Edisi Selasa 14 April 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 228 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa kliwon, 14 april 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Belasan Calon ABK Dikarantina

Desa Adat Piling Perketat Pintu Masuk

632 PMI Pulang ke Buleleng

Dinas Perhubungan Kota Denpasar memasukkan 15 ABK ke tempat karantina di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bali.

Desa Adat Piling, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel melakukan penyemprotan disinfektan, sosialisasi PHBS dan menjaga ketat perbatasan di empat pintu masuk.

Sebanyak 632 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Buleleng telah pulang dari negara tempat mereka bekerja di luar negeri.

TABANAN | HAL. 4

DENPASAR | HAL. 2

BULELENG | HAL. 6

PEMPROV PETAKAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA TERDAMPAK COVID-19 PEMPROV Bali lewat Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat Covid-19 kini sedang memetakan masyarakat yang terdampak wabah virus Corona. Baik jumlah maupun nama dan alamat yang jelas. Kemudian, dipetakan juga sumber yang akan digunakan untuk membantu masyarakat terdampak tersebut. ‘’Pertama, yang sudah menerima program dari pusat yaitu Program Keluarga

Harapan dan Program Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, serta Program Kartu PraKerja dari Kementrian Tenaga Kerja,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan pers usai rapat Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat Covid-19, di Jayasabha, Denpasar, Senin (13/4) kemarin.

KETERANGAN PERS - Gubernur Wayan Koster saat memberikan keterangan pers usai rapat Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat Covid-19 di Jayasabha, Denpasar, Senin (13/4) kemarin.

MENJAGA Bali kini memerlukan aksi nyata. Pendekatan hukum memang harus dikedepankan. Namun, keselamatan nyawa manusia haruslah menjadi pilihan utama. Terkait hal ini, kepada Bali Post, sejumlh tokoh bicara, terkait strategi menjaga Bali saat terancam lonjakan Covid-19. Mulai dari usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga optimalisasi peran desa adat disuarakan. Permohonan agar Bali melakukan PSBB tidak semata-mata untuk menakut-nakuti, namun agar pemerintah segera mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dari dampak Covid-19 yang semakin masif di Bali. Oleh karena itu, kami meminta agar Gubernur Bali Wayan Koster segera menyiapkan langkah strategis yang sesuai dengan aturan pusat. dr. Wayan Sayoga Ketua DPD Prajaniti Bali Tiang selaku Wakil Ketua DPRD Jembrana mengusulkan untuk mempertimbangkan opsi PSBB untuk Bali, khususnya Kabupaten Jembrana sebagai pintu masuk Pulau Bali. Hal yang paling mendesak dari penerapan PSBB adalah untuk mengantisipasi kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali dari negara-negara dengan kasus positif Covid-19 terbanyak. Selain itu juga untuk antisipasi mobilitas masyarakat saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, dan keinginan kita untuk mempercepat menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19.

I Made Sutama Bendesa Adat Renon

Bapak Gubernur Rakyat Minta Sembako Denpasar (Bali Post) Masih ingat dengan lagu ‘’Salam Satu Jalur’’ yang dinyanyikan penyanyi pop Bali, Ray Peni? Ya, lagu ini sempat menggema ketika menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 lalu. Lagu ini merupakan salah satu lagu kampanye yang mendukung pasangan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih Wayan Koster dan Cok Ace. Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang semakin masif di Bali, lagu ini kembali digemakan oleh Ray Peni dengan lirik yang berbeda. Dalam penggalan lagu yang disebarluaskan via media sosial ini, ia mengutarakan kondisi yang dialami masyarakat Bali saat ini. Masyarakat Bali yang telah kehilangan pekerjaan, termasuk dirinya sebagai sorang musisi meminta sembako kepada Gubernur Koster. Sebab, selain tidak ada penghasilan, kebutuhan pokok sehari-hari juga sudah mulai langka. ‘’Bapak Gubernur tiang nunas sembako, telah sampun uleh-ulehan tiange,’’ ujar Ray Peni dalam penggalan lirik lagunya. Pada lagu yang berdurasi 1 menit 15 detik tersebut, Ray Peni juga mendoakan Gubernur Koster agar tetap sehat, sehingga bisa mengayomi seluruh masyarakat Bali di tengah situasi buruk akibat Covid-19. (win)

’’Ini sedang dihitung. Saya kira dalam waktu dekat akan selesai penghitungannya ini, sehingga dengan demikian untuk jangka panjang tiga bulan ke depan kita bisa mengatasi kebutuhan jangka pendek untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.’’ Wayan Koster

Bali Terancam, Optimalkan Otoritas Desa Adat Denpasar (Bali Post) Otoritas desa adat dalam mengelola wilayahnya sudah saatnya dioptimalkan. Langkah ini sangat diperlukan ketika Bali berada dalam ancaman penyebaran Covid-19. Pengendalian secara tegas dan didukung pemetaan masalah secara jelas mestinya dikoordinasikan kepada publik. Pemerintah hendaknya menjawab harapan publik terkait mobilitas penduduk dan penanganan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Gubernur Bali juga disarankan segera mengusulkan PSBB bagi Bali.

P

andangan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Prajaniti Bali Drs. I Made Arnita Bagia, S.H., M.H., Senin (13/4) kemarin. Desa adat hendaknya melakukan langkah inisiatif dan merujuk aturan yang ada dalam menjaga wilayahnya. Otoritas desa adat hendaknya diarahkan untuk melindungi dan mengayomi

warganya. ‘’Ancaman penyebaran Covid-19 di Bali menguat. Ini tentu membutuhkan pendekatan lebih serius dan jelas. Percepat penjabaran rencana aksi dan jangan terlalu lama melakukan kompromi,’’ saran Made Arnita Bagia dan Bendesa Adat Renon I Made Sutama, Senin (13/4) kemarin. Akumulatif kasus pandemi Covid-19 di Bali terus meningkat meru-

pakan sinyal Bali masih buruk tingkat kepatuhannya terhadap social distancing dan mobilitas penduduk. Jalan-jalan masih ramai. Berdasarkan data per 12 April 2020, kasus positif mencapai 81 orang, sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan. Hal. 7 Optimalisasi Peran

Akademisi Desak Gubernur Jalankan PSBB KALANGAN akademisi yang juga anggota Forum Rektor Bali mendesak Gubernur Bali Wayan Koster segera mengajukan diri untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bali. Hal ini perlu dilakukan lebih awal agar jangan sampai setelah krama Bali payah melakukan isolasi mandiri, baru dilakukan PSBB. Rektor Unmas Dr. I Made Sukamerta, M.Pd. bersama wakil rektor, Senin (13/4) kemarin, mendesak Gubenrur Wayan Koster agar memberlakukan PSBB di Bali. Alasannya, tren jumlah pasien positif Covid-19 semakin meningkat, sementara arus kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) semakin deras ke Bali mencapai puluhan ribu orang tanpa dikontrol maksimal. Hal. 7 PSBB di Bali

I Wayan Suardika Wakil Ketua DPRD Jembrana Sebelum PSBB, saya memilih untuk memaksimalkan peran masing-masing Satgas Covid-19 yang dimiliki desa adat. Selain itu, sangat penting untuk membuat posko di masing-masing banjar. Apabila setiap satgas di desa adat bekerja maksimal, hasilnya dipastikan akan efektif dalam rangka memberikan edukasi, sosialisasi yang menyasar semua lapisan masyarakat. Seperti yang dilakukan Satgas Covid-19 Renon, saat ini melakukan sosialisasi dengan menggunakan pola pendekatan ke merajan, pura dadia atau pura sejenisnya agar lebih efektif. Kami juga melakukan pemantauan terhadap PMI yang baru pulang dari luar negeri. PMI diwajibkannya melakukan isolasi mandiri.

Koster yang didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kepala BI Perwakilan Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra Elyanus Pongsoda menambahkan, penerima program-program dari pusat itu sedang dihitung. Hal. 7 Pendanaan dari Dana Desa

Percepat Penanganan Covid-19 di Badung

Bupati Giri Prasta Keluarkan Enam Kebijakan Strategis

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta yang juga selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung menggelar jumpa media dalam rangka menginformasikan terkait perkembangan dan kebijakan mitigasi Covid-19 di Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Badung, Senin (13/4) kemarin. Di hadapan awak media cetak dan elektronik, Bupati Giri Prasta yang didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa menyampaikan bahwa setelah beberapa kali mendapatkan arahan melalui teleconference dari pemerintah pusat melalui kemente-

rian terkait, KPK, Kejaksaan maupun BPKP, pihaknya mengambil enam kebijakan strategis yang menjadi prioritas dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanggulangan Covid-19 di Badung. Hal. 7 Menggratiskan Pembayaran MITIGASI - Bupati Giri Prasta bersama Wabup Suiasa saat jumpa media terkait perkembangan dan kebijakan mitigasi Covid-19 di Kabupaten Badung, di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Badung, Senin (13/4) kemarin.

Selasa Kliwon, 14 April 2020

Lolos di Gilimanuk

Belasan Calon ABK Dikarantina di LPMP Bali

Kasus Positif Covid-19 di Bali Bertambah Lima Orang Denpasar (Bali Post) Sudah lima hari berturut-turut, sejak Kamis (9/4) lalu, Bali terus mencatatkan penambahan kasus positif Covid-19. Jumlah kasus yang dilaporkan, Senin (13/4) kemarin juga mengalami penambahan dari sehari sebelumnya. Dilihat dari dashboard pemantauan kasus Covid-19 yang diperbaharui per pukul 16.10 WIB, dari situs resmi BNPB, akumulatif kasus Covid-19 di Bali mencapai 86 orang, dari sehari sebelumnya sebanyak 81 orang. Ini artinya ada penambahan 5 orang dalam 24 jam terakhir. Masih dari dashboard itu, jumlah pasien sembuh mengalami penambahan 1 orang menjadi 20 pasien. Sementara yang meninggal masih 2 orang. Untuk posisi, Bali masih duduk di peringkat ketujuh. Berada di bawah Jawa Tengah yang memiliki kasus terkonfirmasi positif sebanyak 203 orang. Sementara yang sembuh sebanyak 19 orang dan jumlah kematian

25 orang. Untuk Indonesia, masih terjadi penambahan signifikan, lampaui 300 kasus. Menurut Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam video conference streaming-nya, terjadi penambahan 316 pasien. Ini artinya total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.557 orang. Dari keseluruhan itu, 3.378 masih dirawat. Sementara itu, untuk yang sembuh bertambah 21 pasien sehingga totalnya menjadi 380 orang. Sedangkan yang meninggal bertambah 26 orang. Total kematian di Indonesia menjadi 399 jiwa. “Sebagian besar yang meninggal ini berumur di atas 50 tahun dan memiliki penyakit-penyakit sebelumnya,” ungkapnya. Ia pun meminta agar masyarakat mengikuti instruksi diam di rumah dan menumbuhkan optimisme serta gotong royong. “Oleh karena itu, optimisme kita gali bersama, kita bangkitkan bersama,” ujarnya. (iah)

Jangan Main-main Soal Data Covid-19

Denpasar (Bali Post) Simpang-siurnya soal data jumlah pekerja migran asal Bali, tentu mematik kecurigaan masyarakat akan ketidakterbukaan pemerintah dalam pemberian data. Untuk itu, pemerintah pun diminta jangan main-main soal data, terlebih berhubungan dengan Covid-19. Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Senin (13/4) kemarin mengatakan, sejauh ini pihaknya melihat pemerintah daerah cukup informatif dalam menyampaikan data terkait virus Corona. ‘’Jika

publik ada yang meragukan informasi dari pemerintah, sebaiknya hal itu disampaikan kepada Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19,’’ kata Umar Ibnu. Pihaknya berusaha percaya bahwa pemerintah daerah sudah menyampaikan data yang benar. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar pemerintah daerah jangan main-main dengan data yang dirilis ke publik. Apalagi, data ini menyangkut Covid-19, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh publik demi menjaga kelangsungan hidup mereka. (kmb16)

Tangani Covid-19, FK Unud Kerahkan Kekuatan Penuh

Denpasar (Bali Post) Ditunjuknya sebagai rumah sakit penangaan Covid-19, RS PTN Unud mesti lebih melengkapi fasilitas dan sarana-prasarananya. Untuk semua bantuan alat kesehatan, nantinya akan difokuskan di RS ini, selain RSUP Sanglah. Hal ini diungkapkan Dekan Fakultas Kedokteran Unud Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K)., Senin (13/4) kemarin. Dalam menunjang penanganan Covid-19, katanya, semua yang dimiliki Fakultas Kedokteran Unud, seperti tenaga medis akan dikerahkan. Tidak hanya dari dokter spesialis, namun nonspesialis maupun residen pun akan dikerahkan. Seperti di RSUP Sanglah, yang diandalkan di sana menerjunkan spesialis

penyakit paru. Sementara untuk di RS PTN Unud, yang menjadi tulang punggung telah disiapkan dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropis dan infeksi. ‘’Jadi, semua SDM yang kami miliki akan diturunkan. Bahkan residen yang tingkat awal pun kami libatkan untuk screening,’’ ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, semua dokter spesialis dan nonspesialis harus bersinergi mengatasi Covid-19 ini. ‘’Semuanya kita libatkan. Kekuatan kami ini penuh, baik di RS PTN Unud maupun di RSUP Sanglah,’’ ucapnya. Untuk tenaga residen, tambahnya, dari FK Unud ada 900 orang. Namun tidak semua diturunkan untuk menangani Covid-19. (kmb23)

Bali Post/ist

SEMPROT - Calon ABK yang diamankan Dishub Denpasar di Pelabuhan Gilimanuk, sebelum dikirim ke tempat karantina.

Denpasar (Bali Post) Pintu keluar-masuk Bali masih terbuka bebas. Buktinya, sebanyak 15 calon anak buah kapal (ABK) nelayan di Pelabuhan Benoa lolos masuk ke Bali melalui jalur Gilimanuk, Senin (13/4) kemarin. Beruntung, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar menemui belasan orang ini di Pelabuhan Benoa sekitar pukul 04.30 Wita. Mereka ini kemudian dijebloskan ke tempat karantina di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali. Kepala Dishub Kota Denpasar I Ketut Sriawan mengatakan, calon ABK tersebut berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Mereka datang ke Bali dengan menumpangi bus travel. Untuk memastikan calon ABK tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak Kesyahbandaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Benoa, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Benoa, dan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali. Sampai di lokasi, didapati sebuah bus pengangkut 15 calon ABK dan langsung dilakukan proses pengecekan. Kata Sriawan, mereka mengaku lolos di Gilimanuk setelah dilakukan cek suhu tubuh, dan cek kesehatan lainnya. Namun, hal itu tidak menjadi jaminan, sebab mereka berada di kawasan yang juga terdampak pandemi Covid-19. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya langsung berkoordinasi ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali untuk dikirim ke tempat karantina LPMP Provinsi Bali. Mereka akan ditempatkan sementara dan nantinya agar bisa dikembalikan ke tempat asal mereka sesegera mungkin. ‘’Kami ingin mereka segera dikembalikan ke tempat asalnya. Karena kami juga tidak tahu mereka benar-benar sehat atau tidak,’’ ujarnya. (kmb12)

Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19 Terancam Hukuman Mati

Denpasar (Bali Post) -

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 menegaskan satuan kerja Kejaksaan RI di daerah untuk proaktif mendampingi pemprov, pemkab/pemkot, BUMN dan BUMD melakukan revisi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, juga adanya harapan dari pemerintah, khususnya kejaksaan untuk membantu mengawasi penggunaan dana pemerintah dalam percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Idianto mengaku sudah menyebar beberapa baliho yang bersifat imbauan dan penegasan soal penggunaan dana pemerintah dalam penanganan virus Corona atau Covid-19. Dalam baliho tersebut, pihaknya akan menjerat pelaku koruptor dana bencana Covid-19 dengan ancaman pidana mati. Kata dia, pihaknya akan mengawal dan mengawasi untuk pencegahan dan penyimpangan dana Covid-19. Ancaman pidana mati bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana Covid-19. Kasipenkum dan Humas Kejati Bali A. Luga Harlianto, Minggu (12/4) lalu mengatakan, kejaksaan berharap pemangku kebijakan memastikan

penggunaan keuangan negara dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 sesuai sasaran, tepat mutu dan tepat waktu. Untuk kepentingan masyarakat banyak, Kejati Bali menyatakan siap memelototi agenda tersebut agar tidak ada dana yang disalahgunakan. Kejati bakal menindak tegas pihak-pihak yang mencoba bermain. ‘’Pak Kajati sudah menginstruksikan akan mengawal dan mengawasi penggunaan uang negara dalan rangka antisipasi dan penanganan dampak Covid-19,’’ tandas Luga Harlianto. Ia menambahkan, pernyataan dukungan Kajati Bali untuk realokasi anggaran dan refousing kegiatan ini juga sudah disampaikan dalam rapat Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 pada 9 April 2020. Kajati Bali selaku Wakil Ketua Gugus Tugas menyatakan siap bekerja sama dengan pemprov dengan mendampingi kegiatan bersama BPK, BPKP, APIP dan LKPP. Dalam rapat itu, Gubernur mengapresiasi yang akan dilakukan Kajati Bali. Gubernur meminta Sekda Provinsi Bali menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan jaksa-jaksa yang telah ditunjuk Kajati Bali. Itu juga sekaligus perwujudan pelaksananaan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan dari Kejaksaan Agung. Pengawalan dan pengawasan di sini bentuk pendampingan untuk memastikan anggaran tersebut tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. ‘’Ini dukungan dalam menghadapi Covid-19 yang dilakukan kejaksaan sesuai tupoksinya,’’ tutup Luga Harlianto. (kmb37) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi 0361-7400391. Hubungitelepon telepon (0361) 819446 / 081337032965

Idianto

Bali Post/ist

PMI Pulang Kampung, Baru 215 Orang Terdata Denpasar (Bali Post) Kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) dipastikan akan terus mengalir. Tidak terkecuali di Denpasar, karena jumlah PMI asal kota berwawasan budaya ini cukup banyak. Namun, secara pasti belum terdata dengan baik. Kini yang sudah pulang mencapai 215 orang. Jubir Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, Senin (13/4) kemarin mengatakan, sejumlah PMI asal Denpasar sudah tercatat pulang kampung. Mereka tersebar di semua kecamatan. Kepulangan mereka ini terjadi sejak dua minggu lalu. Dikatakan Dewa Rai, jumlah PMI yang sudah pulang tersebar di empat kecamatan yang ada di Denpasar. Di antaranya Denpasar Barat sebanyak 84 orang, Denpasar Utara 47 orang, Denpasar Barat 47 orang, dan Denpas-

ar Timur sebanyak 36 orang. Dewa Rai menerangkan PMI yang akan pulang dipastikan akan terus berlanjut. Mereka yang sudah pulang ini tidak bersamaan. Seperti yang sudah terdata, kepulangannya juga tidak bersamaan. ‘’Itu yang datang ada sudah seminggu, ada juga yang sudah dua minggu lalu,’’ kata Dewa Rai. Dewa Rai mengatakan, beberapa PMI tersebut menjalani isolasi di LPMP Jalan Cok Agung Tresna Denpasar maupun di Balai Diklat. Sementara PMI yang akan datang selanjutnya sudah dipersiapkan tempat isolasi atau karantina. Dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, pihaknya sudah merancang tempat isolasi bagi PMI yang akan pulang. Tempat karantina atau isolasi ini dirancang di gedung KNPI Tembau. Selain itu, juga dijajaki 12 hotel yang bisa digunakan untuk tempat karantina bagi PMI yang baru

pulang. ‘’Kami sudah jajaki gedung KNPI. Sekarang kan milik provinsi dan kami sudah lakukan koordinasi dengan provinsi agar PMI dari Kota Denpasar bisa mengikuti protokol kesehatan,’’ katanya. Nantinya semua orang yang datang dari negara terjangkit juga melakukan isolasi mandiri di gedung KNPI. ‘’Beberapa hotel (dijadikan tempat karantina - red) juga sudah ada yang mau, dan beberapa juga ada yang masih menunggu keputusan manajemen,’’ katanya. PMI yang baru datang nantinya akan langsung diarahkan ke tempat karantina dan tidak diperbolehkan pulang ke rumahnya. Menurut Dewa Rai, sebagian PMI yang datang, awalnya dinyatakan negatif tapi tibatiba menjadi positif. Pihaknya juga meminta PMI yang baru datang untuk jujur dan melaku-

kan isolasi. Karena pihaknya tak bisa melakukan pemantauan kepada semua PMI yang datang. ‘’Kalau yang pulang lewat agen, mudah kami pantau. Yang pulang sendiri lalu dijemput keluarga itu agak sulit, sehingga kami minta kejujurannya dan melakukan isolasi mandiri secara ketat di rumah masing-masing,’’ katanya. Salah seorang keluarga yang memiliki PMI di Denpasar mengaku akan melakukan isolasi di rumah. Mengingat, rumah yang ditempatinya cukup luas, sehingga bisa untuk menjadi tempat isolasi bagi suaminya ketika pulang nanti. ‘’Saat ini suami saya sedang berada di Florida. Masih di atas kapal dan belum bisa pulang. Nanti kalau pulang, kami akan sediakan satu ruangan di atas untuk isolasi,’’ ujar warga Denpasar yang suaminya kerja pada sebuah company cruise. (kmb12)

Polisi Pasang Spanduk Imbauan di Pantai Sanur

Topik : Optimalkan otoritas Desa adat Bali Post/ist

SPANDUK - Petugas memasang spanduk imbauan cegah Covid-19.

Denpasar (Bali Post) Terkait imbauan pemerintah agar masyarakat diam saja di rumah guna memutus rantai virus Corona atau Covid-19, anggota Polsek Denpasar Selatan (Densel) memantau situasi di sejumlah pantai di wilayah Sanur. Hasil pantauan itu, rupanya masih banyak warga lokal, wisatawan domestik dan asing berkunjung ke pantai yang ada di wilayah Densel. ‘’Warga lokal dan turis domestik lumayan banyak. Kami langsung mengambil upaya preventif,’’ kata Kapolsek Densel Kompol Nyoman Wirajaya, Senin (13/4) kemarin. Upaya preventif yang dimaksud, kata Kompol Wirajaya, memasang

spanduk imbauan pencegahan Covid-19 dengan berbahasa Inggris dan Indonesia. Pemasangan spanduk tersebut dilakukan bersama pecalang di Pantai Sindu, simpang Semawang dan Pantai Matahari Terbit. Pihaknya bersama instansi terkait juga berupaya mengurangi pengunjung. Caranya lebih selektif agar tidak terlalu ramai. ‘’Mereka berekreasi. Kalau warga asing kebanyakan ekspatriat. Artinya tinggal di wilayah Sanur. Warga lokal lumayan dan turis domestik banyak juga, makanya kami batasi,’’ ujar mantan Kapolsek Kuta ini. Agar wabah ini cepat hilang dan aktivitas normal, Kompol

Wirajaya mengimbau masyarakat mematuhi instruksi pemerintah. Jangan keluar rumah jika tidak ada yang terlalu penting, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dan olahraga. Mantan Kapolsek Ubud, Gianyar ini juga menekankan kepada anggotanya tetap waspada supaya terhindar dari virus mematikan ini. Selain itu, selalu pakai masker saat tugas, terutama bagian pelayanan masyarakat dan di lapangan. ‘’Mari kita sama-sama berdoa supaya wabah ini cepat teratasi. Dengan demikian, perekonomian Bali dan Indonesia kembali pulih, termasuk sektor pariwisata,’’ tutupnya. (kmb36)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Kliwon, 14 April 2020

Gelar Pesta, Vila Ombak di Cemagi Didatangi Petugas Mangupura (Bali Post) Ada-ada saja ulah wisatawan asing yang masih berada di Bali. Di tengah masyarakat menerapkan social distancing dan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19, penghuni vila di kawasan Cemagi, Mengwi, Badung, justru menggelar pesta pada Minggu (12/4) malam.

Bali Post/kmb27

DATANGI PESTA - Aparat kepolisian dan desa adat mendatangi warga asing yang menggelar pesta di sebuah vila di Cemagi.

Pasien Sembuh Dipastikan Bersih dari Covid-19 Mangupura (Bali Post) – Kasus positif Covid-19 di Bali terus mengalami peningkatan. Meski demikian, pasien yang dinyatakan sembuh juga ada. Terkait pasien yang sudah dinyatakan sembuh, banyak masyarakat yang menanyakan, apakah mereka sudah benar-benar bersih dari virus ini? Menjawab hal itu, Direktur RS PTN Unud Dr. Dewa Putu Gede Purwa Samatra mengatakan, pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan negatif atau sembuh, sudah bisa dipastikan bersih dari virus ini. Meski demikian, setelah diperbolehkan pulang, mereka yang sembuh harus beristirahat dan memulihkan tenaga terlebih dahulu. “Kalau sudah negatif, kan berarti sudah sembuh. Mereka bisa pulang, lakukan pemulihan dulu, istirahat dulu. Tidak ada prosedur khusus,” katanya, Senin (13/4) kemarin. Disebutkannya, pasien yang sudah sembuh tidak mengidap penyakit yang sama. Kecuali dia kontak lagi dengan yang positif Covid-19, kemungkinan bisa tertular lagi.

“Kecuali di rumah ada yang positif Covid-19, maka dia akan kembali tertular. Maka dari itu, yang bersangkutan harus beristirahat dulu,” ujarnya. Hal senada disampaikan Direktur Utama RSUP Sanglah, dr. I Wayan Sudana, M. Kes. Pasien yang sudah sembuh tidak perlu karantina lagi. Mereka hanya perlu mengikuti ketentuan seperti masyarakat umum, yakni social distancing, jaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal itu perlu dilakukan karena yang sudah sembuh bisa saja tertular kembali apabila kembali kontak dengan pasien positif. Meski tertular lagi, dengan cepat antibodinya akan terbentuk kembali. Biasanya dalam satu sampai dua hari akan kembali negatif karena sudah pernah ada memori antibodi. “Walaupun demikian tetap perlu mengikuti cara-cara pencegahan seperti yang direkomendasikan Kemenkes,” jelasnya. (kmb23)

PHK Capai 381 Orang Mangupura (Bali Post) Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Badung berlanjut. Jumlah pekerja yang terkena PHK terus bertambah. Menurut data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), hingga Senin (13/4) kemarin sebanyak 381 pekerja yang di-PHK. Dari jumlah itu, 52 pekerja merupakan warga asli Badung. Kepala Disperinaker Badung, Ida Bagus Oka Dirga, saat dimintai konfirmasinya membenarkan adanya peningkatan PHK. “Ya.. laporan terbaru yang masuk ke kami sudah 381 pekerja kena PHK. Namun, itu merupakan data keseluruhan pekerja di Badung,” katanya. Menurutnya, dari 381 pekerja yang kena PHK tersebut,

di antaranya tercatat sebagai warga Badung. “Yang merupakan warga Badung 52 pekerja sampai saat ini. Kebanyakan pekerja di sektor pariwisata seperti hotel dan yang lain,” ucapnya. Mantan Kabag Umum Setda Badung itu menyebutkan, pekerja yang dirumahkan terus bertambah. Jika Minggu (12/4) lalu pekerja yang dirumahkan tercatat 22.098, saat ini naik menjadi 24.755 orang dari keseluruhan 275 perusahaan di Badung. “Catatan kami, dari 22.755 pekerja yang telah dirumahkan yang asli Badung 5.668 orang,” kata Oka Dirga. Birokrat asal Desa Taman, Kecamatan Abiansemal inimengaku tak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang terjadi sekarang. Namun, sekali lagi

pihaknya mengimbau supaya perusahaan tetap memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Made Sumerta, sudah menerima laporan terkait banyaknya pekerja di Badung yang kena PHK dan dirumahkan akibat dampak Covid-19. Dalam situasi yang serba sulit tak bisa dimungkiri banyak perusahaan yang mengambil kebijaksanaan untuk merumahkan karyawannya. “Namun, kami tetap berharap jangan sampai melakukan PHK,” ujarnya. Kendati harus melakukan PHK, pihaknya berharap hak-hak pekerja jangan diabaikan walau di tengah situasi sulit seperti sekarang. (kmb27)

Perilaku nyeleneh itu spontan membuat masyarakat sekitar marah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Alhasil, kegiatan itu langsung dihentikan oleh petugas mengingat saat ini masyarakat diimbau diam di rumah. Perbekel Desa Cemagi, Si Ketut Wirama, saat dimintai konfirmasinya, Senin (13/4) kemarin, membenarkan ada tamu yang menginap di vila kawasan Cemagi mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang teman-teman di sekitar. “Tamu ini tidak mencari rekomendasi ke desa adat atau dinas untuk menyelenggarakan ulang tahun. Kalau minta rekomendasi tentu tidak diizinkan di tengah wabah Covid-19 saat ini,”

ujarnya. Hal senada disampaikan Bendesa Adat Cemagi, I Made Suarta. Menurutnya, pesta yang diselenggarakan oleh sejumlah wisatawan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Biasanya kalau ada kegiatan keramaian seperti itu selalu melapor ke kami, tapi untuk yang kemarin tidak ada. Kalau pun ada laporan sudah pasti tidak kami izinkan. Jangankan acara seperti itu, dalam kegiatan piodalan saja warga dibatasi datang ke pura,” jelasnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Badung, IGAK Suryanegara, menyayangkan kejadian itu. Karena tempatnya terisolir mereka malah mencari kesempatan melakukan pesta. “Semua pihak harus sinergi

ikut mengawasi. Syukur semalam satpam dan manajemen di sana melaporkan. Memang tidak kedengaran ke luar/sekitar, namun satpam mengetahuinya karena banyaknya motor yang diparkir. Setelah dilihat dan diimbau malah marah-marah, sehingga dilaporkan,” jelasnya. Pihaknya mengharapkan kerja sama semua pihak untuk bersama-sama mencegah penyebaran wabah Covid-19 dengan mengambil peran sesuai kemampuan masingmasing. “Kegiatan di Vila Ombak Residence semalam sudah dihentikan, penanggungjawabnya diambil Polres Badung dan Polda Bali. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa langsung ke Polres Badung atau Polda Bali,” pungkasnya. (kmb27)

Kependudukan Senator Temui Uskup Katolik dan Bishop Persatuan Gereja

Tingkatkan Anggaran Pembinaan, Wedakarna Minta Jemaat Nasrani Proaktif Sensus ’’Online’’ SENATOR DPD-RI asal Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III benar–benar menunjukkan kualitasnya sebagai senator yang mengayomi umat minoritas di Bali, termasuk komunitas Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Hal ini terekam di sela-sela pengawasan UU terkait penanganan Covid-19, Senator AWK masih sempat menemui pimpinan Gereja Katolik di Bali yakni Uskup Silvester San di kediaman beliau di Denpasar. Didampingi oleh Romo Yosef Woras, SVD., Uskup Denpasar menerima AWK dengan baik dan mengapresiasi kehadiran anggota DPD-RI bertemu dengan pemimpin gereja. Dalam kesempatan itu, Senator AWK menyampaikan sejumlah hal di antaranya terkait kebijaksanaan gereja untuk melaksanakan imbauan pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 dan kesiapan umat Katolik di Bali dan Indonesia terkait program pemerintah tentang Sensus Penduduk 2020. ‘’Saya berterima kasih atas kebijaksanaan dan arahan dari Bapa Uskup yang membantu pemerintah terkait pendemi virus ini. Gereja Katolik di Bali telah memberikan contoh baik untuk hal ini. Di samping itu, DPD ikut menyosialisasikan Sensus Penduduk 2020, yang mana saya berharap pelaksanaan sensus penduduk ini berjalan dengan jujur. Saya

berharap BPS dan unit kerjanya berlaku jujur, jangan sampai di lapangan terjadi diskriminasi terhadap umat Kristiani. Karena sejatinya jumlah umat Nasrani di Sensus 2020 akan dipakai untuk 10 tahun ke depan, salah satunya menjadi acuan bagi pemerintah pusat khususnya pembinaan di Kementerian Agama RI dan Kementerian PAN-RB. Saya pastikan anggaran pembinaan umat Katolik dan Kristen Protestan sangat ditentukan dengan jumlah penduduk didata sensus. Begitu juga kuota pengangkatan guru agama Kristen serta penyuluh, juga akan memakai angka BPS sebagai acuan. Sehingga saya meminta mari umat Nasrani proaktif dalam ikut Sensus Online. Saat ini Sensus Online sudah diperpanjang hingga akhir Mei 2020,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga President The Hindu Center of Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan AWK saat bertemu sejumlah Pendeta dan Pengurus Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dipimpin oleh Bishop Nengah Suama (Ketua PGI Wilayah Bali). Dalam pertemuan itu, Senator AWK menyampaikan hal yang sama bahwa kebersatuan semeton Nasrani dan semeton Hindu Bali adalah mutlak, mengingat saat ini bangsa Indonesia menghadapi musuh yang sama yakni gerakan radikalisme yang anti-Pancasila. ‘’Kami

BERTEMU - Senator RI Dr. Arya Wedakarna saat bertemu Pimpinan Gereja Katolik dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Denpasar. memahami bahwa ke depan tantangan umat minoritas sangat besar. Kita harus percaya di bawah pemerintahan Joko Widodo, astungkara gerakan radikalisme akan hilang. Kita doakan Jokowi sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Mari kita ingat pesan Bung Karno tentang Jas Merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Jangan lupa tokoh Hindu Bali Mr. Gusti Ketut Pudja dan tokoh Kristen khususnya Indonesia Timur bersama Bung Karno berjuang menolak Piagam Jakarta. Banyak PR

yang tersisa di antaranya masalah penolakan IMB gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Begitu juga efek pengeboman gereja di Surabaya tempo hari masih membekas. Ngiring bersatu untuk Pancasila,’’ papar AWK. Dalam pertemuan ini, AWK juga akan membantu mengeluarkan rekomendasi kepada gereja-gereja tua di Bali yang berusia di atas 50 tahun untuk diberi status Cagar Budaya sesuai UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya. (ad129)

Cegah Covid-19 Soal Wacana PSBB di Bali Petugas Donor Darah Pakai APD Desa Adat Kerobokan Ikuti Keputusan Pemerintah

Mangupura (Bali Post) Mengatasi stok darah yang kian menipis di PMI, Polres Badung menggelar donor darah di Aula Satlantas, Mengwi. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, petugas donor darah dari Urkes Polres mengenakan alat pelindung diri (APD), Senin (13/4) kemarin. Kasubbag Humas Polres Badung Iptu Ketut Gede Oka Bawa menyampaikan, donor darah dimulai pukul 09.00 Wita. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama dengan PMI Badung. ‘’Kegiatan ini dipimpin Wakapolres Badung Kompol Ni Putu Utariani. Tujuannya membantu persediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan,’’ ujarnya. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah soal social distancing, jumlah pesertanya dibatasi. Pendaftar tahap pertama 30 personel dan dilanjutkan pada Selasa (14/4) 39 orang. ‘’Dari 30 anggota, hanya 19 orang yang memenuhi syarat untuk diambil darahnya,’’ ungkapnya. Pihaknya berharap kegiatan ini bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat yang sedang membutuhkan transfusi darah. Apalagi dalam kondisi saat ini, PMI kesulitan mencari warga yang bersedia donor darah. Menurut Kompol Utari-

Bali Post/ist

APD - Petugas mengenakan APD saat melayani anggota Polres Badung donor darah. ani, puluhan kasus positif Covid-19 sudah menyebar di Pulau Dewata. Sesuai imbauan pemerintah, ia mengharapkan masyarakat selalu menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. ‘’Umumnya masyarakat sudah mengetahui penularan wabah virus Corona. Salah satunya karena adanya interaksi sosial yang cukup dekat dengan orang yang

sudah terjangkit. Maka dari itu menjaga jarak adalah tindakan yang bijak saat ini,’’ tegasnya. Mantan Kasat Binmas Polresta Denpasar itu mengimbau masyarakat selalu berhati-hati dalam bicara dan bertindak, memegang teguh disiplin serta memikirkan dampak keputusan dalam setiap aksinya. Jangan suka menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya agar tidak bikin resah. (kmb36)

Mangupura (Bali Post) Wacana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bali mengundang banyak komentar. Terlebih di kalangan desa adat yang menjadi benteng Pulau Dewata. Meski demikian, keberadaan desa adat menyikapi adanya wacana tersebut bukan dalam posisi menolak atau mendukung. Seperti diungkapkan Bendesa Adat Kerobokan, Anak Agung Putu Sutarja, Senin (13/4) kemarin, PSBB adalah kebijakan pemerintah pusat yang diusulkan daerah. “Kami di desa adat tidak ada wewenang, tapi kami akan mengikuti semua kebijakan Guru Wisesa (pemerintah) apakah nanti PSBB atau ada kebijakan

lainnya,” ujarnya. Sutarja tidak ingin desa adat dijadikan alat politik dalam memutuskan PSBB di Bali. “Saya tidak mau desa adat jadi alat politik untuk itu (PSBB), silakan pemerintah mengkaji, kami di desa adat siap melaksanakan,” tegasnya. Menurutnya, upaya Desa Adat Kerobokan dalam mencegah penyebaran Covid-19 sangat jelas. Dari melakukan patroli, melibatkan peran serta masyarakat dan membantu masyarakat yang terkena dampak virus Corona. “Kami sudah jalankan semua standar yang diajurkan pemerintah melalui Satgas Gotong Royong. Bahkan, setiap minggu kami memberikan bantuan

sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19,” jelasnya. Paket bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako. Selain bantuan, Satgas Gotong Royong Kerobokan secara aktif memberikan edukasi untuk warga terkait Covid-19. Sutarja berharap informasi yang diberikan mampu memberikan pemahaman kepada warga. “Terutama bagaimana warga harus bersikap jika menemukan pasien dalam pemantauan atau positif. Tentu saja satgas di desa siap menerima laporan dan menindaklanjuti jika ada temuan kasus baru di masyarakat,” paparnya. Petugas penyuluh dan Satgas Gotong Royong juga

dibekali dengan alat pelindung diri (APD) yang lengkap. Jika sewaktu-waktu ada laporan kasus di masyarakat, petugas telah siap dengan perlengkapan yang dibutuhkan. “Begitu juga kalau ada warga kami yang bekerja di luar negeri pulang ke rumah, orangtua yang bersangkutan harus melapor ke klian. Yang bersangkutan akan ditangani dengan standar pemerintah, seperti harus dikarantina 14 hari, rapid test dan lainnya. Jadi, bukan kami tolak, karena bagaimana pun dia adalah saudara kita, semeton kita,” sebut Sutarja seraya menambahkan, wilayah Desa Adat Kerobokan membawahi 50 banjar adat. (kmb27)

Denpasar (Bali Post) Transaksi jual beli valuta asing (valas) melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA) BB pada Februari 2020 sebesar Rp 2,75 triliun. Nilai transaksi ini mengalami penurunan Rp 486,8 miliar atau 15,32 persen dibandingkan dengan transaksi jual beli bulan sebelumnya yang mencapai Rp 3,24 triliun. ‘’Kami memperkirakan nominal transaksi akan mengalami penurunan yang dalam mulai Maret, seiring meluasnya Co-

vid-19 yang telah menjadi pandemi global,’’ ujar Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Bali Trisno Nugroho, Minggu (12/4). Berdasarkan data per 31 Maret 2020, jaringan KUPVA BB yang beroperasi di Bali sebanyak 636 kantor, terdiri atas 129 kantor pusat dan 507 kantor cabang. Secara spasial, 67 persen jaringan kantor KUPVA BB berada di Kabupaten Badung yang merupakan pusat pariwisata Provinsi Bali. Lebih lanjut Trisno me-

maparkan, KUPVA BB turut melakukan penyesuaian jam operasional. Sebanyak 36 kantor pusat dan 64 kantor cabang atau sekitar 16 persen mengurangi jam operasional menjadi satu shift atau hanya beroperasi setengah hari. Selain itu, 42 kantor pusat dan 218 kantor cabang atau sekitar 41 persen menerapkan kebijakan tutup sementara. Lokasi kantor yang ditutup didominasi oleh jaringan kantor yang berada daerah tujuan wisata (DTW), khususnya di

Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata Provinsi Bali. ‘’Langkah pengurangan jam operasional dan penutupan sementara dilakukan selain dalam rangka mendukung kebijakan social distancing, juga untuk efisiensi biaya operasional oleh pihak penyelenggara KUPVA BB,’’ ujar Trisno. Dari sisi pengawasan, lanjutnya, KPwBI Provinsi Bali akan berfokus pada peningkatan pemahaman pengelolaan KUPVA BB secara lebih baik. (kmb42)

Transaksi Valas Turun 15 Persen

Selasa Kliwon, 14 April 2020

Bupati Eka Instruksikan Masyarakat Tabanan Wajib Gunakan Masker TERKAIT pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Tabanan menginstruksikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan ‘’Wajib Menggunakan Masker’’. Hal itu dibuktikan dengan pembagian 15.000 masker kepada petugas medis dan masyarakat Tabanan, Senin (13/4) kemarin. Kegiatan pembagian masker pada kesempatan ini dipusatkan di beberapa titik, di antaranya Pasar Kediri, Pasar Tabanan, Pasar Dauh Pala dan Pasar Relokasi Dangin Carik. Sebanyak 10.000 masker disebar untuk pedagang dan masyarakat, sedangkan 5.000 masker buat petugas medis di BRSU Tabanan, RSU Nyitdah dan Puskesmas-puskesmas di Tabanan. ‘’Saat ini baru tersebar di enam kecamatan, yaitu Tabanan, Kediri, Kerambitan, Marga, Bajera dan Penebel. Empat kecamatan lainnya akan menyusul be-

sok,’’ ungkap Bupati Tabanan yang dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan A.A. Dalem Tresna Ngurah di sela-sela memimpin kegiatan. Kegiatan wajib masker ini juga dipertegas melalui Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 441/604/Dikes tentang Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan Covid-19 dalam Wilayah Kabupaten Tabanan. Isinya di antaranya, mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker baik di rumah maupun di luar, baik sakit

maupun tidak, serta masyarakat dianjurkan menggunakan masker kain bukan masker medis. Untuk melancarkan program ini, pihaknya akan memasang baliho dan spanduk imbauan penggunaan masker di enam pintu masuk menuju Kabupaten Tabanan, yakni di Desa Selabih (Selbar), Desa Bantiran (Pupuan), Desa Pancasari (Baturiti), Cepaka, Kaba Kaba dan Dadakan (Kediri). Selain itu, akan dipasang spanduk di tempattempat keramaian dan pasarpasar di Tabanan. Ngurah Dalem mengung-

Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Digunakan Negara (Bali Post) – Anggaran penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Jembrana belum digunakan alias diparkir. Anggaran berkisar Rp 23 miliar itu belum direalisasikan sehingga mendapat sorotan dari DPRD Jembrana. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja DPRD dengan tim Anggaran Pemkab Jembrana, Senin (13/4) kemarin. Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah daerah (eksekutif) segera bertindak dengan anggaran yang ada. Dewan berharap pemerintah bekerja cepat dalam penanganan Covid-19. ‘’Anggaran sudah ada tetapi parkir, belum bisa digunakan sebelum ada peraturan bupati. Di sisi lain, saat ini penyebaran virus Corona di Jembrana meningkat,’’ ujarnya usai rapat. Menurutnya, salah satu

cara untuk memutus rantai Covid-19 adalah kerja cepat. Apalagi Dewan telah melakukan penyisiran sejak tiga pekan lalu dan mmapu menyisihkan anggaran hingga Rp 3 miliar. Total ada relokasi anggaran Rp 23 miliar dengan anggaran pengaman sosial Rp 1 miliar. Anggaran itu dinilainya masih kurang akibat dampak sosial dan ekonomi yang dimunculkan oleh virus Corona. Oleh karena itu, jaring pengaman sosial tersebut nantinya juga akan disinkronkan dengan pemerintah pusat dengan dana terpadu yang dimiliki Dinas Sosial. Keluarga harapan nantinya mendapatkan bantuan sembako dari pusat. Di luar itu bisa di-sharing-kan dengan bantuan dari APBD dan APBDes. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pemban-

gunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Jembrana I Ketut Swijana menjelaskan, anggaran penanganan Covid-19 Rp 23 miliar nantinya untuk kesehatan, baik pengadaan APD, ruang isolasi dan insentif tenaga medis. Jaring pengaman sosial senilai Rp 1 miliar yang dinilai kurang oleh Dewan disepakati dilakukan penyisiran anggaran lagi. Sebab, Dewan mengusulkan agar 40 persen warga miskin diberi bantuan. Sebagai gambaran, jika 93 ribu KK diberikan bantuan masing-masing Rp 250 ribu, perlu anggaran sekitar Rp 23 miliar. Terkait realisasi anggaran yang sudah ada, menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan. Pemerintah sudah memesan sejumlah kebutuhan untuk penanganan Covid-19 dan telah kerja cepat. (kmb26)

Tabanan (Bali Post) Mengatasi keterbatasan masker dan mengangkat ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf. Toni Sri Hartanto mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung anjuran pemerintah dalam hal wajib memakai masker. Menurut Dandim, saat ini waktu yang tepat untuk mem-

bantu masyarakat kurang mampu. ‘’Cukup mudah seperti membagikan masker atau bisa juga memberikan bantuan sembako kepada warga masyarakat kurang mampu,’’ ucapnya saat membagikan masker kepada anggota Kodim 1619/Tabanan dan jajaran di Makodim, Senin (13/4) kemarin. Pemda, TNI, Polri, para tokoh dan seluruh kompo-

nen masyarakat wajib bersama-sama mencegah penyebaran penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Tabanan dan melaksanakan anjuran pemerintah. Masker juga dibagikan kepada pengunjung dan pedagang di pasar Lapangan Alit Saputra Dangin Carik oleh Kasdim 1619/Tabanan Mayor Inf. Dewa Putu Oka dan anggota Kodim 1619/ Tabanan. (kmb28)

Dandim 1619/Tabanan Bagikan Masker

Bali Post/kmb28

MASKER – Dandim 1619/Tabanan membagikan masker kepada pengunjung dan pedagang di Lapangan Alit Saputra Dangin Carik.

Desa Adat Piling Perketat Pintu Masuk Tabanan (Bali Post) – Desa adat kini menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19. Mereka wajib melakukan itu secara sekala dan niskala. Seperti Desa Adat Piling, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, yang melakukan penyemprotan disinfektan, sosialisasi PHBS dan menjaga ketat perbatasan di empat pintu masuk. Bagi yang tidak memiliki keperluan bersifat sangat penting, harus balik kanan. Mereka juga diminta memakai masker. Setiap orang yang datang ke Desa Adat Piling didata oleh Satgas Gotong Royong. Mereka harus memberikan data yang jelas terkait nama, asal dan keperluan datang ke Piling. ‘’Jika tidak penting tidak boleh masuk. Apalagi yang datang dari zona merah,’’ ungkap Ketua Satgas Gotong Royong Desa Adat Piling, I Ketut Astra Buana, Senin (13/4) kemarin. Kendaraan yang dibawa baik motor maupun mobil ter-

masuk barang disemprot dengan disinfektan yang tidak berbahaya dan tidak merusak kendaraan. Sementara orangnya diberi hand sanitizer. Sementara kendaraan yang membawa sembako, gas dan air minum diberikan masuk setelah sopir dan pedagangnya didata dan disemprot disinfektan. Warga Piling yang keluar juga didata keperluan dan tujuannya. Penjagaan yang melibatkan pecalang dan sekaa teruna ini dilakukan di empat jalan masuk ke Piling, yaitu dari arah Penebel, Mengesta, Desa Penatahan dan Banjar Asah, Pitra. Kegiatan penjagaan akan dilakukan sampai Mei mendatang dengan anggaran perubahan dari hibah desa adat Rp 19 juta. ‘’Sementara ini penjagaan baru dilakukan pukul 06.00-18.00 Wita. Untuk pemberlakuan jam malam masih melihat perkembangan,’’ imbuhnya. Khusus pekerja migran dan warga yang datang dari luar negeri atau luar daerah,

dipantau lebih intensif dan diminta melakukan isolasi mandiri. Mereka dipantau oleh satgas dan petugas kesehatan jika ada gejala demam atau sakit lainnya agar cepat dilakukan penanganan. Satgas juga secara intensif melakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di banjar adat masing-masing. Terkait PSBB diberlakukan di Bali, menurut Ketut Astra Buana, perlu dikaji dengan baik karena saat ini upaya pencegahan di tingkat bawah sudah dilakukan super ketat. ‘’Jangan sampai upaya yang sudah dilakukan di bawah sudah ketat, namun di atas longgar, kami yang kelabakan. Kalau boleh warga yang tidak memiliki KTP Bali sementara jangan dulu diberi masuk. Jika pemerintah memiliki tempat atau petugas yang siap, pekerja asal Bali yang baru datang dikarantina selama dua minggu,’’ pungkasnya. (kmb28)

kapkan, pemasangan dilakukan paling cepat Selasa (14/4) ini oleh Tim Gugus Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tabanan beserta Pemkab Tabanan dan jajarannya. Ia juga mengimbau masyarakat Tabanan agar selalu disiplin melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat. ‘’Yakni dengan selalu menerapkan cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer saat bepergian, selalu menjaga jarak di keramaian, serta kiat-kiat pencegahan lainnya,’’ imbuhnya. Ditambah lagi saat ini sesuai imbauan pemerintah jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Hal itu dikatakannya tiada lain untuk keselamatan bersama, khususnya masyarakat Tabanan,

sehingga terhindar dari wabah Covid-19 bahkan mampu memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya ini. Sementara itu, Koordinator Pasar Barang Tabanan I Made Indrabayu mengatakan sangat mengapresiasi kiat pemerintah dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus Corona. Di sela-sela kegiatan pembagian masker di Pasar Tabanan, ia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tabanan dan jajarannya. Indrabayu berharap semoga kebersamaan ini bisa tetap dilanjutkan untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi virus Corona. Ia juga minta seluruh pihak mampu menangani Covid-19 dengan jujur, disiplin, betul-betul dengan tupoksi dan masingmasing memerankan diri

WAJIB MASKER - Masyarakat Tabanan wajib menggunakan masker. Hal itu dibuktikan dengan pembagian 15.000 masker kepada petugas medis dan masyarakat Tabanan, Senin (13/4) kemarin. memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga timbul kesadaran masyarakat. ‘’Tiang yakin disiplin modal penyelesaian semuanya. Karena menuju sehat itu adalah hal yang sangat mahal dan susah. Khususnya untuk

saya di pasar barang, saya mohon harga barang dari tim TPID tolong luncurkan, sehingga ada dasar panduan kita memberikan perlindungan terhadap konsumen yang tiada lain adalah masyarakat kita,’’ pintanya. (ad130)

Buka Dini Hari, Pedagang Dibubarkan Tabanan (Bali Post) Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sudah mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan jam buka pasar tradisional yakni pukul 11.00 sampai pukul 15.00 Wita. Akan tetapi, masih ada pedagang yang kucing-kucingan dengan petugas. Sejumlah pedagang berjualan di sepanjang trotoar sebelah utara Pasar Kota Tabanan dini hari atau sekitar pukul 04.00 Wita. Ironisnya lagi, banyak yang tidak memakai masker. Petugas Satpol PP Tabanan pun terpaksa membubarkan pedagang yang berjualan di luar batas jam buka yang sudah disepakati. Hal ini menyangkut upaya Satgas Kabupaten Tabanan untuk mencegah penyebaran wabah virus Corona yang tiap hari angka kasusnya terus bertambah di Bali. Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba mengatakan, masih banyak pedagang yang mengabaikan instruksi pemerintah daerah dalam kaitan

memutus atau mencegah penyebaran Covid-19. Meski sehari sebelumnya diberikan teguran dan dibubarkan, ternyata tidak menimbulkan efek jera dan kembali terulang. ‘’Pedagang dan masyarakat masih ada yang belum mengerti bahaya penyebaran transmisi lokal. Ini perlu terus diberi edukasi oleh OPD terkait, apalagi tren penularan transmisi lokal meningkat,’’ ucapnya, Senin (13/4) kemarin. Jika terus kedapatan berjualan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas dengan melakukan penyemprotan disinfektan di areal tersebut untuk membubarkan pedagang. ‘’Besok jika kedapatan membandel lagi akan disemprot pakai mobil damkar yang didisinfektan sekalian sterilisasi tempat tersebut,’’ tegasnya. Pihaknya tidak melarang pedagang berjualan asalkan mengikuti instruksi jam buka yang sudah diberikan oleh pemerintah, mengingat saat ini pandemi Covid-19. Sarba juga menyayang-

Bali Post/ist

DIBUBARKAN - Petugas membubarkan sejumlah pedagang yang membandel dan masih berjualan di sepanjang trotoar bagian utara Pasar Kota Tabanan. kan sejumlah toko modern buka dan tutup tidak sesuai jam pembatasan yang sudah diberikan. ‘’Hari ini ada tiga toko berjaringan kami dapati masih membandel di sepanjang jalan menuju Tanah Lot dan Pantai Nyanyi

Kediri. Mereka buka pukul 07.00 pagi sampai pukul 22.00 malam karena mengaku tidak tahu/tidak mendapat surat instruksi Bupati. Kami lakukan pembinaan dan teguran keras agar mematuhi jam buka dan tutup,’’ terangnya. (kmb28)

Warga Positif Covid-19 Ada di Empat Kecamatan Negara (Bali Post) – Penyebaran pasien dalam pengawasan (PDP) terkonfirmasi positif Covid-19 hampir merata di Kabupaten Jembrana. Data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jembrana, warga yang positif ada di empat dari lima kecamatan yakni Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan. Hanya satu kecamatan yang masih bebas pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, yakni Kecamatan Jembrana. Menurut Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jembrana,

dr. I Gusti Agung Arisantha, Senin (13/4) kemarin, saat ini ada enam pasien terkonfirmasi positif didominasi pekerja migran yang baru kembali ke Jembrana. Khusus di Kecamatan Negara merupakan pasien suami-istri dan menjadikan Jembrana masuk transmisi lokal. Di luar dua pasien itu adalah pekerja migran. ‘’Semua pekerja migran yang datang sudah didata dan mendapat pengawasan,’’ terang Arisantha didampingi Dandim 1617/Jembrana dan Kapolres Jembrana. Di masing-masing desa

sudah dibentuk satgas yang memiliki tugas melakukan pengawasan. Dalam teknis pengawasan, surveillance bersama satgas di desa mendatangi pekerja migran yang baru pulang untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila belum menjalani rapid test, diimbau mengikutinya. Tidak harus ke RSU Negara, tetapi bisa ke 10 puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini. Tiap puskesmas menyediakan 20 rapid test. Di bagian lain, Wakil Ket-

ua II Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jembrana, AKBP Ketut Gede Adi Wibawa, mengimbau masyarakat agar tidak menutup jalan yang merupakan akses umum dan selalu memakai masker dalam kegiatan penting di luar rumah. Polisi bersama Satgas covid-19 Gotong Royong yang ada di tingkat desa selalu melaksanakan patroli sambil mengimbau masyarakat agar dalam setiap kegiatan selalu memakai masker, kurangi kegiatan di luar rumah dan membagikan masker kepada masyarakat. (kmb26)

Selasa Kliwon, 14 April 2020

Buka Rapat DKP

Bupati Made Gianyar Sampaikan Ketersediaan Pangan di Bangli Mencukupi BUPATI Bangli I Made Gianyar membuka rapat teleconference Dewan Ketahanan Pangan (DKP) semester II tahun 2019, Senin (13/4) kemarin. Dalam rapat tersebut, Bupati Made Gianyar menyampaikan bahwa di tengah wabah virus Corona (Covid-19), ketersediaan pangan di Kabupaten Bangli saat ini masih mencukupi. Rapat DKP yang dibuka Bupati di ruang media center Kabupaten Bangli itu, diikuti Dandim 1626/Bangli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bangli I Nyoman Widiana, Kadis Kesehatan Kabupaten Bangli dr. Nengah Nadi, Kadis PKP Kabupaten

Bangli I Wayan Sarma, dan para peserta teleconference. Ketua Panitia DKP Kabupaten Bangli, I Nyoman Widiana, dalam laporannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya rapat yakni untuk mengevaluasi dan menyusun kebijakan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bangli, sebagai rekomendasi pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di daerah. Disebutkannya, neraca kondisi ketersedian pangan Kabupaten Bangli tahun 2019. Dikatakan, ketersediaan keseluruhan 20.786.92 ton. Terdiri dari produksi padi 15.580.96 ton, produksi jagung 1.559.33 ton, produk-

Kajari Gianyar Kawal Penggunaan Anggaran Gianyar (Bali Post) Pemerintah kini menggelontorkan anggaran dengan jumlah besar untuk penanganan Covid-19. Melihat kenyataan itu, jajaran kejaksaan memastikan akan melakukan pengawasan penggunaan dana Covid-19 itu. Pengawasan itu sesuai arahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. ‘’Tentu saja kami mendukung Kajati mengawasi dana penggunaan dana Covid tersebut. Segala kegiatan menggunakan dana Covid di Gianyar kami laporkan secara berjenjang ke Kejaksaan Tinggi,’’ ujar Kajari Gianyar Agung Mardiwibowo, Senin (13/4) kemarin. Kajari Gianyar mengatakan, pengawasan itu harus dilakukan untuk menjaga anggaran daerah dari penyimpangan. Pihaknya berharap penggunaan dana itu dilakukan sesuai aturan yang ada. ‘’Kami harap peng-

gunaan uang negara itu tidak menyimpang,’’ pintanya . Terkait dana Covid-19, lanjut Agung, harus bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Anggarannya harus tidak melibihi pagu anggaran dan pengadaan barang harus sesuai aturan tentang keadaan bencana,’’ harapnya. Dia mencontohkan, ada beberapa anggaran yang bisa diperuntukkan untuk penanggulangan Covid-19 itu. Misalnya untuk beli beras. Yang tidak boleh, anggaran itu diperuntukkan buat kepentingan pribadi maupun kelompok. ‘’Kalau beli mobil pastinya tidak boleh. Itu contoh terlalu ekstrem. Yang jelas tidak boleh untuk kepentingan pribadi,’’ tegasnya sembari mengatakan, Gianyar pertama kali bikin aturan lockdown lokal. ‘’Setelah itu baru diikuti daerah lainnya,’’ tandasnya. (kmb35)

Polantas Datangi Pasar Bagikan Sembako

Bangli (Bali Post) Setelah bagi-bagi masker, Satlantas Polres Bangli kembali menyambangi Pasar Kidul membagikan puluhan paket sembako ke pedagang pasar setempat, Senin (13/4) kemarin. Kegiatan itu sebagai bentuk simpati Satlantas Polres Bangli terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Kegiatan pembagian sembako itu dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Bangli AKP I Nengah Sona. Bersama jajarannya, Sona menyusuri wilayah Pasar Kidul Bangli. ‘’Apa yang kami lakukan

merupakan bentuk simpati kami kepada masyarakat,’’ ujarnya Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan secara terpisah mengungkapkan, dampak dari penyebaran virus itu sangat memengaruhi perekonomian masyarakat. Karena itu pihaknya membagikan puluhan paket sembako untuk meringankan beban masyarakat. ‘’Kami berharap dengan apa yang diberikan dapat sedikit membantu masyarakat yang terdampak,’’ tandasnya. (kmb40)

si ubi kayu 1.247.83 ton, produksi ubi jalar 2.093.00 ton. Bupati Bangli I Made Gianyar dalam sambutannya mengharapkan melalui pertemuan ini bisa dilakukan diskusi dan pendalaman pada aspek-aspek manajemen program, yaitu antisipasi masalah dan hambatan yang dihadapi dan solusi pemecahannya. Diharapkan hasil rumusan pertemuan itu nantinya dapat dijadikan acuan utama, dalam pelaksanaan program di tahuntahun mendatang. Made Gianyar juga menyampaikan wabah Covid-19 yang menimpa seluruh dunia saat ini telah men-

gakibatkan kemerosotan di bidang perekonomian dan pariwisata. Untuk di Kabupaten Bangli sendiri, dalam hal ketersediaan konsumsi pangan masih mencukupi walaupun saat ini Bangli didera wabah Corona. Ia mengharapkan kepada seluruh masyarakat Bangli ke depannya agar bisa memberdayakan lahan yang ada. ‘’Kita sebagai masyarakat jangan hanya melihat hasil yang kita peroleh dalam bidang pertanian yang dilakukan semata bisa menjadi uang, melainkan kita juga harus bisa mengolah hasil pertanian yang kita miliki itu untuk kita konsumsi,’’ harapnya. (ad128)

RAPAT TELECONFERENCE - Bupati Bangli I Made Gianyar membuka rapat teleconference Dewan Ketahanan Pangan (DKP) semester II tahun 2019, Senin (13/4) kemarin.

Tiga PMI Positif Covid-19 Pemda Siapkan Tempat Karantina Tambahan Gianyar (Bali Post) Pascabertambahnya pasien positif Covid-19 di Gianyar yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI), sejumlah masyarakat diketahui mulai menolak kedatangan PMI. Melihat kondisi ini, Satgas Covid-19 Gianyar pun berencana menyiapkan tempat karantina tambahan secara khusus untuk menampung PMI tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Satgas Covid-19, I Made Gede Wisnu Wijaya, Senin (13/4) kemarin. Menurutnya, dulu ada ribuan PMI asal Gianyar yang mengadu nasib di luar negeri. Sekarang mereka sudah pulang secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Gianyar tercatat ada 368 PMI yang sudah pulang, terhitung sejak 16 Maret 2020 hingga Minggu (12/4) kemarin. “Semua PMI yang pulang itu sudah didata,” ucap Sekda Gianyar ini. Pihaknya melakukan antisipasi untuk PMI yang pulang belakangan. Sebab informasi yang ia terima sudah ada desa yang melakukan penolakan terhadap kedatangan PMI. “Kita antisipasi yang pulang belakangan ini. Karena sekarang sudah mulai ditolak oleh masyarakat,” katanya. Namun, Sekda Gianyar enggan menjabarkan di daerah mana saja terjadi penolakan

itu. Dikatakan, kini pihaknya tengah melakukan penjajakan untuk menyiapkan tempat karantina baru. “Kita sedang melakukan pejajakan untuk memperluas tempat karantina baru itu. Coba kita mulai, kita coba jajaki sejumlah sekolah dulu,” katanya. Dikatakan, upayanya itu bertujuan agar PMI sementara waktu dapat mengurangi interaksi mereka dengan orang

lain. Dalam isolasi itu, segala keperluan konsumsi dan lainnya dijamin pemerintah di tempat karantina itu. “Yang penting orang itu diisolasi. Tidak boleh keluar agar tidak kontak dengan orang lain yang masih sehat,” katanya. Satgas Covid-19 Gianyar turun ke Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang Minggu (12/4) lalu. Kedatangan petugas Satgas Covid-19 bersera-

gam lengkap itu menjemput seorang warga desa setempat yang dinyatakan positif Covid-19. Kini warga yang baru datang dari Amerika itu menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Sanjiwani Gianyar. “Ya, sudah diisolasi di RSUD Sanjiwani, orang tanpa gejala (OTG),” jelasnya. Sekda Gianyar menjelaskan keberadaan warga dari Kenderan itu. Dikatakan, awalnya warga itu memang datang dari Amerika. Tiba di Bali sekitar 15 hari lalu. Dia sudah memegang surat keterangan sehat dari luar negeri. ‘’Setelah di sini diperiksa juga dinyatakan sehat dari provinsi. Orangnya itu kan tidak apa, tidak ada gejala sakit,” katanya. Namun warga itu tetap merasa tidak tenang. Kemudian melakukan isolasi mandiri di rumahnya di Desa

Kenderan, Tegallalang. Nah setelah 14, secara fisik warga ini masih sehat, tanpa ada keluhan sakit. Namun, dia tetap merasa tidak tenang. Hingga akhirnya memilih datang sendiri ke RSUP Sanglah melakukan tes swab. “Setelah 14 hari, dia masih merasa tidak apa-apa. Dia tetap ingin tahu kondisinya. Lantas kembali melakukan tes ke Sanglah. Nah tes swab itulah menyatakan dia itu positif. Makanya kita jemput, padahal dia tidak ada gejala apa-apa. Hasilnya keluar tadi dan langsung kita jemput dibawa ke ruang isolasi Rumah Sakit Sanjiwani,” katanya. Namun, sampai saat ini warga tersebut memang masuk kategori orang tanpa gejala (OTG), karena memang tidak ada mengeluhkan sakit. (kmb35)

Sejauh ini, sesuai rilis resmi dalam informasi terbaru covid19.klungkungkab.go.id tercatat sudah ada lima kasus positif Covid-19. Satu di antaranya sudah sembuh dan empat lainnya masih dalam perawatan. Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klungkung, Gede Kusuma Jaya, Senin kemarin mengaku juga sudah menerima dan melihat data terbaru pelaku perjalanan itu. Sejauh mana tindak lanjutnya, menurutnya, itu menjadi ranah Dinas Kesehatan. Setelah dipastikan kondisi kesehatannya, baru

nanti ditindaklanjuti Disnaker. Mereka akan diarahkan mendapatkan Kartu Pra-Kerja sesuai program pemerintah pusat. Rencananya, pemerintah pusat memberikan pelatihan berbasis kartu pra-kerja. Kartu itu memberikan akses layanan pelatihan secara online, khususnya bagi karyawan yang dirumahkan maupun yang ter-PHK. ‘’Saat ini kami masih fokus mendata warga yang telah dirumahkan. Terbaru, jumlahnya mencapai 600-an orang. Kami masih data terus dan update datanya ke pusat,’’ kata Kusuma Jaya. (kmb31)

Waspada, 558 Pelaku Perjalanan Pulang ke Klungkung Semarapura (Bali Post) Kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI), menambah data surveilans pelaku perjalanan dari daerah terjangkit dan transmisi lokal. Dilihat dari data Dinas Kesehatan Klungkung, Senin (13/4) kemarin, total pelaku perjalanan yang mayoritas bekerja sebagai ABK sudah terdata mencapai 558 orang. Kemungkinan data itu terus bertambah, mengingat gelombang kepulangan mereka masih terus berlanjut. Dari data tersebut, sebanyak 333 orang di antaranya terdata dari Kecamatan Klungkung. Sebanyak 303

merupakan pelaku perjalanan lama. Sedangkan yang terbaru ada tambahan 30 orang lagi pelaku perjalanan yang pulang dari berbagai negara. Seluruhnya masih dalam pemantauan petugas kesehatan. Sementara di Kecamatan Banjarangkan ada sebanyak 82 orang pelaku perjalanan. Dua di antaranya merupakan pelaku perjalanan baru yang data baru ter-update. Selanjutnya, di Kecamatan Dawan ada sebanyak 84 orang pelaku perjalanan lama dan sembilan pelaku perjalanan baru. Seluruhnya juga masih dalam pemantauan petugas.

Terakhir, di Kecamatan Nusa Penida, ada sebanyak 50 pelaku perjalanan, di mana empat di antaranya adalah pelaku perjalanan baru. Seluruhnya masih dalam pemantauan petugas, agar diketahui perkembangan kesehatannya dalam masa isolasi mandiri selama 14 hari. Kepala Dinas Kesehatan Klungkung, dr. Ni Made Adi Swapatni, belum bisa menjelaskan seberapa besar kemungkinan penambahan pelaku perjalanan lainnya. Sebab, gelombang kepulangan PMI belum tuntas. Demikian pula terkait kondisinya dari wabah Covid-19.

Waspadai Pendatang

Desa Adat Kemoning Perketat Pengawasan Kos-kosan PEKERJA migran Indonesia (PMI) terus berdatangan ke Bali. Jumlahnya sangat banyak, sudah tentu hal itu membutuhkan pengawasan ekstra guna memastikan mereka mengikuti aturan isolasi mandiri secara disiplin. Melihat situasi seperti ini, Desa Adat Kemoning harus benar-benar waspada sebab ada tren ketika PMI ditolak di daerah asalnya, mereka memilih kos-kosan sebagai tempat alternatif. Nah... kebetulan wilayah Kemoning cukup banyak berdiri tempat kos. Bagaimanakah Desa Adat Kemoning mengantisipasi hal itu?

Bali Post/ist

BAGIKAN SEMBAKO - Polantas Polres Bangli membagikan paket sembako di Pasar Kidul, Senin (13/4) kemarn.

Warga yang Dikarantina Tidak Langsung Diberi Sembako Bangli (Bali Post) Warga Bangli yang menjalani karantina mandiri karena sempat kontak dengan PDP maupun pasien positif Corona itu tidak langsung mendapatkan sembako dari pemerintah setempat. Seperti yang dialami puluhan warga Desa Belanga yang menjalani karantina mandiri. Mereka baru diberikan sembako setelah empat hari menjalani karantina. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli, I Wayan Karmawan, dikonfirmasi tak menampik hal itu. Pihaknya mengaku butuh waktu menyiapkan logistik yang akan disalurkan. Untuk warga di Desa Belangan yang telah

menjalani karantina mandiri itu, pihaknya baru bisa menyalurkan bantuan logistik, Senin (13/4) kemarin. ‘’Sekarang sedang diberangkatkan bantuannya sebanyak 66 paket,’’ terangnya. Nilai bantuan logistik yang diberikan per satu orang yang menjalani karantina mandiri itu, kata Karmawan, sebanyak Rp 150 ribu. Paket bantuannya berupa beras, minyak goreng, telur, ikan asin pengganti daging, gula dan detergen. Bantuan itu untuk kebutuhan selama 14 hari. Total dana yang disiapkan memenuhi kebutuhan logistik bagi warga yang menjalani karantina sebesar Rp 100 juta. (kmb40)

Bendesa Adat Kemoning Wayan Mustika, Senin (13/4) kemarin, mengatakan Satgas Gotong Royong di desa adatnya sudah menerima banyak masukan terhadap situasi itu, sehingga seluruh tempat kos langsung didata dan dicari pemiliknya. Itu dilakukan bersama-sama guna meningkatkan kewaspadaan. Para pemilik kos didatangi satu per satu, agar mereka membantu satgas melakukan pengawasan. Jangan menerima orang kos sembarangan. Solusinya, harus jelas siapa identitasnya, latar belakang pekerjaannya dan riwayat perjalanannya. Bila yang diterima kos adalah PMI, harus segera berkoordinasi dengan Satgas Gotong Royong Desa Adat Kemoning. Bisa juga dengan

kepala lingkungan setempat, agar segera dapat dilakukan langkah-langkah efektif dan memadai. Sebab, mayoritas kasus positif Covid-19 adalah imported case (IC). ‘’Kami sudah imbau kepada para pemilik kos-kosan mohon kerja samanya. Karena persoalan ini memiliki risiko sangat tinggi. Minimal segera dilaporkan kepada petugas kami, agar bisa didata, dipastikan kondisinya dan diawasi bersama,’’ katanya. Dia tidak ingin lantaran adanya kelonggaran satu pihak, menimbulkan kekhawatiran warga di sekitarnya. Sebab, penyebaran Covid-19 ini dikenal sangat cepat bahkan mematikan. Kawasan Desa Adat Kemoning memang dikenal banyak tumbuh tempat kos-

kosan. Khususnya di sekitar kawasan perumahan Uma Lemek. Di kawasan itu banyak dihuni pendatang. Kebetulan lokasinya dekat dengan kawasan perkotaan. Dia juga sudah menjalin komunikasi dengan Kelurahan Semarapura Klod, untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Selain intens melakukan pengawasan, upaya-upaya pencegahan secara masif juga terus dilakukan. Seperti pembagian ribuan masker gratis kepada warga. Hingga penyemprotan cairan disinfektan secara rutin di seluruh areal desa adat. Setiap balai banjar dan wantilan juga sudah disiapkan tempat cuci tangan praktis, hasil kerja sama dengan Unud. ‘’Kami sedikit

menerapkan aturan ketat, karena wilayah kami heterogen. Apalagi di sini sangat dekat dengan rumah sakit,’’ tegasnya. W a r g a yang kesulitan sembako juga disalurkan bantuan, sesuai data warga yang berhak menerima. Pihak desa adat bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta, sekadar sejenak meringankan beban masyarakat yang paling terdampak. (gik)

Selasa Kliwon, 14 April 2020

Dampak Covid-19

’’Pamedek Tangkil’’ ke Pura Agung Besakih Sepi SUASANA Tawur Tabuh Gentuh dan Karya Ida Batara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini pamedek yang tangkil melakukan persembahyangan sangat sedikit. Sepinya pamedek membuat situasi Pura Besakih lengang dari kerumunan umat sedharma. Bagaimanakah pihak panitia karya mengatur posisi duduk para pamedek di tengah situasi Covid-19 ini?

Bali Post/kmb41

TANGKIL - Pamedek yang tangkil melakukan persembahyangan ke Besakih.

Berdasarkan pantauan Senin (13/4) kemarin, situasi di kawasan Pura Agung Besakih memang benar-benar lengang. Sejumlah tempat parkir yang ada di Besakih kosong tidak terisi kendaraan pamedek. Hanya terdapat sejumlah kendaraan milik pamedek yang parkir di pinggir jalan barat Pura Penataran Agung. Pemandangan ini sangat jauh berbeda pada saat karya tahun 2019. Tahun lalu, setiap harinya pamedek yang tangkil mem-

632 PMI Telah Pulang ke Buleleng

Singaraja (Bali Post) Menyusul penyebaran pandemi Covid-19, para pekerja migran Indonesia (PMI) memilih pulang ke daerah asal mereka masing-masing. Termasuk PMI asal Kabupaten Buleleng, mereka telah ‘’pulang kampung’’. Dari catatan sementara, ada 632 orang PMI asal Den Bukit pulang dari negara tempat mereka bekerja di luar negeri. Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Buleleng, ratusan orang PMI ini menyebar di sembilan kecamatan di Buleleng. Rinciannya, Kecamatan Buleleng sebanyak 127 orang, Banjar (65), Sawan (60), Seririt (106), Tejakula (66), Gerokgak (47), Busungbiu (51), Kubutambahan (37), dan Sukasada sebanyak 73 orang. Selama merantau di luar negeri, mereka ada bekerja di kapal pesiar dan bekerja di beberapa sektor di darat. Kepala Disnakertrans Buleleng Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan mengatakan, 632 PMI itu dinyatakan sehat. Ini dikuatkan dengan tahapan screening yang dijalani di Bandara Ngurah Rai, Tuban. Isolasi Khusus Sementara itu, setiap desa di Buleleng diinstruksikan melakukan isolasi khusus di wilayah masing-masing mencegah penularan wabah pandemi Covid-19. Isolasi khu-

sus itu untuk memantau warga desa yang pernah berinteraksi ke daerah transmisi lokal di Indonesia dan menampung warga desa yang baru saja pulang dari luar negeri, karena menjadi pekerja migran Indonesia (PMI - red). Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Putu Agus Suradnyana mengatakan, instruksi desa membentuk isolasi khusus ini dituangkan melalui Surat Edaran (SE) No. 140/266/SE/ DPMD/2020 tentang penyedian tempat isolasi khusus bagi warga masyarakat desa yang baru datang dari luar negeri dan daerah trasmisi lokal di Indonesia. Mengapa desa membuat isolasi khusus lantaran belakangan ini gelombang kedatangan PMI yang merantau di luar negeri itu masih tinggi. Meskipun telah di-screening di bandara dan tim gugus tugas di provinsi, namun pihaknya masih khawatir bisa saja terjadi penyebaran wabah yang semakin meluas. (kmb38)

Bali Post/ist

Lengang, Aktivitas Penyeberangan di Pelabuhan Padangbai

Putu Agus Suradnyana

Semprotkan Disinfektan Sasar Rumah Warga bahu melakukan penyemportan disinfektan, Sabtu (11/4). Tim Satgas Covid itu disebar ke sejumlah rumah warga dan tempat-tempat umum melakukan penyemprotan. Proses penyemprotan disinfektan itu diikuti Babinkamtibmas Desa Nawa Kerti Aipda I Nengah Kasih dan Babinsa Desa Nawa Kerti Serda Wayan Budi Swastika. Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Nawa Kerti I Made Parwata didampingi Kepala Desa Nawa Kerti I Wayan Putu mengatakan, langkah ini dilakukan dalam upaya meminimalisir dan memutus penyebaran Covid-19.

Selain dalam bentuk imbauan dan sosialisasi secara langsung, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. ‘’Warga harus memperhatikan kebersihan dengan baik. Kebersihan itu dimulai dari rumah, tempat umum seperti balai banjar, agar tetap dijaga kebersihannya. Kontak langsung berupa jabat tangan agar dihindari. Harus juga diingat rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak minimal satu meter lebih,’’ ucapnya. Parwata berharap kepada warga yang sering bepergian agar tetap menggunakan

masker. Apalagi ada warga yang melakukan perjalanan dari daerah yang masuk kategori zona merah, mereka agar melaporkan diri. Diminta kesadarannya dengan baik untuk menjalankan segala prosedur tetap yang menjadi tuntunan tim kesehatan Satgas Covid-19. ‘’Keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga agar bebas Covid-19 tetap kami harapkan. Dalam situasi seperti ini kita harus bersama-sama berjuang melawan virus Corona. Idealnya kita berjuang bersama karena itu harus kompak,’’ harap Parwata. (kmb41)

Pengerjaan Fisik Ditunda Perkimta Review Desain Proyek RTH nan infrastruktur di bidang pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Proyek itu antara lain melanjutkan pembangunan RTH Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan/Kecamatan Sukasada. Tahun ini rencananya Perkimta menuntaskan proyek itu. Beberapa item pekerjaan pada tahap akhir meliputi pemasangan patung Bung Karno, pembuatan taman, dan pekerjaan tahap akhir ruang pentas (open stage), dan beberapa pekerjaan lain. Sesuai dokumen keuangan yang telah disahkan, kelanjutan proyek itu membutuhkan anggaran Rp 17 miliar. Namun kebutuhan anggaran itu telah disetujui memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Ni Komang Surattini

Singaraja (Bali Post) Beberapa proyek infrastruktur yang seharusnya dijalankan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan (Perkimta) tahun ini telah ditunda akibat imbas wabah pandemi Covid-19. Mengisi waktu penundaan itu, perkimta me-review desain beberapa proyek fasilitas publik yang telah diprogramkan tersebut. Dari data yang dikumpulkan di lapangan tahun ini, Dinas Perkimta telah memprogramkan pembangu-

capai ratusan orang. Kalau Sabtu dan Minggu, kemungkinan ada pamedek seratus orang. ‘’Memang sepi, namun jika dihitung hari-hari di luar Sabtu dan Minggu, bisa mencapai ratusan berikut krama Besakih,’’ katanya. Ketua Panitia Karya Ida Batara Turun Kabeh, Jro Mangku Widiartha, mengatakan pamedek yang tangkil melakukan sembahyang sehari-harinya memang sepi. ‘’Setiap harinya hanya puluhan pamedek saja yang bersembahyang. Jadwal Senin panganyar-nya Pemkab Karangasem,’’ ujar Widiartha. Bendesa Adat Besakih itu sudah mengatur jarak para pamedek yang hendak melakukan persembahyangan. Duduknya tidak boleh berdekatan. ‘’Malah sudah kami isi batas-batas pamedek ketika duduk sembahyang,’’ jelasnya. (eka)

PERIKSA - Petugas saat melakukan pemeriksaan kendaraan di Pelabuhan Padangbai.

Satgas Covid-19 Nawa Kerti

Amlapura (Bali Post) Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Desa Nawa Kerti Kecamatan Abang bergerak cepat melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan itu pada lingkungan luar dengan cara menyasar rumah-rumah warga. Action itu sebagai upaya memutus penyebaran pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Tiga pilar pembina masyarakat desa yakni Bintara TNI Pembina Desa (Babinsa), Bintara Polri Pembina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), perangkat desa, unsur BPD, kaur wilayah dan LPM bahu- mem-

beludak. Karena itu lahan parkir di mana-mana penuh sesak dipenuhi kendaraan. Bahkan, banyak kendaraan milik pamedek sampai parkir di pinggir-pinggir jalan akibat tak dapat lahan parkir. Apalagi setiap Sabtu dan Minggu jumlah pamedek membelukdak hingga berdesak-desakan di akses pintu masuk pura. Namun sekarang ini, pamedek yang tangkil melakukan persembahyangan bisa dihitung dengan jari. Di Pura Penataran Agung,

jumlah pamedek yang tangkil sangat sedikit. Itu bisa dilihat di halaman pura yang tampak lengang. Hanya ada beberapa pamedek yang melakukan persembahyangan. Begitu juga di Pura Padharman sepi. Hanya terlihat beberapa orang bersembahyang. Salah seorang pangayah, Wayan Widana, mengakui sejak awal memang masyarakat yang tangkil melakukan persembahyangan sedikit. Situasi saat ini berbeda sekali dengan tahun lalu. Tahun lalu, setiap hari pamedek-nya ‘’menyemut’’ tangkil. Bahkan Sabtu dan Minggu sampai berdesak-desakan saking banyaknya pamedek yang hendak bersembahyang. ‘’Namun sekarang sejak puncak karya dihelat sampai sekarang sepi,’’ ucapnya. Widana menambahkan, setiap harinya pamedek yang tangkil jumlahnya tidak men-

APBD Bali tahun 2020. Satu lagi proyek RTH yang juga dibangun di tahun ini. Kalau tidak muncul pandemi Covid seperti sekarang, Dinas Perkimta membangun ruang publik yang dinamai taman baca. Proyek ini dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah di Jalan Gajah Mada, Singaraja. Taman baca ini dibangun menggunakan anggaran BKK APBD Bali sebesar Rp 1,5 miliar. Tidak saja proyek ruang publik itu, namun imbas pandemi Covid ini memaksa Dinas Perkimta menunda realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Suwadaya (BSPS). Bantuan yang sumber dananya dari BKK APBD Bali itu telah diputuskan ditunda. Namun, BSPS dengan sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tetap direalisasikan. Hanya, pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah agar berhati-hati mengeksekusi program BSPS

dari dana pusat itu. Kepala Dinas Perkimta Ni Komang Surattini belum lama ini mengatakan, walaupun pelaksanaan fisik ditunda, namun pihaknya mengisi waktu luang itu dengan me-review desain proyek yang telah diprogramkan. Dia mencontohkan, review desain taman baca di Jalan Gajah Mada dan pembangunan tahap akhir RTH Taman Bung Karno. Nantinya, kalau wabah pandemi itu berhasil ditangani dan dibarengi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek itu, maka pihaknya tinggal mengajukan lelang sesuai mekanisme yang berlaku. ‘’Review ini tetap kami lakukan utamanya di dua proyek ruang publik yang menjadi bidang tugas Perkimta. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini berakhir. Kalau nanti ada kebijakan pemerintah, kita tinggal mengajukan lelang,’’ tegasnya. (kmb38)

Amlapura (Bali Post) Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Padangbai, Manggis menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) lengang, Senin (13/4) kemarin. Koordinator Satuan Pelayanan BPTD Wilayah XII Bali I Nyoman Agus Sugiarta mengungkapkan, aktivitas penyeberangan dari Pelabuhaan Padangbai, Kecamatan Manggis begitu juga dari Lembar setiap harinya sepi. Sepinya penyeberangan akibat merebaknya

virus Corona atau Covid-19 ditambah adanya imbauan dari Pemerintah Provinsi Bali agar tidak melakukan aktivitas keluar maupun masuk ke Bali. ‘’Penyeberangan memang sepi sekali setiap harinya. Sepeda motor yang masuk maupun keluar Bali sedikit. Diperkirakan hanya 50-an saja,’’ ucapnya. Sugiarta menambahkan, truk pengangkut logistik yang masuk Bali dan menyeberang jumlahnya juga sedikit. Kendaraan pengangkut logistik

dari Jawa seperti Surabaya. ‘’Hingga saat ini baru ada dua unit kendaraan pengangkut kebutuhan pokok yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Lembar,’’ katanya. Dia menjelaskan, petugas di Pelabuhn Padangbai memperketat pintu masuk. Penumpang yang bakal masuk ke Bali dari Padangbai diperiksa kesehatan, terutama suhu tubuhnya. ‘’Pemeriksaan dilakukan rutin setiap hari. Sejak pagi hingga sore hari,’’ tegas Sugiarta. (kmb41)

Amlapura (Bali Post) Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Karangasem relatif banyak. Tercatat pada data Dinas Kesehatan Karangasem ada sebanyak 503 PMI. Dari jumlah itu, sebanyak 282 PMI masih dalam proses pemantauan Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama, Minggu (12/4) mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki, per 11 April jumlah PMI atau pelaku perjalanan ke luar negeri mencapai 503 orang. Dari jumlah itu sebanyak 282 orang masih dalam peman-

taun Covid-19 dan 221 sudah selesai proses pemantauan. ‘’Sebanyak 282 orang saat ini masih dalam pemantauan. Mereka kini tengah menjalani proses karantina mandiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing. Kesehatan mereka itu terus dipantau petugas survelans puskesmas masing-masing. Namun baru 221 orang telah melewati proses pemantauan selama 14 hari,’’ ucap Pertama. Pertama menambahkan, terhadap orang dalam pemantauan (ODP) maka pihak petugas surveilans

melakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaaan RT PCR hari kepertama dan kedua. Khusus pasien dalam pegawasan (PDP) juga dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT PCR hari kepertama dan kedua ‘’Untuk ODP melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kalau PDP masih gejala ringan maka diisolasi di rumahnya. Namun yang gejalanya sedang akan dirawat di RS darutat. Tetapi yang gejalanya berat dirawat di rumah sakit rujukan,’’ jelasnya. (kmb41)

Pulang dari Luar Negeri 282 PMI Masih Dipantau

Stok Kosong

Petugas Medis Beli APD Secara Mandiri Amlapura (Bali Post) Petugas medis di puskesmas terpaksa membeli alat pelindung diri (APD) secara mandiri. Penyebabnya, stok APD telah kosong di puskesmas. Salah seorang petugas medis di puskesmas menjelaskan, saat ini puskesmas memang sangat kekurangan APD. Atas kondisi itu, dirinya mengaku waswas kalau memberikan pelayanan kesehatan tanpa memakai APD. ‘’Kami di puskesmas cukup banyak melayani pasien. Kami sangat khawatir kalau tak memakai APD,’’ ucap sumber yang namanya enggan dikorankan. Menyadari kondisi seperti itu, pihaknya berinisiatif membeli APD secara mandiri. Tak hanya dirinya, tenaga medis lainnya juga sama membeli APD dengan uang sendiri untuk dipakai saat bertugas. Hal ini dilakukan sebagai langkah efektif mengurangi risiko. Terlebih, tenaga medis sering berhubungan ke masyarakat. Karena itu bisa tidak disadari ada pembawa bibit virusnya. ‘’Sambil menunggu APD, kami memilih beli sendiri. Ini juga sebagai wujud kepedulian kita terhadap penanggulangan Covid-19,’’ katanya. Ketua Satgas Penaggulan-

gan Covid-19 Karangasem Gede Darmawa mengatakan, Pemkab Karangasem telah membuat perkada dengan menggeser sejumlah anggaran untuk dipakai penanggulangan

Covid-19. ‘’Anggaran penanggulangan Covid-19 itu sebesar Rp 8,7 miliar yang dipakai untuk pengadaan APD serta untuk operasional satgas kecamatan,’’ katanya. (kmb41)

Selasa Kliwon, 14 April 2020

Optimalisasi Peran Satgas Covid-19 Terlebih, pekerja migran Indonesia (PMI) akan terus berdatangan yang jumlahnya mencapai 20.000 orang. Tentu hal ini akan menjadi masalah besar bagi Bali dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ke depan. Optimalisasi peran Satgas Covid-19 dengan berbasis desa adat jauh lebih efektif. Otoritas desa adat bisa menggerakkan semua elemennya untuk berpartisipasi. ‘’Bila setiap satgas di desa adat bekerja maksimal, hasilnya dipastikan akan efektif dalam rangka memberikan edukasi, sosialisasi yang menyasar semua lapisan masyarakat,’’ ujar Made Su-

tama. Oleh karena itu, katanya, Pemerintah Provinsi Bali harus mengambil tindakan atau kebijakan yang lebih tegas untuk menghadapi penyebaran Covid-19. Pemerintah juga didesak melakukan langkah-langkah tegas termasuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang telah dilakukan oleh Jakarta. Jika hal ini memerlukan proses panjang, maka dalam waktu pendek ini peran desa adat layak dioptimalkan. ‘’Otoritas desa adat mestinya segera diterjemahkan dalam bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan mobilitas penduduk. Desa adat hendaknya mendata warganya yang pulang dari luar neg-

Pertama, Pemkab Badung akan menggratiskan pembayaran PDAM kepada masyarakat Badung untuk rumah tangga dan sosial selama tiga bulan ke depan. Selanjutnya yang kedua, memberikan sembako kepada keluarga penerima manfaat. Ketiga, memberikan insentif kepada tenaga kerja yang di-PHK atau dirumahkan sesui data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dilaporkan oleh perusahaan. Keempat, bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang dari Badung dan mahasiswa Kabupaten Badung yang datang dari luar negeri disiapkan rumah singgah karantina mandiri dengan pengawasan. Kelima, bagi masyarakat Badung yang BPJS tidak lagi ditanggung oleh perusahaan dan atau peserta mandiri yang tidak mampu mem-

bayar tagihan dibayarkan oleh pemkab sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Keenam, berkenaan dengan alat pelindung diri (APD), rapid test dan masker sesuai SOP akan didahulukan diberikan kepada tenaga medis dan satgas yang bertugas di garda terdepan di lapangan. ‘’Itu kebijakan yang kami ambil dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 di Kabupaten Badung,’’ tegasnya seraya mengatakan, Pemkab Badung juga sudah menggerakkan UKM untuk berperan serta memproduksi masker kain sejumlah 100 ribu pcs yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta juga mengucapkan terima kasih kasih kepada tokoh dan seluruh masyarakat serta seluruh tim Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Badung yang

eri,’’ sarannya. Meskipun Bali saat ini menduduki peringkat ketujuh secara nasional, kata Arnita Bagia, apabila dilihat dari persentase kasus positif dengan jumlah penduduk Bali (4,36 juta jiwa), Bali menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah penduduknya 10,5 juta jiwa. Melihat kondisi tersebut, Prajaniti Hindu Indonesia Bali pun bersurat dan memohon kepada Gubernur Bali untuk segera mengajukan PSBB ke pusat, sehingga penyebaran Covid-19 segera dapat diminimalisasi di Bali. ‘’Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan belum lagi penularan yang dari luar daerah kisaran 16 persen dengan rincian 13

kasus positif berbanding 81 yang terakumulasi positif,’’ ujarnya. Menurut Arnita Bagia, secara aturan dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta disokong oleh PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, maka tidak ada pilihan lain bagi Gubernur Bali untuk segera mengusulkan pemberlakuan PSBB kepada Menteri Kesehatan RI. Apalagi, Bali sebagai daerah pariwisata dunia dengan traffic tamu mencanegara yang tinggi selama enam bulan terkahir ini. ‘’Bali harus lebih ketat dari daerah lainnya. Jangan mengorbankan masa depan Bali dengan ketidaktegasan,’’ tegasnya. (win/ara)

Menggratiskan Pembayaran PDAM

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

sudah bergotong royong, bahu-membahu dalam memerangi Covid-19 di Kabupaten Badung. Walau demikian, pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Badung agar selalu taat dan patuh pada penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 seperti social distancing, physical distancing, tetap menjaga asupan gizi, rajin olahraga, termasuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, maupun menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah. Berkaitan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menanggulangi penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Badung, Giri Prasta menyampaikan bahwa Kabupaten Badung belum mengajukan ke pemerintah pusat, agar roda perekonomian di Kabupaten Badung tetap hidup dan berputar demi menjaga stabilitas

sosial ekonomi masyarakat. ‘’Sudah barang tentu kami selaku Bupati sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tetap berusaha menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di Kabupaten Badung. Jangan sampai masyarakat kita lapar karena itu akan mengakibatkan dampak sosial yang lebih parah dari Covid-19. Untuk itu, pemkab akan mengatur upaya pemenuhan segala kebutuhan dasar masyarakat. Semoga musibah ini lekas berlalu, sehingga kehidupan sosial masyarakat kita kembali normal dan pariwisata Kabupaten Badung segera pulih,’’ harap Bupati seraya mengajak ikut mendoakan agar semeton yang kena Covid-19 bisa segera sembuh dan pulih kembali serta seluruh warga agar ikut arahan Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 karena ini merupakan ujian bersama. (ad131)

PSBB di Bali Masih Jauh Menurut Sukamerta, selama ini krama Bali sudah disiplin melakukan belajar dan bekerja di rumah. Mereka juga mengeluarkan uang tidak sedikit untuk stok pangan. Bahayanya, ketika krama Bali payah dengan isolasi mandiri, pemerintah baru melaksanakan PSBB, bisa menimbulkan gejolak baru. Untuk itu, katanya, PSBB untuk Bali langkah terbaik agar penyebaran virus ini terhenti. ‘’Kita belajar dari Jakarta yang terlambat melaksanakan PSBB. Jangan menunggu kasusnya mencapai seribu lebih, demi Bali yang menjadi etalase Indonesia di mata dunia,’’ tegasnya. Rektor Itekes Bali I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kep., Mng.Ph.D. juga mendesak Gubernur menjalankan PSBB seperti Jakarta dan empat kota lainnya di Jabar. Jika hanya sebatas imbauan untuk tinggal di rumah tidak diindahkan oleh sebagian penduduk, maka PSBB adalah alternatifnya. Ia setuju PSBB asalkan dalam perencanaannya dilakukan secara matang, mengingat Covid-19 ini bukan lagi masalah kesehatan tetapi sudah merambah pada

ranah sosial dan ekonomi. Ia mengingatkan imbauan MDA soal Sipeng tiga hari yang akhirnya dibatalkan, terus imbauan agar masyarakat tidak keluar rumah saat Ngembak Geni yang notabene dibuat sangat dadakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Menurutnya, jika PSBB mau dilakukan di Bali, segera disosialisasikan ke pihak-pihak terkait seperti pada saat pembentukan Satgas Covid-19 Provinsi Bali. Makanya, diperlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan, ketepatan dalam menganalisis data dan memprediksi kondisi ini ke depan, sangat penting kita lakukan saat ini. Masih Jauh Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan, Bali masih jauh untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat. Kendati dari sisi kasus positif Covid-19 ada peningkatan, akan tetapi didominasi oleh imported case. Dalam hal ini para pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri. ‘’Kalau PSBB itu ada syaratnya. Pertama, peristiwanya banyak terjadi di wilayah itu. Kedua, tingkat penye-

barannya sudah tinggi yang menimbulkan risiko besar seperti korban nyawa dan sebagainya,’’ ujar Wayan Koster saat memberikan keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi dengan bupati/wali kota se-Bali, di Jayasabha, Denpasar, Senin kemarin. Menurut Koster, Bali saat ini belum waktunya mengajukan PSBB karena dari kasus positif, angka transmisi lokal terbilang kecil. Karena itu, untuk memberlakukan PSBB di Bali masih jauh. Untuk saat ini mestinya jangan berbicara PSBB dulu. ‘’Saya memastikan itu masih jauh. Jangan kita membawa-bawa ke situasi yang seram,’’ katanya. Berbeda halnya dengan DKI Jakarta, Koster menyebut di ibu kota diberlakukan PSBB karena sebagian besar kasus positif adalah transmisi lokal. Angkanya pun sudah menyentuh lebih dari 2.000 kasus dan berkaitan dengan daerah lain di sekitarnya. Seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bogor, Bekasi, dan daerah lain di sekitar Jakarta yang kasus positif Covid-19 juga tinggi. ‘’Kalau Bali sebenarnya secara geografis mengendalikannya mudah sekali,’’ tandasnya. (eca/rin)

dalam waktu dekat akan selesai penghitungannya ini, sehingga dengan demikian untuk jangka panjang tiga bulan ke depan kita bisa mengatasi kebutuhan jangka pendek untuk masyarakat yang terdampak Covid-19,’’ jelasnya. Selain masyarakat, lanjut Koster, usaha kecil, sektor informal, warung-warung, pedagang tradisional, serta UMKM dan koperasi juga dipetakan karena turut terdampak Covid-19. Berapa yang terjangkau kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berapa yang terjangkau oleh kebijakan restrukturisa-

si pinjaman dari Bank Indonesia serta fasilitas relaksasi dari OJK. ‘’Kemudian yang tidak terjangkau kebijakan pusat ini, kita akan coba atasi dari skema kebijakan pemda. Tim dipimpin Bapak Wagub mulai bekerja,’’ katanya. Dengan demikian, Koster menyebut nanti pada saat Covid-19 ini sudah berakhir, maka sudah ada skenario dan skema kebijakan untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian Bali. Khususnya di bidang pariwisata, UMKM dan koperasi, serta sektor informal lainnya. (kmb)

Pendanaan dari Dana Desa dan Desa Adat

Kekurangannya akan diprogramkan dari daerah, menggunakan pendanaan yang bersumber dari dana desa dan dana desa adat. Berikutnya, kalau memang dibutuhkan akan memakai APBD Provinsi Bali untuk kebutuhan dasar atau sembako. Masyarakat yang terdampak dan sedang didata antara lain para sopir, tukang ojek, tukang parkir, pekerja yang di-PHK atau dirumahkan, yang masuk kategori tidak mampu. ‘’Ini sedang dihitung. Saya kira

BENGKEL LAS

Dicari PRT utk area Batubulan segera!! Hub.081 2380 6901

B.BP.001.04.20.0000125

PROPERTY DIJUAL RUKO

Ruko 2Lt,Full Bangunan,LT 2,3A Lok.Kepundung Dps.08113985857

B.BP.001.04.20.0000127

BIRO JASA Sy Siap Bntu Byar-Lporan Pajak Blann SPT Thunan NPWP SIUP TDP HP/WA081239026955&081338344155

B.BP.001.03.20.0000202

SERVICE

Print & On Line Radio

HARIAN DENPOST - RADIO GENTA 96,1 FM web: www.denpost.id

denpost.id dan denpost.post

denpost

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat GENTA BALI

gentabalifm

genta bali

JENIS PAKET Bronze Silver Gold

HARIAN DENPOST 1 kolom x 45 mm 1 kolom x 100 mm 1 kolom x 150 mm

RADIO GENTA 12 x siar / bulan 24 x siar / bulan 36 x siar / bulan

PAKET

300.000,- / bulan 400.000,- / bulan 800.000,- / bulan

BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

- OTOMOTIF - FASHION - TRAVEL AGEN - PROPERTY - SALON/SPA - FURNITURE - HOTEL - ASESORIS - LIFE STYLE - KULINER - LOWONGAN

Selasa Kliwon, 14 April 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Kejujuran Data Covid-19 MUNGKIN sudah menjadi budaya kita sering menutupnutupi kesalahan sendiri, apalagi menjadi aib keluarga. Demikian juga dalam mengunggah data jumlah pasien positif Covid-19 mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Di tingkat nasional, antara data yang dikeluarkan Gugus Penanganan Covid-19 dengan data di tiap provinsi berbeda. Belum lagi kalau dibandingkan dengan data riil di lapangan. Hingga Senin (13/4) jumlah kasus pasien Covid-19 mencapai 4.241 orang, sembuh 359 dan meninggal 373 orang. Jumlah ini sempat dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahwa angka riil di lapangan bisa mencapai 10.000 lebih. Alasannya, banyak yang belum mengetahui hasil rapid test. Pemerintah dinilai banyak pengamat terlambat melakukan tes cepat, sehingga duluan warga OTG dan PDP bergerak dan menyebarkan virus. Di Bali sama kasusnya, hingga Senin tercatat 81 warga positif Covid-19. Bali berada di posisi ketujuh tingkat nasional. Syukurnya angka kematian pasien di Bali masih dua orang alias jauh di atas angka nasional yang berada di posisi pertama di dunia ditinjau dari persentase jumlah pasien. Lagi-lagi angka yang ditampilkan tiap kabupaten/ kota berbeda-beda dengan alasan yang berbeda pula. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengakui ada ketidaksinkronan data pasien positif Covid-19 yang disampaikan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Karenanya, pada saat bersamaan BNPB juga berupaya mengumpulkan data pembanding pasien Corona di daerah dari berbagai sumber, termasuk dari jejaring BNPB, BPBD di daerah, dan TNI-Polri. Dia sendiri tidak tahu kenapa data pasien Covid-19 tidak sinkron. Data yang dimaksud Agus adalah satu data pasien dari Kementerian Kesehatan yang merupakan data pemerintah dalam penanganan Covid-19. Satu lagi data yang dikumpulkan BNPB melalui jejaringnya di daerah-daerah. Makanya kini BNPB menerjunkan BPBD, dibantu TNI-Polri untuk input data pasien di seluruh Indonesia. Di samping itu, kerancuan data terjadi karena masih banyak masyarakat yang tertutup dengan informasi pasien positif Covid-19. Menurutnya, banyak masyarakat memilih diam karena takut di-bully ketika mengakui dirinya atau salah satu anggota keluarganya positif Covid-19. Kita menunggu kejujuran aparat soal mengungkap data paisien Covid. Pertama, perlunya kejujuran semua kalangan soal posisi pasien positif Covid-19. Sebagian masyarakat meminta datanya dibuka pada orang-orang terbatas sehingga mereka bisa melakukan proteksi diri sejak dini. Kedua, alasannya tak justru membuat kekhawatiran baru ketika desa/lurahnya dinyatakan zona merah. Sementara alasan pemerintah menutup identitas dan lokasi pasien, demi kerahasiaan negara. Jika terus dirahasiakan maka data pasien Covid-19 juga terus mistik alias rahasia. Cara paling sederhana, kita perlu umumkan, dicari siapa yang dekat orang ini, segera lapor rumah sakit agar diberi tindakan medis.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Pendekatan Humanistik Setelah ‘’dirumahkan’’ (belajar di rumah) tiga minggu lebih lamanya, banyak siswa yang mengeluh dengan pembelajaran online. Jemu, bosan, ditambah lagi tugastugas yang diberikan para guru dirasa cukup berat. Patut di-ingat, mereka (para siswa) sebenarnya sudah sangat berat menghadapi pandemi Covid-19. Mau berdiskusi dengan orangtuanya, bukannya layanan prima yang didapat, malah perlakuan yang kurang menyenangkan. Maklum bapak dan ibunya juga sudah banyak yang stres menghadapi krisis kesehatan yang konon belum ada obatnya. Atas dasar kenyataan itu, sangat elegan rasanya guru-guru pengajar siswa tidak terlalu berat di dalam pemberian tugas-tugas. Guru sudah saatnya menempuh pendekatan yang humanistik, tanpa merendahkan makna dan tujuan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Penulis pikir, mereka (siswa, orangtua siswa dan juga guru) sama sulitnya dengan kita dalam menghadapi wabah Covid-19. Romi Sudhita Jl. Srikandi Singaraja

POJOK

Akademisi desak Gubernur jalankan PSBB. - Rakyat juga berharap sama.

Grafis : Tomik Cahya

Hotel Khusus Karantina

PEMPROV Bali diminta memberikan penanganan khusus terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Bali. Tidak hanya rapid test, PMI juga perlu diwajibkan menjalani karantina di tempat yang layak. Soal tempat karantina, Pemprov Bali diharapkan bekerja sama atau menyewa hotel. Sementara untuk konsumsi bagi PMI selama masa karantina, Pemprov diminta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota tempat PMI berasal. Usulan dari kalangan legislatif ini mendapat respons positif netizen. Sebagian besar netizen yang berkunjung ke akun Facebook @balipost menilai sudah saatnya pemerintah bertindak lebih agresif dalam penanganan Covid-19. Segala sumber daya khususnya anggaran harus dikerahkan dalam menjaga Bali. Apalagi mengingat sebagian besar kasus Covid-19 di Bali adalah imported case, yang salah satunya dari PMI. Tempat karantina yang layak juga akan mampu meredam polemik di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat akan lebih merasa aman karena proses karantina bisa diawasi dengan lebih baik. Di sisi PMI, mereka akan mendapatkan tempat yang lebih layak, sehingga dapat menjalani karantina dengan lebih nyaman. Berikut komentar sejumlah netizen. Dewa Sadia Jangan dijadikan isu, seharusnya realisasi saja sehingga semua bisa sehat, masyarakatnya, PMI-nya juga. Soal kebutuhan hidup, biayanya bisa ditanggung bersama antara pemerintah dan PMI. Guzz Whis Sangat setuju. Untuk keamanan bersama, pemerintah harus berani juga menyiapkan kebutuhan mereka selama karantina. Kadek Smiley Semoga pemerintah bisa

memberikan pelayanan yang terbaik bagi para PMI. Biar sama-sama merasa aman dan nyaman. Kita krama Bali, krama yang selalu taat pada aturan. Ida Ayu Mayun Pidada Sangat setuju. Yang penting jangan cuma imbauan atau arahan. Yang terpenting, eksekusi, tindakan. Bosan sama imbauan terus. Mank Eko Setuju sekali, biarpun sudah bawa surat sehat, tetap harus dikarantina. Yang positif

sekarang kebanyakan imported case, tolonglah itu sebagai bahan pertimbangan, pak. Suista I Made Sebaiknya karantina di sebuah hotel di Bali, biar tidak banyak polemik di masyarakat.

disiplin. Jangankan di Bali, di luar negeri saja sudah banyak fase dilewati. Mereka ABK juga sayang keluarganya asal difasilitasi dua minggu. Mereka pahlawan devisa. Sudarma Putu Tepat sekali. Cuma, apakah pemerintah sudah siap untuk menyediakan fasilitasnya? Kalau ya, alangkah mulianya perhatian pemerintah terhadap ABK termasuk saya sendiri. Demi kebaikan bersama, kami siap dikarantina sesuai aturan pemerintah. Igedemade Arta Suyasa Setuju. Lebih baik kalah di awal daripada kemudian kalah berlipat-lipat karena isolasi mandiri yang tidak disiplin.

Buda Armaya Bagi sameton PMI agar mengerti demi keselamatan keluarga tercinta kalian. Salam jangkar.

Adi Suryoningrat Setuju sekali, semoga usulan ini segera diterima dan dikerjakan sebelum ada kasuskasus Covid-19 baru muncul lagi di Bali yang sudah mulai tumbuh seperti jamur.

Dya Ardelia Setuju, ABK pasti mau dan

Wayan Suwindu Ini baru benar. Semoga

bisa terlaksana. Karena kasus Covid-19 yang terjadi di Bali didominasi oleh imported case, jadi untuk memutus penyebarannya, semua PMI harus disediakan tempat isolasi agar lebih disiplin dalam menjalankan isolasi. Nengah Ardika Benar sekali, mendingan pemerintah mengkarantina mereka demi kebaikan bersama supaya aman dan bisa terkontrol. Walau mereka benar ikut karantina mandiri dan tidak ke mana-mana, saya yakin pasti ada kerabat atau temannya ke rumahnya untuk nengok, sekadar ngobrol, makan, minum, dll. Jika bersangkutan positif maka akan banyak yang menjadi ODP. Made Ardana Segera lakukan, jangan menambah masalah di desa. Gunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan biaya kehidupan para PMI selama 14 hari. Semoga Covid-19 cepat hilang.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Penglipuran Siapkan Tempat Karantina Mandiri

DESA Adat Penglipuran, Bangli, dikenal banyak masyarakat karena kelestarian adat dan budayanya. Hal itulah yang mampu menarik banyak wisatawan berkunjung ke desa adat yang berada di Kelurahan Kubu, Bangli itu. Di tengah wabah Covid-19 yang merebak di Bali seperti sekarang, Desa Adat Penglipuran ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus Corona ini. Sejak awal merebaknya wabah Covid-19 di Bali, desa adat yang mendapat julukan desa terbersih di dunia itu sudah melakukan upaya antisipasi penyebaran virus Corona yakni dengan menutup sementara dari kunjungan wisatawan. Upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan menggencarkan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan pada tempat atau fasilitas umum serta pribadi milik masyarakat. Penyemprotan disinfektan juga setiap hari dilakukan di pintu masuk wilayah Penglipuran. Bendesa Adat Penglipuran I Wayan Supat mengatakan, untuk mencegah penyebaran Covid-19, pihaknya tetap mengacu pada instruksi pemerintah. Sebagaimana desa adat lainnya, Penglipuran kini juga sudah membentuk Satgas Gotong Royong Penanggulangan Covid-19 yang di dalamnya terdiri dari

beberapa bidang. Melalui satgas itu, desa adat terus bergerak melakukan pencegahan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Di tengah banyaknya kepulangan warga yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri akibat dampak Corona, Supat mengatakan pihaknya telah meminta kepada seluruh krama Penglipuran agar melaporkan anggota keluarganya yang pulang. ‘’Kami sudah meminta kepada krama yang memiliki anggota keluarga sebagai PMI agar tiga hari sebelum pulang melapor ke kami, sehingga kami bisa mengedukasi keluarganya dan mempersiapkan mereka untuk melakukan karantina mandiri,’’ terangnya. Ia menegaskan, upaya tersebut bukan bermaksud mendiskreditkan para PMI. Namun

lebih pada mengedukasi untuk bersama-sama menanggulangi wabah Covid-19 ini supaya tidak meluas. Terhadap PMI yang membutuhkan tempat karantina mandiri, Supat mengaku mempersilakan kramanya untuk menempati home stay milik desa adat. Home stay tersebut memiliki tiga ruangan yang bisa digunakan. ‘’Kami punya home stay yang sekarang tidak ada tamu. Itu bisa dimanfaatkan warga kami yang butuh tempat untuk karantina mandiri. Namun sejauh ini belum ada yang memanfaatkan karena krama, apalagi yang bekerja dari luar negeri seperti kapal pesiar sudah punya rumahnya yang lebih bagus dari yang lain,’’ terangnya. Sementara untuk pengawasan terhadap PMI yang menjalani karantina mandiri, Desa Adat Penglipuran menugaskan pecalang.

*** Bali terancam, optimalkan otoritas desa adat. - Yang ini bukan sekadar harapan. *** Jangan main-main soal data Covid-19. - Artinya jangan main-main dengan nyawa. Bali Post/kmb40

PENGLIPURAN - Suasana di objek wisata Penglipuran, Desa Adat Penglipuran, Bangli.

Wabah Corona beberapa bulan terakhiir, diakui Supat, cukup berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Sebab, hampir 60 persen mata pencaharian masyarakat bergerak di pariwisata. Karenanya untuk meringankan beban krama, Desa Adat Penglipuran telah membagikan paket sembako yang biayanya diambil dari anggaran desa adat. (kmb40)

Kami punya home stay yang sekarang tidak ada tamu. Itu bisa dimanfaatkan warga kami yang butuh tempat untuk karantina mandiri. Namun sejauh ini belum ada yang memanfaatkan karena krama, apalagi yang bekerja dari luar negeri seperti kapal pesiar sudah punya rumahnya yang lebih bagus dari yang lain.