Edisi Sabtu 4 April 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 221 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

sabtu kliwon, 4 april 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Denpasar Siap Terapkan PSBB

Pantai Kuta Dipagari Bambu

Satu Keluarga di Abuan Dikarantina

Memutus penyebaran Covid-19, Pemkot Denpasar siap mengikuti arahan pemerintah pusat. Utamanya berkaitan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Desa Adat Kuta, Badung, mengambil tindakan tegas dalam mensterilkan Pantai Kuta dari kunjungan wisatawan. Kini, Desa Adat Kuta memasang pagar bambu agar tidak ada lagi penerobos. BADUNG | HAL. 3

Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli mengarantina satu keluarga di Desa Abuan, Susut, Bangli. Karantina itu dilakukan lantaran keluarga yang terdiri dari tiga orang itu sempat melakukan kontak dengan seorang anggota keluarganya yang lain.

DENPASAR | HAL. 2

BANGLI | HAL. 5

Pengamanan Gilimanuk dan Padangbai Diperketat

Denpasar (Bali Post) Instruksi Gubernur Bali Wayan Koster Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Bali direspons cepat para pimpinan wilayah di pintu masuk Bali. Model pengamanan dan pemeriksaan orang masuk di Pelabuhan Padangbai dan Gilimanuk diperketat. Hanya aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai tetap beroperasi normal.

B

Bali Post/ist

JAGA - Petugas kepolisian saat berjaga di pintu masuk Bali lewat Pelabuhan Padangbai, Manggis.

OPINI

Masker, Politisi (Parpol) dan Ormas

endesa Adat Padangbai I Komang Nuriada mengatakan, pihaknya sementara ini tidak mengizinkan ada orang dari luar Bali untuk masuk melalui Pelabuhan Padangbai. Ditegaskan, pihaknya melakukan interview lebih dulu, apakah warga yang datang memang benar tinggal di Bali dan sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau belum. Kalau memang belum ada data identitas yang jelas, pihaknya tidak mengizinkan warga tersebut untuk masuk ke Bali melalui Pelabuhan Padangbai. ‘’Untuk pemeriksaan di Pelabuhan Padangbai, ada satgas gabungan mulai TNI, polisi, Dinas Perhubungan dan petugas pelabuhan. Kami dari desa adat melibatkan pecalang satgas tersebut untuk ikut memantau di Pelabuhan Padangbai. Intinya, kami dari desa adat mendukung apa yang menjadi instruksi dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan warga luar masuk

ke Bali,’’ ujar Nuriada, Jumat (3/4) kemarin. Kapolsek Kawasan Padangbai Kompol I Wayan Suberata mengungkapkan, pengamanan dan pemeriksaan yang dilakukan mengacu standar WHO. Dalam pemeriksaan penumpang maupun kendaraan, pihaknya tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Menurut Suberata, pihaknya sudah melaksanakan rapat terkait larangan masyarakat yang hendak keluar maupun masuk Bali guna mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19 ini semakin meluas. ‘’Kami sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dari petugas pelabuhan, Polsek Lembar, Polres Lombok Barat, supaya bisa menyosialisasikan terkait imbauan Pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat setempat, terkait pembatasan masyarakat masuk Bali maupun keluar Pulau Bali,’’ katanya. Hal. 7 Mengikuti Instruksi

Tidak Terbit Bali Post edisi Minggu tidak terbit sehubungan dengan situasi siaga membatasi penyebaran Covid-19. Berita-berita terkini Bali Post dapat diikuti di portal Balipost.com dan BALI POST NEWS di Bali TV. Penerbit

I Wayan Artha Dipa

’’Tujuannya sangat baik untuk menghindari dan memutus penyebaran Covid-19.’’ Putu Artha

1,2 Juta Naker Terdampak Covid-19 Denpasar (Bali Post) Mewabahnya Covid-19 yang disertai dengan kebijakan larangan berkumpul (phisical distancing) dan pembatasan wilayah (lockdown) berdampak pada sektor utama yaitu sektor akomodasi makan minum (hotel dan restoran), sektor perdagangan dan sektor transportasi. Sebanyak 1.283.000 tenaga kerja (naker) terdampak akibat Covid-19 di Bali. Pandemi ini minimal mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan naker tersebut menurun. Mereka yang terdampak masingmasing 300 ribu naker di sektor hotel dan restoran, 550 ribu naker di sektor perdagangan, dan 75 ribu naker di sektor transportasi juga menurun signifikan. Sejalan dengan menurunnya aktivitas di sektor terkait pariwisata, terjadi

Oleh: GPB Suka Arjawa

PENYEBARAN virus Corona baru di Indonesia masih belum dapat dikendalikan secara baik. Kehidupan sosial sangat terganggu, membuat masyarakat gegap untuk segala macam tindakan. Di Indonesia pemerintah sempat membuat kebijakan akan menangkap para penimbun masker dan menghukum berat mereka. Tujuannya agar masker sebagai pelindung dasar dari paparan virus ini kepada manusia terdistribusi dengan baik. Pada awalnya tindakan pemerintah itu kelihatan. Akan tetapi masker sampai sekarang tetap sulit didapatkan oleh masyarakat. Penyebaran virus ini tidak sembarangan dan menyebar begitu cepat. Dari sisi penyebaran ini, haruslah diakui paling besar disebabkan oleh perilaku sosial masyarakat yang masih saja sulit diatur. Misalnya masih keluyuran di jalan. Bahkan ada pekera migran yang konon melarikan diri tidak mau diperiksa. Etika batuk maupun bersin yang masih belum diperbaiki, sifat suka bergerombol tidak dapat diubah, larangan keluar dilanggar, mengubah salaman masih sulit dan seterusnya. Ketika Singapura merdeka tahun 1965 masalah inilah yang paling dulu diubah oleh Lee Kwan Yew. Perdana Menteri ini memerlukan waktu bertahun-tahun mengubah perilaku masyarakatnya yang saat itu suka meludah sembarangan dan bersin yang konon dengan suara menggelegar. Bukankah kita di Indonesia saat ini masih ada bersin dengan suara ala petir yang membuat ayam dan anjing pun bisa terkejut! Dari sisi inilah kemudian muncul praksis (ide, gagasan dan praktik) untuk membuat masker murah dengan bahan yang memadai, termasuk dari kain. Gagasan ini dilakukan oleh individual, kelompok maupun korporasi, termasuk urun rembuk (via teleconference) para dekan di Universitas Udayana baru-baru ini. Mereka membuat masker dan kemudian menyumbangkan kepada masyarakat atau memberikan petunjuk untuk membuat masker sebagai alat pelindung diri. Apabila dilihat secara sosial, boleh dikatakan bahwa penjarakan sosial dan penggunaan masker itu merupakan pantulan proyeksi yang berikat satu sama lain. Artinya, mencegah manusia terhadap paparan virus dari droplet yang muncul dari mulut dan hidung manusia. Jika kita diarahkan untuk menjaga jarak antara satu sampai dua meter dalam berkomunikasi dan berinteraksi, tujuannya agar tidak terkena paparan droplet tersebut. Masker adalah cara pertama untuk antisipasi kegagapan kita sebagai subjek dalam beretika batuk dan bersin itu, agar tidak menyebar jauh, tidak mengenai orang, tidak menempel di pagar, pakaian, daun bunga dan sebagainya. Masker bagi kita sebagai objek (sasaran terkena paparan droplet), juga sebagai penangkal utama untuk menghadang virus menuju ke arah kita. Hal. 7 Mengubah Perilaku

’’Kabupaten Karangasem siap mengikuti instruksi itu. Kebijakan itu kami gunakan sebagai panduan apa yang akan kami lakukan di daerah.’’

Bali Mesti Siap Hadapi Kondisi Terburuk Denpasar (Bali Post) - Jika semua isi instruksi Gubernur Bali dilaksanakan secara konsekuen semua daerah dan komponen di Bali, kalangan elite menilai kecil kemungkinan dilakukan status darurat sipil terkait Covid-19. Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mengatakan, kecil kemungkinan pemerintah pusat khususnya Presiden akan mengambil kebijakan darurat sipil. Kendati demikian, Bali mesti mempersiapkan diri jika kondisi terburuk terjadi. Ia mengatakan, jika sampai darurat sipil diberlakukan, Bali tetap harus tunduk dan mengikuti apa pun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti kebijakan yang sudah diputuskan saat ini terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ‘’Keputusan pemerintah pusat kan pembatasan sosial skala besar. Itu yang harus Bali prioritaskan dulu,’’ ujar Sugawa Korry, Jumat (3/4) kemarin. Di sisi lain, Sugawa Korry mengapresiasi pemerintah pusat yang telah men-

galokasikan dana hingga Rp 405 triliun dalam upaya menangani dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia. Paket stimulus itu antara lain dialokasikan untuk kesehatan, program social safety net atau jaring pengaman sosial dan dukungan

’’Kami mendukung Gubernur yang telah setuju menunjang anggaran Rp 50 juta untuk Tim Covid-19 di desa adat yang dialokasikan dari anggaran desa adat.’’ I Nyoman Sugawa Korry

industri. Ia berharap paket stimulus itu bisa membuat tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat tetap terjaga. ‘’Aspek pengeluaran pemerintah atau goverment expenditure bisa membantu pertumbuhan ekonomi tidak terlalu jauh merosot,’’ imbuhnya. Apabila pandemi Covid-19 dapat segera diatasi, lanjut Sugawa Korry, diharapkan kepercayaan atas investasi kembali pulih dan ekspor bisa berjalan dengan lebih baik, karena bergeraknya industri internasional. Daerah, dalam hal ini Bali, juga diharapkan melakukan langkah-langkah strategis. Seperti mendorong aspek pengeluaran daerah, melakukan realokasi anggaran daerah untuk mempertahankan daya beli masyarakat, membiayai dan mendukung penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta masyarakat yang harus melakukan isolasi mandiri, hingga menjamin ketersediaan ruang isolasi, obat-obatan, alat rapid test dan sarana laboratorium yang memadai. (kmb32)

pula pemberhentian proses produksi dan distribusi untuk sektor industri yang selama ini menyerap naker 360 ribu orang. Diperkirakan aktivitas sektor industri akan melambat 50 persen sepanjang tahun 2020, sehingga berpotensi menurunkan bonus karyawannya. ‘’Dari data di atas, saya memperkirakan tingkat kesejahteraan diperkirakan akan menurun pada mereka yang bekerja di sektor pariwisata,’’ ujar pengamat ekonomi yang juga Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali M. Setyawan Santoso, Jumat (3/4) kemarin. Jika kondisi kelesuan ini terjadi selama tiga bulan, kata Setyawan Santoso, maka penurunan pendapatan terjadi sebanyak 25 persen. Hal. 7 Pengangguran Meningkat

Denpasar Siap jika Darurat Sipil Denpasar (Bali Post) Instruksi Gubernur Bali kepada bupati/wali kota se-Bali dengan Nomor 8551 Tahun 2020 disikapi serius Wali Kota Denpasar. Setelah menerima surat instruksi tersebut, Pemkot Denpasar langsung menindaklanjuti dengan merancang instruksi lanjutan yang akan ditujukan kepada para camat, perbekel, dan lurah se-Kota Denpasar. ‘’Instruksi Wali Kota kini sedang dirancang, setelah final baru akan dimintakan tanda tangan Wali Kota untuk kemudian akan disebar kepada opara camat, perbekel, serta lurah se-Kota Denpasar,’’ ujar Kabag Humas dan Protokol yang juga sekaligus Jubir Satgas Covid-19 Denpasar Dewa Gede Rai, Jumat (3/4) kemarin. Dikatakan, instruksi Gubernur tersebut segera akan ditindaklanjuti dengan instruksi Wali Kota, sehingga upaya percepatan penanggulangan Covid-19 bisa segera teratasi. Selama ini, kata Dewa Rai, Pemkot Denpasar sudah melakukan apa yang digariskan Gubernur Bali. Misalnya, pembatasan kegiatan di lingkungan sekolah, tempat kerja serta pasar. Bukan hanya itu,

Pemkot Denpasar tak mau kecolongan dalam peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Salah satu yang telah dilakukan, yakni meningkatkan penguatan pengawasan pelabuhan yang menjadi akses pintu masuk Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Dishub Kota Denpasar Nomor : 551/605/Dishub tertanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani langsung Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Gubernur Bali nomor : 551/2500/ Dishub, tanggal 29 Maret 2020. Dalam surat yang ditujukan kepada KSOP Benoa dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat yang menjadi penekanan Wali Kota Denpasar yakni Pemkot Denpasar melarang seluruh kapal pesiar untuk singgah dan sandar di Pelabuhan Benoa serta melarang menurunkan penumpang yang bertujuan ke Kota Denpasar tetapi tidak mempunyai identitas dengan domisili di Kota Denpasar. Hal. 7 Seleksi Ketat

Sabtu Kliwon, 4 April 2020

Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Tangani Covid-19

Pemkot Denpasar Siap Terapkan PSBB GUNA memutus penyebaran virus Corona (Covid-19), Pemkot Denpasar siap mengikuti arahan pemerintah pusat, utamanya berkaitan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan tersebut siap dilaksanakan Pemkot Denpasar sebagai upaya percepatan penanganan wabah Covid-19. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar I Dewa Gede Rai selaku Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Denpasar saat dikonfirmasi, Jumat (3/4) kemarin, menjelaskan penerapan PSBB sudah tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Hal ini se-

bagai upaya mengikuti arahan pemerintah pusat terkait PSBB. Diharapkan dengan penerapan PSBB ini dapat memutus rantai penyebaran dan penanganan Covid-19 dapat terselesaikan dengan maksimal. ‘’Jika PSBB diterapkan, kami di Denpasar sudah siap, baik dari strategi perlindungan sosial dan ekonomi maupun dari kesiapan sumber daya manusia. Untuk itu, kami kembali menekankan serta mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Denpasar agar lebih tertib dan disiplin mengikuti arahan pemerintah,’’ ujar Dewa Rai.

Di Bali, 157 Napi Bebas

Denpasar (Bali Post) Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkum HAM Bali, Suprapto, Jumat (3/4) kemarin mengatakan pihak lapas dan rutan di Bali membebaskan 157 narapidana (napi). Mereka sudah menjalani 2/3 masa penahanan dari vonis yang diterima saat di pengadilan. Suprapto mengatakan mereka bebas berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly yang mengeluarkan keputusan No. M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dari data itu, Lapas Kerobokan paling banyak membebaskan narapidana pada Jumat sore, yakni 71 orang. “Kalau keseluruhan di Bali ada 157 yang bebas hari ini (kemarin - red),” tandas Suprapto didampingi Humas Kemenkum HAM Bali, Surya Dharma. Dari 157 yang bebas, 118 di antaranya menerima asimilasi, enam orang integrasi dan satu orang bebas murni. (kmb37)

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk saling mendukung dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Tentunya, tanpa ketaatan masyarakat, beragam upaya yang dilakukan pemerintah pastinya akan sia-sia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat, yakni mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah. Seperti halnya tidak berada dan menciptakan kerumunan sesuai Maklumat Kapolri, menerapkan social distancing, physical distancing serta mengurangi kegiatan di luar rumah jika

tidak penting. ‘’Jadi, mari kita lebih disiplin ikuti arahan pemerintah guna lebih cepat memutus penyebaran Covid-19 ini. Jika ada keinginan bepergian keluar daerah atau pulang kampung, sebaiknya di tunda dahulu,’’ kata Dewa Rai. Selebihnya, dia meminta bagi warga yang baru datang dari luar daerah maupun luar negeri yang sudah terjangkit Covid-19 agar memeriksakan kesehatannya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat serta melakukan isolasi diri secara mandiri di rumah selama 14 hari. Menurut Dewa Rai, beberapa pasien positif Covid-19

ternyata mempunyai riwayat datang dari daerah atau negara terpapar virus tersebut. Sehingga ia meminta masyarakat agar mengurangi ke luar rumah kalau tidak penting. ‘’Mari kita jaga diri kita dan jaga sesama,’’ ajak Dewa Rai. ‘’Kita tidak tahu siapa yang membawa virus atau tidak. Untuk alasan keselamatan bersama dan memutus rantai penyebaran virus Corona, maka imbauan ini kembali kami tegaskan. Sedangkan Satgas Covid-19 di tingkat desa/lurah agar lebih selektif dan tegas mengawasi masyarakatnya,’’ pungkasnya. (ad045)

IMBAUAN - Suasana Kota Denpasar saat penerapan imbauan tetap tinggal di rumah sehari setelah Nyepi, beberapa waktu lalu.

Pemprov Jamin Ketersediaan Pangan Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali tidak hanya fokus pada penguatan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, tetapi juga memperhatikan dan mencermati ketersediaan pangan, hingga mengantisipasi dampak sosial ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19 ini. ‘’Jadi, di tengah hiruk-pikuk penanganan penyakit ini, kami Pemprov Bali juga tidak lalai untuk memperhatikan situasi ketersediaan pangan, harga, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya,’’ ujar Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan pers, Kamis (2/4). Menurut Dewa Indra, ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama pangan berada dalam posisi yang aman sesuai laporan harian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Pun dengan laporan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang menyebut ketersediaan di pasar juga dalam kondisi aman dengan harga terkendali. Selain itu, Kepala Bulog juga telah melaporkan perse-

diaan beras di Bulog dalam keadaan cukup untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang terjadi saat ini. ‘’Cadangan beras dalam jumlah yang cukup. Kemudian produksi pangan kita untuk di Bali dijamin cukup. Di pasar juga tersedia cukup dan dengan harga terkendali,’’ jelasnya. Di samping itu, lanjut Dewa Indra, pemerintah pusat juga telah mengambil kebijakan jaring pengaman

sosial untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat miskin. Antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan programprogram sosial lainnya. Coverage atau jumlah orang yang dibantu bertambah, nominalnya ditingkatkan, dan jangka waktunya juga diperpanjang. Di Bali, kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial telah diinventarisasi oleh Dinas Sosial Provinsi. ‘’Selanjutnya

Denpasar (Bali Post) Tim gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan (Densel) dikerahkan ke sejumlah titik akses masuk ke wilayah Kelurahan Panjer, Kamis (2/4) mulai pukul 19.00 Wita. Selain itu, tidak ada pemasangan barrier dan mobil polisi parkir di sejumlah ruas jalan, khususnya di jalan utama. Langkah selanjutnya, Polresta dan Dishub Denpasar bersama instansi terkait akan melakukan evaluasi untuk menentukan cara bertindak (CB) di lapangan yang tepat. ‘’Malam ini (Kamis - red) tetap dilakukan penjagaan oleh pecalang dan kepolisian. Tapi barrier tidak dipasang,’’ tegas Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol Nyoman Gatra usai koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar I Ketut Sriawan di sela-sela pemantauan di simpang Jalan Tukad Yeh Aya-Jalan Tukad Citarum. Menurutnya, pada inti-

nya semua bertujuan baik. Pemerintah menjaga warganya agar tidak tertular penyakit karena sekarang situasinya gawat darurat akibat Covid-19. ‘’Sempat ada kesan seperti ditutup, padahal itu hanya pembatasan. Kenapa sampai dipasang barrier, untuk memudahkan pecalang melakukan pengecekan dan juga memberi kode supaya warga lewat berhenti serta untuk pengamanan mereka sendiri,’’ ucap Kompol Gatra didampingi Wakapolsek Densel AKP Putu Diah. Kompol Gatra menegaskan, selama ini tidak ada penutupan akses masuk ke wilayah Kelurahan Panjer, apalagi lockdown. Menurutnya, kepolisian, Dishub Denpasar bersama Desa Adat Panjer hanya mengurangi mobilitas masyarakat. ‘’Besok (hari ini - red) kegiatan ini dievaluasi untuk menentukan cara bertindak di lapangan yang benar. Supaya ada kesamaan dan tidak menimbulkan salah paham,’’ ujar mantan

Wakapolsek Kuta ini. Kadishub Denpasar I Ketut Sriawan menyampaikan, menyikapi kesehatan warga karena tren penyebaran Covid-19 mulai meningkat. Tindakan warga Panjer untuk melindunhgi warganya, melindungi orang yang datang agar ja ng a n sa m p a i t ert ula r. ‘’Zona merah Denpasar Selatan perlu diantisipasi oleh satgas-satgas desa atau lurah yang dibentuk Pemkot Denpasar,’’ imbuhnya. Pihaknya bersama kepolisian wajib mem-back up dalam rangka mengurangi mobilitas orang menuju Panjer. ‘’Besok kita mantapkan lagi agar CB kita jadi lebih bagus dan semua terlayani dengan baik. Yang dilakukan desa ini sangat bagus berkaitan dengan kesehatan dan terselektif. Tujua nny a m em ut uskan penyebaran virus ini dengan mengurangi pergerakan warga masuk ke zona ODPnya meningkat,’’ tegas Sriawan. (kmb36)

diusulkan ke pemerintah pusat untuk memastikan mereka bisa menerima pada bulan-bulan ini dan bulan ke depan,’’ imbuh Sekda Provinsi Bali ini. Lantaran perekonomian kini terganggu, Dewa Indra menyebut pemerintah telah mengambil kebijakan relaksasi. Mengingat berbagai sektor usaha mengalami gangguan dengan adanya situasi pandemi Covid-19. Kebijakan relaksasi utamanya pada pinjaman masyarakat di lembaga bank dan lembaga keuangan nonbank. Kendati pemerintah sudah mengantisipasi lewat skema-skema tersebut, namun ekskalasi penyakit diharapkan tidak terus meningkat karena merugikan semua pihak. Di samping dampak sosial-ekonomi, po-

tensi gangguan keamanan juga turut mengintai. ‘’Kapolda Bali telah mencermati dengan seksama. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja, secara ekonomi mengalami gangguan yang cukup serius sehingga berpotensi terjadi kriminalitas,’’ katanya. Dewa Indra menambahkan, Kapolda Bali sudah membahas potensi tersebut dan melakukan antisipasi. Selanjutnya berpulang kepada masyarakat agar disiplin dan menjaga agar penyebaran Covid-19 tidak meluas. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Pembatasan Akses Pembatasan Warga Keluar-Masuk Bali ke Kelurahan Panjer Dievaluasi Dewan Minta Jangan

Bali Post/asa

SURAT – Kadivpas Kemenkum HAM Bali saat memberikan surat keterangan kepada napi yang bebas, Jumat (3/4) kemarin.

Membengkak Karyawan Dirumahkan Denpasar (Bali Post) – Dampak penyebaran virus Corona semakin dirasakan kalangan pekerja di Denpasar. Bahkan, jumlah karyawan yang dirumahkan terus bertambah. Bila pada Senin (30/3) sebanyak enam perusahaan yang melakukan kebijakan pengurangan karyawannya, jumlah itu kini semakin membengkak. Saat ini sudah ada 37 perusahaan yang melaporkan telah merumahkan karyawannya. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar IGA Rai Anom Suradi, Jumat (3/4) kemarin. Dikatakan, jumlah karyawan yang dirumahkan sebanyak 2.975 orang. Mereka ini 80 persen dari kalangan pariwisata. Ironisnya, dari jumlah itu, sebanyak 53 orang sudah di-PHK. ‘’Saat ini sudah ada laporan karyawan yang di-PHK,’’ ujarnya. Jumlah ini mengalami pembengkakan sejak Senin (30/3) lalu. Saat itu, sebanyak 702 orang sudah dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Saat itu belum ada yang di-

PHK. ‘’Tadi saya laporkan juga ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi, bahwa sudah ada yang di-PHK,’’ katanya. Anom Suradi mengatakan, perusahaan yang telah melaporkan melakukan perumahan terhadap karyawannya sampai saat ini berjumlah 37 perusahaan. Terbanyak perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, seperti rekreasi wisata, perjalanan wisata serta hotel. ‘’Untuk jenis perdagangan, seperti supermarket itu ranahnya Disperindag dan Dinas Koperasi,’’ katanya. Dikatakan, sektor pariwisata dipastikan terkena dampak paling besar, karena wisatawan tidak ada yang datang ke Bali. Sedangkan sektor lainnya masih bisa berjalan. Dikatakan, dalam kasus ini, selain merumahkan karyawan, perusahaan juga melakukan pemotongan gaji. Dari laporan yang masuk, terbanyak 50 persen. Sebagian ada yang hanya melakukan pemotongan 25 persen. ‘’Maksimal 50 persen dipotong bagi mereka yang sudah dirumahkan,’’ jelasnya. (kmb12)

Topik : 1,2 Juta naker terdampak covid-19

Ada Toleransi

Denpasar (Bali Post) Kebijakan pemerintah yang kini mulai melakukan pembatasan orang untuk keluar-masuk Bali, mendapat apresiasi jajaran dewan. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Bali. Sebab, bila ini diabaikan, kondisinya akan semakin bertambah buruk. Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada, Jumat (3/4) kemarin, mengungkapkan agar semua aktivitas yang membawa orang dari wilayah atau negara lain harus stop sementara. Terlebih sudah ada instruksi Gubernur Bali mengenai kondisi tersebut. Larangan ini berlaku sampai kondisi dinyatakan kembali normal. ‘’Jangan ada toleransi bila kondisi kita sudah seperti ini. Pencegahan ini yang mesti berani kita lakukan,’’ ujar politisi asal Peguyangan ini. Dikatakan, kebijakan Wali Kota yang meminta kapal pesiar tidak sandar di Benoa, juga diapresiasi sebagai langkah antisipasi. Ini dilakukan untuk keselamatan masyarakat yang lebih luas. ‘’Saya setuju untuk sementara stop, termasuk juga lalu lintas kegiatan masyarakat yang masuk dari luar Bali harus tegas kecuali yang angkut logistik,’’ terangnya. Demikian pula bila sampai penerapan darurat sipil, Widiada menilai tidak masalah bila sampai diterapkan kebijakan tersebut. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memberikan jaminan keselamatan pada generasi selanjutnya. (kmb12)

Perangi Covid-19, Masyarakat Mestinya Jadi Garda Terdepan PARA perawat di Bali pada intinya siap merawat pasien Covid-19. Asalkan alat pelindung diri (APD) yang diberikan memadai, seperti masker, cup, hang glove, face shield, dan lainnya. Selain itu, perawat juga harus disiapkan kompetensinya khusus menangani pasien infeksi menular, khususnya di ruang isolasi. Ketua DPW PPNI Provinsi Bali IGN Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes. mengatakan, ketika melakukan sumpah profesi, disebutkan perawat tidak boleh membeda-bedakan tugas dan pasien. ‘’Sebagai seorang perawat sudah menjadi panggilan hati nurani sebagai sebuah pilihan profesi untuk melayani pasien tanpa membeda-bedakan status sakitnya. Tentu semua atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya,’’ ujarnya, Jumat (3/4) kemarin. Selama bertugas, standar prosedur operasional (SPO) disiapkan dan diikuti. APD juga harus memadai karena standar

wajib untuk menangani pasien Covid-19. ‘’Memang betul di mana-mana ada beberapa keluhan terkait ini. Di Bali enggak, tapi fasilitas kesehatan lain di luar Bali mengeluhkan minimnya APD,’’ ujarnya. Dia menegaskan, tenaga kesehatan termasuk perawat bukanlah garda terdepan dalam menangani kasus Covid-19 ini. Justru garda terdepan ada pada masyarakat. Alasannya, karena perawat hanya merawat pasien yang PDP atau yang sudah positif. Sementara agar tidak sampai pada status itu, masyarakatlah yang harus menjaga diri dengan berdiam di rumah dan

mengikuti instruksi gubernur. Setiap rumah sakit telah memiliki perawat yang bertugas di masing-masing ruangan, termasuk di ruang isolasi. Sebelum ditugaskan merawat di ruang isolasi, perawat harus

diberikan orientasi, memiliki pemahaman yang cukup agar mempunyai kemampuan dan kesiapan yang cukup merawat pasien penyakit menular. Menurutnya, pendidikan perawat pada umumnya

Bali Post/dok

AMBULANS - Mobil ambulans milik RS Mangusada saat tiba mengantar pasien asal Jepang di RS Sanglah.

adalah general. Sementara perawatan di ruang-ruang tertentu harus memiliki beberapa kompetensi tertentu. ‘’Kalaupun ada faskes yang merekrut tenaga perawat kemudian langsung ditempatkan di fasilitas isolasi, saya kira kurang tepat,’’ ujarnya. Perawat yang tepat ditempatkan di ruang isoalasi adalah yang dianggap kompetensinya cukup. Sementara jumlah perawat di Bali sebanyak 13.500. Ada perawat khusus penyakit infeksi, perawat intensive care, perawat gawat darurat, perawat bedah. Penyakit infeksi salah satunya ditugaskan di ruang isolasi. Untuk itu, salah satu kompetensi yang dipelajari adalah merawat pasien atau perawat pengendali infeksi. Jadi kompetensinya lebih fokus perawatan pengendalian infeksi, termasuk perawatan di kamar isolasi. (may)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Maya, Ketut Winata. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Sabtu Kliwon, 4 April 2020

Terkait LKPD Tahun Anggaran 2019

Bupati Giri Prasta Laksanakan Rapat Lewat ’’Teleconference’’ dengan Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa, Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti dan Kepala BPKAD Ketut Gede Suyasa bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Provinsi Bali Sri Haryoso Yulianto dan jajaran kepala daerah se-Provinsi Bali melaksanakan rapat lewat teleconference terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019. Acara berlangsung di rumah jabatan Bupati Badung, Jumat (3/4) kemarin. Bupati Giri Prasta dalam kesempatan tersebut mengatakan bersyukur karena penyerahan LKPD Unaudited Kabupaten Badung sesuai jadwal yang ditentukan, yakni tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. ‘’Astungkara kita sudah menyerahkan Maret lalu, jadi rentang waktunya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pemda wajib menyerahkan LKPD kepada BPK-

RI dan sesuai UU 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pertangtungjawaban Keuangan Negara, dua bulan setelah penerimaan LKPD BPK wajib melakukan pemeriksaan. Ini sesuai aturan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban kita selaku pemerintah daerah,’’ kata Giri Prasta. Giri Prasta berharap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kabupaten Badung bisa tetap dipertahankan. ‘’Puji syukur Kabupaten Badung sudah meraih lima kali opini WTP secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2018, dan di masa kepemimpinan saya ini sudah empat kali berturutturut. Semoga bisa terus dipertahankan hingga akhir masa jabatan saya,’’ ujarnya seraya mengatakan tidak mudah meraih predikat WTP karena membutuhkan koordinasi dan sinergitas yang kuat di semua unsur yang ada di Kabupaten Badung. Pemkab Badung selalu berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

dengan sangat baik dengan menjaga akuntabilitas. Jadi, masyarakat mengetahui bahwa Pemkab Badung sudah melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan transparan. Pemkab Badung pada prinsipnya pasti tunduk dan taat akan regulasi, begitu juga dengan adanya Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Bali dan Men-PAN RB dengan tetap mohon arahan dari Kepala Perwakilan BPK Bali beserta jajaran berkenaan dengan LKPD Pemkab Badung. Pertama, proses audit awal sudah dilakukan sesuai prosedur hukum oleh BPK, berkenaan dengan audit rinci untuk desk audit pemeriksaan dalam dokumen saja, sedangkan untuk datanya diberikan waktu untuk penambahan sehingga dokumen lengkap sesuai data di lapangan. ‘’Kali ini kami Pemkab Badung bersama BPK Provinsi Bali melaksanakan rapat koordinasi terkait pemeriksaan LKPD lanjutan Kabupaten Badung

Tahun Anggaran 2019. Dilakukan lewat teleconference untuk menindaklanjuti edaran pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan yang mengumpulkan orang banyak sebagai langkah mengantisipasi penyebaran Covid-19,’’ jelas Giri Prasta. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Bali, Sri Haryoso Yulianto menyepakati kegiatan pemeriksaan LKPD secara rinci kabupaten/kota se-Provinsi Bali dilaksanakan dengan Work From Home (WFH) dan tidak akan ada entry meeting. Cukup dengan surat pemberitahuan pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Bali. ‘’Kesimpulannya bahwa pemeriksaan LKPD TA 2019 akan dilaksanakan dengan WFH pada 13-21 April 2020. Untuk pemeriksaan dokumen jika memungkinkan konfirmasi menggunakan media teleconference. Setelah kondisi normal maka pemeriksaan akan dilanjutkan, namun jika situasi belum normal proses pemeriksaan akan dipertimbangkan sampai kondisi memungkinkan untuk kembali dilaksanakan pemeriksaan,’’

RAPAT TELECONFERENCE - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa melaksanakan rapat lewat teleconference terkait pemeriksaan LKPD TA 2019 di rumah jabatan Bupati Badung, Jumat (3/4) kemarin. ungkapnya. Kepala Inspektorat Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti menyampaikan, pemeriksaan intern atas LKPD TA 2019 Pemkab Badung telah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari, mulai 29 Januari sampai 2 Maret 2020. LKPD Unaudited telah diserahkan kepada BPK Perwakilan Bali pada Kamis (12/3) lalu. Dalam kondisi normal pada waktu itu, seminggu kemudian Pemkab

telah menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakan pemeriksaan rinci yang sedianya dilaksanakan 19 Maret sampai 20 April 2020. Mengingat kondisi di negara kita dari hari ke hari menunjukkan keadaan yang semakin mengkhawatirkan akibat sebaran Covid-19, pemerintah pusat sampai pemda mengambil langkah antisipatif hingga membuat kebijakan bekerja dari rumah/WFH.

Ratusan Santriwati Tiba di Terminal Mengwi

Mangupura (Bali Post) -

Terminal Tipe A Mengwi kembali menerima ratusan santri, Jumat (3/4) kemarin. Kali ini santri yang pulang kampung ke Bali merupakan santriwati alias perempuan. Santri yang datang dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur ini tiba di terminal pukul 14.15 Wita.

Bali Post/eka

DIPAGARI - Sejumlah pintu masuk ke Pantai Kuta dipagari oleh pihak Desa Adat Kuta.

Pintu Masuk Pantai Kuta Dipagari Bambu

Mangupura (Bali Post) – Desa Adat Kuta, Badung, mengambil tindakan tegas dalam mensterilkan Pantai Kuta dari kunjungan wisatawan. Setelah blokade tumpukan bambu dan kayu pada candi bentar yang menjadi pintu masuk menuju kawasan pantai banyak dilanggar, kini Desa Adat Kuta memasang pagar bambu agar tidak ada lagi penerobos. Dari pantauan Jumat (3/4) kemarin, seluruh candi bentar yang menjadi pintu ma-

suk menuju kawasan pantai dipagari bambu. Sejumlah prajuru dan warga Desa Adat Kuta membawa bambu dan peralatan seadanya. Mereka bergotong royong membikin semacam pagar bambu untuk menutup celah pada candi bentar. Kawasan Pantai Kuta sangat sepi. Hanya segelintir wisatawan yang masih membandel berwisata ke pantai tersebut. Padahal di pintu masuk utama Pantai Kuta sudah ada spanduk peringatan

dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang isinya bahwa Pantai Kuta ditutup untuk umum guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tempat-tempat usaha di sekitar Pantai Kuta juga sepi pengunjung. Bahkan, tempat usaha seperti mall, money changer, artshop dan toko suvenir hampir sebagian besar tutup. Tempat usaha yang masih buka kebanyakan yang bergerak di bidang kuliner dan kebutuhan pokok. (kmb19)

Mangupura (Bali Post) Puluhan tenaga kerja (naker) magang di Jepang yang diberangkatkan Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum pulang ke Tanah Air. Padahal, Jepang merupakan salah satu negara yang terpapar Covid-19. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga mengatakan, 22 tenaga kerja asal Badung yang dikirim magang ke Jepang. ‘’Tenaga kerja yang mengikuti program magang ke luar negeri menggunakan biaya APBD Badung belum ada yang pulang. Mereka masih di Jepang, kondisinya saat ini

aman dan sehat-sehat saja,’’ ujarnya, Jumat (3/4) kemarin. Guna memastikan keberadaan naker tersebut, Oka Dirga mengaku terus melakukan komunikasi. Para tenaga kerja juga memberikan kabar terkait keberadaan mereka di Jepang. Sebab, sesuai perjanjian mereka yang magang di negeri Sakura akan pulang Desember 2020. ‘’Nomor (nomor kontak mereka - red) tercatat,’’ kata mantan Kabag Umum Setda Badung ini. Dijelaskannya, tenaga kerja magang di luar negeri itu ditempakan di sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, seperti Perkebunan

Untuk mengantisipasi kesulitan likuiditas, anggota koperasi diminta tidak menarik semua simpanannya di koperasi, agar koperasi yang juga milik anggota tidak mengalami kolaps. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Wayan Mardiana, Jumat (3/4) kemarin mengatakan, masing-masing koperasi akan bermasalah ketika anggota koperasi menarik simpanannya baik tabungan maupun depositonya. “Yang ingin menarik dananya silakan, tapi tidak seluruhnya bisa ditarik tabungannya. Karena ada koperasi yang likuiditasnya bagus, ada yang rendah,” ujarnya. Jika koperasi yang likuiditasnya 800 persen tidak

ada masalah jika penarikan dana besar dilakukan. Namun, pada koperasi yang likuiditasnya 130 persen itu masalah. Artinya kemampuannya hanya 1,3 kali untuk membayar utang. Oleh karena itu, penarikan dana besar agar dibicarakan di masing-masing koperasi, dengan pengurus, dewan pengawas dan anggota. Dari 195 koperasi binaan Diskop dan UKM Provinsi, ratarata likuiditasnya di atas 200 persen. Sementara batas ambang bawah likuiditas adalah 130-200 persen. “Artinya, kemampuan koperasi apabila terjadi pailit, mampu membayar pada anggota dan yang lainnya hanya 1,3-1,5 kali,” jelasnya. Demikian juga anggota ko-

‘’Menurut hemat kami sebaiknya pemeriksaan atas LKPD 2019 dipertimbangkan meskipun dapat dilakukan dengan prosedur platform teknologi informasi dan media komunikasi, sebab akan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala dimaksud karena Pemkab Badung menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sesuai SE Gubernur Bali,’’ papar Suryaniti. (ad046)

Petugas yang telah siaga di terminal kedatangan langsung mengambil langkah penyemprotan disinfektan terhadap bus pengangkut dan barang bawaan. Para santri pun diminta turun satu per satu menuju wastafel yang telah disediakan. Mereka diminta mencuci tangan, dilanjutkan masuk ke bilik

sterilisasi melewati petugas kesehatan guna mengukur suhu tubuh. Setelah itu baru diperkenankan bertemu keluarga yang menjemput. Petugas yang mengarahkan para santri sejak tiba hingga keluar terminal terus mengingatkan mereka untuk tidak berjabat tangan dengan ke-

luarga sebelum membersihkan diri. Pakaian yang dikenakan juga diminta segera dicuci saat tiba di rumah. Pengawas Satgas Penanggulangan Covid-19 LPBI NU Provinsi Bali H. Wartha D. Sandi mengatakan, santri yang dipulangkan hari ini berasal dari pondok pesantren di Sukorejo, Situbondo. Mereka

berjumlah 211 orang. ‘’Berdasarkan surat sehat dan hasil karantina di pesantren selama 14 hari, mereka dinyatakan sehat semua. Kami juga melakukan pengecekan ulang di sini (terminal – red) dan semua dinyatakan lolos,’’ tegasnya. Menurutnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan yang diberlakukan pada setiap santri yang tiba sesuai arahan pemerintah melalui Satgas Covid-19 di provinsi. Ratusan santri yang tiba hingga malam ini, kata Wartha D. Sandi, diangkut tujuh bus. Armada ini mengangkut 211 santri dari Badung dan 138 santri asal Denpasar. Terminal Mengwi disepakati menjadi tempat penurunan para santri, baik itu dari Denpasar maupun Badung, bukan karena Terminal Ubung masuk zona merah. Para santri tujuan Denpasar dan Badung berjumlah 349 orang. (kmb27)

TERMINAL MENGWI Ratusan santriwati tiba di Terminal Mengwi, Jumat (3/4) kemarin.

Bandara Ngurah Rai Tetap Beroperasi

Nira Omitama, Perkebunan Hokota dan Peternakan Omitama. Program magang tersebut adalah salah satu upaya transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan alias transfer of knowledge dari petani Jepang kepada siswa magang. Seperti diketahui, tahun 2017 Pemkab Badung mengirim lima orang, pada 2018 memberangkatkan tujuh orang dan tahun 2019 mengirim 12 orang ke Jepang. Pola pelaksanaan pemagangan melalui kerja sama dengan LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) yakni LPKS Karunia Dewata dan LPKS Duta Sahaya dengan waktu pelaksanaan magang selama tiga tahun. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) – Aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai tetap beroperasi normal Jumat (3/4) kemarin, menyusul terbitnya Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Bali, Puguh Lukito, pelarangan dimaksud adalah terkait pelarangan sementara mendaratnya dan transit bagi WNA. Meski terbit peraturan tersebut, bukan berarti ak-

tivitas Bandara Ngurah Rai harus tutup. Sampai saat ini belum ada rencana dari pihaknya di Otoritas Bandara dan penyelenggara bandara untuk menutup bandara. “Saat ini saya sampaikan, bandara tetap buka dan beroperasi melayani penerbangan domestik dan internasional,” katanya.

Puguh mengakui terjadi penurunan relatif signifikan aktivitas penerbangan. Jumat kemarin, kedatangan domestik sebanyak 41 penerbangan, keberangkatan domestik 43 penerbangan. Sementara kedatangan internasional 6 penerbangan, dan keberangkatan internasional 5 penerbangan. (kmb23)

Mangupura (Bali Post) Mengidap penyakit sesak napas dan batuk sejak empat bulan lalu, Taufilo Hidayat (44) ditemukan tidak bernyawa, Kamis (2/4) lalu. Buruh bangunan ini meninggal di salah satu kamar kos di Jalan Simpati Gang SD 2, Tuban, Kuta, Badung. Kasubbag Humas Polresta

Denpasar Iptu Ketut Sukadi mengatakan, saat ditemukan istrinya, Isnailah (52), korban dalam keadaan telanjang bulat. Ditemukan satu botol obat semprotan untuk penyakit asma di sebelah mayat korban. Sekitar pukul 16.00 Wita, Isnailah pulang kerja dan melihat korban seperti tidur. Dia berusaha membangunkan ko-

rban, namun tidak ada reaksi. Isnailah minta tolong kepada warga setempat dan ternyata korban sudah meninggal. Beberapa menit kemudian, anggota Polsek Kuta dan Babinsa tiba di TKP. ‘’Korban sebelumnya tidak pernah keluar dan selalu dirawat oleh istrinya di kos,’’ ujarnya. Rabu (1/4) juga ditemukan orang meninggal du-

nia. Menurut Iptu Sukadi, TKPnya di Jalan Tukad Batanghari 4C, Panjer, Denpasar Selatan (Densel). Kejadian ini baru dilaporkan ke Polsek Densel pada Kamis (2/4). Harnawan (46) meregang nyawa diduga karena trombositnya turun. Dia pernah dirawat di RS Bross Denpasar. (kmb36)

perasi yang meminjam kredit agar diberikan keringan pembayaran kredit. Sebelumnya ia telah melakukan langkah-langkah strategis berupaya agar koperasi tetap berjalan dengan baik dan kepercayaan anggota tetap tinggi. Koperasi terkadang meminjam dengan pihak ketiga seperti bank dalam rangka penguatan modal kerja. Untuk itu, pihaknya akan mengedarkan surat edaran (SE) pada perbankan, non perbankan serta lembaga pembiayaan tentang penangguhan pembayaran utang koperasi dan UMKM selama setahun melalui restrukturisasi dan relaksasi. Selain itu, mendata UMKM yang notabena sektor informal untuk mendapat-

kan bantuan dari pemerintah, mengingat Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan memfokuskan bantuan pada sektor informal dengan memberikan stimulus paket kebijakan nasional. Pendataan akan dilakukan by name dan addres untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi. Dari jumlah UMKM di Bali sebanyak 326 ribu, tidak semuanya by name dan address, sehingga perlu pendataan dan pencocokan data. Caranya dengan mencantumkan NIK masing-masing pelaku UMKM tersebut. “Contohnya jangan sampai satu orang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Mardiana. (kmb42)

Puluhan Naker Magang di Jepang Belum Pulang

Sesak dan Batuk, Buruh Bangunan Meninggal

Kadiskop Imbau Anggota Tak Tarik Semua Simpanan

Sabtu Kliwon, 4 April 2020

DPC PDI-P Tabanan Bagikan Masker dan ’’Hand Sanitizer’’ kepada Pedagang

JAJARAN kader PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan dikomandoi langsung Ketua DPC PDI-P Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya membagikan masker, hand sanitizer dan disinfektan kepada pedagang yang berjualan di Lapangan Alit Saputra (Dangin Carik), Jumat (3/4) kemarin. Pembagian alat pelindung diri ini dilakukan lantaran dari hasil pantauan masih banyak pedagang yang tidak memakai masker. Pembagian masker dan hand sanitizer ini juga menindaklanjuti arahan dan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui teleconference pada 1 April lalu. Dalam arahannya, Megawati memerintahkan jajaran kader partai sampai di tingkat bawah untuk mem-

bantu program pemerintah dalam menanggulangi virus Corona atau Covid-19. Pantauan di lapangan, Komang Gede Sanjaya juga melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh areal yang digunakan pedagang berjualan. Mengingat adanya instruksi social distancing, pembagian masker dan hand sanitizer hanya berlangsung tak kurang dari 15 menit. ‘’Kami lihat pedagang yang direlokasi ini banyak yang tidak memakai masker dan hand sanitizer yang sangat bermanfaat untuk mencegah penyebaran virus,’’ terangnya. Melalui kegiatan ini, ia mengharapkan Kabupaten Tabanan akan aman dari zona yang tidak diharapkan walau dari informasi yang didapatkan penyebaran Covid-19

semakin hari kian meningkat. Pihaknya juga menekankan masyarakat lebih disiplin mengikuti instruksi pemerintah untuk menjaga jarak (social distancing) dan jika tidak ada keperluan mendesak diimbau tidak keluar rumah serta tidak melakukan aktivitas berlebihan. Menurut Komang Gede Sanjaya, kegiatan membantu program pemerintah ini tidak hanya dilaksanakan pada pedagang di Lapangan Alit Saputra. Hasil koordinasi dengan fraksi dan PAC, di tiap kecamatan juga dilakukan langkah yang sama di wilayahnya masing-masing. ‘’Bagaimana agar PDI-P di Tabanan bisa terus solid bergerak membantu pemerintah menanggulangi Covid-19,’’ ucapnya. APD yang dibagikan telah

disiapkan tiga hari sebelumnya. Disinfektan 1.000 botol, 500 masker kain hasil kerja sama dengan Lembaga Latihan Kerja (LLK) Tabanan dan 700 hand sanitizer ukuran 100 ml. ‘’Dari partai kami khusus siapkan ukuran kecil agar mudah dibawa di kantong dan sewaktu-waktu bisa digunakan. Begitu pun masker kain ini bisa dicuci dan digunakan untuk jangka panjang,’’ terangnya. Komang Gede Sanjaya menyatakan kegiatan ini hanya langkah kecil yang bisa dilakukan dalam membantu pemerintah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara periodik, sehingga Kabupaten Tabanan tidak ada terjangkit positif Covid-19. Di sisi lain, Kapolres Tabanan AKBP Mariochristy

P.S. Siregar, S.IK., M.H. menegaskan, Maklumat Kapolri sudah sering disosialisasikan kepada masyarakat. Sejauh ini kegiatan masyarakat yang diikuti orang banyak belum ada sampai dibubarkan paksa. ‘’Kami baru lakukan imbauan. Kalau ada yang kumpul-kumpul kami beri imbauan dan mereka langsung membubarkan diri,’’ jelasnya. Mantan Kapolres Raja Ampat ini menilai masyarakat Tabanan sudah memahami imbauan Bupati Tabanan dan Gubernur Bali, seperti pembatasan jam operasional pasar dan toko modern sudah ditutup sesuai instruksi Bupati Tabanan. ‘’Kami akan terus membantu pemerintah agar masyarakat tidak sampai terpapar Covid-19,’’ tandasnya. (ad043)

SEMPROTKAN - Ketua DPC PDI-P Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, menyemprotkan disinfektan di seluruh areal Lapangan Alit Saputra.

Samsam Belum Siap Dijadikan Tempat Karantina PMI Satgas Tegaskan Bukan Tempat Orang Sakit

Tabanan (Bali Post) -

Munculnya penolakan dari masyarakat Desa Samsam terkait isu Sekolah Tinggi Perhubungan Darat yang berada di wilayah desa setempat akan dijadikan tempat karantina pekerja migran Indonesia (PMI), ditanggapi Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Menurut Bupati, ini persoalan siap tidaknya Tabanan menerima hal tersebut melihat kondisi saat ini. ‘’Mengkarantina orang perlu tempat yang benar-benar disiapkan secara matang. Tentu saja butuh fasilitas minimal tempat tidur, makan dan tenaga medis untuk memantau kondisi yang bersangkutan setiap hari. Samsam memang belum siap,’’ terangnya saat dimintai konfirmasinya, Jumat (3/4) kemarin. Pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Bali, apalagi jumlah yang akan dikarantika banyak, sedangkan sarana dan prasarana serta SDM belum siap. Sebab, tenaga medis di Tabanan saat ini disiapkan untuk penanganan pasien

Covid-19 di Rumah Sakit Nyitdah sebagai rumah sakit alternatif selain BRSU Tabanan. ‘’Jangan sampai orang yang masuk sana (tempat karantina) tidak mendapat kenyamanan. Ini penting untuk mengurangi konflik,’’ jelas Eka Wiryastuti.

Tanggapi Sementara itu, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan, karantina bukanlah tempat untuk pekerja migran (termasuk pekerja kapal pesiar) yang sakit, tapi untuk menampung sementara

sambil menunggu tes. Pernyataan ini menanggapi adanya spanduk di Desa Samsam, Kerambitan, terkait penolakan wilayah itu dijadikan tempat karantina ODP (Orang Dalam Pemantauan). “Para pekerja kapal pesiar ini anak-anak kita semuanya. Mereka adalah orang-orang yang mencari pekerjaan di luar karena kita tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup kepada mereka,” ujarnya dalam keterangan pers di Denpasar, Kamis (2/4). Menurut Dewa Indra, kalau saja Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/ kota bisa menyediakan la-

Desa Adat Ikut Cegah Covid-19

Anggaran Juga Diharapkan dari APBD Kabupaten Negara (Bali Post) – Desa adat dilibatkan menjadi Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 merupakan langkah yang bagus. N a m u n , dalam imple-

mentasinya tentu harus didukung anggaran. Selain APBD Semesta Berencana (APBD Provinsi) untuk desa adat, anggaran juga diharapkan dari APBD Kabupaten. Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Suardika, menilai upaya untuk melibatkan desa adat dalam pencegahan Covid-19 patut didukung. Desa adat juga sangat berkepentingan menjaga krama desanya. ‘’Tentunya desa adat memerlukan anggaran untuk melaksanakan itu. Selain dari APBDes Adat, sebaiknya kabupaten menganggarkan pos-pos kegiatan yang tidak ter-cover di APBDes Adat,’’ ujarnya, Jumat (3/4) kemarin Contohnya untuk insentif pecalang atau prajuru, di luar disinfektan, masker dan sarung tangan. Dana kabupaten sebagai cadangan dari provinsi yang

bisa digunakan hampir Rp 22,5 miliar termasuk Rp 3 miliar di DPRD. Dana itu disisir dari kegiatan di masing-masing OPD. Seperti diketahui, setelah keluarnya instruksi agar desa adat juga berkiprah dalam Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19, Pemprov Bali mengizinkan penggunaan anggaran di APBDes Adat untuk penanggulangan virus Corona. Majelis Desa Adat Kabupaten Jembrana I Nengah Subagia membenarkan telah menerima Surat Edaran Nomor 472/1669/PPDA/ DPMA dari Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali. Secara umum desa adat di Jembrana sudah siap melakukan itu. ‘’Dana alokasi semesta berencana termasuk program prioritas Pemprov Bali bisa digunakan, apalagi yang bukan prioritas. Prinsipnya proporsi program tetap ada,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Jembrana I Putu Artha menyebutkan masing-masing OPD telah diperintahkan menyisir anggaran yang dianggap tidak penting atau tidak relevan di tengah penyebaran Covid-19 yang mulai meluas. ‘’Contohnya Porsenijar dan UN sudah dibatalkan. Anggaran itu bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Tapi yang sifatnya vital tidak boleh. OPD tetap harus kerja melayani masyarakat,’’ tegasnya. Selain insentif dan prasarana buat tenaga medis, rencananya tambahan uang makan juga akan diberikan kepada petugas yang berjaga di pintu masuk Gilimanuk. Sementara itu, Wabup Made Kembang Hartawan mengharapkan ada penambahan relawan pengawas dan pecalang adat diberikan apresiasi dalam bentuk operasional. Begitu pula banser dan lembaga keamanan wilayah seperti di Desa Blimbingsari. (kmb26)

pangan kerja yang cukup dengan penghasilan yang cukup, mereka tentu tidak akan mencari kerja ke luar negeri dengan meninggalkan orangtua dan keluarga. Para pekerja migran itu orang-orang yang ulet dan tangguh, bahkan oleh pemerintah dijuluki pahlawan devisa. Mereka juga penopang ekonomi keluarga yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat Bali dengan bekerja di luar negeri. “Selama ini mereka dibanggakan oleh keluarganya, oleh para orangtua bahkan oleh orang kam-

pung karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Tetapi hari ini ketika Covid-19 ada, sebagian warga kita kurang menerima dengan baik anakanak ini,” katanya. Seharusnya, lanjut Dewa Indra, masyarakat dengan penuh kesadaran nurani menyambut pekerja migran dengan baik. Apalagi, mereka pulang dengan kondisi kehilangan pekerjaan sehingga bisa dipastikan daya topangnya kepada keluarga juga hilang. “Mereka bukan penyakit, mereka juga bukan pembawa penyakit. Seharusnya masyarakat kita memahami. Saya sangat me-

nyesalkan sikap oknum-oknum yang melakukan penolakan kepada anak-anak kita sendiri,” tegasnya. Meski demikian, Dewa Indra mengaku tidak menyalahkan masyarakat sepenuhnya. Sebab, oknum-oknum yang menolak dikatakannya belum mendapatkan pemahaman yang baik dan utuh tentang Covid-19. Pekerja migran sesungguhnya tidak perlu ditakuti karena hasil tes, baik yang dilakukan di Bandara Ngurah Rai maupun di tempat karantina, hampir semuanya negatif. Hanya satu dua orang yang positif. (kmb28/kmb32)

Peduli Paramedis, Komunitas Honda PDB Reborn Serahkan APD PARAMEDIS adalah garda depan yang berjuang dalam penanganan virus Corona. Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada paramedis yang menangani pasien Covid-19, komunitas Honda PDB Reborn melakukan kunjungan ke RSUP Sanglah, Denpasar, sekaligus mendonasikan alat pelindung diri (APD). Dalam kunjungan pada Jumat (3/4) kemarin, perwakilan komunitas PDB Reborn bersama Astra Motor Bali menyerahkan nurse cup, sarung tangan, hand sanitizer, sensi gloves, bayclin dan proclin yang diterima langsung oleh Humas RSUP Sanglah. Kebutuhan pera-

latan tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi memang dibutuhkan oleh petugas yang menangani pasien Covid- 19. “Aksi ini sebagai bentuk charity dan dukungan kami kepada paramedis yang saat ini sangat fokus pada penanganan kasus virus Corona. Semoga bantuan moril kami dapat memberikan semangat bagi paramedis. Gerakan sosial ini tak akan berhenti sampai di sini. Pada kesempatan lain kami akan mencoba menggalang kepedulian dengan event lain, sehingga lain waktu kami bisa kembali memberikan bantuan,” ungkap I.B. Nyoman Bujana Wibawa, salah satu pengurus PDB Reborn.

Komunitas PCX Denpasar-Badung yang dikenal dengan sebutan PDB merupakan komunitas yang diprakarsai oleh konsumenkonsumen pemilik Honda PCX yang melakukan pembelian sepeda motor PCX di Astra Motor area DenpasarBadung. Komunitas ini beranggotakan 123 orang yang sudah terdaftar. Berbagai kegiatan positif dilakukan oleh komunitas ini. Selain touring, aksi sosial lainnya sering dilakukan dengan agenda yang telah ditentukan oleh anggotanya di antaranya kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo dan aksi bersihbersih lingkungan. (bns2)

Kesehatan

Covid-19: Lindungi Diri, Lindungi Sesama Oleh: Komang Siska Lestari Sugitha

PENYEBARAN virus Corona dalam beberapa bulan terakhir sangat menggemparkan dunia. Jumlah kasus bertambah demikian pesat dan menyebar di seluruh negara. Di Indonesia telah terkonfirmasi sebanyak 1.677 positif Covid-19 hingga 31 Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus ini, namun jumlah kasus positif Corona makin melonjak setiap harinya. Hal ini disebabkan Covid-19 merupakan virus yang baru ditemukan, sehingga berbagai hal belum dipahami oleh para ahli dan masih dilakukan berbagai penelitian mengenai virus tersebut. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk penyakit Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk memutus atau setidaknya memperlambat penyebaran virus Corona. Masyarakat diharapkan berkontribusi dalam memerangi virus ini, dan hal ini dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga di rumah. Upaya yang dapat Anda lakukan antara lain: n Social Distancing Masyarakat diimbau working from home, belajar dari

rumah apabila memungkinkan. Hindari pertemuan dalam jumlah besar. Sebisa mungkin lakukan konferensi via video atau telepon. Ibadah juga dianjurkan dilakukan di rumah. n Melakukan pola hidup sehat Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga sangat penting menjaga imunitas tubuh Anda sendiri. Hindari stres, lakukan olahraga ringan agar tetap fit selama WFH, serta makan makanan bergizi dan mengkonsumsi vitamin. n Physical distancing Hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Langkah ini dapat diterapkan ketika Anda berada di tempat umum. Hindari berjabat tangan dan bersentuhan secara fisik oleh karena virus dapat menular saat Anda menyentuh mata, hidung dan mulut. Untuk menyapa orang lain, Anda dapat melambaikan tangan, mengangguk atau membungkukkan badan. n Menggunakan masker. Gunakan masker 3 ply atau 3 lapis untuk mengurangi risiko terinfeksi bakteri atau virus. Tutup mulut dan hidung dengan masker, pastikan tidak ada jarak antara wajah dan masker. Hindari

menyentuh masker yang sedang Anda pakai. Jika harus menyentuhnya, bersihkanlah tangan Anda dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun. Jangan gunakan masker sekali pakai berulang kali. n Rajin mencuci tangan. Langkah ini efektif membunuh kuman dan bakteri, termasuk virus Corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Cucilah tangan setelah batuk atau bersin, setelah ke toilet, sebelum dan sesudah mengolah makanan, setelah mengurus hewan, sebelum dan setelah merawat orang sakit. n Hindari menggunakan barang pribadi secara bergantian. n Membersihkan barangbarang yang digunakan sehari-hari dengan desinfektan. n Terapkan keamanan pangan. Pastikan makanan yang Anda konsumsi telah matang sempurna. Gunakan alas memotong dan pisau yang berbeda untuk daging mentah dan makanan matang. n Menghimpun informasi yang benar. Saat ini amat banyak bertebaran informasi sembarangan atau hoax terkait Covid-19. Solusinya adalah

Anda dapat mengakses informasi terbaru mengenai Covid-19 dari website yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti: www.covid19.go.id. & www.covid19.denpasarkota. go.id Informasi mengenai Corona juga dapat diakses melalui Whatsapp. Layanan milik UNICEF ini bisa diakses ke Layanan UReport dengan chat ke nomor 08119004567. n Etika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin, tutuplah mulut Anda dengan siku terlipat atau tisu. Buanglah tisu ke tempat sampah setelah digunakan. Beri tahu petugas kesehatan jika Anda atau keluarga Anda mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, kesulitan bernapas atau pernah kontak erat dengan orang bergejala atau bepergian ke wilayah terjangkit Covid-19. Bersikaplah terbuka kepada orang lain sekitar karena itu adalah bentuk kepedulian Anda terhadap diri sendiri dan sesama. Marilah kita bersama-sama memerangi wabah ini dengan tidak egois dan menerapkan hal-hal tersebut di atas. Jagalah diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. (ad047)

DONASIKAN APD - Komunitas Honda PDB Reborn melakukan kunjungan ke RSUP Sanglah sekaligus mendonasikan alat pelindung diri (APD).

Sabtu Kliwon, 4 April 2020

Dewan Dorong Dana Tak Terduga Dieksekusi

SEJUMLAH anggota DPRD Bangli, Jumat (3/4) mendatangi RSU Bangli untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam penanganan wabah corona. Dalam kunjungannya itu, didapati kenyataan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap di RSU Bangli sangat minim. Di tengah minimnya APD

yang hanya beberapa unit itu, justru dipinjam Dinas Kesehatan Bangli. Terkait hal itu dewan kembali mendesak Bupati Bangli segera mengeksekusi dana tak terduga itu. Salah satunya untuk pengadaan APD. Anggota DPRD Bangli Ketut Mastrem usai kunjungannya ke RSU Bangli menilai kesiapan rumah sakit

milik Pemkab Bangli di tengah wabah corona masih sangat kurang. Untuk mendeteksi suhu tubuh pasien dan pengunjung saja, RSU Bangli tak punya termoscaner. Hal itu menurutnya ironis. Dia membandingkan tempat-tempat usaha berskala kecil saat ini, justru sudah punya alat seperti itu. (ina)

Satu Keluarga di Abuan Dikarantina

Bangli (Bali Post) – Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli mengarantina satu keluarga di Desa Abuan, Susut. Karantina itu dilakukan lantaran keluarga yang terdiri dari tiga orang itu sempat melakukan kontak dengan seorang anggota keluarganya yang lain. Saat ini mereka berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). Sebelum dikarantina, tim Dinas Kesehatan pada Jumat (3/4) kemarin melakukan rapid test terhadap keluarga tersebut. Rapid test dilakukan beberapa petugas kesehatan dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Bupati Bangli I Made Gianyar selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangli mengaku dirinya ikut turun dalam pelaksanaan rapid test di Abuan itu. ‘’Hasil rapid test-nya semuanya negatif,’’ ungkapnya. Dijelaskan Made Gianyar itu, rapid test ini dilaksanakan terhadap keluarga tersebut lantaran mereka sempat kontak dengan seorang anggota keluarganya yang baru datang bekerja dari kapal pesiar. Saat itu anggota keluarga yang pulang dari kapal pesiar itu menjadi PDP. Saat ini sedang dirawat di RSUP Sanglah. ‘’Jadi ada warga dari Abuan yang kerja di kapal pesiar itu setelah pulang dari kapal pesiar menjadi ODP (orang dalam pemantauan). Sebetulnya dia tinggal di Denpasar. Sempat pulang ke Abuan. Ternyata setelah itu dia jadi PDP. Karenanya kita rapid test keluarganya yang sempat dikunjungi itu,’’ jelasnya. Made Gianyar mengaku dirinya sengaja turun bersama tim dari Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan rapid test itu, untuk memberikan

Bali Post/ist

rapid test - Petugas mengenakan APD lengkap melakukan rapid test di rumah satu keluarga di Desa Abuan, Susut, Bangli. ketenangan pada masyarakat. Meski ada warga yang menjadi PDP, masyarakat tidak perlu heboh. Apalagi sampai mengucilkannya. ‘’Tadi Satgas mengamankan masyarakat, biar tidak heboh,’’ ujarnya. Setelah di-rapid test, kata Made Gianyar, satu keluarga itu kini dikarantina. Sama halnya satu keluarga yang dikarantina di Desa Selulung, Kintamani. Satu keluarga juga ada di Desa Abuan, Susut itu juga tidak dibolehkan beraktivitas di luar rumah. Kebutuhan logistiknya dipenuhi Dinas Sosial Kabupaten Bangli, yang disalurkan melalui perbekel desa setempat. ‘’Karantinanya 7 hari. Kenapa demikian, karena dia (PDP asal Abuan) itu sudah 15 hari lalu pulang (dari kapal pesiar). Selama 15 hari itu, saudara/keluarganya di Abuan tidak ada mengalami gejala panas dan batuk,’’ terangnya. Namun untuk mencegah

hal-hal yang tidak diinginkan, tim kesehatan tetap me-rapid test keluarga tersebut. ‘’Sebenarnya boleh sih kita tidak rapid test karena sudah lewat 14 hari. Tetapi kita tidak mau main-main terkait penanggulangan Corona ini, sehingga kita rapid test. Dan lagi 7 hari ke depan kita rapid test lagi,’’ jelas Made Gianyar. Disinggung ketersediaan logistik utamanya beras di Dinas Sosial, untuk memenuhi kebutuhan warga yang dikarantina itu, Bupati dua periode ini meminta Dinas Sosial mengaturnya dan memanfaatkan dari sumber manapun. Misalnya masih ada sisa stok beras saat penanganan bencana dulu. Beras itu bisa dipakai. Kalau memang sudah habis, maka agar secepatnya diusulkan. Made Gianyar mengaku pihaknya sudah menyetujui pemanfaatan dana tak terduga untuk penanggulangan Covid-19. (kmb40)

TURUN KE PASAR - Petugas kepolisian bersama Gugus Tugas saat turun ke Pasar Umum Galiran.

Pedagang Sulit Diatur, Polisi Turun Tangan

GUGUS Tugas Penanganan Covid-19 Klungkung belum menyerah mengingatkan para pedagang di sekitar Pasar Umum Galiran. Ketua Gugus Tugas yang juga Bupati Klungkung Nyoman Suwirta kembali nekat turun ke lokasi, Jumat (3/4). Sebab, pembatasan jam operasional dan imbauan sebelumnya, justru menimbulkan masalah baru, yakni kemacetan di pintu masuk terminal. Kali ini tidak hanya jajaran pemkab, pihak kepolisian juga mulai turun tangan. Wakapolres Klungkung Kompol Sindar Sinaga, di-

dampingi Kasat Binmas AKP I Wayan Wira Nugraha bersama Staf Binmas turun ke lokasi. Selain mengatur lalu lintas, juga sekaligus memberikan pembinaan dan penyuluhan dengan pengeras suara. Tindakan pihak kepolisian belum kepada penindakan sesuai Maklumat Kapolri. Wakapolres memberikan imbauan kepada pedagang dan pembeli terkait upayaupaya pencegahan Covid-19. Agar, wabah ini tidak dianggap sepele. Beberapa pedagang bermobil dan lancuban bahkan sudah ada yang menggelar

dagangannya di luar area pasar. Hal ini menimbulkan kemacetan di Jalan Puputan. Suwirta menaiki mobil berpengeras suara bersama Kadis Koperasi UMKM, dan Perdagangan I Wayan Ardiasa, Kasat Pol PP dan Damkar Putu Suarta, kembali mewanti-wanti warga untuk mentaati jam buka pasar mulai pukul 07.00 wita. Para pedagang dan pembeli agar mengubah kebiasaan datang ke pasar di pagi hari serta memanfaatkan waktu buka dari pukul 07.00 hingga pukul 15.00 wita. (gik)

Tangani Covid-19, Gianyar Siapkan Rp 31 Miliar BUPATI Gianyar I Made Mahayastra mengambil langkah cepat menangani kondisi terburuk wabah Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan dengan penyisiran APBD 2020. Tidak tanggung-tanggung, Bupati Gianyar sudah memperoleh anggaran Rp 31 miliar untuk penanganan wabah ini. Apakah anggaran yang dikumpulkan itu menyentuh pengerjaan proyek ataupun dana untuk kepentingan rakyat lainnya? Bupati Mahayastra mengatakan, dana Rp 31 miliar itu diperoleh dari hasil rapat bersama TAPD Kabupaten Gianyar. Dikatakan, upaya ini dilakukan sebagai langkah cepat menangani wabah Covid-19. “Kita harus bergerak cepat. Karena virus itu sangat cepat. Kita tidak boleh kalah cepat. Kita harus lebih cepat menyiapkan langkah, sehingga kita sisir semua anggaran yang ada. Hasilnya penyisiran baru setengah kita lakukan, namun sudah dapat Rp 31 miliar,” tegasnya. Bupati Mahayastra juga menegaskan dana tersebut satu pun belum ada menyentuh proyek yang akan berjalan pada 2020 ini. Dana ini juga

dipastikan tidak menyentuh anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. “Yang kami sisir ada beberapa pos. Dana itu saya ambil dari perjalanan dinas dewan dan eksekutif. Kondisi saat ini kan tidak mungkin dilakukan perjalanan dinas. Apalagi ke Jakarta, yang notabena ada ratusan orang positif. Jadi dana perjalanan dinas itu diambil baik dari DPRD ataupun yang ada di sekretariat Pemkab,” katanya. Di samping itu pihaknya juga telah menyisir anggaran rangkaian HUT Kota Gianyar yang tahun ini ditiadakan. Anggaran lainya didapat dari penyisiran persiapan PKB. “Dana PKB tidak dikeluarkan karena hari jadi kota tidak

dilaksanakan. Kalau sampai menyentuh lebih ke program, maka lebih banyak dana kita bisa dapatkan,” ujar politisi yang dua kali menjabat Ketua DPRD Gianyar ini. Bupati Mahayastra mengatakan bila terjadi kemungkinan terburuk dari Covid-19, maka pihaknya akan kembali melakukan penyisiran anggaran. “Nah dari penyisiran anggaran itu, sebagian sudah dimanfaatkan untuk tunjangan dokter yang menangani Covid-19. Dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum Rp 7,5 juta, perawat Rp 5 juta, tenaga penunjang Rp 2,5 juta per bulan. Di samping itu pemda juga sudah melakukan MoU dengan hotel di Gianyar, agar disediakan kamar menginap untuk dokter tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Karena dokter yang bersentuhan langsung dengan pasien, mereka takut pulang, karena dia sayang terhadap keluarga. Kita siapkan tempat 30 kamar hotel, untuk mereka singgah sampai mereka betul-betul aman bertemu keluarga,” tandasnya. (nik)

Penyebaran Covid-19 Meningkat

Klungkung Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Semarapura (Bali Post) -

Penyebaran wabah Covid-19 terus memperlihatkan peningkatan. Memang sejauh ini belum ada tanda-tanda mereda. Malah, jumlah PDP-nya terus saja meningkat. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta memilih langkah cepat. Caranya ditetapkan status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 selama 30 hari ke depan. Penetapan status Tanggap Darurat Bencana itu disampaikan melalui Surat Keputusan No: 250/25/HK/2020. Dalam kebijakan itu, Bupati Suwirta mempertimbangkan banyak aspek. Wabah Covid-19 itu dianggap sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bahkan, menimbulkan ancaman korban jiwa. Selain itu berimplikasi pada aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hasil kaji cepat Dinas Kesehatan Klungkung, juga telah menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) sejak 31 Maret lalu. Selain itu, kajian dari BPBD Klungkung juga menegaskan kembali rencana penetapan status Keadaan Darurat Dampak Covid-19 di Klungkung. Maka perlu segera ditetapkan status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. ‘’Pertimbangan itu membuat kami perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana akibat virus Corona,’’ katanya.

Status Tanggap Darurat Bencana itu berlaku selama 30 hari. Dari 1 April sampai 30 April nanti. Ini dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana itu. Sikap ini diambil Bupati Suwirta setelah terus memantau perkembangan penyebaran virus Corona ini. Bahkan, sekarang sudah tercatat ada empat PDP (pasien dalam pengawasan). Dua PMI Dua di antaranya merupakan PMI (pekerja migran Indonesia). Masing-masing sudah mengarah positif. Untuk memastikannya tinggal menunggu hasil swab lokal dan pusat. Sedangkan dua lagi hasil swabnya negatif. Namun terus dalam pemantauan Tim Kesehatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Klungkung. Warga yang berstatus ODP itu berjumlah 16 tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Klungkung 10 orang, Dawan 3 orang, Ban-

OTOMATIS - Bupati Suwirta mencoba alat semprot disinfektan otomatis di Pasar Galiran. jarangkan 1 orang dan Nusa Penida 2 orang. Sebagai tindak lanjut penetapan Status Tanggap Darurat Bencana ini, Bupati Suwirta bersama Kapolres Klungkung AKBP I Komang Sudana, Dandim 1610/ Klungkung Letkol Czi. Paulus Joni Simbolon beserta jajaran langsung melakukan patroli di Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan, Kamis (2/4) malam. Dalam pantauannya, Bupati Suwirta melihat masyarakat sudah menaati imbauan yang diberikan. ‘’Namun masih ada saja beberapa masyarakat, bahkan generasi muda

ngumpul-ngumpul. Mereka tidak menerapkan pysical distancing,’’ sorot Suwirta. Patroli bersama Forkopimda terus dilakukan untuk memantau situasi di lapangan. Pihaknya juga mengimbau desa adat melakukan patroli serupa maupun menjaga wilayahnya agar menggunakan atribut resmi dengan jumlah porsonel dibatasi. Selain itu tetap menjaga pysical distancing. Selain patroli keliling, Bupati Suwirta juga memantau pemasangan alat penyemprotan disinfektan otomatis di Pasar Galiran. Alat ini mulai dioperasikan Jumat (3/4) kemarin. (kmb31)

Dua Warga Gianyar Sembuh Covid-19 SEMPAT digegerkan dengan adanya dua warga Gianyar yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19, kini dua warga itu telah sama-sama dinyatakan sembuh Covid-19. Hal ini diketahui setelah dua warga asal Kecamatan Sukawati dan Ubud itu kembali dilakukan Swab tes. Hasilnya negatif Covid-19. “Swab tes dua

kali, tes yang terakhir ini hasilnya negatif, astungkara ngih,” ucap Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya, Jumat (3/4) kemarin. Wisnu Wijaya menambahkan setelah dinyatakan negatif Covid-19, dua warga itu pun langsung dibolehkan pulang oleh petugas kesehatan RSUP Sanglah.

“Sudah pulang ke rumah masing-masing,” kata pria yang juga Sekda Gianyar ini. Dikatakan semua ini berkat dukungan masyarakat yang mau disiplin dan penuh tanggung jawab tinggal di rumah. “Ini betul-betul kabar gembira bagi masyarakat Gianyar, pengorbanan masyarakat Gianyar tidak sia-sia semoga terus berlan-

jut ke arah yang lebih baik,” katanya. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang selama ini dirawat oleh petugas, 15 di antaranya sudah keluar. Pasalnya, hasil tesnya dinyatakan negatif Covid-19. Kini PDP masih berjumlah 3 orang. Masih menunggu hasil tes lab. (nik)

Sabtu Kliwon, 4 April 2020

Ditemukan Tujuh ODP Baru

Empat Siswa dan Dua Pekerja di Kapal Pesiar Singaraja (Bali Post) -

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan pemantauan dalam upaya mengantisipasi kemungkinan penyebaran wabah Covid- 19. Hasilnya, ada tujuh orang dalam pemantauan (ODP). Rinciannya, dua orang merupakan pekerja di kapal pesiar, empat orang siswa yang mengikuti pendidikan di luar Bali. Sedangkan seorang lagi datang dari daerah transmisi lokal. Mereka saat ini sudah melakukan karantina mandiri dan telah menjalankan rapid test di mana hasilnya negatif. Data tambahan ODP itu disampaikan Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat update kasus Covid-19, Jumat (3/4) kemarin. Menurutnya, tambahan ODP itu ditemukan setelah tim gugus tugas yang telah dibentuk di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta satgas gotong royong berbasis desa adat, gencar melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing. Dari upaya ini, dua orang pekerja di kapal pesiar itu ditemukan telah pulang dari luar negeri. Sejak tinggal di Buleleng, kedua orang yang identitasnya dirahasiakan itu menunjukkan gejala yang diduga mirip terjangkit Covid-19. Gejalanya adalah badannya panas bahkan disebut demam. ‘’Keduanya sekarang telah diisolasi secara mandiri di rumahnya masing-masing,’’ katanya.

Selain itu, Bupati menambahkan, timnya juga menemukan empat ODP baru. Mereka merupakan siswa yang sedang menempuh pendidikan kepolisian di luar daerah. Siswa ini memilih pulang ke Buleleng pada 30 Maret 2020 setelah sekolahnya diliburkan akibat wabah Covid-19. Sejak berada di rumah asalnya, keempat siswa itu menunjukkan gejala batukbatuk dan demam tinggi. Dari hasil tracking keempatnya diketahui memiliki riwayat berinteraksi dengan kasus Covid-19. Para siswa ini sudah melakukan rapid test di sekolah asalnya. Dan hasilnya dinyatakan negatif. Keempat siswa itu sekarang ini dikarantina di Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja. Sedangkan seorang ODP lagi baru diketahui dari trasmisi lokal di Indonesia. Orang ini sekarang menjalani isolasi selama 14 hari

ke depan. ‘’Ini saya awasi betul karena baru saja pulang dari luar Bali. Sekarang mengalami gejala batukbatuk dan demam tinggi. Setelah dites negatif saya minta dilakukan karantina mandiri dulu, dan tim surveillance tetap memantau perkembangan ODP itu,’’ jelasnya. Menyusul tambahan ODP ini, pihaknya telah menginstruksikan Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana, M.Kes. melakukan tes swab. Untuk mendapatkan hasil akurat 7 orang ODP itu dites swabnya memakai metode PCR. ‘’Kepada tujuh orang itu kita pantau serius, agar dilakukan tes swab PCR. Agar hasilnya akurat dan secepat mungkin kita bisa ambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko penularan,’’ katanya. (kmb38)

Proyek Infrastruktur Ditunda

PROGRAM pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Buleleng terdampak akibat penyebaran wabah Covid-19. Beberapa paket pembangunan infrastruktur fisik yang memakai sumber dana APBD Buleleng yang belum dilelang maka diputuskan ditunda. Selain itu, program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memakai sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga telah distop. Hanya DAK bidang pendidikan dan kesehatan masih tetap berjalan. Namun ada beberapa indikator pembatasan. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menegaskan hal itu terkait update kasus Cobid-19, Kamis (2/4). Menurutnya, kegiatan yang didanai DAK sementara di-

tunda. Terkecuali DAK bidang pendidikan dengan indikator pembatasan masih tetap dijalankan. Demikian juga DAK bidang kesehatan memang tetap dilaksanakan namun ada pembatasan sesuai instruksi pemerintah pusat. DAK yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian (Distan), dan dinas lain, realisasinya dipastikan ditunda hingga ada instruksi lebih lanjut. ‘’DAK distop karena memang hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Termasuk tindak lanjut proyek pembangunan jalan shortcut tahap kedua tidak tahu bagaimana kelanjutannya,’’ kata Bupati. (mud)

PT Tatalogam Memproduksi Baja Ringan Antivirus PT Tatalogam Lestari, salah satu produsen baja ringan terbesar di Indonesia, memproduksi baja ringan antivirus. Perusahaan ini telah memproduksi baja ringan antivirus sejak satu bulan terakhir. Baja ringan produksi anyar itu diyakini mampu meredam perkembangbiakan virus yang menempel pada logam. Dari hasil uji laboratorium, diketahui baja ringan antivirus ini terbukti dapat menangkal berbagai macam virus, dan bakteri berbahaya termasuk virus Covid-19 yang saat ini tengah mewabah. Vice President PT Tatalogam Lestari, Stephanus Koeswandi, mengatakan produk baja ringan antivirus yang diproduksi itu dilapisi cairan antivirus khusus yang dapat menutup pori-pori baja sehingga virus tidak dapat berkembang biak di permukaannya. “Virus ini (Covid-19) bisa hidup pada permukaan logam hingga 72 jam, bahkan bisa lebih. Ini karena celah pori-pori benda tersebut jadi tempat hinggap bakteri dan virus. Virus membelah diri dan bisa bertahan lama,” jelasnya. Karena itu, Tatalogam

Putu Agus Suradnyana (PAS)

Bali Post/kmb38

Diskominfo Rancang Aplikasi Rapat ’’Online’’ Amlapura (Bali Post) Pemerintah telah mengeluarkan imbauan supaya tidak melakukan rapat yang melibatkan banyak orang di tengah pandemi Covid-19 ini. Dengan adanya intruksi itu, Pemkab Karangasem tengah merancang aplikasi rapat secara online. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) I Komang Daging, Jumat (3/4) kemarin mengungkapkan, pembuatan aplikasi itu sebagai upaya membatasi keru-

munan orang sesuai arahan dan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran virus Corona (Covid-19). Dengan adanya aplikasi online ini maka para pegawai tetap bekerja dari rumah alias work from home. ‘’Mengingat sampai saat ini masih dalam masa pencegahan Covid-19, maka kita berupaya membuat perangkat aplikasi itu supaya intruksi pemerintah yakni Work From Home (WFH) benar-benar bisa dilakukan secara nyata,’’

ucapnya. Daging menambahkan, pihaknya hanya memfasilitasi dengan menyiapkan perangkat yang bisa diakses oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karangasem. Dengan aplikasi itu diyakini memungkinkan Kepala OPD melakukan rapat perencanaan maupun lainnya dari kantornya masing-masing. ‘’Agar semua OPD bisa mengakses, maka Diskominfo memfasilitasi menggunakan aplikasi zoom meeting,’’ jelasnya.

Dia berharap, dengan menerapkan aplikasi itu dapat mengefisiensi dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan pimpinan. Komang Daging optimis dengan menerapkan aplikasi ini, semua OPD diharapkan tak ada menemui kendala dalam menerapkanya. ‘’Diskominfo sudah memfasilitasi seluruh OPD saat sosialisasi dan pelatihan literasi aplikasi. Semoga nantinya semuanya berjalan sesuai rencana,’’ harapnya. (kmb41)

Dampak Covid-19

Kegiatan Fisik Bersumber DAK Ditunda DAK Fisik TA 2020 dihentikan. Dalam surat itu, gubernur, bupati, hingga wali kota penerima DAK itu diminta menunda pengadaan barang dan jasa untuk seluruh jenis, bidang maupun subbidang. Sudah tentu, terkecuali bidang kesehatan dan pendidikan. Kebijakan itu diberlakukan baik pada proyek yang sedang berlangsung maupun yang belum dilaksanakan. ‘’Proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan fisik Bidang Bina Marga PUPR paling tinggi alokasi dananya sebab mencapai Rp 31,82 mil-

iar. Agendanya meliputi kegiatan pembangunan fisik jalan, pengawasan, hingga survei kondisi. Namun untuk proses pengadaan barang dan jasa pada program pembangunan fisik jembatan itu masih berjalan. Hanya kegiatan survei kondisi yang dihentikan pada proyek jembatan itu,’’ ucapnya. Kabid SDA I Made Wiguna menambahkan, untuk kegiatan fisik subbidang irigasi pada Bidang Sumber Daya Air PUPR juga ditunda. Untuk Bidang Sumber Daya Air itu, menyedot anggaran DAK mencapai Rp 3,64 miliar.

‘’Ada enam program subbidang. Semuanya merupakan rehabilitasi jaringan irigasi. Baik saluran primer, bangunan sadap dan bangunan terjun,’’ katanya. Wiguna manambahkan, selain program di PUPR, beberapa kegiatan di dinas lain juga mengalami hal serupa. Seperti bidang PPL sebesar Rp 4 miliar, industri kecil menengah Rp 6 miliar, pasar Rp 1,9 miliar, pariwisata Rp 4,02 miliar, keselamatan jalan Rp 1,75 miliar, dan kelautan dan perikanan Rp 1,28 miliar. (kmb41)

DINAS Pariwisata (Dispar) Karangasem terus melakukan penataan khususnya terhadap para pedagang yang berjualan di areal objek wisata yang ada di pintu masuk di Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Manggis. Saat ini, Dispar kembali membangun lapak para pedagang yang akan berjualan di lokasi tersebut. Selain dilakukan penataan lapak para pedagang, fasilitas penunjang pariwisata apa lagi yang juga dibangun di Yeh Malet itu?

ditempati empat pedagang. Pedagang yang sudah masuk 12 pedagang, dengan jumlah lapak enam unit,’’ katanya. Sedana Merta menambahkan, saat ini pihaknya masih terkendala masalah sampah. Pasalnya, pembersihan atau penanganan sampah sementara di objek itu masih dilakukan secara bersama-sama, yakni Dispar, Perhubungan dan para pedagang yang berjualan di areal di sini. Ke depan pihaknya berencana menugaskan tenaga pembersih khusus menangani sampah di tempat itu. ‘’Sementara ini kebersihan menjadi tanggung jawab ber-

sama. Kalau nanti sudah ada tenaga khusus para pedagang akan dikenai retribusi sampah berupa uang kebersihan. Kami sudah memberikan fasilitas. Selanjutnya kami meminta bantuan berupa sejumlah tempat sampah besar untuk tempat sampah para pengunjung,’’ jelasnya. Kasi Kawasan Strategis Pariwisata, I Wayan Artawan, menambahkan, tahun ini pihaknya kembali melakukan penataan. Rencananya, dibangun tourist information center (TIC) di seberang jalan tempat tulisan Pantai Yeh Malet. (eka)

Amlapura (Bali Post) Dinas PUPR Karangasem menunda sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Penundaan itu dilakukan akibat semakin merebaknya penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Karangasem, I Wayan Surata Jaya, mengungkapkan hal itu Jumat (3/4) kemarin. Sesuai surat Kementerian Keuangan nomor S-247/ MK/07/2020, kata Wayan Surata, sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa dari

Dispar Bangun Tujuh Lapak di Yeh Malet

berinovasi setiap tahun, memikirkan solusi yang dapat melapisi logam. “Karena memang kami ada di produsen hilir baja, bagian pelapisan. Maka pada kesempatan ini kami mengembangkan satu produk baja ringan antivirus, yaitu Nexalume Antivirus dan Sakura Truss Avico,” terang Stephanus, Sabtu (28/3). Nexalume Antivirus itu sendiri merupakan bahan baku baja ringan yang sudah dilapisi cairan antivirus. Kemudian di-coating tiga kali dengan nano-coating. Bahan baku ini nantinya bisa digunakan dalam berbagai keperluan. Seperti meja peralatan medis di rumah sakit, bahkan transportasi umum

yang rawan dihinggapi dan menjadi tempat berkembang biak virus pembawa penyakit itu. Sakura Truss Avico itu merupakan rangka atap baja ringan yang sudah dilapisi cairan antivirus. Rangka atap baja ringan antivirus itu diharapkan juga dapat melindungi masyarakat dari bakteri dan virus yang ditularkan dari binatang yang hidup di atap rumah, seperti tikus dan lain-lain. “Produk ini memang membuat permukaan baja ini jauh lebih aman digunakan. Jadi bisa mengurangi inhabitan rate atau tempat virus berkembang sampai 99,91 persen,” imbuhnya. (bns1)

Kadis Pariwisata I Ketut Sedana Merta mengungkapkan, tahun 2018 pihaknya telah membangun enam lapak. Pembangunan lapak itu merupakan CRS dari BPD yang dianggarkan sebesar Rp 800

juta. Sedangkan pembangunan lapak di tahun 2019 itu sebanyak tujuh lapak tambahan dengan anggaran Rp 470 juta. Namun, pengerjaan lapak itu dilakukan tahun ini. ‘’Nanti satu bangunan lapak itu akan

723 Pekerja Pariwisata Dirumahkan Singaraja (Bali Post) Tercatat 723 orang pekerja pariwisata di Buleleng saat ini telah dirumahkan oleh manajemen tempat mereka bekerja. Ini menyusul, kunjungan wisatawan ke Bali Utara semakin sepi akibat imbas penyebaran wabah Covid-19. Meski industri pariwisata di daerah ini di ambang kelumpuhan, namun sampai sekarang belum ada manajemen perusahaan yang mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Buleleng, Made Dwi Priyanti Koriawan, Jumat (3/4) kemarin mengatakan, karyawan yang telah dirumahkan itu berasal dari 13 perusahaan, baik hotel maupun restoran. Sejak menerima keputusan manajemen itu, mereka dipekerjakan dengan cara bergiliran. Rata-rata satu perusahaan mempeker-

Made Dwi Prianti Putri Koriawan jakan karyawannya antara dua sampai tiga kali selama seminggu. Di luar itu, mereka diliburkan di rumah masingmasing. Terkait pembayaran nafkah bulanan, Dwi menyebut hal itu tergantung kebijakan masingmasing perusahaan. Namun dari pemantauan dan koor-

dinasi dengan perusahaan, karyawan yang menerima keputusan dirumahkan dalam situasi darurat pandemi Covid-19 ini, menerima gaji sebesar 20 persen dari total gaji normal sebelumnya. Sedangkan mereka yang bekerja dengan sistem shift gaji yang mereka peroleh sebesar 70 persen dari gaji pokok. “Dari pemantauan kami perusahaan itu menerapkan sistem kerja shift karena situasi sulit akibat wabah Covid-19,” katanya. Di daerahnya keberadaan perusahaan saat ini, kata Dwi, tercatat 1.654 perusahaan baik skala kecil, sedang dan besar. Dari jumlah itu, total pekerja yang terserap sebanyak 13.650 orang. Sejak wabah Covid-19 itu muncul sampai sekarang, dirinya belum menemukan perusahaan yang mengambil keputusan mem-PHK para pekerjanya. (kmb38)

Bali Post/eka

BANGUN LAPAK - Dispar Karangasem membangun lapak pedagang di Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis.

Sabtu Kliwon, 4 April 2020

Seleksi Ketat terhadap Penumpang

Mengikuti Instruksi Gubernur Bali

Selanjutnya melakukan seleksi secara ketat terhadap penumpang atau barang yang turun melalui Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar. Poin lainnya, yakni kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali wilayah XII Provinsi

Bali NTB untuk ikut melarang penumpang bertujuan ke Kota Denpasar yang tidak mempunyai identitas dengan domisili di Kota Denpasar menyeberang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dan melalui Pelabuhan Penyeberangan Lembar–Padangbai. Poin terakhir agar dilakukan pembatasan operasi pelabuhan

dan mengurangi frekuensi penyeberangan. Ikut aktif memastikan secara disiplin dan jujur penumpang orang atau barang yang menuju Kota Denpasar bebas dari Covid-19. Ditanya soal kesiapan bila sampai diberlakukan darurat sipil, Dewa Rai menyatakan Denpasar sudah siap. Karena semua skenario yang akan

terjadi terkait Covid-19 ini sudah dilakukan simulasi. Bukan saja karantina wilayah, namun juga dampak-dampak ikutannya yang sudah dicover dengan baik. Bahkan, untuk ketahanan pangan pun sudah dirancang. Kebijakan ini sudah termuat dalam rancangan penerapan Lumbung Pangan dan Strategi Perlindungan Sosial.(kmb12)

Jika kondisi ini berlanjut, diperkirakan akan ada perusahaan (hotel) yang tutup, sehingga yang terjadi mereka akan bekerja di sektor informal atau bahkan tidak bekerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada Agustus 2019 tingkat pengangguran di Bali masih sangat rendah yaitu 1,5

persen dengan jumlah naker yang bekerja di sektor informal mencapai 50 persen dari total naker. Sehingga ke depan diperkirakan tingkat pengangguran akan meningkat mencapai 2 persen dengan jumlah naker di sektor informal akan lebih banyak dari kondisi saat ini. Sementara itu, tingkat kesejahteraan yang paling terdampak adalah mereka yang berada di sektor informal. Sektor ini hidupnya tergan-

tung pada aktivitas di sektor formal dan tergantung pula pada tingkat pendapatan konsumen. ‘’Kedua faktor ini sama-sama mengalami penurunan. Keluarga yang bekerja di sektor informal sangat rentan terhadap tingkat kesejahteraan sehingga dapat jatuh ke dalam golongan keluarga miskin,’’ kata Setyawan Santoso. Selain itu angka kemiskinan diperkirakan akan me-

ningkat dari 3,6 menjadi 3,8 - 4 persen khususnya terjadi pada keluarga yang kepala keluarganya merupakan pekerja sektor informal (50 persen) di bidang akmamin, perdagangan dan transportasi (total 30 persen). Untuk itu, kata Setyawan Santoso, pemerintah telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan program jaring pengaman sosial.(kmb42)

yang sering terserang batuk dan mudah terkena penyakit influenza atau tidak tahan dengan debu, sering menggunakan sapu tangan untuk menutup hidung dan mulutnya (dililitkan dan diikat ke belakang leher) manakala harus bepergian melewati ruang publik (memakai sepeda, sepeda motor atau sebagai penumpang kendaraan umum/dokar). Kelihatannya ini berhasil di masa lalu karena banyak yang memakai alat itu. Maka, jika masker yang dicari itu tidak ada, sulit dan mahal, tidak salah apabila meminjam pola lama ini untuk melindungi diri dari paparan droplet itu. Sebagai sebuah kebutuhan sosial publik yang demikian luas dan vital, maka seandainya mau, hal ini pun dapat dijadikan sebagai sebuah atraksi politik. Namun, sangatlah tidak etis apabila semata-mata karena kebutuhan publik, lantas masker dipakai sebagai alat politik. Jika tidak salah, Iwan Fals pernah menyoroti soal masker, para politisi dan partai politik. Di sini, menjadi politisi atau keberadaan partai politik memang serba salah. Sebab, jika terjun ke lapangan, akan ada komentar tentang politisasi masker atau politisasi Covid-19. Risiko politisi me-

mang seperti ini. Namun, apa pun namanya secara faktualteoretik sesungguhnya politisi dan partai politik berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka mempunyai massa dan konstituen yang jelas, mereka juga mengetahui kondisi konstituennya. Jika partai politik atau politisi sampai tidak mengetahui kondisi sosial konstituennya, maka sungguh keterlaluan. Pencegahan penyebaran Covid-19 ini berasas pada kondisi sosial, dan salah satu yang paling diperlukan adalah masker. Ini merupakan bahan paling dasar untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Maka, jika sebelumnya politisi menyumbang dana besar-besaran untuk balai banjar atau pura, maka memberikan sumbangan masker atau sapu tangan atau mendorong pembuatan masker kain oleh para pemilik garmen, seharusnya bukanlah merupakan pekerjaan sulit dan berbiaya besar. Jika itu tidak mampu dilakukan, lagi-lagi politisi akan mendapat sorotan. Bisa dikatakan tidak punya modal, tidak ‘’berotot kekar’’, atau pinjaman di banknya sudah terkuras habis. Sekali lagi, katakan secara jujur kepada masyarakat bahwa jika hendak menyumbang masker, bahwa

itu dilakukan murni kemanusiaan, bukan politisasi Covid. Lembaga lain yang seharusnya secara lebih mudah untuk membantu memberikan sumbangan masker adalah organisasi masyarakat yang lebih mudah dikenal dengan sebutan ormas. Mungkin secara kelembagaan maupun perorangan, ormas ini modalnya tidak begitu banyak. Tetapi fungsionalnya jelas untuk membantu masyarakat. Sekaranglah saatnya digunakan kekuatan ‘’otot kawat balung besinya’’ untuk bergerak membantu masyarakat mendapatkan dan mengedarkan masker. Daripada ‘’otot kawat dan balung besinya’’ itu dipakai bukan-bukan di jalan raya, lebih baik dipakai sebagai penyalur bantuan masker kepada masyarakat yang memerlukan. Dari sinilah kelak akan terlihat manfaat dan daya guna dibangun dan dibentuknya ormas itu oleh masyarakat. Ormas ini sangat potensial untuk bergerak memberikan bantuan-bantuan sosial pada saat kondisi seperti sekarang ini. Jika ormas mau bergerak secara positif, desa adat akan lebih ringan pekerjaannya, tidak dibebani berbagai pekerjaan yang sebelumnya belum pernah di-handle.

Ia mengakui, pemeriksaan di Padangbai diperketat. Bila nantinya ada warga dari luar Bali yang datang ke Bali, maka pihaknya akan meminta mereka untuk kembali pulang ke daerahnya. Bagitu juga sebaliknya, dari Bali hendak menuju keluar Bali. ‘’Kami tanyakan warga yang datang. Bila ada penumpang dari luar Bali datang, maka menolak dan menyarankan mereka untuk kembali. Bagitu juga sebaliknya. Kecuali mereka memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Upaya itu dilakukan untuk menindaklanjuti imbauan pemerintah membatasi warga keluarmasuk Bali di tengah situasi sekarang ini,’’ tegasnya. KSOP Pelabuhan Padangbai Ni Luh Putu Eka Suyasmin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas di Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk secara bersama-sama melaksanakan instruksi dari Gubernur Bali untuk mengurangi, membatasi, menunda masyarakat yang hendak bepergian keluar Bali maupun masuk ke Bali di tengah pandemi Covid-19 guna memutus rantai menyebaran virus itu semakin meluas. ‘’Penduduk di luar tak boleh pergi ke Bali. Begitu juga penduduk NTB yang tinggal di Bali juga telah diminta untuk tak pulang kampung selama pandemi ini. Sekarang situasi di Pelabuhan Padangbai sepi, kecuali kendaraan pengangkut logistik tetap beroperasi,’’ tegasnya. Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengaku siap mengikuti segala isi Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Bali. ‘’Kabupaten Karangasem siap mengikuti instruksi itu. Kebijakan itu kami gunakan sebagai panduan apa yang akan kami lakukan di daerah,’’ ujarnya. Dalam kaitannya dengan warga yang keluar-masuk Pulau Bali melalui Pelabuhan Padangbai, kata Artha

BIRO JASA

SERVICE

RUMAH MAKAN

Pengangguran akan Meningkat

Mengubah Perilaku Sosial

Dengan demikian, sebagai warga masyarakat yang secara jujur harus dikatakan masih gagap dalam mengubah perilaku sosial, mau tidak mau masker menjadi kebutuhan utama sebagai penangkal penyebaran dan penangkal terpaparnya virus. Memang benar apabila dikatakan oleh para ahli, orang sehat tidak perlu memakai masker. Kalaupun dalam konteks kesehatan itu benar, tetapi secara sosial pernyataan ini pun bisa terpelintir menjadi ucapan politis sebagai respons atas kegagalan kita semua (termasuk pemerintah) dalam menyediakan masker di lapangan. Padahal masker merupakan kebutuhan paling dasar. Jadi, adanya masker ini merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Mengatur jarak sosial pada masyarakat yang sudah terbiasa ‘’hidup bergerombol’’ cukup sulit dan tidak sebanding dengan kekuatan dan daya sebar sosial dari virus Corona ini. Dari titik ini, masker menjadi penting dan amat membantu mengurangi penyebaran virus Corona ini. Di masa lalu, ketika penggunaan masker belum begitu populer, anggota masyarakat

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dipa, pemeriksaan warga yang hendak masuk dan keluar sudah diperiksa secara ketat. Mulai kesehatan, keperluan dan yang lainnya. Untuk itu, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan semua stakeholder, mulai dari petugas pelabuhan, kepolisian, TNI, desa adat serta OPD dari Pemkab Karangasem dalam hal ini Dinas Perhubungan. ‘’Kalau pemeriksaan sudah diperketat, maka kita yakin tidak ada warga luar Bali lalu-lalang ke Bali di tengah situasi Covid-19 ini. Sementara untuk mobil pengangkut logisitik sesuai aturan tidak diberlakukan kebijakan ini. Logistik tetap berjalan, namun orangnya yang harus diperiksa kesehatannya secara ketat untuk menghindari penyebaran Covid-19. Siapa tahu sopirnya membawa virus, itu kan bahaya. Termasuk mengecek barang bawaan. Karena, siapa tahu di tengah kondisi ini, dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik, salah satunya penyelundupan narkoba. Intinya, pemeriksaan dilakukan secara selekfif,’’ jelasnya. Di Pelabuhan Gilimanuk, mulai Jumat kemarin juga dilakukan pemeriksaan secara ketat kepada warga yang mau masuk Bali. Petugas pelabuhan selain mengecek KTP juga melakukan penyemprotan disinfektan dan menjalani pengukuran suhu tubuh. Bupati Jembrana Putu Artha mengatakan siap menjalani instruksi Gubernur dengan memperketat migrasi penduduk ke Bali. ‘’Tujuannya sangat baik untuk menghindari dan memutus penyebaran Covid-19,’’ tegasnya. Artha ingin protap yang dilakukan di Gilimanuk juga sama dengan yang diberlakukan di Pelabuhan Ketapang. Aparat di Gilimanuk menolak warga ke Bali yang berasal dari zona merah di Jawa. Sementara itu, penerbangan di Bandara Ngurah Rai tetap beroperasi secara normal. Dengan diterbitkannya Peraturan Menkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, Jumat (3/4) kemarin, aktivitas pen-

erbangan di Bandara Ngurah Rai tetap beroperasi normal. Menurut Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV Bali Puguh Lukito, pelarangan dimaksud adalah terkait dengan pelarangan sementara mendarat maupun transit bagi WNA. Kendati demikian, kata Puguh Lukito, dengan terbitnya peraturan tersebut bukan berarti aktivitas Bandara Ngurah Rai harus tutup. Sampai saat ini memang belum ada rencana dari pihak Otoritas Bandara maupun penyelenggara bandara untuk penutupan bandara. ‘’Saat ini saya sampaikan, bandara tetap buka dan beroperasi melayani penerbangan domestik dan internasional,’’ katanya. Namun, Puguh Lukito mengakui terdapat penurunan relatif signifikan dari penerbangan. Bahkan, saat ini untuk penerbangan reguler maupun charter ada beberapa penerbangan untuk pemulangan WNI yang bekerja di sejumlah negara maupun pemulangan WNA yang masih ada di Bali. Kasus Positif Bertambah Sementara itu, kasus positif Covid-19 di Bali kembali mengalami kenaikan per Jumat (3/4) pukul 12.00 WIB. Kenaikan jumlah kasus itu bisa dilihat di situs BNPB dengan alamat http://covid19. bnpb.go.id/. Jumlah kasus di Bali secara akumulatif mencapai 27 pasien. Ini artinya jika dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 25 kasus, ada penambahan sebanyak 2 kasus positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, kenaikan kasus harian penderita Covid-19 di Indonesia juga mengalami kenaikan signifikan. Angkanya hampir mencapai 200 kasus. Menurut Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, jumlah kasus yang dilaporkan selama 24 jam terakhir mencapai 196 kasus, sehingga totalnya secara akumulatif mencapai 1986 dari sebelumnya 1.790 kasus. (Tim BP)

Dbthkan PRT 1 Cewek,1 Cowok,u/ Rumah di Sanur SMS:08123877799

B.BP.001.04.20.0000009

KEHILANGAN Hlg STNK Nopol L6953WD, An: Inta Rosdijanti P, 087722211511

B.BP.001.04.20.0000042

RUPA-RUPA

BALI POST.COM - RADIO GLOBAL 96,5 FM Print & On Line Radio HARIAN @balipost_com @balipostcom web: www.balipost.com balipost Global 96,5 FM

www.radioglobalfmbali.com globalfm bali globalradiobali

Terbit/disiarkan : Selasa, Rabu, dan Jumat

JENIS PAKET HARIAN BALI POST RADIO GLOBAL

}

PAKET

1 kolom x 50 mm Bronze 12 x siar / bulan 500.000,- / 20 kali 1 menit 1 kolom x 100 mm Silver 24 x siar / bulan Adlib 1.000.000,/ 20 kali Spot 1 menit 1 kolom x 150 mm Gold 36 x siar / bulan 1.500.000,- / 20 kali BAGIAN IKLAN JL. KEPUNDUNG 67 A DENPASAR : email: iklanbp@yahoo.co.id atau iklan@balipost.com atau WA: 081082411818 Telp. (0361) 225764

- OTOMOTIF - FASHION - TRAVEL AGENT - PROPERTY - SALON/SPA - FURNITURE - HOTEL - ASESORIS - KULINER - BIRO JASA - SERVICE

Sabtu Kliwon, 4 April 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Kebijakan Lokal yang Dapat Menginspirasi SEKALI lagi harus kita katakan bahwa pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah dalam menghadapi penyebaran Covid 19 ini, tidak terlalu sukses. Kita sadar dan memahami mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown untuk negara karena itu akan dapat menimbulkan kepanikan sosial. Lebih tertumpu kepada kesiapan masyarakat sesungguhnya keberhasilan lockdown tersebut. Bisa dibayangkan misalnya, bahwa sekarang hampir semua rumah tangga sudah memiliki alat pendingin (kulkas). Akan tetapi, toh juga setiap hari kita lihat anggota masyarakat yang lebih suka membeli sayur atau daging di pasar. Padahal dengan alat pendingin itu, kita mampu menyimpan daging atau sayuran selama tiga hari. Jadi, masyarakat kita sesungguhnya tidak terdidik dengan modernisasi. Jika kemudian lockdown dilakukan ke seluruh negara, bukan tidak mungkin akan chaos. Masyarakat membeli ramairamai bahan makanan, padahal mereka untuk tiga hari saja tidak terlatih untuk menyimpan makanan, apalagi dua minggu, sebulan dan seterusnya. Bahwa kemudian ada beberapa wilayah yang melakukan karantina secara mandiri, maka ini sesungguhnya kelihatan sebagai sebuah protes kepada pemerintah pusat. Tidak apa-apa jika itu dilihat sebagai sebuah protes, tetapi tetap kita pandang sebagai sebuah langkah positif. Sesungguhnya inilah yang harus dilakukan. Negara terlalu besar untuk mengurusi masalah sampai wilayah ini. Jika kemudian wilayah yang mampu melakukan, pasti akan lebih efektif. Kita salut atas wilayah-wilayah, kelurahan, desa, bahkan gang yang melakukan pembatasan. Inilah yang paling efektif. Dan kita harap itu mampu memberikan inspirasi kepada wilayah-wilayah yang lain. Di sini pasti pihak pemuda, tokoh masyarakat akan ikut membantu dan jalannya akan bertambah efektif. Negara jelas sulit mengatur rigid sampai pada titik ini. Masyarakat juga secara mandiri melakukan kebijakan jam malam di beberapa tempat. Kita juga apresiasi terhadap hal ini. Jam malam merupakan cara yang bagus untuk mencegah interaksi sosial yang lebih jauh. Sangat efektif untuk mencegah penyebaran Covid. Jika misalnya itu ditambah lagi dengan pembatasan waktu bepergian, misalnya tidak boleh keluar antara jam 10.00 sampai jam 15.00 Wita dan kemudian mulai pukul 21.00 sampai pukul 05.00 Wita tentu akan lebih baik. Mari kita biarkan berbagai ide muncul dan inspirasi yang keluar dan kita kemudian mencontoh ide-ide yang positif. Tentu saja hal pokok yang diperlukan sekarang adalah masker. Kita kesal dengan kondisi hilangnya masker di lapangan. Namun, untunglah beberapa pihak telah dengan cerdas mempunyai ide untuk membuat masker dengan kain dan kemudian mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker yang dapat dibuat secara mandiri. Kiranya masker masih sangat diperlukan untuk mengatasi Covid-19 di Indonesia. Masyarakat kita masih belum paham benar bagaimana harus bersikap dan bertindak di kala ada masalah besar seperti sekarang. Masker itu akan memberikan bantuan lebih maksimal untuk menanggulangi penyebaran. Bagaimanapun, kita berharap agar wabah ini segera berlalu dan mampu memberi pelajaran kepada kita semua. Banyak pelajaran dapat kita petik dari sini.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Pembatasan Jam Operasional Pasar Malam

Setiap kota dan kabupaten di Bali memiliki pasar malam atau pasar senggol. Dalam pandemi Covid-19 ini ternyata pasar malam tetap buka hingga dini hari. Ini menurut saya segera perlu ditertibkan karena pasar malam selalu ramai dikunjungi orang. Perlunya pembatasan jam operasional pasar malam karena di lokasi ini orang dengan latar belakang berbeda bertemu. Lihat saja Pasar Asoka atau pasar malam Kereneng, seakan-akan dibiarkan berjalan seperti ketika situasi normal. Kepala pasar dan pemegang kebijakan mestinya rela penerimaan di pasar ini menurun sementara. Jarak pedagang dengan pedagang tetap seperti semula, tak ada istilah social distancing. Padahal hal ini menjadi kunci utama kita menjaga Bali jangan sampai menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia. Ayo bergerak... amankan semua warga Bali. Dengan pembatasan jam operasional dinilai langkah demokratis, pedagang diberi kesempatan berjualan, masyarakat bisa menikmati hidangan kuliner dan memenuhi kebutuhan lainnya serta pemkab/ pemkot tetap mendapatkan pemasukan.

POJOK

Nang Eca Kesiman

Grafis : Putu Suarsana

Sinyal Kuat, Biaya Hemat

SEJUMLAH orangtua siswa mulai mengeluhkan biaya tambahan untuk membeli kuota internet akibat kebijakan belajar dari rumah secara online. Keluhan semacam ini wajar mengingat biaya internet di Indonesia tergolong mahal dan sinyal yang belum stabil, bahkan blankspot di beberapa titik. Namun, di tengah kekhawatiran penyebaran Covid-19, mau tidak mau orangtua siswa harus menyediakan dana ekstra untuk internet. Maklum, sejauh ini pemerintah belum punya skema bantuan untuk itu. Netizen menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini di akun Facebook @balipost. Sebagian netizen mengingatkan, belajar dengan metode online penting diterapkan guna menjamin kesehatan siswa. Makanya, orangtua siswa harus siap berkorban kuota. Orangtua siswa juga diminta kreatif mengakali biaya internet, misalnya menggunakan layanan provider yang menawarkan paket promo. Apa pun kendala saat ini, pandemi Covid-19 telah memperkenalkan ke banyak siswa dan orangtuanya mengenai pembelajaran online. Inilah momen masyarakat melihat gambaran mengenai sistem belajar di era digital. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa di era digital, internet adalah kebutuhan vital. Makanya, netizen berharap ke depannya sinyal internet selalu kuat, bahkan hingga ke pelosok. Tak kalah penting, biayanya juga harus hemat. Itha Jasmine Apa bedanya dengan orangtua beli paket buat sosmed, satu paket kuota bisa buat semuanya. Jangan suka melebih-lebihkan gitu, kecuali orangtua enggak punya sosmed baru ngeluarin biaya tambahan karena harus beli HP baru.

Wayan Adi Surianta Kan ada 30 GB gratis dari provider tertentu tapi cuma buat mengakses aplikasi pembelajaran online seperti Ruang Guru, dan lain-lain. Goesde Niki Supaya tidak pusing, sekalian ti-

dak disekolahkan anaknya. Simpel. Mangku Teguh Teddy Budha Tidak semua sekolah pakai Ruang Guru. Sekolah anak saya tidak pakai Ruang Guru, pakai aplikasi Edmodo di SMPN 3 Denpasar dan pakai aplikasi video call di

aplikasi Zoom Focus di JB School Kuta. Tidak gratis kuotanya.

Maya Danawa Mule Greget Tolong usulkan internet gratis atau paling tidak diskon, promo murah dan sejenisnya karena saat ini internet perannya sangat vital. Tsai Yolanda Sudah ada 30 GB free untuk belajar online di Ruang Guru. Gede Ngurah Pasang fiber di rumah, aman murah meriah sebulan. Ujian anak saya SMP lancar. Saya main PUBG, mobil lancar push rank.

Teddy Budha Mangku Teguh Ya biaya kuota bertambah, apalagi ada sekolah swasta yang

pakai metode video call atau video conference untuk belajar antara guru dan murid-muridnya dari jam 8 pagi sampai dengan 10 pagi. Ratu Niang Mecaling Jangan terlalu manja, jro. Putra Dimadya Ya kan tidak lagi ke luar uang untuk bekal harian. Biaya bensin motor berkurang. Kalau ada orangtua yang model seperti ini, suruh saja tidak usah sekolahkan anaknya. Putu Rika Mumpung di rumah saja, ganti kuota reguler dengan paket wifi. Jadi, satu untuk semua. Agung Diah Benarnya internet digratiskan ya atau diskon.

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Desa Adat Panjer Antarkan Pasar Nyanggelan Berstandar SNI SEJUMLAH kebijakan yang dilakukan Desa Adat Panjer, Denpasar Selatan, sejatinya sudah mengarah pada program yang diharapkan Gubernur Bali Wayan Koster melalui Program Pembangunan Semesta Berencana. Mengingat, sejak lama Panjer dengan sembilan banjar adat ini sudah melakukan penataan di berbagai bidang, baik menyangkut parahyangan, pawongan dan palemahan. Kini, setelah komitmen tersebut lebih jelas dan ada payung hukumnya berupa perda, semua kegiatan yang dilakukan desa adat dipastikan lebih fokus dan terarah. Bendesa Adat Panjer A.A. Ketut Oka Adnyana, S.ST., M.Si. ditemui belum lama ini mengakui apa yang dilakukan desa adatnya sejatinya sudah sejalan dengan program yang digulirkan Gubernur Bali Wayan Koster. Karena pihaknya sudah sejak lama telah melakukan berbagai penataan di bidang parahyangan, pawongan dan palemahan. ‘’Kini kita akan lebih mematangkan kembali apa yang sudah ada,’’ ujar Oka Adnyana. Dalam hal penataan parahyangan, dilakukan lebih awal. Demikian pula dalam penataan masalah pawongan yang menyangkut masalah kependudukan. Di Panjer telah dikelola dengan baik, warga wed maupun krama tamiu dan tamiu. ‘’Ini sudah diatur dengan baik dan berjalan sampai sekarang,’’ jelasnya. Dikatakan, dengan adanya alokasi dana Rp 300 juta untuk masing-masing desa adat di Bali, termasuk Panjer, dinilai akan sangat membantu program kerja yang akan dilaksanakan desa adat. Terlebih, sudah ada panduan dalam mempergunakan dana tersebut. Baik untuk program rutin maupun kegiatan yang berkaitan dengan desa adat yang lebih inovatif. Oka Adnyana mengatakan, dalam penggunaan dana alokasi desa adat tersebut, sudah ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan.

Di antaranya menggali potensi seni di desda adat, melakukan pembinaan terhadap seni sebunan, serta pelaksanaan bulan bahasa. Dalam kegiatan pembangunan sumber daya manusia, dilakukan dengan pembangunan sektor pendidikan. Untuk desa adat diharapkan membangun PAUD dan TK yang bernapaskan agama Hindu. ‘’Untuk bidang pendidikan ini kami sudah punya PAUD dan TK, sehingga akan mematangkannya saja,’’ jelasnya. Penekanan lain yang diharapkan oleh Gubernur dalam konteks penataan ekonomi desa adat, yakni pengembangan BUPDA (Baga Utsaha Padruen Desa Adat). BUPDA ini digarap berkaitan dengan badan usaha yang sudah ada, seperti pasar dan LPD. Sedangkan unit-unit lain yang dikelola seperti parkir serta kegiatan lainnya yang serupa. Prestasi yang telah dilakukan selama ini, yakni Panjer sudah mampu mengelola pasar tradisional menjadi pasar yang berstandar SNI. Pasar ini juga sudah mendapat bantuan dana revitalisasi dari Kementerian Perdagangan RI. Mengingat, pasar rakyat (tradisional) merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional. Pemerintah pun terus berupaya mengangkat citra dan merawat eksistensi pasar, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas. Harmonisasi antara strategi dan implementasi program ini pun terus diperkuat untuk lebih mengoptimalkan kinerja pasar sebagai peng-

Pengamanan Gilimanuk dan Padangbai diperketat. - Rakyat pasti setuju. *** 1,2 juta naker terdampak akibat Covid-19. - Tak ada pilihan lain. *** Tingkat kesejahteraan warga menurun signifikan. - Sudah pasti, tinggal rancang solusi. Bali Post/ara

PASAR - Salah satu sektor penggerak ekonomi krama desa adat yakni Pasar Nyanggelan.

gerak perekonomian rakyat. Salah satu yang dilakukan yakni revitalisasi. Pasar Nyanggelan berdiri di lahan pelaba Pura Dalem Panjer seluas 4.595 meter pesegi, kini telah mampu sebagai penggerak perekonomian desa. Pasar ini juga berperan sebagai penyangga ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi warga setempat. (ara)

Bali Post/ara

Bendesa Panjer A.A. Ketut Oka Adnyana, S.ST., M.Si.