Edisi Selasa 21 April 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 234 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Selasa paing, 21 april 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Satpol PP Awasi Mobilitas Penduduk

PMI Wajib Ikuti Protap Kegiatan

PDAM Bebaskan Denda Pelanggan

Satpol PP Kabupaten Badung terus melakukan pengawasan mobilitas penduduk pendatang di wilayahnya. Upaya ini guna memutus penyebaran Covid-19 ke desa-desa.

Dua dari 12 hotel dan penginapan yang dijadikan tempat karantina pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Tabanan sudah mulai terisi. Selama menjalani masa karantina, pekerja migran diawasi oleh satuan tugas.

PDAM Gianyar memang tidak bisa sepenuhnya membebaskan biaya kepada pelanggan selama wabah Covid-19. Namun, PDAM Gianyar telah mengambil kebijakan membebaskan denda kepada pelanggannya.

TABANAN | HAL. 4

BADUNG | HAL. 3

GIANYAR | HAL. 5

Bali Belum Penuhi Syarat Penerapan PSBB Denpasar (Bali Post) Jumpa pers bersama yang diinisiasi Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose di Mapolda, Senin (20/4) kemarin, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dan Ketua PHDI Bali Prof. I Gusti Ngurah Sudiana. Jumpa pers ini juga disaksikan seluruh bupati, Kapolres, Dandim dan PHDI seluruh Bali. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengungkapkan alasannya belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ‘’Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, ada syarat PSBB terutama Pasal 3. Diatur (Covid-19) harus jumlah kasusnya besar dan meningkat dengan cepat, serta berdampak luas kepada wilayah lainnya di daerah bersangkutan,’’ ujar Gubernur Koster. Selain itu, juga syarat PSBB yakni mengakibatkan korban nyawa yang besar dengan cepat yang muncul dari kasus daerah tersebut. Jadi dengan ketentuan ini saja, menurut Koster, Bali dalam perkembangannya sampai tanggal 19 April 2020, pasien positif akibat

Pemprov Bali Realokasi Rp 756 Miliar

transmisi lokal 25 orang Bali. ‘’Kita barharap tidak bertambah lagi. Hari per hari perkembangan yang warga lokal ini sedikit, 2, 1, 3. Kemarin ada tambahan empat orang (positif Covid-19), tidak ada warga lokal. Sebenarnya yang warga lokal yang positif ini pun karena dampak ABK yang positif atau orang yang datang dari daerah lain sehingga terdampak pada keluarganya. Murni terjadi di Bali sangat sedikit dan kita berharap bisa diatasi secepatnya,’’ ungkapnya. Menurut Koster, kalau saja ABK atau pekerja migran Indonesia (PMI) tidak ada, di Bali sangat landai. Ia membandingkan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten, itu sangat luar biasa. Bali ini, kata Koster, dengan keunikan yang ada, kearifan lokal dan tradisi yang ada, sampai saat ini sangat terjaga. Jumlah positif 25 orang (Bali), memang totalnya 135 orang. Sembuhnya kecenderungan meningkat dibandingkan daerah lain. Di Bali yang sembuh 28 persen, daerah lain jauh di bawah 10 persen. ‘’Dengan memperhatikan angka dan data ini, saya sama sekali belum mempunyai perhitungan

untuk menerapkan PSBB di Bali. Sebagai Ketua Gugus Tugas, saya punya hitungan sampai saat ini data belum mendukung untuk menerapkan kebijakan itu,’’ ujar mantan anggota DPR-RI ini. Namun, katanya, tentu saja melihat perkembangan ke depan dan akan diikuti terus. Kalau ada hal penting yang harus disikapi, pasti pihaknya akan membicarakan secara mendalam dan terstruktur dengan Kapolda dan Pangdam, serta Gugus Tugas secara keseluruhan, sehingga keputusan yang diambil demi membuat keadaan lebih baik. Pengendalian Covid-19 sudah semakin tertata. Untuk warga positif Covid-19 menjadi tanggung jawab Pemprov Bali, sedangkan yang negatif tanggung jawab kabupaten/kota. ‘’Tapi tidak kaku-kakuan. Masing-masing kabupaten/kota punya masalah sendiri-sendiri. Di Bangli jarang ada hotel di situ. Di Klungkung juga jarang ada hotel, tapi menerima ABK. Karena itu jangan sampai ada kabupaten yang menolak ABK yang harus dikarantina,’’ tegasnya. Hal. 7 Prinsip Satu-kesatuan

’’Dengan memperhatikan angka dan data ini, saya sama sekali belum mempunyai perhitungan untuk menerapkan PSBB di Bali. Sebagai Ketua Gugus Tugas, saya punya hitungan sampai saat ini data belum mendukung untuk menerapkan kebijakan itu.’’ Wayan Koster Gubernur Bali

Disiapkan Satgas Penegak Hukum

Denpasar (Bali Post) – Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster terkait penanganan Covid-19 didukung penuh Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto. Jika ada yang melanggar atau melawan kebijakan tersebut akan dikerahkan Satgas Penegak Hukum dipimpin Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan.

’’Saya bersama Panglima Kodam mendukung kebijakan yang dilakukan Bapak Gubernur Bali. Tidak ada lagi penolakan (karantina di wilayah - red). Sekali lagi, kami mengerti masalah yang dihadapi rakyat, tetapi hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dilakukan jika cara terakhir harus diterapkan. Tapi, kami tetap melakukan pencegahan dan persuasif demi kepentingan rakyat.’’

Bali Post/ist

RAPAT PARIPURNA - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bersama Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (20/4) kemarin. Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali mengklaim sudah melaporkan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 ke pemerintah pusat. Meliputi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Sebelumnya, Bali disebutsebut sebagai salah satu provinsi yang terlambat melakukan realokasi dan refocusing anggaran, sehingga terancam tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU). ‘’Itu sudah disisir, sudah mendapat angkanya. Untuk kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial itu sudah ada alokasinya. Kalau tidak salah, totalnya sekitar Rp 750-an miliar,’’ ujar Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (20/4) kemarin. Hal. 7 Tunda Pelaksanaan

OPINI

Bali Kembali ke Jati Diri Oleh: Agung Kresna

PANDEMI Covid-19 sudah seharusnya membuat krama Bali mulat sarira. Pandemi telah membuat Bali dipaksa terisolasi dan nyaris tidak bisa berhubungan dengan dunia global. Padahal, selama ini dunia global yang telah menghidupkan perekonomian Bali melalui dunia pariwisata dalam keseharian kehidupan ekonomi masyarakat Bali. Wabah Covid-19 telah membuat dunia pariwisata Bali bak lenyap ditelan bumi. Hampir tidak ada aktivitas pariwisata sama sekali di Bali. Pariwisata yang selama ini sudah menjadi lokomotif perekonomian Bali justru membuat ekonomi Bali mati suri. Pembatasan akses pergerakan bagi para pendatang, utamanya dari mancanegara, membuat tidak ada wisatawan yang hadir ke Pulau Bali. Hal. 7 Jati Diri Bali

Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose Kapolda Bali

’’Bukannya kita menolak, tapi mewaspadai kehadiran mereka. Setelah itu lakukan langkahlangkah protokol kesehatan. Ini yang kita lakukan.’’ Mayjen TNI Benny Susianto Pangdam IX/Udayana

K

apolda juga sudah menyiapkan Tim Reaksi Cepat dan didukung pasukan untuk mengamankan kebijakan pemerintah. ‘’Saya bersama Panglima Kodam (Mayjen TNI Benny Susianto - red) mendukung kebijakan dilakukan Bapak Gubernur Bali. Tidak ada lagi penolakan (karantina di wilayah - red). Sekali lagi, kami mengerti masalah yang dihadapi rakyat, tetapi hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dilakukan jika cara terakhir harus diterapkan. Tapi, kami tetap melakukan pencegahan dan persuasif demi kepentingan rakyat,’’ tegas Irjen Golose saat jumpa pers bersama dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dan Ketua PHDI Bali Prof. I Gusti

Ngurah Sudiana. Kapolda Golose mengungkapkan, pihaknya memahami bahwa masyarakat berusaha melindungi dirinya. Selain itu, masyarakat yang paling kecil dan terdepan pula berusaha untuk mengamankan dirinya. ‘’Kita harus bersamasama, tidak boleh membuat aturan sendiri-sendiri. Sekarang semua terkontrol dan terstruktur dari kebijakan pemerintah pusat sampai dengan kebijakan Bapak Gubernur Bali dan terus sampai ke wilayah masing-masing. Persuasif, preemtif dan preventif tetap kita lakukan. Imbauan juga sudah sering kita lakukan. Kita juga lihat Bapak Kapolri juga jelas dalam maklumatnya,’’ ungkap jenderal bintang dua di pundak ini. Hal. 7 Mendukung Kebijakan

Bupati Giri Prasta Ikuti Vidcon dengan Kapolda

Jangan Ada Pengucilan PMI dan Penutupan Jalan BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta mendengarkan arahan Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose terkait perkembangan kamtibmas di Bali pada masa pandemi Covid-19, melalui sambungan video conference (vidcon). Dalam vidcon yang digelar Kapolda Bali, Bupati didampingi Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi dan Perwakilan Dandim Badung mengikuti dari Ruang Command Center Polres Badung, Senin (20/4) kemarin. Kapolda Reinhard Golose dalam arahannya mengatakan, kebijakan antara pusat dan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal menanggulangi penyebaran Coronavirus

Disease 2019 (Covid-19) harus seragam. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 harus sesuai anjuran dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di daerah. Hal. 7 Menjalankan Protokol VIDCON - Bupati Giri Prasta mendengarkan arahan Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose terkait perkembangan kamtibmas di Bali pada masa pandemi Covid-19 melalui vidcon dari Ruang Command Center Polres Badung, Senin (20/4) kemarin.

Selasa Paing, 21 April 2020

Pemkot Terima Bantuan Penanganan Covid-19 dari BI, BCA, BPD Bali dan BMPD

Positif Covid-19 Bertambah 5 Sembuh 4 Orang Denpasar (Bali Post) Bali masih mencatatkan penambahan kasus positif Covid-19. Memasuki hari ke-11, kasus positif baru masih terjadi. Dilihat dari dashboard pemantauan kasus Covid-19 di situs resmi BNPB, akumulatif kasus di Bali mencapai 140 orang, dari sehari sebelumnya sebanyak 135 orang. Ini artinya ada penambahan sebanyak 5 orang dalam 24 jam terakhir. Sedangkan jumlah pasien sembuh mengalami penambahan 4 pasien, sehingga totalnya menjadi 42 dari sebelumnya 38 pasien. Total pasien meninggal masih tetap 3 orang. Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam video conference streaming-nya mengatakan, di Indonesia terjadi penambahan 185 kasus terkonfirmasi positif. Total ada 6.760 kasus yang sudah ditangani. Untuk yang sehat ada penambahan 61 orang, sehingga totalnya menjadi 747 orang. Sedangkan yang meninggal bertambah 8 orang dan kini totalnya menjadi 590 korban jiwa. ‘’Mari kita berperan aktif dalam memutus rantai penularan, pastikan kita tidak menularkan dan tidak tertular,’’ kata Achmad Yurianto. Ia pun mengingatkan agar masyarakat tetap sabar dan tenang, tidak panik dalam menghadapi Covid-19. ‘’Mari bergotong royong dan bersatu melawan Covid-19,’’ ujarnya. (iah)

PLN Jamin Subsidi Listrik Pasti Sampai ke Penerima Denpasar (Bali Post) – Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak perlu khawatir jika belum mendapatkan token listrik gratis atau diskon 50 persen. PLN menjamin hal itu dan akan membagikannya kepada masyarakat kecil yang berhak secara door to door. “Token listrik untuk prabayar tidak akan hilang, atau program listrik diskon 50 persen. Yang pascabayar otomatis gratis atau tagihannya nol,” kata Manager Komunikasi PLN UID Bali I Made Arya, Senin (20/4) kemarin. Bahkan sejak informasi pertama tentang pembagian token gratis melalui WhatsApp dan website oleh pemerintah disampaikan, telah muncul keraguan di masyarakat terutama MBR. “Jangankan melalui WhatsApp, telepon saja tidak punya, mungkin begitu ya pertanyaan yang muncul. Itu jangan khawatir, tim kami yang akan mendata,” ujarnya. Maka dari itu, pihaknya telah mengantisipasinya dengan bekal data MBR yang dimiliki. Tim PLN akan turun ke lapangan bersama aparatur desa seperti Babinsa, kepala desa melakukan door to door memberikan pulsa yang menjadi hak masyarakat kecil. Jika periode I token listrik belum masuk, maka ia menjamin tidak akan hilang. Selain ada data MBR dari TNP2K, juga sistem token telah diatur. Bahwa pulsa listrik tidak akan masuk atau disalahgunakan orang lain, karena pulsa sudah ada ID pelanggannya. “Kalaupun belum kesampaian di tahap pertama, nanti masih bisa didapatkan sekalian,” jelasnya. Arya juga menjawab banyaknya pertanyaan yang muncul tentang pelanggan 1.300 VA ke atas yang juga menginginkan token gratis atau diskon. Bantuan listrik merupakan kebijakan pemerintah pusat. “PLN hanya men-support-nya,” tandasnya. Selain karena masih banyak masyarakat subsidi yang belum kebagian token listrik. Di Bali, ada 470.446 pelanggan subsidi yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan listrik. PLN mencatat, dominan penggunaan listrik oleh pelanggan multiguna. Maka dari itu, pertumbuhan listrik PLN UID Bali pada Maret 2020 sebesar 8,13 persen didominasi pelanggan multiguna dengan persentase 17 persen (yoy), disusul pelanggan rumah tangga sebesar 12,28 persen (yoy), pelanggan sosial dengan persentase 6,11 persen, pemerintah 3,66 persen. Sementara penjualan listrik yang minus berasal dari pelanggan bisnis dan industri sebesar -7,29 persen, dan -2,36 persen. Angka pertumbuhan penjualan listrik sebesar 8,13 persen pada Maret 2020 merupakan pertumbuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang terjadi pada tahun sebelumnya dengan selisih 2,07 persen. Dengan demikian, PLN memprediksi pertumbuhan listrik pada tahun 2020 hanya mencapai 4,52 persen. (kmb42)

Topik : Bali Belum Penuhi Syarat Penerapan PSBB

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar kembali menerima bantuan guna percepatan penanganan Covid-19. Kali ini datang dari dunia perbankan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) turut diserahkan beragam bantuan dari Bank Indonesia (BI), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Bank Central Asia (BCA) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BI Bali Trisno Nugroho yang diterima Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dengan menerapkan protokol kesehatan di Selasar Dharmanegara Alaya Denpasar, Senin (20/4) kemarin. Rai Mantra dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Bank BCA, Bank BPD Bali serta BMPD yang

telah berkontribusi bersama dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 ini. Di mana, dengan adanya bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi Pemkot Denpasar. ‘’Tentu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak, termasuk BI, BPD Bali, BCA dan BMPD yang telah memberikan bantuan kepada kami untuk percepatan penanganan Covid-19,’’ jelasnya. Lebih lanjut Rai Mantra menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi kunci utama dalam pencegahan Covid-19. Hal tersebut yakni penggunaan masker, jaga jarak, mencuci tangan, serta jangan berkerumun. ‘’Sebisa mungkin jika tidak ada hal yang mendesak akan lebih baik berada di rumah untuk sementara waktu, dan semoga wabah ini segera berlalu,’’ kata Rai Mantra. Sementara itu, Kepala BI Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan, pemberian ban-

tuan ini merupakan implementasi dari prinsip gotong royong melawan Covid-19. Pihaknya berharap bantuan ini sebisa mungkin dapat memberikan dukungan terhadap percepatan penanganan Covid-19 ini. ‘’Mari bersama kita saling membantu dan mendukung untuk percepatan penanganan Covid-19,’’ jelasnya. Adapun bantuan yang diserahkan yakni dari BMPD memberikan bantuan berupa baju APD sebanyak 75 unit, face shield sebanyak 75 unit, alat rapid test sebayak 45 unit, masker kain 600 buah. Bank BPD Bali menyerahkan bantuan sepatu boot sebanyak 100 pasang, sarung tangan sebanyak 1.000 pcs, masker N95 sebanyak 100 pcs, coverall 300 pcs, kaca mata google sebanyak 100 pcs dan sembako. Bank BCA turut menyerahkan baju APD sebanyak 100 unit, masker sebanyak 10 boks, shoes cover sebanyak 4

BANTUAN - Penyerahan bantuan dari Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Bank Central Asia (BCA) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho yang diterima Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dengan menerapkan protokol kesehatan di Dharmanegara Alaya Denpasar, Senin (20/4) kemarin. boks dan nursecap sebanyak 2 boks. Sementara dari BI turut menyerahkan APD sebanyak 30 set, masker 4 boks,

thermogun sebanyak 8 buah, masker sebanyak 40 boks, sarung tangan 30 boks dan 24 liter hand sanitizer. (ad209)

Denpasar sudah kembali ramai. Ironisnya, banyak pengendara yang tidak menggunakan masker. Bahkan, dalam pemantauan di traffick light (TL), dari pengendara yang dipantau, sebanyak 240 orang yang tidak menggunakan masker. Melihat kondisi ini, Denpasar perlu melakukan PSBB. Terhadap usulan ini, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menilai usulan tersebut sangat baik. Namun, kini pihaknya sedang melakukan kajian secara komprehensif agar apa yang dilakukan bisa benar-benar maksimal. Karena kalau hanya Denpasar yang melakukan PSBB, sedang wilayah di

sekitarnya belum, apakah bisa maksimal. ‘’Ini yang kita sedang kaji,’’ katanya. Rai Mantra mengakui selama ini beberapa negara melakukan pola yang berbeda dalam penanganan Covid-19. Namun yang lebih utama, yakni penggunaan masker, jaga jarak, mengurangi pertemuan, menjadi hal yang sangat penting. Intinya disiplin diri untuk bisa mencegah Covid-19. Karena sejatinya virus itu tidak bergerak, yang bergerak itu orangnya. (kmb12)

Arus Lalin Ramai Diusulkan Terapkan PSBB

Denpasar (Bali Post) -

Kondisi jalanan di Denpasar belakangan ini mulai ramai. Sejumlah ruas jalan terlihat dipadati arus lalu lintas (lalin). Di sisi lain, peningkatan kasus Covid-19 semakin meningkat. Saat ini sudah ada kasus positif Covid-19 sebanyak 32 orang, serta satu orang penduduk lokal yang meninggal. Melihat kondisi ini, Denpasar dinilai sudah selayaknya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini diungkapkan Bendesa Pagan Wayan Subawa dan Ketua Satgas Gotong Royong Covid-19 Desa Adat Sesetan Wayan Dudik Mahendra, Senin (20/4) kemarin. Wayan Subawa mengatakan, dampak Covid-19 ini sudah dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar juga sudah melakukan berbagai langkah dalam upaya penanggulangan Covid-19 ini. Apa yang dilakukan Pemkot Denpasar ini sebenarnya

sudah mengarah pada kegiatan PSBB. Misalnya saja, telah memberikan bantuan kepada keluarga terdampak. Demikian pula bantuan lainnya kepada para petani dengan pupuk bersubsidinya. Di sisi lain, perkembangan kasus Covid-19 juga belum ada tanda-tanda menurun. Bahkan, Denpasar kini sudah ada 32 kasus positif. Jalanan juga sudah mulai ramai. Karena itu, perlu langkah tegas dalam upaya penang-

gulangan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Selama ini, katanya, apa yang dilakukan pemerintah sudah mengarah pada PSBB. ‘’Pada PSBB kan tidak harus memberikan bantuan, berbeda dengan lockdown,’’ kata mantan Sekda Bandung ini. Hal senada juga diungkapkan Dudik Mahendra. Ketua Satgas Gotong Royong Covid-19 Sesetan ini mengatakan, kondisi jalanan di

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Diah Werdhi Srikandi Pimpin Komisi III DPRD Bali 245 Bebas, Lapas Kerobokan Kini Dihuni 1.400 Napi

Denpasar (Bali Post) Politisi PDI-P yang tersandung kasus, I Kadek Diana, resmi dilengserkan dari jabatan Ketua Komisi III DPRD Bali. Menyusul adanya pengumuman perubahan komposisi pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Bali dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (20/4) kemarin. Jabatan Ketua Komisi III kini diisi politisi PDI-P asal Jembrana, IGA Diah Werdhi Srikandi, yang sekaligus merangkap Wakil Ketua Komisi III sampai dengan 1 Oktober 2020. Ini lantaran Fraksi PDI-P sebelumnya mengusulkan anggota Komisi II A.A. Ngurah Adhi Ardhana sebagai Ketua Komisi III. ‘’Sementara Gung Adhi diputuskan oleh pimpinan (Ketua DPD PDI-P Bali - red) untuk menjadi Ketua Komisi III. Karena terbentur aturan di sini (DPRD Bali - red), maka ditunda,’’ ujar Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama. Menurut Wiryatama, penetapan Adhi Ardhana sebagai Ketua Komisi III terbentur Tata Tertib pasal 71 ayat 9 Peraturan DPRD Bali No.1 Tahun 2019, yang menyebutkan

bahwa perpindahan anggota DPRD Bali antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat satu tahun berdasarkan usulan fraksi. Selain itu, pergantian ketua komisi minimal harus berjalan selama satu tahun sejak penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Seperti diketahui, AKD di DPRD Bali terbentuk 1 Oktober 2019 lalu atau belum berjalan satu tahun. ‘’Nanti kan kita lihat, kita kembalikan lagi kepada induk organisasi. Pimpinan dan AKD itu penugasannya dari partai,’’ jelas politisi PDI-P ini. Rapat Paripurna DPRD Bali juga mengagendakan penyampaian LKPJ Tahun 2019 oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Untuk pertama kalinya, rapat paripurna berlangsung dengan sedikit peserta lantaran pandemi Covid-19. Dari DPRD Bali hanya hadir pimpinan, serta ketua alat kelengkapan dewan seperti ketua fraksi dan ketua komisi. Sementara anggota dewan lainnya mengikuti sidang lewat video conference. (kmb32)

Mangupura (Bali Post) Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan sudah membebaskan 245 orang narapidana (napi) yang menerima asimilasi dan integrasi bersadarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly No. M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020. ‘’Total yang sudah dibebaskan di Lapas Kerobokan karena mendapat asimilasi sebanyak 245 orang,’’ ucap Kalapas Kerobokan Yulius Sahruzah, Bc.IP., S.H., M.H., Senin (20/4) kemarin. Lantas, disinggung soal jumlah napi sekarang, Kalapas Yulius Sahruzah menjelaskan, saat ini tersiasa 1.400 orang. Angka tersebut bukanlah ideal sesuai kapasitas lapas terbesar di Bali itu. Namun angka itu masih jauh overkapasitas dari daya tambung yang hanya berkisaran 323 kapasitas. Meski demikian, dalam konteks pencegahan sekaligus memutus mata rantai Covid-19, sudah bisa ditekan karena tidak ada lagi tahanan baru yang dititip kejaksaan maupun kepolisian. Juga pembatasan jam kunjungan masih diberlakukan. (kmb37)

Upacara ’’Paneduh Jagat’’ Serentak di Bali

Memohon Ketenteraman dan Keharmonisan Alam

UMAT Hindu di Bali akan melaksanakan upacara Paneduh Jagat secara serentak, Rabu (22/4) besok. Upacara yang dilaksanakan hanya sewaktu-waktu jika ada kejadian bencana, penyakit maupun gering agung ini akan dilaksanakan berjenjang. Mulai dari Pura Agung Besakih, lalu dilanjutkan di Pura Kahyangan Tiga, hingga tingkat rumah tangga. Di tingkat rumah tangga, umat Hindu agar menghaturkan banten pejati dan segehan putih sembilan tanding. Di Pura Kahyangan Tiga, juga menghaturkan pejati, namun lebih besar. Lalu, apa filosofi upacara paneduh jagat ini? Guru Besar Filsafat IHDN Denpasar Prof. Dr. I Made Surada, M.A. mengatakan, berdasarkan keyakinan agama Hindu Bali yang dimuat dalam Lontar Roga Sanghara Gumi, upacara paneduh jagat bisa dilakukan untuk menangkal merana, gering agung, sasab di alam semesta ini. Caranya dengan melakukan upacara korban atau yajña kepada alam agar kembali menjadi seimbang. Dalam kamus upacara paneduh jagat artinya upacara untuk penenang dan pengaman jagat (alam semesta beserta isinya). Dikatakan, upacara paneduh jagat yang akan dilaksanakan pada Tilem Kadasa adalah suatu usaha umat Hindu di Bali untuk menangkal dan memutus wabah pandemi Covid-19 secara niskala. Dalam keyakinan agama Hindu di Bali semua

merana, gering agung, sasab dan virus berasal dari laut, penguasa laut adalah Dewa Baruna. Umat Hindu di Bali yakin kekuatan positif dan juga negatif bersumber dari laut atau segara. Dengan demikian, selain permohonan ditujukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam prabawa sebagai Sang Hyang Tiga Wisesa (penguasa), juga kepada Dewa Baruna agar alam semesta dan segala isinya dianugerahkan ketenteraman, kesejahteraan, dan kemakmuran. ‘’Pelaksanaan upacara yang akan dilaksanakan sudah sesuai, yaitu dimulai di Besakih kemudian disusul di lima titik segara (laut) sesuai arah atau kiblat, yaitu di bagian timur dilaksanakan di Segara Seraya, selatan di Segara Geger, barat di Segara Rupek, utara di Segara Panegil Dharma, dan di tengah-tengah diambil di Segara Watu Klotok,’’ ujar Prof. Surada, Senin (20/4) kemarin. Dijelaskan, upacara paneduh jagat bertujuan

agar bumi beserta isinya aman, tenteram dan damai seteleh berbagai peristiwa menimpa dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Apalagi, upacara paneduh jagat ini sejatinya didasari atas konsep Dewaya Bhutaya. Di mana sang bhuta kala (kekuatan alam) yang ngrebeda (terganggu/tidak seimbang) dipanggil dan diberikan persembahan/ upacara agar somia (tenang). Dalam keadaan somia atau degdeg/tenang, muncul sifat-sifat dewa/kedewataan. Lebih lanjut dikatakan, dalam sifat kedewataan ini kemudian dipuja untuk melimpahkan berkah atau waranugraha. Inilah konsep umat Hindu di Bali yang memegang tradisi luhur yang diwarisi leluhur kita di Bali. Diharapkan, melalui upacara ini, pandemi Covid-19 bisa segera direda dan putus penyebarannya. Sehingga terganggunya keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia bisa diminimalisir dengan upacara. (win)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Paing, 21 April 2020

Rapat Paripurna Intern Gunakan ’’Video Conference’’

Dewan Beri Catatan LKPJ Bupati Badung Tahun 2019

RAPAT PARIPURNA INTERN - Ketua DPRD Badung Putu Parwata (tengah) didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II, Made Sunarta, saat rapat paripurna intern, Senin (20/4) kemarin.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Senin (20/4) kemarin kembali menggelar rapat paripurna intern untuk membahas rekomendasi dan catatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2019. Dalam rapat menggunakan video conference tersebut, ada sejumlah catatan dari lembaga dewan yang akan direkomendasikan ke pihak eksekutif dalam sidang paripurna penutupan dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRD Badung terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2019, Selasa (21/4) ini. Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, dan Wakil Ketua II, Made Sunarta, usai rapat paripurna intern mengatakan, ada sejumlah catatan strategis serta rekomendasi yang akan diberikan ke pihak eksekutif. Di anta-

ranya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, perlindungan sosial, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. ‘’Dari prioritas yang disampaikan oleh pemerintah tahun 2019, walaupun mengalami penurunan pariwisata pada prinsipnya pemerintah sudah dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Namun, ada catatan yang mesti kita sampaikan yakni di bidang pendidikan. Fokus kita pada bidang peningkatan sumber daya manusia. Kita ingin masyarakat di Kabupaten Badung betul-betul mendapat fasilitas haknya hingga jenjang pendidikan S-3. Kemudian keadilan bagi masyarakat miskin. Kita bisa menjadi doktor, menjadi dokter dan lain sebagainya. Ini masuk peran pemerintah sehingga ada batuan yang

diberikan kepada anak-anak kurang mampu kita ini,’’ ujarnya. Politisi asal Desa Dalung ini lebih lanjut mengatakan, di bidang kesehatan yang ingin dibangun adalah peningkatan pelayanan kesehatan melalui Krama Badung Sehat (KBS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ‘’Khusus bagi masyarakat di Badung Selatan, pemerintah agar dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Udayana dengan menjadikan Unud sebagai standar rumah sakit berstandar internasional. Jadi, masyarakat Badung Selatan bisa terlayani dengan baik di bidang kesehatan,’’ paparnya. Untuk bidang ekonomi, kata Parwata, pihaknya minta pendapatan Kabupaten Badung bisa terus didorong naik dengan sistem pengawasan yang benar sehingga tidak

ada kecolongan atau kehilangan. ‘’Kita sarankan buat sistem perpajakan secara online yang dapat dipantau hari per hari dan siapa yang tidak menggunakannya bisa diketahui. Termasuk penanganan wabah virus Corona, supaya menuruti instruksi dari pusat,’’ paparnya. Pada bidang pertanian, lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung ini, pertanian bisa bekerja sama dengan pariwisata dengan membangun atraksi-atraksi pariwisata baru. ‘’Khusus pertanian, bagaimana pemerintah nanti bisa masuk dalam penjualan secara online hasil-hasil produksi petani Badung dan bibitnya. Lingkungan di sekeliling kita juga ikut dijaga, sehingga tidak ada kekumuhan dan menimbulkan penyakit,’’ tandas Parwata. (ad204)

Solid dan Pemuda Desa Adat Legian Kirim APD ke Rumah Sakit Mangupura (Bali Post) Organisasi Solidaritas Legian Peduli (Solid) bersama elemen Pemuda Adat di Desa Adat Legian merespons pandemi Covid-19 dengan mengirimkan alat pelindung diri (APD) ke instansi kesehatan yang berada di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Badung, Senin (20/4) kemarin. Organisasi pelaksana mandat teknis tolak reklamasi Teluk Benoa dari Desa Adat Legian tersebut mengirim 210 pelindung wajah dan 30 baju hamzat. Sebanyak 100 pelindung wajah dan 20 baju hamzat dibagikan ke RS PTN Unud Jimbaran, sedangkan 50 pelindung wajah dan 10 baju hamzat diserahkan ke RS Klungkung. Sementara masing-masing 15 pelindung wajah dibagikan ke puskesmas di wilayah Kuta yang terdiri atas Puskesmas Seminyak, Puskesmas Kuta, Puskesmas Legian dan Puskesmas BKIA. Dalam pengiriman APD ke instansi kesehatan di Klungkung dan Badung, Solid diwakili Sekretaris I Wayan

Satria Prayuda dan Bendahara Made Suparta. Sementara Pemuda Desa Adat Legian diwakili I Wayan Agus Rama (Ketua Yowana Desa Adat Legian), Nyoman Agus Setiawan (Ketua ST Banjar Legian Kelod), Kadek Yuda Cahya Perkasa (Ketua ST Banjar Legian Kaja) dan Gede Wira Adi Gunawan (Ketua ST Banjar Legian Tengah). Solid bersama elemen Pemuda Desa Adat Legian juga memberikan sejumlah masker dan sembako kepada para pemangku pura yang berada di wilayah Desa Adat Legian. Sebelumnya, Minggu (19/4), mereka menyerahkan 10 alat pelindung wajah dan 10 dus air mineral kepada relawan Legian yang melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Desa Adat Legian. Satria menegaskan, pengiriman sejumlah APD ke instansi kesehatan di Klungkung dan Badung adalah wujud solidaritas Solid kepada paramedis yang berada di garis depan melawan Covid-19. Proses pembuatan APD dilakukan oleh Solid Le-

gian secara swadaya dengan donasi yang dikumpulkan dari masyarakat Desa Adat Legian. “Kami melakukan penggalian dana,” katanya. Di tempat terpisah, Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, I Wayan ‘‘Gendo’’ Suardana mengapresiasi respons Solid Legian terhadap pandemi Covid-19. Menurutnya, gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (BTR) selama ini memupuk rasa solidaritas bukan hanya sebatas isu tolak reklamasi Teluk Benoa, tetapi juga isu kemanusiaan yang lain seperti dalam situasi wabah Covid-19. Lebih lanjut Gendo mengingatkan pemerintah agar tidak abai memenuhi hakhak dasar bagi penanggulangan Covid-19. “Harusnya pemerintah terlecut dengan gerakan ini, bukan malah menjadikan gotong royong warga sebagai pembenaran bagi mereka untuk abai memenuhi hak-hak dasar warga bagi penanggulangn Covid-19,’’ sebutnya. (kmb)

Bali Post/ist

PENERTIBAN - Satpol PP Badung bersama jajaran pengurus desa dan pecalang melakukan penertiban masyarakat pendatang di Blahkiuh dan Sangeh, belum lama ini.

Satpol PP Awasi Mobilitas Penduduk Mangupura (Bali Post) -

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung terus melakukan pengawasan mobilitas penduduk pendatang di wilayahnya. Upaya ini guna memutus penyebaran Covid-19 ke desa-desa. Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menyatakan, pengawasan terhadap penduduk pendatang menjadi prioritas. Apalagi ada beberapa desa adat yang mengeluarkan pararem melarang menerima pendatang yang tidak jelas tujuan dan alasannya. ‘’Kami mengadakan pengawasan mobilitas penduduk. Adanya Satgas Penanggulangan Wabah Covid-19 di masing-masing desa adat sangat membantu kami. Namun, kami pantau dan awasi pelak-

Bali Post/ist

APD - Perwakilan Solid dan Pemuda Desa Adat Legian menyerahkan APD ke instansi kesehatan di Klungkung dan Badung.

Di RS PTN Unud

Volume Limbah Medis Padat Meningkat 300 Persen Mangupura (Bali Post) – Setelah resmi beroperasi sebagai rumah sakit yang khusus menangani pasien Covid-19, volume limbah medis di RS PTN Unud mengalami peningkatan. Bahkan, jumlah peningkatan mencapai 300 persen dibandingkan sebelumnya. Menurut keterangan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RS PTN Unud Dr. IW Aryabiantara, SpAn.KIC., pengelolaan limbah medis padat termasuk APD dikelola oleh pihak ke-

tiga. Dalam pengelolaannya, limbah padat ini mendapat perlakuan khusus. Sebelum dikirim, limbah dibungkus, kemudian disemprot disinfektan bagian permukaannya. ‘’Selanjutnya diangkut oleh transporter ke tempat pengolahan limbah padat,’’ katanya, Senin (20/4) kemarin. Peningkatan volume limbah medis padat mencapai 300 persen. ‘’Untuk masalah limbah medis, kami selalu berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait termasuk Dinas Kesehatan

Kabupaten dan Provinsi,’’ terangnya. Sementara untuk limbah cair, pihak RS PTN Unud sudah memiliki tempat pengolahan sendiri dan mengantongi izin. Menurutnya, selama masa pandemi karena merawat pasien Covid-19, banyak bahan habis pakai. Bahkan, banyak yang hanya sekali pakai kemudian dibuang, termasuk APD karena tidak bisa digunakan kembali. Kondisi ini yang menyebabkan meningkatnya volume sampah. (kmb23)

E F E K T I V I T A S kartu prakerja sangat tergantung pada kesungguhan peserta untuk mengikuti pelatihan dan mengimplementasikan pelatihan yang diperoleh untuk peningkatan kompetensi dan membuka peluang kerja. Bukan sekadar dipandang sebagai bantuan. Akademisi dari Universitas Udayana Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si. mengatakan, kartu prakerja yang diluncurkan Presiden

Joko Widodo di tengah pandemi Covid-19 memberi manfaat ganda. Pertama, memberi kesempatan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan. Kedua, sebagai sangu bulanan. Kartu prakerja dapat menjadi penolong atau membantu tenaga kerja yang terkena PHK. Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja. Peserta yang lolos

seleksi akan mendapatkan sekitar Rp 3,55 juta, terdiri atas biaya pelatihan, dana bantuan senilai Rp 600.000 setiap bulan selama empat bulan dan Rp 50.000 sebulan selama tiga bulan untuk biaya survei. ‘’Di tengah pandemi Covid-19, kehadiran program ini setidaknya dapat membantu mengurangi kecemasan akan kondisi ekonomi yang menurun sekaligus harapan yang lebih baik ke depannya,’’ ujar Murjana Yasa. (kmb42)

Kartu Prakerja Beri Manfaat Ganda

sanaannya agar kebijakan terhadap pendatang tidak bertentangan dengan imbauan dan instruksi pemerintah,’’ terang Suryanegara, Senin (20/4) kemarin. Menurutnya, dalam mengawasi mobilitas penduduk, pihaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti TNI, Polri, Linmas, Pecalang dan organisasi kemasyarakatan. ‘’Kegiatan yang kami lakukan mulai dari patroli, sidak kependudukan (KTP) identitas sampai pemeriksaan identitas di Terminal Mengwi

dan pasar-pasar,’’ katanya. Apabila ditemukan adanya masyarakat yang tidak mengantongi identitas berkeliaran, pihaknya akan menggiring yang bersangkutan ke kantor desa guna memastikan tujuan mereka datang ke Badung. ‘’Kami kumpulkan di kantor desa untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atau mengajak mereka di Badung,’’ ungkapnya. Birokrat asal Denpasar ini menegaskan, pendatang yang masuk ke wilayah Badung ha-

rus membawa jaminan surat pernyataan dan jaminan dari pihak yang menampung. Bila tidak ada yang bertanggung jawab, dibawa ke kantor induk untuk diproses pengembalian ke daerahnya. Mengacu kepada Perda 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, masyarakat yang datang ke wilayah Badung tanpa identitas dan tujuan jelas dapat ditipiring. ‘’Mereka bisa ditipiring dengan maksimal kurungan 3 bulan atau denda Rp 25 juta. Tetapi mengingat kondisi saat ini, untuk diajukan ke pengadilan sulit dapat jadwal, kami proses saja,’’ pungkas Suryanegara. (kmb27)

UMKM Produksi Ribuan Masker

Mangupura (Bali Post) Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Badung memproduksi ribuan masker setiap harinya. Hal ini sebagai upaya membantu pemerintah mempercepat penanganan Covid-19. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung I Made Widiana mengatakan, pihaknya melakukan pemberdayaan UMKM dengan membuat masker sejak 6 April lalu dan kini telah berhasil memproduksi ratusan ribu masker. ‘’Awalnya

tujuh UMKM yang terlibat, kini sudah 50 UMKM yang membuat masker,’’ ujarnya, Senin (20/4) kemarin. Menurutnya, puluhan UMKM yang mengerjakan pembuatan masker melibatkan 500 penjahit. Mereka berhasil mengerjakan lima ribu hingga 30.000 masker per minggu. ‘’UMKM kami targetkan mengerjakan 400.000 masker. Hingga hari ini sudah diselesaikan 200.000 masker,’’ tegasnya. Masker yang dihasilkan dijual untuk membantu keberlangsungan UMKM. ‘’Kami motivasi UMKM

memproduksi masker bagi masyarakat. Kami lakukan pendampingan, sehingga bisa mendorong industri kecil tumbuh berkembang,’’ ucapnya. Puluhan pelaku UMKM yang telah memproduksi masker tersebar di seluruh kecamatan. Mereka berada di Desa Bongkasa, Kerobokan, Dalung, Kerobokan Kaja, Benoa (Kecamatan Kuta Selatan), Sading, Penarungan, Mengwi dan Desa Pelaga. Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung terus menerjunk-

an tim guna melakukan sidak penggunaan masker. Kasatpol PP Badung IGK Surya Negara mengatakan, sidak dilakukan untuk menggalakkan sosialisasi pemerintah dalam penggunaan masker di luar rumah. Upaya ini untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus Corona. ‘’Kami lakukan di semua wilayah di Kabupaten Badung. Ternyata masih banyak yang belum mematuhi imbauan pemerintah tentang penggunaan masker ketika keluar rumah,’’ jelasnya. (kmb27)

Petani Cengkeh Tertekan, PMK 152 Diusulkan Dicabut KENAIKAN tarif cukai rokok yang cukup signifikan tidak hanya berimbas pada petani tembakau. Petani cengkeh juga turut tertekan karena merasakan anjloknya harga jual. Kondisi ini terkait erat dengan terbitnya PMK RI No.152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan RI No.146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. ‘’Harga jual cengkeh di tingkat petani sangat tertekan. Saat ini harga cengkeh di petani kisarannya di bawah Rp 60.000 per kg,’’ ujar Ketua DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry di Denpasar, Minggu (19/4). Padahal, lanjutnya, saat masih berlaku PMK RI No.146/ PMK.010/2017 tentang Cukai

Hasil Tembakau, harga jual cengkeh berada di kisaran Rp 100.000 per kg. Tahun 2018, luas areal cengkeh secara nasional mencapai 561.212 hektar dengan produksi 123.399 ton. Petani yang terlibat 1.076.408 KK, sedangkan jumlah tenaga kerja diperkirakan 17.397.572 orang. Di Bali, luas areal cengkeh 15.448,88 hektar, produksi 3.590,22 ton, jumlah petani 52.513 KK dan tenaga kerja yang terlibat 478.726 orang. Sugawa Korry menambahkan, apabila harga jual di kisaran Rp 60.000/kg seperti sekarang, ongkos petik dan jemur mencapai 40-45 persen dari harga jual. Merosotnya harga jual cengkeh produksi petani saat ini terkait erat dengan dikeluarkannya PMK 152. Artinya, bukan disebab-

Bali Post/ist

I Nyoman Sugawa Korry

kan oleh over supply produksi petani. Berdasarkan data nasional, areal kebun cengkeh petani tahun 2019 seluas 553.381 hektar dan jumlah produksi 121.940 ton. Band-

ingkan dengan produksi tahun 2018 sebesar 123.399 ton. Wakil Ketua DPRD Bali ini mengusulkan agar PMK 152 dicabut dan pemerintah pusat memberlakukan kembali PMK 146. Hal ini akan diperjuangkan pula melalui ketua-ketua DPD Partai Golkar provinsi se-Indonesia, khususnya daerah penghasil cengkeh. Dengan demikian, harga jual cengkeh dan tembakau di tingkat petani bisa dinaikkan dan beban petani bisa diatasi. Ini sekaligus bentuk perlindungan terhadap petani. Mengingat sekarang di tengah pandemi Covid-19, dari sisi ekonomi jelas sangat memukul masyarakat petani pada umumnya serta khususnya petani cengkeh dan tembakau. (kmb32)

Selasa Paing, 21 April 2020

Gotong Royong Tangani Covid-19 DI tengah wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin meningkat di Bali, yang didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri, Gubernur Bali Wayan Koster menyerukan kepada seluruh masyarakat Bali agar menerima kedatangan mereka sesuai nilai-nilai budaya Bali. “Marilah kita kedepankan nilai-nilai kemanusiaan sikap sopan santun, manyama braya, paras-paros dan membangun kebersamaan, suka duka sesama sameton Bali sesuai nilai-nilai budaya Bali,” tegas Gubernur Koster saat melakukan video conference dengan Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto dan Ketua PHDI Bali Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., Senin (20/4) kemarin. Video conference juga diikuti Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kapolres Tabanan AKBP Mariochristy P.S. Siregar dan Dandim 1619/ Tabanan Toni Sri Hartanto. Pada kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa pe-

nolakan akan berujung pada sanksi yang tegas. Apalagi PMI merupakan warga negara Indonesia, warga Bali yang berkontribusi untuk daerah. Terkait hal tersebut, Bupati Eka sangat mengapresiasi dan mendukung seruan Gubernur Bali beserta jajaran. Bupati Eka mengaku sangat miris dan cukup prihatin melihat warga yang telah berkontribusi untuk daerahnya malah dipersulit, baik untuk pulang ke daerah asalnya maupun di tempat karantina. “Seperti yang ditegaskan Gubernur dan Kapolda Bali bahwa dalam musibah ini kita harus gotong royong, tangani bersama dengan rasa manyama braya, peduli dan empati. Tidak ada yang namanya unsur kedaerahan,” ungkapnya usai video conference.

Bupati Eka melanjutkan, dalam hal ini kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Sebab, mereka pantas dan berhak pulang ke Bali dan tentunya harus sesuai prosedur, yakni dilakukan karantina sesuai mekanisme yang ada. “Jadi, ya... empatinya saya harapkan betul-betul sekarang. Saat inilah kita menabung kebaikan,” imbuhnya. Ia juga minta seluruh masyarakat Bali tidak tebang pilih dan melakukan hal yang sama sesuai seruan Gubernur Koster beserta jajaran, sehingga mampu menunjukkan bahwa masyarakatnya memang betul-betul cinta sesama sesuai konsep Tri Hita Karana dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Di samping itu, Bupati Eka

bersama Kapolres Tabanan dan Dandim 1619/Tabanan mengimbau masyarakat khususnya masyarakat muslim Tabanan untuk tidak mudik dulu demi keselamatan kita semua, daerah, sanak saudara dan keluarga serta tinggal di rumah dan beribadah di rumah. “Yang paling penting adalah menjaga keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya juga berharap kepada masyarakat Tabanan agar selalu menjaga kebersamaan, persatuan dan menghindari segala bentuk perpecahan. Mari kita selamatkan Tabanan bersama-sama dengan yakin bahwa niat kita yang baik ini didengar oleh alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa,’’ papar Bupati Eka. (ad210)

VIDEO CONFERENCE - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti (tengah) bersama Kapolres Tabanan AKBP Mariochristy P.S. Siregar dan Dandim 1619/Tabanan Toni Sri Hartanto usai mengikuti video conference.

Tabanan (Bali Post) Dua dari 12 hotel dan penginapan yang dijadikan tempat karantina pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Tabanan sudah mulai terisi sejak beberapa hari terakhir. Selama menjalani masa karantina, pekerja migran diawasi oleh satuan tugas (satgas). Masing-masing tempat karantina dilengkapi posko pengawasan untuk anggota Satpol PP, Polri, TNI, Dinas Kesehatan, BPBD, pecalang dan desa adat. Pengawasan tak sebatas memantau kegiatan yang dilakukan PMI, tapi juga memberikan motivasi dan memeriksa kesehatannya setiap hari. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Kabupaten Tabanan melalui juru bicaranya yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Putu Dian Setiawan, mengatakan selama menjalani karantina, pekerja migran diwajibkan berjemur dan berolahraga.

Hal itu dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh agar tetap bugar. Kegiatan olahraga senam melibatkan guru olahraga. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan. “Jadi, sudah ada protap kegiatan bagi mereka (pekerja migran) saat menjalani masa karantina,” terangnya, Senin (20/4) kemarin. Penerapan social distancing, penggunaan masker jika keluar kamar dan rutin mencuci tangan juga berlaku bagi mereka selama di hotel atau di penginapan. Selama menjalani masa karantina 14 hari, para pekerja migran dilarang untuk sementara waktu menerima tamu/keluarga. Jika membutuhkan sesuatu yang tidak disediakan oleh pihak hotel, yang bersangkutan bisa melapor kepada petugas jaga posko. “Keluarga bisa mendukung makanan tetapi tidak bertemu. Dalam artian gunakan protokol kesehatan cuci tangan dan jaga jarak,” ucapnya. Ia minta PMI mematuhi aturan protokol isolasi mandiri

Pastikan Penanganan PMI, DPRD Jembrana Jalani Karantina, PMI Wajib Ikuti Protap Kegiatan Sidak Sekretariat Gugus Tugas

PIMPINAN DPRD Kabupaten Jembrana bersama pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Senin (20/4) pagi kemarin mengecek kesiapsiagaan Posko Gugus Tugas Percepatan Penggulangan Covid-19 Jembrana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana. Sidak yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, diterima Asisten I Sekda Jembrana Nengah Ledang dan Kepala Pelaksana BPBD Jembrana Ketut Eko Susila Pramana. Pertemuan juga dihadiri Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana yang diwakili Kasi Pidsus Ivan Praditya Putra dan Kasi Datun Arief Ramadhoni. Selain mengecek kesiapan, DPRD Jembrana juga membicarakan realisasi anggaran yang bisa segera diterapkan Gugus Tugas. Salah satunya terkait tempat karantina PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal Jembrana dan penanganannya. Sebelumnya, DPRD bersama TAPD telah menyisir anggaran dan telah tersedia dana untuk penanggulangan virus Corona sebesar Rp 23,4 miliar. “Kami sejak awal mendesak agar segera dimanfaatkan, sehingga bisa digunakan untuk percepatan penanggulangan virus Corona. Kami ingin tahu apa kendalanya sehingga belum dimanfaatkan dan belum cair.

SIDAK – DPRD Jembrana melakukan sidak guna mengecek penanganan yang telah dilakukan. Salah satunya terkait penanganan PMI yang saat ini sudah menjalani karantina 14 hari di sejumlah hotel di Negara. SK Bupati tanggal 9 April dan anggaran sudah bisa digunakan. Jadi, kami perlu cek setiap bidang yang menangani,” jelas Sri Sutharmi. Khusus di BPBD Jembrana untuk penanggulangan virus Corona disiapkan anggaran Rp 5,9 miliar yang diharapkan segera bisa digunakan. Salah satunya terkait biaya hotel dan keperluan PMI selama di hotel serta petugas. “Kami minta hari ini sudah cair yang Rp 5,9 miliar sehingga tidak jadi kendala lagi,” jelasnya. Kepala Pelaksana BPBD Jembrana Ketut Eko Susila Pramana mengatakan sempat

ada kendala khusus terkait penanganan PMI karena belum diplot dalam anggaran Rp 5,9 miliar tersebut. Terjadi perubahan regulasi sehingga harus mengubah rancangan anggaran. Namun, Senin kemarin akhirnya bisa ditangani dan penanganan untuk PMI bisa dilakukan. Setelah ke Kantor BPBD (Sekretariat Gugus Tugas), DPRD Jembrana mengecek langsung kesiapan hotel-hotel untuk tempat singgah PMI selama 14 hari. DPRD ingin memastikan PMI mendapat penanganan yang baik selama dikarantina. (ad205)

Tabanan (Bali Post) Satpol PP Kabupaten Tabanan menggelar sidak penggunaan masker di sejumlah pasar tradisional dan fasilitas umum lainnya, Senin (20/4) siang kemarin. Pedagang dan pengunjung pasar serta masyarakat yang tidak mengenakan masker langsung ‘’disanksi’’ wajib memakai masker. Jika kedapatan tidak menggunakan masker, langsung diperintahkan pulang ke rumah. Sidak bertujuan menertibkan masyarakat agar selalu menggunakan masker saat keluar rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus

Corona atau Covid-9. Dipimpin Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba, sejumlah anggota satgas pengamanan mendatangi pedagang dan pembeli yang belum menggunakan masker atau memakai masker namun tidak benar. ‘’Maskernya dipakai dengan benar ya. Mulai sekarang setiap keluar rumah harus menggunakan masker untuk mencegah penularan virus Corona,’’ ujar Sarba kepada sejumlah pedagang. Dijelaskannya, kegiatan ini sebagai sosialisasi tentang pentingnya menggunakan masker di tengah wabah Covid-19 yang telah menjangkit

di Indonesia. Pihaknya melihat sudah banyak warga masyarakat Tabanan yang sadar untuk memakai masker. Ada pula yang kurang pas pemakaiannya sehingga langsung diminta memperbaiki. Menurut Sarba, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti telah mengimbau dengan tegas seluruh masyarakat Tabanan agar senantiasa memakai masker untuk mencegah penyebaran virus. Jika tidak mendapatkan masker standar kesehatan, masyarakat bisa menggunakan masker kain yang bisa dicuci dan dapat digunakan berulangkali. (kmb28)

Negara (Bali Post) Gara-gara menjajakan layanan di atas ranjang, seorang ibu rumah tangga, Ni Luh S (46), divonis empat bulan penjara. Dalam putusan sidang online yang digelar Senin (20/4) kemarin, terdakwa terbukti bersalah seperti tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai mucikari. Dalam aksinya, terdakwa menawarkan dan transaksi dengan konsumennya melalui media online (daring). Setelah ada kesepakatan harga dan tempat pertemuan untuk hubungan intim, terdakwa mendapat bayaran Rp 340 ribu. Dari bayaran itu, terdakwa mengambil bagian Rp 100 ribu tiap transaksi. Dalam sidang yang digelar secara online, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Negara dengan hakim ketua Haryuning Respanti memutuskan 4 bulan penjara kepada ibu rumah tangga itu. Vonis ini sesuai tuntutan JPU yang dibacakan dalam sidang sebelumnya. Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam pasal 506 KUHP yakni menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian. Kasi Pidum Kejari Jembrana I Gede Gatot Hariawan

saat dimintai konfirmasinya seusai sidang membenarkan hal itu. Vonis 4 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. JPU menerima putusan tersebut, begitu halnya terdakwa. Terdakwa sebelumnya diamankan polisi setelah

menjadi mucikari. Dari kesepakatan, pertemuan untuk hubungan intim dilakukan di salah satu pondok wisata di Desa Baluk. Saat diamankan polisi, saksi korban Ayu EP dan I Made S belum sempat melakukan hubungan intim. (kmb26)

Tak Pakai Masker, Pedagang dan Pembeli Diminta Pulang

Mucikari Divonis Empat Bulan

sehingga semua proses berjalan dengan baik dan segera selesai serta bisa berkumpul dengan keluarga dan sehat. “Ini semua upaya menjaga warga Tabanan tetap sehat dan terhindar dari Covid-19,” terang Dian Setiawan. Sementara itu, terkait perkembangan virus Corona di wilayah Kabupaten Tabanan, dilaporkan satu pasien konfirmasi positif dinyatakan sembuh. Yang bersangkutan adalah pekerja migran yang

sebelumnya mendapatkan perawatan di RS Bali Mandara, Denpasar. “Satu pasien positif sudah sembuh. Kini masih empat pasien menjalani perawatan. Satu di BRSU Tabanan, satu di UPTD RS Nyitdah Kediri dan dua orang lagi di RS PTN Unud. Kondisinya stabil, semoga cepat sembuh,” jelasnya. Jumlah orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 26 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) 10 orang. (kmb28)

Bali Post/ist

PENYEMPROTAN - Satgas melakukan penyemprotan disinfektan di hotel dan penginapan lokasi karantina PMI asal Kabupaten Tabanan.

Kesehatan

Aptisi Bali Dukung Upaya Pemprov Bali Atasi Pandemi Covid-19 Juga Serahkan Bantuan Alat Kesehatan

KALANGAN kampus swasta yang bergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah VIII-Bali melakukan gerak cepat membantu Pemprov Bali mengatasi pandemi Covid-19. Aptisi Bali sukses menggalang dana Rp 80 juta, Senin (20/4) kemarin. Bantuan tahap pertama senilai Rp 54 juta diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. Bantuan diserahkan Ketua Aptisi Wilayah VIII-Bali, Dr. I Made Sukamerta, M.Pd., didampingi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII (Bali, NTB dan NTT) Prof. Nengah Dasi Astawa, S.E., M.Si., diterima Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19 Bali, I Made Rentin. Dari unsur Aptisi Bali hadir Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan dan Rektor Itekes Bali Gede Putu Darma Suyasa. Sejumlah komponen juga ikut terlibat dalam ‘’Gerakan Masker Bersama’’, yakni Asosiasi Hotel dan Restoran dan Asosiasi GM Hotel di Bali dengan tagline Tat Twam Asi. Ketua Aptisi I VIII-Bali Made Sukamerta yang juga Rektor Unmas mengatakan, bantuan ini digalang dari ma-

hasiswa, dosen dan karyawan Aptisi Bali yang beranggotakan 58 PTS. Bantuan yang diserahkan senilai 54 juta tersebut baru tahap awal dan akan disusul bantuan lainnya untuk membantu Pemprov Bali menangani pandemi Covid-19. Bantuan meliputi APD masker kain, tutup kepala, sarung tangan dan vitamin. Dia menegaskan, kalangan akademisi di Aptisi Wilayah VIII-Bali komit dan mendukung upaya dan program Pemprov Bali dalam menangani pandemi virus Corona. Pertama, dunia kampus sudah melakukan pembelajaran online dan bekerja dari rumah. Kedua, mahasiswa terus meng-

galang dana dan mengedukasi masyarakat soal pola hidup bersih dan sehat, menjaga jarak, sering mencuci tangan serta menggunakan masker. Ketiga, Aptisi Bali mendukung langkah Pemprov Bali melakukan karantina bagi PMI baik yang positif maupun negatif Covid-19, termasuk karantina oleh kabupaten dan menjaga pintu masuk Bali. Menurutnya, PMI adalah saudara kita, tak boleh ada penolakan. Langkah ini perlu dilanjutkan dengan pengawasan yang ketat. Gerakan bersama alias gotong royong sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. ‘’Bantuan Aptisi tak hanya

SERAHKAN - Kepala LLDikti Prof. Nengah Dasi Astawa bersama Ketua Aptisi Made Sukamerta, Dadang Hermawan dan Putu Darma Suyasa saat menyerahkan bantuan kepada Posko Gugus Tugas Covid-19 Pemprov Bali.

berupa materi, tetapi juga ikut mengedukasi masyarakat,’’ tegasnya. Dukungan juga datang dari Kepala LLDikti Wilayah VIII Prof. Nengah Dasi Astawa. Menurutnya, semua PTS di Bali mendukung upaya yang dilakukan Gubernur dan Pemprov Bali dalam mengatasi pandemi Covid-19. Pemerintah yang mengetahui masalah dan cara memecahkannya, Aptisi tetap memberikan masukan pemikiran. Ia minta kepada Made Rentin untuk memetakan bantuan yang diperlukan Posko Gugus Tugas sehingga bisa dikomunikasikan dengan anggota Aptisi Bali yang memiliki 85.000 mahasiswa dan sejumlah jaringan. Mahasiswa juga diminta turun mengedukasi masyarakat mulai dari diri sendiri dan keluarga. Jika semua komponen bergerak secara bergotong royong, dia yakin Bali cepat lepas dari masalah Corona. Mendapat semangat baru, Made Rentin yang juga Kepala BPBD Bali mengungkapkan rasa terima kasihnya bahwa masyarakat Bali benar-benar bersatu dan bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Wujud kebersamaan ini diharapkan terus mengalir guna mempercepat Bali lepas dari pandemi Covid-19. (ad203)

Selasa Paing, 21 April 2020

544 Warga Gianyar Positif DB

Sejak Januari, Tiga Orang Meninggal Dunia Orangtua korban yang namanya enggan dikorankan itu menuturkan, putrinya mulai mengeluhkan sakit sejak dua hari lalu. Dikatakan, sejak dua hari itu trombositnya turun drastis sampai akhirnya meninggal. ‘’Putri saya sudah meninggal,’’ ujarnya sedih ketika ditemui di rumah duka, Senin (20/4) kemarin. Diakui, kejadian itu sontak membuat pihak keluarga shock. Orangtuanya mengenang jika putrinya itu merupakan anak pintar. Bahkan selalu meraih juara dari kelas I hingga kelas IV. Sesuai rencana, jasad yang masih di RSUP Sanglah itu akan dibawa ke rumah duka. ‘’Rencana Kamis ngaben,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Gianyar, A.A. Anom Sukamawa, mengungkapkan pihaknya menerima dua laporan warga meninggal positif akibat DB. Namun pihaknya masih melakukan audit terkait informasi tersebut. ‘’Dari Desa Sukawati ada meninggal tetapi masih dilakukan audit. Ada laporan tidak begitu saja kita nyatakan DB. Perlu ada proses audit, walau pemeriksaan dokternya memang sudah mengatakan itu DB, tetapi kita memastikan dulu, dengan verifikasi Diskes,’’ katanya. Dikatakan, usai proses verifikasi itu, petugas langsung

terjun melakukan fogging. Ia juga mengimbau masyarakat turut serta melakukan pencegahan dengan pemberantasan sarang nyamuk. ‘’Sekarang kesempatan masyarakat melakukan pencegahan pembersihan lingkungan dengan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi sesuai ajaran Tri Hita Karana, menjaga hubungan dengan lingkungan, mumpung juga murid dirumahkan. Harus dijadikan momentum mengajarkan anak menjaga kebersihan lingkungan dengan baik,’’ harapnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Gianyar, warga yang positif DB itu terus mengalami peningkatan sepanjang awal 2020 ini. Mulai Januari

132 warga positif DB, Februari ada 133 positif DB, peningkatan signifikan terjadi Maret 2020 dengan jumlah warga positit DB mencapai 279 orang, sehingga dalam tiga bulan ini tercatat ada 544 warga positif DB. Diakui, selama tiga bulan perkembangan DB-nya meningkat signifikan dibandingkan awal 2019 lalu. Apalagi awal 2020 sudah ada satu warga meninggal akibat DB, kini ditambah dua warga meninggal April 2020, sehingga sudah ada tiga warga yang meninggal akibat DB. Perbekel Sukawati, Dewa Gede Dwi Putra, membenarkan warganya meninggal dunia akibat DB. Pihaknya merencanakan melakukan fogging di wilayahnya. ‘’Tadi kami sudah koordinasi. Besok fogging di dua banjar. Kami mengimbau masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat,’’ pinta Dewa Gede Dwi Putra. (kmb35)

Bangli (Bali Post) Buruh harian (tukang suwun) di Pasar Kidul, Bangli, yang positif terjangkit virus Corona (Covid-19), Sabtu (18/4) lalu, batal diisolasi di RSUP Sanglah, Denpasar. Warga Tamanbali, Bangli itu pun dikembalikan ke

rumahnya (dirumahkan) untuk menjalani karantina mandiri sementara. Dimintai konfirmasi, Humas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli, I Wayan Dirgayusa, membenarkan kondisi tersebut. Dari laporan yang diterimanya,

ruang isolasi di RSUP Sanglah penuh. Pun RS PTN Udayana dan RS Bali Mandara di Sanur juga penuh. Termasuk tempat isolasi mandiri di Bapelkes, Badan Diklat Provinsi Bali, dan LPMP, Renon. “Saran Dinkes Provinsi Bali, pasien itu

sebaiknya diisolasi di RSUD kabupaten masing-masing. Sementara pasien itu masuk masuk waiting list, menunggu konfirmasi dari provinsi. Jika ada ruangan kosong, maka nanti diinfokan kembali,” ungkap Kadis Kominfos Bangli ini. (kmb40)

SATU lagi, aksi sosial di bawah program Satu Hati Honda Berbagi dilakukan Astra Motor Bali selaku main dealer sepeda motor Honda. Aksi sosial itu digelar bersama dealer resmi Honda Made Ferry Motor (MFM) Sakah. Kegiatan penyemprotan disinfektan (disinfeksi) itu dilakukan di Pasar Umum Sukawati Gianyar dan Desa Sakah, yang merupakan area lingkungan sekitar dealer. Aktivitas melibatkan dua karang taruna, yaitu Karang Taruna Putra Persada Desa Sukawati, menyemprotkan di Pasar Umum Sukawati. Sedangkan Karang Taruna Yowana Prawerti Dharma Desa Batuan Kaler di Desa Sakah selama dua hari Sabtu dan Minggu, 17-18 April 2020. Kegiatan konstruktif itu merupakan salah satu upaya pencegahan

penyebaran Covid-19. Penyemprotan disinfektan yang didukung para pemuda karang taruna itu direspons positif para pedagang. Terlihat Ketua Karang Taruna Putra Persada Desa Sukawati I Kadek Adi Surya Nanda ambil bagian menyisir Desa Sakah dan area Pasar Umum Sukawati. Di sela-sela kegiatan ini, pihaknya mengucapkan terima kasih atas perhatian pihak Honda khususnya Dealer Made Ferry Sakah yang telah melakukan penyemprotan disinfektan di dua lokasi di Sukawati itu. ‘’Aktivitas ini sangat baik, di saat social distancing yang mengharuskan masyarakat berada di rumah. Tetapi ada saatnya masyarakat keluar rumah. Misalnya membeli bahan makanan, baik ke pasar

umum maupun supermarket. Kegiatan penyemprotan ini sebagai upaya mencegah penyebaran virus yang bisa saja menempel pada benda di pasar,’’ ungkapnya. Pedagang di Pasar Umum Sukawati itu merespons positif penyemprotan disinfektan ini. Pedagang juga sudah mendapatkan berbagai penyuluhan dan sosialisasi agar selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Beberapa pedagang malah berinisiatif menyiapkan hand sanitizer di lapak dan kiosnya, atau selalu rutin mencuci tangan dan menjaga kebersihan kios. PIC Dealer MFM Motor Sakah, Suniti, mengatakan aksi sosial ini sebagai salah satu program CSR perusahaan yang bernaung pada program Honda Untuk Bali, agar masyarakat di Sukawati yang masih beraktivitas senantiasa dalam keadaan sehat. ‘’Kami bersinergi dengan para pemuda karang taruna membantu masyarakat khususnya lingkungan Desa Sakah dan juga pedagang di pasar sehingga area tempat berdagang mereka lebih aman dan bersih, selain aksi mandiri dari para pedagang jaga kesehatan dan kebersihan masing-masing,’’ ungkap Suniti. Lanang Oka Cahyadi, Supervisor Marketing Astra Motor

Bali, yang turut mendampingi proses penyemprotan disinfektan itu mengatakan, pihaknya hadir mendukung kegiatan baik penyediaan alat ataupun personel. ‘’Sinergi kami baik pihak Main Dealer Astra Motor, dealer dan pemuda karang taruna serta masyarakat, dalam aksi sosial ini selaras dengan campaign Satu Hati Bersama Indonesia Sehat, semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat secara bersama-sama melawan dan mencegah penyebaran virus Corona ini,’’ harap Lanang. Kegiatan CSR lainnya sudah dijalankan, Astra Motor Bali bersama dealer resmi. Di antaranya penyediaan wastafel portabel di area Denpasar, Klungkung, Gianyar dan Singaraja. Menyusul di kabupaten lainnya. Aksi itu tujuannya membantu meringankan beban masyarakat. Namun, Honda juga sudah memberikan sembako kepada petugas kebersihan, sopir angkot, driver ojek online, tenaga medis di Rumah Sakit Sanglah, para pedagang serta perajin di wilayah Tampaksiring, dan karyawan jasa penyeberangan di Dermaga Sanur. Selain itu, pembagian masker berkolaborasi dengan Polresta. Namun saat ini penyemprotan disinfektan di Pasar Umum Sukawati, Gianyar. (bns)

Gianyar (Bali Post) Kasus demam berdarah (DB) terus mengalami peningkatan, bahkan Januari hingga Maret 2020 sudah tercatat 544 warga Gianyar positif DB. Terbaru, dua warga asal Desa Sukawati diketahui meninggal akibat DB. Salah satu dari korban itu merupakan siswi Sekolah Dasar (SD) kelas IV di Kecamatan Sukawati. Putri seorang tenaga medis itu meninggal dunia akibat DB, Minggu (19/4) lalu. Sehingga sejak Januari tercatat ada tiga warga meninggal disebabkan DB.

Ruang Isolasi Penuh, Pasien Covid-19 Dirumahkan

Bersama Karang Taruna, Dealer Honda MFM Sakah Semprotkan Disinfektan di Pasar Sukawati

Jaga Semangat ’’Manyama Braya’’, Akhiri Perdebatan

Sempat Viral, Kondisi Deva Sudah Membaik DEVA (5 tahun), pasien radang paru-paru, yang sempat viral saat dirujuk dari RS Gema Santi Nusa Penida ke RSUD Klungkung, kondisinya kini terus membaik. Dia tak lagi mengalami panas tinggi. Deva hanya sedikit batuk, sehingga tinggal menjalani proses pemulihan. Lalu pascapermasalahan yang seakan tidak ada rasa kemanusiaan itu, bagaimana kesepakatan dan komitmen dari berbagai pihak? Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma, Senin (20/4) kemarin mengatakan, Deva, pasien itu, masih dirawat sampai kondisi klinisnya semakin membaik. Deva bahkan sudah menjalani swab, untuk memastikan terpapar Covid-19 atau tidak. Hasilnya negatif. Deva dirawat di lantai tiga Ruang Durian RSUD Klungkung ditemani orangtuanya. Sebetulnya, dia menderita radang paru-paru. Kata dr. Kesuma, Deva memang harus mendapatkan pengobatan antibiotik. Setelah memperoleh pengobatan ini, pasien harus tetap menjalani perawatan selama tiga sampai lima hari ke depan. ‘’Radang paru-paru itu biasanya reaksi seseorang setelah mengalami batukbatuk dan pilek yang cukup

serupa, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berinisiatif datang langsung ke Pelabuhan Padangbai, saat ada rujukan pasien baru dari RS Gema Santi ke RSUD Klungkung, Minggu (19/4) sore. Bupati Suwirta saat itu didampingi petugas medis, bendesa setempat, bersama aparat Polsek Laut, petugas KSOP, KKP, pecalang dan beberapa warga. Pasien ini tidak ada gejala sesak napas. Begitu fast boat tiba dan bersandar di pelabuhan, dengan diantarkan sang ibu, p a s i e n langsung dipindah-

parah. Ini karena pengaruh cuaca. Kalau kecurigaan Covid-19, dari hasil swabnya sudah jelas negatif,’’ katanya. Setelah pasien nanti sembuh, pulang kembali ke Nusa Penida, dikatakannya, bisa melalui Kapal Roro Nusa Jaya Abadi. Setelah sembuh, tentu nanti sama dengan masyarakat lain haknya saat melakukan penyeberangan. Pihaknya berharap kondisi Deva terus membaik dan segera diberikan kesembuhan. Menghindari a g a r tidak terjadi kasus dr. Nyoman Kesuma

kan dari fast boat menuju ambulans yang telah siap menunggu di dermaga. ‘’Kali ini saya bersama bendesa adat, aparat Polsek Laut, Petugas KSOP, KKP, pecalang dan beberapa warga bersama-sama menerima pasien yang datang menggunakan boat cepat untuk berlabuh di Pelabuhan Rakyat Padangbai. Inilah sebenarnya jati diri kita sebagai orang Bali. Kita harus bahu-membahu saling menolong, dengan semangat manyama braya di tengah bencana wabah Covid-19. Mudah-mudahan jalinan rasa kekeluargaan ini bisa terus dipertahankan,’’ harap Bupati asal Nusa Ceningan ini. Dia berharap akan terus terjalin rasa manyama braya dan semangat ini bisa ditularkan kepada sameton di daerah lain. Sekaligus lebih memperkuat kerja sama antarkabupaten, khususnya dengan Desa Adat Padangbai. ‘’Ibaratkan untuk menemukan jalan yang lurus kita harus melalui jalan berbelok dan penuh rintangan. Mari akhiri semua perdebatan,’’ pungkasnya. (gik)

Kesehatan

Pentingnya Alat Pelindung Diri bagi Kita Semua Oleh dr. Putu Ayu Wulansari

ALAT pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang dipakai untuk melindungi tubuh terhadap bahaya kecelakaan kerja. Peralatan ini tidak serta merta menghilangkan bahaya yang ada, melainkan berpotensi mengurangi jumlah kontak dengan menempatkan penghalang. Bahaya yang dimaksud dapat berupa agen biologis, contohnya virus yang menular via droplets jarak dekat (saat batuk, bersin, bahkan berbicara) hingga kemungkinan penularan virus lewat udara. Di tengah pandemi Covid-19 yang sedang luas merebak, prinsip penggunaan APD bergeser tidak hanya terbatas pada kelompok rentan berisiko terpapar bahaya penularan virus saat bekerja. Meskipun tetap diutamakan penggunaan APD lengkap sesuai standar para petugas medis, dan pekerja di layanan kesehatan, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah menyarankan pertimban-

gan penggunaan masker sebagai APD sederhana bagi masyarakat secara luas. Pertimbangan ini dapat ditinjau dari segi kesehatan di mana semakin banyaknya kasus positif dari OTG (orang tanpa gejala) sehingga penggunaan masker untuk semua orang, baik sedang sakit/tidak, dapat menjadi salah satu metode pencegahan secara umum. Selain itu, aspek riwayat transmisi lokal dan faktor padatnya penduduk di wilayah Indonesia juga turut mendorong diambilnya keputusan penggunaan masker secara universal. Dalam upaya menghindari kelangkaan APD bagi para tenaga medis, dirumuskanlah anjuran yang membedakan penggunaan masker bedah dan nonbedah. Masker bedah sekali pakai tetap diprioritaskan untuk fasilitas kesehatan. Sedangkan masker nonbedah (masker kain) dapat dipasarkan untuk masyarakat umum. Masker kain tetap menawarkan sejumlah fungsi proteksi, dan

berperan sebagai pelindung, dengan perbandingan variasi harga yang cukup terjangkau. Alasannya, dapat dicuci dan digunakan kembali. Produksinya juga tidak tergantung performa pabrik. Sebab maskernya dapat diusahakan secara mandiri melalui industri kecil rumahan. Saat ini, yang terpenting adalah mengamalkan langkahlangkah perlindungan diri, melengkapi satu dengan lainnya. Menggunakan masker saja tidak efektif bila kita masih belum mengupayakan menjaga jarak dengan physical distancing. Belum lagi, keberadaan virus yang dapat menempel di berbagai permukaan benda seperti logam, kardus, dan plastik – di mana penularan metode ini hanya bisa dicegah dengan mencuci tangan lebih sering, rutin disinfeksi bendabenda di sekitar, dan mengurangi kebiasaan menyentuh area wajah yang berpotensi menjadi jalur masuk virus seperti mata, hidung, dan mulut. (ad207)

Gianyar (Bali Post) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupeten Gianyar memang tidak bisa sepenuhnya membebaskan biaya kepada pelanggan selama wabah Covid-19. Namun, PDAM Gianyar telah mengambil kebijakan membebaskan denda kepada pelanggannya. Kebijakan ini pun sudah diberlakukan memasuki April ini, PDAM Gianyar membebaskan denda pelanggan senilai ratusan juta rupiah. Dirut PDAM Gianyar Made Sastra Kencana mengatakan, pembebasan denda akan dilakukan sampai situasi normal kembali. Upaya ini semata untuk sedikit meringankan pelanggan di tengah wabah yang mendunia ini. ‘’Perusahaan sudah membebaskan denda pelanggan bulan April ini sebesar Rp 335.871.000. Denda dibebaskan sampai situasi normal kembali,’’ ungkapnya, Senin (20/4) kemarin. Menurutnya, pelanggan yang masa waktunya kena denda dan disegel relatif banyak mencapai 5.015 saluran pelanggan. Nah jika ribuan pelanggan itu diuangkan, total nilainya mencapai miliaran rupiah lebih. ‘’Sampai 24 April yang terkena segel sebanyak 5.013 jika dikalikan dengan 50.000 menjadi Rp 250.560.000. Terjadi penyambungan kembali 5.015 jika dikalikan biaya Rp 150.000, maka sama dengan Rp 751.950.000 sehingga jika ditotal jadi Rp 1.087.811.000,’’ bebernya. Penyambungan kembali itu harus dilakukan setelah pelanggan nunggak bulan ketiga kemudian mereka ingin disambungkan kembali. Namun saat ini mereka tidak bayar penyambungan baru itu. Sebelumnya Sastra Ken-

cana mengatakan, kebijakan itu semata-mata direksi ingin meringankan masyarakat. Walau tanpa denda bagi pelanggan. Namun pihaknya tetap mengedepankan pelayanan. Pembebasan denda itu berawal pada pembayaran Maret. Karena terus berlanjut, sehingga manajemen mem-follow up demi masyarakat. Namun, Sastra Kencana mengungkapkan, apabila situasi normal, maka kebijakan denda itu kembali dilanjutkan. Selama social distancing, ketika banyak siswa belajar di rumah dan pegawai bekerja dari rumah, dikatakan terjadi beban pemakaian relatif tinggi. ‘’Beberapa lokasi seperti di salah satu Distric Meter Area (DMA) cabang Blahbatuh terjadi penurunan tekanan. Awalnya disinyalir ada bocor, ternyata setelah ditelusuri area tersebut ada peningka-

tan pemakaian air secara bersamaan,’’ imbuhnya. Pihaknya menduga pemakaian tinggi, sehingga tekanan air di tiap rumah kecil. Menurutnya, intesitas pemakaian air meningkat hal itu menyebabkan tekanan alat ukur manometer turun. Hal itu terjadi akibat pelanggan sering mandi dan cuci tangan. Terbukti malam hari tekanan air dalam pipa kembali naik. Sejak wabah Covid-19 ini, dikatakan, kesadaran masyarakat meningkat. Warga jadi sering mandi dan cuci tangan. ‘’Masuk akal, karena air PDAM mengandung chlorine, yang dapat mematikan virus. Maka wajar terjadi peningkatan pemakaian air,’’ tandasnya. (kmb35)

PDAM Bebaskan Denda Pelanggan Ratusan Juta Rupiah

Dirut PDAM Gianyar Made Sastra Kencana

Selasa Paing, 21 April 2020

PMI Menolak Diperiksa Kesehatannya

Singaraja (Bali Post) Pekerja migran Indonesia (PMI) sekarang ini telah menjalani masa karantina di berbagai hotel, vila dan fasilitas lain. Namun anehnya ada PMI yang tidak bersedia kesehatannya diperiksa. Ditemukan juga tidak hanya menolak kesehatannya diperiksa, juga perilaku PMI kurang disiplin mengikuti karantina. Pasalnya, ada PMI berkumpul bernyanyi bersama memainkan gitar. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, timnya sudah menyusun jadwal melakukan pemeriksaan kesehatan kepada PMI yang menjalani masa karantina 14 hari. Setiap lokasi karantina sudah ditentukan jadwalnya oleh tim gugus tugas. Mengacu jadwal itu, tim gugus memer-

iksa kesehatan selain itu juga men-tracking riwayat interaksi setiap PMI. ‘’Tim kami melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal. Tidak saja memeriksa kesehatan PMI, tetapi juga men-tracking guna mendapatkan data terkait riwayat interaksi PMI bersangkutan,’’ katanya. Di tengah padatnya jadwal pemeriksaan kesehatan itu, kata Suyasa, pihaknya menemukan perilaku kurang disiplin yang ditunjukkan PMI dengan menolak mengikuti pemeriksaan kesehatan. Perilaku seperti ini sangat disayangkan berbagai pihak. Sebab, sejatinya Tim Gugus Tugas bukan mencari PMI yang terjangkit virus. Namun pemeriksaan itu dilakukan sebagai langkah pencegahan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat penolakan itu, Tim Gugus Tugas terpaksa

harus menjadwal ulang tahapan pemeriksaan kesehatan bagi PMI itu sendiri. ‘’Sangat kami sayangkan. Tadi Bupati sudah memberikan pemahaman bagaimana penanganan Covid-19. Pada intinya pola yang dipakai adalah mengedepankan kesadaran semua pihak, termasuk PMI yang dikarantina,’’ jelasnya. Selain perilaku menolak tes kesehatan, Tim Gugus Tugas juga menemukan PMI berperilaku kurang disiplin saat menjalani masa karantina. Perilaku itu ditunjukkan dengan melakukan kegiatan berkumpul di tempat karantina. Sebagai hiburan, PMI ini sendiri bernyanyi dan memainkan gitar. Perilaku ini juga disayangkan karena tidak mengikuti aturan tata tertib dengan disiplin selama masa karantina. (kmb38)

Cegah Demam Berdarah

Tak Mau Mati Konyol Dirumahkan

’’Banting Setir’’ dari Pariwisata ke Pertanian

Warga asal Desa Besakih, I Kadek Wirna, mengatakan sebelum kondisi pariwisata dalam kondisi zero seperti sekarang ini, dirinya bekerja di salah satu bar di kawasan Badung. Tetapi sejak wisatawan tidak ada, akibat kondisi Covid-19 ini, maka ia kembali ke kampung halaman meneruskan profesi orangtuanya menjadi petani.

‘’Saya sekarang sudah tidak bekerja karena dirumahkan. Maka saya sekarang terpaksa beralih menjadi petani,’’ ujar Kadek Wirna. Dia menyatakan orangtuanya memang petani. Jadi mau tidak mau harus kembali ke habitat orangtua bergelut di dunia pertanian. ‘’Sudah tentu kita tidak mau mati konyol. Untuk menyambung

hidup terpaksa bertani, menanam sayur, pelihara ayam, sapi. Kalau tak begitu, bagaimana bisa melangsungkan kehidupan ini,’’ ujarnya. Hal senada diungkapkan I Ketut Agus Ambarawan. Sebelumnya dirinya bekerja di salah satu restoran di Kuta, Badung. Karena situasi seperti ini maka pihak restoran merumahkan nyaris semua

karyawannya, termasuk dirinya. ‘’Saya turun lagi jadi petani. Karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau saya bersama istri turun berkebun jadi petani,’’ kata Agus Ambarawan. Dikatakannya, istrinya juga sama tidak bekerja lagi karena dirumahkan, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali. ‘’Sekarang saya terpaksa ngadas (memelihara sapi milik orang lain - red) dipelihara bersama istri. Kalau tidak begini nanti saya tidak bisa makan. Semoga situasi yang berat ini segera berlalu, ekonomi pulih seperti sediakala. Sehingga kami kembali bisa bekerja seperti sebelumnya,’’ harapnya. (kmb41)

UNIVERSITAS Bali Internasional (UNBI) turut ambil bagian dalam kegiatan pencegahan Covid-19 di lingkungan Kelurahan Tonja, Denpasar Utara. Wujud kegiatan UNBI melakukan pengabdian nyata kepada masyarakat kali ini adalah menyerahkan bantuan alat perlindungan diri (APD) berupa hand sanitizer maupun Automatic Antiseptic Chamber (ruang antiseptik). Hadir pada aksi peduli Covid-19 itu, Rektor Universitas Bali Internasional Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM) bersama Ketua Yayasan Anugerah Husada Bali Indonesia Dr. Drs. I Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Wakil Wali Kota Denpasar yang kemudian diteruskan langsung ke Bendesa Adat Tonja. Turut hadir pula Camat Denpasar Timur dan Lurah Kelurahan Tonja. Prof. Made Bakta menyampaikan bahwa APD yang diserahkan itu merupakan hasil kreasi mahasiswa UNBI

sendiri. Di mana hand sanitizer itu merupakan produk buatan mahasiswa Program Studi Farmasi Klinis, dan Automatic Antiseptic Chamber (ruang antiseptik) itu dibuat oleh mahasiswa Program Studi Teknik Elektromedik. ‘’Sehingga apa yang kami berikan ini dapat menjaga kebersihan dan mampu mencegah penyebaran Covid-19 pada kita semua,’’ harap Prof. Dr. Made Bakta. Sementara itu, Ketua Yayasan Anugerah Husada Bali Indonesia yang menaungi UNBI menyampaikan, action nyata itu sejatinya merupakan rasa kepedulian Kampus UNBI terhadap pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan, dan sekaligus juga merupakan pengabdian kepada masyarakat. Aksi UNBI Peduli Covid-19 itu pun dilakukan dengan menerapkan sistem social distancing. Para peserta pengabdian masyarakat menjaga jarak dan menggunakan alat perlindungan diri. Melalui kegiatan pengabdian masyara-

kat ini, UNBI ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan dapat membantu pemer-

intah dan petugas kesehatan meminimalisir penyebaran virus Corona di lingkungan Kelurahan Tonja. (ad206)

Amlapura (Bali Post) Imbas virus Corona atau Covid-19 yang tersebar masif saat ini, benar-benar membuat semua elemen lumpuh. Utamanya perekonomian masyarakat menjadi tak menentu akibat banyak pekerja dirumahkan. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dari bidang pariwisata dan profesi kerja formal lainnya. Karena tidak ada pilihan mereka yang sebelumnya berkecimpung di dunia pariwisata itu, kini harus ‘’banting setir’’ beralih ke bidang pertanian. Sudah pasti mereka harus fight dan tidak ingin mati konyol. Upaya itu dilakukan agar bisa melangsungkan kehidupan agar lebih baik. Karena itu, mereka mau tidak mau kembali ke habitat jati diri terdahulu yakni bergelut dan berkecimpung di dunia pertanian.

’’Fogging’’ Digelar di Daerah Universitas Bali Internasional Peduli Cegah Covid-19 Potensial Jentik Nyamuk Amlapura (Bali Post) Musim penghujan masih saja terjadi. Kondisi seperti itu ditengarai memunculkan penyakit demam berdarah (DB) yang dapat mengancam masyarakat. Guna mengantisipasi kasus DB itu, maka Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Karangasem secara intensif melakukan antisipasi lewat pengasapan alias fogging di daerah potensial kasus DB dan juga di daerah yang diperkirakan banyak bersarang jentik nyamuk. Kadis Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, ancaman kasus DB itu memang relatif tinggi. Guna mengantisipasi kasus DB semakin meningkat, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Salah satunya pengasapan atau fogging ke rumah-rumah penduduk. ‘’Selain fogging rutin. Kita juga melakukan fogging terfokus. Artinya, dilakukan di daerah-daerah yang potensial terhadap perkembangan jen-

tik,’’ ujarnya. Pihaknya hanya memiliki empat tim, karena itu saat ini akan mendatangi daerah potensial serangan jentik. ‘’Jentik-jentik itu kami kejar secara intens. Fogging dilakukan untuk membunuh jentik-jentik dan juga nyamuk dewasa,’’ ucapnya. Pihak Dinas Kesehatan mengajak masyarakat menggerakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Sebab pemberantasan jentik itu, kata Partama, sangat perlu dilakukan, sehingga jentik-jentik nyamuk tidak berkembang lebih banyak. Namun jentik-jentik itu akan semakin berkembang bila terdapat genangan-genangan air. ‘’Jadi, PSN inilah perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi perkembangan jentik nyamuk. Meskipun tidak ada hujan, warga wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak menjadi sarang jentik dan berkembang menjadi nyamuk dewasa,’’ pintanya mengingatkan.

Sejauh ini pihaknya terus memantau jentik-jentik di masing-masing desa. Tim sudah bekerja masksimal menyosialisasikan PSN kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. ‘’Fogging yang kita lakukan itu, selain karena daerah potensial kasus DB, juga berdasarkan analisis jentik dan kasus DB di daerah itu. Bila sudah difooging angka jentiknya masih tinggi, maka kembali dilakukan fogging. Bila tidak dilakukan fogging lagi, maka jentiknya berpotensi berkembang dewasa,’’ tegas Pertama. Dari sisi pengobatan, jelas Putra Pertama, pihaknya lebih mendekatkan dengan puskesmas keliling yang gencar menyasar banjar-banjar. Bukan hanya pelayanan, tetapi promosi kesehatan penting dilakukan. ‘’Hingga Februari 2020, di Karangasem baru ada belasan kasus DB. Lewat upaya pogging yang dilakukan kita mampu menekan kasus DB,’’ harap Putra Pertama. (kmb41)

Karantina PMI Buleleng Sewa 57 Hotel

KEPULANGAN pekerja migran Indonesia (PMI) ke Buleleng terus bertambah. Menyusul gelombang kepulangan itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Buleleng menyiapkan 57 lokasi hotel dengan kapasitas 267 kamar untuk tempat karantina selama 14 hari. Hingga Sabtu (18/4) lalu tercatat 194 orang PMI telah dikarantina. Lalu berapa orang PMI lagi yang akan pulang ke Buleleng? Kesibukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng cukup tinggi. Selain melakukan karantina juga mereka gencar melaksanakan pemindahan PMI dari lokasi karantina di kota Singaraja ke kecamatan atau desa asal PMI bersangkutan. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, sudah 31 PMI yang pulang mengikuti karantina yang difasilitasi gugus tugas di kecamatan atau desa. Namun sisanya sebanyak 163 orang masih dikarantina di hotel yang difasilitasi gugus tugas kabupaten. Skema pemindahan tetap dilakukan mengantisipasi kekurangan kamar hotel yang harus disiapkan gugus tugas di kabupaten. ‘’Kami persilakan gugus tugas di kecamatan dan desa memindahkan PMI ke tempat karantina yang ada di wilayahnya. Pilihan memakai hotel atau vila dan fasilitas lain silakan saja ditentukan. Kami tekankan tempat karantina apa pun jangan sampai mengganggu kenyamanan dan psikologis PMI yang kita karantina itu. Kalau sekolah dipandang nyaman dan secara psikologis hal itu membuat PMI senang, ya... silakan dipakai,’’ jelasnya. Gede Suyasa menambahkan, gelombang kepulangan PMI dari luar negeri ke kampung halaman di Buleleng itu masih terjadi. Dari koordinasi dengan gugus tugas provinsi, sebanyak 114 orang PMI akan pulang ke Buleleng. Menyusul peningkatan kepulangan ini, pihaknya telah menyiapkan tambahan armada bus untuk menjemput ke Denpasar. Ini karena kalau mengandalkan dua armada Bus Sekolah Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng jadi kewalahan, sehingga gugus tugas kabupaten memutuskan menyewa tambah a n ar-

mada bus itu. Selain itu, kendaraan dinas Pemkab Buleleng juga dikerahkan untuk angkutan pemindahan PMI yang sebelumnya dikarantina di hotel yang difasilitasi gugus tugas kabupaten. Kemudian beralih memakai akomodasi wisata atau fasilitas lain yang disiapkan di kecamatan atau desa. ‘’Penambahan kedatangan masih terjadi. Kami terus melakukan penambahan kamar hotel. Kami kewalahan menyiapkan angkutan penjemputan. Dan akhirnya kita sewa bus tambahan. Namun sangat sulit karena banyak pemilik bus tidak mau menyewakan busnya untuk menjemput PMI,’’ jelasnya. Terkait pendanaan, Gede Suyasa menambahkan, sejak pandemi Covid-19 Pemkab Buleleng sudah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Tertuga (BTT) sebesar Rp 17 miliar. Anggaran itu sudah dipakai penanganan Covid-19. Antara lain untuk sewa kamar hotel dan biaya makan para PMI. Untuk karantina PMI, tim gugus tugas menetapkan anggaran Rp 250.000 per malam per PMI. Selain anggaran karantina PMI, Suyasa menyebut anggaran operasional lain sudah direalisasikan mulai pengadaan masker, pembelian alat penyemprot disinfektan, dan kegiatan lain. Bahkan, mengantisipasi kemungkinan terburuk, gugus tugas kabupaten sudah menyiapkan tambahan anggaran BTT. ‘’Saya tegaskan anggaran ini tidak final dan bisa berubah kapan pun. Contoh, kalau misal Covid-19 ini berakhir di bulan ini, maka anggarannya akan dipakai sampai Covid-19 berakhir. Meski begitu, pimpinan sudah mengantisipasi skema situasi terburuk dengan menambah anggaran BTT yang akan ditetapkan 20 April 2020 ini,’’ jelasnya. (mud)

Drs. Gede Suyasa, M.Pd.

BANTUAN - Rektor UNBI Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD.(KHOM) bersama Ketua Yayasan Anugerah Husada Bali Indonesia Dr. Drs. I Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. menyerahkan bantuan kepada Wakil Wali Kota Denpasar yang kemudian diteruskan langsung ke Bendesa Adat Tonja.

Hindari Kepadatan, Utamakan Pedagang Lokal Amlapura (Bali Post) Jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Rubaya, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, bukan saja relatif padat. Bahkan pedagang yang berjualan meluber hingga ke bibir jalan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, camat dan desa adat diminta mengutamakan pedagang lokal berjualan di pasar tersebut. Selain itu, memanfaatkan pasar hewan untuk menampung para pedagang sementara waktu. Ketua Harian Percepatan Penanganan Covid-19 Karangasem Pj. Sekda I Gede

Darmawa, Senin (20/4) kemarin mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, pihaknya dituntut menerapkan pysical distancing. Tetapi melihat kondisi tersebut, maka imbauan itu terasa tak berjalan dengan baik di masyarakat. ‘’Sebab, pedagang yang berjualan cukup banyak, bahkan sampai tumpah ruah ke jalan raya,’’ ujarnya. Menyiasati kondisi itu, Darmawa berencana melakukan beberapa upaya, yakni meminta camat dan bendesa adat supaya para pedagang yang berjualan

di pasar ini diprioritaskan pedagang lokal atau warga setempat dulu. Sedangkan pedagang dari luar sementara waktu tidak diperbolehkan berjualan di pasar tersebut. ‘’Untuk mengurangi kepadatan pedagang di pasar ini sekarang diprioritaskan hanya pedagang lokal boleh berjualan. Tetapi kalau kondisinya sudah normal, mereka kembali diizinkan berjualan lagi di pasar itu,’’ katanya. Selain memprioritaskan para pedagang lokal, pihaknya meminta camat untuk sementara waktu bisa

memanfaatkan Pasar Hewan Rubaya menampung para pedagang itu, sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan meluber ke jalan raya. ‘’Kami rasa pasar hewan itu bisa dimanfaatkan sementara waktu untuk mereka berjualan, sehingga tidak sampai menimbulkan kerumunan seperti saat ini. Kami minta petugas pasar tegas dengan aturan terkait wajib menggunakan masker saat berbelanja di pasar. Termasuk memanfaatkan wastafel tempat cuci tangan bagi pengunjung pasar,’’ jelasnya. (kmb41)

Selasa Paing, 21 April 2020

Prinsip Satu-kesatuan Pulau Namun karena keterbatasan faskes yang dimiliki, harus berkerja dengan prinsip satu-kesatuan pulau, meskipun pada prinsipnya

jadi tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing. Harus ada toleransi melihat kondisi dan dinamika yang ada. ‘’Jadi, inilah yang harus kita jalankan dengan kebersamaan dan bergotong royong. Tidak boleh ada yang

kaku. Kita harus betul-betul bekerja sebagai bagian pemerintah menjalankan ini dengan tertib dan disiplin secara bersama-sama. Masih jauh hitungannya menerapkan PSBB di Bali,’’ tegasnya. (kmb36)

Semakin nyata terlihat bahwa ekonomi Bali pada saat ini tidak bisa mandiri. Tanpa kita sadari, selama ini sebenarnya ekonomi Bali sangat bergantung kepada para pendatang dari luar Bali. Para pendatang yang hadir sebagai wisatawan di Pulau Bali, selama ini telah menjadikan ekonomi Bali bergerak menggeliat hingga ke pelosok Pulau Bali. Kemilau dan gemerincing dolar dari dunia pariwisata Bali selama ini bagai menyilaukan para pelaku ekonomi Bali. Mereka bagai terbius, sehingga secara perlahan namun pasti, pariwisata telah mewujud menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Padahal, dunia pariwisata adalah sektor ekonomi tersier yang sebenarnya sangat rentan terhadap perubahan dalam faktor security (keamanan) dan safety (keselamatan). Hingga akhirnya muncul idiom bahwa Bali adalah identik dengan pariwisata. Kita seakan lupa bahwa industri pariwisata Bali ini pada dasarnya berawal dari eksotiknya kehidupan pertanian dan alam Bali yang menarik wisatawan datang ke Bali. Keeksotikan alam pertanian Bali tersebar ke seluruh penjuru dunia sejak Walter Spies, seorang pelukis dan musikus Jerman, menetap di Bali pada 1927 dan menebarkan lukisan bertema alam pertanian Bali. Pariwisata itu pada hakikatnya bukan jati diri Bali. Pariwisata hanyalah bonus sebagai resultante atas keeksotikan alam dan budaya Bali. Namun sayangnya dalam perjalanan waktu, bonus tersebut dianggap sebagai tonggak ekonomi utama bagi Bali akibat gelimang dolar

yang sangat menyilaukan bagi para pelaku industri pariwisata. Jati diri Bali itu hakikatnya adalah budaya pertanian, sebagaimana tercermin dalam filosofi kehidupan krama Bali, Tri Hita Karana. Budaya pertanian menjadi denyut nadi kehidupan keseharian krama Bali. Hal ini jelas terlihat dalam keseharian kehidupan krama Bali yang sejalan dengan tatanan musim, sebagaimana siklus pertanian. Segala jenis upakara dalam kehidupan krama Bali selalu dalam bingkai hitungan alam, sejak triwara, panca wara, sapta wara, wuku hingga sasih. Hanya di Bali ada tempat sembahyang di area ladang pertanian, berupa palinggih atau pelangkiran. Pertanian Bali sudah menjadi mata pencaharian utama krama Bali jauh sebelum pariwisata menjadi penggerak roda ekonomi Bali. Ratusan pura megah telah dibangun krama Bali, murni dari hasil keringat sendiri tanpa ada campur tangan dari luar. Mungkin kita perlu belajar dari Bhutan, sebuah negara kecil yang makmur di puncak Himalaya. Negeri ini menempatkan empat visi utama: konservasi budaya, perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan kepemimpinan yang baik. Pembangunan kebahagiaan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Bhutan mengembangkan pariwisata, tetapi dengan membatasi jumlah wisatawan per tahunnya. Biaya minimal penginapan sebesar US$ 200 atau sekitar tiga juta rupiah per hari. Sehingga hanya melayani sedikit wisatawan, akibatnya alam dan lingkungannya tetap lestari. Budaya bertani krama Bali

telah melahirkan tatanan fisik eksotik lahan sawah berundak yang mendunia, beserta tatanan manajemen air subak yang diakui sebagai warisan budaya dunia. Tradisi kesenian, handicraft dan upakara dalam keseharian krama Bali adalah manifestasi jati diri kehidupan kebudayaan masyarakat Bali. Tentu saja budaya bertani krama Bali sebagai jati diri Bali harus dijalankan sesuai konteks masa kini. Harus ada perubahan paradigma dari para stakeholder dalam memahami pertanian, agar bidang ini dapat kembali menjadikan ekonomi Bali yang mandiri. Pertanian harus dikerjakan dalam pola industrial farming, digarap dengan sentuhan teknologi tinggi, sejak pembibitan, pembudidayaan hingga pascapanen. Pertanian harus mencakup unsur agro-teknologi (teknologi tanah dan yang dibudidayakan), agro-industri (industri dan teknologi pengolahan hasil pertanian), dan agro-bisnis (optimalisasi profit bidang pertanian secara keseluruhan, sejak bibit, pupuk, peralatan, budi daya, hingga distribusi dan pemasarannya). Harus berwujud smart-farming, dengan sentuhan information technology. Tingginya kebutuhan akan hasil pertanian dari kebun, ladang, dan sawah bagi keseharian kehidupan krama Bali, utamanya sebagai sarana upakara, menunjukkan bahwa budaya pertanian memang menjadi jati diri krama Bali. Sektor pertanian merupakan sektor primer yang memiliki ketahanan cukup tinggi terhadap guncangan ekonomi.

Jati Diri Bali Budaya Pertanian

Print & On Line Radio

Penulis, Arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

Tunda Pelaksanaan Proyek Fisik Menurut pria yang akrab disapa Cok Ace ini, penyisiran dilakukan pada anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga dana desa adat. Khusus dana desa adat, dari total Rp 300 juta di-refocusing Rp 150 juta per desa adat untuk penanganan Covid-19 (Rp 50 juta - red) serta dampak ekono-

mi dan jaring pengaman sosial (Rp 100 juta - red). Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik juga banyak direalokasi untuk penanganan Covid-19, sehingga beberapa proyek fisik tertunda pelaksanaannya. Namun, anggaran untuk hal-hal substansi yang menyangkut kebutuhan masyarakat tidak ikut disisir. ‘’Sudah dikirim suratnya (realokasi dan refocusing anggaran Pemprov Bali - red) ke

Mendagri tiga hari yang lalu,’’ jelasnya. Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, semua kekuatan APBD kini sudah diarahkan ke penanganan Covid-19. Kendati, programprogram prioritas Pemprov Bali masih diupayakan untuk tidak direalokasi anggarannya. Saat ini telah siap anggaran sebesar Rp 756

miliar. ‘’Itu sudah dilaporkan ke pusat, Gubernur sudah bersurat. Sekarang tinggal pemanfaatannya di daerah. Nanti kalau kurang, disisir lagi,’’ ujarnya. Ika Putra membantah jika Bali disebut terlambat, sehingga dipastikan tidak ada sanksi untuk Bali. Kendati, diakui, memang ada batas waktu untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran. (kmb32)

Sementara itu, Bupati Badung Giri Prasta seusai vidcon tersebut mengatakan, tindak lanjut terkait upaya pencegahan dan percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Badung mengedepankan gotong royong, gerak cepat, tanggap darurat dan tepat sasaran. Langkah promotif dan preventif terus dilakukan dengan melibatkan desa adat dan dinas serta tokoh masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi atas partisipasi aktif TNI/Polri dalam menertibkan masyarakat yang bandel, karena masih berkegiatan nongkrong di warung-warung dan tempat keramaian. ‘’Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri karena sudah ikut berperan memberi rasa aman dan mengedukasi masyarakat untuk menjalankan protokol pencegahan Covid-19,’’ kat-

anya. Terkait dengan keberadaan PMI yang dari Badung, Bupati mengatakan sudah menampung di rumah singgah dengan memanfaatkan hotel yang didampingi oleh petugas medis dan dijaga oleh Satpol PP. Hal ini dilakukan guna memastikan kenyamanan PMI dan juga kedisiplinan mereka dalam menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Di samping itu, Bupati Giri Prasta menekankan semua pihak untuk selalu mengedepankan rasa kemanusiaan menghindari saling hujat maupun menyebarkan informasi yang tidak benar, karena hal tersebut malah akan membuat masyarakat panik. Bupati juga menyarankan agar sharing informasi yang mengarah kepada imbauan pencegahan Covid-19. Kapolres Badung AKBP

Roby Septiadi menyebutkan, beberapa hari yang lalu, Polres Badung telah mengeluarkan surat ketentuan penanggulangan Covid-19 kepada bendesa adat di wilayah hukum Polres Badung. Surat ketentuan tersebut dimaksud agar bendesa adat dalam mengambil kebijakan harus selaras dengan kebijakan dari satgas pusat. Dalam surat ketentuan penanggulangan Covid-19 yang tertuju ke bendesa adat di wilayah hukum Polres Badung berisikan kepada bendesa adat agar tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri mengenai penanggulangan penyebaran Covid-19. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa adat berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19 harus selaras dengan kebijakan, baik dari satgas pusat maupun satgas provinsi dan kabupaten. (ad208)

tan Penanganan Covid-19 Bali sudah bekerja keras menangani wabah ini. Yang jadi perhatian saat ini adalah warga positif Covid-19 yang dominan datang dari luar Bali, sedangkan krama Bali yang terjangkit hanya 25 orang. Hingga Minggu (19/4), terdata jumlah warga positif Covid-19 sebanyak 135 orang. ‘’Maka, kita buat langkah–langkah optimal. Kita bisa deteksi kehadiran mereka. Bukannya kita menolak, tapi mewaspadai kehadiran mereka. Setelah itu, lakukan langkah-langkah protokol kesehatan. Ini yang kita lakukan,’’ tegas Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Benny Susianto. Pangdam menegaskan, pihaknya bekerja untuk mendukung kebijakan pemerintah

pusat dan dijabarkan Pemprov Bali. Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas terkait kedatangan PMI dan tenaga kerja lain, ada beberapa yang sulit dimonitor. Terutama pendatang yang menggunakan terminal-terminal umum tanpa melapor ke Satgas Covid-19. ‘’Kita sudah berkoordinasi dengan komando kewilayahan di luar Bali, dalam hal ini pintu masuk yang dilalui (naker - red) menggunakan perjalanan darat dan laut. Seperti di Kalimantan Barat dan Tenggara, juga lewat Batam dan Pekanbaru,’’ ungkapnya. Benny Susianto menambahkan, Kodam berkoordinasi dengan aparat setempat agar memberikan informasi kedatangan naker melalui pintu

masuk tersebut, terutama tujuan Bali, NTB dan NTT. ‘’Kebetulan saya memiliki tiga provinsi (Bali, NTB dan NTT). Naker banyak dari NTB dan NTT. Kita mendapat informasi bahwa pintu masuk di Batam, Dumai, Nunukan dan Kalimantan Barat. Data ini kita petakan siapa kembali ke Bali, NTB dan NTT,’’ ujar jenderal bintang dua di pundak ini. Ia menegaskan, hal ini merupakan langkah yang dilakukannya dalam mengamankan dan memutus penyebaran Covid-19. ‘’Sampai saat ini, masyarakat yang terjangkit yang asli Bali 25 orang. Justru yang banyak pendatang, ini yang mesti kita waspadai,’’ katanya mengingatkan. (kmb36)

Menjalankan Protokol Pencegahan Covid-19

‘’Selama kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan satgas, ya… silakan,’’ ucap Kapolda Bali. Kebijakan yang dilarang adalah kebijakan yang bukan rekomendasi dari Satgas Covid-19, apalagi kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan satgas pusat dan provinsi. Seperti kebijakan penutupan jalan dan pengucilan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). ‘’Itu yang dilarang, karena Covid-19 ini sudah masuk dalam bencana nasional non-alam. Jadi, kami di Polri dapat tugas dari pemerintah pusat untuk memastikan semua kebijakan daerah harus selaras dengan kebijakan dari satgas pusat,’’ terangnya.

Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat Saat ini, katanya, Polri melaksanakan Operasi Aman Nusa II. Tujuannya untuk melindungi rakyat. ‘’Jadi, kalau ada orang-orang yang menggunakan kesempatan arahnya berpikir ego sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang banyak, tidak memikirkan kepentingan provinsi dan negara, saya sudah katakan tadi penegakan hukum itu jalan terakhir yang kita lakukan. Namun kalau masih terjadi apabila ditunggangi oknum– oknum tertentu, maka mereka berhadapan dengan Satgas Penegak Hukum yang sudah kita bentuk,’’ tegasnya. Tim Gugus Tugas Percepa-

HARIAN DENPOST - RADIO GENTA 96,1 FM web: www.denpost.id

denpost.id dan denpost.post

denpost

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat GENTA BALI

gentabalifm

genta bali

JENIS PAKET Bronze Silver Gold

HARIAN DENPOST 1 kolom x 45 mm 1 kolom x 100 mm 1 kolom x 150 mm

RADIO GENTA 12 x siar / bulan 24 x siar / bulan 36 x siar / bulan

PAKET

300.000,- / bulan 400.000,- / bulan 800.000,- / bulan

BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

- OTOMOTIF - FASHION - TRAVEL AGEN - PROPERTY - SALON/SPA - FURNITURE - HOTEL - ASESORIS - LIFE STYLE - KULINER - LOWONGAN

selasa paing, 21 April 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Menunggu Bantuan Desa DEWASA ini pemerintah begitu banyak menjanjikan program yang berhubungan dengan masyarakat yang terdampak Covid-19. Mulai dari anggaran berupa APBN, APBD hinga dana desa dan desa adat dipakai untuk membantu masyarakat yang terdampak. Belum berupa bantuan langsung tunai, bantuan sembako hingga bantuan kartu pra-kerja. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan dana desa bisa dipakai untuk tiga hal. Pertama, untuk desa tanggap Covid-19. Kedua, safety net dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa. Yang ketiga, untuk pertama kalinya dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, nilainya Rp 600 ribu per keluarga miskin, masa pemberinanya tiga bulan. Namanya juga safety net untuk jangka pendek tiga bulan, jadi satu keluarga miskin itu mendapatkan alokasi BLT dana desa Rp 1.800.000. Target dari BLT dana desa adalah mereka yang belum mendapatkan PKH, bantuan pangan non-tunai, dan tidak mendapatkan kartu pra-kerja. Di Bali baru nampak sejumlah desa dan desa adat yang berinisiatif membagi sembako kepada warganya. Bagaimana desa lainnya? Mungkin masih menunggu dananya turun dari pusat. Soal yang satu ini di Bali jauh lebih mudah dan gampang. Sebab, Gubernur Bali sudah menyatakan 50 persen dana bantuan desa adat yang jumlahnya Rp 300 juta/tahun ini dipakai untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan bisa berupa bantuan langsung tunai. Belum lagi ada bantuan APBD tiap kabupaten/kota hingga APBN. Namun tampaknya belum ada yang cair kepada penerima bantuan. Lihat saja KK miskin masih dibiarkan mencari cara lain untuk menyambung hidupnya. Beluma ada berita dari desa bahwa mereka disuruh menerima bantuan uang atau sembako. Kita menunggu sikap sigap kadus, kaling, aparat desa dinas dan adat kapan menyalurkan bantuannya kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi mereka mati bukan karena Covid, namun karena kekurangan makanan. Nah, tentu kondisi ini kita tak harapkan. Atau aparat kita justru saling menunggu. Aparat desa dinas menunggu aksi desa adat dulu, baru menjalankan tugasnya, atau sebaliknya. Jika ini terjadi sungguh sangat kita sayangkan, artinya kita membiarkan masyarakat dan krama Bali kelaparan dan kesulitan mencari sembako. Jangan sampai bantuan baru datang setelah warga meninggal. Di sinilah pentingnya peran dan kreasi para kadus atau kepala lingkungan sebagai garda terdepan pemerintah di tingkat desa dan banjar di Bali. Mereka yang digaji oleh negara ini tampaknya masih banyak yang berdiam. Mestinya door to door mengamati warga dan kelompok mana yang memerlukan bantuan segera, dll. Tidak lagi menunggu kasus warga mengeluh dan sakit karena kelaparan. Demikian juga desa adat, segera membuat pemetaan penerima bantuan Rp 150 juta tersebut. Mana program prioritas dan menentukan warga yang mendapatkan bantuan langsung. Agar jangan sampai tumpang tindih, satu KK mendapatkan dua bantuan, sementara KK lain yang memerlukan mendesak tak kebagian. Ayo semangat dan bergerak!

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

PSBB dan Gerakan Serentak Bali sudah saatnyakah menjalani Pembatasan Sosisal Berskala Besar (PSBB)? Kalangan akademisi di Bali sudah memberikan saran kepada Gebernur soal PSBB. Namun tampaknya Pemprov Bali belum berniat sampai ke arah situ dengan alasan banyak faktor yang perlu mendapatkan pertimbangan. Namun setelah saya mendengar berita bahwa daerah penyangga Surabaya seperti Sidoarjo dan Gresik juga bersiap melakukan PSBB, kembali ide itu relevan dikumandangkan. Semua landasan pemikiran akademisi di Bali soal usul PSBB harus diterima secara objektif dengan argumentasinya. Bukan tidak mungkin Bali akan menerapkan PSBB juga mengingat jumlah kasus positif Covid-19 di Bali sudah di atas angka 100 orang. Sementara Sidoarjo baru mencapai 21 orang, bahkan Lamongan juga sedang mengkaji PSBB hanya memiliki pasien positif dalam jumlah satuan. Nah, sekarang kita lihat saja, hampir semua jalan di Bali khususnya di Kota Denpasar sudah semakin ramai, tidak sesepi ketika minggu pertama pemberlakuan darurat Covid dan ajakan tinggal di rumah. Barangkali mereka juga sudah bosan tinggal di rumah, sebab mereka merasa sudah disiplin isolasi mandiri, sementara warga lain tetap bisa bebas keluar-masuk. Kedua, bisa jadi mereka sudah kehabisan stok pangan dan uangnya, sehingga harus bekerja lagi. Ya… jangan salahkan mereka, warga kita semua. Selama gerakan yang dilakukan tak seragam dan serentak dipastikan tak efektif. Mari kita berpikir jernih, sebab lebih berbahaya lagi kita menjalani PSBB saat energi mereka sudah menjelang habis. Saat stok pangan dan keuangnnya sudah habis. Nang Eca Kesiman

POJOK

Bali belum penuhi syarat penerapan PSBB. - Baru syarat aspirasi rakyat terpenuhi. *** Disiapkan satgas penegak hukum. - Dukungan rakyat sudah jelas. *** Satpol PP awasi mobilitas penduduk. - Yang diperlukan ketegasan.

Pentingnya Akurasi Data PMI PANDEMI Covid-19 secara tidak langsung banyak memberikan pelajaran, termasuk bagi pemerintah. Misalnya mengenai data yang akurat terkait jumlah pekerja migran Indonesia (PMI). Ternyata, Pemprov Bali tak memiliki data akurat mengenai data PMI terutama yang masih berada di luar negeri dan yang akan pulang. Alasannya, PMI berangkat dengan melamar langsung kepada agen-agen yang mengirim mereka ke kapal pesiar. Hal ini pun mendapat tanggapan dingin netizen. Netizen yang berkomentar di akun Facebook @balipost mempertanyakan kinerja pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Sebab, sebagaimana diketahui, tidak mudah bagi calon PMI mengurus administrasi sebelum berangkat ke kapal pesiar atau bekerja di luar negeri. Urusan administrasi tidak bisa rampung sehari atau dua hari. Di sisi lain, walaupun PMI diberangkatkan agen tenaga kerja luar negeri, tetap saja urusan administrasi seperti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan kewenangan pemerintah. Jadi, data PMI sudah pasti ada rinciannya. Dalam konteks pemulangan atau kepulangan PMI, Pemprov diharapkan berkoordinasi lebih intensif dengan lembaga terkait misalnya BNP2TKI dan Imigrasi agar penanganan bisa maksimal. Tanpa data akurat, kemungkinan pemerintah atau satgas kecolongan sangat mungkin terjadi. Maka, ke depannya diharapkan pemerintah memiliki data pasti mengenai jumlah PMI agar lebih siap menghadapi berbagai potensi persoalan. Berikut komentar sejumlah netizen. Putu Bj Sudamertha Waduh-waduh, mestinya kan sudah koordinasi begitu rapat tentang kedatangan kapal-kapal cruise yang membawa PMI pulang sehingga tahu berapa dari Bali (dibagi lagi per kabupaten) kontak salah satu PMI yang di atas kapal. Selama dua hari perjalanan kapal itu saya kira data sudah kelar dan penyambutan sudah siap. Maaf bukan sok pintar, kami kuli diajarkan untuk tahu apa yang harus dilakukan. I Gede Suda Untuk apa urus surat di Dinas Tenaga Kerja untuk orang yang bekerja ke luar negeri?

Wayan Widiarta Saya senang dengarnya. Data PMI enggak punya, data yang terdampak enggak punya. Mantap pemerintah ini. Kadek Diartha Minta data dari imigrasi pak di bandara dan pelabuhan. I Made Wicahyadi Baru kelihatan kualitas pejabat Pemprov Bali. Sila Ariadi Inilah kelebihan pemerintah Bali, terlalu menggampangkan masalah. Karang Arsana Nanti kalau ada orang yang meng-

kritisi masalah data PMI dibilang nyinyir. Benjot Iwayan SDM-nya yang perlu dipertanyakan. Agus Suarsana Selama ini kerjanya mereka apa? Sampai tidak punya data yang tepat. Km Sudiantara Begitu banyak agen ilegal dan tidak adanya kepastian keharusan semua PMI untuk membuat KTKLN. Putu Nata Masak tidak ada data berapa orang Bali jadi PMI atau seafearer atau pe-

laut atau ABK? Terus KTKLN itu fungsinya buat apa pak? Seamen Book buat apa? Kan semuanya sudah serba online. KPI juga tidak terdaftar? Depnaker atau yang lain? Dayu Alit Tirtanadi Cari info dulu dari dinas terkait, karena PMI yang legal punya KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri). Dan kita daftar secara online. Sang They Jangan nyinyir, ntar ditangkap oknum buzzer banyak yang enggak bisa dengar kata-kata yang kritik panas tapi mengatasnamakan demokrasi.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Padang Luwih Rancang Program ’’Recovery’’ Desa Adat Padang Luwih, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung upaya pemerintah mempercepat penanganan Covid-19. Beberapa kebijakan telah dirumuskan prajuru desa adat. Tidak hanya terkait upaya pencegahan penyebaran virus, melainkan hingga tahapan recovery ekonomi krama desa adat setempat.

B

endesa Adat Padang Luwih I Ketut Oka Sudana mengungkapkan, sejak turunnya instruksi Gubernur Bali mengenai penanganan Covid-19 yang melibatkan unsur desa adat, pihaknya langsung membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Desa Adat Padang Luwih. Sejauh ini, satgas telah bergerak aktif melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus Corona. ‘’Langkah yang kami lakukan adalah menginventarisasi pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk mengedukasi mereka dan keluarga mereka mengenai isolasi mandiri. Satgas juga mendata mobilitas penduduk pendatang. Nah, dengan adanya instruksi baru bahwa PMI ditangani pemerintah kabupaten dan provinsi, jadi kami sekarang bisa fokus memantau ODP (orang dalam pemantauan) dengan menyosialisasikan protokol pencegahan baik melalui door to door ke rumah-rumah warga maupun di kawasan desa adat. Kami juga sudah siapkan disinfektan masker, sabun, wastafel baik di tempat umum, pasar maupun keluarga yang kami anggap perlu dapat bantuan,’’ kata Oka Sudana, Senin (20/4) kemarin. Lebih lanjut diungkapkannya, dalam hal membantu ekonomi krama yang terdampak, Desa Adat Padang Luwih bersinergi dengan LPD Padang Luwih untuk memberikan bantuan kepada krama. Pihaknya menyalurkan bantuan

paket sembako dalam tiga tahap yakni April, Mei dan Juni. Tak hanya itu, pihaknya telah merancang program recovery. Desa adat bisa merencanakan ini lantaran adanya program bantuan Pemprov Bali ke desa adat yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster. Pada tahap pertama, disiapkan dana Rp 500 juta untuk membantu krama yang terdampak terutama pedagang kecil dan karyawan hotel yang kena PHK atau dirumahkan. Pendataan bagi calon penerima bantuan pun sudah dilaksanakan pihaknya. ‘’Disiapkan dana Rp 500 juta untuk recovery tahap pertama. Apabila masih diperlukan, siap membantu untuk tahap kedua dan ketiga,’’ tegasnya. Lebih detail mengenai pencegahan penyebaran Covid-19, Ketua Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Desa Adat Padang Luwih I Made Sukadana menjelaskan, satgas dalam melaksanakan kewajibannya senantiasa bersinergi dengan unsur pemerintahan mulai dari lurah, camat hingga Pemkab Badung. Sinergi ini bertujuan demi percepatan penanganan serta menghindari adanya aturan yang dilanggar. Satgas di Padang Luwih dibagi dalam empat bidang yakni Bidang Penanggulangan dan Pencegahan, Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Bidang Logistik, serta Bidang Keamanan. Pada pelaksanaan tugas, keempat bidang ini pun selalu bersinergi. Tiap bidang terdiri atas lima anggota dan diisi orang-orang yang berkom-

Bali Post/eka

SEMBAKO - Penyaluran bantuan sembako dari LPD Adat Padang Luwih, Dalung kepada kramanya di tengah pandemi Covid-19. peten di bidangnya. ‘’Saat ini fokus kami adalah PMI. Satgas all out melakukan pengawasan PMI. Kami juga bersinergi dengan dinas agar tak menyalahi ketentuan,’’ ujarnya. Pascadibaginya kewenangan penanganan PMI yakni oleh provinsi dan kabupaten/ kota, praktis satgas di Padang Luwih kini hanya fokus pada penanganan 23 warga setempat yang merupakan PMI dan baru datang dari luar negeri. Puluhan warga ini tengah menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Selama ini satgas telah aktif untuk memberikan edukasi

mengenai pentingnya isolasi mandiri. ‘’Tak hanya itu, kami juga fokus pada pencegahan transmisi lokal. Kalau ada orang luar yang masuk atau tinggal di wilayah desa adat kami, maka sistem kami di satgas, kami kunjungi dan data orang bersangkutan. Kami juga berikan sosialisasi mengenai isolasi mandiri. Agar tak ada transmisi lokal pula, warga pendatang juga kami mohon jangan terlalu sering pulang kampung,’’ katanya.

Disiapkan dana Rp 500 juta untuk recovery tahap pertama. Apabila masih diperlukan, siap membantu untuk tahap kedua dan ketiga. I Ketut Oka Sudana

Terkait pendanaan, Sukadana menyebutkan berasal dari BKK. Satgas mendapatkan dana dari pos anggaran tersebut untuk melaksanakan berbagai kegiatan. ‘’Bagian Logistik misalnya yang menangani pembuatan baliho, poster dan sebagainya, itu menggunakan dana yang kami ambil dari BKK,’’ ungkapnya. (eka)