20 HALAMAN
NOMOR 311 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis wage, 13 juli 2017
Alit Wiraputra
Perppu Pembubaran Ormas
JK Sebut Mendesak, Fadli Zon Nilai Diktator Gaya Baru
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Delapan Masalah Mengancam Bali PESTA politik 2018 tak bisa dimaknai hanya sebatas mencari figur pemimpin Bali. Pesta politik ini harus berkorelasi langsung dengan kepentingan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian hak-hak adat krama Bali. Penanganan masalah sosial budaya, lingkungan dan infrastruktur Bali harus menjadi komitmen politik yang jelas dan holistik. Tak hanya itu, pemimpin Bali juga harus punya strategi yang jelas dalam mengelola masalah kependudukan, sampah dan penumpukan angka pengangguran. Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, Rabu (12/7) kemarin. Ia mengatakan saat ini Bali menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pengelolaan ekonomi termasuk pengelolaan alam sebagai media investasi. Setidaknya ada delapan masalah yang direkomendasikan Kadin Bali untuk ditangani. ‘’Kedelapan masalah tersebut terkait dengan infrastruktur. Permasalahan infrastruktur di sektor transportasi menjadi hambatan serius bagi Bali dalam mengatasi kesenjangan ekonomi,’’ ujarnya. Hal. 19 Dua Masalah
@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
Syarat Maju Pilgub 2018
Tolak Reklamasi dan Mahar Politik
Shri Gusti Ngurah Arya Wedakarna
NAMA Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mencuat di berbagai survei atau polling mengenai figur pemimpin Bali ke depan. Namun, anggota DPD/MPR-RI ini belum memutuskan akan maju lewat jalur independen atau menerima pinangan dari partai politik. Terlebih, ada tiga syarat yang harus dipenuhi partai politik bila ingin meminangnya dalam Pilgub 2018. ‘’Terkait dengan Pilgub 2018, nanti pada saatnya tiang pasti akan bersikap. Apakah nanti tiang akan maju melalui jalur apa pun, di saat momentum yang tepat, tiang akan sampaikan karena kan
juga ada hitung-hitungan politiknya,’’ ujarnya, Rabu (12/7) kemarin. Wedakarna mengaku tidak ingin grasa-grusu. Namun yang jelas, dirinya tetap berupaya agar bisa memenuhi harapan masyarakat Bali untuk maju dalam pilgub. Selalu muncul di setiap survei, menandakan bila masyarakat telah mempercayakan Bali kepada anak muda seperti dirinya. Di sisi lain, hampir semua partai politik juga telah menjalin komunikasi politik dengan dirinya. Hal. 19 Khianati Sikap
Perppu 2/2017 untuk Ormas Anti-Pancasila
Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akan memungkinkan kementerian mencabut izin ormas yang dinilai melanggar ketentuan. ‘’Dalam perppu ada asas contrario actus, maka lembaga yang memberikan izin dan mengesahkan ormas diberikan kewenangan mencabut izin itu manakala ormas tertentu sudah melanggar ketentuan izin,’’ kata Wiranto, Rabu (12/7) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan kondisi nasional saat ini, menurutnya, memungkinkan bagi pemerintah untuk menerbitkan perppu untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. ‘’Penilaiannya kalau melalui undang-undang bisa lama pembahasannya. Sedangkan kondisi nasional saat ini begitu mendesak, apalagi mengancam NKRI,’’ kata JK, Rabu (12/7) kemarin. Pembubaran ormas, menurut JK, merupakan hal wajar karena sejatinya telah diatur dalam UU Ormas, sehingga tak perlu ditanggapi secara berlebihan. Hal. 19 Kerap Bertentangan
PEMBUBARAN ORMAS Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers mengenai penerbitan perppu yang mengatur tentang pembubaran ormas di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7) kemarin.
Wiranto menekankan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 akan menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah memberlakukan perppu itu karena Undang-undang Ormas tidak lagi memadai untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal. 19 Mencabut Izin
Bali Post/ade
Banyak Daerah Tak Memihak Rakyatnya Jakarta (Bali Post) Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan mengungkapkan selingkuh kandidat kepala daerah dengan sponsor atau pemilik modal telah melahirkan kesenjangan. Satu hal yang disoroti dari pengambilalihan lahan milik rakyat oleh kepala daerah untuk kepentingan pengusaha yang telah Rodriguez
Rodriguez Menginspirasi Berlin – Rodriguez memberikan segalanya untuk Kolombia, mencetak enam gol --termasuk gol terbaik di turnamen itu saat melawan Uruguay -- menginspirasi negaranya menembus delapan besar untuk pertama kalinya. Tidak lama kemudian, Rodriguez menjadi rekrutan terkini Galactico Real Madrid dan pemain termahal peringkat keempat di dunia. Hal. 19 Enam Gol
membiayai kampanyenya. ‘’Dengan peraturan perundangan, otonomi daerah dan lain-lain, pemerintah pusat atau daerah sebagian besar tidak berpihak kepada rakyat lemah, tidak berpihak kepada pengusaha lokal. Tetapi karena kepentingan jangka pendek, akhirnya selingkuh dan dampak-
nya melahirkan kesenjangan yang luar biasa,’’ kata Zulkifli Hasan dalam simposium bertema ‘’Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD 145’’ di Gedung Nusantara IV MPR-RI, Rabu (12/7) kemarin. Hal. 19 Pejabat Negara
’’Karena begitu banyak peraturan yang akhirnya saling bertentangan maka justru kita tidak bisa bergerak. Jadi bagi pemerintah makin sedikit undang-undang yang dihasilkan DPR juga sebenarnya tidak apa-apa.’’
’’Dengan peraturan perundangan, otonomi daerah dan lain-lain, pemerintah pusat atau daerah sebagian besar tidak berpihak kepada rakyat lemah, tidak berpihak kepada pengusaha lokal. Tetapi karena kepentingan jangka pendek, akhirnya selingkuh dan dampaknya melahirkan kesenjangan yang luar biasa.’’
Jusuf Kalla Wakil Presiden
Zulkifli Hasan Ketua MPR
Presiden Minta Koperasi Sukses Dicontoh KOPERASI di Indonesia banyak yang berhasil dan mempunyai omzet hingga triliunan. Koperasi-koperasi tersebut harus dijadikan sebagai contoh dan direplikasi kepada koperasi lainnya. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam sambutan pada peringatan Hari Koperasi ke-70 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/7) kemarin. Hadir Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, sejumlah gubernur dan bupati/ wali kota serta pelaku-pelaku koperasi. Presiden mengatakan, koperasi tidak kalah dengan perusahaan swasta yang mampu mencetak omzet triliunan. Banyak koperasi yang bisa dijadikan model atau contoh, misalnya KUD Denbatas di Tabanan, Koperasi Kredit Union Mandiri, Koperasi Kospin Jasa yang perputaran omzet mencapai Rp 5 triliun, Koperasi Sidogiri di Jatim omzetnya sudah Rp 18 triliun. ‘’Oleh sebab itu, saya titip kepada Menteri Koperasi, kepada Ketua Dekopin contoh-contoh koperasi yang harus direplikasi ke koperasi yang lain. Ajak koperasi lain melihat koperasi yang sukses mengelola koperasinya dengan baik, berhasil mencapai omzet yang tinggi seperti itu, koperasi dengan perputaran uang triliunan, koperasi yang mampu mengelola kreditnya,’’
kata Presiden. Ditegaskan, koperasi perlu meneguhkan kembali semangat gerakan koperasi agar dalam perubahan global yang sangat cepat koperasi bisa mengikuti dan berkompetisi dengan perusahaan swasta dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. ‘’Kita ingin koperasi jadi institusi yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena itu koperasi harus diperkuat dan diberdayakan. Untuk itu pemerintah menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi dan dalam kebijakan reformasi agraria. Dalam redistribusi lahan kita juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesikonsesi kita berikan,’’ tegasnya. Presiden mengapresiasi sumbangan PDB koperasi terhadap PDB Nasional telah mengalami peningkatan, yakni mencapai 3,9%, meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan 2,5 tahun lalu. Namun, peningkatan itu masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Prancis, misalnya, kontribusi koperasi terhadap perekonomian negaranya sebanyak 18%, Belanda 18% dan Selandia Baru 20%. ‘’Ini pekerjaan besar kita, agar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional meningkat,’’ lanjut Presiden. Menkop UKM Puspayoga dalam sambutan-
nya menyampaikan peningkatan PDB koperasi telah mencapai 3,99% naik lebih dari dua kali lipat dari tahun 2013 yang hanya 1,71%. Demikian juga rasio kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. ‘’Akan kita gerakkan terus bersama gubernur, wali kota dan gerakan koperasi. Saya yakin melalui pembinaan yang baik, koperasi akan semakin maju,’’ kata Puspayoga. Puspayoga menegaskan dalam reformasi koperasi, telah dibubarkan 41 ribu koperasi dan masih ada 150 ribu koperasi dengan 75.000 koperasi sakit dan selebihnya koperasi sehat. Ini jadi tantangan untuk membina koperasi. Koperasi yang tidak sehat harus dibubarkan karena yang dibutuhkan adalah koperasi berkualitas, sebab berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan. Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid menambahkan bahwa peringatan Hari Koperasi menjadi tonggak bagi gerakan koperasi untuk melakukan perubahan dengan membangun sinergi bisnis koperasi, modernisasi manajemen koperasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi bagi koparasi. (kmb)
BERBINCANG - Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga berbincang dengan Presiden Jokowi di sela puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 tahun 2017 di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Sulsel, Rabu (12/7) kemarin.