Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Bawaslu Jangan Tambah Kegaduhan
Bali Post/ant
PAPUA - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat melaksanakan kampanye terbuka di Merauke, Papua, Senin (25/3) kemarin. Pada hari kedua kampanye terbuka Prabowo Subianto menyapa pendukungnya di kawasan Indonesia Timur yaitu Merauke, Papua.
Jakarta (Bali Post) Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Bawaslu telah menemukan banyak unsur yang tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Fritz menjelaskan pelanggaran yang terjadi pada kampanye Jokowi dan Prabowo. Salah satunya peserta yang membawa anak-anak. Lalu ditemukan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang ikut kampanye. Juga para pejabat negara seperti kepala daerah yang ikut kampanye masih menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas. Atas tudingan itu, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan tuduhan pelanggaran kampanye terbuka yang disampaikan Bawaslu jangan sampai menambah kegaduhan. ‘’Bawaslu perlu menyampaikan pelanggarannya itu apa. Jangan ngambang. Pelanggarannya apa, di mana, dan apakah itu pelanggaran atau bukan pelanggaran. Penting Bawaslu menyampaikan pada tingkat akurasi paling tinggi dan dengan penyelesaian yang paling objektif dan paling adil,’’ ucap Hidayat Nur Wahid, Senin (25/3) kemarin. Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, membantah tuduhan Bawaslu. Dia mengatakan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf selama ini selalu patuh pada aturan. ‘’Saya kira kita kan juga tahu bahwa ada undang-undang,’’ kata Ace. Mengenai tuduhan penggunaan fasilitas negara seperti pesawat kepresidenan yang dipakai Jokowi, Ace mengatakan sebagai capres petahana, fasilitas negara selalu melekat dengan protokoler dan keamanan sesuatu yang diatur. ‘’Saya kira kita kan juga tahu bahwa ada undang-undang yang menyatakan bahwa hal-hal yang melekat dengan Presiden terutama terkait protokoler dan keamanan sesuatu yang diatur oleh undang-undang anggap sebagai sebuah fasilitas negara dan itu secara tegas sudah pernah disampaikan oleh Ketua KPU sendiri,’’ ucap Ace. (kmb4)
Bali Post/ant
JEMBER - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa simpatisan pendukungnya di Jember Sport Garden, Ajung, Jember, Jawa Timur, Senin (25/3) kemarin. Jokowi menyerukan kepada ribuan orang yang hadir di kampanye terbuka itu untuk tidak percaya pada berita hoax.
Gunaksa, Alternatif Lokasi Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali
Presiden Siap Bantu Dana APBN
DISERAHKAN - Sumbangan pembaca Bali Post, Suara NTB dan pemirsa Bali TV, Senin (25/3) kemarin diserahkan ke korban gempa yang diterima langsung oleh Kades Pesanggrahan H. Badrun.
Sumbangan Pembaca Bali Post Diserahkan PEMBACA Bali Post, pemirsa Bali TV dan Suara NTB, Senin (25/3) kemarin diserahkan kepada korban gempa di Lotim. Bantuan diserahkan ke wilayah Kecamatan Montong Gading tepatnya Desa Pesanggrahan yang menjadi lokus terparah gempa beruntun yang berkekuatan 5,8 SR dan 5,2 SR tersebut. Bantuan diterima Kepala Desa Pesanggrahan H. Badrun bertempat di Kantor Desa Pesanggrahan. Bantuan yang disalurkan berupa makanan siap saji, selimut, terpal, pakaian layak pakai dan beberapa jenis bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat korban selama berada di tenda-tenda pengungsian. H. Badrun mengatakan mengapresiasi atas bantuan pembaca Bali Post, Suara NTB dan pemirsa Bali TV. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakatnya yang saat ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Bantuan ini nantinya akan dibagi ke enam dusun yang ada di Desa Pesanggrahan, di antaranya Dusun Solong Lauk, Solong Daye, Pesanggrahan, Kanjol Jawa, Bangle, dan Lunggu. Ia menyatakan bantuan ini akan meringankan beban masyarakat. ‘’Kepedulian masyarakat ini sangat kami apresiasi. Perekonomian masyarakat masih belum normal, adanya makanan siap saji ini sangat bermanfaat,’’ ucapnya dengan penuh rasa syukur. (kmb)
Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali digulirkan Wayan Koster ketika masih menjadi calon Gubernur Bali. Kini setelah menjabat, Koster kembali menyampaikan bahwa itu menjadi programnya. Bahkan, ia ungkapkan ketika bertatap muka dengan Presiden Jokowi di Ardha Candra, Jumat (22/3) lalu. Ketika itu Koster mengutarakan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. Nantinya, Pusat Kebudayaan Bali akan diisi dengan panggung terbuka, museum tematik, gedung seni multifungsi dan sarana budaya lainnya secara terintegrasi. Gubernur Wayan Koster menyatakan ada dua lokasi yang kini sedang menjadi penjajakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. ‘’Ini sedang memilih lokasi, tadinya ada rencana lokasi di Padanggalak. Ada tanah Pemprov di sana 9 hektar, tapi secara alam niskala kurang pas sehingga enggak jadi pakai itu,’’ ujar Koster ketika ditanya mengenai kelanjutan rencana Pusat Kebudayaan Bali di Praja Sabha Kantor Gubernur, Senin (25/3) kemarin. Menurut Koster, sudah ada satu alternatif lokasi yang bagus yaitu menggunakan lahan nganggur di Gunaksa. Lahan bekas galian C itu kini tidak bisa diberdayakan secara aktif oleh masyarakat untuk kepentingan ekonomi lantaran sudah rusak. Daripada tidak berfungsi, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menilai bagus sekali jika bisa diberdayakan untuk Pusat Kebudayaan Bali. Apalagi luasnya mencapai ratusan hektar, serta cukup strategis dan mudah dijangkau karena terletak di pinggir Jalan By-pass IB Mantra. ‘’Itu ada tanah milik masyarakat, tapi sudah tidak bisa diapa-apain. Kemudian juga ada tanah negara, statusnya sekarang sedang ditelusuri oleh Badan Aset dan juga Badan Pertanahan Provinsi Bali,’’ jelasnya. Koster menyatakan cenderung
memilih di Gunaksa. Secara kebetulan berada di wilayah Klungkung, sehingga dapat sekaligus menjadi upaya Pemprov untuk mengembalikan Klungkung sebagai pusat kebudayaan. Di sisi lain, kebutuhan adanya Pusat Kebudayaan Bali yang lebih memadai dari segi kapasitas dan kawasan juga sudah semakin meningkat. ‘’Kita memerlukan panggung terbuka yang kapasitasnya lebih besar, yang di Ardha Candra itu kapasitasnya cuma 8 ribu, sudah kecil, sumpek juga kawasannya, enggak memadai lagi. Jadi saya kira kita sudah harus memikirkan wilayah yang lebih luas jangkauannya, kapasitasnya,’’ terang mantan anggota DPR-RI ini. Koster menambahkan, panggung terbuka akan dibangun dengan kapasitas 20-25 ribu. Kemudian dibangun pula gedung seni multifungsi, museum tematik, dan sarana-prasarana budaya lainnya secara terintegrasi dalam Pusat Kebudayaan Bali. Jika masalah lahan sudah teratasi, pihaknya akan melanjutkan dengan melaksanakan studi kelayakan. ‘’Presiden akan membantu dari APBN untuk pembangunan. Bisa full, bisa sharing. Ketika saya mendampingi dari Ardha Candra ke bandara, beliau mengatakan akan membantu,’’ pungkasnya. (kmb32)
Bali Post/dok
KLUNGKUNG - Eks galian C Gunaksa, Klungkung. Foto udara ini diambil wartawan Bali Post 11 tahun lalu.
Difasilitasi KPU Bali
Dana Iklan Kampanye Calon DPD Bali Rp 2,1 M
Denpasar (Bali Post) KPU Bali memfasilitasi calon DPD Provinsi Bali untuk memasang iklan kampanye melalui media cetak, elektronik dan online. Untuk iklan kampanye di media cetak dan elektronik, dananya mencapai Rp 3.710.700.000. Namun yang sudah direalisasikan melalui tender untuk fasilitasi kampa-
nye calon DPD-RI di media cetak dan elektronik sebesar Rp 2.116.860.000. Tender tersebut dimenangkan perusahaan dari luar Bali. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Bali I Gede Wiratha menjelaskan, proses tender iklan kampanye itu wajib dilakukan. Alasannya, nilai pagu anggarannya di
atas Rp 200 juta. Pemenang tender nantinya harus menyampaikan bukti-bukti pemuatan atau penayangan di media massa. Sedangkan untuk penunjukkan media dilakukan berdasarkan keputusan pleno komisioner. ‘’Kita pakai lelang cepat. Dilihat dari harga terendah kita verifikasi 3 penyedia. Kita undang ke
sini (KPU Bali). Dari 3, hanya 1 yang hadir ke sini. Itu yang penawar kedua,’’ jelasnya. Adapun jumlah media cetak dan elektronik yang dilibatkan mencapai 23 media. Terdiri dari 10 media cetak, 4 televisi, dan 9 radio. Sedangkan untuk media online, Wiratha menyebutkan alokasi anggarannya sekitar Rp 159 juta. Namun
serapannya bisa lebih rendah dari itu karena sesuai juknis hanya ada 5 media online yang dilibatkan. Untuk sisa anggarannya akan dikembalikan ke kas negara. Ia juga menjelaskan, proses tender untuk memfasilitasi kampanye calon DPD-RI di media cetak dan elektronik diawali dengan survei harga.
‘’Setelah mendapatkan HPS, Tim Pengadaan dari ULP lalu mengunggah secara online di LPSE untuk selanjutnya dilakukan penawaran,’’ katanya. Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan meminta para peserta pemilu tepat waktu dalam melaksanakan kampanye rapat umum. Lantaran ada banyak
calon, peserta pemilu juga diharapkan tidak hanya memaksakan pemasangan iklan pada media tertentu saja. Misalnya hanya mau memasang di satu koran. Kemudian untuk para pemilik media, pihaknya meminta agar bisa menaati kesepakatan maksimal spot yang harus ditayangkan. (kmb32/kmb16)