Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Gubernur Koster: Generasi Muda Harus Paham Sejarah Bangsa GUBERNUR Bali Wayan Koster menegaskan, generasi muda khususnya di Bali harus paham dengan sejarah bangsa. ‘’Jangan meninggalkan sejarah. Generasi terkini harus tahu siapa pahlawan bangsa, siapa proklamator kemerdekaan Republik Indonesia,’’ ucapnya bersemangat. Gubernur Koster mengatakan hal itu pada pembukaan Lomba Cerdas Cermat dan Pidato Bung Karno di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (13/6) pagi. Dalam acara yang dilaksanakan terkait peringatan Bulan Bung Karno tersebut, Gubernur Koster menguraikan peran besar Bung Karno dalam masa-masa menuju kemerdekaan. ‘’Sejarah mencatat peran beliau dalam menjadikan bangsa ini merdeka. Kita harus warisi
semangat, ide dan gagasan beliau untuk Indonesia Raya,’’ katanya menegaskan. Seiring dengan jasa-jasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan terlahirnya negeri ini, menurut Koster, sudah sepantasnya Bung Karno dihormati sebagai Bapak Bangsa, sebagai Pahlawan Nasional. Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menjelaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhur ajaran Bung Karno bagi rakyat Indonesia, terlebih di Provinsi Bali. ‘’Bali adalah percontohan bagi daerah lain dalam menerapkan ajaran Bung Karno secara utuh, sesuai kearifan lokal yang ada,’’ ujar pria kelahiran Sembiran Kabupaten Bule-
leng ini. Gubernur menyebutkan, ‘’Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ pun ide dan konsepnya saya gali dari pemikiran Bung Karno, di mana konsep berkepribadian secara budaya sangat cocok dengan Bali.’’ Di tahun-tahun selanjutnya, Koster memastikan gelaran Bulan Bung Karno akan terus dilaksanakan dan akan lebih meriah lagi. ‘’Peserta lomba akan kita tingkatkan lagi. Sekarang tingkat SMA/ SMK, tahun depan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kita tanamkan nilainilai kebangsaan dari tingkat awal hingga tingkat lanjutan generasi kita,’’ ujarnya di hadapan peserta yang turut didampingi para guru dan kepala sekolah mereka masingmasing.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan, semangat dan gagasan Bung Karno terutama Pancasila harus diteladani generasi penerus. ‘’Kita mengenang dan merefleksikan semangat Bung Karno yang sesuai pula dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ dan kearifan lokal Bali,’’ kata Jayawibawa menandaskan. Lomba pidato dan cerdas cermat itu sendiri diikuti perwakilan SMA/SMK/SLB kabupaten/kota se-Bali. Sebanyak 23 siswa ikut dalam lomba pidato dan 45 peserta lomba cerdas cermat bertema Bung Karno. Gubernur Koster dalam kesempatan tersebut juga langsung menyaksikan dan menyemangati beberapa peserta yang tampil mengikuti perlombaan. (kmb)
Terkait Pengadaan 64 PCX dan 63 Xpander
Ketua Forum Perbekel Se-Gianyar Dipanggil Polda Bali Gianyar (Bali Post) Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 64 Honda PCX dan 63 mobil Xpander untuk operasional pemerintah desa dan BPD se-Kabupaten Gianyar. Atas dugaan itu, Polda Bali pun melayangkan surat panggilan kepada Ketua Forum Perbekel se-Gianyar. Surat panggilan nomor B/591/VI/RES.3.3./2019/ Ditreskrimsus salah satunya ditujukan kepada I Gusti Nyoman Gede Susila, Ketua Forum Komunikasi Perbekel dan Lurah Kabupaten Gianyar.
PERBEKEL - Sejumlah perbekel usai menggelar rapat di aula Kantor Desa Bona, Gianyar, Kamis (13/6) kemarin.
Menyikapi pemanggilan ini, perbekel se-Kabupaten Gianyar menggelar pertemuan untuk menyamakan persepsi terkait pengadaan puluhan sepeda motor Honda PCX dan mobil Mitsubishi Xpander itu. Rapat digelar di aula Kantor Desa Bona, Kamis (13/6) kemarin. I Gusti Nyoman Gede Susila membenarkan menerima surat panggilan dari Polda Bali. Dalam surat tersebut tercantum perihal undangan untuk klarifikasi terkait pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4. ‘’Ya, surat panggilan baru kami terima Rabu kemarin,’’ katanya usai menggelar rapat. Dalam surat panggilan Polda Bali itu tercantum sejumlah poin. Pertama, tentang dasar pemanggilan. Kedua, menyatakan bahwa Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk operasional pemerintah desa dan BPD seKabupaten Gianyar, yang sumber anggarannya dari bagi hasil pajak (BHP) tahun anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, mereka diminta hadir ke ruang Subdit III lantai empat Kantor Ditreskrimsus Polda Bali, Jalan WR Suprat-
man No. 7 Denpasar pada Senin 17 Juni 2019 pukul 09.00 Wita. Guna kelancaran proses pemeriksaan, mereka juga diminta membawa seluruh berkas terkait pengadaan kendaraan roda 2 dan roda 4 itu. Surat panggilan itu ditandatangani Kasubdit III/Tipikor AKBP Ida Putu Wedana Jati. ‘’Saya pasti datang (ke Polda Bali - red) memenuhi surat panggilan, dalam konteks ini saya selaku pengurus forum,’’ kata Gusti Susila yang juga Perbekel Desa Bona ini. Dikatakannya, ada tiga orang yang menerima surat panggilan dari Polda Bali. Selain Susila, juga I Made Juniarta selaku sekretaris forum dan I Gede Purnadi Yoga selaku ketua 2 forum. ‘’Kami bertiga yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi ke Polda Bali,’’ katanya. Hal. 15 Peraturan Bupati
Prabowo Minta Pendukungnya Tak Datang ke MK Jakarta (Bali Post) – Capres 02 Prabowo Subianto mengimbau pendukungnya untuk tidak datang ke MK pada sidang yang dimulai Jumat (14/6) hari ini. Dalam video yang beredar, Prabowo menyatakan tidak ingin nantinya kalau pendukungnya datang ke MK dalam jumlah yang besar, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memfitnah pihaknya serta memprovokasi keadaan yang ditengarai bakal semakin panas. ‘’Saudarasaudara sekalian, kami memutuskan untuk menyerahkan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi. Karena itu, saya dan saudara Sandiaga Uno memohon, pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondongbondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang. Saya mohon saudara percaya kepada kami. Kami akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kami selalu
memikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat,’’ ujar Prabowo. Prabowo juga meminta kepada para pendukungnya untuk senantiasa mempercayai kinerja hakim-hakim di MK dan berharap semua pendukungnya selalu tenang, sejuk, damai dan selalu berpandangan baik, serta melaksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan di antara sesama anak bangsa. Apa pun hasilnya nanti, dirinya dan Sandi yakin itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. ‘’Itu permohonan saya, dan kita percayalah kepada hakim-hakim tersebut. Apa pun keputusannya, kita sikapi dengan dewasa, dengan tenang, dengan berpikir selalu kepentingan bangsa dan negara. Selalu keutuhan negara dan bangsa. Itu sikap kami, permohonan kami. Terima kasih. Percayalah niat kami adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara, umat dan rakyat,’’ jelasnya. (ant)
Bali Post/ade
PERSIAPAN - Personel Polri usai mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM sidang PHPU di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6) kemarin. Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK.
Sudah Sesuai Mekanisme Gianyar (Bali Post) – Pemanggilan terhadap Ketua Forum Perbekal se-Gianyar rupanya sudah diketahui oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra. ‘’Itu kan memang wilayahnya di sana. Mungkin ingin konfirmasi saja. Saya juga sudah sampaikan dengan ketua forum, itu kan sudah tidak ada masalah panggilan seperti itu kalau saya lihat,’’ ujarnya, Kamis (13/6) kemarin. Menurut Bupati Mahayastra, selama proses ini forum perbekel sudah melak-
sanakan pengadaan sesuai aturan. Khususnya dalam proses pembelian sudah dipandu oleh Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Gianyar. ‘’Saya lihat itu sudah sesuai mekanisme dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para kades. Saya juga sudah turun menyiapkan dari perencanaan sampai akhir. Itu kebijakan pembeliannya di desa lewat APBDes,’’ katanya. Bupati Gianyar juga sudah mengingatkan para perbekel untuk tidak ada gratifikasi dalam proses pengadaan kendaraan oprasional itu. ‘’Yang penting tidak ada nakal saja para kadesnya. Kalau pembelian jangan ada fee, dan jangan juga ada gratifikasi,’’ pesannya. Seperti berita sebelumnya, Pemkab Gianyar melaunching pengadaan puluhan mobil Mitsubishi Xpander dan sepeda motor Honda PCX di Lapangan Astina Gianyar pada Kamis, 4 Mei 2019. Hal. 15 Rp 72 Miliar
Wiranto Mengapresiasi Tito Berterima Kasih Jakarta (Bali Post) – Sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2019 gugatan PrabowoSandi akan digelar MK, Jumat (14/6) ini. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengapresiasi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengimbau para pendukungnya agar tidak datang dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Saya menaruh hormat betul atas pernyataan beliau (Prabowo) untuk mengajak pendukungnya, para simpatisannya untuk melakukan langkah-langkah yang positif, menghormati hukum, menjaga perdamaian dan kerukunan,’’ kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/6) kemarin. Hal senada juga disampaikan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Ia juga mengapresiasi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengimbau pendukungnya agar tak datang di Mahkamah Konstitusi saat digelarnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). ‘’Kami tentunya berterima kasih, dan mengharapkan masyarakat tak datang berbondong-bon-
dong ke Mahkamah Konstitusi,’’ kata Tito. Dalam sidang yang nantinya akan berjalan hingga 28 Juni 2019, mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan seluruh personel baik dari Polri dan TNI telah siap untuk melakukan pengamanan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan, personel dari daerah juga disiagakan. ‘’Personel daerah stand by sesuai kebutuhan dan perkiraan cepat intelijen kami lakukan setiap hari. Untuk melihat apakah ada gerakan massa,’’ tutur Tito. Tito menegaskan, guna mengantisipasi terjadinya kembali aksi yang berujung kekisruhan di depan Gedung Bawaslu, Polri melarang massa melakukan aksinya di depan MK. ‘’Kami tak memperbolehkan menyampaikan aspirasi di depan MK. Karena mengganggu kegiatan orang lain. Itu diatur dalam UU No. 9 Tahun 1999 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Itu ada di pasal 6. Itu tak boleh lagi terjadi di depan MK karena itu mengganggu jalan umum. Itu Jalan Medan Merdeka Barat yang merupakan jalan umum yang dilewati orang. Nanti kami fasilitasi depan IRTI dan patung Kuda,’’ ujar Tito. (ant)
2
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Pembahasan Ranperda Bendega
Fokus pada Perlindungan dan Pelestarian
Denpasar (Bali Post) – Jajaran Pansus Bendega DPRD Denpasar semakin mengintensifkan pembahasan ranperda dimaksud. Sebelum Agustus 2019, ranperda ini sudah harus rampung, karena ada sejumlah anggota pansus yang akan purnabhakti. Berkaitan dengan hal itu, jajaran pansus melakukan rapat kerja dengan instansi terkait dan komunitas nelayan, Kamis (13/6) kemarin. Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus Bendega Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Asisten I Made Toya tersebut mengemuka sejumlah persoalan yang perlu dibahas lebih intensif di intern pansus. Salah satunya usulan untuk lebih fokus pada upaya perlindungan dan pelestarian bendega. Karena persoalan lebih umum sudah tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega yang sudah dibuat Pemprov Bali. ‘’Kami berharap dalam perda ini lebih fokus pada upaya perlindungan dan pelestariannya saja,’’ ujar Asisten I Made Toya. Usulan ini direspons positif jajaran Pansus. Dengan demikian, apa yang dilakukan ini tidak hanya menjadi macan kertas. Selain itu, upaya untuk memberikan asuransi bagi nelayan
juga perlu dibahas lebih detail, terkait dengan kemampuan daerah dalam memberikan asuransi ini. ‘’Kami perlu kejelasan soal kemampuan daerah terutama dalam penyediaan dana asuransinya,’’ kata Agus Arya Wibawa. Sementara itu, dari kelompok nelayan Serangan menyambut baik upaya Pemkot Denpasar bersama jajaran DPRD yang telah membentuk Perda tentang Perlindungan Bendega. Kondisi ini sudah lama dinanti-nantikan oleh para nelayan di pesisir Denpasar. Terlebih, selama ini keberadaan nelayan semakin terdesak oleh keberadaan investor. Karena itu, keberadaan tempat tambat perahu perlu diperhatikan agar nelayan bisa lebih aman. ‘’Di Serangan tempat tambat perahu semakin menyempit. Ini juga menimbulkan persoalan bagi nelayan,’’ ujar Wayan Loka, nelayan Serangan. Dalam kesempatan tersebut, Loka juga mengusulkan agar pada pasal tentang pengawasan, muncul juga pengusaha. Diharapkan, pengawasan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan bias di kemudian hari. Usulan ini ditanggapi positif Kadek Agus Arya Wibawa. Pihaknya me-
Bali Post/kmb12
RAKER - Suasana raker tentang Ranperda Bendega yang dibahas oleh jajaran Pansus dengan instansi terkait, Kamis (13/6) kemarin. minta kepada tim perumus untuk merevisi beberapa item yang tidak sesuai. ‘’Kami sepakat agar dalam
pengawasan hanya bisa dilakukan pemerintah saja, sehingga bisa lebih baik,’’ ujarnya. (kmb12)
Seragam Dewan Dianggarkan Rp 700 Juta Lebih
Denpasar (Bali Post) – Menjelang pelantikan anggota DPRD Kota Denpasar hasil Pemilu 2019, jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar mulai disibukkan dengan pengadaan seragam bagi anggota yang akan dilantik. Dikonfirmasi Kamis (13/6) kemarin, Sekretaris DPRD Kota Denpasar Putu Gede Dharma Wiyasa mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk pelantikan anggota dewan baru. Bahkan kini pengadaan barang berupa pakaian dewan sudah dalam proses tender di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. ‘’Namun hasilnya belum selesai. Kita tunggu proses lelangnya dulu,’’ ujarnya. Dilihat dari alokasi waktunya, kata Dharma Wiyasa, sebenarnya cukup pendek. Oleh karena itu, pihaknya memastikan pakaian yang akan diprioritaskan untuk selesai, yakni yang dipakai pelantikan. ‘’Kalau selesai secara keseluruhan kemungkinan tidak bisa. Mungkin yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah pakaian yang digunakan untuk pelantikannya saja,’’ katanya. Dharma Wiyasa mengatakan, masing-masing dewan akan mendapatkan beberapa jenis pakaian. Di antaranya PSL, PSH, PSR, PDL, serta seragam kedaerahan. ‘’Kalau untuk seragam kedaerahannya di sini akan dipilih baju endek,’’ jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar A.A. Gede Risnawan mengakui pengadaan seragam dewan ini sudah masuk proses tender. Pagu yang dicanangkan untuk program pengadaan seragam ini sebesar Rp 759 juta. Seperti diketahui, setelah Pemilu 2019 pada Agustus 2019 mendatang para wakil rakyat hasil Pemilu 2014 akan memasuki masa purnabakti. Setelah itu akan masuk para wakil rakyat hasil Pemilu 2019, dan akan dilantik akhir Agustus mendatang. Oleh karena itu, sejumlah persiapan sudah dilakukan jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar. (kmb12)
Penyelundup 1 Kilogram SS Dihukum 17 Tahun Penjara
Denpasar (Bali Post) Penyelundup sabu-sabu (SS) yang jumlahnya mencapai satu kilogram, terdakwa Abdul Rahman Asuman, dijatuhi hukum selama 17 tahun penjara, Kamis (13/6) kemarin. Majelis hakim yang diketuai Angeliky Handajani Day, menjelaskan, terdakwa asal Tanzania, Afrika ini terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 113 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 5 miliar. Apabila tidak mampu membayar hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa dapat menggantinya dengan pidana penjara selama delapan bulan. Atas putusan itu, terdakwa didampingi kuasa hukumnya Made Suardika langsung menerimanya. Sedangkan JPU Kadek Wahyudi Ardika menanggapi dengan pikir-pikir karena vonis itu masih lebih rendah dua tahun dari tuntutan jaksa. Dalam perkara ini, Abdul Rahman Asuman menyelundupkan narkotika jenis SS ke Bali lewat Bandara I Gusti Ngurah Rai. Terdakwa menyembunyikan SS yang beratnya satu kilogram lebih itu dengan cara ditelan. SS yang dibalut dalam 99 butir kapsul itu tersimpan di organ pencernaan. Terdakwa ke Bali menumpang pesawat Qatar Airways QR 962 rute Doha-Denpasar, Rabu (30/1) lalu sekitar pukul 18.00 Wita. Setelah melewati pemeriksaan mesin X-Ray, petugas Bea Cukai tak mendapati benda mencurigakan di barang bawaan terdakwa. Namun saat pemeriksaan badan, petugas mencurigai benda di tubuh terdakwa. Terdakwa kemudian dikirim ke Rumah Sakit BIMC Kuta untuk di-rontgen/CT Scan. Hasilnya ditemukan benda mencurigakan di dalam saluran pencernaan terdakwa. Usai diberikan obat, sekitar dua jam kemudian lewat anus bercampur dengan feses, keluarlah 82 kapsul. Karena masih ada yang tertinggal, terdakwa dialihkan ke RSAD. Dengan cara yang sama, keluar 17 kapsul. Setelah dicek, di dalam 99 kapsul itu berisi SS yang berat totalnya mencapai 1.130,96 gram. (kmb37)
Terlibat Kasus Pencurian
Warga Aljazair Diadili Denpasar (Bali Post) Warga negara asing berkebangsaan Aljazair, terdakwa Mohhamed Kherici (35), diadili di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (13/6) kemarin. JPU Ni Putu Trisna Dewi di hadapan majelis hakim pimpinan Ida Ayu Adnya Dewi mengatakan, terdakwa kelahiran 1985 itu diadili atas kasus dugaan pencurian. Dalam surat dakwaan disebutkan, pada 19 Maret 2019, terdakwa yang beralamat di Jalan Pura Demark itu check in di sebuah hostel di Jalan Poppies I, Kuta. Di hostel tersebut konon satu kamar bisa ditempati hingga enam orang. Beberapa saat setelah check in, terdakwa bermaksud keluar membeli rokok. Namun sekembalinya, di kamar yang bisa ditempati enam orang hostel tersebut malah sepi. Di sana hanya terlihat tas ransel berisi sejumlah barang, termasuk sepatu yang kepunyaannya tidak diketahui oleh terdakwa. Atas temuan barang itulah timbul niat terdakwa untuk menguasai barang tersebut. Terdakwa mengambilnya, termasuk kamera yang ada di dalamnya. Setelah dikuasai, terdakwa bergegas pergi. Namun selama di perjalanan, terdakwa berkeinginan mengembalikan barang tersebut. Sayang saat balik di hostel tersebut sudah ramai dan heboh kasus pencurian. Terdakwa pun langsung ditangkap. (kmb37)
Bali Post/kmb37
DOKUMEN - Perwakilan Pelindo III saat memberikan dokumen reklamasi Pelabuhan Benoa. Namun, pihak Walhi Bali menolak dengan dalih dokumen yang diberikan tidak lengkap.
Rencana Penyerahan Dokumen Reklamasi Pelabuhan Benoa Berjalan Alot Walhi Bali Akhirnya Menolak
Denpasar (Bali Post) Putusan majelis komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) dalam sidang sengketa ajudikasi informasi antara pemohon Walhi Bali dengan termohon Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Benoa, rupanya belum menemukan titik terang. Antara Pelindo III dan Walhi Bali masih berbeda pendapat soal mengartikan putusan majelis KIP. Sehingga waktu penyerahan dokumen reklamasi dan dokumen pendukungnya dalam waktu 14 hari terancam molor. Rencana penyerahan dokumen reklamasi Pelabuhan Benoa di Pelindo III, Kamis (13/6) kemarin berlangsung alot. Bahkan pihak Walhi Bali tidak mau menerima dan menolak dokumen yang diserahkan dengan alasan tidak lengkap. Satu yang menjadi perdebatan adalah soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sebagai pengajuan izin reklamsi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pelindo ngotot tidak mau memberikan dengan dalih bukan bagian dari putusan majelis KIP. Sedangkan Walhi Bali menilai bahwa amdal itu merupakan satu-kesatuan dengan dokumen pendukung lainnya hingga terbit izin dari Kementerian. ‘’Walhi Bali merasa bahwa Pelindo III masih tidak punya niat baik untuk memberikan dokumen-dokumen terkait perizinan reklamasi. Padahal sudah ada putusan dari KIP
perizinan reklamasi yang diberikan Pelindo III seperti izin lingkungan, izin lokasi, izin pelaksanaan beserta lampiran dan dokumen pendukungnya itu wajib dibuka dan salinannya diberikan ke Walhi Bali,’’ tandas I Made Juli Untung Pratama didampingi I Wayan Adi Sumiarta dari Walhi Bali. Intinya, kata Juli Untung Pratama, Pelindo III tidak punya niat baik untuk memberikan dokumen yang sudah menjadi putusan KIP dalam sidang sengketa informasi. Memang salah satu alasan menolak menerima dokumen yang berlangsung alot kemarin adalah pihak Pelindo III tidak memberikan amdal. Lantas, saat disinggung bahwa Pelindo III mengaku sudah ada niat baik memberikan dokumun beserta pendukung reklamsi sebagaimana putusan komisioner KIP? Pihak Walhi mengatakan jika memang
mematuhi aturan dan menaati putusan KIP, mestinya Pelindo III tidak ngeles dan mau memberikan amdalnya. Juli Untung Pratama kembali menegaskan, amdal dengan izin lingkungan ini menjadi satu-kesatuan. Tidak mungkin izin lingkungan itu keluar jika tidak ada amdal. Sementara karena alotnya penyerahan dokumen, pihak Pelindo III sempat menawarkan solusi, untuk membuat berita acara dokumen apa saja yang mau diterima Walhi Bali. ‘’Walhi tidak mau terima, karena dokumen tidak lengkap. Bikin saja berita acara begitu,’’ tandas Juli Untung Pratama. Usulan itu ditolak Pelindo III. Pelindo III mengusulkan catat saja lampiran yang diterima Walhi Bali. ‘’Nanti kalau kurang, bisa disampaikan. Walhi Bali belum nerima dokumen apanya?’’ pinta Pelindo III yang kemarin dimotori oleh Astrid Fitria Kasih (pihak hukum Pelindo III) dan Wilis Aji selaku VP Corcom Pelindo III. Astrid Fitria Kasih menegaskan, pihaknya sudah memberikan dokumen sebagaimana putusan Majelis Komisioner KIP. Di sana tidak ada diharuskan memberikan amdal. Wilis Aji menambahkan, yang dimasalahkan Walhi Bali
soal lampiran. ‘’Kami akan cari win-win solution,’’ katanya. Menurut Wilis Aji, amdal itu hak atas kekayaan intelektual (HaKi). ‘’Dan itu produk kami. HaKI itu berhak kami lindungi,’’ kilahnya. Wilis Aji menambahkan, amdal itu bisa saja diberikan, tetapi harus jelas tujuannya. ‘’Minta amdal penggunaannya untuk apa? Mekanisme permohonan dan tujuan itu ada semua, sehingga bisa dipertanggungjawabkan,’’ tegasnya seraya menambahkan, tidak mungkin Pelindo III yang merupakan BUMN membangun tanpa didasari atas izin. Mengingat tidak ada titik temu dan Walhi Bali menolak menerima dokumen karena adanya perbedaan tafsir soal putusan KIP, maka rencananya hal itu akan kembali dibahas di tempat sang pemutus, yakni KIP. Sebelumnya, sengketa informai antara Walhi Bali dengan termohon Pelindo III Cabang Benoa, Jumat (17/5) lalu memasuki tahap putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP Agus Astapa didampingi anggota Gusti Ngurah Wirajasa dan Ketut Suharya Wiyasa mengabulkan sebagian permohonan pemohon (Wahli Bali). Dari enam poin permohonan
pemohon, empat di antaranya dikabulkan. Yakni izin lokasi kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI. Kedua, mengabulkan dibukanya izin pelaksanaan kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan RI. Ketiga, izin lingkungan kegiatan reklamasi beserta lampiran dan pendukungnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan keempat kerangka acuan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) kegiatan beserta lampiran dan dokumen pendukungnya yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sementara yang ditolak ada dua item permohonan pemohon. Yaitu, soal matrik dan Peta Rencana Pengelolaan (RKL) dalam dokumen RKL dan matrik dan peta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dalam dokumen RPL. (kmb37) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
Cegah Disalahgunakan
Ratusan Senpi Diperiksa
Bali Post/kmb37
DIADILI - Terdakwa Mohhamed Kherici (35) saat diadili di PN Denpasar, Kamis (13/6) kemarin.
Topik : PENGADAAN
XPANDER DI GIANYAR
Denpasar (Bali Post) Pemeriksaan senjata api (senpi) baik yang dibawa anggota Polresta Denpasar dan inventaris dinas diperiksa mulai Rabu (12/6) hingga Jumat (14/6) mendatang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senpi. Pemeriksaan oleh anggota Provos Polresta tersebut diawasi Kapolresta Kombes Pol. Ruddi Setiawan didampingi Waka Polresta AKBP Benny Pramono. Menurut Ruddi Setiawan, pengecekan secara berkala ini tunjuannya untuk memastikan kondisi senjata dalam kondisi baik dan siap pakai. Paling utama adalah menghindari penyalahgunaan senpi oleh personel Polri. ‘’Senjata yang dipinjam
pakai harus dirawat bersih dan dalam penggunaannya harus sesuai dengan prosedur. Senjata ini merupakan istri pertama bagi anggota Polri. Pastikan senjata dalam kondisi baik serta siap pakai untuk kelancaran tugas di lapangan,’’ ujarnya. Terkait kegiatan ini, anggota Provos melakukan pemeriksaan 71 senpi laras pendek dari 114 pucuk inventaris dinas yang dipinjam pakai anggota. Selain itu juga diperiksa 40 pucuk senpi laras panjang inventaris dinas. Dari hasil pemeriksaan 114 pucuk senpi baik laras panjang maupun pendek, diamankan dua pucuk senpi laras pendek dari anggota yang sudah habis masa berlaku kartu izin pemegangnya. (kmb36)
Bali Post/ist
SENPI - Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan mengawasi pemeriksaan senpi di Mapolresta.
BADUNG
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
3
Menurun, Pergerakan Pesawat dan Penumpang di Bandara Ngurah Rai Mangupura (Bali Post) Selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1440 H, pergerakan pesawat serta penumpang di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, merosot. Bahkan, PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat pergerakan pesawat hingga H+6 hanya 436 pesawat. Angka tersebut, menurut General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Haruman Sulaksono, turun lima persen dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun 2018. Sedangkan pergerakan penumpang mengalami koreksi sebesar 1 persen. Data tersebut merupakan akumulasi dari pergerakan pesawat serta penumpang di terminal domestik dan internasional selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2019. Meski demikian, pihaknya
menyebut penurunan itu masih di atas angka ratarata. ‘’Kalau kita melihat pergerakan pesawat udara rata-rata sebelumnya adalah 400 pergerakan per hari, kemudian penumpang ini rataratanya berkisar di angka 60 ribu,’’ katanya, Kamis (13/6) kemarin. D e n g a n d em ikia n, p i haknya masih optimis bahwa pergerakan atau traffic di Bandara Ngurah Rai secara umum stabil. Ada banyak faktor mengakibatkan kemerosotan pergerakan pesawat dan penumpang di Bandara Ngurah Rai. Salah satunya penyediaan infrastruktur darat, khususnya di Pulau Jawa yang kian memadai. ‘’Pertama, jalan tol yang sudah beroperasi dan ada keinginan dari pengguna jasa untuk mencoba. Yang kedua, mungkin sudah melakukan perbandingan-
perbandingan dengan perhitungan-perhitungan antara transportasi udara dengan jalan darat, dan memang pada saatnya tidak terlalu mendesak untuk sampai ke tujuan, sehingga melalui jalan tol masih bisa ditempuh,’’ jelasnya. Infrastruktur yang semakin memadai tentu bukan satu-satunya penyebab turunnya angka penumpang. Faktor lainnya berupa tingginya harga tiket yang kebetulan berada pada posisi yang cenderung di batas atas. ‘’Sudah lama kita berada di batas bawah, sehingga terasa perubahan ini. Ini pengaruhnya memang cukup besar,’’ terangnya. Meski demikian, untuk internasional pihaknya masih optimis akan mengalami peningkatan terus menerus. Hal ini merujuk adanya tambahan penerbangan untuk rute internasional. (kmb23)
Bali Post/edi
BANDARA - Suasana kedatangan penumpang di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Kamis (13/6) kemarin.
Dewan Siapkan Ranperda Desa Adat
Mangupura (Bali Post) – Wakil Rakyat di DPRD Badung mulai menyusun Ranperda tentang Desa Adat. Ini sebagai turunan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Gianyar, Selasa (4/6) lalu. Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat ditemui Kamis (13/6) kemarin mengatakan, Ranperda tentang Desa Adat akan mengakomodir seluruh hak dan kewajiban desa adat di Badung. ‘’Bagan besarnya Perda Nomor 4 kan sudah ada. Jadi kami tinggal menjabarkan aturan tersebut lebih rinci untuk mengatur desa adat yang ada di Badung,’’ ujarnya. Menurutnya, keberadaan perda tersebut akan menegaskan posisi desa adat di Badung, sehingga lebih mem-
MENDEM PADAGINGAN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat mendem padagingan di Banjar Abing Desa Sulangai Kecamatan Petang, Kamis (13/6) kemarin.
Bupati Giri Prasta ”Mendem Padagingan” di Banjar Abing Desa Sulangai BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta, Kamis (13/6) kemarin menghadiri Karya Ngenteg Linggih, Melaspas, Mendem Padagingan, Mapedudusan Madya Madasar Caru Wrespati Kalpa lan Resi Gana di Banjar Abing Desa Sulangai Kecamatan Petang. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kabag Humas Setda Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Camat Petang I Gede Eka Sudarwitha beserta unsur Tripika Petang, anggota DPR terpilih I G.N. Kesuma Kelakan, anggota DPRD Bali terpilih I Bagus Alit Sucipta, Perbekel Desa Sulangai Nyoman Widiada, anggota DPRD Badung terpilih I G.A. Inda Trimafo Yudha, dan I Gusti Lanang Umbara, Bend-
esa Adat Sulangai Nyoman Ada, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat menghormati dresta dan pararem di masyarakat. ‘’Kalau yang sudah baik, mari kita pertahankan. Kalau ada pergeseran, mari kita kembalikan menjadi sakral seperti sebelumnya. Ini yang kita lakukan termasuk pembangunan pura. Kalau pura misalnya ada kesakralannya tinggi, apalagi itu dibangun saat Jayapangus, itu tidak akan saya bongkar. Yang kita lakukan adalah restorasi, boleh diperbaiki tapi harus sama seperti itu dan ini harus benar-benar kita pertahankan. Ketika kita meles-
tarikan dan mengajegkan apa yang menjadi warisan leluhur kita, niscaya Beliau akan tetap memberi kuasa kepada kita,’’ terangnya. Sebagai bentuk perhatian dan motivasi dari Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan sebesar Rp 25 juta. Sementara itu, Bendesa Adat Sulangai I Nyoman Ada menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian dan bantuan dari Bupati Badung. ‘’Kami berharap ke depannya segenap masyarakat kami bisa menjalankan Tri Hita Karana utamanya di parahyangan menjadi ajeg, di pawongan masyarakat bersatu, dan di palemahan benarbenar tidak ada halangan,’’ ungkapnya. (ad284)
Pengangkatan Rektor Universitas Dhyana Pura Diduga Langgar Aturan Mangupura (Bali Post) – Proses pengangkatan Rektor Universitas Dhyana Pura dipersoalkan. Pengangkatan Rektor oleh Yayasan Dhyana Pura tersebut dituding sarat manipulasi dan konspirasi. Anggota Majelis Sinode Gereja Kristen Protestan Bali melaporkan kasus ini ke polisi pada 19 Mei lalu. Dalam surat yang disampaikan anggota Majelis Sinode tersebut dijelaskan, rekomendasi Senat Universitas Dhyana Pura yang ditandatangani 11 Maret 2019 oleh Ketua Senat keluar tanpa melalui rapat senat, tanpa proses pertimbangan oleh senat serta tanpa daftar hadir dan surat terlampir. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan, pen-
gangkatan Rektor harus sesuai UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018. Tak hanya itu, penetapan Rektor tersebut juga diduga melanggar pedoman dan tata cara penyusunan status perguruan tinggi swasta sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Manual Pendidikan Tinggi. Dikonfirmasi hal ini Kamis (13/6) kemarin, Kasatreskrim Polres Badung AKP Made Pramasetia membenarkan adanya laporan terse-
but. Menurutnya, laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pengangkatan Rektor Universitas Dhyana Pura merupakan pengaduan masyarakat. ‘’Laporan tersebut masih dalam bentuk pengaduan masyarakat, jadi kami sedang melaksanakan penyelidikan apakah ada unsur pidananya atau tidak,’’ tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Dhyana Pura Adri saat dikonfirmasi perihal laporan tersebut, tidak memberikan komentar. ‘’Kami masih rapat, bisa nanti ya (menghubungi kembali),’’ jawabnya singkat. Namun, saat dihubungi kembali yang bersangkutan tidak mengangkat telepon dan hanya membaca pesan WhatsApp. (kmb27)
permudah dalam menata, termasuk dalam penyaluran bantuan baik bantuan pusat maupun daerah. ‘’Dalam Perda Desa Adat di Badung kami akan mengatur sedetail mungkin, termasuk kerukunan antarumat beragama yang sudah terjalin dengan baik,’’ tegasnya. Ranperda mengenai desa adat di Badung, kata politisi asal Dalung, Kuta Utara ini, ditargetkan rampung sebelum masa jabatan anggota DPRD Badung periode 2014-
2019 berakhir pada 4 Agustus mendatang. ‘’Secepatnya akan kami kerjakan, harapannya sebelum masa jabatan berakhir sudah rampung, sehingga dapat disahkan menjadi perda,’’ ungkapnya. Untuk diketahui, jumlah perda yang telah dihasilkan legislator gumi keris mencapai 20 perda pada tahun 2015, kemudian 18 perda diselesaikan pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Tahun ini Dewan Badung menargetkan 16 perda tuntas dalam satu tahun anggaran atau hingga Desember. Namun pada masa persidangan pertama tahun ini baru ketok palu satu perda. Dewan pun menargetkan sebelum lengser pada Agustus mendatang, sudah bisa menambah empat sampai enam perda lagi.
‘’Kami akan berupaya menyelesaikan sejumlah perda yang belum rampung. Sejauh ini memang ada beberapa perda yang masih dalam tahap pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus). Kami berharap perda ini sudah bisa rampung dan ditetapkan dalam rapat paripurna dewan sebelum 4 Agustus,’’ terang Parwata. Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, ada beberapa ranperda gagal diselesaikan tahun sebelumnya karena beberapa faktor. Salah satunya karena masih menunggu terbitnya peraturan di atasnya. Selain itu, ada yang sudah digodok, namun penetapannya masih menunggu harmonisasi perda di tingkat provinsi. (kmb27)
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Dosen FH Unwar Promosi Doktor di FH Unud
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Senator RI Hadiri Upacara Pitra Yadnya Massal di Pecatu
Wedakarna Minta Desa Adat Se-Bali Hidupkan Putu Ayu Sriasih Wesna Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan Kembali Pemeriksaan Pendatang dan Kipem TENAGA pengajar (dosen) dengan kualifikasi gelar doktor (S-3) di Universitas Warmadewa (Unwar) terus bertambah. Kali ini, dosen Fakultas Hukum Unwar Putu Ayu Sriasih Wesna, S.H., M.Kn. berhasil menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud), Kamis (13/6) kemarin. Putu Ayu Sriasih Wesna merupakan doktor ke-33 di Program Doktor FH Unud. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipromotori Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, S.H., S.U., Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., L.LM. selaku Ko-Promotor I, dan Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor II, serta diuji lima dewan penguji lainnya. Mengangkat disertasi berjudul ‘’Konstruksi Pengaturan Penetapan Imbalan Atas Pelaksanaan Paten Obat-obatan Oleh Pemerintah Dalam Dimensi Perbandingan’’, istri dari I Made Putrayogi, S.ST.Par. ini dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (IPK 3.85). Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. yang hadir pada ujian terbuka didampingi Wakil Rektor I Ir. I Nyoman Kaca, M.Si. mengatakan lahirnya satu doktor menjadikan FH Unwar lebih kuat dalam mengembangkan ‘’sayap’’ untuk mengimplementasikan visi-misinya. Dengan hadirnya doktor baru ini, kualitas SDM FH Unwar akan lebih meningkat, terutama dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pihaknya berharap dosen yang ada di lingkungan Unwar agar bisa termotivasi untuk menempuh pendidikan tingginya. Apalagi, Unwar telah menyediakan bea-
FOTO BERSAMA - Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna, S.H., M.Kn. (6 dari kiri) berfoto bersama dengan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. (7 dari kiri), Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. (7 dari kanan), Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. (3 dari kiri) beserta para dewan penguji seusai ujian terbuka promosi doktor, Kamis (13/6) kemarin. siswa bagi 10 dosen setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar dapat membangkitkan semangat dosen Unwar untuk melanjutkan studi di jenjang S-3. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. didampingi Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. mengucapkan selamat dan sukses atas gelar doktor yang diraih promovenda. Sebab, gelar yang diraih merupakan sebuah prestasi bagi dosen baru di FH Unwar. Yayasan dengan kebijakannya mewajibkan bagi seluruh dosen baru Unwar untuk mengisi pernyataan bersedia dan wajib mengikuti studi S-3 setelah menjadi dosen di Unwar. Kebijakan ini didukung dengan memberikan beasiswa bagi dosen
Unwar sebanyak 10 orang setiap tahunnya untuk melanjutkan studi S-3. Sampai saat ini, sudah 68 dosen Unwar yang sedang melanjutkan studi S-3 dan 70 dosen sudah kembali dengan gelar doktor. Dengan kebijakan tersebut, pihaknya berharap dapat memberikan vibrasi positif bagi dosen Unwar untuk melanjutkan studi ke jenjang S-3. Apalagi dengan gelar doktor yang diraih Putu Ayu Sriasih Wesna dapat dijadikan rule model bagi dosen-dosen lainnya di Unwar, sehingga dapat meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi doktor. Selain itu, dengan lahirnya doktor baru juga dapat menghasilkan berbagi penelitian di bidang hukum, sehingga riset-riset di Unwar dapat terus bertambah. (ad282)
Syukuran HUT Ke-62 Kodam IX/Udayana
Pangdam Serahkan Kunci Bedah Rumah kepada Veteran Denpasar (Bali Post) Syukuran HUT ke-62 Kodam IX/Udayana dilaksanakan di Lapangan Praja Raksaka Kepaon, Denpasar Selatan, Kamis (13/6) kemarin. Puncak peringatan HUT sebenarnya jatuh pada 27 Mei. Di sela-sela cara tersebut, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada veteran PKRI, masyarakat tidak mampu dan pecalang. Mengawali sambutannya, Pangdam Benny Susianto mengucapkan selamat hari raya ldul Fitri 1440 H kepada undangan dan hadirin serta seluruh keluarga besar Kodam yang berumat Muslim. Harapan Pangdam, dapat memberikan motivasi serta semangat baru dalam menjalankan segala perintah Allah SWT serta berkarya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara terkait HUT Kodam, Benny Susianto berharap dapat dijadikan sarana pembinaan jiwa korsa serta menumbuhkan rasa cinta dan memiliki terhadap satuan tempat mengabdi. ‘’Jadikan momentum HUT ke-62 Kodam lX/Udayana tahun 2019 untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri terhadap
SATYAGRAHA – Senator DPD-RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Bupati Badung Giri Prasta di Desa Adat Pecatu, Badung. gugon tuwon pada umatnya serta kemiskinan ekonomi umat Hindu. Itu semua menjadi cikal bakal kehancuran Majapahit. Saya tidak ingin Bali mengulangi kesalahan yang sama. Dan ingat pesan Bung Karno ‘JAS MERAH’ (jangan sesekali melupakan sejarah). Sejarah harus membentuk masa depan Bali yang lebih baik. Bali saat ini sedang mengalami tantangan yang besar,’’ jelas Shri Arya Wedakarna. Maka dari itu, penting bagi pemimpin modern Bali saat ini, baik gubernur, bupati/ wali kota, termasuk pemimpin di desa untuk lebih berani memproteksi keberadaan desa adat dengan implementasi yang baik di lapangan. ‘’Perda Desa Adat sudah memayungi kebutuhan artha desa adat. Jadilah desa adat yang kaya karena Hindu akan eksis jika desa adatnya kaya. Jika LPD-nya besar dan rakyatnya memiliki finanticial platform yang kuat. Tentunya desa adat kini sudah menjadi subjek hukum dan semua kegiatan adat akan terlindungi. Silakan saja jika ada desa adat
yang ingin menghidupkan Kipem, pemeriksaan terhadap pendatang, memungut iuran kembali. Itu sudah dimungkinkan asal nomenklatur disesuaikan dan juga melalui proses yang transparan. Khusus untuk desa-desa di kawasan pariwisata, saya minta agar desa semakin berdaulat dalam mengatur palemahan dan pawongan karena ada potensi hebat di sana. Dan yang penting jangan gentar, bahwa Saber Pungli tidak akan bisa masuk lagi dalam kebijakan adat selama memiliki landasarn pararem dan awig-awig. Saya selaku anggota DPD-RI ditugaskan untuk mengawasi UU, termasuk produk turunannya seperti perpres dan perda. Yang penting sekarang percaya diri saja,’’ imbuh Gusti Wedakarna yang meraih rekor suara tertinggi dalam sejarah politik Bali untuk parlemen pusat yakni 721.781 dan AWK menjadi jawara Pemilu DPD di Badung Selatan. Dalam kesempatan itu, AWK juga bertemu dengan Giri Prasta (Bupati Badung) dan sejumlah anggota DPRD lainnya. (ad285)
Gunakan Lima ’’Bade’’
Ribuan Krama Hadiri Puncak Ngaben Massal di Desa Pecatu Bali Post/ist
KUNCI - Secara simbolis Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto menyerahkan kunci bedah rumah saat syukuran HUT ke-62 Kodam. pelaksanaan tugas selama kurun waktu satu tahun terakhir. Sekaligus sebagai wahana untuk meningkatkan soliditas dan semangat pengabdian sebagai prajurit dan pegawai negeri sipil Kodam IX/Udayana,’’ ucapnya. Untuk diketahui, dalam HUT Kodam ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu donor darah, karya bakti, membersihkan pantai, bedah rumah, anjangsana ke panti asuhan, pasar murah,
lomba kicau burung, tirtayatra ke Pura Khayangan dan Khayangan Jagat yang ada di Bali serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Selain itu, akan dilaksanakan pertandingan karate, kabadi, panahan, fun bike, road bike dan Udayana Run. Berbagai kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendekatkan Kodam kepada masyarakat, sehingga dalam kebersamaan menuju kemanunggalan TNI dan rakyat. (kmb36)
Tak Lagi Dibiayai APBN
RSUP Sanglah Optimis Tidak Tekor Denpasar (Bali Post) Perlahan-lahan, pemerintah pusat melalui APBN-nya akan memotong biaya operasional rumah sakit pemerintah, termasuk rumah sakit vertikal. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju kemandirian rumah sakit secara finansial. Untuk itu, Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit diharapkan bisa lebih optimal. Sekjen Kementerian Kesehatan drg. Oscar Primadi, MPH. menceritakan kondisi pemerintah dalam rangka pembangunan rumah sakit. Di era JKN mengharuskan semua pihak menyesuaikan kondisi keuangannya agar efisien. Situasi yang sulit dan dengan keterbatasan yang ada, maka diperlukan manajer RS yang andal, mengingat RS adalah lembaga yang padat masalah, teknologi, pakar, dan lainnya. Dengan demikian, diperlukan leadership dan manajemen yang mudah adaptif terhadap keadaan. Oscar mengatakan, meski APBN dikurangi untuk biaya operasional rumah sakit pemerintah, namun belanja modal dan gaji pegawai RS masih dibiayai APBN. Untuk bisa melakukan manajemen rumah sakit dengan baik, diperlukan manajer yang mempunyai entrepreneurship, kemampuan untuk melihat peluang pasar, melakukan inovasi dan terobosan-terobosan. ‘’RSUP Sanglah sudah ada beberapa hal yang dilakukan, termasuk ada operasi implant ginjal. Sebentar lagi juga akan ada implant kornea. Semua itu bagian-bagian yang memang kita harapkan bergerak,’’ ungkapnya, Kamis (13/6) kemarin.
SALAH satu gerakan Satyagraha Bali yang digagas Senator DPD-RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III adalah bagaimana mengampanyekan kesederhanaan upacara agama Hindu di seluruh pelosok Bali. Salah satu penyederhanaan ini dengan cara mengadakan upacara yadnya secara massal. Selain meringankan beban umat Hindu, upacara massal juga berguna untuk memperkokoh rasa tepa selira antarumat. Mengingat dalam upacara massal seluruh perangkat dan status masyarakat Bali, apa pun wangsanya akan disatukan dalam sebuah payung Hindu Dharma. Kesederhanaan ini tercermin dari upakara Hindu yang diaksanakan Desa Adat Pecatu, Badung. Pujian akan gerakan kesederhanaan desa, disampaikan Senator AWK di hadapan ratusan warga Pecatu saat berdharma wacana. ‘’Tiang salut di Pecatu. Masyarakat dan pemimpin desa serta para tokoh sudah memberikan teladan akan upacara pitra yadnya massal. Selama ini, Badung selalu dicitrakan dengan upacara agama dan tradisi yang mewah dan ribet. Tapi hal itu terbantahkan ketika tiang hadir di Desa Adat Pecatu. Kepada penitia karya tiang ucapkan terima kasih banyak sudah membantu kaum marhaen, masyarakat kecil dan yang tidak mampu. Semoga menjadi teladan untuk semua,’’ kata Gusti Wedakarna. Dalam kesempatan itu, Senator AWK juga menyampaikan pentingnya umat Hindu, khususnya kalangan adat untuk bersatu padu dalam sebuah sikap Bali Mawacara. Terlebih dengan terbitnya Perda No. 04/2019 tentang Desa Adat di Bali. Ia berharap agar desa adat kembali kuat dan berani mengambil tindakan, khususnya mengamankan palemahan dan pawongan. ‘’Sejarah keruntuhan Majapahit telah mengajarkan kita bagaimana Hindu runtuh di seluruh Nusantara. Hindu runtuh bukan karena faktor eksternal atau berhadapan dengan ideologi baru. Tapi Hindu runtuh karena digerogoti oleh umatnya sendiri. Pemborosan upacara, sikap para raja yang yang tidak mau turun ke masyarakat, para pendeta yang selalu mengajarkan
Mangupura (Bali Post) Ribuan krama menghadiri puncak ngaben massal di Desa Pecatu pada Wraspati Wage Tolu, Kamis (13/6) kemarin. Sebanyak lima bade mengiringi prosesi pengabenan menuju Setra Desa Adat Pecatu. Puncak pengabenan ini merupakan rangkaian Karya Pitra Yadnya Pranawa Bhuwana Kosa Manusa Yadnya lan Atma Wedana Maligia Punggel Desa Adat Pecatu tahun 2019. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara serta sejumlah undangan lainnya. Menurut Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta, kegiatan ini dimulai sejak pagi dengan prosesi ngaben ngelangkir dan ngelungah. Kemudian dilanjutkan ngaben yang dewasa. Pada prosesi tersebut, ribuan krama mengikuti iring-iringan pengabenan menuju setra hingga selesainya seluruh rangkaian kegiatan. ‘’Astungkara puncak pengabenan ini berjalan dengan tertib. Sebanyak lima bade mengiringi prosesi pengabenan menuju setra,’’ katanya. Dengan lancarnya seluruh rangkaian kegiatan yang sudah berjalan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada selu-
ruh pihak yang terlibat. Selama prosesi pengabenan, diakuinya, memang sempat ada pengalihan arus lalu lintas di sana. Untuk itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. ‘’Pada intinya prosesi pengabenan sudah berjalan dengan lancar, kami menyampaikan permohonan maaf dengan adanya pengalihan arus lalu lintas selama pengabenan,’’ ucapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Drs. Wayan Teja menjelaskan, pada puncak pengabenan ini dilaksanakan upacara panganyutan. Diawali dengan iring-iringan pralingga menuju setra. Upacara di-puput tiga sulinggih. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih karena rangkaian pengabenan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa menyampaikan pelaksanaan ngaben massal ini memang didasari pararem dari Desa Adat Pecatu. Ke depan pihaknya berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan kembali secara periodik. ‘’Pelaksanaan upacara ini merupakan upaya yang patut didorong dan diperkuat supaya masyarakat desa adat tidak hanya di Pecatu bisa melaksanakan kegiatan seperti ini,’’ harapnya.
Dijelaskannya, kegiatan ngaben merupakan swadharma yang mana dalam kaidah agama Hindu, ini merupakan utang kepada leluhur yang harus dilaksanakan melalui upacara pitra yadnya. Kegiatan seperti ini juga untuk mengantarkan leluhur kita kembali ke alam muasalnya. Yang mana kita yang lahir dalam keadaan bersih dan suci, harus dikembalikan ke alam muasal juga dalam keadaan suci melalui prosesi upacara pengabenan. Dalam kepercayaan agama Hindu yang percaya dengan reinkarnasi Punarbawa. Pada saat leluhur kembali lahir ke dunia, melalui upacara ini diharapkan mereka bisa lahir menjadi manusia yang memiliki budi yang baik, yang luhur. Sehingga memiliki kemampuan untuk menjalankan hal-hal kebajikan dalam kehidupan. Selain itu, pelaksanaan ngaben massal ini juga sebagai media untuk mempersatukan dan mempererat rasa ikatan sebagai krama Desa Adat Pecatu. ‘’Meski di Pecatu ada 17 soroh, namun melalui kegiatan ini mereka bisa dipersatukan dan melepaskan perbedaan-perbedaan dengan cara menghargai dan menghormati masing-masing,’’ tambahnya. (kmb23/k150)
Bali Post/ist
SEMINAR - Paramedis dan seluruh stakeholder RSUP Sanglah mengikuti Seminar ‘’Menuju Kemandirian Rumah sakit’’. Dengan adanya BLU, diharapkan rumah sakit bisa lebih mengupayakan dari sisi kemandirian finansial. Memandirikan rumah sakit adalah upaya untuk memberikan keleluasaan dan keluwesan di dalam pengelolaan biaya-biaya operasionalnya. Direktur Utama RSUP Sanglah dr. I Wayan Sudana, M.Kes. mengatakan semua rumah sakit vertikal sudah berstatus BLU, termasuk RSUP Sanglah. Dengan menjadi BLU berarti rumah sakit diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Dengan fleksibilitas ini diharapkan rumah sakit mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah sakit secara optimal, sehingga kemandirian rumah sakit akan bisa terwujud. Ia optimis dengan adanya pengurangan anggaran dari APBN, tidak akan membuat RSUP Sanglah ‘’tekor’’. Dari rata-rata Rp 40 miliar biaya pengeluaran RSUP
Sanglah, hampir 100 persen tidak menggunakan anggaran APBN karena pendapatan RSUP Sanglah kini meningkat. Dari rata-rata Rp 444 miliar menjadi Rp 609 miliar lebih pada 2018 dan tahun ini ditargetkan Rp 614 miliar. ‘’Cash ratio biasanya masih merah, atau cash yang kita punya lebih kecil dari utang yang kita miliki. Sekarang terbalik, cash yang kita miliki lebih besar dari utang yang kita miliki,’’ pungkasnya. Kondisi cash ratio ini diakui mulai terjadi belum lama ini yang berarti pendapatan lebih tinggi dari utang dan pengeluaran. Untuk itu, ia optimis menuju kemandirian finansial. Apalagi pengembangan layanan yang dilakukan RSUP Sanglah sudah berjalan optimal seperti transplantasi ginjal, dan akan mengembangkan layanan transplantasi kornea. Pihaknya juga akan mengurangi kerja sama operasional (KSO), diganti dengan modal investasi sendiri. (kmb42)
BADE - Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta ketika naik di atas bade saat mengiringi prosesi puncak ngaben massal menuju setra, di Desa Pecatu, Kamis (13/6) kemarin.
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
DAERAH
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
5
SOSOK Buka Prodi Sistem Informasi MENGHADAPI tantangan global di era revolusi industri 4.0 yang berbasis digital (online), sistem teknologi informasi menjadi sangat penting untuk dikembangkan di pendidikan tinggi. Apalagi, kebutuhan pasar saat ini lebih mengedepankan keterampilan skill di bidang teknologi informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar di bawah kepemimpinan Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. berkomitmen membentuk karakter lulusan dengan menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan berbasis agama, seni dan budaya dengan perkembangan sains dan teknologi informasi. Upaya tersebut direalisaikan dengan membuka program studi (prodi) baru yaitu Sistem Informasi yang telah mendapat izin dari LLDikti Wilayah VIII Bali-Nusra. Bahkan, prodi ini telah siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020. Prof. Damriyasa mengatakan sejauh ini Unhi Denpasar lebih banyak mengembangkan prodi pada bidang agama, seni dan budaya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pasar, pihaknya akan lebih fokus mengembangkan prodi di bidang sains dan teknologi informasi. Untuk itu, perkembangan teknologi informasi tidak mendegradasi kebudayaan, tetapi justru memperkuat nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan tersebut. Sebab, sains dan teknologi informasi yang dikembangkan didasari karakter agama, seni dan budaya. Apalagi, selama ini transfer nilai-nilai kearifan lokal budaya Hindu Bali kepada generasi muda melalui sains dan teknologi informasi. Oleh karena itu, sains dan teknologi informasi harus dipersiapkan, sehingga nilai-nilai budaya Hindu Bali tidak ditinggalkan generasi muda. ‘’Rumah untuk pengembangan Prodi Sistem Informasi ini telah kita siapkan di Fakultas Teknologi Informasi dan Sains yang dulunya Fakultas MIPA. Bahkan kami tidak berdiri sendiri, namun telah berkolaborasi dengan universitas-universitas yang sudah terkenal di bidang sistem informasi, baik dengan ITB, UGM maupun dengan universitas luar negeri, seperti India yang telah MoU dengan kami,’’ ujar Prof. Damriyasa, Kamis (13/6) kemarin. Terkait dengan prospek lulusan Prodi Sistem Informasi, dikatakan bahwa saat ini semua sektor, baik sektor pemerintahan maupun swasta membutuhkan lulusan sistem informasi. Apalagi, saat ini pemerintahan maupun swasta meredesain kembali tata kelola sistem informasinya, sehingga lulusan sistem informasi sangat dibutuhkan di segala sektor. ‘’Sektor apa pun kalau tidak menggunakan sistem informasi dalam tata kelolanya, mereka akan ketinggalan,’’ tandasnya. Selain Prodi Sistem Informasi, pihaknya juga tengah mengusulkan Prodi Pariwisata fokus Ekowisata dan Prodi Magister Manajemen di bawah Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. (win)
Minim Penerbangan Langsung
Kemenpar Jadikan Singapura ’’Tourist Hub’’ Denpasar (Bali Post) Potensi pasar Rusia sangat besar untuk Bali. Sebab, total outbound wisatawan Rusia pada tahun 2018 sebesar 42 juta dengan spending USD 1,676 per one trip melebihi wisatawan Eropa dengan spending USD 1,174. Lagi-lagi direct flight ke Bali menjadi kendala utama untuk meningkatkan tingkat kunjungan. Ketua BPPD Badung Agung Rai Suryawijaya mengatakan salah satu straregi mengatasi keterbatasan penerbangan langsung wisatawan ke Bali yaitu Kementerian Pariwisata Indonesia menetapkan Singapura sebagai tourist hub untuk Indonesia. Ini merupakan salah satu kiat mengatasi kekurangan penerbangan langsung ke Indonesia dan Bali pada khususnya. Di samping menjadikan Soekarno-Hatta sebagai LCC Internatiobal Airport. Russian Affair Consultant di Bali Nuku Kamka mengatakan Rusia memiliki wilayah terluas di dunia yaitu 17.098.242 km2. Hampir dua kali lipat dari luas wilayah Cina. Outbound traveller Rusia per tahun mencapai 42 juta wisatawan. Namun tercatat di tahun 2018 yang datang ke Bali hanya 111.601 orang atau 0,264%. Executive Director BPPD Badung Mangku Sulasa memproyeksikan jumlah wisatawan Rusia ke Bali di tahun 2020 bisa mencapai 119.000 orang, walaupun penerbangan nasional Rusia tidak lagi terbang ke Bali. Mangku Sulasa menyampaikan pertemuan dengan pegiat pasar Cina, Jepang, India belum lama ini bertujuan untuk memberi rekomendasi strategi yang paling efektif untuk meningkatkan wisatawan Rusia ke Bali, serta mengharapkan agar paguyuban pegiat pasar Rusia yang pernah ada agar bisa diaktifkan kembali untuk bersama-sama menggarap pasar Rusia ini. Untuk meningkatkan kunjungan, beberapa masukan yang perlu ditindaklanjuti pihak otoritas dan pihak berkepentingan lainnya yaitu pelaksanaan Festival Indonesia di Moscow pada 2-4 Agustus. Sebagian orang hanya tahu kawasan Moscow dan St.Piterburg. Padahal kawasan Rusia Timur memiliki potensi wisatawan yang besar yang harus dipertimbangkan, jauhnya mencapai 9 jam terbang menuju Moscow. Kegemaran sebagian besar wisatawan Rusia adalah wisata petualang dan community culture, harus terus dibenahi. Mangku Sulasa menyebutkan promosi merupakan bagian dari komunikasi pasar yang efektif. Promosi dan peningkatan daya saing dengan para pesaing sesama pelaku komunikasi pasar serta posisinya wajib dijaga dengan baik. ‘’Jangan pernah menyerah dengan kelemahan penerbangan langsung ke Bali. Walaupun tidak terbang langsung ke Bali, namun ada penerbangan Moscow - Singapura dan konektivitas anak perusahaan Singapore Airlines ke Bali melalui Singapura,’’ tandasnya. (kmb42)
Bali Post/jay
PATROLI - Aparat kepolisian Polda Bali yang tergabung dalam Satgas Turbinjali Operasi Ketupat Agung 2019 kembali melaksanakan patroli, Rabu (12/6) lalu. Apalagi masih dalam suasana arus balik setelah Lebaran. Kali ini menyasar Bandara Internasional Ngurah Rai, Tuban, Badung. Tim yang dipimpin Kompol Ni Made Mutriah Astuti, S.H., ini melakukan koordinasi dengan anggota Posko Pelayanan Lebaran 2019 Polresta Denpasar dan langsung berpatroli jalan kaki dengan melibatkan anjing pelacak. Di sela-sela patroli, petugas juga melakukan dialog dengan penumpang pesawat, baik yang akan berangkat maupun masyarakat yang baru tiba. Tak lupa, petugas memberikan pesan-pesan dan imbauan kepada wisatawan.
Komplotan Penjambret Turis Singapura Ditangkap Mangupura (Bali Post) -
Setelah menangkap tiga pelaku yang menjambret warga Singapura, Eugene Aathar dan istrinya, Dolly Ho, polisi kembali meringkus anggota komplotan ini. Pada Selasa (11/6) lalu, tim gabungan Jantanras Ditreskrimum Polda Bali dan Polsek Kuta meringkus I Wayan Adiasa alias Dayuh (27) dan Komang Joni alias Mang Ewes (24). ‘’Tersangka Dayuh berperan sebagai pengendara motor dan Mang Ewes selaku eksekutor,’’ kata Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan, Kamis (13/6) kemarin. Hasil pengembangan pengungkapan kasus sebelumnya, petugas mendapat informasi jika masih ada dua jambret yang ada kaitannya dengan kasus dua korban asal Singapura tersebut. Ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor NMax dan tidak mengenakan helm. ‘’Kasus ini kan sempat viral di media sosial. Langsung perintahkan anggota saya secepatnya mengungkap kasus ini,’’ tegasnya. Hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil melacak tempat tinggal tersangka Dayuh dan berhasil dibekuk di Jalan Mekar, Pemogan, Denpasar Selatan. Saat diinterogasi, Dayuh menjambret bersama Komang
Ewes Rp 2,2 juta. Tersangka Dayuh memberi uang kepada Carik Rp 600.000. ‘’Tersangka Mang Ewes mengaku uang tersebut dipakai untuk membeli susu anaknya dan biaya hidup sehari-hari,’’ kata Andi Fairan. Menurut mantan Direktur Sabhara Polda Sumatera Utara ini, pelaku merampas HP yang dibawa Dolly. Bahkan pelaku menendang korban dan istrinya hingga jatuh dari sepeda motor. Akibatnya, Dolly mengalami luka di bagian wajah, tangan dan patah tulang di bagian bahu kanan, bahkan juga sempat pingsan. Sedangkan Eugene mengalami luka lecet. ‘’Selanjutnya kor-
Bali Post/ist
DITAHAN - Pelaku jambret yang ditahan di Polsek Kuta. ban membawa istrinya ke Rumah Sakit Siloam. Sedangkan sepeda motor yang ditinggal di TKP oleh korban juga hilang. Padahal di dalam jok sepeda motor terdapat tas kecil milik istri korban berisi jam tangan
merek Seiko limitid edition, jam tangan merek Solvi Titus, diamon ring, uang tunai Rp 18 juta. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 123 juta,’’ ucapnya. (kmb36)
Sidang Sengketa Pilpres di MK
Diharapkan Tidak Ada Kontribusi dari Bali
Bali Post/rah
APEL - Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Agung 2019 bersama Kodam IX/Udayana di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar Timur, Kamis (13/6) kemarin.
Soal Penggunaan Aksara Bali
Satpol PP Siapkan Teguran bagi Pengusaha Bandel Denpasar (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali dalam penegakan Pergub 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali agar segera melakukan operasi. Begitu juga menindak tegas pengusaha bandel yang tidak menaati regulasi tentang penggunaan aksara Bali. Di sela pembukaan lomba cerdas cermat dan pidato Bung Karno di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kamis (13/6) kemarin, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pengusaha yang mencari kehidupan di Bali harus menghormati budaya Bali. Melestarikan kearifan lokal merupakan salah satu bentuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno. Di Bali, menjaga kearifan lokal salah satunya dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa dan aksara Bali sebagaimana diatur dalam Pergub 80 Tahun 2018. ‘’Kalau Satpol PP tidak mampu, saya yang akan turun nanti. Izinnya yang habis tidak usah diperpanjang lagi,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi
Joni. Selanjutnya giliran Komang Joni diciduk di Jalan Mekar Blok H, Pemogan, Denpasar Selatan. Kedua pelaku mengaku awalnya sedang berada di Legian dan melihat korban mengendarai sepeda motor menuju selatan. Mereka langsung membuntuti korban. Setibanya di Jalan Raya Kuta, dekat Central Parkir, mereka langsung beraksi. Setelah itu, pelaku langsung menghubungi temannya, Carik, untuk membatu menjual HP milik korban. Pelaku dan Carik bertemu di Jalan Juwet Sari, Pemogan untuk transaksi. HP korban dijual Rp 5 juta. Uang tersebut lalu dibagi dua, Dayuh mendapat bagian Rp 2,2 juta dan Mang
Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi menegaskan Pergub 80Ttahun 2018 terkait bahasa dan aksara Bali, masyarakat khususnya pengusaha berkewajiban untuk mengikuti dan mematuhi aturan tersebut. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak tahu. Karena masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyampaikan melalui mekanismenya. Melalui surat edaran, asosiasinya dan kini tinggal implementasinya. Dewa Rai berharap pengusaha yang ada di Bali agar mengikuti regulasi yang diatur. Satpol PP sendiri akan terus melakukan dan mengawasi secara berkesinambungan, mendorong serta melakukan percepatan untuk segera mengikuti pergub tersebut. Beberapa waktu lalu, dari hasil operasi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Satpol PP, sebagian pengusaha yang didatangi sudah meminta tempo waktu sekitar satu bulan. Apabila dalam batas waktu yang sudah disepakati mereka tidak juga memperhatikan dan melaksanakan imbauan tersebut, maka akan diberikan surat teguran. ‘’Kami umumkan di media bahwa perusahaan itu tidak mendukung ajeg Bali,’’ katanya. (kmb16)
Denpasar (Bali Post) Polda Bali menggelar Apel Konsulidasi Operasi Ketupat Agung 2019 bersama Kodam IX/Udayana di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar Timur, Kamis (13/6) kemarin. Apel ini digelar terkait sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Diharapkan dalam sidang itu tidak ada konstribusi dari Bali. ‘’Dalam kaitannya dengan sidang di MK, tetap selalu siap dan mengawasi warga kita. Mudah-mudahan tidak ada yang berkontribusi ke sana. Itu yang terpenting,’’ ujar Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Wayan Sunartha usai apel gelar pasukan. Apa pun kegiatan di Ja-
karta, mantan Kabinda Bali ini berharap tetap berjalan aman dan lancar. ‘’Untuk di Bali agar tetap solid, aman dan lancar, sehingga tidak berpengaruh pada perkembangan pariwisata yang ada di sini (Bali - red),’’ ungkapnya. Terkait pelaksanaan Operasi Ketupat, kata mantan Kapolresta Denpasar ini, Bali adalah tujuan wisata. Pihakya sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik sehingga tercipta situasi aman dan lancar. Semua ini terwujud berkat kerja sama semua warga serta stakeholder yang kesadarannya makin meningkat. ‘’Kita sudah melaksanakan peningkatkan antisipasi di jalur-jalur wisata. Karena Bali merupakan tujuan wisata
supaya jangan sampai banyak mendapatkan komplain. Astungkara sampai saat ini belum ada masukan-masukan soal itu (komplain) kepada kita,’’ kata jenderal bintang satu di pundak ini. Dia mengakui hasil evaluasi, terjadi peningkatan jumlah lakalantas dibandingkan tahun sebelumnya. Namun lakalantas tersebut terjadi tidak pada jalur utama. Lakalantas itu terjadi di jalur alternatif dan di kampung atau permukiman. Selain itu, jumlah korban tidak meningkat. ‘’Korban fatal tidak ada,’’ tandasnya. Yang terpenting, menurut Direktur Lantas Polda Bali ini, gangguan kamtibmas yang berdampak pada masyarakat luas bisa ditekan. (kmb36)
Tak Kantongi Identitas, Puluhan Duktang Ditipiring Mangupura (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung berhasil menjaring puluhan penduduk pendatang (duktang) yang datang melalui Terminal Mengwi, Kamis (13/6) dini hari. Puluhan duktang tanpa identitas (KTP) langsung ditipiring (tindak pidana ringan) di terminal tipe A tersebut. Kabid Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Badung A.A. Oka Ambara Dewi mengatakan, duktang yang terjaring dari pukul 03.00 Wita sampai pukul 06.00 Wita berasal dari dua lokasi sidak, yakni dari Sibang Gede Kecamatan Abiansemal dan di Terminal Mengwi. ‘’Yang ditemukan tanpa identitas (KTP) di Terminal Mengwi sebanyak 24 orang, sedangkan di Sibang Gede sebanyak 14,’’ jelasnya. Menurutnya, sidak kali ini mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan KetertibaUumum dengan jumlah 8 ketertiban yang perlu dilaksanakan di dalam perda tersebut. ‘’Saat ini sasaran
kita adalah tertibnya administrasi kependudukan dengan sanksi-sanksi yang didapat melalui denda yang akan diserahkan kepada hakim dan jaksa. Sesuai dengan Perda Kabupaten Badung terdapat sanksi hukuman tiga bulan penjara dengan denda maksimal Rp 25 juta,’’ ucapnya. Untuk kegiatan sidak yang berhubungan dengan jalur mudik Lebaran, dimulai pada Minggu sampai Kamis kemarin. ‘’Sudah dipulangkan pada Minggu sebanyak tiga orang tanpa identitas. Pada Senin sampai dengan Selasa ditemukannya 25 orang dan dipulangkan sebanyak tiga orang. Sisanya, 22 orang tersebut sudah memiliki jaminan,’’ paparnya. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Dewa Made Budi Watsara mengatakan dengan adanya sidak diharapkan bisa menertibkan duktang dan memberikan efek jera, sehingga jika mereka bepergian untuk selalu membawa identitas yang jelas (KTP). ‘’Jadi pengadilan sangat mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban
Bali Post/ist
SIDAK - Satpol PP Badung bersama tim gabungan menggelar sidak penduduk pendatang di Terminal Mengwi, Kamis (13/6) dini hari. kepada masyarakat. Untuk penduduk yang melakukan pelanggaran kami lakukan pembinaan,’’ ucapnya. Sidak langsung dipimpin Kasatpol PP Kabupaten Badung IGAK Surya Negara yang melibatkan tim gabungan sebanyak 150 orang, terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Catatan Sipil, Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja, unsur Camat Mengwi, Desa, Linmas dan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS). Turut hadir dalam sidang tersebut hakim Pengadilan Negeri Denpasar Dewa Made Budi Watsara, jaksa Kejaksaan Negeri Denpasar Ni Ketut Mahendri, staf Pengadilan Negeri Denpasar I Made Manis, beserta tim gabungan. (kmb27)
OPINI
6 Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Membangun Kesadaran Membayar Pajak PAJAK merupakan salah satu pendapatan negara yang sah dalam mengelola pembangunan negeri. Namun, sering kali kesadaran membayar pajak juga tak terbangun dan menjadi budaya masyarakat. Untuk itulah, ruang untuk mengedukasi masyarakat untuk sadar membayar pajak harus dibangun sejak dini. Namun, langkah ini belumlah cukup. Masih ada banyak hal yang bisa diurai dan diklarifikasi terkait lemahnya kesadaran membayar pajak. Di satu sisi, mungkin pajak juga dianggap beban bagi publik karena angkanya mungkin terlalu besar. Di sisi lain, banyaknya kasus hukum terkait penyelewengan pajak oleh aparat juga patut diatasi. Artinya, untuk membangun kesadaran membayar pajak, mungkin kejujuran petugas pajak juga perlu di-update. Jangan sampai publik malas membayar pajak karena mereka tak percaya kepada pengelolaan atas pajak yang mereka bayarkan. Kita sadari bersama pajak masih merupakan sumber pendapatan yang diandalkan untuk membiayai birokrasi dan pembangunan. Ironis, untuk membayar pajak saja diperlukan tenaga dan waktu yang tidak efisien. Pelayanan publik di sektor-sektor yang umumnya turut mendatangkan pendapatan asli daerah pun tidak selalu berlangsung cepat dan akurat. Kenyataan lain yang terasa masih kurang adalah sikap inovatif pemerintah daerah dalam memberikan layanan terhadap kewajiban publik membayar pajak. Walaupun sudah ada, tetapi belum banyak pemerintah daerah yang berani menghapus retribusi yang selama ini dikenakan kepada publik tertentu dengan pertimbangan, toh kontribusinya pada PAD tidak seberapa. Walaupun berskala kecil, penghapusan semacam ini pasti diterima publik secara simpatik sebagai upaya pemerintah meringankan beban masyarakat. Untuk itulah diperlukan pembenahan dari semua sektor untuk menuju kesadaran membayar pajak. Layanan yang cepat dan efektif tentu menjadi syarat utama saat ini. Di tengah terbuka akses menggunakan teknologi untuk memudahkan kehidupan maka akses untuk membayar pajak hendaknya dibuka di jalur ini. Terobosan yang dilakukan belakangan ini mungkin sudah mengarah pada terbangunnya layanan publik yang nyaman dalam membayar pajak. Namun, upaya meningkatkan pelayanan publik dengan jalan menurunkan beban masyarakat inilah yang masih kurang mendapat perhatian pemerintah. Selama ini, yang mereka alami hanya kenaikan tarif air minum, PBB, listrik, parkir, pelayanan di rumah sakit pemerintah, bukan penurunan. Sementara itu, mutu pelayanannya tetap begitu-begitu saja. Untuk itu, ke depannya, terobosan layanan pajak hendaknya tidak menjerat rakyat kecil hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan daerah. Mungkin ada banyak inovasi yang dilakukan daerah, sehingga pendapatan tak hanya bersumber dari pajak rakyat. Pemerintah harus inovatif dan tentunya hemat dalam mengelola anggaran negara. Jangan sampai karena berbagai ambisi pajakpajak yang dikumpulkan dikelola untuk pencitraan diri. Kita meyakini, jika pemerintah cerdas dalam mengelola pajak dan efektif dalam penggunaannya, rakyat juga akan membayar pajak dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Maka menjadi sangat penting untuk diterapkan pemerintah adalah memastikan petugas pajaknya bersih dan jujur. Jika petugasnya berperilaku buruk dan menjadikan pajak sebagai celah memperkaya diri sendiri, maka yakinlah membangun kesadaran membayar pajak akan sarat tantangan.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Mengajak Masyarakat Menanam Pohon Belakangan ini, gerakan penghijauan mulai jarang saya dengar. Padahal, gerakan ini sangat positif menjaga kualitas udara dan menjaga kawasan resapan air. Tak hanya itu, saya rasa dengan maraknya alih fungsi lahan belakangan ini mestinya budaya menanam pohon dibangkitkan lagi. Saya berharap Dinas Pendidikan dan Lingkungan Hidup bersinergi dalam hal ini. Kepedulian terhadap lingkungan harus dibangun sejak dini. Saya rasa kesadaran menjaga lingkungan kini tinggal mewadahi saja. Pemerintah mestinya merancang sejumlah kegiatan yang sifatnya mengajak warga kembali menyatu dengan alamnya. Untuk membudayakan gerakan menanam ini mungkin bisa diimbau agar warga menanam satu pohon di sekitar rumahnya. Gerakan menanam satu pohon untuk setiap warga ini diharapkan bisa membuat sumber resapan air terjaga, sehingga potensi krisis air bersih juga bisa ditekan. I Wayan Arsana Gianyar, Bali
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Menanamkan Kesadaran Pajak pada Usia Dini Orang bijak mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali kematian dan pajak. Untuk urusan kematian merupakan wilayahnya rohaniwan. Sedangkan pajak adalah urusan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga sebagai warga negara yang baik, masalah pajak bukan hanya masalah kita, namun merupakan masalah bersama baik bagi pemerintah maupun warga negara.
Oleh Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.
D
ewasa ini, penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, bukan berasal dari sektor migas. Merujuk pada Data Kementerian Keuangan, tidak kurang dari 80 persen postur pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari sektor pajak. Pada tahun 2018, pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun, Rp 1.618,1 triliun berasal dari penerimaan pajak dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Besarnya porsi penerimaan pajak menandakan bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara untuk menyejahterakan masyarakat. Sudah selayaknya setiap warga negara mengetahui dengan baik setiap aspek perpajakan serta didukung dengan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila penerimaan pajak secara berkesinambungan selalu terjaga dan bahkan dapat meningkat secara signifikan, tentu saja pembangunan selalu berjalan sesuai rencana pemerintah, sehingga diharapkan kemakmuran masyarakat akan tercapai dan terwujudnya kemandirian bangsa pada masa mendatang. Namun, berdasarkan beberapa penelitian dan kajian lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa terjadi ketimpangan kondisi perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai halhal yang berkaitan dengan pajak. Di dunia akademik, selama ini pajak hanya dipelajari oleh mahasiswa dengan latar belakang ilmu perpajakan, akuntansi, ekonomi, hukum, dan administrasi. Sementara dalam pendidikan dasar, hanya didapatkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas pada konsentrasi ilmu pengetahuan sosial. Untuk siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, belum dikupas secara tuntas, hanya terdapat pengenalan yang hanya bersifat umum, tanpa adanya substansi pada permasalahan pajak. Berdasarkan beberapa hal tersebut, karena masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat,
maka tentu saja berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak, kecuali pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor yang memang diwajibkan dan diketahui secara meluas di masyarakat. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak sudah mengadakan program Pajak Bertutur. Program tersebut merupakan sosialisasi mengenai pajak yang menyasar siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan mahasiswa pada perguruan tinggi. Program tersebut penulis rasa bagus dalam menyosialisasikan pajak ke kalangan generasi muda, karena sifatnya yang serentak di seluruh Indonesia dan programnya juga dikemas dengan hiburan serta tidak membosankan, namun tidak meninggalkan materi mengenai kesadaran pajak. Walaupun program tersebut sudah bagus, namun penulis merasa hal tersebut belum maksimal. Hal ini dikarenakan program tersebut hanya dilakukan dalam sehari di sekolah dan kampus yang menjadi target sasaran sosialisasi, sehingga menurut penulis hal tersebut masih belum efektif. Walau bagaimanapun kita perlu mengacungi jempol atas usaha yang dilakukan Direktorat
Jenderal Pajak. Oleh karena itulah, kesadaran akan pajak penting. Khususnya menanamkan kesadaran pajak pada usia dini dan kalangan milenial. Butuh suatu terobosan dan inovasi dalam pengenalan pajak bagi masyarakat, khususnya pemahaman pajak pada usia dini, baik bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan pada usia dini, seorang siswa dan mahasiswa masih relatif mudah ditanamkan berbagai karakter dan penanaman sikap dasar. Sehingga apabila penanaman nilai kesadaran pajak berhasil pada usia dini, diharapkan para remaja tersebut pada saat dewasa misalkan saat bekerja maupun mempunyai usaha, mereka sudah memiliki kesadaran akan kewajiban pajak dan mengerti pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan negara. Pajak adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak. Andaikan penerimaan pajak kurang maksimal, tentu saja dampaknya yaitu akan membebani APBN. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak yang sangat mendominasi dalam
Berdasarkan beberapa penelitian dan kajian lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa terjadi ketimpangan kondisi perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Di dunia akademik, selama ini, pajak hanya dipelajari oleh mahasiswa dengan latar belakang ilmu perpajakan, akuntansi, ekonomi, hukum, dan administrasi.
penerimaan negara, yaitu sekitar 80 persen penerimaan negara yang berasal dari pajak. Dapat kita bayangkan apabila penerimaan pajak tidak maksimal, tentu saja akan mengganggu beberapa pos pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah. Beberapa pos tersebut misalkan untuk pembangunan infrastruktur, saranaprasarana pendidikan dan kesehatan, subsidi ke masyarakat, maupun beberapa pengeluaran lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang akan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat menurun, daya saing bangsa juga akan menurun. Kita semua tidak mau hal tersebut terjadi. Sehingga mulai sekarang, perlu adanya pendekatan secara komprehensif dan bersifat menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran pajak, khususnya menanamkan kesadaran pajak pada usia dini, usia yang masih bisa secara maksimal dinanamkan nilai-nilai kesadaran pajak. Penulis menawarkan beberapa solusi mengenai penanaman kesadaran pajak pada usia dini. Solusi pertama, pengetahuan pajak hendaknya dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran maupun mata kuliah pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, maupun di perguruan tinggi tanpa memandang program studi maupun jurusan tertentu di sekolah dan kampus. Pada Sekolah Dasar dan Menengah, pengetahuan pajak dapat dimasukkan dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tidak hanya satu pokok pembahasan, misalkan terdapat pada dua pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, sedangkan pada pokok pembahasan kedua mengenai kepatuhan pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara dan tanda seorang warga negara mencintai tanah air dan bangsa. Muatan dalam pokok pembahasan tentang pajak harus dikaji secara mendalam oleh pihak-pihak terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk materi pajak di perguruan tinggi, bisa dimasukkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak dua pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama mengenai kewajiban warga negara untuk menjadi wajib pajak. Sedangkan pokok pemba-
Eksaminasi Hakim Mahkamah Konstitusi PEMILU konstitusional adalah pesta demokrasi yang digelar berdasarkan asas jujur, adil, dan terbuka. Momentum ini punya prosedur tersendiri dalam setiap kali pelaksanaannya yaitu melalui tegaknya kedaulatan rakyat, melalui rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyatlah pemilu perlu diagendakan sesuai dengan kaidahkaidah, dan prinsip-prinsip dalam berdemokrasi. Karena pemilu saat ini tampak ada ujung pertarungan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK), tentu dari situasi tersebut, lembaga peradilan akan mendapat tuntutan dari masyarakat yang mencari keadilan. Oleh sebab itu, para hakim konstitusi penting untuk mempersiapkan diri agar menguasai dalil-dalil yang diajukan pemohon, sehingga sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Deny Indrayana menegaskan dalam buku ‘’Strategi Memenangkan Sengketa Pemilui: 2019’’, ‘’untuk mempersiapkan sengketa pemilu (pilpres dan pileg), pemahaman tentang tahapan pemilu penting untuk dikuasai. Tahapan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah tahapan menjelang akhir pemilu, sebelum presiden dan anggota parlemen terpilih dilantik sesuai ketentuan peraturan perundangan’’. Pandangan tersebut mendeskripsikan bahwa kalah-menang dalam kompetisi demokrasi merupakan sesuatu yang sangat lumrah. Maka dari itu, MK sebagai tempat untuk menempuh jalur legal konstitusional penting agar memberikan ruang dan
Oleh Hasin Abdullah kesempatan besar bagi pemohon dan pihak terkait dalam menunjukkan pembuktian bahwa patut diduga adanya pelanggaran, dll. Sungguh apresiasi yang sangat tinggi terhadap kedua pihak karena telah menyelesaikan perkara secara prosedural. Artinya, bentuk penghormatan pemohon dan pihak terkait terhadap MK sebagai lembaga penegak konstitusi demokrasi sangatlah penting. Dan gugatan tersebut paling tidak merupakan bagian dari langkah hukum progresif di dalam menyelesaikan sengketa. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik dan sadar menaati hukum (regulations) agar bersikap bijak. Karena itu, wewenang dalam memutus sengketa pemilu tersebut sepenuhnya mutlak tanggung jawab hakim, maka hakim dituntut peka dan mampu menggali bukti-bukti yang hidup di dalam masyarakat. Sebab, itu adalah bagian dari substansi hukum yang tidak dapat dipisahkan. Pun dalam pemilu ini, masyarakat setidaknya bersikap dewasa sebagai bagian dari esensi demokrasi. Dengan demikian, jika demokrasi tanpa sikap yang peka dan dewasa maka tidak akan ada yang menempuh ke jalur hukum (MK). Akan tetapi, dengan upaya itu, paling tidak bisa menggeser persoalan hasil pemilu secara
lebih efektif. Dari sisi ini, sungguh sembilan hakim konstitusi tengah dihadapkan dengan persoalan yang sangat signifikan. Karena itu, terkait arah masa depan bangsa dan negara. Tidak hanya demikian, tetapi soal tanggung jawab para hakim terhadap integritas, martabat, marwah, dan kehormatan institusi kehakiman agar bisa memosisikan diri ke yang lebih netral, profesional, dan independen. Tentu dengan profesionalitas, netralitas, dan independensi hakim, maka hakim bisa berangkat dari nalar hukum untuk dapat menggali fakta-fakta hukumnya hingga mendapat keyakinan yang kuat. Dan hakim tampak jelas jika tidak bersikap independen maka akan keluar dari profesinya serta dari aturan MK, sebab mau tidak mau harus berpedoman pada integritas lembaga dan profesinya. Dari perspektif yang demikian, dijawab melalui buku hukum Deny Indrayana yang berjudul ‘’Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu: 2019’’. Paling tidak, wewenang MK dirumuskan dalam pasal 24 hurus C UUD 1945. Bahwa, ‘’MK ditugaskan menguji UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang ha-
sil pemilihan umum’’. Tidak dapat dimungkiri, bahwa dalam teori eksaminasi alias ujian hakim dalam menyelesaikan sengketa pemilu dapat dilihat dari segi aspek pedoman perilaku hakim. Hakim harus menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Sehingga dianggap sesuai dengan keilmuannya dan ahli dalam memutuskan perkara, karena dengan profesionalitasnya maka hakim terlihat tidak tebang pilih kepada siapa pun yang bersengketa. Memang jika kita cermati bersama, proses pengangkatan sembilan hakim MK, dari tiga hakim ini berasal dari kekuasaan eksekutif (presiden). Namun, kita sebagai warga negara yang baik seharusnya berbaik sangka, tetapi tidak kemudian berburuk sangka. Karena itu adalah bagian dari proses hukum yang sifatnya konstitusional demokratis yang tidak terlepas dari pelbagai macam pendekatan politik. Sehingga profesi hakim perlu dihormati karena dianggap wakil Tuhan. Pasca-Pemilu 2019 ini, integritas MK hanya mampu dibentengi oleh hakim-hakim yang menjunjung tinggi prinsip idealisme. Sehingga dengan keidealannya dapat menghasilkan putusan dan pertimbangan hakim yang berkualitas, baik dari sisi esensi hukumnya serta substansi hukum yang berlaku. Sebab, mau tidak mau sikap ideal hakim tersebut adalah tuntutan dari konstitusi dan negara.
hasan kedua mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Materi secara spesifik harus dirumuskan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga materi akan tepat sasaran. Solusi kedua, perlunya sosialisasi berkelanjutan dari Kantor Pajak kepada generasi muda, baik yang berada di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan kampus. Sosialisasi tersebut mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi diselenggarakan minimal selama setahun dua kali, dengan cara setiap petugas kantor pajak yang bertugas, presentasi tentang pentingnya pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Solusi ketiga, pemerintah perlu mensosialisasikan tentang kewajiban mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi kalangan muda, seperti mahasiswa yang mau lulus kuliah. Kewajiban NPWP harus dibuat semenarik mungkin, misalkan NPWP dibuat sebagai syarat mendapatkan pekerjaan di instansi swasta, melamar pegawai negeri sipil, maupun pegawai BUMN. Selain itu, perlu adanya insentif yang menarik bagi pemuda yang memiliki NPWP, misalkan dibebaskan dari pengenaan pajak tertentu dengan menunjukkan NPWP. Pemilik NPWP juga diprioritaskan dalam mendapatkan pelayanan dalam pemerintah, misalkan pada saat mengurus KTP, kartu keluarga, SKCK, kartu pencari kerja, dan lain sebagainya pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan birokrasi pemerintah. Dengan adanya beberapa solusi tersebut, maka tentu saja diharapkan akan menumbuhkembangkan pengetahuan generasi muda dalam kewajiban pajak. Dengan adanya pengetahuan yang memadai, tentu saja akan menciptakan kesadaran pajak sejak dini. Dengan adanya kesadaran pajak, diharapkan para generasi muda tersebut memahami dengan baik akan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Sehingga penerimaan pajak pada masa mendatang akan selalu meningkat, dengan harapan pembangunan di Indonesia juga meningkat, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Penulis, pengamat ekonomi dan sosial, Universitas Jember, Alumni S-2 Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang
POJOK Wiranto apresiasi pernyataan Prabowo yang minta pendukungnya tak datang ke MK. - Damai aman Indonesia jaya. *** Bupati Gianyar sebut pengadaan 63 mobil dan 64 sepeda motor sesuai mekanisme. - Untuk lancarkan tugas. *** Jelang dilantik, anggaran seragam DPRD Kota Denpasar mencapai Rp 700 juta. - Untuk tugas wakil rakyat.
Penulis, peneliti muda Bidang Hukum UIN Jakarta
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
7
TABANAN
TUMBANG - Pohon di Banjar Bedha yang tumbang, Kamis (13/6) kemarin.
Pohon Tumbang Arus Lalin di Bedha Terganggu
Bali Post/ist
Tabanan (Bali Post) Hujan selama beberapa jam, Kamis (13/6) kemarin menyebabkan pohon perindang di Banjar Bedha Desa Wanasara, tumbang. Batang pohon santen tersebut sempat mengakibatkan arus lalu lintas (lalin) di jalan penghubung Banjar Bedha dan Banjar Pejaten, terganggu. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Tabanan Putu Trisna Widiatmika mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 11.00 Wita yang menyebutkan ada pohon tumbang menutup ruas jalan. Mendapat laporan tersebut, ia bersama lima personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Tabanan dibantu pihak kepolisian, segera ke tempat kejadian dan melakukan pembersihan batang pohon. ‘’Prosesnya berjalan cukup cepat dan lalu lintas bisa lancar kembali,’’ ucapnya. Ia pun mengimbau ma-
syarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, ketika cuaca buruk berlangsung. Di lokasi terpisah hujan menyebabkan jalanan licin. Di jalur Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Banjar Kutuh Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat, truk Hino kehilangan kendali dan menabrak sanggah pamesuan milik I Ketut Rada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kasubag Humas Polres Tabanan Iptu I Made Budiarta mengatakan, lakalantas tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Saat kejadian jalanan licin. Truk yang dikemudikan Ayub asal Lombok Timur itu datang dari arah barat. Setiba di lokasi kejadian, truk tersebut hendak mendahului kendaraan Honda Jazz. Namun karena pengemudi kurang hati-hati ditambah jalanan licin, truk tersebut kehilangan kendali. (kmb28)
adat, sudah 80 persen krama setuju tanahnya disewakan bukan dibeli,’’ ujarnya. Luas lahan yang rencananya digunakan tersebut sebenarnya lahan basah. Lokasinya di sebelah utara Kahyangan Dalem dan timur yakni Kahyangan Puseh Desa Adat Kelating. Lantaran generasi penerus bidang pertanian makin minim, rencana investor tersebut disambut baik masyarakat. ‘’Generasi sekarang lebih suka ke pariwisata, sehingga adanya wisata terjun payung ini bisa
dijadikan lapangan kerja,’’ kata Maharjana. Lebih lanjut dia berharap Pemkab Tabanan dan investor mensosialisikan rencana pengembangan wisata skydiving ke masyarakat. ‘’Kami harapkan pemerintah ikut sosialisasi agar masyarakat merasa nyaman dan tidak waswas atau merasa dibohongi. Serta yang paling penting segala bentuk pembangunan apapun di desa harus terlebih dahulu mengantongi izin lengkap yang dibutuhkan,’’ tegasnya. (kmb28)
Investor Berencana Kembangkan Wisata ’’Skydiving’’ di Kelating Tabanan (Bali Post) -
Potensi wisata yang dimiliki Desa Kelating Kecamatan Kerambitan, mulai dilirik investor. Bahkan ada investor yang berencana mengembangkan skydiving di desa tersebut. Hal itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan I Made Yasa. Menurut Yasa, pengembangan jenis wisata tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Namun yang terpenting keberadaannya harus memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. ‘’Terutama menyerap tenaga kerja lokal,’’ ucapnya, Kamis (13/6) kemarin. Setiap desa di Kabupaten Tabanan memiliki potensi
pariwisata yang berbasiskan alam maupun budaya. Potensi tersebut bisa jadi ladang bisnis yang digarap masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat lokal dan budayanya akan menjadi kunci utama pengembangan desa wisata. Terkait wisata skydiving, Yasa menyebut, setidaknya memerlukan lahan sekitar
20 hektar, sebagai tempat pesawat take off dan landing. ‘’Mereka (investor - red) informasinya telah melakukan penjajakan ke masyarakat. Tetapi saya belum tahu lokasi jelasnya karena belum sempat turun,’’ ucapnya. Bahkan menurut Yasa, investor siap menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat untuk sekitar 40
orang. Namun karena keputusan ada di tangan Bupati, secepatnya pihaknya dan investor akan berkoordinasi dengan Bupati. Bagi Yasa, skydiving atau terjun payung ini akan menambah pilihan jenis wisata di Kabupaten Tabanan. Namun yang harus ditegaskan, investor diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan terutama masyarakat lokal. ‘’Bagus ini, karena bisa menarik kunjungan wisatawan, asalkan semuanya sesuai prosedur, ti-
dak menganggu kenyamanan masyarakat dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Tabanan,’’ ucapnya. Sementara itu, Bendesa Adat Kelating I Dewa Made Maharjana membenarkan jika sebelumnya ada investor yang melakukan penjajakan rencana pengembangan wisata udara tersebut. Luas lahan yang diperlukan, kata Dewa Maharjana, sekitar 25 hektar. Lahan yang dilirik terdiri dari tanah milik desa adat dan perorangan. ‘’Dari 89 pemilik sertifikat, termasuk milik
Capaian Vaksinasi Anjing 81,09 Persen
SOSOK Renovasi Restoran DINAS Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan memastikan rencana renovasi restoran di DTW Bedugul dengan anggaran Rp 1 miliar dari APBD 2019 akan terlaksana. Hanya, renovasi penginapan untuk sementara ditunda lantaran keterbatasan anggaran. Kabid Bangunan Gedung Dinas PUPRPKP Kadek Faridatini Suweca mengatakan, dengan anggaran Rp 1 miliar tersebut, renovasi restoran bisa tetap dilaksanakan khususnya di lantai satu dan sebagian di lantai dua. Dana dimanfaatkan secara proporsional. Sementara untuk penginapan memang tidak disentuh. ‘’Pemda membantu PD Darma Santika yang akan mengelola restoran itu. Disiapkan anggaran Rp 1 miliar, dengan harapan restoran itu bisa berfungsi efektif,’’ ucapnya. Faridatini menyebutkan, kemungkinan pekan depan proyek tersebut baru akan masuk proses tender. Jika tidak ada halangan, Agustus sudah mulai pengerjaan fisik. ‘’Bulan November sudah rampung. Tiga bulan cukup. Penataan lainnya mungkin bertahap, disesuaikan dengan anggaran yang ada,’’ terangnya. (bit)
Bali Post/dok
VAKSINASI - Vaksinasi massal untuk HPR yang digelar beberapa waktu lalu di Tabanan.
Tabanan (Bali Post) Pemkab Tabanan melalui dinas terkait gencar melakukan pencegahan rabies melalui vaksinasi massal untuk Hewan Perantara Rabies (HPR). Dari data Dinas Pertanian Tabanan, capaian vaksinasi khususnya untuk anjing sudah mencapai 81,09 persen dari estimasi populasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan I Nyoman Budana mengatakan, vaksinasi akan terus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pihaknya menyiapkan 9.300 dosis dan sisanya disubsidi Pemprov Bali. ‘’Petugas akan terus melakukan vaksinasi massal HPR selama persediaan vaksin antirabies masih ada, untuk menuntaskan estimasi yang ada,’’ ungkap Budana belum lama ini. Selama program vaksinasi massal HPR di Tabanan, jumlah anjing yang ada di Tabanan diestimasi sebanyak 55.448 ekor. Terbanyak di Kecamatan Kediri sebanyak 7.253 ekor, disusul Kecamatan Tabanan sebanyak 7.018 ekor. Sementara jumlah paling sedikit diestimasikan di Kecamatan Selemadeg Timur sebanyak 3.362 ekor. Selain itu, banyak warga memelihara kucing dan monyet. Sementara dari jadwal vaksinasi massal HPR 18 Maret sampai 11 Juni, jumlah anjing yang telah divaksinasi sebanyak 44.961 ekor atau sebanyak 81,09 persen dari estimasi populasi. Jumlah anjing yang belum divaksin sebanyak 10.487 ekor, sesuai estimasi target. Jumlah ini belum termasuk kucing dan monyet yang ditemukan petugas saat turun ke lapangan. Budana berharap partisipasi masyarakat khususnya yang memiliki anjing agar datang ke bale banjar untuk memvaksin anjingnya. ‘’Kami tidak ingin sampai ada anjing yang kelewatan dan tidak divaksin,’’ tegasnya. (kmb28)
Penataan Tapal Batas di Selabih Dianggarkan Rp 305 Juta Tabanan (Bali Post) Penataan lanjutan areal tapal batas Kabupaten Tabanan di Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat akan dilaksanakan tahun ini. Proyek berupa pendirian bangunan sejenis lumbung di bagian barat tepatnya di sebelah timur Tukad Yeh Leh ini dianggarkan Rp 305 juta. Kabid Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PUPRPKP) Tabanan Ni Made Faridatini Suweca, Kamis (13/6) kemarin meng a t a k a n, perbaikan dan penataan tapal batas itu merupakan usulan warga desa adat. Perbaikan sudah dimulai pada tahun 2018. Selain diperbaiki, di lokasi tersebut juga direncanakan akan dibuatkan rest area. ‘’Untuk saat ini penataan lanjutan akan ada pekerjaan seperti pembuatan toilet, ada penyenderan, dan melanjutkan paving untuk
parkirnya,’’ terang Farida. Dengan penataan areal tapal batas tersebut, diharapkan pengendara yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Tabanan terlebih dahulu istirahat di areal tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Jika tidak ada halangan selama proses lelang, kata Farida, pengerjaan sudah bisa dimulai minggu pertama Agustus. Ditargetkan proyek tersebut tuntas akhir Desember. (kmb28)
TAPAL BATAS - Tapal batas bagian barat Tabanan yang akan kembali ditata.
Bali Post/bit
BULELENG
8
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Angka Lakalantas Meningkat Singaraja (Bali Post) – Operasi Ketupat Agung tahun 2019 yang dilaksanakan jajaran kepolisian di Buleleng segera berakhir 15 Juni besok. Selama operasi berlangsung, angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di bumi Denbukit tercatat meningkat bila dibandingkan Operasi Ketupat Agung tahun lalu. Menariknya, peningkatan ini terjadi karena warga yang mengalami lakalantas ringan sadar melaporkan kejadian ke Polres. Utamanya untuk melengkapi administrasi klaim pengobatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Hanya jatuh kemudian serempetan dan karena ingin biaya pengobatan gratis dari BPJS lapor ke Polres untuk mendapat surat keterangan, sehingga angka lakalantas di daerah kita selama Operasi Ketupat Agung tinggi,” ujar Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. didampingi Kasat Lantas AKP Putu Diah Kurniawandari saat apel konsolidasi Operasi Ketupat Agung, Kamis (13/6) kemarin. Menurut Suratno, ada 19 kasus lakalantas sejak operasi tahun ini digulirkan. Korban lakalantas umumnya mengalami luka-luka dan kerugian secara materiil. Pihaknya tidak menemukan adanya korban atau pelaku
lakalantas yang meninggal dunia (MD). Sementara pada pelaksanaan Operasi Ketupat Agung tahun 2018, hanya ada 17 kejadian. Namun, lakalantas yang terjadi menyebabkan tiga korban MD, selain korban luka-luka dan kerugian materiil. Kasus lakalantas ini didominasi sepeda motor dan sebagian lagi melibatkan kendaraan roda empat. Pemicunya kebanyakan karena kelalaian saat berkendara di jalan raya. “Dengan perbandingan itu, dalam operasi tahun ini secara jumlah kejadian memang naik, namun kepolisian berhasil menekan jatuhnya korban atau pelaku kasus lakalantas yang MD,” katanya. Suratno menambahkan, kepolisian di Bali Utara juga mencatat kriminalitas umum empat kasus. Rinciannya, satu kasus pencabulan anak di bawah umur, melarikan anak tanpa izin orangtua, persetubuhan, dan kasus pencurian. Sedangkan dalam operasi tahun 2018 lalu, kejahatan umum terjadi sebanyak sembilan kasus. Itu artinya, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Agung 2019 ini, kejahatan umum di Bumi Panji Sakti berhasil diturunkan. Itu artinya, situasi kamtibmas di daerah ini tetap kondusif. (kmb38)
BLP Kembalikan Dokumen Lelang Pakaian DPRD Singaraja (Bali Post) – Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa mengembalikan dokumen lelang pengadaan pakaian dan perlengkapan anggota DPRD Buleleng 2019-2023 kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng. Pasalnya, setelah dikaji oleh Kelompok Kerja (Pokja) BLP, dokumen itu dinyatakan belum lengkap. BLP pun menunda jadwal pengumuman lelang pengadaan seragam dengan pagu anggaran Rp 575 juta tersebut. Kepala BLP Buleleng Putu Adiptha, Kamis (13/6) kemarin, mengatakan salah satu perlengkapan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK -red) dinyatakan belum lengkap. Untuk sementara dokumen lelang tersebut tidak dapat diumumkan secara terbuka melalui aplikasi online. “Setelah dikaji itu dokumennya tidak lengkap, sehingga rencananya kami umumkan untuk sementara ditunda sampai dokumennya dinyatakan lengkap,” katanya. Menurut Adiptha, Kesekretariatan DPRD secepatnya harus melengkapi kekurangan yang ditemukan Pokja BLP agar pengadaan pakaian dan perlengkapan anggota DPRD itu segera bisa dilelang. “Kami akan memproses lelang kalau dokumen lengkap. Terkait dengan waktu pakaian dan perlengkapan itu sudah dipakai pada pelantikan DPRD pada Agustus 2019, ini tergantung kapan dokumennya dilengkapi dan ada rekanan yang menawar pekerjaan itu sendiri,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng, Dewa Ketut Manuaba, mengaku belum mendapat laporan dari staf kesekretariatan dewan kalau dokumen lelang dikembalikan. Namun, birokrat asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada ini mengakui dokumen lelang yang diserahkan ke BLP itu memang belum final. Ini karena pihaknya belum mendapat kepastian terkait penetapan anggota DPRD terpilih dari KPU Buleleng. Meski demikian, pihaknya tetap menyusun dokumen lelang untuk menghindari keterlambatan pengadaan pakaian dan perlengkapannya. Pasalnya, masa jabatan anggota DPRD akan berakhir Agustus 2019 mendatang. “Kalau dikembalikan, kita perbaiki. Kami akui dokumen lelang itu belum lengkap, anggota DPRD terpilih termasuk berapa laki-laki dan perempuan belum ditetapkan,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Buleleng ini. Seperti diberitakan sebelumnya, sesuai regulasi ada tiga jenis pakaian yang wajib disiapkan untuk 45 orang anggota dewan baru hasil pileg yang lalu. Jenis pakaian itu yaitu Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian Sipil Resmi (PSR). Selain itu, masing-masing dewan baru nanti mendapat pin lambang DPRD terbuat dari emas, peci, dan perlengkapan lain. Total, anggaran pengadaan pakaian dan perlengkapan mencapai Rp 575 juta. Anggaran sebesar itu belum termasuk untuk biaya protokoler, undangan, dan seremonial pada saat pelantikan. (kmb38)
Bali Post/kmb38
KONSOLIDASI – Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. memimpin Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Agung, Kamis (13/6) kemarin.
BKD dan PMPPTSP Kurang Koordinasi
Alasan Pemda Gagal Pungut PHR Singaraja (Bali Post) – Alasan di balik kegagalan pemerintah daerah memungut pajak hotel dan restoran (PHR) sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai terkuak. Selama ini, rupanya koordinasi kurang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Buleleng. Akibatnya, ada 91 hotel dan restoran yang tidak bisa dipungut pajak. “Penetapan setiap akomodasi wisata sebagai wajib pajak terlebih dahulu mengantongi izin yang diterbitkan di Dinas PMPPTSP. Sayangnya, setiap izin operasional terbit tidak dikoordinasikan ke BKD,” ujar Kepala BKD Gede Sugiartha Widiada didampingi Sekretarisnya, Made Susi Adnyani, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD, Rabu (12/6) . Sugiartha Widiada menambahkan, penyampaian usaha akomodasi wisata
Beban Kerja Berat
Dewan Usul Perombakan Struktur Organisasi BKD Singaraja (Bali Post) – DPRD Buleleng mengusulkan adanya perombakan dalam struktur organisasi di Badan Keuangan Daerah (BKD). Pasalnya, beban tugas BKD dinilai terlalu berat. Di samping mengurus akuntansi keuangan pemerintah, juga harus menyelesaikan masalah pendapatan dan aset daerah. Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Putu Mangku Mertayasa, dalam rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap pelaksanaan APBD Buleleng 2018 beberapa waktu lalu. Menurutnya, harus ada Dinas Pendapatan yang berdiri sendiri. Kemudian untuk tugas menyangkut keuangan dan aset yang sekarang ada di BKD, agar ditangani oleh satu lembaga yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Mangku Mertayasa melihat beban kerja di BKD terlalu berat karena satu lembaga harus menyelesaikan tugas-tugas di bidang keuangan secara keseluruhan. Situasi ini diperparah dengan kewajiban lembaga ini mengumpulkan dan menggali potensi yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak sampai di situ, BKD juga ditugaskan menangani berbagai masalah, pendataan, dan pengelolaan semua aset milik pemkab. Tidak heran, beban tugas yang begitu berat itu, belakangan ini mulai menimbulkan permasalahan serius yang mengarah pada kinerja organisasi yang sedikit melambat. Mertayasa mencontohkan, beban piutang pajak selama ini
Putu Mangku Mertayasa terus membengkak dan belum bisa menjadi sumber PAD. Hal ini tidak dimungkiri karena antara beban kerja dan sumber daya manusia (SDM) di BKD tidak sebanding. “Kita melihat bagaimana kinerja lembaga itu masih belum optimal menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Salah satunya adalah piutang pajak kita yang terus bertambah. Belum lagi pungutan pajak yang masih perlu ditingkatkan, dan ini secara kebetulan karena bidang pendapatan ini bergabung di BKD, sehingga kinerjanya belum optimal,” jelasnya. Kader PDI Perjuangan ini menambahkan, regulasi dan syarat juga memungkinkan dilakukan pemisahan Bidang Pendapatan dengan BKD. Berbeda dengan dulu, pembentukan organisasi baru harus memenuhi skor yang sudah ditetapkan. Namun sekarang, syarat ini tidak berlaku lagi, sehingga pemisahan bagian keuangan dan aset itu memungkinkan dilakukan.
Bali Post/kmb38
Gede Supriatna
“Sebenarnya dulu kita sudah menginginkan Dinas Pendapatan (Dispenda) dan bidang keuangan serta aset diusulkan dipisah, tapi waktu itu skornya baru 60 dan ketentuannya bisa dipisah harus 62, sehingga digabung ke BKD seperti sekarang. Sekarang, ketentuan itu sudah tidak berlaku. Jadi, hemat kami, ini kesempatan merombak struktur organisasi di BKD,” jelasnya. Ketua DPRD Gede Supriatna sependapat dengan usulan pemekaran struktur organisasi di BKD sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi atau sistem skor yang menentukan boleh atau tidaknya dilakukan pemisahan struktur organisasi. Jika memang tidak bertentangan, pihaknya mendorong agar usulan dewan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tapi jika pemisahan tidak memungkinkan, pihaknya mengusulkan kinerja SDM di BKD perlu dipacu. Dengan demikian, beban kerja yang begitu berat itu bisa di-
tangani dan memberikan hasil sesuai keinginan. “Sepertinya, beban tugas di BKD itu memang berat dan menyebabkan kinerja lembaga masih perlu dioptimalkan untuk bisa menyelesaikan tugastugasnya,” jelasnya. Menanggapi usulan perombakan struktur organisasi itu, Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka menilai wajar. Akan tetapi, sebelum wacana itu ditindaklanjuti dengan pembahasan regulasi, perlu ada kajian mendetail antara pemerintah dengan dewan. “Saya kira pembentukan organisasi sekarang ini sudah berdasar regulasi dan dikukuhkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tapi produk hukum bukan barang angker yang tidak boleh disempurnakan. Untuk itu, sebelum wacana ini dibahas, perlu ada pra-pembahasan dari kondisi ini oleh teman-teman di DPRD dan pemerintah,” jelasnya. Menurut Puspaka, kinerja BKD selama ini sebetulnya sudah sangat baik. Pun dengan SDM di lembaga itu yang dinilai mumpuni dan belakangan terus disegarkan, sehingga beban kerja yang kompleks bisa diselesaikan dengan baik. BKD bahkan telah menorehkan sebuah prestasi yang membanggakan. Salah satunya dari pengelolaan keuangan, Buleleng sudah lima kali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Sampai saat ini, tidak ada persoalan dan biasa-biasa saja. Buktinya, kita dapat WTP kelima dan salah satunya itu disumbangkan berkat kinerja BKD yang begitu produktif,” jelasnya. (kmb38)
mendapatkan izin kepada BKD bahkan sering terlambat. Selain itu, PMPPTSP biasanya menerbitkan bersamaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin operasional. Padahal, kondisi riil di lapangan, unit usaha yang mengantongi izin tersebut belum mulai beroperasi karena masih tahap pembangunan infrastruktur atau persiapan teknis yang lain. Permasalahan teknis itulah yang membuat puluhan akomodasi wisata gagal dipungut pajak oleh BKD sebagai penyumbang Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD). “Terjadinya lost potensi puluhan akomodasi wisata itu karena miskoordinasi kami dengan PMPPTSP. Harusnya, begitu perizinan terbit dilanjutkan dengan proses penetapan NPWPD, namun hotel dan restoran yang tidak bisa dipungut pajaknya itu karena tidak diteruskan ke BKD,” kata mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Buleleng ini. Setelah dua lembaga akhirnya berkoordinasi, perizinan puluhan akomodasi wisata tersebut kini telah diproses. Ini dibarengi dengan penetapan usaha bersangkutan dalam daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), sehingga pemerintah dapat memungut pajak sesuai ketentuan yang ada. Dengan penanganan ini, Sugiartha memastikan kalau puluhan hotel dan restoran
tersebut dapat dipungut pajak mulai tahun ini. Menghindari persoalan yang sama, dalam waktu dekat, BKD akan membangun sistem aplikasi online dalam memproses NPWPD setiap unit usaha. Tidak hanya akomodasi wisata, namun bentuk usaha lain yang menjadi sumber PAD. Dengan cara itu, setiap izin yang terbit, BKD langsung memproses penerbitan NPWPD sebagai dasar bagi pemerintah memungut pajak dan retribusi. “Kami bersama PMPPTSP termasuk dengan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke depan akan terus berkoordinasi sehingga tidak lagi terjadi masalah yang sama. Rencananya, dalam proses penerbitan NPWPD dilakukan secara online dengan PMPPTSP,” tegas mantan Sekretaris Camat Buleleng ini. (kmb38)
GIANYAR
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
9
Ubud Menuju Destinasi Gastronomi Dunia
Gianyar (Bali Post)Organisasi Pariwisata Dunia atau United Nations World Tourism Organization (UNWTO) akan menetapkan Desa Ubud sebagai destinasi gastronomi atau kuliner standar global. Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI Vita Datau Messakh mengatakan, penetapan tersebut merupakan tahapan pengembangan produk wisata gastronomi. “Program yang dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata dan UNWTO ini memasuki tahapan kunjungan untuk penilaian atas destinasi,” ujar Vita Datau di Ballroom Meeting Hotel Vicesa Ubud, Rabu (12/6) malam. Vita Datau mengatakan, Kemenpar RI telah mengusulkan Ubud sebagai destinasi gastronomi pada UNWTO sejak 2017. Pasalnya, secara umum Indonesia memiliki potensi besar dalam keragaman budaya dan melimpahnya aneka bahan pangan lokal yang mendukung terwujudnya destinasi pariwisata gastronomi. Dijelaskan, terdapat tiga tahapan proses untuk menjadikan Ubud sebagai destinasi gastronomi internasional. Dimulai dari pencatatan aset dan atraksi gastronomi untuk memetakan penyiapan industri dan pelaku usaha, kemudian disusun menjadi laporan yang diajukan untuk UNWTO. Tahap kedua, kata Vita Datau, masuk ke penilaian UNWTO. Ada proses verifikasi dan analisis melalui metode wawancara dengan para pemangku jabatan gastronomi, hotel, restoran, juru masak, penggagas festival makanan, pemerintah daerah, akademisi, travel agent, dan wisatawan. “Proses penilaian berlangsung selama delapan hari di Ubud, dan sekitarnya. Begitu juga kuisioner akan dilaksanakan dengan metode online dan offline selama tiga pekan, sembari mematangkan perencanaan dan strategi rekomendasi,” jelasnya. Vita Datau menambahkan, pada tahap ketiga, rekomendasi yang perlu dilakukan para pemangku jabatan untuk penilaian kedua yang dicanangkan pada awal Agustus 2019. “Kami mengusahakan agar program ini terealisasi secepatnya, sehingga Ubud menjadi prototipe gastronomi holistik pertama di Indonesia dan dunia,” katanya. Pimpinan ahli yang ditunjuk UNWTO Roberta Garibaldi menjelaskan, destinasi gastronomi yang holistik memiliki nilai warisan budaya dan ditunjang kualitas produk lokal atau bahan makanan yang industrinya memiliki progres. “Berbagai fasilitas gastronomi cukup mumpuni dan selaras, seperti restoran, warung, kafe, bar yang tetap menonjolkan nilai kearifan lokal,” ujarnya. Menurut Roberta, perdagangan terkait gastronomi berkembang karena pasar tradisional, produk organik, termasuk edukasi kuliner yang formal maupun informal. Diperlukan juga fasilitas lainnya, museum, tempat membuat makanan, minuman lokal yang menjadi pusat edukasi publik termasuk lembaga riset gastronomi, festival. ”Ubud kami lihat memiliki semua syarat itu,” katanya. Panglingsir Puri Agung Ubud Tjokorda Gde Putra Sukawati mengatakan, perjalanan Ubud hingga dikenal dunia sangatlah panjang. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya Ubud dalam menjaga tradisi seni budaya yang melekat dari generasi ke generasi. Ditunjang dengan segala potensi alam, dan kearifan lokalnya, menjadikan Ubud sangat unik di mata wisatawan. “Tentunya, penetapan sebagai destinasi gastronomi akan semakin menambah daya tarik Ubud. Semoga potensi kuliner lokal yang dimiliki Ubud semakin dikenal dunia,” ujarnya. (kmb35)
Bali Post/kmb35
PENGOLAHAN - Kepala UPT TPA Temesi Ketut Bambang Suandi menunjukkan alat pengolahan sampah menjadi minyak, Kamis (13/6) kemarin.
Sampah Plastik di TPA Temesi Diolah Jadi Minyak
Gianyar (Bali Post) Sampah plastik selama ini menjadi persoalan pelik, karena sulit terurai bahkan menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun, kini limbah plastik bisa diolah menjadi bahan bakar seperti premium, solar hingga minyak tanah. Pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Temesi, Gianyar. Dikonfirmasi Kamis (13/6) kemarin, Kepala UPT TPA Temesi Ketut Bambang Suan-
di menjelaskan, alat pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar ini dinamakan priolisis. Dikatakan, di tempat lain alat ini sudah bisa mengolah sampah menjadi bahan bakar dan sudah beroperasi. ”Alat ini baru kita uji cobakan di Gianyar. Mudahmudahan berhasil sehingga dapat mengurangi sampah plastik yang masuk ke TPA Temesi,” ujarnya. Dengan adanya alat ini, Bambang mengharapkan sampah plastik yang nilai jualnya rendah bisa diubah
menjadi bahan bakar dan dimanfaatkan. “Harapan kita alat ini dapat membantu mengurangi sampah plastik,” katanya. Kini alat tersebut masih dioperasikan dan dipandu oleh teknisi Komang Yudiana. Menurut pemuda berusia 25 tahun itu, selain digunakan di TPA Temesi, alat ini juga sudah dimanfaatkan di daerah lain. “Alat ini saya buat pada bengkel las di Blahbatuh. Mampu mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar seperti bensin, solar dan min-
yak tanah,” katanya. Menurut Yudiana, ada tiga pembagian keran dari pengolahan sampah plastik itu. Pengolahan keran pertama menjadi minyak yang lebih ringan yakni bensin, kedua menjadi solar dan ketiga menjadi minyak tanah. Dikatakan, proses pengolahannya, sampah plastik yang kering dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian uap pengolahan itu naik untuk bisa menjadi minyak. ”Plastik dimasukkan dan dibakar di dalam alat ini,” katanya.
Menurut Yudiana, proses pembakaran itu menggunakan bahan bakar kayu dan batok kelapa yang dikumpulkan di TPA Temesi. Setelah dipanaskan, uapnya akan naik ke tabung khusus kemudiaan didinginkan. Setelah uap ini dingin, kemudian menjadi cairan berupa bensin, solar dan minyak tanah. “Bahan bakar batok kelapa sangat bagus sebagai bahan pembakaran. Selain mudah didapat khususnya pada sampah di TPA Temesi, juga karena panasnya,” tegasnya. (kmb35)
Hari Ini, Presiden Jokowi Diagendakan Cek Pasar Umum Sukawati Okupansi “Homestay” Bali Post/kmb35
PERTEMUAN - Suasana pertemuan di Ballroom Meeting Hotel Vicesa Ubud, Rabu (12/6) malam.
Gianyar (Bali Post) -
di Ubud Stagnan
Gianyar (Bali Post) Padatnya kunjungan wisatawan domestik ke kawasan Ubud, ternyata tidak memberi dampak yang terlalu besar terhadap pengelola jasa penginapan di kampung turis tersebut. Bahkan, tingkat hunian atau okupansi homestay terbilang stagnan selama liburan serangkaian hari raya Idul Fitri lalu. Ketua Ubud Home-Stay Asosiasi (UHSA) Ida Bagus Wiryawan mengatakan hal itu, Rabu (12/6). Menurut Wiryawan, okupansi homestay selama libur sepekan lalu tidak terlalu besar. Okupansi sampai pertengahan Juni ini masih normal atau tidak terlalu tinggi. ”Rata-rata okupansi 60 hingga 70 persen, tidak sampai 80 persen,” ujarnya. Wiryawan mengatakan, meningkatnya kunjungan wisatawan ke Ubud saat libur Lebaran ternyata hanya meramaikan. “Macet di Ubud waktu ini. Kebanyakan tamu hanya berkunjung,” jelasnya. Wisatawan datang hanya melintas atau berkunjung sebentar, kemudian balik lagi ke tempat mereka menginap di seputaran Kuta. Wisatawan domestik sedikit yang menginap di Ubud. “Wisatawan domestik lebih condong menginap di area Kuta,” terangnya. Menurut Wiryawan, perlu ada terobosan terkait kondisi ini. Hanya, langkah yang hendak diwujudkan itu belum mendapat titik temu. “Belum ada pembahasan lebih lanjut. Untuk bisa keluar dari kondisi okupansi homestay yang stagnan ini menjadi tugas berbagai elemen. Tidak hanya pelaku wisata. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tegasnya. (kmb35)
Presiden RI Joko Widodo diagendakan berkunjung ke areal Pasar Umum Sukawati, Jumat (14/6) hari ini. Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti proposal permohonan revitalisasi Pasar C Sukawati yang diajukan langsung oleh Bupati Gianyar Made Mahayastra kepada Presiden RI, beberapa waktu lalu.
“Itu dari proposal yang saya bawa. Beliau ingin melihat proposal Pasar C. Kalau Pasar A dan B kan sedang dibangun. Besok beliau mau melihat Pasar C,” ujar Bupati Mahayastra, Kamis (13/6) kemarin. Menurut Mahayastra, Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di areal Pasar Umum Sukawati sekitar pukul 09.00 Wita. Dalam kunjungan ini, Presiden asal Solo ini ingin melihat langsung kondisi Pasar Umum Sukawati. Presiden Jokowi juga diagendakan mengecek lokasi relokasi di Lapangan Sutasoma yang saat ini ditempati para pedagang Pasar Seni Sukawati. “Presiden juga ingin melihat lokasi relokasi apa sudah benar direlokasi ke tempat
yang baik, sampai proses pembangunan rampung,” katanya. Kedatangan Presiden RI ini dipastikan akan menjadi nilai tambah untuk mempercepat proses pembangunan Pasar C Sukawati, sehingga tidak terjadi tarik ulur seperti proses pembangunan Pasar Seni Sukawati sebelumnya. “Dengan ini dipercepat prosesnya. Kalau Jokowi datang kan pasti dipercepat jadinya,” katanya. Usai mengunjungi tempat relokasi, Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke kawasan Bangli. Usai di sana, Presiden Jokowi juga direncanakan sholat di Mesjid Al Ala Gianyar, kemudian dilanjutkan dengan sarapan di kawasan Ubud. (kmb35)
Bali Post/kmb35
PENGECEKAN - Bupati Mahayastra melakukan pengecekan di Pasar Umum Sukawati yang menjadi lokasi kunjungan Presiden Jokowi, Jumat (14/6) hari ini.
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba di Lingkungan Pendidikan PEREDARAN narkoba telah merambah hingga ke seluruh lapisan masyarakat bahkan telah masuk ke pelosok desa. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian khusus dan kontribusi nyata dari masyarakat wilayah tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali NARASUMBER - Kepala BNNP Bali Brigjen. Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. didampingi Kepala BNNK Gianyar AKBP Sang Gede Sukawiyasa saat narasumber pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan, Rabu (12/6) lalu.
Brigjen. Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. didampingi Kepala BNNK Gianyar AKBP Sang Gede Sukawiyasa menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba di Lingkungan Pendidikan yang dilaksanakan oleh BNNK Gianyar di Hotel Gianyar, Rabu (12/6) lalu. Kegiatan ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari lingkungan pendidikan dan anggota masyarakat umum di Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNNP Bali Brigjen. Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. mengatakan, ada lima tantangan yang menghadang generasi milenial. Yakni lapangan kerja semakin sempit, ke-
butuhan hidup yang semakin tinggi, kesenjangan kepercayaan diri, sikap yang semakin individualistis, dan lingkungan alam yang semakin rusak. “Kita harus bisa mengolah tantangan ini, termasuk mengatakan tidak pada narkoba,” tegasnya. Suastawa juga mengajak semua peserta agar melaksanakan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), termasuk upaya rehabilitasi. Ditegaskan, peran serta masyarakat dalam upaya P4GN ini sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni diatur dalam Bab XIII Pasal 104 sampai Pasal 109 mengenai peran serta masyarakat.
Suastawa menambahkan, tantangan masyarakat Bali saat ini ada dalam 10 perubahan karakter masyarakat Bali. Yakni adanya perubahan mata pencaharian, perubahan etos kerja, perubahan nama, perubahan bahasa, perubahan busana, perubahaan gaya hidup dan pergaulan, perubahaan orientasi dan pola pikir, perubahan etika, perubahaan makanan dan minuman, dan perubahaan agama. “Terdapat dua peran besar perangkat desa di masyarakat yaitu prosperity dan security . Dimana fungsi keamanan itu meliputi pengamanan lingkungan desa dari bahaya penyalahgunaan narkotika serta fungsi kesejahteraan, sehingga dapat menggerak-
kan masyarakat dengan cara membuat komunitas untuk menggerakkan kegiatan P4GN,” ujarnya. Suastawa berharap, ke depannya peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam mendukung program P4GN sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 makin meningkat. Termasuk adanya implementasi kurikulum terintegrasi P4GN di lingkungan sekolah. “Kepedulian dan kesadaran bersama untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mulai dari lingkup terkecil yaitu masyarakat. Maka, perlu kita bangun komunitas untuk mencegah dan memberantas narkoba di lingkungan kita sendiri,” tegasnya. (bns)
JEMBRANA
10
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Sepekan Pasca-Lebaran Pemudik Masih Berdatangan
Negara (Bali Post) – Meskipun sudah memasuki sepekan pascahari-raya Idul Fitri, arus kendaraan dan orang yang masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk masih terjadi. Dari pantauan di Gilimanuk hingga Kamis (13/6) kemarin, arus balik pemudik terus mengalir hingga sore. Hingga sepekan ke depan, arus balik pemudik ini diperkirakan masih terus berdatangan mengingat masih sekitar 100 ribu orang dari total 428.027 orang pemudik yang belum kembali ke Bali. Sejumlah kapal yang baru bersandar nampak dipenuhi kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Beberapa pemudik mengaku baru pulang dengan alasan menghabiskan waktu di kampung halaman menunggu hingga Lebaran Ketupat. “Memang sengaja sekalian menunggu bakda ketupat (lebaran ketupat), biasanya seminggu setelah hari raya,” terang Suratno
(34), pemudik dari Pati, Jawa Tengah. Bapak tiga anak yang mengaku menetap di Denpasar ini juga sengaja agak lama menunggu situasi lalu lintas pada arus balik sepi. Ternyata menurutnya arus balik relatif lancar. Meskipun padat kendaraan namun lancar. Dibandingkan saat arus mudik di Gilimanuk beberapa waktu lalu, antrean di Ketapang menurutnya lebih lengang. Dari data yang dihimpun dari Posko ASDP KetapangGilimanuk pada H +6 atau Rabu (12/6), jumlah penumpang yang masuk ke Bali mencapai 311.224 orang, kendaraan roda dua 48.567 unit dan mobil pribadi mencapai 38.511 unit. Jumlah kendaraan yang masuk itu masih jauh kurang dari jumlah penumpang maupun kendaraan yang sebelumnya keluar Bali pada arus mudik. Seperti untuk penumpang,
PEMERIKSAAN – Pemeriksaan di Pos KTP Gilimanuk dilakukan meskipun sepekan setelah Lebaran. Dari data di Posko ASDP, masih ada ratusan ribu pemudik yang belum kembali ke Bali dan diperkirakan sepekan ke depan masih terjadi.
dari data selama tujuh hari pada H-7 hingga hari H (lebaran) lalu, yang keluar Bali sebanyak 428.027 orang. Sehingga masih ada 100 ribu orang yang belum kembali. Diprediksi dalam sepekan ke depan ini, arus balik masih terus terjadi. Begitu halnya kendaraan R2 yang keluar Bali pada arus mudik lalu mencapai 85 ribu unit lebih. Sehingga masih separuh dari total jumlah kendaraan. Sementara itu pemeriksaan arus balik di Gilimanuk masih terus dilakukan. Termasuk pemeriksaan kependudukan di Pos KTP Jembrana masih dilakukan. Kepala Satpol PP Jembrana, I Gusti Ngurah Rai Budi, Kamis (13/6) kemarin mengatakan, personelnya bersama tim terpadu baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi lain di Pos KTP tetap melakukan pemeriksaan identitas semua orang yang masuk ke Bali. Dari data yang dihimpun, selama sepekan petugas mendapati 85 pelanggaran. Pelanggaran kependudukan itu di antaranya KTP mati sebanyak 28 orang dan Tanpa KTP sebanyak 57 orang. Selanjutnya untuk tindakan yang dilakukan yakni dipulangkan sebanyak 33 orang dan sisanya 52 orang diberikan kesempatan lanjut dengan sejumlah pertimbangan. “Pemeriksaan identitas tetap kita lakukan seperti hari-hari biasa. Kita juga menambah jumlah personel untuk membantu pemeriksaan karena padatnya orang yang datang,” terang mantan Lurah Gilimanuk ini. Rai Budi tidak memungkiri masih ada yang bisa lolos karena keterbatasan kemampuan petugas memeriksa hingga ratusan ribu orang yang masuk. Namun, petugas tetap berupaya melakukan pemeriksaan lebih intensif untuk meminimalisir duktang masuk melanggar kependudukan. (kmb26)
JEMUR CENGKEH – Salah satu aktivitas petani menjemur cengkeh dengan harapan harga jual hasil produksi mereka mahal. Namun belakangan harga cengkeh baik basah maupun kering anjlok.
Petani Cengkeh Keluhkan Anjloknya Harga Jual
Negara (Bali Post) Pada akhir bulan April hingga Juni ini, para petani cengkeh di Jembrana menikmati panen raya. Tetapi, permasalahan klasik saat panen masih dirasakan para petani Subak Abian ini, yakni merosotnya harga jual. Hampir setiap hari sejak awal panen lalu, harga jual baik cengkeh kering maupun basah menurun. Di sisi lain, petani masih menanggung ongkos petik yang cukup mahal. Sejumlah petani cengkeh yang ditemui, Rabu (12/6) mengungkapkan, di awal panen lalu harga cengkeh basah antara Rp 29.000- Rp 30.000 per kilogram. Tetapi belakangan merosot hingga di harga jual Rp 23 ribu per kilogramnya. Begitu halnya dengan harga cengkeh kering, dari mulanya Rp 100 ribu per kilogram kini merosot menjadi Rp 75 ribu per kilogram. “Hampir merata di tempat lain juga turun,
setiap musim panen seperti ini,” terang Ida Bagus Mudi (45), petani di Pancaseming, Batuagung. Di sisi lain, biaya operasional seperti untuk ongkos petik cengkeh dan pemilah cengkeh (ngepik) masih tinggi. Bila dikalkulasi untuk ongkos, rata-rata antara Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu per hari. Ditambah lagi dengan biaya tambahan seperti makan dan minum. Ia mengumpamakan untuk 1
kuintal cengkeh dibagi tiga bagian. Satu untuk petani dan dua bagian untuk upah buruh. Dengan kalkulasi biaya produksi itu, banyak petani yang memilih menjual cengkeh basah. Hal serupa juga diungkapkan Kade Suardika, petani cengkeh asal Munduk Waru. Sejatinya, pada masa panen ini tidak bersamaan seperti panen-panen sebelumnya (bukan panen raya). Sehingga diriya heran, mengapa harga
jual cengkeh terus menurun seperti layaknya panen raya. “Tadi dapat 50 kilogram cengkeh dari hasil petik sendiri, dibeli sama saudagar hanya laku Rp 24 ribu per kilogram,” ujarnya. Sejak akhir April lalu, sejumlah subak abian cengkeh mengalami panen. Seperti di Munduk Waru, Gelarsari serta Pancaseming. Sejak saat itu banyak petani yang mulai melakukan aktivitas penjemuran serta membuat keranjang atau karung untuk menampung cengkeh. Tenaga buruh petik dan pemilah juga banyak terserap dengan ongkos yang lumayan untuk pendapatan harian. (kmb26)
Banyak Satwa Laut Terdampar dan Mati
Hindari Sepeda Motor, Truk Terguling Faktor Penyebab Diteliti Melalui
Negara (Bali Post) Kecelakaan tunggal terjadi Kamis (13/6) pagi di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk, Km71-72 Banjar Yeh Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan. Kecelakaan melibatkan kendaraan truk Isuzu S 9951 UW yang dikemudikan Jumain (35) dari Dusun Kelanjan RT 10/03, Bau Reno Jati Rejo, Mojokerto. Truk terguling mengakibatkan sejumlah bagian pecah dan penyok.
Dari informasi yang dikumpulkan, kendaraan truk Isuzu bermuatan genteng bergerak dari Gilimanuk ke Denpasar. Sesampai di TKP Banjar Yeh kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, kondisi jalan menurun bergelombang, truk menghindari sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya. Sehingga sopir membanting setir ke kanan dan menabrak tebing dan mengakibatkan truk tergul-
ing dan melintang di badan jalan. Akibat kecelakaan tunggal itu kaca depan pecah dan kepala bagian kiri penyok. Kerugian akibat kecelakaan itu Rp 2 juta. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Yoga Widiyatmoko seizin Kapolres Jembrana dikonfirmasi membenarkan kecelakaan tunggal itu. Truk katanya sudah dievakuasi. (kmb)
Pembedahan Bangkai Hiu
Beberapa waktu belakangan, di pesisir pantai Jembrana sering dijumpai satwa laut yang terdampar dan mati. Misalnya, satwa laut penyu yang tidak hanya sekali ditemukan mati lalu terdampar. Ada juga ikan paus dan terakhir hiu banteng pada awal pekan lalu. Kondisi ini mengundang pertanyaan masyarakat dan mendesak pemerintah agar melakukan penyelidikan terutama untuk mengetahui apa faktor penyebab seringnya satwa liar terdampar dan mati. Bangkai ikan hiu banteng yang ditemukan terdampar di Pantai Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya awal pekan lalu akhirnya dibedah. Tindakan membedah badan hiu ini dilakukan guna memastikan penyebab matinya satwa laut tersebut. Sebab selama tiga bulan belakangan ini banyak satwa laut yang mati terdampar
di pesisir Jembrana. Selain hiu dan paus, beberapa kali ditemukan penyu mati terdampar. Bedah tubuh satwa atau nekropsi, Rabu (12/6) petang lalu di PPN Pengambengan dilakukan tim dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar. Proses pembedahan hiu yang sebelumnya dibekukan itu
melibatkan tiga orang dokter hewan dari Kementerian Pertanian Balai Besar Veteriner Denpasar. Di bagian bawah tubuh hiu dibedah menggunakan pisau tajam. Selanjutnya seluruh bagian dalam tubuh satu persatu dikeluarkan guna diperiksa. Koordinator satuan PSDKP Jembrana Albertus Septiono mengatakan, meski bukan satwa dilindungi, kematian satwa laut ini menjadi perhatian BPSPL. Hal ini guna mengetahui secara pasti penyebab kematian, apakah karena penyakit atau penyebab lain. Pemeriksaan dipusatkan pada bagian saluran makanan hiu. Dimulai dari usus dan hati. Beberapa bagian dipotong kecil dimasukkan ke dalam wadah kecil. Bagian itu selanjutnya akan dijadikan sampel untuk diperiksa
di Laboratorium Denpasar. Petugas mendapati salah satu bagian dalam hiu dicurigai merupakan parasit. Bagian penting lainnya yang diperiksa adalah sirip. Bagian tubuh hiu ini seringkali diburu karena memiliki nilai jual tinggi. Oleh petugas sirip hiu yang masih utuh itu sengaja dipotong untuk diamankan. Selanjutnya setelah hiu dibedah dan diambil sampel, petugas langsung menguburkan bangkainya. Kepala Seksi Pelestarian dan Pendayagunaan BPSPL Denpasar Mudasir mengungkapkan, proses yang dilakukan ini merupakan protap guna mengetahui penyebab kematian hiu. Menurutnya setelah sampel diambil untuk diperiksa di laboratorium, baru bisa diketahui hasilnya seminggu. (kmb26)
TERGULING - Kecelakaan tunggal yang dialami oleh truk pengangkut genteng dan terguling di jalan akibat kehilangan kontrol saat menghindari sepeda motor.
Masih Misteri, Perusak Patung Pura Dalem Perancak
Negara (Bali Post) Kasus perusakan patung di depan Pura Dalem, Desa Perancak, Selasa (4/6) pekan lalu belum ada titik terang. Pelaku perusakan yang dari informasi awal dua orang (keterangan saksi) masih misteri. Penyelidikan pada kasus ini masih dilakukan polisi. Minimnya saksi membuat polisi kesulitan menemukan pelaku tindakan yang meresahkan warga ini. Kapolsek Negara Kompol Ketut Maret kepada wartawan, Kamis (13/6) kemarin, membeberkan penyelidikan untuk mengetahui pelaku masih dilakukan. Sayangnya belum ada petunjuk jelas yang mengarah pada pelaku. Kapolsek juga telah membentuk Tim Khusus untuk menelusuri pelaku kasus perusakan ini.
Diakuinya sampai saat ini masih minim saksi, sehingga belum bisa gamblang mengungkap pelaku. Memang ada satu saksi yang mengaku melihat dua orang laki-laki yang diduga pelaku perusakan. Selain dua laki-laki, juga saat itu ada seorang perempuan. Tetapi belum dapat dijadikan petunjuk memastikan pelaku perusakan. Polisi juga mencari petunjuk lain seperti dengan mencari rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi. Seperti di rumah warga maupun perkantoran jalan menuju Pura Dalem. Namun, juga belum menemukan rekaman CCTV yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang disebutkan saksi. Sebelumnya diketahui perusakan dua patung di depan Pura Dalem Perancak.
Kejadian patung rusak itu diketahui pada Selasa (4/6) lalu. Dari hasil penyelidikan, ada salah seorang saksi warga, Nyoman Sutiani, yang mengaku melihat ada orang mencurigakan. Sekitar pukul 06.00 Wita, saat itu saksi sedang mencari rongsokan di sekitar TKP. Menurut saksi, laki-laki yang dilihatnya itu mengenakan masker. Berbadan besar serta berambut panjang. Sedangkan perempuan berkulit putih dan saat itu hanya berdiri di depan Pura. Pelaku diketahui merusak dua patung dengan memukul menggunakan batu. Saksi mengaku sempat menegur dan mengancam akan melaporkan yang tak dikenalnya itu ke polisi. Tetapi pelaku malah menantang dan kabur naik motor. (kmb26)
NEKROPSI - Proses pembedahan atau nekropsi dilakukan tim dari BPSPL Denpasar pada hiu yang sempat ditemukan terdampar di Pantai Sumbersari, Senin lalu. Tujuan pembedahan adalah mengetahui penyebab kematian satwa yang sebenarnya tidak dilindungi tersebut.
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Karangasem
11
Erupsi Gunung Agung
Dalam 6 Jam Terjadi 44 Kali Embusan Amlapura (Bali Post) Gunung Agung belaka-ngan ini terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkaniknya. Hanya sempat reda beberapa hari, Gunung Agung pada Kamis (13/6) dini hari kembali mengalami erupsi dengan melontarkan lava pijar sejauh 700 meter di puncak. Akibatnya, sejumlah wilayah di lereng Gunung Agung terpapar hujan pasir. Kepala Pos Pemantauan Gunung Agung di Desa Rendang, Karangasem, Dewa Made Mertha Yasa, mengungkapkan Gunung Agung kembali erupsi Kamis (13/6) dini hari, pukul 01.38 Wita. Menurutnya, erupsi kali ini sedikit lebih kecil dari erupsi-erupsi sebelumnya. “Untuk kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut tebal. Untuk lontaran lava pijar akibat erupsi kali ini hanya 700 meter di puncak mengarah ke segala arah. Erupsi terekam alat seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dengan durasi 3 menit 53 detik,” ujarnya. Dewa Mertha Yasa menambahkan, per 6 jam mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita embusan yang terjadi cukup banyak. Jumlah embusan dalam kurun waktu enam jam terjadi 44 kali. Banyaknya embusan dinilai bagus karena gas-gas yang ada di dalam perut Gunung Agung terus keluar. Dengan demikian, tidak ada tekanan gas dengan volume besar di perut Gunung Agung. “Kalau gas keluar, maka potensi untuk terjadi letusan besar relatif kecil. Yang jelas sampai saat ini potensi belum sampai keluar radius 4 kilometer. Jadi, warga di luar
zona bahaya masih aman untuk melakukan aktivitas seperti biasa,” jelasnya. Akibat erupsi yang terjadi, sejumlah wilayah di lereng Gunung Agung terpapar hujan abu dan pasir. Hujan pasir salah satunya dirasakan oleh warga di Dusun Puregai, Desa Pempatan, Rendang. Salah seorang warga, Wayan Wardana, mengatakan, hujan pasir yang melanda wilayahnya cukup tebal. “Hujan pasirnya lumayan tebal sekali. Tapi hanya sebentar sekitar 15 menitan,” ujarnya. Kendati demikian, Wardana mengaku aktivitasnya masih tetap berjalan seperti biasa. Sementara itu, Kasubbid Gunung Api Wilayah Timur Devy Kamil Syahbana berharap ada banyak embusan yang keluar. “Bagus itu. Mudahmudahan terus terjadinya banyak embusan. Daripada tidak ada embusan yang dilepaskan, tapi sekali jadi letusan besar,” terangnya. Di sisi lain, Devy meyakini energi Gunung Agung belum habis karena embusan-embusan tersebut. Bisa saja ada energi besar yang tersimpan di dalam perut gunung. Untuk itu, pihaknya meminta semua masyarakat tetap waspada karena potensi erupsi masih ada. “Data sekarang menunjukkan aktivitas Gunung Agung tinggi dan embusan yang terjadi saat ini paling banyak pascaerupsi. Sebelum erupsi memang sempat ada inflasi (tertutup sementara, red) dan erupsi itu membuat sistem terbuka kembali. Itulah mengapa terjadi keluar embusan cukup banyak,” ujarnya. (kmb41)
Bawaslu Tak Punya Ruangan Arsip
Amlapura (Bali Post) Sejumlah arsip dan dokumen penting milik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem terpaksa disimpan di luar ruangan. Penyebabnya, Bawaslu tidak memiliki ruangan khusus untuk menyimpan arsip-arsip
tersebut. “Tak ada ruangan lagi. Semua ruangan sudah penuh. Baik ruangan staf, maupun anggota, penuh,” ucap Ketua Bawaslu Karangasem I Putu Gede Suastrawan, Kamis (13/6) kemarin. Suastrawan menambahkan, arsip yang disimpan
Bali Post/kmb41
ARSIP - Bawaslu simpan arsip penting di luar ruangan.
di luar ruangan merupakan arsip pengawasan hajatan politik pemilu. Termasuk arsip Pilkada Karangasem 2016 dan Pilgub Bali 2018 juga disimpan di luar. “Kita belum bisa lakukan pemusnahan. Ada mekanisme yang harus dilalui. Kalau sudah lima tahun, baru bisa dimusnahkan,” paparnya. Pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk meminjam gedung tambahan kepada Pemkab Karangasem. Yakni, rumah dinas Direktur RSUD Karangasem yang kebetulan bersebelahan dengan kantor Bawaslu. “Surat permohonan telah dikirim September 2018. Surat balasannya sudah. Pada intinya, pemerintah bersedia meminjamkan gedung itu,” tegas Suastrawan. (kmb41)
ERUPSI - Erupsi Gunung Agung yang terjadi Kamis (13/6) dini hari kemarin.
Bali Post/kmb41
Pendapatan Kecil dari DTW Besakih
Pemkab Ajukan Revisi Pemungutan Retribusi ke Provinsi Amlapura (Bali Post) Pemkab Karangasem melalui Dinas Pariwisata mengajukan revisi terkait mekanisme pemungutan retribusi di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Pura Agung Besakih ke Pemerintah Provinsi Bali. Upaya itu dilakukan, karena pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sangat kecil pascaretribusi dilakukan oleh Badan Pengelola. Hal itu diungkapan Kadis Pariwisata I Wayan Astika, Kamis (13/6) kemarin. Astika mengatakan, pendapatan yang masuk ke daerah setiap tahunnya hanya sekitar Rp 525 juta setelah dibentuknya Badan Pengelola. Padahal sebelumnya, pendapatan melalui objek wisata Besakih bisa mencapai Rp 1,3 miliar bahkan Rp 1,5 miliar per tahunnya. “Jadi jelas, pendapatan yang masuk ke daerah sangat kecil. Dengan dibentuknya Badan Pengelola I, daerah hanya dapat bagian 25 persen, pengelola 25 persen, dan desa adat 50 persen. Kita dapat setelah biaya operasional. Setelah itu, barulah daerah dapat
bagian,” ujarnya. Sesuai dengan aturan, lanjut Astika, kewenangan penarikan retribusi sebetulnya ada di pemerintah daerah bukan di Pemerintah Provinsi Bali. Sebab, Daerah Tujuan Wisata (DTW) Besakih merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Tetapi sekarang, daerah tidak bisa melakukan pungutan retribusi itu, karena Badan Pengelola dibuat Pemerintah Provinsi Bali. Untuk itulah, pihaknya ingin mensinkronisasi mekanisme retribusi ke Pemerintah Provinsi Bali. “Sekarang, kita kan tidak
bisa mungut retribusi karena Badan Pengelola dibentuk provinsi. Sekarang, retribusinya dipungut oleh pengelola. Jadi, ini bertentangan dengan Perda. Dan inilah yang kita sinkronisasikan ke pemerintah provinsi,” katanya. Astika mengaku telah melakukan rapat dengan biro hukum, kesra, dan dari Badan Pengelola Besakih terkait dengan usulan revisi dan regulasi pemungutan retribusi ini. Dari penyampaian Biro Hukum Setda Provinsi Bali, bahwa Pengelolaan kawasan Besakih dilakukan berdasarkan Peraturan Gu-
bernur Bali nomor 51 tahun 2016. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 6 tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, secara normatif retribusi daerah adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten. Maka dari itu, perlu dikaji agar pemerintah provinsi tidak mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten. “Nantinya akan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah Provinsi Bali sepakat dan mendukung melakukan penyempurnaan Peraturan Gubernur nomor 51 tahuan 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih. Jadi, kita harap dengan upaya ini pendapatan retribusi Besakih bisa lebih meningkat lagi,” ujar Astika. (kmb41)
Bali Post/kmb41
TAK MELAUT - Para nelayan untuk sementara diimbau tak melaut karena gelombang tinggi.
BPBD Minta Masyarakat Waspada Gelombang Tinggi Amlapura (Bali Post) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperingatkan masyarakat agar selalu waspada saat berada di pantai. Terlebih setelah ada seorang warga Banjar Kawan, Desa Manggis yang meninggal dunia akibat terseret ombak saat hendak nganyut abu usai upacara pembakaran. Para nelayan khususnya juga diminta waspada saat melaut karena gelombang tinggi masih terjadi. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Arimbawa, Kamis
(13/6) kemarin. Gelombang tinggi utamanya disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Kondisi ini diperkirakan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. “Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Karangasem untuk sementara tidak berada di bibir pantai. Bagi para nelayan, untuk sementara diimbau tidak melaut,” ujarnya. Arimbawa menambahkan, warga yang hendak melakukan upacara ngayut jangan sampai terlalu ke dalam. Tapi cukup dilaksanakan di bi-
bir pantai saja. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Seperti kejadian di Manggis agar tidak terulang. Sebelumnya, salah seorang warga yakni I Dewa Nyoman Sutama meninggal dunia akibat terseret ombak saat melakukan upacara nganyut abu di Pantai Buitan, Desa Manggis, Karangasem. Saat hendak kembali, tiba-tiba datang ombak besar menyeret Sutama bersama tiga rekannya yang lain. Namun ketiga rekannya itu selamat. (kmb41)
Bali Post/kmb41
BESAKIH - Wisatawan saat berkunjung ke Besakih. Pemkab Karangasem mengajukan revisi pemungutan retribusi ke Pemerintah Provinsi Bali agar pendapatan kembali meningkat.
Kunjungan Wisatawan Diprediksi Meningkat Saat ’’Gered Pandan’’
Bali Post/kmb41
TENGANAN - Wisatawan saat berkunjung ke Tenganan Pegringsingan.
Amlapura (Bali Post) Serangkaian Usaba Sambah di Desa Tenganan Pegringsingan, akan dilaksanakan prosesi gered pandan pada 24-25 Juni mendatang. Dalam acara tersebut, kunjungan wisatawan diprediksi bakal mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Perbekel Tenganan I Putu
Yudiana, Kamis (13/6) kemarin mengungkapkan, tradisi gered pandan yang dilaksanakan setiap tahun ini memang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, pihaknya meyakini kunjungan wisatawan saat pelaksanaan kegiatan itu dipastikan bakal mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasanya. “Semua travel agent
sudah mengetahui pelaksanaan gered pandan ini sehingga, kemungkinan besar mereka bakal membawa tamunya ke Tenganan Pegringsingan untuk menyaksikan kegiatan gered pandan ini,” ujarnya. Yudiana mengatakan, jika nantinya pengunjung membeludak untuk menyaksikan tradisi ini, pihaknya telah menyiapkan lahan parkir untuk
kendaraan. Jadi, bisa dipastikan untuk lahan parkir tidak ada masalah. “Kalau untuk lahan parkir masih siap mengakomodir pengunjung saat acara,” terangnya. Lebih lanjut dikatakannya, jumlah kunjungan wisatawan pada hari-hari biasa mencapai 100 sampai 120 orang. Mayoritas merupakan wisatawan mancanegara. (kmb41)
KLUNGKUNG
12
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Soal Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas
Bupati Suwirta Diminta Berkoordinasi dengan Gubernur Koster Semarapura (Bali Post) Rencana Pemprov Bali untuk merealisasikan konsep pelabuhan segitiga emas, Sanur-Nusa Gede dan Lembongan-Ceningan terus mendapat reaksi dari elite politik di Klungkung. Ada yang meminta konsep pembangunan pelabuhan segitiga emas Pemrpov Bali harus dikaji ulang karena berbeda dengan konsep dari Pemkab Klungkung. Ada pula yang menilai kedua konsep dapat dipadukan. Untuk itu Bupati Klungkung Nyoman Suwirta diminta segera berkoordinasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster. Konsep awal Pemkab Klungkung soal pelabuhan segitiga emas yakni menghubungkan Klungkung daratan (Pesinggahan), Nusa Gede (Sampalan), dan Lembongan-Ceningan (Bias Munjul). Sementara konsep dari Pemprov Bali tidak menyertakan Klungkung daratan melainkan Sanur. Menurut Ketua DPC PDI-P Klungkung A.A. Gde Anom, wacana Gubernur Bali Wayan Koster yang melontarkan rencana pembangunan pelabuhan segitiga emas Sanur-Lembongan-Nusa Gede sesungguhnya dapat disinergikan dengan wacana pembangunan pelabuhan segitiga emas gagasan Bupati Suwirta. Anom meminta semua pihak memaknai wacana Gubernur sebagai upaya pemerataan pembangunan untuk Bali. Anom lalu meminta Bupati
Suwirta agar segera melakukan langkah koordinasi dengan Gubernur Koster. Sebab, jika konsep Koster berjalan, sesungguhnya justru meringankan rencana konsep segitiga emas dari Klungkung, di mana dua pelabuhan di Nusa Gede dan LembonganCeningan, langsung tergarap oleh Pemprov Bali. Sehingga Klungkung tinggal memikirkan penuntasan satu pelabuhan lagi di Klungkung daratan, khususnya yang sudah dirancang di Desa Pesinggahan. “Seharusnya, kalau mau koordinasi, tidak ada yang dirugikan. Justru Klungkung jauh diuntungkan. Karena Pemprov Bali secara langsung menuntaskan dua pelabuhan di wilayah Klungkung. Jadi, kan tinggal tuntaskan satu pelabuhan lagi. Cuma, masalahnya tinggal sinkronisasi saja,” tegasnya. Anggota DPRD Klungkung
Komang Suantara, Kamis (13/6) kemarin, menyampaikan rencana konsep segitigas emas Pemprov Bali dinilai tidak memberi ruang untuk Klungkung berkembang. Dia justru mempertanyakan, kenapa malah membuat konsep lain yang serupa, kalau sejak awal sudah ada konsep yang matang. Menurutnya, kenapa Pemprov Bali justru tidak ikut mendorong konsep Pemkab Klungkung lebih cepat terealisasi. Atau ikut membantu memikirkan persoalan lain, seperti terkatungkatungnya Dermaga Gunaksa agar setidaknya investasi yang sudah ratusan miliar tidak merugi. Pihaknya menegaskan, konsep pelabuhan segitiga emas versi Klungkung akan terus didorong di DPRD Klungkung. Bagaimana regulasinya dan penganggarannya, bahkan proses usulan di
pemerintah pusat. Namun, semua itu juga sulit terwujud, jika minimnya keseriusan pemerintah daerah. “Sekarang masalahnya timnya Bupati Klungkung ini mampu apa tidak mengawal ini ke pusat. Kalau timnya tidak siap dengan langkah-langkah nyata, konsep pelabuhan segitiga emas ini, hanya tinggal wacana saja,” sorot politisi Gerindra ini. Konsep pelabuhan segitiga emas ini, menurutnya, sudah matang sebagai langkah merancang masa depan daerah yang maju. Ke depan, masyarakat pun semakin terlayani, mampu meningkatkan pendapatan sekaligus mampu membuka lapangan kerja baru bagi Klungkung, ketika Klungkung daratan dan Nusa Penida ini kian terhubung dan bersinergi untuk berkembang dan maju. “Jadi, Gubernur Koster harus me-review ulang apa yang sudah mereka rencanakan. Kemudian, mendukung rencana kabupaten, yang sudah tertuang di dalam RPJMD itu. Jangan justru bikin konsep segitiga emas tandingan,” tegas Suantara. (kmb31)
SEGITIGA EMAS - Masyarakat saat melakukan penyeberangan di Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida. Lokasi ini rencananya dijadikan salah satu bagian konsep pelabuhan segitiga emas Pemkab Klungkung.
MASIH SEDIKIT - Petani saat melakukan cocok tanam di Kecamatan Banjarangkan. Program Bima Juara Pemkab Klungkung yang diharapkan membantu petani dalam penyerapan gabah belum menunjukkan hasil memuaskan. Masih sedikit gabah petani Klungkung yang diserap, yakni hanya enam persen dari total panen.
Program Bima Juara Hanya Serap Enam Persen Gabah Petani
Semarapura (Bali Post) Program Bima Juara (Beli Mahal Jual Murah) menjadi salah satu program unggulan Pemkab Klungkung. Bahkan, pernah memperoleh penghargaan nasional. Tetapi, imbas dari program yang menyentuh langsung kepentingan petani dinilai belum maksimal. Sebab, serapan gabah petani oleh KUD yang diajak bekerja sama dalam program ini baru enam persen dari total produksi gabah per tahun. Masih dipergunakannya pola lama oleh petani, yakni tidak menjual sendiri hasil panennya ke KUD menjadi salah satu penyebab. Kepala Dinas Pertanian Klungkung Ida Bagus Juanida, belum lama ini, mengakui implementasi program ini masih tergantung penebas gabah dari luar. Sementara, KUD yang diajak terlibat langsung dalam program ini juga baru tiga persen. Menyadari kelemahan tersebut, Juanida menegaskan KUD yang dilibatkan haruslah lebih banyak. Sehingga, kapasitas serapan gabah petani ke KUD juga dapat meningkat dalam program Bima Juara ini. “Setidaknya setiap kecamatan, ada tiga atau empat
KUD yang terlibat langsung,” kata Juanida. Saat ini, dikatakan baru Desa Takmung yang punya sistem sendiri. Mulai dari memproduksi gabah, hingga memprosesnya menjadi beras yang siap jual. Selain menambah jumlah KUD, salah satu wujud penyempurnaan lainnya dari program ini, adalah mengubah komitmen petaninya. Agar, ketika padinya menguning, melakukan sendiri proses penebasan gabah dan menjualnya sendiri ke KUD. Sehingga, para petani memperoleh harga pasar. Bukan menyerahkan padi atau gabahnya langsung kepada calo, kemudian calo baru menjualnya ke KUD. Padahal, dengan rata-rata garapan lahan petani mencapai 30 are, bila menjual langsung ke KUD, tentu hasilnya jauh berbeda dengan kembali menggunakan jasa calo. Anggota DPRD Klungkung, Wayan Mardana, menyampaikan kelemahan dari Program Bima Juara ini, setelah dicermati, bahwa KUD sesungguhnya tidak membeli gabah langsung dari petani. KUD membeli gabah dari orang yang sudah membeli gabah dari petani (pengepul).
Maka, menurutnya, Program Bima Juara, sedikit sekali menyetuh petani. Karena pada dasarnya program ini baru menyentuh petani pada pascapanen. Bukan menyentuh proses dari awal sampai akhirnya petani itu panen. “Mohon diawasi, bagaimana KUD memperoleh gabah. Jangan diawasi setelah gabah ada di KUD. Jika terus seperti sekarang, maka program unggulan ini, tidak akan menjadi unggul,” sorot politisi Golkar ini. Selain dalam aspek program, dia juga mengkritisi aspek manfaat langsung yang diperoleh petani. Ini dia ungkapkan setelah banyak menerima pertanyaan dari para Klian Subak di Kecamatan Dawan. Politisi senior asal Desa Gunaksa ini, meminta pemerintah daerah mempertajam program ini, agar petani benar-benar dapat merasakan langsung manfaatnya. Bahwa persoalan yang dihadapi petani, bukan hanya soal harga gabah yang murah. Tetapi, bagaimana proses pola tanam itu agar menghasilkan gabah berkualitas, ketersediaan pupuk hingga proses irigasi air menuju petakan sawah. (kmb31)
Ikut Kejar Paket C, Meski Sudah Lanjut Usia
Pariwisata Nusa Penida Membangkitkan Semangat Belajar Perkembangan pariwisata di Nusa Penida menambah semangat warga menempuh pendidikan. Ada harapan dengan pendidikan yang baik, kesempatan mengais dolar akan terbuka lebar. Bahkan semangat belajar ini tumbuh di warga Nusa Penida yang sudah termasuk lanjut usia. Seperti yang dilakukan 45 warga Desa Suana Nusa Penida yang antusias mengikuti kejar paket C, meski sudah termasuk usia lanjut. “Ini kesempatan saya belajar setara SMA, apalagi sekarang Nusa Penida pariwisatanya sudah maju. Tentunya kejar Paket C akan berguna di kemudian hari. Agar bisa menjadi SDM yang mendukung program pemerintah daerah,” ujar I Nyoman Tangkas, salah satu peserta Kejar Paket C. Ia pun mengaku antusias mengikuti program Kejar Paket C karena akan menjadi jalan bagi dirinya, agar bisa belajar setara SMA yang nantinya berguna di tengah perkembangan pariwisata di Nusa Penida. Ini membuat Tangkas meyakini bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian juga warga lainnya yang telah mengikuti kejar paket C. Tangkas adalah salah satu warga Desa Suana Kecamatan Nusa Penida yang mengikuti kejar paket C, Rabu (12/6) lalu. Total ada sebanyak 45 orang warga yang sudah usia lanjut, namun baru lulus SMP mengikuti kejar paket C yang setara dengan jenjang SMA. Bahkan, beberapa di antaranya sudah punya cucu, namun tetap semangat mengikuti ujian. Mereka telah mengikuti kegiatan belajar mengajar kejar paket C pada tahun ajaran 2018/2019. Kejar Paket C ini diselenggarakan oleh Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kecamatan Nusa Penida bagi yang hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mau melanjutkan ke jenjang setara SMA. I Ketut Suarna, Bendesa Pakraman Semaya selaku fasilitator penyelenggara Kejar Paket C, mengakui antusiasme masyarakat yang mengikuti kejar paket C cukup tinggi. Ini terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 45 orang dan tingkat kehadiran peserta. Se-
banyak 40 orang di antaranya dari Dusun Semaya dan 5 orang dari Dusun Karangsari. Sementara, ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar, mereka diajarkan oleh guru setempat. Dua orang dari Dusun Karangsasi, satu orang dari
Celagi Landan dan empat orang dari Dusun Semaya sendiri. “Kami kaget, ternyata warga kita yang ingin belajar setara SMA cukup tinggi. Bahkan, ada yang sudah memiliki cucu, juga ikut program Kejar Paket C ini,” kata Suarna. Hanya saja selama ini warga setempat dikatakan mengalami kesulitan dalam buku panduan karena selama ini tidak diberikan. Sehingga tutor atau guru harus mencari referensi sendiri. Realita ini tentu saja harusnya menjadi catatan bagi instansi terkait di Klungkung agar semangat belajar warga Nusa Penida menempuh pendidikan
meski dalam kejar paket tetap terjaga. Kemajuan pariwisata Nusa Penida mau tidak mau membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kebutuhan SDM sebaiknya dipenuhi dari warga setempat agar kue ekonomi dirasakan langsung warga lokal. Tingkat pendidikan memang menjadi salah satu persyaratan untuk bekerja di sektor pariwisata. Akan lebih bermanfaat lagi jika, pemerintah daerah juga memberi pelatihan bahasa asing agar dapat memberi pelayanan yang baik kepada wisatawan. (gik)
KEJAR PAKET C - Sejumlah warga Suana yang sudah berusia lanjut saat mengikuti tes Kejar Paket C.
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
JOB VACANCY LOWONGAN KERJA
Cari Sopir yg muda untuk Pariwisata. Hub:081237777772
Admin/Accounting Compt+Inggris Good Sal. Call/WA 081338502000
Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818
B.BP.001.06.19.0000242
BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunan resto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692
B.BP.004.06.19.0000058
Cari Karyawan Koperasi Hub:085338210577
B.BP.001.06.19.0000262
Dicari Guru Pjok(Linear)& SPD Matamatika Hub:Sekolah Permata Ibu Jln.Surapati IV No.6 0361-233677/085333458878
B.BP.004.06.19.0000235
G.01
Centra Moda Textile Dcr Sales Marketing, Kasir,Usia max. 30th Pglmn & tdk Pglmn,min SMU/SMK Hub.0361-4756458,08133877615 Jl. Patih Jelantik No.2-3 Kuta Badung
B.BP.801.06.19.0000172
Dcr ART berpengalaman sgra. Hub.081238226287
B.BP.004.06.19.0000205
Dcr Marketing & Arsitek, bs Eng Lam:budiwartamayasa@yahoo.com B.BP.001.06.19.0000273
B.BP.001.06.19.0000226
SERVICE
BENGKEL LAS SERVICE
Free
n
Desig
Money Back Guarantee �
Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll
� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)
ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com
C 0000051 bkl
SERVICE
BIRO JASA
SERVICE
BIRO JASA
Dcr Sopir Pribadi Jln.Raya Mas Ubud Gianyar Hub:081239319997 B.BP.001.06.19.0000260
Dibutuhkn Segera:Kurir/Biker 3 Org),2.Driver(2 Org), 3.Keuangan (1 Org)/Collector.U.Max25Th SLTA,SMK.Krm CV:PCP Exspress Jl.Raya Sesetan No.337,Sebelah Banjar Pegok, Tlp:0361-710021
B.BP.001.06.19.0000267
Cari Staf Admin Wanita Min SMA Jujur,Teliti, Bertanggungjawab Dps.Hub:081239910800
B.BP.001.06.19.0000187
Dicari tng kurir(laki) pny spd motor dan serabutan (wanita). Hub:081 999 43 6969
B.BP.004.06.19.0000274
Job Australi Korea Jpang WA:08 563925015 FB:Kadek Kizuna Bali
Travel bth Sopir Umum max. 30th Single Ph:4771576/08123803997 B.BP.004.06.19.0000234
Dcr IT dan kasir toko, penddkn: min SMU/SMK (kasir), min Diploma (IT), umur maks. 25thn, belum menikah. Lam ke Kop.Krama Bali, Jl.Kepundung No.61A Dps atau email: kkb_pusat@yahoo.com G.02
B.BP.166.06.19.0000281
Dicari karyawan pria 10 orang max umur 35 tahun untuk bagian Coldstorage. Kirim surat lamaran ke CV.Sentral Ikan di alamat: Jl.Ikan Tuna Barat No.82, Pelabuhan Benoa atau email ke cv.centralikan@yahoo. com. Hub. cp: 081236690358.
Tenaga Serabutan Laki2 & PRT Cewek,Tdr Dlm.Hub:08123861941
Hot..Dijual Rumah Elit Western Style di area elit Jln.Sekar Tunjung,30 menit dari Airport. Hub:08123830201/089691533919
B.BP.001.06.19.0000258
B.BP.001.06.19.0000229
DIJUAL RUMAH
RUPA-RUPA
B.BP.004.06.19.0000280
Sales Marketing,Telemarketing, Account Officer : 085103167222
B.BP.001.06.19.0000220
Tenaga SMK yg bisa Total Stasion/Teodolit 087862843999 B.BP.004.06.19.0000272
PROPERTY DIJUAL RUMAH
Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
PROPERTY
KEHILANGAN
DISEWAKAN RUMAH
Hlg BPKB No.L05773874-O DK 5270 EP An.Debby Rachmawati
Dikont.Rumah,3KM,Garace,Murah, Lok.Jl.Tegalwangi G.Bataco8Kda Telp.081338658652/081547389747 B.BP.001.06.19.0000266
PROPERTY DIJUAL TANAH
Djl Tnh 1A di Tibubeneng Lingk. Villa 400Jt Hub.082147454248 B.BP.001.06.19.0000276
KEHILANGAN Hlg BPKB No.J00610172-O DK 6594 DN An.I Made Asnawa B.BP.001.06.19.0000265
B.BP.001.06.19.0000264
SINGARAJA
Hlg BPKB No:104695341-O an.Drs I Nym Sariana S DK 1438CX 2001
B.BP.158.06.19.0000277
Hlg BPKB No:B0195251-O an Kmg Jadiyasa DK 9690VA 2000 Pth
B.BP.158.06.19.0000278
Hlg BPKB No:H05348480-O an Kmg Sukaningsih DK 576 YU th 2007
B.BP.158.06.19.0000279
BIRO JASA Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155 B.BP.001.05.19.0001020
BANGLI
14
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Permintaan Lesu, Harga Jeruk Turun Bangli (Bali Post) – Permintaan jeruk Kintamani dari Pulau Jawa akhir-akhir ini lesu. Kondisi ini berdampak pada harga jeruk di tingkat petani. Per kilogramnya, jeruk Kintamani jenis slayer kini hanya laku dijual Rp 3 ribu. Turun seribu rupiah dari harga sebelumnya. Salah seorang petani jeruk Kintamani Ketut Sandia menyampaikan, penurunan harga jeruk Kintamani jenis slayer dirasakan sudah terjadi sejak empat hari tera-
khir. Harga jeruk slayer yang biasanya laku dijual Rp 4 ribu per kilogramnya, kini hanya Rp 3 ribu. “Menurut saudagar yang saya tanya, penurunan harga terjadi karena di Jawa lesu pembeli,” ungkap petani di Desa Manikliyu, Kintamani itu, Kamis (13/6) kemarin. Turunnya harga jeruk pascahari raya Lebaran seperti sekarang, diakui Sandia, memang sudah biasa terjadi setiap tahun. Meski demikian, dari pengalamannya selama ini, jika harga jeruk slayer
sudah turun maka dipastikan akan berlangsung lama dan sulit untuk naik kembali. Apalagi nanti ketika sudah tiba musim panen jeruk siem sekitar bulan Agustus sampai Oktober, diperkirakan harga jeruk slayer akan tetap bertengger di harga sekarang bahkan turun. “Dua tahun lalu sempat harganya seribu rupiah per kilogram,” ujarnya. Meski harga jeruk slayer kini Rp 3 ribu per kilogramnya, Sandia sebagai petani mengaku tak terlalu banyak merugi. Sebab, biaya per-
awatan jeruk ini tak terlalu banyak. “Perawatan lebih gampang. Harganya gampang turun juga,” katanya. Petani jeruk lainnya, Ni Nyoman Manton, juga mengakui harga jeruk slayer kini murah. Ia menyebut normalnya jeruk slayer bisa laku dijual Rp 4 ribu - Rp 5 ribu per kilogramnya. Turunnya harga jeruk, menurutnya, terjadi karena pengaruh libur mudik yang menyebabkan pengiriman jeruk ke luar Bali belum agak tersendat. (kmb40)
JERUK - Petani saat mengemas buah jeruk.
Bali Post/kmb40
Hari Ini, Presiden akan Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah
PASAR - Pasar Loka Crana yang telah selesai dibangun akhir 2018 lalu.
Bali Post/kmb40
Pasar Loka Crana Tak Kunjung Dioperasikan
Bangli (Bali Post) Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangli, Jumat (14/6) hari ini. Dalam kunjungan itu Jokowi akan menyerahkan sertifikat tanah kepada ribuan warga. Sekda Kabupaten Bangli Ida Bagus Giri Putra, Kamis (13/6) kemarin mengatakan, rencananya acara penyerahan sertifikat tanah dilaksanakan di Lapangan Kilobar, Desa Tamanbali, Bangli. Jokowi dijadwalkan tiba di Kabupaten Bangli sekitar pukul 09.45 Wita. “Kemarin dari staf protokol kepresidenan bersama dengan Kepala BPN sudah melakukan peninjauan lokasi dari Lapangan Tamanbali sampai ke Kayubihi. Sebenarnya Lapangan Kapten Mudita representatif dijadikan tempat pertemuan, akan tetapi itu sudah dijadwalkan sejak lama untuk pagelaran (musik) Iwan Fals. Arahan pusat pun jangan sampai kedatangan beliau (Presiden - red) menimbulkan kemacetan, sehingga dipilihlah Lapangan Kilobar oleh staf kepresidenan,”
terangnya. Giri Putra mengaku hingga siang kemarin pihaknya belum mendapat rundown resmi terkait acara Presiden di Bangli hari ini. Namun, berdasarkan informasi dari staf kepresidenan, diketahui Presiden Jokowi akan menyerahkan sertifikat tanah kepada tiga ribu warga dari Kabupaten Bangli, dan beberapa kabupaten lainnya. Penyerahan sertifikat tanah akan dilaksanakan secara simbolis kepada dua belas warga penerima. Acara penyerahan sertifikat akan diisi sambutan selamat datang dari Gubernur Bali, laporan dari Menteri Pertanahan, dan sambutan Presiden. Mengawali acara akan dinyanyikan lagu kebangsaan ‘‘Indonesia Raya’’ yang dibawakan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Bangli. Setelah acara pembagian sertifikat usai, selanjutnya Presiden Jokowi dijadwalkan akan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. (kmb40)
Dewan Segera Panggil Disperindag
Bangli (Bali Post) -
Pemerintah Kabupaten Bangli tak kunjung mengoperasikan Pasar Loka Crana. Adanya penolakan dari para pedagang kain di Pasar Kidul dipindah ke Pasar Loka Crana, tampaknya menjadi kendala Pemkab dalam mengoperasikan pasar yang telah selesai dibangun akhir 2018 lalu itu. Menyikapi hal tersebut, DPRD Bangli berencana segera memanggil Disperindag guna membahas dan mencari jalan keluar agar pasar tersebut bisa segera dimanfaatkan. Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Kamis (13/6) kemarin mengatakan, sebagaimana diketahuinya, pedagang kain Pasar Kidul keberatan dipindah ke Pasar Loka Crana karena harus membongkar kios yang sebelumnya telah mereka bangun. Pembongkaran kios dirasakan cukup membebani mereka. “Karena yang selama ini mer-
eka rasakan sudah cukup banyak mengeluarkan biaya untuk berjualan di Pasar Kidul,” terangnya. Sementara di sisi lain, Pemkab Bangli telah membangun dan menyediakan tempat berjualan baru di Pasar Loka Crana. Tentunya pasar tersebut harus dimanfaatkan. Untuk mencari solusi terbaik bagi pedagang dan pemerintah, pihaknya berencana segera memanggil Disperindag untuk diajak rapat kerja. “Kita akan segera panggil untuk membahas dan mencari solusi terbaik. Minggu depan kita panggil,” katanya.
Upaya yang mungkin bisa dilakukan sebagai jalan keluar, menurut Kutha Parwata, adalah memberikan subsidi untuk meringankan beban pedagang. “Nanti akan kita mediasi Disperindag dan pedagang, apakah ada kemungkinan pemerintah daerah memberikan subsidi. Mampu atau tidak nantinya, yang jelas kita berharap supaya tidak ada yang dirugikan baik pemerintah maupun pedagang,” kata politisi asal Desa Bangbang, Tembuku ini. Ia menambahkan persoalan tersebut harus segera
diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut. Pihaknya tidak ingin, pasar yang telah dibangun dengan menghabiskan anggaran belasan miliar rupiah menjadi mubazir. Sebagaimana diketahui, rencana Disperindag Bangli memindahkan pedagang kain di lantai dua Pasar Kidul ke Pasar Loka Crana, ditolak sejumlah pedagang kain di pasar setempat. Pedagang yang enggan pindah bahkan telah melayangkan surat ke Disperindag, Bupati, dan DPRD Bangli beberapa bulan lalu. Menurut salah seorang pedagang kain di lantai II Pasar Kidul, ada beberapa hal yang menjadi alasan pedagang enggan dipindah dari Pasar Kidul. Di antaranya, karena ukuran
Terbengkalai
Kolam Renang Kubu Ingin Dikelola Kelurahan Bangli (Bali Post) – Kolam renang di lingkungan pusat pendidikan Kubu Bangli, yang merupakan aset milik Pemkab Bangli terbengkalai selama bertahun-tahun. Pihak Kelurahan Kubu mempunyai keinginan untuk mengelola aset tersebut, setelah nantinya sudah berubah status menjadi desa. Lurah Kubu Arya Wibowo dihubungi Rabu (12/6) mengungkapkan, kolam renang tersebut sudah terbengkalai sejak lama. Terakhir kali kolam renang yang berada dekat sekolah Gurukula itu dikelola dan dimanfaatkan warga sekitar delapan tahunan lalu, sebelum kemudian ditutup oleh pemerintah kabupaten. Ia tak bisa menyebutkan secara pasti tahun berapa kolam renang itu dibangun pemerintah. Demikian juga soal apa yang menjadi masalah sehingga kolam itu tak dimanfaatkan lagi dan dibiarkan terbengkalai sampai sekarang. Menurutnya, jika saja kolam renang itu bisa dikelola dan dibuka untuk umum, banyak masyarakat yang datang ke sana untuk memanfaatkannya. Hal itu tentunya akan mendatang-
kan pendapatan. Arya mengaku sejatinya pihaknya punya keinginan untuk mengelola aset milik pemerintah kabupaten tersebut. Namun terbentur kewenangan yang terbatas. Karena Kubu berstatus kelurahan, pihaknya tidak bisa meneriman hibah aset tersebut dari pemerintah kabupaten. “Kalau nantinya Kubu sudah berubah status menjadi desa, bisa kita ajukan untuk dapat hibah. Kalau kelurahan kan tidak bisa,” ujarnya. Setelah diibahkan, pihaknya berencana memanfaatkan dan menata kolam renang tersebut menjadi tempat wisata air. Ia yakin kolam renang tersebut akan ramai dikunjungi, terlebih lokasinya yang cukup strategis. Sebagaimana yang diketahui, keberadaan kolam renang di lingkungan pusat pendidikan Kubu Bangli hingga saat ini masih dibiarkan terbengkalai. Sekitar tahun 2015 lalu, rencana pemanfaatannya sempat dibahas saat rapat kerja (raker) antara Disdikpora Bangli dan dewan. Namun hingga kini tak ada tandatanda dimanfaatkan.
Bali Post/kmb40
KOLAM RENANG - Kondisi kolam renang di Kelurahan Kubu, Bangli yang terbengkelai. Pantauan beberapa waktu lalu di dalam areal tersebut terdapat dua unit kolam renang dengan ukuran cukup besar. Selain kolam renang, juga terdapat dua unit bangunan sebagai ruang ganti dan toilet serta dua unit bale bengong yang berada di sisi selatan dan utara kolam. Sayangnya meski kondisi bangunan kolam renang dan bale bengong masih cukup kokoh dan bagus, namun keberadaan areal kolam renang tersebut tampak sangat kumuh dan tak
terurus. Air kolam yang seharusnya jernih, kini berwarna coklat kotor. Rumput dan semak liar terlihat dibiarkan tumbuh meninggi di sekitar kolam bahkan hingga masuk menjalar ke dalam bangunan yang ada di bagian selatan kolam. Tak hanya itu pintu pagar yang selama ini dikunci dengan gembok tersebut juga sudah mulai rusak dan jebol sehingga gampang dimasuki orang. Oleh beberapa warga, kolam tersebut dijadikan tempat memancing ikan. (kmb40)
kios baru di Loka Crana yang dinilai sempit yakni 2x2 meter. Ketika dipindah ke Pasar Loka Crana, pedagang kain nantinya tidak dibolehkan menempati lebih dari satu kios seperti yang saat ini dilakukan pedagang di Pasar Kidul. Selain itu, alasan lain pedagang enggan dipindah karena adanya pengenaan sistem sewa. Menurut informasi yang diterima pedagang, saat menempati kios baru di Pasar Loka Crana pedagang akan dikenakan sewa Rp 10 ribu per hari yang wajib dibayar setiap bulan, meskipun tidak berjualan. Berbeda dengan di Pasar Kidul sekarang. Pedagang hanya dikenakan retribusi Rp 8 ribu dan biaya listrik Rp 3 ribu per hari. Retribusi dipungut jika pedagang berjualan. (kmb40)
Bali Post/kmb40
PRESIDEN - Persiapan jelang kunjungan Presiden Jokowi ke Lapangan Kilobar, Desa Tamanbali, Bangli, Kamis (13/6) kemarin.
15
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
Lawan Timnas U-23 Malam Ini
Ujian bagi Bali United
Mangupura (Bali Post) – Bali United melakoni laga uji coba kontra Timnas Indonesia U-23 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada Jumat (14/6) malam ini mulai pukul 20.00 Wita. Pertandingan ini merupakan pemanasan sebelum skuad Serdadu Tridatu kembali melanjutkan perjuangan di kompetisi Shopee Liga 1 2019. Pelatih kepala Bali United Stefano ‘’Teco’’ Cugurra mengatakan, duel kontra Timnas U-23 merupakan ujian penting bagi timnya sebelum menghadapi PSIS Semarang pada pekan kelima Liga 1 2019. ‘’Kami sudah siap melawan Timnas Indonesia U-23. Para pemain sudah melakukan persiapan selama beberapa hari setelah kembali dari libur Lebaran. Saya rasa uji coba ini sangat bagus untuk kami karena menghadapi tim yang bermaterikan pemain-pemain berkualitas,’’ ujarnya dikutip dari situs Bali United, Kamis (13/6) kemarin. Disinggung mengenai target, pelatih asal Brazil ini menegaskan laga kontra Timnas U-23 merupakan salah satu rangkaian persiapan se-
belum menghadapi PSIS. Uji coba ini juga akan membuat para pemain menjadi lebih siap melawan PSIS. Terkait pemain yang akan diturunkan, Teco menyebut semua pemain yang mengikuti sesi latihan dalam sepekan terakhir memiliki peluang yang sama. Ia tidak melihat status sebagai pemain lokal atau asing. ‘’Semua pemain sama saja. Kami akan menurunkan pemain yang siap,’’ tegasnya. Soal pengganti I Made Andhika Wijaya dan Stefano Lilipaly yang mengalami cedera, Teco menyatakan pemain lainnya siap diturunkan. Dengan kata lain, absennya Andhika, Lilipaly dan pemain pilar lainnya akan menjadi kesempatan buat
Bali Post/bu
BERKUALITAS – Pemain Bali United mendapat lawan berkualitas sebelum menjamu PSIS Semarang. pemain selama ini jarang diturunkan untuk unjuk kemampuan. Spaso Di bagian lain, striker Ilija Spasojevic mengungkapkan, menghadapi Timnas U-23 asuhan Indra Sjafri akan
menjadi sesuatu yang positif untuk timnya sebelum menghadapi PSIS. ‘’Pertandingan melawan Timnas U-23 merupakan sesuatu yang baik buat Bali United dan timnas. Saya rasa pertandingan ini akan menarik dan menghibur bagi pencinta sepak bola di In-
Jumat, 14 Juni 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Pujawali Piodalan Catur (5) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Ball Ganesh (2) 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Talk Show Merah Putih Menjaga Sustainable Tourism Bali 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali Channel Tourist TV
11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Karya Mamungkah Ngenteg Linggih, Padudusan Agung, Mupuk Padagingan, Tawur Pedanan lan Nawa Gempang (1) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Folk Song 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Tembang Bali 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Ocydia Home Shopping 16:30 Wita Folk Song 17:00 Wita Taman Sari TK Piveri
17:05 Wita Dunia Pendidikan SMP Sapta Andika 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Solusi Alternatif Reiki Ling Chi 20:00 Wita Bali Now Gek Ratna & Wayan Lopayana 21:00 Wita Ocydia Home Shopping 21:30 Wita Folk Song 22:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Pura Desa Abianbase Gianyar (3) 23:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:05 Wita Bali Channel
sistem gugur. Nigeria mengincar babak sistem gugur pertama selama 20 tahun. Tiga poin yang mereka miliki bisa jadi cukup untuk membuat Super Falcon lolos sebagai salah satu dari empat tim yang finis di urutan ketiga. ‘’Prancis adalah tim yang sangat bagus. Jika bisa mendapat satu poin, kami akan sangat senang,’’ ujar pelatih Thomas Dennerby. Sementara itu, Jerman menyingkirkan absennya pemain bintang yang cedera Dzsenifer Marozsan dengan menundukkan Spanyol 1-0 untuk melangkah puncak Grup B. Gol tunggal kemenangan Jerman dihasilkan Sara Daebritz. Marozsan akan absen setidaknya hingga pertandingan penyisihan grup terakhir kontra Afrika Selatan setelah mengalamai cedera jari pada kemenangan 1-0 atas Cina. Tim mana pun yang berada di urutan kedua Grup B di bawah Jerman akan menghadapi Amerika Serikat di putaran kedua. AS mencetak rekor menang 13-0 atas Thailand di laga pembuka Grup F. (afp/kmb)
Ada 63 mobil dan 64 motor yang dibagikan ke puluhan desa se-Kabupaten Gianyar. Pengadaan 63 unit mobil yang total nilainya mencapai belasan miliar itu diperoleh dari Bagi Hasil Pajak (BHP) daerah Kabupaten Gianyar. Bila mengacu pada data pagu BHP daerah Kabu-
paten Gianyar tahun ini sebesar Rp 72 miliar. Jumlah itu meningkat signifikan dari 2018 dengan BHP sebesar Rp 51 miliar. Tahun 2019 ini masing-masing desa yang menerima BHP antara Rp 800 juta hingga Rp 1,7 miliar. Dana itu lantas dimasukkan dalam APBDes, yang kemudian digunakan untuk menganggarkan pengadaan mobil Xpander untuk 63 desa, kecuali Desa Pejeng
tidak menganggarkan pengadaan mobil ini. Adapun harga katalog untuk satu unit mobil oprasional desa itu senilai Rp 243,9 juta. Namun setelah dinego oleh forum perbekel menjadi Rp 243,5 juta. Tidak hanya mobil Xpander, secara bersamaan pemerintah juga me-launching sepeda motor Honda PCX. Sepeda motor senilai Rp 35 juta per unit itu untuk
operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gianyar. Dana untuk pengadaan sepeda motor tersebut juga diambil dari pagu retribusi bagi hasil pajak di masing-masing desa. ‘’Itu anggarannya sudah di masing-masing desa, mobil itu nanti untuk operasional di desa,’’ ucap Sekda Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, beberapa waktu lalu. (kmb35)
Gusti Susila menambahkan, dalam proses pengadaan kendaraan ini pihaknya hanya berkoordinasi untuk mengomunikasikan kepada anggota forum komunikasi perbekel. ‘’Ketua forum hanya berkoordinasi untuk mengomunikasikan, ketua forum tidak punya kewenangan intervensi hanya mengomunikasikan. Selebihnya itu
kewenangan desa masingmasing dalam pengadaannya,’’ katanya. Gusti Susila menerangkan pengadaan roda 2 dan roda 4 itu bermula dari kebijakan Bupati Gianyar yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengadaan mobil oprasional. Melalui perbup itulah diarahkan agar perbekel mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan itu. ‘’Makanya waktu itu saya
mengundang teman-teman perbekel karena ada perbup, supaya mengalokasikan anggaran karena ini ada perbup, supaya ada kebersamaan. Jadi saya mewakili bukan pengadaan atau pembelian tetapi hanya bersosialisasi terkait pemesanan,’’ tandasnya. Sementara itu, Kasubbdit III (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedana Jati mengatakan, pihaknya baru sebatas meng-
umpulkan dokumen. Setelah itu, dilanjutkan tahap mengumpulkan keterangan. ‘’Jadi saat ini belum bisa disimpulkan ada unsur pidana korupsi atau tidak,’’ tegasnya. Setelah pengumpulan dokumen dan keterangan selesai, dilanjutkan melakukan analisis, layak diproses penyelidikan atau tidak. ‘’Kalau memenuhi unsur atau ditemukan ada tindak pidananya, baru dilakukan proses penyidikan,’’ ucap Wedana Jati. (kmb35/kmb36)
Bali Post/ist
KEMPO - Atlet kempo Gianyar yang akan diturunkan di Porprov Bali 2019. Gianyar mengungkapkan, TC mempertahankan perolehan sentralisasi akan dilakukan di 53 medali emas yang dicapai tempat latihan cabor. Misalnya pada Porprov Bali 2017. Cabor cabor atletik dipusatkan di Sta- andalan Gianyar adalah kempo, dion I Wayan Dipta, Blahbatuh, tarung derajat, pencak silat, sedangkan pelatihan kempo di cricket, bola basket putri dan Sukawati. sepak bola. ‘’Kami ingin memKontingen Gianyar bertekad pertahankan tradisi meraih mempertahankan posisi tiga be- medali emas cabor basket dan sar di Tabanan. Untuk itu, atlet sepak bola,’’ tutur Rutawan. kabupaten seni ini harus bisa (022)
Paris – Eugenie Le Sommer membawa tuan rumah Prancis ke puncak klasemen Grup A Piala Dunia Wanita 2019 setelah mencetak gol penalti untuk mengalahkan Norwegia 1-0, Kamis (13/6) kemarin. Sementara Jerman mengatasi Spanyol 1-0 guna mengambil kendali Grup B. Le Sommer melepaskan tembakan dari titik penalti pada 18 menit tersisa. Wasit Bibiana Steinhaus memutuskan melihat VAR yang memastikan pemain belakang Norwegia Ingrid Syrstad Engen menendang lutut Marion Torrent. Gol kedua pemain Lyon berusia 30 tahun itu menempatkan Prancis mengoleksi 6 poin setelah menjalani dua pertandingan. Prancis memuncaki grup menjelang pertandingan melawan Nigeria yang mengalahkan Korea Selatan 2-0 pada pertandingan lainnya berkat gol bunuh diri Kim Do-yeon dan Asisat Oshoala. Les Bleus unggul 3 poin dari Nigeria dan Norwegia yang harus mengalahkan Korea Selatan untuk memastikan tempat di babak
Rp 72 Miliar
Gianyar Berkekuatan 729 Atlet di Porprov Gianyar (Bali Post) – Kontingen Kabupaten Gianyar pada Porprov Bali XIV di Tabanan, September mendatang, berkekuatan 729 atlet plus 211 pelatih dan ofisial atau total mencapai 940 orang. Atlet Gianyar turun pada seluruh cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan termasuk ekshibisi dan kembali mengincar posisi tiga besar sebagaimana pada Porprov Bali XIII di daerah sendiri dua tahun lalu. Saat ini seluruh atlet Gianyar menjalani pemusatan latihan desentralisasi. Para atlet masih berlatih di klubnya atau di bawah naungan cabornya masing-masing. ‘’Juli mendatang barulah masuk TC sentralisasi. Pelatihan ini akan berlangsung selama dua bulan atau 60 hari,’’ jelas Ketua Harian KONI Gianyar Wayan Rutawan di Gianyar, Kamis (13/6) kemarin. Rutawan yang juga Dewan Penyantun Pengkab Perkemi
donesia khususnya di Bali,’’ ungkapnya. Spaso menilai Timnas U-23 saat ini dihuni oleh pemain yang berkualitas. Oleh karena itu, uji coba melawan mereka akan menjadi modal bagus bagi Bali United sebagai persiapan melawan PSIS. (kmb)
Prancis dan Jerman Pimpin Klasemen
Peraturan Bupati
PENDIDIKAN
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom @balipost_com http://instagram.com/balipostcom
balipost http://facebook.com/balipost
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
Jumat Kliwon, 14 Juni 2019
SENIMAN
’’Papa Kerja Mama Shopping’’ KULINER KESEHATAN TOP IN VASI WONDERFUL BALI
SEMBARI mempersiapkan mini album kedua, diam-diam penyanyi pop Bali Happy Mayundari merilis single terbarunya. Single yang berjudul ‘’Papa Kerja Mama Shopping’’ ini dirilis bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 5 Juni lalu. Single yang diciptakan dan diaransemen Dek Artha ini terinspirasi dari kisah nyata Happy Mayundari yang suka shopping dan mengunggahnya di media sosial (medsos). ‘’Awalnya saya buat status ‘papa kerja mama shopping’ di facebook, terus Bli Dek Artha buatkan lagu. Karena lagunya cocok, saya take vocal. Prosesnya hanya satu hari, jadi deh lagu ini,’’ ujar pemilik nama lengkap Komang Happy Mayundari, Rabu (12/6). Single ‘’Papa Kerja Mama Shopping’’ ini diciptakan untuk memotivasi suaminya agar
lebih giat bekerja. Bagi istri Tjokorda Wisnu Wirawan ini, menciptakan karya musik suatu kebanggaan baginya untuk meramaikan belantika musik pop Bali. Apalagi, menyanyi merupakan hobinya sejak muda. Meskipun bukan menjadi prioritas untuk mencari penghasilan. ‘’Menyanyi bukan fokus saya. Ini hanya untuk menyalurkan hobi. Ya… saya tahu dirilah, karena saya kerja juga. Kalau ada lagu bagus saya dengerin lalu nyanyikan dan berjalan begitu saja,’’ ungkap wanita kelahiran Gianyar, 5 Juni 1982 ini. Happy Mayundari sempat sukses dengan mini album perdananya bertajuk ‘’Be Kadung Demen’’ (BKD) pada tahun 2016 lalu. Kini ia telah merilis tiga single untuk persiapan mini album keduanya. Di antaranya ‘’Mantan Boya Pahlawan’’, ‘’Selfi Adalah Nyawa’’, dan ‘’Papa Kerja Mama Shopping’’. Secara konsep, mini album keduanya nanti hampir sama dengan konsep mini album sebelumnya. Kendati demikian, ia masih enggan membocorkan judul mini album keduanya itu. (win)
Jerman ’’Lamar’’ Perawat BUDAYA Lulusan Itekes Bali PENDIDIKAN K AM P U S I n s t i t u t Teknologi Kesehatan (Itekes) Bali kini dilirik sejumlah negara asing. Tidak saja datang dari negara Asia dan rumah sakit Asia Tenggara, juga sejumlah negara Eropa. Mereka melamar perawat lulusan Itekes Bali. Kamis (13/6) kemarin Leo Care, sebuah pelayanan kesehatan di Jerman, datang ke kampus Itekes Bali guna ‘’melamar’’ dan menyalurkan tenaga kerja perawat lulusan Itekes Bali. Tim dari Leo Care terdari atas CEO Leo Care Jerman Oliver Leonhardt didampingi Beate Therese Dottterweich dari Pertiwi
Counsulting dan Alexander Leonhardt. Para tamu Eropa ini diterima langsung Ketua YPPLPK Bali Drs. Ida Bagus Arka, Rektor Itekes Bali I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D., wakil rektor, mahasiswa serta pimpinan unit lainnya. Oliver Leonhardt mengungkapkan keinginannya untuk menyalurkan perawat lulusan Itekes Bali. Leo Care memiliki pelayanan kesehatan intensif, pelayanan ke rumah-rumah, rawat inap, pisioterafi dan panti jompo dengan pelayanan individual. Syaratnya, bisa berbahasa Jerman min-
SENIMAN
imal kategori A-2. Selain itu memiliki sikap disiplin, suka bekerja keras dan mengetahui budaya Jerman. Ketua YPPLPK Bali Drs. Ida Bagus Arka mengungkapkan kerja sama dengan Leo Care ini berawal dari salah seorang mahasiswanya, Made Marsini asal Singaraja, menerima beasiswa S-1 Keperawatan di Itekes Bali hingga tamat. Setelah tamat dia akan dipekerjakan di Jerman. Pihak Leo Care ingin menyalurkan lulusan perawat Itekes Bali lebih banyak lagi dengan imbalan gaji bersih Rp 8-9 juta/bulan. Dalam pembahasan kemarin, Ida Bagus Arka mampu memperjuangkan agar kursus bahasa dan budaya Jerman dipusatkan di kampus Itekes Bali secara gratis. Hal yang sama juga dilakukan ketika Itekes Bali menyalurkan perawat ke
JERMAN - Tim Leo Care Jerman saat diterima di Itekes Bali oleh Ida Bagus Arka, Darma Suyasa dan pengurus YPPLPK Bali.
Jepang dan Belanda. Ida Bagus Arka mengaku mindset lulusan Itekes Bali kini kian bergeser tak hanya untuk mengisi peluang lokal namun juga di luar negeri. Sekalipun dia akui perjuangan itu sangat sulit. ‘’Kami bangga makin banyak lulusan kami berkiprah di luar negeri,’’ tegasnya seraya berjanji memperkuat program bahasa asing yakni Jepang, Balanda dan Jerman. Hal yang sama diungkapkan Rektor Putu Darma Suyasa bahwa kampus memberi wawasan dan jalan untuk mahasiswa dan lulusannya bekerja di luar negeri. Namun keputusan tetap ada di tangan mahasiswa. Makanya dia mengatakan program ini dipakai sebagai pilot project di Jerman. Selain mengangkat citra lembaga, juga menjamin kepercayaan orangtua mahasiswa ke depan mengizinkan anakya bekerja ke luar negeri. Therese Dottterweich mengatakan, memilih Itekes Bali, pertama karena lulusan kampus ini sangat berkualitas. Kedua, dia memiliki program membantu warga perdesaan guna menjadi SDM berkualias dan bekerja di Jerman. Maka dipilihlah Mastini untuk dijadikan model perawat ke Jerman. Dia mengaku tak membatasi perawat yang disalurkan di Leo Care karena Jerman banyak memerlukan perawat profesional. Untuk itu dia berjanji menjadikan program ini solusi terbaik bagi warga desa. (sue)
Menuju Pertumbuhan Berkualitas
BPD Bali Bersinergi dan Berinovasi $
KEUANGAN BERSINERGI dan berinovasi menuju pertumbuhan yang berkualitas menjadi tema HUT Bank BPD Bali tahun ini. Mensinergikan semua insan di BPD Bali dari jajaran komisaris sampai pegawai, agar bisa memberikan produk yang berkualitas. Ketua Panitia HUT ke-57 BPD Bali I.B. Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M., Selasa (11/6) menyampaikan hal itu. Selain itu, wujud sinergi itu juga dalam bentuk kebersamaan antara insan BPD Bali dengan stakeholder. Tema yang diangkat ini juga dalam rangka mewujudkan BPD Bali sebagai region-
al champion, tuan rumah di provinsinya masing-masing. Dengan menjadi regional champion, Bank BPD Bali akan bisa mendukung ekonomi Provinsi Bali sehingga ekonomi kerakyatan juga terangkat. Hari ulang tahun ke-57 BPD Bali ini menjadi momen yang tepat untuk mewujudkan hal itu. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menguatkan teknologinya. Wujud inovasi yang dilakukan Bank BPD Bali salah satunya peluncuran kartu ATM BPD Bali yang nantinya bisa juga digunakan untuk kartu debet. Dengan menjadi
kartu debet, kartu BPD Bali tersebut bisa digunakan sebagai alat transaksi belanja di merchant-merchant. ‘’Ini masih digodok dan dalam proses izin,’’ ujarnya. Secara teknologi, Bank BPD Bali hampir sama dengan bank nasional. ‘’Kami punya mobile banking, internet banking juga kami sudah punya,’’ bebernya. Rangkaian HUT BPD Bali sudah mulai dilaksanakan April lalu, hingga puncaknya 23 Juni mendatang dengan kegiatan Fun Run. Banyak kegiatan telah dilakukan dalam rangkaian HUT seperti bersih-bersih sampah plastik, persembahyangan, memberikan bantuan ke panti asuhan, majejaitan oleh istri-istri pegawai BPD Bali, mengunjungi mantan direksi dan pendiri BPD Bali, dan pemotongan tumpeng di masing-masing cabang. (may)
Serombotan, Pedasnya Bikin Ketagihan KULINER BERKUNJUNG ke kota Semarapura, Klungkung tak lengkap tanpa mencoba kuliner khas daerah ini, serombotan. Rasa pedasnya sungguh beda dari makanan lain pada umumnya. Mereka yang sudah mencoba dan merasakan pedasnya, dipastikan ketagihan. Kuliner tradisional ini telah menjadi ikon Kabupaten Klungkung. Maka daerah ini sering dijuluki bumi serombotan. Munculnya kuliner ini hingga begitu membumi, ternyata cukup sederhana. Tokoh masyarakat Klungkung Mangku Made Sukanta Wahyu baru-baru ini menuturkan, saat tahun 1950-an, serombotan yang ada sekarang, dulunya hanya terdiri atas sayuran kangkung dengan bumbu koples. Dulu kangkung di Klungkung paling banyak terdapat di wilayan rawa-rawa Desa Jumpai hingga pesisir Tukad Unda. Sedangkan bumbu koples sejenis sambal cair yang amat pedas. Makanan ini sangat digemari masyarakat Klungkung. Namun, dulu yang menyediakan makanan ini hanya segelintir orang. Saat itu, mereka biasanya
mangkal di depan Pasar Klungkung dan sekitar Puri Agung Klungkung. Kegemaran masyarakat Klungkung terhadap makanan ini semakin membuat kuliner ini semakin berkembang. Sukanta menegaskan, hingga tahun 1970-an kangkung dengan bumbu koples ini semakin digemari hingga ke pelosok wilayah Klungkung. Bahkan, menjadi menu wajib di setiap rumah penduduk. Makanan ini semakin berkembang dengan dilengkapi jenis bahan makanan lainnya. Seperti bumbu sambal kelapa yang sudah diparut, kacangkacangan, sayur kacang panjang, bayam dan toge serta berbagai jenis sayur lainnya. ‘’Setelah makanan ini berkembang pesat dengan berbagai sayur-sayuran, barulah namanya dikenal dengan serombotan,’’ ujar Sukanta mengenang masa-masa serombotan mulai menjadi kuliner kebanggaan masyarakat Bali. Salah satu pedagang serombotan di Klungkung, Jero Ratna, mengatakan kini serombotan menjadi salah satu makanan favorit dan kebanggaan masyarakat Klungkung. Serombotan di masing-masing pedagang, memberikan rasa berbeda-beda. Perbedaan rasa ini tergantung seni pedagang itu sendiri dalam mengolah bahan-bahan dasar makanan serombotan. Bedanya, setiap makanan serombotan terletak pada pengolahan bumbu kelapa yang disangrai itu, kemudian dicampur dengan bumbu dari rempah-rempah asli Bali. ‘’Setelah itu, bumbu koples-nya menjadi penentu. Ciri khas dari serombotan adalah rasa pedas dari bumbu koples yang membuat ketagihan para pelanggan,’’ katanya. Kini, serombotan nyaris ditemukan hampir setiap sudut kota Semarapura. Tidak hanya masyarakat Klungkung, warga dari kabupaten lain juga kerap sengaja datang ke Klungkung hanya untuk membeli serombotan untuk oleh-oleh kerabatnya. (gik)
KESEHATAN
TOP IN VASI
WONDERFUL BALI
BUDAYA
SEROMBOTAN - Beberapa bahan makanan serombotan berupa parutan kelapa dan sayur-sayuran.
PENDIDIKAN
SENIMAN