Edisi Rabu 8 April 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 224 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu wage, 8 april 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Rawat Dua Pasien Positif Covid-19

Stok dan Harga Sembako Dipastikan Aman

Karyawan Hotel Dirumahkan

Hingga Selasa (7/4) kemarin, Rumah Sakit (RS) PTN Unud merawat tiga pasien Covid-19. Dari tiga yang positif itu, satu sudah sembuh dan telah pulang, sedangkan dua lainnya masih dirawat.

Petugas Polsek Susut melakukan pemantauan di Pasar Rakyat Kayuambua dan beberapa toko dan kios di wilayah Susut. Dari hasil pantauan itu, harga sembako masih normal.

Sekitar 250 karyawan hotel dan restoran di Kabupaten Jembrana dirumahkan akibat merebaknya virus Corona. Jumlah ini diperkirakan bertambah dalam beberapa waktu ke depan.

BANGLI | HAL. 5

BADUNG | HAL. 3

JEMBRANA | HAL. 4

Puncak Karya Ida Batara Turun Kabeh Di-”puput” 13 Sulinggih Amlapura (Bali Post)Pelaksanaan puncak karya serangkaian Tawur Tabuh Gentuh dan Karya Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih berlangsung lancar dan khidmat, Selasa (7/4) kemarin. Pada puncak karya itu, upacara di-puput 13 sulinggih. Berdasarkan pantauan kemarin, umat yang tangkil untuk melakukan persembahyangan sudah mulai datang sejak pagi hari. Hanya saja, jumlah pamedek yang tangkil tidak terlalu banyak. Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana saat puncak karya umat yang tangkil selalu membeludak. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kondisi tanggap darurat Covid-19 saat ini. Umat yang mengikuti persembahyangan juga terlihat menaati imbauan pemerintah untuk menerapkan physical distancing guna meminimalisasi risiko penyebaran Covid-19. Sebelum tangkil ke Pura Penataran Agung, umat lebih dulu sembahyang ke Pura Padharmaan masing-masing. Setelah itu, mereka baru sembahyang ke Penataran Agung.

Upacara puncak Ida Batara Turun Kabeh mulai dilaksanakan sekitar pukul 11.00 Wita. Upacara diawali dengan melakukan persembahyangan bersama. Ketua Panitia Jro Mangku Widiartha mengatakan, dalam puncak karya dilaksanakan upacara Muspayang Ida Batara Turun Kabeh dan Muspayang Ida Batara Turun ke Peselang. Jro Mangku Widiartha menambahkan, umat yang tangkil untuk melakukan persembahyangan jumlahnya tidak terlalu banyak. Kondisi saat ini jauh berbeda dengan karya tahun-tahun sebelumnya di mana saat puncak karya yang tangkil membeludak. Namun sekarang jumlah terbatas di tengah kondisi pandemi Covid-19. Bagi krama yang hendak tangkil melakukan persembahyangan selama berlangsungnya karya sampai 14 April mendatang, pihaknya mengimbau masyarakat agar mengikuti imbauan yang sudah dikeluarkan. Yakni, membatasi jumlah pamedek yang tangkil. “Rombongan yang tangkil jumlahnya dibatasi, yakni hanya 25 orang,” tegas Jro Widiartha. (kmb41)

PUNCAK – Suasana puncak Karya Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih dalam kondisi tanggap darurat Covid-19 tetap berlangsung lancar dan khidmat, Selasa (7/4) kemarin.

BALI ’’SIPENG’’ MESTI PERHATIKAN DAMPAK SOSIAL

Denpasar (Bali Post)Bali Sipeng, kini menjadi wacana hangat di kalangan krama Bali dan penduduk Bali. Langkah ini banyak diperdebatkan. Bahkan, jajaran Pemerintah Provinsi Bali mengaku belum tahu betul terkait wacana ini.

A

Bali Peringkat Ketujuh Jumlah Pasien Covid-19 JUMLAH pasien positif Covid-19 di Bali terus bertambah. Hal ini menyebabkan Bali secara akumulatif masuk peringkat 10 besar dari 32 provinsi yang dilaporkan terpapar. Dilihat dari Dashboard Pemantauan Covid-19 di Indonesia yang di-update pada Selasa (7/4) pukul 15.45 WIB, Bali berada di peringkat ketujuh. Dari data yang sudah di-update itu, Bali tidak ada penambahan kasus positif. Jumlah akumulatif positif Covid-19 mencapai 43 kasus. Sementara untuk yang sembuh mencapai 18 orang dan meninggal 2 orang. Bali berada di bawah Sulawesi Selatan yang kasus positif akumulatifnya mencapai 127 orang, sembuh 21 orang dan meninggal 6 orang. Sedangkan di bawah Bali adalah Yogyakarta dengan jumlah kasus positif sebanyak 41 pasien. Terdapat pasien sembuh 1 orang dan meninggal 3 orang. Sementara terkait data terbaru penambahan kasus di Indonesia, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam video conference streaming-nya mengatakan, ada penambahan kasus terkonfirmasi 247 orang sehingga total kasus 2.738 orang. “Kasus sehat bertambah 12 orang sehingga menjadi 204 orang,” jelasnya. Sementara itu, ada penambahan kasus meninggal 12 orang sehingga menjadi 221 orang. “Masih terjadi penularan di luar RS. Masih ada orang yang mengandung virus tapi tidak menyadari berada di sekitar kita,” ungkapnya. Achmad Yurianto meminta agar semua warga patuh dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah dan mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Mari kita bergandengan tangan melindungi bangsa kita. Saya yakin Indonesia pasti bisa,” ujarnya. (iah)

OPINI

Uji Ketahanan Budaya Bali

genda Bali Sipeng dilontarkan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Bali, Ida Panglinsir Agung Putra Sukahet. Nyepi Desa Adat serentak di Bali ditempuh supaya secara sekala untuk memutus penularan Covid-19, secara niskala pada Sasih Kaenem, Kapitu, Kawulu dan Kasanga masih menjadi puncak sasih para bhuta kala. Langkah ini untuk memberikan kesempatan kepada bhuta kala untuk memanfaatkan kesempatan itu selama tiga hari untuk menuju somia dari watak bhuta kala menjadi watak Dewa. Nyepi desa adat serentak ini rencananya dilakukan tiga hari, yaitu 18-20 April 2020, dan Ngembak pada 21 April 2020 mendatang. Rencana Bali “Sipeng” atau Nyepi Desa Adat di Bali yang digagas Majelis Desa Adat dan PHDI Bali akan difinalisasi melalui Paruman PHDI Bali pada Rabu (8/4)

baik secara sekala maupun niskala. “Kalau misalnya, imbauan itu (Bali Sipengred) dibuat jika dihubungkan dengan Covid-19, jangan dikaitkan dengn Nyepi, cukup imbauannya tiga hari karantina wilayah,” tegas Ida Pandita Darmita, Selasa (7/4) kemarin. Apabila rencana Bali “Sipeng” dijalankan, harus dipikirkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Apalagi, sejauh ini krama Bali sudah cukup taat dan menuruti instruksi pemerintah guna meminimalisasi penyebaran Covid-19 di Bali. “Ini yang aneh, orang Bali super ketat justru non-Bali masih leluasa berseliweran di Bali. Sudah cukup merasakan pahit getirnya mengenai pandemi ini. Niscaya badai ini cepat berlalu dan jangan lupa beryadnya sesuai dengan ucap sastra Veda dan Vedanta,” ujar Ida Pandita.(win)

”Sipeng belum ada dalam sastra agama atau sumbernya. Sehingga, jika dilaksanakan tanpa berdasarkan sumber, maka akan berdampak tidak baik secara sekala maupun niskala. Kalau misalnya, imbauan itu (Bali Sipeng-red) dibuat jika dihubungkan dengan Covid-19, jangan dikaitkan dengan Nyepi, cukup imbauannya tiga hari karantina wilayah.” Ida Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Darmita

MERESPONS cuplikan berita di Program Seputar Bali di Bali TV tentang rencana Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menggelar sipeng desa, Bendesa Agung MDA Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menganggap pro dan kontra itu dengan ringan. “Oh, itu baru sebatas rencana. Tanggal 8 April baru akan kita rapat dengan PHDI. Itu tidak sama dengan Hari Raya Nyepi, sipeng desa namanya dan ada sipeng carik, sipeng subak, sipeng segara, begitu,” terangnya melalui sambungan telepon. Ia menyebutkan, sipeng desa ini bisa diistilahkan sebagai lockdown (menutup wilayah) ala Bali. Sebab, kebijakan lockdown yang sesungguhnya adalah wewenang pemerintah pusat. Ia menjelaskan, sipeng desa bukan saja mengirim pesan bahwa masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah, namun juga mengandung unsur niskala, karena desa adat akan melakukan upacara skala kecil. Terhadap kecemasan warga dengan rencana ini, ia menilai sikap itu kurang relevan lantaran saat ini Pemprov Bali juga mengim-

bau agar masyarakat tidak keluar rumah, untuk kepentingan mencegah penyebaran Covid-19. Hal. 7 Patuhi Protokol

”Kalau Cuma tiga hari, sekarang saja sudah bisa beli bekal sedikit demi sedikit. Lain kalau lockdownnya sebulan atau dua minggu. Ini (sipeng desa) supaya sekala dan niskala berjalan. Cuma tidak keluar rumah saja, bandara buka, akses jalan pun buka.” Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet

Ajaran Leluhur Bali dalam Menyapa Wabah

Oleh Agung Kresna

MANAKALA pandemi Covid-19 melanda wilayah Nusantara, manusia Indonesia seakan diuji ketahanan dan kemandirian sosial, ekonomi dan budayanya. Covid-19 memang telah menjungkirbalikkan segala prediksi dan rencana para ahli dan pemegang kebijakan negara di seluruh penjuru dunia. Covid-19 memang tidak pernah masuk sebagai variabel perencanaan dan perhitungan akan berbagai kebijakan. Para pemegang kebijakan dan para ahli bagai dihadapkan pada situasi dan kondisi yang mungkin tidak ada dalam teori perencanaan. Selama ini pandemi suatu penyakit memang tidak pernah menjadi salah satu variabel dari unsur bencana dalam suatu proses perencanaan. Selama ini hanya variabel bencana alam yang dimasukkan dalam unsur perhitungan dan perencanaan. Pandemi Covid-19 awalnya memang hanya terasa imbasnya pada sektor ekonomi akibat ditutupnya jaringan transportasi udara, laut dan darat, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Distribusi sebagai salah satu unsur ekonomi selain produksi dan konsumsi, menjadi tulang punggung dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu kawasan. Ketika penyebaran Covid-19 semakin meningkat serta tidak jelas sumber dan saat penularannya, muncul cara memutus rantai pemularan Covid-19 melalui social distancing yang kemudian lebih dikenal sebagai physical distancing. Hal. 7 Muncul Krisis

hari ini. Meskipun rencana Bali Sipeng ini hanya akan menerapkan satu brata panyepian, yaitu Amati Lelanguan (tidak boleh berpergian, red), namun telah tersebar di tengah masyarakat Bali, bahkan menjadi perdebatan. Secara sekala dan niskala, Bali Sipeng untuk mempercepat memutus rantai penyebaran virus Corona di Bali. Sebab, secara niskala sangat berkaitan dengan menghormati bhuta kala sebelum Tilem Kadasa (22 April 2020), yang disertai dengan upacara bhuta yadnya berskala kecil. Kendati demikian, Ida Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Darmita dari Geria Agung Sukawati mengatakan, kegiatan yang berhubungan dengan hari suci agama harus ada acuannya. Sedangkan Sipeng belum ada dalam sastra agama atau sumbernya. Sehingga, jika dilaksanakan tanpa berdasarkan sumber, maka akan berdampak tidak

”Sipeng Desa” Tak Sama dengan Nyepi

Oleh Sugi Lanus “Wabah (gering-mrana) tidak boleh diumpat —ten dados pisuh. Kalau diumpat mereka datang berlipat —yening pisuh medal ngeliuanang”, demikian pesan para tetua Bali yang secara turun-temurun. Pesan ini mengajari kita untuk menjauhkan pikiran dari rasa benci terhadap wabah. Sebaliknya wabah dimaknai sebagai peluang belajar menahan diri. Leluhur Bali memang mewariskan berbagai ajaran tertulis dan lisan untuk menghormati alam dan isinya.

Secara konsisten ajaran ini teguh dipegang ketika wabah datang menghampiri. Para tetua memaknai datangnya wabah sebagai pembawa pesan dari niskala: “Mangda nenten merkak dados jadma” (Agar tidak congkak sebagai manusia). Datangnya wabah pun menjadi momentum kesadaran, “mulat sarira” (memasuki dan memahami diri). Memeriksa ke dalam, bukan menyalahkan keluar. Wabah bisa menyerang lahan pertanian, ternak dan manusia. Para petani punya berbagai kisah kegagalan panen. Biasanya disebabkan oleh hama walang sangit, ulat, wereng dan tikus. Hidup petani yang sahaja dibuat morat-marit. Walang sangit, ulat, wereng dan tikus seperti mengikat janji, bergilir menyerang sawah dan lumbung petani. Alih-alih mengumpatnya, para petani malah memberi gelar kehormatan “jro” kepada wereng dan tikus. Hama diajak ngomong dan disapa dalam upakara: “Mekaon mekaon jro, mekaon jrone mekaon.” (Pergi pergilah tuan dan puan, pergi pergilah tuan dan puan). Diucapkan tanpa nada benci. Jauh dari perasaan

bermusuhan atau dimusuhi. Diucapkan dalam suasana ritus suci penaklukan hama, Nangkluk Mrana. Tikus diberi gelar kehormatan sebagai “Jro Ketut”. Jika petani sudah habishabisan berdoa, dan tetap saja subak dilalap tikus, untuk kesekian kali panen, barulah tikus diburu. Ini harus dilakukan lewat prosesi permohonan maaf pinuning. Perburuan dihayati sebagai ritus suci. Ditutup dengan upakara penyucian somya: Ngaben Tikus. Baik Nangluk Mrana dan Ngaben Tikus dilandasi permintaan maaf dan doa suci ke hadapan Batara Bedugul — berakar kata dari “Bedogol” (arca penjaga) yang tidak lain dari personifikasi Batara Hyang Ganapati (Ganeśa), beliau yang menguasai segala kekuatan alam bawah dan penghubung ke alam atas. Kawanan kera —yang sering mengganggu pertanian yang berbatasan dengan hutan— juga disebut sebagai “Jro Ketut”. Mungkin karena tikus dan kera makhluk berekor (maikut atau maikuh) maka keduanya diberi gelar “Jro Berekor” (?). Jika ditelisik kenapa gelar

“jro” diberikan kepada tikus dan kera, serta warga hama, tampaknya didasari oleh sikap hormat yang mendalam pada alam yang menjadi pedoman hidup leluhur Bali. Leluhur Bali mengajari bahwa pikiran baik dan tidak membenci akan mendatangkan energi kekuatan penyembuh dan energi kasih perlindungan dari semesta alam. Secara umumnya, kata “jro” adalah gelar kehormatan untuk Pemangku atau seseorang yang dianggap telah mengalami transformasi kehidupan, meninggalkan keduniawian dan masuk ke kehidupan spiritual. “Jro” juga merupakan panggilan kehormatan untuk para tetua prajuru desa adat di Bali. Mungkin hanya beberapa tetua Desa Pedawa, Buleleng, yang risih dipanggil “jro”. Sebutan “jro” berasosiasi dengan penguasa mrana (wabah). Di desa ini “jro” adalah spesifik ditujukan untuk makhluk yang bisa membawa kabrebehan (aura kebencanaan). Pendeta Desa Pedawa tidak dipanggil jro mangku tapi dane balian (yang mulia juru upakara). “Dane” untuk pemimpin upa-

kara dan “jro” untuk makhluk alam lain yang potensi membawa wabah. Dalam konteks anggahungguh atau tata krama berbicara, “jro” (atau kadang ditulis “jero”) adalah bentuk hormat (honorific) yang ditujukan juga kepada lawan bicara yang tidak kita kenal. “Jro numbas napi?” (Tuan-puan membeli apa?), atau “Jro saking dija?” (Tuan-puan dari mana?). Demikian di masa lalu pedagang menyapa pembeli. Sebutan “jro” bermakna honorific (penghargaan) dan sekaligus mengandung arti “sosok yang tidak kita kenal”. “Jro” merujuk pada yang tidak kita kenal asal usulnya dan tidak kita pahami kepentingannya. Seperti halnya “jro” Covid-19. Ia tidak kita kenali, entah datang dari mana, mungkin dari dunia antah berantah. Ia tidak kita kenali maksud tujuan kedatangannya. Ia seperti penjelmaan BhutaKala dalam naskah-naskah Jawa Kuno: Kekuatan niskala yang bisa berlari menunggang angin, meloncati gunung, laut dan pulau-pulau. Hal. 7 Jro Ketut

Rabu Wage, 8 April 2020

Wali Kota Rai Mantra Ikuti Video ”Conference” Bersama Mendagri

Bahas Sinergitas Pusat dan Daerah Dalam Percepatan Penanganan Covid-19

GUNA mamastikan program percepatan penanganan Covid-19 terlaksana di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian melaksanakan video conference bersama Kepala Daerah di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra yang didampingi Wakil Wali Kota I.G.N. Jaya Negara, Sekda A.A.N. Rai Iswara dan beberapa Kepala OPD terkait turut mengikuti video conferance dari Graha Sewaka Dharma, Kota Denpasar, Selasa (7/4) kemarin. Dalam kesempatan tersebut ikut dalam video confarance, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita,

Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi via teleconfarance ini sebagai upaya untuk memastikan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait program percepatan penanganan Covid-19. Adapun beberapa topik yang turut menjadi pembahasan di antaranya yakni kesiapan penanganan, kesiapan tenaga medis, kesiapan APD, ketersediaan bahan pangan, serta antisipasi dini dalam mengatasi kemungkinan adanya krisis global. Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian juga meng-

Setwan Bali Siapkan Peralatan ”Teleconference” Denpasar (Bali Post) Semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 di Bali, tentu sangat berdampak terhadap semua kegiatan masyarakat, termasuk juga di DPRD Bali. Untuk memutus mata rantai Covid-19 ini, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali mempersiapkan peralatan teleconference untuk menjalankan semua kegiatan seperti rapat atau sidang. “Kami akan koordinasikan dan rapat dengan Diskominfo terkait sarana dan prasarananya. Mereka ahlinya. Jika Diskominfo bisa dan dewan menghendaki, maka kita akan siapkan,” kata Setwan Provinsi Bali Gede Suralaga, Selasa (7/4) kemarin. Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan anggota dewan ini, kata dia, tentunya menjadi pertimbangan saat kondisi seperti sekarang ini. Sejumlah kegiatan, seperti rapat bahkan sidang nantinya bisa dilakukan melalui telekonference. Lebih lanjut dikatakan, ada sejumlah agenda DPRD yang mesti dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat. Namun di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini dan imbauan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dengan pemberlakukan sosial distance, tentu tidak bisa dilakukan dengan hadirnya anggota dewan ke ruangan rapat atau sidang. Apalagi jumlahnya melebihi dari 25 orang. Setidaknya rapat atau sidang dilakukan secara telekonference dan hal ini menjadi solusi terbaik di tengah kondisi sekarang. “Saya akan jajaki terlebih dahulu sarana dan prasarananya. Tentunya juga akan berkoordinasi dengan dewan,” ucapnya. (kmb16)

Danrem Minta Prajurit Wajib Gunakan Masker

Denpasar (Bali Post) Guna mencegah menyebaran dan menindaklanjuti SOP antisipasi Covid-19, Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh A.M. Suharyadi langsung bersikap. Salah satunya menginstruksikan kepada seluruh personel, baik militer maupun sipil serta keluarganya untuk menggunakan masker saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. “Anggota Makorem 163/ Wira Satya dan jajarannya, termasuk keluarganya wajib menggunakan masker dalam beraktivitas,” kata Kolonel Suharyadi, Senin (6/4) lalu. Hal itu dilakukan merupakan tindak lanjut perintah atau instruksi dari komando atas, termasuk yang disampaikan pemerintah pusat, dimana mulai 5 April 2020 masyarakat wajib menggunakan masker. Kolonel Suharyadi kembali mengingatkan masyarakat turut mengantisipasi virus Corona. Selain menggunakan

masker saat beraktivitas, juga melaksanakan program bekerja dan belajar dari rumah atau work/study from home (WFH/ SHF). Menerapkan jaga jarak sosial dan jarak fisik (social and physical distancing), menerapkan budaya hidup sehat dan bersih di keluarga, serta lingkungan masing-masing dengan rajin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. “Olahraga teratur, makan makanan bergizi tentunya wajib selalu berdoa dan beribadah mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan,” ujarnya. Menurutnya, kerja sama semua pihak baik itu pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci penting untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Di samping itu juga Danrem mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas keamanan Bali. (kmb36)

Bali Post/ist

MASKER - Personel Korem 163/Wira Satya harus pakai masker.

Topik : Saatnya desa adat jadi ”panglima perang”

ingatkan kepala daerah agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mengambil kebijakan selama penanganan Covid-19 ini. Pihaknya juga menekankan di beberapa daerah berbagai inovasi telah dilakukan dalam menyikapi penanganan Covid-19 ini. Sementara itu, Wali Kota Rai Mantra yang didampingi Jubir Satgas Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai, usai pelaksanaan video conference mengatakan Pemkot Denpasar pada prinsipnya siap mengikuti arahan pusat berkenaan dengan percepatan penanganan Covid-19 ini. Namun demikian, berbagai upaya juga dimaksimalkan Pemkot Denpasar dalam mendukung percepa-

tan penanganan wabah virus Corona ini. Mulai dari upaya pencegahan secara mandiri yang terus digalakkan, PHBS, CTPS, dan gerakan penggunaan masker. Selain itu, di bidang ketahanan pangan, Pemkot Denpasar juga telah merancang program lumbung pangan, kemiteraan dunia usaha serta strategi perlindungan sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama dan saling mendukung dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona ini. Tentunya tanpa ketaatan dan kedisiplinan masyarakat, beragam upaya pemerintah juga akan sia-sia. Beberapa hal yang perlu menjadi perha-

VIDEO CONFERENCE – Wali Kota Denpasar, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, saat mengikuti video conferance bersama Mendagri dari Gedung Sewaka Dharma Kota Denpasar, Selasa (7/4). tian masyarakat, yakni mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah. Seperti halnya tidak berada dan menciptakan kerumunan sesuai maklumat Kapolri, menerapkan social distancing, physical distancing serta mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak penting. “Jadi masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun, menghindari

keramaian, menerapkan social dan physical distancing, mari lebih disiplin ikuti arahan pemerintah guna bersama memutus penyebaran virus Corona ini. Jika ada keinginan bepergian keluar daerah atau pulang kampung sebaiknya di tunda dahulu. Mari kita jaga diri kita dan jaga sesama,” kata Rai Mantra. Untuk alasan keselamatan

bersama dan memutus rantai penyebaran virus Corona, Rai Mantra menegaskan imbauan agar masyarakat tidak keluar rumah atau tetap tinggal di rumah untuk sementara hingga kondisi kembali normal, dan untuk Satgas Covid-19 di tingkat desa/kelurahan agar lebih selektif dan tegas mengawasi warganya. (ad075)

Soal Wacana ”Nyepi Desa Adat”

Sekda Tegaskan Bukan Kewenangan Pemprov Denpasar (Bali Post) -

Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, angkat bicara soal wacana “Nyepi Desa Adat” selama 3 hari pada 18-20 April mendatang. Ditegaskan, bila hal-hal yang berkenaan dengan ritual keagamaan, tradisi, yadnya maupun pelaksanaan tradisi di wilayah desa adat, bukanlah wilayah kewenangan Pemprov Bali. Begitu juga bukan menjadi kewenangan gubernur. “Pemprov Bali sangat memahami ide maupun gagasan Nyepi Desa Adat yang dikaitkan dengan upaya-upaya penguatan pencegahan Covid-19 yang dihubungkan dengan tradisi yang kita miliki di Bali, yaitu Nyepi,” ujar Dewa Indra dalam siaran pers, Selasa (7/4) kemarin. Lebih lanjut dikatakan, Pemprov Bali juga memahami adanya perbedaan pandangan terkait wacana tersebut. Seperti diketahui, ada begitu banyak pemikiran maupun penjelasan dari masyarakat yang bernada kurang setuju

dengan wacana tersebut lewat argumen masing-masing. Mulai dari sisi agama, hukum, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Menyadari ini bukan kewenangan dari pemerintah daerah maupun gubernur, Pemprov Bali telah menyampaikan hal ini kepada Ketua PHDI dan juga Majelis Desa Adat (MDA) untuk dilakukan pembahasan. “Besok (Rabu, 8 April 2020-red) PHDI dan jajarannya akan membahas hal ini dalam Sabha Pandita. Para sulinggih akan mengkaji hal ini dari segi sastra agama,”

imbuh Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. Dewa Indra menambahkan, bila Sabha Pandita dengan berdasar kajian sastra agama menyetujui “Nyepi Desa Adat” dilaksanakan di seluruh desa adat di Bali, maka yang memimpin pelaksanaannya adalah MDA, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota beserta bendesa adatnya. “Sekali lagi, hal ini bukan wewenang pemerintah dan pemerintah tidak intervensi terhadap kajian yang terkait sastra agama,” tegasnya.

Jika keputusan dari paruman menyetujui pelaksanaan dari “Nyepi Desa Ada”, lanjut Dewa Indra, maka Pemprov Bali akan memfasilitasi supaya pelaksanaan ini berjalan baik dan tertib dengan mempertimbangkan semua aspek. Baik itu kesehatan, ketersediaan pangan, maupun keamanan dan lainnya. Pemprov Bali telah meminta PHDI agar apapun yang menjadi keputusan disampaikan kepada pemerintah, sehingga pemerintah memiliki cukup waktu untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten/kota untuk memfasilitasinya. Dewa Indra mengajak semua pihak untuk menyampaikan perbedaan pandangan secara santun. Masyarakat agar membangun komunikasi yang baik sehingga

niat baik dari sudut pandang yang berbeda ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Oleh karena itu, cara berargumen atau berkomunikasi yang tidak santun agar dihindari. Begitu pula cara berkomunikasi yang menjelekkan pendapat orang lain. “Kita bangun diskusi yang baik, dasar argumen yang kuat dan dalam suasana yang tenang, damai, sehingga bersama-sama kita menjaga kondusivitas Bali di tengah upaya penanganan pandemi virus Corona ini,“ tuturnya. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Kesulitan Bayar Cicilan

Sejumlah Bank dan ”Leasing” Berikan Keringanan Denpasar (Bali Post) Dampak Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat komunal, tapi juga pada perekonomian. Salah satu permasalahan di kalangan masyarakat paling bawah adalah kesulitan membayar kredit. Regulator yaitu OJK telah memberikan payung hukum berupa POJK Nomor 11/ POJK.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Kepala OJK Regional Bali Nusra, Elyanus Pongsoda, mengatakan bentuk keringanan kredit atau pembiayaan yang bisa diberikan bank atau leas-

ing yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Keringanan yang diberikan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dengan bank atau leasing. Pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 miliar, terutama UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lain.

Pemberian keringanan ini hanya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. “Jadi kalau kita masih memiliki penghasilan tetap atau masih sanggup membayar, jangan memanfaatkan keringanan ini,” ujarnya. Cara mengajukan keringanan dengan menghubungi bank atau leasing tempat meminjam tanpa perlu datang langsung ke kantornya. Bisa dihubungi melalui telepon, email, WhatsApp, atau sarana komunikasi digital lainnya. Bank umum yang memberikan restrukturisasi kredit, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BTN, BCA, CIMB Niaga, Permata Bank dan lainnya.

Perusahaan pembiayaan yang memberikan restrukturisasi kredit, yaitu FIF, Wom Finance, Mandiri Tunas Finance, CSUL Finance, BAF, ACC, Aditama Finance, AEON, Alif, ABC Finance, Armada Finance, BCA Finance, BCA Multifinance, dan BFI Finance. Sejumlah BPR dan bank umum syariah juga memberikan keringanan pembayaran kredit. Salah satu bank yang juga memberikan keringanan kredit yaitu BPD Bali. Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, sebelumnya mengatakan ia telah melakukan mapping terhadap

debitur-debitur yang usahanya diperkirakan terdampak Covid-19 melalui seluruh kantor cabang maupun capemnya di seluruh Bali. Selain itu, ia juga melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi debitur, BPD Bali juga berupaya memastikan bahwa setiap solusi yang diberikan kepada debitur dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai arahaan pemerintah melalui penetapan kebijakan internal berupa keputusan direksi Nomor 0132/KEP/DIR/ KRD/2020 tentang perlakukan khusus kredit yang terdampak Covid-19 tanggal 27 Maret 2020. (kmb42)

Darurat Sipil Berlaku dalam Konteks Gangguan Kamtibmas

Mestinya Ditekankan UU Kekarantinaan Kesehatan

PIHAK Istana sempat melontarkan kata darurat sipil dalam konteks pencegahan pandemik virus Corona atau Covid-19. Banyak pihak yang terkejut atas isu kemunculan darurat sipil yang dikaitkan dengan upaya pemerintah memutus mata rantai wabah Covid-19. Akademisi Universitas Udayana (Unud), sekaligus pakar Hukum Tata Negara, Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., Minggu (5/4) berpendapat, darurat sipil itu merupakan status penanganan masalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. “Ya, dasar hukum darurat sipil itu adalah Perpu 23 tahun 1959,” tandas Jimmy. Menurutnya, ada tiga kategori dalam konteks tersebut, yakni darurat sipil, bahaya dan perang. Dalam hal ini yang sempat dimunculkan atau dipilih pemerintah adalah darurat sipil. Hanya saja, kata Dr. Jim-

my, Perpu itu lebih menekankan pada gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia. “Jadi, tidak ada korelasi antara Covid-19 dengan darurat sipil,” tegasnya. Dosen hukum di Unud ini menambahkan, sejatinya darurat sipil itu diaktualisasi dari Pasal 12 UUD. Presiden dapat menetapkan keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu bisa juga karena gangguan keamanan, bisa juga bencana atau wabah penyakit. Persoalannya, lanjut Jimmy, Perpu Darurat Sipil masih menggunakan Perpu 23 tahun 1959 yang masih menekankan pada aspek keamanan dan ketertiban. Jadi, gangguan sipil ini bukan karena virus, tapi karena kelompok bersenjata, termasuk orang-orang yang berbahaya yang ingin menggulingkan pemerintah. “Pihak Istana melalui jubirnya sempat menyinggung masalah darurat sipil. Jujur,

kita juga kaget. Karena darurat sipil itu berarti memberlakukan Perpu No. 23 tahun 1959. Nah kalau itu diberlakukan sampai diomongkan oleh Presiden soal keadaan darurat sipil, berarti nanti konsekuensinya Presiden bisa membatasi semua penerbitan, percetakan, bisa menggeledah tiap-tiap rumah, bisa menyita barang orang,” kata Jimmy. Yang ditakutkan pula, bisa dipakai merusak keamanan, termasuk membatasi beritaberita, menyadap antartelepon, kantor radio, melarang mengirim berita, membatasi atau melarang alat komunikasi. “Ini sama sekali tidak ada korelasi dengan Covid-19,” tegasnya. Sambung dia, kalau darurat sipil dimunculkan, itu artinya lebih menekankan pada pembatasan akses informasi. Sedangkan akses informasi lebih ditekankan pada persoalan ketika ada gangguan kamtibmas. Maka dari itu, sekarang pernyataan durat sipil itu sudah dialihkan dan menjadi opsi

paling terakhir. Pemerintah pada level PSBB. Jika PSBB tahu, tak mungkin sekarang itu tidak efektif, mestinya naik menggunakan darurat sipil ke karantina wilayah. Pertankarena yang dihadapi saat ini yaannya, sampai sekarang musuhnya bukan manusia, kita belum tahu apa derajat namun Covid-19. Untuk itu, keberhasilan dari PSBB itu? yang dimaksud dalam hal ini Sampai kapan PSBB itu dihenmenggunakan UU Kekaran- tikan? Atau dinaikkan ke status tinaan Kesehatan, yakni UU karantina wilayah?,” tanya dia. No. 6 tahun 2018. UU ini (asa) sekarang mulai dimunculkan, dengan nama Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) lalu dibuatkan Perpres dan Peraturan Menteri Kesehatan. Kata dia, SPBB sudah dilakukan. Anak sekolah sudah belajar di rumah, para pekerja mulai kerja dari rumah (work from home). Orang-orang yang buat pesta dibubarkan. “Ini sebenarnya bagian dari PSBB,” katanya. Hanya yang menjadi kepentingan pemerintah, lebih menekankan bagaimana caranya mengambil sikap yang betul-betul melakukan karantiBali Post/asa na wilayah. “Ini kan belum. Kita masih Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Wage, 8 April 2020

Bupati Giri Prasta Ikuti Rapat Terbatas Via ”Teleconference” dengan Kemendagri Badung Siap Sukseskan Grand Strategi Nasional Penanggulangan Covid-19

PERSOALAN Covid-19 masih menjadi perhatian utama pemerintah. Di saat pandemi menyerang hampir seluruh negara di dunia, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut di Tanah Air. Berkaitan dengan hal itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa mengikuti rapat terbatas melalui teleconference yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian terkait seperti Menperin, Kepala BKPM, Mentan, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan, Menaker, Menteri BUMN, serta Apindo dan Kadin dari Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung, Selasa (7/4) kemarin. Rapat terbatas yang juga diikuti oleh Sekda Provinsi dan Bupati/Wali Kota seIndonesia ini membahas tentang strategi optimalisasi industri di bidang kesehatan dan di bidang kebutuhan dasar masyarakat termasuk ketahanan pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 di antaranya kebijakan mengeluarkan PP No-

mor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sejalan dengan kebijakan itu, jajaran Kemendagri juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 di daerah dengan mencetuskan Grand Strategi Nasional Hadapi Covid-19. “Persoalan Covid-19 sudah menyebar ke hampir semua wilayah dan berimbas ke berbagai sendi kehidupan sosial dan ekonomi kita. Pandemi Covid-19 sudah menjadi masalah nasional yang harus ditangani secara komprehensif dan terpadu. “Kita membutuhkan Grand Strategi Nasional untuk menghadapinya,” tegas Tito. Dijelaskannya, terdapat empat pilar strategi yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dari Grand Strategi Nasional. Pertama, strategi pencegahan penularan Covid-19. Kedua, menyangkut peningkatan sistem ketahanan tubuh, baik di tingkat indvidual maupun di tingkat komunitas masyarakat untuk

menghadapi virus Corona. Ketiga, peningkatan kapasitas sistem kesehatan, baik di tingkat Pusat maupun di seluruh daerah di Indonesia. Keempat, mengoptimalkan kapasitas produksi industri, khususnya di bidang kesehatan serta produksi kebutuhan dasar masyarakat termasuk ketahanan pangan. Petani, peternak dan nelayan harus diproteksi agar mampu melipatgandakan produksi pangan. “Keempat, komponen strategi tersebut harus dilakukan secara bersamaan di atas langkah-langkah yang operasional,” kata Mendagri. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), misalnya dapat dikategorikan ke dalam strategi nomor satu, yaitu pencegahan penularan. Penerapan strategi ini memiliki implikasi ke bidang lain, seperti sosial dan ekonomi sehingga harus direspons dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pangan yang dicakup di dalam strategi keempat. Di samping itu, untuk mencapai kapasitas sistem kesehatan seperti penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD), kecukupan ventilator di rumah sakit rujukan serta

alat kesehatan lainnya, maka dibutuhkan optimalisasi industri dalam negeri di bidang kesehatan. “Artinya, sektor dunia usaha dan industri kesehatan perlu didorong untuk berproduksi mencukupi kebutuhan yang berhubungan dengan Covid-19,” lanjut Mendagri. Dalam teleconference tersebut, Bupati Giri Prasta dan Wabup Suiasa menyatakan kesiapan Pemkab Badung melaksanakan dan menyukseskan Grand Strategi Nasional penanggulangan Covid-19 yang dicetuskan oleh pemerintah pusat. Bahkan, dikatakan lebih lanjut bahwa apa yang sudah dilaksanakan dan yang dicanangkan Pemkab Badung sudah sejalan dengan poin-poin arahan yang disampaikan oleh Mendagri. “Kami sudah menyiapkan langkah-langkah strategis dan tepat sasaran sebagai komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di saat adanya pandemi Covid-19. Pertama, berkaitan dengan strategi industri pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, Pemkab mendorong sektor UMKM untuk memproduksi masker kain yang akan didistribusikan ke masyarakat dan sen-

TELECONFERENCE - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengikuti rapat terbatas melalui teleconference yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dari RJ Bupati Puspem Badung, Selasa (7/4) kemarin. tral produksi pangan kita di Badung sudah siap mengantisipasi kondisi ini. Kedua, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat apabila sampai terjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kami sudah melakukan realokasi APBD untuk mem-back-up dana desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Kami akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang

terbaik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Badung,” ungkap Giri Prasta. Ditambahkan oleh Bupati Badung, sehari sebelumnya pihaknya juga bersama semua Camat dan Perbekel se-Badung dalam rapat koordinasi melalui teleconference untuk memberikan arahan kepada masing-masing desa agar satu komando dengan Satuan Gugus Tugas Penang-

gulangan Covid-19 Kabupaten Badung dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayahnya. Turut mendampingi Bupati, Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan I Made Widiana, Kadis Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana, Kadis Perikanan I Nyoman Suardana, Asisten II dr. Putra Suteja dan Direktur PD Pasar Giri Mangu Sedana I Ketut Golak. (ad076)

RS Unud Rawat Dua Pasien Positif Covid-19

Mangupura (Bali Post) – Hingga Selasa (7/4) kemarin, Rumah Sakit (RS) PTN Unud merawat tiga pasien Covid-19. Dari tiga yang positif itu, menurut Direktur RSPTN Unud Dr. Dewa Putu Gede Purwa Samatra, satu sudah sembuh dan telah pulang, sedangkan dua lainnya masih dirawat. Satu pasien yang sudah dipulangkan tersebut dua kali hasil labnya negatif. Sementara dua pasien positif yang masih dirawat kondisinya stabil. “Mudah-mudahan karena usianya masih muda, tidak ada penyakit akomodir,” katanya. RS PTN Unud juga merawat 12 pasien dalam pengawasan (PDP). Sementara itu, 23 perawat bantuan Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Bali ber-

tugas mulai Rabu (8/4) ini. “Hari ini mereka mulai masuk penginapan di Wisma Bima Kuta. Mereka berasal dari Bangli, Tabanan dan Gianyar,” terang Samatra. Saat ini RS PTN Unud memiliki sekitar 80 perawat. Masih kurang 100 perawat bila kasus Covid-19 meningkat. Namun, apabila kondisinya seperti sekarang ini, jumlah itu sudah cukup. Sementara tenaga dokter tercatat 35 dok-

ter spesialis penyakit dalam, anak, bedah dan THT. Mereka dibantu sekitar 30 tenaga dosen residen dari Fakultas Kedokteran. Sebelum ditugaskan khusus menangani pasien Covid-19, RSPTN Unud merupakan RS Umum yang bekerja sama dengan BPJS. Namun, sejak dua minggu sebelum menangani pasien virus Corona, tidak lagi melayani pasien umum. Ruang

yang disiapkan sebanyak 12 kamar. Minggu depan diharapkan siap lagi 30 kamar lainnya. ‘’Meski sudah beroperasi, proses persiapan terus berjalan karena eskalasi pasien belum diketahui. Mudah-mudahan tetap seperti sekarang, sehingga 12 atau 30 kamar saja sudah cukup. Bila pasien melebihi 50 orang, akan disiapkan lagi 90 kamar,” tambah Samatra. (kmb23) RAWAT – RS PTN Unud masih merawat dua pasien positif Covid-19 dan 12 PDP.

Bali Post/kmb23

Percepat Penanganan Covid-19 Rabu Ini, Ratusan Santri Tiba di Bali Pemkab Diminta Segera Realokasikan Anggaran

Mangupura (Bali Post) Gelombang kepulangan santri ke Bali berlanjut. Kabarnya, Rabu (8/4) ini akan datang ratusan santri dari Pondok Pesantren Nurul Abror AI-Robbaniyyin, Desa Alasbuluh, Wongsorejo, Banyuwangi. Santri dari pondok pesantren yang diliburkan terkait penanganan Covid-19 ini diperkirakan tiba di Terminal Tipe A Mengwi pukul 15.00 Wita. Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara membenarkan adanya informasi kedatangan santri di Terminal Tipe A Mengwi. “Ya… dari informasi yang kami terima akan datang santri lagi. Mereka akan turun di Terminal Mengwi besok (hari ini-res),” ujarnya saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/4) kemarin. Menurutnya, santri yang dia-

gendakan tiba di Bali mencapai 423 orang. Mereka terdiri atas santri putra 270 orang dan santri putri 153 orang. Ratusan santri ini diangkut tujuh bus pariwisata. “Informasinya begitu, ada 423 santri yang akan datang pukul 15.00 Wita. Kami belum mengetahui santri yang datang ini semuanya turun di Terminal Mengwi atau tidak,” kilahnya. Kendati demikian, birokrat asal Denpasar ini menegaskan santri yang datang ke Bali merupakan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Dalam surat pemberitahuan yang diterimanya, mereka akan kembali ke pesantren usai hari raya Ramadhan, yakni 4 Juni mendatang. Dengan datangnya rombongan santri dari Pondok Pesantren Nurul Abror AI-Robbaniyyin, Desa Alasbuluh, maka santri yang tiba

di Bali tercatat 1.209 orang. Dari catatan Satpol PP Badung, santri pulang ke Bali khusunya Badung mulai 29 Maret 2020. “Sudah empat kali datang. Pertama di Central Parkir Kuta, sisanya di Terminal Mengwi. Jadi, lima rombogan termasuk yang besok (hari ini-red) datang,” pungkasnya. Di sisi lain, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Badung mengajak umat muslim tidak melaksanakan mudik saat Lebaran nanti. Langkah ini membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin meluas. Menurut Ketua PC GP Ansor Badung Zainal Abidin, meski pemerintah tidak melarang mudik pada Lebaran 2020, masyarakat tetap diimbau agar tidak pulang kampung. (kmb27)

Lakalantas Turun Drastis Mangupura (Bali Post) Ditaatinya imbauan pemerintah agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah selama Covid-19, sangat memengaruhi angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Jumlah angka lantas di wilayah Kabupaten Badung menurun drastis. “Angka penurunan lakalantas sampai 75 persen. Seminggu ada dua sampai tiga kali kejadian, turun drastis. Masyarakat yang keluar semakin sedikit,” tegas Kasatlantas Polres Badung Iptu Achmad Fahmi

Adiatma disela-sela pembagian hand sanitizer dan masker di depan simpang Patung Rama Shinta, Mengwi, Selasa (7/4) kemarin. Menurut Iptu Fahmi, penurunan tersebut tidak lepas upayanya melakukan antisipasi. “Seringnya kami patroli sosialisasi selama pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi menurunnya angka lakalantas. Paling kentara saat ini Puspem Badung dan sekolah libur, arus lalin lancar,” ujarnya. Terkait peran Satlantas Polres Badung memutus mata rantai virus

Corona, Fahmi mengungkapkan, anggota Unit Dikyasa dikerahkan melakukan sosialisasi. Personel Unit Patroli juga diperintahkan ikut menyosialisasikan pencegahan virus. “Kami mengimbau warga negara Indonesia mematuhi perintah pemerintah pusat. Apalagi saat kondisi seperti ini, alangkah baiknya kita membatasi kegiatan di luar rumah. Jika sifatnya sangat penting, harus jaga diri, misalnya pakai masker, hand sanitizer, sering cuci tangan, dan bila perlu minum vitamin,” ungkapnya. (kmb36)

Mangupura (Bali Post) – DPRD Kabupaten Badung mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan penanganan Covid-19. Tidak hanya soal memutus mata rantai penularan, tetapi juga menyangkut penanganan masyarakat yang terdampak secara sosial-ekonomi. ‘’Sesuai arahan Presiden dan Mendagri, supaya kita secara serentak mengatasi Covid-19. Kami di dewan menindaklanjutinya sesuai tupoksi kami yakni di bidang anggaran, legislasi dan pengawasan,’’ kata Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, Senin (6/4). Dalam hal ini, Dewan minta Pemkab Badung menunda realisasi

seluruh kegiatan yang sifatnya tidak mendesak. Anggaran tersebut kemudian direalokasikan untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. ‘’Anggaran yang bisa ditunda terutama pembangunan fisik diarahkan untuk menuntaskan penanganan Covid-19. Misalnya untuk pembelian obat, APD dan berbagai hal lainnya,’’ tegas politisi PDI-P asal Desa Dalung ini. Dikatakannya, anggaran yang telah dialihkan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan pencegahan hingga membantu masyarakat yang terdampak. Misalnya untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat Badung yang kehilangan mata penca-

harian. ‘’Pusat sudah buat skenario membantu dana tunai bagi masyarakat yang terdampak. Di pemkab juga kami lakukan. Sekarang tahap mengalokasikan anggaran dan menyusun RAB untuk cara terbaik menolong pekerja harian yang dirumahkan dan sebagainya,’’ ungkapnya. Menurut Parwata, semua hal yang dilaksanakan di pemerintahan Badung telah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Baik dewan maupun OPD di Badung sudah melakukan rasionalisasi anggaran yang dinilai belum mendesak. ‘’Contohnya anggaran perjalanan dinas sudah kami potong, termasuk pembangunan fisik,’’ jelasnya. (eka)

Denpasar (Bali Post) Bank Indonesia meyakini nilai rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat ke level 15.000 per dolar AS pada akhir tahun 2020. BI terus memperkuat intensitas triple intervention baik secara spot, DNDF maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Hal itu dikatakan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Trisno Nugroho, Selasa (7/4) kemarin. “Nilai tukar rupiah saat ini memadai. Dampak nilai tukar terhadap inflasi rendah. Ke depan pun akan tetap karena permintaan masyarakat rendah, sehingga inflasi inti yang

disebabkan kesenjangan output juga rendah,” jelasnya. Selain itu, ekspektasi inflasi masih terjaga, seiring terjaganya pasokan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kecenderungannya tidak akan pass through depresiasi rupiah terhadap inflasi. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI di pasar perdana adalah sebagai The Last Resort. Menurutnya, perluasan kewenangan BI untuk dapat membeli SBN dalam hal ini SUN/SBSN jangka panjang di pasar perdana untuk membantu pemerintah dalam membiayai penanganan dampak penyebaran Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan yang diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 adalah sebagai last resort, bukan

dalam rangka bail-out atau BLBI. BI hanya akan membeli apabila pasar tidak bisa menyerap, antara lain karena yield (imbal hasil) tinggi dan tidak rasional. BI akan seminimal mungkin melakukan pembelian SBN di pasar primer, sehingga dampak terhadap inflasi juga rendah. Fokus sekarang yang akan dilakukan adalah berupaya agar SBN dapat diserap pasar domestik dan global. Apabila lebih banyak diterbitkan di global dan dibeli oleh investor asing di dalam negeri, akan terjadi capital inflows. “Masuknya devisa ke Indonesia berarti menambah pasokan valas. Jika terjadi pasokan valas, rupiah akan meningkat,” ungkap Trisno Nugroho. (kmb42)

Nilai Rupiah Diyakini Menguat

Rabu Wage, 8 April 2020

Warga Jembrana Positif Corona Bertambah

Negara (Bali Post) – Jumlah warga Kabupaten Jembrana yang positif terpapar virus Corona bertambah. Dalam dua hari, empat warga positif Covid-19 berdasarkan hasil laboratorium sampel swab. Keempat pasien saat ini dirawat di RSU Negara.

Bali Post/kmb26

BERTAMBAH - Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Jembrana bersama Humas menyampaikan adanya penambahan jumlah warga yang positif.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jembrana, dr. I Gusti Agung Arisantha mengatakan, secara akumulatif jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 empat orang. Dua di antaranya merupakan satu keluarga (suami-istri). Si suami terpapar di luar Jembrana. “Jadi, karena ada yang positif terpapar di sini (Jembrana), kita masuk daerah transmisi lokal,” jelasnya, Selasa (7/4) kemarin. Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 8 orang. Tiga hasil labnya negatif, satu sudah sembuh dan empat positif. Lima dirawat di RSU Negara, sisanya ditangani di RS luar Jembrana, seorang di antaranya di RSU

Sanglah, Denpasar. ‘’Petugas surveilence kini telah memperluas tracking orang pernah bersinggungan dengan warga yang positif ini,’’ katanya didampingi Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jembrana Letkol (Kav) Djefry M. Hanok dan Kompol I Wayan Sinaryasa. Menurut informasi resmi Kabupaten Jembrana, orang yang terkonfirmasi positif berasal dari Desa Pangyangan 1 orang, Desa Melaya 1 orang, dan Kelurahan Baler Bale Agung 2 orang. Sementara ODP berjumlah 107 orang. Sebanyak 71 orang masih dalam proses pemantauan. Persebaran ODP di seluruh (kelima) kecamatan. Paling banyak di Kecamatan Negara

yaitu 37 ODP, selanjutnya Kecamatan Jembrana 25, Kecamatan Melaya 21, Kecamatan Mendoyo 11, dan Kecamatan Pekutatan 8 ODP. Terkait bertambahnya warga yang positif Covid-19, Bupati Jembrana I Putu Artha minta masyarakat disiplin tinggal di rumah dan tidak mengadakan kegiatan kumpul-kumpul. Bupati yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana ini juga menegaskan masing-masing wilayah tidak melakukan lockdown. Sementara warga yang merasa pernah kontak fisik dengan yang positif agar segera menyampaikan ke aparat desa/kelurahan setempat. (kmb26)

Tenaga Kerja Wedakarna Minta Proyek Penataan Benoa Tetap Dijalankan 332 Karyawan Dirumahkan, Satu PHK Selamatkan TKI Kapal Pesiar, AWK Minta Usai Isolasi

Tabanan (Bali Post) Jumlah karyawan yang dirumahkan akibat wabah virus Corona atau Covid-19 sesuai data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Kabupaten Tabanan meningkat. Jika sebelumnya terdata 206 orang dari tiga perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, Senin (6/4) bertambah menjadi 332 orang dari lima perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tabanan, I Putu Santika mengatakan, 332 karyawan itu terpaksa dirumahkan lantaran berbagai alasan, salah satunya usahanya tutup sementara. Bahkan satu orang di-PHK. “Mereka tersebar di lima kecamatan. Di Selemadeg Barat 37 orang, Selemadeg 34, Kerambitan 167, Kediri 89, dan Baturiti 5 orang,’’ bebernya saat dimintai konfirmasinya, Selasa (7/4) kemarin. Melihat perkembangan saat ini, ia berharap tidak ada lagi karyawan yang dirumahkan. Namun, diakuinya kalau kasus wabah ini terus berlanjut dalam waktu lama, akan banyak usaha

yang gulung tikar. “Saya berharap kasus ini segera berlalu dan tidak ada lagi yang dirumahkan,” katanya. Terkait karyawan yang dirumahkan, namun bekerja di luar Tabanan, pihaknya tidak memiliki data. Santika meyakini banyak yang dirumahkan, karena sebagian besar bekerja di sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, dan akomodasi lain. Apalagi banyak usaha hotel yang tidak beroperasi karena tidak ada tamu. Begitu pula mereka yang bekerja di penyedia akomodasi pariwisata seperti transportasi. Menurutnya, pemerintah pusat menyediakan kartu prakerja untuk karyawan yang di PHK atau dirumahkan, yang pendaftarannya dibuka mulai kemarin. Yang dirumahkan dan di PHK sudah didaftarkan lewat provinsi. Santika mengajak semua pihak bersama-sama membantu pemerintah memutus mata rantai penyeraban Covid-19 dengan berada di rumah. “Kalau tidak penting sekali, mari kita semua tetap diam di rumah,” pungkasnya. (kmb28)

di Pulau Galang, Pemerintah Jamin Kepulangan ke Bali

SAAT ini ribuan warga Bali, TKI (Pekerja Migran Indonesia/PMI), dipercaya sedang mencari jalan untuk kembali ke Indonesia setelah sejumlah negara di dunia menerapkan lockdown termasuk menutup airport terkait penyebaran Covid-19. Kesulitan pun sudah terasa di sejumlah belahan dunia, mengingat sebagian besar TKI asal Bali sudah dirumahkan dan tidak ada pekerjaan akibat pembatasan ekonomi di semua bidang. Menindaklanjuti aspirasi semeton Bali yang juga TKI yang saat ini ada di Kapal Pesiar Azamara, yang mana awalnya memperoleh informasi simpang siur terkait izin sandar di Pelabuhan Benoa, sedangkan di satu sisi, perusahaan kapal pesiar telah memutuskan menolong kru dengan membawa kapal pesiar berkeliling dunia termasuk rencana singgah ke Bali dengan tujuan tunggal mendrop kru asal Bali. Terkait hal itu, setelah menerima aspirasi, secara mendadak Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya

Wedakarna MWS III mengadakan pertemuan dengan Gusti Agung Komang Arbawa (KSOP Pelabuhan Benoa), Agung Mataram (GM Pelindo III) dan jajaran termasuk Kesehatan Pelabuhan (Kemenkes) serta bagian Imigrasi (Kemehukam) terkait permintaan dari kapal pesiar untuk sandar di Benoa. “Hari ini kita membahas terkait keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan terkait rencana kedatangan Kapal MS Azamara Journey yang rencananya sandar di Pelabuhan Benoa. Kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa kapal ini diizinkan bersandar di lokasi Ship to Ship (STS) dan lay up di perairan Pula Unipah, Tanjung Balai Karimun dan Pulau Galang di Sumatera, mengingat di sana telah tersedia tempat isolasi dan penanganan Covid-19. Untuk di Bali sudah ada Instruksi Gubenur 8551 dan Surat Wali Kota 551 terkait pelabuhan. Kita hormati saja, yang penting semeton Bali TKI bisa tiba di Tanah Air dengan baik. Ini case agak langka karena ada

kapal pesiar yang rela mengantar ABK sampai ke Bali. Ini mengharukan dan negara harus merespons dengan baik,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga anggota Komite I Bidang Hukum DPD-RI. AWK pun minta pemerintah pusat dapat membantu kepulangan TKI asal Bali dari Kepulauan Galang dengan fasilitas negara. “Ya, saya akan terbitkan rekomendasi ke Kemenhub dan Tim Nasional agar membantu anak–anak Bali usai isolasi dan karantina. Kita bantu program Presiden Jokowi agar aman semua,’’ ujar Gusti Wedakarna. Selain membahas Covid-19, Senator AWK menerima laporan terkait rencana lanjutan pengembangan penataan Pelabuhan Benoa yang seharusnya sudah berproses pada 2020. “Kita akan minta Kementerian BUMN jangan sampai memundurkan jadwal penataan Pelabuhan Benoa. Saya dukung kesempahaman Gubernur tentang areal 51 persen untuk hutan kota. DPD minta agar jangan lagi ada penundaan. Intinya sebelum

Negara (Bali Post) – Sekitar 250 karyawan hotel dan restoran di Kabupaten Jembrana dirumahkan akibat merebaknya virus Corona. Jumlah ini diperkirakan bertambah dalam beberapa waktu ke depan, mengingat kondisi saat ini. Ketua BPC PHRI Kabupaten Jembrana, I Nyoman Suantaya menyebutkan, sejak sebulan terakhir banyak akomodasi wisata khususnya

hotel terdampak. Kondisi ini mengakibatkan hotel melakukan menyesuaikan dengan merumahkan karyawannya. ‘‘Hasil pendataan PHRI, karyawan hotel yang dirumahkan mencapai 250 orang. Diperkirakan ada penambahan, sebab masih ada beberapa hotel yang belum menyampaikan informasi ke PHRI,’’ jelasnya, Selasa (7/4) kemarin. Sementara itu, 32 perusahaan (hotel dan pabrik) yang

BERSAMA - Senator DPD-RI, Dr. Arya Wedakarna, bersama Menteri Perhubungan RI, Kepala KSOP Benoa dan GM Pelindo III. 2024 agar Benoa sudah tuntas. Ini wujud komitmen bahwa rakyat Bali sudah memenangkan Jokowi 92 persen di Bali

saat pemilu. Pejabat Bali harus bisa menagih,’’ papar Gusti Wedakarna yang juga Sarjana Transportasi. (ad73)

terdata di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPSPTK) Jembrana masih beroperasi. Menurut Kepala Dinas PMPSPTK Jembrana I Komang Suparta, ini merupakan hasil pendataan dan pelaporan masing-masing perusahaan. Menurutnya, hanya beberapa perusahaan melakukan penyesuaian khususnya berkaitan dengan tenaga kerja. Misalnya di sektor industri (pabrik),

pekerjaan dilakukan secara shiff dan mendapatkan upah sesuai waktu kerja. “Perusahaan masih beroperasi. Tetapi ada beberapa yang mengetatkan ikat pinggang dengan merumahkan karyawan, terutama sektor pariwisata yakni hotel,” ujar Suparta. Dari data yang dihimpun, dua hotel yang melaporkan telah merumahkan karyawannya berada di Medewi dan di Kota Negara. (kmb26)

Longsor Tutupi Akses Jalan Sekitar 250 Karyawan Hotel Dirumahkan di Yehembang Kangin

Negara (Bali Post) – Akses jalan desa di Banjar Sumbul, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, tertimbun longsor. Longsor yang menutupi jalan itu akibat hujan deras yang mengguyur pada Senin (6/4) lalu. Pihak desa dan masyarakat berupaya membersihkan material longsor di jalan penghubung ke Banjar Bangli itu, Selasa (7/4) kemarin. Informasi yang dikumpul-

kan, tanah longsor sempat menutup separuh jalan. Material yang menutupi jalan lebarnya 5 meter dan tingginya 5 meter. Di titik jalan yang bersebelahan dengan tebing diketahui memang rawan longsor. Pasalnya, tebing tersebut dalam kondisi retak-retak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Klian Banjar Sumbul, I Made Alit Wiryana membenarkan titik jalan tersebut merupakan salah satu titik rawan

longsor di Desa Yehembang Kangin. Pihaknya sudah menyampaikan ke warga agar berhati-hati melewati jalur itu. Sejatinya warga banjar hendak menggelar gotong royong guna membersihkan jalan tersebut. Namun, karena ada imbauan tidak boleh berkumpul, pihaknya mengupah tenaga untuk melakukan penanganan, sehingga akses jalan bisa dilalui kendaraan. (kmb26)

Lagi, BRSU Tabanan Rawat PDP Covid-19 Tabanan (Bali Post) Sempat tidak ada pasien positif dan PDP Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan, Selasa (7/4) kemarin kembali melaporkan adanya satu orang yang kini berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) dan tengah dirawat di BRSU Tabanan. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan melalui

Juru Bicara Satgas yang juga Kadis Kominfo Tabanan, I Putu Dian Setiawan mengatakan, PDP itu memiliki riwayat bekerja di luar daerah. “Yang bersangkutan ada gejala klinis sesak, batuk, dan demam,” terangnya. Sementara ODP sebanyak 20 dan OTG tercatat 118. Kegiatan Satgas yang telah dilakukan yakni membawa sampel disinfektan dengan ba-

han dasar buah-buahan untuk dilakukan uji kandungan zat ke Lab Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar. Selain itu, melakukan rapat terbatas bersama sembilan lembaga muslim di Kabupaten Tabanan perihal imbauan agar tidak melaksanakan mudik bagi warga muslim di Tabanan dan warga muslim yang berada di luar Tabanan. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Tabanan mengusulkan tambahan bantuan untuk program jaring pengaman sosial yang nantinya bisa mengcover warga di daerah yang terdampak penyebaran virus Corona atau Covid-19. Hal ini menyusul peluang bagi daerah mengajukan tambahan usulan dari Kementerian Sosial melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tabanan melalui Disos mengajukan tambahan bantuan 14.831. Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, Selasa (7/4) kemarin mengatakan, usulan bantuan untuk warga terdampak penyebaran Covid-19 tersebut

berupa paket sembako yang dikemas dalam bentuk sosial. Tahun sebelumnya program tersebut sesuai Basis Data Pemerintah (BDT) diberikan kepada 16.600 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menyusul arahan dari pusat, Disos menambah pengajuan usulan 14.831, sehingga tahun ini 31.431 KPM yang diusulkan mendapatkan bantuan. “Paling tidak bantuan dalam bentuk sembako ini nantinya bisa mengatasi ekonomi masyarakat, terutama Keluarga Penerima Manfaat akibat wabah Covid-19,” terangnya. Program jaring pengaman sosial ini juga diharapkan menjadi bantalan bagi masyarakat dalam kon-

disi sosial ekonomi terendah agar tidak lebih terpuruk lagi akibat Covid-19 yang mewabah saat ini. Disos juga mengajukan usulan baru untuk disabilitas dan lansia sebanyak 288 jiwa. Pihaknya pun mengusulkan sejumlah item barang yang banyak dimanfaatkan saat wabah, seperti 250 ribu masker, 160.000 hand sanitizer, dan 1.000 paket alat pelindung diri (APD). “Kami disuruh mengusulkan dan tentunya kami usulkan permintaan pusat ini. Program ini menyasar masyarakat yang labil dan masuk basis data terpadu, namun realisasinya kembali ke anggaran di pusat,” jelasnya. (kmb28)

Disos Tambah Usulan Program Bantuan Sosial

Rabu Wage, 8 April 2020

Hotel di Ubud Dekati ”Zero” Okupansi, 80 Persen Restoran Tutup Gianyar (Bali Post) Kondisi pariwisata di kawasan Ubud semakin kritis saja. Bahkan memasuki awal April ini okupansi akomodasi dipastikan sudah mendekati nol persen. Sedangkan keberadaan restoran di kawasan kampung turis itu sekitar 70 hingga 80 persen sudah tutup. Kondisi seperti itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar, Pande Mahayana Adityawarman, Selasa (7/4) kemarin. Pria yang akrab disapa Adit Pande ini mengatakan, semenjak keluarnya surat dari kementerian luar negeri terkait larangan wisatawan datang ke Indonesia. Dikatakan akomodasi di kawasan Gianyar langsung terdampak. “Memang kami di Pariwisata berat. Kami paling awal terkena imbasnya. Saat ini okupansi hotel sendiri hampir nol persen,“ katanya. Menurutnya, kondisi seperti ini terjadi semenjak memasuki awal April. Saat ini sejumlah hotel ada yang hanya terisi satu atau dua kamar saja. Bahkan ada yang tidak ada tamunya sama sekali. “Karena tamu yang datang sudah tidak ada. Walau ada, paling hanya satu atau dua kamar saja yang terisi. Artinya bisa dihitung dengan jari. Karena itu, sejak April hampir menyentuh nol

persen,“ tegasnya. Sementara Mei mendatang masih menunggu intruksi pemerintah, terkait dibukanya kembali kunjungan dari luar negeri. Namun Adit Pande mengakui kalangan pariwisata sudah memahami kondisi saat ini. Seluruh dunia sedang berupaya memutus penyebaran covid dengan cara sosial distancing. “Walaupun ada tamu yang mau ke Indonesia, kan hal itu tidak bisa. Di satu sisi beberapa negara di Eropa masih lock down, artinya kedua pihak melarang adanya mobilisasi keluar dan masuk, “ katanya. Tidak hanya hotel, rata-rata restoran di seputaran Ubud juga sudah tutup. Bahkan restoran yang tutup berkisar 70 hingga 80 persen. “Karena mengikuti aturan pemerintah terkait social

distancing. Ada ketakutan stafnya berinteraksi dengan banyak orang. Mereka lebih memilih tutup sementara, sebab tamu juga tidak ada,“ katanya. Lantas bagaimana nasib para pekerja restoran, Adit Pande mengatakan setiap pemilik restoran memiliki kebijakan masing-masing. Misalnya, karyawan tetap diberikan sekadar uang makan rutin. Jadi tidak langsung diterapkan PHK. “Ada yang dikasi uang makan saja. Jadi pemilik menerapkan kebijakan manusiawi. Artinya, beberapa dikasi uang sekadar untuk menyambung hidup. Jadi kayaknya belum ada pemberlakuan PHK, kapan situasi membaik pasti dipangil lagi,“ katanya. Ditambahkan, hal serupa

Bali Post/kmb35

LENGANG - Terlihat suasana lalu lintas lengang di seputaran catus pata Ubud beberapa waktu lalu. juga berlaku untuk karyawan hotel. Walaupun beberapa hotel tutup, tetapi stafnya tetap berkerja. Tentunya dengan pengaturan jam kerja. “Sementara hanya diatur jam kerja saja. Kalau full bekerja tamunya yang tidak ada. Jadi karena pekerjaan tidak ada, jadinya bekerjanya

setengah bulan,“ katanya. Di tengah kondisi ini pihaknya berharap ada stimulus dari pemerintah. Misalnya dari sisi pembiayaan listrik atau mungkin BPJS. “Hal itu membantu memberikan keringanan. Mestinya BPJS juga memberikan keringanan. Saat ini karyawan kerjanya

setengah bulan, namun hitungan BPJS masih full. Jadi kita harapkan ada keringanan dari BPJS,“ harapnya. Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya dikonfirmasi mengatakan sudah meminta Kadisnaker berkoordinasi dengan pemilik usaha pariwisata agar tidak memberlakukan PHK.

“Kita sudah panggil Disnaker untuk meminta tidak ada pemberlakuan PHK. Kalau karyawan dirumahkan ya, memang demikian. Dengan catatan setelah kondisi ekonomi pulih mereka dipanggil kerja kembali,“ harap Ketua Satgas Covid-19 Gianyar ini. (kmb35)

Astra Motor Bali dan Dealer Asia Motor Berbagi kepada Pekerja Pariwisata ASTRA Motor Bali bersama dealer Asia Motor, sebagai salah satu jaringan resmi sepeda motor Honda di Denpasar, menggelar kegiatan sosial, Selasa (7/4) lalu. Kegiatan itu dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, di bawah payung Honda untuk Bali kali ini, menyasar pekerja pariwisata terutama karyawan jasa penyeberangan di Dermaga Sanur. Ditemui di sela-sela kegiatan, Mario Pangestu dari Dealer Asia Motor mengatakan jumlah sem-

bako yang dibagikan sebanyak 50 paket. Sembako itu diberikan kepada pekerja pariwisata, terutama porter dan pekerja lain yang ada di dermaga penyeberangan di Sanur. Pihaknya berharap, apa yang diberikan itu walau sedikit, namun bisa bermanfaat untuk para pekerja, di tengah kondisi wabah Covid-19. “Semoga apa yang diberikan itu dapat bermanfaat,” harapnya. Ke depan lanjut Mario, Dealer Honda Asia Motor bersama Astra Motor Bali akan terus melakukan

Bali ”Sipeng”, Bupati Mahayastra Siapkan Sembako Ribuan KK Miskin

Bali Post/kmb35

I Made Mahayastra

Gianyar (Bali Post) Menyikapi rencana pelaksanaan Bali Sipeng Eka Brata Desa Adat se-Bali, Pemkab Gianyar menyiapkan bantuan sembako untuk ribuan kepala keluarga (KK) miskin yang terdata di kawasan seni ini. Bantuan berupa sembako telur dan beras dikhususkan untuk pelaksanaan Nyepi Eka Brata

yang berlangsung tiga hari, yakni dari tanggal 18, 19, hingga 20 April mendatang. Bantuan itu akan segera disalurkan lewat Satgas Covid-19 di setiap desa. Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Selasa (7/4) kemarin mengatakan, pascaberedar rencana Majelis Desa Adat Bali dan PHDI memutus penyebaran Covid bernuansa kearifan lokal Bali, kemudian pihaknya mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemda Gianyar. “Saya lihat kebijakan itu bernuansa kearifan lokal. Nyepi Eka Brata selama tiga hari itu yakni tanggal 18, 19, 20, berarti secara otomatis sekitar tiga hari masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik, mulai kerja harian, termasuk juga kantoran,” katanya. Terkait kondisi ini, Bupati Gianyar kembali membuka data warga miskin di kawasan

seni ini yang jumlahnya mencapai 7.554 KK miskin. Menyikapi rencana Bali Sipeng Eka Brata ini, Pemda Gianyar menyiapkan bantuan sembako untuk ribuan KK miskin tersebut. “Dengan adanya kebijakan itu kami ingin membantu. Namun kita berpedoman pada data, sehingga data yang kita punya sebanyak 7.554 KK miskin kita prioritaskan dulu dibantu,” katanya. Bantuan yang diberikan itu berupa beras, telor, mi instan, dengan nilai per KK miskin sekitar Rp 400 ribu. Bila anggaran itu dikalkulasi dengan 7.554 KK miskin, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar lebih. Pihaknya akan menggunakan anggaran penanganan Covid-19. “Anggaran yang kita rancang kemarin, sekarang kita gunakan. Jadi nanti bisa disampaikan, bahwa Gianyar siap dengan kebijakan gubernur yang bernuansa ke-

arifan lokal dalam upaya memutuskan Covid-19,” katanya. Teknisnya, seluruh bantuan dikumpulkan di Gor Kebo Iwa, Gianyar. Kemudian bantuan di-packing menjadi 7.554 paket. Selanjutnya dari seluruh OPD mendistribusikan bantuan ke satgas Covid-19 di desa binaan masing-masing. “Nanti bersama satgas Covid desa disalurkan ke rumah-rumah warga, ini baru KK miskin,” katanya. “Jika nanti memang ada kebijakan berkepanjangan terkait pembatasan sosial skala besar, misalnya bulanan. Kita harus hitung lagi, sehari berapa butuh beras. Sekarang ini bantuan ini mungkin cukup untuk tujuh hingga 10 hari saja jika dihitung rata-rata mereka punya anggota keluarga 4-5 orang,” katanya Bantuan ini memang belum menyentuh pekerja harian. Alasan Bupati, karena dinilai masih bisa bertahan selama tiga hari. (kmb35)

Dampak Covid-19 Masih Panjang Suwirta Minta Desa Hati-hati Prioritaskan Anggaran RAMAI-ramai tuntutan netizen soal pengadaan sembako, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta punya cara pandang lain. Saat ini pengadaan sembako dirasakan terlalu terburu-buru, di tengah anggaran terbatas dan dampak Covid-19 yang masih panjang. Lalu dalam kondisi krusial ini bagaimanakah idealnya folow up pihak desa mengaplikasikan kebijakan Pemkab Klungkung itu? Bupati Nyoman Suwitra, sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Klungkung meminta agar desa benar-benar berhati-hati mengambil keputusan. Prioritaskan lebih dulu ke arah pencegahan wabah Covid-19. Desa idealnya dan sederhananya mengikuti apa saja kebijakan dari Pemkab. Memang wacana pengadaan sembako kian ramai saja, setelah ada harapan pelaksanaan eka brata pada 18, 19, dan 20 April nanti dari MDA Bali. Suwirta, Selasa (7/4) menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas adalah pengadaan masker. Alasannya, masih banyak warga tak memperoleh masker, setelah pusat mewajibkan baik dalam kondisi sakit maupun tidak sakit, harus menggunakan masker. Bagus, sudah ada beberapa pihak yang memproduksi sendiri. Bahkan membagikannya secara gratis. Namun tetap jumlahnya masih belum cukup. Sehingga hal itu sudah mendesak ada

pengadaan masker. Selain itu, juga biaya karantina tenaga medis, tempat karantina pasien ODP, khususnya ODP yang membandel yang tidak mau dikarantina di rumahnya, tetapi justru masih nekat jalan-jalan. Sementara lebih khusus untuk peran desa. Desa harus mengedukasi warganya agar benar-benar paham dan patuh terhadap seluruh arahan pemerintah terkiat pencegahan. Semua penggunaan anggaran di desa, tentu harus menggunakan skala prioritas. Sebelum sampai pada pengadaan sembako, kata Suwirta disiapkan lebih dulu data warga yang terdampak. Pastikan para pedagang sembakonya, apakah keberadaan beras masih tersedia. Tentu juga protap yang mendasari pemberian bantuan. “Sehingga, kalau situasi terburuk terjadi, lebih mudah mengakses mereka. Anggaran memang sudah ada, namun sangat terbatas,” kata Suwirta. Setelah itu pihak desa harus

Bali Post/gik

RAPID TEST - Suwirta saat turun ke lapangan memantau pelaksanaan rapid test. memantau terus bagaimana dampak yang timbul di masyarakat sekitarnya. Seperti imbas pekerjaan, pendapatan. Nah setelah itu baru masuk pada aspek kebutuhannya. Sehingga desa punya data valid. Dicatat, sampai berapa orang warganya yang tidak bisa beli sembako. Setelah itu, baru semuanya bergerak khusus penanganan sembako. “Karena itu saya minta desa jangan terburu-buru. Tahapan semuanya harus jelas. Semua ada datanya. Jangan seperti berperang, musuh kita masih hebat tetapi amunisi kita sudah habis. Maka hati-hatilah

menggunakan anggaran,” pinta Suwirta. Desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah. Surat dari pemerintah daerah sudah turun ke desa. Bahkan desa sudah melakukan revisi. Seharusnya, apa yang diprioritaskan pemerintah daerah pihak desa harus bergerak di bawah mewujudkan apa diprioritaskan pemerintah daerah. Seperti pengadaan masker. Desa tinggal memenuhi kebutuhan warganya dulu. Selain masker, ada hand sanitizer. Jangan justru buru-buru masuk ke kebutuhan sembako. Itu tidak akan efektif. (gik)

gerakan sosial membantu masyarakat yang terdampak wabah ini. Tidak hanya di sektor pariwisata, namun juga sektor lainnya. Salah seorang pekerja pariwisata di dermaga Sanur, Kadek Juliarta menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan pihak Honda. Bantuan itu diakui sangat menolong di tengah kondisi pariwisata yang sedang sepi akibat wabah Covid-19 ini. Bahkan banyak karyawan harus dirumahkan. Pihaknya berharap kondisi ini bisa pulih dan cepat kembali normal.

“Terima kasih Honda atas bantuannya, semoga kondisi ini bisa cepat pulih,” harapnya. Sebelumnya, Astra Motor Bali sudah menyalurkan bantuan berupa wastafel di sejumlah pasar dan tempat umum di Denpasar. Tidak hanya itu, di kawasan Gianyar juga dilakukan kegiatan sama membantu meringankan beban masyarakat, juga dilakukan pemberian sembako kepada petugas kebersihan, sopir angkot, driver ojek online, dan pekerja harian lainnya yang terdampak. (bns)

Stok dan Harga Sembako Dipastikan Aman

Bali Post/kmb40

HARGA SEMBAKO - Polisi dari Polsek Susut mengecek stok dan harga sembako di pasar. Bangli (Bali Post) Aparat kepolisian terus melakukan pemantauan stok dan harga sembako di pasaran. Ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat akan langkanya sembako di tengah wabah Covid-19.

Seperti yang dilakukan Polsek Susut, Selasa (7/4) kemarin. Sejumlah petugas kepolisian Polsek Susut melakukan pemantauan atau monitoring di Pasar Rakyat Kayuambua dan beberapa toko dan kios yang ada di wilayah Susut. Dari hasil

pantauan itu, harga sembako masih normal. Walaupun ada kenaikan masih batas kewajaran. Stok masih mencukupi serta tidak ada pembelian secara besar-besaran atau aksi borong oleh masyarakat. “Ketersediaan sembako masih sangat lengkap dan pendistribusian ke sejumlah toko maupun kios masih berjalan dengan normal. Tidak ada skala pembelian besarbesaran,” ungkap Kapolsek Susut AKP I Made Gede Widia Adnyana. Karenanya pihaknya pun mengimbau masyarakat tidak khawatir yang berlebihan. Harga sayur kol/kubis naik Rp 2 ribu, cabai rawit naik Rp 3 ribu dan minyak goreng naik seribu rupiah. Di sisi lain ada juga harga barang yang turun yakni cabai merah besar turun Rp 8 ribu dari Rp 20 ribu per kilogram. (kmb40)

Rabu Wage, 8 April 2020

Lebih Cocok Kata ’’Sipeng’’ daripada Nyepi Karangasem (Bali Post) Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan PHDI Provinsi Bali mewacanakan pelaksanaan Nyipeng atau Nyepi Desa Adat se-Bali selama tiga hari mulai 18-20 April. Terkait hal itu, Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiartha sampai saat ini mengakui belum menerima surat resmi terkait rencana itu. “Sampai saat ini, kita belum ada menerima surat resmi terkait rencana tersebut. Karena itu baru wacana. Kalau memang nantinya nyipeng itu dilakukan, maka kita di desa adat mengikuti keputusan dari pemerintah,” ucap Jero Mangku Widiarta, Selasa (7/4) kemarin. Hanya saja, menurut dirinya secara pribadi, bila wacana itu benar dilakukan, dirinya menilai tidak memakai kata ‘nyepi’. Pasalnya, kata nyepi itu sangat sakral sekali. Sebab, nyepi itu hanya dilakukan sekali dalam setahun, yakni saat sasih kasanga. “Kalau kata nyepi itu dipakai, maka kesakralan nyepi itu akan luntur dan hilang. Karena itu nyepi tidak boleh diperpanjang. Makanya, menurut saya pribadi idealnya menggunakan kata nyipeng saja atau istilah yang lainnya. Jangan memakai kata nyepi yang sangat sakral itu,” harapnya. Saat pelaksanaan upacara Nyepi, maka semua bhuta disomia –didamaikan - pada Tilem Kaulu. Kemudian, keesokan harinya bertepatan puncak panyepian, maka ‘kosong’ dari segala bentuk aktivitas. Karena pergantian tahun Çaka. “Saat itu ada

prosesi bhuta kala yang jahat dijadikan positif,” pungkas Widiartha. Dibatasi 25 Orang Krama Bali belakangan ini cukup banyak bertanyatanya apakah diperbolehkan tangkil melakukan persembahyangan serangkaian Tawur Tabuh Gentuh dan Pujawali Ida Batara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih yang puncaknya dilaksanakan Purnama Kadasa, Selasa (7/4) hari ini. Pihak panitia karya menegaskan, tak ada larangan sembahyang ke Pura Besakih. ‘’Tak ada yang tidak memperbolehkan krama Bali tangkil sembahyang selama berlangsungnya pujawali Ida Batara Turun Kabeh di Pura Besakih,’’ ujar Ketua Panitia Karya, Tawur Tabuh Gentuh dan Pujawali Ida Batara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih, Jero Mangku Widiarta. Warga Agus Partayasa mengakui, dirinya memang masih bertanya-tanya, apakah tetap diperbolehkan tangkil ke Pura Besakih melakukan persembahyangan di tengah situasi sekarang ini. Terlebih, informasinya yang diterima, ada pembatasan krama yang tangkil sembahyang. “Saya masih bertanya-tanya apakah bisa sembahyang atau bagaimana. Soalnya ada informasi pembatasan krama sembahyang terkait pujawali

Ida Batara Turun Kabeh ini,” ucapnya. Jero Mangku Widiartha menegaskan, Senin (6/4) kemarin, tidak ada larangan bagi krama Bali sembahyang ke Pura Agung Besakih. Hanya saja, krama yang hendak melakukan persembahyangan itu jumlahnya dibatasi sesuai imbauan yang sudah ada. Upaya itu, dilakukan mengikuti arahan pemerintah, yakni karena dilarang melibatkan orang dengan jumlah banyak. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 semakin bertambah di Bali. “Kita tidak mungkin menutup pura untuk umat Hindu yang hendak tangkil ngaturang sembah bhakti ke Pura Besakih. Hanya saja, jumlahnya memang dibatasi. Setiap rombongan hanya bisa berjumlah 25 orang. Hal itu sesuai imbauan yang disampaikan selama ini. Kita harap, imbauan yang dibuat itu dapat diikuti krama Bali,” harapnya. Puncak karya digelar bertepatan Purnama Kadasa Selasa, 7 April dan nyejer selama tujuh hari kemudian masineb, 14 April “Jarak – physical distancing - memang harus tetap dijaga dalam melakukan persembahyangan. Kita harus tetap patuhi bersama imbauan yang diisyaratkan itu,’’ harap Widiartha. (kmb41)

Bayar BPJS, Anggaran TPP Pegawai Digeser Amlapura (Bali Post) Pemkab Karangasem akhirnya memperpanjang kerja sama pembayaran iuran dengan BPJS sampai Oktober. Untuk pembayaran iuran itu, Pemkab terpaksa harus menggeser anggaran pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang jumlahnya mencapai puluhan miliar. Asisten Administrasi Pemerintah & Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Pemda Karangasem, I Wayan Purna, mengatakan Selasa (7/4) kemarin, anggaran pembayaran TPP pengawai itu digeser

untuk membayar iuran BPJS sebesar Rp 45 miliar. “Anggaran TPP yang digeser untuk pembayaran iuran BPJS itu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dengan jumlah anggaran itu, cukup mengakomodir pembayaran selama tujuh bulan, yakni dari April - Oktober 2020. Sisanya November- Desember akan diusahakan dari APBD perubahan,” tegasnya. Purna menambahkan, dengan digesernya anggaran untuk TPP pegawai, maka TPP Pegawai Negeri Sipil (PNS) sementara dibayarkan selama delapan bulan. Itu terhitung

dari Januari hingga Agustus 2020. “Nominal yang dibayar sekitar 75 persen. Hal itu sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan sisanya diusahakan di anggaran Perubahan 2020,” tegasnya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntaak, mengapresiasi langkah Pemerintah Karangasem untuk memperpanjang pembayaran iuran sampai Oktober. “Dengan perpanjangan itu, maka warga Karangasem dapat menikmati jaminan JKN - KIS hingga Oktober,” katanya. (kmb41)

Lelang Jabatan, Tunggu Rekomendasi KASN

Singaraja (Bali Post) Pengumuman hasil lelang jabatan pimpinan tinggi pratama masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Saat ini, panitia seleksi (Pasel) telah mengumumkan hasil asessesment. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Gede Wisnawa, mengatakan, setelah pihaknya mengumumkan hasil assessment ini, BKPSDM akan mengirimkan berkas pelaksanaan lelang terbuka kepada Komisi KASN untuk mendapatkan persetujuan pelantikan. Jika persetujuan dari KASN sudah terbit, Bupati yang berhak menentukan, siapa yang akan dilantik di antara ketiga besar masingmasing jabatan itu. Dari hasil assessment itu jabatan Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud), ternyata Gede Dody Sukma Oktiva Askara yang kini menjabat Camat Buleleng mendapatkan nilai tertinggi. Disusul I Nyoman Riang Pustaka yang menjabat Camat Seririt. Sedangkan Ka-

Bali Post/dok

Gede Wisnawa

bid Kesenian Disbud Wayan Sujana di rangking ketiga. Jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, peraih nilai tertinggi direbut Gede Melandrat yang kini menjabat Sekretaris Dinas Perkimta, Jon Benni Ariatman yang kini menjabat Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di posisi kedua, dan Abdul Manap yang menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan (Kabid) Masyarakat Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai rangking ketiga.

Peraih nilai tertinggi Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), I Made Kuta, yang menjabat Sekretaris PMPTSP, posisi kedua Gede Arya Ciptana Kabid Prasarana dan Transportasi Dishub dan Made Suharta Sekretaris Dinas Kominfosatik di peringkat ketiga. Untuk Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang (PUPR), peraih nilai tertingginya I Putu Adiptha Ekaputra yang menjabat Sekretaris Dinas PUTR, kemudian Gede Ngurah Dharma Seputra Kabid Sumber Daya Air Dinas PUTR diposisi kedua, dan Made Era Oktariani Kabag Keuangan Sekretariat DPRD diperingkat ketiga. Jabatan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Made Sudama Diana yang kini menjabat Sekretaris Dispar mencapai posisi tertinggi, disusul I Nyoman Gede Gunawan yang menjabat Kabid Pemasaran Pariwisata Dispar di peringkat kedua, serta I Nyoman Wisandika yang kini menjabat Sekretaris BKPSDM di peringkat ketiga. (kmb38)

39 Narapidana Dibebaskan Mayoritas Kasus Asusila Amlapura (Bali Post) -

Sebanyak 39 narapidana yang mayoritas kasus asusila, penghuni Lapas Kelas II B Karangasem mendapatkan asimilasi alias dibebaskan, Selasa (7/4) kemarin. Pembebasan puluhan napi itu, akibat dampak penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas. Kepala Lapas Karangasem, Jaka Prihatin, ditemui Selasa (7/4) kemarin mengungkapkan, napi yang diberikan asimilasi alias dibebaskan 39 orang. Dasar asimilasi sesuai Permen Kemenkumham nomor 10 tahun 2020 terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam permen itu kapasitas rutan yang ratarata overload menjadi pertimbangan, pembebasan tahanan dengan syarat tertentu. “Asimilasi dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama pada 1 April dibebaskan tujuh napi. Gelombang kedua, 3 April dibebaskan 20 napi. Dan terakhir, Selasa (7/4) sebanyak 12

napi dibebaskan. Napi yang diberikan asimilasi itu ratarata terlibat kasus asusila,” ucapnya. Jaka menambahkan, tidak hanya melakukan pencegahan dengan mengurangi kapasitas lapas. Namun dalam upaya menjaga kesehatan para napi yang ada di LP Karangasem itu, pihaknya mewajibkan tiap napi itu berolahraga di bawah sinar matahari pagi “Kita juga mendatangkan petugas kesehatan untuk memberikan sosialisasi perihal virus Corona. Selain itu menyediakan wastafel serta mengimbau seluruh napi agar rajin mencuci tangan. Untuk

JIKA sebelumnya Selasa (7/4) lalu Ketua DPRD Karangasem, Gede Dana, menyerahkan bantuan masker kepada Puskesmas Abang, Gede Dana kembali menyerahkan bantuan masker, namun kepada puskesmas Bebandem. Masker yang diserahkan itu dibeli dari gajinya pribadi yang disisihkan. Ketua DPRD I Gede Dana mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah menyumbangkan masker ke Puskesmas Abang. Saat ini, menyerahkan masker ke Puskesmas Bebandem. “Rencananya kita menyumbangkan masker itu ke semua puskesmas di Karangasem. Kita harap, bantuan yang diberikan itu bermanfaat bagi tenaga medis di bawah maupun pasien yang berobat ke puskesmas,” harap Gede

Dana. Hampir semua puskesmas, kata Gede Dana, mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD) khususnya tenaga yang bertugas dalam penanganan pasien Covid-19. “Rata-rata, puskesmas mengalami kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD), terutama masker. Permasalahannya masker itu setiap hari harus diganti,” katanya. Atas kondisi itu, pihaknya meminta kepada Satgas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Karangasem secepatnya memberikan bantuan APD secara memadai kepada petugas di puskesmas, mengingat mereka berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar dalam pembahasan APBD yang akan

Singaraja (Bali Post) Di tengah wabah penyebaran Covid-19, inflasi di Buleleng berhasil terjaga dengan baik. Rata-rata inflasi di daerah ini sebesar 0,15 persen pada Maret 2020 lalu. Data di BPS Buleleng menunjukkan, saat ini inflasi di daerah ini masih dalam kondisi terkendali. Angkanya berada di 0,15 persen pada bulan Maret 2020, sedangkan inflasi nasional sebesar 0,10 persen. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, Selasa (7/4) kemarin mengatakan, semakin merebaknya wabah Covid-19 membuat pemerintah dae-

rah senantiasa melakukan upaya pengendalian dan mempertahankan angka tersebut. Salah satu upaya yang dikondisikan dengan terjun langsung ke lapangan, memantau harga di pasar-pasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buleleng. Perusahaan Daerah (PD) Pasar juga mengawasi harga saat ini dan juga ikut mengendalikan terjadinya inflasi. “Pola yang dianjurkan pemerintah, yaitu menjaga jarak (social distancing), dengan tim yang terbatas memantau hargaharga di pasar dalam upaya mengendalikan inflasi,” katanya.

Bali Post/kmb41

ASIMILASI - Sebanyak 39 narapidana di LP Kelas II B Karangasem mendapatkan asimilasi alias dibebaskan. napi yang kondisinya sakit khususnya deman langsung dilakukan pemeriksaan,” katanya. Jaka Prihatin menambahkan, LP Karangasem memiliki kapasitas 149 orang. Namun saat ini sudah terisi 194 orang. Atas kondisi overload itu pi-

haknya telah memfungsikan satu ruang tahanan yang kondisinya tak memadai. “Kalau dilihat, kondisi ruangan memang kurang refresentatif. Namun, karena tak ada ruangan, maka terpaksa tetap kami fungsikan,” tegas Jaka Prihatin. (kmb41)

Sisihkan Gaji, Ketua DPRD Karangasem Serahkan Bantuan Masker ke Puskesmas Bebandem

BANTUAN MASKER-Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana, saat menyerahkan bantuan masker kepada petugas puskesmas. dijadikan Perkada itu, pemerintah menyiapkan suplemen dan intensif menangani Covid-19. “Jam kerja para petugas kesehatan bertambah yang mem-

buat imunitas tubuhnya pun berkurang. Kita dorong pemerintah memberikan suplemen kepada petugas kesehatan termasuk juga insentif kepada mereka,” tegasnya. (ad074)

Birokrat asal Desa Panji, Sukasada itu menambahkan, yang sangat menentukan besaran angka inflasi itu, adalah ketersediaan komuditas, daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi. Tiga hal itu yang menyebabkan terbentuknya tingkat inflasi. Dia mencontohkan, untuk komoditas bawang putih, Buleleng masih tergantung dengan Kabupaten Bangli. “Tentunya ini sangat berpengaruh dengan kelancaran distribusinya. Sebab masingmasing kabupaten memiliki kebijakan tersendiri terkait pendistribusian komoditas itu,” jelasnya. Kepala Seksi Statistik

Distribusi BPS, I Nyoman Giri Putra, menyebutkan angka 0,15 persen pada bulan Maret 2020 itu berdasarkan survei biaya hidup di perkotaan. Namun, termasuk juga mencakup Kecamatan Seririt. Ada sebelas kelompok pengeluaran yang disurvei terkait tingkat inflasi itu. Dari sebelas kelompok pengeluaran itu, enam mengalami inflasi, tiga kelompok deflasi, dan dua kelompok stagnan. “Yang paling besar ada pada kelompok perlengkapan rumah tangga dan laundry. Laundry disebut paling besar, karena sebanyak 25 persen penyumbang inflasi itu,” jelas I Nyoman Giri Putra. (kmb38)

Inflasi di Buleleng Terkendali

Polisi Bagikan Masker dan Hand Sanitizer Singaraja (Bali Post) Jajaran Polres Buleleng melancarkan Operasi Keselamatan Agung Tahun 2020, Selasa (7/4) di jalan Singaraja - Seririt persisnya di traffic light Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Operasi itu melibatkan 135 personel dan aparat kecamatan dan pemerintahan desa setempat. Operasi itu dipimpin Kapolres Buleleng, AKBP Made Sinar Subawa, bersama Muspika Banjar. Begitu operasi dibuka, para personel menghentikan pengendara yang melintas. Pengendara itu diberikan masker gratis, hand sanitazer hingga diberi helm ber-SNI gratis. Tidak sampai lama, 100 pcs masker dan 100 botol hand sanitazer itu habis. Selain itu, ada 20 buah helm SNI dibagikan kepada pengguna jalan. Menariknya, helm itu dijadikan hadiah kepada pengguna jalan yang mematuhi tata tertib berlalu lintas. Dalam operasi

itu, personel polisi juga mengedukasi pengguna jalan tetap melakukan PHBS dan menerapkan social distancing selama masa darurat pandemi Covid-19. Kapolres Buleleng, AKBP Made Sinar Subawa mengatakan, operasi dengan sandi Keselamatan Agung itu dilancarkan semua jajaran kepolisian. Atas instruksi itu, pihaknya melancarkan operasi ini dengan sasaran memberikan edukasi kepada pengguna jalan selain mematuhi tata tertib berlalu lintas, juga mengajak komponen masyarakat tetap mewaspadai penyebaran wabah Covid-19. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Seperti rutin mencuci tangan dengan air bersih, dan menggunakan masker kalau berpergian untuk alasan kepentingan yang tidak bisa diwakilkan. (kmb38)

Bali Post/kmb38

BAGIKAN MASKER - Jajaran Polres Buleleng melancarkan operasi Keselamatan Agung Tahun 2020 dengan membagikan masker, hand sanitazer dan helm SNI.

Darurat Pandemi Covid-19

Dinas Sosial Siapkan Anggaran Rp 53 M untuk JPS PEMKAB Buleleng menyiapkan anggaran relatif optimal untuk melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Di tengah kebijakan wabah pandemi Covid-19, pemerintah daerah merancang alokasi dana dari APBD Buleleng dan dari bantuan APBD Provinsi Bali dengan total anggaran lebih dari Rp 53 miliar yang menyasar 29.448 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain nantinya dana uang cash Rp 200 ribu selama sembilan bulan lalu bentuk bantuan lain apa saja yang disiapkan Pemkab?

Bali Post/kmb38

Gede Sandhiyasa

Kepala Dinas sosial Gede Sandhiyasa mengatakan hal itu di ruang kerjanya, Selasa (7/4) kemarin. Menurutnya, sasaran program itu adalah penduduk miskin yang tercatat dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat ini dinsos menyusun kebutuhan anggaran yang nantinya digunakan pada program JPS tersebut. Besaran anggaran yang dialokasikan lebih dari Rp 53 miliar.

Dengan rancangan kebutuhan anggaran sebesar itu, pihaknya menargetkan akan menyasar sebanyak 29.448 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penduduk yang disasar ini adalah yang belum menerima bantuan sembako murah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI). Di daerahnya, kata Sandhiyasa, terdapat 68.005 KPM yang tercatat pada DTKS. Hanya saja, sampai tahun ini Kemensos-RI baru mengcover sebanyak 38.557

KPM. Sementara, penduduk yang belum di-cover sebanyak 29.448 KPM. Penduduk itu akan dijatah dalam JPS di tengah wabah pandemi virus Corona itu. “Kami mengusulkan 29.448 KPM itu bisa menerima bantuan sembako, untuk mengantisipasi dampak Covid-19 di Buleleng. Karena mereka sudah tidak mampu dan tidak lagi bekerja,” katanya. Setiap KPM dijatah bantuan senilai Rp 200.000 selama 9 bulan ke depan. Selain menyasar KPM,

Dinsos juga memberi bantuan paket sembako kepada masyarakat Buleleng yang terpapar Covid-19. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang melakukan isolasi mandiri dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang telah sembuh akan disiapkan 250 paket sembako dengan nilai bantuan Rp 433.000. Di samping itu, dinsos juga mengusulkan bantuan sosial untuk 26 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), di mana jumlahnya mencapai 3.000 jiwa.

Di tempat terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, sumber dana untuk program JPS itu akan dipenuhi dari APBD Buleleng dan pihaknya juga mengajukan bantuan ke APBD Provinsi. Selain itu, pemerintahan desa juga diinstruksikan mendukung program JPS ini melalui alokasi anggaran dari APBDes. “Ini masih perlu dibahas lebih lanjut, sehingga bantuan itu segera terealisasi,” tegasnya. (mud)

Rabu Wage, 8 April 2020

Jro Ketut dalam Sejarah Wabah Dunia Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19 “Kalau cuma tiga hari, sekarang saja sudah bisa beli bekel sedikit demi sedikit. Lain kalau lockdown-nya sebulan atau dua minggu. Ini (sipeng desa) supaya sekala dan niskala berjalan. Cuma tidak keluar rumah saja, bandara buka, akses jalan pun

buka,” bebernya. Sementara, masyarakat selain krama adat juga diminta ikut berpartisipasi lantaran langkah ini dilakukan untuk kepentingan bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ia berharap, dengan gerakan yang dilakukan MDA dan PHDI Provinsi Bali ini dapat menggugah seluruh ma-

syarakat agar patuh terhadap protokol pencegahan Covid-19. Menurut dia, tidak ada alasan panik dengan kebijakan ini. Justru harusnya lebih panik apabila kasus Covid-19 di Bali terus meluas. “Pada saat sipeng desa, lihat dulu detailnya karena ini tidak sama dengan Catur Brata Panyepian,” pungkasnya. (kmb)

Muncul Krisis Dimensi Sosial

Dengan menjaga jarak fisik antarindividu masyarakat di sekitar 1 hingga 2 meter, mengingat penyebaran Covid-19 lebih banyak melalui percikan drop let (air ludah) yang diperkirakan terjadi dalam jarak tersebut. Akibat selanjutnya adalah munculnya krisis dimensi sosial. Hal ini dipicu dengan adanya anjuran jangan bersentuhan, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan, dalam upaya memutus rantai penularan tersebut. Muncullah kemudian jarak sosial di tengah masyarakat akibat pemahaman yang belum sepenuhnya atas pandemi Covid-19 ini. Timbul permasalahan baru dengan adanya penolakan oleh warga yang merasa sehat dan tidak terpapar Covid-19, terhadap warga lain yang bersinggungan dengan warga yang positif terpapar Covid-19. Terjadilah penolakan terhadap tenaga medis yang bermaksud memeriksa warga yang diduga terpapar Covid-19. Bahkan, akibat pemahaman yang masih terbatas tentang pandemi Covid-19 juga terjadi adanya penolakan pemakaman jenazah warga yang meninggal karena positif Covid-19 di pemakaman desa. Akibatnya timbul gangguan dalam dimensi sosialbudaya masyarakat. Gejolak sosial-budaya masyarakat tidak hanya berhenti di situ saja. Masyarakat menjadi paranoid terhadap pandemi Covid-19 ini. Beberapa wilayah mulai menyatakan mengiso-

DIJUAL MOBIL ISUZU

lasi wilayahnya, dengan tidak mengizinkan orang yang bukan warga setempat untuk memasuki wilayah mereka. Namun ironinya justru antarwarga dalam wilayah tersebut, tetap saja bergerombol dan berkerumun dalam menjaga wilayahnya. Tanpa menghiraukan anjuran physical distancing sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19 itu sendiri. Tanpa menyadari juga, apakah ada di antara mereka yang sudah terpapar Covid-19. Pemahaman yang benar tentang wabah Covid-19 memang menjadi kunci dalam menanggulangi pandemi ini secara cepat dan tepat. Pandemi Covid-19 memang secara tidak sadar telah mengoyak sendi-sendi kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang dikenal ramah dan kental dengan budaya gotongroyongnya. Sikap paranoid berlebihan warga terhadap Covid-19 memang menggambarkan pemahaman yang masih terbatas tentang pandemi ini. Bagi krama Bali yang memiliki filosofi hidup Tri Hita Karana tentu telah diajarkan betapa pentingnya nilai keseimbangan dalam keseharian kehidupan kita. Keseimbangan dalam artian keharmonisan, menjadi kata kunci dalam filosofi ini agar tercapai kebahagiaan/ kesejahteraan. Keharmonisan dalam bidang Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Timbulnya ketidakseimbangan kehidupan akibat pandemi Covid-19 seakan mengingatkan krama Bali agar bertindak mulat sarira atas keseharian kehidupan yang telah dilalu-

inya. Telah terjadi ketidakseimbangan pada Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Situasi anomali ini harus disikapi segenap krama Bali dengan cara yang sesuai dengan jati diri dan filosofi hidup krama Bali. Sikap komunal penuh kemitraan sesuai dengan budaya yang telah menjadi local wisdom sebagai tradisi nenek moyang krama Bali, harus kembali dibangkitkan. Karena selama ini telah terjadi pergeseran sikap sebagian krama Bali menjadi lebih bersikap individual serta penuh persaingan. Kehadiran pandemi Covid-19 tidak boleh mengoyak sendi sosial-budaya krama Bali, namun justru harus menjadi batu ujian bagi ketahanan budaya krama Bali dalam menghadapi segala bentuk perkembangan dan perubahan zaman yang akan terus terjadi di masa depan. Dibutuhkan langkah anomali juga yang harus dilakukan oleh para stakeholder Bali secara komprehensif, berkelanjutan dan berkesinambungan. Langkah komprehensif itu sekaligus juga sebagai tindak mulat sarira bersama agar kita kembali dalam situasi keseimbangan yang bahagia dan sejahtera. Tidak cukup dengan tindakan sekala untuk menghadapi kondisi anomali yang terjadi saat ini. Diperlukan juga tindakan niskala sejalan dengan religiusitas krama Bali. Penulis Arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar

Dalam sejarah dunia Jro Ketut (tikus) dianggap sebagai penyebar pandemik Pes, dikenal juga sebagai Maut Hitam (The Black Death). Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, ditemukan pada kutu tikus. Kurun tahun 1347 sampai 1351, wabah ini membunuh 75 sampai 200 juta orang di seluruh dunia. Sepertiga populasi Eropa. Diperkirakan populasi dunia sekitar 450 juta orang ketika itu. Setengahnya tewas karena Maut Hitam. Nusantara tidak lepas dari wabah Pes. Koran Middelburgsche Courant, 5 Mei 1911, menulis liputan “Pest in Indie”, tentang wabah Pes yang menerjang India Belanda. De Raadt, O.L.E (1915) menulis buku Penyakit Pes di Tanah Jawa dan Daja Upaja Akan Dia. Dinas Pemberantasan Pes (Dienst der Pestbestrijding) dibentuk oleh pemerintah kolonial tahun 1914 untuk mengontrol wabah Pes di Residensi Pasuruan, Kediri, Madiun, Surabaya dan Madura, serta daerah lainnya di Hindia Belanda. Di Kediri tahun 1911-1918 tercatat 9.808 kasus, 15% dari penduduknya. Rata-rata 9-10 orang meninggal setiap minggunya, selama enam tahun. Terence H. Hull — dalam Death and Disease in Southeast Asia diedit oleh Norman G. Owen (1987) — menyebutkan tahun 1933-1934 Pes melanda Priangan, Jawa Barat. Sekitar 15.000 tewas. Pes mewabah ke semua penjuru Jawa, tidak terkecuali juga Pulau Bali. Penyakit Pes —dalam bahasa Inggris dikenal sebagai: Black Death, Pestilence, Great Bubonic Plague, Great Plague, atau Plague — mengingatkan kita pada berbagai jenis wabah yang disebut-sebut dalam berbagai lontar Bali kelompok Usada (pengobatan herbal dan terapi tradisional) sebagai: Sasab, Mrana, Gering Agung, Gerubug, Cakbyag, Bah Bedeg, Sakit Gede, dll.

Sederatan penyakit yang punya indikasi: pnumonik, septisemik, dan bubonik. Epidemik ini mempengaruhi berbagai aspek peradaban. Dari munculnya kebijakan karantina, munculnya lab penelitian kedokteran, pengawasan transportasi, pengawasan ekspor-impor, pemeriksaan kebersihan kapal-kapal, sampai mempengaruhi keimanan dan renungan teologis manusia.

Catatan Kuno tentang Wabah Kitab Bhagavata Purana, ditulis sekitar 800 tahun lalu, menyebutkan agar pemilik rumah meninggalkan rumah kalau menemukan bangkai tikus. Sebuah pertanda akan datang penyakit yang akan menjangkiti manusia. Sekilas memberi pedoman melakukan mitigasi wabah. Kitab ini mengandung informasi penting bahwa ada penularan wabah dari binatang ke manusia. Petunjuk menghindari wabah dengan cara menjauh — dalam konteks sekarang bisa dimaknai sebagai isolasi diri atau karantina. Tidak berkeliaran, mengungsi, menghindari keramaian atau tempat-tempat yang potensial menjadi titik penyebaran wabah. Di Bali terdapat beberapa istilah wabah, seperti: Sasab, gerubug, gering agung, mrana/merana, cakblag, bah bedeg, dll. Tertulis dalam lontar Usada Buduh, Usada Rare, Usada Kacacar, Usada Tuju, Usada Dalem, Usada Ila, Usada Bebai, Usada Ceraken Tingkeb, Usada Tiwang, Darmosada, Usada Kalimosada, Usada Kuranta Bolong, Usada Mala, Usada Rukmini Tatwa, Usada Smaratura, Usada Upas, Usada Yeh, Usada Buda Kecapi, Usada Cukil Daki, dan Usada Pamugpugan, dll. Dari khazanah lontar ini kita memahami bahwa ada berbagai wabah (gering) pernah menimpa masyarakat Bali. Dalam lontar tersebut disebutkan pentingnya karantina atau isolasi bagi yang terkena gering agar tidak mewabah. Masyarakat

umum disarankan untuk tidak berkeliaran ketika ada wabah. Selain wabah tercatat dalam lontar pengobatan, terdapat lontar Puja-Stawa dan lontar Indik Bhuta Yadnya, yang mengajari kita untuk menaruh hormat dan kehati-hatian pada Jro Ketut dan berbagai mrana. Tikus sebagai kekuatan alam bawah disebut dalam Gana-stava, sebuah mantra suci pemujaan Hyang Gana — penguasa semua mrana atau wabah. Mantra jala-nidhi mūrti-devam atau SĀGARA- STAVA, sebuah mantra-pujian kepada Sang Hyang Sūrya dengan gaya Sanskrta-Nusantara, menurut informasi Pendanda Siwa yang muput (mempimpin puja) upacara Nangluk Merana di pantai dekat Gianyar, adalah mantra pujian yang diuncarkan untuk menghentikan gangguan tikus (Goudriaan & Hooykaas, 1971). Para Sulinggih dan para sang wruhing tattwa jñana (mereka yang menguasai ilmu rohaniah) selama sasab (bencana wabah) direkomendasikan oleh pustaka Widhi Sastra Roga Sangara Gumi untuk melakukan puja Akasa Stawa, Bayu Stawa, dan Teja Stawa. Sepatutnya masyarakat Bali bersyukur telah diwarisi ajaran śraddha bhakti pada alam sebagai koridor dalam menanggapi wabah. Ini tercermin dalam tradisi pikir, ajaran laku hidup dan berbagai upakara Bhuta Yadnya di Bali. Wabah dihadapi dengan jalan menghormatinya, dengan tutur kata yang baik, dan upakara suci. Tidak melalui kebencian dan rasa gusar. Tapi dengan respect dan kedewasaan diri, kemudian memintanya mundur secara welas asih. Sebuah pelajaran besar bagaimana leluhur kita begitu tenang dan matang dalam menghadapi wabah. Tidak panik, tidak arongan, tapi bersahabat dan bertutur halus dalam kekuatan doa. Seperti juga “Jro Ketut” (tikus) yang meluaslebarkan penyakit Pes atau Sampar

menjadi epedemi yang menghantui dunia selama berabadabad, kini “Jro Korona” (Covid-19) ini meminta kita terjaga dan waspada. Ia meminta kita membuka hati dan eling bahwa kekuatan alam bawah sedang bangkit dan menjalar, berjalan menyapa dan menyadarkan dunia. Belajar dari leluhur Bali yang bersikap tidak membenci dan tetap respect dengan memanggil tikus sebagai Jro Ketut, ada baiknya kita terapkan pula dalam menghadapi Covid-19. Tanpa maksud berkelakar sedikitpun, tidak berlebihan rasanya di dalam hati kita sebut Covid-19 sebagai “Jro Korona”: “Jro jro Korona, suksma sampun rauh. Mangkin jrone mekaon. Mekaon jrone mekaon...” (Jro Korona terima kasih telah datang. Sekarang pulang-pulanglah. Pulanglah sekarang…) Merawat sikap tetap respect pada alam ketika terjadi kebencanaan, terbukti ampuh memunculkan rasa tenang. Doa-doa memuliakan kekuatan alam diakui oleh peneliti membawa dampak positif terhadap diri sang pendoa — semacam placebo effect dalam kedokteran. Di dunia kedokteran disebutkan ada korelasi antara ketenangan seseorang dengan stabilitas imunitasnya. Mengucap suksma (terima kasih, respect dan gratitude) membuat seseorang menjadi lebih hening. Memunculkan pikiran positif yang berguna untuk meredam kepanikan. Melalui berbagai ajaran lisan dan tertulis, berbagai upakara Bhuta Yadnya dan puja stawa, leluhur Bali mewariskan cara tangguh dalam menyikapi wabah: Memilih kejernihan, dibandingkan kegaduhan. Memilih menahan diri dan hening, dibandingkan berkata-kata kasar dan prilaku gusar. Begitulah, leluhur mengajari kita untuk senantiasa degdeg (jernih) dan teguh menjaga relasi batiniah dengan alam, terlebihlebih ketika sedang dilanda wabah. Penulis adalah budayawan, pembaca manuskrip lontar.

RUPA-RUPA

PT.ArthaAsia Finance Lelang Unit Isuzu NMR-71 HD 6.1 Bak Kayu th 2019 Hub.0361-4781601

B.BP.004.04.20.0000044

TOYOTA

Dijual Toyota Fortuner Th.2018 Putih, Asli DK, Full Original Hub.081353405207

B.BP.004.04.20.0000072

BIRO JASA

SERVICE

Print & On Line Radio

HARIAN DENPOST - RADIO GENTA 96,1 FM web: www.denpost.id

denpost.id dan denpost.post

denpost

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat GENTA BALI

gentabalifm

genta bali

JENIS PAKET Bronze Silver Gold

HARIAN DENPOST 1 kolom x 45 mm 1 kolom x 100 mm 1 kolom x 150 mm

RADIO GENTA 12 x siar / bulan 24 x siar / bulan 36 x siar / bulan

PAKET

300.000,- / bulan 400.000,- / bulan 800.000,- / bulan

BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

-

OTOMOTIF FASHION TRAVEL AGEN PROPERTY SALON/SPA FURNITURE HOTEL ASESORIS LIFE STYLE KULINER LOWONGAN

Rabu Wage, 8 April 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Belajar dari Pandemi Covid-19 PEMUTUSAN Hubungan Kerja (PHK) di Bali terjadi di mana-mana. Baik di sektor formal maupun informal. Semua ini akibat pandemi Covid-19 yang kian melebar. Suami atau anak laki-laki sebagai tulang punggung keluarga terpuruk karena tak bisa bekerja alias tidak menghasilkan. Pemerintah pun bingung dibuatnya. Di satu sisi menganjurkan warganya tinggal di rumah, sementara di sisi lain membiarkan warga zona merah Covid-19 mudik alias pulang kampung. Muncullah kebingungan. Maunya mengisolasi kasus terdeteksi Covid-19, tahu-tahunya mudik dan membuat virus makin menyebar luas dan sulit diawasi. Terlambat atau tidak aksi pemerintah, kita abaikan terlebih dahulu. Sebab dampak pandemi Covid-19 ini sangat luar biasa dan dirasakan seluruh umat di dunia. Pasalnya, kegiatan ekonomi terhenti, namun kebutuhan hidup harus tetap jalan alias tercukupi. Makanya terjadilah inflasi di luar kendali. Bahkan Menkeu Sri Mulyani memprediksi, jika kita sukses dengan cepat menangani pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi 4 persen. Namun jika lambat bisa mencapai 2-3 persen, bahkan nol. Dalam kondisi terburuk, pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai minus 4. Waduh...ini yang paling berbahaya. Dalam bahasa politiknya, itu namanya pemerintahan yang gagal karena defisit. Tentu bukan itu yang kita inginkan bersama. Makanya semua komponen harus bersinergis mengentaskan kasus ini dulu, barulah berpikir soal menormalisasi ekonomi. Nah, ayo mana yang utama, kestabilan ekonomi atau nyawa warga Indonesia. Tentu pilihan terakhir yang lebih tepat, sebab perekonomian bisa digenjot setelah kondisi normal. Jika diasumsikan Covid-19 sudah mereda, kita patut belajar dari kasus ini. Pertama, dari segi kesehatan, kita perlu membudayakan pola hidup bersih dan siap dalam keadaan darurat. Tangguh ekonomi keluarga serta mematuhi aturan pemerintah. Kedua, dari segi ekonomi, perlunya kita menggenjot perekonomian berbasis kerakyatan. Tidak dikuasai oleh sejumlah kelompok tertentu. Perbanyak pelaku ekspor sehingga warga kita lebih banyak menjadi produsen, bukan menjadi konsumen produk luar seperti saat ini. Langkah ini perlu dipercepat oleh pemerintah karena selama ini bonus demografi kita hanya dimanfaatkan negara lain dengan mensuplai produknya. Maka jadilah kita warga yang konsumtif. Lihat saja iklan di televisi makin marak. Paradigma ini harus diubah secepatnya. Ketiga, pimpinan BUMN jangan lagi menggenjot diri hanya untuk menambah hutang, dengan asumsi toh nanti pejabat berikutnya menerima getahnya. Kasus korupsi puluhan triliun rupiah tidak boleh terjadi di lembaga mana pun juga, apalagi BUMN. Sedangkan di tingkat keluarga mulailah menjadi pelaku bisnis dari skala kecil hingga menengah. Orang Bali tak boleh malu berbisnis. Gunakan toko dan warung depan rumah untuk berbisnis, bukan dikontrakkan. Makanya sangat tepat jiwa kewirausahaana itu dibangkitkan dari sekarang.

SEMBAHYANG - Sesuai imbauan pemerintah, pamedek yang bersembahyang di Pura Ulun Danu Batur mengatur jarak sekitar 2 meter.

Bali Post/ina

Puncak Karya Pujawali Ngusaba Kadasa di Pura Ulun Danu Batur

”Mapepada” Agung Digelar di Madya Mandala

Puncak karya pujawali Ngusaba Kadasa di Pura Ulun Danu Batur, Desa Adat Batur, Kintamani berlangsung, Selasa (7/4) kemarin bertepatan dengan rahinan Purnamaning Kadasa. Tidak seperti karya ngusaba tahun sebelumnya, upacara yang digelar pada puncak karya ngusaba tahun ini dilaksanakan singkat dan hanya dihadiri sedikit pamedek. Meski dalam situasi wabah Corona (Covid-19), seluruh eed atau rangkaian upacara pada puncak karya ngusaba di Pura Ulun Danu Batur tetap dilaksanakan. Seperti upacara Mapepada Agung yang dilaksanakan sekitar pukul 14.00 Wita. Bedanya jika biasanya upacara ini digelar di jaba Pura Ulun Danu Batur dengan iring-iringan panjang seperti kober, sekaa baris, dan sekaa gong serta melibatkan hingga ribuan pamedek, kali ini hanya dilaksanakan di madya mandala pura

setempat dan hanya melibatkan beberapa orang peduluan, jero mangku, deha bunga dan krama Desa Adat Batur. Prosesi Mapepada Agung berlangsung hanya sebentar, namun khidmat. Yang juga berbeda dalam pelaksanaan karya kali ini, jarak antar pamedek yang bersembahyang di utama mandala diatur. Seperti pantauan kemarin. Sesuai imbauan pemerintah, pamedek yang bersembahyang berjauhan mengatur jarak sekitar 2 meter.

Pangemong Pura Ulun Danu Batur Jero Gede Batur Duwuran mengatakan, meski waktu pelaksanaan karya tahun ini dipersingkat hanya seminggu, namun seluruh eed atau rangkaian upacara tetap dilaksanakan. Tidak ada yang dikurangi. Dicontohkan seperti Mapepada Agung yang tetap dilaksanakan dengan waktu yang singkat dan melibatkan sedikit krama. Istilahnya ngubeng. “Kalau biasanya prosesinya lama, dan iringannya panjang, kali ini dipersingkat,” terangnya. Menurutnya, meski dilaksanakan singkat hal itu tidak mengurangi makna. Upacara Mapepada Agung sendiri dilaksanakan dengan tujuan nunas panugrahan Batara Pasupati. Jero Gede Batur mengatakan, dalam pelaksanaan

karya ngusaba ini pihaknya menerapkan imbauan pemerintah dengan mengurangi kerumunan dan jaga jarak. Pihaknya pun berterima kasih banyak kepada seluruh subak yang sudah mematuhi imbauan dengan datang hanya perwakilan dan tidak melebihi jumlah yang sudah ditentukan. Melalui pelaksanaan Karya Ngusaba Kadasa ini, pihaknya memohon dan berharap Ida Batara yang berstana di Pura Ulun Danu Batur selalu memberikan anugerah kerahayuan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dalam karya ini dimohonkan juga agar wabah virus Corona yang terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dan Bali pada khususnya bisa segera berakhir. (kmb40)

POJOK

Bali “Sipeng” mesti perhatikan dampak sosial. - Apapun namanya, keselamatan nyawa lebih penting. *** Nilai rupiah diyakini menguat. - Keyakinan yang diragukan. *** Stok dan harga sembako dipastikan aman.

Grafis : Putu Suarsana

Semua Pihak Mesti Disiplin

PENYEBARAN virus Corona di Bali kian mengkhawatirkan. Dashboard pemantauan kasus Covid-19 yang merupakan situs resmi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia menunjukkan, selama empat hari berturut-turut, yakni dari 3 hingga 6 April, Bali mencatatkan penambahan kasus baru positif Covid-19. Per 6 April pukul 12.00 WIB, secara akumulatif, jumlah kasus di Bali mencapai 43 pasien. Data ini membuat publik makin waswas dan meminta instansi terkait melakukan percepatan penanganan. Netizen melalui akun Facebook @balipost kembali mengingatkan pentingnya pengawasan pintu masuk Bali. Ketegasan dan kedisiplinan pemerintah dalam menjalankan protokol penanganan Covid-19 merupakan salah satu kunci utama. Kesigapan pemerintah dalam merespons kondisi di lapangan juga sangat diperlukan di tengah kondisi penuh ketidakpastian seperti saat ini. Terlebih di dunia maya berseliweran berbagai macam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut disiplin menjalankan imbauan pemerintah terutama mengenai physical distancing dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bukan saatnya menyepelekan kasus ini. Semua pihak harus bersikap dewasa menerima kondisi saat ini serta mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19. Wayan Patiyasa Masuknya penduduk luar Bali setiap hari makin meningkat, sedangkan penduduk Bali dilarang ke luar rumah. Apakah Pemda Bali tidak ambil langkah? Seharusnya untuk sementara Pelabuhan Gilimanuk ditutup sementara khusus lalu lintas orang, tapi pengiriman barang tetap jalan seperti biasa, karena orang yang masuk ke Bali kita tidak tahu apakah orang tersebut membawa virus atau tidak. Hal ini dapat memutus penyebaran virus. Kemudian, penduduk Bali yang bekerja harus ada jaminan hidup dari Pemda. Masyarakat di Bali sudah mematuhi anjuran, tapi tidak ada jaminan dari Pemda. Budi Artana Mau nggak mau pintu masuk Bali harus ditutup untuk sementara waktu dan yang boleh masuk hanya logistik agar penyebarannya tidak meluas. Sekarang tunggu kebijakan dan ketegasan pemerintah Bali saja, berani atau tidak. Kalaupun itu kebijakan harus dari pusat, yang tahu kondisi di suatu wilayah ya Gubernurnya, demi menyelamatkan masyarakatnya.

Suardika Nyanyoet Dengan bertambahnya yang terjangkit virus mestinya pemerintah lebih waspada. Jangan masyarakat sendiri disuruh diam di rumah dengan ketiadaan stok sembako di rumah masing-masing tapi orang luar bebas masuk ke Bali tanpa tujuan yang jelas. Putu Gede Tidak ada yang menyepelekan virus ini. Orang yang enggak mampu memanglah harus kerja dan bengkung karena untuk menafkahi keluarganya. Kita hanya mampu berdoa dan berserah diri. Kalau sudah kehendak, kita mesti nerima. Ahlis Abdillah Waspada saja. Percaya dan pasrah sama Yang Maha Kuasa. Kalau kita enggak punya bagian kena virus itu, enggak bakalan terjangkit. Jadi, yang sekarang udah positif terjangkit kita bantu bagaimana solusinya agar saudara kita itu cepat diberi kesembuhan. Aden Lucht Ya iyalah cepat pertambahannya,

pemerintah sini tidak tegas. Orang-orang di sini santai-santai, belum ada kesadaran social distancing, pakai masker, diam di rumah saja, masih banyak orang-orang berkeliaran. Berduri Mawar Update terus beritanya, yang penting biar semua rakyat tahu dan saling menjaga. Asal jangan mengucilkan antarsesama. Wayan Suka Mungkin karena rapid test telah dilakukan lebih massif. Tapi apapun itu, kita tetap optimis khususnya di Bali akan bisa segera diatasi. Doa, usaha dan selalu mematuhi anjuran pemerintah itu yang paling efektif untuk saat ini. Wayan Patiyasa Tutup Pelabuhan Gilimanuk, tapi khusus untuk orang. Sedangkan barang tetap jalan seperti biasa. Tidak perlu tes, percuma. Tenaga kesehatan terbatas. Sebetulnya komitmen Pemda saja kalau mau menyelamatkan

warganya. Orang Bali dilarang ke luar daerah, orang dari daerah Jawa untuk sementara tenang dulu di Jawa. Jangan masuk ke Bali untuk memutus rantai penyebaran virus. Karena virus ini dibawa orang bukan jalan sendiri. Nengah Warda Tolong di-share tiap rumah sakit berapa positif virus, masyarakat biar tahu. Buat apa penyakit ditutupi. Dikira aman sama masyarakat. Makanya ramai di jalan, di pasar. Kalau di-share, masyarakat jadi takut. Gde Jayasujaya Disuruh di rumah saja tapi di jalanan masih ramai banget. Sampai tidak jadi bekerja karena diminta tinggal di rumah. Made Liwartama Kita punya pecalang, aktifkan pecalang, TNI dan Polri. Tutup akses masuk Bali, jangan ada yang ke luar rumah. Fatih Jamil Sudah bagus lagi itu pernah ditutup, sekarang dibuka lagi. Tutup Gilimanuk sebelum terlambat. Hanya sembako dan BBM yang bisa masuk. Nona Ayu Saya sudah 3 minggu di rumah karena kerjaan stop. Saya kaget tadi siang tumben ke luar rumah ternyata ramai di jalan, tidak seperti terjadi sesuatu. Bahkan anak-anak diajak naik motor.

- Belum tentu aman bagi rakyat kecil.