Edisi Kamis 14 Nopember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 89 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Polres Tingkatkan Kewaspadaan

Garam Amed Tembus Rp 17 Ribu Lebih

Lahan Warga di Seked Terbakar

Ledakan bom di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) kemarin, membuat Polres Tabanan meningkatkan kewaspadaan. Pemeriksaan di pintu masuk Mapolres diperketat.

Harga garam produksi Desa Amed yang dibuat dengan cara tradisional terus mengalami peningkatan. Saat ini telah menembus Rp 17.500 ribu per kilogramnya.

Kebakaran lahan kembali terjadi, Rabu (13/11) kemarin. Lahan yang terbakar berada di wilayah Seked, Desa Kedisan, Kintamani.

KARANGASEM | HAL. 11

TABANAN | HAL. 7

BANGLI | HAL. 14

Usut Tuntas Bom Medan Bongkar Jaringan Teroris ’’Kepada masyarakat jangan selalu nyinyir, kalau pemerintah bertindak lalu dikatakan melanggar HAM, kalau tidak bertindak dibilang kecolongan.

Kita sama-sama dewasa menjaga negara ini.’’

Mahfud MD Menkopolhukam

’’Kita serahkan kepada ranah hukum untuk diusut tuntas, lalu dilakukan antisipasi dan mitigasi ke depannya seperti apa. Apakah ini terorganisir atau dilakukan individu.’’

Puan Maharani Ketua DPR-RI

Bintang Puspayoga Sebut RUU PKS Didalami Tim Perumus

Jakarta (Bali Post) – Penyerangan Markas Polrestabes Medan, Rabu (13/11) kemarin, menunjukkan ancaman terorisme masih benar-benar ada. Pengusutan tuntas diperlukan untuk membongkar jaringan teroris hingga ke akar-akarnya.

Masyarakat diharapkan memberi dukungan dengan menghindari sikap yang menyalahkan kepolisian dengan tudingan melanggar HAM. Demikian disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. ‘’Kita serahkan kepada ranah hukum untuk diusut tuntas lalu dilakukan antisipasi dan mitigasi ke depannya seperti apa. Apakah ini terorganisir atau dilakukan individu,’’ kata Puan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu kemarin.

Puan mengaku priha tin terhadap kejadian bom Medan tersebut dan terorisme sudah dilakukan secara individu, tidak secara berkelompok seperti dahulu. Menurutnya, hal tersebut harus diantisipasi agar bagaimana ke depan tidak terjadi kembali karena kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi.

Mahfud MD mengajak semua pihak agar sama-sama dewasa menjaga negara dari tindakan radikalisme d an terorisme. ‘’Kep ada masyarakat jangan selalu nyinyir, kalau pemerintah

bertindak lalu dikatakan melanggar HAM, kalau tidak bertindak dibilang kecolongan. Kita sama-sama dewasa menjaga negara ini,’’ kata Mahfud di sela kegiatan Rakornas Forkopimda di SICC, Bogor, Rabu kemarin.

Pemerintah, katanya, sudah melakukan upaya optimal untuk mencegah supaya teror bom atau tindakan radikal lainnya tak terjadi di Tanah Air. ‘’Kalau tidak berupaya mati-matian, bisa lebih banyak lagi (korban dan kejadian). Oleh sebab itu jangan selalu menyudutkan aparat kalau mengambil tindakan, dikontrol saja secara proporsional, benar atau tidak,’’ katanya.

Kalau melihat dari kuantitas, kejadian teror di 2019 ini, menurut Menkopolhukam, angkanya menurun jika dibandingkan dengan kejadian yang terjadi di 2017-

2018. ‘’Dari sudut kuantitatif turun, karena pencegahannya sudah lebih baik, bahwa masih ada satu dua itu tidak bisa dihindari,’’ ucapnya.

Untuk peristiwa bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, kata Mahfud, akan menjadi pintu masuk guna memberantas jaringan teror di wilayah tersebut. ‘’Saya tadi berdiskusi dengan Mendagri, itu sudah bisa diidentifikasi sebenarnya hal-hal itu. Nah ini yang menjadi pintu masuk untuk mengambil jaringannya kayak yang di Jawa Barat,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Rabu pagi sekitar pukul 08.45 WIB, di Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan telah terjadi bom bunuh diri yang diduga dilakukan seorang menggunakan atribut ojek daring dan meledak di sekitar kantin Polrestabes Medan. (ant)

Wujudkan Program Cipta Lapangan Kerja

Jokowi: Yang Main-main Saya Gigit

Jakarta (Bali Post) Komisi VIII DPR-RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang akrab dipanggil Bintang Puspayoga di ruang Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11) kemarin.

Pada rapat perdana Menteri Bintang Puspayoga bersama Komisi VIII DPR itu mengagendakan pembahasan Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 serta Kelanjutan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Bintang Puspayoga menjelaskan sikap pemerintah mengenai kelanjutan RUU PKS. Menurutnya, pembahasan RUU PKS mengikuti ketentuan Pasal 71a UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu mengambil alih apa yang telah dibahas DPR periode 2014-2019 lalu.

Hal. 15 Aturan Spesifik

SERANGAN TERORIS KE POLISI (2010-2019) Terjadi empat serangan terhadap polisi di Jateng, Medan, Cirebon dan Palu.

Terjadi dua kali serangan teror pada Polri di Semarang dan Ciputat.

2015

0 00 0

2010

2013

2014

Terjadi tiga serangan pada polisi. Beberapa di antaranya berlokasi di Tasikmalaya, Semarang, dan Poso.

Terjadi serangan "hanya" satu percobaan teror terhadap polisi di Solo.

Terjadi dua serangan di Solo, dan Tangerang.

2016

2018

2017 Terjadi dua serangan di Markas Polres Banyumas, dan Markas Polda Sumatera Utara.

Terjadi dua serangan ke Mapolrestabes Surabaya dan Riau. Terjadi kerusuhan napi teroris dengan polisi di Mako Brimob Kelapa Dua.

2019 Serangan k.e Mapolres Medan Sumut.

Pelaku ’’Lonewolf’’ Lilitkan Bom di Pinggang PIHAK kepolisian telah mengidentifikasi pelaku peledakan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Pelaku yang tewas seketika tersebut diduga sebagai teroris perorangan atau dikenal dengan istilah lonewolf. Meski demikian, pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengetahui apakah pelaku terkait jaringan atau tidak.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo, pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan diidentifikasi berinisial RMN, berstatus sebagai mahasiswa. ‘’Pelaku atas nama RMN, 24 tahun, lahir di Medan, statusnya pelajar atau mahasiswa,’’ kata Brigjen Dedi dalam konferensi pers, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/11) kemarin.

RMN beralamat di Kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah, Kota Medan. Identitas pelaku tersebut diketahui dari hasil investigasi Tim Inafis Polri bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian hasil tersebut dikuatkan dengan hasil identifikasi DNA pelaku yang dicocokkan dengan DNA kedua orangtua pelaku.

Hal. 15 Teror Perorangan

PIDATO - Presiden Joko Widodo berpidato saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) kemarin. Jokowi mengingatkan kepada aparat hukum jangan main-main mendukung program Cipta Lapangan Kerja.

RAPAT KERJA - Komisi VIII DPR-RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di ruang Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11) kemarin.

Harian Bisnis Bali Turis Sepi, Banyak Hotel dan Restoran Tutup

Jakarta (Bali Post) – Salah satu hambatan dalam pengembangan investasi dan dunia usaha yang berperan strategis dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia adalah ulah oknum aparat hukum. Seringkali pejabat daerah yang inovatif dan pengusaha yang ingin menanamkan modalnya digigit aparat hukum. Presiden Jokowi pun menebar ancaman, apabila masih ada oknum aparat hukum yang menyalahgunakan kewenangannya akan digigit balik. Upaya ini dilakukan Jokowi untuk mewujudkan program penciptaan lapangan kerja yang menjadi

prioritas utama.

Pengingatan terhadap para penegak hukum di daerah seperti kepolisian dan kejaksaan disampaikan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11) kemarin.

Tujuan dari seluruh tindakan tersebut, menurut Presiden, adalah untuk mewujudkan program cipta lapangan kerja.

Hal. 15 Agenda Besar

Bali akan Dibuka untuk Industri

Lokasi Pabrik Menunggu Revisi Tata Ruang

Banyak hotel dan restoran di Karangasem belakangan ini menutup usaha. Penyebabnya, kunjungan wisatawan sepi. Apa dampaknya? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST

Upacarai Pasangan Pengantin Beda Negara Pasraman Taman Prakerti Bhuana di Gianyar menangani pasangan beda negara yang melangsungkan upacara pernikahan secara Hindu di Bali. www.denpostnews.com

RUMAH PELAKU - Polisi berjaga di depan rumah keluarga terduga pelaku aksi bom bunuh diri Mapolrestabes Medan, di Jalan Jangka, Gang Tenteram, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) kemarin. Pelaku berinisial RMN (24) berstatus mahasiswa.

I Putu Astawa

I Gusti Ayu Aries Sujati

Denpasar (Bali Post) Bali akan mengembangkan lima industri unggulan provinsi berbasis branding budaya Bali. Yakni industri pangan, industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal, industri tekstil dan produk tekstil, industri kerajinan, serta industri elektronika dan telematika. Klasifikasi itu pun sudah tertuang dalam Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Berbasis Budaya Branding Bali (RPIP) Tahun 20192039. Hanya, pembahasan ranperda saat ini masih terkendala revisi Perda No.16

Tahun 2009 tentang RTRWP Bali. Ini berarti sejumlah pabrik sebagai pendukung utama industri dapat dibangun di Bali. ‘’RPIP ini kan merujuk pada Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP. Sedangkan perda itu kan sudah tidak berlaku lagi karena direvisi. Cuma yang baru ini belum selesai, masih dilakukan substansi pembahasan di Kementerian ATR,’’ ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Putu Astawa, di Denpasar, Selasa (12/11).

Hal. 15 Direvisi Lagi

Industri yang akan Dikembangkan l Industri Pangan l Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal l Industri Tekstil dan Produk Tekstil l Industri Kerajinan l Industri Elektronika dan Telematika

Kamis Pon, 14 November 2019

Smapan Fair 2

FIGUR Kepala Sekolah Inovatif SETELAH sukses memimpin SMAN 3 Denpasar, kini Drs. Ketut Suyastra, M.Pd. dinilai sukses membawa SMAN 8 Denpasar ke gerbang kemajuan. Di mata guru dan siswa, Suyastra adalah sosok yang kreatif dan inovatif. Dengan serba keterbatasan dana, ia mampu menjadikan sekolah paling muda di Denpasar ini sejajar prestasinya dengan sekolah negeri lainnya di Denpasar. Salah satu warna lain yang diperkuat Suyastra yakni menjadi sekolah inovatif dan berintegritas. Artinya, sekolah yang unggul dalam kreativitas dan inovasi, unggul dalam karakter, antikorupsi, sekolah bebas sampah plastik dan sekolah unggulan akademik. ‘’Kata kuncinya adalah bersama kita bisa,’’ tegasnya, Rabu (13/11) kemarin. Pada usia ke-13 tahun, SMAN 8 Denpasar melahirkan insan-insan yang inovatif. Sejak dua tahun lalu, pria asal Klungkung ini meluncurkan Smapan Fair yakni ajang penguatan jiwa kewirausahaan bagi generasi milenial. Tahun ini diberi tema ‘’Young Entrepreneur Spirit’’.

Konsepnya sangat sederhana, yakni sekolah mencetak insan muda yang profesional namun kuat jiwa kewirausahaannya.

Mereka tak harus menjadi pengusaha, melainkan memiliki jiwa kewirausahaaan mandiri. Bisa saja lulusan Smapan menjadi birokrat, namun birokrat yang kuat jiwa kewirausahaannya.

Boleh menjadi dosen, namun memiliki jiwa wirausaha. Apalagi menjadi pebisnis, wajib kuat kewirausahaannya. Makanya, ia menegaskan program Smapan yang disebut program inovatif ini tujuan akhirnya adalah membentuk insan milenial Bali yang memiliki jiwa kewirausahaan. ‘’Di Smapan Fair 2, siswa dan guru diajak terlibat membuka usaha inovatif, diberi bekal kiat sukses oleh pelaku dunia usaha dan dicarikan market secara berkelanjutan,’’ tegasnya. Ketua MKKS SMA Kota Denpasar ini membantah program ini menggiring SMA menjadi SMK. Jika anak SMK langsung disiapkan dengan produknya, sedangkan yang ia lakukan di Smapan adalah menanamkan jiwa kewirausahaan. Jiwa entrepreneur ini tak terbatas hanya menjadi pengusaha kuliner, juga teknologi, inovasi dan kerajinan. (sue)

Mengubah Paradigma Mencari Kerja Menjadi Insan ’’Job Creator’’

KELUARGA besar SMAN 8 Denpasar alias Smapan sangat antusias menggelar Smapan Fair 2 yang akan dibuka Pemimpin Kelompok Media Bali Post (KMB) Satria Naradha, Kamis (14/11) hari ini. Halaman sekolah mulai dihias lampion dari koran bekas, juga disiapkan panggung untuk pentas seni siswa serta puluhan stan pameran kreativitas inovasi siswa. Makanya sekolah ini dikenal sebagai pencetak insan inovatif di era milenial.

Smapan Fair 2019 adalah media pembelajaran dan promosi bagi siswa soal rencana bisnis siswa.

Kepala SMAN 8 Denpasar Drs. Ketut Suyastra, M.Pd. menegaskan, Smapan Fair kedua ini bertujuan mulia, yakni menumbuhkan jiwa kewirausahaan generasi muda milenial Bali. Ia tak mau sekadar wacana, melainkan menggarap secara langsung kalangan muda dengan mendatangkan pakar dan praktik bisnis. Diharapkan, mereka setelah tamat dan menjadi kalangan profesional tetap kuat jiwa kewirausahaannya.

Suyastra mengaku tergugah melakukan hal ini karena di Indonesia hanya 0,1 persen dari jumlah penduduknya yang menjadi pen-

gusaha. Ini akibat kurikulum di sekolah mengarahkan siswa hanya mengejar ijazah.

Padahal, yang lebih penting adalah pengembangan kompetensi diri sesuai dengan potensinya. Menurut Suyastra, itulah salah satu alasan digelarnya Smapan Fair 2019.

Suyastra menambahkan, Smapan Fair ini guna mengubah paradigma lulusan SMA saat ini untuk mencari pekerjaan saja alias job seeker. Mulai dari Smapan, anak muda Bali dia ajak mempersiapkan diri menjadi job creator. Yakni, menciptakan lapangan kerja mandiri.

Makanya, dalam agenda ini juga dipamerkan hasil karya siswa SMAN 8 Denpasar.

Semua bentuk bisnis ini dirancang dengan matang berdasarkan kajian dan pengembangan kreativitas. Para siswa dibina oleh gurunya selama empat bulan, termasuk outdoor melihat peluang bisnis inovatif yang belum digarap orang lain. Makanya, ia berani mengatakan semua karya siswanya adalah original baik dalam teknologi, kuliner, kerajinan dan inovasi.

Salah satu siswa inovatif Smapan yakni Ni Made Sumerti Mahayuni (XII IPS-4). Ia bersama tim IPS-4 menampilkan sabun dari minyak jel-

SABUN - Siswa SMAN 8 Denpasar Sumerti Mahayuni bersama tim dan Ketua Panitia Made Suardana menunjukkan sabun inovatif di sela-sela persiapan Smapan Fair 2. antah. Mereka memanfaatan limbah minyak yang justru berbahaya berwarna cokelat dan menyebabkan kanker diolah menjadi sabun pembersih serbet dan kain. Baru sampai sebatas tersebut, karena untuk sabun mandi perlu ditambahkan formulanya lagi.

Caranya sederhana, minyak jelantah dicampur dengan soda api, zaitun, essensial oil dan arang serta air, langsung dipadatkan dalam bentuk batangan. Ide inovatif ini diperoleh di rumahnya di

Banjar Pondok, Peguyangan.

Sang ibu yang menjual ayam goreng untuk upacara banyak menyisakan minyak jelantah.

Ia perlu waktu dua bulan untuk bisa menghasilkan sabun batangan ini. Kini, ia pun mencampurkan kulit jeruk sebagai aroma alami.

Di ajang Smapan Fair 2 ini, menurut Ketua Panitia I Made Suardana, S.S., akan dipamerkan 18 produk unggulan dari 36 kelas plus pameran jurnalistik dan KIR serta koperasi siswa. Stan ku-

liner seperti kue putri salju, risoles pisang, telur gabus, keripik pare, camilan kulit lumpia, oreo cream cheese, manisan kacang wijen, desert box, kukis baper, telur bagus pedas, keripik singkong bumbu Bali, keripik kelapa, keripik pisang daun ubi, telur rasa nano-nano, keripik daun singkong, kue semprit. Untuk inovasi berupa sabun minyak jelantah, keripik kulit pisang, teh cicati, teh herbal daun pegadang cecati, dan keripik kulit pisang. (sue)

Pengelolaan Dana Komite SMPN 11 Diduga Kurang Transparan Denpasar (Bali Post) –

Sejumlah pungutan yang dilakukan kepada siswa SMPN 11 Denpasar di Serangan, dipertanyakan sejumlah pegawai dan guru setempat. Mengingat, sejak 2015 lalu siswa masih dibebani dengan sejumlah pungutan, meski ada larangan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora).

Bali Post/wan

ASET - Pelang beton yang menyatakan lahan tersebut merupakan aset Pemkab Badung terpasang di salah satu sudut Lapangan Lumintang, Denpasar.

BNN Larang Penggunaan Daun Kratom

Denpasar (Bali Post) Saat ini terjadi pro dan kontra penggunaan daun kratom.

Sedangkan sikap BNN adalah melarang penggunaan daun kratom sebagai suplemen makanan dan obat tradisional mulai tahun 2022 mendatang.

BNN memberikan masa transisi selama lima tahun, sebab tanaman kratom sebagai narkotika golongan I oleh Komite Nasional Perubahan Narkotika dan Psikotropika sejak 2017 lalu.

Hal ini disampaikan Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. saat acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan antinarkoba (Bang Sawan)

di Denpasar, Rabu (13/11) kemarin. ‘’Daun kratom mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan sehingga jika digunakan dengan dosis rendah akan menyebabkan efek stimulan.

Sementara penggunaan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan efek sedatif,’’ ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Suastawa mengapresiasi pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di instansi pemerintah dan swasta. Pasalnya, pihak pemerintah dan swasta telah berperan aktif serta membantu dalam upaya P4GN sebagai implementasi Instruksi Presiden

NARASUMBER - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. I Putu Gede Suastawa, S.H. menjadi narasumber dalam acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi pembangunan berwawasan antinarkoba.

Topik : pengelolaan dana komite sekolah

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Swasta. Pencegahan dalam bentuk perberdayaan kearifan lokal di Bali, yaitu dalam bentuk penyusunan pararem antinarkoba dan terdapat 102 desa adat seBali serta pecalang sebagai relawan antinarkoba. Hingga saat ini terdapat 2.554 pecalang telah dilantik sebagai relawan, pembentukan Desa Bersinar sebanyak 28 desa, pembentukan Duta Relawan Anak Kecil (Durancil) tingkat sekolah dasar dengan 30 orang serta pembentukan Saka Bersinar tahun 2019.

Jenderal bintang satu di pundak ini berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi swasta yang masih kurang aktif dalam upaya P4GN akan dibangun lagi koordinasi serta komitmen dan sinergitas program yang ada di instansi tersebut.

Ditegaskan, dilaksanakannya kegiatan ini untuk bersama-sama berdiskusi terkait hambatan dan kendala yang dihadapi oleh para peserta perwakilan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Diharapkan pada tahun 2020 mendatang, OPD serta stakeholder lainnya dapat melaksanakan instruksi presiden tersebut. ‘’Harus ada outcome dari kegiatan ini, yaitu harapan BNN bisa mewujudkan kepedulian lembaga atau instansi untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan kerja bersih dan bebas narkoba di lingkungan kerjanya secara mandiri, sukarela dan berkelanjutan,’’ ujarnya. (kmb36)

Dalam surat yang diterima Bali Post, Rabu (13/11) kemarin menyebutkan, sejumlah pungutan dilakukan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Dalam surat yang disertai sejumlah fotokopi identitas guru dan pegawai tersebut menyebutkan beberapa jenis pungutan yang dibebankan kepada siswa.

Pungutan itu di antaranya dana pakaian siswa baru Rp 1.500.000 per siswa per tahun. Sumbangan siswa baru Rp 100.000 per tahun. Uang buku semua siswa setiap enam bulan (semester) semua mata pelajaran. Ada pula pungutan uang les di sekolah Rp 100.000 per siswa per tahun. Dalam surat tersebut juga disebut-

kan ada pungutan dana bagi siswa yang masuk melalui jalur belakang. Sejumlah pegawai menyayangkan sejak 2015 tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana komite, termasuk pungutan uang kantin. ‘’Pegawai hanya pernah diberikan kopi, beras, gula sebagai ucapan terima kasih,’’ tulis para pegawai serta guru yang menyampaikan keluhan terhadap pengelolaan uang komite di sekolah tersebut.

Terhadap tuduhan ini, Kepala SMPN 11 Denpasar Drs. Putu Jaya, M.Psi. yang ditemui di kantornya kemarin mengaku tidak terlibat dalam pengelo-

laan dana komite. Pihaknya tidak pernah terlibat dalam semua pungutan, termasuk uang pakaian. ‘’Semua dikelola pengurus komite. Kami sekolah tidak pernah terlibat,’’ katanya.

Jaya menambahkan, pihaknya berharap Disdikpora Kota Denpasar bisa turun untuk melakukan penelusuran kebenaran ini. ‘’Saya berharap dinas bisa turun,’’ katanya. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

PKK Desa Sanur Kaja Dinilai Tim Provinsi

Inovasi Perlindungan Anak dari Kekerasan Mendapat Apresiasi KEBERHASILAN Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan (KKBPK-Kes) dan Gerak PKK Desa Sanur Kaja dalam merancang beragam inovasi mendapatkan apresiasi berbagai pihak. Tak heran, tahun 2019 ini KKBPK-Kes dan Gerak PKK Desa Sanur Kaja didaulat menjadi duta Kota Denpasar untuk mengikuti penilaian tingkat provinsi. Penilaian lomba pelaksanaan terbaik PKK-KKBPK dan Lomba Kesatuan Gerak PKK di Desa Sanur Kaja dinilai oleh Tim Evaluasi Tingkat Provinsi Bali digelar di Pura Dalem Kedewatan, Sanur, Rabu (13/11) kemarin.

Kadatangan seluruh tim evaluasi disambut hangat Ketua Tim PKK Kota Denpasar Ny. Selly Dharmawijaya Mantra didampingi Wakil Ketua PKK Kota Denpasar Ny. Antari Jaya Negara, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana dan Camat Denpasar Selatan Wayan Budha.

Dalam penilaian tersebut, Ketua TP PKK Ny. I.A. Selly Dharmawijaya Mantra mengatakan, kegiatan ini merupakan motor penggerak bagi partisipasi semua pihak untuk kesejahteraan masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, LSM, dunia usaha dan swasta di bawah koordinasi pemerintah. Menurutnya, kegiatan PKK-KKBPK dan Kesatuan Gerak PKK di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik serta banyak hasil yang sudah diperoleh dari kegiatan tersebut.

Sehingga dalam lomba ini berbagai persiapan telah dilakukan PKK Kota Denpasar bersama Tim PKK Desa untuk menampilkan yang terbaik.

Khusus untuk penilaian ini, Ny. Selly mengatakan menonjolkan berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh seluruh PKK Desa Sanur Kaja. Salah satunya program perlindungan anak dari kekesaran. Di samping itu, hal ini juga didukung oleh mobil konseling Denpasar Ceria.

Ternyata inovasi tersebut mendapat apresiasi Tim Penilai Provinsi Bali bahkan mengakui bahwa inovasi tersebut sangat luar biasa. Dari inovasi itu, Ny. Selly berharap bisa berimbas ke desa-desa lain, mengingat inovasi tersebut telah disambut hangat oleh Tim Provinsi Bali.

Ny. Selly menambahkan, dari hasil evaluasi pastinya ada yang baik dan yang kurang. Untuk yang kurang, pihaknya akan melakukan perbaikan maupun peningkatan untuk persiapan lomba di tingkat nasional. ‘’Dalam lomba ini, kami optimis dapat menjadi yang terbaik sehingga bisa maju ke tingkat nasional,’’ katanya.

Tim Evaluasi PKK-KKBK-Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK Provinsi Bali sekaligus Sekretaris PKK Provinsi Bali Ni Made Suastini mengatakan, dalam penilaian kali ini sangat luar biasa, karena PKK Desa Sanur Kaja memiliki banyak inovasi yang sangat luar biasa.

Menurutnya, dalam penilaian ada nilai kriteria tersendiri. Dengan adanya inovasi, ia mengaku Sanur Kaja telah memiliki nilai plus.

Dengan adanya penilaian seperti ini, pihaknya berharap bisa memicu kabupaten lainnya untuk terus berinovasi karena penilaian ini dilakukan di seluruh kabupaten/Kota. ‘’Begitu melihat di Kota Denpasar, bisa diketuktularkan di seluruh kabupaten lainnya,’’ harapnya.

Menurut Suastini, tujuan dari pe-

nilaian dan inovasi ini adalah untuk menyejahterakan keluarga, membantu pemerintah mempercepat proses pencapaian pogram pemerintah. Semua itu tugas dari PKK adalah mendukung, mendorong dan menyosialisasikan. Karena dari sembilan lomba yang dilombakan sangat besar manfaatnya khususnya untuk keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Masing-masing lomba, menurutnya, akan mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional pada tahun 2020. Semua lomba telah memiliki kriteria sendiri, namun yang paling penting dalam lomba ini adalah input, proses dan output-nya.

Wakil Ketua PKK Desa Sanur Kaja Ni Luh Haryati menambahkan, dalam menyambut evaluasi ini, pihaknya telah melakukan berbagai kesiapan mulai pembinaan dari kecamatan, pihak kota bahkan provinsi, serta antusias masyarakat Desa Sanur Kaja, sehingga lomba ini bisa dilaksanakan dengan baik. Pihaknya ingin agar pogram di Kota Denpasar maupun provinsi bisa dilaksanakan dengan baik di Sanur Kaja untuk mendukung keluarga yang sejahtera dan sehat. (ad338)

MENINJAU - Ketua Tim PKK Kota Denpasar Ny. Selly Dharmawijaya Mantra mendampingi Tim Evaluasi PKK-KKBK-Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK Provinsi Bali sekaligus Sekretaris PKK Provinsi Bali Ni Made Suastini meninjau inovasi PKK Desa Sanur Kaja di Wantilan Pura Dalem Kedewatan, Sanur, Rabu (13/11) kemarin.

Kamis Pon, 14 November 2019

Evaluasi Penyampaian LHKPN dan Validasi Data

Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN di Badung Capai 98,3 Persen LAPORAN Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan piranti penting dalam upaya pencegahan korupsi yang berperan sebagai instrumen sosial untuk kepastian integritas penyelenggara negara. Mengingat begitu pentingnya LHKPN tersebut, sejak awal Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk mengelola LHKPN dengan baik. ‘’Kami Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan unit pengelola dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 4128/03/2017 yang diketuai oleh Sekda Badung dengan Wakil Ketua I Inspektorat Kabupaten Badung dan Ketua II Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN kami terus meningkat dari tahun ke tahun di mana pada pelaporan tahun 2018 tingkat kepatuhan

kami mencapai 98,3 persen sehingga oleh KPK RI kami diberikan penghargaan sebagai instansi terbaik penerapan LHKPN tahun 2018,’’ tegas Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri Rekonsiliasi Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Instansi se-Provinsi Bali, NTB dan NTT di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Rabu (13/11) kemarin.

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan, pelaksanaan LHKPN di Kabupaten Badung awalnya juga tidaklah mudah.

Prosesnya sangat panjang karena tujuannya memberikan yang terbaik untuk Badung dan Pemerintah Pusat dalam membangun penyelenggaraan LHKPN. Diharapkan dengan pelaksanaan pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi admin penyelenggara LHKPN sehingga tercipta pemerintahan yang bersih sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperkuat LHKPN diperlukan adanya database wajib lapor yang valid sehingga sangat relevan dengan kegiatan KPK RI untuk rekonsiliasi data dengan admin instansi LHKPN seProvinsi Bali, NTB dan NTT. ‘’Dengan rekonsiliasi data akan diperoleh data yang valid dan akurat. Kami berharap dengan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mencapai tujuan yang diharapkan bersama,’’ ujar Suiasa.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Badung Luh Putu Suryaniti menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari KPK RI dalam hal penerapan LHKPN. Perkembangan LHKPN menjadi e-LHKPN telah disosialisasikan ke seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Badung agar LHKPN dapat dipahami dengan baik.

Dikatakannya, dalam rangka mengawal wajib LHKPN,

regulasi dari pusat sampai daerah harus diwujudkan terlebih dahulu. Daerah dalam hal ini membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati Badung. ‘’Kami Kabupaten Badung dalam pelaporan awal juga mengalami kendala dalam penanganan LHKPN. Tapi seiring perjalanan waktu, perlahan namun pasti kami coba menata dan membenahi untuk melengkapkan LHKPN di tingkat pimpinan dan kini sudah dapat kami lakukan pelaporan hampir secara menyeluruh sampai menyentuh ke tingkat staf,’’ tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kasatgas PP LHKPN Dwi Yanti, Spesialis Muda PP LHKPN Galuh Sekardhita, Spesialis Muda PP LHKPN Fany Parosa, Staf PP LHKPN Solahuddin, Staf PP LHKPN dari Kasatgas LHKPN KPK RI D’zaki dan staf admin LHKPN instansi se-Bali, NTB dan NTT. (ad335)

LHKPN - Wabup Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri Rekonsiliasi Data LHKPN Instansi se-Provinsi Bali, NTB dan NTT di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Rabu (13/11) kemarin.

Desa Dalung Siap Mandiri Kelola Sampah Mangupura (Bali Post) -

Desa Dalung tak mau ambil pusing menanggapi polemik pengelolaan sampah di Kabupaten Badung yang hingga kini belum ada solusinya. Desa yang terletak di Kecamatan Kuta Utara itu berupaya mandiri dalam mengelola sampah dengan membangun tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R).

Bali Post/ist

TPS 3R - Desa Dalung membangun TPS 3R di wilayahnya guna mengatasi masalah sampah.

Perbekel Dalung Putu Gede Arif Wiratya, Rabu (13/11) kemarin mengungkapkan, pihaknya akan mewujudkan TPS 3R di wilayah Dalung. Pihaknya kini tengah melakukan penataan jalan dan lahan dengan meminjam alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung. ‘’Sudah tidak ada masalah untuk pembangunan TPS 3R ini.

Kami sudah bicarakan kepada tiga desa adat yang ada di Desa Dalung. Mulai besok (hari ini-red), sudah bisa sampahnya dibuang di sana,’’ ujarnya.

Lahan yang dimanfaatkan untuk TPS 3R merupakan hasil kerja sama dengan Desa Adat Dalung.

Luas lahan sekitar 27 are. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui daya tampung TPS 3R tersebut. ‘’Itu lahan milik Desa Adat Dalung,

yakni menggunakan pelaba Pura Desa Adat Dalung,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Badung Putu Alit Yandinata menyatakan pihaknya akan siap memperjuangkan anggaran untuk mengatasi persoalan sampah.

Sebab, masalah sampah adalah masalah setiap hari sehingga harus ada kesepahaman bersama baik masyarakat dan pemerintah. ‘’Masyarakat jangan demo dulu untuk mengatasi persoalan sampah ini. Niat baik pemerintah kepada masyarakat itu harus dihargai. Saat ini kan pembahasan RAPBD 2020, belanja sudah kita sesuaikan, PAD kita sudah kita hitung dan anggaran 2020 siap untuk menanggulangi persolan sampah,’’ terangnya.

Politisi asal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani ini mengajak

Tekan Inflasi, Pemkab Fokus pada Pasokan Pangan Mangupura (Bali Post) Kepastian pasokan pangan menjadi fokus Pemkab Badung dalam menekan inflasi. Dengan pasokan pangan yang cukup, inflasi daerah dapat ditekan semaksimal mungkin.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, untuk penanganan masalah inflasi Badung harus bersinergi dengan Pemprov Bali. ‘’Badung sudah melakukan langkahlangkah yang sangat strategis, namun demikian kebijakan apapun yang dilakukan secara pragmatis, sebaik apapun serta sebesar apapun anggaran tidak akan mempunyai dampak yang cukup besar dan luas. Karena, inflasi di Badung tidak ditentukan oleh Badung saja tetapi ditentukan oleh pihak lain,’’ ungkap Wabup Suiasa, Rabu (13/11) kemarin.

Menurutnya, perlu dibangun sinergi yang menyangkut berbagai aspek, dari segi sektor, dari langkah dan upayanya, sinergi dari penanganannya dan sinergi dalam hal menentukan penilaian. ‘’Sektor-sektor dan bidang-bidang apa yang bisa disinergikan dan cara penanganan apa yang bisa disinergikan, langkah dan evaluasi apa yang bisa disinergikan, dan itu akan lebih efektif jika ada inovasi atau cara yang kita lakukan di dalam membangun

sinergi tersebut,’’ tegasnya.

Kabag Perekonomian Setda Badung A.A. Sagung Rosyawati mengungkapkan, dari identifikasi masalah, terdapat sembilan komoditas pangan yang harganya sering berfluktuasi dan sebagai komoditas penyumbang inflasi. Komoditas dimaksud yaitu beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging babi, daging sapi, bawang merah, cabai rawit, cabai besar dan ikan tongkol. ‘’Melalui perangkat daerah terkait, telah dilakukan upayaupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas. Seperti upaya meningkatkan produksi beras, cabai dan bawang merah, upaya peningkatan produksi telur ayam ras melalui pengembangan ayam petelur yang merupakan kerja sama antara Pemkab Badung dengan kelompok ternak Giri Landuh Sari di Desa Pelaga dan kelompok ternak Manuk Sari di Desa Getasan, Petang,’’ jelasnya.

Dikatakannya lebih lanjut, upaya peningkatan produksi daging ayam melalui pengembangan klaster ayam pedaging yang merupakan kerja sama Pemkab Badung dengan kelompok ternak Jaya Mandiri Perkasa Desa Taman Abiansemal dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Upaya peningkatan produksi

daging sapi dilakukan melalui pembibitan sapi di sentra ternak sapi Sobangan, budi daya sapi melalui kelompok-kelompok ternak sapi (Simantri, Tanimas dan Sentra Peternakan Rakyat/PSR) dan pengelolaan RPH Mambal.

Kemudian, upaya peningkatan produksi daging babi dilaksanakan dengan memberikan bantuan bibit babi kepada kelompok ternak dan upaya peningkatan produksi ikan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan yang sudah dikembangkan memalui inovasi aplikasi FishGo. Ditambahkannya, pengadaan alat CAS yang dikelola Perumda Pasar Mangu Giri Sedana merupakan upaya untuk dapat melakukan penyimpanan komoditas cabai dan bawang merah dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga ketersediaan komoditas tersebut menjadi stabil.

Meski sudah dilakukan berbagai upaya, dia mengakui, pada bulan-bulan tertentu tetap saja beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga. ‘’Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni tingginya alih fungsi lahan, pengaruh cuaca, masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar dan pengelolaan alat CAS belum optimal,’’ ujarnya. (kmb27)

semua pihak duduk bersama karena masalah sampah adalah masalah bersama. Pihaknya berharap masyarakat Badung ikut memberikan masukan mengenai lokasi TPA yang representatif. ‘’Tidak ada orang yang tidak menghasilkan sampah. Maka, kontribusi masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan masukan,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DLHK Badung I Putu Eka Merthawan menjelaskan, TPS 3R di Desa Dalung tersebut berada di Banjar Dukuh. Perencanaan pembangunan juga melibatkan pihaknya.

Proyek pembangunan direncanakan rampung akhir Desember 2019.

‘Konsepnya adalah sampah diolah sampai habis tanpa sisa, tanpa bau dan tanpa ada sampah menumpuk,’’ tegasnya. (kmb27)

Mesin Bus Penumpang Lion Air Terbakar

Bali Post/ist

BUS - Percikan api muncul di mesin bus pengangkut penumpang Lion Airline, Selasa (12/11).

Mangupura (Bali Post) Percikan api muncul pada mesin bus pengangkut penumpang maskapai Lion Airline, Selasa (12/11) lalu, sekitar pukul 18.35 Wita.

Bus berjenis Mercedes Benz milik PO Mawar PLATFORM LION AIR 0007 tersebut kala itu sedang berada di antara Apron B-1 dan B-2 Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kejadian ini berawal saat bus yang dikendarai Haji Ibrahim tersebut akan meng-handle penumpang pesawat Lion Airline JT-955 rute Lombok-Denpasar yang baru mendarat dan parkir di Apron B-1. Diduga bus mengalami kerusakan pada radiator.

Menurut Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV - Bali Elfi Amir, saat akan memutar di Apron B-1, sopir bus mendengar suara letusan dari kabin mesin bus yang berada di bagian belakang. Ketika itu sudah asap dan percikan api.

Selanjutnya sopir berusaha memadamkan api dengan menggunakan dua alat pemadam api ringan (APAR) yang

ada di dalam bus. Api pun dapat segera dipadamkan. ‘’Setelah api dapat dipadamkan, selanjutnya teknisi bus maskapai Lion Air memeriksa kondisi bus tersebut. Pukul 19.08 Wita bus tersebut ditarik menggunakan mobil BTT Lion menuju parkir GSE B 63. Pukul 19.20 Wita, kendaraan runway sweeper membersihkan lokasi kejadian agar terbebas dari FOD,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, berdasarkan keterangan sopir bus, sebelumnya bus milik maskapai Lion Air tersebut telah mendapatkan perawatan selama dua hari pada 11 dan 12 November 2019 karena mengalami kerusakan pada radiator mesin. Setelah dilakukan perbaikan, bus dioperasikan pada sore hari dan telah mengangkut penumpang pesawat Lion Air JT-40 yang parkir di Apron B-36 untuk dibawa ke Terminal Kedatangan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai. ‘’Saat ini driver bus tersebut sudah berada di Polsek Kawasan Udara Ngurah Rai untuk dimintai keterangan,’’ tambahnya. (kmb23)

Kamis Pon, 14 November 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Kuliah Umum FH Unwar

Jamasan Pusaka Tongkat Ratu Tribhuana Tungga Dewi di Durga Kutri

Tedunkan Tari Bedoyo Segoro Kidul, Shri Arya Wedakarna Politik Hukum Pemilu Hadiri Peringatan Hari Lahir Majapahit Ke-726 Pascaperubahan Konstitusi di Indonesia FAKULTAS Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) kembali menggelar kuliah umum, Rabu (13/11) kemarin.

Bertempat di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar, kuliah umum kali ini mengangkat tema ‘’Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Politik Hukum Pemilu Pascaperubahan Konstitusi Indonesia’’.

Kuliah umum ini menghadirkan ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro Semarang Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D. yang juga merupakan Komisioner KPU Indonesia dan dimederatori Dr. I Ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.Hum., dosen FH Unwar.

Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. mengatakan saat ini banyak yang menginginkan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan atau memaksimalkan peran lembaga-lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan. Apalagi, pemerintah dengan demokrasi yang baik harus tetap menjalankan proses pemilu dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, pemahaman tentang politik hukum pemilu di Indonesia harus diberikan kepada mahasiswa dan seluruh civitas FH Unwar.

Dijelaskan, pemilu sejatinya sarana daripada demokrasi dalam rangka untuk mencari pemimpin. Lembaga-lembaga neg a ra y a ng m em iliki kua sa, anggotanya dipilih dengan pemilu sebagai implementasi demokrasi masyarakat. Partai politik sebagai peserta pemilu dengan calonnya masing-masing menjadikan lembaga negara diisi dengan berbagai komponen partai. Mulai dari kepala daerah kabupaten/kota yang menjadikan peran partai politik lebih banyak untuk mengakses dan mengaktualisasikan diri meraih kekuasaan, baik di lembaga negara atau pemerintah provinsi,

KULIAH UMUM - Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. saat memberikan cenderamata kepada narasumber Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si. Ph.D. pada kuliah umum FH Unwar, Rabu (13/11) kemarin. kabupaten/kota. ‘’Dengan sistem ini akan ada beberapa partai politik yang memiliki kekuasaan mayoritas dan minoritas tetap menjadi oposisi di pemerintahan,’’ tandas Dr. Budiartha.

Pada kuliah umumnya, Komisioner KPU-RI Hasyim Asy’ari menyampaikan tentang pengertian konstitusi, konstitusionalisme, negara konstitusional, nilai dan sifat konstitusi, tujuan dan hakikat konstitusi, teori perubahan konstitusi, dan perubahan konstitusi Indonesia.

Selain itu, dipaparkan juga hasil perubahan konstitusi, latar belakang perubahan konstitusi, desain baru ketanagakerjaan Indonesia, sistem pemerintahan di

Indonesia, sistem pemilu, dasar kukum pemilu dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dikatakannya, sistem pemilu diatur dalam undang-undang, sehingga harus diketahui latar belakang pembentuk undangundang tersebut. Mulai dari pilihan sistem hingga model sistem undang-undang pemilu tersebut.

Sehingga akan dapat ditentukan landasan-landasan politik hukum yang akan digunakan. Dengan demikian, sangat penting untuk didiskusikan tentang pelaksanaan pemilu serentak dan evaluasi untuk ke depannya. Untuk itu, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang n a n t i n y a m e m b e r i k a n kontribusi dalam pelaksanaan pemilu ke depannya. (ad329)

Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar

Gelar ’’Workshop’’ Penyusunan SOP Keperawatan Komplementer DENGAN semakin kompleksnya masalah kesehatan di masyarakat serta makin majunya ilmu kesehatan menyebabkan setiap tenaga kesehatan memerlukan pembaruan ilmu dan keterampilan secara terus-menerus. Supaya tidak tertinggal, Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar mengadakan workshop dengan tema ‘’Penyusunan SOP Keperawatan Komplementer dalam Menunjang Keperawatan Pariwisata’’, Rabu (13/11) kemarin.

Wakil Direktur I Poltekkes Denpasar Gusti Ayu Marhaeni yang berkesempatan membuka acara mengatakan, acara workshop ini diharapkan akan menghasilkan output yang diharapkan yaitu SOP yang sesuai kebutuhan dan mendukung keperawatan komplementer untuk menunjang keperawatan pariwisata. ‘’Bali adalah tujuan wisata, baik domestik maupun internasional. Karenanya sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya tenaga perawat untuk memiliki kemampuan melayani kesehatan sesuai standar dan kebutuhan pariwisata,’’ ujarnya.

Ia melanjutkan, selama ini sudah ada SOP mengenai keperawatan komplementer. Namun, SOP ini perlu diperbarui sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang terus berkembang saat ini.

Mengenai keperawatan komplementer sendiri, lanjut Marhaeni, juga menjadi salah satu unggulan dan road map dari Poltekkes Denpasar yaitu health tourism.

Pengobatan komplementer saat ini juga didorong untuk dikembangkan di dunia kesehatan oleh pemerintah Bali. Untuk Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar, kata Marhaeni,

dalam memberikan bekal keperawatan komplementer kepada mahasiswa ada mata kuliah mengenai hal ini.

Ke depan, selain skill secara medis, tenaga kesehatan keperawatan yang dihasilkan juga memiliki skill di pengobatan komplementer yang mendukung profesinya. Ia menjelaskan, dengan keperawatan komplementer ini, tenaga perawat ke depan memiliki keterampilan berbeda dengan tenaga kesehatan lain. ‘’Jadi tidak hanya merawat masyarakat yang sakit dengan skill medis, tetapi juga memiliki keterampilan komplementer seperti pengobatan menggunakan ramuan tradisional, teknik meditasi ataupun akupunktur.

Ini menjadi salah satu kebutuhan ke depan,’’ ujarnya.

Keterampilan ini tentu sangat dibutuhkan. Terlebih saat

ini perawat sudah bisa membuka praktik mandiri. ‘’Jika hanya skill medis, semua tenaga kesehatan memiliki skill ini.

Jadi perawat memerlukan keterampilan khusus yang tidak dimiliki tenaga kesehatan lain,’’ imbuh Marhaeni. Dengan keperawatan komplementer ini juga diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang mendukung health tourism di Bali.

Sementara itu, dalam acara workshop ini dihadiri Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar, dosen, para alumni dan mahasiswa dari Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar serta lainnya. Acara workshop berlangsung dari Rabu (13/11) hingga Jumat (15/11) dengan pembicara dari HPHI (Himpunan Perawat Holistik Indonesia) serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali. (ad328)

WORKSHOP - Acara pembukaan workshop dengan tema ‘’Penyusunan SOP Keperawatan Komplementer dalam Menunjang Keperawatan Pariwisata’’ yang digelar Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar, Rabu (13/11) kemarin.

JAS Merah Bung Karno (jangan sesekali meninggalkan sejarah). Hal itu yang ingin terus ditunjukkan tokoh muda Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III yang setiap tahun hadir di acara peringatan hari lahir Kerajaan Majapahit dan dipusatkan di Pura Durga Kutri, Buruan, Gianyar. Dalam sejarah Nusantara, pada 10 November diperingati sebagai hari lahir Kerajaan Majapahit dan pada 11 November diperingati sebagai hari kenaikan tahta Ratu Tri Bhuwana Tungga Dewi (ibunda Raja Hayam Wuruk). Maka dari itu, baik di tanah Jawa atau Bali, pada November disebut sebagai Bulan Majapahit.

Peringatan hari kelahiran Majapahit ke-726 di tahun 2019 ini memiliki makna strategis terutama untuk mengingat sejarah bangsa, khususnya bagaimana nilai-nilai leluhur mampu dilanjutkan oleh generasi mudanya.

Demikian disampaikan Shri Arya Wedakarna saat memberikan dharma wacana di Pura Durga Kutri. ‘’Mungkin satu-satunya tempat di Pulau Dewata yang memperingati hari lahir Majapahit hanya ada di Pura Durga Kutri ini. Pura ini adalah lambang kepemimpinan wanita Nusantara. Di Pura Durga Kutri berstana Ida Batari Ratu Mahendradatta, prameswari dari Raja Udayana yang merupakan ibunda Raja Airlangga, leluhur dari raja-raja Jawa. Maka dari itu, sejarah hebat Majapahit sebenarnya dimulai dari Durga Kutri ini. Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bahkan salah satu di dunia. Banyak nilai yang perlu dilestarikan seperti Sumpah Palapa, lahirnya Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa, lambang Garuda Wisnu serta banyak nilai leluhur yang relevan. Maka dari itu, saya mengajak anak muda bangsa, agar selalu mengingat sejarah leluhur,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Dalam kesempatan itu, Shri Arya Wedakarna juga berbicara tentang ramalan Sabdo Palon Nayogenggong yang menyatakan tentang kebangkitan Nusantara. ‘’Saudara-saudara harus paham, bahwa ramalan leluhur itu harus diwujudkan secara sekala. Tidak

MAJAPAHIT - Ida Pedanda Istri Tianyar Arimbawa bersama Ratu Aji Gusti Wedakarna, Ida Bendesa Adat Desa Kutri, Pandith Ramesh Shastry, Enong Ismail saat cuci pusaka di Pura Durga Kutri (atas) dan tari Segoro Bedoyo Kidul (bawah). boleh orang Siwa Budha tenggelam akan kemegahan sejarah leluhur. Kita ini manusia adalah alat Tuhan, instrumen Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita bisa mewujudkan semua tugas leluhur yang tertunda hanya melalui Jnana. Ini disebut Bung Karno sebagai revolusi yang belum selesai.

Banyak yang bertanya, apakah pemindahan ibu kota RI ke Kutai, Kaltim ini adalah bagian dari Ramalan Sabdo Palon. Saya jawab tegas iya! Termasuk kelahiran seorang pemimpin hebat seperti Presiden Joko Widodo juga adalah bagian dari kehendak leluhur dan bagian dari Sabdo Palon. Jadi sejarah leluhur harus membuat kita optimis dalam berbangsa dan bernegara. Itu sah-sah saja,’’ jelas Gusti Wedakarna.

Dalam acara di Pura Durga Kutri, selain persembahyangan juga di-tedun-kan pusaka Tongkat Komando berusia 700 tahun, peninggalan Kerajaan Majapahit dan di-jamas (dicuci) langsung dan di-puput Ida Pedanda Istri Sebali Tianyar Arimbawa (Geria Tegeh Karangasem) yang disaksikan langsung Ida Bendesa Adat Desa Kutri Gianyar serta sejumlah uleman. ‘’Tongkat Komando ini adalah milik dari Kanjeng Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Tongkat

ini diserahkan oleh ahli sejarah saat Ibu Sukmawati Soekarno berada di Istana Kepresidenan Tampaksiring. Dan Ibu Sukmawati Soekarno memberikan amanat kepada The Sukarno Center untuk menjaga Tongkat Komando ini. Dari tampilannya, tongkat ini sangat pas dipegang oleh wanita karena penuh ukiran cantik.

Kami juga memperingati pada 11 November 2011 (11-11-11).

Kanjeng Ibu Sukmawati Soekarno Putri juga diberikan gelar khusus yakni Ratu Tribhuwana Uttungga Dewi oleh Ida Pedanda Nabe Gede Wayahan Bun saking Geria Sanur Pejeng Gianyar. Upacara untuk beliau diadakan di hadapan rajaraja Nusantara saat itu,’’ terang Gusti Wedakarna.

Dalam kesempatan itu, juga tedun tari sakral Bedoyo Segoro Kidul yang merupakan gagasan Shri Arya Wedakarna yang digarap oleh Bagas Karayana (ISI Denpasar), yang mana tari ini hanya ditampilkan tiga kali setahun yakni pada saat Sugeng Wiyosan (23 Agustus) di Istana Mancawarna, Hari Lahir Majapahit (11 November) di Pura Durga Kutri dan peringatan Ngadeg Ratu (31 Desember) di Istana Mancawarna Tampaksiring. (ad337)

FH UNR Gelar Malam Kreativitas, Kekeluargaan dan Keakraban Mahasiswa FAKULTAS Hukum Universitas Ngurah Rai (FH UNR) menggelar malam kreativitas, kekeluargaan dan keakraban mahasiswa, Selasa (12/11) lalu di Aula Kampus UNR. Sekitar 180 mahasiswa hadir mengikuti acara tersebut.

Ketua Senat FH UNR Nyoman Jati menyampaikan, malam keakraban ini adalah sebagai wujud rasa syukur atas tercapainya prestasi akreditasi A FH UNR. Sebagai media perkenalan antarmahasiswa di lingkungan FH UNR dan menjalin keakraban antarmahasiswa. Dengan demikian akan tercipta suasana saling mengenal. Diharapkan ada keakraban, rasa memiliki, tenggang rasa dan dapat bekerja sama dalam lingkungan kampus.

Acara dikemas secara sederhana dan santai agar terjalin keakraban.

Acara kreativitas juga dilombakan dengan hadiah penghargaan dari dekan. Untuk mencairkan suasana dan semakin akrab, malam itu juga didakan lomba ngibing. Ada juga mahasiswa yang menyumbangkan tarian-tarian untuk menghibur malam itu.

Dekan FH UNR Dr. IWP Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H. mengatakan, malam keakraban diadakan bertujuan untuk membangkitkan kreativitas muda mahasiswa UNR dari semester I sampai VII. Dari malam keakraban ini juga diharapkan dapat menjalin kekeluargaan di antara mahasiswa khususnya dan di antara civitas akademika FH UNR. ‘’Sehingga mahasiswa nantinya akan selalu ingat den-

PUKUL GONG - Rektor UNR didampingi Dekan FH UNR, Wakil Dekan FH UNR, Ketua Prodi, dan Ketua Senat membuka acara malam keakraban dengan pemukulan gong. gan FH UNR serta berkesan kuliah di kampus ini,’’ ujarnya.

Rasa kekeluargaan memang hal yang ingin ditumbuhkan FH UNR untuk menguatkan ikatan kekeluargaan. ‘’Dengan demikian, mahasiswa tidak akan melupakan FH UNR. Harapannya, mereka menceritakannya ke keluarga, teman dan saudara-saudaranya,’’ ungkapnya. Peningkatan status fakultas juga dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Belum lama ini FH UNR memperoleh status terakreditasi A. Peningkatan status itu pun dilakukan dengan penuh perjuangan dari civitas akademika, dosen, dan mahasiswa. ‘’Sehingga pada hari ini kita bisa memperoleh akreditasi A yang kita impikan, yang kita cita–citakan sudah dari lama,’’ cetusnya. Ada 7 standar prodi yang harus dilakukan untuk meraih akreditasi A. Yaitu harus memiliki visi-misi, tujuan dan

sasaran serta strategi pencapaian, data pamong kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, kurikulum pembelajaran dan suasana akademik.

Begitu juga pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi, penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama. Dengan terakreditasi A juga akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menempuh pendidikan di FH UNR. Karena dengan terakreditasi A itu berarti kualitasnya, khususnya FH UNR sangat baik.

Ia dan civitas akademika yang lain berkomitmen untuk mempertahankan akreditasi tersebut. ‘’Untuk memperolehnya mudah, tapi untuk mempertahankannya agak sulit. Ke depan kami berkomitmen agar Prodi Ilmu Hukum itu tetap bisa dipertahankan dengan nilai unggul,’’ pungkasnya. (ad330)

2020, Pemprov akan Bangun Dua SMA Baru di Denpasar Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali kini sedang menyiapkan perda terkait wajib belajar 12 tahun. Sembari menyusun regulasi, arah menuju pemenuhan wajib belajar 12 tahun juga dilakukan secara bertahap. Untuk itu, dibutuhkan adanya penambahan SMA dan SMK negeri yang baru.

Di samping penambahan ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang masih memungkinkan, baik negeri maupun swasta. ‘’Tahun 2020 akan dibangun dua SMA negeri di Kota Denpasar, yaitu SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 10,’’ ujar Gubernur Bali Wayan

Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, belum lama ini. Dalam tahap berikutnya, lanjut Koster, akan dibangun pula SMK yang baru, SMA Negeri 2 di Kecamatan Sukawati (Gianyar), SMA Negeri 1 di Kecamatan Abang (Karangasem), dan melanjutkan pembangunan SMK di Kecamatan Kubu (Karangasem). ‘’Kemudian juga menambah ruang baru di beberapa sekolah, terutama prioritas Denpasar karena daya tampungnya paling kurang,’’ imbuhnya. Menurut Koster, upaya ini sekaligus untuk mengatasi permasalahan dalam

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB diharapkan tidak lagi menimbulkan kisruh seperti sekarang. Di sisi lain, pihaknya juga sedang merancang kebijakan baru dengan membuat peraturan gubernur terkait PPDB. Pasalnya, kebijakan zonasi 90 persen saat ini terlalu tinggi dan dinilai sebagai suatu sistem yang salah. ‘’Zonasi yang berlaku sekarang ini cukup besar persentasenya, itu akan lebih diproporsionalkan.

Akan lebih diprioritaskan menggunakan nilai ebtanas murni (Nilai Ujian Nasional - red) atau nilai anak-anak,’’ jelasnya. Koster

mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan penyempurnaan regulasi PPDB agar penyelenggaraan pendidikan ke depan menjadi lebih baik.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, saat ini masih dilakukan perencanaan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan dua SMA baru di Denpasar. Pihaknya belum menentukan detail lokasi karena masih melihat aset Pemprov Bali yang bisa dipakai. Namun,

SMA Negeri 9 rencananya akan dibangun di Denpasar Selatan dan SMA Negeri 10 di Denpasar Timur. ‘’Sementara yang sudah diprogramkan memang itu sebagai solusi daya tampung di Denpasar Selatan dan Denpasar Timur,’’ ujarnya.

Boy menambahkan, saat ini memang sudah ada SMA negeri dan swasta di dua kecamatan tersebut.

Akan tetapi, keberadaan sekolah yang ada masih belum mampu menampung semua lulusan SMP. Oleh karena itu, perlu dibangun sekolah negeri baru di sana selain bersinergi dengan sekolah swasta.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

Sinergi yang dimaksud, pemerintah dapat membantu sekolah swasta untuk membangun ruang kelas baru. ‘’Tapi dari APBN kan banyak juga untuk sekolah swasta.

DAK (dana alokasi khusus - red) banyak dibantu kok itu,’’ jelasnya.

Untuk SMK, lanjut Boy, sejak tahun lalu sebetulnya sudah dilakukan pembangunan di Kecamatan Kubu (Karangasem). Proses pembangunan saat ini masih berlanjut dan ditarget rampung tahun depan. ‘’2020 sudah harus bisa menerima siswa baru,’’ pungkasnya. (kmb32)

t

Kamis Pon, 14 November 2019

SOSOK Bantuan Pangan Nontunai DI BALI saat ini tercatat ada 131.403 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Lewat mekanisme akun elektronik, setiap bulannya mereka diberikan uang yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan. ‘’Penerima PKH (Program Keluarga Harapan - red) juga bisa menerima BPNT asal ada di basis data terpadu karena sasarannya adalah 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah,’’ ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, di Denpasar, Rabu (13/11) kemarin.

Menurut Mahendra, BPNT merupakan program bansos yang telah dijalankan Kemensos sejak tahun 2017.

Program yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) ini menyalurkan bantuan sebesar Rp 110.000 langsung ke rekening penerima bansos melalui mekanisme akun elektronik. ‘’Masyarakat membawa kartu BPNT ke e-warong, dengan nilai Rp 110.000 biasanya mendapat beras dan telur,’’ jelasnya. Mahendra menambahkan, Bulog menjadi distributor dari e-warong tersebut. Oleh karena itu, beras yang bisa dibeli di e-warong sudah terjamin kualitasnya. Apalagi, ada pengawasan dari Tim Koordinasi Bansos Pangan yang di dalamnya termasuk aparat keamanan disamping dinas terkait. Data Januari hingga Juni 2019, bansos pangan sudah terealisasi 6.964.100 kg untuk total 131.403 KPM. KPM terbanyak ada di Buleleng dengan jumlah 37.214, disusul Karangasem sebanyak 22.661 dan Gianyar sebanyak 22.164. (rin)

Belum Semua Pejuang Terima Tanda Kehormatan Veteran

Denpasar (Bali Post) – Peran seseorang yang terlibat dalam perjuangan mempertahankan NKRI pada masa revolusi fisik periode 1945-1949, belum semua terdata dengan baik. Bila mereka yang sudah tercatat dan telah menerima tanda kehormatan disebut dengan veteran. Artinya, masih ada beberapa pelaku yang turut serta dalam menjaga NKRI di wilayahnya masing-masing belum diakui sebagai veteran. Karena itu, instansi terkait diharapkan melakukan pendataan veteran dengan baik.

Seperti yang terjadi di Banjar Bantas, Peguyangan Kangin. Salah seorang yang ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan yakni Ni Ketut Rempog hingga kini belum terdata menjadi veteran. Hal ini diungkapkan anggota keluarganya, Ketut Mandia, saat masimakrama ke Redaksi Bali Post, Rabu

(13/11) kemarin. Mandia menceritakan peran Rempog cukup besar dalam menghadapi penjajah yang datang ke banjarnya untuk menyisir rumah-rumah warga yang memiliki senjata. Namun, karena peran dari Rempog, senjata milik para pejuang yang ada di rumahnya tetap bisa aman.

Pihaknya berharap peran nyata yang terlibat dalam masa tersebut, bisa diberikan sebuah penghargaan.

Sayangnya, sampai saat ini Rempog yang kini sudah berusia 100 tahun lebih belum mendapatkan penghargaan yang layak. Sebelumnya, pada Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Pemuda Panca Marga (PPM) Bali beberapa waktu lalu juga mengemuka pendataan veteran yang tercecer ini.

Bahkan, pengurus baru PPM Bali ini juga berencana untuk menyelesaikan persoalan veteran tercecer ini. (kmb12)

Turis Belanda Dihukum Dua Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Diadili atas kasus penyelundupan kerajinan tangan yang terbuat dari tubuh dan kulit dari bagian satwa dilindungi, turis asal Belanda Eric Roer (56), Rabu (13/11) kemarin akhirnya divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Majelis hakim pimpinan Heriyanti menyatakan terdakwa terbukti bersalah memperniagakan barang-barang kerajinan yang terbuat dari tubuh maupun kulit satwa dilindungi.

Putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) I Made Lovi Pusnawan yakni sebelumnya pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 100 juta yang bisa diganti tiga bulan kurungan. Terdakwa Eric oleh hakim dijerat Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain dihukum dua tahun, terdakwa juga didenda

sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan dua bulan penjara. Atas putusan ini, terdakwa Eric melalui penasihat hukumnya, Putu Suta Sadnyana dkk., langsung menyatakan menerima. Di sisi lain, jaksa Lovi masih belum menentukan sikap apakah menerima atau melakukan upaya banding. ‘’Pikir-pikir yang mulia,’’ kata jaksa Kejari Denpasar ini.

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa disebutkan, dari hasil penggeledahan ditemukan berbagai kerajinan yang terbuat dari tubuh/kulit satwa dilindungi dari Indonesia. Di antaranya satu biji tengkorak kepala babirusa, 110 biji gelang akar bahar, 11 biji moncong hiu gergaji, 2 biji tengkorak buaya, 74 kulit biawak, 206 kilogram terumbu karang, 10 biji tengkorak monyet, 12 biji kulit ular piton, 33 biji kulit ular kobra dan 7 biji kulit ular kobra utuh. (kmb37)

KETAT - Pascateror bom bunuh diri di Medan, penjagaan pintu masuk Mapolresta Denpasar diperketat.

Bali Post/ist

Pascabom di Polrestabes Medan

Ojol Dilarang Masuk Kantor Polisi Denpasar (Bali Post) -

Pascabom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, jajaran Polda Bali langsung memperketat pengamanan, terutama di pintu-pintu masuk. Pemeriksaan barang bawaan pengunjung dilakukan dengan ketat. Bahkan, ojek online (ojol), taksi online dan taksi konvensional dilarang masuk atau menurunkan penumpang di kantor polisi.

‘’Masyarakat kami imbau untuk tetap tenang dan waspada serta laporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan kepada kepolisian terdekat. Bisa laporkan melalui aplikasi Salak Bali,’’ ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakapolresta Denpasar AKBP Benny Pramono. Pascateror bom di Medan, pihaknya memperketat pintu masuk dan keluar Polresta Denpasar, termasuk di

Polsek serta pospol. ‘’Tetap melaksanakan standar operasional yang ada. Tentunya juga meningkatkan kewaspadaan,’’ tegasnya.

Objek vital tetap dilakukan pengamanan sesuai SOP dengan di-back-up dari Polda Bali. ‘’Pimpinan kami memerintahkan supaya penjagaan portal di Polsek ditingkatkan. Tentunya dengan perlengkapan sesuai SOP,’’ kata Benny Pramono. (kmb36)

‘’Barusan ada petunjuk Bapak Kapolri bahwa ojol atau taksi atau angkutan online dilarang masuk dan berhenti untuk menaikkan serta menurunkan penumpang di sekitar Markas Polri,’’ tegas Kabid Humas Polda Bali

Kombes Pol. Hengky Widjaja, Rabu (13/11) kemarin.

Dengan adanya teror bom di Medan, kata Kombes Hengky, Polda Bali dan jajaran semakin meningkatkan pengawasan objek vital atau tempat umum. Sep-

erti kantor kepolisian, objek wisata dan pemerintahan.

Terutama dalam melakukan pemeriksaan di penjagaan kantor dan di pintu masuk atau keluar. Termasuk memperketat pengamanan pintu masuk dan keluar Bali.

Denpasar (Bali Post) Petugas Bea Cukai Denpasar, Rabu (13/11) kemarin memusnahkan barang bukti (BB) hasil penindakan dengan nilai total Rp 1.7600.600.460.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar Abdul Kharis menjelaskan, sebagai implementasi dari fungsi pengawasan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar No. Kep-363/WBC.13/KKP. MP.02/2019 tentang Barang Milik Negara Siap Musnah, Bea Cukai Denpasar.

Kemarin dilakukan pemusnahan barang hasil penindakan periode Januari-Agustus 2019 yang didapat melalui gelar operasi pasar terhadap produk Hasil Tembakau (HT), Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya (HPTL) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal yang beredar di masyarakat. Selain itu, juga penindakan barang kiriman dari luar negeri yang dikategorikan barang larangan dan pembatasan yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeananya. ‘’Hingga saat ini banyak ditemukan Barang Kena Cukai (BKC) yang dijual tanpa dilekati pita cukai, atau dilekati pita cukai palsu di wilayah Bali,’’ ujarnya.

Adapun daftar barang bukti sitaan yang dimusnahkan yaitu 626 botol atau 96.250 ml MMEA, 328.908 batang rokok, 157 botol atau 13.750ml likuid vape, 741 pcs

alat kesehatan berbagai jenis, yang terdiri dari mainan, peralatan dapur dan makan, alat elektronik, spareparts, aksesoris dan pakaian dengan total Rp 1.7600.600.460 dengan nilai kerugian negara Rp 1.369.391.567.

Dijelaskan kembali, pemusnahan ini sebagai wujud penegakan hukum bidang kepabeanan dan cukai atas pelanggaran terhadap UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia. Juga Surat Edaran SE-74/BC/2018 Hal Pengecualian Ketentuan SNI atas impor mainan melalui barang bawaan penumpang dan barang kiriman. Juga Permendag 24 Tahun 2019 jo Permendag 12 Tahun 2018 tentang perubahan ketujuh atas Permendag 87/M-Dag/ Per/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Dan juga Keputusan Menteri Keuangan No. 1418/ KM.04/2018 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diimpor. ‘’Pemusnahan atas barang bukti sitaan ini dilakukan dengan cara dibakar, dipotong, dipecah, dituang, dan ditimbun ke dalam tanah,’’ ujar Abdul Kharis. (kmb37)

PEMUSNAHAN - Prosesi pemusnahan barang bukti yang dilakukan secara simbolis di KPPBC Denpasar, Rabu (13/11) kemarin.

Bea Cukai Musnahkan Barang Sitaan Senilai Rp 1,7 Miliar

Bali Post/eka

Pelaku Congkel Sadel Motor Ditangkap

DITANGKAP - Tersangka Riduan Mariyanto yang ditangkap terkait kasus congkel sadel motor.

Bali Post/ist

Denpasar (Bali Post) Tim Resmob Diteskrimum Polda Bali menangkap pelaku congkel sadel motor di Jalan Pemelisan, Denpasar Selatan (Densel), Selasa (12/11) lalu. Pelakunya adalah Riduan Mariyanto (35) asal Kota Medan, Sumatera Utara. Barang buktinya berupa uang jutaan rupiah. Kasus ini dilaporkan I Gede Angga Adisaputra (19) selaku korban.

Menurut Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan, Rabu (13/11) kemarin, awalnya korban memarkir sepeda motornya di TKP pukul 07.00 Wita. Selanjutnya korban berangkat ke Nusa Penida. Sekitar pukul 18.00 Wita, korban datang dari Nusa Penida. Saat membuka jok, ternyata uang di dalam dompet yang semula berisi Rp

7.800.000 menjadi Rp 4.900.000.

Setelah dihitung ternyata hilang Rp 2.800.000. Selanjutnya korban melapor ke Polsek Densel. Berdasarkan laporan tersebut, Tim Resmob melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Dari keterangan korban dan saksi-saksi didapatlah informasi ada temannya, Riduan, yang mengetahui ada uang di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya polisi bergerak mencari pelaku di tempat kerja di Jalan Pemelisan Serangan. ‘’Setelah diamankan, pelaku mengakui perbuatannya. Uang hasil curian disembunyikan di kaos kaki yang dipakai pelaku,’’ ujarnya. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Polsek Densel untuk diproses secara hukum yang berlaku. (kmb36)

t

Kamis Pon, 14 November 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Pahami Pariwisata Bali Sebelum Buat Kebijakan LAGI-LAGI, menteri barunya Jokowi membuat statemen yang memicu reaksi publik.

Setelah pernyataan Menteri Agama yng menuai kontroversi, kini dilakukan oleh Menparekraf Wishnutama. Namun, belakangan pernyataan itu diakui ada kekeliruan oleh media pengutipnya.

Meskipun kita menyadari betul bahwa semua orang bisa keliru, semua orang bisa melakukan kesalahan tetapi apa yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara, seorang pejabat publik yang sekaligus sebagai figur publik tentu sangat disayangkan. Slip of the tongue kemudian mencari kambing hitam, mengaku tidak melakukan hal itu dan sebagainya merupakan lagu lama.

Berpikirlah dulu sebelum bicara. Berpikirlah dulu sebelum bertindak. Ini mutlak hukumnya bagi seorang pejabat karena mereka ini panutan.

Pernyataan mereka bisa memengaruhi banyak orang. Okelah Menteri Pariwisata Wushnutama mengaku tidak melakukan hal itu. Tetapi sangatlah bijak, jika dia sendiri datang ke Bali, datang ke Sumatera Utara untuk bicara langsung. Dialog itu penting. Semua bisa cair kalau ada komunikasi.

Tidak perlu saling umbar statemen, saling umbar caci maki di media sosial. Mari kita berbangsa dan bernegara dengan lebih bijak dan arif.

Perlu ditekankan oleh Jokowi kepada semua pembantunya untuk lebih berhati-hati. Lebih fokus dan smart. Khusus untuk pariwisata, mantan bos TV ini perlu lebih banyak bertanya, melihat, dan bergaul dengan segala lapisan. Perlu diajarkan bahwa Indonesia ini penuh dengan kebinekaan.

Local genius masing-masing daerah membuatnya unik dan menjadi potensi sebagai daya tarik. Dan Bali sendiri, dengan sejarah panjang wisatanya, sudah sangat jelas petanya di dalam agenda wisatawan yang multikultur, multietnis, multiagama dan lainnya. Pariwisata Bali adalah pariwisata budaya yang ramah terhadap budayanya sendiri, lingkungan alamnya, dan manusianya. Semuanya itu terbungkus dalam konsep Tri Hita Karana yang dijiwai oleh agama Hindu.

Bali ini ramah kepada siapa saja, tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu lagi statemen macam-macam yang membuat gaduh. Datanglah ke Bali, nikmati keasrian alam dan keluhuran budayanya. Tentunya, masyarakat Bali ingin dedikasinya menjaga pariwisata diayomi oleh pusat. Pemerintah pusat tentu juga harus memahami kontribusi dan peran strategis Bali dalam pariwisata nasional. Jadi, pendekatan pengelolaan kepariwisataan bukan berdasarkan kepentingan agama atau embel-embel lainnya yang justru bisa menimbulkan relasi negatif.

Pariwisata butuh kenyamanan dan kenyamanan ini tentunya harus dibangun oleh semua elemen yang bergerak di dalamnya, jangan mengusik peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan dengan pendekatan agama. Biarkan Bali punya jati diri dalam pengembangan kepariwisataan.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Biarkan Bali Tumbuh Jadi Pariwisata Budaya

Pariwisata jangan dipaksakan untuk menjadi sama yakni semua bernapaskan agama tertentu. Pariwisata biarkan juga memiliki identitasnya masing-masing, sepanjang menjadi pilihan wisatawan. Jika belakangan wisatawan dominan beragama tertentu itu menurut hemat saya bukan berarti harus menjadi alasan utama untuk menyeragamkan destinasi pariwisata. Saya berharap, pemerintah punya kepekaan dalam mengelola sektor pariwisata dan mau mendengar aspirasi para pelaku pariwisata. Jangan memaksakan kekuasaan untuk mengubah destinasi kepariwisataan.

Sebagai orang Bali, saya berharap Bali jangan dimodernisasi menjadi destinasi pariwisata yang sama dengan yang lainnya. Biarkan pariwisata Bali tumbuh dengan napas budayanya, sehingga Bali tetap memiliki keunikan tersendiri. Pariwisata budaya bagi Bali saya yakini sebagai rohnya pariwisata nasional juga mengingat selama ini Bali belum tergantikan sebagai destinasi pariwisata favorit di Indonesai bahkan di dunia. Saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan 10 Bali baru yang selama ini dijadikan unggulan Kementerian Pariwisata? Apakah pertumbuhannya sudah mendekati Bali atau malah perlu pendekatan lain dalam membangun pariwisata nasional.

Mudah-mudahan pikiran yang jernih mengelola pariwisata diimbangi dengan profesionalisme. Kalau hanya mengelola pariwisata hanya dengan ambisi, saya yakin hasilnya tak akan optimal.

I Wayan Arsana Gianyar, Bali

Pariwisata Nusantara Versus Wisata Ramah Muslim

Heterogennya masyarakat Indonesia yang terbangun dari beragam suku bangsa dan letak geografis memberikan peluang tersendiri bagi tumbuhnya berbagai kebudayaan berbasis local genius. Kebudayaan dan letak geografis inilah yang menjadi andalan pariwisata nusantara. Dalam konteks ini, pariwisata nusantara adalah pariwisata yang dijiwai oleh kebudayaan Indonesia dengan topangan letak geografis yang strategis dan dukungan keramahtamahan penduduknya. Banyaknya titik temu antara kebudayaan dan pariwisata bisa jadi merupakan landasan dan pijakan ketika kebudayaan dan pariwisata berada dalam satu atap kementerian.

Oleh

Dr. I Nengah Laba erkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pariwisata diharuskan mampu menjadi faktor penggerak perekonomian bangsa, utamanya melalui program ekonomi kreatif. Pariwisata pada tataran ini bisa dilihat sebagai industri yang mampu menunjang perekonomian bangsa dalam pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan demi kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan berperan penting dalam usaha mengantarkan masyarakat Indonesia untuk pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan, minimal setingkat SMA. Melalui pendidikan diharapkan bangsa ini akan terus meningkatkan kualitas diri untuk mampu bersaing di tingkat regional menuju persaingan global.

Hal lain yang juga mendesak untuk diketengahkan saat ini adalah pendidikan diharuskan mampu menghindarkan masyarakat dari konflik horizontal akibat adanya provokasi dan isu SARA. Apakah pernyataan viral dari Menparekraf Wishnutama terkait rencana menyulap Pulau Bali dan Toba menjadi destinasi wisata ramah Muslim

mengarah ke provokasi dan isu SARA atau mengarah ke upaya menyejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui jalur pariwisata dan ekonomi kreatif? Pertanyaan ini muncul akibat beragamnya tanggapan masyarakat di media sosial terkait pernyataan Menparekraf kita.

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan melalui bidang pariwisata sudah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebelumnya. Upaya ini dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata dengan tata kelola yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.18/HM.001/MKP/2011. Ide utama dari program ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat menjadi pelaku yang andal dalam kepariwisataan Indonesia dan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bidang pariwisata.

Secara terperinci PNPM Mandiri Pariwisata yang terjabar dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Info Singaraja FM infosingarajafm

081933004217

Pelaksanaan Festival Perlu Dievaluasi

PENANGANAN sampah dan pelaksanaan festival di Buleleng menjadi perbincangan pada acara Suara Buleleng, Rabu (13/11) kemarin. Para pengopini menilai apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menarik wisatawan melalui acara festival mesti dievaluasi.

Berikut rangkumannya.

Sudah beberapa kali kasus pelecehan seksual mendapat sorotan.

Sejumlah warga meminta agar pelakunya dihukum berat. Gung De di Jalan Ngurah Rai meminta kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur agar mendapat penanganan tegas. Kalau tidak akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan.

Ia juga menyoroti soal pelaksanaan festival yang mengeluarkan banyak dana. Ia pun berharap kepada pihak DPRD tidak hanya bisa mengkritik, tetapi berikan solusi terhadap apa yag seharusnya dibuat untuk kemajuan di Buleleng ini. Sehingga mampu menambah PAD Buleleng ke depannya.

Sengen di Nagasepaha menyoroti soal penanganan sampah. Di wilayah kota Singaraja sampah ditangani oleh kaling dan menunjuk seorang sebagai petugas penanga-

nan sampah. Ia pun mendapatkan upah dari warga atas jasanya mengangkut sampah.

Petugas yang ada di lingkungan membuang sampah di TPS yang disiapkan oleh pihak DLH. Sementara pihak DLH juga akan mengeluarkan dana bagi petugasnya.

Jadi sangat merugikan karena mengeluarkan ongkos dua kali.

Dereksen yang beralamat di Jalan Teratai mengetengahkan isu pemberantasan korupsi. Kata dia, sebagai negara berkembang sudah sepatutnya kita terus bisa mengejar teknologi yang juga terus berkembang. Kita juga harus perangi koruptor agar tidak mengambil uang negara demi kepentingan diri sendiri dan golongannya.

Untuk itu mari kita tunggu hasil yudicial review di MK persoalan UU KPK. Harapannya semoga upaya itu bisa menguatkan UU tentang penanganan korupsi ke depannya. (kmb)

Tahun 2011 bertujuan untuk : a) meningkatkan keberdayaan dan kemampuan masyarakat dan keswadayaan setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya melalui usaha kepariwisataan; b) meningkatkan kemampuan kreativitas masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal untuk memberdayakan dirinya sendiri; c) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat; dan d) membangun kemitraan lintas sektor untuk melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan di wilayah binaan.

Terlihat jelas bahwa keempat tujuan tersebut dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan melalui bidang pariwisata sehingga pemerataan pendidikan lebih bisa ditingkatkan di bumi nusantara ini.

Apakah tujuan tersebut sudah tercapai ketika terjadi perubahan nomenklatur ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 20192024 ini? Jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi belum, karena rencana pemerataan jenjang pendidikan minimal setingkat SMA belum terwujud. Apalagi, jika dilihat letak geografi dan keadaan demografi bumi nusantara, partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan masih jauh dari kata merata.

Di samping itu, hal yang perlu disadari oleh semua pihak adalah bahwa pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di Indonesia memerlukan waktu dan proses kegiatan berkelanjutan yang tentunya bersifat komprehensif, bukannya proyek parsial. Apalagi, disinyalir kuat bahwa kemiskinan dan isu pendidikan di Indonesia juga menjadi “barang dagangan” yang memiliki nilai jual tinggi tiap menjelang pesta demokrasi bernama pemilu dan pilkada. Artinya, pada konteks ini, kemiskinan dan pendidikan bagi beberapa elite politik dan elite birokrasi masih layak untuk dipertahankan untuk dapat dijadikan isu politik.

Sehubungan dengan hal ini, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan melalui bidang pariwisata menjadi salah satu tantangan terberat bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dinakhodai oleh generasi berkategori milenial, Wishnutama. Menjawab tantangan ini, dibentuklah Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara ringkas, empat tugas utama badan ini mencakup ; 1) perumusan, penetapan, dan pelaksananaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II; 2) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio; 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dan 10 destinasi wisata prioritas dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata; dan 4)

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II. Pertanyaannya, akankah Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mampu menjadi penyeimbang dan faktor pendukung bidang pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan? Mari bersama-sama mulai berproses ke arah itu dengan mengurangi isu wisata halal, destinasi wisata ramah Muslim.

Dalam konteks pariwisata dan mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilainilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Ini berarti tidak boleh memaksakan ide untuk berusaha mengubah kearifan lokal. Apalagi, mengubah cara, pola dan bentuk keramahtamahan masyarakat dan budaya nusantara. Sebab, pariwisata Indonesia adalah pariwisata berbasis budaya nusantara dengan ragam demografi dan kearifan lokalnya. Salam pariwisata.

Penulis, pemerhati masalah sosial dan pariwisata, Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional

POJOK Usut tuntas bom Medan, bongkar jaringan teroris.

- Bali waspada.

WARUNG GLOBAL

***

PDAM Mesti Manfaatkan Air di Hilir

Jokowi akan gigit yang main-main wujudkan program Cipta Lapangan Kerja.

RUSAKNYA pipa menyebabkan aliran air ke pelanggan PDAM Klungkung sering ngadat. Ngadatnya layanan PDAM di Klungkung ini mencuatkan kembali wacana untuk memanfaatkan air di hilir Tukad Unda yang dulu pernah diwacanakan pada era Bupati Tjokorda Gede Ngurah. Beberapa pendengar setia Radio Global 96,5 FM mengapresiasi hal ini. Apalagi 2045 diprediksi Bali akan menghadapi krisis air bersih. Berikut rangkuman opini Kawan Global selengkapnya.

Menurut Nyoman Mastra di Gianyar, PDAM tidak memproduksi air. PDAM hanya mendistribusikan ke masyarakat. Jadi perusahaan ini berorientasi untung dan rugi. Sumbersumber air perlu dijaga.

Jika tanpa teknologi sepertinya sulit, demikian Febri di Dalung. Gunakan teknologi canggih, sungai dipakai rafting, sudah tercemar.

Hilir Tukad Unda dimanfaatkan justru bagus, demikian menurut Werdha di Gianyar.

Hal ini agar tak rebutan air lagi dengan petani di hulu.

Kayan di Tabanan berpendapat bahwa kemarau panjang ini membuat semua jadi kering. Untuk mengatasi masalah ini, ia berharap Pemkab Klungkung mengambil solusi yang terbaik. (sikha)

- Jangan main-main lagi. *** Bali segera dibuka untuk industri.

- Asal tidak cemari alam Bali.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata, Nyoman Winata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Pon, 14 November 2019

BPBD Kekurangan Sarana Penanganan Bencana Tabanan (Bali Post) -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan belum memiliki peralatan memadai untuk melaksanakan tugasnya, baik dalam penanganan maupun antisipasi bencana. Pada kegiatan antisipasi bencana pohon tumbang, BPBD hanya bisa melakukan pemangkasan pohon dengan alat seadanya atau dengan meminjam ke pihak ketiga.

Bali Post/ist

PEMANGKASAN POHON - Pemangkasan pohon perindang yang dilakukan petugas BPBD Tabanan, belum lama ini.

Desember, Pelantikan 97 Perbekel Terpilih Tabanan (Bali Post) Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya 97 desa penyelenggara pemilihan perbekel (pilkel) serentak 2019 di Kabupaten Tabanan sudah seluruhnya menyerahkan berkas acara penetapan perbekel terpilih ke Pemkab Tabanan.

Terkait hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selalu leading sector pun kini berancang-ancang menggelar pelantikan perbekel terpilih yang diagendakan pada Desember. Hanya, untuk tanggal pelantikan, DPMD belum bisa memberikan jadwal pasti mengingat masih ada masa jabatan perbekel yang berakhir di bulan tersebut.

Menurut Kepala DPMD

Tabanan Roemi Liestyowati, Rabu (13/11) kemarin, pelantikan rencananya digelar di Gedung Kesenian Ketut Maria. Terkait anggaran pelantikan, Roemi tidak mau berkomentar banyak.

Dia hanya menegaskan, DPMD telah siap menggelar pelantikan tersebut. ‘’Anggaran sudah tersedia. Saya tidak mau sebut angkanya,’’ ucap Roemi.

Seperti diketahui, pilkel serentak di Kabupaten Tabanan secara umum berjalan lancar, meskipun terjadi sejumlah persoalan teknis di beberapa desa. Roemi menyebutkan kelancaran pelaksanaan pilkel tidak terlepas dari dukungan semua pihak, khususnya panitia pilkel di tiap desa penyelenggara. (kmb28)

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Tabanan I Putu Trisna Widyatmika menyampaikan, sejatinya pengadaan skylift sudah diusulkan setiap tahun. Bahkan pengajuan alat ini sudah hampir 10 tahun, namun hingga kini belum terealisasi. Meski bukan menjadi tugas pokok BPBD, namun permintaan warga untuk pemangkasan pohon di jalur padat kendaraan sangat banyak sehingga mau tidak mau harus direspons oleh BPBD. ‘’Sebenarnya kalau ada pohon tumbang baru menjadi ranah kami. Namun karena banyak permintaan warga, mau tidak mau harus direspons baik,’’ ucapnya, Rabu (13/11) kemarin.

Dalam hal pemangkasan pohon, BPBD terkadang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) un-

tuk penyediaan skylift berikut petugas pengoperasiannya.

Namun hal ini terbentur akan waktu jam kerja mereka. Sesuai SK, petugas harian lepas DLH ini hanya bertugas sampai dengan pukul 11.00 Wita. ‘’Ini yang kerap menjadi kendala. Petugas TRC kami pun terkadang harus melakukan kegiatan perompesan secara manual yang tentunya faktor keselamatan harus dijaga baik. Selalu saya wanti-wanti untuk berhatihati saat naik dan melakukan perompesan,’’ terangnya.

Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, BPBD Tabanan terus mencari celah bantuan baik itu dari Pemprov Bali maupun pemerintah pusat. Saat ini BPBD tengah berproses melengkapi syarat pengajuan proposal untuk bantuan dua unit motor KLX dari pusat. ‘’Informasi yang

kami terima, bantuan itu sudah pasti dapat. Kendaraan ini nantinya untuk kebutuhan di lapangan khususnya quick response menjangkau titik bencana di pelosok,’’ ucapnya.

Tak hanya minim akan prasarana penanggulangan bencana, kantor yang ditempati BPBD Tabanan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri ini juga tak representatif. Bukan hanya sesak, namun perkantoran ini nyaris tak memiliki lahan parkir yang layak untuk mobil reaksi cepat. Terkadang saat ada informasi adanya bencana, mobil susah keluar karena terhalang sepeda motor pegawai yang diparkir di areal tersebut. Ini tentu saja dikhawatirkan akan mengurangi response time atau kecepatan penanganan bencana. (kmb28)

Pascateror Bom di Medan

Polres Tingkatkan Kewaspadaan

Bali Post/bit

PENGECEKAN - Petugas saat melakukan pengecekan pada pengunjung Mako Polres Tabanan.

Tabanan (Bali Post) Ledakan bom di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) kemarin, membuat jajaran kepolisian meningkatkan kesiagaan di lingkungan kerjanya. Hal ini juga dilakukan di Polres Tabanan. Seperti disampaikan Kabag Ops. Polres Tabanan Kompol I Putu Gede Putra Astawa, pasca-insiden tersebut, pihaknya telah menginstruksikan jajaran internal termasuk Polsek jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta pengamanan wilayah. ‘’Tentunya kami tingkatkan kesiapsiagaan mulai pengamanan individu, pengamanan markas kami dan yang lebih penting keamanan masyarakat,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sebelum ledakan bom di Medan pun sebenarnya pengamanan pintu masuk ke markas kepolisian sudah dilakukan. Orang yang tidak dikenal dan mencurigakan akan diperiksa secara ketat sebelum masuk areal gedung kepolisian. Pemeriksaan dilakukan

sesuai dengan prosedur. ‘’Tetap kami cek. Di sana, ada portal dan petugas selalu melakukan pengecekan. Pengawasan melalui CCTV juga kami maksimalkan,’’ terangnya.

Terkait pengamanan objek wisata, pengamanan dilakukan baik yang sifatnya hunting maupun stand by di pos wisata. Personel yang disiapkan di tiap objek wisata sekitar delapan orang. ‘’Intinya, pascaperistiwa itu, kami sudah lakukan antisipasi dan koordinasi dengan jajaran agar meningkatkan kewaspadaan,’’ tegas Kompol Putra Astawa.

Disinggung mengenai penebalan personel serta melakukan razia kendaraan, ia mengungkapkan, sejauh ini belum dilakukan. Namun, dia kembali menegaskan, kewaspadaan di setiap wilayah terus ditingkatkan. ‘’Intinya, kewaspadaan lebih ditingkatkan. Tapi kami berharap Bali khususnya Tabanan tetap aman,’’ jelasnya. (kmb28)

Kamis Pon, 14 November 2019

Dewan Usulkan Berhenti dari Kepesertaan BPJS

Buat Jaminan Kesehatan Sendiri dari Dana PAD

Bali Post/kmb38

SOSIALISASI - BNNK Buleleng menggelar sosialisasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika menyasar mahasiswa Jurusan Biologi dan Perikanan Undiksha, Rabu (13/11) kemarin.

BNNK Sasar Kampus

Ajak Mahasiswa Pecandu Narkotika Rehabilitasi Singaraja (Bali Post) Kampanye pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika kembali digulirkan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. Mahasiswa Jurusan Biologi dan Perikanan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Rabu (13/11) kemarin, disasar dalam sosialisasi kali ini.

Dari sosialisasi ini, BNNK mengharapkan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengampanyekan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu. Salah satu caranya turut serta mengajak para korban penyalahgunaan narkotika mengikuti rehabilitasi.

Kepala BNNK Buleleng AKBP Gede Astawa mengatakan, latar belakang mahasiswa telah terpapar pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika itu dibuktikan dengan relatif banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika itu yang diungkap adalah berlatar belakang mahasiswa. Karena itu, pihaknya masuk ke kampus seperti di Undiksha ini.

Apa yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait bahaya narkotika terhadap kesehatan. Selain itu narkoba dapat merusak masa depan remaja itu sendiri dan juga bangsa. Tidak saja ingin memberikan pemahaman bahaya narkotika itu, BNNK ingin agar mahasiswa menjadi relawan atau berpartisipasi

menyadarkan orang tedekat di lingkungannya, bila ada yang terpapar narkotika itu. Caranya mengajak para pengguna itu mengikuti rehabilitasi melalui klinik rehabilitasi. Dari kampus ini dikampanyekan gerakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. ‘’Target besarnya kita ingin mahasiwa menjadi relawan. Kalau ditemukan korban narkotika agar difasilitasi untuk direhabilitasi di klinik kita,’’ harapnya.

Perwira asal Desa Temukus, Banjar ini mengatakan, hingga sekarang, BNNK sudah menerima 64 orang pecandu narkotika yang mengikuti program rehabilitasi. Puluhan pecandu ini tersebar di sembilan kecamatan di Buleleng.

Bahkan, latar belakang mereka beragam. Mulai karyawan swasta, PNS, mahasiswa, dan pelajar. Pecandu itu sendiri berhasil direhab setelah BNNK melancarkan pendekatan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Peran mahasiswa agar mereka berpartisipasi pada program rehabilitasi itu penting, sehingga jika di lingkungan terdekatnya ditemukan ada indikasi penyalahgunaan narkotika, maka bisa dirujuk mengikuti rehabilitasi itu. Pengobatan dengan rehabilitasi ini sangat efektif. ‘’Untuk mengoptimalkan program rehab ini, kami ingin menggandeng mahasiswa di Undiksha dan kampus-kampus lain di Buleleng,’’ harapnya. (kmb38)

Singaraja (Bali Post) -

Munculnya persoalan pelik yang masih menghambat pelaksanaan jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), membuat lembaga dewan di Buleleng menawarkan alternatif. Agar masalah itu nantinya tidak merugikan masyarakat, salah satu alternatifnya adalah pemerintah daerah berhenti dari kepesertaan BPJS itu. Sebagai penggantinya, dewan menawarkan pemerintah membuat program jaminan kesehatan dengan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usul tersebut terungkap dalam rapat yang membahas Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Rancangan APBD Buleleng Tahun 2020 di gedung DPRD Buleleng, Rabu (13/11) kemarin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara bersama anggotanya. Sementara eksekutif dipimpin Sekkab Buleleng Ir. Dewa

Ketut Puspaka, M.P. bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat itu anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Ni Kadek Turkini mengatakan, sejak kebijakan secara nasional mewajibkan pemerintah daerah telah mengalokasikan sharing anggaran untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat

miskin itu. Karena semakin banyak warga yang harus dijamin. Selain itu masih banyak penduduk yang tercecer.

Hal itu justru membuat anggaran semakin bertambah.

Terkait situasi pelik terbaru, di mana kebijakan pemerintah pusat menyesuaikan nilai iuran peserta BPJS. Diyakini hal itu cukup membebani APBD. Persoalan lainnya

Bali Post/kmb38

BAHAS RKA - DPRD Buleleng membahas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Rancangan APBD Buleleng Tahun 2020, Rabu (13/11) kemarin.

juga muncul, yakni RSUD Buleleng mengalami kerugian karena klaim pertanggungan dari BPJS belum kunjung dilunasi. ‘’Setelah kita membahas RKA OPD termasuk dengan RSUD memang kondisinya seperti itu. Rumah sakit jadi merugi karena klaim pertanggungan dari BPJS ini belum dilunasi. Persoalan lainnya ada kenaikan iuran BPJS itu justru dapat membebani keuangan di daerah,’’ katanya.

Atas peliknya persoalan yang terjadi, maka Turkini mengusulkan pemerintah harus mengambil langkahlangkah serius. Sehingga komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin itu bisa dilakukan dengan optimal. Karena itu, dia pun menawarkan, pemerintah perlu mengambil langkah tegas. Caranya berhenti menjadi kepesertaan BPJS. Sebagai penggantinya, warga miskin di daerah ini diberikan jaminan kesehatan yang dananya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Ini memungkinkan dilakukan, karena Pemerintah Provini (Pemprov) Bali sendiri memiliki program jaminan kesehatan itu. ‘’Kami mengusulkan keluar saja dari program BPJS itu. Sebagai gantinya, kita buat jaminan kesehatan

di daerah sendiri. Kabupaten lain sudah ada yang melakukan itu. Sedangkan Pemprov Bali juga punya program jaminan kesehatan, sehingga itu bisa dipakai,’’ harapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari.

Politisi Partai Demokrat asal Desa Tamblang, Kubutambahan itu juga sepakat membuat jaminan kesehatan mandiri yang dibiayai PAD. Hal ini bisa dialokasikan untuk mengcover penduduk miskin yang belum terdaftar dalam JKNKIS. Tidak saja penduduk yang belum di-cover JKN KIS. Jaminan yang sifatnya tersendiri itu penting dibuat guna mengakomodir penduduk Buleleng yang datanya dinonaktifkan karena tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) pemerintah pusat.

Terkait bertentangan regulasi itu, Ranitasari menyebut, hal ini bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Kalau tidak salah ada 36.000 lebih penduduk yang belum di-cover JKN KIS dan ditambah penduduk yang tidak masuk dalam BDT pusat itu perlu ditanggung, karena itulah diusulkan untuk membuat jaminan kesehatan tersendiri. ‘’Pada intinya, kita ingin konsepnya seperti JKBM dulu,’’ katanya. (kmb38)

pengunjung itu diharapkan tidak dianggap berlebihan oleh masyarakat. Sebab, ini merupakan langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar peristiwa ledakan bom yang terjadi di Polrestabes Medan itu tidak terjadi khususnya di Buleleng.

“Tindakan seperti itu demi keselamatan kita bersama. Biar kita semua nyaman. Penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Buleleng khususnya,” harapnya.

Mantan Kapolsek Kota Si-

ngaraja itu mengimbau kepada masyarakat Buleleng yang ingin ke Polres agar membuka jaketnya terlebih dahulu. Selain itu tidak diperkenankan mengenakan kacamata hitam.

Penjagaan ketat itu dilakukan sampai situasi kondusif kembali.

“Polsek-Polsek di Buleleng juga sudah diperintahkan melakukan penjagaan ketat.

Selain itu, setiap barang yang dibawa pengunjung juga diperiksa,” tegasnya. (kmb38)

Pascabom Bunuh Diri di Medan

Polres Tingkatkan Penjagaan Singaraja (Bali Post) Menyusul ledakan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, penjagaan di Polres Buleleng diperketat. Tercatat 26 petugas gabungan dari Binmas, Reskrim, Intel, Sabhara, Patroli, hingga Lantas dikerahkan secara bergiliran untuk melakukan penjagaan ketat selama 24 jam.

Pantauan di lapangan Rabu (13/11) kemarin, siaga penjagaan di pintu masuk Polres Buleleng ini dilakukan oleh sejumlah anggota polisi bersenjata lengkap. Tampak petugas memeriksa setiap tamu maupun warga yang datang, baik yang hendak membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), atau yang ingin

membuat pengaduan. Barang yang dibawa pengunjung, seperti tas dan jaket digeledah ketat. Setelah barang-barang yang dibawa itu aman, baru pengunjung itu diizinkan masuk ke Mapolres Buleleng.

Kabag Ops Polres Buleleng, Kompol A.A. Wiranata Kusuma mengatakan, pemeriksaan barang yang dibawa

Soal Penerapan Perda Pengelolaan Sampah

Warga Melanggar Diganjar Sidang Tipiring Desakan Komisi II DPRD Buleleng agar menerapkan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ditanggapi pemerintah daerah. Buktinya, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Tim Yustisi akan melancarkan patroli secara terjadwal. Dalam patroli ini kalau ditemukan warga yang melanggar perda, maka Satpol PP akan memproses berkas pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti dalam perkara sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Sejauh ini, upaya apa saja yang sudah dilakukan guna mengaplikasikan sanksi itu kepada masyarakat?

Putu Dana

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Putu Dana mengungkapkan hal itu di sela-sela rapat membahas RKA Rancangan APBD Buleleng tahun 2020 di Gedung DPRD Buleleng, Rabu (13/11) kemarin.

Perda pengelolaan sampah itu kata Putu Dana telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Sejauh ini, malah sudah dilakukan persiapan melaksanakan amanat regulasi tersebut. Salah

satunya persiapan personel yang nantinya diterjunkan pada patroli ke lokasi pembuangan sampah di Kota Singaraja dan sekitarnya. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memiliki sertifikat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga sudah dipersiapkan. Tim pelaksana perda ini nantinya digabungkan dalam Tim Yustisi termasuk menambahkan PPNS yang bertugas di

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng. “Kami sudah bahas dan juga persiapan personelnya termasuk ada tambahan PPNS dari DLH. Mereka nantinya yang memproses berkas pelanggaran yang ditemukan di lapangan,” katanya.

Birokrat asal Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng itu menambahkan, pola yang akan dilakukan dalam upaya mengaplikasikan amanat perda itu adalah melalui patroli ke lokasi pembuangan sampah resmi atau tempat yang selama ini sering dijadikan warga membuang sampah sembarangan. Kalau dalam patroli itu ditemukan warga membuang sampah tidak pada tempatnya, maka petugas akan memproses berkas pelanggaran hukumnya. Kemudian akan disidangkan di PN Singaraja.

Selain itu, Satpol PP atau Tim Yustisi juga akan menerima pengaduan masyarakat yang

menemukan terjadi pelanggaran perda itu. Hanya, pelaporan warga ini harus didukung bukti berupa foto atau video warga yang membuang sampah sembarangan itu. Selain itu, warga yang mengadukan pelanggaran itu diminta siap menjadi saksi dalam pelanggaran itu. “Dua cara ini kami lancarkan dalam melaksanakan amanat perda itu. Hasilnya nanti kita lihat.

Penerapannya harus dilakukan untuk memberikan efek jera, sehingga penanganan persampahan di daerah kita bisa lebih baik,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Buleleng menyoroti kebijakan penanganan sampah sejalan program “Buleleng Bebas Sampah Plastik”. Agar target itu tercapai maksimal, pemerintah daerah harus menerapkan Perda No. 1 Tahun 2013.

Ketua Komisi II Putu Mangku

Budiasa mengatakan, instansi yang diberi wewenang mengeksekusi amanat perda itu mulai melaksanakan tugasnya. Kalau sanksi yang sudah diatur dalam perda itu diterapkan, dirinya yakin action nyata itu dapat memberi efek jera, sehingga perilaku membuang sembarangan itu bisa dikendalikan secara perlahan.

Sebelum amanat perda itu diterapkan, pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarananya. Hanya, penyiapan infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusia (SDM) itu perlu ditingkatkan lagi. Kondisi ini dinilai tidak lagi menjadi alasan, sehingga penerapan perda belum dilakukan. Karena itu, pihaknya menyarankan desa atau kelurahan yang sudah memiliki sarana, prasarana dan SDM, maka wajib mengikuti setiap amanat perda termasuk turunannya yaitu peraturan bupati (perbup). (mud)

Kamis Pon, 14 November 2019

PN Gianyar Tangani Seratus Lebih Kasus Perceraian

Gianyar (Bali Post) -

Kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Gianyar mencapai ratusan, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penyebabnya dominan berkutat pada percekcokan yang terus-menerus, hingga akhirnya pisah ranjang. Hanya, segelintir dari ratusan kasus itu yang bisa berujung pada perdamaian.

Wawan Edy Prastiyo

Bali Post/kmb35

Dikonfirmasi Rabu (13/11) kemarin, Humas PN Gianyar Wawan Edy Prastiyo mengatakan, beberapa tahun terakhir memang terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian. Berdasarkan data 2016, dari total 168 perkara

perdata yang masuk ke PN Gianyar, 127 di antaranya adalah perkara perceraian.

Pada 2017, dari 223 perkara perdata yang masuk ke PN Gianyar, tercatat 172 merupakan perkara perceraian.

Selanjutnya pada 2018, dari

268 kasus perdata, 215 di antaranya merupakan kasus perceraian. Sementara itu, dari Januari hingga awal November 2019 tercatat 209 kasus perdata yang masuk ke PN Gianyar. Dari jumlah itu, 169 di antaranya merupakan

SOSOK Ingin Membantu IDA Bagus Adi Supartha merupakan pemilik Pasraman Taman Prakerti Bhuana (PTPB), Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar. Di pasraman tersebut, ia kerap melayani berbagai prosesi upacara. Salah satunya adalah pernikahan beda negara.

“Mereka yang beda negara ini meminta melangsungkan pernikahan, tentu kami terima,” katanya, Rabu (13/11) kemarin. Dipilihnya PTPB sebagai tempat melangsungkan prosesi pernikahan disebabkan karena pasangan tersebut terkendala keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, hingga ada yang tidak punya kerabat di Bali.

Melihat kondisi itu, ia mengaku awalnya hanya ingin membantu. “Awalnya, kami ingin membantu mereka yang menganggap agama Hindu itu susah. Padahal, sebenarnya tidak susah,” jelasnya. Menurutnya, PTPB melayani pernikahan pasangan beda negara ini sejak 2014 lalu. Kala itu, seorang WNA asal Belanda meminta agar diupacarai sesuai dengan adat agama Hindu. “Awalnya nganten sederhana tanpa fasilitas apa-apa. Tamunya yang meminta disiapkan sebuah meja untuk tempat makan,” jelasnya. Menerima permintaan itu, pihaknya berupaya menyediakan konsumsi berupa nasi kotak.

Prosesi pernikahan itu lantas diposting media sosial, hingga dikenal sampai saat ini. “Segitu aja tamunya sudah senang, lalu mereka mempostingnya di media sosial. Sejak itu mulai dikenal dan berkembang,” katanya. Seiring berjalannya waktu, pasangan pengantin meminta agar dilengkapi fasilitas resepsi, namun saat itu pihaknya belum siap. Pihaknya terpaksa menyiapkan makanan prasmanan ketika tamu Belanda yang pernah menikah itu datang lagi. “Mereka datang sekeluarga untuk prosesi Sudiwidani dan potong gigi. Saking inginnya mereka disiapkan menu resepsi, mereka yang memfasilitasi spring dishes,” kenangnya. Dikatakan, permintaan pelayanan prosesi pernikahan dari pasangan beda negara ini semakin diminati. Tentu dengan memenuhi beberapa persyaratan, seperti persetujuan dari keluarga kedua mempelai serta kebulatan tekad WNA tersebut masuk agama Hindu. “Dalam setiap upacara Sudiwidani, kami juga menghadirkan PHDI,” tegasnya. (nik)

Pascateror Bom di Medan

Polres Pertebal Pengamanan Gianyar (Bali Post) Aparat kepolisian di Mapolres Gianyar turut memperketat penjagaan pascapeledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) kemarin. Tidak hanya mengamankan kantor polisi, kawasan objek wisata juga mendapat penebalan pengamanan polisi. Hal itu diungkapkan Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo.

Sesuai standar operasional prosedur (SOP), kata Priyanto Priyo Hutomo, pihaknya memang mulai mempertebal pengamanan di Mapolres Gianyar. Terutama pemeriksaan untuk warga yang keluar masuk kantor polisi.

Hal ini menyusul terjadinya bom bunuh diri di Polrestabes Medan. “Kami pertebal personel untuk mengamankan Mapolres Gianyar,” katanya.

Priyanto Priyo Hutomo menegaskan, penambahan personel sudah mulai disiagakan di pos pengamanan.

Tidak hanya di Mapolres Gianyar, namun juga di masing-masing polsek di wilayah Gianyar. “Personel sudah ditambah,” tegasnya.

Priyanto Priyo Hutomo

mengakui, Rabu sore kemarin, pihaknya harus membagi personel untuk pengamanan bola di Stadion Kapten Wayan Dipta. Tidak hanya itu, polisi juga mempertebal pengamanan di sejumlah objek vital, khususnya objek wisata seperti Ubud. Hal ini guna menjamin keamanan wisatawan yang berkunjung.

Sementara untuk deteksi dini dipastikan kawasan Gianyar masih aman dari ancaman teroris. Kendati demikian, polisi tetap tidak mau lengah, dengan memperketat personel di lapangan.

“Itu ada tim deteksi dini lewat CTOC yang mendapat atensi Polda Bali,” kata perwira melati dua di pundaknya ini.

Pantauan Bali Post Rabu sore kemarin, nampak sejumlah personel berseragam lengkap dengan berbekal senjata api menjaga pos pengamanan di Mapolres Gianyar. Personel ini dengan sigap menghentikan setiap pengunjung ke Mapolres Gianyar, diikuti dengan proses pemeriksaan barang bawaan. Jika sudah dinyatakan aman, barulah pengunjung dibolehkan masuk. (kmb35)

Bali Post/kmb35

PEMERIKSAAN - Seorang pengunjung menjalani pemeriksaan ketat di pos pengamanan Mapolres Gianyar, Rabu (13/11) kemarin.

Bali Post/kmb35

WISATAWAN - Salah seorang wisatawan menikmati keindahan Candi Tebing Tegallinggah, beberapa waktu lalu.

Dongkrak Kunjungan ke Candi Tebing Tegallinggah

Disparda Genjot Promosi Wisata ke Eropa Gianyar (Bali Post) Pascadiresmikan sebagai daya tarik wisata (DTW) pada akhir September lalu, Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Gianyar kini mengoptimalkan promosi untuk mendongkrak kunjungan ke DTW Candi Tebing Tegallinggah, Kecamatan Blahbatuh.

Promosi itu dipastikan lebih mengutamakan menyasar wisatawan Eropa. Kepala Disparda Gianyar A.A. Gde Putrawan mengatakan hal itu, Rabu (13/11) kemarin.

Menurut Putrawan, ratarata objek wisata di Kabupaten Gianyar merupakan situs peninggalan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Salah satunya adalah DTW Candi Tebing Tegalinggah. “Kami sedang berupaya mengangkat DTW Candi Tebing Tegallinggah ini secara optimal,” katanya.

Dalam upaya mengangkat DTW Candi Tebing Tegallinggah, kata Putrawan, pihaknya kini mengoptimalkan

Telepon Penting gianyar

Kantor Bupati - 943056 DPRD - 943144 BPBD - 7844717/7844718 PMK - 943113 Kantor Satpol PP - 944436 RSUD Sanjiwani - 943020 PDAM - 944225/943233 KPA Gianyar - 942184 PMI Gianyar - 8958414 KONI Gianyar - 947261 BNN Kab. Gyr. - 946122 PLN - 947166 Kodim 1616 Gyr - 943069 Koramil Gianyar - 942289 Koramil Blahbatuh - 941167 Koramil Tegallalang - 974792 Koramil Tampaksiring - 901601 Koramil Sukawati - 297564 Koramil Ubud - 975314 Koramil Payangan - 974793 Siaga Lantas/ TMC Gianyar - 945820 Polsek Gianyar - 944510 Polsek Blahbatuh - 941165 Polsek Tampsiring - 901110 Polsek Tegallalang - 901575 Polsek Sukawati - 298723 Polsek Ubud - 975316 Polsek Payangan -974794 Unit Kesehatan Matra - 972913

promosi melalui website Disparda Gianyar hingga koordinasi dengan para agen wisata.

“Kami lakukan promosi yang tepat dengan menentukan wisatawan mana dan dari negara mana yang umumnya tertarik dengan situs seperti ini,” ujarnya.

Untuk situs sejarah, kata dia, biasanya menjadi pilihan kunjungan para wisatawan Eropa, Rusia dan sekitarnya.

Sementara wisatawan Asia kurang tertarik dengan situs seperti ini. “Oleh karena itu, promosi kami fokuskan dulu ke wisatawan Eropa dan sekitarnya,” katanya.

Putrawan mengatakan, sampai saat ini sudah ada puluhan wisatawan yang mendatangi DTW Candi Tebing Tegallinggah. Ia mengaku optimis tahun depan, objek yang dekat dengan Ubud ini bisa lebih ramai dikunjungi wisatawan. “Sampai sekarang, sudah ada puluhan wisatawan yang berkunjung. Tentunya, kami optimis kunjungan terus

meningkat,” tegasnya.

Putrawan berharap, pembukaan DTW Candi Tebing Tegallinggah dapat mengangkat potensi daerah, hingga akhirnya berimbas untuk kemajuan masyarakat sekitar. “Tujuan besarnya juga untuk memelihara situs yang ada. Dengan semakin banyak wisatawan ke sana, minimal kebersihan dan situs tetap terjaga,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mencapai lokasi DTW Candi Tebing Tegallinggah ini tidaklah sulit. Bisa ditempuh sekitar 30 menit dari Denpasar, dan sekitar 10 menit dari objek wisata Ubud.

Di lokasi ini sudah disediakan parkir yang luas, sehingga pengunjung dapat lebih leluasa. Wisatawan mancanegara dewasa yang berkunjung ke DTW ini dikenakan tarif Rp 30 ribu dan anak-anak Rp 15 ribu. Sedangkan, wisatawan domestik dewasa Rp 20 ribu dan anak-anak Rp 10 ribu. (kmb35)

kasus perceraian. “Berdasarkan data dua tahun terakhir, kasus perceraian memang cukup mendominasi, jumlahnya selalu di atas seratus kasus,” ujarnya.

Dalam ratusan data kasus perceraian itu, kata Wawan Edy Prastiyo, paling banyak terjadi akibat percekcokan yang terus-menerus terjadi.

Selain itu, ada juga yang disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun

berturut-turut. “Percekcokan yang terus-menerus hingga susah untuk didamaikan,” katanya.

Menurut Wawan Edy Prastiyo, untuk hak asuh anak ada yang diberikan ke pihak ayah atau ibu, tergantung kepada siapa yang dianggap layak dan mampu mengasuh anak. “Terkait hak asuh anak ada juga dipertimbangkan status ke-purusaannya dalam perkawinan tersebut,” katanya. (kmb35)

Kamis Pon, 14 November 2019

Dongkrak PAD, Dewan Usulkan Retribusi Masuk Bali Negara (Bali Post) DPRD Jembrana mengusulkan adanya retribusi bagi kendaraan yang masuk ke Bali. Hal ini dirasa perlu untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memaksimalkan sumber-sumber potensi.

Pungutan retribusi untuk setiap kendaraan masuk Bali melalui Gilimanuk menjadi salah satu potensi PAD. Sama halnya yang saat ini sudah diterapkan bagi setiap kendaraan keluar Bali melalui Parkir Manuver di Gilimanuk. Usulan ini mencuat saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (PAD) Jembrana belum lama ini.

Sejumlah anggota Banggar DPRD mendorong agar pendapatan bisa naik. Selain memaksimalkan potensi yang sudah diterapkan saat ini, diharapkan pemerintah daerah juga melakukan terobosan.

Ketua Komisi I DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama mengatakan, selain memaksimalkan pungutan dari sektor PAD, juga perlu dilakukan

terobosan baru. Salah satu contoh potensi kendaraan yang masuk Bali di Gilimanuk setiap hari.

Saat ini daerah menerapkan retribusi parkir untuk kendaraan keluar Bali, dan setiap tahun bisa mendapatkan Rp 2 miliar sampai Rp 2,5 miliar. Bila hal ini juga diterapkan untuk di pintu masuk ke Bali, akan ada tambahan retribusi. “Ini pernah diterapkan untuk kendaraan yang masuk ke Bali,” ujar Susrama yang juga anggota Banggar DPRD. Usul itu juga didukung Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi. Bahkan saat dibentuk panitia khusus pada 2016 lalu, hal ini juga sempat mengemuka. Bahkan pernah dilakukan survei. Menurutnya, saat itu juga telah dirancang khusus untuk retribusi ini diterapkan

Perketat Pemeriksaan di Gilimanuk

Pascapeledakan bom di areal parkir Polresta Medan, Rabu (13/11) pagi, aparat kepolisian pun semakin memperketat pengamanan. Salah satunya di Gilimanuk, pintu masuk Bali. Bali sebagai daerah tujuan wisata akan selalu menjadi incaran teroris. Bom Bali 1 dan 2 contohnya.

Untuk mengantisipasinya, jajaran Polres Jembrana disiagakan di Pelabuhan Gilimanuk. Gilimanuk sebagai pintu gerbang Bali Barat memang rawan akan penyusupan dan penyelundupan. Meskipun belum ada teroris yang diamankan di Gilimanuk namun sudah cukup banyak barang selundupan yang diamankan/disita.

Untuk mengantisipasi penyelundupan dan penyusupan Kapolsek Gilimanuk, Polres Jembrana AKP Gusti Nyoman Sudarsana kerap menyampaikan penekanan dan arahan kepada anggota Polsek Gilimanuk Polres Jembrana yang tergabung dalam tim Unit Kecil Lengkap (UKL 2) Gilimanuk Polres Jembrana untuk mengintensifkan pemeriksaan.

Kapolsek meminta kepada anggota melaksanakan pemeriksaan di pintu masuk Bali agar memeriksa semua jenis kendaraan tanpa terkecuali. “Kami tingkatkan kewaspadaan dan pemeriksaan orang dan barang tetap dilakukan dengan intensif sesuai SOP. Pemeriksaan dilakukan guna memperkecil kesempatan bagi pelaku kejahatan,” jelas Kapolsek Gusti Nyoman Sudarsana, Rabu siang.

Menurutnya tidak hanya mengantisipasi teroris namun juga yang membawa barang ilegal seperti narkoba, barangbarang hasil kejahatan lainnya yang dilakukan oleh tim Unit Kecil Lengkap (UKL 2) Polsek Gilimanuk Polres Jembrana yang lewat melalui pintu Masuk Bali di pelabuhan Gilimanuk.

Pihaknya berharap dengan pemeriksaan yang makin ditingkatkan memperkecil celah masuknya penyusupan dan penyelundupan ke Bali. (kmb)

setelah pemeriksaan KTP. Sepanjang disediakan fasilitas parkir ataupun lainnya, bisa saja diterapkan sama seperti di pintu keluar Bali, Parkir Manuver. Karena itu, Banggar berharap agar hal ini bisa dikaji lebih dalam oleh eksekutif.

Sekda Jembrana I Made Sudiada mengatakan, menampung usulan tersebut, dan sejatinya TAPD sependapat. Tujuannya untuk mendongkrak PAD Jembrana. Terkait dengan potensi yang sudah digarap saat ini, jajarannya juga terus berupaya menghindari kebocoran degan memanfaatkan teknologi. “Terkait retribusi masuk ini, kita akan kaji dulu,” ucapnya. (kmb26) POS KTP - Suasana pemeriksaan di pos KTP Gilimanuk.

Dewan mengusulkan agar ada retribusi di pintu masuk Bali ini sama halnya dengan di Parkir Manuver.

Bali Post/olo

Polres ”Sweeping” Kafe

Positif Narkoba, Tiga Orang Diamankan

Bali Post/olo

Sweeping – Tim khusus dari Polres Jembrana dipimpin Kasat Res Narkoba melakukan sweeping di salah satu kafe di Delodberawah. Dari operasi itu, petugas mendapati tiga orang positif narkoba. Ketiganya kini telah diamankan polisi.

Negara (Bali Post) – Sejumlah tempat hiburan malam (kafe) di Pantai Delodberawah, Kecamatan Mendoyo, Selasa (12/11) malam di-sweeping jajaran Satres Narkoba Polres Jembrana. Tim yang dipimpin Kasat Res Narkoba AKP Komang Muliyadi ini mendapati sejumlah orang di dalam salah satu kafe positif menggunakan narkoba. Selain itu, petugas juga mengamankan puluhan botol minuman beralkohol bermerek tanpa izin.

Operasi yang dilakukan menyusuri sejumlah kafe yang berjejer di Pantai Delodberawah.

Saat di salah satu kafe yang berada di pinggir pantai, petugas melakukan pemeriksaan. Selain memeriksa barang bawaan, petugas juga melakukan tes urine terhadap pengelola, pelayan kafe maupun pengunjung.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati satu barang mencurigakan yang dibawa salah seorang pengunjung berinisial G asal Pekutatan. Pengunjung tersebut membawa magazine berisi peluru yang diduga bagian dari senjata soft gun. Saat diminta melakukan tes urine, G

juga sempat berkelit dan menyerahkan air. Polisi pun mencurigai dan diminta melakukan tes ulang dan diketahui positif.

Kepada petugas pengunjung ini mengakui sempat menggunakan narkoba beberapa waktu lalu.

Saat dilakukan tes urine kepada seluruh orang di kafe, petugas juga mendapati dua orang yang positif narkoba. Satu pelayan kafe asal Rogojampi serta seorang kasir asal Mendoyo.

“Kita lakukan pendalaman, memang ada yang positif tiga orang dan sudah kita amankan,” ujar Kasat Res Narkoba Polres Jembrana AKP Komang Muliyadi, Rabu (13/11) kemarin. Ketiganya yang diduga menggunakan narkoba itu selanjutnya diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain mengamankan tiga orang yang diketahui positif saat tes urine, petugas juga mendapati puluhan minuman keras bermerek yang diduga dijual tanpa izin. Lebih dari 20 botol mikol berbagai merek diamankan petugas. Polisi masih melakukan pendalaman terkait temuan dalam sweeping yang dilakukan tersebut. (kmb26)

Kamis Pon, 14 November 2019

Pesona Munduk Ngandang Mulai Dilirik Pengunjung OBJEK wisata alam pegunungan di Desa Besakih terus bermunculan. Jika sebelumnya ada objek wisata Taman Edelweis, Padang Bunga Kasna, Taman Jinja Bali, dan objek wisata Taman Sari, kini muncul objek wisata baru yakni Pesona Munduk Ngandang. Tempat wisata baru yang terletak di Banjar Batumadeg, Desa Besakih, Rendang itu menawarkan bentangan alam pegunungan nan indah.

Belakangan, objek itu mulai dilirik pengunjung.

Pengelola objek wisata Pesona Munduk Ngandang, I Nyoman Ada, Rabu (13/11) kemarin mengungkapkan, pascadiperkenalkan kepada masyarakat 20 Juli lalu, perlahan pengunjung mulai berdatangan mengisi liburannya. Memang jumlah pengunjung lebih banyak pada hari besar seperti Umanis Galungan. “Sudah ada pengunjung yang datang.

Sampai saat ini, saya masih

memperkenalkan objek wisata Pesona Munduk Ngandang ini agar lebih dikenal di masyarakat,” ujarnya.

Nyoman Ada menambahkan, saat ini pengunjung yang datang tidak dipungut karcis. Pasalnya, masih dalam proses pengurusan izin. Sehingga bagi para pengunjung yang datang sementara ini hanya mapunia atau menyumbang secara sukarela tanpa dipatok besar nominalnya. “Berapa pengunjung ikhlas mapunia segitu. Kita tidak memaksa.

Kendati tidak mapunia tidak apa-apa. Tapi, hampir semua pengunjung ikhlas mapunia,” tambahnya.

Pria yang juga anggota DPRD Karangasem ini menjelaskan, dalam pengelolaan objek ini ada di bawah naungan Desa Adat Besakih. Dalam waktu dekat dilaksanakan rapat terkait hal itu. “Kalau di bawah naungan desa adat, maka akan sedikit lebih mudah

mengurus izinnya termasuk hal lainnya,” tandasnya.

Adanya objek wisata ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan warga sekitar. Bagi warga yang belum memiliki pekerjaan tetap, nantinya bisa diperkerjakan untuk mengelola objek wisata ini. “Minimal ada penghasilan masyarakat sekitar. Ini juga sebagai upaya meminimalisasi pengangguran,” tegasnya.

Terkait tempat parkir kendaaran pengunjung, kata Ade, sementara ini masih seadanya. Lahan parkirnya masih menggunakan tanah penduduk di sekitar objek wisata.

Beberapa fasilitas seperti playing fox, jogging track, dan rumah makan masih perlu dibangun sebagai fasilitas tambahan. Pasalnya, saat ini belum ada tempat makan bagi para pengunjung. ‘’Saat ini baru tersedia warung snack dan minum saja,’’ ujarnya. (nan)

Bali Post/kmb41

PROSES PENGECORAN - Proyek Pasar Amlapura Barat masih dalam proses pengecoran. Pengerjaan proyek sedikit terhambat akibat material lambat sampai di lokasi.

Bali Post/kmb41

OBJEK WISATA BARU - Objek wisata baru Pesona Munduk Ngandang di Banjar Batumadeg, Desa Besakih, Rendang, mulai dilirik pengunjung.

Jelang Pilkada 2020 Bawaslu Rekrut Panwascam

Amlapura (Bali Post) Menjelang pelaksanaan hajatan politik pemilihan bupati dan wakil bupati, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem akan melakukan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan, Rabu (13/11) kemarin mengungkapkan, pihaknya mulai membuka pengumuman pendaftaran perekrutan Panwascam itu 13-26 November mendatang. Sebelum proses pengumuman pendaftaran itu lebih dulu dilakukan sosialisasi ke masyarakat, media sosial facebook. “Pengumuman pendaftaran Panwascam ini mulai dilakukan hari ini (Rabu, red). Pengumuman ditempel di masing-masing kantor desa dan kantor camat,” ucapnya.

Suastrawan menambahkan, proses pendaftaran dan penerimaan berkas nantinya dilakukan mulai 27 November sampai 3 Desember. Selanjutnya, 27 November sampai 4 Desember dilakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi, 5 Desember pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran, 6-10 Desember, penerimaan berkas pendaftaran

masa perpanjangan waktu pendaftaran, 6-11 Desember penelitian administrasi berkas di masa perpanjangan pendaftaran, 12 Desember pengumuman hasil penelitian administrasi, 12-15 Desember tanggapan dan masukan masyarakat, 13-17 tes tertulis, dan tes wawancara, 18 Desember pengumuman Panwascam kecamatan terpilih dan 20-21 Desember pelantikan.

“Untuk pendaftaran sendiri, nantinya dilakukan di Kantor Sekretariat Bawaslu Karangasem.

Rencananya, tesnya menggunakan sistem CAT. Syarat pendaftaran usia 25 tahun.

Pendidikan terakhir SMA/SMK. Jika belum memenuhi kuota, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Jumlah Penwascam di masingmasing kecamatan t i g a orang.

Jadi, total per-

ekrutan Panwascam di delapan kecamatan sebanyak 24 orang,” katanya.

Dia menambahkan, selain melakukan perekrutan Panwascam, nantinya Bawaslu juga melakukan perekrutan tenaga Pengawas Pemilih Lapangan (PPL) di masingmasing kecamatan. Menurutnya, untuk PPL itu, pihaknya akan mencari sebanyak 78 orang. Pasalnya, di masingmasing desa wajib ada satu petugas PPL itu. “Untuk perekrutan PPL ini, baru bisa kita laksanakan setelah pere k r u t a n Panwascam selesai,” tegas Suastrawan. (kmb41)

Terhambat, Pengerjaan Pasar Amlapura Barat Amlapura (Bali Post) -

Pengerjaan proyek pasar Amlapura Barat di Kelurahan Karangasem sedikit terhambat. Penyebabnya, material terlambat datang ke lokasi proyek itu. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Karangasem Ni Made Santikawati mengakui hal itu, Rabu (13/11) kemarin. Dikatakan, pengerjaan proyek Pasar Amlapura Barat itu sedikit terhambat. Alasannya, material proyek seperti pasir, kerikil, dan lainnya terlambat sampai ke lokasi proyek itu.

“Diperkirakan, pengerjaan proyek Pasar Amlapura Barat itu terlambat sekitar 18 persen. Saat ini, para pekerja masih memasang kayu untuk proses pengecoran di lantai dua. Keterlambatan itu disampaikan rekanan Senin (11/11),” ucap Santi-

kawati.

Dengan keterlambatan itu, pihak rekanan sudah berupaya mengejar atau mempercepat pengerjaannya. Pihaknya berharap kepada kontraktor supaya bisa kejar sisa pengerjaan.

Sehingga bisa diselesaikan

Amlapura (Bali Post) Rombongan napak tilas yang membawa pataka panji-panji dan surat sakti pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, tiba di Karangasem, Rabu (13/11) kemarin. Penyerahan pataka itu dilakukan saat apel di Lapangan Umum Gajah Wea, Desa Abang.

Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengungkapkan, pelaksanaan napak tilas itu untuk meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme, sekaligus mengenang perjua ng a n d a n p e rja l a na n pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Panji-panji dan surat sakti Pahlawan Ngurah Rai itu dibawa dari Buleleng kemudian diserahkan di Lapangan Gajah Wea, Abang.

“Nanti, pataka dan surat sakti itu menuju Taman

Tirta Gangga, selanjutnya melewati Jalan Untung Surapati, menuju Belong dan beristirahat di Tugu Pahlawan,” ucapnya.

Artha Dipa menambahkan, serangkaian Hari Pahlawan 10 November dan Hari Puputan Margarana 20 November, diharapkan seluruh masyarakat dapat menghargai dan mengenang kepahlawanan I Gusti Ngurah Rai. “Kita sebagai generasi penerus harus tetap berjuang dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegaskan NKRI harga mati,” pesannya.

Dia menambahkan, sebagai bangsa besar, memang harus rutin dan konsisten memperingati jasa-jasa para pahlawannya. Bahkan, setiap tahunnya, patut digali sejarah yang belum

tepat waktu. Namun, diwanti-wanti agar tidak mengurangi kualitas struktur bangunan itu. ”Kita harap rekanan mampu mengerjakan proyek dengan baik.

Pembangunan pasar itu harus sudah tuntas akhir tahun 2019. Awal tahun 2020,

pasar sudah bisa ditempati para pedagang. Sedangkan, waktu pengerjaan Pasar Amlapura Barat selama 150 hari. Terhitung dari 26 Juli 2019. Semoga semua berjalan dengan baik, sehingga bisa selesai sesuai waktu kontrak,” tegasnya.

P e m b a n g u n a n g e d un g Pasar Amlapura Barat itu dialokasikan anggaran sekitar Rp 16 miliar lebih. ‘’Dananya dari insentif daerah.

Sumbernya anggaran APBD Karangasem 2019,’’ ujarnya. (kmb41)

Pataka Pahlawan Ngurah Rai Tiba di Abang

Bali Post/kmb41

PATAKA - Pataka panji-panji dan surat sakti pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai tiba di Lapangan Umum Gajah Wea, Desa Abang, Karangasem, Rabu (13/11) kemarin. diketahui. Pihaknya mengajak seluruh peserta untuk menggaungkan kepada gen-

erasi muda, bahwa mempertahankan kemerdekaan itu tidaklah mudah. (kmb41)

Garam Amed Tembus Rp 17 Ribu Lebih

Punya Pangsa Pasar Khusus dari Hotel hingga DKI Harga garam produksi Desa Amed belakangan ini terus mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Harga garam yang masih tetap dibuat dengan cara tradisional menggunakan peti itu saat ini menembus Rp 17.500 ribu per kilogramnya. Kondisi itu membuat petani garam di Amed bisa bernapas lebih lega. Lalu, apakah garam produksi Amed itu tersaingi produk impor? Ke mana saja pangsa pasar garam yang masih menggunakan cara-cara pengolahan tradisional itu?

KETUA Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed I Nengah Suanda, Rabu (13/11) kemarin mengungkapkan, untuk saat ini harga garam Amed itu sudah naik. Dari segi kualitas dan daya jual sudah mampu bersaing. Karena grafik harga cenderung naik, maka hal itu menjadi suatu hal yang membahagiakan para petani garam itu. Kare-

na produksi garam tradisional Amed itu mampu menembus Rp 17.500 per kilogramnya.

Apalagi harga segitu masih di tingkat petani. Kalau dibandingkan harga beberapa tahun lalu sangat rendah.

Karena per kilogram harga saat itu Rp 2.000 hingga Rp 5.000. Karena harga jual tidak sebanding dengan ongkos produksi, hal itu membuat para petani meradang.

‘’Maka akibat kondisi itu membuat petani garam itu beralih profesi. Wajar saja karena penghasilannya tidak cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari para petani itu,’’ ujar Nengah Suanda.

Kalau dilihat harga garam saat ini memang sudah lumayan baik. Karena belakangan, harga garam terus menunjukkan grafik meningkat. Ini baru harga di tingkat petani segitu. Kalau masuk di MPIG bisa mencapai Rp 35.000. ‘’Kenapa harganya bisa lebih mahal di MPIG, karena di sana ada proses pemilahan atau sortir,” ucapnya memberi alasan.

Suanda menambahkan, penjualan garam Amed itu tidak bergantung kondisi ketersediaan stok di pasaran apakah produksi garamnya itu me-

numpuk atau tidak. Pihaknya juga tidak terpengaruh dengan impor garam yang mengakibatkan adanya kelesuan penjualan garam di daerah.

“Terkait pemasarannya, malah kita sudah memiliki pasar sendiri. Karena hasil garam ini kita jual ke sejumlah tempat seperti hotel dan restoran.

Termasuk ada distributor di Jakarta yang mengambil garam Amed ini,” katanya.

Dia menjelaskan, produksi garam Amed itu berbeda dengan garam-garam yang lainnya. Termasuk dari segi kualitas juga berbeda. Garam Amed itu warnanya putih.

Soal rasa lebih gurih. Sedangkan kadar asinnya pas. ‘’Jadi, tidak berlebihan karena itu tidak menimbulkam kesan pahit di lidah,’’ terangnya. (nan)

GARAM - Petani saat memproses garam Amed.

Bali Post/kmb41

Kamis Pon, 14 November 2019

Diperketat, Pengamanan Mapolres Semarapura (Bali Post) Aksi terorisme kembali menyasar aparat penegak hukum, Rabu (13/11) kemarin. Kali ini sasarannya adalah polisi di Mapoltabes Medan, Sumatera Utara. Ledakan bom bunuh diri itu menjadikan aparat memperketat pengamanan. Seperti di Mapolres Klungkung, Kapolres Klungkung AKBP Komang Sudana langsung memerintahkan jajarannya untuk memperketat penjagaan pintu masuk Mapolres Klungkung.

Ia menegaskan, agar jajarannya langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan masyarakat ketika memasuki Mapolres Klungkung. Setiap masyarakat yang hendak mengurus sesuatu di Mapolres Klungkung diperiksa dengan ketat satu per satu, guna memastikan tidak membawa benda-benda berbahaya saat memasuki markas komando. “Meski pengamanan diperketat, tetapi proses pengamanan tetap dilakukan dengan humanis dan simpatik kepada masyarakat.

Agar, pelayanan tetap berjalan lancar,” katanya.

Perintah serupa juga diberikan kepada jajaran polsek, untuk meningkatkan kewaspadaan. Tidak hanya fokus pada pengamanan markas komando masing-masing, tetapi juga tempat-tempat umum yang menjadi pusat keramaian masyarakat. Demikian juga dengan aktivitas pelabuhan tradisional, agar pemantauan dan keamanannya dapat ditingkatkan. “Pastikan setiap orang yang datang, benarbenar aman. Kita tidak boleh lengah,” kata Kapolres.

Kepada petugas penjaga tahanan, Kapolres juga mengingatkan untuk selalu siaga dan meningkatkan kewaspadaanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus lakukan kontrol pada tahanan

khususnya terkait keamanan tahanan. “Selalu waspada terhadap yang besuk tahanan, terutama dalam pengiriman makanan sebagai antisipasi dan pencegahan benda tajam dan makanan yang berbahaya.

Jangan sampai lolos ke ruang tahanan,” tegas Kapolres.

Patroli Dialogis Antisipasi masuknya kelompok radikal, juga dilakukan di wilayah kepulauan Nusa Penida. Anggota Polsek Nusa Penida sebanyak 12 personil, dipimpin langsung Pawas Iptu Sang Ketut Susila dan Padal Iptu I Gede Puja Artana, melakukan patroli dialogis, menyasar kerumunan masyarakat, Rabu (13/11) kemarin. Ini untuk mencegah paham ini masuk ke wilayah itu, sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat lokal setempat agar terus meningkatkan kewaspadaan.

“Ini untuk mengantisipasi adanya tindakan radikal maupun masuknya radikalisme ini ke Nusa Penida melalui Pelabuhan Tradisional. Sehingga, dalam patroli ini sasaran yang dituju objek vital tempat pelayanan publik,” kata Sang Ketut Susila, saat ditemui di Pelabuhan Tradisional Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida.

Personel nampak melakukan pengawasan serta berdialog dengan perkumpulan para sopir travel dan ojek yang mangkal di Pelabuhan Tradisional Banjar Nyuh. Hasil sementara, dalam giat patroli tersebut belum ada hal-hal yang mencurigakan yang mengarah ke tindakan radikalisme. Diharapkan kepada sopir travel dan ojek dan yang beraktivitas di pelabuhan, agar menginformasikan segera mungkin kepada petugas, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. (kmb31)

SOSOK Fokus pada Program Pemberdayaan Masyarakat Dana desa tahun ini mencapai Rp 51,5 miliar. Bahkan, tahun depan rencana akan ditambah lagi Rp 2 miliar. Untuk keberlangsungan penggunaannya, desa diperingatkan agar memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal. Jangan sampai ada Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Apalagi, kalau sampai melebihi 30 persen. Bila itu terjadi, maka realisasi dana desa tahun depan bisa ditunda sesuai dengan nominal Silpa. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Klungkung, Wayan Suteja, Selasa (12/11) lalu.

Pejabat asal Karangasem ini mengatakan, mayoritas dana desa pada triwulan III ini dimanfaatkan untuk pengerjaan proyek fisik, seperti pembuatan jalan ataupun gang. Batas waktu pengerjaannya sampai 31 Desember. Sementara pertanggungjawabannya paling lambat sudah disetor Februari 2020. “Karena banyak digunakan untuk pengerjaan infrastruktur, maka waktu yang diperlukan untuk pengerjaannya juga lebih lama. Maka, perhitungannya harus matang, agar tidak sampai terlambat,” tegasnya. Suteja berharap dengan tingginya pemanfaatan dana desa untuk proyek infrastruktur tahun ini, maka program serupa bisa dikurangi untuk tahun mendatang.

Sesuai ketentuan pusat untuk tahun 2020, pemanfaatan dana desa akan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Ini sejalan dengan petunjuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang berencana mengubah prioritas pemanfaatan dana desa pada 2020. Dari yang semula fokus pada pembangunan infrastruktur guna memperlancar aktivitas masyarakat.

Kemudian dana desa akan digunakan untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi desa. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan fokus tersebut, dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan desa wisata. Ini menjadi dua gerbong besar yang bisa mewadahi tujuan pemberdayaan masyarakat di desa. (gik)

Pascatewasnya Dua Wisman

Kapten ”Boat” Jadi Tersangka

Semarapura (Bali Post) Polisi akhirnya menetapkan kapten boat, Suhadak (35), sebagai tersangka dalam peristiwa terbaliknya sebuah fast boat di perairan Devil Tears, Desa Lembongan, Nusa Penida, pertengahan September lalu.

Kapten boat dinilai yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang telah merenggut dua orang wisatawan mancanegara itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Suhadak asal Banyuwangi, Jawa Timur ini langsung dijemput di tempat tinggal sementara di Desa Jungut Batu.

Bali Post/gik

PERIKSA - Salah satu personel polisi saat memeriksa barang bawaan masyarakat di pintu masuk Mapolres Klungkung, Rabu kemarin.

Kapolsek Nusa Penida AKP Komang Reka Sanjaya, Rabu (13/11) kemarin, mengatakan proses penangkapan dilakukan Unit Reskrim Polsek Nusa Penida yang dipimpin Kanit Reskrim Iptu I Nyoman Sudarsa. Penangkapan itu berdasarkan serangkaian hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, berdasarkan laporan polisi : LP-B /23 / 1X / 2019/Bali/ Res Klungkung, tertanggal 16 September lalu, oleh pelapor Dewa Kadek Adi Artawan.

“Setelah ditangkap di kosnya, dia selanjutnya dibawa ke Polsek Nusa Penida, untuk proses penanganan lebih lanjut,” kata Kapolsek Reka Sanjaya.

Peristiwa terbaliknya fast boat yang ditumpangi dua WNA di perairan Devil Tears, diduga ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh kapten boat. Sehingga fast boat sempat terhenti di tengah gelombang tinggi di tengah laut, sebelum terbalik dihantam gelombang itu. Namun, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih jauh, ancaman hu-

kuman yang menjerat kapten boat tersebut. Karena masih dalam proses penanganan oleh petugas setempat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, fast boat yang ditumpangi dua wisatawan mancanegara (wisman) terbalik dihantam gelombang di Devil Tears, Senin (16/9). Mereka sempat dievakuasi dan dilarikan ke Puskesmas Nusa Penida II, tetapi nyawanya tak tertolong lagi. Ada tiga orang di atas fast boat Nagasima-Go tersebut. Mereka; Suhadak (35) bersama Caval Heir O Biron (48) asal Brazil dan Victor Johannes Allers (43), asal Afrika Selatan.

Saat tiba di perairan Devil Tears, tiba-tiba fast boat ini terhenti. Tidak lama berselang, fast boat ini langsung diterjang gelombang tinggi, sehingga mengakibatkan posisi boat terbalik. Karena panik, kapten dan kedua penumpang langsung tercebur ke laut. Kapten Suhadak bisa menyelamatkan diri. Tetapi dua wisman ini terus diterjang gelombang, hingga tewas tenggelam. (kmb31)

Lakalantas Tewaskan Dua Anak

Polisi Minta Orangtua Larang Anak Kendarai Motor Semarapura (Bali Post) Pascakecelakaan tragis yang menewaskan dua anak di Banjar Tiagan, Desa Klumpu, Nusa Penida, pihak kepolisian kembali memperingatkan para orangtua agar lebih bijak dalam mengawasi anak. Jangan manjakan anak-anak dengan fasilitas kendaraan bermotor, apabila masih di bawah umur. Ini sangat riskan, mengingat tingkat pemahaman dalam berlalu lintas jelas masih sangat kurang, sehingga sangat berbahaya ketika di jalan raya.

Kapolsek Nusa Penida Kompol Komang Reka Sanjaya, Rabu (31/11) kemarin, meminta kepada pihak orangtua agar melarang anak-anaknya mengendarai sepeda motor.

Ini belajar dari kasus dua pelajar I Putu Agus Dedy Wiyatmaja (13) dan yang dibonceng I Kadek Angga Setiawan (12) tewas setelah terlibat lakalantas dengan pick-up, pekan lalu. Saat itu, Agus asal Banjar Pangkung Gede Desa Batu Madeg bersama Angga melintas di Banjar Tiagan menuju selatan. Saat itu, sepeda motor korban, DK

6609 MY hendak mendahului pick-up DK 9813 HL yang dikendarai I Made Suarya (40) asal Desa Batu Kandik, Nusa Penida. Pick-up itu bermuatan penuh pasir dan bahan bangunan lainnya.

Saat mendahului pick-up, motor korban menyenggol bumper samping kanan mobil pick-up itu dan motor korban jatuh ke kanan. Sedangkan pengendara dan yang diboncengnya jatuh dan sempat terlindas mobil pick-up. Akibat luka yang cukup parah, keduanya meninggal dunia di TKP. (kmb31)

Bali Post/gik

Barang bukti - Tersangka bersama barang bukti berupa pelampung dan tali perlengkapan fast boat, saat diamankan di Mapolsek Nusa Penida.

Korupsi Hibah Pembangunan Pura

Dua Terdakwa Divonis 2,5 Tahun

Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sempat bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Klungkung I Nyoman Simpul dan I Ketut Ngenteg, mantan Sekretaris DPC PDI-P Klungkung, Rabu (13/11) kemarin divonis bersalah. Oleh majelis hakim yang dipimpin I Wayan Sukanila, kedua terdakwa masingmasing divonis pidana penjara selama dua tahun enam bulan atau 2,5 tahun.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah menilep dana hibah

APBD Provinsi Bali 2014 untuk pembangunan pelinggih di Pura Paibon Tutuan di Banjar Nyamping, Gunaksa, Dawan, Klungkung senilai Rp 70 juta. Jika dilihat hukuman yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Wayan Wira Atmaja, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum masing-masing selama tiga tahun dan enam bulan.

Dalam kasus ini, terdakwa Simpul dan Ngenteg terbukti bersalah secara

sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama. Terdakwa disebut melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Selain menjatuhkan pidana fisik, juga menghukum Simpul dengan membayar uang pengganti Rp 35 juta.

Jika tidak membayar paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Namun jika harta bendanya tidak mencukupi, Simpul akan mengganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Hal yang sama juga untuk terdakwa Ngenteg.

Menanggapi putusan itu, kedua terdakwa melalui tim penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar menyatakan menerima. Sedangkan jaksa masih menyatakan pikir-pikir. (kmb37)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Kamis Pon, 14 November 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dicari Tukang Finishing Furniture, Hub:081936900936 B.BP.031.11.19.0000334

BVC Krj Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt semua usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunan Resto pasti berangkat Line WA081375409869&087754689692 B.BP.004.11.19.0000275

Dcr 2org Sopir,5 Tng Ptong Aym Admn,KpalaGudang 081916196888 B.BP.001.11.19.0000261

Dcr Marketing Bhn Bangunan,Min SLTA,Ada Kendaraan,Gaji,Uang Makan,Komisi.CV Adrian Pratama Jl.Gunung Agung 144 B Dps B.BP.001.11.19.0000331

Dcr Pembantu rmh tangga niat kerja,jujur hub.081236760188

Dcr Tenaga Bersih-Bersih Rumah Hub.082359352500 B.BP.001.11.19.0000339

Dicari Accounting wanita berpengalaman mengerti pajak utk Toko Prima Moda,Jl.Teuku Umar 133 Dps T.236735 B.BP.004.11.19.0000269

B.BP.004.11.19.0000270

Dicari Sopir Pribadi Domisili Denpasar.Hub:087898301403 B.BP.001.11.19.0000325

Dicari Staf Kantor 19-30th Hub.0877 5569 4700 B.BP.001.11.19.0000299

PROPERTY DISEWAKAN RUKO

Dikont.Ruko 2Lt Jl.Tkd Yeh Aya Hub. 08124647824 / 087760279795 B.BP.001.11.19.0000322

PROPERTY DIJUAL TANAH

JASA KONTRUKSI

SERVICE

B.BP.001.11.19.0000318

JASA

Tertarik dibaca Kartu Tarot?

Hubungi Rathi 0859 5957 5914 B.BP.803.11.19.0000319

KEHILANGAN

DIJUAL RUMAH

Rmh T.60/111M2,Lok.Jl Mandiri III Jimbaran,Unit Terbatas Hub:08123800352/081999947081

Tanah 3@ Br Dukuh Dalung view sawah, 081999231333 sgr

Hlg BPKB dan STNK DK 7054 EK An.Kadek Galung Ariadi

B.BP.001.11.19.0000021

B.BP.004.11.19.0000332

B.BP.001.11.19.0000326

B.BP.001.11.19.0000336

� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

Bngn Baru,Renovasi,Desain,Las, Smur Bor,Rmh Bcor 081338848318

2,5are Jl.Nagasari Penatih,Lbr jl 5M,Dkt Jl.Raya,085101512575

PROPERTY

Informasi pasang iklan Telepon

HlgBPKBNo.H05656605-ODK8224 FN An.I Ketut Gunarsa,Badung B.BP.001.11.19.0000317

SERVICE

BIRO JASA

BIRO JASA

SERVICE

Kamis Pon, 14 November 2019

Jaga Kelestarian Hutan

Bupati akan Gunakan Dana dari Kabupaten Lain Bangli (Bali Post) – Pemkab Bangli saat ini sedang mencari formula untuk bisa mendapatkan kompensasi pemanfaatan air dari kabupaten lain. Rencananya dana kompensasi yang didapat akan dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai sumber air melalui masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Bupati Bangli I Made Gianyar ditemui belum lama ini mengungkapkan, setelah nantinya ada kesepakatan mengenai kompensasi kabupaten lain atas pemanfaatan air dari Bangli, pihaknya akan membuat skim pemanfaatan dana kompensasi tersebut. Karena skim instrumennya ekonomi lingkungan, maka pihaknya berencana memanfaatakan dana kompensasi itu untuk kelestarian hutan.

Pihaknya akan menggelontorkan dana tambahan ke desadesa yang ada di sekitar hutan.

Syarat uang itu bisa dicairkan desa, kalau masyarakatnya bisa menjaga hutan dengan baik dan hutannya tidak boleh terbakar.

“Karena instrument ekonomi lingkungan, maka lingkungan harus tetap terjaga. Hutannya harus tetap lestari, tidak boleh terbakar. Sehingga uang yang kita dapatkan dari kabupaten/ kota lain dan dari provinsi, kita pakai untuk memberikan kompensasi bagi masyarakatmasyarakat yang menjaga lingkungannya dengan baik,” terangnya.

Selain digelontor ke desa-

desa yang ada di sekitar hutan, dana kompensasi dari kabupaten lain juga akan diarahkan membantu petani yang ada di daerah aliran sungai. Gianyar mengatakan jika selama ini petani di daerah aliran sungai yang menanam bambu hanya menghasilkan pendapatan Rp 100 juta per tahun, lebih kecil dari hasil menanam jeruk, maka pemerintah akan memberikan subsidi supaya mereka tetap mau menanam bambu.

“Sehingga tidak dialihfungsikan daerah aliran sungainya dengan ditanami jeruk. Yang mana kita tahu jeruk kan boros air, dan peluang longsornya tinggi,” jelasnya.

Di sisi lain, Made Gianyar mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi rencananya akan memberikan bantuan untuk Bangli senilai Rp 25 miliar pada tahun depan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk BKK. Oleh Bupati dana tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Pasar Kintamani. Selain Pemprov, Kabupaten Gianyar juga kabarnya akan memberikan Rp 10 miliar untuk Bangli. Terkait bantuan dari Kabupaten Gianyar itu, Bupati mengatakan akan memanfaatkannya untuk peningkatan infrastuktur konektifitas antarkabupaten. Pihaknya akan melebarkan jalan penghubung Bangli dengan Gianyar seperti yang ada di Guliang, Desa Tamanbali sehingga nyaman dilalui masyarakat. (kmb40)

SENI UKIR Desa Jehem, Kecamatan Tembuku merupakan sentra kerajinan seni ukir sanggah di Bangli. Sebagian besar warga di desa ini bergelut pada kerajinan tersebut.

Pemasarannya tak terbatas hanya di wilayah Bali, namun juga hingga ke luar Bali terutama daerah transmigran. Tampak seorang perajin tengah mengukir sanggah.

Bali Post/ina

Lahan Warga di Seked Terbakar

Bangli (Bali Post) –

Kebakaran lahan kembali terjadi Rabu (13/11) kemarin. Lahan yang terbakar berada di wilayah Seked, Desa Kedisan, Kintamani. Belum diketahui pasti pemicu kebakaran lahan milik warga tersebut. Untuk memadamkan api, Dinas Satpol PP dan Damkar Bangli menerjunkan dua unit armadanya ke lokasi.

Bali Post/dok

Karena instrumen ekonomi lingkungan, maka lingkungan harus tetap terjaga. Hutannya harus tetap lestari, tidak boleh terbakar. Sehingga uang yang kita dapatkan dari kabupaten/kota lain dan dari provinsi, kita pakai untuk memberikan kompensasi bagi masyarakat yang menjaga lingkungannya dengan baik.

I Made Gianyar

Perbekel Desa Kedisan Nyoman Gamayana dikonfirmasi kemarin mengatakan, peristiwa kebakaran lahan terjadi siang hari. Lahan yang terbakar berupa semak-semak dan pepohonan.

Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai puluhan are.

Dia menyebut, lahan yang dilanda kebakaran merupakan milik beberapa warga.

Pihaknya tidak tahu secara pasti pemicu kebakaran dan dari mana titik api berasal.

Saat kebakaran terjadi, dirinya dan sebagian besar ma-

Amankan Markas, Polres Periksa Pengunjung dan Pasang CCTV Bangli (Bali Post) Polres Bangli terus berupaya meningkatkan standar keamanan di areal markas.

Terlebih pasca adanya kasus bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, Rabu (13/11) kemarin.

Kapolres Bangli AKBP Agus Tri Waluyo, Rabu kemarin mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pengamanan markas selama ini telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. “Sistem Pengamanan Markas sudah sesuai SOP dan sudah diberlakukan sejak lama,

misalnya dilakukan pemeriksaan pada pintu masuk yang dilakukan oleh anggota penjagaan dan memeriksa barang bawaan setiap masyarakat atau pengunjung yang memasuki mako Polres,” kata AKBP Agus.

Saat melapor ke ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), masyarakat juga diminta untuk menyerahkan identitas diri yang akan dicatat oleh petugas piket dan ditukar sementara dengan kartu Pengunjung (Visitors). Hal tersebut dilakukan untuk mendata para pengunjung yang masuk ke Mako Polres Bangli.

Untuk meningkatkan pengamanan, sejak beberapa bulan lalu Polres Bangli juga telah memasang sejumlah kamera CCTV. Pemasangan dilakukan di beberapa titik strategis seperti di pintu masuk dan jalan di depan Polres. Tujuannya untuk memantau situasi di lingkungan Mapolres Bangli selama 24 jam. “Kami mengharapkan dengan upaya pengamanan mako dan pemasangan CCTV dapat memantau situasi sehingga keamanan Mapolres dapat lebih terjamin,” kata Mantan Kasat Narkoba Polresta Denpasar itu. (kmb40)

Bali Post/ist

PENGUNJUNG - Anggota Polres Bangli sedang memeriksa barang bawaan pengunjung.

syarakat setempat sedang sibuk mengikuti upacara ngusaba di Pura Bale Agung.

“Kedisan punya kru khusus untuk menangani kebakaran. Saat kebakaran terjadi kru kita langsung tanggap melaporkan kejadian itu ke Damkar,” terangnya.

Sore kemarin, kebakaran lahan di wilayah desanya itu sudah berhasil dipadamkan. Pemadaman dilakukan warga dibantu petugas Damkar Bangli. “Sekarang sudah padam seluruhnya. Tadi saya sudah sempat hubungi kru, sudah selesai penanga-

nannya,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangli Dewa Agung Suryadarma mengatakan, berdasarkan laporan dari anggotanya di lapangan, lahan yang terbakar di wilayah Seked berupa semak-semak. Untuk memadamkan api, pihaknya menerjunkan dua unit armadanya berupa mobil pemadam dan satu unit mobil tangki. Pihaknya belum bisa menyebutkan luas lahan yang terbakar termasuk kerugiannya. (kmb40)

Bali Post/ist

TERBAKAR - Lahan warga di wilayah Seked terbakar, Rabu (13/11) kemarin.

Pemkab Kembali Usulkan Pengadaan Lampu PJU ke Pusat Bangli (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Bangli tahun ini mendapat bantuan 273 unit lampu penerangan jalan umum (PJU) dari pemerintah pusat. Rupanya bantuan tersebut masih belum cukup untuk menerangi jalanan di wilayah Bangli. Karenanya Pemkab melalui Dinas Perhubungan kembali mengusulkan pengadaan lampu PJU ke pemerintah pusat sebanyak 400 unit.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli Gede Arta mengungkapkan, 273 unit lampu PJU yang diberikan pusat tersebut, terdiri dari 225 unit lampu bertenaga surya (solar cell) dan 48 unit lampu konvensional. Bantuan lampu PJU tenaga surya yang merupakan bantuan dari Kementerian ESDM, saat ini sedang dalam tahap pemasangan.

Lokasi pemasangannya dari jalur Kintamani-LembeanManikliyu dan Langgahan.

Dipastikan, sekitar pertengahan Desember nanti lampu tenaga surya tersebut sudah mulai menyala. “Jalur di sana memang banyak pohon. Kita sudah survei dengan teknisinya, untuk menentukan pemasangannya supaya bisa mendapat sinar matahari yang cukup.

Kalau hutannya agak lebat, terpaksa kita pindahkan lokasi yang memungkinkan mendapatkan sinar,” ungkapnya, Rabu (13/11) kemarin.

Sementara bantuan 48 unit lampu konvensional bantuan dari Kementerian Perhubungan, lanjut Gede Arta, sudah selesai dipasang di jalur Penelokan-Toya Bungkah. Saat ini lampu PJU di jalur itu sudah menyala.

Meski sudah mendapat bantuan ratusan unit lam-

pu PJU dari pusat, namun Gede Arta mengaku keberadaan lampu PJU di Bangli saat ini masih kurang. Bahkan dia menyebut kekurangannya cukup banyak. Karenanya untuk menambah jumlah lampu PJU, pihaknya tahun ini kembali mengusulkan pengadaan lampu PJU jenis solar cell ke Kementerian ESDM. Jumlah bantuan yang diusulkan sebanyak 400 unit.

Jika terealisasi, nantinya

bantuan 400 unit lampu PJU itu akan diarahkan untuk penerangan jalan di empat kecamatan. Diutamakan, di jalur-jalur objek wisata. “Saya optimis 2020 ini pusat akan memberikan lagi bantuan PJU untuk Bangli,” kata Kadis asal Desa Songan, Kintamani itu.

Disebutkannya, satu unit lampu solar cell yang diberikan pusat nilainya sekitar Rp 35 juta. Lebih mahal dibandingkan lampu PJU

konvensional yang hanya Rp 6 juta per unit. Lampu PJU jenis solar cell menurutnya lebih efesien karena memanfaatkan tenaga matahari. Dengan pemasangan lampu PJU solar cell, Pemkab tidak lagi harus membayar rekening listrik ke PLN dari penggunaan lampu tersebut. “Makanya ke depan kami akan usahakan semua lampu PJU di Bangli menggunakan tenaga surya,” imbuhnya. (kmb40)

Bali Post/kmb40

PJU - Lampu PJU yang terpasang di Jalan Brigjen Ngurah Rai, tepatnya di depan Kantor Bupati Bangli.

OLAHRAGA

Kamis Pon, 14 November 2019

15

Bali United Perlu 12 Poin untuk Jadi Juara

Gianyar (Bali Post) – Perebutan gelar juara Liga 1 2019 semakin mengerucut. Bali United menjadi tim terdepan yang bisa menjuarai Liga 1 2019.

Dengan Liga 1 2019 yang hanya menyisakan 7-8 pertandingan, maka Bali United hanya membutuhkan empat kemenangan lagi untuk menyegel posisi teratas. Saat ini Bali United berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 57 poin.

Anak asuh dari Stefano Cugura alias Teco itu unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya, Persipura Jayapura, yaitu 13 poin. Bali United dan Persipura Jayapura masih menyisakan 8 pertandingan, karena masingmasing masih mempunyai satu laga tunda.

Sementara tim-tim lain di bawahnya, ada Madura United, Borneo FC, Arema FC, Persib Bandung dan PSS Sleman hanya menyisakan 7 pertandingan.

Maka hi-

Pesepak bola Bali United Paulo Sergio (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Persela Lamongan Lucky Wahyu dalam pertandingan sepak bola Liga 1 2019 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (31/10).

Pertandingan berakhir imbang dengan skor 1-1.

Bali Post/ist

Peserta uji kompetensi di Lala Studio Veteran, Rabu (13/11) kemarin.

Kompetensi Senam Indonesia (LSKSI) Adhita Pramita di sela-sela menguji peserta yang mengikuti uji kompetensi senam level 2, di Lala Studio Veteran, Rabu (13/11) kemarin. Dijelaskannya, keberadaan TUK hanya satu yang diakui pemerintah di tiap provinsi. ‘’Jadi, saya tegaskan di Pulau Dewata ini di luar Lala Studio, tidak boleh menyelenggarakan uji kompetensi senam,’’ tandas Adhita.

Yang membanggakan, kata

Adhita, kesadaran masyarakat dan insan senam makin tinggi guna mengikuti uji kompetensi ini. Data itu dikuatkan dari LSKSI, yang hingga kini menerbitkan lebih dari 5.000 sertifikat. ‘’Kami jamin instruktur yang lulus uji kompetensi, kemahirannya telah diakui pemerintah, bahkan selevel dibandingkan kepiawaian instruktur senam se-Asia,’’ ungkap Adhita.

Begitu pentingnya sertifikat bagi instruktur senam, bagi sanggar senam maupun instansi yang menggunakan jasa instruktur, berhak menanyakan apakah instruktur bersangkutan telah mengantongi sertifkat resmi dari pemerintah. ‘’Saya kira wajar instansi dan sanggar senam menanyakan kepada instruktur, apakah telah lulus uji kompetensi,’’ tuturnya.

Adhita sendiri berpengalaman menguji di Semarang, Yogyakarta dan Sidoarjo.

Pemilik Lala Studio Adolfina Grace Tangkudung menjelaskan, peserta uji kompetensi kali ini dari Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng serta Kalteng. Pada kesempatan itu, hadir pula I Ketut Darna mewakili Disdikpora Kota Denpasar. (022)

Aturan Spesifik ‘’Pembahasan lebih lanjut mengenai RUU PKS sesuai dengan ketentuan pasal 71 (a), UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan dicarry-over pada masa periode yang baru 2019-2024,’’ ujarnya.

Lebih jauh, Bintang Puspayoga menjelaskan, berdasarkan rapat terakhir DPR periode lalu tertanggal 25 September 2019 disepakati pembentukan tim perumus. ‘’Hingga rapat terakhir 25 September 2019 yang merupakan rapat panja pemerintah dengan Komisi VIII DPR dengan hasil menyepakati untuk pembentukan tim perumus dan menyepakati substansi RUU PKS, meliputi pencegahan, perlindungan dan rehab,’’ urainya. Penegasan Bintang Puspayoga itu menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi VIII DPR tentang tindak lanjut RUU PKS. Anggota Komisi VIII Fraksi Gerindra Zainul Arifin mendorong agar RUU PKS masuk dalam prolegnas prioritas.

Menurutnya, kekerasan seksual membutuhkan aturan spesifik untuk melindungi korban.

Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Diah Pitaloka, mengingatkan bahwa perdebatan soal RUU PKS terjadi karena definisi tentang kekerasan seksual yang belum mencapai titik temu. Untuk itu, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta sebaiknya pembahasan awal di periode DPR saat ini menitikberatkan pada kesepakatan terlebih dahulu cara pandang antara pemerintah dan DPR. Lima Program Prioritas Sementara itu, mengenai Evaluasi Program dan Anggaran, Bintang Puspayoga menjelaskan kementeriannya menargetkan lima program utama atau prioritas yang akan dijadikan fokus Kementerian PPA dalam lima tahun ke depan. ‘’Pertama, menguatkan kualitas keluarga dan meningkatkan perannya utamanya dalam upaya pencegahan kekerasan, termasuk perkawinan anak dan pekerja anak,’’ jelas Bintang.

Kedua, menguatkan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak melalui peningkatan sumber daya manusia. Ketiga, Kement-

erian PPPA akan menguatkan sinergi dan jejaring antarkementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media. ‘’Selanjutnya, Kementerian PPPA akan menguatkan promosi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui kebijakan kabupaten atau kota layak anak.

Terakhir, Kementerian PPPA akan menguatkan kampanye publik dan gerakan masif yang melibatkan banyak pihak untuk promosi kebijakan. ‘’(Serta) Pengembangan model-model yang relevan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,’’ ucap Bintang.

Selain itu, Bintang Puspayoga juga menyampaikan sejumlah tantangan yang akan dihadapi Kementerian PPPA. Pertama, masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Kedua, terkait dengan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Ketiga, tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. ‘’Demikian juga terkait dengan tingginya pekerja anak dan perkawinan anak,’’ sebutnya. (kmb4) Kamis, 14 November 2019

05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita 10:00 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Nilai-nilai Tatwa Susila dan Upacara (3) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Ball Khrisna (2) Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Solusi Alternatif Marion Sam Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini

melakoni laga yang agak lebih ringan, yaitu kontra PSIS Semarang dan Semen Padang.

Teco mengaku ingin secepatnya juara. ‘’Jika kami bisa meraih juara secepatnya, kenapa harus menunggu sampai akhir kompetisi?’’ ujarnya, Rabu (13/11) kemarin.

Untuk itu, Teco meminta anak asuhnya tetap menjaga konsentrasinya. Menjaga mo-

10:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Solusi Alternatif Soman 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Pitra Yadnya (1) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:30 Wita Bali TV Shop 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Ocydia Home Shopping 16:30 Wita Nangun Yadnya Karya Agung Ngenteg Linggih, Piodalan lan Manca Kelud Merajan Arya

Jelantik Bukian-Buleleng 17:00 Wita Diabemed 17:30 Wita Kartun Ball Ganesh (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Lipsus Festival Seni Budaya Ke13 Kab. Badung 21:00 Wita Talk Show Merah Putih Menanti Kurikulum Menteri Baru 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

tivasinya untuk terus bersemangat mengejar kemenangan. ‘’Kalau kami bisa mengunci gelar juara secepatnya, tentu kami bisa liburan lebih cepat.

Sebab, saya tahu pemain dan kami semua tim pasti butuh liburan karena sudah bekerja sangat keras sejak Januari lalu,’’ papar pelatih yang musim lalu mengantarkan Persija Jakarta juara Liga 1 itu. (kmb33)

Berangkatkan 837 Atlet

Indonesia Targetkan 54 Emas

Jakarta (Bali Post) – Chief de Mission (CdM) kontingen Indonesia ke SEA Games 2019 Filipina, Harry Warganegara, memastikan akan memberangkatkan 837 atlet. Dengan kekuatan itu, Merah Putih mematok target empat besar.

Kontingen Indonesia ke SEA Games 2019 telah final.

Sebanyak 837 atlet Merah Putih akan tampil di 51 cabang olahraga dan di 418 nomor pada pesta olahraga negaranegara Asia Tenggara itu.

Diprediksi Indonesia akan mampu meraih 54 medali emas. ‘’Kalaupun ada margin error enggak akan banyak. Dengan jumlah emas itu diprediksi kami bisa memperbaiki

peringkat ketimbang SEA Games 2017,’’ ujar Harry, Selasa (12/11). Dua tahun lalu, Indonesia dengan kontingen 535 orang (atlet dan ofisial) finis di urutan kelima. Posisi itu didapatkan dengan raihan 38 emas, 63 perak, dan 90 perunggu.

Tetapi, Harry enggan merinci atlet-atlet yang dipatok medali emas di SEA Games 2019 itu. Dia hanya menyebut 27 cabang olahraga yang menjadi lumbung emas, antara lain atletik, balap sepeda, renang, kano, bulu tangkis, karate, angkat besi, dan wushu. ‘’Saya tidak bisa merinci atlet-atlet yang ditargetkan untuk mendapatkan medali emas, karena kontingen kali ini didominasi atlet muda dengan

perbandingan 60:40. Saya takut mereka malah terbebani.

Saya berharap di SEA Games ini, mereka bertanding dengan santai tanpa beban,’’ Harry menambahkan.

Kekurangan Dana Harry bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sempat mengeluhkan kekurangan dana sekitar Rp 17 miliar untuk mengirim kontingen ke Filipina. Mereka membutuhkan total biaya sebesar Rp 64 miliar untuk membiayai 1.279 orang (837 atlet dan 442 ofisial). Dana itu lebih besar dari anggaran yang disediakan pemerintah senilai Rp 47 miliar.

Dana sebesar Rp 47 miliar yang dianggarkan untuk ke-

Teror Perorangan

Hanya Lala Studio TUK di Bali

Denpasar (Bali Post) LKP Lala Studio merupakan satu-satunya Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Bali, sehingga berhak menyelenggarakan uji kompetensi bagi instruktur senam yang skill-nya diakui pemerintah secara resmi. Bagi instruktur yang lulus uji kompetensi, berhak mengantongi sertifikat dari pemerintah berlogo Burung Garuda Pancasila, serta diakui Diknas.

Hal itu dilontarkan penguji dari Lembaga Sertifikasi

tung-hitunganya berpatokan dengan Persipura Jayapura yang berada di posisi terdekat dan memiliki jumlah pertandingan yang sama. Tambahan tiga poin dari empat laga berikutnya atau total 12 poin, dipastikan

tidak akan terkejar lagi oleh Persipura Jayapura.

Namun, bukan perkara yang mudah bagi Bali United untuk menjadi juara dalam waktu dekat. Dari empat pertandingan terdekat, PSM Makassar dan Persib Bandung menjadi dua tim yang berpeluang menjegal langkah Bali United.

Sedangkan dua pertandingan lainnya, Bali United akan

Hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa RMN merupakan pelaku teror perorangan atau lonewolf. ‘’Pengembangan (kasus) masih

dilakukan oleh tim di lapangan,’’ katanya.

Dedi menyebutkan, dalam melakukan aksinya, RMN melilitkan bom di pinggangnya.

Sejumlah barang bukti yang ditemukan tim Densus 88 di lokasi kejadian, di antaranya baterai 9 volt, pelat besi, paku

Agenda Besar ‘’Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,’’ tegas Presiden. Menggigit, lanjut Jokowi, akan dilakukan melalui aparat hukum terkait.

Presiden Jokowi menjelaskan, ia sudah mendapat laporan mengenai banyaknya para pelaku usaha yang diperas oleh aparat penegak hukum. ‘’Saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar, kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan juga pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelakupelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini,’’ kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku ti-

Direvisi Lagi Menurut Astawa, setelah mendapat persetujuan di Kementerian ATR, revisi Perda RTRWP masih harus dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri sehingga membutuhkan waktu. Oleh karena itu, pihaknya bersama DPRD Bali sudah sepakat untuk mengonsultasikan dengan Gubernur.

Ada dua opsi yang ditawarkan, yakni pembahasan ranperda ditunda atau dilanjutkan dengan catatan direvisi lagi setelah Perda RTRWP yang baru rampung. ‘’Pasal 38 utamanya terkait dengan Perda RTRWP, yang mengacu kepada titik koordinat di dalam mengembangkan industri. Rujukan pewilayahan untuk pembangunan industri acuannya adalah dari

RTRW,’’ imbuhnya. Dengan adanya zona, lanjut Astawa, tidak semua daerah di Bali bisa dimasuki untuk pengembangan industri.

Koordinator Pembahasan Ranperda RPIP Nyoman Budiutama mengatakan, ranperda mengacu pada Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Namun materinya mengacu pada Perda RTRWP, RPJMD, RPJPD, dan visi-misi Gubernur. Sedangkan Perda RTRWP yang sebelumnya telah rampung direvisi di daerah hingga sekarang belum tuntas diverifikasi pemerintah pusat. ‘’Ranperda RPIP nanti dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan RPIP kabupaten/ kota,’’ ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Bali I Gusti Ayu Aries Sujati mengatakan, Bali memilih untuk mengem-

berangkatan kontingen diutamakan untuk membiayai atlet.

Sementara itu, kekurangan dana sebesar Rp 17 miliar itu akan dibebankan kepada ofisial. Usaha pertama untuk memenuhi dengan mengajukan dana kepada Kemenpora. ‘’Kami sedang mengupayakan kekurangan dana Rp 17 miliar itu kepada Kemenpora.

Berapa pun yang diberikan, kami harus menerima. Kalau masih kurang kami akan mencari sumber lain,’’ ujar Harry.

Sejauh ini, Harry melanjutkan, KOI mendapatkan sponsor sebesar Rp 3 miliar.

Tapi, dana itu akan digunakan untuk menyiapkan tim medis dan recovery untuk atlet yang terbagi dalam empat cluster di Filipina. (kmb33)

berbagai ukuran, potongan kabel dan tombol switch on off.

Pelaku awalnya masuk melalui pintu depan Mapolrestabes Medan, kemudian berjalan menuju Kantor Bagian Operasi Polrestabes Medan. Sesaat kemudian, pelaku meledakkan diri.

Ada enam orang menjadi korban luka dalam peristiwa ledakan bom bunuh diri itu, yakni empat anggota polisi, seorang pekerja harian lepas dan seorang warga sipil. Keenamnya kini dirawat di RS Bhayangkara Polda Sumut. (ant)

dak akan memberikan toleransi kepada aparat penegak hukum yang hanya menakut-nakuti kepala daerah maupun pengusaha. ‘’Kepada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, semua pengadilan tinggi dalam negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa. Saya juga tidak akan memberi toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti, dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Saya

sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini,’’ tegas Presiden.

Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD tingkat I dan tingkat II, kajati, kajari, kepala pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kapolda, kapolres, dandim hingga danrem serta para kepala lembaga negara terkait sejumlah 2.693 orang. (ant)

bangkan lima industri unggulan dari 11 jenis industri yang ditentukan pemerintah pusat. Pasalnya, kelima industri unggulan tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan bisa mengembangkan perekonomian di Bali sesuai dengan potensi daerah. ‘’Industri pangan misalnya, terdiri dari industri pengolahan biji kakao di Jembrana, buah-buahan di Buleleng (anggur - red), Karangasem (salak - red), Bangli (jeruk - red), kemudian biji kopi di Pupuan, Banyuatis, Kintamani, mete dan kelapa di daerah timur yang kering, ikan dan daging di Jembrana, dan ada industri minuman fermentasi budaya branding Bali seperti arak,

berem,’’ ujarnya.

Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal, lanjut Aries, sekarang juga sedang berkembang sehingga turut masuk dalam industri unggulan provinsi. Kemudian, industri tekstil dan produk tekstil seperti endek dan songket, industri kerajinan yang terdiri dari kerajinan kayu, bambu, dan logam, serta industri elektronika dan telematika untuk menunjang revolusi industri 4.0. Politisi PDI-P asal Buleleng ini menegaskan bila di Bali tidak ada industri besar. ‘’Harus ada kajian bagaimana dampak lingkungannya. Bali yang kecil, bebannya besar kan kasihan,’’ pungkasnya. (kmb32)

KAMIS PON, 14 November 2019

Ngurah Pandji

’’Limit’’ Memuliakan Air

Bali Post/ist

WAYANG - Bagus Bharatanatya, dalang muda dari Banjar Babakan, Sukawati saat mementaskan wayang kulit.

Wayang Kulit dan Ritus Tumpek Wayang DALAM perhitungan kalender Bali, mulai tanggal 10 hingga 16 November 2019 ini, dikenal sebagai wuku wayang. Tepat pada tanggal 16 November, diperingati sebagai Tumpek Wayang, yaitu hari keramatnya kesenian wayang kulit. Prosesi ritual terhadap kesenian itu misalnya dapat disaksikan di lumbung seni pertunjukan wayang Bali, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar. Di Banjar Babakan, sekitar 19 orang dalang dengan keluarganya masing-masing disibukkan oleh rangkaian upacara itu.

Seluruh wayang dikeluarkan dari kotak wayangnya.

Semuanya dibeber rapi di sanggah atau merajan masing-masing. Demikian disampaikan dosen ISI Denpasar Dr. Kadek Suartaya, M.Si., Rabu (13/11) kemarin.

Dikatakannya, di tengah keprihatinan terhadap kian redupnya binar wayang kulit Bali, napas panjang seni pertunjukan ini disangga oleh ritus keagamaan Tumpek Wayang. Di salah satu kantong seni pertunjukan wayang kulit Bali tersebut, doa terhadap eksistensi kesenian ini terus dipanjatkan. Kaderisasi dalang berlenggang ala-

miah sambung-menyambung seakan tak peduli dengan kian menjauhnya penonton wayang.

Dulu, ketika budaya agraris tradisional masih kental mewarnai kehidupan orang Bali, kesenian wayang kulit memang sempat menjadi bagian dari totalitas kehidupan masyarakatnya.

Jagat wayang dicerap sebagai tuntunan dan falsafah hidup. Saripati cerita yang dituturkan tontonan wayang menjadi kiblat berperilaku.

Tokoh-tokoh idolanya menjadi identifikasi diri.

Kini di tengah transformasi budaya yang sedang menggelinding dengan fenomena perubahan yang cepat dan dahsyat, seni pertunjukan wayang rupanya terdistorsi.

Interelasinya dengan masyarakat pendukungnya kian senjang. Sementara jagat wayang asyik dengan kesendiriannya. Di sisi lain, masyarakat pendukungnya kian gamang dengan kompleksitas kehidupannya.

Perjalanan waktu dan atmosfir zaman berdampak pada pergeseran pola berpikir, perilaku, dan keyakinan masyarakat. Kini jarang ada terdengar orang Bali

yang ngotonan atau peringatan hari kelahiran yang bersiklus 210 hari, atau berkaul menyelenggarakan pementasan wayang seperti di masa-masa lalu. Sekarang juga jarang terjadi sebuah upacara perkawinan dimeriahkan dengan pementasan wayang dengan cerita ‘’Arjuna Wiwaha’’ misalnya. Kini juga kian sulit menjumpai pementasan wayang dengan cerita ‘’Bima Swarga’’ dalam rangkaian upacara ngaben.

Kegelisahan memang kini sedang menggayut di kalangan penggiat seni pertunjukan wayang kulit Bali.

Kendati demikian, rupanya seni boneka pipih dua dimesi ini tak buru-buru dikubur.

Dalang-dalang di Banjar Babakan, Sukawati, masih tabah melakoni dunianya.

Bahkan lebih dari itu, mereka mencoba menggeliat.

Dalang-dalang senior seperti I Wayan Nartha, I Wayan Wija dan I Made Juanda serta dalang muda seperti Bagus Bharatanatya (Juara I Lomba Dalang Remaja PKB 2013) misalnya, masih setia mengawal wayang kulit Bali.

Selain mengawal kelestarian Wayang Parwa yang bersumber dari epos Mahab-

harata dan Wayang Ramayana yang bersumber darai epos Ramayana, para seniman wayang kulit di Banjar Babakan itu memang melakukan langkah-langkah kreatif.

Adalah dalang I Wayan Wija pada tahun 1980 menciptakan Wayang Tantri, wayang kulit yang bersumber dari lakon Tantri. Pada tahun 1985, dalang I Ketut Klinik menggagas Wayang Babad, seni pertunjukan wayang yang bercerita tentang kisah-kisah semisejarah. Kedua kreasi wayang tersebut, kini cukup eksis di tengah masyarakat Bali. Secara konseptual dan pola garap, kedua kreasi wayang itu tetap anut dengan konvensi klasik wayang kulit Bali.

Para dalang Banjar Babakan itu memang telah memberi kontribusi yang signifikan bagi perjalanan seni pertunjukan wayang kulit Bali. Secara kualitatif, reputasi para seniman wayang desa itu telah teruji dan diakui di Bali, bahkan telah unjuk kiprah dalam forum internasional. Dalang Wija dan Wayan Nartha, misalnya, telah berkali-kali diundang pentas ke mancanegara. (kmb)

Faskes Didorong Bisa Olah Limbah Secara Mandiri

PUSKESMAS maupun rumah sakit tiap hari menghasilkan limbah medis maupun nonmedis. Limbah medis mesti mendapat perhatian khusus, karena memerlukan pengolahan khusus. Bali sendiri dalam sehari bisa menghasilkan tiga ton limbah B3 medis. Di sisi lain, Bali belum memiliki tempat pengolahan limbah B3 medis.

Pihak layanan kesehatan masih melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya beberapa waktu lalu mengatakan, dengan semakin bertambahnya jumlah faskes, ke depan limbah B3 medis yang dihasilkan akan bertambah. Limbah B3 medis sendiri meliputi limbah infeksius seperti sarung tangan disposable, masker disposable, kasa pembalut, kapas bekas cairan hingga selang transfusi darah, limbah benda tajam seperti jarum suntik dan jarum bides, limbah patologis seperti darah dan cairan tubuh hingga jaringan atau organ sisa operasi dan limbah farmasi seperti botol obat, ampul obat dan kemasan sisa obat. Limbah ini mesti dikelola dengan baik. ‘’Banyak permasalahan kesehatan yang akan timbul nantinya.

Contohnya bisa terjadi infeksi virus hepatitis C akibat tertusuk benda tajam medis bekas menangani pasien hepatitis,’’ ujarnya.

Selain risiko kesehatan, jika pengolahan limbah B3 medis tidak dilakukan dengan manajemen yang benar maka juga akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Karena itu pihaknya mendorong setiap faskes kes-

dr. Ketut Suarjaya ehatan di Bali untuk memiliki izin dalam pengelolaan limbah yang memenuhi syarat.

Dalam pengelolaan limbah B3 medis sendiri, diakui Su-

Bali Post/san

arjaya, saat ini belum ada faskes di Bali yang bisa mengelolanya secara mandiri. ‘’Meski sudah ada yang memiliki incenerator tetapi untuk

mendapatkan izin operasional incenerator untuk mengelola limbah B3 medis ini cukup sulit,’’ ujarnya. Salah satu penyebab sulitnya mendapatkan izin operasional incenerator adalah pemenuhan lokasi yang memenuhi syarat.

Syaratnya, lokasi incenerator tidak boleh dekat dengan permukiman penduduk. Di sisi lain kebanyakan faskes, khususnya rumah sakit di Bali, lokasinya dekat dengan kawasan permukiman.

Untuk bisa mengatasi ini, lanjut Suarjaya, salah satu cara adalah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin layanan pengolahan limbah B3 sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Ke depan tentu pengolahan limbah B3 di faskes diharapkan akan bisa dilakukan secara mandiri di Bali. (san)

HULU adalah bagian paling atas dalam sebuah tatanan hidup masyarakat, baik dalam diri manusia maupun dalam konsep kehidupan. Alam juga demikian. Hulu dalam semesta adalah gunung. Gunung sebagai penyangga kehidupan bagi yang hidup dan air bagian dari sumbernya.

Sehingga hulu sangat dimuliakan atau disucikan, karena peradaban akan muncul jika harmoni terjadi.

Seperti halnya manusia sebagai penggerak laku peradaban kehidupan lokomotif ada pada manusia itu sendiri. Tetapi, batas bersifat absurditas, perlahan mulai menggeser pola pikir, kebiasaan dan mental secara nyata ataupun semu dalam berkehidupan sosial maupun pergulatan diri dengan sang pribadi dalam diri.

Akan tetapi batas juga bersifat dualitas yang harus berjalan bersamaan, satu sisi batasan itu dibentuk untuk memberi roh pada norma-norma hidup. Sisi yang lain batas itu membuat perbedaan yang sangat berpengaruh pada sosial masyarakat, dan hal itu sudah terimplementasi saat ini di Bali. Adanya batas-batas yang membuat terpetakan, dan konsep ‘’karma’’ merupakan jalan tengah untuk mengaburkan dualitas dari batas itu sendiri. Demikian disampaikan perupa I Gede Ngurah Pandji, belum lama ini.

Menurutnya, hulu harus diutamakan dan prioritas kalau ingin hidup berkesinambungan. Jangan sekali-sekali mengeksploitasinya berlebihan. Dengan demikian semesta akan melakukan keseimbangan

dengan sendirinya. Takut jika itu terjadi dan pada akhirnya saling adu argumen yang tak kunjung selesai. Dalam berkarya pun ada riak-riak diagram naik-turun.

Seperti karya Ngurah Pandji bertema ‘’Limit’’ mewarnai air sungai ‘’Bali Megarupa’’. Perupa asal Klungkung ini berpendapat titik tumpu momen yang tepat untuk menggeliatkan

senirupa Bali, yang tidak bisa kita ingkari selama ini hanya berjalan di tempat.

Dan, untuk ke depanya Bali Megarupa ini tetap menjadi wadah yang mampu membawa senirupa Bali kembali menjadi tolok ukur senirupa Indonesia bahkan dunia.

Itu bisa terwujud jika ada visi-misi yang sama antarperupa, pencinta seni, pemerhati seni, pemilik museum dan galeri. (win)

Ngurah Pandji

Bali Post/ist