Edisi Rabu 13 Nopember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 88 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Panen Bawang Putih Tak Memuaskan

Satpol PP ‘’Obok-obok’’ Permukiman Duktang

Populasi Sapi Bali Meningkat

Kemarau panjang berdampak pada pertanian bawang di Desa Babahan, Kecamatan Penebel. Umbi bawang putih kecil-kecil, padahal dari segi lokasi daerah tersebut sangat potensial.

Petugas Satpol PP Gianyar bersama tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak), Senin (11/11) malam. Sidak itu menyasar penduduk pendatang (duktang).

Dinas Pertanian Karangsem terus berupaya meningkatkan populasi sapi Bali. Hasilnya, populasi sapi meningkat cukup signifikan.

GIANYAR | HAL. 9

TABANAN | HAL. 7

KARANGASEM | HAL. 11

Pergub Energi Bersih dan Kendaraan Listrik Ditandatangani

Percepat Upaya Melindungi dan Memperbaiki Alam Bali ’’Kedua peraturan akan mempercepat upaya kita bersama untuk melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali seserta segala isinya.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster kembali menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk mempercepat upaya melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya. Ada dua pergub yang ditandatangani bertepatan dengan Purnama Kalima serta piodalan di Kantor Gubernur, Selasa (12/11) kemarin. Yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai.

‘’Kedua peraturan akan mempercepat upaya kita bersama untuk melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali seserta segala isinya,’’ ujar Koster dalam keterangan pers di Jayasabha, Denpasar.

Menurutnya, penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan energi bersih akan berfokus pada sumber energi terbarukan. Di antaranya sinar matahari, tenaga air, angin, panas bumi, biomassa, biogas, sampah di kota/ desa, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta bahan bakar nabati cair.

Hal. 15 Bangunan Hijau

PERGUB - Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan pers terkait Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai di Jayasabha, Denpasar, Selasa (12/11) kemarin.

Umat Hindu Gelar ’’Abhiseka’’ Candi Prambanan

Januari 2020, Pencari Kerja akan ’’Digaji’’ Jakarta (Bali Post) – Program peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan dimulai per Januari 2020. Para pencari kerja akan ‘’digaji’’ dengan penyediaan dana pelatihan yang diimplementasikan melalui kartu prakerja. Anggaran sebesar Rp 7,81 triliun telah disediakan. Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya agar program tersebut benar-benar bisa direalisasikan.

UPACARA ABHISEKA - Sejumlah warga Hindu mengikuti upacara Abhiseka di kompleks Candi Prambanan, Selasa (12/11) kemarin. Upacara Abhiseka adalah upacara penyucian dan peringatan diresmikannya Candi Prambanan pertama kali oleh Rakai Pikatan pada ‘’Wualung Gunung Sang Wiku’’’ atau 1.163 tahun lalu.

Sleman (Bali Post) – Ratusan umat Hindu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melaksanakan upacara Abhiseka untuk menyucikan Candi Prambanan di perbatasan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa (12/11) kemarin. Upacara yang digelar pertama kali sejak 1.163 tahun ini dilangsungkan di Lapangan Wisnu Mandala, kompleks Candi Prambanan.

Ratusan umat Hindu tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Jawa Tengah, bahkan ada juga umat Hindu dari Gunung Tengger, Jawa Timur.

Panitia Ritual Abhiseka Made Astra Tanaya mengatakan, ratusan umat Hindu tersebut bersama-sama melangsungkan ritual Abhiseka, yakni upacara penyucian dan peringatan diresmikan Candi Prambanan oleh Rakai Pikatan Dyah Seladu pada Wualung Gunung Sang Wiku atau tahun 856 Masehi. ‘’Juga untuk menandai puncak kekuasaan Kerajaan Mataram Kuna,’’ katanya.

Hal. 15 Titik Balik

Harian Bisnis Bali Menparekraf Fokus Daya Saing Dunia pariwisata Bali kembali terusik. Kali ini, sentilan ‘’wisata ramah muslim’’ yang dilontarkan Menparekraf Wishnutama. Apa yang seharusnya dikerjakan Menteri? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Museum Diresmikan Sebagai bentuk pelestarian tari sakral Sang Hyang Dedari dan Sang Hyang Jaran, kini diresmikan museum di Geriana Kauh, Selat, Karangasem. www.denpostnews.com

”Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan,’’ kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik ‘’Program Kartu Prakerja’’ di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) kemarin. Dalam APBN 2020, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran untuk Kartu Prakerja berkisar Rp 7,81 triliun. ‘’Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan,’’ kata Presiden Jokowi.

Hal. 15 Secara Masif PIMPIN RATAS - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) kemarin.

Presiden memimpin tiga ratas yang membahas program kartu prakerja, program pendidikan dan beasiswa, serta program kesehatan nasional.

Mengurai Benang Kusut TPA Suwung SEJAK tahun 1985, Suwung sudah menjadi lokasi pembuangan sampah akhir (TPA). Ketika itu Denpasar masih menjadi ibu kota Kabupaten Badung.

Sampah yang dibuang ke TPA tersebut hanya dari Denpasar.

Tahun 2005 ada program sampah menjadi energi listrik dari Pempov Bali. Sampah dari Denpasar, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mesin pembangkit tenaga listrik, maka didatangkanlah sampah dari Gianyar, Badung dan Tabanan. Inilah awal bencana bagi masyarakat di sekitar TPA Suwung. Pemprov Bali melalui Gubernur Wayan Koster telah menyiapkan sejumlah solusi mengurai benang kusut TPA Suwung.

Investor yang berjanji akan mengolah sampah menjadi listrik gagal. Kontrak diputus tahun 2016. Namun sampah telanjur sudah menumpuk. Selain itu pengelolaan sampah di TPA Suwung menjadi kewenangan Pemrpov Bali, bukan lagi Denpasar. Akibat kegagalan menjadikan sampah sebagi listrik, benar-benar menjadi petaka.

Pertama karena sampah terus berdatangan hanya ditumpuk begitu saja, kedua manajemen pengelolaan yang tidak fokus.

Menurut data terakhir, tumpukan sampah di TPA Sarbagita Suwung paling banyak bersumber dari Denpasar sebanyak 815 ton per hari. Kemudian Badung sebanyak 127 ton per hari, Gianyar sebanyak 85 ton

per hari, dan Tabanan sebanyak 4 ton per hari. Akan tetapi, khusus Gianyar dan Tabanan sudah berhenti membuang sampah ke TPA Suwung sejak 2018 lalu.

Manajemen pengelolaan TPA Suwung yang saru gremeng berakibat pada ketiadaan keseriusan masing-masing pihak terkait. ‘’Denpasar sebagai penyumbang sampah terbesar hanya menyediakan dua unit alat berat, yakni ekskavator dan buldoser dalam kondisi sering rusak dan tidak bisa dipakai.

Bagaimana bisa bekerja optimal di sana,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (11/11) lalu.

Hal. 15 Sering Rusak

Upaya Pemprov Bali di TPA Suwung Jangka Pendek

Menyediakan ekskavator layak pakai.

Memberi bantuan truk konverter baru untuk Pemkot Denpasar beroperasi sejak 30 Oktober lalu.

Menyediakan 30 orang (2 shift) untuk mengatur keluar-masuk truk sampah, menyiram, memadatkan, dan mengawasi pengelolaan sampah.

Meminta bantuan dari PUPR berupa 1 ekskavator dan 1 buldoser.

Jangka Menengah Merancang solusi dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pengelolaan sampah.

Memohon kepada Menteri PUPR untuk membangun pekerjaan konstruksi sipil dan site preparation dalam pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali.

Pemprov Bali dan Sarbagita juga menyepakati untuk memberikan kontribusi Biaya Layanan Pengelolaan Sampah maksimum 65 persen.

Pemerintah pusat mengupayakan tambahan subsidi melalui skema Dana Dukungan Tunai Infrastruktur untuk mengurangi beban pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah.

Rabu Paing, 13 November 2019

FIGUR Rp 5 Juta Per Kasus KOMISI I DPRD Bali mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebesar Rp 5 juta per kasus. Usulan nominal tersebut telah didasari dengan pertimbangan, serta dipastikan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. “Kalau terlalu rendah, takutnya tidak ada yang mau nanti pihak ketiga seperti LBH-LBH karena terlalu murah.

Kalau terlalu tinggi atau mahal, kita yang tidak bisa,” ujar Ketua Komisi I DPRD Bali sekaligus Koordinator Pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum I Nyoman Adnyana, Selasa (12/11) kemarin. Menurutnya, usulan Rp 5 juta per kasus juga sama dengan di kepolisian pada saat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk penganggarannya nanti dalam APBD 2020, disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin di Bali. Terutama yang memiliki persoalan hukum, meliputi hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sedangkan kasus-kasus narkoba dan korupsi yang merupakan “penyakit” bangsa secara khusus telah diatur tidak akan mendapat bantuan hukum.

“Nanti eksekutif yang menghitung dan diatur dalam pergub,” jelasnya. Selain masyarakat miskin, kata politisi PDI-P asal Bangli ini, ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum juga mengatensi kasus-kasus adat. Selain diselesaikan melalui Majelis Desa Adat, Pemprov Bali juga bisa membantu kalau memang ada pengaduan. “Kita ingin membantu masyarakat Bali. Kalau yang miskin, itu sudah pasti. Untuk kasus adat, kan ada penyelesaian non litigasi dengan perdamaian, dimusyawarahkan. Seperti itu modelnya,” terangnya. (rin)

Sensus Penduduk 2020

BPS Terapkan Metode Kombinasi Denpasar (Bali Post) – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Penduduk 2020. Dari sensus ini diharapkan ada satu data kependudukan yang bisa digunakan semua instansi. Tidak ada lagi perbedaan data terkait jumlah penduduk seperti yang sekarang.

Saat ini data BPS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masih ada selisih yang cukup banyak. Seperti di Denpasar terdapat selisih sekitar 308 ribu jumlah penduduk di BPS Bali Post/kmb12 dengan Disdukcapil.

Eman Sulaeman Hal ini mengemuka dalam sosialisasi Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS Denpasar, Selasa (12/11) kemarin. Dalam sosialisasi tersebut, hadir sebagai pembicara, di antaranya Kepala BPS Denpasar Eman Sulaeman, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Denpasar Titis Krisnawati, dan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Ngurah Agung dengan moderator Kepala Diskominfo Denpasar Dewa Made Agung.

Eman Sulaeman mengatakan, pada sensus tahun depan tidak lagi seperti Sensus Penduduk 2010 yang menggunakan metode tradisional. Artinya, ada petugas yang mendatangi warga untuk meng-input data. Sedangkan pada Sensus Penduduk 2020, BPS akan menggunakan metode kombinasi, yakni online dan verifikasi lapangan.

Menurut Eman Sulaeman, sensus kali ini akan lebih diutamakan dengan metode online lebih awal, yakni Februari sampai Maret 2020. Jika saat itu ada warga yang belum melakukan sensus dengan cara online, maka pada Juli 2020 akan ada petugas yang datang melakukan sensus. Namun pola input data tetap menggunakan smartphone atau komputer. Tidak lagi menggunakan kertas.

Alasan meninggalkan metode tradisional, kata dia, yakni karena biaya mahal, sulit mendatangi penduduk karena mobilitas tinggi, ada penduduk yang sulit dijangkau, serta tingginya response burden. ‘’Karena itu, BPS akan menerapkan metode kombinasi,’’ katanya.

Eman Sulaeman menambahkan, Sensus Penduduk 2020 ini akan sangat strategis karena akan berupaya untuk menyatukan data kependudukan di Indonesia. Melalui sensus kali ini diharapkan tidak ada lagi data yang saling berbeda untuk kependudukan. Mengingat data kependudukan memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah. (kmb12)

Topik : pasok air bersih, manfaatkan hilir tukad unda

Bali Post/kmb37

SIDANG - Terdakwa Sudikerta bersama Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung saat sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (12/11) kemarin.

Kasus Sudikerta

”Pangempon” Mengaku Tak Pernah Jual Laba Pura Denpasar (Bali Post) -

Pangempon Pura Jurit di Balangan, Uluwatu mengaku tidak pernah menjual tanah laba pura maupun mengontrakkan ke pihak lain, termasuk ke Alim Markus. Pangempon pura tidak pernah menjual tanah laba pura ke bos Maspion Group tersebut. Yang ada, pangempon melalui pengurus setelah mensertifikatkan tanah itu, kemudian demi keamanan, sertifikat dititipkan di Notaris Sudjarni.

Hal itu dijelaskan dua orang saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, serta TPPU dengan terdakwa I Ketut Sudikerta, Wayan Wakil, dan Anak Agung Ngurah Agung. Dua orang saksi itu adalah pangempon pura, Anak Agung Ngurah Manik Mahardika, dan Anak Agung Ngurah

Putra. Tak pelak posisi Sudikerta dan dua rekannya yang lain makin tersudut.

Manik Mahardika di depan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi, Selasa (12/11) kemarin menjelaskan bahwa tanah di Balangan itu laba pura.

Sebagai pangempon adalah Puri Jambe. Saksi sebagai anggota pengurus, terdakwa

Anak Agung Ngurah Agung sebagai ketua. Saksi menjelaskan tidak ada tanah itu untuk dijual ke Alim Markus. Saksi tahunya ada jual beli tanah laba itu dari media.

Lantas, sikap pangempon bagaimana? Saksi mengaku terkejut membaca bahwa tanah laba itu dijual ke Alim Markus. Soal posisi tanah,

saksi mengatakan posisi tanah itu di abing (jurang).

Sementara terdakwa Wayan Wakil sebagai salah satu penggarap.

Sementara itu, Anak Agung Ngurah Putra menambahkan, dulu tanah itu digarap Pak Rame. Atas kesaksian itu, terdakwa Sudikerta dan dua lainnya tidak menanggapi secara langsung.

Mereka akan menanggapi dalam pledoi nanti.

Sementara soal menipisnya saksi dan dikonfirmasi soal pemanggilan saksi mantan Ketua BPN Badung Tri Nugraha, JPU Martinus

mengatakan secara resmi sudah bersurat ke lembaga atau dirjen tempat Tri Nugraha bernaung sekarang.

“Kami secara aturan sudah bersurat. Selain itu, kami sudah meminta bantuan penyidik Polda Bali secara lisan supaya yang bersangkutan (Tri Nugraha-red) bisa hadir memberikan kesaksiannya,” ujar Martinus. (kmb37) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Kagama Gelar Seminar Nasional V Tahun 2019

Bahas Kesiapan SDM Indonesia Hadapi Revolusi Industri 4.0

Ari Dwipayana

KELUARGA Alumni Universitas Gadjah Mada kembali menggelar seminar nasional pra Munas Kagama. Kegiatan yang kali ini memasuki pelaksanaan kelima ini akan mengangkat tema “Kesiapan SDM Indonesia Hadapi Revolusi Industri 4.0”. Berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya akan dihadirkan pada kegiatan yang akan dihelat pada Kamis 14 November mendatang di Inna Grand Bali Beach Denpasar.

Sekjen Kagama yang juga Panitia Munas, Ari Dwipayana, Selasa (12/11) kemarin mengatakan bahwa Kagama sebagai organisasi alumni fokus bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Sehingga dalam rangka menyongsong gelaran akbar Munas Kagama Tahun 2019 beragam

kegiatan turut digelar, salah satunya adalah Seminar Nasional V ini.

Lebih lanjut dijelaskan, seminar nasional ini dikemas dengan tema “Kesiapan SDM Indonesia Hadapi Revolusi Industri 4.0”, sebagai bentuk Road Map Pembangunan SDM Indonesia. “Tentunya hal ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi yang fokus pada peningkatkan SDM menuju Indonesia maju,” ujarnya.

Adapun kegiatan ini turut menghadirkan lima narasumber yang kompeten di bidangnya. Yakni Rektor UGM Panut Mulyana, Ekonom Faisal Basri, Rektor Unud Raka Sudewi, Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara degan dimoderatori oleh presenter TV One, Brigita

Manohara.

Ari Dwipayana mengajak seluruh insan untuk mengikuti seminar nasional yang bersifat gratis dan terbuka untuk umum. Dimana peserta yang hendak mengikuti kegiatan dapat mendaftar secara daring melalui http://kagama.info/DaftarSeminBali dan 100 pendaftar pertama akan mendapatkan kupon doorprize.

“Sebagai alumni UGM tentunya kami berharap dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menyikapi perkembangan dan isu saat ini yang salah satunya adalah peningkatan SDM di Indonesia, sehingga mampu memberikan usulan serta rekomendasi dalam pembangunan SDM unggul secara berkelanjutan menuju Indonesia maju,” paparnya. (ad313)

Pendaftaran CPNS Dibuka Dini Hari Denpasar (Bali Post) Setelah mengumunkan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kini giliran melakukan pendaftaran online. Terlebih, pendaftaran ini telah dibuka dan bisa diakses sejak Selasa (12/11) dini hari atau pukul 00.12 Wita.

Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi saat dikonfirmasi kemarin

mengatakan, pendaftarannya sudah bisa dibuka sesuai instruksi dari pusat. Pembukaan ini dilakukan serentak Senin pukul 23.12 WIB. Hanya karena provinsi belum siap, maka Denpasar dan kabupaten lain saja yang buka.

Menurut Lestari Kusuma Dewi, pengumuman lebih lengkap mengenai pendaftaran ini bisa dilihat di website BKPSDM Kota Denpasar yakni https://bkpsdm.denpasarkota.go.id/. Dikatakan,

pendaftaran online ini dilaksanakan selama dua minggu melalui portal https://sscasn. bkn.go.id/.

Setelah proses pendaftaran ini akan ada pengumuman hasil seleksi adminitrasi.

Pengumuman ini dilakukan pada Desember mendatang.

Berbeda dengan tahun lalu, kali ini akan ada masa sanggah. Ini akan dilakukan pada Januari 2020.

Lestari Kusuma Dewi menambahkan, formasi yang

dibutuhkan dibagi ke dalam dua formasi. Yakni, formasi umum dan formasi khusus.

Formasi umum terdiri atas tenaga pendidik sebanyak 196, tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 112 formasi.

Sedangkan untuk formasi khusus terdiri atas cumlaude sebanyak lima formasi dan penyandang disabilitas sebanyak delapan formasi.

Sehingga total formasi yang dibuka untuk Kota Denpasar

sebanyak 364 yang terdiri atas 43 formasi tenaga kesehatan, 117 formasi tenaga teknis dan 204 formasi tenaga pendidikan. Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dimulai. Pelaksanaan tahapan ini diawali dengan penetapan Formasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Pemkot Denpasar sendiri dijatah 364 Formasi CPNS untuk tahun ini. (kmb12)

RSU Puri Raharja Resmikan Unit Rawat Jalan

MERESMIKAN - Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Direktur RSU Puri Raharja dr. Nyoman Sutedja (kiri) dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Ketut Suarjaya (kanan) saat meresmikan Gedung URJ RSU Puri Raharja, Selasa (12/11) kemarin.

SESUAI UU Nomor 44 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan prasarana, maka RSU Puri Raharja meresmikan Gedung Unit Rawat Jalan (URJ), Selasa (12/11) kemarin.

Gedung berlantai empat ini dibangun untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pasien rawat jalan di RSU Puri Raharja. Gedung URJ RSU Puri Raharja diresmikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Saat meresmikan Gedung URJ RSU Puri Raharja, Koster menekankan untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mendorong pihak RSU Puri Raharja untuk bisa memfokuskan pada layanan unggulan. ‘’Rumah sakit ke depan harus memiliki layanan spesifik. Karena itu harus disiapkan sarana dan SDM-nya,’’ ujarnya.

Ia juga berharap peningkatan kualitas gedung tidak hanya dilakukan pada unit rawat jalan tetapi juga pada unit rawat inap.

Direktur RSU Puri Raharja dr. Nyoman Sutedja memaparkan, bangunan URJ yang ditempati 14 dokter spesialis dulu kondisinya sangat memprihatinkan dan rapuh karena usia bangunan sudah melebihi 50 tahun. ‘’Kondisi ini tentu membahayakan dokter dan pasien serta tidak sesuai dengan peraturan. Karenanya, untuk keselamatan dan kenyamanan, Gedung URJ ini dibangun kembali lewat dana dari rumah sakit sesuai dengan badan hukum rumah sakit yang berbentuk perseroan terbatas sebesar kurang lebih Rp 14,1 miliar,’’ ujarnya.

Adapun layanan yang bisa diakses di Gedung URJ RSU Puri Raharja adalah Bedah Umum, Bedah Digestive, Bedah Tulang, Bedah Thoraks Kar-

diovaskuler, Kebidanan, Anak, Mata, Penyakit Dalam, Jantung, THT, Saraf, Kulit, Paru, Urologi, Gigi, dan Fisiotherapy.

Sutedja melanjutkan, URJ RSU Puri Raharja nantinya menerima pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik puskesmas maupun dokter keluarga. ‘’Kami adalah rumah sakit tipe C. Jadi menerima pasien rujukan dari FKTP. Di sini fungsi kami juga menyaring pasien.

Mana yang dilayani atau nantinya dirujuk ke RS tipe B ataupun tipe A sehingga tidak menumplek di sana,’’ ujarnya.

Total ada 17 ruangan untuk layanan poliklinik yang difokuskan di lantai dua dan tiga selain juga ada laboratorium dan farmasi. ‘’Untuk lantai satu kami fokuskan untuk areal parkir dan penerimaan pasien. Lantai dua dan tiga layanan poliklinik dan lantai empat adminis-

trasi,’’ imbuhnya.

Menurut Sutedja, ke depan diharapkan layanan URJ ini bisa diakses dari pagi hingga malam, sehingga diperlukan SDM berupa dokter dan dokter spesialis. ‘’Jika memang ada yang berminat, RSU Puri Raharja masih membuka kesempatan. Baik untuk dokter spesialis yang tidak bertugas di RS pemerintah maupun dokter yang baru lulus,’’ ujarnya.

Mengenai pengembangan layanan unggulan, kata Sutedja, saat ini RSU Puri Raharja masih bisa mengcover semua layanan. Meski demikian, tujuan untuk ke layanan unggulan tentu ada. Rencananya jika sudah siap, RSU Puri Raharja akan mengembangkan layanan unggulan Urologi dan Orthopedi. Secara bertahap juga RSU Puri Raharja akan melakukan perbaikan gedung rawat inapnya. (ad306)

Rabu Paing, 13 November 2019

Terkait Pembatasan Kuota Sampah di TPA Suwung

Bupati Giri Prasta Berkoordinasi dengan Wali Kota Rai Mantra BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan pembatasan kuota pembuangan sampah di TPA Suwung secara mendadak.

Segala upaya dilakukan dalam menangani permasalahan sampah di Badung, mulai dari mengusahakan tempat pembuangan sementara maupun menginventarisir lahan khususnya tanah-tanah aset Pemprov Bali yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai TPS. Bahkan, Bupati Giri Prasta tidak segan-segan untuk saling berkoordinasi dengan sesama kepala daerah. Seperti yang dilakukan pada Senin (11/11) malam, Giri Prasta melaksanakan koordinasi dengan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di Geria Sebasari, Renon, Denpasar.

Pertemuan yang membahas pembatasan kuota pembuangan sampah di TPA Suwung ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung Putu Eka Merthawan, Kepala DLHK Denpasar Ketut Wisada, Bendesa Adat Tanjung Be-

noa, Bendesa Adat Jimbaran, Bendesa Adat Kuta, Klian Adat Pesanggaran I Wayan Widiada beserta sejumlah prajuru.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta menyampaikan, penutupan TPA Suwung secara tiba-tiba membuat Badung cukup kebingunan dalam menangani sampah. Padahal Kabupaten Badung telah memiliki komitmen tahun 2021 mandiri sampah, yang prosesnya pada tahun 2020 dipersiapkan infrastruktur serta telah dilaksanakan program kegiatan menuju Badung Mandiri Sampah. Sedangkan di tahun 2019 ini dilaksanakan Gerakan Serentak (Gertak) Badung Bersih, mewujudkan 1.000 bank sampah berbasis banjar dan tiap desa adat nantinya wajib memiliki TPST 3R. Bahkan saat ini, menurut Bupati Giri Prasta, sejumlah desa seperti Desa Buduk memiliki budi daya magot atau ulat pemakan sampah, serta Desa Punggul yang mampu mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar. Tak hanya itu, tiap rumah tangga memiliki komposer yang mengubah sampah

menjadi cairan pupuk.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta berharap agar diberikan toleransi membuang sampah untuk sementara ke TPA Suwung antara enam bulan hingga satu tahun, sambil mempersiapkan infrastruktur untuk pengolahan sampah secara mandiri.

Pihaknya juga berkomitmen memberikan bantuan jika dibutuhkan berupa sarana dan prasarana dalam penanganan sampah di TPA Suwung. ‘’Karena masalah sampah di Badung saat ini sudah dikategorikan bencana sosial,’’ katanya.

Ke depannya, Bupati Giri Prasta akan membangun pengolahan sampah yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi, di samping tiap desa juga diharapkan mampu mengolah sampahnya sendiri. ‘’Bahkan ke depannya tak mustahil Badung dan Denpasar akan membuat MoU pengelolaan sampah bersama. Jika TPA Badung terwujud, sampah dari Kota Denpasar bisa dikelola di Badung,’’ tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar Rai Mantra mengapresiasi dan menyambut baik

kehadiran Bupati Badung bersama jajaran dan sejumlah bendesa adat untuk membicarakan masalah TPA Suwung.

Pihaknya mengharapkan Banjar Adat Pesanggaran memberikan kesempatan atau toleransi kepada Pemkab Badung untuk sementara membuang sampah di TPA Suwung, paling tidak antara enam sampai satu tahun.

Menanggapi pernyataan Bupati, Klian Banjar Pesanggaran Wayan Widiada mengatakan, secara teknis kondisi TPA Suwung sudah overload. Setelah ada program revitalisasi TPA Suwung, dari total 32 hektar luas TPA Suwung, lahan untuk menampung sampah hanya seluas 5 hektar dan itu sudah penuh. Masih ada tanah seluas 5 hektar yang rencananya dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTASa), akan tetapi pihaknya tidak berani memberikan izin karena itu menjadi kewenangan Pemprov Bali. Kalau tanah 5 hektar tersebut nantinya digunakan untuk penampungan sampah, pihaknya khawatir jika nanti ada pembangunan PLTASa sampah-sampah yang masuk TPA tidak memiliki tempat

KOORDINASI - Bupati Badung Giri Prasta berkoordinasi dengan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di Geria Sebasari, Renon, Denpasar, Senin (11/11) malam. penampungan.

Ia juga mempertanyakan realisasi pembangunan PLTSa Suwung yang tak kunjung terwujud, padahal lahan TPA Suwung yang semakin sempit. Sementara di sisi lain, sampah semakin banyak yang membuat warga Pesanggaran

dan warga Suwung semakin mengeluhkan aroma tak sedap sampah dan gas metan yang menyengat. Itulah yang menjadi alasan dilakukannya penutupan TPA Suwung.

Walaupun demikian, Widiada bersama prajuru memohon waktu tiga hari untuk

mengambil keputusan, karena harus melakukan rapat warga banjar. Rencananya prajuru dan tokoh masyarakat Pesanggaran akan menyampaikan hasil keputusan paruman banjar dengan datang langsung ke kediaman Bupati Badung pada Kamis (14/11) besok. (ad304)

Masyarakat Diharapkan Pilah Sampah

Bali Post/edi

SAMPAH - Tumpukan sampah di lahan milik Bendesa Adat Tanjung Benoa. Lahan tersebut digunakan sebagai tempat penampungan sampah sementara dari masyarakat Tanjung Benoa.

Mangupura (Bali Post) Pemilahan sampah diharapkan mulai diterapkan dari rumah tangga. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan sampah ke depan semakin efektif dan efisien.

Demikian diungkapkan Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya, Selasa (12/11) kemarin.

Menurutnya, di Tanjung Benoa kini sudah mulai diterapkan pemilahan dari rumah.

Pemilahan sangat membantu proses pengolahan sampah.

Misalnya, sampah bekas makanan warga yang sudah dipilah bisa diolah kembali menjadi pakan ternak.

Konsep ini diterapkan untuk meringankan biaya pembelian pakan ternak, terutama babi. Untuk pengelolaan sampah juga tidak di-

pungut biaya. Bahkan setiap hari raya Galungan warga mendapatkan daging babi gratis. ‘’Kami di desa adat tidak memungut biaya untuk penanganan sampah, bahkan setiap Galungan warga dibagikan daging babi gratis. Untuk meringankan beban warga, kami berencana mulai mengolah sisa makanan rumah tangga menjadi pakan ternak yang bisa dimanfaatkan dan dijual kembali,’’ kata anggota DPRD Badung ini.

Terkait permasalahan yang dialami Badung saat ini, diharapkannya bisa segera ditangani. Apalagi dari hasil konsultasi dengan Mendagri, permasalahan ini bisa disebut darurat sampah.

Walaupun sebelumnya tidak dianggarkan, pemerintah

bisa menganggarkan sistem pengelolaan sampah sesegera mungkin karena kondisi ini dianggap bencana.

Diharapkannya, tahun 2020 permasalahan sampah di Badung bisa dituntaskan.

Sebab sejatinya permasalahan sampah merupakan masalah besar yang bisa menjadi bom waktu bagi sektor pariwisata bila tidak segera ditangani.

Untuk sementara, selama permasalahan sampah di Badung belum ada solusi, pihaknya merelakan lahan miliknya seluas 28 are digunakan sebagai tempat penitipan sampah dari Tanjung Benoa. Langkah itu dilakukan untuk menghindari dampak buruk, bukan hanya pada masyarakat tetapi juga untuk pariwisata Badung. (kmb23)

Rp 143.640.000.000. Atau ada penambahan beban sebesar Rp 64.960.000.000. Anggaran ini, lanjut Putra Suteja, sudah masuk dalam RAPBD Badung tahun 2020 yang sedang dalam pembahasan dengan DPRD. ‘’Untuk kelas III naik menjadi Rp 42 ribu per bulan, tentu cukup berpengaruh pada pembayaran

premi yang dibebankan pada APBD,’’ ungkapnya.

Kendati menjadi beban Pemkab Badung, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta memberikan dukungan agar program kesehatan tetap berjalan. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah untuk mengalokasikan

anggaran untuk meng-cover kenaikan premi BPJS. ‘’Kami minta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menutupi kenaikan premi BPJS. Kami ingin program kesehatan yang selama ini dinikmati oleh masyarakat atau krama Badung tetap berjalan,’’ pungkasnya. (kmb27)

APBD Terbebani Kenaikan Iuran BPJS

Mangupura (Bali Post) -

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen per 1 Januari 2020 menjadi beban tersendiri bagi Pemkab Badung. Pasalnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat alokasi APBD terbebani lantaran iuran BPJS untuk pasien kelas III adalah tanggung jawab Pemkab Badung.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, total warga yang ditanggung program Krama Badung Sehat (KBS) sebanyak

285.000 jiwa, dengan premi yang dibayarkan sebelum adanya kenaikan sebesar Rp 78.660.000.000. ‘’Program kesehatan Krama Badung Sehat

yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seluruh preminya (kelas III - red) ditanggung melalui APBD. Namun pemerintah memasti-

kan progam KBS tetap akan berlanjut,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan Badung I Gede Putra Suteja, Selasa (12/11) kemarin.

Menurutnya, dari perhitungan dengan jumlah tertanggung sebanyak 285.000 jiwa dikalikan pembayaran premi 12 bulan, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar

Pansus Godok Payung Hukum Retribusi ’’Waterblow’’ Fraksi Golkar Pertanyakan Kebijakan Pilkel Serentak

Mangupura (Bali Post) Realisasi rencana ITDC selaku pengelola kawasan Nusa Dua untuk memungut retribusi masuk kawasan Waterblow masih menunggu penyusunan payung hukum. Saat ini Pansus di DPRD Badung masih menggodok ranperda terkait hal tersebut.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta, Selasa (12/11) kemarin, pihaknya bersama anggota Pansus Retribusi sudah melakukan kunjungan ke Waterblow belum lama ini. Dari kunjungan tersebut, pihak ITDC berkeinginan supaya payung hukum sebagai pijakan dalam melakukan pungutan retribusi bisa segera disusun sehingga pungutan retribusi Waterblow bisa segera dilakukan.

Dikatakan Sumerta, saat ini sudah masuk dalam proses penetapan oleh pansus dan segera diputuskan setelah dilakukan evaluasi ke Gubernur. ‘’Kita dari Pansus menetapkan dahulu sehingga nanti potensi pendapatan dari retribusi ini bisa masuk APBD. Saat ini ITDC tidak berani melakukan pungutan karena masih menunggu payung hukum,’’ ujarnya.

Dari retribusi yang dikenakan, pihaknya mengharapkan pendapatan dari retribusi yang masuk ke APBD bisa disesuaikan dengan objek wisata lainnya. ‘’Misalkan, apakah 25 hingga 75 persen atau seperti apa, nanti dari pemerintah daerah yang menentukan. Kami berharap sebesar 25 persen masuk ke APBD,’’ ujarnya.

Diakuinya, Waterblow memiliki potensi pendapatan yang cukup besar karena dalam sehari sebanyak 1.500-2.000 wisatawan mengunjungi kawasan tersebut. Jika ranperda bisa segera ditetapkan, maka potensi pendapatan bisa segera diraih.

Sementara itu, Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita membenarkan Pansus Retribusi melakukan kunjungan ke Waterblow.

Kunjungan tersebut dalam rangka melihat kesiapan ITDC dalam mengelola kawasan wisata Waterblow.

Ditegaskan, ITDC sudah siap baik dari segi akses, infrastruktur, peralatan dan SDM. Pihaknya berharap akhir tahun ini ada keputusan terkait retribusi. ‘’Mudah-mudahan dengan kunjungan itu bisa segera ada penetapan payung hukumnya, agar bisa segera diimplementasikan pungutan retribusi ke kawasan Waterblow,’’ ucapnya, Selasa (12/11) kemarin.

Pihaknya menyayangkan apabila potensi pendapatan dari kunjungan wisatawan ke Waterblow tidak diambil. Untuk tarif, sedang diusulkan sebesar Rp 15 ribu untuk wisatawan domestik dan Rp 25 ribu untuk mancanegara. Nantinya dalam pemungutan retribusi akan diterapkan model e-ticketing berupa kartu. Dengan tujuan mempermudah monitoring wisatawan yang berkunjung ke sana, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan karang yang cukup rawan. (kmb23)

Bali Post/edi

WATERBLOW - Waterblow, Nusa Dua. Pengelola masih menunggu payung hukum untuk menerapkan retribusi masuk kawasan Waterblow.

Mangupura (Bali Post) – Tarik ulur penyelenggaraan pemilihan perbekel (pilkel) di Kabupaten Badung menjadi pertanyaan kalangan DPRD setempat. Mengingat, sebanyak 34 kursi perbekel akan lowong hingga Desember 2019. Hal itu terungkap dalam Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan Ni Ketut Suweni pada rapat paripurna dewan, Selasa (12/11) kemarin.

Fraksi yang dipimpin I G.N. Shaskara dengan Sekretaris AAN Ketut Agus Nadi Putra ini mempertanyakan alasan Bupati Badung menetapkan pilkel serentak di akhir 2020. Pasalnya, kebijakan tersebut akan menyebabkan penjabat perbekel menjabat cukup lama dalam rentan waktu 1 hingga 1,5 tahun. ‘’Apakah relevan penjabat lebih dari enam bulan? Kemudian, apa dasar hukum proses pemilihan dilakukan serentak di akhir 2020,’’ ungkapnya.

Fraksi Golkar juga mengungkapkan, kekosongan yang terjadi dalam kurun waktu lama akan berimplikasi terhadap rencana pembangunan jangka menengah desa. Sebab, penjabat kepala desa tidak memiliki kewenangan membuat RPJM desa yang harus dilandasi oleh visi dan misi kepala desa. ‘’Bagaimana implikasi terhadap rencana pembangunan jangka menengah desa, karena kewenangan membuat RPJM desa adalah kepala desa,’’ ujarnya.

Menyikapi perihal tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menegaskan, secara aturan penyelenggaraan pilkel harus tiga periode sekali. ‘’Periode 2018 kita sudah (pilkel serentak – red), jadi 2019 tidak boleh. Tahun 2020 kita baru pilkel serentak lagi dan menuju 2022,’’ ungkapnya.

Berakhirnya masa jabatan sejumlah perbekel di akhir Desember 2019 juga menjadi pertimbangan

Bupati. ‘’Saya harus berpikir, kasihan juga misalkan perbekel yang berakhir Desember ini kalau Maret lalu kita laksanakan (pilkel – red), kan mereka harus menunggu dua tahun, karena harus tiga periode,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung I Putu Gede Sridana tak menampik pilkel serentak se-Badung akan digelar di tahun yang sama dengan Pilkada Badung atau pada tahun 2020. ‘’Untuk tanggal pastinya masih melakukan kajian dan menunggu petunjuk dari Bapak Bupati. Yang pasti pilkel serentak akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020,’’ ujarnya.

Berdasarkan data DPMD Badung, jabatan perbekel yang akan lowong tahun 2019 yaitu di Kecamatan Petang sebanyak lima desa (Pelaga, Belok Sidan, Pangsan, Getasan, dan Carangsari), Kecamatan Abiansemal sebanyak sembilan desa, yaitu Angantaka, Blahkiuh, Darmasaba, Mambal, Mekar Bhuwana, Sangeh, Sedang, Sibang Gede, Sibang Kaja, Kecamatan Mengwi sebanyak empat desa, yakni Penarungan, Mengwi, Sembung, dan Kuwum, Kecamatan Kuta Utara yakni di Desa Tibubeneng, dan Kecamatan Kuta Selatan sebanyak dua desa yakni Kutuh dan Pecatu.

Pada tahun 2020 perbekel yang purnatugas juga cukup banyak. Di Kecamatan Mengwi ada di enam desa, yaitu Gulingan, Werdhi Bhuana, Kekeran, Buduk, Cemagi, dan Pererenan. Kemudian di Kecamatan Abiansemal sebanyak enam desa, yakni Ayunan, Abiansemal Dauh Yeh Cani, Jagapati, Punggul, Selat dan Taman dan di Kecamatan Petang sebanyak satu desa yaitu Sulangai. Hingga 2020 total akan ada 34 kursi perbekel lowong dari 46 desa yang ada di Kabupaten Badung. (kmb27)

Rabu Paing, 13 November 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Dinas Kesehatan Provinsi Bali Peringati HKN Ke-55 MELALUI rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 dengan tema ‘’Generasi Sehat, Indonesia Unggul’’, Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Bali mengharapkan seluruh masyarakat, dunia usaha, profesional, mitra, organisasi, dan tokoh masyarakat dapat merasakan manfaat, juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakt Indonesia yang sehat.

Itu diterangkan Kepala Dinas Kesehatan Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM. pada puncak peringatan HKN ke-55 di Diskes Bali, Selasa (12/11) kemarin.

HKN yang diperingati tiap 12 November merupakan momentum untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud melalui peran serta semua komponen bangsa dalam upaya kesehatan, dengan mengedepankan upaya promosi (promotif) dan pencegahan (preventif), melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang didukung pengobatan (kuratif) dan rehabilitasi (rehabilitatif).

Dalam upaya tersebut, sekaligus rangkaian peringatan HKN ke-55, Diskes Bali melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan diikuti seluruh stakeholder kesehatan, baik itu universitas, organisasi profesi, dinas kesehatan, puskesmas, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan itu berupa seminar nasional strategi penanggulangan stunting, pengelolaan dan pengolahan limbah B3, tes kebugaran ASN, bakti sosial pelayanan kesehatan yang dilakukan RSJ Bali di Desa Tegallalang, Gianyar. Kemudian penggerakan masyarakat dalam menyukseskan program Germas, senam sehat, pemberantasan sarang nyamuk di Desa Kesiman, Denpasar.

KERJA SAMA - Kepala Dinas Kesehatan Bali dr. Ketut Suarjaya bersama jajaran dan para pihak dalam perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Bali di Denpasar, Selasa (12/11) kemarin.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PHDI, WHDI, PT Bamboo Media, Universitas Dyana Pura, BCA, dan PT Nutrifood Indonesia. Selain itu juga melaksanakan bakti sosial ke sejumlah SD di Tabanan, bersih lingkungan pemungutan sampah plastik, kelas ibu hamil dan balita.

Kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru.

Pada peringatan HKN ke-55 ini, Kepala Diskes Bali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Bali yang terus bersama pihaknya melakukan upayaupaya meningkatkan kesehatan.

Sehingga indikator capaian kesehatan Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Bali memperoleh peringkat pertama nasional (2013, 2018).

Kemudian, berhasil menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi sampai di bawah rata-rata nasional, bahkan penurunan angka stunting sampai di bawah rata-rata WHO. Di mana pada 2019, angka stunting Bali berkisar 14,4 persen.

Upaya-upaya ini tercapai atas dukungan masyarakat Bali. Untuk itu pihaknya mengajak agar seluruh masyarakat terus mengupayakan hidup sehat. ‘’Karena sehat harus dimulai dari diri sendiri, kemudian juga dalam lingkungan keluarga, dan seluruh masyarakat harus berperan serta,’’ terang Suarjaya. Ditambahkannya bahwa agar semuanya perupaya untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, sehat merupakan investasi, kemauan untuk hidup sehat. Dengan begitu maka kita akan mampu melakukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (ad309)

Badung memiliki penyertaan paling tinggi sekitar 41 persen.

Untuk mencapai 51 persen pihaknya harus menyertakan modal sebesar Rp 280 miliar.

“Saat ini kita berada pada posisi sekitar Rp 614 miliar atau 34 persen. Idealnya, Provinsi Bali memegang saham mayoritas dan kita menuju ke sana,” imbuhnya.

Selain menambah modal cash Rp 50 miliar, lanjut Koster, pihaknya juga menyertakan aset yang kini sedang dalam proses appraisal. Yakni aset tanah Pemprov seluas 50 are di sebelah barat Kantor Pusat Bank BPD. Nilainya diharapkan tidak kurang dari Rp 100 miliar, sehingga total penyertaan modal bisa mencapai Rp 150 miliar di tahun 2020. “Mudahmudahan seperti harapan anggota dewan, tahun 2021 atau paling lama 2022 sudah bisa mencapai angka 51 persen,” terangnya.

Koster juga berkomitmen untuk memperkuat dan memperbesar Bank BPD Bali sebagai pilar dan agen pembangunan perekonomian Bali. Antara lain lewat upaya penguatan modal,

pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sistem tata kelola dalam pelayanan. Termasuk di dalamnya mengubah branding atau tampilan Bank BPD agar tidak kalah saing dengan bank lainnya, meliputi kantor dan logo bank. “Bikin kantor yang baru, yang lebih gagah. Termasuk logonya saya minta diubah. Sekarang warnanya hijau kayak warna Dinas Lingkungan Hidup, kurang menarik buat generasi milenial,” katanya.

Kendati demikian, Koster memuji capaian aset Bank BPD Bali yang di tahun 2018 Rp 22 triliun, sekarang sudah menjadi Rp 26 triliun. Pertumbuhan kreditnya juga meningkat Rp 2 triliun dalam setahun menjadi Rp 18 triliun dari sebelumnya Rp 16 triliun. Mantan anggota DPR-RI ini meminta agar kredit lebih berimbang antara kredit konsumtif dan produktif.

Karena sekarang ini komposisinya masih 40 persen produktif dan 60 persen konsumtif. Artinya, lebih banyak pegawai yang mengajukan kredit ketimbang industri atau usaha-usaha lainnya. Ini harus diubah agar ke depan lebih baik. (kmb32)

Penambahan Modal BPD Tak Naikkan Defisit

Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster menyetujui usulan agar menambah penyertaan modal di Bank BPD Bali dan PT Jamkrida. Untuk Bank BPD Bali, dari semula Rp 30 miliar akan ditambah menjadi Rp 50 miliar.

Sedangkan untuk PT Jamkrida menjadi Rp 30 miliar, dari rancangan awal Rp 10 miliar.

Kendati menambah penyertaan modal, Koster mengklaim tidak sampai menaikkan defisit dalam RAPBD Induk 2020.

“Tidak. Defisitnya turun karena kita efisiensi di tempat lain,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (11/11) lalu.

Menurut Koster, efisiensi utamanya dilakukan pada pagu untuk anggaran pegawai, biaya-biaya perjalanan, serta program-program yang tidak menjadi prioritas. “Jadi, defisitnya menurun dari tahun 2019,” jelasnya.

Di sisi lain, Koster mengaku sepakat dengan DPRD Bali agar Pemprov menjadi pemegang saham mayoritas tunggal (51 persen) pada Bank BPD Bali.

Mengingat sekarang Pemkab

Bakti Sosial Paiketan WAWBP Provinsi Bali

Serahkan 63 Tangki Air Bersih di Desa Tianyar Karangasem (Bali Post) Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih (WAWBP) Provinsi Bali/Pusat mengadakan bakti sosial berupa penyerahan 63 tangki air bersih kepada masyarakat Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, Minggu (10/11) lalu. Kegiatan ini dilaksanakan serangkaian memperingati HUT paiketan yang ke-11, sekaligus Hari Pahlawan 10 November 2019. Selain 63 tangki air bersih, juga diserahkan bantuan sembako kepada masyarakat Tianyar dan Tianyar Barat.

Penyerahan bantuan air bersih dipusatkan di Balai Banjar Batu Meyeh, Desa Tianyar Barat yang dihadiri Pengurus Paiketan WAWBP Provinsi Bali/Pusat, Pengurus Kabupaten/Kota se-Bali, Paiketan WAWBP yang tergabung dalam Dharma Patni serta Pengurus Paiketan Yowana Arya Wang Bang Pinatih Provinsi Bali/Pusat.

Juga dihadiri I Gusti Ngurah Mangku Punia Negara, mewakili panglingsir Puri Pinatih, sekaligus Ketua Sabha Walaka, Perbekel Desa Tianyar Barat I Gede Agung Pasrisak Juliawan, Bhabinkamtibmas Tianyar Barat serta jajaran pengurus Desa Tianyar.

Menurut Sekretaris Umum Paiketan WAWBP Provinsi Bali/ Pusat Drs. I Wayan Sudiarta, penyerahan bantuan air bersih sebanyak 315.000 liter. Bansos ini merupakan bentuk dan wujud kepedulian terhadap masyarakat, khususnya Desa Tianyar yang sangat membutuhkan akan air bersih. Ditambahkan, setelah di Desa Tianyar, kegiatan bakti sosial akan kembali dilanjutkan di kabupaten lain yang akan dikemas sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang membutuhkan.

Sudiarta menjelaskan, 63 tangki air bersih tersebut tersebar di Desa Tianyar, meliputi Desa Tianyar Barat, Predi Kangin, Predi Kauh

dan Desa Tianyar (induk). Pendistribusiannya dilaksanakan dengan menggunakan beberapa mobil tangki dan pelaksanaannya akan diawasi perbekel, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Dusun dan Klian Banjar, sehingga bantuan tersebut benar-benar diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Perbekel Desa Tianyar Barat I Gede Agung Pasrisak Juliawan mengungkapkan rasa bangga dan salut atas kepedulian WAWBP yang telah memberikan perhatian tinggi bagi masyarakat Tianyar yang sedang membutuhkan air bersih. ‘’Kami atas nama masyarakat Tianyar hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyerahan bantuan air bersih ini,’’ ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Juliawan menyampaikan ucapan selamat HUT ke-11 Paiketan WAWBP dengan harapan semoga semakin eksis dan bermanfaat bagi masyarakat. Penyerahan air bersih secara simbolis dengan menyalurkan air dari tangki ke cubang/bank penampungan air dilaksanakan Ketua Harian Paiketan I Gusti

Mangku Ketut Adi Kertiyasa, S.H. didampingi Perbekel Desa Tianyar Barat, para undangan dan tokoh masyarakat.

Ketua Harian Paiketan I Gusti Mangku Ketut Adi Kertiyasa menyatakan penyerahan paket sembako ini merupakan rangkaian dari kegiatan bakti sosial paiketan dalam setiap memperingati hari ulang tahun. Melalui program ini diharapkan hubungan antara WAWBP, di mana pun berada akan semakin bersatu dan kompak dalam meningkatkan sradha bhakti kepada pasemetonan dan Ida Batara Kawitan. Ini sebagai bentuk rasa kebersamaan sebagai pretisentanan Ida Batara Kawitan.

Sementara itu, Jro Mangku Gede Artana yang mewakili WAWBP Desa Tianyar Kecamatan Kubu menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan pemberian sembako yang merupakan rangkaian agenda bakti sosial sebagai wujud dari Bhisama Ida Batara Kawitan ‘’Ala ayu tunggal kabeh’’. ‘’Semoga kita, di mana pun berada akan semakin raket rumaket,’’ harapnya. (r)

Pegadaian Startup Competition 2019

Dorong ’’Startup’’ Wujudkan Idenya PT PEGADAIAN (Persero) Kanwil VII Denpasar bersinergi dengan International Council for Small Business (ICSB) Bali, Indonesia Marketing Association (IMA) Bali, dan Inkubator Bisnis Universitas Udayana (Unud) menyelenggarakan Pegadaian Startup Competition 2019.

Kompetisi ini diselenggarakan untuk memberikan perhatian dan apresiasi kepada wirausaha di Bali yang telah berani memilih berwirausaha ketimbang menjadi PNS atau pekerja swasta.

Perwakilan Inkubator Bisnis Unud sekaligus ICSB Sutrisna Dewi mengatakan, permodalan masih menjadi masalah klasik yang dihadapi wirausaha atau UKM dalam mengembangkan bisnisnya. Masalah permodalan tidak hanya meliputi terbatasnya modal uang, tetapi juga terkait dengan kurangnya informasi dan akses ke sumber-sumber pendanaan, rendahnya pengetahuan tentang sumber-sumber pendanaan, rendahnya kemampuan dalam memahami dan mengelola modal akibat rendahnya literasi keuangan. ‘’Oleh karena itu sangat tepat bila Pegadaian sebagai institusi keuangan yang berpihak pada masyarakat kecil juga turut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kinerja para wirausaha dan UMKM,’’ ujar Sutrisna dalam konferensi pers yang dilaksanakan Selasa (12/11) kemarin di The Gade Café.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil VII Denpasar Nuril Islamiah menyampaikan kompetisi ini merupakan wadah untuk menuangkan ide, namun tidak sekadar ide. Ide ini harus mampu dipertanggungjawabkan dan mampu diimplementasikan. Di Bali, industri yang lebih banyak berkembang adalah industri pariwisata. Turunan dari industri ini adalah UMKM, yang akan mendorong, memberikan kontribusi perkembangan industri pariwisata.

KERJA SAMA - Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil VII Denpasar Nuril Islamiah (nomor 2 dari kiri) bersama Perwakilan Inkubator Bisnis Universitas Udayana (Unud) sekaligus ICSB Sutrisna Dewi (nomor 2 dari kanan) usai menandatangani perjanjian kerja sama kolaborasi kegiatan Pegadaian Startup Competition 2019.

Acara ini diharapkan berdampak kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya startup. Kegiatan ini diharapkan juga menjadi ajang pembelajaran startup–startup itu untuk menuangkan ide, ide tersebut dikembangkan, dipertanggungjawabkan dan bisa diimplementasikan. Dengan adanya Bali Startup Competition 2019 Pegadaian ingin melahirkan pengusaha-pengusaha muda, startup baru yang dilahirkan dari acara kompetisi. Diharapkan dari kegiatan Bali Startup Competititon, skala kompetisinya bisa meluas ke tingkat regional dan nasional.

Kompetisi ini dapat diikuti UMKM dan wirausaha pemula yang berdomisili di Bali yang bergerak di bidang Sociopreneurship, Creativepreneurship, dan Agripreneurship. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh peserta adalah usaha sudah berjalan minimal satu tahun, memiliki rekening bank, memiliki bukti pembayaran PBB atau perjanjian sewa atau kuitansi sewa lokasi usaha, memiliki tabungan emas Pegadaian minimal Rp 150.000, dan memiliki NPWP. Menurut Nuril,

persyaratan yang harus dipenuhi tersebut semata-mata bertujuan untuk mengedukasi peserta bahwa untuk dapat melakukan scale up dan agar dapat bersaing, para wirausaha pemula harus mulai memperhatikan aspek legalitas dan perpajakan sejak dini.

Perwakilan IMA Bali Winawan menyampaikan, aspek pasar dan pemasaran juga menjadi hambatan bagi UMKM Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum mampunya produk-produk UMKM Bali menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Toko-toko modern dan oleholeh masih didominasi oleh produkproduk luar Bali yang diberi label Bali. Melalui kompetisi ini peserta juga akan ditantang kepiawaiannya dalam manajemen pemasaran.

Pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 20 November 2019 dan grand final akan dilaksanakan secara terbuka di Gedung Agrokomplek Universitas Udayana pada tanggal 25 November 2019. Pegadaian menyediakan berbagai hadiah menarik kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi. (ad312)

73 Persen Premi JKN Bali Dibiayai Pemerintah Denpasar (Bali Post) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bali saat ini sudah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau sekitar 95,69 persen. Artinya dari data penduduk semester II 2018, penduduk Bali dengan jumlah 4.216.169 orang yang sudah memiliki JKN sebanyak 4.034.477 orang. Dari jumlah ini ternyata 73 persen preminya dibayarkan pemerintah, baik pusat lewat dana APBN maupun pemerintah daerah lewat dana APBD. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan per Oktober 2019, dapat dilihat jika segmen terbanyak JKN adalah peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan pemerintah daerah yaitu sebanyak 1.411.261 orang atau sekitar 34,98 persen. Menyusul peserta JKN penerima upah yang iurannya dibayarkan pemerintah ataupun swasta sebesar 27,40 persen atau 1.105.340 orang.

Sementara untuk peserta JKN PBI yang iuran preminya dibayar melalui APBN sebesar 21,63 persen atau sebanyak 872.691 orang. Sementara untuk peserta bukan penerima upah atau biasa disebut peserta mandiri sebesar 13,80 persen atau sebanyak 556.667 orang.

Dan terakhir adalah peserta bukan pekerja sebanyak 2,19 persen atau sebanyak 88,518 orang.

Deputi Direktur BPJS Kesehatan wilayah Bali, NTB dan NTT dr. I Made Puja Yasa, AAK., Senin (11/11) lalu, mengatakan kenaikan premi untuk peserta PBI, baik dari APBN maupun APBD berlaku per 1 Agustus 2019. Sementara untuk segmen pekerja penerima upah yang preminya dibayarkan pemerintah pusat berlaku per 1 Oktober 2019, sementara untuk pekerja penerima upah yang preminya dibayarkan

Bali Post/san

dr. I Made Puja Yasa

pemerintah daerah dan swasta serta peserta mandiri berlaku 1 Januari 2020.

Adapun kenaikan premi, dijelaskan Puja, jika berdasarkan review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), seharusnya premi untuk peserta mandiri kelas I idealnya adalah Rp 274.204 per orang per bulan, kelas II sebesar Rp 190.639 per orang per bulan dan kelas III sebesar Rp 131.195 per orang per bulan. Namun pemerintah kemudian melihat kemampuan daya beli dari masyarakat sehingga premi idealnya ini tidak sepenuhnya diikuti, sehingga ditetapkan kenaikan kelas I preminya menjadi Rp 160.000 per orang per bulan, kelas II menjadi Rp 110.000 per orang per bulan dan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan. ‘’Jadi pemerintah tetap memberikan subsidi dan kenaikan ini tidak sepenuhnya mengikuti review dari PAI dan disesuaikan dengan daya beli masyarakat,’’ ujarnya.

Menurutnya, dalam kenaikan premi ini, pemerintah berkontribusi besar dalam hal pembayaran premi. Ini bisa dilihat dari data di Bali kepersertaan total JKN di mana 73 persen preminya ditanggung pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk ter-

jadinya turun kelas bagi peserta mandiri, menurut Puja, pasti ada dan akan menyesuaikan sesuai daya belinya. ‘’Tentu akan ada pengaruh dari penerimaan iuran peserta mandiri. Tetapi tidak begitu banyak. Jika dilihat dari jumlah, peserta mandiri JKN di Bali hanya 13,80 persen dan itu pun kebanyakan kelas III,’’ ujar Puja.

Dengan kenaikan premi ini, tentu akan berimbas pada kualitas layanan yang diterima peserta JKN di mana dengan adanya kenaikan iuran artinya akan ada kelancaran pembayaran klaim ke faskes yang bekerja sama dengan BPJS. Kelancaran pembayaran ini menyebabkan peningkatan kualitas layanan di rumah sakit untuk peserta JKN. Untuk meningkatkan kualitas layanan di faskes, Puja melanjutkan, saat ini BPJS berupaya menguatkan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gate keeper melalui penerapan rujukan horizontal secara bertahap. BPJS Kesehatan juga sudah mengeluarkan Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2019 yang berisi pembaruan aturan penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja bagi FKTP. Dalam peraturan ini salah satu indikator dan target penilaian kerja FKTP adalah ratio rujukan nonspesifik kurang dari dua persen.

Dengan demikian peserta JKN bisa memperoleh pelayanan secara tuntas di FKTP, sehingga angka rujukan ke RS bisa dikendalikan. Sementara di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, review kelas rumah sakit juga harus benar-benar dilaksanakan agar rumah sakit bisa memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sehingga ada pemerataan akses layanan rumah sakit dan peserta JKN-KIS bisa mendapatkan penanganan yang maksimal. (kmb24)

Ngaku Pejabat, Komplotan Penipu Via ’’Online’’ Diringkus Denpasar (Bali Post) Tim Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap kasus penipuan via online berkedok mengaku pejabat Polda Bali. Tiga pelaku berhasil ditangkap berinisial NIA, PCV dan MUR. Mereka dibekuk di wilayah Bekasi dan Jakarta Selatan. Diduga sindikat ini melibatkan seorang napi berinisial SAA yang merupakan napi kasus serupa.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, Selasa (12/11) kemarin menyampaikan, awalnya ada laporan korbannya, Ir. I Putu Oka Semadi, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali, 23 Oktober lalu. Korban kehilangan uang puluhan juta setelah ditipu kawanan penipuan online men-

gaku pejabat Polda Bali.

Berdasarkan laporan tersebut, Tim Opsnal Subdit V (Cyber) dipimpin Kanit I Kompol I Wayan Wisnawa Adi Putra melakukan penyelidikan. Petugas berhasil mengendus alamat para pelaku yaitu di daerah Bekasi dan Jakarta Selatan. ‘’Awalnya ditangkap satu pelaku yaitu MUR dan diinterogasi,’’ ujar Kombes Hengky.

Berdasarkan pengakuan MUR, polisi mengembangkan kasus ini dan meringkus NIA di Bekasi, Jawa Barat dan PCV di Ciputra Timur, Tangerang Selatan. Saat diinterogasi, tersangka NIA mengakui rekening BCA adalah miliknya dan digunakan untuk mentransfer uang sebesar Rp 20 juta. Uang itu diakuinya hasil

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

dari penipuan online yang ditransfer oleh ayah kandungnya, SAA. SAA ditangkap anggota Polda Jawa Timur karena terlibat kasus yang sama yaitu penipuan online. ‘’Jadi, SAA minta nomor rekening bank milik NIA untuk mentransfer uang Rp 20 juta.

NIA tahu uang itu uang hasil kejahatan penipuan online,’’ tegas perwira melati tiga yang dapat promosi jabatan ke Mabes Polri ini.

Dari tersangka NIA disita barang bukti 2 HP dan 1 kartu ATM, dari MUR berupa uang tunai Rp 900 ribu serta sebuah buku tabungan BCA. Sedangkan dari tersangka PCV diamankan 1 HP dan 1 buku tabungan BRI. (kmb36)

t

Rabu Paing, 13 November 2019

t

Rabu Paing, 13 November 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Kota Dalam Hutan Apa Hutan Dalam Kota?

KONDISI geografis dan demografis Bali saat ini bisa dikatakan sesak dan sumpek. Apalagi untuk ukuran di Kota Denpasar. Kota yang masih tampak seimbang antara kawasan permukiman dan hutannya hanyalah kota Bangli yang akrab dikenal kota berhawa sejuk. Kota ini pas disebut kota dalam hutan, bukan hutan dalam kota.

Konsep kota dalam hutan adalah pengelolaan infrastruktur yang mengedepankan lingkungan.

Kesan sederhananya bahwa wilayah kota tersebut maksimal 20 persen, sisanya berupa hutan, tanaman penghijauan dan jenis paru-paru kota lainnya.

Namun, konsep hutan dalam kota justru terbalik, hanya kita temui sejumlah kawasan hutan di tengah kota yang ramai. Makanya Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga dengan maksud membuat kota dalam hutan.

Hutan dan ruang terbuka hijaunya jauh mendominasi ketimbang banyaknya bangunan gedung bertingkat.

Di Bali, hanya kota Bangli yang mendekati syarat tersebut. Kota lainnya hanyalah tersedia hutan dalam kota. Ini yang sering disebut paruparu kota. Sekalipun demikian tak ada istilah terlambat menjadikan kota di Bali sebagai kota dalam hutan. Caranya pengembangan ruang terbuka hijau seharusnya dilakukan di pusat kota. Dengan begitu, pepohonan akan efektif mengendalikan pencemaran udara di daerah perkotaan.

Disebut paru-paru kota seharusnya di tengah kota, bukan di ujung atau di pinggir kota. Ruang terbuka hijau tersebut berfungsi untuk menyaring polusi dan memproduksi oksigen sehingga iklim dan udara di sekitarnya menjadi lebih sejuk. Karena itu, jika daerah perkotaan saat ini menghadapi masalah pencemaran udara, maka pemerintah daerah perlu memperbanyak ruang terbuka hijau di sekitar daerah tersebut, khususnya di pusat kota.

Akan lebih efektif jika ditempatkan di pusat kota.

Dalam upaya memperbanyak ruang terbuka hijau, pemerintah daerah juga perlu menetapkan target minimal 30 persen. Sementara saat ini persentase ruang terbuka hijau di seluruh daerah di Indonesia rata-rata hanya 6 - 11 persen. Di sinilah perlunya upaya keras pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau sehingga mampu mengendalikan pencemaran udara. Selain itu, dalam pengambilan kebijakan, perlu juga ada keberpihakan sehingga target pembangunan tidak terkendala oleh masalah anggaran.

Soal kebijakan ini, kita melihat di Bali semakin melemah. Lihat saja di Denpasar sebagian besar kawasan hijau kota alias kawasan terbuka hijau dibiarkan dibangun tanpa izin. Pejabat tampaknya cuek bebek melihat kondisi tersebut, padahal semua lahan pertanian sudah dibebaskan dari PBB. Hanya, belum adanya sikap tindakan tegas memberikan sanksi bagi yang melanggar. Bukan malah membiarkan. Bahkan, ada isu oknum anggota dewan dan pejabat serta para calo tanah berkolaborasi membiarkan masalah tersebut.

Jika aturan sebatas tertulis dan bisa dilanggar, kita meyakini akan merongrong wibawa pemerintah. Kedua, jika kondisi terkini tak lagi sesuai dengan teori, sebaiknya pemerintah merevisi sejumlah jalur hijau menjadi permukiman. Nah, lagi-lagi hal ini melanggar konsep menciptakan paru-paru kota dan kota dalam hutan.

Masyarakat Bali sudah lama mengenal Tri Mandala. Salah satunya mandala yang berfungsi untuk hutan rumah tangga adalah teba atau lahan kosong yang ditanami pohon produktif. Kini, semuanya sudah ludes dijadikan bangunan. Di tingkat desa adat, kita mengenal namanya setra/kuburan yang dipenuhi tanaman besar, namun paru-paru desa itu kini makim gundul karena kuburan harus bersih.

Jika keduanya hilang, maka jangan heran saat ini kita menikmati udara panas yang berkepanjangan.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Pasar Kumbasari Malam Hari Tempat bertemunya penjual dan pembeli yang paling ramai di Kota Denpasar, salah satunya berada di Pasar Kumbasari. Malam hari (10/11), Saya dan keluarga memasuki pasar yang penuh sesak tersebut. Penjual sayur-mayur, buahbuahan, daging, ikan, serta bahan makanan serta lauk-pauk, mudah ditemui di pasar ini, harganya pun cukup murah dibanding kita belanja di toko modern. Namun sungguh disayangkan, kenikmatan berbelanja di daerah ini, terganggu dengan adanya sepeda motor dan mobil yang turut menyesakkan pasar yang berada di tengah Kota Denpasar ini. Betapa susahnya bila mobil, sepeda motor, pedagang, penjual, dan pembeli berdempetan serta lalu-lalang di jalur yang sama pada ruang yang cukup sempit tersebut. Apalagi bila ada pembeli yang membawa anak kecil dan membawa barang belanjaan yang cukup banyak. Halhal yang tidak kita inginkan seperti tertabraknya orang yang beraktivitas di area jual-beli ini, serta tersangkutnya barang dengan kendaraan yang lalu-lalang, bau asap motor, terkenanya kaki kita dengan knalpot sepeda motor serta hal lain yang tidak kita inginkan bisa terjadi.

Saran saya kepada pengelola Pasar Kumbasari dan Pemkot Denpasar untuk segera melarang mobil dan motor masuk di tempat penjual dan pembeli beraktivitas. Agar kenyamanan dan keselamatan pengunjung pasar dapat terjaga, kesan rapi dan tertib dapat dirasakan. Terima kasih atas perhatiannya.

Adrid Indaryanto Warga Kota Denpasar

Urgensi Hutan Paru-paru Kota Setengah lahan reklamasi Pelabuhan Benoa jadi paru-paru kota. Headline Bali Post (3/11) bagai angin segar yang terasa menyejukkan di sela-sela sesaknya udara wilayah perkotaan di Bali Selatan. Tingkat polusi udara di perkotaan memang cenderung terus meningkat seiring makin merebaknya sumber polusi dan berkurangnya sarana peredam polusi yang ada. Secara kondisi keseluruhan Pulau Bali, situasi polusi udara relatif masih belum mencemaskan. Namun di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cukup tinggi, tingkat polusi udara semakin bertambah setiap tahunnya. Membangun hutan kota di kawasan Pelabuhan Benoa adalah upaya mengurangi tingkat pencemaran udara yang sudah berada pada tingkat mencemaskan, utamanya di wilayah perkotaan.

Oleh Agung Kresna misi gas buang dari kendaraan bermotor memang ditengarai sebagai penyumbang pencemaran udara yang cukup besar. Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor memang menjadi situasi yang tidak terhindarkan akibat belum optimalnya angkutan publik yang ada.

Pada gilirannya, masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan sarana transportasinya dengan memiliki kendaraan bermotor pribadi.

Di sisi lain, menurunnya daya dukung lingkungan hidup menambah karut marutnya tingkat polusi udara di kawasan perkotaan yang padat penduduknya. Meningkatnya penduduk urban di perkotaan secara tidak langsung telah memberi tambahan beban lingkungan hidup di area tersebut. Belum lagi ditimpali dengan alih fungsi lahan yang telah banyak mengubah kawasan terbuka hijau menjadi area terbangun. Kapasitas daya dukung lingkungan menjadi turun dan polusi semakin meningkat.

Polutan udara sebagai produk pencemaran yang terjadi pada udara perkotaan sebenarnya dapat diredam melalui keberadaan vegetasi yang cukup pada ruang terbuka hijau di perkotaan. Sayangnya, ketersediaan ruang terbuka hijau di perkotaan dari hari ke hari semakin menyusut akibat deru mesin ekonomi modern yang cenderung memicu alih fungsi lahan akibat tingginya nilai ekonomi lahan di kawasan perkotaan.

Hutan Kota Desain baru Pelabuhan Benoa pascarusaknya lingkungan hu-

tan mangrove akibat reklamasi, merupakan desain ramah lingkungan secara fisik dan sosial.

Hal ini mengingat karena selain adanya kehadiran hutan kota, sekaligus juga akan ada ruang untuk pelaksanaan kegiatan desa adat dan pemerataan ekonomi di luar kawasan pelabuhan atau ekonomi inklusif. Sehingga nantinya, Pelabuhan Benoa akan lebih memiliki daya tarik bagi wisatawan.

Sekitar 51 persen –atau setara 13 hektar- area Dumping I akan dijadikan hutan kota. Sementara pada area Dumping II, hutan kota akan memiliki luas 23 hektar (juga setara 51 persen area Dumping II). Sehingga bisa dikatakan bahwa lebih dari setengah lahan reklamasi Pelahuhan Benoa akan menjadi kawasan hutan kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota, guna meredam polutan udara perkotaan –utamanya di kawasan Bali Selatan.

Sejatinya, krama Bali sudah cukup bijak dalam menata ruang fisik lingkungan hunian kehidupannya. Krama Bali menciptakan ruang terbuka hijau berwujud telajakan yang dapat menjadi contoh bagaimana membuat kawasan ekologis pada area semipublik.

Memang saat ini, nilai strategis posisi telajakan yang berada di jalan raya telah memicu terjadinya perubahan fungsi. Saat ini, telajakan banyak yang berubah menjadi warung akibat tuntutan fungsi ekonomi.

Di sisi lain, krama Bali juga selalu menghargai pohon-pohon besar berusia puluhan tahun sebagai warisan leluhur dengan segala kandungan fungsi ekologis

maupun filosofisnya. Mindset seperti ini merupakan wujud implementasi konsep palemahan bagi krama Bali. Bahwa kita harus hidup harmonis menyatu dengan alam lingkungan kita. Ruang terbuka hijau di perkotaan tidak cukup hanya tanah lapang berumput hijau sebagai area penyerap air tanah, namun juga harus penuh pepohonan sebagai sarana respirasi udara kota. Kawasan Badung Selatan menjadi kawasan yang mengalami tingkat degradasi pencemaran udara cukup tinggi. Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena tingginya alih fungsi lahan akibat tuntutan pembangunan sarana akomodasi industri pariwisata. Konsentrasi objek tujuan wisata yang ada di wilayah Badung Selatan, ikut menyumbangkan polutan udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai alat transportasi para wisatawan.

Sementara itu, ada indikasi bahwa Kota Denpasar merupakan satu area yang memiliki kualitas udara paling buruk di Pulau Bali.

Hal ini lebih disebabkan karena penduduknya yang cukup padat serta adanya dominasi kendaraan bermotor yang cukup masif di kawasan Kota Denpasar. Sekaligus hal ini mengonfirmasi bahwa sistem transportasi publik tidak berfungsi dengan baik, sehingga krama Bali maupun wisatawan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi.

Upaya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan meredam polutan udara, harus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pelanggaran terhadap

Info Singaraja FM

fungsi tata ruang juga harus ditindak secara tegas agar kerusakan lingkungan tidak semakin bertambah. Ada beberapa langkah yang harus mulai kita lakukan sebelum semuanya menjadi terlambat.

Pertama, perlu dilakukan upaya mengendalikan sekaligus mengurangi sumber polusi udara. Utamanya sumber polusi yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan transportasi publik guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Serta penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan pada sarana transportasi.

Kedua, menanam jenis pohon yang juga memiliki fungsi sebagai peredam polutan udara.

Pohon yang ditanam di area hutan kota, tidak cukup jenis pohon yang semata memiliki fungsi perindang dan penghasil oksigen yang cukup signifikan.

Namun juga harus dipilih jenis pohon yang memiliki kemampuan menetralkan polutan udara, sekaligus agar polusi udara dapat diredam oleh pohon dalam hutan kota.

Ketiga, perilaku ekologis krama Bali harus dibangkitkan kembali. Kesadaran lingkungan krama Bali harus terus dipupuk secara berkesinambungan.

Karena pada dasarnya krama Bali telah memiliki social capital (modal sosial) dalam bentuk filosofi Tri Hita Karana. Hanya, deru mesin industri pariwisata sedikit banyak memang telah menimbulkan kontaminasi sosial.

Hutan kota (city park) sebagai suatu taman dapat menjadi salah satu solusi meredam sekaligus penawar polutan udara melalui keberadaan pohon-pohon yang ada. Di kota-kota besar dunia, hutan kota justru sering menjadi ikon kota, karena kehadiran hutan kota dianggap sebagai manifestasi tingginya peradaban warga kotanya. Realitas ini karena hutan kota yang biasanya sekaligus sebagai taman kota, juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana interaksi sosial dan komunikasi langsung antar-

warga kota. Sehingga, hutan kota sekaligus akan mampu meredam konflik dan kesenjangan sosial yang mungkin timbul di tengah masyarakat.

Penulis, arsitek Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

POJOK

Pergub Energi Bersih dan Kendaraan Listrik ditandatangani, percepat upaya melindungi dan memperbaiki alam Bali.

- Lestarikan Bali. *** Pemprov Bali lakukan upaya mengurai benang kusut TPA Suwung.

- Uraikan sampah dengan bijak. *** Antisipasi krisis air bersih di Bali, diusulkan pemanfaatan hilir Tukad Unda.

- Jangan lupa selamatkan air subak juga.

Warung Global

Jangan Lagi Utak-atik Bandara Bali Utara Jangan Sebatas Wacana Pariwisata Budaya infosingarajafm

081933004217

PEMBANGUNAN Bandara Bali Utara menjadi salah satu topik bahasan pada Suara Buleleng, Selasa (12/11) kemarin. Selain bandara juga disorot soal pariwisata di Buleleng. Berikut rangkumannya.

Gung Surya di Lovina mengatakan, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan dikerjakan tahun 2024.

Ia mengapresiasi atas rencana pihak Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Bupati untuk menindaklanjuti pembangunan fasiltas tersebut. Ia meyakini, pembangunan Bandara Bali Utara akan memberi nilai tambah pada Kabupaten Buleleng dan masyarakat.

Ia juga mengapresiai pada kebijakan salah satu kepala desa di Buleleng yang memberi hadiah 80 kg babi pada pengantin yang tidak menggunakan plastik saat upacara pernikahan. Ini tentu gerakan yang sangat nyata untuk mengurangi sampah plastik.

Sementara itu, Sengen di Nagasepeha juga menyoroti soal pembangunan bandara di Bali Utara. Ia mengharapkan program pemerintah bisa ditindaklanjuti dan bisa diwujudkan oleh pemerintah, sehingga tidak menjadi wacana saja.

Apalagi hanya untuk mencari simpati pas pilkada.

Gung De di Jalan Ngurah Rai menyoroti soal kasus pelecehan seksual yang lebih dikenal dengan kasus Threesome.

Ia meminta agar hasil labfor pada kasus itu bisa dijadikan bukti tambahan untuk menjerat pelaku.

Ia juga menyoroti tidak bisa dimanfaatkannya alat pengolahan sampah bantuan dari PLN. Ini perlu mendapatkan penanganan dengan menyiapkan SDM yang sudah mumpuni, sehingga bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Papa Dimas dari Pancoran, Panji mengajak warga Buleleng untuk mendukung sektor pariwisata. Ia mengapresiasi pada pemerintah dan warga Buleleng yang telah banyak mengembangkan destinasi baru maupun memperbaiki destinasi yang telah lama. Hal ini akan mampu memberikan pilihan bagi para wisatawan untuk bisa menikmati dunia periwisata yang ditonjolkan di wilayah Buleleng.

Untuk itu, ia berharap kepada warga masyarakat agar bisa menghindari narkoba di mana dalam dunia kepariwisataan sangat bersentuhan dengan soal narkoba. Sebab, sangat merusak perkembangan jiwa sebagai warga masyarakat. (kmb)

PARIWISATA budaya telah menjadi konsep Bali sejak berkembangnya pariwisata. Ada beberapa usulan untuk penambahan. Bahkan usulan tersebut sering bertentangan dengan konsep awal tersebut. Namun tokoh Bali menolak hal tersebut dan tetap berkomitmen untuk mempertahanan budaya sebagai ikon pariwisata Bali. Lalu apa tanggapan para pengopini di Warung Global soal tersebut, berikut rangkumannya.

Beratayasa di Sangeh menyatakan Bali menerapkan pariwisata berbasiskan budaya dengan kearifan lokalnya yang bernapaskan agama Hindu. Pejabat jangan mengutak-atiknya lagi. Bali sudah terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Ia mengharapkan seluruh stakeholder, pemerintah daerah dan pusat bisa berkontribusi menjaga budaya Bali demi NKRI dan tidak mengeluarkan pernyataan yang nyeleneh.

Febri di Denpasar juga mengatakan, pariwisata Bali sudah terkenal sejak dulu dan tidak ada masalah dan masakan halal juga banyak di Bali. Jangan diutak-atik lagi dengan memberlakukan pariwisata ramah muslim atau budaya lain. Bali harus tetap dipertahankan sebagai daerah pariwisata berbasis budaya dengan kearifan lokal.

Budiada di Tabanan berharap DPR bersama legislatif mengembangkan budaya Bali dan SDM agar masyarakat Bali sejahtera dan ekonominya maju. Pengembangan pariwisata Bali harus berbasis pada

kearifan lokal. Perkembangan pariwisata Bali sangat dipengaruhi faktor keragaman budaya masyarakat Bali dan tidak perlu diganggu lagi, karena sudah berjalan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat Bali.

Mastra di Gianyar menyatakan sahsah saja karena Bali merupakan destinasi favorit dunia. Kita mesti berpikiran positif terhadap wacana tersebut. Masyarakat Bali selalu ramah terhadap wisatawan manapun termasuk muslim. Perkembangan pariwisata Bali sangat dipengaruhi oleh faktor keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Bali.

Ardana di Gianyar menegaskan, wisatawan datang ke Bali karena budaya dan alamnya. Namun industri pariwisata pada pengelolaannya tidak seluruhnya dinikmati masyarakat karena tidak semua punya skill dalam bidang tersebut. Pemerintah harus jeli untuk pengembangan budaya agar seluruh masyarakat Bali dapat menikmati berkah dari pariwisata budaya. (dika)

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata, Nyoman Winata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/ Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk.

Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Paing, 13 November 2019

Kemarau Panjang, Sedahan Agung Gelar ’’Mapag Toya’’ Tabanan (Bali Post) Kemarau berkepanjangan menyebabkan sejumlah petani di Kabupaten Tabanan tak bisa memulai proses tanam. Sebab, debit air pada sejumlah saluran irigasi terus mengecil. Melihat kondisi ini, Sedahan Agung Kabupaten Tabanan menggelar ritual mapag toya di Pura Luhur Batukau, Selasa (12/11) kemarin. Upacara keagamaan ini merupakan bagian dari

pangaci subak, yang sebelumnya pada Purnama Kapat lalu telah digelar upacara mulang pakelem di Pucak Kedaton.

Sedahan Agung Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Supanji mengatakan, upacara mapag toya diawali dengan matur piuning di Pura Penataran Luhur Batukau. Dilanjutkan dengan menghaturkan sarana banten mapag toya di Pura Petengen dan Tukad Yeh Mawa yang masih berada

di kompleks Pura Batukau. ‘’Maksud upacara mapag toya ini untuk memohon kepada Tuhan agar mapaica mertha kepada umat melalui mata air sehingga petani dapat turun ke sawah,’’ ucapnya.

Upacara mapag toya dipimpin Kebayan Pura Luhur Batukau dan diikuti oleh pekaseh dan anggota subak.

Supanji yang juga Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan ini menjelaskan, upacara ini

sebagai wujud persembahan sebagai ungkapan terima kasih atas segala kekuatan yang diberikan Tuhan dalam menghadapi musim kemarau panjang. Ritual ini juga untuk memohon agar hujan turun. ‘’Karena bagi kita sumber kehidupan adalah air. Tentu saja jika Tuhan berkehendak, pasti akan diberikan mertha (hujan - red) untuk memberikan kesejahteraan,’’ ujarnya. (kmb28)

Bali Post/ist

MAPAG TOYA - Ritual mapag toya di Pura Luhur Batukau yang digelar Selasa (12/11) kemarin.

Belum Semua Pejabat Ikuti Diklatpim

Bali Post/bit

PERBEKEL - Sejumlah perbekel bertemu dengan jajaran DPRD Tabanan untuk memperjuangkan kenaikan Siltap dan tunjangan beban kerja.

Perbekel Minta Gaji Perangkat Desa Dinaikkan

Tabanan (Bali Post) -

Puluhan perbekel di Kabupaten Tabanan mendatangi gedung DPRD Tabanan, Selasa (12/11) kemarin. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan kenaikan gaji seluruh perangkat desa. Sayangnya pengajuan ini terkesan terlambat lantaran APBD 2020 telah ditetapkan sehari sebelumnya, atau pada Senin (11/11). Meski demikian, dewan tetap menerima aspirasi tersebut dan akan melakukan kajian untuk memperjuangkannya di APBD-P 2020.

Di hadapan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dan jajaran Komisi I DPRD Tabanan, perwakilan Perbekel yang juga Perbekel Delod Peken I Gede Komang Restan Wisnawa menyampaikan, pengajuan kenaikan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan beban kerja bagi perangkat desa ini mengacu pada PP No. 11 Tahun 2019.

Selain itu, beban kerja dengan beragam persoalan yang kerap muncul di desa menjadi tantangan yang cukup berat. Apalagi desa saat ini juga dituntut ikut berperan dan bersinergi dengan Pemkab dalam upaya meningkatkan PAD, mengingat banyak

potensi di desa yang masih bisa digarap secara maksimal. ‘’Dari hasil bincang-bincang kami sebelumnya dengan para Perbekel, kami coba mengajukan kenaikan siltap dan tunjangan beban kerja. Semoga bisa terealisasi di tahun anggaran 2020,’’ terangnya.

Restan Wisnawa menyebutkan, pihaknya mengusulkan peningkatan penghasilan Perbekel setidaknya dari Rp 6 juta menjadi Rp 6,5 juta. Kemudian Sekretaris Desa dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 4,3 juta atau meningkat Rp 400 ribu. Kaur Kasi dari Rp 2,9 juta menjadi Rp 3,2 juta dan Kepala Kewil-

ayahan (Kapling) dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 2,6 juta. Sementara untuk staf, tidak ada peningkatan karena dianggap sudah memadai.

Terkait siltap dan tunjangan beban kerja aparat desa, Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi mengatakan, sebenarnya sudah ada perhitungan kenaikan untuk tahun 2020. Hal itu melihat dari potensi kenaikan ADD dan pajak.

Pendapatan Perbekel dari yang sebelumnya menerima Rp 5 juta naik menjadi Rp 6 juta, Sekdes dari Rp 3,3 juta menjadi Rp 3,9 juta, Kaur dari Rp 2,550 juta menjadi Rp 2,9 juta dan Kaling

dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 2,5 juta. ‘’Rupanya kenaikan tersebut masih dirasa ada penyesuaian lagi sehingga ada pengajuan usulan tambahan kenaikan seperti yang disampaikan tadi oleh perwakilan Perbekel,’’ terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi para Perbekel tersebut salah satunya dengan memanfaatkan BKK Provinsi Bali. ‘’Berharap provinsi yang bisa membantu daerah, karena kondisi di kabupaten sudah mentok. Sesuai rekomendasi Komisi I, tingkatkan BKK untuk desa yang bisa masuk dari beban kerja. Apapun nanti hasilnya, kita akan tetap harapkan ada alternatif lain,’’ terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga mengatakan, aspirasi Perbekel ini akan terus dikawal. Apalagi desa merupakan miniatur dari

pembangunan kabupaten, sehingga diharapkan aparat desa bisa memaksimalkan diri dalam tupoksinya untuk mensejahterakan masyarakat dan mencari solusi dari permasalahan yang muncul di masyarakat.

Dengan target PAD Tabanan yang telah ditetapkan sebesar Rp 450 miliar, diharapkan ada sinergitas desa untuk bisa membantu Pemkab memaksimalkan potensi daerah. ‘’Apalagi Bakeuda akan menempatkan orang di tiap kecamatan dan desa. Untuk itu diharapkan desa bekerja sama dalam hal memberikan data penghasil dan selanjutnya memungut untuk mencapai target pendapatan daerah,’’ jelasnya.

Ditambahkannya, pengajuan kenaikan penghasilan tersebut akan dikaji sebelum diusahakan dianggarkan di APBD-P 2010.

Hal ini lantaran APBD 2020 sudah ditetapkan. (kmb28)

I Nyoman Suwirka

Bali Post/bit

Terseret Arus Pantai Pasut, Wisatawan Prancis Tewas

Bali Post/ist

PANEN - Perbekel Babahan Made Sukapariana saat meninjau hasil panen bawang putih di Subak Aya Babahan.

Panen Bawang Putih Tak Memuaskan

Tabanan (Bali Post) Kemarau panjang berdampak cukup besar pada sektor pertanian di Kabupaten Tabanan. Seperti di Desa Babahan, Kecamatan Penebel, panen bawang putih kurang memuaskan. Umbi bawang kecil-kecil, padahal dari segi lokasi daerah tersebut sangat potensial untuk pengembangan bawang putih yang kini menjadi atensi pemerintah pusat untuk membatasi impor.

Perbekel Desa Babahan I Made Sukapariana mengatakan, Desa Babahan dipilih menjadi sentra bawang putih jenis lumbu hijau di tahun 2019.

Bantuan bibit dari Pemerintah Pusat kurang lebih 625 kwintal ditanam di Subak Aya Babahan dengan luas lahan sekitar 125 hektar. Namun sayangnya, karena kekurangan air akibat musim kemarau, hasil panen kurang memuaskan.

Di samping itu, di Desa Babahan ada kegiatan terkait aliran sungai sehingga tidak ada akses air menuju Subak Aya. ‘’Memang faktor cuaca penyebab pertumbuhan

Tabanan (Bali Post) Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) bagi ASN di lingkungan Pemkab Tabanan kembali aktif sejak tahun 2014 setelah vakum mulai tahun 2006. Namun, kegiatan ini belum sepenuhnya bisa diikuti pejabat Pemkab Tabanan lantaran keterbatasan anggaran.

Dari data Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan, tahun 2020 ada peningkatan jumlah pejabat yang disiapkan untuk mengikuti kegiatan ini. Rinciannya, eselon IV yang awalnya 20 orang menjadi 25 orang, eselon III direncanakan 12 orang dan eselon II sebanyak empat orang.

Kabid Data dan Diklat BKPSDM Tabanan I Nyoman Suwirka, Selasa (12/11) kemarin menjelaskan, peningkatan jumlah peserta Diklatpim dikarenakan tahun 2020 merupakan tahun kompetensi. Jadi, diharapkan para pejabat memiliki kompetensi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Diklatpim menggunakan pola on dan off. Artinya, selama empat bulan tidak ada status Plt. di posisi pejabat yang mengikuti Diklatpim.

Dijelaskannya, biaya Diklatpim cukup besar.

Diklatpim II, per orangnya perlu anggaran Rp 30 juta lebih plus uang saku. Kemudian untuk eselon III dan IV biayanya Rp 22 juta dan Rp 20 juta per orang.

Meski dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan anggaran daerah, Diklatpim sangat penting dilaksanakan karena bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan pada pejabat struktural yang akan berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan pada OPD masing-masing peserta. ‘’Diklatpim ini tersebar di satu tahun karena polanya kontribusi dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Bali. Mereka menyiapkan tempat, akomodasi, modul, kita hanya sifatnya mengirim uang dan orang sesuai kemampuan,’’ pungkasnya. (kmb28)

bawang putih tidak sesuai yang diharapkan,’’ ucapnya.

Meski demikian, para petani setidaknya masih bisa mendapatkan hasil yakni 6 hingga 7 ton per hektar. ‘’Sekarang di Subak Aya yang terdiri enam tempek sebagian besar sudah panen dan akan panen,’’ tegasnya.

Penanaman bawang putih masih didukung dengan pola tanam padi Bali. Petani di Desa Babahan dalam menanam bawang putih tidak mengolah tanah melainkan langsung menanam di bawah batang padi. Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menggencarkan program tanam bawang putih guna mencapai swasembada.

Pusat pun hampir tiap tahun memberikan bantuan berupa bibit untuk sejumlah daerah.

Kabupaten Tabanan tahun ini kembali mendapat bantuan bawang putih jenis lumbu hijau dan lumbu kuning sebanyak 123 ton. Bantuan itu diberikan pada sejumlah petani di tiga kecamatan ,yakni Baturiti, Penebel, dan Pupuan. (kmb28)

JASAD - Jasad wisatawan Prancis yang terseret arus Pantai Pasut.

Bali Post/ist

Tabanan (Bali Post) Guidot Gilbert, wisatawan asal Prancis yang hilang terseret arus Pantai Pasut, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan pada Senin (11/11) sore, akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Korban ditemukan malam itu juga sekitar pukul 22.45 Wita oleh salah seorang warga.

Kapolsek Kerambitan Kompol Dewa Gede Putra, Selasa (12/11) kemarin mengatakan, korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dan sudah meninggal.

Dari pemeriksaan luar, terdapat luka di bagian dagu yang diduga akibat benturan dengan batu karang.

Jasad korban sudah dibawa ke RSUP Sanglah untuk divisum.

Dikatakan AKP Gede Putra, jenazah Guidot Gilbert dievakuasi oleh tim gabungan dari Basarnas Bali, Pol Air Polres Tabanan, BPBD Tabanan dan Polsek Kerambitan. Sebelum dibawa ke RSUP Sanglah, jasad korban dibawa ke BRSUD Tabanan.

Berdasarkan persetujuan keluarga, jenazah korban divisim. ‘’Jadi Senin malam itu setelah dievakuasi, hanya transit sebentar ke BRSUD Tabanan, langsung dibawa ke RS Sanglah, Denpasar,’’ tegasnya.

Diterangkannya, untuk membawa jenazah korban polisi sempat berkoordinasi dengan Bendesa Adat Kelating mengingat di Pura Puseh Desa Adat Kelating tengah berlangsung upacara ngenteg linggih. ‘’Jenazah dibawa melewati daerah Tibubiu, tetapi tidak melewati Pura Puseh setempat,’’ terang AKP Dewa Gede Putra.

Sebelumnya, Guidot yang berusia 75 tahun ini terseret arus Pantai Pasut sekitar pukul 16.30 Wita.

Ketika itu korban serta 10 orang temannya baru saja datang dari wisata bersepeda dari Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan. Setibanya di Pantai Pasut, korban dan sejumlah rekannya berniat membasuh tubuhnya karena begitu lelah.

Sebetulnya korban sudah diimbau untuk berhatihati. Namun yang bersangkutan tak menghiraukan imbauan tersebut dan justru semakin ke dalam.

Korban pun terus ke tengah laut sehingga terseret ombak. Melihat salah seorang rekannya tergulung ombak, teman-temannya panik dan memanggil guide.

Tour guide cycling, Kadek Murdika menuturkan, rombongan berangkat ke Desa Belimbing dari Sanur sekitar pukul 08.00 Wita. Tiba di Desa Belimbing mereka kemudian bersepeda dengan rute Desa Karya Sari, Desa Bajera, kemudian istirahat makan siang dan finish di Pantai Pasut. ‘’Saat kejadian itu saya sedang merapikan sepeda naik ke bus. Saya baru tahu saat rombongan lainnya memanggil-manggil saya bahwa ada orang yang terseret,’’ tutur Murdika.

Murdika pun langsung menuju pantai. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena korban sudah tergulung ombak. (kmb28)

Rabu Paing, 13 November 2019

Lagi, Anak di Bawah Umur Jadi Korban Pelecehan Seksual

Singaraja (Bali Post) – Penanganan dugaan kasus perilaku seks menyimpang yang berujung persetubuhan anak di bawah umur itu belum tuntas. Kemudian kasus pelecehan seksual kembali terjadi di wilayah hukum (wilkum) Polres Buleleng. Bahkan, yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual itu anak yang berumur di bawah lima tahun berinisial L dari Kecamatan Grokgak. Demikian juga terduga pelakunya juga dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Tidak pelak, polisi yang menerima pengaduan perkara itu harus ekstra hati-hati dalam melakukan penyidikan dan juga penyelidikan.

Informasi dikumpulkan Bali Post Selasa (12/11) kemarin, kejadian ini berawal terduga pelaku menemui korban Rabu (30/10) lalu.

Dari pertemuan itu, terduga pelaku meminta korban menemaninya mandi di kamar mandi rumahnya.

Korban yang tidak menaruh kecurigaan kemudian menuruti tawaran itu.

Saat berada di dalam kamar mandi itu, terduga pelaku melakukan aksi pelecehan seksual terhadap korban. Mendapat perlakuan tidak baik itu, korban kemudian menyampaikan kepada orangtuanya. Tidak berpikir panjang, orangtua korban kemudian melaporkan aksi terduga pelaku ke Mapolres Buleleng, Jumat (8/11) lalu.

Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya membenarkan ada laporan dugaan kasus pelecehan seksual itu. Menindaklanjuti pengaduan itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim (Satreksrim) kata Sumarjaya, masih melakuk a n p e n y e l i d i ka n u n t u k mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi.

Selain itu, penyidik masih melakukan visum at repertum untuk menguatkan

Ruko dan Kios Darurat Tak Ditempati PD Pasar Terancam Kehilangan Cukai Harian

Singaraja (Bali Post) –

Pascarelokasi pedagang Pasar Banyuasri ke lokasi pasar darurat di kawasan Terminal Banyuasri dan ruas Jalan Samudra, Kelurahan Singaraja, ternyata tidak seluruh tempat jualan yang disediakan pemerintah itu ditempati para pedagang. Akibatnya, Direksi Perusahaan Daerah (PD) Buleleng berpotensi kehilangan sumber pendapatan terutama dari cukai harian. Atas kondisi itu, perusahaan masih mendata dan melakukan kajian teknis sebelum diputuskan hak sewa tempat berdagang itu dicabut.

Bali Post/ kmb38

Iptu Sumarjaya

apakah perbuatan terduga pelaku itu memenuhi unsur pelanggaran hukum. “Kami hanya membenarkan telah terjadi kasus dugaan pelecehan seksual dengan korban dan terduga pelaku masih di bawah umur. Karena sama-sama anak di bawah umur, maka kami harus hati-hati ketika melakukan tahapan penyidikan dan penyelidikan. Pastinya, kami mengedepankan yang terbaik untuk anak itu sendiri,” katanya.

Mengingat, terduga pelaku yang masih kategori anak di bawah umur, Sumarjaya mengaku akan menunggu hasil penyelidikan terlebih dahulu. Apakah polisi akan melakukan diversi atau tidak, hal itu tergantung hasil penyidikan dan penyelidikan nanti.

“Tergantung ancaman hukumannya. Kalau di bawah tujuh tahun bisa dilakukan diversi. Bila di atas tujuh tahun juga bisa dilakukan diversi. Tetapi hal itu tidak wajib,” tegasnya. (kmb38)

Informasi dikumpulkan di lapangan Selasa (12/11) kemarin, sejak revitalisasi Pasar Banyuasri menjadi pasar modern dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dimulai seluruh pedagang telah direlokasi ke pasar darurat. Pasar darurat ini dibangun di atas lahan Terminal Banyuasri dan badan Jalan Samudra.

Setelah dilakukan pengundian dan relokasi Agustus 2019 lalu, ternyata banyak rumah toko (ruko) dan kios itu tidak ditempati. Malah, beberapa ruko dan kios yang kosong itu ditempeli stiker bertuliskan “dikontrakkan” lengkap berisi nomor HP yang dapat dihubungi. Cukup banyak pedagang tidak menempati ruko di Jalan Samudra dan beberapa unit kios itu. Ironisnya, alamat pedagang yang tercatat menyewa tempat itu sulit ditemui. Malah ada penyewa itu tinggal di Denpasar.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Made Agus Yudi Arsana ketika dimintai konfirmasi membenarkan kalau pihaknya telah mendapat laporan dari kepala unit pasar yang menyebut ruko dan kios di pasar darurat itu banyak yang kosong. Alasan pedagang tidak menempati tempat itu karena lokasinya dinilai tidak menguntungkan.

Terutama lokasi ruko yang dibuat menghadap ke selatan.

Sehingga hal itu dinilai tidak baik berjualan sebab membelakangi akses jalan masuk ke

lokasi pasar darurat itu. Apalagi, lokasi ruko itu dekat areal proyek revitalisasi pasar, sehingga saat pembangunan dipastikan aktivitas pedagang maupun pembeli bisa terganggu.

Terkait posisi ruko itu, pihaknya pernah mengusulkan agar dibangun menghadap ke utara. Dengan demikian, berbatasan dengan jalan masuk.

Namun setelah dibangun, justru posisi ruko itu menghadap ke selatan. Otomatis membelakangi jalan masuk.

Lokasi Tak Strategis “Dari laporan kepala unit pasar, ruko dan kios itu ada yang kosong. Penyebabnya, lokasi tidak strategis. Justru kios itu menghadap ke selatan sehingga saat revitalisasi pasar nanti dinilai dapat mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli,” katanya.

Mantan dewan Buleleng dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, ruko dan kios yang tidak ditempati itu menimbulkan terjadinya potensi kehilangan pendapatan dari cukai harian. Malah tren penurunan pendapatan harian itu terjadi sejak pedagang direlokasi ke pasar darurat. Diduga, pedagang telah mencari lokasi berjualan di luar lokasi pasar darurat. Namun hak sewa dan registrasi sebagai pedagang Pasar Banyuasri masih aktif, sehingga dalam pengundian

mereka tetap mendapatkan tempat berjualan. Berdasarkan perhitungan kasar, untuk pendapatan cukai harian dari semula perusahaan mengantongi pendapatan harian Rp 3,4 juta per hari. Tetapi sekarang turun jadi Rp 3,2 juta. Bahkan melorot Rp 2,8 juta per hari. “Sejak relokasi itu penurunan pendapatan dari Unit Pasar Banyuasri sudah terjadi. Kami tidak tahu

apakah tren penurunannya masih terjadi. Karena memang pedagang tidak memanfaatkan kios maupun ruko yang dibangun sesuai perencanaan Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) Buleleng,” katanya.

Mengatasi persoalan itu, pria asal Desa Banjar itu mengatakan masih mendata untuk memastikan pedagang yang tidak menempati ruko dan kios darurat itu. Hasil pendataan ini kemudian dievaluasi direksi bersama Badan Pengawas (BP). Hasil kajian itu untuk menentukan keputusan direksi, apakah hak sewa dan hak registrasi pedagang yang bersangkutan itu akan dicabut atau tidak.

Bila, keputusan hak sewa dan hak registrasi itu dicabut, datanya nanti akan dikeluarkan via data base. Dan otomatis pedagang bersangkutan tidak memiliki hak tempat berdagang di Pasar Banyuasri setelah selesai direvitalisasi. ‘’Aturannya memang seperti itu. Malah aturan itu sudah dituangkan dalam perjanjian hak sewa tanah/bangunan, kalau nanti hasil kajian kami bersama BP menunjukkan setengah lebih kios atau ruko tidak ditempati, maka hak sewa dan regitrasinya akan dicabut.

Tetapi kami tetap mendekati pedagang itu agar nanti tidak muncul keresahan di pasar,” jelasnya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

TIDAK DITEMPATI – Lokasi ruko di pasar darurat di kawasan Terminal Banyuasri, Singaraja tidak ditempati pedagang. Akibatnya, PD Pasar Buleleng kehilangan sumber pendapatan dari cukai harian dan hak sewa tanah dan bangunan.

Pansel Buka Pendaftaran Lelang Jabatan Sekda Singaraja (Bali Post) – Tahapan seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng resmi dimulai. Seleksi sepenuhnya dilakukan tim Panitia Seleksi (Pansel) gabungan berasal dari kalangan birokrat, akademisi dan profesional. Pansel sendiri diketuai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali Ketut Lihadnyana.

Tim Pansel dibentuk dengan

Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng No. 821.2/2689/BKPSDM/2019. Pansel beranggotakan lima orang Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, dua orang dari kalangan akademisi Prof. Dr. Wayan Suastra, M.Pd. dan Prof.

Dr. Astra Wesnawa, M.Si. yang merupakan guru besar Undiksha serta satu orang lagi dari kalangan profesional yaitu Ir. I Ketut Ardha, M.Si. Tim yang terakhir adalah

mantan Sekda Buleleng.

Ketut Lihadnyana mengatakan, sesuai keputusan rapat pengumpulan berkas dimulai dari 12 sampai 27 November 2019 ini. Nantinya, peserta yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan 28 November 2019.

Tahapan selanjutnya, tes kompetensi digelar 3 sampai 5 Desember 2019. Hasilnya, diumumkan 6 Desember 2019. “Nanti akan ada

tes penulisan makalah tanggal 9 Desember 2019 dan wawancara tanggal 10 Desember 2019. Pengumuman hasil kedua tes tersebut dan akhir dari penilaian rekam jejak tanggal 12 Desember 2019.

Hasil seleksi secara keseluruhan diumumkan 14 Desember 2019,” katanya.

Selain itu, materi seleksi meliputi rekam jejak. Hal ini untuk menjamin sebuah transparansi

pada helatan seleksi itu. Penilaian rekam jejak salah satunya akan memanfaatkan teknologi informasi yaitu Google Form. Dengan Google Form itu semua rekam jejak akan diketahui baik oleh masing-masing peserta. “Kita akan manfaatkan itu untuk membantu tim agar diketahui juga peserta lainnya. Penilaian rekam jejak itu dimulai tanggal 28 November 2019,” jelasnya.

Tim Pansel nantinya menentukan tiga terbaik. Hasilnya kemudian diserahkan kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan ditembuskan ke KASN. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Bupati Buleleng akan menentukan siapa yang ditunjuk sebagai sekda baru menggantikan Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. yang akan purnatugas mulai 1 Maret 2020 nanti. (kmb38)

Dewan Evaluasi Pergelaran Festival

Wajib Berdampak Positif pada Ekonomi dan Pariwisata Berbagai gelaran festival yang digulirkan pemerintah daerah belakangan ini mendapat sorotan DPRD Buleleng. Karena itu, dalam pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Rancangan APBD Buleleng 2020, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disorot oleh dewan terkait besarnya anggaran yang dialokasikan pada pergelaran festival, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Lalu, bagaimanakah harapan dewan dari gelaran festival itu terutama terkait pariwisata dan ekonomi masyarakat?

LANTARAN festival itu sudah dihelat beberapa kali, dewan mengusulkan perlu dilakukan evaluasi terkait capaian hasil anggaran yang dialokasikan. Hal itu terungap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) Buleleng, Selasa (12/11) kemarin.

Wakil Ketua Komisi IV H. Mulyadi Putra mengatakan, serapan anggaran untuk gelaran festival itu cukup besar.

Dia mencontohkan, anggaran pelaksanaan festival tahun 2020 mendatang, dirancang Rp 3,2 miliar. Tak hanya itu, anggaran yang sama juga dialokasikan dengan jumlah beragam di beberapa OPD. Seperti Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pertanian (Distan) dan termasuk di kecamatan. “Festival ini sudah beberapa kali digelar. Apalagi anggaran yang dirancang tahun depan itu bisa dibilang tinggi. Karena itu, pada forum

pembahasan RKA ini, kami meminta penjelasan terkait besaran anggaran itu,” kata Mulyadi Putra.

Politisi Partai Kebangkitan Bagsa (PKB) itu menambahkan, pelaksanaan festival itu idealnya tidak saja menyangkut aspek pelestarian, penggalian, dan pengembangan warisan seni budaya. Melainkan, program yang dirancang itu perlu memperhitungkan output dan outcome-nya khususnya untuk dunia pariwisata Buleleng. Karena itu, dirinya mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan festival itu.

Ia juga mendorong agar pemerintah melakukan upaya promosi yang lebih masif. ‘’Sehingga festival itu tidak hanya mendatangkan penonton, namun juga bisa mendatangkan wisatawan yang memberi dampak langsung

Bali Post/kmb38

BAHAS RKA – Komisi IV DPRD membahas RKA Dinas Kebudayaaan (Disbud) Buleleng, Selasa (12/11) kemarin.

pada pariwisata Buleleng,’’ tambahnya.

Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh, sehingga antara anggaran dan hasil setelah pergelaran festival itu dapat dijadikan acuan tahun berikutnya. Diharapkan, apa pun gelaran festival itu tidak sekadar hiburan. ‘’Tetapi benar-benar festival itu memberikan efek positif terhadap pariwisata termasuk ekonomi di daerah kita,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan (Disbud) Buleleng I Made Sudiarba mengatakan, misi utama festival itu adalah pelestarian dan penggalian seni budaya. Dari festival ini,

diharapkan animo masyarakat berkesenian motivasi warga melestarikan budaya semakin meningkat. Terlebih pariwisata di Bali itu, utamanya di Buleleng berlandaskan pariwisata budaya.

Dia mencontohkan, secara ekonomi festival yang sudah dihelat pemerintah dengan alokasi anggaran Rp 800 juta kemudian terjadi transaksi perekonomian selama perhelatan itu mencapai Rp 2,2 miliar.

“Dengan memberi ruang festival lebih banyak, maka suhu berkesenian bisa bangkit, termasuk kesenian langka dan dulu sangat dikenal mulai di-

pentaskan lebih masif. ‘’Tetapi sekarang, karena tidak ada ruang pentas, maka merupakan tugas pemerintah menyediakan ruang itu, sehingga

kami harapkan muncul semangat berkesenian masyarakat. Ujung-ujungnya, produk kesenian itu tidak ditinggal zamannya,” jelasnya. (mud)

Rabu Paing, 13 November 2019

Bupati Mahayastra Resmikan Pasar Desa Adat Keramas

PENGESAHAN - Suasana pengesahan APBD 2020 di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar, Selasa (12/11) kemarin.

Belanja Daerah 2020 Kabupaten Gianyar Ditetapkan Rp 3 Triliun Lebih

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Kabupaten Gianyar telah disahkan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar, Selasa (12/11) kemarin. Dalam rapat yang digelar bertepatan dengan rerahinan Purnama tersebut, ditetapkan pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 2,549 (dua triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lebih) dan Belanja Daerah sebesar Rp 3,035 (tiga triliun tiga puluh lima miliar lebih) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,351 triliun (satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar lebih) dan belanja langsung sebesar Rp 1,684 triliun (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar lebih).

Sehingga terjadi defisit anggaran tahun 2020 sebesar Rp 486,572 miliar (empat ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh

dua juta lebih). Defisit ini akan ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan Rp 1,230 triliun (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar lebih). Anggaran APBD juga diarahkan untuk urusan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, penguatan pertanian, ketahanan pangan, peningkatan kreativitas masyarakat, industri kecil, koperasi, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing ekspor. ‘’APBD Tahun Anggaran 2020 boleh dikatakan APBD pro-rakyat karena rasio belanja tidak langsung dengan langsung 44,6 persen berbanding 55,4 persen. Belanja pegawai berkisar di angka 30 persen,’’ kata Ketua

SOSOK Revitalisasi Pasar Tradisional MELARANG keberadaan pasar modern harus disertai dengan solusi. Tidak serta merta langsung menutupnya. Hak masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang harmonis dan higienis harus dilindungi juga. Untuk itu, merevitalisasi pasar-pasar tradisional merupakan solusi sebelum keberadaan toko modern itu ditutup. ‘’Saya tetap komitmen bersama Bapak Gubernur untuk tutup toko modern, tapi sebelumnya pasarpasar tradisional perlu diperbaiki lebih dulu,’’ tegas Bupati Made Mahayastra di sela-sela meresmikan pasar rakyat Desa Adat Keramas, Selasa (22/11) kemarin. Untuk memperbaiki pasar tradisional ini, ditargetkan dua tahun sudah selesai. Tahun ini sudah tujuh pasar dikerjakan perbaikannya. Sisanya, hinggga kini masih terus dilakukan secara bertahap hingga dua tahun ke depan targetnya sudah selesai. Dengan penataan pasar tradisional yang sudah bersih dan higienis, tentunya dengan sendirinya masyarakat akan datang berbelanja ke pasar tradisional. Untuk itu, para pengelola pasar tradisional diharapkan memperhatikan kebersihan lingkungan, sampah plastik hingga keamanan pasar. (dar)

DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta.

Sementara itu, Bupati Gianyar Made Mahayastra usai penetapan APBD menyampaikan kegembiraannya atas penetapan APBD yang berjalan lancar. ‘’Dalam sejarah, baru pertama kali Gianyar bisa menetapkan APBD tanggal 12 bulan November. Biasanya penetapan akhir bulan November bahkan pernah bulan Desember,’’ ungkap Bupati Mahayastra.

Menurut Bupati Mahayastra, ini kemajuan yang luar biasa yang dicapai karena memang hubungan yang makin harmonis dan pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sejak awal, baik pada tahap rapat komisi maupun tahap badan anggaran. Bupati Mahayastra juga memberi apresiasi kepada anggota dewan atas pembahasan yang lancar demi pembangunan Gianyar ke depan. (ad305)

BUPATI Gianyar I Made Mahayastra meresmikan Pasar Desa Adat Keramas, Selasa (12/11) kemarin. Pasar desa tersebut berdiri megah di atas tanah seluas 11 are.

Bendesa Desa Pakraman Keramas I Nyoman Puja Waisnawa mengatakan, wacana revitalisasi Pasar Desa Adat Keramas sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2010. Revitalisasi akhirnya masuk dalam programnya sebagai Bendesa Desa Pakraman Keramas tahun 2015-2020. Pada Mei 2018 mulai dilakukan relokasi pedagang.

Kemudian pembangunan tahap pertama dilaksanakan mulai dari 4 Juni 2018 dengan tender sebesar Rp 3.214.165.404,43. Pembangunan lanjutan tahap kedua dimulai dari 15 Juli 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 1.457.139.893,16 dan sekarang tanggal 12 November 2019 dilaksanakan Karya Macaru Manca Kelud, Rsi Gana, Melaspas, Mendem Padagingan dan Piodalan, serta dibuka secara resmi oleh Bupati Gianyar.

Pasar Desa Adat Keramas terdiri dari 26 unit toko/kios, 144 los yang berada di lantai satu dan dua, serta didukung oleh tujuh toilet sebagai fasilitas umum dan delapan unit kamera CCTV sebagai tambahan pengamanan. Pasar Desa Adat Keramas menampung 190 pedagang dan pada malam hari dimanfaatkan untuk pasar malam.

Menurut Puja Waisnawa, tampilan Pasar Desa Adat Keramas sudah seperti mall. ‘’Pasar desa sekarang tampilannya sudah seperti mall, sehingga saya berharap masyarakat memanfaatkan Pasar Desa Adat Keramas untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sehingga keberadaan Pasar Desa Adat Keramas akan mampu meningkatkan

pendapatan warga yang berdagang serta pendapatan desa,’’ ujarnya.

Bupati Gianyar Made Mahayastra pada kesempatan tersebut memuji Desa Keramas yang kini tampil semakin bersih. Saluran airnya tertata baik dan bersih, pasar yang dulunya kumuh kini sudah direvitalisasi. Lebih lanjut dikatakan, dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak pasti perputaran barang yang ada di Pasar Desa Adat Keramas akan bagus sehingga tidak ada barang digudangkan terlalu lama.

Bupati Mahayastra juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, serta mendukung suksesnya acara peresmian Pasar Desa Adat Keramas ini.

Ke depan pihaknya berharap agar pengelolaan pasar dapat berjalan dengan baik, guna mendukung

terciptanya pasar rakyat yang bersih, segar dan terpercaya untuk meningkatkan daya saing.

Kepada kepala pasar, Bupati Mahayastra berpesan agar menjaga pasar dengan baik, serta menjaga keamanan pasar. ‘’Kepada kepala pasar saya berpesan agar pasar ini dijaga dengan baik. Jangan biarkan orang berjualan di pelataran pasar karena akan menimbulkan kecemburuan bagi pemilik los, di samping akan menambah kesan kumuh pasar. Tegakkanlah aturan yang berlaku, serta jaga keamanan agar tidak ada barang pedagang dan pembeli yang hilang,’’ tegasnya.

Setelah melakukan penandatanganan prasasti bersama Bendesa Desa Pakraman Keramas, Bupati Mahayastra langsung meninjau keberadaan Pasar Desa Adat Keramas. (ad307)

MERESMIKAN - Bupati Gianyar I Made Mahayastra meresmikan Pasar Desa Adat Keramas, Selasa (12/11) kemarin.

Satpol PP ”Obok-obok” Permukiman Duktang Gianyar (Bali Post) -

Petugas Satpol PP Gianyar bersama tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak), Senin (11/11) malam. Sidak itu menyasar penduduk pendatang (duktang) yang bermukim di wilayah Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh. Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa 100 lebih kepala keluarga yang rata-rata hanya menunjukkan KTP mati alias masa berlakunya kadaluwarsa.

Kepala Satpol PP Gianyar I Made Watha mengaku sidak sengaja dilakukan pada Senin malam. Hal ini dilakukan untuk menunggu para duktang pulang kerja, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan lebih efektif. Dikatakan, dalam sidak itu petugas memeriksa 100 lebih kepala keluarga.

Dari jumlah tersebut yang mampu menunjukkan identitasnya berupa KTP sebanyak 59 orang, menunjukkan surat keterangan sebanyak lima orang, dan sisanya masih proses pembuatan identitas.

“Rata-rata KTP mereka sudah mati, sehingga hari ini kita bina mereka di balai banjar setempat. Supaya kita bisa data dengan lebih rinci, bagi

yang akan tinggal di sana kita arahkan agar membuat KTP sesuai surat keterangan yang dimiliki. Sedangkan yang hanya berkunjung waktu sidak juga kita arahkan untuk melapor ke klian maupun kepala lingkungan setempat,” ujar Watha, Selasa (12/11) kemarin.

Watha menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan tindakan tahap awal. Namun ketika sidak selanjutnya mereka ditemukan tetap tidak melengkapi diri dengan identitas, maka mereka akan digiring ke sidang tipiring. Ditegaskan, setiap penduduk yang tinggal di wilayah Gianyar setidaknya harus melapor ke pimpinan desa setempat jika

sudah lewat dari 24 jam. “Ini masih tahap awal. Masih bisa kita bina. Jika pada sidak berikutnya masih tetap melanggar, baru di buatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan - red) untuk dilimpahkan ke sidang tipiring maksimal dengan denda sebesar Rp 25 juta,” tegasnya.

Watha menegaskan, pihaknya akan gencar melakukan sidak di daerah padat penduduk di seluruh wilayah Gianyar. Khususnya yang menjadi lokasi bagi para penduduk pendatang. Selain untuk mendata jumlah penduduk pendatang, kegiatan ini juga sebagai upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (kmb35)

Bali Post/kmb35

SIDAK - Petugas Satpol PP Gianyar menggelar sidak penduduk pendatang di Desa Pering, Senin (11/11) malam.

Kasus Penganiayaan Pembantu

Desak Divonis Enam Tahun Penjara Gianyar (Bali Post) Sidang kasus penyiraman air panas terhadap dua orang pembantu rumah tangga oleh terdakwa Desak Made Wiratningsih akhirnya sampai pada tahap putusan di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Selasa (12/11) kemarin. Dalam persidangan itu terdakwa Desak divonis enam tahun penjara.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU I Putu Gede Darma Putra yang menuntut terdakwa dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Sidang putusan dipimpin hakim ketua Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, bersama hakim anggota Wawan Edi Prastiyo dan Ni Luh Putu Partiwi. Diawali pembacaan surat dakwaan oleh hakim anggota Ni Luh Putu Partiwi. Memperhatikan Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UU Hukum Pidana, Pasal 7A ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 19 ayat (1) PP RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada kesempatan itu, ketua majelis hakim Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja membacakan amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana

turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka bakar. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara enam tahun,” jelasnya. Terdakwa juga dibebankan biaya restitusi kepada saksi sekaligus korban Eka Febriyanti dan Santi Yuni Astutik, masing-masing Rp 21 juta sehingga total Rp 42 juta.

“Apabila terdakwa tidak membayar restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan tiga bulan penjara,” katanya.

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Desak Wiratningsih dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. “Menetapkan terdakwa tetap ditahan,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah

barang bukti seperti kompor, gelas plastik bening, sebuah dispenser, dan lainnya dirampas untuk dimusnahkan.

Usai pembacaan tuntutan, hakim anggota Wawan Edi

Prastiyo memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk berkonsultasi. Terdakwa Desak pun beranjak dari kursi guna berdiskusi dengan kuasa hu-

kumnya, I Ketut Bakuh, S.H. “Kami pikir-pikir Yang Mulia,” ujar I Ketut Bakuh. Hal senada juga diungkapkan JPU I Putu Gede Darma Putra. “Juga pikirpikir Yang Mulia,” ujarnya.

Hakim Wawan melanjutkan, karena antara terdakwa dan JPU menyatakan masih pikir-pikir, maka putusan hakim belum memiliki kekuatan hukum tetap. (kmb35)

Rabu Paing, 13 November 2019 Sungai Kering – Musim kemarau yang terjadi hampir empat bulan ini mengakibatkan sejumlah sungai di Jembrana mengering. Salah satunya alur sungai di Kecamatan Melaya.

Pemerintah daerah berupaya mengantisipasi masalah kekeringan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Ada 12 desa yang terdampak kekurangan air bersih yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Jembrana.

Bali Post/olo

2020, Penghasilan Perangkat Desa Dirancang Naik

Negara (Bali Post) –

Pemerintah Daerah (Pemkab) Jembrana menyepakati usulan DPRD Jembrana untuk menaikkan penghasilan tetap dan tunjangan perbekel dan perangkat desa. Pemkab Jembrana tengah merancang kenaikan penghasilan tetap perbekel, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

I Made Budiasa

Bali Post/ kmb26

Alokasi 239 CPNS Lima Disabilitas

Negara (Bali Post) Seleksi CPNS Kabupaten Jembrana 2019 mulai bergulir.

Tahun ini, Jembrana mendapatkan formasi 230 CPNS dengan alokasi khusus disabilitas sebanyak 5 formasi. Dari informasi, pendaftaran CPNS dilakukan secara online melalui website hingga Minggu (24/11) nanti.

Lima formasi khusus disabilitas, itu dialokasikan untuk tenaga pendidik dan tenaga teknis. Empat formasi tenaga teknis dan satu untuk tenaga pendidik (guru).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana I Made Budiasa, Selasa (12/11), kemarin membenarkan adanya alokasi khusus disabilitas minimal 2 persen dari jumlah formasi. Dari 230 formasi CPNS Pemkab Jembrana, terdiri dari 225 formasi umum dan 5 formasi khusus disabilitas. Untuk 225 formasi umum menurutnya terbagi menjadi tiga jenis formasi, yakni 72 formasi tenaga kesehatan, 99 formasi tenaga pendidikan dan 54 formasi tenaga teknis. “Pendaftarannya dilakukan secara online, syarat dan tahapan seleksi CPNS Jembrana langsung di website BKPSDM Jembrana,” terangnya.

Khusus untuk pendaftar disabilitas menurutnya wajib

hadir ke Kantor BKPSDM Jembrana pada tanggal 4 Desember hingga 6 Desember nanti. Kehadiran itu guna memastikan kesesuaian formasi dengan jenis serta tingkat disabilitasnya.

Berbeda dengan pelamar dari formasi umum. Lebih detail, Budiasa mengungkapkan untuk 1 formasi tenaga pendidik khusus disabilitas dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan nantinya ditugaskan menjadi guru kelas di SDN 1 Perancak, Kecamatan Jembrana.

Sementara 4 formasi tenaga teknis disabilitas lainnya, sebagai pamong belajar di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Jembrana, dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Pranata komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika Jembrana, berpendidikan S-1 Komputer Jurusan Sistem Informasi. Instruktur di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana, dengan kualifikasi S-1 Elektro/Mesin/ Teknik Komputer/Teknik Informatika dan terakhir pengelola pengadaan barang/jasa di Bagian Layanan Pengadaan pada Setda Jembrana, dengan syarat pendidikan S-1 Ekonomi Akuntasi. (kmb26)

Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana I Putu Artha saat menjawab pandangan DPRD Jembrana belum lama ini. Menurut Bupati Artha, besaran penghasilan tetap Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya disetarakan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 PP 43 Tahun 2014.

Sementara untuk tunjangan diberikan secara proposional dengan tetap mengacu pada ketentuan pasal 100 dimana alokasi anggaran untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebesar 30% dari jumlah anggaran belanja desa.

“Terkait dengan kesejahteraan klian adat, telah dianggarkan dalam APBD kabupaten melalui pola BKK dan ke depan akan kami upayakan untuk memberikan

penghasilan yang memadai,” terang Bupati Artha.

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17707 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali juga akan mengalokasikan anggaran APBD Semesta Berencana Provinsi Bali secara langsung kepada desa adat yang sebelumnya menggunakan pola BKK. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga tetap menganggarkan alokasi dana untuk desa adat. Sementara untuk Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau Mudin juga dianggarkan pada APBD Kabupaten Jembrana, termasuk pada RAPBD Tahun 2020.

Sebelumnya, dalam pemandangan Fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan pada 2020 nanti, pemerintah daerah memperhatikan nafkah perbekel dan perangkat desa.

Termasuk penghasilan kaur desa minimal

sebesar UMR kabupaten.

Untuk diketahui saat ini, penghasilan untuk perbekel senilai Rp 2,8 juta ditambah tunjangan.

Sedangkan untuk sekdes sesuai aturan 70 persen dari pendapatan perbekel dan kaur minimal 50 persen dari perbekel atau kepala desa. Di Jembrana ada 41 desa yang tersebar di lima kecamatan. (kmb26)

WN Singapura Meninggal

Bali Post/ist

RUMAH - Polsek Kota dan Polres Jembrana melakukan pemeriksaan di rumah istri WN Singapura.

Negara (Bali Post) Seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura meninggal dunia di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara. WNA tersebut Azlan Bin Abu Bakar meninggal, Selasa (12/11) kemarin.

Dari informasi yang didapat, korban selama ini tinggal bersama istrinya dan keluarga istrinya yang merupakan WNI. Kematian korban sempat dilaporkan ke Polsek Kota Negara. Guna memastikan korban meninggal bukan karena kekerasan fisik, petugas forensik Polres Jembrana bersama tim medis dari Puskesmas I Negara kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban.

Dari hasil pemeriksaan luar dan olah TKP, Kapolsek Kota Negara Kompol I Ketut Maret menyebutkan tidak ada ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya.

“Memang benar ada laporan dari masyarakat bahwa ada orang asing asal Singapura meninggal dunia. Sementara anggota kami melakukan olah TKP bersama inafis dan tim medis. dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan dan diduga meninggal dunia

karena sakit,” jelasnya.

Menurut keterangan saksi Yayuk Kumalasari (istri korban), suaminya memang mengalami sakit kanker paru-paru stadium 4 sejak Januari 2019 dan rutin berobat ke Singapore General Hospital. Sebelum meninggal korban sempat berpesan ingin pulang ke rumah istrinya yang ada di Bali.

Kemudian Selasa (5/11) mereka dan anak-anaknya tiba di rumahnya yang ada di Bali, Jalan Danau Ranau.

Pada hari Minggu (10/11) malam korban mengeluh sakit dan sempat dipanggilkan tenaga medis dari Laboratorium Klinik PT Klaudia Medica untuk mengecek kondisi korban dan dinyatakan korban memang mengalami sakit. Akan tetapi almarhum menolak untuk dirujuk ke rumah sakit.

Pada Senin (11/11) malam, korban meninggal dunia yang dilihat langsung oleh istri dan keluarganya. Atas kepergian korban, istri korban dan keluarganya mengaku ikhlas dan memilih tidak melakukan autopsi. Sambil menunggu pihak keluarga dari Singapura dan petugas imigrasi serta Duta Besar Singapura di Bali. Jenazah korban kemudian dikubur di tempat pemakaman umum setempat. (kmb26)

Jembatan Kembar di Tukadaya Tinggal Di-”hotmix” Negara (Bali Post) – Pembangunan jembatan kembar (duplikasi) di jalur DenpasarGilimanuk, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya hampir rampung.

Jembatan yang posisinya lebih tinggi dari jembatan sebelumnya itu kini tinggal menunggu perbaikan jalan (hotmix). Ditargetkan akhir tahun ini pengerjaan jembatan yang dananya bersumber dari APBN Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII sudah selesai.

Dari pengamatan, Selasa (12/11) kemarin, beberapa pekerja masih melakukan perbaikan di beberapa titik. Baik di bagian jembatan yang sudah berdiri maupun trotoar di timur Jembatan. Namun, di bahu jalan di barat jembatan yang berbatasan langsung dengan trotoar nampak masih terdapat lubang. Dari keterangan pekerja, lubang di sepanjang bahu jalan itu rencananya akan dicor untuk memperlebar jalan. Memang tidak diberikan tanda peringatan ada lubang, karena akan segera dikerjakan. Begitu juga papan pembatas jembatan dengan proyek yang sebelumnya terpasang di sisi jembatan lama, sebagian juga sudah dibongkar.

Dari papan informasi proyek yang terpasang, pengerjaan dimulai dengan tanggal kontrak per 1 Maret 2019 lalu dengan waktu

pengerjaan 300 hari atau 10 bulan.

Pengerjaan duplikasi jembatan Tukadaya ini menelan anggaran Rp 14,3 miliar dengan pelaksana PT Trijaya Nasional.

Pelaksana proyek, Agung Sastra, dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, pengerjaan saat ini baru sekitar 84,4 persen. Meskipun jembatan sudah berdiri dan saluran air serta trotoar sudah dibangun, tetapi masih ada pengerjaan untuk pengaspalan di atas jembatan dan jalan. “Masih kurang untuk hotmix,” terang Sastra.

Sebelumnya petugas BPJN VIII PPK Cekik-Batas Kota Tabanan menyebutkan jembatan yang dibangun work pile ini dengan panjang bentang 40 meter. Pengerjaan hingga batas akhir pada 25 Desember 2019 dan menggunakan tanah aset dari BPJN yang sebelumnya memang merupakan jalur jembatan lama. Jembatan kembar atau duplikasi ini dibangun selain untuk mempercepat akses juga antisipasi kondisi jembatan lama yang sudah berumur. Ketika terbangun dua jembatan, maka selain akan mengurangi beban jembatan lama, juga memperlancar arus karena masing-masing jembatan untuk satu jalur. Jembatan Tukadaya yang menjadi perbatasan Kecamatan Melaya dan Negara ini sering krodit karena jalurnya yang sempit dan menikung. (kmb26)

Bali Post/olo

LEBIH TINGGI - Jembatan duplikasi di Desa Tukadaya yang dibangun lebih tinggi dari jembatan lama saat ini sudah 84 persen. Selain pembangunan jembatan juga dilakukan pelebaran jalan.

Rabu Paing, 13 November 2019

Sungai Sering Makan Korban Jiwa

Banjar Adat Tegallinggah Gelar Upacara Danu Kertih Bertepatan purnama kalima digelar prosesi upacara Danu Kertih di alur Sungai Songan dari Sungai Nyuling, Selasa (12/11) kemarin. Warga Banjar Adat Tegallinggah, Kelurahan Karangasem menggelar upacara Danu Kertih itu sebagai upaya menyucikan areal kawasan sungai itu yang selama 15 tahun terakhir ini, kerap sungai yang angker itu memakan korban. Bahkan sejauh ini, sudah sepuluh orang jadi korban. Bagaimanakah berlangsungnya prosesi Danu Kertih itu?

KLIAN Banjar Adat Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Desa Adat Karangasem, I Komang Sudanta, Selasa (12/11) kemarin, mengatakan upacara Danu Kertih ini dilaksanakan sebagai langkah-langkah efektif secara keagamaan untuk menyucikan areal kawasan sungai ini. Pasalnya, banyak warga yang sudah menjadi korban di areal Sungai Songan ini. Malah sejauh ini sudah ada sepuluh korban jiwa.

“Memang dalam kurun

waktu 15 tahun terakhir sudah tercatat sepuluh orang warga meninggal di sungai ini,’’ tegas Klian Banjar Adat Tegallinggah I Komang Sudanta.

Jika dilihat secara historis, Banjar Tegallinggah ini dulunya merupakan tempat latihan perang. Persisnya saat zaman kerajaan. ‘’Sudah sejak dulu, Sungai Songan ini favorit dipergunakan para prajurit untuk mandi terutama usai mereka latihan perang-perangan,” ucapnya.

Sudanta menambahkan, sebetulnya prosesi upacara Danu Kertih ini, tidak hanya dilaksanakan di Sungai Songan. Upacara Danu Kertih ini juga digelar di seluruh sumber mata air, baik yang ada di sungai, di pancuran, dan sungai-sungai kecil termasuk juga di sumber–sumber mata air yang ada di rumah-rumah penduduk.

Di samping prosesi Danu Kertih ini tujuannya menyucikan sumber mata air tawar, upacara Danu Kertih ini dipercaya membuat lingkungan sungai aman dan tenang secara niskala sehingga diharapkan tidak ada lagi korban jiwa. ‘’Kita sangat berharap setelah prosesi upacara ini tidak ada lagi warga yang jadi korban. Selain itu, sumber air ini yang digunakan warga Banjar Adat Tegallinggah ini kembali suci baik secara sekala maupun niskala,” paparnya. (nan)

Bali Post/kmb41

DANU KERTIH - Warga Banjar Adat Tegallinggah, Kelurahan Karangasem saat melaksanakan upacara Danu Kertih di alur Sungai Songan dari Sungai Nyuling, Selasa (12/11) kemarin.

Ditinggal Pulkam Rumah Pasti Terbakar Kerugian Diperkirakan Ratusan Juta

Amlapura (Bali Post) -

BERI BANTUAN PERAHU - Pertamina TBBM Manggis bekerja sama dengan Yayasan Bali Kasih saat memberikan bantuan CSR berupa perahu dan mesin tempel kepada kelompok nelayan Tanah Ampo, Selasa (12/11) kemarin.

Pertamina TBBM Manggis Serahkan CSR Perahu dan Mesin Tempel kepada Nelayan Tanah Ampo

PERTAMINA TBBM Manggis bekerja sama dengan Yayasan Bali Kasih menyerahkan bantuan CSR berupa perahu dan mesin tempel kepada kelompok nelayan di Tanah Ampo, Selasa (12/11) kemarin. Acara tersebut dihadiri pejabat teras Pertamina TBBM Manggis, Danramil, dan undangan lainnya. Setelah bantuan CSR perahu itu diserahkan, kemudian ditandani uji coba perahu itu oleh beberapa nelayan ke tengah laut.

Spv. Fire dan Safety Pertamina TBBM Manggis, Julian C. Pratama, pada kesempatan itu mengatakan, bantuan CSR kepada nelayan ini merupakan bantuan tahap kedua. Pihaknya sebelumnya telah membantu nelayan berupa jaring sebagai sarana menangkap ikan dan bantuan pendirian koperasi.

Untuk CSR tahap kedua ini, pihaknya membantu dua perahu dan satu mesin tempel diberikan kepada kelompok nelayan Tanah Ampo.

“Bantuan ini merupakan kerja sama semua pihak. CSR ini bisa terlaksana lantaran ada dukungan dari semua pihak mulai perusahaan termasuk masyarakat. Kita tidak bisa berjalan sendiri, karena itu perlu dukungan semua

pihak,” ucapnya.

Julian C. Pratama menambahkan, pihaknya berharap bantuan yang diberikan itu bisa bermanfaat optimal khususnya untuk kelompok nelayan. Diharapkan, bantuan yang diberikan itu nantinya mampu meningkatkan perekonomian para nelayan utamanya di Tanah Ampo ini. Ke depannya, tidak menutup kemung kinan pihaknya kembali memberikan bantuan seperti ini, kepada nelayan. Sudah pasti sesuai kebutuhan yang diperlukan para nelayan.

“Kita akan lakukan evaluasi.

Sehingga ke depannya kita bisa kembali memberikan bantuan yang tepat dan pas sesuai yang dibutuhkan nelayan di sini,” janjinya.

Ketua Yayasan Bali Kasih, I Gede Suarta, menambahkan pihaknya sebagai fasilitator sebelumnya memang sudah memberikan bantuan jaring kepada nelayan sesuai yang dibutuhkan mereka di sini.

Bantuan tahap kedua ini, para nelayan meminta perahu dan mesin tempel. “Kita berikan bantuan dua perahu dan satu mesin tempel. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi nelayan terutama dalam mengembangkan perekonomian mereka ke depannya,”

harapnya.

Ketua Kelompok Koperasi Tri Mina Manik Segara Desa Tanah Ampo, Komang Sadra, menjelaskan, pihaknya mewakili para nelayan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pertamina TBBM Manggis yang kembali memberikan bantuan kepada nelayan di sini, berupa dua unit perahu dan satu unit mesin tempel. Bantuan ini memang sangat dibutuhkan para nelayan. Ke depannya, pihaknya kembali mengharapkan bantuan perahu dan mesin agar dapat dipergunakan untuk menangkap ikan ke tengah laut. “Sekarang, nelayan sudah tidak bisa lagi menangkap ikan di darat atau di pinggir. Hal itu disebabkan keberadaan dermaga di sini.

Itu yang membuat kendala para nelayan. Sebab, nelayan di sini belum semuanya memiliki mesin 15 PK,’’ ujar Sadra terus terang.

Nelayan di sini paling memiliki mesin yang biasa saja alias PK-nya kecil. Itu pun, sering mengalami kerusakan akibat alatnya berbahan besi, bila terkena air jadi mudah karatan. ‘’Kita sangat berharap, pemerintah daerah maupun lainnya bisa membantu mesin itu,” ujar Sadra. (ad311)

Populasi Sapi Bali Meningkat Sistem Kawin Suntik Masih Efektif

Bali Post/kmb41

TERNAK SAPI - Masyarakat Karangasem pasca-erupsi Gunung Agung mulai semangat memelihara ternak sapinya.

Amlapura (Bali Post) Dinas Pertanian terus berupaya meningkatkan populasi sapi Bali di Bumi Lahar ini. Hasilnya, tahun ini, populasi sapi Bali di Karangasem mengalami peningkatan cukup signifikan.

Kepala Bagian Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Karangasem, I Made Ari Susanta, menjelaskan, pihaknya telah digelontor anggaran untuk

pengembangbiakan indukan sapi Bali sejak 2018 lalu.

Langkah-langkah efektif itu dirumuskan dengan harapan populasi Sapi Bali di Karangasem tidak punah.

Diharapkan, peningkatan setiap tahunnya cukup signifikan. “Dari 200 ekor sapi yang digelontor pemerintah pusat, kini sudah mampu menghasilkan 53 ekor pedet alias anak sapi Bali. Dengan menggunakan teknologi

terapan sistem IB atau insiminasi buatan (kawin suntik) ternyata masih efektif,” ucapnya.

Saat ini, kata Susanta, ada sekitar sembilan kelompok peternak yang diplot sebagai kelompok pengembang sapi Bali. Di antaranya Desa Bukit, Desa Tumbu Karangasem termasuk di Kecamatan Rendang. Menurutnya, masing-masing kelompok mendapat 20 sampai 25 ekor sapi. “Jumlah sapi yang diberikan disesuaikan dengan jumlah anggota tiap kelompok. Sebab, masing-masing kelompok memiliki anggota bervariasi,” katanya.

Kasi Pembibitan dan Produksi Peternakan Distan Karangasem I Wayan Degdeg menambahkan, sektor pembibitan dan produksi berupaya meningkatkan populasi sapi Bali agar tidak punah.

“Kita harap peternak lokal makin bergairah mengembangkan indukan sapi Bali.

Sehingga, pengembangan sapi di Karangasem terus meningkat setiap tahunnya,” harapnya. (kmb41)

Terjadi peristiwa kebakaran rumah milik warga Wayan Pasti, Selasa (12/11) kemarin. Akibat peristiwa itu, rumah yang berada di Dusun Werdiasa, Kelurahan Subagan itu ludes dilalap si jago merah. Diperkirakan kerugiaan materiil yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Api terlihat cepat membesar membakar seisi rumah. Bisa jadi, lantaran material yang ada di dalamnya merupakaan barang-barang yang mudah terbakar. Melihat kobaran api semakin besar, warga setempat panik. Mereka berusaha mencari air untuk melakukan pemadaman api itu secara manual. Selang beberapa menit, datanglah mobil damkar untuk memadamkan kobaran api yang sudah membubung tinggi itu.

Warga Banjar Werdiasa, I Kadek Sukardiasih,

mengungkapkan sebelum terjadinya kebakaran itu, dirinya mendengar suara ledakan yang cukup keras di rumah itu. Hanya, pihaknya tidak tahu pasti apa yang meledak itu. ‘’Ledakannya terdengar sangat keras.

Bahkan, sampai beberapa meter. Setelah saya lihat ke rumah itu, ternyata kobaran api sudah besar kemudian membakar seisi rumah itu,’’ tuturnya.

Sukardiasih menambahkan, saat kebakaran itu memang tidak ada penghuninya.

Diperkirakan pemilik rumah itu pulang kampung (pulkam) ke Muncan Kecamatan Selat lantaran ada upacara agama.

‘’Rumahnya dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Biasanya anaknya tinggal di sini. Tetapi katanya anaknya sekarang ada di Denpasar,’’ jelasnya.

Sementara anak Wayan Pasti, Ni Luh Ayu Asti, mengungkapkan dirinya tidak tahu apa pemicu kebakaran yang menimpa rumahnya itu. Namun, ia menduga kebakaran itu kemungkinan disebabkan korsleting listrik dan dupa. ‘’Sebelum kebakaran, adik kandung saya sempat sembahyang di rumah. Sementara dupa masih dalam kondisi menyala sudah ditinggal ke kampung,’’ katanya.

Ayu Asti menambahkan, bangunan yang terbakar yakni tiga kamar tidur, kamar tamu, serta barang berharga, seperti TV, kulkas, dan suratsurat penting lannya. Tidak tersisa, semuanya ludes terbakar. ‘’Masih beruntung sepeda motor terhindar dari amukan si jago merah karena dipindahkan oleh warga dan petugas damkar,’’ jelasnya.

Kapolsek Karangasem Kompol Nengah Berata mengatakan, dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran itu dipicu dupa. Sebab, sebelum rumah itu terbakar, anak pemilik rumah sempat sembahyang dengan dupa yang masih di dalam rumah.

Kemudian dupa itu ditinggal tanpa dimatikan terlebih dahulu. ‘’Walau demikian, kita tetap masih selidiki penyebab kebakaran ini,’’ Jelas Nengah Berata. (kmb41)

Bali Post/kmb41

LUDES TERBAKAR - Rumah milik Wayan Pasti di Werdiasa, Kelurahan Subagan ludes dilalap si jago merah, Selasa (12/11) kemarin.

Sempat Diduga Dicuri

’’Godel’’ Milik Serialih Ditemukan Warga Amlapura (Bali Post) Sempat seorang petani I Komang Gede Serialih asal Banjar Dinas Abiantiing, Desa Amertha Bhuana, Selat, pusing tujuh keliling.

Pasalnya, Senin (11/11), ternak godel (anak sapi - red) miliknya tiba-tiba hilang di kandangnya di Subak Gumatah. Sempat ia berpikiran buruk, godel itu dikira dicuri, sehingga pemilik ternak itu langsung melaporan kejadian itu ke Polsek Selat. Namun, tidak dibayangkan sebelumnya, pada malam harinya justru godel itu ditemukan oleh warga.

Kapolsek Selat AKP I Gede Sunjaya Wirya, Selasa (12/11) kemarin, mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pukul 07.15 Wita. Pemilik ternak mengikat anak sapinya itu di kandangnya di utara Lapangan Umum Selat. Melihat, anak sapinya yang yang diikat itu sudah tidak ada di kandangnya, Komang Gede bersama istrinya berusaha mencari keberadaan anak sapi di sekitar lokasi kandang itu. Namun, anak sapi itu ti-

dak ditemukan. Hanya, tampak jejak-jejak sapi itu yang mengarah ke jalan. ‘’Pemilik sapi mengakui Minggu (10/11) sekitar pukul 18.00 wita, istrinya memberikan pakan anak sapi itu dalam keadaan talinya terikat. Berselang satu jam pemilik juga sempat melihat sapinya. Dan saat itu sapinya masih terikat. Tapi keesokan harinya, godel-nya sudah tidak ada di kandang, sehingga pemilik melaporkan kasus ini ke Polsek Selat,’’ ucap Sunjaya Wirya.

Malam harinya, kata Kapolsek, sekitar pukul 20.00 Wita, pihaknya mendapatkan laporan kalau ada salah seorang warga I Wayan Budha yang kebetulan masih keluarga pemilik ternak itu menjemput anaknya. Tibatiba di jalan umum dekat kandang ternak itu, ada seekor anak sapi yang hendak menyeruduk sepeda motornya.

Setelah kejadian itu, yang bersangkutan melaporkan hal itu kepada kadus setempat. ‘’Saat dicari bersama-sama, anak sapi terus berlari. Namun, akhirnya sapi itu bisa

Bali Post/ist

DITEMUKAN - Godel (anak sapi) milik I Komang Gede Serialih asal Banjar Dinas Abiantiing, Desa Amertha Bhuana, Selat, yang sebelunya diduga dicuri akhirnya ditemukan. ditangkap. Setelah dicek, anak sapi itu merupakan godel yang dilaporkan hilang,’’ tambah Sunjaya Wirya.

Selanjutnya, anak sapi itu dibawa ke kandangnya.

Jika dilihat tali pengingatnya memang terputus. Jadi, dapat disimpulkan anak sapi itu terlepas dari ikatan tali di kandangnya. Karena itu, tidak ada bekas dipotong. (kmb41)

Rabu Paing, 13 November 2019

Pagar Pengaman Devil Tears Ditambah Jadi 200 Meter Semarapura (Bali Post) -

Banyaknya titik rawan di objek wisata Devil Tears, Desa Lembongan, Nusa Penida, membuat Dinas Pariwisata menambah pagar pengaman tebing. Setelah sebelumnya telah terpasang sepanjang 120 meter, Dispar kembali memasang pagar pengaman 80 meter dalam APBD Perubahan. Ini untuk mencegah titiktitik rawan itu kembali memakan korban.

Bali Post/gik

PAGAR PENGAMAN - Kawasan objek wisata Devil Tears, di Desa Lembongan, Nusa Penida, setelah dipasangi pagar pengaman.

SOSOK Manfaatkan Hilir Tukad Unda Ngadatnya layanan PDAM Tirta Mahottama Klungkung mencuatkan kembali wacana untuk memanfaatkan hilir Kali Unda. Sebab, selama ini bagian hilir Kali Unda belum tergarap. Padahal, debit airnya cukup besar. Terlebih, sumber mata air PDAM Klungkung di Rendang, Karangasem, kerap bermasalah. Seperti jaringan pipa terputus, hingga ketergantungan terhadap listrik PLN, untuk mengaktifkan pompa, sebelum air bisa didistribusikan kepada pelanggan. “Sudah saatnya pemerintah daerah merencanakan pemanfaatan air di hilir Kali Unda, untuk diolah menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apalagi, para ahli telah menyatakan bahwa 2045 di Bali akan terjadi krisis air bersih,” kata tokoh masyarakat Klungkung Tjokorda Bagus Oka, Selasa (12/11) kemarin. Menurut tokoh Puri Agung Klungkung ini, krisis air bersih yang dampaknya begitu parah, maka perlu dilakukan terobosan baru untuk menanggulanginya. Pengelolaan hilir Kali Unda ini, bisa diinisiasi Pemerintah Provinsi Bali, dengan menggerakkan Pemkab Klungkung, Gianyar, Badung dan Pemkot Denpasar, untuk membuat badan usaha pengolahan air hilir kali Unda menjadi air konsumsi rumah tangga. Ide ini sesungguhnya sudah mencuat sejak era Bupati Tjokorda Gede Ngurah, dimana sudah disiapkan tanah 1,6 hektar lebih sebagai pusat produksi. Sejumlah peneliti, kata dia, juga sudah menyarankan agar potensi ini segera dikelola. Karena kebutuhan air di kabupaten lain, juga terus meningkat. “Gianyar sudah punya fasilitas pengolahan tersebut, tetapi tidak ada salahnya bergabung.

Kalau menanti investor membangun usaha tersebut pasti akan lama. Ini mungkin akan terlambat dan yang sangat memberatkan masyarakat pengguna adalah airnya akan mahal,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap ide ini segera direlisasikan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara berkelanjutan. (gik)

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Nengah Sukasta, belum lama ini mengatakan, bahwa dengan langkah ini, titik-titik rawan yang kerap menjadi TKP kecelakaan bagi wisatawan sudah terpagari sepenuhnya. Titik rawan tersebut berupa tebing terjal, yang kerap menjadi lokasi wisatawan untuk berswafoto. Namun, kerap datang gelombang tinggi yang menarik wisatawan jatuh dari atas tebing. “Total titik yang rawan memang yang sejauh 200 meter ini saja. Sekarang sudah terpagari semua.

Setelah ini, semoga wisatawan paham batasan aman agar tidak kembali jatuh dari tebing,” katanya.

Sukasta menambahkan, tahap pertama pada APBD Induk 2019, sebelumnya sudah dipasang pagar pengaman didestinasi tersebut, sepanjang 120 meter dengan menghabiskan anggaran Rp 70 juta. Pagar tersebut sudah rampung dipasang, dengan bahan kayu ulin dan tambang. Pagar ini nantinya

untuk menghalangi wisatawan mengambil foto terlalu dekat dengan bibir tebing, yang kerap kali menyebabkan kecelakaan. Selain itu, papan peringatan juga tetap dipasang. Sehingga wisatawan menghindari titik-titik rawan.

Sementara pada anggaran perubahan ini, kembali dipasang pagar pengaman sepanjang 80 meter dengan anggaran sekitar Rp 39 juta.

Bahannya pun sama, tali tambang dan kayu ulin.

Objek wisata Devil Tears di Lembongan, menjadi salah satu destinasi yang paling ramai dikunjungi wisatawan.

Namun, lokasi ini juga menjadi destinasi di Nusa Penida, yang paling rawan menyebabkan wisatawan. Ketika berwisata di destinasi ini, wisatawan kerap berdiri di pinggir tebing karang curam. Situasi demikian sangat membahayakan, bahkan beberapa kali memakan korban. Objek ini memang cukup menarik. Banyak wisatawan ke sana lalu berfoto dengan latar belakang

cipratan gelombang samudera hindia. Kecelakaan fatal yang menyebabkan korban jiwa sering terjadi, karena wisatawan kerap berfoto tanpa mengindahkan keselamatan mereka.

Secara keseluruhan, Dispar juga membuat perencanaan menyeluruh untuk segera menata tanah milik pemerintah daerah dari pinggir pantai dari ujung ke ujung. Langkah-langkah ini dilakukan agar nantinya tempat-tempat lainnya yang masih layak, bisa dipakai tempat rekreasi, sehingga bisa lebih berfungsi ketika tamu berkunjung.

“Tahun 2020 destinasi wisata di Nusa Penida seperti Pantai Atuh, Pantai Crystal Bay, Pantai Billabong, Pasih Uwug, Klingking Beach, Pantai Devil Tears maupun objek wisata yang lainnya harus segera dibuatkan perencanaan menyeluruh, baik itu sarana prasarana fasilitasnya, infrastrukturnya maupun keamanannya,” katanya. (kmb31)

Sampan Oleng, Muatan Sembako Jatuh ke Laut Semarapura (Bali Post) Sebuah sampan cepat penuh muatan sembako, kehilangan keseimbangan saat hendak menurunkan muatan, Selasa (12/11) kemarin.

Itu terjadi, karena buruh menurunkan barang di bagian bawah lebih dulu, sehingga sampan kehilangan keseimbangan, oleng ke kanan dan muatan di bagian atas jatuh

ke laut. Akibat kejadian ini, pemiliknya mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Kapolsek Nusa Penida AKP Komang Reka Sanjaya mengatakan, Sampan Sari Asih milik Dewa Gede Oka, awalnya berangkat dari Pelabuhan Tradisional Banjar Bias, Desa Kusamba, sekitar pukul 12.30 wita. Sampan penuh muatan sembako ini berlayar pelan

menuju Pelabuhan Tradisional Mentigi Desa Batununggul. Setelah tiba di pelabuhan, sekitar pukul 14.00 Wita, para buruhnya satu per satu turun membantu mengangkut barang.

Adapun barang yang dimuat sampan ini, berupa bahan kelontong, baik yang di bawah maupun di atas.

Selain itu, yang bagian atas

juga penuh kebutuhan sehari-hari yang rencananya akan dijual di Pasar Mentigi Nusa Penida. “Sebenarnya gelombang di pesisir tidak terlalu tinggi. Sampannya oleng, karena bagian atasnya penuh muatan. Sementara yang diturunkan barangnya, justru lebih dulu bagian bawah. Sehingga sampan kehilangan keseimbangan dan

oleng,” kata Reka Sanjaya.

Sejumlah buruh berusaha menyelamatkan barangbarang yang mengambang di atas laut. Namun, tidak semua bisa diselamatkan.

Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pemilik barang diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 20 juta. (kmb31)

Gelar Karya Agung, ”Pangempon” Dadya Agung Pasek Gelgel Pegatepan Melasti ke Klotok Semarapura (Bali Post) Pangempon Pura Dadya Agung Pasek Gelgel, khususnya warih Pasek Gelgel Pegatepan, Desa Gelgel, Klungkung menggelar upacara melasti ke Segara Watu Klotok, Desa Tojan, Selasa (12/11) kemarin. Ritual melasti untuk menyucikan seluruh pralingga Ida Batara sekaligus nunas tirta ini, serangkaian Karya Agung Ngenteg Linggih Tawur Balik Sumpah Agung Padudusan Manawa Ratna di pura ini, yang sudah berabad-abada belum pernah dilakukan pada tingkatan utama.

Panitia menegaskan, puncak karya agung akan dilangsungkan Sabtu (16/11) nanti, kemudian nyejer selama seminggu hingga 23 November nanti.

Ketua Panitia I Wayan Ardana mengatakan, melasti dimulai sekitar pukul 07.30 wita.

Melasti diikuti pamedek dari seluruh Bali.

Mereka berjalan kaki sekitar 5 kilometer mengiringi pralingga Ida Batara menuju Pantai Klotok. Selain melasti, serangkaian upacara juga dilaksanakan nuwur Tirta Kamandalu di tengah laut, dengan sarana caru mancasata, panengkeb bebek belang kalung dan pakelem kambing, bebek selem, bangkit sarandu dan bangkit selem di tengah laut. “Tirta ini akan digunakan saat puncak karya agung nanti,” tegas Ardana.

Prosesi nuwur tirta ini, dilakukan dengan cara pamedek naik jukung ke tengah laut sambil membawa botol dalam keadaan tertutup rapat. Botol ini diikat dengan tali dijatuhkan ke laut. Setelah dihaturkan berbagai sarana upacara, botol itu langsung diangkat dan berisi air sebagai tirta. Karya agung ini, kata Ardana, mengambil tingkatan utama. Tingkatan ini adalah yang paling tinggi. Tingkatan ini sudah berabad-abad belum pernah dilaksanakan. Sehingga, para pangempon saat ini begitu antusias.

“Terakhir kali, pernah dilaksanakan sekitar 1989 silam. Namun tingkatannya tidak tingkat utama. Selama ini sebatas piodalan biasa setiap Tumpek Wayang,” kata Ardana. (gik)

Bali Post/gik

MELASTI - Pangempon Pura Dadya Agung Pasek Gelgel di Pegatepan saat mengiringi pralingga Ida Batara melasti ke Pantai Klotok.

Kasus ”Bullying”, Anak-anak Tak Kebal Hukum Semarapura (Bali Post) Vonis terhadap kasus bullying yang melibatkan beberapa anak, cukup membuat sejumlah pihak lega. Artinya, perilaku demikian, tetap dianggap salah di mata hukum, sehingga proses hukum tetap berjalan meski lebih bersifat mendidik. Melihat penanganan kasus demikian, Ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Klungkung Made Kariada, belum lama ini, menilai meski para pelakunya masih anak-anak, namun proses hukum tetap berjalan. Sehingga aparat penegak hukum bisa memperlihatkan cermin keadilan.

Kariada mengungkapkan, kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

Dalam video yang viral, para

terdakwa saat itu dengan leluasa melakukan kekerasan karena merasa masih berusia di bawah umur. Saat itu, para terdakwa ini mungkin berasumsi tidak akan terkena hukuman pidana, karena gencarnya isu-isu perlindungan anak. “Kasus ini memperlihatkan anakanak tetap diproses hukum.

Hanya model hukumannya berbeda karena lebih bersifat mendidik,” tegasnya.

Menurut Kariada, proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan upaya diversi juga adalah proses hukum. Karena proses diversi juga mendapatkan penetapan pengadilan. Orang yang sudah pernah diversi 1 kali, jika melakukan tindak pidana lagi tidak akan ada

diversi lagi. Sehingga jika anak di bawah umur sudah sempat menjalani diversi, dan kembali melakukan tindakan melanggar hukum, maka bisa langsung diproses, tanpa melalui tahap diversi lagi.

Menurutnya, diversi itu hukuman yang bersifat mendidik, dengan tetap mendapat pengawasan dan pendidikan dari orangtua secara lebih baik. Orang tua juga sebenarnya mendapat hukuman untuk mendidik dan membina anaknya dengan baik. Karena dalam upaya diversi, orangtua juga diingatkan bahwa jika melakukan tindak pidana lagi tidak akan ada upaya diversi.

Upaya diversi sesungguhnya sebagai proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga pelaku penganiayaan dan bullying terhadap Ni Ketut APP (15), yakni P (16), Kadek KD (17), dan Komang P (16) telah menjalani vonis di Pengadilan Negeri Semarapura. Ketiganya dinyatakan bersalah dan divonis 6 bulan penjara, dengan masa percobaan 1 tahun. Para terdakwa pun setiap bulannya harus wajib lapor selama satu tahun penuh.

Kasi Pidum Kejari Klungkung Ahmad Fatahila menjelaskan, vonis ini lebih sedikit, daripada tuntutan jaksa yakni 1 tahun penjara, dengan masa percobaan hingga 2 tahun. Meski demikian, selama sebulan, selain harus wajib lapor selama seta-

hun penuh, ketiga terdakwa dicekal untuk ke luar Bali.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Klungkung mengamankan tiga tersangka dalam kasus kekerasan terhadap Ni Ketut APP (15), antara lain Komang P (16), P (16) dan Kadek KD (16). Ketiganya diancam dengan Pasal 80 jo Pasal 76 UU 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara selama 3 tahun.

Namun karena pelaku masih di bawah umur, penyelesaian kasus ini diupayakan diversi.

Proses diversi dilakukan di semua tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku, serta keluarga masing-masing. Namun pihak korban tetap menolak. (kmb31)

Made Kariada

Rabu Paing, 13 November 2019

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Sales & Sopir kanvas L300 rajin SriusGaji,UM+Instv081338085868

BVC Krj Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt semua usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunan Resto pasti berangkat Line WA081375409869&087754689692

PROPERTY

B.BP.001.11.19.0000283

B.BP.004.11.19.0000275

Dcr Pembantu rmh tangga niat kerja, jujur hub.081236760188 B.BP.004.11.19.0000270

Dcr Therapist Spa & Salon utk di Villa Hub.087860600877

DIJUAL TANAH

SERVICE

BENGKEL LAS Free

n

Desig

Tnh 3are(10x30)SHM,Gatsu Timur Pgr Kllg,Jl.10M,08123899391 TP

B.BP.001.11.19.0000300

Money Back Guarantee �

KEHILANGAN Hlg STNK BA 6004 KD No,Mesin 2S6652703 An.Wido Arneldi

B.BP.001.11.19.0000301

PENGUMUMAN

B.BP.154.11.19.0000308

Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

SERVICE

Dicari Accounting wanita berpengalaman mengerti pajak utk Toko Prima Moda,Jl.Teuku Umar 133 Dps T.236735 B.BP.004.11.19.0000269

Dicari Admin & Desainer Grafis Hub.087861340445 B.BP.001.11.19.0000220

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

SERVICE

G.01

BIRO JASA

DIJUAL MOBIL

BIRO JASA

RUPA - RUPA

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

Rabu Paing, 13 November 2019

KASN Minta Bupati Segera Isi Jabatan Eselon II Bangli (Bali Post) – Banyak kursi jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Bangli yang lowong selama beberapa tahun terakhir, mendapat perhatian dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selasa (12/11) kemarin, KASN datang langsung ke Kabupaten Bangli untuk meminta informasi dan klarifikasi Bupati terkait kekosongan jabatan tersebut. KASN menyarankan Bupati segera melaksanakan mutasi dan pengisian jabatan kosong sehingga kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bangli bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

BPD - Sebanyak 417 anggota BPD di Kabupaten Bangli dilantik kemarin.

Bali Post/ist

Anggota BPD Diminta Pahami Tugas dan Fungsi

Bangli (Bali Post)Sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta mengerti dan memahami kedudukan tugas dan fungsinya serta hak dan kewajibannya. Sehingga dengan demikian anggota BPD akan mampu berperan secara maksimal untuk kelancaran penyelenggara pemerintahan desa. Hal itu ditekankan Bupati Bangli I Made Gianyar saat melantik 417 anggota BPD periode 2019-2025 di Balai Banjar Tiga, Desa Tiga, Susut, Selasa (12/11) kemarin.

Gianyar juga meminta agar keberadaan BPD dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di desa. Selain itu, BPD juga diharapkan mampu menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kerukunan serta menjaga kekompakan segenap elemen yang ada di desa. “Kalau boleh saya

katakan, tugas BPD itu cukup berat. Melaksanakan musyawarah desa, membahas rancangan APBDes, mengawasi pelaksanaan APBDes dan kembali melaksanakan musdes pertanggungjawaban kepala desa. Jadi BPD harus tahu betul tugas pokok dan fungsinya,’’ kata Gianyar.

Pada kesempatan itu, Bupati Made Gianyar juga mengajak seluruh anggota BPD agar bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan perbekel dan perangkat desa. BPD harus menjadi jembatan utama yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat. “Dalam membangun desa, BPD harus berpartner dengan perbekel. Selama tujuannya untuk kebaikan BPD dan perbekel harus saling bersinergi,’’ harapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bangli Riana Putra. Menurutnya untuk membangun desa,

antara BPD dan perbekel harus bisa bersinergi tanpa mengesampingkan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap perbekel utamanya APBDes. Ia juga mengajak agar BPD juga bisa ikut menggali potensi yang ada di desa untuk kepentingan masyarakat. “Saya berharap BPD mampu bekerja sama dengan perbekel dan perangkat desa, sehingga program kegiatan yang ada di desa dapat berjalan dengan baik, yang ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.

Sebanyak 417 anggota BPD yang dilantik kemarin merupakan BPD dari 60 desa di Kabupaten Bangli. Acara pelantikan dihadiri pejabat Forkompinda Bangli, Kepala Dinas PMD Bangli I Dewa Agung Riana Putra, Camat Susut A.A. Bintang Ari Sutari, Camat Bangli Wayan Wardana, Ketua Forkom Perbekel Bangli dan undangan terkait lainnya. (kmb40)

Pemkab Siap Tambah Anggaran KPU Bangli (Bali Post) – Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyetujui usulan tambahan anggaran pilkada yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli. Tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 852 juta lebih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli Ida Bagus Giri Putra saat dikonfirmasi, Selasa (12/11) kemarin, mengungkapkan usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU Bangli beberapa waktu lalu sudah mendapat persetujuan Bupati Bangli. KPU mengusulkan tambahan anggaran menyusul keluarnya surat dari Menteri Keuangan tentang perubahan honorarium ad hoc. Dengan adanya perubahan itu, honorarium petugas ad hoc kini mengalami kenaikan dari sebelumnya. “Itu sudah disetujui Pak Bupati. Saya selaku staf beliau kan harus mencarikan dana itu. Kita akan penuhi sesuai arahan Bupati. Tapi sekarang seperti apa, masih sedang proses penyusunan

APBD,” kata Giri Putra.

Dikatakannya, sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Pemkab Bangli memberikan hibah dana kepada KPU untuk pelaksanaan Pilkada 2020 per 1 Oktober lalu. Kenapa NPHD 1 Oktober, untuk mengantisipasi calon perseorangan. “Nanti kalau calon perseroangan tidak ada yang daftar, berarti sisa dana yang sudah kita beri ke KPU kan harus disetor lagi. Dari sisa dana yang tidak terpakai itu, mudah-mudahan bisa digunakan untuk memenuhi kekurangan yang ada,” terangnya. Ditanya terkait belum cairnya dana hibah yang telah disepakati, Giri Putra mengatakan akan mengecek dulu ke Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPU Bangli mengusulkan tambahan anggaran Pilkada Bangli 2020 ke Pemkab Bangli. Hal itu dilakukan menyusul keluarnya surat Menteri Keuangan RI Nomor 735 yang ditindaklan-

juti dengan surat KPU RI Nomor 2121 tentang perubahan honorarium ad hoc.

Ketua KPU Bangli Putu Pujawan, Kamis (7/11) mengungkapkan, semula KPU Bangli mengusulkan besaran honorarium badan ad hoc Pilkada Bangli tahun 2020 sebesar Rp 6.555.200.000.

Besaran honor itu mengacu surat Menteri Keuangan RI Nomor S-118 dan telah disetujui oleh Pemkab Bangli sesuai surat NPHD nomor 280/131/NPHD/PPKP/2019 717/PP 01.2-SPj/106/KPUKab/X/2019.

Kemudian belum lama ini, Menteri Keuangan menyetujui usulan KPU RI tentang kenaikan honorarium ad hoc. Dengan disetujuinya usulan itu, otomatis menyebabkan terjadinya perubahan besaran honorarium yang signifikan. Pujawan mencontohkan, Ketua KPPS yang semula honornya Rp 550 ribu, kini naik menjadi Rp 900 ribu. Begitu juga dengan petugas ad hoc lainnya. (kmb40)

Asisten KASN Bidang Monev John Ferianto ditemui sore kemarin mengungkapkan, kunjungannya ke Kabupaten Bangli dalam rangka menindaklanjuti kunjungan DPRD Bangli ke KASN beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan dewan saat itu, pihaknya mendapat informasi bahwa banyak jabatan eselon II di Bangli yang kosong. “Hari ini kami mau minta klarifikasi dan informasi dari BKD-nya, Pak Bupatinya, Sekdanya. Kita tidak boleh terburu-buru, kita harus kumpulkan dulu informasinya,” kata John.

Nantinya informasi dan data yang didapat selanjutnya akan dirapatkan di KASN. Untuk selanjutnya diambil langkah-langkah ke depannya. “Saya belum bisa memutuskan karena saya belum ketemu Bupati,” ujarnya saat ditemui usai melakukan audensi dengan Komisi I DPRD Bangli.

John mengatakan, sesuai aturan jabatan kosong tidak boleh diisi pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt.) dalam waktu lama. Masa waktu pejabat Plt. paling lama tiga bulan. Pejabat Plt. bisa diperpanjang sambil menunggu dilantiknya pejabat definitif.

Diungkapkan juga oleh John bahwa pada 28 Agustus 2019 lalu, KASN sempat mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan rotasi/ mutasi jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Bangli.

Sebelum kemudian dilanjutkan dengan pengisian jabatan lowong melalui mekanisme seleksi jabatan terbuka. Namun, dia mendapat informasi sampai sekarang rekomendasi mutasi jabatan itu belum ditindaklanjuti Bupati. Sesuai ketentuan, rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN mestinya ditindaklanjuti 10-15 hari setelahnya. “Karena belum ditindaklanjuti ini kami mau minta klarifikasi.

Kami ingin tahu apa yang menjadi alasan dan kendala. Kami pada intinya ingin dorong agar dilaksanakan

mutasi, selanjutnya untuk mencegah kekosongan jabatan dilaksanakan seleksi terbuka,” jelasnya.

Diharapkan mutasi dan pengisian jabatan lowong di Bangli bisa dilaksanakan sebelum 8 Januari 2020.

Sebab sesuai aturan, Bupati yang daerahnya melaksanakan pilkada tidak boleh melaksanakan mutasi enam bulan sebelum atau enam bulan sesudah Pilkada. Kecuali sudah mendapat izin dari Kemendagri.

Dia berharap dengan segera terisinya semua jabatan eselon II nanti kegiatan pemerintahan di Kabupaten Bangli bisa berjalan lancar. “Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh anggota dewan, jabatan yang terlalu lama kosong akan mengganggu penyerapan anggaran, mengganggu keseriusan OPD itu dalam melaksanakan kegiatan, dan mengganggu

pelayanan ke masyarakat. Karena Plt. ini kan tidak kuat, kewenangannya terbatas,” imbuhnya.

Ketika dimintai konfirmasi, Bupati Made Gianyar mengatakan akan mendaklajuti pengisian jabatan lowong itu bulan ini. “Ya bulan November ditindaklajuti,” ujarnya singkat.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun saat ini terdapat sekitar 11 posisi jabatan eselon II di Bangli yang dibiarkan kosong. Ter-

Bali Post/ist

Karena belum ditindaklanjuti ini kami mau minta klarifikasi. Kami ingin tahu apa yang menjadi alasan dan kendala. Kami pada intinya ingin dorong agar dilaksanakan mutasi, selanjutnya untuk mencegah kekosongan jabatan dilaksanakan seleksi terbuka.

Derita Katarak, Lansia Gantung Diri Bangli (Bali Post) – Seorang lansia di Banjar/Desa Bunutin, Kintamani ditemukan tewas gantung diri di pohon jeruk.

Diduga, korban I Wayan Komot (93) nekat mengakhiri hidupnya lantaran depresi sakitnya tak kunjung sembuh. Menurut keterangan sejumlah saksi, korban menderita katarak dan sulit buang air besar (BAB) selama dua bulan.

Peristiwa gantung diri yang terjadi Selasa (12/11) kemarin pertamakali diketahui menantu korban, I Made Gara (60), dan Ni Wayan Mukun (85), istri korban.

Awalnya sekitar pukul 04.30 Wita saksi yang hendak mencari korban, tidak menemukan korban di kamarnya. Kemudian saksi mencari korban di sekitar rumah namun tidak ketemu.

Korban akhirnya ditemukan di kebun jeruk milik Nang Suci yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah korban. Saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal gantung diri di pohon jeruk. Mendapati hal itu, saksi selanjutnya meminta pertolongan ke tetangganya dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintamani.

Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi mengatakan, sekitar pukul 07.00 Wita personel Polsek Kintamani turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Kuat dugaan korban tewas karena gantung diri, sebab pada leher korban ditemukan bekas jeratan dan adanya cairan pada kemaluan sebagaimana korban gantung diri.

Mengenai motif korban gantung diri, Sulhadi mengatakan diduga karena depresi sakitnya tidak kunjung sembuh. “Berdasarkan keterangan saksi bahwa korban sering mengeluh karena di usianya yang sudah tua sakitnya tidak kunjung sembuh. Korban mengalami sakit katarak dan mengalami masalah pada perut tidak bisa BAB selama dua bulan,” jelasnya. (kmb40)

Bantuan Bawang Merah Menurun Bangli (Bali Post) – Tahun 2020 mendatang Bangli akan kembali digelontor bantuan oleh pemerintah pusat untuk pengembangan bawang merah. Namun, volume batuannya menurun dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli, pada tahun 2020 mendatang Bangli akan diberikan bantuan untuk pengembangan kawasan bawang merah seluas 20 hektar. Bentuk bantuan berupa benih biji, pupuk kimia dan pupuk organik cair. Selain bawang merah, Bangli juga akan kembali diberi bantuan pengembangan kawasan bawang putih seluas 100 hektar. Bentuk bantuan yang diberikan sama berupa benih biji, pupuk kimia dan pupuk organik cair.

Kasi Tanaman Hortikultura Ni Made Yusri

M e r t h a W a h y u n i m e ngatakan, dibandingkan tahun sebelumnya, bantuan bawang merah untuk tahun 2020 mengalami penurunan. Tahun 2019 ini Bangli mendapat bantuan pengambangan bawang merah seluas 40 hektar, sementara 2020 hanya 20 hektar. “Untuk hortikultura memang menurun bantuannya, karena APBN sekarang kebanyakan diarahkan ke pangan,” terangnya.

Sedangkan untuk bawang putih, bantuannya masih sama seperti tahun lalu.

Dijelaskan Yusri, sesuai prosedur, kelompok tani yang bisa difasilitasi pengembangan bawang merah harus mengajukan proporsal ke Dinas PKP. Sementara ini sudah ada 6 kelompok yang mengajukan proposal. Nantinya kelompok tani tersebut akan diverifikasi ke lapangan sebelum di SKkan. “Apakah sudah valid

diri dari dua jabatan asisten Sekda, tiga jabatan staf ahli Bupati, jabatan Kadis Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kadis Perpustakaan dan Arsip, Kadis Pol PP dan Damkar, Kadis pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP), Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Kesbangpol. Oleh Bupati kekosongan jabatan tersebut selama ini diisi Plt. Jumlah jabatan eselon II yang kosong akan kembali bertambah akhir tahun ini, lantaran ada empat pejabat yang memasuki masa pensiun, yakni Kadis PUPRPerkim, Kadisperindag, Kadiskominfosan, dan Kepala BKPAD. (kmb40)

kelompoknya, apakah ada lahan, nanti akan kami verifikasi ke lapangan berdasarkan proposal,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya, pengembangan bawang merah cocok dilakukan di daerah yang berketinggian 400 dpl. Sementara bawang putih, cocok dikembangkan di daerah dengan ketinggian di atas 800 dpl seperti wilayah Desa Belandingan dan Songan.

Tujuan utama pemerintah mengemb angkan kawasan bawang merah dan bawang putih yakni untuk mengamankan produksi. Di samping itu untuk menekan inflasi.

Selama ini bawang merah maupun putih masih banyak diimpor dari luar negeri. “Dengan penanaman rutin di Indonesia, maka import bisa dikurangi.

Inflasi juga bisa dikurangi karena penanaman terus menerus,” imbuhnya. (kmb40) Bali Post/ist

OLAH TKP - Polisi melakukan olah TKP korban gantung diri.

Rabu Paing, 13 November 2019

OLAHRAGA

15

Relakan Pemain ke Timnas

Bali United Patuhi Surat PSSI

Sidoarjo (Bali Post) – Pelatih Bali United Stefano Cugurra Teco agak kecewa dengan Persipura Jayapura yang memainkan Muhammad Tahir dalam laga kontra Bali United di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/11).

Tim Perseden Denpasar

Bali Post/ist

Perseden Siap Hadapi Perselobar Denpasar (Bali Post) Kesebelasan Perseden Denpasar selaku wakil Rayon Bali pada Kompetisi Liga 3, di fase babak regional wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali, NTB, NTT) akan bertandang ke Lombok Barat meladeni tuan rumah Perselobar pada Senin (18/11) mendatang. Kemudian, Perseden akan menjamu Perselobar di Lapangan Kompyang Sujana pada Sabtu (23/11) mendatang.

Direktur Kompetisi Asprov PSSI Bali Gede Made Anom

Prenatha, di Denpasar, Selasa (12/11) kemarin menuturkan, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara melibatkan empat tim, yakni Perseden (Bali), Perselobar dan Persebi Bima (NTB), serta Malaka (NTT). ‘’Untuk wilayah NTB di wakili dua tim, mengingat peserta Kompetisi Liga 3 Rayon NTB cukup banyak, dan akan memakan waktu yang lama,’’ ujar Anom Prenatha.

Sementara wakil NTB lainnya Persebi Bima akan melakoni laga away ke Malaka

pada Senin (18/11). Persebi kemudian menjamu Malaka pada Sabtu (23/11). ‘’Jadi, laga Perseden melawan Perselobar, serta Persebi meladeni Malaka sengaja digelar berbarengan,’’ tutur Anom Prenatha.

Selanjutnya, tim pemenang antara Perseden dan Perselobar, serta Persebi dan Malaka akan saling bertemu. ‘’Dua tim pemenang inilah yang akan melaju ke babak putaran nasional, sebagai wakil Bali dan Nusa Tenggara,’’ ungkapnya.

(022)

Secara Masif Contoh pelatihan yang bisa dipilih adalah barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi programing hingga coding. ‘’Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif, beberapa saya sudah melihatnya,’’ kata Presiden Jokowi. Tempat pelatihan ketiga barulah Balai Latihan Kerja (BLK).

Menurut Presiden Jokowi, selain para pencari kerja baru, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling maupun

upskilling. ‘’Kembali lagi tolong diberikan juga kepada swasta BUMN untuk BLK. Coba komunikasi dengan swasta yang sudah berkecimpung,’’ katanya.

Anggaran kartu prakerja tersebut untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler. Total anggaran untuk akses digital sebanyak Rp 3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang.

Secara rinci, akses digital (skilling/reskilling) terdiri atas anggaran pelatihan sebesar Rp 2 juta, insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei sebesar Rp 150 ribu.

Sementara itu, total anggaran untuk akses reguler sebesar Rp 3,83 triliun yang terdiri atas skilling sebesar Rp 3,06 triliun dengan target 400 ribu peserta dan reskilling sebesar Rp 765 miliar dengan target 100 ribu

peserta. Adapun rincian untuk akses reguler skilling terdiri atas pelatihan sebesar Rp 6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp 900 ribu, insentif Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp 150 ribu.

Sementara itu, untuk akses reguler reskilling terdiri atas pelatihan dengan anggaran Rp 6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp 900 ribu, insentif sebesar Rp 500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp 150 ribu.

Penerima Kartu Prakerja adalah individu yang baru lulus/kuliah namun belum mendapatkan pekerjaan, individu yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan kemampuan tambahan, dan individu yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ingin mencari pekerjaan baru. (ant)

Titik Balik

Menurutnya, upacara Abhiseka ini pertama kalinya dilaksanakan setelah 1.163 tahun. ‘’Sebelumnya tidak pernah ada ritual keagamaan seperti ini. Namun, setelah ditemukannya satu prasasti yang berisi tentang tanggal pendirian Candi Prambanan yakni 12 November 856 M dan ritual yang menyertainya, umat Hindu kemudian menggelar

Abhiseka. Jadi inti Abhiseka ini memperingati pendirian Candi Prambanan,’’ katanya.

Koordinator Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DIY ini mengungkapkan kondisi Candi Prambanan setelah Mataram Hindu pindah ke Jawa Timur, kondisi candi menjadi ‘’terbengkalai’’. ‘’Ditambah lagi dengan adanya letusan Gunung Merapi yang mengubur candi. Baru beberapa ratus tahun ini mulai terawat,’’

katanya.

Ia mengatakan, Abhiseka ini menjadi salah satu titik balik untuk mengembalikan energi. Kekuatan itulah yang nantinya berimbas pada manusia dan alam. ‘’Jadi Abhiseka ini untuk menguatkan energi dan getaran itu,’’ katanya.

Made Astra mengatakan tahun depan upacara ini akan rutin dilakukan. ‘’Agar kekuatan atau energi ini terus ada karena nanti berimbas kepada umat,’’ katanya. (ant)

Tahir seharusnya telah bergabung dalam pemusatan Timnas Indonesia senior mulai Minggu (10/11). Coach Teco kesal karena dua pemain Bali United yang dipanggil ke Timnas senior, Irfan Bachdim dan Ricky Fajrin, telah bergabung sehingga keduanya absen lawan Persipura.

Karena itu, Teco meminta PSSI dan PT LIB memberi sanksi tegas kepada M Tahir, pemain yang telah dipanggil timnas tetapi masih bermain untuk klubnya. ‘’Saya hanya tunggu PSSI punya sikap tegas berikan sanksi atau apa. Saya mau lihat nanti,’’ tegas Teco.

Pelatih asal Brazil ini mengatakan, sekarang tim pelatih ingin melihat PSSI (PT LIB) apakah serius mengurus sepak bola secara profesional atau tidak. ‘’Tim saya dapat surat dari PSSI kemarin, pemain saya sudah harus masuk hotel hari Minggu. Surat yang sama ini pasti datang ke Persipura juga,

tapi kita lihat pemain mereka bermain hari ini (kemarin red),’’ ujarnya.

Jika keputusan PSSI seperti ini, pasti nanti semua tim ingin pakai sistem seperti ini, tak mau lepas pemain,’’ kritik mantan pelatih Persija Jakarta ini.

Tidak hanya Persipura, saat laga Persija Jakarta vs Pusamania Borneo FC di Jakarta, kemarin, dua pemain yang dipanggil Timnas Indonesia senior, Andritany Arhiasa dan Lerby Eliandri, juga masih bermain bersama klubnya masingmasing. Situasi ini membuat Teco semakin geram.

Harusnya semua tim yang pemainnya dipanggil Timnas Indonesia, komitmen dengan isi surat dan harus segera bergabung 10 November 2019 di Jakarta. Ternyata hanya Bali United yang menunjukkan komitmen. Padahal, dalam laga kemarin sudah kehilangan empat pemain utama akibat sanksi akumulasi kartu. (kmb33)

Meski Situasi Mencekam

Hongkong Open Tetap Digelar

Hongkong – Situasi di Hongkong tengah mencekam. Sejumlah aksi demonstrasi terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pada Senin (11/11) menjadi puncak eskalasi kerusuhan Hongkong. Polisi menembak demonstran dalam jarak dekat. Di lokasi lain ada pula seorang pria yang dibakar massa antipemerintah. Kedua korban kini dalam kondisi kritis dan masih ditangani di rumah sakit secara intensif.

Di tengah situasi ini, ajang bulu tangkis Hongkong Open 2019 tetap digelar mulai Selasa (12/10) kemarin. Ada beberapa laga kualifikasi dan babak pertama yang dihelat.

Pasangan ganda campuran tuan rumah Ng Tsz Yau/ Yeung Ming Nok melaju ke babak utama usai mengalahkan rekan senegara, Yeung Shing Choi/Fan Ka Yan, 2114, 21-13. Usai laga, Yeung mengaku tetap memberikan yang terbaik meski Hongkong

Pergub 45 juga mengatur tentang pengembangan bangunan hijau, bangunan yang memiliki keseimbangan antara energi yang dihasilkan serta energi yang digunakan (zero energy building). ‘’Bangunan hijau yang akan dikembangkan adalah yang memiliki karakter tropis dan sesuai dengan arsitektur tradisional Bali,’’ jelas mantan anggota DPR-RI ini.

Selain itu, lanjut Koster, desain atau tata letak bangunan memanfaatkan sinar matahari secara optimal. Kemudian material bangunannya ramah lingkungan, alat kelistrikan dan transportasi dalam gedung yang hemat listrik, memakai sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dan pemanfaatan teknologi surya lainnya, serta melakukan efisiensi sumber daya air. Meli-

trik bersumber dari energi bersih secara proporsional memperoleh tarif listrik khusus atau tarif hijau dari pelaku usaha ketenagalistrikan. Pelaku usaha ketenagalistrikan harus melakukan konversi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan/atau bahan bakar minyak ke pembangkit listrik energi bersih. ‘’Konversi dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pelaku usaha ketenagalistrikan dengan pemerintah daerah dan/atau paling lama sesuai umur ekonomis pembangkit,’’ imbuh Ketua DPD PDI-P Bali ini.

Sementara itu, Pergub 48 terdiri dari 17 bab dan 25 pasal.

Koster menyebut kebijakan percepatan penggunaan KBL berbasis baterai diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam Bali serta meminimalkan kerusakan situs warisan budaya dan bangunan Rabu, 13 November 2019

05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06 :00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Nilai-nilai Tatwa Susila dan Upacara (2) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun Ball Khrisna (1) 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Dialog Interaktif Dinas Kesehatan 10:05 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Lejel Homeshopping 11:00 Wita Seputar Bali Terkini

11:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:30 Wita Ocydia Home Shooping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Nilai-nilai Tatwa Susila dan Upacara (3) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shooping 15 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Agrobisnis Pengembangan Cacing dan Pengolahan 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Dunia Kita

16:30 Wita Folk Song 17 :00 Wita Ocydia Home Shooping 17:30 Wita Kartun Ball Khrisna (2) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Wirasa Peduli Sesama 21:30 Wita Mahadewi Waspada Obesitas 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Setra Pikat Dawan Klungkung (5) 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shooping 23:30 Wita Bali Channel

sedang tidak kondusif. ‘’Di saat apa yang terjadi di kota saat ini, fans tetap datang mendukung. Para suporter mendukung total para atlet Hongkong,’’ kata Yeung.

Yeung Ming Nok juga tampil di ganda putra berpasangan dengan Chang Tak Ching. Mereka mengalahkan pasangan Taiwan, Chang Kochi/Lu Chia-pin 21-18, 21-17. ‘’Orang-orang Hongkong bersorak membantu kami.

Para suporter luar biasa.

Meskipun di luar banyak demonstrasi, kami tetap fokus pada pertandingan,’’ kata Chang.

Sejumlah atlet Indonesia juga tampil di Hongkong Open hari ini. Salah satunya, ganda campuran Hafiz Faizal/ Gloria Emanuelle Widjaja.

Mereka melaju ke babak kedua usai menundukkan pasangan Taiwan Wang ChiLin/Cheng Chi Ya lewat rubber game, 17-21, 21-8, 21-13. (kmb33)

Sering Rusak Kendati, lanjut Koster, Denpasar menugaskan pula 10 orang untuk mengatur keluarmasuk truk sampah. Sedangkan Badung hanya menyiapkan satu unit ekskavator yang juga dalam kondisi sering rusak.

Selain itu, hanya menugaskan satu orang untuk mengoperasikannya. ‘’Bagaimana tidak kelabakan di sana. Sampah terus mengalir. Pantas saja masyarakat di sana ribut karena bau terus, kebakaran lagi. Marahlah klian sama pecalangnya, ditutuplah tempat itu. Yang nutup ini bukan gubernur, tapi klian adat bersama

pecalangnya,’’ jelasnya.

Koster menambahkan, TPA Suwung harus menjadi perhatian khusus karena lokasinya sangat strategis. Yakni bersebelahan dengan By-pass Ngurah Rai menuju Bandara Ngurah Rai, perairan, dan Pelabuhan Benoa. Oleh karena itu, Pemprov Bali ikut berkontribusi menyediakan ekskavator layak pakai dan memberi bantuan truk konverter baru untuk Pemkot Denpasar. Truk itu bahkan sudah beroperasi sejak 30 Oktober lalu. Sebanyak 30 orang (2 shift) juga ditugaskan untuk mengatur keluar-masuk truk sampah, menyiram, memadatkan, dan mengawasi pengelolaan sampah. ‘’Berikut-

suci keagamaan di Bali. Kemudian mendukung program pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi, serta mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Bali untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak fosil ke KBL berbasis baterai.

Sedikitnya ada delapan strategi percepatan penggunaan KBL berbasis baterai yang dilakukan. Pertama, melalui kewajiban penggunaan KBL berbasis baterai pada instansi pemerintah, otoritas pengelola kawasan, BUMN/BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap. Kedua, kewajiban bagi industri KBL berbasis baterai beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten lokal. Ketiga, pemberian insentif bagi pemilik dan/atau pengguna

KBL berbasis baterai. Keempat, pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi/ merakit KBL berbasis baterai beserta usaha pendukungnya.

Kelima, pengendalian penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, pembentukan komite percepatan penggunaan KBL berbasis baterai. Ketujuh, penetapan zona penggunaan KBL berbasis baterai di daerah-daerah tujuan wisata utama. ‘’Terakhir, melalui kampanye penggunaan KBL berbasis baterai yang menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pengguna potensial KBL berbasis baterai di masa depan,’’ tegasnya. (kmb32)

Bangunan Hijau puti pemenuhan sumber air, pemakaian air, daur ulang limbah air dan penggunaan peralatan saniter hemat air. Terakhir, pengolahan sampah dan air limbahnya dilakukan sesuai dengan prosedur. ‘’Pengembangan bangunan hijau ini akan menyasar bangunan pemerintah pusat dan daerah, serta bangunan komersial, industri, sosial dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 500 meter persegi,’’ paparnya.

Koster menambahkan, pihaknya memberikan tenggat waktu dari 2021 hingga 2024 untuk pemasangan PLTS atap dan pemanfaatan teknologi surya lainnya pada bangunanbangunan tersebut. Bangunan industri, komersial, dan mall dengan luas lantai lebih dari 1.000 meter persegi, bangunan resort dengan luas lahan lebih dari 3.000 meter persegi dan bangunan hotel bintang empat ke atas yang menggunakan lis-

Bali Post/ist

Ricky Fajrin saat membela Timnas Indonesia.

nya lagi saya meminta kepada Menteri PUPR agar dibantu lagi dengan 2 alat berat, 1 ekskavator dan 1 buldoser. Disetujui oleh Menteri PU, akhir tahun ini akan diberikan lagi dua,’’ imbuhnya.

Menurut Koster, masalah sampah mengganggu citra pariwisata Bali dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan wacana atau sekadar wara-wiri mencari penghargaan. Sampah di TPA Suwung khususnya bahkan telah menjadi agenda pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden. Atas arahan pemerintah pusat, langkah-langkah yang kini diambil adalah merancang solusi dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk pengelolaan sampah.

Saat ini juga sedang dilakukan finalisasi studi kelayakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, badan usaha milik Kemenkeu. ‘’Pemprov dengan difasilitasi pemerintah pusat

akan melakukan beauty contest dalam menentukan pihak yang sanggup membangun infrastruktur pengolahan sampah dengan biaya investasi paling murah, teknologi yang ramah lingkungan, sehingga bisa meminimumkan beban biaya dari APBN dan APBD,’’ tambahnya.

Langkah berikutnya, lanjut Koster, telah dilakukan rapat dengan pemerintah pusat di Jaya Sabha dan menghasilkan sejumlah keputusan. Yakni memohon kepada Menteri PUPR untuk membangun pekerjaan konstruksi sipil dan site preparation dalam pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali dan dapat diputuskan dalam waktu paling lama satu minggu. Hal ini juga untuk mengurangi beban tipping fee pada APBD kabupaten/kota. Target waktu prakualifikasi Proyek PSEL Sarbagita dimulai 2 Desember 2019. (rin)

RABU PAING, 13 November 2019

Empat Sulinggih ’’Muput Karya Padudusan’’ di Dwijendra

Perkuat Dwijendra Baru yang Bersih dan Shanti PUNCAK padususan alit dan pangeratep karya di Pura Mahawidya Dwijasrama Dwijendra, Selasa (12/11) kemarin di-puput empat sulinggih.

Sulinggih tersebut masingmasing Ida Pedanda Wayahan Wanasari dari Geria Wanasari Sanur, Ida Rsi Agung Wayabiye Suprabu Sugata Karang dari Geria Buduk, Ida Pedanda Gede Pasuruan Manuaba dari Geria Sangeh dan Ida Pedanda Gede Diatmika dari Geria Gede Telaga, Banjarangkan, Klungkung.

Minggu lalu warga Dwijendra menggelar pacaruan Rsigana di pelataran Pura, macaru asu bangbungkem di nataran kampus/sekolah dan macaru ekasata di setiap unit.

Sementara Senin, umat Hindu Dwijendra melasti di Pantai Sanur.

Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar Dr. Ketut Wirawan, S.H., M.H. mengungkapkan karya ini sebagai bentuk pembersihan bhuana agung dan bhuana alit sekaligus memohon keselamatan dan kerahayuan semua umat. Bagi Dwijendra, momentum ini dijadikan spirit memperkuat komitmen ‘’Dwijendra Baru yang Bersih dan Shanti’’. Apalagi menghadapi tantangan kemajuan zaman dan pendidikan, harus dihadapi dengan SDM yang unggul.

Tempat untuk mencetak SDM yang unggul seperti diamanahkan Presiden Jokowi adalah sekolah dan kampus.

Dwijendra akan tetap komit dengan kebudayaan Bali sesuai dengan visinya sebagai lembaga pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali dan agama Hindu. Makanya di bawah kepemimpinan baru, dia ingin melahirkan Dwijendra yang baru, bersih serta shanti alias damai. Untuk itu dia tetap memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen Dwijendra agar bisa bekerja berkualitas.

Makanya selama karya dia kagum dengan semangat warga Dwijendra menyukseskan karya ini sebagai modal guna mengantarkan Dwijendra yang lebih maju dan berkualitas.

Dwijendra yang bersih, katanya, dilakukan dengan menjalankan program pendi-

SULINGGIH - Ketua Yayasan Dwijendra Ketut Wirawan didampingi Pengawas I Wayan Astawa Jaya saat menjemput kedatangan sulinggih pada puncak karya di Pura Mahawidya Dwijasrama Dwijendra.

dikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi taat pada asas legalitas sesuai aturan.

Model pertanggungjawabannya juga terbuka. Untuk itu, dia juga menanamkan pentingnya ajaran Catur Guru yakni orangtua sebagai guru rupaka, guru di sekolah sebagai guru pengajian, pemerintah sebagai guru wisesa dan Tuhan sebagai guru swadiaya.

Puncak karya juga dihadiri Ketua Pembina Yayasan I.B. Erwin Ranawijaya, S.H., M.H. bersama anggota dr. I Ketut Karlota, Dr. I Nyoman Satia Negara, S.H., M.H., dr.

I Nyoman Diane, Made Bagus Dicky Arya Brahmantya, S.E. dan Dr. Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum. Juga hadir Wakil Ketua Yayasan I.B. Bayu Brahmantya, S.H., M.H., Sekretaris I Ketut Widia, S.Pd., M.Pd. dan Bendahara Sunu Waluyo, Sm.Hk. Hadir juga Ketua Badan Pengawas Yayasan Eriec Raditya Wiswamitra bersama anggota I Made Kamajaya, S.S., M.M., Luh Beji, B.A., Agung Satrya Wibawa Taira, S.H., M.Kn. dan I Wayan Astawa Jaya, S.H. Puncak karya juga diisi dengan tari Pendet, tari Rejang Dewa, topeng Sidakarya yang semua dilakoni warga Dwijendra.

Rangkaian karya dimulai 26 Oktober lalu berupa nuntun daksina linggih, 28 Oktober matur piuning dan nuasen karya, dilanjutkan membuat uparengga, 7 November nyangling dan nyuciang beras. Pada 9 November dilakukan nuwur tirta pakuluh. Pada 13-15 November dilaksanakan panganyar, nyenuk dan Ida Batara katuran masineb. (ad310)

IHDN Denpasar Menuju Universitas Hindu INSTITUT Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar kini tengah mengusulkan peningkatan status dari institut menjadi universitas. Dalam rangka peningkatan status tersebut, sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) dan Kementerian Agama RI telah melakukan visitasi ke IHDN Denpasar. Kehadiran tim visitasi memverifikasi persiapan dan kelengkapan dokumen serta kesiapan dosen, pegawai, program studi, serta sarana-prasarana.

Usulan peningkatan status menjadi universitas ini didasari keingin a n umat Hindu d i

Bali dan di Indonesia yang mendambakan peningkatan status IHDN Denpasar menjadi Universitas Hindu Negeri.

Sebab, IHDN Denpasar merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pengajaran ilmuilmu kehinduan tidak dapat terpisahkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional untuk ikut berperan memajukan kehidupan masyarakat Indonesia.

Rektor IHDN Denpasar Prof.

Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. mengatakan, seiring dengan besarnya tantangan di masa depan dan meningkatnya tuntutan masyarakat dan peran lembaga ini, maka IHDN Denpasar merasa tertantang melakukan upaya pengembangan secara institusional dalam format yang lebih jelas, yakni perubahan status IHDN Denpasar menjadi universitas. ‘’Sejatinya alih status bukan sekadar transformai secara institusional, tetapi kebutuhan yang sesungguhnya adalah pencapaian akhir dari masyarakat akan tuntutan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri (PTKHN),’’ ujar Prof. Ngurah Sudiana, belum lama ini.

Dipaparkan, perjalanan dan perjuangan panjang IHDN Denpasar menjadi universitas telah melewati Ngurah Sudiana

beberapa proses berat dan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Embrio keberadaan IHDN Denpasar, atas perjuangan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha baik pada masa kepemimpinan Drs. I Gusti Agung Gede Putra maupun I Ketut Pasek, yang didukung sepenuhnya oleh Gubernur Bali dan pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah.

Maka, pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 58 B tanggal 25 Mei 1993 tentang Pendirian Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN) Denpasar yang diresmikan Dr. dr. Tarmizi Taher.

Berdirinya APGAHN Denpasar penyelenggaraannya menghadapi banyak kendala yang disebabkan berbagai keterbatasan. Dalam rangka mengatasi kendala itu, upaya pembenahan dan peningkatan terus diupayakan, baik yang menyangkut pembenahan fasilitas pendukung proses belajar mengajar maupun yang menyangkut komponen-komponen pendidikan lainnya.

Usulan peningkatan status dari APGAHN menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar diperjuangan sejak 20 September 1996. Perjuangan yang dilakukan tampaknya memperoleh dukungan penuh dari mantan Menteri BKKBN dan Kependudukan (Prof. Dr.

Ida Bagus Oka), Dirjen Bimas Hindu dan Buddha (Mayjen Ir. I Wayan Gunawan), Gubernur Bali (Drs. I Dewa Made Beratha), Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan para pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah serta LSM Hindu. Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, maka pada tanggal 3 Maret 1999 keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar yang ditandatangani oleh Presiden RI (Prof. Dr. BJ Habibie).

Upaya peningkatan institusi terus dilakukan, maka pada 8 November 2004 terbit Peraturan Presiden No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan STAHN Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, dan selanjutnya diresmikan pada 23 Maret 2005 di Bangli oleh Menteri Agama HM Basyuni.

Di usianya yang ke-15 tahun, IHDN Denpasar sampai saat ini sudah memiliki tiga fakultas dan satu program pascasarjana. ‘’Semoga impian dan citacita mulia masyarakat Hindu Bali khususnya dan Indonesia umumnya segera terwujud.

Semoga semua perjuangan dan kerja keras yang telah kita lakukan mendapatkan pahala yang baik,’’ harap Sudiana yang Ketua PHDI Bali ini. (win)

Kembangkan Literasi Kebudayaan Bali BALI sebagai salah satu bagian dari masyarakat peradaban revolusi industri 4.0, tentu juga mengalami berbagai persoalan, khususnya tentang bagaimana keberlangsungan transformasi nilai kebudayaan Bali dapat diwariskan kepada generasi milenial. Meski demikian, gelombang peradaban digital ini menjadi peluang besar untuk membangun dan mengembangkan literasi kebudayaan Bali melalui ruang media sosial.

Guru Besar Bidang Antropologi Budaya IHDN Denpasar Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si. menyampaikan hal itu dalam orasi ilmiahnya berjudul ‘’Literasi Kebudayaan Bali di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangannya’’ saat Dies Natalis XV IHDN Denpasar, Jumat (8/11) lalu.

Dikatakannya, literasi kebudayaan adalah sebuah konsep apresiasi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang ditransmisikan lewat ruang media sosial. Jika kekuatan kaum milenial berada pada ruang media sosial, maka transmisi kebudayaan harus masuk di ruang tersebut, sehingga secara tidak langsung literasi kebudayaan Bali dapat berlangsung tanpa batas umur, sosial, waktu, profesi dan sebagainya.

Walaupun demikian tantangannya juga cukup besar. Karena mutasi dan transmisi kebudayaan Bali tanpa ba-

tas ruang dan waktu, bahkan lintas negara, maka distorsi informasi yang mengandung konsep-konsep kebudayaan, sosial dan religius menjadi sangat sering terjadi. Oleh karena itu, informasi itu memiliki dampak negatif bagi penerima karena tidak ada saringan informasi di ruang media sosial. Untuk itu, diperlukan sebuah

I Nengah Duija

Bali Post/dok

strategi kebudayaan Bali untuk mempertahankan cultural identity tidak terkoyak-koyak tanpa arah di ruang dunia virtual tersebut. ‘’Media sosial merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk mempromosikan dan mengenalkan budaya kepada generasi milenial.

Generasi milenial bisa melek budaya melalui literasi budaya melalui media sosial,’’ ujar mantan Rektor IHDN Denpasar ini.

Ditegaskan, konsep-konsep kebudayaan Bali belum banyak dipahami oleh pendukung budaya Bali. Maka diperlukan sebuah gerakan masif literasi kebudayaan Bali. Caranya adalah masuk ke ruang cyber lewat media sosial.

Di sinilah keuntungan transformasi nilai budaya Bali karena menyasar kaum milenial. ‘‘Inilah budaya lokal bisa mengglobal dan budaya global melokal, tanpa sekat ruang, waktu, status sosial, dan sebagainya,’’ ujarnya.

Tetapi diperlukan sumber daya manusia budaya yang mampu mengonstruksi konten-konten budaya yang akan masuk ke ruang cyber itu, agar tidak justru mendegradasi nilai-nilai budaya itu sendiri, karena ketika sesuatu sudah masuk ke ruang virtual itu, tidak bisa ditarik kembali. (lun)

Bali Post/win

PEMERAN - Para pemeran film komedian ‘’Nyi Rimbit’’.

Film ’’Nyi Rimbit’’ Diperankan Sejumlah Artis Bali SEBUAH gagasan besar kini tercetus dari insan kreatif muda Bali yang memberanikan diri membuat film layar lebar. Menariknya, dunia peran di balik layar lebar ini murni bertabur bintang, didukung insan-insan seniman Bali, artis Bali yang akrab di panggung seni pertunjukan.

Siapa mereka?

Dipelopori Clekontongmas, kumpulan tiga anak muda Bali yang kreatif, dikenal luas sebagai pelawak tenar saat ini di Bali bahkan luar Bali.

Kelompok lawak ini terbentuk pada tahun 2012. Mereka sukses mengeksplorasi daya kreatif cerminan mereka yang mendayagunakan kekuatan intuisi dan imajinasi serta dilandasi oleh proses berpikir kreatif dan holistik.

Mereka terjun membawa lawakan pada era disrupsi yang membutuhkan pendalaman wawasan dan pengetahuan tinggi. Clekontongmas yang terdiri atas Tompel, Sengap dan Sokir telah mampu menjawab tantangan tersebut. Kecerdasan dalam mengolah lawakan menjadikan mereka sebagai komedian papan atas di Bali.

Berkat ketenarannya di atas panggung tradisi, kini mereka mencoba menjajal olah akting di dunia layar lebar.

Terkait ide menggarap film layar lebar, Sanur Cinema Comunity (SRCO) bekerja sama dengan DNJ Production sebagai komunitas filmmaker di Bali turut andil dalam memarakkan pesta sinema tersebut. Berbekal pengala-

man dan latar belakang ilmu, komunitas ini berencana menjawab tantangan dan keinginan penonton untuk menghadirkan Clekontongmas dalam film. ‘’Sebuah gagasan mengangkat cerita jenaka yang dikonsep oleh Dedi alias Tompel, yang mengangkat seputar penyalonarangan,’’ ujar Ketut Hery Budiyana selaku Produser Eksekutif, Selasa (12/11) kemarin.

Dijelaskan, sebuah langkah awal menggarap film layar lebar didahului membuat teaser. ‘’Target proses produksi bisa selesai November ini, dan diperkirakan selesai dan dapat disaksikan oleh pecinta film di Bali, bahkan nasional pada Maret 2020.

Konsep cerita lebih pada komedia horor. Sebanyak 60 persen komedi, sisanya mengangkat sisi horor tentang penyalonarangan.

Hal senada disampaikan Sutradara Ida Bagus Hari Kayanan Putra. Alasan memopulerkan kembali kisah cerita rakyat Bali, karena saat ini tradisi lisan sudah mulai ditinggalkan. Untuk itu kisah mistis Calonarang dipadu kocaknya aksi dengan kocaknya aksi komedian Celekontongmas diangkat dalam layar lebar film berjudul ‘’Clekontongmas The Movie–Nyi Rimbit’’ dengan genre horor komedi.

Produksi film berlokasi di Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli yang nantinya melibatkan pemuda-pemudi Bali sebanyak 40 orang. ‘’Kami ingin membuktikan

bahwa truna-truni Bali juga bisa unjuk gigi dalam persaingan film di kancah nasional, dan kami berbangga karena hasil produksi saat ini teaser kami khususnya pascaproduksi 100% dikerjakan di Bali oleh teman-teman kami,’’ tegas Gus Hari.

Sementara itu, Sengap, Sokir dan Tompel mengaku kiprah di dunia film sejatinya menjadi impian mereka sejak lama. Namun karena banyak halangan dan kesibukan, yang akhirnya baru kali ini ada tawaran membuat film. ‘’Kita sambut baik, mudahmudahan proses pembuatan berjalan dengan lancar,’’ kata Tompel yang diamini Sengap, Sokir, Mbo Kembung dan Mbo Cablek yang memang tergabung di wadah Celekontongmas.

Ketut Hery menambahkan, film ini bertabur bintang karena dalam hal ini Clekontongmas beradu akting dengan Sri Sumahardani yang dikenal sebagai The best motivator Bali, Yessy Diana penyanyi milenial yang dikenal dengan single lagu ‘’Jomblo Bagia’’ dan ‘’Ngenehang’’. Hadir pula Mr. Botax Bali, Gede Phai, Bayu Kramas, Yudik Leyonk Sinatra, Unggit Desti, Anggin, Luh Kembung, dan beberapa artis yang memiliki fans masing-masing. Film ini juga mendapat dukungan dari Tjok Abi, seorang designer internasional yang turut andil dalam menyajikan desain kostum para pemain. (win)

Bangun Ekosistem Nontunai

BANK terus menyosialisasikan penggunaan transaksi cashless atau nontunai untuk mengurangi uang tunai beredar di masyarakat. Hal ini untuk membangun ekosistem nontunai semakin meluas di masyarakat.

RCEO Bank Mandiri Regional XI Bali dan Nusa Tenggara Rully Setiawan mengatakan, bank ikut mendukung program pemerintah, salah satunya transaksi nontunai di pasar. ‘’Belum lama ini kami di pasar senggol saat festival Hipmi Bali di Jalan Sulawesi, Denpasar, mempromosikan cashless,’’ ujarnya, Selasa (12/11) kemarin.

Dikatakan, Jalan Sulawesi merupakan salah satu kawasan heritage di seputaran Pasar Badung dan lebih dikenal dengan kawasan pusat tekstil. Selain itu, menurutnya, konsep street food ini sangat cocok karena lokasinya berada di kawasan heritage Kota Denpasar. ‘’Dengan sajian kuliner khas senggol dan sudah pasti harganya pasar senggol juga, sehingga kami siapkan layanan transaksi perbankan dengan sistem pembayaran menggunakan aplikasi Link Aja,’’ ujarnya.

Ia menilai festival dapat menjadi ajang promosi dan demo menggunakan transaksi nontunai yang tepat. Karena dimulai dari skup kecil yaitu festival, dapat membangun ekosistem nontunai di kalangan pengunjung dan pelaku

usaha di festival tersebut. Sehingga mereka akan terbiasa menggunakan transaksi nontunai di luar festival dalam setiap transaksi. ‘’Karena semua tenant kuliner yang ikut dalam kegiatan ini telah kami pasang sarana tap menggunakan barcode, sehingga pengunjung bisa langsung melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai,’’ ujar Rully. (may)

Rully Setiawan

Bali Post/may