Edisi 25 November 2017 | SuaraNTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

16 HALAMAN NOMOR 213 TAHUN KE 13

SUARA NTB

SABTU, 25 NOVEMBER 2017

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Hari Guru Nasional 2017 & HUT Ke-72 PGRI

Peningkatan Sumber Daya Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali. H. Arahim, M.Pd., menyampaikan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2017 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 PGRI sebagai tahun kebangkitan semangat, motivasi, kreativitas, keterampilan, dan inovasi guru. Berbagai komponen itu merupakan bagian pendukung peningkatan sumber

daya guru melalui pengembangan profesinya. Berdampak pada peningkatan mutu pendidikan NTB. ‘’Sehingga dengan demikian, kesiapan yang lebih matang yang terstruktur oleh guru yang bersangkutan, akan membawa implikasi, perubahan perbaikan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTB, menuju akselerasi pendidikan di NTB pada umumnya,’’ kata Ali.

HGN dan HUT ke-72 PGRI diperingati pada 25 November, hari ini. Menurut Ali, dalam menunjang atau mendukung pengembangan profesi guru, sudah tentu pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus mendukung ketersediaan anggaran. Baik untuk kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas, kelompok kerja guru sekolah dasar. Maupun

musyawarah guru mata pelajaran di tingkat SMP, SMA, SMK, MTs maupun MA. Dengan demikian, gerakan secara bersama-sama di dalam wadah yang telah dimiliki guruguru itu, akan memberikan dampak untuk tercapainya standar pendidikan. “Kita dapat mengikuti provinsi lain yang sudah lebih dulu maju. Ketertinggalan ini sedikit demi sedikit bisa kita kikis,” ujar Ali.

Diperlukan Modul Disinggung terkait dengan hasil UKG guru di NTB yang masih berada di bawah rata-rata nasiona? Ali mengatakan, perlu ditinjau kembali tentang ada silabus atau materi yang disiapkan pada jenjang sekolah. Bersambung ke hal 15 Drs. H. M. Ali. H. Arahim, M.Pd. (Suara NTB/ist)

BPK Kantongi Kerugian Negara

Kejari Loteng Bidik Tersangka Kasus Perusda Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya tuntas melakukan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB). Setelah audit ini, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Kejari Loteng) yang menyidik kasus ini, akan segera menetapkan tersangka. lakukan penetapan tersangka dalam kasus ini,’’ ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan

Basri, SH, MH. Ia menyebutkan, kepastian adanya kerugian negara itu setelah pekan kemarin mendatangi Kantor BPK Per-

(Suara NTB/yon)

‘Kejaksaan Negeri Loteng kini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK RI. Setelah itu, bisa di-

wakilan NTB Jalan Udayana Mataram. Setelah membutuhkan waktu cukup lama, akhirnya audit tuntas dan didapat kesimpulan auditor mengantongi kerugian negara. ‘’Hasil koordinasi kami, LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) sudah jadi. Tinggal finalisasi pimpinannya. Dalam minggu minggu ini mudah mudahan sudah

diserahkan,’’ kata Hasan Basri kepada Suara NTB. Jika sudah diterima, maka pihaknya tinggal menindaklanjuti ke tahap berikutnya. Tahap dimaksud Basri, pengembangan penyidikan dan terbuka peluang ditetapkan tersangka. ‘’Tentu ini (audit) akan jadi alat bukti kami untuk melengkapi penyidikan. Bersambung ke hal 15

DARURAT - Jembatan darurat yang berhasil dibangun pada masa tanggap darurat.

TO K O H Komunikasi dengan DPRD BELUM tuntasnya pembahasan Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi atensi Pemprov NTB. Apalagi bulan Januari 2018 tinggal sebulan lebih. Itu artinya, pembahasan nota keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 harus disegerakan. Terkait hal ini Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH., MSi., langsung bergerak cepat dengan berkomunikasi dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD NTB agar pembahasan nota keuangan dan raperda APBD segera diselesaikan. ‘’Beberapa waktu lalu, (Suara NTB/ham) saya terus berkomunikasi H. Muh. Amin dengan pimpinan dan anggota DPRD sebagai mitra pemerintah. Bentuk komunikasi ini harus berjalan pada koridor peraturan perundang-undangan. Bersambung ke hal 15

Banjir Bandang Lotim Telan Kerugian Rp 30 Miliar Lebih Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mulai menghitung kerugian dampak banjir bandang yang menerjang empat kecamatan. Dari penghitungan sementara bersama instansi terkait, diperkirakan kerugian dampak banjir tersebut sekitar Rp 30

KO M E N TTAA R Polda NTB Dibantu KPK KPK berkoordinasi dengan Polda NTB terkait penanganan kasus korupsi yang belum tuntas. Kesulitan penyidik menangani kasus sulit dicarikan jalan keluar. ‘’Sesama penegak hukum saling tukar menukar informasi seingga bisa memperlancar apabila tidak tertangani. Supaya penanganan bagus, tuntas,’’ ungkap Wakapolda NTB, Kombes Pol.Tajuddin, Jumat (24/11). KPK melalui tim unit kerja koordinasi dan supervisi Deputi Penindakan bertatap muka dalam pertemuan dengan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Tajuddin mengatakan, KPK memberi masukan kepada penyidik tentang penuntasan penanganan kasus korupsi yang kini sedang ditangani. Bersambung ke hal 15 Tajuddin (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rus)

Dua Pejabat Lingkup Pemprov NTB Digeser Mataram (Suara NTB) Dua pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov NTB digeser dari jabatannya. Dua jabatan ini masing-masing, jabatan Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB dan Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB. Pelantikan dan pengukuhan pejabat ini dilakukan Wakil Gubernur H. Muh. Amin, SH., MSi, dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, Jumat (24/11). Jabatan Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB dipercayakan kepada Drs. H. Imhal yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Sementara pejabat sebelumnya Drs. Bachrudin, MPd., menjadi pejabat

Widyaiswara Utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah NTB. JabatanyangditinggalH.Imhal

diisidr.NurhandiniEkaDewi,SpA., MPH., yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Wagub H. Muh. Amin melantik dan mengambil sumpah pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov NTB, Jumat (24/11) sore.

miliar lebih. Demikian disampaikan, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. Napsi yang dikonfirmasi di Kantor Camat Keruak yang menjadi lokasi Posko Utama penerimaan bantuan korban banjir Lotim, Jumat (24/11). Ia mengungkapkan, masa tanggap darurat hingga 24 November 2017, sudah selesai. Bersambung ke hal 15

SERAHKAN BANTUAN - Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan disaksikan Sekretaris Daerah H. Rohman Farly di Kantor Bupati Lotim, Jumat kemarin.

BPKP Target Audit Rampung Desember Mataram (Suara NTB) Tiga Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah dimintai keterangan dalam rangkaian audit kerugian negara kasus merger menjadi PT. BPR. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) target rampungkan audit Desember mendatang. Tim telah turun ke lapangan untuk memperoleh sejumlah dokumen pelengkap penyidikan Kejaksaan, meminta keterangan para direktur dan karyawan lainnya. Tiga BPR yang disasar uditor, diantaranya BPR Lombok Timur (Lotim), BPR Lombok Barat

(Lobar), BPR Lombok Tengah (Loteng) dan BPR Bima. Korwas Investigasi BPKP NTB Ngatno Jumat (24/11) mengatakan, sisa waktu di tahun 2017 akan dimaksimalkan tim audit. Temuan kerugian keuangan negara kasus dugaankorupsimergerPTBPR NTB ditargetkan rampung Desember nanti. Untuk itu, tim auditor bekerja keras melengkapi sejumlah dokumen. ‘’Kita terus bekerja keras agar hasil audit potensi kerugian negara dalam merger PT BPR NTB bisa rampung dan diserahkan ke Kejati NTB,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

Normalisasi Saluran Air MENGANTISIPASI datangnya musim hujan di akhir tahun ini, kelurahan Pagesangan telah mulai siap sedia. Lurah Pagesangan, Ida Bagus Made Arya, mengatakan dirinya sudah menghimbau kepada setiap kepala lingkungan untuk bersiap siaga akan adanya cuaca ekstrem. “Tetapi selama ini belum pernah kejadian banjir di sini (Pagesangan), tidak seperti di tempat lain,” ujanya, Jumat (24/11). Arya menjelaskan jika terjadi hujan besar, hanya terjadi genangan saja yang melanda lingkungannya. (Suara NTB/uul) “Terutama di kantor lurah Ida Bagus Made Arya yang lokasinya lebih rendah dibandingkan jalanan,” ujarnya. Tetapi genangan tersebut akan hilang setelah hujan berhenti, sehingga tidak menjadi masalah. “Kali Unus yang mengaliri daerah ini juga masih mampu untuk menampung aliran air dari hulu,” tambahnya. Hanya jika hujan deras, selain kantor lurah, genangan juga melanda masyarakat yang tinggal di dekat jembatan serta pasar Pagesangan. “Tetapi tidak berpengaruh karena genangan akan masuk ke kali,” kata Arya. Ia menambahkan hanya di lingkungan Pagesangan Indah yang menjadi perhatiannya karena sering tergenang air. “Sebenarnya saluran airnya hanya menggenangi jalan, bukan perumahannya tetapi itu yang kita antisipasi,” ujarnya. Ini disebabkan saluran yang berada di sana mengalami pengendapan sehingga berpengaruh terhadap aliran air. “Oleh karena itu, di tahun depan kami berencana untuk menormalisasi saluran air yang ada di sana,” kata Arya. Normalisasi ini dilakukan agar nantinya warga yang berada di sana tidak merasa terganggu dengan adanya genangan. “Kepala lingkungannya yang merekomendasikan usulan normalisasi tersebut,” kata Arya. Usulan itulah yang nantinya akan diupayakannya bisa terealisasi di tahun depan. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sejumlah Pejabat Pemkot Mataram Berpotensi Didemosi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 36 pejabat eselon II lingkup Pemkot Mataram akan dilakukan evaluasi kinerja selama empat hari kedepan. Dari hasil evaluasi tersebut, sejumlah pejabat berpotensi kena penurunan pangkat (demosi). Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito melalui Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, Jumat (24/11) menjelaskan, evaluasi kinerja pejabat jadi salah satu bagian

yang dilakukan selama setahun di samping evaluasi lainnya. Sekda Mataram, kata Yoyok sapaan akrabnya, menginginkan evaluasi atau assessment pejabat melibatkan pihak ketiga atau tim assesor. “Pak Sekda mau evaluasi melibatkan pihak ketiga,” kata Yoyok.

Disebutkan, ada 36 pejabat eselon II bakal dievaluasi kinerja mereka selama setahun. Meski diakui assessment ini tidak ada kaitannya dengan rencana mutasi Desember atau Januari mendatang. Tetapi, dari hasil evaluasi pejabat bisa dipromosi bahkan demosi. “Bisa saja promosi atau

demosi,” jawabnya. Perintah demosi atau promosi pejabat berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Penjelasan teknis terkait pelaksanaan regulasi itu belum ada dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Pemkot Mataram menggunakan cara sendiri dalam evaluasi tersebut. Yoyok menambahkan, pelaksanaan assessment digelar

selama Senin - Kamis. “Kita mulai hari Senin,” ucapnya. Dikonfirmasi terpisah, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia membenarkan adanya evaluasi pejabat yang melibatkan tim assesor. Namun demikian, ia menolak memberikan komentar lebih detail. Alasannya kata Evi, ia juga bagian yang akan dievaluasi. “Pak Sekda yang berwenang jawab, karena saya bagian yang akan dievaluasi,” terangnya. (cem)

Pertanyakan Anggaran Destinasi Wisata

(Suara NTB/fit)

KOMISI IV DPRD Kota Mataram mempertanyakan penataan destinasi wisata saat rapat kerja dengan Dispar (Dinas Pariwisata) Kota Mataram. ‘’Masalah pemeliharaan destinasi kan sudah ada. Ada destinasi budaya dan ada destinasi alam. Tapi kemarin itu ndak kita tahu yang dimaksud destinasi yang mana,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Suriadi menyarankan Dispar membuat pola pemeliharaan destinasi yang terukur. ‘’Bagaimana sih kebutuhan dari pemeliharaan destinasi ini,’’ cetusnya. Karena seperti diketahui, destinasi wisata di Mataram terbatas. ‘’Kok malah minta anggaran pemeliharaan,’’ tanyanya. Seharusnya dibuat perencanaan atau perhitungan kebutuhan destinasi wisata di Mataram. Untuk itu, komisi yang membidangi masalah pariwisata ini menyarankan kepada Dispar Kota Mataram agar membuat perencanaan yang matang terkait hal itu. Komisi IV, lanjut Suriadi, juga menyarankan Dispar memperbanyak praktik. Karena bagaimanapun pariwisata itu menjual rasa maupun cinderamata. Seperti keberadaan resort atau tempat menginap maupun sajiansajian kuliner khas daerah ini. Untuk itu, anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional ini mendorong Dispar Kota Mataram memikirkan bentuk kreasi yang berbeda dalam mengelola pariwisata Kota Mataram. Maksudnya adalah agar kunjungan wisatawan terus bertambah. ‘’Kita tiap tahun melakukan promosi. Belum lagi Festival Mentaram, tapi data kunjungan wisatawan yang datang ke sini belum kita ketahui,’’ akunya. Suriadi berharap bahwa kreasi dari model promosi harus banyak ragamnya. ‘’Jangan monoton,’’ imbuhnya. Suriadi menyarankan kalaupun melakukan promosi pariwisata, tidak pada daerah yang sudah mengenal Lombok. ‘’Jangan promosinya ke daerah yang sudah mengenal Lombok. Harus ke daerah-daerah yang belum kenal Lombok,’’ ucapnya. Misalnya promosi dilakukan ke wilayah Kalimantan seperti ke Kutai Kartanegara ataupun ke wilayah Sumatera. ‘’Karena di sana wilayah kaya,’’ sebutnya. Sehingga, kalau promosi diarahkan pada daerah yang sudah mengenal Lombok, dinilai mubazir. ‘’Tapi apalah artinya promosi kalau yang dinikmati, yang dirasakan sama wisatawan itu belum ada atau belum maksimal,’’ katanya. Pada bagian lain Suriadi juga menyayangkan sikap pelaku pariwisata yang tidak memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melayani wisatawan. Misalnya dalam hal menjual suvenir atau oleh-oleh. Sikap ini dikhawatirkan tidak saja membuat wisatawan enggan berbelanja, tetapi berhenti datang ke Mataram. (fit)

Lalu Suriadi

MEMANCING - Warga Dasan Agung meluangkan waktu memancing di Sungai Jangkok. Aktivitas ini dilakukan pada pagi dan sore hari, seperti halnya Jumat (24/11). Ikan nila dan mujair menjadi tangkapan favorit untuk dikonsumsi. Hobi memancing ini setidaknya menunjukkan bahwa sungai-sungai di Kota Mataram masih belum meluap atau banjir kendati intensitas hujan di Kota Mataram hampir tiap hari.

Pembebasan Lahan Kebon Talo

Pembayaran Dititip di Pengadilan Mataram (Suara NTB) Pembebasan lahan Kebon Talo Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan, belum ada titik temu. Pemilik lahan dan Pemkot Mataram berbeda pandangan terkait harga. Tak ada titik temu ini, Pemkot akan tempuh proses hukum. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mengatakan, pihaknya masih ada kesempatan untuk bertemu kembali dengan pemilik lahan. Pertemuan kedua ini, akan menghadirkan akuntan publik selaku tim independen. Tim appraisal akan memberikan penjelasan mengenai penilaian harga tanah tersebut. Mereka tidak mungkin menentukan harga berdasarkan asumsi. “Pertemuan kedua kita datangkan tim independen,” kata Syakirin. Harga tanah di sana Rp 50 juta per are. Syakirin menegaskan, pe-

merintah tidak akan membayar lahan milik warga di luar perhitungan tim independen. Sebab, nilai dikeluarkan akuntan publik itu memiliki dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap pekerjaan mereka. “Sehingga, kita tidak akan pernah keluar dari harga appraisal Rp 50 juta,” tegasnya. Kalaupun pemilik lahan bersikeras terhadap keinginan mereka, Pemkot Mataram akan tetap menjalankan program. Namun demikian, Syakirin mengklaim pembayaran lahan bukan konteks pemaksaan. Secara proses hukum 14 hari setelah pertemuan tidak ada titik temu, maka dilakukan proses hukum atau pembayaran dititip lewat pengadilan. “Kita tidak secara paksa. Kita melalu mekanisme hukum,” ujarnya. Menurutnya, kasus ini sama persis seperti peristiwa pembebasan lahan untuk pemban-

gunan pembangkit listrik di Tanjung Karang. Pembayaran diselesaikan melalui proses pengadilan. Syakirin tak secara detail menyebutkan luas lahan dibebaskan tersebut. Pembabasan lahan itu untuk pembangunan Pasar Kebon Roek. Pasar Kebon Roek saat ini semrawut dan menimbulkan kemacetan. Salah seorang pemilik lahan enggan disebutkan namanya tetap bersikeras tidak mau melepas harga ditaksir akuntan publik. Harga Rp 50 juta dianggap tidak sesuai dengan harga sekarang. Sebab, ia membeli lahan itu setahun lalu seharga Rp 55 juta per are. “Masak kita rugi. Walaupun ini kepentingan masyarakat,” terangnya. Ia menyesalkan sikap pemerintah enggan memperhatikan kepentingan masyarakat. Apalagi sikap untuk mengambil langkah hukum yang tentunya merugikan masyarakat. (cem)

Molor, Pengerjaan Proyek Puskesmas Selaparang Mataram (Suara NTB) Pengerjaan proyek Puskesmas Selaparang molor. Keterlambatan ini disinyalir karena pemenang tender disinyalir tak memiliki modal. “Gini sudah apa adanya, saya sampaikan rekanan itu, tidak ada modal,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Jumat (24/11). Keterlambatan pengerjaan proyek yang seharusnya selesai 26 Oktober lalu. Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan serta Dinas Kesehatan sebagai pemilik proyek memberikan tambahan waktu sampai tanggal 30 November. Usman menjelaskan, pembangunan Puskesmas tersebut berada dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1 miliar. Pihaknya membuat perencanaan dan sepenuhnya diserahkan ke APP untuk melelang dan menunjuk pemenang. “Pemenangnya saya tidak tahu karena yang menunjuk langsung itu APP,” kata Usman. Dari batas pengerjaan sesuai kontrak tanggal 26 Oktober lalu tidak bisa menyelesaikan yang dibuktikan dengan berita acara. Usman mengklarifikasi pejabat pem-

(Suara NTB/cem)

DIKEBUT - Inilah proyek Puskesmas Selaparang sedang dikebut pengerjaannya oleh rekanan. Proyek ini molor dan ditargetkan tuntas akhir November. buat komitmen (PPK) terkait progres pekerjaan oleh rekanan. Ia sempat mengancam memutus kontrak bila tidak ada kesanggupan menyelsaikan pekerjaan. “Kalau memang tidak bias, saya minta diputus saja,” ujarnya. Usman menyesalkan, dua tahun pengerjaan fisik Puskesmas selalu terlambat. Seharusnya, Bagian PP Setda Kota Mataram menunjuk rekanan yang bonafid. Dikes selaku pengguna atau pemilik proyek tidak mengetahui re-

kanan memiliki modal atau tidak. Ini jadi bahan evaluasi APP kedepannya agar lebih selektif lagi. “Seolah - olah Dikes saja yang terlambat. Jujur malu saya begini terus. Kayak ndak bisa kerja saja,” imbuhnya. Terkait empat proyek Puskesdes nilainya masing - masing Rp 400 juta. Usman mengaku sudah on the track. PPK terus memantau perkembangan pekerjaan. Dan, sebelum akhir Desember seluruh pekerjaan tuntas. (cem)

Pengusutan Aset di Mataram Belum Tuntas Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait penyelesaian sejumlah aset bermasalah. Meski telah membentuk tim khusus, tapi masalah aset belum tuntas. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Kamis (23/11) mengaku sedang mengevaluasi semua permasalahan, termasuk tunggakan aset belum selesai. Tunggakan aset ditelusuri oleh tim yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan keterlibatan pejabat sebelumnya. “Sudah ada tim yang menangani itu,” kata dia. Aset kini didalami oleh tim penelusuran aset yakni aset shopping center di Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram. Aset eks pasar Karang Sukun ini, diduga telah beralih dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Ini dibuktikan dengan terbitnya serti-

fikat kepemilikan oleh pengusaha. Padahal, Pemkot tak pernah menjual aset tersebut. Kedua, aset dikuasai mantan anggota Dewan periode 2010 - 2014. Sekitar enam anggota Dewan purna tugas belum mengembalikan aset berupa laptop, handphone dan hand talky. Nilai aset belum dikembalikan itu mencapai Rp 400 juta. Terakhir, aset rumah pemotongan hewan (RPH) di Tanjung Karang. RPH Tanjung Karang diduga dikuasai oleh perorangan. Saling klaim lahan itu diperkarakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Perkara ini juga diatensi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun demikian, Sekda tidak memberikan pemaparan jauh seperti apa penanganan hingga progresnya. Ia mengaku, tim sedang bekerja dan akan mengevaluasi secara keseluruhan. (cem)

Antisipasi Erupsi Gunung Agung

BPBD Siapkan 10 Ribu Masker Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menyiapkan 10 ribu masker mengantisipasi erupsi Gunung Agung, Karangasem, Bali. “Status saat ini masih level III,” kata Kepala Bidang Data dan Logistik BPBD Kota Mataram, Drs. I Made Gde Yasa dikonfirmasi, Jumat (24/ 11). Meski terjadi letusan, tetapi kata Yasa, tidak berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di Kota Mataram. Erupsi Gunung Agung relatif kecil. Walaupun demikian, BPBD tetap menyiapkan sekitar 10 ribu masker siap dibagikan ke masyarakat. “Masker dua karung kita siapkan. Pokoknya sekitar 10 ribu,” sebutnya. Pada Selasa (21/11) terjadi letusan Gunung Agung pukul 17.05 Wita. Asap teramati bertekanan sedang dengan warna kelabu tebal dan ketinggian maksimum sekitar 700 meter di atas puncak. Abu letusan bertiup lemah ke arah Timur - Tenggara. Kata Yasa, pengungsi ditangani dengan baik tersebar di 13 kelurahan di Kota Mataram. Bantuan logistik bahkan merekomendasikan anak

- anak pengungsi sekolah. Pemantauan dilakukan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sementara ini, level Gunung Agung level III. “Koordinasi kita baik dengan BPBD Bali,” jawabnya. Sementara itu, dua orang pengungsi yaitu Muhaji dan Haduah meminta bantuan ke pemerintah untuk dipulangkan ke kediamannya di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem, Bali. Pasangan suami istri ini bersurat ke BPBD, agar mendapatkan kompensasi karena kehabisan uang. Yasa mengatakan, dua pengungsi tersebut mengungsi di Lingkungan Bintaro Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, agar yang bersangkutan dibebaskan biaya penyebrangan di Pelabuhan Lembar. “Hari ini (kemarin,red), kami bersurat ke Dishub NTB supaya dapat kompensasi,” kata Yasa. Sementara, pengungsi lainnya sebagian besar pulang sendiri. Sehingga, BPBD tak menyiapkan akomodasi. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

Halaman 3

159 Koperasi Resmi Dibubarkan

Mataram (Suara NTB) – Keputusan Kementerian Koperasi RI akhirnya keluar. Sebanyak 159 koperasi di NTB resmi dibubarkan, setelah verifikasi clear. Otomatis, koperasikoperasi dimaksud tak boleh lagi beroperasi setelah SK ke luar. Sebanyak 159 koperasi yang dibubarkan itu terdapat di kabupaten/kota di NTB. Masing-masing 10 koperasi di Kabupaten Bima, 7 koperasi di Kabupaten Dompu, 53 koperasi di Kabupaten Lombok Tengah, 32 koperasi di Kabupaten Lombok Timur dan terbanyak 57 koperasi di Kota Mataram. Koperasi-koperasi tersebut

resmi dibubarkan setelah terbitnya keputusan Menteri Koperasi RI, No : 114 /KEP/ M.KUMKM.2/XII/2016 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi RI, Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc. “SK-nya memang baru ke luar baru beberapa hari ini,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB,

Drs. H. L. Saswadi, MM pada Suara NTB. Dengan demikian, dari total sebanyak 4.026 koperasi di NTB, minus 159, berarti tersisa 3.867 unit koperasi di NTB. Kepala dinas mengatakan, dari 159 koperasi yang resmi telah dibubarkan oleh Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sebetulnya

mengusulkan lebih dari 300 koperasi yang hidup tinggal nama. Mungkin saja, Kementerian Koperasi akan kembali merilis sisanya bila benarbenar telah diputuskan layak dibubarkan. Lantas bagaimana dengan aset koperasi yang dibubarkan? L. Saswadi mengatakan, koperasi-koperasi yang diusulkan ini sudah dinyatakan clear and clean. Artinya tidak ada lagi sangkutannya pada pihakpihak terkait. Terhadap koperasi yang dibubarkan di masing-masing kabupaten/kota, kepala dinas menyatakan

sudah menyampaikannya pada kepala dinas yang membidangi koperasi di kabupaten/kota masing-masing. Kepala dinas sekaligus memberikan ultimatum kepada pengurus koperasi yang tak melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT). Hingga memasuki akhir tahun 2017 ini, 60 persen dari jumlah koperasi aktif, belum melaksanakan kewajiban tahunannya. Ada 4.026 jumlah koperasi yang tersebar di kabupaten/ kota di NTB sebelum SK pembubaran diterbitkan Kementerian Koperasi. Dari jumlah

ini, hampir 50 persen yang dinyatakan tidak aktif. Dari 50 persen yang aktif inipun, baru 40 persen yang melakukan RAT, hingga Agustus 2017. Padahal, RAT adalah amanat AD/ART koperasi yang harus dilaksanakan tanpa tawaran. L. Saswadi mengatakan, pihaknya tidak memandang koperasi apakah termasuk binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, ataupun binaan Dinas Koperasi di kabupaten/kota. Saat ini sedang dilakukan evaluasi untuk menentukan sikap lanjutan pemerintah daerah.

Pemerintah Siapkan Kartu Baru untuk Pelaku Usaha Perikanan Mataram (Suara NTB) Belum lagi semua nelayan memiliki kartu nelayan, pemerintah memiliki rencana baru menerbitkan kartu lain sebagai penggantinya. Namanya Kusuka atau Kartu Usaha Perikanan. Rencananya, akan didistribusikan pada awal 2018 mendatang. Tidak saja nelayan yang akan menerima kartu pintar ini. Seluruh pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan perikanan akan dibagikan oleh pemerintah. Dari nelayan, pengolah perikanan, hingga petambak akan memiliki satu kartu ini. Bila Kartu Nelayan sebelumnya dicetak langsung oleh pemerintah, Kusuka ini, kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Nurjamil, A. Pi mewakili Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si mengatakan akan diterbitkan langsung oleh perbankan. Pemerintah sudah bekerjasama dengan bank-bank pelat merah. Diantaranya, BRI, BNI, Mandiri dan Bank BTN. Yang paling jelas siap mengeksekusi kerjasama ini, kata Nurjamil, yakni BNI. Kusuka ini akan difungsikan layakanya kartu ATM. Satu kartu mencakup segalanya, bantuan-bantuan pemerintah bisa saja akan didistribusikan langsung melalui Kusuka ini. “Saya ketemu dengan Unit Kerja Kementerian Kelautan Perikanan, 2018 sangat memungkinan Kusuka di berikan melalui mekanisme perbankan,” terangnya. Sebelumnya, untuk kartu nelayan, telah terdistribusi sebanyak 33.000 kartu di NTB, atau sekitar 50 persen dari total jumlah nelayan di provinsi ini. Karena itu, untuk Kusuka ini, diminta agar jumlahnya lima kali lipat dari jumlah kartu yang telah terdistribusi. “Karena tergabung penerimanya nelayan, pembudidaya, pengolah, kita harapkan jumlah penerimanya di NTB lima kali lipat,’’ imbuhnya. Selain itu, Pemprov NTB juga meminta kepada Kementerian Kelautan Perikanan tentang kejelasan pihak yang akan mendistribusikan/mencetak kartu. Pengalaman untuk Kartu Nelayan, blanko dikirim langsung dari Kementerian Kelautan Perikanan dan dicetak oleh dinas di provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki alat pencetaknya. “Jangan sampai seperti itu, kita nunggu di pusat jadinya. Karena itu, kita minta kalau memang mekanisme pencetakannya di lakukan langsung oleh bank, bisa lebih mudah. Nelayan dan pembudidaya cukup datang langsung ke bank untuk mendapatkan kartu tersebut. Sama seperti mendapatkan ATM ketika membuka rekening baru. Tapi kita tunggu kepastian dari KKP,” imbuhnya. Selain itu, Nurjamil juga meminta agar pemerintah pusat memberikan kepastian secepatnya untuk dilakukan sosialisasi. Agar sasarannya mengetahui program baru pemerintah ini. Atau selama akan dilakukan pendistribusian, Kartu Nelayan harus tetap diberlakukan, termasuk berlaku untuk mendapatkan asuransi dari Nurjamil Jasindo. (bul) (Suara NTB/bul)

Jumat, 24/11/2017

“Sebab kalau tidak RAT, berarti tidak melaksanakan kewajibannya dan koperasinya tidak sehat. Yang belum RAT harus dibina bersama, saya tidak mau pilah-pilah,” ujarnya. Disisi lain, kebijakan pemerintah masih tetap memperhatikan koperasi-koperasi yang masih memungkinkan di selamatkan. Pertimbangannya, dari pada membuat koperasi baru, lebih baik mengefektifkan koperasi-koperasi yang sudah ada agar menjadi koperasi berkualitas. (bul)

Pesawat Garuda Indonesia

Garuda Segera Layani Penerbangan Bima - Denpasar dan Lombok-Yogyakarta Mataram (Suara NTB) Garuda akan melakukan ekspansi dengan memperluas rute penerbangan domestik dari dan ke NTB. Maskapai pelat merah ini dalam waktu dekat akan melayani penerbangan Bima-Denpasar dan Lombok- Yogyakarta. “Itu karena potensinya (pasar) yang cukup bagus,” kata General Manajer Branch Office Garuda Mataram, Yansverio di ruang kerjanya, Jumat (24/11) kemarin. Garuda telah melayangkan pengajuan izin-izin ke Kementerian Perhubungan. Izin-izin tersebut mencakup pelayanan untuk rute Bima - Denpasar, Lombok - Yogyakarta, dan peningkatan frekuensi penerbangan Lombok-Sumbawa akan dilayani dua kali sehari dan penambahan frekuensi dari Lombok ke Surabaya.

“Tinggal menunggu izin Tuhan melalui Kementerian Perhubungan,” ujarnya. Untuk penerbangan langsung ke luar negeri, sebelumnya Garuda juga telah melakukan kajian. Salah satu yang dianggap paling potensial adalah penerbangan langsung Lombok-Tiongkok. Untuk rencana ini, Garuda pusat masih mempertimbangkannya. Salah satunya karena faktor ketersediaan armada (pesawat). Bisnis angkutan udara dari dan ke Lombok saat ini sedang menggairahkan. Terutama untuk penerbangan antar Pulau di NTB, dari Lombok-Sumbawa, load factor atau tingkat keterisian kursi pesawat mencapai 80 persen setiap penerbangan. Sebaliknya, dari Sumbawa-Lombok load factornya mencapai 100 persen. Lombok – Bima atau seba-

Yansverio (Suara NTB/bul)

liknya juga demikian, cukup menjanjikan. Hanya saja, untuk rute ini, kadang-kadang penerbangan tak kondusif karena faktor cuaca yang cukup sulit diprediksi. “Pesawat kadang-kadang ndak bisa

landing di Bima,” terangnya. Potensi pasar yang cukup terbuka di rute penerbangan dalam provinsi ini, lanjut Yansverio secara terus menerus disambut Garuda. Apalagi masyarakat di Pulau Sumbawa, dan pemerintah daerahnya meminta agar Garuda terus meningkatkan frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok. Banyaknya kegiatan dinas memicu tingginya permintaan pasar. Selain itu, tingkat perekonomian masyarakat yang terus membaik, kata Yansverio mendukung bisnis penyeberangan udara tren pertumbuhannya terus naik. “Masyarakat cukup sadar soal efektifitas dan efisiensi waktu dengan menggunakan pesawat, dan banyak pertimbangan,” ujarnya. Karena itu, Garuda dengan

tangan terbuka terus mendukung percepatan mobilitas masyarakat di provinsi ini. Demikian juga penerbangan dari dan ke NTB. Tingkat keterisian pesawat trennya tumbuh cukup baik. Hal ini didukung dengan banyaknya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Ditambah promosi-promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah, ikut mendongkrak membaiknya bisnis penerbangan komersial di provinsi ini. Garuda Indonesia dalam sehari melayani 14 kali penerbangan dari Lombok menuju Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Sumbawa dan Bima. Atau jika dikonversi, sebanyak 1.200 penumpang ratarata yang diangkut Garuda. “Karena itulah planning kita meningkatkan frekuensi penerbangan dan melayani rute-rute baru,” demikian Yansverio. (bul)

Salurkan Bantuan

Honda Layani Servis Gratis untuk Kendaraan Korban Banjir Lotim Mataram (Suara NTB) Pascabanjir bandang yang menerjang sejumlah desa di

Lombok Timur bagian Selatan pekan lalu, PT. Astra International TBK, bersama seluruh jaringan Honda ikut memberikan dukungan kepada korban. Honda menyalurkan paket donasi serta menggelar servis gratis sepeda motor Honda untuk para korban musibah banjir dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana ini. Bantuan ini didistribusikan langsung oleh Region Head Astra Motor NTB Wahyudi Saputra bersama seluruh manajemen Astra Motor NTB dan perwakilan Dealer Honda wilayah Lombok Timur pada Kamis (23/ 11) kemarin. Diterima langsung oleh Gufran, Kepala Dusun Penendem Desa Senyiur Kecamatan Keruak. “Berdasarkan asipirasi para masyarakat korban banjir, kami salurkan bantuan berupa paket makanan berupa beras, bahan makanan siap saji, beberapa jenis biskuit, air mineral dan dilengkapi dengan selimut, dan pakaian layak pakai. Dalam penyaluran bantuan, kami berkoordinasi dengan aparatur desa setempat sehingga distribusinya lancar dan tepat sasaran,” jelas Wahyu-

di Saputra. Banjir di Keruak Lombok Timur, ini terjadi Sabtu 18 November lalu, akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan luapan air pada bantaran sungai setinggi orang dewasa. Ribuan rumah terendam banjir, di mana masyarakat korban banjir membutuhkan uluran tangan dan gerak cepat berbagai pihak untuk meringankan beban mereka. Astra Motor NTB bersama seluruh jaringan Honda merasa turut ha-

dir menemani para korban yang sedang ditimpa kesulitan. “Kami berharap semangat peduli dan aksi cepat tanggap perusahaan bersama seluruh jaringan Honda ini dapat meringankan beban para korban dalam membangun kembali kehidupan mereka paska musibah banjir,” imbuh Wahyudi. Tidak berhenti di sini, Astra Motor bersama jaringan AHASS NTB juga menggelar layanan service gratis, di mana sampai hari ini telah

menerima 92 unit sepeda motor para korban sudah mendapatkan pelayanan service serta ganti AHM Oil gratis pada 23-24 November 2017. Para korban menyampaikan terima kasihnya, Masturiadi salah satunya. “Penggunaan sepeda motor menjadi kebutuhan pokok sehari hari. Karena banjir, motor saya mengalami kerusakan dan sudah diperbaiki, terima kasih atas kepedulian Honda,” ungkap. (bul/*)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Penyerahan bantuan Honda dirangkaikan dengan kegiatan servis gratis kepada korban banjir.

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Baru Selesai Dikerjakan

(Suara NTB/dok)

”Gawe Beleq” Diminati ACARA eksibisi budaya yang ditampilkan Pemkab Lombok Utara di Yogyakarta untuk ketiga kalinya pada bulan lalu mendapat minat dari daerah lain. Beberapa kabupaten/kota disebutkan telah meminta Pemkab Lombok Utara untuk mengagendakan hal serupa di daerahnya. “Setidaknya ada 4 daerah yang sudah menghubungi saya meminta kita menggelar even Gawe Beleq. Ada Malang, Solo, H. Najmul Akhyar Semarang, termasuk Jakarta sendiri. Pemkot Malang bahkan sudah mengundang, mereka tertarik terhadap event kebudayaan yang kita tampilkan,” ungkap Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Jumat (24/11). Dijelaskan bupati, undangan dan minat untuk menggelar even Gawe Beleq di Yogyakarta memberi keuntungan sendiri bagi Lombok Utara. Di mana Lombok Utara bisa lebih memperkenalkan budaya dan potensi pariwisatanya kepada wisatawan domestik di berbagai daerah. Menurutnya, even parade budaya di Lapangan Supersemar Yogyakarta bulan lalu merupakan edisi ketiga, setelah dua edisi sebelumnya masing-masing digelar di Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta dan Yogyakarta. Bupati bahkan menganggap, dengan dua kali even di Yogyakarta dipandang sudah maksimal dalam mempromosikan potensi wisata Lombok Utara. “Di Yogya kemarin saya anggap jilid ke – III, dan saya harap berikutnya bisa pindah ke kota lain. Wakil Walikota Solo juga minta, Semarang mengundang untuk datang,” sambungnya. Dalam memenuhi ekspektasi luar daerah terhadap eksebisi budaya Lombok Utara di luar daerah, bupati mengisyaratkan masih mempercayakan para mahasiswa setempat sebagai panitia penyelenggara. Penyelenggaraan di Solo masih bisa dilakukan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Lombok Utara (IPMLU) di Yogyakarta, karena aksesnya berdekatan. Sementara di Malang dan Jakarta, Bupati merasa harus mengirim delegasi untuk melakukan persiapan atau bahkan melatih para mahasiswa khususnya yang belajar di Malang. “Di Malang bisa kita kirimkan, dan jelas kita akan dukung anggarannya,” demikian bupati. Terpisah, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Utara, M. Rifai, mengatakan Pemkab perlu melakukan langkah promosi yang jelas dan berisi informasi yang bisa diakses oleh wisatawan baik luar dan dalam negeri. Dinamika yang terjadi hingga saat ini, wisatawan sebatas datang ke Lombok Utara dan menikmati keindahan alamnya saja. Pihaknya mendukung langkah promosi budaya dan kesenian tradisional untuk dipentaskan. Tidak hanya di luar daerah, melainkan lebih fokus di daerah Lombok Utara sendiri. “Wisatawan kebanyakan hanya datang melihat air terjun, pantai lalu pergi. Tidak ada agenda kesenian yang bisa mereka tunggu karena tidak ada kalender even pariwisata. Ada 52 minggu setahun, kalau kita bisa maksimalkan masing-masing hotel dapat jatah satu kali dalam seminggu saya yakin lama tinggal akan meningkat,” demikian Rifai. (ari)

(Suara NTB/ist)

Rektor Universitas Hamzanwadi Kritik Pola Pikir Wisudawan Selong (Suara NTB) Universitas Hamzanwadi kembali mewisuda 735 wisudawan di aula Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) Nahdlatul Wathan (NW) Pancor, Sabtu (25/11). Menurut Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, 735 wisudawan/wisudawati yang dilantik sudah menyelesaikan pendidikan di berbagai fakultas dan jurusan. Meski demikian, pihaknya mengkritisi sebagian besar wisudawan yang memaknai wisuda sebagai batas akhir proses pendidikan formal di perguruan tinggi. Untuk itu, pihaknya menawarkan konsep cara berpikir baru pada wisudawan, jika wisuda merupakan tonggak awal bertambahnya tanggung jawab pada kehidupan nyata yang lebih dinamis dan kompleks. Bekal pengetahuan yang diperoleh selama proses pendidikan di perguruan tinggi, katanya, menjadi prior knowledge untuk diasimilasikan dengan berbagai pengetahuan baru yang diperoleh langsung melalui integrasi sosial di masyarakat. Pergeseran cara memandang kapasitas kesarjanaan semacam ini strategis dalam mengakomodasi dan mengelola dinamika pembangunan masyarakat dewasa ini dan masa depan yang senantiasa menuntut tanggung jawab dalam pola pikir business unusual. Selain itu, ujarnya, masyarakat dewasa ini belum pada kondisi memprihatinkan dalam beberapa aspek kehidupan, namun dengan berbagai kecenderungan dalam relasi varibel pembangunan, pola pikir semacam ini penting sebagai langkah prediktif dan proaktif dalam aksi pembangunan di masa mendatang. Ia berharap, para wisudawan tetap menjalin kerja sama dan memperkuat kekompakan sesama alumni. ‘’Jaga nama baik diri, keluarga, dan almamater di mana pun dan kapan pun,’’ ujarnya. Sebelumnya, pada Rabu (23/11) lalu, Universitas Hamzanwadi menyalurkan bantuan pada korban banjir di Keruak Lotim. Penyaluran bantuan dipimpin langsung Rektor Universitas Hamzanwadi Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Pada kesempatan itu, kakak kandung Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang menimpa warga. Ia berpesan, warga yang ditimpa musibah banjir diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi ujian tersebut. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa bencana yang terjadi ini menjadi ujian bagi semua pihak, serta menjadi pembelajaran untuk ke depan kita selalu menjaga lingkungan. Selain itu, ujarnya, pada siswa dan madrasah untuk terus mengikuti proses pendidikannya. Tetap semangat belajar walaupun dalam suasana keprihatinan akibat bencana Hj. Sitti Rohmi Djalilah banjir. (yon)

Proyek Jalan di Belakang Pendopo Bupati Rusak

Selong (Suara NTB) Proyek pelebaran dan pengaspalan jalan yang terletak di belakang Pendopo Bupati Lombok Timur (Lotim) rusak parah. Padahal, proyek jalan yang baru tuntas dikerjakan tersebut menelan anggaran yang cukup fantastis, yakni puluhan miliar. Syamsul, salah satu warga setempat menuturkan, proyek pelebaran dan pengaspalan jalan yang terletak di Jalan Raya Reban Tebu menuju Kebun Tatar belum lama ini selesai dikerjakan. Atas kondisi ini, pihaknya bersama masyarakat lainnya mempertanyakan kualitas dari pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, bagian pinggir jalan tergerus Kamis (23/11) lalu. Padahal, total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan jalan sebesar Rp 24 miliar dan jembatan sekitar Rp 2 miliar. “Kemarin (hari Kamis, red) dia mulai rusak, padahal baru selesai dikerjakan. Belum apa-apa jembatan ini sudah rusak,” ujarnya, Jumat (24/11). Syamsul menduga, kerusakan disebabkan kurangnya pemadatan tanah, sehingga menyebabkan pinggir jalan belum padat. Akibatnya, begitu terjadi hujan atau dibebani dengan beban yang lebih berat, menyebabkan pinggir jalan rusak. Menanggapi hal ini, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Ahmad Subhan, jika kerusakan sudah disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lotim. Berdasarkan informasi yang dida-

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Kondisi jalan yang berada di belakang Pendopo Bupati Lotim atau Jalan Raya Reban Tebu menuju Kebun Tatar rusak. Padahal pelebaran dan pengaspalan jalan ini baru tuntas dikerjakan dan belum diserahterimakan. patkan dari Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lotim, Dedi Irawan, bahwa pihak kontraktor sudah dihubungi ter-

kait kerusakan tersebut untuk secepatnya dilakukan perbaikan. “Pekerjaan belum diserahterimakan,” ujar Ahmad

Subhan. Setelah informasi itu beredar, lanjutnya, pihak kontraktor langsung melakukan perbaikan. (yon)

Akhirnya, Pemda Putuskan PSU Pilkades Sokong Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara akhirnya memutuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilkades Sokong. Hal itu diketahui setelah Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menandatangani surat perihal PSU. Surat dengan No. 141/153/ KLU/2017 ditandatangani Bupati tepat pada hari Jumat, 24 November 2017. Surat itu ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Sokong dengan 3 poin instruksi. Isi surat menjabarkan, bahwa Pemkab mengeluarkan surat keputusan PSU sebagai tindak lan-

jut atas surat BPD Sokong No.102/BPD/SKG/X2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal permohonan keputusan (tindaklanjut Pilkades karena tidak diplenokan, red) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. Dasar lain yang digunakan yakni, kajian Panitia Pemilihan Kabupaten, serta Legal Opinion dari Tim Ahli Hukum Universitas Mataram (Unram) terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijasah (SKPI) yang digunakan Marianto dalam pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa Sokong. Mengingat pada proses sebelumnya, SKPI Marianto dicabut oleh

Kemenag Lombok Utara sebagaimana suratnya No. B643/Kd.19.10/PP.00/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Atas dasar-dasar itulah, maka Pemkab Lombok Utara mengeluarkan 3 poin instruksi. Pertama, memerintahkan kepada Panitia Pilkades Sokong untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong bernomor: 04/Panitiapilkades/SKG/ 2017 tanggal 22 Agustus tentang penetapan bakal calon Kepala Desa Sokong dan menyatakan Calon Kades atas nama Marianto, tidak memenuhi persyaratan. Dengan

itu pula, yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Kades Sokong. Pada poin dua, memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong untuk menetapkan calon Kepala Desa Sokong yang telah memenuhi syarat sebanyak 4 orang yaitu, Nasrudin, Sutiadi, Mianto, S.Pd., dan Lukmanul Hakim. Terakhir bupati juga menginstruksikan agar dilakukan PSU paling lambat pada akhir Januari 2018 mendatang. Dikonfirmasi Suara NTB, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mengatakan keluarnya surat perintah PSU ke-

TNI Sisir Lokasi Bencana Selong (Suara NTB) Pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Jumat (24/11) menyisir lokasi-lokasi bencana banjir bandang. Temasuk menyisir sungai yang airnya meluap dan menyebabkan hanyutnya ratusan rumah warga. Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf. Farid Ma’ruf meminta seluruh anggotanya untuk memaksimalkan pelaksanaan karya bhakti yang telah menjadi sektor masing-masing. Sasaran utamanya adalah membersihkan bekas banjir serta membantu masyarakat yang tidak mampu membersihkan sampah. “Pastikan tidak ada sampah lagi, sehingga apabila terjadi hujan tidak berdampak seperti yang pernah terjadi,” perintahnya. Seluruh anggota diperintahnya juga untuk berinteraksi dengan masyarakat agar jangan membuang sampah pada aliran sungai dan tidak menebang pohon sembarangan. “Sampaikan juga bahwa apa yang terjadi merupakan cobaan atas kehendak yang maha kuasa,” perintahnya. Kegiatan karya bhakti ini semata ditujukan untuk membantu mengurangi beban warga. Di mana, Danrem ini juga memberikan bantuan makanan, buku tulis dan sebagainya. “Kita harapkan inni bisa meringankan

(Suara NTB/ist)

SISIR - Pasukan gabungan TNI/Polri/Tagana membersihkan sungai dari bekas banjir di Kecamatan Keruak, Jumat (24/11). beban derita warga,” ucapnya. Sebelumnya, digelar apel gabungan bertempat di Lapangan Arjanjang Desa Keruak Kecamatan Keruak. Apel Gabungan dalam rangka pelaksanaan Karya Bhakti skala besar. Apel dipimpin Danrem 162/ WB Kolonel Inf. Farid Ma’ruf, MA. Turut hadir Kasrem Letkol Inf Hery Setianto,S.IP, beserta staf, Dandim 1615/Lotim Letkol Inf. Agus Setiandar, S.IP, Kapolres Lotim AKBP M. Eka Fathurrahman. S.I.K, Kepala Den Brimob AKBP Wayan Budiarsa, serta Kasdim 1615 Lotim.

Diterjunkan personel Gabungan TNI sejumlah 582 orang, gabungan Polri sejumlah 175 orang. Satuan Polisi Pamong Praja Lotim sejumlah 31 orang, dan Tagana Lotim sejumlah 30 orang. Dandim 1615 Lotim, Letkol Inf. Agus Setiandar menegaskan, sampah yang berada di bantaran sungai akan bertambah banyak jika tidak segera dipindahkan. Jika dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan mengakibatkan banjir kembali, sehingga seluruh sampah diangkut dengan menggunakan alat berat. (rus)

Guru Diminta Terus Tingkatkan Kinerja Selong (Suara NTB) Pada momentum hari guru, Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) melakukan sejumlah kegiatan. Hari guru dimaknai sebagai salah satu momen bersilaturahmi dengan seluruh elemen guru. ‘’Kepada seluruh guru diminta terus meningkatkan kinerjanya,’’ ujar Kepala Unit (Kanit) Dikbud Kecamatan Labuhan Haji, Suardi kepada Suara NTB via ponselnya, Jumat (24/11). Menurutnya, bersama guru di semua tingkatan di wilayah Kecamatan Labuhan Haji ini telah digelar kegiatan berupa pengajian, baca yasin dan siraman rohani. Ada juga kegiatan santuan terhadap anak

yatim dan pengumpulan dana peduli terhadap korban banjir bandang di 15 desa 4 kecamatan di wilayah Lotim bagian selatan. Dalam hal ini, ujarnya, seluruh guru di wilayah kerjanya coba digugah untuk terus meningkatkan semangat belajar dan disiplin dalam menjalankan tugas. Prestasi guru harus ditingkatkan dan kualitasnya harus terus membaik, khususnya dalam menghadapi evaluasi akhir belajar. Pada akhir tahun para guru akan dinilai pekerjaannya. Ada prestasi kerja, ada penilaian kinerja selama satu tahun dengan sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus bisa dicapai. “Apa yang sudah dikerjakan selama setahun, sampai dimana

pelaksanaan program kerja. Sasaran kerja apakah sudah tercapai atau tidak,” paparnya. Selama ini, dinilai dari tingka disiplin guru di Labuhan Haji cukup bagus dan diminta ditingkatkan. “Memang selama ini belum ada yang kena sanksi, kita sangat salut dan ini harus dipertahankan dan harus taat pada jam kerja,” imbuhnya. Mengenai adanya kejadian musibah yang terjadi, seluruh stakeholder pendidikan di wilayah kecamatan Labuhan Haji ini turut menunjukkan kepedulian. Setiap kejadian musibah, Unit Dikbud Labuhan Haji turut hadir memberikan bantuan. “Semua turut berpartisipasi, kita coba bangun semangat bergotong royong,” harapnya. (rus)

pada Panitia Pilkades Sokong telah mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya sangat berhatihati dalam mengeluarkan keputusan, karena tidak ingin dituding memihak kepada salah satu dari 5 calon yang ada. Terpisah, Ketua Panitia Pilkades Sokong, Made Kariasa, mengakui telah menerima surat tersebut. Sebagai Panitia Pilkades pihaknya siap menjalankan instruksi Kabupaten tersebut. “Benar, kita terima suratnya,” demikian Kariasa singkat sembari menolak berkomentar lebih banyak lagi. (ari)

Siaga Bencana

Mensos Tawarkan Lotim Bentuk KSB Selong (Suara NTB) Menteri Sosial (Mensos), Hj. Khofifah Indar Parawansa, menawarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB). Selain itu, untuk yang berisiko terhadap hilangnya mata pencarian masyarakat terdampak banjir, maka bisa diajukan untuk mendapatkan jadup (jaminan hidup). Mensos mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melakukan kewaspadaan bersama, karena terdapat sejumlah daerah-daerah yang dengan intesitas air yang tinggi, tadah hujan yang cukup lama, sehingga semua harus waspada. Dalam hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) sesungguhnya sudah memetakan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, sehingga Kemensos memiliki program KSB. “KSB saat ini tersebar di 498 titik berbasis desa atau sub desa,” jelasnya saat mengunjungi korban banjir di Desa Sepit Kecamatan Keruak, Kamis (23/11) petang. Disebutkannya, Desa Sepit Keruak merupakan daerah yang tidak terprediksi bencana karena merupakan daerah yang relatif kekeringan. Akan tetapi ketika terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan banjir dan menelan korban. Artinya, mitigasi harus tetap dilakukan. Terkait dengan KSB tersebut, lanjut Mensos bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada BNPB, jika Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan bersedia untuk didirikannya KSB di Lotim. Itu artinya adanya masyarakat di Kecamatan, Keruak, Sakra Barat dan Jerowaru yang akan dilatih, sehingga memiliki keterampilan untuk menghadapi jika terjadi bencana alam. Di mana, BNPB memiliki peta di Indonesia terdapat 323 kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, apakah bencana banjir, longsor maupun gempa. Titik itu kemudian dikerucutkan kembali berbasis desa, sehingga masyarakat di tingkat desa baik lakilaki maupun perempuan supaya memiliki kewaspadaan dari kemungkinan risiko-risiko bencana. Daerah-daerah yang sudah memiliki KSB, lanjut Khofifah, akan disiapkan lumbung sosial. Misalnya jika berpotensi banjir, maka disiapkan perahu karet, gempa disiapkan matras. Sehingga kewaspadaan terhadap bencana dapat diikuti oleh lumbung sosial yang disiapkan di kampung-kampung siaga bencana. Adapun 197 rumah rusak berat, maka Kemensos sharing budget, Rp. 25 juta per rumah untuk rusak berat. Bahkan untuk yang berisiko terhadap hilangnya mata pencarian masyarakat, maka bisa diajukan untuk mendapatkan jadup maksimal Rp 900 ribu per jiwa, sehingga balita pun bisa diusulkan. Prosesnya bisa dilakukan validasi oleh pemkab, sehingga mensos menunggu SK Pemkab. Adapun total bantuan terhadap banjir bandang dari Kemensos RI, yakni untuk bantuan logistik Rp 203.152.800, santunan ahli waris, Rp 30.000.000, santunan luka ringan Rp 2.500.000, bantuan sembako Rp 400.000. “Semoga bantuan ini bermanfaat,” ujarnya. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Terkesan Dipaksakan

Proyek Kantor Camat Kuripan Senilai Rp 2,3 Miliar Molor

Stok Pupuk Dijamin Aman KETERSEDIAAN pupuk, obat-obatan serta benih menjelang memasuki musim tanam pertama tahun 2017-2018, di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dipastikan dalam posisi aman. Para petani diingatkan tetap tenang dan tidak perlu khawatir, soal ketersediaan akan kebutuhan musim tanam tahun ini, khususnya kesiapan stok pupuk. “Sebelum ini kita sudah rapat dengan semua pihak terkait. Termasuk produsen dan distributor pupuk yang bertanggung jawab menyiapkan pupuk di daerah ini. Dan, dipastikan semua kebutuhan dalam posisi aman,” tegas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. L. Iskandar, kepada Suara NTB, Jumat (24/11). Meski demikian, bukan berarti pihaknya tinggal diam setelah memastikan stok pupuk dan obat-obatan dalam kondisi aman. Pihaknya tetap dan akan terus mengawal penyaluran pupuk ke petani guna memastikan pupuk, terutama pupuk bersubsidi bisa diterima oleh para petani yang membutuhkan. Soal penyaluran, ujarnya, semua sudah dijadwalkan dan disesuaikan dengan kondisi petani di lapangan. “Kita juga sudah ada tim khusus yang akan mengawal dan mengawasi penyaluran pupuk. Untuk memastikan, pupuk tersalurkan hingga ke petani,” ujarnya. Disinggung kuota pupuk untuk Loteng Iskandar mengaku lupa rinciannya. Tapi yang pasti, kuotanya mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan pupuk yang dilaporkan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ada. Misalnya, pupuk Urea kuotanya lebih dari 20 ribu ton. Namun, ujarnya, yang jadi persoalan adalah petani yang tidak masuk dalam daftar penerima pupuk bersubsidi dan tidak masuk dalam RDKK yang diajukan oleh kelompok tani yang ada. Itu nantinya, akan diarahkan untuk membeli pupuk non subsidi, karena yang bisa menerima pupuk bersubsidi adalah petani yang terdata dalam kelompok tani dan masuk dalam RDKK. (kir) L. Iskandar

Giri Menang (Suara NTB) Proyek Kantor Camat Kuripan senilai Rp 2,3 miliar lebih kritis, lantaran progresnya yang kurang signifikan. Proyek ini sejak awal mengalami kendala pembebasan lahan, sehingga pengerjaan pun sedikit molor. Mengingat waktu yang tersisa hanya satu bulan, dikhawatirkan proyek ini molor dari target waktu sesuai kontrak. Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan menyatakan proyek ini dibahas dalam rapat pimpinan, Senin (20/11) lalu. Dijelaskan, dari 92 paket proyek baik pada APBD murni dan APBD-P sudah selesai tender semua, tinggal satu paket yang belum yakni pemasangan fiber optik di Dinas Kominfo. Namun proyek pemasangan ini tak memakan waktu lama, hanya butuh waktu 10 hari. Kendala yang dihadapi dalam pengerjaan proyek ini, sejak awal terkait pembebasan lahan yang memakan waktu lama. Pasalnya, lahan yang dipakai untuk lokasi pembangunan proyek ini berlokasi di dekat jalur Lombok International Airport. Akibat pembebasan lahan yang lamban, berimbas terhadap pengerjaan proyek ini di lapangan. Saat ini progres proyek memang belum signifikan, sehingga SKPD yang menjadi leading

(Suara NTB/her)

MOLOR - Proyek Kantor Camat Kuripan senilai Rp 2,3 miliar yang agak molor. DPRD menilai pembangunan kantor camat ini terkesan dipaksakan. pekerja normal. Namun sudah tiga minggu lalu dilakukan antiispasi oleh pihak kontraktor terkait dengan limit waktu. Dari sisi tenaga kerja dan waktu kerja ditambah dengan tidak mengabaikan kualitas. Pihaknya sering turun melakukan pemantauan proyek ini ke lapangan. Ia menargetkan, proyek ini harus sudah selesai tanggal 27 Desember. Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur menyayangkan pengerjaan proyek Kantor Camat Kuripan yang kritis. Sejak awal, kata Jamhur, pihak dewan dalam hal ini komisi III memberi masukan ke Pemda terkait proyek ini. Komisi III, jelasnya

memberikan masukan agar tidak mengadakan lahan untuk pembangunan proyek, sebab ada yang lebih penting dari itu. Menurut politisi PKB ini, pengerjaan proyek tersebut terkesan dipaksanakan. Seharusnya pemda memikirkan dan memilih mana yang lebih penting, seperti halnya Kantor Dinas Dukcapil terkait pelayanan publik. Dalam hal ini, Kantor Dinas Dukcapil ditukar dengan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sebab lokasinya yang lebih dekat dengan wilayah utara seperti Batulayar-Gunungsari dan wilayah tengah Narmada-Lingsar. Selama ini,

jelasnya, masyarakat sangat kesulitan membuat dokumen kependudukan, karena lokasi Kantor Dinas Dukcapil yang sangat jauh dengan daerahnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III, H. Mustafa, politisi PBB ini mengkritisi terkait lokasi pembangunan kantor yang jauh dari pemukiman. Bahkan, menurutnya, dengan lokasi saat ini masyarakat agar kurang mudah mengakses. Pasalnya, kantor yang berlokasi di pinggir jalan bandara membuat warga harus memutar lagi dari jalur badnara menuju kantor tersebut. “Malah itu menghambat pelayanan publik nantinya,” kritiknya. (her)

Tim Saber Soroti Pusat Siap Gelontorkan Dana Besar Buat Loteng Dugaan Praktik Pungli di Sektor Pendidikan Tuntaskan Program Prioritas Daerah

Praya (Suara NTB) Triliunan rupiah anggaran yang bersumber dari APBN siap digelontorkan pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) guna mendukung dan menuntaskan program prioritas daerah yang belum bisa terlaksana hingga saat ini. Rencananya, dukungan anggaran akan dimulai tahun 2018 mendatang. “Besaran dukungan anggaran pusat tersebut belum bisa dipastikan. Tapi diperkirakan bisa mencapai Rp 4 sampai 5 triliun,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada wartawan, Jumat (24/11). Untuk itu, pada akhir bulan November ini Pemkab Loteng diundang khusus oleh Ke-

(Suara NTB/dok)

MAN Lobar Siap Gelar UNBK

Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sedang dipersiapkan untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 mendatang. Salah satunya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lobar yang mengaku siap untuk mengelar ujian berbasis komputer tersebut. “MAN Lobar siap UNBK tahun pelajaran 2017/2018,” ujar Kepala MAN Lobar Abdul Aziz Faradi, Jumat (24/11). Menurutnya, UNBK yang akan digelar sekitar bulan April 2018 medatang dinilai cukup penting. Sebab hal ini untuk menunjang kegiataan kompetensi dari siswa dalam melihat hasil awal dengan akuntabilitas kemampuannya. Sebagai persiapan awal pihaknya sudah mengelar kegiatan simulasi UNBK selama 2 hari, mulai dari 13 sampai 14 November 2017 lalu. Simulasi tersebut dirasa sangat penting, karena akan melatih pemahaman dan kemampuan awal siswa terkait UNBK.”Jumlah peserta yang mengikuti 100 siswa dengan simulasi 3 tahap, dari jam 07.30 sampai dengan 16.00 wita,” jelasnya. Abdul Azis berpesan kepada siswanya agar terus meningkatkan nilai UNBK. Selain itu tak kalah pentingnya mengerjakan soal benar-benar sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri.”Kegiatan simulasi saat itu berlangsung khidmat dan penuh konsentrasi, itu untuk melatih kebiasaan dan ketepatan waktu,” ucapnya. Dalam simulasi yang berlangsung salama dua hari tersebut, para siswa harus menyelesaikan 120 soal di masingmasing mata pelajaran yang diujikan. Pada hari ujian mata pelajaran yang diujikan Matematika dan Bahasa Indonesia.Sedangkan di hari kedua Bahasa Inggris dan mapel jurusan. “Untuk jurusan IPA ada Fisika, Biologi, dan Kimia. Jurusan IPS ada Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi . Kemudian jurusan bahasa ada Sastra Indonesia, Bahasa Jepang dan Antropologi,” pungkasnya. Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar menyiapkan 12 SMP mengikuti UNBK 2018 mendatang. Di mana dari jumlah sekolah tersebut tiga sekolah di antaranya sudah terlebih dahulu mengikuti UNBK di tahun 2017 belum lama ini. (her)

menterian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan presentasi program-program apa saja yang akan dibiayai dari anggaran tersebut. Tentunya dengan memperhatikan skala prioritas yang ada. Pemkab Loteng pun saat ini masih menyusun draf program prioritas mana saja yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat. “Jumlah programnya tidak dibatasi. Pemerintah pusat meminta sebanyak-banyak. Tapi nanti pemerintah pusat yang akan menentukan program mana saja yang akan dibiayai. Sesuai dengan alokasi anggaran yang ada,” terangnya. Disinggung program apa saja yang jadi prioritas, Suhaili, mengaku banyak, misal-

nya pembangunan stadion serta pengembangan kawasan minapolitan. Tidak hanya itu, pengembangan kawasan green belt (sabuk hijau) Bendungan Batujai. “Program-program ini sudah ada masterplannya. Tinggal diajukan ke pemerintah pusat saja,” klaimnya. Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini pun mengaku tidak menyangka Loteng akan mendapat perhatian begitu besar dari pemerintah pusat, karena tidak semua daerah bakal memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar itu. Dalam hal ini, ujarnya, ada 28 kabupaten/ kota serta dua provinsi yang bakal memperoleh dukungan anggaran tersebut. (kir)

Dikbud Kebut Pembangunan Ratusan RKB Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) telah membangun ratusan Ruang Kelas Baru (RKB) pada tahun 2017 ini. Di mana pembangunannya diperuntukan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kabid Sarana Dan Prasarana pada Dinas Dikbud Lobar L. Wira Kencana menjelaskan dari ratusan tersebut 27 RKB diperuntukan bagi semua PAUD yang ada di Lobar. Sedangkan sisanya 5 unit untuk rehab ruang kelas yang mengalami kerusakan.”Satu paud itu anggarannya untuk RKB sebesar Rp 100 juta,” terangnya, Jumat (24/11). Sementara untuk SD, ujarnya, pihaknya memberikan bantuan RKB, rehab ruang kelas dan bantuan buku pelajaran. Di mana untuk RKB di tahun 2017 hampir sebanyak 54 unit. Ia mengatakan rata-rata untuk satu RKB untuk satu sekolah yang ada di 10 kecamatan di Lobar. Sedangkan sisanya 6 unit satu sekolah, diperuntukan untuk rehab ruang kelas. “1 unit RKB, rata-rata 160 juta,” ujarnya.

Bupati Loteng Ingatkan Pimpinan SKPD

(Suara NTB/her)

L. Wira Kencana Ia mengaku, dari 357 SD di Lobar pihaknya hanya dapat memenuhi sekitar 54 RKB. Kendati demikian pihaknya cukup terbantu dengan dengan adanya Dana Alokasi Khusu (DAK) dan APBN.”Jadi untuk SD kita dapat merehab 60 sekolah dari dana DAK. Sedangkan dari APBN sebanyak 30 sekolah,” ujarnya. Terkait dengan RKB untuk SMP, terdapat pula bantuan dalam bentuk RKB bantuan Laboratorium IPA dan komputer untuk pelaksanaan

UNBK. Termasuk referensi buku. Hanya saja pada SMP ini, pihaknya hanya dapat mencakup 10 sekolah untuk RKB, sisanya untuk penembokan. Sedangkan untuk Laboratorium IPA terdapat untuk 12 sekolah.”Baik negeri dan swasta. Insya Allah tahun ini sudah tuntas untuk ruang Laboratorium IPA,” janjinya. Kini pembangunan untuk RKB tersebut masih terus berjalan. Pihak Dikbud pun optimis di akhir tahun 2017 ini semuanya sudah rampung. Jelang memasuki tahun 2018 mendatang pihaknya lebih fokus untuk penyiapan UNBK bagi SMP. Di mana dari sebelumnya 3 sekolah yang menggelar UNBK di tahun 2017 kini bertambah menjadi 12 sekolah di tahun 2018 mendatang. “Harapannya, dari 75 sekolah SMP di Lobar dapat tuntas 5 tahun yang akan datang untuk mengikuti UNBK,” katanya. Terkait dengan persiapannya 12 sekolah yang menggelar UNBK pihaknya menyediakan sarana komputer penunjang. Di mana dalam pelaksanaan UNBK, jumlah komputer minimal 30 persen dari siswa yang mengikuti UNBK. (her)

Pelibatan TP4D, Lobar Klaim Lebih Progresif Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) menyanggah tudingan legislatif khususnya Komisi III DPRD Lobar terkait minimnya pelibatan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pemban-

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mendapat peringatan keras dari Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT supaya segera menuntaskan program kerja yang belum selesai, sampai akhir tahun ini. Jika tidak, itu akan jadi evaluasi terhadap kinerja Kepala SKPD bersangkutan. Penegasan ini disampaikan bupati saat memberikan pengarahan usai olahraga pagi di Bencingah Agung Adiguna Praya, Jumat (24/11). Ia menegaskan, semua progam kerja yang sudah direncanakan pada awal tahun ini harus tuntas tanpa terkecuali. “Jadi ini harus jadi perhatian semua Kepala SKPM (SKPD, red) lingkup Pemkab Loteng. Program harus tuntas. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana,” ujarnya. Jika ada persoalan dalam pelaksanaan program-program, ujarnya, kepala SKPD diminta segera berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pimpinannya, supaya apa yang kendala di lapangan bisa dituntaskan. Sehingga tidak sampai mengganggu ataupun menghambat pelaksanaan program tersebut. “Tidak ada istilah tidak tuntas. Semua harus tuntas. Jika ada persoalan atau kendala, segera berkomunikasi dengan pimpinan,” tegasnya. Secara khusus Bupati Loteng menugaskan Inspektorat Loteng melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap programprogram kerja yang berjalan. Inspektorat Loteng diingatkan bisa pro aktif membantu SKPD, menyelesaikan program kerja yang ada. Jangan hanya menunggu laporan, baru bertindak. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi sejak awal penting dilakukan, karena dari koordinasi ini bisa mengetahui jika ada kendala dalam pelaksanana program. Kalau kendala sudah bisa diketahui sejak awal, maka solusi penyelesaian juga bisa cepat ditemukan, sehingga program bisa terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, tambahnya, keberhasilan dalam melaksanan program kerja merupakan salah satu tolak ukur kinerja dari masing-masing kepala SKPD. Dalam arti, jika program bisa terlaksana dengan baik, maka paling tidak dari sisi kemampuan melaksanakan program kerja, kepala SKPD sudah dianggap mampu. (kir)

sector proyek ini harus bekerja ekstra keras untuk menggenjot pengerjaan proyek. Bahkan dalam rapim tersebut, Bupati dan sekda mengingatkan agar SKPD lebih menggenjot pengerjaan proyek. Terkait progres fisik menurut Heri secara umum baik, sebab beberapa proyek besar sudah selesai dan tengah proses finishing. “Hanya satu itu saja yang kritis,”tegasnya kembali. Sementara itu, Camat Kuripan L. Moh. Hakam mengatakan proyek kantor camat tersebut on progres. Hanya saja memang dari sisi hitungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kritis. Artinya dengan time limit yang masih tersisa secara hitungan teknis jika itu dikerjakan normal, maka masuk kritis. “Hitungan teknis memang kritis, namun kalau itu normal dengan time limit yang ada,”jelas Hakam. Situasi normal yang dimaksud, jika jam kerja dan jumlah

Heri Ramadan

gunan Daerah (TP4D) melakukan pendampingan terhadap proyek fisik di Lobar. Pemkab Lobar malah mengklaim jika Lobar lebih progresif dibandingkan daerah lain, karena lebih dulu membuat instruksi bupati terkait pelibatan TP4D. Penegasan ini disampaikan Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan, Jumat (24/11). Terkait penggunaan TP4D untuk pendampingan proyek fisik, banyak dilakukan oleh SKPD, seperti di Dinas Kesehatan untuk pembangunan proyek Ipal. Selain itu, pelibatan TP4D juga ada di Inspektorat, Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Meski demikian, ujarnya, tidak semua proyek harus didampingi TP4D diakibatkan keterbatasan tenaga dari kejaksaan, sehingga proyek

yang didampingi diutamakan proyek fisik skala besar dan pengadaan barang yang kompleks. Beberapa proyek yang melibatkan TP4D, jelasnya, dari 92 paket yang ada sekitar belasan melibatkan pendampingan TP4D. Sebab dari jumlah paket proyek ini hanya beberapa saja yang besar. Jumlahnya mencapai 10 paket proyek yang bernilai di atas Rp 5 miliar. Terkait pengawasan realisasi proyek yang dituding dewan lemah lantaran tidak ada wakil bupati yang membawahi pengawasan tersebut, menurutnya kewenangan itu melekat di sekda. Sebab sekda orang kedua setelah bupati. Sehingga pengawasan pun berjalan baik. Sejauh ini sekda selalu memberikan penekanan dan warning bagi para SKPD untuk mempercepat progres proyek. Di satu sisi, bupati juga sibuk, sehingga pengawasan SKPD dibantu sekda. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Penerimaan siswa tahun ajaran baru di sekolah menjadi momentum bagi oknum tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan melakukan praktik pungutan liar (pungli). Pungli kebanyakan terjadi karena sekolahsekolah tidak paham tentang aturan penarikan dari orang tua murid. Untuk mengantisipasi terjadinya pungli di sektor pendidikan Kabupaten Lombok Barat (Lobar), tim Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Lobar menggelar sosialisasi kepada ratusan guru dari Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Ketua UPTD kecamatan di Aula Kantor Bupati Lobar, Jumat (24/11). ‘’Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pungli, mulai dari kategorinya, serta untuk mencari solusi, jika ada semacam pungutan yang tetap harus dilakukan oleh pihak sekolah,’’ ujar Asisten III Setda Lobar, H. Fathurrahim saat membuka sosialisasi. Ia berharap, usai acara para peserta dapat mengaplikasikannya untuk mewujudkan sekolah yang bebas dari pungli. “Silakan kembangkan kreasi dan kreativitas dalam mengajar,

tapi jangan berkreasi dan kreatif dalam pengunaaan anggaran. Ikuti petunjuk dan aturan dalam pengunaan anggaran,” tegasnya. Ditambahkan, adapun jenis pungutan yang berpotensi dijadikan lahan pungli oleh oknum sekolah, di antaranya uang pendaftaran masuk, uang SPP/komite, uang OSIS, uang ekstrakulikuler, uang ujian, uang study tour dan uang les/bimbingan belajar. Selain itu juga buku ajar, uang wisuda, uang fotokopi, uang bangunan, uang seragam uang ijazah, uang tes IQ/kesehatan dan pungutan lainnya. Sementara itu, Kompol I Gede Sukma Wirawan, selaku Ketua I UPP Lobar mengingatkan, saat ini tim Saber Pungli di Kabupaten Lombok Barat sedang menangani empat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). “Dalam bekerja kami diawasi oleh UPP yang lebih tinggi. Untuk itu ke depan kami mengharap kepada semua guru yang hadir agar menghindari pungli,” imbuhnya. Untuk diketahui, kata wakapolres, bulan lalu saja tercatat Satgas Saber Pungli telah menerima laporan dari masyarakat sebanyak 49 aduan baik pengaduan melalui SMS dan langsung. Satgas ini telah melakukan OTT sebanyak dua kali.(her)

Belum Bisa Dimanfaatkan

Sumur Bor di Lobar Diduga Jadi Bidikan APH Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah Sumur bor di wilayah Lombok Barat (Lobar) diduga mangkrak, lantaran tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti halnya, sumur bor di Senggigi Batulayar yang dibangun tahun lalu diduga menjadi bidikan aparat kepolisian, lantaran proyek ini diduga belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pihak BPBD Lobar pun telah dikonfirmasi oleh penyidik terkait proyek ini, namun pihak BPBD menjawab proyek tersebut bukan proyek BPBD Lobar melainkan proyek bersumber dari pendanaan provinsi. “Sumur bor di Senggigi, Batulayar yang ndak ada airnya dilaporkan ke polisi. Aparat sudah konfirmasi saya, namun saya sampaikan bahwa itu bukan proyek BPBD Lobar,” aku Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib, Jumat (24/11). Menurut Najib, Seharusnya kalau dari sisi kajian geolistik proyek ini memang tidak bisa, maka seharusnya dipindah saja, sebab jika sudah terbangun seperti ini, maka risiko ditanggung pihak yang membangun.

Perihal banyaknya proyek sumur bor yang belum berfungsi maksimal, menurut Najib proyek sumur bor ini seharusnya disertai sarana prasarana, karena bangunan ini sudah dihibahkan langsung ke masyarakat begitu selesai dibangun. Sehingga setelah selesai dibangun dan diserahkan ke masyarakat, maka pertanggungjawabannya di kelompok masyarakat. Untuk pemeliharaan atau pengadaan sarpras pendukung sumur bor ini, jelasnya, bisa saja melalui BPBD, namun harus dialokasikan oleh Bappeda untuk anggaran pemeliharaan. Sementara Kabid Kedaruratan BPBD Lobar Hartono menyatakan terkait persoalan mesin sumur bor, pihaknya tidak tahu siapa yang membangun. Pihaknya tengah mendata dengan meminta semua camat untuk merekap data sumur bor di wilayah masing-masing, baik sumur bor yang berfungsi dan tidak. Hal ini dilakukan supaya bisa dilihat dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. (her)

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tiga SKPD Dapat Catatan Merah Terkait Pengelolaan Anggaran (Suara NTB/ist)

TIM KEJAGUNG - Bupati KSB, H. W. Musyafirin menerima tim Kejagung RI di kantor Graha Fitrah, KSB.

Tim Kejagung Uji Kelayakan KSB untuk Penempatan Kejari Taliwang (Suara NTB) Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (23/11), berkujung ke KSB. Tim yang dipimpin Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan Kejagung, Eko Siwi itu dalam rangka melakukan uji kelayakan daerah terhadap rencana penempatan Kejaksaan Negeri (Kejari) di KSB. Kedatangan tim berjumlah 3 orang itu, didampingi Kepala Kejari Sumbawa, Paryono, MH dan diterima langsung Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Paryono menyampaikan kepada tim, penempatan Kejari sebagai salah satu instrumen lembaga hukum di daerah sudah layak. Selama ini Kejari Sumbawa yang juga menangani KSB memiliki rentang kendali begitu luas. “Antara Sumbawa dan KSB jaraknya cukup jauh. Baik Sumbawa dan KSB juga punya wilayah luas,” terangnya dalam rapat pertemuan. Di sisi penanganan perkara, Paryono mengungkapkan, antara Sumbawa dan KSB tidak jauh berbeda. Ia mencontohkan sepajang tahun 2016 lalu, kasus pidana umum di KSB yang sampai pada tahap penuntutan berjumlah sebanyak 160 kasus. Dan sepanjang tahun 2017 ini sudah masuk ke penuntutan sebanyak 115 perkara dari 182 kasus yang telah di sidik. Pada kasus pidana khsusu (Pidsus) tahun 2016 sebanyak 2 kasus dan tahun 2017 baru 1 kasus. “Dari penanganan kasus-kasus itu, penyelamatan keuangan negara kami bisa rinci tahun 2015 senilai Rp. 326 juta, tahun 2016 senilai Rp. 289 juta dan tahun ini sementara senilai Rp. 111 juta,” urainya. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan Kejagung, Eko Siwi mengatakan, kedatangannya merupakan tindak lanjut surat Bupati KSB pada 20 Oktober 2017. “Ini ada tahapannya. Makanya hari ini kami datang melakukan uji kelayakan ke daerah. Nanti data yang dikumpulkan akan dikaji dan diserahkan ke pimpinan untuk selanjutnya diusulkan ke Presiden,” sebutnya. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menyatakan, pemerintah sudah menyiapkan dukungan untuk pendirian Kejari tersebut. Salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah, Pemda KSB telah menghibahkan lahan di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang seluas 8.901 meter persegi. “Tahun depan kami sudah siapkan anggaran 6 miliar untuk pembangunan gedungnya. Tapi tanpa harus menunggu itu, harapan kami Kejari sudah bisa diaktifkan karena untuk operasional sementara, kami siap memberikan pinjaman kantor termasuk kendaraan operasional,” urai H. Amry dihadapan tim Kejagung. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB, Amar Nurmansyah, ST., M.Si menambahkan, rencana pembangunan gedung kantor dan fasilitas pendukung Kejari akan dilengkapi bertahap oleh pemerintah. Selain di APBD 2018, Pemda KSB akan terus melanjutkan pembiayaannya pada anggaran perubahan di tahun yang sama. “Total biaya untuk pembangunan gedung kantor dan fasilitas pendukung Kejari nanti sekitar Rp 12 miliar. Pak bupati menargetkan tahun depan semuanya bisa selesai sehingga pas Harlah KSB ke-15 bisa diresmikan,” ungkapnya. Sementara itu, bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dalam sambutannya menyatakan, Pemda KSB akan memenuhi kebutuhan operasional sementara Kejari nantinya. Komitmen itu sebagai bentuk keseriusan Pemda KSB dalam mempercepat kehadiran seluruh instrumen lembaga hukum di daerah. “Kami inginKejari di KSB harus segera hadir,” tegasnya. Ia berharap, untuk pembangunan gedung Kejari nanti pihak kejaksaan dapat menyediakan skema gambar gedung kepada Pemda KSB. Hal ini untuk mempercepat proses pembangunannya nanti. “Seperti pembangunan Makodim pak, pihak TNI yang menyediakan gambarnya. Nanti untuk besaran satuan harganya karena berbeda hitungannya APBN dan APBD, jadi kita akan sesuaikan dengan APBD supaya cepat pengerjaannya,” paparnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Setidaknya ada tiga satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat mendapat catatan merah dalam laporan realisasi anggaran yang masih dibawah 50 persen. Akibatnya serapan anggaran Pemkab setempat saat ini masih berada pada angka 57, 82 persen atau sekitar Rp 904 miliar dari total pagu anggaran sekitar Rp 1,5 triliun jelang akhir tahun 2017 ini. Kondisi ini tentu dikhawatirkan akan berdampak pada kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat jika kondisi keuangan tidak sesuai target yang ada. “Realisasi pendapatan kita masih kecil sekitar 69,16 persen, sementara realisasi belanja kita masih berada di angka 57,82 persen. Jumlah ini tentu sangat kecil, terlebih lagi jelang akhir tahun seperti ini yang dikhawatirkan serapan anggaran yang dilakukan oleh para SKPD ini tidak maksimal. Padahal uang kita sudah sediakan untuk bisa digunakan oleh para SKPD ini tetapi kenyataannya masih

saja seperti ini (molor),” sesal Plt kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kepada Suara NTB melalui Kabid Akuntansi Agus Purnawan, Jumat (24/11). Dikatakannya, tiga SKPD tersebut yakni, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) dengan total jumlah anggaran sekitar Rp 300 miliar, realisasi serapan anggaran sekitar Rp 147 miliar atau 47,81 persen. Dinas Ten-

aga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) dengan total anggaran sekitar Rp 11 miliar, nilai realisasi Rp 5,1 miliar atau 46, 68 persen. Serta Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) dengan nilai anggaran sekitar Rp 19 miliar, nilai realisasi sekitar Rp 8,9 miliar atau sekitar 46,79 persen. Terhadap tiga SKPD, pihaknya sudah meminta untuk bisa mempercepat proses penyerapan anggarannya,

jika tidak dikhawatirkan akan mendapatkan penilaian buruk dalam pengelolaan anggaran yang ada di dinas tersebut. “Kita sudah layangkan surat peringatan untuk bisa mempercepat proses penyerapan anggarannya. Tetapi pada kenyataannya tetap saja molor seperti ini,” ujarnya. Sebenarnya di dalam pengelolaan anggaran daerah lanjutnya, alur kas yang ada di daerah harus bisa diperhatikan dengan baik. Sebut saja uang per termin pekerjaan harus bisa diambil jangan sampai ditunda oleh SKPD ini. Karena apabila ditunda maka realisasi serapan anggaran yang ada di kas daerah tidak bisa terlihat. Karena idealnya serapan anggaran yanga ada

harus sesuai dengan alur kas yang sudah ditetapkan per termin pekerjaan tersebut. Untuk itu, pihaknya saat ini menyiapkan program khusus supaya SKPD ini bisa patuh terhadap alur kas yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan menyiapkan laporan periodik dan akan diserahkan langsung ke kepala daerah (Bupati, Wakil Bupati) sebagai bahan evaluasi SKPD terkait. “Sengaja kita buat laporan periodik dan akan kita serahkan ke kepala daerah supaya bisa mengetehui kondisi aparaturnya yang masih lelet menyerap anggaran,” tegasnya. Sehingga dengan laporan periodik ini bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan SKPD ini. (ils)

Diskominfotik Sumbawa Gelar Pemilihan Duta INCAKAP 2017

(Suara NTB/dok)

PETANI PETERNAK - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan Kadisnakeswan Sumbawa, Thalifuddin bersama para petani peternak di Kecamatan Lunyuk.

Kementan akan Beri Sumbawa Bibit Sapi dari Australia Sumbawa Besar (Suara NTB)Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyampaikan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian telah menyanggupi bantuan untuk Kabupaten Sumbawa. Berupa sapi jenis Brahman Cros dari Australia. Dengan syarat diharuskan mempunyai padang rumput yang memadai karena jenis sapi tersebut pakannya lebih banyak dari sapi biasa. “Memanfaatkan waktu yang ada, sekitar dua bulan untuk mengejar target terpenuhinya syarat padang rumput sehingga sapi yang kini masih berada di Australia akan segera didatangkan

ke Sumbawa,” tegas Wabup, usai menyambangi kelompok petani ternak calon penerima bantuan sapi dimaksud, di Kecamatan Lunyuk. Sebagai kelompok petani ternak, model program Gema iJALAPI di Sumbawa. Sambil mendengar aspirasi dari para petani peternak. Pada kesempatan tersebut, Wabup juga secara tegas menginstruksikan kepada KUPT Peternakan setempat melarang memberikan bibit jagung kepada mereka yang menanam di lahan hutan. Setelah bertatap muka langsung dengan para petani peternak, Wabup juga meninjau langsung lahan padang rumput

yang telah siap dan lahan baru yang disiapkan. Sementara, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Ir. Thalifuddin, Jumat (24/11) kemarin, yang sebelumnya ikut mendampingi Wabup menyatakan telah berjuang ke Kementan bersaing dengan ratusan kabupaten lainnya se Indonesia. Sehingga kabupaten Sumbawa berhasil mendapatkan bantuan berupa bibit sapi jenis Brahman Cros asal Australia untuk beberapa kelompok tani yang ada di kecamatan Lunyuk dan Labangka. Diketahui dalam program Inovasi Jagung Lamtoro Terintegrasi Sapi bagian darii program Gema JIPI di Sumbawa ditetapkan masing masing 10 kelompok peteni ternak di kecamatan Lunyuk dan Labangka. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbawa, menggelar pemilihan Duta INCAKAP (Internet Cerdas Kreatif dan Produktif). Khusus bagi siswa SMA/SMK/MA di wilayah Sumbawa. Untuk membangun generasi digital yang bersahabat dan bermartabat. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Diskominfotik Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, Jumat (24/11) kemarin. Penting bagaimana menggunakan internet secara cerdas dan bijak. Serta lebih produktif dan tentunya memberikan maanfaat bagi setiap penggunanya. Penggunaan internet menjadi berdampak buruk terhadap masyarakat apabila tidak cerdas dalam menggunakan media internet tersebut. Maka perlu dibekali dengan wawasan atau pengetahuan tentang pentingnya pemakaian internet secara bijak, cerdas dan sehat. Peendaftaran pemilihan

DUTA INCAKAP Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 hingga 29 November secara online melalui google form yang telah disiapkan. Serta penjaringan melalui beberapa kuesioner dan karya media baik yang berupa tulisan maupun video akan termuat dalam situs incakap.sumbawakab.go.id. Pengumuman pemenang pada 8 Desember Terdiri dari Juara 1 siswa dan 1 siswi, serta Runner Up Duta Incakap 2017 yang juga terdiri dari 1 siswa dan 1 siswi. Selanjutnya secara berjenjang DUTA INCAKAP Kabupaten Sumbawa 2017 akan mengikuti ajang yang sama di tingkat Provinsi maupun Pusat pada tahun 2018 mendatang. (arn)

Rachman Ansori (Suara NTB/arn)

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dewan Desak Pemerintah Cari Solusi Atasi Kelangkaan Pupuk Bima (Suara NTB) – Kelangkaan pupuk dalam beberapa waktu terakhir ini membuat sebagian petani resah. Bahkan mereka terpaksa menunda untuk menanam lantaran pupuk mengalami kelangkaan dan harganya mencapai dua hingga tiga kali lipat. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muklis, meminta sekaligus mendesak pemerintah daerah agar segera mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Tidak apatis melihat kondisi yang dirasakan para petani. “Saya meminta agar dicarikan solusinya. Jangan sampai merugikan petani kita,” katanya kepada Suara NTB. Edy mengaku banyak men-

erima pengaduan atau laporan dari para petani terkait kelangkaan pupuk tersebut. Bahkan harganya di pasaran mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga eceran tertinggi (HET). “Saya menduga ada oknum mafia pupuk yang sengaja menimbun, seolaholah di pasaran pupuk langka. Penyaluran dari distrib-

utor ke pengecer kemudian ke petani masih jauh dari harapan,” katannya. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditelusuri pihak terkait. Jika demikian terjadi, Duta partai NasDem, meminta pemerintah agar langsung mencabut izin operasional distributor tersebut. “Agen atau distributor yang nakal tidak boleh dibiarkan,

harus diambil langkah tegas. Salahsatunya mencabut izin operasional,” katanya. Karena menurutnya, persoalan kelangkaan pupuk hingga harganya yanng melonjak tinggi kerap terjadi setiap tahun. Parahnya lagi terjadi pada saat para petani bercocok tanam. “Pemerintah harus mengevaluasi persoalan yang terjadi. Akar masalahnya dimana, petani selalu menjadi korban,” ujarnya. Ia menambahkan pupuk subsidi yang disalurkan tidak akan berkurang, jika ada

oknum-oknum tertentu yang tidak bermain. Serta memanfaatkan keuntungan ditengah petani ingin bercocok tanam. “Kita harus berpikir. Masalah kelangkaan pupuk ini selalu terjadi setiap petani mau menanam. Ini perlu ditelurusi lebihjauh,” katanya. Sebelumnya Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Fahrurahman SE, M.Si mengakui adanya kelangkaan pupuk. Pihaknya sedang mencarikan solusi soal itu, dengan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dinas dan UPT.

“Kita sudah arahkan UPT untuk melakukan pendataan apa saja yang menjadi keluhan petani. Kondisi ini terjadi di wilayah Kecamatan Bolo, Madapangga, Soromandi dan Donggo,” katanya. Menurutnya, kelangkaan pupuk, diduga lebih pada saat penyaluran oleh distributor ke pengecer beberapa waktu. Karena pihaknya menerima laporan bahwa, pupuk subsidi yang seharusnya diberikan sesuai pengusulan, tidak tidak direalisasikan. “Misalnya lima sak pupuk. Hanya diberikan tiga sak, dua

saknya diganti dengan obatobatan. Padahal petani tidak menginginkan. Tapi yang jelas persoalan ini akan kita sikapi. Memanggil pihak distributor untuk diberikan teguran,” pungkasnya. Selain itu, Ia menghimbau para petani untuk tidak khawatir, karena pihaknya tengah mengupayakan agar pupuk tetap tersedia. Mengantisipasi adanya oknumoknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan ini. “Yang jelas persoalan ini sedang kita tangani,” pungkasnya (uki)

Penguatan Industri dan Jasa untuk Kemajuan Ekonomi Dompu (Suara NTB) Kondisi makro ekonomi Kabupaten Dompu menunjukan pertumbuhan, namun belum seperti yang diharapkan pemerintah daerah (Pemda). Untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi, pemerintah sepertinya harus fokus pada pengembangan sektor industri dan jasa untuk penguatan ekonomi lokal. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, M Syahroni, SP, MM kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengakui, data yang dirilis (Suara NTB/ula) M. Syahroni Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 terkait kondisi makro ekonomi Kabupaten Dompu menunjukan peningkatan. Namun peningkatan ekonomi belum seperti yang diharapkan bersama, sehingga perlu ada kerja keras semua pihak dan tidak hanya pemerintah tapi juga sektor swasta. Karena dalam realis tersebut, pendapatan perkapita masyarakat Dompu meningkat dari Rp 21 juta menjadi Rp 23,74 juta. Angka kemiskinan berkurang dari 15,11 persen menjadi 14,23 persen. Tapi pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan dari 5,59 porsen tahun sebelumnya menjadi 5,40 persen. Bila merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan antara 5,5 sampai 6 persen dan kemiskinan menyisakan 13,5 – 13 persen. “Karena target di tahun terakhir RPJMD kita, kemiskinan menyisakan 1 digit yaitu 9 persen,” aku M Syahroni. Pertumbuhan ekonomi Dompu yang sempat mencapai 8 persen dan menurunkan kemiskinan hingga 2 persen pertahun didorong oleh kesuksesan pemerintah daerah (Pemda) dengan program jagungnya. Gerakan ini berhasil membuat warga Dompu memiliki uang pribadi dan berhasil merubah pola pikir masyarakat. “Sektor primer ini harus memberi nilai tambah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Makanya pemerintah kedepan terus mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa untuk memperkuat ekonomi lokal Dompu. Tentunya dengan memanfaatkan produk – produk lokal,” katanya. Pada rencana APBD 2018 dari dana cukai tembaku, M Syahroni mengaku, pihaknya telah mengarahkan untuk penguatan sektor industri kecil menengah (IKM) hingga Rp.400an juta. Hal ini dalam rangka penguatan IKM dan UMKM di Kabupaten Dompu. “Penguatan IKM dan UMKM ini salah satu cara untuk memberdayakan ekonomi lokal dan memberi nilai tambah dari produk yang kita miliki,” terangnya. (ula)

Penghentian Eksplorasi PT. STM di Kawasan Hutan Berlanjut Dompu (Suara NTB) – Penghentian eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining (STM) di kawasan hutan masih berlanjut. Persoalan izin IPPKH yang tidak diperpanjang kementerian setelah berakhir 17 Agustus 2017 lalu belum menemukan titik penyelesaian. Akibatnya, anggaran dua kali lipat kegiatan untuk Tahun 2017 ini tak bisa dieksekusi, dan banyak tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. “Jadi luar biasa dampakn(Suara NTB/dok) ya karena anggaran yang diseSoekarno diakan ndak bisa dieksekusi,” ungkap Kabag Perekonomian Setda Dompu, Soekarno kepada Suara NTB, Jumat (24/11). Selain itu terjadi perlambatan proses studi kelayakan yang sebetulnya tengah digenjot pihak perusahaan, juga akan menambah waktu yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi. Ekplorasi itu lanjut dia, tidak memiliki batasan waktu, prinsipnya perusahaan wajib melakukan evaluasi perpanjangan setiap satu kali dalam 12 bulan. “Cuma dampaknya ke mereka ini adalah, mereka sudah menggelontorkan anggaran tapi tidak bisa dikerjakan,” jelasnya. Penghentian ini tegas Soekarno, terbatas hanya untuk kegiatan di kawasan hutan negara. Sedang di luar area kawasan tersebut, pihak perusahaan masih aktif melakukan kegiatan. Namun demikian, saat ini sudah banyak tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan karena persoalan regulasi tersebut. Pengurangan ini pun ternacam akan terus bertambah dan berlanjut sampai persoalan IPPKH itu betul-betul tuntas diselesaikan pihak kementerian. “Dari tenaga kerja memang mereka melakukan pengurangan, artinya dirumahkan dulu sementara karena memang kondisinya bukan karena masalah kegiatan inti, tapi regulasi. Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan saya belum baca laporan terakhirnya,” ujar dia. Dengan beragam persoalan yang muncul pasca penghentian aktifitas PT STM di kawasan hutan tersebut Sukarno berharap pihak kementerian segara mencari jalan keluarnya. Entah dengan melakukan perubahan regulasi atau penyusunan regulasi baru. “Terpenting segera diselesaikan diinternal kehutanan itu bagaimana, saya ndak tau bagaimana nanti kebijakannya,” pungkas Sukarno. (jun)

(Suara NTB/ist)

DIKUMPULKAN - Sampah-sampah yang dikumpulkan oleh pengurus OSIS untuk sebelum ditimbang ke pengepul, Jum’at (24/11).

OSIS SMAN 4 Kota Bima Raup Keuntungan dari Sampah Kota Bima (Suara NTB) – Bagi kebanyakan masyarakat, masih menganggap sampah tidak ada yang bermanfaat. Bahkan membuangnya pun dilakukan sembarang tempat. Tapi hal itu justru tidak berlaku bagi pengurus OSIS SMAN 4 Kota Bima. Bagi pengurus OSIS sekolah yang berada di jalan Gajah Mada Kelurahan Penato’i Kecamatan Mpunda itu dengan sampah mereka menjadikan sebagai pupuk organik untuk tanaman di sekolah. “Selain itu sebagiannya kita timbang kepada pe-

ngepul,” ujar Bendahara OSIS SMAN 4 Kota Bima, Febiyanty Ansurmarwaty kepada Suara NTB, Jum’at (24/11). Menurutnya sampah yang dikelola tersebut adalah jenis sampah organik dan non organik, yang berserakan di ruang kelas serta di area halaman sekolah karena dibuang sembarang. “Kita kumpulkan dengan mengelilingi ruang-ruang kelas dan sekolah. Kemudian selanjutnya dipisahkan antara sampah organik dan non organik,” katanya. Menurutnya sampah organ-

ik salahsatunya daun pepohonan yang berada di areal sekolah dibakar. Sisanya dari pembakaran itu dikumpulkan untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman bunga di Sekolah. “Sementara sampah non organik berupa botol plastik dikumpulkan ke dalam karung untuk ditimbang,” kata remaja yang akrab disapa Feby ini. Menurutnya, aktivitas tersebut telah mulai diterapkan di sekolah setempat sejak beberapa bulan terakhir ini. Hasilnya pun cukup memberikan pengaruh yang positif.

Pilkades Serentak, Satu TPS Bergejolak Dompu (Suara NTB) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini tampaknya berjalan sesuai harapan, tak ada reaksi mencolok atas kemenangan dan kekalahan dalam pesta demokrasi itu, apalagi yang berujung pada pertikaian. Hanya saja, dari 33 Desa yang menyelenggarakan Pilkades hanya TPS V di Desa Dore Bara Kecamatan Dompu yang bergejolak. “Masalahnya ingin menghitung ulang dengan alasan memastikan suara sebenarnya. Karena di satu papan itu belum ditandatangani oleh panitia dan saksi,” ungkap Kadis DPMPD, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada wartawan di kantornya, Jumat (24/11). Atas protes salah satu calon tersebut, pihaknya bersama panitia KPPS dan saksi langsung membawa kotak surat suara ke Mapolres Dompu untuk dibuka dan dihitung ulang. Pengihitungan disaksikan langsung oleh Kapolres dan masing-masing calon. Berdasarkan hasil penghitungan ulang, terdapat perbedaan selisisih suara, jika di lapangan selisihnya hanya satu suara, saat dicek ada penambahan selisih tiga suara. “Sementara beritakan selisih satu, tau-tau selisihnya tiga. Yang menyuarakan selisih suara itu calon nomor lima, tadi malam juga hadir dia. Di TPS (Lima) ini dia yang menang,” ujarnya. Dengan telah dilakukan peng-

(Suara NTB/dok)

H. Supardi hitungan ulang, para pihak yang hadir sudah menyepakati hasil perolehan surat suara. Untuk itu, diharapkan tidak ada gejolak di kemudian hari. Sementara untuk TPS di Desa - Desa lain lanjut dia, sejauh ini tak ditemukan persoalan yang cukup mencolok, pemilihan dan penghitungan suara berjalan efektif. Kalaupun nantinya ada pihaknya yang masih keberatan dengan peroleh suara di lapangan, ia membuka ruang hingga tujuh hari kedepan pasca pemilihan untuk melayangkan gugatan. “Walaupun ada gugatan musywarah panitian tetap jalan, pleno BPD jalan nanti tetap dilantik juga. Kenapa? Kalau dia menang sampai ke pengadilan akan dianulir, Bupati akan mencabut ndak boleh melarang,” tegasnya. H. Supardi menyebutkan

beberapa calon yang dinyatakan menang dalam Pilkades 2017 ini diantaranya, Kecamatan Dompu terdiri dari Desa Dore Bara (Syaiful), Desa Keramabura (Aswan), Desa Oo (Wawan Wiranto), Desa Mangge Nae (Ikraman), Desa Sori Sakolo, (Umar). Kecamatan Woja terdiri dari Desa Baka Jaya (Umar), Desa Wawonduru (Abdul Fatah, ST), Desa Saneo (Rustam H. M Said), Desa Serakapi (Satromijoyo), Desa Rababaka (Trisutrisno), dan Desa Nowa (Kurais Abakar). Sementara Kecamatan Kilo terdiri dari Desa Mbuju (Abdullah Mursalin), Desa Kramat (Usman M Ali), dan Desa Lasi (Syahrudin). Kecamatan Pekat terdiri dari Desa Karombo (Saidin), Desa Kadindi Barat (Lalu Heri Hirawanto), dan Desa Doropeti (Dahlan). Kecamatan Kempo terdiri dari Desa Tolokalo (Ikhlas), Desa Soro (Zulkarnain), Desa Dorokobo (Taufik), dan Desa Kempo (Abdul Hak). Sedangkan Kecamatan Manggelewa terdiri dari Desa Kawangko (Nursalam), Desa Banggo (Sudirman Ab), Desa Kampasi Meci (Abdurrahman), Desa Tanju (Samsuddin), Desa Lanci Jaya (Sahril), Desa Soriutu (Aidin), dan Desa Tekasire (Yan Sofyan Herali). Kecamatan Pajo terdiri dari Desa Tembalae (Amir Mahmud). Kecamatan Huu terdiri dari Desa Adu (Burhanudin), dan Desa Jala (Junaidin). (jun)

Baik kalangan pengunjung maupun para guru dan siswa sekolah setempat. “Kita berpikir bagaimana caranya agar mengatasi persoalan sampah dengan bisa menghasilkan uang,” ujarnya. Pada awal pekan hingga Kamis kemarin. Tercatat jumlah sampah non organik yang terkumpul kurang lebih sebanyak 30 karung. Setelah itu dilakukan penimbangan menghasilkan uang Rp 60.000. “Walaupun nilainya yang didapat sedikit. Tapi setidaknya dari sampah yang dianggap tidak bermanfaat justru ada

nilai tambah. Dengan uang ini, dari sampah ini juga bisa digunakan untuk keperluan siswa di sekolah,” ujarnya. Ia menambahkan, selain bisa menghasilkan nilai atau uang tambahan. Aktivitas atau kegiatan tersebut juga bertujuan agar siswa lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. “Kita berharap hal semacam ini bisa memberikan kesadaran kepada siswa lain supaya tetap menjaga kebersihan sekolah, sehingga bisa ditularkan dirumah maupun di masyarakat,” pungkasnya (Uki)

Politik Uang dan Netralitas Aparat Jadi Catatan Pilkades Serentak Dompu (Suara NTB) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang membentuk panitia pemilihan kepala Desa (Pilkades). Sesuai amanat Permendagri, BPD yang harus mengawasi pelaksanaan Pilkades termasuk panitia Pilkades. Pada Pilkades serentak 23 November lalu, praktik politik uang dan panitia hingga aparatur Desa masih ditemukan berpihak pada calon kepala Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (24/11) kemarin, mengungkapkan, dalam Permedagri yang berhak mengawasi pelaksanaan Pilkades itu BPD. Selain membentuk Panitia, BPD juga akan mengawasi pelaksanaan Pilkades. “Tapi bagaimana mengawasi, sementara kita masih menemukan ada oknum BPD yang berpihak pada calon tertentu. Makanya besok kami berencana akan memanggil BPD, termasuk untuk melakukan evaluasi,” terangnya. Panitia Pilkades Kabupaten yang dibentuk dengan SK Bupati, kata H. Supardi, hanya bisa memfasilitasi terkait mekanisme pelaksanaan Pilkades. Soal netralitas dan pengawasan akan larangan dalam Pilkades, hanya bisa mengimbau. “Kita hanya bisa mengimbau saja, jangan ini jangan itu. Yang ngawasi itu BPD,” katanya. H. Supardi juga tidak memungkiri soal massifnya praktik politik uang pada Pilkades serentak di Dompu. Kondisi ini juga disadari tidak baik bagi sistem demokrasi kedepan dan ancaman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Karena bagaimana pun juga, bila terpilih menghabiskan uang, akan berpikir mengembalikan modal ketika menjabat. Namun, mekanisme pengawasan pelaksanaan DD dan ADD, akan sulit bagi oknum Kepala Desa bertindak macam – macam di luar ketentuan. Karena pengawasan tidak hanya oleh BPC, Camat, DPMPD dan Inspektorat. Tapi juga oleh masyarakat dan aparat keamanan. Namun, H. Supardi mengaku, perlu dipikirkan formulasi yang tepat agar pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019 dan seterusnya kedepan bisa terhindari dari poltik uang dan aparat yang tidak netral. “Ini yang perlu dipikirkan bersama kedepan,” katanya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

Halaman 8

Parpol Tanpa Kursi Tak Bisa Mengusung Calon Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB sudah menetapkan syarat jumlah dukungan pasangan calon kepala daerah dari jalur parpol. Yakni minimal harus memenuhi 20 persen jumlah kursi di DPRD NTB atau 25 suara sah dari partai peserta Pemilu 2014.

Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur NTB, HM. Suhaili FT – H. Muh. Amin, memutuskan untuk menunda rencana deklarasi pasangan bersama partai pengusung yang akan digelar pada tanggal 3 Desember mendatang. Penundaan itu langsung dari DPP Partai Golkar. Pasalnya DPP dipastikan tidak bisa hadir di acara deklarasi apabila akan tetap digelar pada tanggal 3 Desember. Demikian disampaikan oleh juru bicara DPD I Partai Golkar NTB, Chris Parangan, saat ditemui Suara NTB, di kantor DPD I Partai Golkar NTB, Jumat (24/11) kemarin. “Awalnya kan kita bersurat pada DPP untuk deklarasi tanggal 3 itu, tetapi dijawab oleh DPP, agar ditunda dulu. Karena tanggal 3 itu pengurus DPP tidak dapat hadir. Sementara mereka (pengurus DPP) berharap bisa hadir,” jelas Chirs. Adapun alasan DPP tidak bida hadir pada tanggal tiga itu, karena menunggu hasil proses pra peradilan kasus dugaan korupsi yang sedang dihadapi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto. “Karena menunggu proses peradilan Ketua Umum. Karena tanggal 30 (November) itu pengumuman praperadilan. Jadi kalau tanggal 3 itu terlalu mepet waktunya. Ndak mungkin kan orang-orang DPP itu datang pagi pulang sore. Makanya minta disesuaikan,” ujarnya. Sementara prihal keberadaan SK dukungan DPP pada pasangan Suhaili-Amin yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya banyak pihak karena DPD I belum mempublikasikan, menurut Chris, prihal SK tersebut sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. “Kalau masalah administrasi SK penatapan Paslon itu sudah tidak bisa diutak atik lagi. SK sudah di tangan dan Ketua Harian DPP, Pak Nurdin Halid sudah menegaskan hal itu. Jadi penundaan ini murni teknis waktu saja, karena pihak DPP yang ngotot mau hadir di deklarasi ini, makanya ditunda,” paparnya. Apa yang disampaikan Chris selaku juru bicara, juga dibenarkan olen Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang juga berada di tempat yang sama. Bahwa deklarasi pasangan Suhaili-Amin akan ditunda karena permintaan DPP. Lantas sampai kapan pendundaan itu akan berlangsung. Chris memastikan tidak akan terlalu lama, ia memastikan bahwa Deklarasi Suhaili-Amin tetap akan digelar pada Bulan Desember itu. (ndi)

Pilkada NTB

PBB akan Perjuangkan Agar Kyai Zul Lolos Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PBB NTB, Dr. Kyai Zulkifli Muhadli sejak awal sudah menyatakan diri akan maju di Pilkada NTB 2018. Namun demikian, sampai saat ini, ia belum memiliki kepastian untuk lolos melaju sebagai peserta Pilkada. Pasalnya sampai saat ini ia belum menemukan pasangan serta partai koalisi, untuk jadi kendaraan politiknya. Salah satu politisi senior PBB NTB, H. Lalu Moh. Syamsir, yang dikonfrimasi terkait peluang Ketua DPW-nya itu menegaskan bahwa PBB akan berjuang sampai detik terakhir pencalonan. Pihaknya bertekad bulat dan kuat untuk mengantarkan kyai Zul lolos melaju sebagai peserta Pilkada NTB 2018. “Masih berjalan terus. Sampai titik terakhir kita berjuang,” ujar Lalu Syamsir, kepada wartawan. Disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu, PBB saat ini masih intens membangun komunikasi politik dengan empat partai, yakni PAN, Demokrat dan PKS. Menurutnya, tahap pembicaraan sudah sampai mengerucut, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. “Kita sama PAN, PKS, dan Demokrat. Kita sudah komunikasi, dan mereka maunya pak Kyai berpasangan dengan Sitti Rohmi. Sampai saat ini masih jalan komunikasinya,” jelasnya. Ditegaskan Syamsir, bahwa PBB masih tetap berikhtiar untuk memperjuangan mantan Bupati KSB dua periode itu untuk mendapatkan partai koalisi. Sehingga bisa memenuhi syarat minimal jumlah kursi di parlemen untuk mengajukan pasangan bakal calon lewat jalur partai. “Kita tetap ikhtiar dan ini kan masih belum final. Kalaupun PBB sudah mendukung calon bupati, dan partai koalisi minta koalisi linear, kenapa tidak. Itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau tak bisa, ya inilah apa adanya,” pungkasnya. (ndi) H. Lalu Moh. Syamsir (Suara NTB/dok)

Hal itu sudah diatur dalam keputusan KPU NTB, Nomor/ HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang diajukan Parpol dan Gabungan Parpol. “Untuk bakal pasangan calon dari parpol kita sudah menetapkan syarat 20 persen

Polda NTB Koordinasi dengan Dewan Pers

(Suara NTB/penrem)

BERBAUR - Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf saat berbaur dengan masyarakat usia gotong royong di Desa Pengendep

Danrem 162/WB dan Contoh Keteladanan dengan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Menjadi seorang pemimpin, Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A. adalah amanah rakyat. Sehingga setinggi apapun posisi harus tetap dekat dengan rakyat. Itu ditunjukkan langsung Danrem 162/ WB dengan tidak menjaga jarak dengan para bawahannya bahkan dengan masyarakat. Disela-sela kesibukan yang harus ia lakukan Jumat (24/11), Danrem 162/WB menyempatkan diri untuk ikut bergotong royong bersama anggotanya dan masyarakat di Desa Pengendep Kecamatan Keruak Lotim yang beberapa hari lalu dilanda banjir. Kehadiran Danrem di tengahtengah anggota ini tidak hanya menjadi penyemangat bagi para anggota, namun juga membantu

Mataram (Suara NTB) Ujaran kebencian masuk kategori perbuatan tercela (akhlaq madzmumah). Karena itu, ia haram dilakukan untuk kepentingan apa pun. Termasuk, untuk tujuan kebaikan seperti dakwah atau amar ma’ruf nahi munkar. Demikian rilis yang diterima redaksi Suara NTB, terkait kesepakatan forum Sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudluiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama 2017 di Ponpes Darul Falah, Mataram, Jumat (24/11). “Amar ma’ruf nahi munkar juga tidak bisa dilakukan dengan kemunkaran karena mengajak kebaikan juga harus dilakukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, amar ma’ruf nahi munkar tidak dapat dibenar-

erasan ini harus dikurangi. Bahwa dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan bahkan bisa berujung pidana,” imbuh dia. PT Sanggar Agro Karya Persada menguasai SHGU di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Lahan konsesi perkebunan kayu putih itu berdekatan dengan lahan penggembalaan sapi warga. (why)

(Suara NTB/dok)

Kristiaji

anggota dalam melaksanakan kegiatan pembersihan dan perbaikan prasarana umum yang rusak akibat terjangan banjir. Tidak hanya ikut turun tangan membersihkan sisa-sisa banjir bersama dengan anggota, saat beristirahat Danrem 162/ WB tetap memilih berkumpul bersama anggota dan menikmati nasi bungkus yang diberikan oleh Ibu-Ibu Dharma Pertiwi. “Kesederhanaan dan sikap yang bersahaja tersebut tentu menjadi salah satu kebahagiaan bagi para anggota, karena para anggota pastinya sangat mengharapkan seorang pemimpin yang dekat dengan anggotanya,” kata Kapenrem Mayor Inf. Dahlan Taliwang Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya mam-

pu memimpin dan memberi perintah saja. Namun juga harus dapat menjadi teladan, menjadi pengayom dan selalu hadir di tengah-tengah anggota di saat-saat yang tepat. Ia mengutip seperti yang disampaikan Danrem 162/WB beberapa waktu lalu, bahwa keberhasilan seorang pemimpin dapat terlihat dari kesuksesan para anggotanya, dan pemimpin tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya anggota di sekelilingnya. “Oleh sebab itu, menjalin kedekatan dengan anggota sangat penting sehingga akan terbangun hubungan kerja yang baik dan tentunya akan menciptakan suasana kerja yang nyaman, dengan demikian kesuksesan dalam pelaksanaan tugaspun akan dapat terwujud,” pungkasnya. (ars/*)

Munas NU Hasilkan Resolusi Soal Ujaran Kebencian

Dua dari Tujuh Tersangka Ditangkap Polda NTB nak sapi,” jelasnya. Sementara dari pemeriksaan penyidik, perusahaan yang bermarkas di Jakarta tersebut mengklaim sudah mengalokasikan lahan seluas 100 hektar untuk kebutuhan ternak masyarakat dimaksud. “Ini bisa jadi pembelajaran, bahwa untuk menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan. Tentunya ada langkah bijak dengan berkomunikasi bersama baik dengan perangkat desa atau pun dari pihak perusahaan,” jelas Kristiaji. “Kebiasaan dengan k e k -

Menurutnya, ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu 2014, artinya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur memperoleh sekurang-kurangnya 633.384 suara sah, dari 2.533.536 suara sah hasil pemilu anggota DPRD NTB tahun 2014.

Dugaan Penghinaan Pahlawan

Pembakaran Barak PT Sanggar Agro Karya Persada

Mataram (Suara NTB) Polisi menetapkan tujuh orang tersangka pembakaran barak dan Kantor PT Sanggar Agro Karya Persada di Sanggar, Kabupaten Bima. Dua orang yang berperan sebagai provokator sudah ditangkap. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menerangkan, dua tersangka yang ditangkap tersebut disangkakan pasal 170 KUHP. “Perusakan secara bersamasama. Tujuh orang tersangka yang sudah ditangkap dua orang yang perannya sebagai provokator,” ujarnya, Jumat (24/11). Perusakan kantor petugas keamanan dan barak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kayu putih itu terjadi pada Rabu (18/10). Perusahaan mengklaim kerugian mencapai Rp 100 juta. Perusakan tersebut bermula dari warga yang keberatan dengan keberadaan perusahaan. “Dianggap menutup akses masyarakat yang berter-

dari jumlah kursi DPRD NTB, jadi 13 kursi. Ada juga kita hitung dari 25 persen suara sah akumulasi parpol peserta Pemilu 2014. Secara bersamasama nanti calon independen dan parpol akan mendaftar tanggal 8-10 Januari 2018,” ujar Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, pada wartawan.

NTB. Jadi yang boleh berkoalisi yang 11 itu,” tandasnya. Diketahui bahwa di DPRD NTB dari 11 partai yang masuk ke DPRD NTB, tapi tidak ada satupun partai yang bisa mengajukan pasangan calon sendiri. Semua parpol harus berkoalisi untuk bisa memenuhi ambang batas minimal 13 kursi untuk bisa mengajukan pasangan calon. Bahkan partai Golkar sekalipun sebagai pemenang pemilu di NTB, juga harus berkoalisi. Golkar yang memiliki 11 kursi masih kekurangan dua kursi. (ndi)

(Suara NTB/ist)

SIDANG - Suasana sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudluiyah Munas Alim Ulama 2017 di Ponpes Darul Falah, Mataram, Jumat, 24 November 2017. kan melalui ujaran kebencian yang dalam Islam merupakan bagian dari kemunkaran,” kata Wakil Sekretaris Lembaga Bahtusul Masail PBNU Mahbub Ma’afi membacakan rumusan sidang komisi. Ujaran kebencian diharamkan karena menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama (hifdhl‘irdh) dan membawa dampak yang serius bagi tata kehidupan sosial masyarakat, seperti permusuhan, pertikaian, dan kebencian antara satu orang dengan orang lain dan antara golongan dengan golongan yang lain. “Perpecahan di kalangan golongan masyarakat akan mudah terjadi akibat ujaran kebencian yang menembus batas-batas pertahanan sosial masyarakat. Pada gilirannya, harmoni dan kerukunan masyarakat akan mudah terkikis dalam suasana dan iklim kebencian,” papar Mahbub di hadapan forum. Keputusan dalam tiap sidang komisi baru akan diresmikan Sabtu (25/11) besok dalam sidang pleno menjelang penutupan. Ujaran kebencian merupakan salah satu dari lima pembahasan lain, yakni fiqih penyandang disabilitas, distribusi lahan/aset, konsep amil dalam negara modern menurut pandangan fiqih, konsep taqrir jama’I, dan konsep ilhaqul masail binadhairiha. Komisi Bahtsul Masail adDiniyah al-Maudluiyah lebih fokus pada pembahasan isu-isu tematik-konseptual ketimbang menemukan hukum halal-

haram. Rumusannya dipaparkan dalam narasi deskriptif. Untuk pembahasan ujaran kebencian, forum dipimpin oleh Khatib Syuriyah PBNU KH Abdul Ghofur Maimoen. Sementara itu, Ketua Panitia Daerah Munas dan Konbes NU , Lalu Winengan menginformasikan bahwa apabila semua sidang komisi di tiga ponpes tersebut bisa diselesaikan malam ini juga, sidang plenonya akan dilaksanakan di ponpes Darul Quran. Apabila belum, maka sidang plenonya bisa dilakukan keesokkan harinya. “Hal ini karena penutupan Munas dan Konbes NU dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla, Sabtu, 25 November 2017 jam 14.00 Wita di ponpes Darul Quran Bengkel lombok Barat,” pungkasnya. Dalam sidang Komisi Rekomendasi di Ponpes Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Lombok Barat itu, Masduki Baidlowi sebagai pimpinan sidang komisi menjelaskan enam persoalan penting yang dibahas Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017. Enam pokok persoalan tersebut ialah pertama, ekonomi dan kesejahteraan. Kedua, penanggulangan radikalisme. Ketiga, sosial dan kesehatan. Keempat, pendidikan. Kelima, politik dalam negeri dan internasional, dan keenam, perdamaian timur tengah. “Keenam persoalan tersebut dibahas untuk mengerucutkan tema besar Munas dan Konbes NU 2017 di NTB ini,” jelas Masduki Baidlowi. (r/*)

Mataram (Suara NTB) Polda NTB memulai penyelidikan dugaan penghinaan pahlawan nasional, Maulana Syeikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid, usai gelar perkara Jumat (24/11) pagi. Selain mengklarifikasi saksi, penyidik juga akan berkoordinasi dengan dewan pers. “Karena ini (dugaan penghinaan) disampaikan lewat pemberitaan, tentu kita akan berbicara dulu dengan dewan pers,” kata Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji. Ia menjelaskan, penyidik sudah melakukan gelar perkara kasus yang dilaporkan tim pembela pahlawan nasional tersebut, dengan terlapor salah satu anggota DPRD NTB, H. Hamja dari Fraksi Gerindra. Penyidik sedang mendalami isi laporan dimaksud. “Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pelapor, apakah sudah ada somasi dulu, atau tuntutan permintaan maaf secara terbuka,” jelasnya. Kristiaji menerangkan, akan mengklarifikasi sejumlah pihak. Diantarannya media massa daring yang berbasis di NTB, yang mengutip pernyataan terlapor yang diduga merendahkan martabat Maul-

ana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid. “Kita periksa semua nanti, wartawannya Pemred-nya (pemimpin redaksi), kenapa beritanya bisa lolos karena ini menyangkut harga diri orang. Apakah ada hal-hal yang dicemarkan,” terangnya. Tim Pembela Pahlawan Nasional Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melaporkan anggota Fraksi Gerindra DPRD NTB, H. Hamja ke Polda NTB pekan lalu. Terlapor diduga merendahkan martabat pendiri Nahdlatul Wathan (NW) tersebut. Pelapor menamakan diri Tim Pembela Pahlawan Nasional. Anggota DPRD dimaksud dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan, serta pasal 27 ayat 2 UU RI No 19/ 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Gambaran laporannya, yakni atas pernyataan terlapor di media cetak dan media online yang substansinya mengandung unsur penghinaan dengan meremehkan dan atau merendahkan martabat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai ulama. (why)

Berkas Ali - Sakti Masuk Tahap Verifikasi Administrasi dan Faktual Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, baru dapat menerima secara resmi berkas dukungan pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur dari jalur independen, H. Moch. Ali Bin Dachlan-L. Gde. M. Ali Wiresakti Amir Murni, (Ali-Sakti) sehari setelah berkas pendaftaran diserahkan. Dengan telah diterimanya oleh KPU, yang dibuktikan dengan pemberian surat tanda terima dari KPU kepada pasangan Ali-Sakti. Maka berkas pendaftaran Ali-Sakti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tahap verifikasi administrasi dan faktual. Demikian disampaikan oleh Komisioner KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, SE, yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (24/11) kemarin. “Kemarin (Kamis) pukul 11.00 malam, baru bisa diserahkan tanda terima, Berita acara, dan SK KPU NTB tentang penerimaan dukungan perseorangan Ali - Sakti. Dengan demikian, secara sah Ali-Sakti akan dilanjutkan ke verifikasi administrasi dan verifikasi faktual lapangan,” jelasnya. Dijelaskan Suardi, setelah pasangan Ali-Sakti menyerahkan berkas pendaftarannya, KPU sebelum masuk ke tahap verifikasi administrasi dan faktual, wajib terlebih dahulu untuk menghitung jumlah dukungan. Serta menguji kecocokan data antara data soft copy dengan hard copy. “Kalau sudah diterbitkan tanda terima, maka bisa di-

lanjutkan ke verifikasi administrasi. Karena telah melampaui syarat minimal dukungan dan sebaran. Jadi dicek dukungan dan sebaran dulu, belum menilai keabsahannya. Hanya hitung jumlah dulu. Nanti diverifikasi administrasi baru kita cek keabsahan dukungannya,” terangnya. “Jadi yang diserahkan B1 KWK dan lampiran KRP oleh pasangan Ali-Sakti itu, sebanyak 327.322. Nah setelah dilakukan verifikasi, B1 KWK, sebanyak 320.533 dan foto copy KTP 315.425. Dengan Demikian, maka tentu sudah melampaui ambang batas minimal syarat, yakni 303.331,” lanjutnya. Diketahui bahwa masa pendaftaran untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen, dibuka oleh KPU dari tanggal 22 - 26, sehingga masih tersisa waktu tinggal 2 hari bagi calon independen untuk melakukan pedaftaran. Diketahui sebelumnya, ada lima bakal calon yang sudah mengambil password untuk mengisi SILON dukungan independen. Dari lima orang tersebut, baru satu pasangan yang sudah resmi menyerahkan dukungan, yakni Ali-Sakti. Sementara yang lain masih belum jelas. “Pak Abdul Hakim belum ada informasi. Ini baru Pak Ahmad Rusni yang sudah konfirmasi. Menurut infonya tanggal 25 beliau akan datang ke KPU,” pungkasnya. Sedangkan Sunarpi masih belum ada kejelasan. (ndi)

Suhardi Soud

(Suara NTB/dok)

DPP Golkar Minta Suhaili-Amin Tunda Deklarasi

Lebih lanjut dijelaskan Aksar, bahwa partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD NTB, seperti PKPI, tidak bisa mengajukan pasangan calon. Jikapun ikut dalam gabungan parpol untuk mengajukan calon, maka parpol yang bersangkutan tidak akan dihitung. “Ada 11 partai dari 12 partai peserta Pemilu 2014 karena 11 partai itu yang punya kursi di DPRD NTB. Jadi PKPI ndak bisa mengusung paslon. Kalau koalisi juga ndak bisa, karena syaratnya harus ada kursi di DPRD

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

CERPEN

Halaman 9

PUISI

Lelaki-lelaki Tekong

M. Allan Hanafi

Faris Al Faisal Muhadarah Kembali pagi datang menghampiri menawari suatu api dingin dari pembakaran ibrahim seakan hangat di batang leher adalah peluk mencekik biru langit selalu lihat pertarungan sengit dari kematian menakuti pejalan kaki dalam pelukan dingin wanita jelma kucing gaib seakan terjebak oleh keteduhan alkausar di sebuah tingkat langit cacat demi pagi dalam tumpahan teh oleh kepastian sumpahnya terhapus abu kayu hangus dari pembakaran ibrahim seakan kawanan awan masih terpakai memeluk pagi dengan cekik hampir datang serupa sengit pertarungan antara kembali atau lepas demi pagi berupa ampas mawar akan selalu mekar menusuk langit di batang hangat leher wanita itu meski ia tetap tercebur alkausar untuk sebuah tingkat langit di luar cacat tumpahan teh. (2016-2017)

Hudhud Mengapa burung di kabel listrik saat gerimis mulai terasa membuat bintik di wajahmu, hanya diam? Bukankah ia sadar bahwa ia memiliki sayap? Tapi mengapa ia lebih memilih diam dan melihat yang lain terbang? Apakah ia terlalu takut pada udara? Apakah udara seperti api? (Atau mimpi yang tak pernah ada nabi?). Masihkah burung itu terpaku kaki? Saat kedua sayapnya jelas terlihat seperti mengandung langit, dengan segala petir segala badai. Yang setiap kicauannya lepaskan burung lain yang tertangkap oleh pemburu. Terkurung di ruang kedap suara berkatup bara. Maka mengapa ia biarkan rontok bulu-bulunya, menusuk tanah? (Yang selalu terinjak. Serta ingin sekali melahap seluruh pejalan kaki). Sekarang burung itu berada dalam bidikan senapan pemburu (tidak pernah cemburu pada kekasihnya. Dan ia diminta cemburu dan berhenti pergi memburu). Burung itu masih saja diam di kabel listrik. Berharap gerimis itu segera menghapus dirinya, sebagai kado hari lahir. Setelah empat tahun menunggu, bukan waktu dunia. (Sedang gerimis terus buat bintik di wajahmu). Jari telunjuk pemburu itu mulai berjalan lewati rel kereta seperti rambut api dalam pikiranmu. Ia pun memilih diam pada akhirnya. Melihat terbang burung itu tak terarah dari kabel listrik ke udara dari kabut ke gunung dari ungu ke hitam. (Apakah ia akan takut pada udara?). Beberapa saat kemudian, terdengar beberapa kali bunyi tembakan... (2016-2017) DI PANTAI utara, lelaki-lelaki pelaut sepertimu dikenal dengan nama tekong1. Wajahmu biasa menantang badai. Kulitmu kebal angin dan gelombang. Perutmu tak mabuk diterjang ombak. Tubuhmu mengalir darah pelaut tangguh Jawa, dengan Jung Jawanya yang telah berpesiar ke Utara mengarungi lautan, ke Barat memotong Samudera Hindia ke Tanjung Harapan hingga Madagaskar, dan ke Timur hingga pulau Paskah. Kedatanganmu tiga bulan sekali dan sesudahnya, beberapa hari kemudian, pergi kembali mengarungi lautan, memimpin lagi pelayaran. Ombak-ombak dipelukmu dengan penuh kasih bak nenek moyangmu yang dikata orang seorang pelaut itu. Laut dicintai sedalam lubuk cintamu kepada anak, istri dan keluarga. Diarungi luas samudera dengan gagah berani dan tak kenal rasa takut. Sekalipun diombangambing gelombang dan kapalmu hanya sebuah titik dalam perairan yang begitu luas. Karena lelaki sepertimu tahu, pelaut ulung bukan lahir di laut yang tenang, melainkan di atas segara yang bergelora. Kau adalah nahkoda kapal ikan yang pandai membaca dan menafsir tempat kumpulan ikan dalam gerombolan besar. Mengerti rahasia angin dan badai. Menguasai jalur laut dengan segala marabahayanya. Mengetahui banyak alamat dermagadermaga kecil, sekalipun ceruknya tertutup rimbun pohon bakau. Diseberangi pulau-pulau tak bertuan, dilayari selat yang diapit dua pulau dan dijelajahi seisi lautan yang paling kelam sekalipun. Di perahu kapal berbobot 10 gross tonage lebih, kau tak sendiri. Puluhan anak buah kapalmu termasuk aku. Ada pelempar pukat, penarik jangkar, juru mesin, dan puluhan lelaki kekar yang siap menarik pukat. “Wila wali layut2,”ucap anak buah kapalmu saat menarik pukat yang berisi ribuan ikanikan segar. Mengagumkan. Telapak tangan mereka tak mengelupas sedikitpun, kendati harus menarik dengan mencengkeram kuatkuat tali tambang sebesar lenganlengan tangan orang dewasa. Bahkan kulit telapak tangannya sudah begitu keras, kasar macam ampelas karena berbelulang. Namun dari kedua tangannya itu, justu ditambatkan harapan anak, istri dan keluarganya. Ditabalkan segala asa dan mimpi-mimpi untuk membawa hasil yang memuaskan. Tangan yang kasar di permukaan tetapi lembut di perbuatan. Diangkatnya ikan-ikan itu ke atas perahu. Semua awak kapal bekerja sesuai arahanmu. Sebab engkau bertanggung jawab untuk semua keberhasilan pelayaran kepada pemilik kapal. Pemilik kapalmu itu, orang-orang asing. Mereka akanmenerimalaporanmudidaerah Batam, Kalimantan atau di luar negeri. Kau sendiri dan pemilik kapal yang mengerti akan itu. “Masukkan ke dalam mesin pendingin!” ujarmu dari anjungan. Wajahmu lantas cerah seperti langit tanpa awan. “Pisahkan ikan besar dan kecil!” imbuhmu kemudian. Dalam gemuruh lautan, tak surut pantang walau badai menghadang, layar terus terkembang sampai pulang membawa uang. Maka tak heran, lelaki-lelaki tekong, berkantong tebal. Diburu banyak perempuan-perempuan

dombret3 saat berlabuh di dermaga. Tiap kali pulang ke rumah, membawa sekantung uang. Selanjutnya, ada saja yang berubah dari rumahmu, perabotanmu, kendaraanmu bahkan penampilan istri-istrimu. Rumah, tanah, sawah digadaimu, bahkan terbeli sekalipun dengan harga yang melangit. “Nanti saja, kita jual sawah ini pada tekong,” bujuk para calo dagang kepada pemilik sawah yang akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa pada penghujung tahun ini. “Kulihat, Wati sudah gadis. Kawinkan saja anak perempuanmu itu dengan tekong!” begitu obrolan tetangga kepada orang tua gadisnya. Tekong sepertimu, seakan sudah menjadi menantu idaman. Lelaki yang paling diburu perempuan-perempuan pesisir juga gadis pesisir. Bukan soal materi, tetapi lebih kepada tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga, yang dinilai memiliki kecukupan untuk memberi nafkah. Saat musim khitan dan kawin, orang-orang pantai utara paling gemar berhibur. Pagelaran Wayang Kulit, Sandiwara, Sintren, Tarling Dangdut dan Singa Depok seakan tak putus-putus. Hanya berpindah selempar batu, barang kampung sebelah saja, seperti bergantian dari rumah ke rumah. Tentu rasanya akan hambar jika tak diramaikan dengan kehadiranmu dan kawan-kawanmu yang senang memberikan saweran kepada biduan. Bahkan istriistrimu pun doyan berjoget di panggung ataupun saat mengarak anak-anak yang akan dikhitan dengan Singa Depok berkeliling desa maupun di Jalan Pantura. Barangkali, kehidupan pesisir utara yang bergemuruh macam ombak laut Jawa, menyebabkan hiburan menjadi kebutuhan yang tak terpelakkan. Musik, joget dan sedikit bir adalah cara menyegarkan pikiranmu yang berbulan-bulan hidup di tengah lautan, jauh dari daratan dan hidup berpisah dengan sanak keluarga. Tetapi lelaki-lelaki tekong tidak bebas dari nyenyeh dan nyinyirnya orang-orang yang menggunjing. Engkau sering dianggap memiliki keterkaitan setiap kali ada kematian dari anak buah kapal, keluarga ataupun kerabat dekatmu. “Kematiannya telah menjadi tumbal,” ucap bibir-bibir yang ceriwis. Bahkan sikap sosialmu pun dianggap karena mempunyai kepentingan yang berselirat dengan pekerjaan saja. Ini tidak lain karena lelaki-lelaki pelaut macammu kerap diduga bersekutu dengan penguasa laut yang diterka meminta persembahan nyawa. Ini sesuatu yang menarik. Kau dianggap tokoh protagonis dan antagonis sekaligus. Dua sudut pandang yang berseberangan dalam penilaian. Mirip seperti pelaut Hang Jebat dalam kisah Melayu yang melegenda itu. Disebut pahlawan tetapi juga pemberontak. Seperti beberapa hari yang lalu, istri tercintamu meninggal – entah sebab apa? Kulihat kerabat dan tetanggamu saling berbisik-bisik selama melayat dan mengantar jenazahnya. Sebab sebelum istrimu menghembuskan napas terakhirnya, matanya melotot seperti menahan cekik di lehernya. Lalu dari mu-

lutnya, keluar busa. Tetanggamu menyebut dengan tertahantahan sambil celingukan takut terdengar – dicekik Buta4. Hari ke tujuh setelah kematian istrimu. Tengah malam, setelah tahlil dan yasinan yang kau gelar untuk mendoakan mendiang istrimu. Kau mengetuk pintu rumahku yang rapat terkunci. Aku berdiri diambang dan terkejut melihatmu. “Apa aku boleh bertamu?” katamu menangkap keenggananku. Aku tak menjawabmu. Namun, kuanggukkan kepalaku karena rasa kantuk yang masih menggelayut di mataku. Apa boleh buat, kau adalah tekongku. Bagi kau sendiri, tak menyia-nyiakan kesempatan, bergegas menuju ke sofa yang masih bertumpukkan baju-baju yang baru diangkat dari jemuran sore tadi. Istriku belum sempat merapikannya. Lepas azan Isya tadi, Darsinih menidurkan anak-anak dan rupanya ikut pula tertidur. Aku segera menyingkirkan baju-baju itu ke dalam kamar. “Punten,5” bukamu, apa kau percaya orang-orang itu?” Aku terdiam. Tersenyum membalas pertanyaanmu. Selama bekerja di bawah kendalimu, kerap berita tentangmu memang demikian adanya. Kaum nelayan sering di sudutkan dengan hal-hal yang dianggap kurang agamis. Memberikan sesaji di laut, menyajikan persembahan kepala kerbau untuk penguasa laut dan lain sebagainya. Padahal, menjadi nelayan bukankah seringnya menjadi korban? Bahkan terhadap dirinya sendiri? Lautan bukan tempat untuk bermain-main, bukan untuk bertamasya, bukan sekadar untuk bekerja, bahkan – bisa menjadi kematian itu sendiri. Apa kau pernah mendengar cerita–cerita tragis dari orang-orang pesisir? Kisah pembajakan kapal di laut? Cerita nelayan yang meninggal di kapal? Penemuan mayat di tengah laut, kapal kandas di terjang ombak? Kapalnya tenggelam lalu nelayan-nelayannya menyelamatkan diri hanya dengan tumpukan papan-papan geladak berhari-hari mencapai pesisir. Ada yang bagian tubuhnya menjadi makanan ikan-ikan kecil sehingga saat sampai di daratan daging-dagingnya bolong. Ada yang pulang tinggal nama. Sampai berita nelayan yang tak pulang dan tak ada kabar berita, berbulan bahkan bertahun. Saat istrinya menikah lagi dengan lelaki lain dan punya anak lagi, suami yang dikabarkan hilang itu, datang kembali. Hanya bisa menangis dan meratap. Ombak-ombak di daratan ternyata jauh lebih dahsyat dari ombak-ombak di lautan. Tetapi hati dikuat-kuatkan dan jiwa ditegar-tegarkan. Dilarungkannya perasaan sedih dengan kembali berlayar. Menjemput kebahagiaannya di tengah lautan. Dalam kemilau samudera yang bergelora, cintamu pun pernah terapung dan berlayar-layar indah di riaknya. Pernah pula cintamu karam dan tenggelam di lautan, kandas dan terhempas di bebatuan karang. Namun, dirajahnya kembali cintamu itu dengan kedua tanganmu, serupa tangan-tangan Nabi Nuh ketika membuat bahtera. Tak peduli dengan ejekan orang-orang yang menertawakan bahtera yang kau buat di atas daratan. Sebab, hujan dari langit akan mengubah nasibmu. Diarungkan kembali

cinta itu berlayar ke tengah samudera dan cinta pun dipeluk kembali oleh ombak-ombak dengan mesranya. “Baiklah, esok lusa kita kembali berlayar,” ujarmu sambil bangkit meninggalkanku yang terpana mendengarmu. Di tengah lautan, kau kembali memimpin pelayaran. Bertemu kembali ombak-ombak yang menggila, angin laut, amuk badai, perompak dan cerita-cerita lain yang makin aku kisahkan kian tahulah, tidak mudah menjadi nelayan, menjadi tekong. Namun bagimu, diringkusnya mentari yang membuatmu berpeluh dan berkeringat. Dipeluknya rembulan dalam dinginnya angin laut dan gelombang pasang. Kau dinanti anak-anakmu yang mengharap masa depannya jauh lebih baik lagi. Bahkan istri barumu kelak. [] Indramayu, 2017 Ket. 1 Tekong: nakhoda (pada jung); juragan 2 Wila wali layut: kode hitungan agar kompak. Setara dengan hitungan satu, dua, tiga. 3 Dombret: wanita ronggeng yang pandai menyanyi dan menari 4 Buta: raksasa Jawa 5 Punten: maaf, permisi Faris Al Faisal lahir dan tinggal di Indramayu. Kumpulan cerpennya berjudul Bunga Rampai Senja di Taman Tjimanoek (Karyapedia Publisher, 2017).

Malapetaka Lorong tercipta dalam setiap sajak yang kulahirkan. Mata setiap orang rela dijadikan lampu. Mereka buta. Kaca hatinya langit berganti agama menjadi agama laut. Lorong pada sebuah menara masjid baru jadi, mendorong hari libur terus hadir mengusir beduk magrib. Aku ingin pesiar denganmu. Biarkan aparat karat bunuh diri. Lebarkan api surban ke badan bumi. Maka kapal yang kita tumpangi karam. Tidak mengambil undian, menang, dan akan terlempar. Atau terusir ke lubang segitiga bermuda. Ke hitam lubang ruang angkasa. Semisal jurang lorong tidak lagi muda, telah ia belajar kaji alquran untuk melupakannya. Mata hatinya laut berganti agama menjadi agama langit. Jadikan setiap lampu adalah agama. Debu adalah wahyu tanpa cela. Mendorong pesiar denganmu di menara masjid. Hingga terlempar ke badan yang bunuh diri; kita berhubungan badan. Menjadi sajak dengan loronglorong hitam penuh uang. Terlepas dari warna. Di mana orang rela bekerja sebagai mata-mata. Mereka buta. Keberadaannya sendiri hanyalah mitos. Serupa lubanglubang dan hitam surban, tak ada pada ukiran kosong alquran. (2016)

Alamatulhayat Bumi kamar beribu kunci. Keris di tangan telah berdiri. Hendak lari ke perut pencuri. Suara telah dicuri. Telinga tertusuk ekor pari. Jatuh menyentuh dasar laut. Tak terselami. Oleh mata udara tempat berbahagia burung berkelana. Sebab mimpinya punyai lebih dari dua sayap telah terkabul. Balon berisi api kristal menikmatinya. Dengan nyawa pagi kembali. Terpanggil tegur terakhirnya. Atau tumbuh ventilasi di rubuh tumbuhan saat berbuah. Lahirkan kamar-kamar bumi tanpa kunci. Saat mendarat pesawat terbang setinggi kepala. Di punggung tertancap keris berdarah amis. Hendak punahkan waswas. Tak mampu. Orang-orang ambil penuh alih. Jadi hakim sendiri. Sekaligus pencurinya. Di sekitar rawa-rawa penuh nyawa. Angin ingin berwarna. Ingin pulang namun tak ada yang nanti. Lalu percik bara menyala. Dari dasar laut. Sebentar ada juga kabar yang datang. Bawa berita terbakar. Bawa beribu kunci tertukar. Serta nyawa di tawa keris. Hilang haus oleh manis yang amis. (2016)

M. Allan Hanafi lahir di Ampenan, Lombok, 29 Februari 1996. Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Mataram.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan Harian Suara NTB

Spesial ”Edition Expo” Pendis 2017 Mataram (Suara NTB) Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Hj. Faizah selaku Penanggung Jawab Expo UIN Mataram tiba di arena ICE BSD City hari Rabu, 22 November 2017. Kehadiran beliau bersama Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Dr. Hj. Lubna langsung dari bandara menuju lokasi. Kehadiran Wakil Rektor II ke arena expo merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keseluruhan proses pelaksanann kegiatan mulai dari persiapan, proses hingga selesai kegiatan nantinya. Tim expo yang terdiri dari tiga mahasiswa sebagai penjaga stand yaitu Lalu Maksum Ahmad, Nadia dan Linda selalu berada di stan setiap hari sejak pukul 08.00 sampai 21.00 se-

suai dengan ketentuan panitia. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Hj. Lubna mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga buat semua pihak yang terlibat dalam mensuskseskan kegiatan ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya beliau ucapkan kepada Bapak Rektor UIN Mataram, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Direktur Pascasarjana, Dekan FEBI, Dekan Syari’ah, Dekan FDIK, Dekan FITK. Termasuk, Ketua Ulumuna, Ketua Istimbath, Ketua PIU ISDB, Kabag Akadema, Kasubag Kerjasama dan Kasubag Humas yang sejak awal mengawal dan memantau secara langsung kegiatan ini, meski beliau sibuk dengan agenda AICIS yang dilakukan secara bersamaan.

Berdasarkan hasil evaluasi sementara Rektor dan Wakil Rektor II terkait dengan pelaksanaan kegiatan expo ini, menyimpulkan UIN Mataram telah mampu tampil dengan sangat maksimal dan membangggakan. Bila dibandingkan dengan kondisi stan peserta lainnya, sungguh UIN Mataram termasuk partisipan yang membanggakan, hal tersebut bukannya secara internal tapi berdasarkan penilaian para pengunjung yang memberikan apresiasi secara langsung. Penampilan UIN Mataram dari sisi stan dinilai memiliki karakteristik yang bernuansa natural, menampilkan pernak pernik kekhasan nilai budaya lokal, menghiasi stan dengan balutan kain songket Subahnale yang menjadi kekhasan

tenun Pulau Lombok. Kemudian dari produk yang ditampilkan, selaian jurnal dan buku, juga menampilkan makanan olahan spesial yaitu jajan manjareal khas Pulau Sumbawa, kemudian juga ada kreasi gerabah berbagai jenis yang semuanya didesain dengan logo UIN Mataram. Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli sebelum pulang, beliau berdiskusi dengan Wakil Rektor II di stan UIN Mataram. Secara keseluruhan proses, alhamdulillah UIN Mataram telah tampil secara maksimal untuk mensukseskan agenda kegiatan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Rektor melihat sejak pertama stan dibuka, selalu ramai padat pengunjung dari berbagai kalangan, yaitu dos-

en, peneliti, pakar, pejabat struktural kemenag RI. Bahkan beberapa kali dirjen dan sekretaris terlihat berada di depan stan UIN Mataram. Kasubag Humas UIN Mataram Suhirman Adita menambahkan, bahkan bila dilihat dari buku tamu, kunjungan ke stan UIN Mataram adalah tidak kurang dari 300 orang per hari. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa para pengunjung di hari pertama dan kedua terdiri dari kalangan dosen, guru besar, para pakar, ahli dan peneliti serta delegasi berbagai negara Islam. Sementara pada hari kedua, panggung Expo dimeriahkan oleh penampilan art performance etnik persembahan mahasiswa UIN Mataram, Lalu Maksum, Nadia dan Linda. (dys/*)

Infrastruktur Terbatas

Tupoksi Mengajar Sama

Harumkan Nama Indonesia SOSOK Faqih Karomi, salah satu siswa SMA N 1 Mataram (Smansa) merupakan salah satu atletik terbaik yang dimiliki NTB. Siswa yang sedang duduk di bangku kelas XI itu berhasil mengharumkan nama NTB di bidang olahraga. Selama empat tahun berturut-turut, mulai dari 2014 sampai 2017, Faqih berhasil mendapat gelar dengan sebutan atletik terbaik Indonesia. Tidak hanya NTB yang diharumkan oleh Faqih, Indonesia pun berhasil ia harumkan. Kenapa tidak, di internasional Faqih berhasil membawa pulang medali emas dengan lawan dari 192 negara. Di bidang karate, Faqih sudah melalang buana, dari (Suara NTB/ist) negara yang satu ke negara Faqih Karomi yang lain. Ia sudah sembilan kali mengikuti kompetisi karate tingkat internasional yang diadakan oleh berbagai negara. “Saya sudah sembilan kali mengikuti pertandingan Internasional. Se-Asia Tenggara, Asean, Malaysia, dan lain-lainnya,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (24/11). Bahkan, belum lama ini, Faqih baru pulang dari Madrid Spanyol untuk mengikuti pertandingan. Baginya bertanding di beberapa kejuaraan internasional merupakan kebanggaan dan mampu mengharumkan nama daerah dan negara. Dari sembilan kali bertanding, delapan kalinya Faqih berhasil membawa pulang medali emas, dan satu kalinya ia mendapat medali perunggu. “Hanya di Malaysia kemarin saya juara III,” ujarnya. (ham)

Layanan Kesejahteraan Guru ”CallRencana Center” di Sekolah Honorer Belum Seimbang Belum Terealisasi

Mataram (Suara NTB) -

Guru adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang menentukan mutu pendidikan. Namun sayang, perhatian pemerintah terhadap nasib guru kurang seimbang bila dibandingkan dengan perannya sebagai pendidik. Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Ir. H. Sunarpi mengemukakan pemerintah perlu memberikan porsi perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru. “Punya porsi yang lebih besar sudah saatnya harus diperhatikan ditingkatkan memberikan kesempatan untuk tingkatkan kompetensi lebih besar dan kesejahteraan,” ujar Sunarpi. Menurut Sunarpi, saat ini kesejahteraan guru hanya dinikmati sedikit guru dan terbatas pada guru yang berser-

tifikasi.Jumlah mereka yang tersertifikasi masih kurang dari yang dibutuhkan saat ini. “Saya kira kalau mereka yang sudah dapat sertifikasi sudah lumayan meski masih jauh dari kesejahteraan guru yang ada di kawasan ASEAN seperti Malaysia Singapura. Tapi paling tidak untuk ukuran hidup di Indonesia sudah layak,” ujarnya. Berbeda dengan kondisi honorer yang mendapatkan honor ala kadarnya setiap bulan. Kondisi ini harus jadi per-

hatian bersama bagaimana guru sangat penting dalam menyiapkan generasi milenium. Guru menjadi penentu generasi milenium. Oleh karena jika mutu pendidikan diharapkan berkualitas, maka perhatian terhadap guru honorer oleh pemerintah harus diberikan sewajarnya. “Bicara pendidikan dengan jumlah guru tetap tidak cukup, maka pilihannya ialah guru honorer maka harus diberikan pengargaan yang sewajarnya,” tutupnya. (dys)

Kader Generasi Muda Lewat Cerdas Cermat Perkoperasian Mataram (Suara NTB) Seperti tahun-tahun sebelumnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menggelar kegiatan Cerdas Cermat Perkoperasian tingkat SMA. Cerdas cermat ini sebagai salah satu upaya memupuk dan menguatkan semangat berkoperasi di kalangan generasi muda. Cerda cermat dilaksanakan Rabu (22/11) di aula RRI Mataram, diikuti peserta utusan hasil seleksi dari 10 kabupaten/ kota se NTB, didampingi guru dan pendamping dari Dinas Koperasi setempat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi MM membuka acara. Hadir juga Sekretaris Dinas, H. Moh. Imran, SE. Ketua Panitia Penyelenggara Cerdas Cermat, H. Moh. Imran dalam laporannya mengatakan kegiatan rutin ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke 70 dan menyambut Hari Ulang Tahun NTB ke 59 pada 17 Desember 2017 ini. Selain itu, diharapkan dengan Cerdas Cermat Perkoperasian tingkat SLTA dapat memberikan tambahan wawasan, serta memotivasi generasi muda. Terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya berkoperasi, memasyarakatkan koperasi dan mengkoperasikan masyarakat. Dari sini diharapkan akan tumbuh kader-kader koperasi yang dapat dibanggakan pada masa mendatang. Adapun Cerdas Cermat ini sekaligus memperebutkan Tropi Dinas Koperasi UKM , piagam serta uang pembinaan. Sementara itu, Kepala Dinas koperasi UKM NTB Lalu Saswadi mengatakan, meski pembangunan koperasi di NTB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup sehat. Namun masih ada lembaga lembaga koperasi tersebut yang belum berkembang baik, karena menghadapi masalah modal, masih banyak warga yang belum memahami arti pentingnya berkoperasi. “Kalaupun telah menjadi anggota koperasi, tidak jarang hanya sekedar nama,tanpa menyadari hak dan kewajibannya dalam memajukan usaha koperasi,” ujarnya. Dari data yang ada, kata H.Lalu Saswadi telah berdiri sekitar 4.187 unit koperasi, dengan jumlah anggota sebanyak 623.877 orang. Jumlah ini tentu merupakan peluang yang cukup potensial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah. Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia ini sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila dan secara struktural berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945, keberadaan koperasi sudah sepatutnya dipertahankan, karena selain berkedudukan kuat juga paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. (bul)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Instruksi gubernur terkait larangan membawa handphone (HP) oleh siswa, mensyaratkan ada call center di sekolah. Saat ini di Lombok Barat dan Mataram, penyediaan call center di sekolah belum sepenuhnya bisa terlaksana. Alasannya, karena masih terbatasnya infrasturktur pendukung. Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK LobarMataram, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/11), mengatakan, pihaknya tengah menyosialisasikan hal tersebut. Di beberapa sekolah sudah berjalan, tapi di beberapa sekolah belum terlaksana, karena infrastruktur terbatas. “Ini masih kita sosialisaikan karena infrasturktur kita terbatas, di beberapa sekolah sudah running, ini lagi kita mencari waktu yang tepat bersama kepala sekolah, konsepnya harus dipahami dulu,” katanya. Menurutnya, adanya semacam call center di sekolah untuk memudahkan komunikasi yang antara sekolah dan orang tua siswa. Diperlukan penyusunan perencanaan yang baik. “Selama ini bukan tidak ada, sudah ada. Jika orang tua siswa ingin menanyakan anaknya, nanti di sekolah itu ada sistem seperti layanan call center, sehingga nanti interaksi itu semakin intens,” katanya. Sebelumnya, pihaknya juga mengawasi larangan membawa HP bagi siswa. Larangan

membawa HP diatur oleh surat edaran gubernur tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Dalam Surat Edaran itu tertuang enam poin instruksi gubernur kepada Kepala SMA/ SMK Negeri dan Swasta dalam rangka mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Di surat edaran itu, poin pertama diinstruksikan agar kepala sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi ke sekolah bagi peserta didik, kedua menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung. “Teknisnya pengendalian pemanfaatan teknologi khususnya HP di sekolah , edaran gubernur mengatakan tidak boleh bawah, oleh karena itu tolong diamankan,” jelas Rosyidin yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB. Hal ini dilakukan, karena ia mengkhawatirkan teknologi yang sangat mudah diakses itu disalahgunakan oleh siswa. Namun masalah yang dialami ketika sekolah yang berada di daerah terjauh atau pelosok harus berkomunikasi dengan orang tua mereka. Karena itu pihaknya menyarankan sekolah untuk menyiapkan sarana untuk berkomunikasi siswa di sekolah. (ron)

STP Mataram Kembangkan Pembelajaran ’’E-learning’’ STAHN Gde Pudja Mataram Gelar (Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Ni Putu Listiawati saat memberikan sambutan pada penutupan Workshop Penelitian dan Karya Tulis bagi dosen STAHN Gde Pudja di Hotel Lombok Garden, Jumat (24/11).

Workshop Penelitian dan Karya Tulis Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar workshop penelitian dan karya tulis bagi dosen di Hotel Lombok Garden, sejak Rabu (22/11) sampai dengan Jumat (24/11). Kegiatan yang diikuti sebanyuk 50 dosen di STAHN Gde Pudja ini, bertujuan meningkatkan kualitas penelitian para dosen. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., mengatakan, kegiatan workshop penelitian dan karya tulis itu untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada dosen dalam konteks karya tulis. Narasumber yang didatangkan merupakan dosen dari luar daerah. “Berkaitan dengan meningkatkan kualitas para dosen dalam penelitiannya, tulisannya, bagaimana ruang yang bisa ditempuh untuk publikasinya, dan ruang-ruang yang ditem-

puh untuk mencari dana hibah penelitian,” Putu Listiawati. Narasumber yang dihadirkan yaitu, Dr. Ir. Arianti Ina Restiani Hunga, M.Si., dari Universitas Kristen Satya Wacana. Prof. Dr, Ir, Keppi Sukesi, M.S., dari Universitas Brawijaya dan Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. “Kami memilih dan mencari narasumber yang kompeten yang mampu memberi motivasi dan mampu membuka jalan kepada dosen-dosen kami untuk mengembangkan potensi dan jejaringnya,” kata Putu. Kegiatan yang dilakukan berupa pemaparan materi, diskusi, penugasan mengerjakan proposal, dan praktik. Narasumber langsung melatih dan mengecek proposal dari para dosen. Putu berharap dosen termotivasi dan semangat dalam meningkatkan kualitas. “Wawasannya bisa bertambah, jejaringnya bisa terbangun. Harapannya STAHN Gde Pudja Mataram

bisa dikenal di nasional maupun internasional,” harapnya. Ketua Panitia Workshop itu Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., menambahkan, penelitian merupakan kewajiban seorang dosen. Setiap tahunnya STAHN Gde Pudja memacu diri agar penelitian semakin bagus. “Kegiatan untuk merangsang kembali dan meningkatakan pengetahuan di bidang penelitian terus kita laksanakan seperti pada workshop ini,” katanya. Pemateri yang didatangkan merupakan pakar pada bidangnya. Para dosen sudah menyiapkan proposal penelitian. Pada kegiatan itu, narasumber terlebih dahulu memaparkan materi, yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah itu beberapa dosen mempresentasikan proposal penelitian mereka. Para narasumber memberikan saran dan masukan tentang proposal penelitian dosen itu. (ron/*)

Inovasi Pembelajaran Harus Berkualitas

SERAHKAN - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB L. Saswadi dan jajaran menyerahkan piagam kepada pemenang Cerdas Cermat Perkoperasian 2017.

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli bersama petinggi UIN Mataram di stan UIN Mataram di Pendis Expo 2017.

Giri Menang (Suara NTB) Di momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini, inovasi pembelajaran guru kian menunjukkan kualitas. Kepada Suara NTB, Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kediri Lombok Barat, Hasmu’in, S.Pd., menerangkan salah satu refleksi dari peringatan HGN kali ini ialah semakin meningkatnya inovasi para guru khususnya di Lobar. Menurutnya, kemampuan berinovasi dalam proses belajar mengajar penting dilaku-

kan setiap guru. Mengingat perkembangan teknologi sangat menuntut tiap guru berinovasi, sehingga jangan sampai ada murid yang lebih pintar dari guru. “Kalau guru sekarang sudah jago, kalau yang dulu masih muter-muter dengan cara mengajar lama,” sambungnya. Menurutnya, kalau guru saat ini sudah inovatif dan kreatif. Meski ada beberapa guru yang sudah tua yang tidak mampu mengikuti perkembangan dan belum memahami IT. “Tapi bagi guru-guru yang tua dan mau pensiun

mengalami kesulitan memahami IT. Kalaupun mau berinovasi susah karena tidak mungkin paham komputer, itu susahnya. Tapi guru sekarang sudah pintar menguasai IT,” imbuhnya. Untuk itu, bagi guru-guru yang tua untuk membuat perangkat pembelajaran itu agak sulit, sehingga lebih memaksimalkan pihak operator. Sedang guru generasi sekarang sudah berinovasi. “Inovasi pembelajaran sudah bagus, menggunakan media visual, audio visual dan lain,” tukasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram mendorong semua dosen untuk melaksanakan pembelajaran e-learning, atau pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selain juga meningkatkan kompetensi pembelajaran sesuai level V Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI Hal itu disampaikan Ketua STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., Kamis (23/11). Pihak kampus mendorong dosen untuk menerapkan pembelajaran e-learning. “E-learning itu memudahkan mahasiswa dalam belajar,” katanya. Menurutnya, melalui elearning melaui teknologi informasi dengan memanfaatkan internet, dosen bisa menggunggah materi pembelajaran. Mahasiswa juga lebih mudah dalam mencari pembelajaran. Pembelajaran seperti itu sesuai dengan visi dari STP Mataram. Selain itu, penguatan kurikulum juga dilakukan dengan mengarah pada kompetensi sesuai KKNI. Praktik mahasiswa juga ditingkatkan, sehingga memenuhi kompetensi pada bidangFront Office, Housekeeping, F&B Service, food product, Tour Guiding dan Ticketing. Kurikulum secara akademik dan vokasi disempurnakan sesuai dengan tiga prodi yang ada di STP Mataram, yaitu S1 pariwisata, D3 perhotelan, dan D3 perjalanan wisata. “Di kurikulum terus kita perbarui, di kurikulum terbaru kita, vokasi dan akademik itu jelas, ada perbedaan yang jelas,” kata Putu Gede. STP Mataram memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing global. Sebagai implementasi dari unggul dan berdaya saing, pen-

(Suara NTB/dok)

I Putu Gede gusulan LSP 1 sudah dilakukan full assessment oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Jakarta. Menurutnya, saat ini tinggal menunggu lisensi tahun ini LSPAKPAR yang akan juga berubah menjadi LSP STP Mataram akan berdiri. Ia mengatakan, agar lulusan memiliki sertifikat kompetensi pihaknya membangun kerja sama dengan lembaga sertifikasi Profesi pihak ke tiga yang ada di Bali untuk menguji lulusan STP tahun ini. Dengan sertifikat kompetensi ini, industri pengguna juga sangat diuntungkan, karena persyaratan tenaga kerja di bidang perhotelan harus 50 persen bersertifikat. Itu sesuai dengan Peraturan Mentri Pariwisata No. 53 tahun 2014. “Itu dapat terpenuhi, kerja sama juga kami lakukan dengan perguruan tinggi sejenis di Bali yang telah terlebih dahulu berpengalaman dalam bidang pariwisata seperti Undira, STPBI dan STP Nusa Dua, Konsorsium Riset Pariwisata UNUD, dan dengan industri pariwisata,” katanya. (ron)

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

Halaman 11

Zohri Sabet Dua Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet atletik remaja NTB sukses menorehkan prestasi di level nasional. Pelari remaja andalan NTB, Lalu Mohammad Zohri sukses menyabet dua medali emas di Kejurnas AntarPPLP di Jaya Pura, Papua, Jumat (24/11). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (24/11) kemarin mengatakan , selainnya menyabet dua emas kontingen NTB juga berhasil meraih dua medali perak dan tiga medali perunggu. “Atlet kita berhasil menyumbang dua medali emas, dua perak dan tiga perunggu,” ucapnya. Dua medali emas NTB diraih oleh Zohri di hari pertama lomba di nomor 100 meter putra dengan mencatat waktu tercepat 10.26 detik. Atlet asal KLU itu berhasil mengalahkan atlet asal PPLP Gorontalo Izrak Hujulu yang berada diperingkat dua dengan catatan waktu 10.56 detik,

Lalu Mohammad Zohri

(Suara NTB/ist)

Belajar Pembinaan Atlet, KONI Sidoarjo Kagumi Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 47 orang pengurus KONI Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berkunjung ke Lombok Barat. Rombongan yang dipimpin langsung Bupati Sidoarjo, H. Saifulillah diterima Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat, Jum’at (24/11). Sekretaris KONI Kabupaten Sidoarjo, Aries Widojoko menyampaikan, kedatangan rombongan dimaksudkan untuk sharing program sekaligus belajar terkait pembinaan atlet-atlet berprestasi di Lom-

bok Barat. Termasuk besaran dukungan anggaran untuk KONI di Lombok Barat. Dirinya mengaku, KONI di Lombok Barat dilihat minim anggaran namun kaya prestasi. “Berbeda dengan Kabupaten Sidoarjo yang anggarannya mencapai Rp 9,1 milliar setahun, namun belum banyak memberikan prestasi,” akunya. Ketua KONI Lombok Barat H. Herman dalam kesempatan itu menjelaskan, anggaran hibah yang diberikan pemerintah dirasa jauh dari cukup untuk pembinaan atlet. Namun ia mengaku tidak pe-

simis untuk terus memotivasi dan memberikan semangat kepada atlet binaannya agar terus berprestasi. “Meskipun anggaran untuk KONI kecil yang penting semangat,” ujarnya. Ditambahkannya, untuk saat ini ada 400 siswa yang diambil dari beberapa sekolah kelas olahraga di Lombok Barat. Seluruhnya direkrut untuk diseleksi bakatnya sehingga bisa dipetakan sebagai dasar pembinaan. Dukungan juga dilontarkan Sekda Lombok Barat H .Moh. Taufiq. “Kami selalu mendukung KONI Lombok Barat untuk terus berprestasi meskipun anggaran masih kurang,” pungkasnya. (her)

NTB Kembali Gelar Lombok Marathon Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menggelar lomba lari Lombok Marathon tahun 2016, KONI NTB akan kembali menggelar lomba yang sama. Lombok Marathon tahun 2017 akan di gelar di Kawasan Wisata Senggigi, 3 Desember 2017 mendatang. Event ini akan melibatkan sekitar 5.000 atlet dari berbagai negara. Demikian disampaikan Ketua Bidang Humas KONI NTB, Dr. Kadri dalam rapat panitia Bidang Humas yang berlangsung di Sekretariat KONI NTB, Jumat(24/11) kemarin. “KONI NTB bekerja sama dengan Dinas Pariwisata (Dispar) NTB akan kembali menggelar Lombok Marathon tanggal 3 bulan Desember menda-

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

tang,” ucapnya. Dikatakan, lomba marathon yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 59 yang jatuh tanggal 17 Desember itu akan digelar di Kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar), 3 Desember mendatang. Event itu akan melombakan tiga nomor lari, yakni full Marathon 42 Kilometer (Km), half Marathon 22 Kilometer dan 10 Kilometer. Untuk lomba lari full Marathon dan half Marathon akan mengambil star di depan Hotel Santosa dan finis di Kantor Gubernur NTB. Sementara lari 10 Kilometer mengambil start di Ampenan tepatnya di dekat

SALON

RUPA-RUPA

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

serta peringkat ketiga diraih Adi Ramli dari Jateng dengan catatan waktu 10.63 detik. Emas kedua Zohri diraih di nomor 200 meter putra pada lomba, Jumat (24/11) kemarin. Zohri mencatat waktu tercepat 21.36 detik, mengalahkan atlet PPLP Gorontalo, Hizak Rojulu diperingkat kedua dengan waktu 22.09 detik dan di tempat ketiga Adi Ramli dari PPLP Jateng dengan mencatat waktu 22.55 detik. Selanjutnya dua medali perak NTB diraih oleh SuleniSuleni di nomor 100 meter dan 200 meter putri. Kemudian tiga medali perunggu NTB diraih Jubaidi di nomor 400 meter gawang, Jumratun di nomor 400 meter putri dan tim estafet 4x100 meter putra. (fan)

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

wilayah pasar Kebon Roek, Ampenan Mataram. Pihak panitia sendiri kata Kadri memastikan event tersebut berjalan aman dan terkendali. Pasalnya pihak KONI NTB bekerja sama dengan Dispar NTB akan melibatkan 1.000 personel polisi untuk

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

mengamankan jalannya event itu. Selain itu keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung event tersebut. Pihak Panitia lomba sendiri menargetkan event itu bisa melibatkan 5.000 peserta dari berbagai mancanegara dan peserta dari domestik. Sebagaimana di event Lombok Marathon tahun 2016 lalu melibatkan 5.000 peserta dari 3 negara. “Mudah-mudah Lombok Marathon tahun ini bisa lebih meriah lagi,” harapnya. (fan)

HILANG HLG STNK R2 DR2707CH TH.2014 NOKA/NOSIN:MH32SV001EKO28759/ 2SV-028823 AN. KAMRAN HLG DSKTR MATARAM

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Sabtu, 25 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 25 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

OPINI

Halaman 14

Menyoal PAUD ke Depan Hentikan Tren Proyek Molor MOLORNYA pengerjaan proyek Puskesmas Selaparang adalah salah satu fenomena yang patut disesalkan. Sebab, kejadian yang demikian, sudah seharusnya tidak lagi kita hadapi di zaman yang demikian ringkas oleh penerapan teknologi ini. Seperti kita ketahui bersama, saat ini, penerapan teknologi sudah merangsek ke berbagai bidang. Teknologi memudahkan banyak orang untuk mencari informasi dalam metode yang ringkas. Penyajian atau pengumpulan informasi juga sama. Ia bisa dilakukan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang cukup singkat. Dalam kasus keterlambatan proyek Puskesmas Selaparang, ada sinyalemen yang diperoleh Pemkot Mataram bahwa pemenang tender, tampaknya tidak memiliki modal. Karena rekanan tidak punya modal, proyek yang seharusnya selesai 26 Oktober lalu akhirnya belum juga tuntas hingga saat ini. Walhasil, Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan serta Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagai pemilik proyek, harus memberikan tambahan waktu sampai tanggal 30 November. Entah mengapa, dalam proses pelalangan proyek, profil sebuah rekanan bisa tidak diketahui dan baru di kemudian hari didapati bahwa yang bersangkutan ternyata tidak memiliki modal. Kejadian ini juga memperlihatkan betapa lambannya birokrasi kita beradaptasi dengan teknologi. Mengingat hal ini sudah terlanjur terjadi, ada baiknya Pemkot Mataram menjadikan fenomena semacam ini sebagai bahan evaluasi. Bahkan, sebagai tren yang juga menggejala di daerah-daerah lain, seluruh pemerintah daerah juga perlu melakukan hal serupa, yaitu lebih selektif dalam memilih rekanan. Kinerja pemerintah di akhir tahun memang kerap diwarnai dengan aksi menggeber pelaksanaan proyek. Entah mengapa, setiap tahun fenomena ini terus berulang. Tiga bulan terakhir dari tahun anggaran, selalu melahirkan pemandangan proyek yang dikebut di sana dan di sini. Berbagai proyek dikerjakan secara bersamaan dan secara fisik dan keuangan, hal ini sebenarnya tidak sehat. Secara fisik, proyek yang dikerjakan bersamaan di berbagai tempat tentu membutuhkan sumber daya dan perangkat yang banyak. Padahal, seperti kita ketahui, sumber daya manusia (yang berkompeten) maupun perangkat yang dimiliki kerap kali terbatas. Jika semua proyek ditumpuk pengerjaannya di akhir tahun, maka semua yang terbatas itu tentu akan lebih sulit untuk didistribusikan secara baik. Terlebih, akhir tahun adalah waktunya musim hujan, yang seringkali menjadi pemicu proyek tidak bisa dikerjakan. Walhasil, tak terbilang banyaknya proyek yang akhirnya tak selesai hingga berakhirnya tenggat. Dilihat dari aspek ekonomi, proyek yang molor atau menumpuk realisasi keuangannya di akhir tahun juga tidak memberikan efek yang sehat bagi perekonomian. Proyek yang tuntas artinya, uang akan mengalir. Dan kemana uang mengalir, kesitulah roda perekonomian tumbuh dan berputar. Bayangkan jika uang yang mengalir dari belanja pemerintah bisa diatur mengalirnya secara kontinyu sejak awal tahun. Jika belanja pemerintah mengalir secara berimbang, perekonomian masyarakat tentu akan merasakan denyut yang lebih terkendali. Tidak seperti sekarang, dimana entitas-entitas ekonomi yang bersinggungan dengan belanja pemerintah berdenyut kencang hanya di akhir tahun dan cenderung melambat di tahun awal. (*)

EMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan, ke depan, jumlah anak yang mendapatkan layanan program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 15,3 juta anak. Agenda itu, menurut Kemendikbud, penting dilaksanakan, sebab ia amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program PAUD juga hal penting dilaksanakan sedini mungkin dan menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam dimensi kehidupan bernegara, anak adalah penentu kehidupan di masa akan datang. Usia dini merupakan masa emas, namun sekaligus masa sangat kritis dalam perkembangan anak. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan, perkembangan kecerdasan anak 50% dicapai pada usia 4 tahun, 80% pada usia 8 tahun, dan 100% pada usia 18 tahun. Ditilik dari hak asasi manusia, PAUD juga sangat ditekankan. Setelah diperjuangkan sejak 1923, saat Eglantyne Jebb membuat rancangan Deklarasi Hak Anak, akhirnya pada 20 November 1989 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA). Salah satu hak anak itu adalah hak atas pendidikan (pasal 28 dan 29). Termasuk di dalamnya pendidikan bagi anak usia dini (PAUD), yaitu pendidikan bagi anak yang berada dalam rentang usia 0-6 tahun. Atensi terhadap PAUD ini kian menguat dalam Konferensi Pendidikan Sedunia (2000). Pada pertemuan yang dihadiri 185 negara tersebut, dilansir deklarasi Dakar-Senegal bertajuk Education For All. Salah satu item deklarasi itu adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan PAUD, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Deklarasi ini sangat cocok dengan kondisi di Indonesia, tidak saja karena tingginya jumlah anak-anak rawan dan kurang beruntung, tapi juga karena hingga saat ini atensi atas PAUD masih sangat minim. Sebetulnya sasaran PAUD bukan anak-anak saja, melainkan juga menyangkut orangtua anak, keluarga anak, pendidik dan pengelola PAUD. Ini juga menjadi kekhasan dalam PAUD di mana anak, orangtua, keluarga, pendidik dan pengelola merupakan kesatuan terpadu untuk menyukseskan pendidikan itu. Inilah sebabnya pelayanan terpadu yang meliputi berbagai sasaran tadi amat dibutuhkan. Persoalannya, apakah pendidikan

Oleh : Suhartiwi, SPd, MPd, Kons. (Ketua Program Studi/Dosen Bimbingan & Konseling FKIP Universitas Hamzanwadi, Selong, NTB)

Data Tim ‘Education For All’ Depdiknas juga menunjukkan, dari sekitar 26,1 juta anak Indonesia usia 0-6 tahun (usia dini), baru 28% memperoleh layanan pendidikan dini. Kondisi ini membuat Indonesia berada pada peringkat di bawah negara-negara lain yang memiliki pendapatan per kapita rendah dalam persoalan partisipasi pendidikan dan pelayanan usia dini. usia dini di Indonesia telah berjalan baik dan menjangkau semua sasaran? Jawabnya: belum! Prof Ki Supriyoko menyatakan bahwa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, PAUD di negara kita jauh dari memadai, apalagi membanggakan. Bahkan ada kesan, PAUD kita selama ini terabaikan. Data Tim ‘Education For All’ Depdiknas juga menunjukkan, dari sekitar 26,1 juta anak Indonesia usia 0-6 tahun (usia dini), baru 28% memperoleh layanan pendidikan dini. Kondisi ini membuat Indonesia berada pada peringkat di bawah negara-negara lain yang memiliki pendapatan per kapita rendah dalam persoalan partisipasi pendidikan dan pelayanan usia dini. Anak-anak usia dini tersebut ditampung di 582 Taman Penitipan Anak (0,05%), 4.035 Kelompok Bermain (0,13%), 316 Posyandu Terintegrasi PAUD, 41.430 Taman Kanak-kanak/ TK (6,5%), 8.097 Raudatul Athfal/RA (1,4%), Bina Keluarga Balita (9,6%), dan 663 Pusat PAUD. Sayangnya, hampir 99% institusi PAUD merupakan institusi swasta. Itulah sebabnya, nuansa ‘bisnis’ juga tampak. Sudah bukan rahasia, kian tahun, biaya memasukkan anak ke TK/RA/taman bermain, makin mahal. Sekitar 16 juta anak hingga usia enam tahun yang tinggal di pedesaan di Indonesia tidak memiliki akses pada PAUD, baik berbentuk pendidikan nonformal maupun formal seperti TK dan RA. Ini sangat dipengaruhi minimnya pemahaman masyarakat

pedesaan yang mayoritas masih hidup dalam garis kemiskinan. Demikian pula pemahaman pentingnya PAUD secara terintegrasi dari aspek kesehatan, gizi, keamanan, dan stimulasi psikososial yang sangat dibutuhkan. Ini diungkapkan Sri Kurnianingsih, asisten Project Officer-Education Unicef Jateng dalam seminar nasional “PAUD Berbasis Komunitas, Peluang dan Tantangan”. Sri mengungkapkan, di Indonesia terdapat 26,1 juta anak usia nol hingga enam tahun. Sebanyak 52% dari angka tersebut atau 13,5 juta berusia nol hingga tiga tahun, dan sisanya 48% atau 12,6 juta berusia tiga hingga enam tahun. Namun jumlah fasilitas belajar dan pengasuhan anak usia dini masih sangat terbatas. Ini juga didukung masih terbatasnya ketersediaan fasilitas yang konvergen dalam hal pengasuhan dan pendidikan maupun gizi dan kesehatan untuk anak usia dua hingga enam tahun. Selain itu, informasi penerapan pengembangan anak usia dini secara holistik juga sangat minim. Demikian pula dengan kurangnya kesempatan orangtua di pedesaan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan pengembangan anak usia dini secara benar. Di lain pihak, ujar Sri, minimnya koordinasi antarinstansi dan institusi terkait dalam perencanaan dan penerapan intervensi pengembangan dan pen-didikan anak usia dini berakibat pada pemberian layanan ini menjadi terkotak-kotak.

RADIO

Untuk mengatasi kondisi itu, perlu dikembangkan program pengembangan anak usia dini yang komprehensif untuk keluarga dan masyarakat tak mampu di daerah pedesaan. Tujuannya untuk menjamin agar semua anak mempunyai akses layanan perawatan dan pengembangan anak usia dini yang berkualitas, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan orangtua, kader, dan pelaksana program PAUD. Sementara untuk PAUD secara umum, dengan adanya realitas rendahnya jumlah anak usia dini yang telah terlayani pendidikannya dan sedikitnya lembaga penyelenggara PAUD bermutu, dibutuhkan upayaupaya nyata untuk melayani anakanak usia dini. Konkritnya, PAUD harus memperoleh tempat dalam sistem pendidikan nasional. Tentu saja pelayanan pendidikannya tidak sembarang pelayanan, tapi dibutuhkan suatu model pelayanan efektif bagi perkembangan anak itu sendiri. Akhirnya, penting untuk direnungkan: kalau secara umum sering disebutkan bahwa kualitas pendidikan kita rendah dibanding kualitas pendidikan di negara-negara lain, maka akar masalah sesungguhnya ada pada terabaikannya PAUD selama ini. Ini tentu penting segera diatasi!

Sejumlah pejabat Pemkot Mataram berpotensi didemosi Semoga tidak sekadar wacana

*** 159 koperasi resmi dibubarkan Syarat pendirian koperasi harus diperketat

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 25 November 2017

Halaman 15

Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah NU Soroti Sejumlah Isu dalam RUU KUHP Mataram (Suara NTB) Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masa’il Qonuniyyah atau Perundangundangan Zaini Rahman mengatakan, ada beberapa isu-isu krusial yang menjadi perhatian khusus peserta bahtsul masa’il di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pertama, perluasan pengertian asas legalitas. KUHP harus mengakomodir hukumhukum yang ada di

masyarakat Indonesia. ‘’Baik hukum adat maupun agama di luar pasal-pasal yang ditetapkan KUHP,’’ katanya di

Banjir Bandang Lotim Telan Kerugian Rp 30 Miliar Lebih Dari Hal. 1 Dalam masa tanggap darurat itu, hal-hal yang sudah dilakukan yakni, evakuasi, pemenuhan logistik masyarakat, pemenuhan kebutuhan air bersih dan menjamin ketersedian air dari PDAM. Serta membersihkan lokasi serta penyedotan sumursumur warga yang tercemar. Termasuk melakukan penghitungan kerugian materil dalam bencana banjir yang saat ini masih dalam proses penghitungan. Di mana penghitungan sementara kerugian dari dampak kerusakan yang terjadi sekitar Rp 30 miliar lebih. ‘’Ini masih kita data dan sifatnya masih sementara,’’ katanya. H. Napsi memastikan bahwa penghitungan kerugian dalam bencana banjir tersebut secepatnya tuntas dilakukan. Karena saat ini sejumlah pihak terkait sudah melakukan evaluasi seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman termasuk dengan BPBD untuk melakukan sinkrorinasi data. Sehingga tidak ada masyarakat yang terdampak luput dari perhatian dalam penanganan infrastruktur maupun perumahan yang terdampak bencana. Setelah adanya data yang valid, lanjut dia, dipastikan semua infrastruktur dibuat sederhana. Supaya tidak ada wilayah-wilayah pemukiman warga yang terisolir. Pasalnya, setelah tanggap darurat ini akan masuk ke masa transisi pemulihan. Di mana pada masa pemulihan, nantinya akan diupayakan untuk dilakukan penyempurnaan sarana prasarana agar dapat berfungsi dengan normal. Barulah masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi

untuk memperbaiki secara permanen semua infrastruktur yang terdampak bencana. ‘’Mulai besok (hari ini) sudah terbit SK Bupati tentang masa transisi ke pemulihan. Kita rencana sekitar dua bulan kemudian masuk rehabilitasi dan rekonstruksi,’’ jelasnya. Suara NTB Serahkan Bantuan Sementara itu, Suara NTB Group dan Radio Global FM Lombok, Jumat (24/ 11) kemarin menyerahkan bantuan untuk korban banjir bandang yang melanda warga di empat kecamatan di Lotim. Bantuan berupa baju seragam sekolah, buku tulis, selimut dan lainnya. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino kepada Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan didampingi Sekretaris Daerah H. Rohman Farly di Kantor Bupati. Bupati Lotim menilai, bantuan seragam sekolah dari Suara NTB ini, sangat tepat diberikan kepada warga khususnya anakanak sekolah yang pakaiannya hanyut terbawa banjir. Setelah diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lotim, bantuan selanjutnya diteruskan Suara NTB ke Posko Utama Bencana di Kantor Camat Keruak. Bantuan diterima Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim H. Napsi dan Camat Keruak, Mustamin Hasyim. (yon/rus)

Polda NTB Dibantu KPK Dari Hal. 1 Termasuk diantaranya yang belum tuntas di proses penyidikan, seperti kasus rekrutmen CPNS formasi K2 Dompu dengan tersangka Bupati Dompu H.Bambang M.Yasin. Dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 3,5 miliar itu berkas tersangka tak kunjung lengkap. Berkasnya masih bolak-balik antara penyidik dengan jaksa. Juga kasus dugaan korupsi pengadaan sandang pangan Lombok Timur tahun 2014 yang melambat di proses perhitungan

kerugian keuangan negara. ‘’Saya tidak tahu benar teknisnya seperti apa. Yang jelas KPK memberikan masukan penyidikan untuk menuntaskan kasus,’’ ujarnya. Pascapertemuan itu dia berharap jajarannya memiliki pandangan baru terhadap kasus-kasus yang sedang ditangani, dalam kaitan agar segera dituntaskan. ‘’Kita tetap jaga koordinasi. Penanganan kasus saling monitor supaya lancar tidak ada hambatan lagi,” pungkasnya. (why)

Peningkatan Sumber Daya Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di NTB Dari Hal. 1 Ia menyarankan yang harus dilakukan adalah menyiapkan modul sesuai dengan tingkat dan kompetensi guru. ‘’Kalau guru matematika SMP sudah barang tentu menyangkut matematika guru SMP, tidak memberikan pengetahuan yang umum. Sehingga dengan diberikan modul, ada proses bagi guru untuk mempelajarinya,’’ katanya. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di NTB pada tahun 2016 yang tercantum pada Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2016, menunjukkan rata-rata kompetensi guru di NTB sebesar 52,38. Angka itu di bawah rata-rata nilai UKG secara nasional yaitu 56,69. Dengan hasil itu, Ali menegaskan, hasil UKG itu menjadi pembelajaran para pengambil kebijakan. Menurutnya, para pengambil kebijakan jangan menganggap guru serba bisa. Guru harus terlebih dahulu diberikan penguatan dan diberikan pemahaman. Dianalogikannya, ketika guru memberikan ulangan semester kepada siswa, selama lima setengah bulan guru memberikan materi kepada siswa. ‘’Lalu pertanyaannya, apakah pemerintah memberikan modul kepada guru untuk dites uji kompetensinya, kapan? Ini kan bertolak belakang dari cara penilaian, ini yang perlu dikaji,’’ kata Ali. Ia menegaskan, peningka-

tan kompetensi guru tidak bisa seperti sulap. Diperlukan silabus dan modul serta penguatan dan pemahana kepada guru. Barulah mengukur kemampuan guru. ‘’Pengetahuan tentang guru itu diberikan penguatan, diberikan pemahaman. Kalau ini yang diberikan, standar 90 pun di UKG, kita siap,’’ tegas Ali. Berikan Perhatian Selain itu, PGRI NTB juga terus memperhatikan guru honorer. Beberapa waktu lalu, pengurus PGRI NTB juga melakukan audiensi ke DPRD NTB agar perekrutan guru honorer bisa dilaksanakan. Berbagai keluhan yang disampaikan guru juga langsung difasilitasi PGRI NTB untuk menyelesaikannya. Tidak hanya itu PGRI NTB juga melakukan berbagai hal yang menunjang peningkatan kompetensi guru. Seperti memfasilitasi pendampingan untuk penulisan karya ilmiah, melalui wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Cara ini dilakukan untuk memutus jarak guru yang kesulitan dalam penulisan karya ilmiah. Tidak saja bagi guru untuk menempuh persyaratan tertentu, tapi bagi guru secara keseluruhan sehingga mampu menghasilkan karya tulis ilmiah secara kontinu. (ron/*)

sela-sela memimpin sidang komisi di Pesantren Darul Falah Mataram, Jumat (24/ 11). Kedua, peran pihak keluarga korban dalam mempengaruhi putusan hakim. Zaini menuturkan, pihak keluarga korban memiliki dua hak yaitu hak restorasi atau pemulihan korban dan hak pemaafan. Di dalam Islam ada istilah hudud yang diberikan kepada korban. Ini menjadi pengadilan yang bersifat memulihkan atau restoratif bagi korban. “Misalnya di situ ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam bentuk ganti rugi dan sebagainya,” jelasnya. Ketiga, perluasan delik perzinahan. Selama ini, KUHP memberlakukan delik perzinahan manakala pelakunya sudah berkeluarga. Sedangkan, orang yang belum meni-

kah dan melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka, maka tidak terkena delik ini. “Di sini diperluas. Orang yang tidak menikah pun kalau dia melakukan pernikahan di luar pernikahan maka masuk ke dalam kategori zina,” urainya. Keempat, penodaan agama. Ia menyebutkan, agar proses hukumnya lebih terukur baik secara pembuktian ataupun delik maka istilah penistaan agama bisa diganti dengan penghinaan agama. Adapun untuk hukuman mati, Zaini menjelaskan, sejak dulu Nahdlatul Ulama (NU) mendukung hukuman mati sebagai hukuman maksimal, bukan mutlak. Hukuman maksimal tidak jadi dilaksanakan ketika ada pertimbangan-pertimbangan Hak Asasi Manusia. “Tetapi sebagai hukuman maksimal tidak boleh dihapus,” tegasnya. Menurut dia, seseorang bisa dikenakan hukuman maksimal mati apabila kejahatan yang dilakukan sudah menimbulkan dampak kerusakan yang masif dan ter-

(Suara NTB/dys)

SIDANG - Suasana sidang Komisi Bahtsul Masa’il Qonuniyyah atau Perundang-undangan pada Konferensi Besar NU di Ponpes Darul Falah Pagutan Kota Mataram, Jumat (24/11). struktur seperti narkoba yang merjalela dan koruptor yang menimbulkan dampak luar biasa besar.

Pemda Diminta Maksimalkan Akses ke Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) – Destinasi wisata di beberapa daerah masih dikeluhkan. Karena infrastruktur jalan yang kurang memadai. Hal ini dinilai dapat mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung. Sementara itu, Badan Promosi Pariwisata Daera (BPPD) NTB hanya akan mempromosikan destinasi yang dianggap sudah siap. Baik siap secara destinasi maupun siap secara infrastruktur. “Kita berharap Pemda masing-masing itu melengkapi infrastruktur menuju destinasinya. Terutama jalan yang menjadi salah satu akses menuju destinasi itu harus bagus. Karena kalau masih belum bagus, kita belum bisa promosikan,” kata Ketua BPPD NTB H.Afan Ahmad. Ia berharap semua destinasi wisata andalan di NTB memiliki infrastruktur yang bagus. Sehingga wisatawan tidak lagi mengeluh soal jalan

yang rusak atau berlubang. Bukan jalan saja, namun kelengkapan di destinasi wisata juga diharapkan dapat dipenuhi. Sepeti musala, toilet, petunjuk arah dan lainnya. Sebab itu merupakan kebutuhan dasar wisatawan yang harus dapat dipenuhi oleh pemda atau pengelola. “Kalau semua sudah siap, tinggal kita promosikan saja. Kita harus bisa berikan jaminan agar wisatawan ini benarbenar merasa nyaman saat berkunjung,” ujarnya. Destinasi yang jalannya masih dianggap kurang baik diantaranya kawasan pantai selatan Lombok, terutama Pantai Pink. Selain itu jalan menuju Air Terjun Mangku Sakti, jalan menuju Mantar dan berbagai destinasi lain yang ada di NTB. Ini dianggap sangat penting mengingat belakangan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. ‘’Kita kan targetkan kunjun-

gan 3,5 juta wisatawan. Tahun depan itu targetnya 4 juta wisatawan. Jadi kita harus bekerjasama untuk memberikan kesan yang baik kepada wisatawan yang datang,’’ ujarnya. Ia juga berharap masyarakat terus mendukung pengembangan sektor pariwisata di NTB. Sebab masyatakat merupakan basis pengembangan pariwisata yang paling kuat. Ditambah dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang lengkap. Itu menjadi kombinasi yang bagus untuk memajukan sektor pariwisata di NTB. “Semua harus bekerjasama untuk memajukan pariwisata ini. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Jadi mari kita bersamasama kembangkan dan perindah destinasi kita agar wisatawan yang datang merasa senang,” ajaknya. (lin)

Kejari Loteng Bidik Tersangka Kasus Perusda Dari Hal. 1 Kemudian melakukan gelar perkara penentuan tersangka,’’ jelasnya. Keyakinannya itu, selain didasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan anggaran yang diduga tak sesuai ketentuan pada PT. LTB, juga petunjuk dari audit BPK. Sebab dalam proses audit menurutnya, siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan penyalahgunaan anggaran, sudah teridentifikasi. Memang, kata dia, dari Rp 1 miliar dana untuk PT. LTB yang diduga digunakan oleh

jajaran direksi, tidak semua menjadi objek pemeriksaan. Sehingga audit memunculkan kerugian negara yang ditaksir ratusan juta. Hanya saja, soal angka pasti kerugian negara, pihaknya menunggu LHP resmi dari BPK. ‘’Sudah dari awal kami berdiskusi dengan BPK, siapasiapa yang berperan yang mungkin jadi tersangka sudah semakin kuat, ‘’ tandasnya. Kasus dugaan korupsi di PT. LTB bermula dari temuan Pansus DPRD Loteng, terkait kinerja PT. LTB yang terindikasi tidak jelas. Padahal perusahaan bentukan Pemkab

Loteng sudah memperoleh suntikan dana berupa penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar dari total Rp 5 miliar yang direncanakan. Dalam prosesnya penggunaan penyertaan modal pemerintah daerah, ditemukan indikasi penyimpangan. Berupa dugaan mark up harga pembelian mesin cetak bata ringan. Indikasi semakin kuat, setelah manajemen PT. LTB tidak mampu memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja perusahaan. Terutama lagi pertanggungjawaban pembelian mesin cetak bata ringan. (ars)

Dua Pejabat Lingkup Pemprov NTB Digeser Dari Hal. 1 Posisi yang ditinggal Nurhandini Eka Dewi dibiarkan kosong. Sementara dua jabatan yang dilakukan seleksi, yakni Badan Perpustakaan dan Kearsipan NTB dan Biro Perekonomian masih belum dilakukan pengisian. Karena masih dalam proses persetujuan di Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Wagub mengatakan, mutasi yang dilakukan ini adalah hal biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Meski sekarang ini, terjadi pergeseran atau kembali terjadi kekosongan pejabat di salah satu SKPD tidak akan mempengaruhi kinerja dan program pemerintah daerah. Termasuk be-

lum adanya pejabat yang mengisi di Dinas Kesehatan yang kembali kosong. Diakuinya, adanya kekosongan jabatan di Dinas Kesehatan telah melalui pertimbangan, sehingga menempatkan Nurhandini Eka Dewi pada posisi Staf Ahli. Wagub enggan menjelaskan pertimbangan dimaksud. Menurutnya, pengisian Kepala Dinas Kesehatan segera dilakukan pansel pada bulan Desember sambil meminta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Drs. Fathurahman, MSi. Posisi Kepala Dinas Kesehatan dibiarkan lowong sementara

waktu sambil menunggu petunjuk dari Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk melakukan seleksi jabatan. Pihaknya hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah pimpinan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Terkait pengisian dua jabatan yang dilakukan seleksi, yakni Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan dan Kepala Biro Perekonomian, mantan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda NTB ini mengaku masih menunggu persetujuan dari Mendagri. ‘’’Kalau dari Mendagri sudah turun, kami di daerah siap melakukan pengisian,’’ jawabnya singkat. (ham)

BPKP Target Audit Rampung Desember Dari Hal. 1 Akhir tahun target rampung karena pihaknya tidak ingin ada tunggakan di tahun mendatang. Mengenai progres penghitungan yang dikerjakan tim, Ngatno mengungkapkan laporan audit masih disusun. Selama turun lapangan itu, tim mencocokkan beberapa dokumen yang diperoleh dari Kejati NTB, juga melihat beberapa barang bukti yang telah disita penyidik. “Sudah turun lapangan, tapi laporannya belum sampai ke saya. Masih disusun oleh tim. Kalau memang sudah rampung, langsung kita serahkan ke penyidik,’’ pungkas dia.

Seperti diketahui, Kejati NTB menelisik penggabungan delapan PD BPR dengan sokongan dana senilai sekitar Rp 1,6 miliar. Dari rangkaian pemeriksaan terhadap pihak terkait, penyidikan dugaan korupsi merger PT BPR NTB menunjukkan titik terang. Penyidik akhirnya mengantongi calon tersangka dalam perkara ini. Munculnya calon tersangka, usai ekspose internal yang dilakukan di Kejati NTB, beberapa waktu lalu. Ekspose internal menyimpulkan bahwa seluruh unsur telah terpenuhi. Barang bukti dan keterangan selama penyidikan, telah cukup untuk menetapkan tersangka dalam

perkara ini. Meski demikian, Kejaksaan tak ingin terburu-buru dalam menetapkan tersangka. Meski nama orang yang diduga bertanggung jawab dalam dugaan korupsi merger BPR NTB, telah dikantongi penyidik. Jaksa masih menunggu audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Sebelum hasil audit keluar, pihaknya akan menunda penetapan tersangka. Hasil audit nanti, tentunya akan menambah keyakinan jaksa terkait hasil penyidikan. Terutama dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk kasus tersebut. (ars)

Hasil sidang komisi ini akan disahkan di dalam sidang pleno yang akan diselenggarakan esok hari. Saat

ini, RUU KUHP menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2018. (dys)

Penting, Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pariwisata SAAT ini sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diunggulkan di NTB. Tidak heran jika banyak warga yang ingin mencoba peruntungannya dengan bergelut di sektor ini. Ini merupakan peluang yang bagus untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki NTB. Hal ini dianggap penting mengingat saat ini sudah semakin banyak destinasi yang dibuka. Sehingga peluang untuk mengembangkan diri pun semakin besar. Pemerhati Pariwisata Drs. I Putu Gede, M.Par mengatakan bahwa saat ini hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata. Beberapa lainnya hanya menyentuh bagian paling bawah, misalnya menjadi office boy atau cleaning service. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui kebutuhan pasar akan dunia pariwisata. Ia mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki gerakan untuk meningkatkan kualitas SDM ini. Namun ia menduga pemerintah belum melakukannya secara utuh. ‘’Saya lihat pemerintah sudah bergerak, memberikan seminar dan pelatihan. Tetapi tidak ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan modal atau bantuan

anggaran untuk mereka bekembang. Kalaupun ada, hanya sebagian kecil,’’ ujarnya Masyarakat juga harus dibekali dengan ilmu untuk berwirausaha. Sebab jika dilihat, saat ini sebagian besar sektor pariwisata justru dikuasai oleh warga asing. Sementara warga atau masyarakat lokal hanya tidak memiliki banyak modal untuk berkembang. Sementara itu, para investor asing ini cenderung membawa tenaga kerja sendiri untuk mengisi beberapa posisi penting di lokasi investasinya, misalnya pada bidang perhotelan. Mereka cenderung menjadikan warga lokal hanya sebagai tukang sapu atau satpam. Namun hal ini juga harus diantisipasi kembali, mengingat pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA)telahdiberlakukan. Pemerintah diharapkan dapat melihat ini sebagai suatu permasalahan serius. Pasalnya sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan untuk menekan jumlah masyarakat miskin. Namun jika masalah kualitas SDM ini terus dibiarkan tanpa mencari solusi yang tepat, maka masyarakat di sekitar destinasi wisata akan terus berada dibawah garis kemiskinan. (lin)

Akhir November, IC Kembali Jadi Lokasi Kegiatan Berskala Nasional Mataram (Suara NTB) Islamic Center (IC) yang terletak di Kota Mataram kembali menjadi lokasi perhelatan berskala nasional tanggal 28 hingga 30 November. Usai Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) tanggal 26 November, IC akan menjadi lokasi Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) Nasional 2017. Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Najamudin Amy dalam keterangannya, Jumat (24/11), menjelaskan, ada beberapa rangkaian acara yang digelar pada Festival DBIP ini. Pertama, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) KI NTB dan Polda NTB mengenai Keterbukaan Informasi, dilanjutkan dengan acara sambung rasa tanggal 28 November dengan undangan 5.000 desa se-Indonesia bersama Menkominfo dan pejabat pusat.

‘’Sambung rasa kemudian dilanjutkan dengan Seminar Nasional pada 29 November tema “Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penerapan Pemerintah Terbuka” dilaksanakan di Hall Islamic Center,’’ terangnya. Selain itu, lanjutnya, ada juga cerdas tangkas yang akan diikuti perwakilan desa peserta tanggal 28-30 November dan Gelar Budaya pada tanggal 30 November. Adanya seminar nasional ini, ujarnya, adalah sebagai ruang bertutur pemangku amanah Provinsi NTB atas pemerintah terbuka yang telah dijalankan. Seminar ini diharapkan menjadi inspirasi bagi nusantara dalam hal ini stakeholder, khususnya kepala desa agar menerapkan laku pandai menurunkan angka kemiskinan di daerah atau desa masing-masing, apalagi konsentrasi rakyat miskin di negara ini adalah lebih banyak di desa. (ham)

Komunikasi dengan DPRD Dari Hal. 1 Dan kita tidak saling menyandera dan memaksakan kehendak dalam pelaksanaan anggaran,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada mutasi dua pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (24/11). Wagub mengakui dinamika politik pada tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga terhadap SKPDSKPD. Hal inilah, ujarnya, perlu saling memahami antara DPRD dan eksekutif terkait pokok pikiran (pokir) dan RPJMD. Pihaknya tidak ingin antara pembahasan RPJMD dan pokir di DPRD terjadi kendala dan menyebabkan pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD Tahun Angga-

ran 2018 terhambat. Bahkan, katanya, secara berseloroh, wagub mempersilakan DPRD dan anggota DPRD membahas dan menyetujui sendiri. Meski demikian, ujarnya, atas komunikasi yang baik antara pimpinan dan anggota DPRD, pembahasan nota keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dilakukan Jumat malam sampai tanggal 30 November 2017. Dalam hal ini, wagub mengharapkan semua pihak memiliki komitmen dalam membangun daerah, termasuk pihak DPRD. Apalagi sekarang NTB sedang dihadapkan dengan masih banyaknya warga miskin. Paling tidak, anggota DPRD melalui pokir bisa memanfaatkan anggaran untuk konstituen dan mengentaskan warga miskin. (ham)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 25 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dewan Sarankan Semua Proyek Fisik Dikelola PU Tanjung (Suara NTB) Penyebaran proyek fisik yang dikelola secara parsial oleh dinas-dinas menjadi atensi Anggota Komisi III DPRD KLU yang menbidangi infrastruktur. Adanya proyek fisik seperti bangunan (kantor), sekolah yang ada di instansi terkait dikhawatirkan tidak terjamin secara kualitas. Oleh karena itu, eksekutif diarahkan untuk menyesuaikan agar seluruh proyek fisik ditempatkan di satu dinas yakni Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR).

Abdul Gani

Polres Lobar Gelar Operasi Simpatik Giri Menang (Suara NTB) Sosialisasi rambu lalu lintas (Lalintas) yang terpasang di Jalur Bypas BIL II oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tiga bulan lalu sudah berakhir pada 23 November 2017 lalu. Namun sejauh ini tak sedikit pengendara yang belum mengikuti lalintas tersebut. Kesadaran pengendara masih dirasa kurang, terlebih lagi pengendara bermotor roda dua yang masih ada yang memasuki lajur untuk roda empat. Padahal sudah ada pelang lalintas yang mengarahkan bagi kendaraan roda dua atau tiga memasuki lajur kiri atau lambat. Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu Lalu Panca Warsa yang dikonfirmasi terkait berakhirnya masa sosialisasi lalintas di dijalur bypas BIL II membenarkannya. Pihaknya belum akan melakukan tindakan tegas bagi pelanggar yang tidak taat rambu. Menurutnya sebagai langkah tindaklanjut sosialisasi tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi simpatik terlebih dahulu. “Kita akan lakukan sosialisasi simpatik dulu, karena kesadaran masyarakat tertib rambu lalin di BIL II masih rendah,” terangnya, Jumat (24/11). Terkait berapa lama sosialisasi simpatik tersebut, Panca mengaku pihaknya akan melakukanya selama dua minggu. Di mana nantinya akan ada anggota yang berpatroli memberikan himbauan kepada pengendara. Hanya saja untuk sementara hal tersebut belum dilakukan lantaran adanya kunjungan dari wakil presiden (Wapres). “Sementara belum (dilaksanakan), kami masih kosentrasi kunjungan Wapres,” ucapnya. Seperti diketahui rambu lalin telah terpasang di jalur bypas BIL II sejak hampir 4 bulan lalu. Terdapat berbagai rambu yang terpasang, di mana salah satunya pembagian lajur kendaraan bagi roda dua, tiga dan empat. Selain itu terpat rambu himbauan bagi pengendara lajur kanan atas kendaran lajur kiri yang akan memasuki lajur kanan. (her).

“Fisik-fisik bangunan idealnya harus dikerjakan oleh PU, tapi masih ada SKPD yang membangun gedung secara parsial yang masih berada di dinasnya,” ungkap Anggota Komisi III DPRD KLU, H. Abdul Gani, Jumat (24/11). Menurutnya, pengelolaan fisik yang masih ditangani oleh Dinas non teknis memiliki banyak kelemahan. Uta-

manya mengarah pada kualitas dan teknik konstruksi. Ia memandang, Dinas PU selaku teknik perencana dan pelaksana harus diserahi tanggung jawab lebih besar. Di samping itu, politisi PKB ini menilai fisik yang ada di dinas non teknis memiliki hambatan pada aspek koordinasi dan efektifitas waktu. Dinas non teknis masih harus

berkoordinasi dengan PU dalam hal teknik perencanaan, dimana proses komunikasi ini memakan waktu. Berbeda jika PU sendiri yang mengerjakan langsung maka Pejabat Teknis Proyek (PTP) bisa langsung bekerja. Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian, ST. MT., menolak berkomentar terhadap wacana

tersebut. Berada di Dinas PU atau tidak proyek fisik tersebut, diharapkan tetap memanfaatkan PTP yang disediakan Dinas PU. “Saya tidak tahu apakah ada proyek fisik di dinas lain tidak memakai PTP (pejabat teknis proyek). Kita siapkan lima orang PTP, setahu kita dinas-dinas ada yang minta 1 orang, 2 orang dan ada sampai 5 orang,” katanya. Zaldy menguatkan dimulai dari proses perencanaan program fisik, dinas terkait selaku pemegang kegiatan sedianya meminta dukungan asistensi teknik Dinas PU. Sebab hanya Dinas PU yang memiliki PTP. Asistensi diperlukan guna memperoleh gambaran standa-

risasi kualitas fisik dari bangunan tersebut. Namun dengan adanya sebaran fisik di beberapa dinas, tidak jarang menjadi bahasan di legislatif, karena dua SKPD dianggap memiliki tupoksi sama. “Pemikiran globalnya, di Kementerian masih ada ego sektoral dimana masing-masing punya visi. Waktu itu diusulkan, irigasi dengan bentangan di bawah 10 meter oleh Dinas Pertanian, di atas 10 meter oleh PU. Saya kira membangun Bendung bukan masalah bentangan 10 meter atau di atas 10 meter, tapi lebih kepada fungsinya untuk menahan air, menumbuhkan tanaman di sekitar area,” demikian Zaldy. (ari)

STIT Al-Aziziyah Kapek Gelar Wisuda Mahasiswa Ke VI Gerung (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Aziziyah, Kapek, Gunungsari, Lombok Barat, kembali akan menggelar Rapat Senat Terbuka dalam rangka Wisuda ke VI Program Sarjana (S I) pada Sabtu (25/11) hari ini bertempat di Kampus STIT AlAziziyah, Kapek, Gunungsari, jalan TGH. Musthofa Umar Abdul Aziz. Pada kegiatan rutin tiap tahun tersebut, dijadwalkan hadir Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah IV Surabaya. Adapun rangkaian pelaksanaan wisuda yang akan diikuti 53 wisudawan dan wisudawati jurusan PAI sesuai dengan jadwal acara diawali dari pembacaan SK Ketua STIT Al-Aziziyah, dilanjutkan dengan Pengukuhan dan Pelepasan Wisudawan dan Wisudawati. Di samping itu juga akan dibacakan Ikrar Setia Sarjana, dan Pemberian Penghar-

gaan pada wisudawan dan wisudawati terbaik. Kepada Suara NTB, Ketua STIT Al-Aziziyah Kapek, Dr. H. M. Natsir, M.Pd., mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada tahun 2010 silam, STIT Al-Aziziyah Kapek hingga kini telah berhasil meluluskan 250 alumni yang kini telah tersebar di berbagai lapangan pengabdian. Adapun kompetensi lulusan yang dihasilkan, Natsir menjelaskan jika para lulusan STIT Al-Aziziyah Kapek selain menjadi guru, juga dididik mampu membaca dan menghafal Al-Qur’an. Maka saat masuk STIT Al-Aziziyah Kapek, setiap mahasiswa diberikan mata kuliah matrikulasi membaca dan menghafal Al-Qur’an. “Membaca dan menghafal Qur’an jadi mata kuliah matrikulasi. Sebagai media

(Suara NTB/dys)

H. M. Natsir penguat hafalan mahasiswa mengingat basis mahasiswa STIT berasal dari Pondok,” ujarnya Jum’at sore. Kemampuan membaca dan memiliki hafalan Qur’an sebut Natsir, jadi profil lulu-

san. Untuk itu, sebagai bentuk penghargaan pihak kampus terhadap mahasiswa, setiap kali wisuda berlangsung para wisudawan yang juga tahfiz diberikan piagam penghargaan sesuai dengan jumlah hafalan Qur’an. “Karena itu kita setiap wisuda selain menerima ijazah juga diberikan piagam tergantung hafalannya. Kalau mereka hafal 10 juz kita kasih piagam 10 juz berdasarkan yang telah ditentukan lembaga tahfiz,” sebutnya. Kedepan kata dia, pihaknya akan mengembangkan jurusan lain selain PAI yang ada saat ini yaitu jurusan Ekonomi Islam, Tafsir Hadits sebagai cikal bakal Fakultas Usulauddin, dan Jurusan PGMI. Sehingga harapan yang lebih besar di masa mendatang dapat berubah status menjadi paling tidak Institut Agama Islam (IAI).

Lebih jauh dikatakan Natsir, keinginan pihaknya untuk membuka jurusan-jurusan baru tidak terlepas dari animo masyarakat yang luar biasa di samping adanya kebutuhan terhadap jurusan-jurusan tersebut. Sebaliknya, dia tidak ingin jurusan yang akan dibuka kedepan jurusan tidak produktif, tidak diminati masyarakat dan bukan menjadi kebutuhan masyarakat. “Kedepan kta akan tawarkan kepada masyarakat. Kita tidak berani buka jurusan tanpa adanya minat dan kebutuhan masyarakat agar tidak sia-sia. Sebagai pengalaman perguruan tinggi lainnya banyak yang buka jurusan tapi tidak dinimati”. Adapun tenaga pendidik yang dmiliki STIT saat ini bewrjumlah 24 orang. Semuanya menyandang gelar S 2. Sedang satu di antaranya masih SI. (dys)

Lombok Tengah Siaga Bencana

H.M. Suhaili FT

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyiagakan unsur-unsur terkait guna mengantisipasi terjadi bencana. Mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana hingga Pol PP. Menyusul perubahan cuaca yang cukup ekstrem di awal musim penghujan tahun ini. “Kita minta BPBD, Tagana dan Pol PP siaga. Terhadap semua kemungkinan bencana yang bisa terjadi pada masa perubahan cuaca kali ini,” pinta Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Jumat (24/11). Menurutnya, beberapa kasus banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Loteng bisa menjadi contoh. Bahwa ancaman bencana itu ada. Bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pihaknya pun tidak ingin,

hanya karena ketidaksiagaan, bencana tidak bisa diantisipasi dengan maksimal. Sehingga menimbulkan banyak kerugian dimasyarakat. “Bila perlu, untuk mengingatkan kita semua akan potensi bencana, nanti kita gelar apel siaga. Dengan melibatkan semua pihak di daerah ini,” tegasnya. Pemerintah desa juga diingatkan supaya ikut melakukan langkah-langkah antisipasi. Dengan mengajak masyarakat melakukan pembersihan sungai, selokan dan saluran air lainnya. Supaya aliran air bisa tetap lancar. Jangan sampai ada yang tersumbat, karena itu jelas berbahaya dan bisa menimbulkan potensi terjadi banjir. Dikatakannya, hampir sebagian besar kasus banjir yang melanda sejumlah wilayah di Loteng, karena persoalan tersumbatnya saluran drainase. Akibat tidak tertangani sampah ditempat itu. Di satu sisi, volume sampah begitu tinggi. “Persoalan-persoalan yang sekiranya bisa menjadi pemicu terjadinya bencana, segera diatasi. Baik itu bencana banjir maupun bencana lainnya,” imbuh mantan Ketua

DPRD NTB ini. Jangan baru bertindak begitu bencana datang. Justru sejak awal, sudah harus ada langkah antisipasi. “Istilahnya, sedia payung sebelum hujan. Kalau pun kemudian bencana tetap terjadi, itu diluar kuasa manusia,” pungkasnya. Sebelumnya Kepala BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, mengaku kalau hampir semua wilayah Loteng rawan terjadi bencana. Khususnya bencana banjir di wilayah selatan dan Kota Praya. Kemudian untuk bencana alam lainya, seperti longsor itu ada di wilayah utara. Sehingga pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Dengan menyiapkan personel yang siap digerakkan kapan saja. Ketika bencana terjadi. “Tentu kita tidak bisa memprediksikan kapan bencana akan muncul. Tapi yang jelas, kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Paling tidak bisa meminimalisir potensi kerugian yang dialami masyarakat, akibat bencana tersebut,” tambahnya. (kir)