di sela-sela Rakernas Kejaksaan RI, Selasa (27/11) kemarin, juga mewanti-wanti kepada petugas kejaksaan untuk menjaga integritas program unggulan kejaksaan, yakni Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). ‘’Dalam hal pembangunan, khususnya infrastruktur, banyak proyek strategis yang harus diamankan. Jaksa supaya menjaga integritas TP4D. Jangan TP4D dijadikan bunker, dijadikan tempat ber-
lindung sebagai sarana menjadikan alasan pemaaf ketika berhadapan dengan hukum,’’ tandas Prasetyo. Lebih jauh dikatakan, TP4D pada prinsipnya adalah melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana dalam penggarapan proyek pemerintah. Namun, sambung orang nomor satu di Korps Adhyaksa di negeri ini, jika ditemukan adanya bukti kuat dan terdapat pelanggaran hukum, tidak ada kata lain selain melakukan penindakan secara hukum. Dengan demikian, diharapkan proyek bisa berjalan mulus, kemudian bisa dinikmati untuk stabilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pun soal sorotan beberapa buronan yang belum tertangkap, berkaitan dengan proses pertanggungjawaban yang bersangkutan, pihak kejaksaan mengaku berupaya maksimal melakukan penangkapan. Pihaknya juga
mengaku punya alat sadap supercanggih. Namun soal penggunaannya berbeda dengan alat sadap yang dimilili KPK, khususnya dalam hal perizinan. Di kejaksaan, sambung Prasetyo, boleh melakukan sadap setelah tahap penyidikan. Oleh karena itu, pihaknya lebih memprioritaskan mana yang akan diutamakan terdahulu. Baik dalam hal narapidana maupun pelaku yang belum bisa ditemukan. Dari segi jumlah, tahun ini sekitar 150 lebih terpidana yang sudah diamankan. Perkaranya akan diselesaikan secara tuntas. ‘’Saya katakan tidak ada tempat yang aman di negeri ini bagi para buron. Jika ada yang belum tertangkap, maka kami mengajukan permintaan ke pengadilan untuk persidangan in absensia. Ini jika unsur sudah terpenuhi,’’ tegasnya kembali. (kmb37)
meningkat, sehingga konsepnya dapat mensuplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Pulau Dewata ini. Apakah ada indikasi mafia pangan di Bali khususnya menjalang Natal, Galungan dan tahun baru? ‘’Sampai saat ini belum ada, tetapi biasanya sifatnya dadakan. Tetapi kita sudah monitor, jangan coba-coba siapa pun dia akan ditindak tegas,’’ ujar Kombes Yuliar. Kalau ada yang menimbun? ‘’Kita timbun sekalian, kita ratakan. Jangan sampai harga naik semua, gara-gara satu orang bikin pusing kita. Pasti kita sikat,’’ tegasnya. Sanksi hukum bagi spekulan, menurut Yuliar, sudah diatur dalam Undang-undang Perdagangan, misalnya pencabutan izin dan sanksi pidana. ‘’Kalau ikan dikasi formalin itu dikenakan lima tahun (penjara). Daging sudah sebulan lebih bisa dikenakan sanksi berat. Kita sikat itu,’’ ungkapnya. Kepala Bulog Divisi Regional Bali Yosep Wijaya mengatakan, operasi pasar akan dilakukan lebih masif lagi, termasuk melakukan
sidak. ‘’Kami sudah koordinasi dengan Polda untuk pengawalan,’’ tegasnya. Sementara itu, Kepala Disperindag Bali Putu Astawa mengapresiasi langkah Kombes Yuliar dan jajarannya karena ingin harga-harga pangan tidak terlalu mahal. ‘’Kalau terlalu murah petani juga kasihan. Sehingga dengan kehadiran satgas ini bisa lebih baik terutama kestabilan harga pasar,’’ ujarnya. Menghadapi Natal, Galungan dan Tahun Baru, umumnya permintaan akan melonjak dan ketersediaan pangan berkurang, sehingga harga akan melambung. Oleh akrena itu, perlu mengambil langklah-langkah supaya harga tetap stabil. ‘’Dengan Satgas Pangan ini, kami akan cek di gudang pangan, gudang pasar-pasar, swalayan, ada tidak peredaran barangbarang yang membahayakan konsumsi masyarakat. Kalau ketersediaan cukup, distribusi merata, aman dikomsumsi, tahanlah pangan kita. Itu yang dimaksud ketahanan pangan. Output-nya hargaharga menjadi stabil,’’ imbuhnya. (kmb36)
Mangupura (Bali Post) Tim Ospnal Satreskrim Polres Badung mengungkap kasus kepruk kaca yang selama ini beraksi di Denpasar dan Badung. Dua pelaku, Beri Irawan (30) dan Fitra Hidayatulah (39), ditangkap di Jalan Popies Gang Gora, Kuta, Senin (26/11) lalu. Mereka mengaku beraksi di enam TKP. Informasi diperoleh, Selasa (27/11) kemarin, anggota Unit I Satreskrim Polres Badung menerima laporan kasus kepruk kaca di Jalan Raya Sempidi, Mengwi, tepatnya di depan warung vegetarian, Sabtu (10/11) lalu. Berdasarkan laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan melacak keberadaan pelaku. ‘’Ada informasi kalau ada orang mencurigakan tinggal di Kuta. Ciri-cirinya sama dengan pelaku,’’ ucap salah seorang sumber. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, polisi melakukan penyisiran di wilayah Kuta. Alhasil petugas berhasil melacak tempat tinggal pelaku yaitu koskosan di Jalan Popies Gang Gora, Kuta. Selanjutnya, pada Senin (26/11) sekitar pukul 11.00 Wita, tim yang dipimpin Kanit 1 Ipda Ferlanda Oktora melakukan penggerebekan. Kedua pelaku
berhasil ditangkap. Polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor Honda Vario, tiga HP, pecahan busi yang dipakai memecahkan kaca mobil, uang Rp 66.000, empat pasang anting perak, satu buah gelang perak, satu bola menyerupai mutiara, satu anting emas dan dua kartu ATM. ‘’Waktu diajak mengembangkan kasus ini, kedua pelaku melawan dan terpaksa kaki kiri mereka ditembak,’’ ucap sumber yang enggan disebut identitasnya ini. Waktu diperiksa mereka mengaku beraksi di Jalan Raya Sempidi dengan hasil uang tunai Rp 19 juta, empat pasang anting perak, satu buah gelang perak, satu bola menyerupai mutiara dan satu anting emas. Mereka juga beraksi di Jalan Raya Sesetan dengan hasil satu laptop, Jalan Raya Nusa Dua mendapat HP, di Jalan Raya Canggu mengambil HP, di Jalan By-pass Ngurah Rai, Sanur, mengambil tas di atas motor berisi pakaian dan di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, tetapi hasilnya nihil. Kasatreskrim Polres Badung AKP Made Pramesetia membenarkan pihaknya mengungkap kasus tersebut. ‘’Masih dikembangkan anggota,’’ tegasnya. (kmb36)
Dua Pelaku Kepruk Kaca Mobil Ditembak Polisi
Bali Post/ist
PELAKU - Pelaku kepruk kaca mobil Beri Irawan dan Fitra Hidayatulah.
OPINI
6
Rabu Paing, 28 November 2018
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Dilematisnya Perekrutan Guru GUBERNUR Bali Wayan Koster tampak gembira bisa bertemu dengan para guru di Bali pada puncak resepsi Hari Guru Nasional (HGN) 2018 dan HUT ke-73 PGRI, Senin (26/11) lalu di Ksiarnawa. Saat itu, dia bernostalgia memperjuangkan UU Guru dan Dosen sejak menyusun draf hingga lobi-lobi politik dan birokrasi. Maka akhirnya, para guru menikmati namanya tunjangan sertifikasi yakni satu kali gaji pokok. Demikian juga dosen dengan serdos dan guru besar yang paling gembira yakni menikmati tunjangan kehormatan tiga kali gaji pokok. Maka jadilah guru lebih sejahtera dibandingkan pada era 1980-an. Namun kini, ketika pemerintah menuntut guru berkualitas, sangat wajar dimulai dari perekrutan guru yang berkualitas pula. Namun nyatanya hanya sedikit yang memenuhi standar. Dilematisnya, di lapangan banyak sekolah masih kekurangan guru. Akhirnya, pemerintah lagi mengalah dengan meloloskan mereka yang meraih ranking tertinggi di kelompoknya. Jika dikaji secara ilmiah, kita perlu pertanyakan yang salah peserta perekrutan calon guru atau alat evaluasinya. Artinya, jika alat evaluasi sudah diuji standar validitasnya, seharusnya menghasilkan kajian sesuai kurva normal. Atau justru memang kualitas SDM kita yang rendah. Ini perlu kita duduk bersama. Pernah ditulis di rubrik ini bahwa dulu orang bercita-cita menjadi guru adalah mereka yang berotak cerdas atau pintar. Makanya hampir semua jabatan sosial di masyarakat penggeraknya adalah guru. Profesionalisme guru benar-benar teruji saat itu. Ini disebabkan calon guru lebih awal diseleksi masuk SPG atau SGO bagi calon guru olahraga dan TGA. Profesionalisme pedagogiknya benar-benar teruji karena didukung minat dan bakat. Mereka juga profesional di depan kelas, berwibawa, dan berpengaruh. Dekade berikutnya turunnya kebijakan pembatasan pengangkatan guru PNS. SPG dan sejenisnya dihapus. Namun, pemerintah memberi kebebasan lulusan nonkependidikan menjadi guru. Cukup mereka mengikuti program Akta IV selama enam bulan. Di sinilah terjadi penumpukan produksi guru yang justru banyak dari non-LPTK. Kini, guru angkatan 1965-an sudah menjalani pensiun. Ditambah guru kini mengincar gaji tunjangan profesi. Belum plus insentif di tiap daerah. Maka sekali lagi, wajar kalau kini pemerintah menuntut guru berkualitas. Jangan salahkan pemerintah ketika guru sudah sejahtera dan bermartabat kini pemerintah ingin menagih kualitas guru. Jangan salahkan juga sistem yang membuat calon tes CPNS dari guru banyak yang gagal karena memang tidak memenuhi syarat kompetensi dasar menjadi guru. Untuk itu, PGRI harus berbuat tak hanya mengampanyekan kesejahteraan guru dan anggotanya, namun menuntut guru profesional. Kata Gubernur Wayan Koster, pekerjaan menjadi guru adalah mulia, banggalah menjadi guru karena guru yang berhati akan dimuluskan dalam segala hal. Artinya, kalau menjadi guru jadilah guru yang sejati yakni mengajar dengan hati.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Pungli dan Tajen Sebagai rakyat kecil sangat miris dengan pro-kontra OTT di tempat wisata utamanya terkait dengan pura. Pak Kapolda/Kepolisian katanya bukan pelemahan desa adat tetapi menjalankan hukum positif. Karena pararem tidak bisa mengikat ke atas. Mungkin tidak salah karena secara institusi bukan di bawah adat, tetapi pararem adat juga bukan aturan yang semaunya tetapi sesuai local genius. Kalau tidak bagaimana bisa mempertahankan adat Bali. Pertanyaan kami adalah di mana perlindungan pemerintah/negara terhadap keberadaan desa adat, yang dalam pengesahan pararem, pemerintah selaku mengetahui juga. Kedua, pura umumnya dikelola desa adat. Begitu jadi destinasi dikelola pemerintah. Kalau desa adat jadi objek yang dirugikan lebih baik tidak ada kunjungan, tutup saja. Pemungutan punia/ karcis atas perintah awig-awig kena pidana, bagaimana saat umat Hindu melaksanakan pamelastian juga dikenakan punia besarannya ada sampai Rp 200 - 500 ribu. Apa ini kalau dilaporkan juga kena OTT dan dipidanakan? Eksekutif dan legislatif sebagai pengayom & wakil rakyat katanya sudah tahu perlu payung hukum kenapa repot buat MoU. Buatlah payung hukum demi rakyatmu, bukan sekadar nyinyir, ramai dan MoU ini itu lagi. Jangan buta tuli saat kepentingan desa adat, kecuali memang ingin terjadi pelemahan desa adat untuk memudahkan para investor rakus dan eksistensi adat Bali mati suri. Mohon Pak Gubernur/Bupati/Wali Kota/ Camat/Lurah/Kades dan legislatif, MUDP dan instansi terkait kalau jujur mau pertahankan Bali dari eksistensinya jangan sekadar wacana, karena semua ada di tangan bapak/ibu. Untuk Pak Kapolda/Kepolisian, mungkin bapak sesuai dengan hukum positif, namun mohon memberi ruang dan kebijakan untuk desa adat yang notabene bukan organisasi abal-abal, namun sebagai bumper nilai budaya kami di Bali. Masih banyak yang jauh lebih utama seperti perjudian/tajen, narkoba dan lainnya, yang jelas tapi samar yang mungkin nilainya jauh lebih fantastis. Pemungutan karcis terang benderang atas perintah awig-awig demi eksistensi adat kami. Ir. Ketut Sukarta
Wajah Pendidikan Dalam ’’Passing Grade’’ Dunia pendidikan menghadapi tantangan serius. Bunyi headline Bali Post (24/11) mengisyaratkan ada yang salah dalam tata kelola dunia pendidikan kita. Kondisi ini tercermin dari hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, melalui seleksi tahap awal dalam proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Ternyata CPNS 2018 yang lolos passing grade SKD hanya memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan di seluruh formasi jabatan yang ditawarkan.
Oleh Agung Kresna
N
iat pemerintah untuk memperoleh CPNS yang berkualitas nampaknya tidak sejalan dengan kualitas peserta seleksi CPNS. Pola seleksi dengan sistem passing grade dalam seleksi CPNS kali ini sebenarnya merupakan upaya positif pemerintah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas guna pelayanan publik yang lebih baik nantinya. Karena selama ini pola seleksi CPNS lebih sering digunakan sistem peringkat, sehingga kualitas hasil seleksinya tidak memiliki passing grade tertentu. Melalui seleksi CPNS 2018, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir bermaksud merekrut dosen yang berkualitas. Hal ini ditujukan agar dunia pendidikan tinggi memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu, sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas alumni pendidikan tingginya. Namun, Menristekdikti pantas kecewa karena ternyata kualitas peserta seleksi CPNS 2018 justru belum dapat melewati passing grade yang sudah ditentukan. Kenyataan akan minimnya peserta seleksi CPNS 2018 (notabene minimal berkualifikasi sarjana setingkat Strata 1) lolos
melewati passing grade yang telah ditetapkan, secara tidak langsung menggambarkan kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia. Adanya angka passing grade yang ditetapkan sebagai batas lolos seleksi, tentu dimaksudkan agar CPNS terpilih adalah manusia yang berkualitas sesuai kualifikasi formasi jabatan yang diperlukan. Ironisnya, angka 30 persen dari kebutuhan di seluruh formasi jabatan adalah yang lolos dalam proses tahap SKD. Setelah tahap itu masih ada proses tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Bisa dibayangkan berapa persen nantinya kuota formasi jabatan yang dapat dipenuhi melalui tahap SKB. Sehingga pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Syafruddin akhirnya menerbitkan peraturan baru, karena khawatir pengisian formasi jabatan CPNS tidak terpenuhi akibat banyaknya peserta yang tidak lolos passing grade SKD. Peraturan Men-PAN RB Nomor 61 Tahun 2018 yang baru itu menetapkan akan mengambil peserta yang memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD untuk diloloskan mengikuti tahapan tes SKB. Marwah Pendidikan Pendidikan pada prinsipnya
adalah upaya mencerdaskan peserta didik agar memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peserta didik sudah seharusnya menerima secara lengkap dan seimbang ketiga unsur materi pendidikan. Pendidikan kognitif untuk melatih kemampuan otaknya, afektif untuk mengasah ketajaman nilai/ emosi dan perilaku, serta pendidikan psikomotorik untuk melatih keterampilan peserta didik. Tanpa keseimbangan di antara ketiga unsur tersebut, peserta didik sering gagal menghadapi tantangan yang ada. Jenjang pendidikan dasar seyogianya memberi peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dan bakat yang dimiliknya sesuai passion masing-masing. Sehingga pada jenjang pendidikan menengah mereka sudah bisa mulai menentukan arah profesi yang akan ditekuninya nanti. Sementara pada pendidikan tinggi peserta didik tinggal memperdalam ilmu dan mengasah kemampuan sesuai passion yang telah dipilihnya di program studi yang ada. Dunia pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan adanya jalur pendidikan akademik dan jalur profesional/ vokasi. Hanya, pada saat berada di jenjang pendidikan menen-
gah, peserta didik kebanyakan belum bisa menentukan pilihan profesi yang ditujunya. Sehingga acapkali terjadi mahasiswa yang merasa salah memilih program studi setelah menjalani perkuliahan. Akibatnya, mereka sekadar menjalani sampai dengan lulus kuliah, tanpa penguasaan materi yang cukup karena tidak sesuai passion-nya. Marwah pendidikan harus dikembalikan sesuai masingmasing jenjangnya, sehingga pendidikan tinggi sebagai ujung akhir dunia pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas sesuai kebutuhan yang diperlukan. Marwah pendidikan Indonesia harus dijaga dengan tindakan konsisten melalui langkah yang komprehensif, berkelanjutan, dan berkesinambungan, oleh para pemangku pendidikan. Pertama, program studi pendidikan tinggi harus dapat melintasi waktu. Program studi yang ada seharusnya adalah untuk menjawab tantangan pada puluhan tahun ke depan. Sehingga program studi beserta kurikulumnya harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan yang ada. Agar lulusannya nanti menjadi manusia yang tangguh dan siap menjawab tantangan zaman yang ada pada saatnya nanti. Kedua, memberi peluang pengembangan kemampuan dan bakat sesuai passion masing-masing peserta didik. Pendidikan harus mampu menggali dan mengembangkan jati diri setiap peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat berprestasi secara maksimal karena semua yang dijalaninya sesuai dengan passion yang ada pada diri masing-masing. Dengan cara ini, niscaya akan
Kasus Baiq, Kekerasan Seksual dan Penyakit Sosial PROVINSI NTB kembali tersorot dalam skala nasional. Kali ini terkait kasus yang menimpa Baiq Nuril. Kemanusiaan publik tersentak dengan hukum yang tidak berpihak pada keadilan. Baiq selaku korban kekerasan seksual berbasis virtual justru dijatuhi hukuman. Gerakan sosial sontak langsung tergalang hingga membuahkan petisi meminta Presiden Jokowi memberikan amnesti. Kasus Baiq patut menjadi perhatian nasional dan alarm bagi kian meningkatnya kasus seksual serta penyakit sosial lainnya. Kasus-kasus yang menyertai kekerasan, konflik, dan radikalisme semakin kompleks dan tidak bisa disikapi hanya pada wilayah hilir. Indonesia mesti terus mengupayakan solusi di semua lini. Pemerintah dan pihak lain penting menyikapi dan mencari solusi setiap potensi penyakit sosial secara komprehensif dan sistematis mulai dari identifikasi hulu masalah dan menyentuh seluruh aspek. Literasi mesti sampai kepada semua komponen bangsa. Penyakit sosial mesti diruwat dan kondusivitas sosial harus dirawat. Penyakit Sosial Selain terkait ideologi, kekerasan atau konflik atau radikalisme diawali dengan maraknya kriminalitas, frustrasi sosial, lemahnya penegakan hukum, dan lainnya. Semua ini bak benang kusut yang mesti diurai satu per satu. Kriminalitas adalah bentuk penyakit sosial kronis. Kartasaputra (2011) mengungkapkan penyakit sosial timbul karena berbagai penyimpangan terhadap norma masyarakat. Ditambahkan bahwa penyimpangan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, tidak adanya figur yang bisa dijadikan teladan dalam memahami dan menerapkan norma-norma yang
Oleh Ribut Lupiyanto berlaku di masyarakat. Kedua, pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik. Ketiga, proses sosialisasi yang negatif. Terakhir karena merasakan adanya ketidakadilan. Fenomena penyakit sosial dapat mengarah pada frustrasi sosial. Indonesia pada tahun 2017 dihadang masalah frustrasi sosial. Beberapa faktor yang memengaruhi frustrasi sosial, antara lain faktor kemiskinan struktural, lonjakan pengangguran akibat sempitnya lapangan kerja, dan ketimpangan sistem pendidikan (Sasongko, 2016). Penyakit dan frustrasi sosial menjadi pemicu munculnya tindakan brutal, kasus-kasus kekerasan, dan penghakiman massal. Penghakiman massal atau main hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan 33 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku kriminal atau pelanggar hukum juga memiliki HAM. Dengan demikian, perbuatan main hakim sendiri adalah melanggar HAM. Pelaku penghakiman massal juga terancam sejumlah pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut antara lain, pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang Kekerasan, dan pasal 406 KUHP tentang Perusakan. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika korban tewas, maka pelaku diancam hukuman penjara sampai 12 tahun. Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) tahun 2014 menunjukkan dampak dan
sebaran peristiwa tidak peduli hukum. Kasus main hakim sendiri telah menewaskan 282 orang, 1.032 mengalami cedera, dan 422 bangunan rusak. Kejadian yang paling sering menjadi pemicu adalah pencurian atau penjambretan. Upaya Perawatan Langkah tanggap daurat dan peta jalan dalam mengantisipasi kekerasan dan penyakit sosial agar tidak terulang mesti segera ditempuh. Beberapa pendekatan dan strategi penting diperhatikan. Pertama adalah membudayakan laku nirkekerasan. Budaya ketimuran kita mengajarkan adanya musyawarah dan penghargaan atas rasa kemanusiaan. Laku nirkekerasan menjadi penciri budaya tersebut. Pendidikan sejak dini penting menguatkan budaya nirkekerasan. Pendekatan keagamaan mesti menjadi strategi fundamental bahwa agama melarang aksi kekerasan yang tidak manusiawi. Kedua adalah menunjukkan keteladanan pemimpin. Perangai pemimpin di setiap level akan senantiasa diamati hingga diikuti secara tidak sadar oleh publik. Elite-elite yang gemar mempertontonkan kebencian, emosi kasar, hingga perilaku mengarah kekerasan penting mengurangi hingga menghindarinya. Pemimpin mesti menjadi teladan yang tegas, taat hukum, dan berjiwa sosial tinggi. Ketiga adalah membuktikan keadilan pemerintah. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat menjadi faktor penting dalam memicu frustrasi sosial hingga penghakiman massal. Pemerintah mesti
membuktikan adanya ketegasan penegakan hukum serta minimalisasi ketimpangan sosial ekonomi. Alih-alih menyikapi kritik, pemerintah jangan sampai justru terjebak dengan frustrasi diri. Balasan pembungkaman kebebasan menjadi alarm yang mesti dihindari. Keempat adalah sosialisasi gerakan sadar hukum secara masif. Aparat hukum mesti menjadi pihak yang benar-benar terpercaya dan tidak justru menjadi bagian yang bermasalah. Gerakan sadar hukum mesti digencarkan. Tidak sebatas sosialisasi regulasi, namun sistematika penindakan hukum mesti diberikan. Alur pelaporan mesti dipermudah melalui berbagai media berbasis IT. Penegak hukum mesti memberikan jaminan sigap dan profesional dalam setiap penanganan pelaporan. Praktikpraktik di depan mata dan menjadi rahasia umum mesti tetap ditindak tanpa menunggu ledakan masalah atau laporan publik. Patroli keamanan mesti terus dilakukan aparat bagaimanapun kondisi suatu wilayah. Teknologi pemantau seperti CCTV dapat diperbanyak guna mengantisipasi minimnya SDM aparat. Kelima adalah meminimalisasi pengaruh media-media yang menampilkan kekerasan. Media televisi, media sosial, dan lainnya yang memuat konten kekerasan mesti dilarang penayangannya. Seluruh sektor dan institusi mesti bersinergi guna mengantisipasi dan meminimalisasi. Kondusivitas sosial menjadi penciri pencapaian tingkat keadilan, penegakan hukum, dan memicu peningkatan investasi.
diperoleh sumber daya manusia berkualitas. Ketiga, proses pendidikan harus mengutamakan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya, bukan kuantitasnya. Passing grade harus menjadi acuan dalam melakukan pengukuran kemampuan sumber daya manusia, bukan menggunakan sistem peringkat yang sering menghasilkan kualitas yang semu. Sebagaimana adanya passing grade dalam menentukan kelulusan Ujian Nasional adalah suatu hal yang positif, karena akan memacu prestasi dari waktu ke waktu. Olimpiade pendidikan (matematika, IPA, dll) juga menggunakan sistem passing grade. Semua peserta bisa mendapat medali emas atau justru sebaliknya tidak satu pun mendapat medali emas, karena tidak ada peserta yang mampu melampaui passing grade yang ada. Mengembalikan marwah pendidikan di Indonesia menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan pendidikan. Tantangan persaingan global pada masa depan akan semakin ketat. Jika tidak dari sekarang kita berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, niscaya kita akan menjadi bangsa yang tertinggal. Pola ketenagakerjaan kita juga harus mengikuti yang ada di banyak negara lain. Pekerjaan berkualitas harus untuk anak bangsa sendiri, sementara pekerjaan kasar dan berbahaya biarlah dikerjakan tenaga kerja asing. Bukan sebaliknya, sebagaimana yang berlangsung saat ini di Indonesia. Penulis adalah Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar
POJOK Industri pariwisata di Bali dukung pungutan 10 dolar untuk wisman. - Era baru pariwisata Bali. *** Naikkan suku bunga, Presiden Jokowi sebut BI ambil langkah berani. - Berani selamatkan bangsa. *** Hadapi 2019, BI siapkan ‘’jamu manis’’ dorong pertumbuhan ekonomi. - Jamu kuat ekonomi rakyat.
Penulis, Deputi Direktur CPubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wirata Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Dira Arsana Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Rabu Paing, 28 November 2018
7 TABANAN Eksekutif dan Legislatif Setujui Perubahan KUA-PPAS 2019
Bali Post/ist
DOKUMEN LINGKUNGAN - Pertemuan membahas dokumen lingkungan di Wantilan Pura Ulun Danu Beratan.
UKL-UPL Padma Taman Beji Masih Diproses
Tabanan (Bali Post) -
Rencana pembangunan Padma Taman Beji sebagai kelengkapan palinggih di Pura Ulun Danu Beratan terus dibahas. Terlebih sejauh ini belum ada kesepakatan antara warga terkait pembangunan tersebut. Hal ini juga berdampak pada penerbitan rekomendasi izin lingkungan atau UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabanan yang digunakan sebagai dasar penertiban izin lingkungan dari Dinas Perizinan Kabupaten Tabanan. Kepala DLH Tabanan Ir. A.A. Raka Icwara didampingi Kabid Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup I Gede Ketut Santika, Selasa (27/11) kemarin menjelaskan, penerbitan UKL-UPL untuk pembangunan masih berproses, karena masih ada persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara warga terkait. ‘’Dalam pembahasan dokumen lingkungan yang digelar Senin kemarin, ada sejumlah masukan dari warga terkait rencana pembangunan Pura Beji tersebut, dan itu bukan ranah kami, karena kami sifatnya hanya teknis. Meski demikian kami tetap berharap persoalan tersebut bisa segera diselesaikan dengan kekeluargaan,’’ ucapnya.
Diterangkannya, UKLUPL diperlukan mengingat rencana pembangunan pura berada di kawasan air permukaan dan disangga objek wisata dan restoran. ‘’Sebenarnya untuk pembangunan pura tidak perlu ada izin. Hanya saja rencana pembangunan ini ada kaitannya dengan pemanfaatan sempadan danau, maka harus ada izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Tentu saja sebelum ada izin tersebut, ada rekomendasi untuk dasar keluarnya izin tersebut,’’ terangnya. Menurutnya, DLH bertugas mengeluarkan UKLUPL sebagai dasar izin lingkungan. ‘’Setelah dirasa lengkap, izin lingkungan itu nantinya dipakai dasar
untuk Balai Wilayah Sungai Bali-Penida untuk syarat penerbitan izin pemanfaatan air permukaan,’’ terangnya. Sementara itu, Manajer DTW Ulun Danu Beratan I Wayan Mustika membenarkan bahwa dalam rapat pembahasan dokumen lingkungan, ada sejumlah masukan yang muncul dari warga. Salah satunya agar Pura Beji tetap berada di lokasi yang lama. Hanya saja memang belum ada kesepakatan final terkait hal itu. Meski demikian, pihaknya tidak mau berkomentar banyak lantaran semua keputusan itu ada pada pangempon pura. ‘’Pura yang memiliki agendanya, saya tidak enak berkomentar,’’ ucapnya. Seperti diberitakan sebe-
lumnya, rencana pembangunan Padma Taman Beji di kawasan Ulun Danu Beratan sempat diwarnai aksi penolakan. Bahkan Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa serta instansi terkait Dinas PUPR Provinsi beserta jajaran terkait turun langsung mengecek ke lokasi. Dikatakanya, waktu itu rencana pembangunan Padma Taman Beji sudah menjadi program kerja Gebog Pesatak Pura Penataran Agung Ulun Danu Beratan sejak tahun 2012. Dari segi aturan, pemanfaatan sempadan danau bisa digunakan salah satunya untuk kepentingan keagamaan, hanya saja memang perlu ada izin. Izin tersebut sudah dimohonkan pada tahun 2012 dan 2016, namun belum ada jawaban dari instansi terkait. Bahkan Pemkab Tabanan telah menyarankan menghentikan sementara proyek itu, sampai proses izin pengajuan pengelolaan keluar. (kmb28)
Tim Mabes Polri Tes Urine Anggota Polres Tabanan Tabanan (Bali Post) Jajaran Polres Tabanan menerima kedatangan tim Mabes Polri yang dipimpin Sesro Provos Mabes Polri Kombes Parimin Warsito, Selasa (27/11) kemarin. Kedatangan tim tersebut dalam rangka mengecek kedisiplinan anggota Polres sekaligus melakukan tes urine mendadak bersama tim Bid Propam Polda Bali. Kasubag Humas Polres Tabanan AKP I Gede Surya Kusuma mengatakan, tim Mabes Polri diterima Wakapolres Tabanan Kompol Rahmawaty Ismail. Tim Propam Mabes Polri juga menyertakan tim Dokpol Mabes Polri. ‘’Kedatangan mereka untuk melaksanakan penegakan ketertiban dan kedisiplinan (Gaktibplin) dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Polres Tabanan,’’ ucapnya. Tim Mabes Polri juga didampingi Bid Propam Polda Bali yang dipimpin Kasubid Provos AKBP A.A. Rai Laba. Tim diterima di ruang Kapolres. Selanjutnya mereka melakukan kegiatan Gaktibplin di aula Wisnu Hartono. Kegiatan diawali dengan pemberian arahan dari Kombes Pol Parimin Warsito kepada anggota Polres dan perwakilan dari Polsek jajaran Polres Tabanan. Menurut Parimin Warsito, kunjungan ini dilaksanakan untuk mengecek apakah petunjuk maupun arahan pimpinan dalam hal ini Kapolri terkait dengan kedisiplinan anggota, netralitas anggota polri dalam Pemilu 2019, bijak dalam menggunakan media social, serta penyalahgunaan narkoba sudah sampai di kewilayahan dan diteruskan kepada seluruh anggota. Sesuai penekanan Kapolri, netralitas anggota Polri dalam pesta demokrasi harus dijunjung tinggi. Anggota Polri dilarang terlibat dalam politik praktis. Terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dia menegaskan, jangan sampai ada anggota Polri yang terlibat. (kmb28)
Tabanan (Bali Post) – DPRD Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Terhadap Perubahan KUA dan PPAS TA 2019, Selasa (27/11) kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Suryadi dan dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan I Made Sugiarta dalam laporannya menyampaikan, Banggar sepakat dengan TAPD Tabanan untuk mengubah KUA dan PPAS 2019 yang telah disepakati dengan penyesuaian, baik pendapatan maupun belanja yang merujuk Surat Kementerian Keuangan Nomor S.492/ MK.7/2018. Dinyatakannya, Kabupaten Tabanan pada pengalokasian belanja berkewajiban untuk pemenuhan belanja mandatori pada belanja infrastruktur paling sedikit 25 persen dari Dana Transfer Umum. ‘’TAPD Kabupaten Ta-
Bali Post/ist
mandatori, pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 25 persen dari dana transfer umum untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. ‘’Hal ini sangat mempengaruhi Rancangan APBD Kabupaten Tabanan TA 2019 sehingga diperlukan review terkait penganggaran belanja daerah yang telah diajukan serta penyesuaian pemenuhan belanja mandatori. Berdasarkan surat tersebut, maka pengalokasian belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 144 miliar lebih atau 7,71 persen,’’ katanya. Dengan demikian, peningkatan belanja daerah Kabupaten Tabanan pada RAPBD TA 2019 yang semula p ada KUA dan PPAS disepakati sebesar Rp 1,869 triliun lebih, meningkat menjadi Rp 2,013 triliun lebih setelah perubahan KUA dan PPAS. Agenda rapat pada hari itu juga dilanjutkan dengan penandatangan persetujuan. (kmb28)
Bali Post/bit
SIDANG PARIPURNA - Sidang paripurna beragendakan penandatanganan persetujuan perubahan KUA-PPAS 2019.
Desa Belimbing Kembangkan Atraksi Wisata Pengolahan Nira Tabanan (Bali Post) Nira adalah salah satu tanaman perkebunan yang menjadi andalan Desa Belimbing Kecamatan Pupuan. Seiring telah dijadikannya Desa Belimbing sebagai desa wisata, warga setempat menjadikan nira sebagai produk khas Desa Belimbing. Perbekel Belimbing I Made Adi Suyana, Selasa (27/11) kemarin mengatakan, sudah sejak lama pohon nira menjadi salah satu tanaman perkebunan yang penting bagi warga Desa Belimbing. Sebab selain menjadi minuman, nira merupakan bahan baku gula merah yang saat ini dikenal dengan gula merah Belimbing. Seiring waktu, pembuatan gula merah Belimbing semakin terbatas. Karenanya, Pemerintah Desa hendak mendorong produk olahan nira ini menjadi salah satu produk khas Desa Belimbing sehingga pembuatan gula merah secara tradisional ini bisa lestari. ‘’Untuk itu kami melakukan peremajaan dalam rangka melestarikan pohon nira. Peremajaan ini juga sebagai salah satu langkah penghijauan untuk mempertahankan daya serap tanah,’’ papar Adi. Saat ini, karena sudah menjadi desa wisata, air nira yang diolah menjadi
TES URINE - Tes urine yang digelar di Polres Tabanan.
banan telah melakukan rasionalisasi terkait belanja-belanja yang akan dialokasikan pada RAPBD TA 2019, dalam rangka pemenuhan dana mandatori yang tertuang dalam surat dinas tersebut,’’ ungkapnya. Selanjutnya pihaknya menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2019 antara lain RAPBD 2019 yang pada sisi pendapatan yang semula KUA dan PPAS disepakati sebesar Rp 1,850 triliun lebih, bertambah menjadi Rp 1,949 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 99 miliar lebih atau 5,36 persen. ‘’Hal ini karena adanya perubahan salah satunya target pendapatan asli daerah yang semula disepakati Rp 373 miliar menjadi Rp 390 miliar dan beberapa item peningkatan pendapatan lain-lain yang sah,’’ jelasnya Dijelaskan juga, dengan terbitnya Surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-492/MK.7/2017 prihal kewajiban pemenuhan belanja
tuak manis dijadikan minuman khas Desa Belimbing. Tuak manis ini dikelola oleh KWT yang ada di Pupuan dan menjadi welcome drink bagi wisatawan yang datang berkunjung. Ke depan Adi berharap akan ada pelatihan lebih lanjut sehingga dapat menciptakan produk olahan dari nira yang bernilai jual tinggi. Seperti pembuatan produk oleh-oleh yang menggunakan gula merah Belimbing. Kata Adi, selama ini selain menjual gula merah biasanya warga Belimbing menggunakan gula merah sebagai salah satu bahan dasar untuk jajan upakara. ‘’Karenanya kami ingin ada yang memberikan pelatihan sehingga penggunaan gula merah ini tidak hanya sebagai salah satu bahan jajan upakara, tetapi juga produk olahan yang bisa menjadi oleh-oleh khas Belimbing,’’ ujarnya. Pihaknya juga berencana menjadikan
pembuatan gula merah ini menjadi salah satu atraksi untuk memikat wisatawan untuk datang ke Desa Belimbing. Wisatawan bisa ikut serta membuat gula merah dari menyadap nira sampai proses memas a k n y a . (kmb24)
Made Adi Suyana
Pedagang Betutu Panggang ”Online” Ikut Pameran
Tabanan (Bali Post)Berbagai stan mulai dari kuliner sampai kerajinan meramaikan pameran yang digelar di Gedung Ketut Maria dalam rangka menyambut HUT ke-525 Kota Tabanan. Salah satu jenis kuliner yang bisa ditemui adalah ayam betutu pang-
Bali Post/san
BETUTU - Menu ayam betutu panggang Dapoer Ratu yang bisa dinikmati di stan kuliner di Gedung Ketut Maria.
gang dari Dapoer Ratu. Cara masak ayam betutu ini masih sangat tradisional dan unik, yaitu menggunakan serabut kelapa atau sambuk. Pemilik Dapoer Ratu, Ayu Sri Mahayani, saat ditemui Selasa (27/11) kemarin mengatakan, karena dipanggang dengan sambuk, cita rasa betutu panggangnya menjadi lebih khas dan matang sempurna. Untuk bumbu yang merupakan warisan keluarga diolah dengan cara diulek, bukan diblender. “Semuanya masih tradision-
al, mulai dari bumbu sampai cara masaknya,’’ ujarnya. Sebagai pelengkap, satu porsi nasi ayam betutu panggang ini ditambah dengan kerupuk telur, kacang dan sayuran, dijual seharga Rp 15 ribu. Di samping menu ayam betutu panggang, di stan ini juga dijual tipat kuah yang tidak kalah lezat. Untuk keseharian, kata Ayu, ia tidak memiliki tempat khusus. Ia memasarkan produk hanya dengan menggunakan medsos. ‘’Sistemnya pre-order.
Ada juga yang ready stock khususnya tipat kuah,’’ ujarnya. Dibandingkan berjualan di warung, menjual kuliner secara online menuai keuntungan lebih banyak dan bisa membagi waktu. Dalam sehari ada saja yang memesan ayam betutu panggang lewat media sosial. ‘’Kalau untuk betutu panggang dijual Rp 120.000 per ekor. Ada juga pesan tipat kuah. Biasanya dalam sehari yang pesan bisa mencapai 50 porsi,’’ ujar Ayu. (kmb24)
BULELENG
8
Rabu Paing, 28 November 2018
Melanggar Perda Ketertiban Umum
Satpol PP Turunkan 12 APK Caleg
Singaraja (Bali Post) Alat peraga kampanye (APK) pemilihan legislatif (pileg) 2019, Selasa (27/11) kemarin, ditertibkan. Hasilnya, dua belas APK milik para calon legislatif (caleg) itu diturunkan di Kecamatan Buleleng. APK itu ditertibkan karena melanggar zona pemasangan APK dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Buleleng tentang ketertiban umum. Penertiban itu dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Buleleng, dengan manggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng. Berbekalkan surat rekomendasi Bawaslu, Kepala Bidang (Kabid) Trantib Satpol PP Buleleng, Gusti Nyoman Amerta Adi, turun ke lapangan bersama sejumlah personel Satpol PP. Pihak Bawaslu menyatakan, APK para caleg itu sudah melanggar regulasi yang ada. Proses penurunan APK itu cukup menyulitkan personel Satpol PP. Pasalnya, ukuran APK itu kebanyakan berukuran “jumbo”. Selain itu, menggunakan rangka kayu atau bambu yang terpasang cukup kuat. Meski demikian, Satpol PP berhasil menurunkan belasan APK tersebut. Selanjutnya, APK itu diamankan sebagai barang bukti. Kabid Trantib Satpol PP Buleleng, Gusti Nyoman Amerta Adi, mengatakan, pihaknya bukan saja mengantongi rekomendasi Bawaslu dalam melakukan penertiban pada APK yang melanggar regulasi, tetapi juga menggunakan acuan Peraturan KPU Buleleng No. 275/HK/03.1-KPT/5108/KPU Kab/IX tahun 2018 tentang penetapan lokasi pemasangan APK dalam rangka pemilu 2019. Selain itu, penertiban ini juga berdasarkan Perda Buleleng No. 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. “Hari ini, kami baru melakukan penurunan APK termasuk melanggar zona sesuai rekomemdasi Bawaslu. Kami menindak mengacu perda yang ada,” jelasnya. Gusti Nyoman Amerta Adi menambahkan, penertiban akan berlanjut ke kecamatan lainnya. Penertiban itu dilakukan lantaran APK para caleg itu sudah banyak yang terpasang. Banyaknya pemasangan APK itu tidak menutup kemungkinan terjadi indikasi pelanggaran. Karena itu, penertiban ini sekaligus mengingatkan kepada para caleg atau tim pemenangan agar memerhatikan zona larangan pemasangan APK. Dengan zona ditetapkan, maka diharapkan pemerintahan terbawah punya panduan untuk diikuti. Disiplin pada aturan itu penting, untuk menghindari terjadinya pelanggaran pemasangan APK pileg itu. “Besok (Rabu, 28/11), kami menyasar Kecamatan Sawan, Kubutambahan dan Tejakula,” jelasnya. (kmb38)
Kube agar Kelola Unit Usaha Mandiri
Singaraja (Bali Post) – Program Kube (Kelompok Usaha Bersama) digulirkan sebagai salah satu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan warga yang ada di daerah. Warga miskin yang dominan menjadi sasaran program ini utamanya mereka yang dari segi fisik sangat potensial memiliki kemampuan menggeluti sebuah usaha mandiri. Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng Nyoman Mariani Febrianti mengatakan hal itu usai bersama staf Kemensos melakukan monev, Selasa (27/11) kemarin. Monitoring dan evaluasi, Kube yang merupakan bantuan pengentasan kemiskinan melalui program yang tersebar di 70 lokasi di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Tejakula. Masing-masing kube ini diberikan dana Rp 25 juta. Dana itu diharapkan dapat digunakan untuk mengelola unit usaha mandiri. Seperti memelihara ternak babi, kambing, dan unit usaha kecil lain. Pemkab juga mengusulkan 130 KK warga miskin dari Kecamatan Gerokgak. Kemudian 70 KK warga miskin di Kecamatan Tejakula. Ratusan warga itu kemudian diwadahi Kube kemudian mereka dijatah dana dari APBN. Dana Kube yang dikucurkan pemerintah itu kemudian dijadikan modal usaha di kelompok bersangkutan. “Warga miskin di dua kecamatan itu sudah melaksanakan Kube. Bentuk usaha berdasarkan kesepakatan di internal Kube dan telah dievaluasi untuk diketahui bagaimana pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah ini,” kata Nyoman Mariani Febrianti. Mantan Kepala Sub-Bagian (KSB) Pemberitaan Humas dan Protokol Sekkab Buleleng itu menambahkan, Kemensos juga merealisasikan dana Saluran Lingkungan (Sarling - red). Bantuan ini direalisasikan melalui pembuatan selokan dan fasilitas mandi cuci dan kakus (MCK). Besar dananya senilai Rp 150 juta. “Sarling ini dilaksanakan peserta Kube di Kecamatan Gerokgak saja. Hal itu berdasarkan permohonan warga di sana,” tegasnya. (kmb38)
Bali Post/ist
MONEV KUBE - Staf dari Kemensos melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Tejakula, Selasa (27/11) kemarin.
Galian Tidak Terurus
BEBERAPA ruas jalan di Kota Singaraja sejak beberapa bulan terakhir dipenuhi galian tanah yang cukup dalam. Akibat penggalian itu, lingkungan mulai terganggu. Pasalnya, bekas lubang galian kabel tersebut dibiarkan begitu saja dan
hingga kini belum ditimbun kembali. Seperti di Jalan Dewi Sartika, sebelah selatan Kampus Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Lubang galian itu diyakini dapat membahayakan
pejalan kaki yang lalu lalang di sana, karena tanah bekas galian berada di atas trotoar. Kondisi itu banyak dikeluhkan para pejalan kaki. Selain itu, pengendara mobil juga sulit untuk memarkir kendaraannya. (mud)
Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye
Giliran Caleg DPRD Bali Berikan Keterangan
Singaraja (Bali Post) – Setelah mendengarkan keterangan calon legislatif (caleg) DPR-RI dari Partai Golkar Ketut Sudikerta, Selasa (27/11) kemarin, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng kembali mengumpulkan keterangan dari caleg Partai NasDem Ketut Suparjo. Klarifikasi yang disampaikan Suparjo, membantah dirinya melakukan kampanye di areal Pura Dalem Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan. Ketut Suparjo yang diadukan dalam kasus pelanggaran kampanye pemilu itu kedudukannya sebagai terduga terlapor. Pada rekaman video dan prime foto yang diunggah di jejaring media sosial (medos), dia disebutkan berpidato di depan warga, perangkat desa, dan juga di hadapan caleg DPR-RI Sudikerta. Proses klarifikasi kemarin berlangsung lebih awal dari jadwal pukul 14.00 Wita. Suparjo datang sebelum jadwal undangan. Setelah mengisi buku tamu, dia memberi klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye itu di hadapan Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana. Dalam klarifikasi ini, Suparjo dicecar sekitar lima pertanyaan yang berkaitan kegiatan di Pura Dalem Bebetin. Usai memberikan klarifikasi, Ketut Suparjo mengatakan, persembahyangan di Pura Dalem itu sebenarnya dihadiri para pengurus dadia (kelompok warga keluarga besar - red). Dia sebagai ketua dadia mendapat kesempatan berpidato di depan pengurus dadia termasuk undangan Ketut Sudikerta. Pasalnya, pengurus dadia itu dihadirkan dalam kegiatan reses anggota DPRD Buleleng Fraksi Partai Golkar Gede Suparmen. Saat berpidato itu, Su-
parjo membantah dibilang kampanye, mengarahkan pengurus dadia-nya, agar memilih caleg tertentu. Justru dirinya memberikan arahan, agar memasuki tahun politik 2019 mendatang, semua komponen masyarakat di Desa Bebetin tidak gontok-gontokan akibat beda pilihan partai politik atau dukungan caleg baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun caleg di pemerintah pusat. “Yang hadir klian dadia termasuk saya sendiri yang kebetulan mendapat hibah bantuan sosial (bansos) dari anggota DPRD Buleleng Fraksi Golkar. Saya sampaikan bagaimana di tahun politik ini tidak terjadi gontok-gontokan dan tidak ada meminta agar memilih calon si A, si B, atau si C,” katanya. Serahkan ke Bawaslu Di sisi lain, Suparjo mengatakan, meskipun sudah memberikan klarifikasi dengan memberikan keterangan yang dilakukan saat kegiatan reses itu, pihaknya menyerahkan proses penanganan dugaan kasus ini kepada Bawaslu dan Gakumdu. “Saya tidak ingin saling sangkal, karena saya sudah berikan klarifikasi dan yang mengadukan juga sudah memberikan klarifikasi. Jadi, saya serahkan penanganan masalah ini
Bali Post/ist
KUMPULKAN KETERANGAN – Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana mengumpulkan keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilu di Pura Dalem Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan. kepada lembaga yang berwenang,” jelasnya. Ketua Bawaslu Putu Sugi Ardana mengatakan, keterangan yang disampaikan pihak terlapor sudah dicatat untuk dikaji sebelum Bawaslu mengambil keputusan pengaduan dugaan pelanggaran kampanye pemilu. “Keterangan menurut yang bersangkutan (Ketut Suparjo - red) sudah kita catat dan memang menyebut bukan sebagai caleg. Keterangan itu wajar saja dan pada akhirnya nanti kami yang memutuskan berdasarkan keterangan pelapor, terlapor, dan saksi– saksi,” jelasnya. Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja itu menambahkan, untuk mendapatkan keterangan tambahan, Bawaslu men-
jadwalkan mengumpulkan keterangan saksi tambahan. Itu dilakukan karena dari proses klarifikasi saksisaksi dan terlapor disebutkan, persembahyangan di Pura Dalem itu digelar oleh panitia. Karena itu, panitia yang akan diklarifikasi Rabu (28/11) ini adalah Gede Suparmen. Dia tidak lain anggota DPRD Buleleng Fraksi Golkar. “Bisa dibilang merupakan saksi tambahan. Itu kami lakukan karena proses klarifikasi itu mengarah pada panitia yang melaksanakan persembahyan gan termasuk mengundang caleg DPR-RI Sudikerta,” jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pelanggaran kampanye pemilu di Pura Dalem Desa Pakraman Bebetin, Kecamatan Sawan
terjadi 17 November 2018 lalu. Diawali Ketut Suparjo yang juga caleg Partai NasDem itu diduga mengundang Ketut Sudikerta hadir dalam persembahyangan di Pura Dalem Bebetin. Dalam laporan bernomor 01/LP/PL/Prov/17.00/2018 kehadiran caleg DPR RI itu diduga mengarah pada pelanggaran kampanye. Kegiatan persembahyangan itu beredar luas di jejaring media sosial (medos). Sejak menangani dugaan pelanggaran kampanye itu, baik Bawaslu maupun Gakumdu telah mengklarifikasi, sejumlah saksi di antaranya caleg DPR-RI Ketut Sudikerta, Perbekel Desa Bebetin Ketut Laksana, Ketut Suparjo caleg DPRD Bali dari Partai NasDem, Gede Suardana, dan dua klian dusun. (kmb38)
Diberikan Sanksi ’’Blacklist’’
Kontraktor Tidak Berhak Lagi Ikuti Tender DPRD Buleleng menyayangkan banyaknya proyek pemerintah molor menjelang akhir tahun 2018. Atas kondisi itu, dewan menuntut pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap kontraktor “nakal”. Salah satu sanksi tegas itu adalah menjatuhkan sanksi blacklist, sehingga kontraktor bersangkutan tidak bisa mengikuti tender proyek pemerintah pada tahun berikutnya. Sebagai solusinya dikenakan sanksi tegas, apakah pada kasus itu hanya kontraktornya yang salah, lalu bagaimana halnya dengan pengawasnya?
KETUA Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan di kantornya, Selasa (27/11) kemarin, dengan diberikan sanksi tegas dalam bentuk blacklist, maka proyek molor menjelang akhir tahun dipastikan tidak akan terjadi lagi. Menurutnya, hal itu bukan merupakan masalah baru. Bahkan, situasi seperti itu terjadi hampir setiap tahun anggaran. Atas kondisi itu, dirinya hanya bisa mengelus dada dan sangat prihatin model pelanggaran molornya penyelesaian proyek itu terus terjadi. Tidak ingin kejadian itu terus terulang, pihaknya mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada kontraktor nakal tersebut. Semua pihak memang harus punya komitmen, jika memang penyelesain proyek itu molor, kontraktor itu wajib diberikan sanksi tegas. Hanya satu caranya, diberikan blacklist. Bila sanksi keras ini dijatuhkan, maka kontraktor bersangkutan tidak dapat mengikuti tender
pekerjaan proyek lagi pada tahun berikutnya. “Parah kondisinya memang sudah berulang kali seperti ini. Jujur saja sepertinya pemerintah kita terlalu lunak. Idealnya, jika ada kontraktor nakal seperti itu harus diberikan sanksi blacklist. Dengan cara itu, maka kontraktor tersebut tidak lagi bisa mengikuti tender,” katanya. Tidak cukup kontraktor, hal serupa perlu dilakukan kepada konsultan pengawas. Ini karena terjadinya proyek molor itu juga disebabkan karena pengawasan tahapan pelaksanaan pengerjaannya lemah. Sejatinya, proyek molor ini berdampak pada wibawa pemerintah daerah di mata publik. Apalagi, ada paket pelaksanaan proyek di rumah dinas Bupati juga jadi korban kenakalan kontraktor, sehingga ini merugikan pemerintah. Implikasi kontra produktif lainnya merugikan uang masyarakat. “Dari informasi di lapan-
gan dan pemberitaan media, ada proyek yang seharusnya pelaksanaan sudah 76 persen, tetapi faktanya baru berjalan 26 persen. Bukti itu menunjukkan pengawasannya lemah. Karena itu, untuk memberi efek jera, ya harus ditindak tegas,” jelasnya. Mangku Budiasa menambahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengumpulkan data paket proyek pemerintah yang dikategorikan molor. Dengan data itu, nantinya ditindaklanjuti dengan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pekerjaaan tersebut. “Kami akan panggil OPD bersangkutan. Kami akan meminta agar OPD ini berani dan tegas menindak kontraktor nakal tersebut,” jelasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah paket proyek pemerintah daerah pelaksanaannya molor. Beberapa paket proyek itu seperti pembangunan jembatan
Bali Post/kmb38
PROYEK LAMBAT - sejumlah proyek pemerintah daerah pelaksanaannya lambat. Atas kondisi ini, Komisi II DPRD Buleleng mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada rekanan nakal. di atas Sungai (Tukad) Batu Pulu yang menghubungkan Desa Tukadmungga dengan Desa Pemaron. Proyek dengan alokasi dana lebih Rp 1 miliar itu pengerjaannya justru masih di bawah 50 persen. Dalih pihak kontrak-
tor, proyek itu lambat akibat masalah teknis di lapangan dan kesulitan finansial. Selain itu, proyek revitalisasi pasar tradisional di beberapa desa di Buleleng realisasinya juga ada yang lambat. Seperti proyek revitalisasi Pasar
Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu. Bahkan, Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) telah memberikan sanksi denda karena proyek itu tidak mampu diselesaikan sebelum tanggal kontrak pekerjaan berakhir. (mud)
GIANYAR
Rabu Paing, 28 November 2018
9
Anggota PKK Dilatih Membuat ”Banten” Gianyar (Bali Post) Pemahaman dan sradha bhakti dalam membuat sarana banten masih perlu dimantapkan di kalangan masyarakat. Selasa (27/11) kemarin, 50 orang ibu-ibu dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar dilatih membuat banten untuk upacara bayi yang baru lahir sampai banten otonan. Kegiatan ini diselenggarakan di Taman Prakerti Buana, Desa Beng, Kecamatan Gianyar. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gianyar Ngakan Putu Dharmajati mengatakan, pelatihan ini difokuskan pada pembuatan banten untuk upacara bayi yang baru lahir hingga otonan, serta pengenalan tanaman upakara termasuk fungsinya dalam pembuatan banten. Dikatakan, masih banyak perempuan Bali belum mengetahui dan memahami bentuk-bentuk upakara dan cara membuatnya. “Dalam tradisi di Bali, perempuan seolah-olah memiliki porsi tersendiri dalam kehidupan adat di Bali. Oleh karena itu, seorang perempuan PELATIHAN - Suasana pelatihan membuat sarana upacara di Taman Prakerti Buana, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Selasa (27/11) kemarin.
Masyarakat Didorong Kelola Sampah Secara Mandiri
Gianyar (Bali Post) Pemkab Gianyar mendorong masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Salah satunya bisa dilakukan dengan pendirian bank sampah. Saat ini di Kabupaten Gianyar terdapat 19 bank sampah. Pemkab Gianyar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar menargetkan penambahan dua bank sampah pada tahun 2019. Berdasarkan data dari DLH Gianyar, volume sampah di Kabupaten Gianyar mencapai 1.511 meter kubik atau sekitar 45,4 ton per harinya. Dari jumlah itu, 887,4 meter kubik atau sektiar 26,7 ton merupakan sampah organik yang seharusnya bisa diolah menjadi pupuk organik. Sisanya sekitar 624 meter kubik atau sekitar 18,8 ton merupakan sampah anorganik yang seharusnya bisa dijual ke bank sampah untuk didaur ulang. “Di sinilah kita mendorong kesadaran setiap warga untuk turut serta memilah sampah organik dan anorganik,” ujar Kepala DLH Gianyar I Wayan Kujus Pawitra, Selasa (27/11) kemarin. Menurut Kujus Pawitra, saat ini ada 19 bank sampah yang sudah aktif mengolah sampah di lingkup rumah tangga. Dikatakan, keberadaan bank sampah secara otomatis meringankan masyarakat dalam mengelola sampah. “Bank sampah ini menampung botol plastik dan sampah lainnya yang bisa dijual kembali. Yang tersisa nantinya hanya sampah organik,” katanya. Kujus Pawitra mengatakan, 19 bank sampah tersebut, seperti bank sampah di Desa Pakraman Padangtegal dan bank sampah Gianyar Bagus, sudah mampu mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. “Nanti kami akan berusaha memperbanyak bank sampah ini untuk membantu mengolah sampah,” jelasnya. Kujus Pawitra menambahkan,
Bali harus mampu memahami adat, tradisi maupun upacara dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. Melalui pelatihan ini, Dharmajati berharap nantinya bisa terkikis hal-hal yang tidak diinginkan tanpa mengurangi makna dan kualitas upacara dan upakara yang terkesan gampang, cepat dan asal jadi. Namun juga memahami makna dan arti filosafi yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar Ir. Cok Gede Bagus Lesmana Tisnu, M.T. mengatakan, pelatihan banten dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman dan sradha bhakti peserta mengenai banten yang dibuat sendiri untuk dipersembahkan, baik untuk sehari-hari maupun harihari suci tertentu. “Selama ini karena kesibukan, sejumlah perempuan Bali lebih sering membeli banten karena nilai lebih praktis,” katanya. Latihan bebantenan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni ranggal 27-28 November dengan menghadirkan narasumber Ida Pedanda Gde Rai Gunung Ketewel, A.A. Istri Swary Panji, S.Ag. dan Tim Praktisi Upacara Taman Prakerti Bhuana Beng, Gianyar. (kmb35)
Salinan Putusan Banding Septiyan Turun Jaksa Belum Tentukan Keputusan
Gianyar (Bali Post) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar belum bisa memberikan tanggapan terkait salinan putusan Ni Luh Putu Septiyan Permadani. Padahal salinan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 46/Pid.Sus/2018/PT Dps tanggal 19 November 2018 itu sudah turun di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Selasa (27/11) kemarin. Salinan putusan itu langsung ditembuskan kepada Kejari Gianyar dan pihak Septiyan.
Bali Post/kmb35
I Wayan Kujus Pawitra
pihaknya menargetkan ada penambahan dua bank sampah baru di desa lainnya pada tahun depan. Tentunya penambahan bank sampah ini akan membantu dalam pengolahan sampah di tingkat rumah tangga. “Sudah kami koordinasikan kepada pihak desa yang siap, sehingga penambahan bank sampah bisa direalisasikan tahun depan,” tegasnya. Kujus Pawitra mengakui, pembangunan bank sampah selama ini kerap terkendala masalah lahan. Namun ia melihat potensi keuntungan dari bank sampah ini sejatinya cukup besar, baik bagi pengelola bank sampah maupun masyarakat. “Masyarakat bisa memperoleh uang ketika menabung di bank sampah, yakni menabung sampah kardus, plastik, dan botol. Bank sampah juga memperoleh keuntungan,” ujarnya. (kmb35)
Sugita Dikunjungi Wabup KONDISI I Wayan Sugita yang mengalami cacat fisik akhirnya mendapat perhatian dari Pemkab Gianyar, Selasa (27/11) kemarin. Selain memberikan bantuan, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun juga berjanji akan mencarikan pacar pemuda 25 tahun asal Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh. “Yen be seger, kel alihang tunangan jegeg nah. Kel beliang baju ajak sepatu, pang tambah ganteng (Kalau sudah sembuh, nanti saya carikan pacar yang cantik. Saya belikan baju dan sepatu supaya tambah ganteng),” canda Agung Mayun yang disambut gelak tawa Sugita. Pada kesempatan itu, Wabup Anak Agung Gde Mayun menginstruksikan kepada jajaran Dinas Kesehatan Gianyar untuk segera memantau kondisi Sugita. Diharapkan, remaja tamatan SMAN 1 Blahbatuh itu dapat ditangani secara maksimal. Wabup Agung Mayun juga memberikan bantuan berupa uang tunai, dan dari Dinas Sosial memberikan bantuan sembako. ”Semoga dapat meringankan beban adik dan nenek,” katanya seraya berharap, Sugita segera sembuh dan dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Saat dikunjungi Wabup Agung Mayun, Sugita didampingi neneknya Ni Ketut Latri (75) dan sepupunya I Nyoman Arjana (30), serta sejumlah perangkat desa setempat. Menurut penuturan Arjana, sepupunya ini tidak dapat beraktivitas normal sejak enam bulan terakhir. Keseimbangannya terganggu, pascaterjatuh dari sepeda motor saat hendak pulang kerja. Sebelumnya, remaja itu bekerja di sebuah Pertamina di daerah Mas, Ubud. ”Dulu begitu tamat sekolah langsung kerja. Semangatnya tinggi, tapi nasib berkata lain,” tutur Arjana. Seusai kecelakaan Sugita sempat diperiksa di rumah sakit. Namun dalam pantauan medis tidak ditemukan gejala penyakit berarti, sehingga diputuskan untuk menjalani rawat jalan di rumah. ”Saya tidak mengerti. Mungkin ada kelainan genetik bawaan,” katanya. Arjana selalu memantau aktivitas adik sepupunya itu. Terkadang juga turut membantu kebutuhan sehari-harinya. Mengingat nenek Sugita yang sudah renta tidak mungkin lagi bisa diandalkan untuk menyambung hidup. ”Ibunya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, ayahnya juga sudah tidak ada,” ucap Arjana. (nik)
Bali Post/nik
MENGUNJUNGI - Wabup Gianyar A.A. Gde Mayun saat mengunjungi Sugita di rumahnya di Desa Saba, Blahbatuh, Selasa (27/11) kemarin.
Humas PN Gianyar yang juga hakim pengadil Septiyan Wawan Edi Prastiyo, mengatakan PN Gianyar sudah langsung mengirim salinan putusan kasus pembunuhan tiga anak kandung itu ke Kejari Gianyar. Selanjutnya, kedua belah pihak baik jaksa dan kubu terdakwa diberikan waktu 14 hari untuk menanggapi putusan banding itu. Waktu 14 hari itu dihitung mulai Selasa kemarin. “Jika dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan banding tersebut ternyata jaksa maupun terdakwa tidak ada menyatakan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut berkekuatan hukum tetap,” ujar Wawan Edi Prastiyo, Selasa (27/11) kemarin. Sebaliknya, jika ternyata dalam rentang waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan banding jaksa maupun terdakwa menyatakan kasasi, maka berkas perkara akan dikirim ke
Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan pemeriksaan oleh tingkat kasasi. “Tentunya putusan banding belum berkekuatan hukum tetap,” terangnya. Wawan Edi Prastiyo menambahkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama (PN Gianyar). Sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding. Putusan Pengadilan Tinggi Bali itu disidangkan oleh trio majelis hakim, Sutoyo selaku Ketua, dengan dua anggotanya Nyoman Sumaneja dan Istiningsih Rahayu, memberikan beberapa pertimbangan. Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara selama 19 tahun dari jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Septyan menunjukkan perspektif Jaksa Penuntut Umum yang melepas-
kan konteks sosial dan psikologis dari terdakwa dengan lebih mengedepankan pada pemberian efek jera. Padahal dengan kehilangan tiga anaknya dan kegagalan untuk bunuh diri setelah menghabisi nyawa anakanaknya telah menjadi sanksi untuk dirinya sebagai seorang pribadi dan terdakwa sudah tidak memiliki apa-apa lagi yang berharga dalam hidupnya. “Jaksa penuntut umum kurang atau tidak memahami kondisi psikis atau kejiwaan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana,” ujar Wawan Edi Prastiyo mengutip pertimbangan putusan banding itu. Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejari Gianyar Gusti Agung Puger belum bisa memberikan langkah selanjutnya atas putusan banding itu. “Kami belum tahu. Akan kami pelajari dulu putusan itu. Nanti kami kabari,” katanya singkat. (kmb35)
Wawan Edi Prastiyo
Bali Post/kmb35
Sidang Lanjutan Dua Caleg di Bawaslu
Pelapor Kesulitan Hadirkan Saksi Tambahan Gianyar (Bali Post) Sidang terkait dugaan dua calon anggota legislatif (caleg) melakukan kampanye di areal pura, kembali berlanjut di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gianyar, Selasa (27/11) kemarin. Dalam persidangan itu, pelapor Nyoman Arjawa tidak mampu menghadirkan saksi tambahan. Sementara saksi dari aparat kepolisian menyebut tidak ada surat pengajuan kampanye ke Polres Gianyar oleh dua caleg terlapor yang berlokasi di Wantilan Pura Dalem Desa Pakraman Buruan. Sid a ng it u d ib uka sekit a r pukul 15.30 Wita oleh majelis Wayan Hartawan yang juga Ketua Bawaslu Gianyar. Dalam persidangan tersebut terjadi perbincangan alot terkait pelapor yang tidak mampu menghadirkan saksi tambahan. Majelis akhirnya memutuskan untuk memberikan waktu tambahan hingga Rabu (28/11) hari ini. “Apabila Rabu besok (hari inired) tidak ada saksi tambahan, maka proses persidangan akan berlanjut,” ujar Hartawan. Dalam sidang itu, majelis juga mengundang Kapolres Gianyar yang diwakili Bripka Kadek Wiradarma, anggota Satreskrim Polres Gianyar. Dalam persidangan itu, Bripka Wiradarma memberikan keterangan bahwa aparat kepolisian sudah melakukan pengecekan terkait surat pengajuan kampanye di Wantilan Pura Dalem Desa Pakraman Buruan, namun hasilnya nihil. “Sampai saat ini belum ada pengajuan kampanye tertulis (oleh terlaporred) yang bertempat di Pura Dalem Desa Pakraman Buruan. Kami melakukan pengecekan di Kepala Seksi Umum (Sium), dari Sium menyampaikan ke Polres, sudah dicek di Sium memang tidak ada,” katanya.
Bali Post/kmb35
SIDANG - Suasana sidang terkait dugaan dua caleg melakukan kampanye di areal pura di Kantor Bawaslu Gianyar, Selasa (27/11) kemarin. Bripka Wiradarma mengatakan, setiap caleg yang melakukan kampanye wajib mengajukan surat pemberitahuan ke Polres Gianyar. “Wajib ada pemberitahuan tertulis ke Polres Gianyar sesuai ketentuan PKPU, tetapi ini tidak ada,” katanya. Ditemui seusai sidang, pelapor Nyoman Arjawa mengakui pihaknya memang tidak bisa menghadirkan saksi lagi dalam persidangan Selasa kemarin, dengan alasan berhalangan. “Kemarin bendesa sudah dipanggil dan sudah memberikan kesaksian. Apa itu tidak cukup? Kalau ini (saksi tambahan - red) kan berbelit-belit jadinya,” katanya. Arjawa menyebut sudah terjadi intervensi dari sejumlah pihak terhadap warga yang akan menjadi saksi, sehingga ia kesu-
litan membawa saksi ke ruang persidangan. “Susah orang bawa saksi karena itu ada intervensi di masyarakat. Terlebih Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memaksa saksi,” katanya. Arjawa berharap majelis mengambil tindakan khusus untuk memperjelas perkara ini. Ia juga menyinggung terkait foto kegiatan di areal Wantilan Pura Dalem Desa Pakraman yang dibenarkan oleh para caleg. “Sudah dikonfirmasi memang benar mereka yang ada di foto itu, dan diakui sah. Itu kan bisa sebagai alat bukti, yang melanggar PKPU Nomor 23 Tahun 2018 pasal 31 huruf a menyebutkan larangan kampanye di tempat ibadah beserta halamannya,” katanya. Sementara itu, kuasa hukum terlapor I Nyoman Punduh,
S.H. membantah terkait adanya intervensi dari pihak terlapor sehingga menghalangi saksi untuk hadir ke persidangan. Punduh mengarahkan pelapor bila memang terbukti ada intervensi terhadap saksi untuk melapor ke aparat terkait. “Kalau memang ada intervensi, dia bisa lakukan upaya hukum. Apa benar itu ada intervensi atau tidak,” katanya. Menurut Punduh, yang jelas pelapor tidak bisa mendatangkan saksi tambahan dalam sidang, Selasa kemarin. Dari hal itu, ia menuding apa yang disampaikan pelapor tidak benar. “Kampanye di tempat ibadah memang tidak benar. Klien kami membawa bantuan hibah bansos kepada ibu-ibu PKK, bertempat di wantilan. Jadi, tidak ada itu kampanye di wantilan. Tidak ada,” tegasnya. (kmb35)
JEMBRANA
10
Rabu Paing, 28 November 2018
Sudah Disiapkan Gedung dan Anggaran Miliaran Rupiah
Pendirian BPR Jembrana Tahun Ini Dipastikan Gagal Negara (Bali Post) – Belum adanya titik temu pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jembrana hingga akhir tahun ini berpotensi menimbulkan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Sebab, selain pendiriannya sudah dipayungi Peraturan Daerah (Perda), anggaran pendirian bank daerah kabupaten ini juga sudah dipasang miliaran rupiah. Selain itu, gedung untuk BPR juga sudah disiapkan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jembrana I Ketut Catur, Selasa (27/11) kemarin kembali mempertanyakan realisasi pendirian BPR tersebut. Catur menilai dalam jawaban eksekutif sebelumnya, disebutkan bahwa pemerintah daerah sudah berusaha melakukan pendirian BPR. Tetapi menurutnya belum ada solusi. “Sementara anggaran sudah dipasang. Dan pendirian BPR sudah diperdakan,” tandas dewan asal Lateng ini. Sejak awal, perda pendirian BPR yang merupakan inisiatif DPRD ini bertujuan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak kabupaten yang telah memiliki BPR sudah mampu memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah. Pihaknya berharap agar eksekutif lebih serius dalam mendirikan BPR. Bila perlu menurutnya dibuatkan panitia kerja (panja). Dengan adanya Silpa tentu menjadi catatan. Dan bukan tidak mungkin anggaran itu akan dibawa ke unit lain. Sebelumnya dalam paripurna DPRD (12/11) lalu, dengan agenda jawaban Bupati terhadap pemandangan DPRD disebutkan bahwa sejatinya eksekutif sudah mengambil langkah konkret. Di samping juga melakukan konsultasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, diakui realisasinya masih terbentur dengan persoalan yang berada di luar kendali eksekutif. Dari informasi, salah satu yang menghambat pendirian adalah rekrutmen Direksi dan Dewan Komisaris BPR. Tim Pansel perekrutan hingga beberapa kali membuka pendaftaran namun belum ada hasil. Sementara syarat pendirian harus ada Direksi dan Dewan Komisaris dulu. Tahun ini, anggaran dipasang hingga Rp 3,5 miliar untuk pendirian BPR Jembrana. Termasuk biaya proses perekrutan jajaran direksi. Awalnya DPRD berharap, BPR ini bisa beroperasi pada tahun 2018 ini. Tetapi melihat kondisi yang ada, dipastikan tidak bisa terwujud di tahun ini. Padahal sejatinya sudah disediakan gedung lantai dua yang rencananya digunakan untuk kantor BPR di Jalan Udayana. (kmb26)
Bali Post/wit
PARIPURNA - Sidang paripurna DPRD Jembrana dan menetapkan APBD 2019. Salah satu catatan penting, dewan mendesak Pemkab moratorium pengadaan tenaga kontrak.
Membebani APBD
Dewan Desak Moratorium Pengadaan Tenaga Kontrak Negara, (Bali Post)-
Jumlah tenaga kontrak di Pemkab Jembrana yang telah melebihi jumlah pegawai negeri sipil dinilai sudah membebani anggaran belanja daerah. Untuk itu pengadaan tenaga kontrak di Pemkab Jembrana didesak segera dihentikan atau dimoratorium. Melalui moratorium ini, anggaran belanja langsung akan dapat ditekan.
I Ketut Catur
Bali Post/wit
Tangkapan Ikan Melimpah
Nelayan Berharap ”Cold Storage” di PPN Pengambengan Dapat Digunakan Negara (Bali Post) Meskipun hasil tangkapan ikan nelayan saat ini mulai melimpah, namun harga jual masih jauh dari harapan nelayan. Keberadaan cold storage (penyimpanan) ikan sejatinya bisa dijadikan solusi. Sebab, hasil tangkap ikan ini masih tergantung alam. Sehingga ketika masa paceklik, harga ikan akan melonjak. Di kawasan industri perikanan Pengambengan, saat ini ada sejumlah cold storage. Namun, beberapa di antaranya tidak digunakan. Selain yang dikelola Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Jembrana, juga ada yang di areal Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan. Bangunan baru itu berada di lahan perluasan PPN Pengambengan, tepatnya di dekat gedung TPI baru. Tapi sayangnya hingga menjelang akhir tahun, cold storage yang selesai dikerjakan awal tahun lalu itu belum difungsikan. Termasuk gedung TPI yang baru. Padahal sejatinya banyak nelayan atau pengusaha ikan yang berkeinginan mengontrak bangunan tersebut. Harapannya agar hasil tangkapan ikan yang melimpah saat ini, bisa disimpan untuk dijual saat paceklik atau harga stabil. “Sebenarnya peluangnya ada, karena tangkapan ikan ini kan bergantung musim. Sekarang masa panen tangkapan, harga murah. Tapi nanti ketika sudah berkurang (tangkapan ikan), harga otomatis naik,” ujar salah seorang nelayan belum lama ini. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa mengatakan, terkait cold storage yang sudah selesai dibangun namun belum dioperasikan itu dari kementerian kelautan dan perikanan. Memang diakuinya, banyak pengusaha yang berminat menggunakan cold storage itu untuk penyimpanan ikan di masa panen saat ini. Tetapi meskipun sudah selesai, namun status asetnya masih milik Kementerian. Belum ada penyerahan ke pemerintah daerah. Rencananya cold storage itu akan dikelola oleh Perum Perikanan Indonesia (Perindo), setelah diserahkan ke Pemkab Jembrana termasuk bangunan TPI yang baru. Selain untuk tempat penyimpanan ikan, cold storage itu juga akan dipergunakan untuk praktik taruna dari Politeknik Kelautan Perikanan Pengambengan. (kmb26)
Bali Post/olo
Cold Storage – Bangunan Cold Storage di PPN Pengambengan meskipun sudah awal tahun lalu rampung hingga November ini belum dioperasikan.
Demikian salah satu catatan penting yang terlontar saat laporan pimpinan gabungan komisi yang dibacakan IB Susrama dalam Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Jembrana, Selasa (27/11), di ruang Sidang Utama DPRD Jembrana. Rapat dipimpin Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pimpinan OPD dan Forkompinda di lingkungan Kabupaten Jembrana. Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi menyetujui Ranperda APBD TA 2019 untuk ditetapkan sebagai Perda sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurut Dewan, ke-
beradaan tenaga kontrak yang terus bertambah jumlahnya membuat tenaga kontrak daerah sekarang bahkan lebih banyak dari jumlah PNS. Sehingga dewan minta supaya rekrutmen tenaga kontrak daerah dihentikan. Penambahan tenaga kontrak daerah ini bisa mengurangi porsi belanja langsung dalam APBD. Agar diadakan moratorium rekrutmen tenaga kontrak daerah baru karena kalau tidak, dipastikan akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Catatan Dewan tentang pembatasan penambahan kontrak ini langsung ditanggapi Bupati I Putu Artha. Dirinya sependapat dan me-
nyepakati untuk dibatasi. Penambahan ini menurutnya karena adanya pelimpahan tenaga dari Perusda sebelumnya. Dalam Ranperda APBD 2019 pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1,12 triliun. Terdiri dari PAD sebesar Rp 131.610.717.697, dana perimbangan Rp 727.169.242.000, sedan gkan pendapatan daerah yang sah dirancang Rp 270.265.939.668. Sementara untuk belanja daerah dirancang sebesar Rp 1,16 T, dengan rincian belanja tidak langsung Rp 569.112.940.906. dan belanja langsung sebesar Rp 599.841.820.495. Bupati Artha mengapresiasi yang setinggi-tinggin-
Negara, (Bali Post) Dana bagi hasil pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung untuk Kabupaten Jembrana tahun 2019 dipastikan berkurang. Bupati Jembrana I Putu Artha, Selasa (27/11), menyatakan berkurangnya PHR Kabupaten Badung kerena turunnya pendapatan sektor pariwisata. Dari total usulan Rp 50 miliar, tahun 2019 Jembrana hanya mendapat Rp 43 miliar. Meskipun dana PHR Badung berkurang, pihaknya memastikan program untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat Jembra-
na yang dibiayai dari PHR Kabupaten Badung tersebut akan tetap direalisasikan. Namun, penurunan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Badung diakuinya akan berpengaruh kepada alokasi dana bantuan bedah rumah, baik yang pembiayaannya dibantu dari dana bagi hasil PHR Kabupaten Badung maupun dari APBD Jembrana. “Kalau bedah rumah yang dibantu sebanyak 300 bedah rumah senilai Rp 50 juta, itu belum ada kabar” jelasnya. Pihaknya memastikan seluruh penerima bedah rumah ini tetap menerima
bantuan dengan mengalihkan biaya bedah rumah dari APBD Kabupaten Jembrana. Pihaknya juga sudah menyampaikan ke Dinas PUPR yang menangani supaya memprioritaskan penerimanya untuk tahun depan. Ada sekitar 200 bedah rumah APBD, masingmasing senilai 30 juta, kalau batal dialihkan untuk penerima bedah rumah Kabupaten Badung. Di sisi lain, pihaknya juga tidak ingin dana bagi hasil PHR Kabupaten Badung ini sampai kembali menjadi polemik. Menurutnya dana bagi hasil PHR Kabupaten Badung
ya pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jembrana karena Ranperda APBD 2019 dapat disepakati untuk ditetapkan menjadi Perda. Artha juga berterima kasih karena masing-masing fraksi memberikan penilaian objektif, tidak hanya menyoroti kekurangan namun juga mengapresiasi peluang serta keberhasilan. “Saya berharap komitmen yang telah disepakati dan dibangun bersama ini bisa sama-sama dijalankan guna memacu pembangunan daerah. Demikian halnya fungsi pengawasan dari DPRD tetap kita perlukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku,” kata Artha. Kualitas Proyek Selain masalah tenaga kontrak, dewan juga meminta Bupati mengurangi penunjukan langsung (PL) dalam pelaksaan proyek yang ada di organisasi perangkat daerah.
Ada indikasi penunjukan perusahaan untuk mengerjakan kegiatan Pemkab banyak yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Banyak juga dari PL ini berakhir tidak sesuai dengan harapan terutama dari segi kualitas pekerjaan. Untuk itu supaya PL termasuk swakelola rehab sekolah lebih mendapat pengawasan. Untuk optimalisasi PAD, dewan berharap eksekutif menggali kembali sumber retribusi baru atau ekstensifikasi. Sedangkan penetapan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha mesti disesuaikan lagi dengan kemampuan masyarakat. Dewan juga berharap pihak eksekutif lebih mempertajam prosedur hibah/ bansos. Mulai dari pengajuan proposal, pendistribusian di masing-masing OPD sampai pertanggungjawaban guna menghindari kebingungan di masyarakat. (kmb)
ini tidak sesuai dengan yang diusulkan lantaran faktor alam seperti gempa bumi, Gunung Agung meletus, sehingga PHR berkurang. Pihaknya menyatakan tetap bersyukur masih diberikan dana PHR. Agar tidak terjadi persoalan akibat PHR Kabupaten Badung yang tidak sesuai dengan usulan tersebut, Bupati Artha mengaku akan merencanakan alokasi anggaran dengan lebih baik. Selama ini katanya memang ada polemik yang terjadi terkait bansos PHR Kabupaten Badung. Persoalannya menurutnya karena permohonan
bansos yang diusulkan oleh para anggota dewan penerimanya justru banyak yang sama. Dimana bisa satu penerima banyak permohonan yang masuk dari berbagai fraksi, padahal tidak boleh satu lokus diberikan bantuan lebih dari satu. Sesuai dengan hasil pembahasan dengan legislatif, menurutnya nantinya usulan bansos tersebut sebelum diajukan agar digodok di tingkat fraksi. Bahkan pihaknya mengaku harus berhati-hati dalam merealisasikan Bansos ini, terlebih dengan tenggat waktu memasuki akhir tahun. (kmb)
Turun, Bantuan PHR Badung untuk Jembrana
Jalak Bali
Dulu Langka, Kini Ditangkarkan dan Bisa Diekspor Para pelaku penangkaran burung curik (jalak) Bali kini memiliki pasar yang luas. Bukan saja peluang menjual di dalam negeri secara resmi, tetapi juga hingga pasar di luar negeri (ekspor). Namun, penangkar harus tercatat dalam sekretariat Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Sebab, jalak Bali merupakan satwa yang masuk Apendiks I (spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional). Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Jenderal KSDAE, Indra Exploitasia mengatakan, penjualan burung jalak Bali dari hasil penangkaran dimungkinkan hingga ke luar negeri. Asalkan penangkar mengikuti aturan dan teregristasi di Sekretariat CITES. “Semua ketentutan perdagangan (satwa) itu ada
di CITES. Dan sudah ada satu dari penangkar yang teregristasi di CITES. Sehingga dimungkinkan bisa dijual ke luar negeri,” terangnya. Melalui penangkaran mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Termasuk masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang merupakan habitat asli burung ini. Yang paling penting saat ini, agar tidak ada lagi perburuan liar khususnya satwa jalak Bali ini. “Bagaimana menjamin kelestarian habitat alam, melindungi dari kepunahan, dan bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan hasil dan burung bisa lestari,” ujarnya. Bahkan Dirjen mendorong agar masyarakat melakukan penangkaran sehingga masyarakat juga mendapatkan penghasilan. “Menjual satwa hasil dari penangkaran diperbolehkan, kami akan memberikan bimbingan pada penangkar,” ujar Indra
didampingi Kepala Balai TNBB Agus Ngurah Krisna. Di pasaran saat ini harga jual burung cantik ini di kisaran Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. Memang harga ini jauh turun dibandingkan tahun 1990-an saat jalak Bali masih jarang karena perburuan liar. Sehingga saat itu di pasar gelap, burung tersebut bernilai tinggi bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Namun kini, burung tersebut telah mulai banyak dengan munculnya penangkaranpenangkaran. Kepala TNBB Agus Ngurah Krisna mengatakan, berdasarkan hasil monitoring burung jalak Bali yang dilakukan pada 2018 ini, terdapat 141 ekor burung yang hidup liar di alam. Jauh meningkat dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir peningkatan ukuran populasi burung Jalak Bali di alam maupun di pusat perkembangbiakan. Burung yang dilepasliarkan sudah berkembang secara alami di habitatnya.
Bali Post/olo
Curik Bali – Burung curik Bali yang merupakan satwa endemik di TNBB. Saat ini sudah mulai banyak bermunculan penangkar-penangkar, bahkan pasar resmi hingga ke luar negeri. Untuk jalak Bali atau biasa juga dikenal dengan nama ilmiah Leucopsar Rothschildi merupakan jenis burung endemik Bali yang habitat aslinya berada di TNBB. Jalak Bali memiliki ciri khas warna bulu
yang didominasi warna putih dengan kombinasi warna hitam pada ujung sayap dan ujung ekor. Ciri khas lainnya adalah warna biru terang pada bagian sekitar mata. (kmb26)
KARANGASEM
Rabu Paing, 28 November 2018
11
24 Koperasi Dibubarkan
Terpenting Berkualitas, Tak Perlu Banyak Amlapura (Bali Post) -
Koperasi yang dibina di Karangasem cukup banyak, mencapai 317 unit. Namun, beberapa di antaranya tidak sehat. Karena itu, tahun ini rencananya 24 koperasi akan dibubarkan. Kadis Koperasi dan UMKM Karangasem Gede Ngurah Yudiantara mengatakan hal itu, Selasa (27/11) kemarin.
RUMDIN - Rumdin Ketua DPRD Karangasem tidak ada penghuninya.
Bali Post/kmb41
Rumdin Wakil Ketua DPRD Masih Dipinjam
Sekwan Bantah Rumah Dinas Ketua Dewan Tak Ditempati Amlapura (Bali Post) Rumah dinas (rumdin) Wakil Ketua DPRD Karangasem di Jalan Diponegoro sampai saat ini memang masih dipinjam BNNK dan Saber Pungli untuk kegiatan perkantoran. Sesuai arahan BPK, pihak Sekretaris Dewan telah melayangkan surat dan memerintahkan dua instansi itu supaya segera mengosongkan gedung itu. Sementara rumdin Ketua DPRD yang lokasinya di sebelah utara kantor DPRD tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian itu nampak sepi alias tidak ditempati. Kabag Umum Setwan DPRD Karangasem, I Nyoman Sumadiyasa, saat dikonfirmasi Selasa (27/11) kemarin, mengungkapkan, kalau sampai saat ini, pihak BNNK dan Saber Pungli masih meminjam gedung rumdin Wakil Ketua DPRD
untuk perkantoran mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak BPK, pihaknya diminta mengosongkan gedung tersebut. “Sesuai arahan BPK, kita sudah layangkan surat kepada mereka untuk segera mengosongkan gedung itu. Tapi, sampai saat ini, gedung masih difungsikan atau dipinjam,” ucapnya. Sekarang ini, kata Sumadiyasa, hanya Ketua DPRD yang mengambil rumah dinas. Wakil dewan lainnya tidak menempati rumdin. Karena hanya ketua yang menempati rumdin, maka ketua tidak dapat tunjangan perumahan. “Hanya pak ketua yang tak mendapat tunjangan perumahan karena dapat rumdin. Dewan lainnya semuanya dapat tunjangan perumahan,” katanya. Disinggung rumah dinas
Ketua DPRD Karangasem tidak ditempati karena terlihat kosong, Sumadiyasa membantah. Dia menegaskan ketua dewan tetap menempati rumdin itu. “Pak ketua tetap menempati rumdin. Mungkin karena sering tidur di rumahnya karena dekat, makanya rumah dinas itu kelihatan kosong. Walau tampak tidak ada orang di sana, sejatinya rumah itu ditempati,” ujarnya. Berdasarkan pantauan, rumdin Ketua DPRD terlihat sepi tidak ada satu pun penghuni di sana. Pintu gerbangnya terlihat terkunci. Namun, halaman rumah nampak bersih. Hanya terlihat beberapa titik saja yang ditumbuhi rumput liar. Rumput di kebun juga terlihat mulai tumbuh tinggi seperti tanpa pernah dipotong. (kmb41)
Menurutnya, tahun 2017 lalu, pihaknya juga membubarkan 16 koperasi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sedangkan tahun 2018 ini, kembali akan membubarkan 24 koperasi. Hanya, sebelum dilakukan pembubaran, akan dilihat terlebih dahulu kondisi koperasi bersangkutan ke lapangan. Pertimbangannya, pihak pemerintah tidak ingin dicap semena-mena yakni tanpa alasan kuat kemudian membubarkan begitu saja koperasi itu. Jika koperasi itu punya utang kemudian dibubarkan, maka kasihan nasabahnya dan juga lembaga yang dipinjami uang koperasi itu. “Koperasi yang kita bubarkan itu atas permintaan langsung pemilik koperasi. Pemiliknya yang minta koperasinya dibubarkan,” ungkapnya. Ada banyak faktor yang membuat koperasi itu dibubarkan. Di antaranya kata Yudiantara, manajerial atau kepengurusan koperasi itu kurang bagus akibat kurang jeli. Dicontohkan, koperasi sering memberikan pinjaman kepada warga, bukan saja tanpa agunan jelas, tetapi kepada mereka yang tidak punya pekerjaan pasti. Akibatnya, pengembalian pinjaman itu menjadi tidak lancar. Kendati relatif banyak ada pembubaran koperasi, namun dinas sedikit bangga karena lahir koperasi baru. Tahun ini,
ada enam koperasi baru. “Sesuai statemen Menteri Koperasi AAN Puspayoga tidak perlu banyak-banyak ada koperasi. Sedikit saja sudah cukup. Terpenting, koperasinya itu berkualitas. Jangan sebaliknya, koperasi banyak tetapi tidak berkualitas. Kalau demikian, sia-sia saja. Pasti akhirnya koperasi itu sulit berkembang dan kemudian dibubarkan,” katanya. Guna meningkatkan kualitas koperasi, Yudiantara menegaskan, rencana tahun 2019, pihaknya memberikan pembinaan kursus sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi para pengurusnya. Metode itu salah satu cara meningkatkan kualitas pengelolaann koperasi agar lebih baik. Nantinya akan ada 171 orang pengurus koperasi diberikan pelatihan. Dengan pelatihan itu, diharapkan, kualitas koperasi bisa dikembangkan lebih baik ke depannya. “Pelatihan sertifikasi untuk kompetensi itu diberikan mulai manajer, juru tagih, dan pengurus lainnya. Kegiatan itu dianggarkan dari pemerintah pusat. Kita berharap, pelatihan yang diberikan membuat para pengurus koperasi punya wawasan lebih untuk membangun koperasi agar lebih baik,’’ ujar Yudiantara. Pengurus koperasi diberikan pelati-
Bali Post/kmb41
Gede Ngurah Yudiantara
han sesuai bidangnya masing-masing. Kemajuan suatu koperasi memang perlu SDM yang mumpuni. ‘’Dengan dikawal SDM yang baik, maka pengelolaan koperasi bisa lebih aman dan nyaman ke depannya,” ujar Yudiantara. (kmb41)
Hindari Bencana Erupsi Gunung Agung
Pengembangan Perumahan Diarahkan ke Seraya
Amlapura (Bali Post) Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan ke timur Kota Amlapura. Seperti ke Desa Seraya dari Subagan yang dinilai sudah sesak. Pengembangan ke Seraya itu selain meminimalisasi alih fungsi lahan sawah, juga ke depannya menghindari erupsi Gunung Agung. Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karangasem, Bayu Pramana, mengatakan hal itu usai rapat sosialisasi hasil konsultasi tentang rencana revisi Perda RTRW Karangasem, Selasa (27/11) kemarin, di Karangasem. Pramana menegaskan, hingga saat ini memang ma-
sih ada alih fungsi lahan sawah, terkait pengembangan permukiman di Kelurahan Subagan dan Bungaya, hingga arah timur Kota Amlapura seperti pinggir jalan Taman Ujung. Alih fungsi lahan itu sebenarnya sudah sejak lama. Kenyataannya memang sulit dikendalikan atau dicegah. “Seperti di pinggir jalan Subagan ke arah Asak sebelum tanjakan. Di sana malah sudah banyak lahan sawah dikapling-kapling. Pembangunan rumah pribadi juga sudah banyak. Seperti di lahan sawah subur arah jalan Bayangkara Kota Amlapura ke jurusan Ujung,” ucapnya. Da la m rencana revisi RTRW nanti, pengembangan ke arah timur atau ke Seraya tujuannya memini-
malisasi alih fungsi lahan sawah eksisting, terutama pemanfaatan lahan kering di Seraya. Sesungguhnya, pengembangan pariwisata ke Seraya itu sudah sejak lama direncanakan. Seorang warga, Kadek Sari, mengatakan, kalau dirinya menginginkan membeli rumah aman dari kawasan rawan bencana. Seperti menjauh atau menghindari kawasan rawan bencana erupsi Gunung Agung. “Kalau membeli rumah, sekalian mencari lokasi aman, jauh dari kemungkinan banjir atau dampak erupsi Gunung Agung. Menghindari wilayah merah, rawan bencana baik alur aliran lahar panas maupun aliran lahar dingin,’’ katanya. (kmb41)
TINJAU PROYEK - Wabup Karangasem, I Wayan Artha Dipa, saat meninjau proyek di Manggis.
Bali Post/kmb41
Hindari Pemutusan Kontrak
Pengerjaan Proyek Tak Boleh Asal-asalan Amlapura (Bali Post) Wabup Karangasem Wayan Artha Dipa meminta kepada kontraktor agar pengerjaan proyek sesuai perjanjian waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi proyek molor dan juga pemutusan kontrak maupun denda. Wabup berharap, seluruh kegiatan diselesaikan sesuai target yang direncanakan. “Saya minta proyek itu dikerjakan sebaik mungkin dan harus tepat waktu. Gunakan
bahan bangunan berkualitas baik. Jangan proyek itu dikerjakan asal-asalan. Hal itu penting, agar bisa dinikmati masyarakat dalam jangka waktu panjang,” tegas Wabup saat meninjau proyek di Manggis, Selasa (27/11) kemarin. Wabup Artha Dipa juga berharap berbagai kegiatan pembangunan baik yang sudah selesai maupun yang dalam tahap penyelesaian, agar selalu dipelihara. Den-
gan cara itu bisa bermanfaat lebih lama, sehingga anggaran yang ada bisa dipergunakan untuk membangun sektor lainnya. Wabup menijau proyek itu guna memastikan apakah ada keterlambatan alias molor pengerjaan proyek itu atau tidak. Dalam sidak itu, wabup didampingi Staf Ahli Pembangunan I Made Toya, Kabag PP (Pengendalian Pembangunan) I Wayan Sujana, Kabag Humas Gede
Waskita Suta Dewa dan dinas terkait. Proyek yang ditinjau adalah peningkatan ruas jalan Manggis - Yeh Poh, ruas jalan Sengkidu - Pura Dalem Manggis, penggantian Bogh Duiker tk. Mengereng Hulu (Bukit Catu), ruas jalan Apit Yeh - Selumbung dan proyek pengadaan aset tetap renovasi, pemeliharaan DTW (daerah tujuan wisata) Yeh Malet, Kecamatan Manggis. (kmb41)
Tunjukkan Keprihatinan
Gede Dana Menginap Sehari di Rumah Keluarga Miskin Ketua Fraksi PDI-P Karangasem Gede Dana, S.Pd., M.Si., Senin (26/11) malam, menginap sehari di rumah keluarga miskin, Banjar Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang Karangasem. Mantan Ketua DPRD Karangasem itu datang sekitar pukul 20.00 wita. Gede Dana baru kembali keesokan harinya, Selasa (27/11) pagi. Tempat yang menjadi sasaran menginap adalah keluarga miskin Gede Rai (80) yang tinggal dengan istrinya Ni Made Simpen (75). Lalu, bagaimana apresiasi Gede Dana menginap di tempat keluarga miskin itu? KELUARGA tempat Gede Dana menginap itu kesehariannya sebagai petani yang berpenghasilan tidak menentu. Hal itu membuat tokoh PDI Karangasem prihatin dan terketuk hatinya. Ia memperjuangkan keluarga miskin asal Banjar Umanyar itu mendapat program bedah rumah gratis. Kondisi rumah keluarga miskin itu memang sangat tidak layak huni. Apalagi usia mereka sudah tua. Bahkan, atap rumahnya sudah bocor hingga ditutupi terpal. Pernikahan Gede Rai dengan istrinya Ni Made Simpen dikarunia lima orang anak, yakni Wayan Suastini, Mangku Made Antara, Nyoman Suputra, Made Marianti, dan
Wayan Karniawati. Anaknya ini sudah menetap di tempat terpisah. Begitu mengetahui tokoh asal Gumi Lahar itu menginap di rumahnya, salah seorang anak Gede Rai, Mangku Made Antara, menyambut hangat kehadiran Gede Dana. Dengan mata berlinang, Mangku Antara, sangat bahagia, kemudian menerima hangat Gede Dana. Pihaknya merasa dapat kehormatan karena ayahnya mendapat atensi dari dewan Karangasem itu. Faktanya, kata Mangku Antara, banyak pejabat hanya duduk di kursi. Akan tetapi, sosok Gede Dana diakui berbeda. Terjun ke lapangan bahkan menginap di rumah penduduk. “Sebagai masyarakat biasa kami mera-
sa terhormat ada wakil rakyat menginap di rumah sangat sederhana kami. Benar-benar sangat salut dengan beliau,” tutur Mangku Made Antara. Dengan gaya seperti ini, kata Antara, apa yang terjadi kondisi riil di masyarakat, pasti dilaporkan Gede Dana, tidak mengada-ada apalagi merekayasa kondisi tumpang tindih perekonomian warga. Demikian bijaksana, cerdas, dan penuh rasa kemanusiaan sosok Gede Dana. Sebab, terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Berbaur merasakan penderitaan masyarakatnya. Terutama warga yang memiliki keterbatasan perekonomian. “Orangtua saya, Gede Rai dan Ni Made Simpen, ini jiwanya mandiri. Mereka malu minta kepada anak, makanya pilih berusaha sendiri. Sebenarnya, orangtua saya sangat sayang terhadap keluarga. Makanya tidak mau merepotkan anaknya,” tutur Mangku Made Antara. Meskipun sudah tua, na-
mun masih mampu bekerja, memelihara satu ekor sapi milik anaknya yang pertama, Wayan Suastini. “Masyarakat di sekitar sini, masih banyak membutuhkan uluran tangan, bantuan tokoh-tokoh yang punya nurani. Sebab, penghasilan kami sangat terbatas. Sering kami menanak nasi sela akibat terbatasnya beras,’’ keluh Mangku Made Antara. Berbaur dengan keluarga miskin itu tidak membuat Gede Dana risih. Melainkan langsung akrab dengan keluarga Gede Rai dkk. Sebetulnya, Gede Dana, sudah sangat dikenal di sana karena merupakan sosok sederhana dan juga merakyat. Ketua DPC PDI-P Karangasem itu langsung mengenang masa susahnya dulu. Dana mengaku juga berlatar belakang tidak mampu. Saat ekonomi keluarganya terpuruk, sempat rumahnya tanpa pintu. Istilah di sana rumah penemang, hanya memakai pintu kelabang. Demikian kehidupan kakeknya saat
dirinya duduk di bangku SD. Karena itu, Gede Dana mengaku sangat merasakan situasinya, seperti bermalam menggunakan lampu sentir. “Saat saya SMP, rumah kami pun masih menggunakan lampu pijar (lampu sentir). Pernapasan biasa terganggu akibat terkena asap. Besoknya tiba-tiba hidung hitam. Sebab menghirup udara malam bercampur asap dari lampu sentir,” kenang Gede Dana menceritakan masa-masa sulitnya. Gede Dana bertemu warga miskin dan menginap sehari di rumah penduduk karena prihatin selain mengenang manisnya hidup terdahulu. Bukan kali ini, pengalaman semacam itu sudah pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Termasuk makan menggunakan kau (piring dari batok kelapa). Nasi sedikit karena harus berbagi dengan keluarga. “Keluarga Gede Rai ini saya akan perjuangkan dapat bantuan bedah rumah. Jika tidak dapat di Karangasem,
Bali Post/kmb41
BINCANG-BINCANG - Ketua Fraksi PDI-P Karangasem Gede Dana, S.Pd., M.Si. saat berbincang-bincang dengan Gede Rai dan istrinya Ni Made Simpen, Senin (26/11) malam. Gede Dana menginap sehari di keluarga miskin di Banjar Umanyar, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem. saya berusaha di Provinsi Bali. Sebetulnya, keluarga miskin ini sangat layak menerimanya. Dari sisi kriteria sudah memenuhi per-
syaratan,” jelas politisi PDI-P yang kini kembali maju ke DPRD Karangasem, dengan nomor urut 1 dari Dapil Abang. (eka/k250)
KLUNGKUNG
12
Rabu Paing, 28 November 2018
SOSOK Laporkan Gratifikasi Seluruh ASN wajib mengetahui dan memahami soal gratifikasi. Ini penting, agar ke depan ASN bisa mengendalikan dan tahu cara melaporkan gratifikasi. Demikian disampaikan Wakil Bupati Klungkung Made Kasta, saat sosialisasi soal Gratifikasi dan Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan APH (Aparat Penegak Hukum), di ruang rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Selasa (27/11) kemarin. Dia ingin memberikan pemahaman kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pelaksanaan gratifikasi dan perjanjian kerjasama APIP dan HPH, guna meminimalisasi persoalan hukum pada OPD. “Saya ingin mengefektifkan pencegahan korupsi, melalui sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kita,” katanya. Wabup Kasta mengingatkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengawasan wakil bupati sampai ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka, dia meminta permasalahan sekecil apapun, dia harus tahu. Selain itu, draf rancangan peraturan daerah yang dibuat masing-masing OPD juga harus sepengetahuan wakil bupati. Sehingga kerja sama antara APIP dan APH dapat memperkuat sinergi kerja sama dalam koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, yang berindikasi pada permasalahan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihak Inspektorat juga sudah membuka klinik konsultasi, mengingat tugas pokok dan fungsi yang sangat banyak, seperti limpahan tugas dari KPK. Tidak hanya untuk OPD, namun juga menerima pengaduan dari masyarakat, terkait pemerintahan daerah dengan melibatkan OPD terkait, seperti Bagian Hukum, Bapperlitbang dan Pemerintahan Desa. Dia berharap semoga mendapat respons yang positif dan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih. (gik)
Bali Post/gik
DIJEBOL - Bagian tanggul yang dijebol investor untuk memudahkan akses keluar-masuk proyek water sport.
Untuk Pembangunan ”Water Sport”
Tanggul Pantai di Nusa Penida Dirusak Investor Perbekel Diingatkan
Jauhi Judi dan Miras
Semarapura (Bali Post)Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melantik dan mengambil sumpah 17 perbekel anyar hasil pemilihan perbekel (pilkel) serentak Oktober 2018 lalu, di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (27/11) kemarin. Suwirta mengingatkan perbekel terpilih harus menjadi panutan dengan menghindari perilaku menjadi pemabuk dan penjudi, serta memiliki teamwork yang kuat di masing-masing desa. Bupati Suwirta menyarankan perbekel harus belajar dengan baik, bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang benar dan hal yang penting lagi harus bersinergi dengan seluruh tokoh masyarakat, akademisi maupun praktisi untuk membangun desa. “Jangan takut bekerja, jalankan asal sesuai dengan aturan,” ujar Suwirta di hadapan perbekel periode 2018-2024 ini. Perbekel diharapkan harus rajin turun ke lapangan mengetahui situasi dan kondisi di desanya. “Hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus. Kebiasaan menjadi peminum, perokok, pejudi harus Saudara lenyapkan dari sekarang juga,” tegas Suwirta. Kadis PMDPPKB Klungkung I Wayan Suteja menjelaskan, pilkel serentak ini keseluruhan diikuti 17 desa di semua kecamatan di Klungkung. Untuk Kecamatan Klungkung ada 4 desa, yakni Desa Satra, Tojan, Selat, dan Kampung Gelgel. Kecamatan Banjarangkan diikuti oleh 5 desa yaitu Desa Bakas, Nyalian, Nyanglan, Aan, dan Tihingan. Sedangkan Kecamatan Dawan ada 3 desa yaitu Desa Besan, Dawan Kaler, dan Kusamba. Terakhir di Kecamatan Nusa Penida ada 6 desa yang mengikuti Pilkel serentak tersebut, yakni Desa Kutampi Kaler, Sakti, Toya Pakeh, Pejukutan, dan Batumadeg. “Dari 17 desa yang mengikuti pemilihan serentak, ada lima desa yang incumbent yakni, Perbekel Desa Tojan, Batumadeg, Kampung Gelgel, Dawan Kaler, serta Perbekel Desa Nyanglan,” jelasnya. Selain pelantikan perbekel, pada kesempatan itu juga dilantik Ketua Tim Penggerak(TP) desa yang dilakukan oleh ketua tim PKK se-Kecamatan Klungkung. (kmb31)
Bali Post/gik
DILANTIK - Para perbekel terpilih yang dilantik Selasa kemarin, di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya. Bupati Suwirta mengingatkan perbekel jangan jadi penjudi dan pemabuk.
Semarapura (Bali Post) -
Warga kepulauan Nusa Penida dikagetkan dengan kerusakan tanggul pantai di daerah perbatasan antara Desa Pakraman Kutapang dengan Batununggul, Selasa (27/11) kemarin. Setelah ditelusuri, ternyata tanggul tersebut sengaja dijebol oleh pihak investor untuk proses pembangunan water sport di sekitar wilayah itu.
Perusakan itu sudah dilakukan sejak Kamis (22/11). Namun, baru menjadi sorotan sejak Senin (26/11), setelah menjadi viral di media sosial. Bendesa Kutapang Nyoman Landep, mengaku kecewa dengan cara investor membangun di sekitar daerahnya seperti itu. Apalagi, investor dikatakan belum mengantongi izin. “Kami tegas menolak masuknya investor arogan seperti itu,” kata Landep. Situasi di lapangan memperlihatkan tanggul yang dibangun pihak Balai Wilayah
Sungai Bali Penida itu, dijebol mencapai sekitar empat meter. Perbekel Batununggul Ketut Purna, dikonfirmasi, Selasa (27/11) kemarin, juga mengakui adanya kerusakan tanggul tersebut. Investor tersebut hendak membuat wisata water sport. Dari satu hektar lahan di lokasi, rencananya sekitar 10 are dikatakan untuk akses keluar masuk dari pantai menuju lahan. Dia juga mengakui, pembongkaran tanggul dilakukan tanpa koordinasi secara resmi. “Saya baru tahu
setelah ditelepon Bapak Kacabjari (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri) Nusa Penida. Kebetulan, kantor Cabjari dekat lokasi. Setelah itu baru meninjau ke lokasi,” katanya. Untuk mencegah warga sekitar semakin reaktif terhadap situasi ini, Purna mengatakan sudah meminta pihak investor dan pekerja untuk menghentikan sementara seluruh aktivitasnya. Sebelum izinnya diproses dan keluar dari dinas terkait. Camat Nusa Penida I Gusti Agung Mahajaya juga
Tim Bola Voli Subali Sugriwa Juara Semarapura (Bali Post) Tim bola voli Subali Sugriwa dari Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida berhasil menjadi juara di kejuaraan Bola Voli Bupati Cup Tahun 2018, Senin (26/11) malam. Dalam babak final ini, Subali Sugriwa menumbangkan Tim Porbaja asal Dusun Bajing, Kecamatan Klungkung dengan skor 2025, 25-21, 25-22 dan 25-9. Dalam pertandingan itu, Subali Sugriwa dan Porbaja saling berbalas poin dari set pertama hingga set ketiga. Namun, pada set ke empat, tim Porbaja kehilangan ritme permainannya akibat ditinggal salah seorang pemain utamanya yakni Ida Bagus Made Lesmana. Pemain berusia 22 tahun dan bertugas di Papua ini, harus meninggalkan timnya
karena harus segera mengejar pesawat untuk segera berangkat menuju Papua. Akibatnya pada akhir set kelima Porbaja mesti tertunduk lesu setelah kalah dengan skor 9-25. Dengan hasil itu, Tim Subali Sugriwa berada pada puncak juara, diikuti Tim Voli Porbaja pada posisi kedua. Sementara itu peringkat ketiga diraih Tim Boston Desa Tojan Kecamatan Klungkung setelah mengalahkan Tim Voli Topan asal Desa Bumbungan Kecamatan Banjarangkan dengan skor 25-19, 22-25, 25-17,11-25 dan 14-16. Para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang dan piala. Bupati Suwirta bersama Wakil Bupati Made Kasta nampak antusias menonton pertandingan menarik ini. Usai pertandingan, dia mengatakan, dari hasil lomba ini
akan terseleksi pemain terbaik untuk mewakili Klungkung di ajang Porprov Bali 2019. Pemkab Klungkung melalui KONI Klungkung, saat ini tengah mengupayakan membawa juara Liga untuk melakukan pertandingan eksibisi di Kabupaten Klungkung. Selain itu, Bupati Suwirta juga mendorong desa-desa di Kabupaten Klungkung yang memiliki lapangan voli untuk terus melatih dan membina bibit-bibit pemain di desa, sehingga bisa diikutsertakan dalam kejuaraan semacam ini ke depannya. Setelah matang, mereka tentu akan diberikan wadah berkompetisi untuk memperlihatkan kemampuannya. Dari sana, daerah akan lebih mudah dan banyak pilihan dalam membentuk formasi terbaik Tim Bola Voli Kabupaten Klungkung. (kmb31)
Desa Dawan Klod Wakili Klungkung
PENILAIAN - Ny. Putri Suastini Koster didampingi Bupati Suwirta, saat tiba di Desa Dawan Klod terkait penilaian lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan dan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi Bali. bagi anggota PKK karena merupakan kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat sekarang dan ke depan. Tim Penggerak PKK di Klungkung juga bersinergi dengan program-program Pemkab Klungkung. Salah satunya ikut dalam Bedah Desa bersama seluruh OPD di Klungkung dengan turun langsung ke desa dalam memecahkan per-
inan Klungkung, terkonfirmasi, kalau proyek ini memang belum ada izinnya. Terhadap perusakan tanggul pantai yang merupakan aset provinsi itu, Kepala UPT Dinas PU Nusa Penida, sudah diteruskan ke Dinas PU Klungkung dan Dinas PU Provinsi Bali. “Pihak Balai Penida juga rencananya akan turun ke lokasi. Perusakan juga menjadi sorotan Kacabjari Nusa Penida,” kata Jana. Hingga berita ini ditulis, pihak investor sendiri belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa pihak terkait yang ditanya perihal identitas investor, mengaku tidak tahu, karena memang investornya belum melakukan sosialisasi maupun proses izin kepada pemerintah daerah. (kmb31)
Kejuaraan Bola Voli Bupati Cup
Lomba Kesatuan Gerak PKK
PEMERINTAH Provinsi Bali kembali menggelar penilaian pelaksana terbaik lomba Kesatuan Gerak PKKKKBPK-Kesehatan dan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi Bali. Delapan Kabupaten di Bali dinilai untuk mendapatkan yang terbaik guna mewakili Bali di tingkat Nasional. Untuk Kabupaten Klungkung diwakili Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan yang penilaiannya dilakukan Selasa (27/11) kemarin. Penilaian tersebut dihadiri oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Klungkung Ny. Ayu Suwirta. Mereka bersama-sama menyambut kedatangan Tim Penilai dari Provinsi yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster, beserta rombongan, di Banjar Tengah Desa Dawan Klod. Bupati Suwirta menyampaikan kegiatan lomba ini merupakan rutinitas yang dilakukan oleh pemerintah dari Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat. Lomba ini juga diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial saja, melainkan digunakan sebagai sarana menyiapkan diri
mengaku sebelumnya sudah pernah turun ke lokasi. Namun, belum pernah bertemu dengan pihak investornya. Di sana hanya ditemukan alat berat yang digunakan untuk membongkar tanggul tersebut. Pihaknya meminta para pekerja investor untuk menyampaikan kepada pimpinanya, agar mengurus izin lebih dulu. Camat mempersilakan investor untuk menempuh alur perizinan, mulai dari meminta rekomendasi pihak desa. “Hasil koordinasi dengan perbekel setempat, memang belum ada sosialisasi,” katanya. Anggota DPRD Klungkung Made Jana mengaku, sempat kaget juga dengan kejadian ini. Setelah menanyakan langsung kepada Kadis Periz-
masalahan. Tim Penggerak PKK Klungkung juga memberikan pembinaan kepada seluruh PKK Desa. “Lomba ini merupakan kebutuhan setiap desa supaya bisa mengevaluasi kekurangan. Sehingga menjadi lebih baik,” ujar Suwirta. Ketua TP PKK Desa Dawan Klod Sri Widiantari Suardita memaparkan, ada beberapa program yang sudah berjalan
di Desa Dawan klod, antara lain gerakan SIDORA, Lapangan 46, Sanggar Kreativitas Seni Remaja dan Anak, Handphone Positif, dan Crisis Centre PATBM. Dengan harapan ke depan seluruh program yang ada di Desa, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat mampu disinergikan. Sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari program-program tersebut dan
kesejahteraanya akan lebih meningkat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster berharap kegiatan ini menjadi motor penggerak partisipasi dari semua pihak dan menjadi wadah pembinaan bagi instansi Pemerintah, organisasi kemasyrakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Gerakan PKK ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dengan sasaran para keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Penilaian ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai sudah dituangkan ke dalam laporan maupun profil Pemerintah Daerah dan Profil Kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK. Untuk lomba kesatuan gerak PKK-KKBPK-Kesehatan dibagi dalam 4 jenis. Adapun indikator penilaian untuk ke sembilan jenis lomba dimaksud meliputi tiga indikator, yaitu, indikator input, indikator proses dan indikator output. “Sehingga dengan penilaian ini kita bisa mendapatkan TP PKK Kabupaten terbaik untuk mewakili Provinsi Bali. Semoga tahun ini yang terbaik mewakili Bali adalah Desa Dawan Klod ini,” katanya. (ad1079)
Bali Post/gik
BUPATI CUP - Salah satu pertandingan bola voli pada Kejuaraan Bola Bupati Cup 2018 di GOR Gunung Agung, Senin (26/11) malam.
Rabu Paing, 28 November 2018
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
LOWONGAN BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA.081375409869&087754689692
B.BP.004.11.18.0000981
Challenging Job for University Graduate Deputy Manager 21-29 y.o.Private Villa in Ubud, Bali Job Responsibilities:Managing Staff,care of the Property, able to Travel Everywhere, Daily Reports.CV(Mention Desired Salary) & Colour Photo to lowongan747@yahoo.com/to Biyu Siyu,PO Box 5000,Ubud
B.BP.031.11.18.0001012
Cr Hairstylist,Therapist Spa u/Org Asing,Gj Bsr,Comm,THR, Bns,Cuti,081238438863,286330
B.BP.004.11.18.0001014
Cr Pngwas Projek&Logist STM/S1 Admin & Driver pria SMK/S1 CV:gentaproperty108@gmail.com B.BP.001.11.18.0001069
Cr Staf Gudang,Helper, Sales GajiBesar,081558096445/4745296 B.BP.001.11.18.0001070
� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
Cr Tk Jht &Ast Tk.Potong Segera Hub:081999312347
K.wati Akunting bs Exel & Bag. Internet Hub.081 338 344 155
Satpam. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Tlp. 227439 / 081 862 1818
Rmh Over Kridit Bank Lt2 Jl.Ry Patih Jlantik Gyr 085933592709
Dcr Accounting/Admin Wnita Max 30Th Penglmn 2Th Lgs ke Jl.Gn Guntur No.882/883 dg CV Lengkap
Sekolah di Jimbaran Cari: Kepala Sekolah,Guru Olah Raga, Maintenance Sent:schoolhrdbali@hotmail.com
Waiter. Lamaran ke Shankara Rest Kuta Square D32 Jl.Bakung Sari, Telp. 227439 / 081 862 1818
Rumah Type 36/70 Harga 230Jt Sembung-MengwiHP:081315477138
B.BP.001.11.18.0001053
B.BP.001.11.18.0000936
Dcr Admin,Supir,Sales Tk .Bangunan, Hub:08123676218
B.BP.004.11.18.0001059
Dcr Krywati srbt Gj1,5Jt (Gatsu Brt),087861361079/081287183808
B.BP.164.11.18.0001048
Dcr Sgr 1 org Bartender Hub.9376132-33/089636747339
B.BP.001.11.18.0000917
Dcr Sopir Pribadi SIM A,TglDlm KTP Bali Min25Th.085100636609 B.BP.001.11.18.0001047
Dicari PRT Tinggal Dlm di Dps Hubungi 08983152728 B.BP.001.11.18.0000858
Dibthkan Cleaning Service Wanita untuk Kantor di Jl.Tangkuban Perahu Hub : 087861864937 B.BP.004.11.18.0001072
Dicari Adm 1 Wnt lulus SMEA Asst Teknisi 1 Pria Lulus STM Hub:081338097333/9004892 B.BP.001.11.18.0001051
G.03
B.BP.001.11.18.0000984
G.04
Sgr Pelaksana Bangunan/Site Man.STMBangunan/Dip/S1081936 256259/astina28@yahoo.com
Dcr utk dididik sbg staf pembukuan sy; Pddk min SMK Akuntansi, umur maks.25th. Lamaran lengkap sgr ke Jl.Kepundung 67A Denpasar.
Sopir Cargo dlm Kota Dps SIM A 20-35Th, Jl.Pulau Kawe 61 Dps
DIJUAL MOBIL
B.BP.004.11.18.0000878
G.05
B.BP.001.11.18.0001068
B.BP.033.11.18.0001057
SUZUKI
Staff Single Min SMK Villa&Gallery Seminyak.CV 081236241244
Ertiga GL’2012 Putih AsDK TgnI bs TT Avanza/Agya,082146352572
B.BP.004.11.18.0001071
B.BP.001.11.18.0001066
Therapist,JuiceBar,ScuritySIMA Reborn Spa,Sunset SS. Ph:766744
TOYOTA
Inova G 2012 + Ijin Pariwisata Hubungi:081933054932 (WA)
B.BP.001.11.18.0000531
Yamaha Bisma dicari: 1.Supir. 2.Mekanik 3.SMA/SMK/D1 Hub: Teuku Umar 142 Denpasar
B.BP.001.11.18.0001043
Tyt.Calya 2016 G Manual Hitam KM.6000.H120Jt.Hp:081558727329
B.BP.001.11.18.0001039
Sopir SIM B1. Lamaran ke Jln.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818
B.BP.001.11.18.0001040
G.01
Djl Kost2an 2Kmr.Tnh 2A BU!! Br.Dawas 850Jt Hb.082147454248
Waiter. Lamaran ke Jl.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818
G.02
B.BP.164.11.18.0001049
SERVICE
SERVICE
DIJUAL MOBIL
BIRO JASA
SERVICE
RUPA-RUPA
DIJUAL RUMAH
RUPA-RUPA
SERVICE
B.BP.001.11.18.0001042
B.BP.001.11.18.0000999
DISEWAKAN RUMAH Dikontrakan Rumah 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang Tamu,Dapur,Garase. Alamat: Jl.Dewi Seri Gang Jeruk C No. 10 Batubulan Tlp.081338949203
B.BP.004.11.18.0001064
DISEWAKAN RUKO
DISEWAKAN TANAH Dikontrakan 12A Induk Padonan Jual 2 Br.Dama Hb.082147454248
B.BP.164.11.18.0001050
DISEWAKAN GUDANG Dikontrakan Gudang + Kantor LT 1125,LB LT1 353,LT2 70m2,2KM, 5KT,PLN 3500Watt,Sumur Bor. A.Yani Utara.Hub:085238063577
B.BP.001.11.18.0000523
RUPA-RUPA Atasi Rumah Bocor Dak Dinding Talang,Dll(Daris) 085102796346
BUC Disewa/Jual Cash/KPR Murah Ruko 2Lt SHM 104/B. 180m2 Tepi Jl.Cokroaminoto H.0811319907
B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172
DIJUAL TANAH
KEHILANGAN
1,5A TmbkKllng Jl.GelogorCarik Gg.Kangguru No.2 085101818655
HlgBPKBNoEBBN065/VII/2014GR DK 1154 KR A.n I Kadek Sukaana
BUC 2,5A Tmn Baruna Jimbaran 400Jt/A, 087760368607
Hlg BPKB No.E5013933-O DK 2504 XL a.n Edward Putra,Denpasar
DISEWAKAN TANAH
BIRO JASA
Dikont Tnh 1,5A 15Jt Nego Min 5Th diKelan Tuban/085829342118
Bntu Lpor/Byar Pajak SPT Thnan Bulanan,SIUP,NPWP,087887729409
B.BP.033.11.18.0001058
B.BP.154.11.18.0001065
B.BP.004.11.18.0001062
DIJUAL RUMAH
SERVICE
BIRO JASA
Informasi pasang iklan Telepon
B.BP.154.11.18.0001056
B.BP.001.11.18.0001067
B.BP.001.11.18.0000980
B.BP.004.11.18.0001015
B.BP.001.11.18.0001046
B.BP.001.11.18.0000008
BANGLI
14 Perbaikan Saluran Drainase Dilanjutkan Tahun Depan Bangli (Bali Post) – Perbaikan saluran drainase di wilayah Kota Bangli akan dilanjutkan tahun depan. Dinas PUTRPerkim Bangli sudah mengusulkan angggaran di APBD 2019 untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Sekretaris Dinas PUTRPerkim Kabupaten Bangli Made Soma belum lama ini mengatakan, saluran drainase yang akan dilanjutkan perbaikannya tahun depan yakni di Jalan Brigjen Ngurah Rai sebelah barat, tepatnya dari SPBU hingga patung Adipura. Total panjang drainase tersebut kurang lebih 300 meter. Selain di sisi barat, perbaikan juga dilakukan di sisi timur jalan, yakni dari depan kantor Kejari Bangli hingga patung Adipura, dengan panjang kurang lebih 800 meter. Untuk melanjutkan perbaikan, Dinas PUTRPerkim sudah mengusulkan anggaran dalam APBD 2019 senilai Rp 5 miliar. Pihaknya berharap usulan tersebut disetujui, sehingga persoalan banjir yang sampai saat ini masih terjadi di sana segera bisa diatasi. ‘’Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Desain
sudah ada. Kalau sudah ada anggaran, langsung kita kerjakan,’’ terangnya. Disinggung mengenai u p a y a sementara untuk mencegah banjir, Soma menyatakan, pihaknya sudah mengerahkan tim Bina Marga untuk siap siaga. Tim tersebut nantinya akan bertugas membersihkan saluran drainase yang tersumbat sehingga banjir bisa teratasi. ‘’Kita juga berencana mengadakan petugas penggelontoran untuk menormalisasi saluran yang tersumbat seperti beberapa tahun lalu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau tidak bisa, ya kita akan libatkan petugas mandor,’’ jelasnya. Sebagaimana diketahui, proyek perbaikan drainase di Kota Bangli dikerjakan tahun 2017. Namun proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah pengerjaannya molor hingga kemudian dilanjutkan tahun 2018. Akibat tak tuntasnya pengerjaan proyek tersebut, sampai saat ini banjir belum bisa diatasi sepenuhnya. Setiap diguyur hujan, jalan di depan SPBU Kota Bangli selalu kebanjiran. (kmb40)
Rabu Paing, 28 November 2018
Bali Post/ina
SALURAN DRAINASE - Kondisi saluran drainase di pojok SPBU Kota Bangli yang rusak dan belum diperbaiki. Setiap hujan deras, air meluap dari saluran itu dan menggenangi jalan sekitar.
262 TPS Masuk Kategori Rawan Terbanyak di Kecamatan Kintamani
Bangli (Bali Post) –
RAPAT KERJA - Rapat kerja teknis pengawasan Pemilu 2019 yang digelar Selasa (27/11) kemarin.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli Nengah Purna tersebut, Kasatintel Polres Bangli AKP I Made Dayendra mengatakan, pihaknya telah memetakan potensi kerawanan Pemilu 2019. Salah satunya berkaitan dengan TPS. Dia menyebutkan, dari total 843 TPS di Kabupaten Bangli saat pemilu nanti, 581 di antaranya masuk kategori aman. Sementara 230 TPS lainnya masuk kategori rawan 1 dan 32 TPS masuk kategori rawan 2. ‘’Kalau tidak pernah terjadi gejolak, dimasukkan kategori aman. Sedangkan kalau pernah terjadi gejolak dan geografisnya
sulit dijangkau, masuk kategori rawan 1. Kalau kategori rawan 2, di lokasi tersebut pernah terjadi gejolak, terjadi masalah sosial dan geografisnya yang benar-benar sulit,’’ jelasnya. TPS yang masuk kategori rawan, lanjut Dayendra, sebagian besar berada di Kecamatan Kintamani. Kerawanan karena faktor medannya yang sulit. Terhadap keberadaan TPS rawan itu, kepolisian akan melakukan pengamanan dengan menerjunkan 634 personel. Pengamanan juga akan dilakukan dengan dibantu personel TNI sebanyak 31 orang, dan petugas Linmas
sebanyak 1.686 orang. Mengingat jumlah petugas Linmas yang dibutuhkan cukup banyak, maka menurut Dayendra, perlu dilakukan persiapan mulai sekarang. Dijelaskannya, untuk mengantisipasi sulitnya mencari petugas Linmas saat mendekati hari pencoblosan, Kapolres sudah memerintahkan para Kapolsek untuk berkoordinasi dengan camat di wilayah masing-masing. Selain TPS, dalam rapat kemarin diungkapkan juga potensi kerawanan muncul karena masih adanya pemilih yang belum rekaman data e-KTP. Dayendra mengatakan,
untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan akibat adanya pemilih yang tak bisa menyalurkan hak suaranya ke TPS, maka perekaman e-KTP terutama terhadap pemilih pemula harus digenjot. Soal kampanye pemilu, sejauh ini berlangsung kondusif. Tidak ada muncul permasalahan. Menurutnya ini berkat kerja semua pihak baik penyelenggara, pengawas dan stakeholder terkait. Dalam rangka suksesnya Pemilu 2019 mendatang, kepolisian akan menyelenggarakan operasi khusus yang dinamai Operasi Mantap Brata 2019. Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangli Nengah Purna menyampaikan, Bangli menjadi wilayah paling kondusif dalam pelaksanaan pemilu. Namun, ada beberapa masalah yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pemilihan sebelumya, yang masuk dalam indeks kerawanan
Bangli (Bali Post) Tak kunjung cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (TPPNS-BK) bagi para guru di Kabupaten Bangli, mendapat perhatian dari Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha. Dia mendesak Pemkab Bangli segera mencairkan TPPNSBK yang menjadi hak para guru di Bangli. ‘’Kasihan para guru kita, urusan isi perut harus berusaha sendiri mencari kajian dan lain sebagainya. Selaku wakil rakyat saya harap agar segera direalisasikan dan jangan sekadar wacana untuk dibayar,’’ kata Satria Yudha, Selasa (27/11) kemarin.
Mengingat beban kerja para guru yang berat dalam mengajar, Satria Yudha bahkan mengharapkan nilai TPPNS-BK bagi guru ditingkatkan. Menurutnya, urusan yang menyangkut hak para guru, mestinya disikapi serius oleh pemerintah. Pemkab harus memiliki kemauan untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi guru. ‘’Saya harapkan disesuaikan dengan beban kerja guruguru. Tugas mereka jelas mengajar siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dengan tugas itu, semestinya tugas guru-guru diklasifikasikan beban kerja tinggi,’’ jelasnya. Demi kesejahteraan guru
dan kepentingan masyarakat Bangli, politisi PDI-P ini mengatakan, secara pribadi dirinya selaku anggota dewan siap jika perjalanan dinas harus ditiadakan demi diarahkan untuk kesejahteraan guru. ‘’Semestinya kalau kita bisa tertawa, minimal orang lain bisa tersenyum. Jangan biarkan mereka menangis. Mari revolusi mental, ini jangan hanya diwacanakan tapi harus dilakukan,’’ tegasnya. Sebagaimana diketahui, hingga bulan ini, Pemkab Bangli tak kunjung mencairkan TPPNS-BK untuk ribuan guru di Kabupaten Bangli meskipun sejak Juli lalu Bupati sudah menerbitkan Perbup
terkait pemberian TPPNSBK bagi para guru di Bangli. Terkait hal itu, para guru di Kabupaten Bangli melalui PGRI telah menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada Kepala Disdikpora dan Ketua DPRD Bangli dalam acara semiloka yang digelar PGRI Kabupaten Bangli serangkaian peringatan Hari Guru dan HUT ke-73 PGRI di Museum Geopark Batur, Kintamani, Sabtu (24/11) lalu. Aspirasi yang disampaikan antara lain berupa usulan realisasi TPPNS-BK Tahun 2018 dan agar pemerintah meninjau kembali besaran TPPNS-BK untuk tahun 2019. (kmb40)
Bangli (Bali Post) Beberapa desa di Kabupaten Bangli menunggak tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) sejak 2017 lalu. Total nilai tunggakannya mencapai Rp 43 juta. Terkait hal itu, PLN telah mengirimkan surat ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli untuk meminta agar tunggakan tersebut segera dilunasi. Berdasarkan informasi, Selasa (27/11) kemarin, dalam surat yang dikirimkan Novem-
ber 2017, PLN menyebutkan bahwa masih terdapat tunggakan rekening listrik untuk PJU di wilayah Kabupaten Bangli sebanyak 17 pelanggan. Total nilai tunggakannya sebesar Rp 43 juta. PLN meminta Pemkab Bangli untuk melakukan pelunasan tagihan tunggakan PJU guna menjaga kontinuitas pelayanan dan pasokan tenaga listrik. Dalam lampiran surat itu, disebutkan 17 pelanggan yang menunggak pembayaran PJU
Bangli (Bali Post) Perjuangan para atlet disabilitas Bangli yang telah mengukir banyak prestasi di tingkat provinsi maupun nasional mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. Dia menyadari perhatian dari Pemkab selama ini belum maksimal dikarenakan wadah yang menaunginya belum terbentuk atau belum ada. Meski demikian, semangat para atlet untuk membangun dan mengharumkan nama Bangli betul-betul didasari ketulusan dan keikhlasan. Apresiasi itu disampaikan Wabup Sang Nyoman Sedana Arta saat menerima kedatangan perwakilan atlet National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bangli yang telah berlaga di tingkat Provinsi Bali September lalu. Sedana Arta, Selasa (27/11) kemarin. mengaku sangat bangga mendengar perjuangan para atlet NPC. Karena di balik kekurangan yang
dimiliki sebagai penyandang disabilitas, ternyata mampu mengukir prestasi positif untuk Bangli. ‘’Inilah yang perlu dicontoh untuk generasi muda sebagai generasi bangsa agar selalu berbuat dan berusaha untuk meraih cita-cita sesuai keahlian masing-masing,’’ ujarnya. Sedana Arta menyampaikan, Pemkab Bangli akan tetap berupaya memotivasi dan men-support para atlet di Bangli dengan memperhatikan sarana dan prasarana latihan termasuk transportasinya. Tujuannya, agar prestasi yang sudah diukir saat ini bisa semakin meningkat. Apalagi di tahun 2020 mendatang, ada event PON di Papua. Wabup asal Desa Sulahan, Susut ini berharap atlet disabilitas Bangli bisa menjadi wakil Provinsi Bali di Papua. Lebih lanjut disampaikannya, Pemkab Bangli akan menyiapkan anggaran di APBD 2019 untuk kegiatan atlet tersebut, jika badan
Sebanyak 262 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bangli yang akan disiapkan saat Pemilu 2019 mendatang, masuk kategori rawan. Sebagian besar TPS rawan tersebut berada di Kecamatan Kintamani. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang digelar Bawaslu Bangli di Paon Kuning Resto, Banjar Kuning Desa Tamanbali, Bangli, Selasa (27/11) kemarin.
Bali Post/ina
pemilu. Pada tahun 2010, masalah yang pernah terjadi pemungutan suara ulang akibat adanya pemilih yang mewakilkan. Selain itu pernah juga terjadi masalah money politic di Desa Landih dan kasus warga kasepekang di Susut yang menyebabkan warga bersangkutan dilarang memilih. Purna berharap semua masalah yang pernah terjadi itu, bisa dijadikan acuan bersama bagi semua pihak sehingga pelaksanaa pemilu 2019 bisa berjalan aman dan lancar. Dalam rapat kemarin, dibahas juga mengenai data pemilih tetap hasil perbaikan. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang digelar Bawaslu dihadiri Ketua KPU Bangli, perwakilan Kodim, Kepala Disdukcapil, Kepala Satpol PP, Ketua MMDP dan sejumlah undangan lainnya. (kmb40)
itu ada di beberapa desa. Sebagian besar berada di Kecamatan Kintamani dan sisanya di Kecamatan Bangli. Dalam surat itu juga diterangkan nilai tunggakan masing-masing desa. Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra mengatakan, pelunasan tunggakan tagihan listrik PJU dilakukan berdasarkan kewenangan. Kalau memang tunggakan itu menjadi kewenangan kabupaten, maka akan dibayarkan oleh Pemkab. (kmb40)
Komisi I Desak TPPNS-BK Guru Segera Dicairkan Beberapa Desa Nunggak Tagihan Listrik PJU
Pemkab Siap Alokasikan Dana Pembinaan Atlet Disabilitas
Bali Post/ina
ATLET - Wabup Sedana Arta saat menerima kedatangan perwakilan atlet NPC Kabupaten Bangli. atau wadah yang menaungi telah terbentuk. Jika tidak, memungkinkan pihaknya akan mengkoordinasikan langsung dengan KONI Bangli supaya dapat dihibahkan dan dikelola KONI untuk kegiatan NPC. Sementara itu, atlet peraih juara I dalam nomor tolak peluru Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV) VI Bali tahun 2018 I Wayan
Wardana menyampaikan, atlet disabilitas Bangli siap mengharumkan nama Bangli. Ketua NPC Kabupaten Bangli ini berharap atlet disabilitas Bangli betul-betul ada yang menaungi sehingga ke depan, para disabilitas yang berpotensi di bidang olahraga menjadi satu kesatuan yang kuat untuk bersama-sama berjuang demi Bangli. (kmb40)
15
Rabu Paing, 28 November 2018
Penyerahan Bantuan Pembaca ’’Bali Post’’
TIM Kelompok Media Bali Post (KMB) melanjutkan misi sosial membantu masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah menyasar permukiman warga, tim KMB mendatangi sejumlah sekolah untuk menyerahkan bantuan pembaca Bali Post, pembaca Suara NTB dan pemirsa Bali TV. Bantuan berupa susu dibagikan kepada siswa dan guru. Hari ketiga di Gumi Seribu Masjid, tim KMB menyasar siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Selat, Narmada, Lombok Barat. Bantuan diberikan kepada 225 siswa dan guru. Pembagian bantuan susu juga dilakukan di SDN 3 Gerimak, Lingsar, Lombok Barat kepada 164 siswa dan guru. (kmb)
Cigna Indonesia dan Sampoerna Strategic
Jalin Kerja Sama Strategis untuk Perlindungan Maksimal
KERJA SAMA - (Dari kiri) Chief of Strategic Partnership Cigna Indonesia Akhiz Nasution, CEO & President Director Cigna Indonesia Herlin Sutanto, Senior Management Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo, CEO Bank Sahabat Sampoerna (mewakili Sampoerna Strategic) Ali Rukmijah, dan Chief Financial Officer Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra usai meresmikan kerja sama strategis antara Cigna dan Grup Sampoerna Strategic di Jakarta, Selasa (27/11) kemarin. PERUSAHAAN asuransi jiwa Cigna Indonesia meresmikan kerja sama strategis dengan Sampoerna Strategic untuk penyediaan solusi perlindungan kepada karyawan serta pelanggan dan mitra kerja. Peresmian kerja sama itu dilakukan di Jakarta, Selasa (27/11) kemarin. ‘’Ini sejarah bagi Cigna Indonesia, karena ini merupakan kerja sama strategis pertama bagi kami,’’ ujar Presiden Direktur Cigna Indonesia Herlin Sutanto saat jumpa pers di Hotel Westin, Jakarta, Selasa kemarin. Hadir pada kesempatan itu Chief of Strategic Partnership Cigna Indonesia Akhiz Nasution, Bambang Sulistyo sebagai perwakilan Sampoerna Strategic, CEO Bank Sampoerna Ali Rukmijah, serta jajaran manajemen Cigna Indonesia dan Sampoerna Strategic. Herlin menjelaskan, penandatanganan kerja sama dilakukan pada 9 November 2018 lalu, setelah sekitar satu tahun melakukan penjajakan. Kedua perusahaan memiliki visi dan misi yang sama se-
hingga kerja sama strategis bisa terjalin. Hal senada dikatakan Bambang Sulistyo. Menurutnya, sebelum menjalin kerja sama, pihaknya terlebih dulu menyamakan visi dan misi, ternyata selaras. Sesuai filosofi ‘’Anggarda Paramita’’ di logo Sampoerna Strategic yang berarti ‘’Menuju Kesempurnaan’’ sebagai jalan hidup, sebuah pencarian tanpa akhir untuk kesempurnaan yang terintegrasi dalam semua aspek grup Sampoerna Strategic. Melalui kerja sama strategis itu, Cigna Indonesia mendapat akses menawarkan solusi perlindungan kelas dunia kepada karyawan dan pelanggan perusahaan di dalam Sampoerna Strategic. Berkat kerja sama itu, pelanggan dan karyawan Sampoerna Strategic juga memperoleh akses istimewa kepada solusi perlindungan Cigna Indonesia yang paling relevan dan didukung layanan digital inovatif. Cigna Indonesia dan Sampoerna Strategic juga akan berkolaborasi menyediakan asuransi kesehatan yang merupakan bagian dari employee
benefit karyawan di lingkungan Sampoerna Strategic. Herlin mengatakan, potensi yang diperoleh Cigna dari kerja sama itu sangat besar. ‘’Kapabilitas Sampoerna Strategic yang luar biasa dan pengalaman panjang di bisnis keuangan, agrikultur, kayu, pendidikan, properti, dan telekomunikasi, menunjukkan komitmen Sampoerna dalam membantu masyarakat Indonesia meningkatkan kualitas hidup mereka,’’ papar Herlin. Ali Rukmijah menjelaskan, saat ini jumlah karyawan Sampoerna Strategic sekitar 100.000 orang, nasabah sekitar 150.000 orang, dengan mitra kerja sekitar 150 cabang, dan kantor Bank Sahabat Sampoerna sebanyak 20 cabang, belum lagi sejumlah diler dari perusahaan perkebunan dan kayu. ‘’Kami memilih Cigna karena didukung pengalaman global yang luar biasa. Selain itu, Cigna sudah 30 tahun di Indonesia dan memiliki produk yang cukup luas baik untuk masyarakat level atas dan bawah, sesuai dengan kelompok bisnis Sampoerna Strategic,’’ ujar Ali. Pada kesempatan itu, Herlin mengakui kerja sama dengan Sampoerna Strategic juga mendukung program Cigna Indonesia yang selaras dengan program pemerintah yakni meningkatkan penetrasi asuransi jiwa di Indonesia. Sebesar 60 persen pelanggan Cigna Indonesia berasal dari korporasi. Saat ini, total pelanggan Cigna mencapai 1 juta pelanggan. Akhiz Nasution menambahkan, kerja sama dengan Sampoerna Strategic, Cigna akan berkembang dengan kanal distribusi baru seperti bancassurance, digital, dan group health employee plus term life. ‘’Kami ingin menjangkau kota-kota itu, dan itu bisa sangat terbantu dengan adanya kerja sama dengan Sampoerna strategic. Jadi, kerja sama ini ikut meningkatkan penetrasi asuransi,’’ tutur Akhiz. (kmb)
Form Dokumen Selain itu dengan menggunakan form dokumen fasilitas negara banyak kemudahan yang akan didapat, karena antara pemerintah Indonesia dengan negara lain sudah membuat perjanjian perdagangan internasional. Untuk menggenjot ekspor, IKM juga diberikan pendampingan dalam berinovasi produk
dan mengemas produknya. Pengemasan, menurutnya, sangat penting. Karena produk tersebut akan bernilai ekspor ketika story telling-nya ada. ‘’Kalau story telling-nya enggak ada, enggak akan kuat,’’ imbuhnya. Sementara itu, Kadis Koperasi dan UMKM Karangasem Gede Ngurah Yudiantara, Selasa kemarin, mengatakan di Karangasem ada ribuan pelaku UKM. Namun, sampai
saat ini produk yang dihasilkan belum memiliki pasar ekspor. Saat ini baru mampu menyentuh pasar lokal. Kata dia, sejatinya di Karangasem warga banyak yang menggeluti usaha seperti perajin patung Asmat, ate Tenganan dan yang lainnya. Seperti kerajian patung Asmat, mereka kirim ke daerah lainnya. Padahal daerah lain mengeskpor patung Asmat tersebut. (kmb42/kmb41)
Sulit Dipersatukan
Kepala Negara mengungkapkan saat dirinya hadir di KTT APEC yang diselenggarakan di Port Moresby, Papua Nugini, dua pemimpin negara dari dua ekonomi, nomor satu
dan dua di dunia (AS dan Tiongkok) bersitegang dan sulit dipersatukan. ‘’Indonesia saat itu mencoba buat jembatan supaya bisa sambung, tapi sampai pukul 14.30 (waktu setempat) gagal. Sana ucapkan terima kasih, sini ucapkan terima kasih. Bi-
lang Indonesia telah berusaha dengan baik. Sini juga. Terima kasih tapi gagal,’’ kata Jokowi. Dengan kondisi ini, lanjutnya, ekonomi dunia masih berpotensi dilanda ketidakpastian karena perang dagang AS dan Tiongkok masih berlanjut. (ant)
Pemprov Segera Tata Kawasan Suci Besakih Denpasar (Bali Post) Kawasan suci Besakih segera ditata. Anggaran untuk penataan itu dialokasikan pada 2019. Saat ini masih disusun master plan penataan mulai dari jalan, pertokoan, pasar dan lainnya. Pemprov Bali akan melibatkan pula desa adat, pangempon pura, Pemkab Karangasem, hingga Balai Jalan yang memiliki kewenangan jalan nasional di kawasan itu. ‘’Tentu ini dengan kondisi Besakih. Satu, sebagai kawasan suci dengan Pura Besakih-nya, yang kedua
dengan objek pariwisatanya. Tentu ini kan harus ditata,’’ ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, di Denpasar, belum lama ini. Menurut Ika Putra, akan dibangun pula tempat khusus untuk wisatawan melihat seluruh kawasan Besakih. Dengan demikian, mereka tidak perlu masuk ke pura khususnya ke utama mandala. Selain itu, penataan juga menyangkut parkir. ‘’Kawasan parkir juga harus ditata sebaik-baiknya supaya tidak terjadi krodit ketika ada upacara, terma-
suk sehari-hari alur lalu lintas supaya baik dan nyaman,’’ jelasnya. Ika Putra menambahkan, saat ini memang sudah ada Badan Pengelola Kawasan Besakih. Bagaimana perannya nanti, juga akan ditata lebih lanjut. Mengingat, pemerintah memiliki tugas untuk melakukan penataan kawasan. Kendati, bukan penataan pengelolaannya. ‘’Penataan kawasan mulai dari jalan naik ke pura, parkir, pertokoan, pasar, terus yang kena sekarang akan jadi jalan, bagaimana toko-toko itu, tokonya akan
dibangun di mana dan seterusnya,’’ pungkasnya. Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana mengapresiasi positif rencana Pemprov untuk melakukan penataan kawasan suci Besakih. Pasalnya, di kawasan itu tidak hanya terdapat tempat suci bagi umat Hindu yakni Pura Besakih. Tetapi, tempattempat suci di Bali termasuk Besakih secara otomatis juga mendatangkan wisatawan. ‘’Kawasan itu harus suci, kemudian tata kelola lingkungannya juga bersih,’’ ujarnya. (kmb32)
Melalui Eksportir
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tabanan A.A. Gede Dalem Tresna Ngurah, Selasa (27/11) kemarin, mengatakan untuk produk UKM yang diekspor, ada yang langsung ke negara pengekspor dan melalui eksportir. ‘’Kalau untuk kerajinan rajutan dan kerajinan besi biasanya langsung ke negara tujuan. Kalau produk pertanian seperti kopi
dan manggis melalui eksportir,’’ ujarnya. Untuk mendorong UKM lain menyasar pasar luar negeri, pihak UKM di Tabanan telah didorong menjalani sertifikasi SNI. Salah satu langkah untuk ini adalah adanya MoU dengan Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dalam rangka mendorong semua produk olahan UKM mendapatkan SNI. Selain SNI yang didorong oleh Dinas Koperasi
dan UKM, untuk kualitas produk pertanian seperti kopi dan manggis, pihak Dinas Pertanian juga berperan dalam mendorong petani untuk mendapatkan sertifikat kebun dan Masyarat Peduli Indikasi Geografis (MPIG). Sertifikasi kebun diperlukan sebagai salah satu syarat kualitas buah manggis sesuai standar ekspor, sementara MPIG adalah syarat ekspor untuk kopi robusta. Hingga saat ini di Tabanan sudah ada
tujuh kelompok tani yang memiliki sertifikasi kebun serta 30 subak abian yang masuk dalam MPIG. Sementara itu di Jembrana ada sejumlah produk yang menembus pasar ekspor. Di antaranya produk rajutan, kerajinan logam, serabut kelapa dan kakao. Selain sektor itu ada dua pengusaha ekonomi kreatif yang juga menembus pasar ekspor, kedunya memproduksi alat musik. (san/olo)
Produk Lain Ardiasa menambahkan, produk lain seperti suvenir berbahan dasar pelepah pisang di Desa Satra dulu cukup digemari, hingga memiliki pasar ekspor ke Belanda hingga Belgia. Tetapi, belakangan produk ini kalah bersaing karena kalah kualitas, pasar dan proses pengemasannya. Demikian juga keraji-
nan dari bahan dasar batok kelapa. Saat ini di Klungkung perajinnya tinggal satu dan sekarang memilih fokus menggarap pasar lokal. ‘’Kami ingin dorong lagi produk UKM yang lain agar bisa menembus pasar ekspor,’’ katanya, Selasa (27/11) kemarin. Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah terus berupaya mendorong seluruh unit usaha ini bisa berkembang di pasar ekspor
dalam menyongsong GEN ini. Salah satunya dengan memberikan berbagai bekal pelatihan, sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan. Fokusnya tentu pada peningkatan kualitas dan proses packing yang tepat, agar lebih menarik, produknya mampu bersaing dan mampu merebut pasar ekspor. Selain itu, segala bentuk regulasi juga dimudahkan, agar para pengusaha UKM ini merasa difasilitasi oleh pemerintah
daerah. Salah satu pelaku UKM Gede Suryawan mengakui cukup sulit memasuki pasar ekspor. Belakangan ini dia mengaku lebih fokus dengan pasar lokal Bali, karena permintaan terhadap produknya tetap tinggi. ‘’Sekarang pihak ketiga yang mengambil untuk pasar ekspor itu. Saya tetap fokus pada permintaan artshop langganan di sejumlah tempat di Bali,’’ kata Suryawan. (gik)
Biaya Perawatan Juga tertera informasi mengenai biaya perawatan serta informasi kamar yang masih tersedia untuk pelayanan rawat inap. ‘’Dengan diraihnya penghargaan ini sudah barang tentu kami akan terus berupaya berkomitmen untuk mening-
katkan pelayanan. Selain itu kami berharap ke depannya kepada instansi yang berhasil meraih penghargaan ini dapat mempertahankan dan terus meningkatkan pelayanannya serta berinovasi membuat terobosan baru yang nanti muaranya untuk kesejahteraan masyarakat,’’ kata Jaya Negara. Sementara itu, Men-PAN
RB Syafruddin mengatakan dalam era globalisasi ini menuntut pemerintah mengutamakan kepuasan layanan kepada masyarakat. Pemerintahlah yang melayani dan pelayanan publik adalah rohnya. ‘’Apa yang sudah baik silakan dicontoh. Bagi yang belum jangan berkecil hati. Terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar
dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat luas,’’ kata Safruddin. Ia menambahkan, di era digitalisasi ini perlu diantisipasi dengan baik dan kita saat ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Jangan bersikap pesimis namun tetap optimis agar pelayanan publik tetap berkualitas di Indonesia. (ad1073)
balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost
Rabu paing, 28 november 2018
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
TI Bali Kirim 20 Atlet ke Kejurnas
PSG Vs Liverpool
Tuan Rumah Mesti Sempurna
Denpasar (Bali Post) Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Bali mengirim 20 atlet ke Kejurnas Junior (15-17 tahun) di GOR POPPKI, Cibubur, Jakarta, 14-17 Desember mendatang. Mereka terdiri atas 12 taekwondoin pelatda ditambah delapan atlet dari Pengkab dan Pengkot TI se-Bali. Khusus atlet pelatda menjalani latihan sentralisasi tiga kali sehari (pagi, siang dan sore) di GOR Lila Bhuana, Denpasar, hingga menjelang bertolak ke Cibubur. ‘’Mereka ditangani duet pelatih Hendra Dwi Santos dan Gus Dek,’’ ujar Ketua Umum Pengprov TI Bali Lan Ananda di Denpasar, Selasa (27/11) kemarin. Ke-12 atlet yang mengikuti program sentralisasi mendapatkan dispensasi dari sekolahnya masing-masing dan harus tinggal di mes. Mereka yang sedang menempuh ujian tetap latihan dan malamnya belajar di mes. Sementara delapan atlet lainnya program latihannya diserahkan pembinaannya kepada masing-masing Pengkab dan Pengkot TI. Lan Ananda berharap atlet Bali yang diterjunkan di Kejurnas Junior tampil maksimal dan bisa menyumbangkan medali, meski diakuinya pola pembinaan atlet mengandalkan latihan rutin menjelang kejuaraan, sedangkan daerah lain memiliki Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP). Di Bali yang mempunyai PPLP hanya cabang olahraga pencak silat dan atletik. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memikirkan PPLP untuk beberapa cabor yang potensial di Bali seperti taekwondo. ‘’Saya yakin taekwondo sangat potensial dikembangkan di Bali, sebab banyak bibit muda berbakat,’’ ungkap Lan Ananda. (022)
Paris – Paris Saint-Germain (PSG) menjamu Lipervool dalam lanjutan pertandingan Grup C Liga Champions di Parc des Princes, Prancis, Kamis (29/11) dini hari. Persiapan tuan rumah terganggu oleh kebugaran dua bintang mudanya, Kylian Mbappe dan Neymar. Pasukan Thomas Tuchel memenangkan semua pertandingan domestik sejak musim panas, tetapi di Eropa hasilnya cukup mengecewakan. Mereka kalah 2-3 di Liverpool pada September lalu diikuti oleh dua hasil imbang melawan Napoli. Kemenangan 6-1 atas Red Star Belgrade bulan lalu adalah raihan poin penuh satusatunya jagoan Prancis ini dalam tujuh pertandingan Liga Champions terakhir. PSG kini bercokol di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan nilai 5 hasil empat kali bertanding. Pemuncak klasemen dipegang Napoli mengumpulkan poin 6, disusul Liverpool dengan nilai sama di posisi ketiga. Red Star sebagai juru kunci mendulang poin 4. Dalam laga lainnya, Napoli menjamu Red Star pada jam yang sama. ‘’Kami harus bermain sangat baik untuk mengalahkan Liverpool. Performa ratarata tidak akan cukup untuk melawan tim seperti itu. Kami berbicara di tingkat atas dan kami harus dipersiapkan dengan sempurna. Ini pertandingan yang menentukan,’’ kata kapten tim Thiago Silva kepada situs resmi PSG, Selasa (27/11) kemarin. Mbappe dan Neymar sama-sama menderita cedera saat bermain pada pertandingan persahabatan internasional pekan lalu. Mereka hanya menjadi penonton saat PSG menang 1-0 ketika menjamu Toulouse pada pekan ke-14 Liga Prancis. Kedua pemain itu telah mencetak 13 gol musim ini, sedangkan striker Edinson Cavani memiliki 10 gol di semua kompetisi. Pengaruh mereka dalam tim sangat besar. ‘’Mereka makin lebih baik setiap hari. Ini baik untuk kami. Saya pikir mereka akan bisa bermain,’’ tegas Tuchel pada akhir pekan. Taruhannya terlalu tinggi jika PSG tidak menurunkan duo superstarnya. Sebab, PSG membutuhkan kemenangan untuk mengurangi tekanan sebelum pergi ke kandang Red Star di Beograd pada pertandingan terakhir bulan depan. Beruntung bek veteran Dani Alves sudah bisa tampil lagi setelah enam bulan absen karena cedera lutut. Hanya Barcelona dan Real Madrid yang mengalahkan PSG di Parc des Princes di Liga Champions sejak tujuh tahun lalu. Jadi, tantan-
gan yang dihadapi Liverpool juga sangat besar mengingat pasukan Jurgen Klopp telah kehilangan empat pertandingan terakhir di Anfield. ‘’Ini akan menjadi pertandingan yang sulit sekaligus baik untuk menunjukkan betapa bagusnya kami. Kami pergi ke sana untuk mencoba menang,’’ kata penyerang Xherdan Shaqiri kepada situs Liverpool. Bagaimanapun, Liverpool adalah finalis Liga Champions musim lalu. Dikalahkan 1-3 oleh Real Madrid pada final di Kiev memaksa manajemennya mengeluarkan biaya yang menjadi rekor dunia untuk penjaga gawang Alisson Becker dari AS Roma plus mendatangkan Fabinho, Naby Keita dan Xherdan Shaqiri. Hasilnya telah terlihat yaitu Si Merah tak terkalahkan hingga pekan ke-13 Liga Utama Inggris. (afp/kmb)
Kapolda Bali Cup 2018
Unjuk Kemahiran Menembak Pakai Pistol
KEMBALI – Mohamed Salah (kiri) dan Neymar kembali bertemu di ajang Liga Champions.
Praveen/Melati Melaju
Jakarta (Bali Post) – Atlet bulu tangkis ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti melaju ke putaran kedua turnamen Korea Masters 2018 di Gwangju usai mengalahkan pasangan Chang Ko-Khi/Cheng Chi Ya dari Taiwan. Praveen/Melati yang menempati unggulan pertama menang dengan skor 21-17, 21-14 pada laga pertama. Pelatih sektor ganda campuran Pelatnas PBSI Nova Widianto di Jakarta, Selasa (27/11) kemarin, berharap ganda Praveen/Melati mampu menaikkan peringkat dunianya dengan meraih banyak poin pada Korea Masters sebagai penutup 2018
sehingga lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. ‘’Jika masuk peringkat delapan besar, mereka akan menjadi pasangan unggulan dan tidak perlu berhadapan dengan lawan berat pada pertandingan awal,’’ katanya. Pada pertandingan putaran kedua, Kamis (29/11) besok, Praveen/Melati menghadapi Lee Fang-Chih/Sung Shou Yun (Taiwan). Indonesia mengirim empat ganda campuran ke Korsel. Tiga lainnya adalah pasangan Alfian Eko Prasetya/ Marsheilla Gischa Islami, Akbar Bintang Cahyono/ Winny Oktavina Kandow dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. (ant)
Sahabat Kalahkan Tenaga Baru
Elbert Sie
Bali Post/ist
Indonesia Turunkan Tiga Atlet Soft Tenis Denpasar (Bali Post) Tuan rumah Indonesia menurunkan tiga atlet pada kejuaraan ‘’The 4th Indonesian Soft Tennis Championships’’ di Lapangan Tenis KONI Bali, Denpasar, mulai Rabu (28/11) ini. Mereka adalah Prima Simpatiaji, Elbert Sie dan Dwi Rahayu Pitri. Sementara Bali menampilkan enam wakil yakni tiga bersaudara IGNA Surya, IGNA Juliadi, IGNA Mulyajaya serta Supriana, Nancy dan Hilda. Humas Pengprov Pelti Bali Agung Surya berharap keenam petenis Bali bisa melaju sampai ke babak semifinal untuk menggairahkan pembinaan soft tenis di Pulau Dewata. ‘’Kami di Bali akan membentuk pengurus Persatuan Soft Tenis Seluruh Indonesia (Pesti),’’ jelasnya di Denpasar, Selasa (27/11) kemarin. Agung Surya yang dipercaya membentuk pengurus Pesti Bali menambahkan, peserta kejuaraan mencapai 60 atlet dari Korea Selatan, India, Kanada dan tuan rumah Indonesia. Nomor yang dipertandingkan meliputi tunggal, ganda, dan beregu putra-putri. Bali dipercaya menjadi tuan rumah, sebab getol menggelorakan sport tourism (pariwisata olahraga). Ke depan diharapkan lebih banyak lagi yang berminat menggeluti olahraga soft tenis. ‘’Kami ingin muncul atlet soft tenis dari Bali yang mampu berkiprah di kancah nasional dan internasional’’ ucap Agung Surya. Atlet soft tenis putra dan putri Indonesia menyumbang medali perunggu pada Asian Games (AG) 2018 di Jakarta dan Palembang, Agustus lalu. (022)
Denpasar (Bali Post) – Kembalinya center Yuni Anggraeni yang musim lalu absen akibat cedera ACL mengiringi kemenangan Sahabat Semarang atas Tenaga Baru Pontianak 6746 pada hari kedua Piala Srikandi musim 2018-2019 di GOR Merpati, Denpasar, Selasa (27/11) kemarin. Yuni mencetak 17 poin dan 14 rebound untuk Sahabat. Nia Titin Sulistyarini menjadi top skor dengan raihan 22 poin, disusul Dyah Lestari yang mencetak double-double 21 poin dan 11 rebound. Kapten tim Fanny Kalumata mengemas 11 poin untuk Tenaga Baru.
Merpati Bali memulai kiprahnya dengan memetik hasil positif. Tuan rumah menundukkan Flying Wheel Makassar dengan skor 6934, Senin (26/11) malam. Pemain Merpati Bali, Kadek Pratita Citta Dewi, menjadi top skor untuk timnya dengan raihan 16 angka, 6 rebound dan 4 assist. Pelatih Merapti Bali Bambang Asdianto Pribadi menurunkan lima pemain intinya yakni Lamia Rasidi, Kadek Pratita Citta Dewi, Kadek Sanis Jisanchegi, Husna Aulia Latifa dan kapten tim Helena Tumbelaka. ‘’Kami menang karena mampu memaksimalkan
tembakan tiga angka dengan baik. Selain itu, saya mencoba mulai menurunkan Dita, tapi tidak ingin memaksakannya walau dia masih ingin bermain lebih lama lagi,’’ katanya. Tim pendatang baru Scorpio Jakarta berhasil mengungguli GMC Cirebon 59-57 dalam laga lainnya. GMC memimpin di tiga kuarter awal (13-8, 33-22, 41-39). Siti Getanamira menjadi pendulang poin terbanyak untuk Scorpio dengan 13 poin, sedangkan dari GMC Cirebon, Nikytta Phillipus mencetak torehan double-double 14 poin dan 15 rebound. (kmb)
Denpasar (Bali Post) Memperingati Hari Pahlawan, Polda Bali menggelar Kapolda Bali Cup 2018 yaitu kejuaraan menembak menggunakan pistol di Lapangan Tembak Pecatu Bhayangkara Shooting Range, Kuta Selatan, Badung, Senin (26/11). Kejuaraan dihadiri President International Defensive Postol Association (IDPA) Singapore Raymond bersama anggotanya Raziff dan juara II kelas SSP IDPA US tahun 2003 Ari Daryata Singgih. ‘’Kegiatan tersebut digelar dalam rangka HUT ke-73 Brimob dan HUT ke-68 Polairud. Bapak Kapolda (Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose) yang buka kejuaraan,’’ ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, Selasa (27/11) kemarin. Kapolda Bali Cup 2018 diikuti 194 peserta, terdiri atas 39 peserta eksekutif, 96 Polki dan 59 Polwan. Tujuannya untuk melatih personel Polri mengenai cara menembak IDPA serta membiasakan menggunakan senjata pistol kepada personel yang semula terbiasa memakai revolver. Selain itu, diharapkan mampu meningkatkan prestasi sekaligus men-
cari bibit-bibit atlet di bidang menembak pistol, sehingga bisa berpartisipasi dalam kejuaraan menembak, baik di tingkat nasional maupun internasional. ‘’Berbagai lomba menembak digelar dan diikuti personel Polda Bali. Bahkan, Bapak Kapolda beberapa kali mengikuti lomba tingkat internasional,’’ tegasnya. Polda Bali mengirim perwakilan menembak ke berbagai ajang perlombaan. Pada Kapolda DIY Cup IPSC Level I tahun 2018 di Yogyakarta, tim Polda Bali memperoleh juara I kategori ladies. Selanjutnya pada Commisioner of Bali Police IPSC Level III merebut juara II kategori ladies. Dalam lomba menembak antar-Satker Polda Bali serta Piala Ibu Asuh Polwan RI tahun 2018 yang diikuti oleh seluruh perwakilan Polwan se-Indonesia dan Polwan, Polda Bali meraih juara umum. Untuk tingkat internasional, tim menembak Polri dipimpin Kapolda Golose berhasil menyabet juara III kategori beregu dan perorangan dalam kejuaraan The 2nd USIP World Police Service Pistol Shooting Championship di Guangdong, Cina. (kmb36)
Bali Post/ist
MENEMBAK - Kejuaraan menembak Kapolda Bali Cup 2018 di Lapangan Tembak Pecatu Bhayangkara Shooting Range, Kuta Selatan.
Kejurnas Yongmoodo Kasad Cup
Jelang Babak Semifinal, Suasana Menegangkan
Bali Post/ist
BERJUANG – Dua atlet yongmoodo berjuang memperebutkan tiket ke babak semifinal.
Denpasar (Bali Post) Suasana GOR Praja Rakcaka, Kepaon, Denpasar Selatan, Selasa (27/11) kemarin menegangkan. Para pelatih dan ofisial memberi arahan dan men-support atletnya agar lolos ke babak semifinal Kejurnas Yongmoodo Kasad Cup 2018. Tidak ketinggalan penonton yang memadati GOR juga ikut tegang. Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G. menyampaikan, para pelatih dan ofisial semakin intensif memberikan arahan kepada atletnya masingmasing, baik yang bersifat teknis maupun taktis dalam memperkuat mental. Mereka juga berupaya membangkitkan semangat dan keberanian serta mengingatkan untuk lebih berhati-hati dan selalu waspada saat berlaga demi melaju ke semifinal. Dalam babak delapan besar kategori putra ada 91 orang atlet dari Kotama, Balakpus dan Pengprov. Mereka turun di kelas -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg,
-90 kg dan +90 kg. Pada masing-masing kelas terdapat delapan atlet memperebutkan tiket ke semifinal. Di kelas putri ada 32 petarung di kelas -55 kg, -60 kg, -65 kg dan +65 kg. Untuk Tim Rangkaian Teknik Gerak (RTG) ada 28 atlet yang masih berlaga dalam babak penyisihan. Sebanyak 14 orang bertarung di babak penyisihan satu, delapan atlet memasuki babak penyisihan dua dan enam orang dinyatakan gugur dalam babak penyisihan satu. Tak dimungkiri ada dua ekspresi berbeda di arena kejurnas yaitu antara kubu menang dan kalah. Gemuruh sorak-sorai dan teriakan kegembiraan terlontar dari kalangan kubu yang lolos semifinal. Sementara rasa kecewa tampak pada kubu yang tidak bisa menembus babak empat besar. ‘’Dalam suatu pertandingan kondisi seperti itu biasa terjadi. Namun, semuanya masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak ada hal yang bersifat negatif sampai mengganggu kelancaran jalannya pertandingan,’’ tegas Kolonel Jonny. (kmb36)