Edisi 26 Juli 2016 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771

www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasi la

Selasa, 26 Juli 2016

No. 132 tahun X

Polri Siapkan Regu Tembak

JAKARTA - Mabes Polri telah menyiapkan sejumlah regu tembak sebagai pelaksana tugas negara terkait rencana eksekusi mati jilid III. Regu tembak sudah siap 100 persen sebagai tim eksekutor, kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Kendati demikian, pihaknya tidak memastikan berapa jumlah penembak dari jajaran Brimob yang telah disiapkan. Ketika tanggal (eksekusi) dan tempatnya diumumkan, kami akan menyesuaikan, katanya. Selain regu tembak, fungsi Polri lainnya seperti pengawalan dan tim dokter Polri juga sudah siap membantu Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba.

Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo belum memastikan kapan dilakukan eksekusi mati tahap III itu. Ini kan gak semudah membalikkan telapak tangan, ini menyangkut masalah nyawa. Ini harus dipersiapkan dulu, ujarnya. Sebelumnya Prasetyo pernah memastikan bahwa eksekusi mati akan dilakukan pasca-Lebaran. Demikian pula halnya dengan jumlah yang akan dieksekusi, pihaknya belum bisa memastikan. Namun, untuk lokasi eksekusi sendiri, sudah ditetapkan seperti jilid satu dan dua di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Untuk diketahui, puluhan napi yang telah dijatuhi hukuman mati akan segera dieskeskui di Nusakambang. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PEMBUKAAN PREPCOM III UN HABITAT - Wapres Jusuf Kalla bersiap-siap membuka Preparatory Committee (PrepCom) III UN Habitat di Surabaya, kemarin. Prepcom UN Habitat III membahas tentang perumahan dan pembangunan perkotaan.

Tak Keluar Kota Kabinet Kerja Diimbau

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pengumuman melalui pesan singkat terkait imbauan kepada para pejabat Kabinet Kerja untuk tidak keluar kota pada 25-29 Juli 2016, hanya untuk memastikan semua menteri hadir dalam sidang paripurna kabinet. Memang ada rencana pada minggu ini kita akan sidang kabinet paripurna. Jadi seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri untuk hadir, kata Pratikno ditemui di Kantor Kementerian Sekretaris Negara di Jakarta, kemarin. Menurut Pratikno, sidang tersebut akan membahas isuisu strategis nasional. Mensesneg tidak mengatakan kepastian tanggal di-

langsungkannya sidang paripurna kabinet tersebut. Dia berharap agar semua pejabat Kabinet Kerja mematuhi imbauan itu untuk tidak keluar kota. Ya itu kan membicarakan permasalahan yang dihadapi dan apa yang perlu dilakukan. Ini bukan evaluasi kok, ini membahas tentang agenda-agenda agar cepat segera dilaksanakan, tegasnya. Sebelumnya terdapat pesan singkat yang beredar berisi mengenai arahan yang mengatasnamakan Mensesneg kepada para pejabat Kabinet Kerja untuk tidak meninggalkan Jakarta pada 25-29 Juli 2016. Dalam rentan waktu tersebut, rencananya akan diselenggarakan sidang paripurna Kabinet Kerja. Sidang Paripurna Kabinet

Kerja dilaksanakan ditengah isu perombakan Kabinet. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada pekan lalu juga telah memanggil sejumlah menteri untuk ditanyakan mengenai kinerja kementerian serta target dan hambatannya. Rapor Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya tidak bisa membuka rapor menteri sekalipun setiap saat dirinya selalu membuatnya. Rapor selalu kita buat, hariannya ada, mingguannya ada, bulanannya ada, tapi tidak bisa kita buka, kata Presiden usai menghadiri silaturahmi nasional pendukung dan relawan Jokowi 2016 di Jakarta, Minggu malam. Ia menyebutkan dirinya memanggil sejumlah menteri se-

cara bergantian akhir-akhir ini karena membahas masalah sesuai bidang tug as ma si ng masing menteri. Ya dipanggil ada yang bicara masalah beras, gula, industri perikanan, tergantung menteri siapa yang dipanggil. Kalau Susi ya urusan industri perikanan, kalau Amran terkait dengan perta nian, kal au Yoh ann a ya masalah perempuan dan anak, Rizal Ramli ya masalah kemaritiman, katanya. Menanggapi meningkatnya kepuasan masyarakat, Jokowi mengatakan pemerintah bekerja siang dan malam. Tugas kita bekerja siang malam, kem udian ya ng m eniai ya masyara-kat. Tugas kita adalah bekerja, kita itu ya saya, Pak Wapres, dan para menteri dan di bawahnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KERJA SAMA PENCEGAHAN KORUPSI - Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) berbincang dengan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris dalam penandatanganan nota kesepahaman di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Nota kesepahaman tersebut mencakup pemberian informasi dan penerapan sistem pencegahan korupsi.

LSM :

Perombakan Kabinet Jangan Untuk Kepentingan Partai LEMBAGA swadaya masyarakat (LSM) Center for People Studies and Advocation (Cepsa) menyatakan perombakan kabinet, bila jadi dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, maka selayaknya jangan dilakukan untuk kepentingan parpol.

Direktur Eksekutif Cepsa, Sahat Martin Philip Sinurat, dalam rilis, di Jakarta, kemarin mengatakan, sudah semestinya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri agar sejalan dengan kebij aka n d an ta rget ya n g d iinginkannya. Namun, perombakan kabinet jangan dilakukan hanya untuk mengako-

modir kepentingan partai. Menurut dia, sebenarnya tidak jadi soal jika sosok yang bakal diganti berasal dari parpol atau nonparpol, tapi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat. Sebagaimana diwartakan, Ketua Umu m DPP P artai Golkar Setya Novanto menyatakan perombakan kabinet ker-

ja tentu saja merupakan hak prerogatif presiden. Masalah reshuffle kabinet ini tentu hak prerogatif presiden, kita percayakan bahwa presiden telah melakukan suatu evaluasi kepada para menteri-menterinya, kata Setya Novanto saat ditanya mengenai perombakan kabinet usai melantik DPD Partai Golkar Sumatera Selatan di Palembang, kemarin. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sangat mengetahui kinerja daripada para menterimenterinya dan apapun yang diputuskan oleh presiden tentu saja akan dihormati. Sebelumnya, pengamat komunikasi politik PolComm Institute, Heri Budianto, mengatakan kinerja kabinet pem e rin ta ha n J oko Wi dodo (Jokowi) akan tetap solid jika perombakan kabinet atau reshuffle dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik. Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri nonparpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid, kata Heri Budianto. Hanya saja, kata Heri, apabila Golkar mengincar jatah m enteri maka benturannya akan keras karena Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Selain itu, Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dpl-Oek Engelina Pattiasina di Jakarta, mendesak dilakuka n p e rom ba ka n ka b ine t karena ada menteri yang dinilai kurang sejalan dengan ke bi j a ka n P re s i de n Jo ko Widodo. (ant)

Suluh Indonesia/ant

MENTERI DILARANG BEPERGIAN - Mensesneg Pratikno, Mendikbud Anies Baswedan, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kiri) bergegas usai memberikan keterangan pers di Gedung Utama Kemensesneg, Jakarta, kemarin. Mensesneg Pratikno membenarkan adanya imbauan tidak tertulis yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja untuk tidak bepergian.

Wapres Minta

Dunia Bekerjasama Bangun Kota

SURA BAYA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tantangan terbesar ke de pan adalah bagaimana membangun kota bisa menjadi pemukiman yang baik ba gi m asyarakat a kibat makin bertambahnya jumlah penduduk sehingga dunia harus bekerja sama untuk menghadapi persoalan ini. Bertambahnya penduduk di perkotaan adalah kepastian yang terjadi di mana saja. Karena itu tantangannya adalah bagaimana kota dapat menjadi pemukiman

yang baik untuk semua orang, dari segala sesuatu yang negati f m enj adi posit if, kat a Wapres Jusuf Kalla pada pembukaan The third Preparatory Committe Meeting for Habitat III di Surabaya Jatim, kemarin. Lebih lanjut Wapres menjelaskan dewasa ini mayoritas penduduk di dunia hidup di pe rkotaan. Di Indonesi a diperkirakan pada 30 tahun akan datang, 67 persen Indonesia akan tinggal di perkotaan. kenapa itu terjadi, tentu masyarakat menyadari bahwa

penduduk dunia makin bertambah. Dewasa ini 6,7 miliar penduduk dunia, dalam 30 tahun ini diperkirakan sembilan miliar jiwa. Selama ini urbanisasi dipikirkan menjadi hal negatif. Ke depan bagaimana kehidupan urbanisasi ini bisa menjadi hal positif dan berguna untuk semua orang, kata Wapres. M e nu r ut Wa pre s , kot a harus tangguh dalam mengha da p i ba ny ak m a s a l a h, masalah bencana, stres, kota harus aman. Rakyat menghadapi banyak tantangan de-

wasa ini, apakah kriminal te rori sme atau kej ahatan lainnya. Karena itu Wapres mengha rap kan dunia be kerja sam a unt uk meng hada pi masalah dan dilema yang terjadi, dilema yang selama ini menjadi hal yang dianggap negatif menjadi positif. Untuk diketahui, selama ini banyak kota-kota besar di dunia masih menghadapi persoalan kepadatan penduduk, dimana mereka menghuni suatu kawaasan secara ilegal. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Selasa 26 Juli 2016

2

Ki las

Bantuan Korban Longsor

DINAS Sosial DKI Jakarta mendistribusikan sejumlah bantuan kepada warga terdampak banjir dan longsor di Gang Kamboja RT 08/08 dan di Jalan Lebak Bulus V RT 004/04 Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Tarmijo Damanik mengatakan, sebanyak 75 orang jiwa atau sekitar 15 kepala keluarga menjadi pengungsi di daerah itu. Menurut Tarmijo, Tagana langsung meluncur ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kepada korban yang membutuhkan. Bantuan yang didistribusikan berupa seragam SD 16 buah dan SMP dua buah, selimut 15 lembar, mie instan 10 dus, sarden satu dus, minyak goreng satu dus, dan beras dua karung. Pihaknya juga ikut memberikan bantuan seragam karena anak-anak di sana akan bersekolah. Bantuan itu pula merupakan bantuan sementara, dan segera menyusul bantuan lainnya. (kmb)

Cegah Makam Fiktif

GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyakini praktek makam fiktif di Ibukota dapat dihilangkan dengan sistem online. Melalui sistem online, warga bisa mengetahui secara pasti makam yang kosong dan sebaliknya. Ahok mengatakan, mulai datain masukin ke Smart City ada digitalnya. Sekarang caranya kami paksa bayar pake online. Basuki menyayangkan, layanan kepengurusan makam online yang selama ini diterapkan kerap dikeluhkan warga. Padahal sistem ini justru akan membantu warga dalam mengurus pemakaman. Makanya Ahok minta warga DKI semua jangan ngeluh waktu minta pembayaran online . Ini untuk kebaikan semua.. Ia mengungkapkan, selama ini warga yang ingin mengurus pemakaman masih menjadi korban pungutan liar dengan biaya berkisar antara Rp 5 -10 juta. Dalam menjalankan aksinya, oknum petugas menyembunyikan lokasi lahan makam yang kosong dengan makam fiktif. (kmb)

ERP Segera Dilelang

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta supaya proses lelang proyek jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dapat dimulai secepat mungkin. Ahok minta minta dalam minggu ini juga proses lelang terkait rencana penerapan sistem ERP di Jakarta segera dimulai. Sehingga bisa cepat diberlakukan Menurut dia, apabila proses lelang dapat dimulai pada pekan ini, maka diperkirakan dalam jangka waktu sekitar enam bulan kedepan sistem ERP sudah dapat diberlakukan secara efektif. Lebih lanjut, pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu pun menyatakan akan segera menandatangani peraturan gubernur (pergub) terkait penerapan sistem ERP di beberapa ruas jalan di wilayah ibukota. Ahok mengatakan, dirinya juga akan secepatnya menandatangani pergub untuk ERP. Setelah pergub itu ditandatangani, maka proses lelang bisa segera dimulai. (kmb)

Bisnis Jakarta/ant

UJI COBA PENERAPAN LALU LINTAS GANJIL-GENAP - Papan informasi uji coba penerapan sistem lalu lintas plat Ganjil Genap terpampang di Jalan Underpas Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta, Senin (25/7). Uji coba pembatasan tersebut akan dilakukan pada 27 Juli-26 Agustus 2016 pukul 07.00-10.00 dan 16.00-20.00 di rute eks kawasan 3 in 1 yaitu Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Gatot Subroto.

Kurangi Kendaraan 20 Persen Lalin Ganjil Genap

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan pelaksanaan uji coba ganjil genap kepada pihak kepolisian. Kami ikutin saja. Kan Ditlantas nanti yang pimpin, kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Basuki menilai meski jumlah kendaraan dengan nomor poli-

si terakhir ganjil dan genap hampir sama, tetapi hanya bisa mengurangi jumlah kendaraan sebanyak 20 persen saja. Jadi walaupun ganjil genap ada 50 persen prakteknya nggak mungkin bisa pas 50 persen berkurang volumenya. Paling hanya 20 persen, ujarnya. Basuki mengatakan, pem-

batasan kendaraan akan lebih maksimal dengan sistem electronic road pricing (ERP). Diyakini dengan sistem itu bisa mengurangi hingga 80 persen jumlah kendaraan yang ada. Paling cocok tuh ERP, kalau pakai ERP bisa tekan sampai 80 persen juga, tergantung tarif. Kalau ini (ganjil genap) nggak

bisa, ucapnya. D al a m uj i c oba be l um di ke n aka n s anksi kepada kendaraan yang melanggar. Namun jika ditemukan pengenda ra ya ng m emalsukan nomor polisi kendaraan, sanksi terberat bisa dipidanakan. Sekarang teguran dulu. Kala u palsuin nant i dia dipi-

dana, tandasnya. Seperti diketahui Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) bersama dengan Polda Metro Jaya akan melakukan uji coba sistem ganjil genap pada 27 Juli mendatang. Kebijakan ini akan berlaku di ruas jalan eks 3 in 1 dan Jalan Rasuna Said. (kmb)

Polda Metro Klaim Tangkap

Tangkap Pencuri Tewaskan Tentara

Bisnis Jakarta/ant

PENERTIBAN DI LAHAN MILIK PT KAI - Warga berjalan dengan membawa barang di samping alat berat saat penertiban di Kawasan Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta, kemarin. Penertiban bangunan semi permanen tersebut dilakukan untuk kelancaran proyek pembangunan jalur Double Double Track (DDT) atau jalur rel ganda.

Polisi Awasi Nopol Ganjil Genap

JAKARTA - Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengawasi plat nomor polisi (nopol) kendaraan ganjil-genap pada lokasi lampu lalu lintas (lalin) yang menuju kawasan pembatasan kendaraan. Saat lampu menyala merah petugas akan menyisir antrian kendaraan yang menuju kawasan pembatasan ganjil dan genap, kata Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Agustin Susilowati di Jakarta, kemarin. Penempatan petugas pada perempatan jalan menurut

Agustus merupakan cara efektif untuk memeriksa plat nomor kendaraan ganjil atau genap. Pada Rabu (27/7), Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengujicobakan pembatasan kendaraan plat nopol ganjilgenap dengan diawali plat mobil ganjil yang dapat memasuki kawasan tersebut. Ketika petugas menemukan kendaraan berplat nomor genap maka akan diarahkan menghindari jalur kawasan pembatasan saat uji coba hari pertama. Polda Metro Jaya akan mengerahkan sekitar 150 personil pada empat lokasi lampu

lalin yang memasuki kawasan ganjil-genap. Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mensosialisasikan kebijakan nopol kendaraan ganjil-genap pada 28 Juni26 Juli 2016. Selanjutnya diujicobakan pada 27 Juli-26 Agustus 2016 dan penerapannya mulai 27 Agustus 2016 hingga sistem Electronic Road Pricing (ERP) siap diberlakukan. Metode pelaksanaan kendaraan nopol ganjil beroperasi pada tanggal ganjil dan nopol genap pada tanggal genap. (kmb)

JAKARTA - Petugas Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial AK alias Wawan bin Asman Rasidi (28) diduga pencuri barang berharga yang menewaskan anggota TNI-Angkatan Laut (AL) Letnan Kolonel (Letkol) Anton Budiono. Kejadian pencurian dengan kekerasan pada Sabtu 23 April 2016 sekitar pukul 05.30 WIB di lampu merah Patung Tani Menteng Jakarta Pusat, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta, kemarin. Awi menjelaskan kejadian

berawal saat tersangka AK mengendarai motor bernomor polisi B-6148-PJD memepet dan menendang sepeda motor yang dikemudikan korban Letkol Anton Budiono Karena hilang kendali, korban menabrak trotoar pembatas jalan dan terpental akibatnya terjadi benturan keras pada bagian kepala sehingga anggota TNI-AL tersebut mengeluarkan darah pada hidung dan mulut. Korban diduga tewas di lokasi kejadian, sedangkan tersangka menghentikan sepeda motor dan berpura-pura me-

nolong namun mengambil tas warna hitam milik Letkol Anton yang berisi senjata api merk FEGARMI , telepon selular dan dompet. Selanjutnya, petugas pimpinan Ajun Komisaris Polisi Pius Ponggeng menyelidiki kasus pencurian dengan kekerasan tersebut. Hasil penelusuran, polisi meringkus tersangka AK yang bersembunyi di atap rumah pamannya Edy di Palmerah Jakarta barat pada Jumat (22/ 7) pukul 00.05 WIB. Pengakuan tersangka menjual senjata api milik Letkol Anton kepada Erik melalui se-

orang perantara bernama Budi yang masuk daftar pencarian orang (DPO) seharga Rp3 juta. Kemudian petugas memperoleh informasi Erik berada di taman yang menjadi lokasi tongkrongan di sekitar Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat pada Minggu (24/7) pukul 00.00 WiB. Petugas sempat mengejar Erik namun pelaku melarikan diri ke arah tempat yang gelap namun terdengar benda terjatuh berupa senjata api merk FEGARMI kaliber 9,9 milimeter dengan magazen berisi enam butir peluru tajam. (kmb)

Rusun Pulogebang

Akan Dijadikan Destinasi Wisata

Rumah Susun (Rusun) Rusun Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, akan dijadikan destinasi wisata. Pengelola rusun akan bersinergi dengan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan dan Rusun Komarudin.

Kepala Unit Pengelola Rusun (UPRS) Pulogebang, Ageng Darmintono mengatakan, Rusun Pulogebang sebagai destinasi wisata ini akan diprogramkan di tahun 2017 mendatang. Nam un konsep penangananya dimulai dari sekarang. Program destinasi wisata ini sebagai tindak lanjut program Pagar Ekonomi Rusun (PER) pada tahun 2016. Dimana PER

ini memiliki empat pilar utama, yakni ekonomi kreatif, kuliner, urban farming dan pengelolaan sampah terpadu di bawah naungan Koperasi Rusun. Ini adalah program pemberdayaan warga rusun berbasis Community Driven Development. Program empat sehat lima sempurna ini masih pada tahap penguatan kelembagaan. Untuk mewujudkan rusun sebagai destinasi wisa-

ta, kata Ageng, kemarin. Menurutnya, dalam pilar ekonomi kerakyatan, pihaknya memberdayakan warganya dengan program membatik dan kerajinan tangan souvenir. Saat ini Komunitas Batik Jakarta Timur (Kombanjati) sudah dalam tahap persiapan produksi batik khas rusun dan khas Jakarta Timur. Rencananya ini akan dilaunching pada September mendatang. Kemudian untuk kuliner. pada tahun 2017 akan dibuat lokasi binaan dalam Program Rusun Impian Masyarakat (PRIMA) oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. Kuliner unggulan di Rusun Puloge-

bang di antaranya adalah, Ayam Bakar Kalijodo, Nasi Uduk Kebon Kacang, Bubur Manado dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk pertanian kota, saat ini sudah terbentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sudah mulai produksinya. Terutama untuk bercocok tanam sayur maayur. Sedangkan pengelolaan sampah terpadu juga sudah terbentuk bank sampah. Dari empat pilar tersebut nantinya memerlukan pemasaran, atau mendatangkan pasar ke rusun. Sehingga muncul gagasan menjadikan Rusun menjadi destinasi wisata. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Selasa 26 Juli 2016

3

Pansus Terorisme :

TNI Semakin Dibutuhkan

KETUA Panitia Khusus revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, M. Syafi i mengatakan wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di internal pansus semakin menguat.

Menurut Syafi i, wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme) semakin menguat karena gerakan terorisme tidak sebatas ancaman ketertiban dan keamanan, namun ancaman kedaulatan. Dia mengatakan, kalau ancaman terorisme sudah masuk wilayah kedaulatan maka bukan masuk Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri namun TNI. Syafii mencontohkan, terkait ancaman teroris di wilayah kedutaan besar maka yang memungkinkan menanganinya adalah TNI. Saya nilai tidak tumpang ti ndih karena Polri di wilayah

keam anan, ketertiban dan tindak pidana, ujarnya. Dia menilai tindakan teroris sangat mungkin bergerak mengancam ketertiban dan kedaulatan sehingga kalau yang menanganinya hanya Polisi maka kalau ada ancaman kedaulatan, harus dibuat aturan baru. Menurut dia, penanganan teroris harus dilihat skalanya, kalau terkait ancaman ketertiban maka Polri yang menanganinya, namun kalau terkait kedaulatn maka TNI. Ini bukan terkait saling klaim keberhasilan menembak Santoso, dalam kasus itu kan sebenarnya Polri tidak mampu dan loyo sehingga TNI diperlukan, tegasnya. Politikus Partai Gerindra itu menilai masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan wacana yang berkembang kalau TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme maka akan terjadi pelanggaran HAM. Dia mengingatkan bahwa selama ini penanganan terorisme yang dilakukan Polri khususnya Densus 88 Antiteror, banyak melakukan pelanggaran HAM, misalnya, 120 orang terduga teroris ditembak tanpa proses hukum. (ant)

Suluh Indonesia/ant

SILATURAHMI NASIONAL PENDUKUNG JOKOWI - Presiden Joko Widodo menyapa pendukung Jokowi saat menghadiri pada acara Silaturahmi Nasional Pendukung Jokowi 2016 di Jakarta, kemarin. Acara yang diselenggarakan seluruh pendukung jokowi tersebut mengambil tema Meneguhkan Nawacita Bersatu Mendukung Penuh Kerja Presiden Rakyat.

Perketat Jumlah Dapil Penyederhanaan Parpol

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan penyederhanaan jumlah partai politik melalui revisi UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu) sebaiknya dilakukan dengan memperkecil jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Cara itu dinilai lebih manusiawi dan lebih efektif

dibanding dilakukan dengan cara menaikkan ambang batas perolehan suara bagi partai politik untuk bisa masuk ke DPR atau parliamentary threshold (PT). Hal ini karena cara bekerja dari alokasi daerah pemilihan tidak memangkas partai politik untuk diikutsertakan dalam penghitungan suara, jika tidak mampu meraih angka minimal perolehan suara

atau PT, kata Deputi Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi dii Jakarta, kemarin. Pengurangan jumlah kursi di tiap dapil maka bisa meminimalisir jumlah suara yang terbuang di bilik suara. Meski terjadi pengurangan jumlah kursi di tiap dapil, namun jumlah kursi yang dialokasikan di DPR tetap berjumlah 560 kursi. Pen-

gurangan jumlah kursi di dapil hanya akan berdampak pada penambahan atau persebaran jumlah dapil di tiap daerah. Menurut Khoirunnisa, ada perbedaan antara PT dengan pengurangan kursi di tiap dapil namun tujuannya tetap sama yaitu dalam kerangka penyederhanaan partai. Cara bekerja dari PT adalah memangkas secara langsung parpol yang

tidak mampu meraih suara minimal untuk diikutsertakan menjadi kursi di parlemen. Tentunya berdampak pada terbuangnya secara sia-sia suara masyarakat yang memilih partai politik tersebut di balik bilik suara, ujar Khoirunnisa. Di a menc ontoh keti dakefekti fan PT dal am menyederhanakan jumlah partai telah terbukti. (har)

Desakan Reshuffle

Kental Kepentingan Politik

Suluh Indonesia/ant

PEMBAHASAN AMANDEMEN UUD 1945 - Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menerima laporan hasil kajian tim amandemen UUD 45 yang diserahkan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (tengah) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Ketua MPR menegaskan dalam pembahasan amandemen UUD 1945 ada satu fokus pembahasan yakni haluan negara, dengan tujuan agar pembangunan ke depannya lebih terarah.

DPR Curiga

SP3 Untuk Perusak Lingkungan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta aparat penegak hukum mengusut dan menelusuri lebih lanjut terkait pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan tersangka pembakar hutan. Masyarakat dinilainya perlu tahu alasan mengapa dikeluarkannya SP3. Kita tidak ingin SP3 itu keputusan yang didasarkan pada lobi tertentu. Kebakaran hutan dan lahan itu, merupakan persoalan serius karena dampaknya merambah ke banyak sektor. Tak hanya lingkungan, tapi juga berdampak pada bidang ekonomi, investasi, dan sebagainya, tegas Waketum Gerindra itu pada wartawan di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Karena itu Fadli meminta pemerintah agar konsisten dalam menangani kasus pembakaran hutan dan lahan. Jangan karena kebakaran hutan dan lahan tahun ini tak sebesar tahun lalu maka perusahaan-perusahaan tersangka tersebut dibiarkan bebas. Saya kira perlu ada evaluasi terhadap keputusan itu. Kalau sumir dan tidak berdasarkan fakta, perlu ada tindakan lebih lanjut, ujarnya. Sebelumnya, kebakaran hutan hebat terjadi di Riau. Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau. Namun, polisi menerbitkan SP3 tiga bulan setelah penetapan tersangka korporasi. Adapun ke-15 perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), dan PT Dexter Perkasa Industri (HTI). PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI). Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), dan PT PAN United (HTI). Kemudian, PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama. (kmb4)

JAKARTA - Anggota Ombudsman Laode Ida menilai, desakan agar Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet sangat kental dengan kepentingan akomodasi kelompok politisi daripada perbaikan kinerja pemerintahan. Berbicara dengan wartawan di Jakarta, Senin, Laode mengemukakan, desakan reshuffle terasa sangat kental dengan kepentingan politis, sementara hasil survei terakhir menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jk kini tengah menanjak. Jika hasil survei Marketing Research Concultant (MRC) yang dipimpin Saiful Mujani valid, maka yang perlu dilakukan bukan mengganti menteri, melainkan sebaliknya memberi apresiasi karena para menteri telah berada dalam tim yang menjadikan masyarakat puas atas kinerja mereka. Kalau

masih ada kinerja menteri yang kurang bagus, maka yang perlu dilakukan ialah adanya perbaikan. Jangan juga membayangkan kalau pengganti an menteri akan otomatis bisa menggenjot kinerja kabinet. Bahkan bukan mustahil terjadi sebaliknya, yakni kinerja yang memburuk, tuturnya. Alasannya, menururt dia, pertama adalah bahwa figur baru harus melakukan penyesuaian dengan program dan lingkungan kerjanya, sehingga niscaya akan memakan waktu lagi untuk bisa bekerja dalam ritme birokrasi kementerian/ lembaga. Kedua, tahun produktivitas kerja bagi para pejabat politik relatif tinggal beberapa bulan lagi. Pada 2017 nanti para pejabat, termasuk menteri dari parpol akan mulai sibuk melakukan konsolidasi bagi kepentingan parpol dan dirinya menghadapi pemilu (legislatif dan

presiden) tahun 2019. Maka, jabatan sebagai menteri bukan mustahil hanya akan dijadikan lahan atau sumber untuk mengisi pundi-pundi parpol dan pribadinya untuk bertarung pada 2019. Begitu juga dengan loyalitas para menteri yang boleh jadi akan kian terbagi. Ada yang loyal kepada Presiden dan ada yang setia kepada pimpinan parpolnya. Lalu, apakah dapat diyakini bisa memperbaiki kinerja dengan kecenderungan seperti itu? imbuh Laode. Anggota Ombudsman itu juga mengingatkan Presiden terkait komitmen atau janji politiknya untuk tidak akan membagi-bagi jatah jabatan menteri sebagai kompensasi dukungan politik, apalagi juga berjanji akan menghadirkan kabinet yang profesional. Selain itu, perlu diingat komitmen terhadap partai-partai politik. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Selasa 26 Juli 2016

4

Ki las

Gedung SKPD Kosong

MESKI telah rampung dibangun, namun gedung SKPD 2 yang berada di area pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) belum dapat ditempati. Hal ini lantaran listriknya belum memadai. Listriknya belum kuat. Jika gedung SKPD 2 tetap dipaksakan terisi dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja perangkat daerah yang ada didalamnya, ungkap Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman (DTKBP), Dendi Priyandana, kemarin. Lebih lanjut Dendi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan lelang untuk penambahan daya listrik. Ditambah sekitar 15 Kilo Volt Ampere, imbuhnya. Dendi menambahkan, kondisi berbeda dengan gedung SKPD 1 yang lokasinya paling kiri dari arah jalan. Di gedung berlantai tujuh itu sudah siap ditempati oleh perangkat kerja daerah. Daya listrik dan perlengkapan meubeler sudah siap tersedia. (nov)

Aturan Plastik Berbayar

TERKAIT uji coba penerapan kebijakan plastik berbayar sejak beberapa bulan lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) menyatakan aturan tersebut dinilai efektif dalam mengurangi jumlah sampah khususnya di Kota Depok. Plt. Kepala Sub Bidang Pengawasan Limbah B3 dan Penataan Hukum Lingkungan BLH Kota Depok, Indra Kusuma mengklaim selama menerapkan edaran yang dikeluarkan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia jumlah plastik sampah di Depok mampu berkurang hingga 35 persen. Selama kebijakan ini berlangsung sejak Februari lalu, jumlah sampah plastik di Kota Depok mengalami penurunan, hal ini dirasa cukup efektif. Lebih lanjut, Indra menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Pusat selanjutnya mengeluarkan edaran kembali agar kebijakan tersebut. (kmb)

Kadisdik Dicopot PPDB Bekasi Bermasalah

BEKASI - Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Rudi Sabarudin menilai penjatuhan sanksi berupa pencopotan jabatannya oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat setempat tidak beralasan. Saya masih mempertanyakan mekanisme pencopotan jabatan saya, karena diduga ada pelanggaran ketentuan hukumnya, katanya di Bekasi, kemrin. Adapun ketentuan hukum yang dimaksud berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Ke-

pala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sanksi Pegawai. Dalam ketentuan itu diatur tentang surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3, namun saya tidak pernah menerima satu pun, katanya. Rudi menerima surat pencopotan dirinya dari jabatan pada Senin (18/7) yang ditandatangani Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melalui rekomendasi Baperjakat. Selain Rudi, sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Kepala Dinas Sosial Agus Dharma dengan keterangan melanggar

Suluh Indonesia/ant

RENCANA PENATAAN LAHAN PARKIR PEMKOT BEKASI - Sejumlah kendaraan pribadi milik pegawai negeri sipil terparkir di halaman Kantor Walikota Bekasi, kemarin. Pemerintah Kota Bekasi berencana akan melakukan penataan lahan parkir di lingkungan kantor setempat guna menghilangkan kesan kumuh menyusul makin meningkatnya penggunaan mobil pribadi oleh aparatur sipil negara tersebut.

ketentuan kontrak kinerja. Dalam surat tersebut dikatakan saya tidak memiliki kecakapan m enjalankan tanggung jawab dan poin lainnya menyatakan saya melanggar kontrak kinerja, katanya. Rudi mengaku masih mempertanyakan kedua alasan tersebut karena dinilai terlalu umum dan tidak mendasar. Sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada periode September 2014 tidak pernah ada kinerja yang dikritik oleh pimpinan. Kalau saya dianggap gagal mengelo-

PNS Diminta Kembalikan

Kelebihan TPP 2-3 Juta

la Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016, kegagalan yang mananya. Kalau saya dibilang gagal melakukan penyerapan anggaran, masih ada dinas lain yang lebih rendah penyerapannya, katanya. Dikatakan Rudi, pencopotan dari jabatan merupakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yang diterima seorang pegawai. Jangankan penjatuhan hukuman tingkat berat, untuk tingkat ringan dan sedang saja ada tata cara dan tahapan yang harus dilalui, jerlasnya. (ant)

TANGSEL - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten memberikan catatan rekom e nda si pa ra Pega wa i Negeri Sipil (PNS) mesti mengembalikan Tunjangan Pe rbaikan Penghas i la n (TPP) yang sudah diterimanya. Untuk itu hingga Agustus besok dana tersebut harus sudah dikembalikan. Jumlah dana kas daerah yang mesti dikembalikan se ban ya k Rp20 9 ju ta . Dan sampai dengan Agustus sudah harus dicicil oleh PNS yang menerima TPP, ungkap Kepala Badan Pere nc an a an Pe m banguna n

Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi kemarin. Lebih lanjut Teddy mengatakan, setiap PNS rata-rata mesti mengembalikan kelebihan uang TPP sekitar Rp2-3 juta. Ia mengklaim, rekomendasi dari BPK Banten telah dijalankan oleh 59 orang PNS yang bernaung pada institusi yang dipimpinnya. Saya sudah mencontohkan kepada 59 anak buah saya. Dan PNS yang la i n j uga m e sti juga m e nge mba l ika n kel eb ihan TPP yang sudah diterimanya, imbuhnya. Sementara itu, Wakil Wal ikota Ta ngs el B enya m in Davnie mengakui adanya atas

catatan BPK RI. Menurutnya, di ke t ahui t e rdap a t kelebihan bayar atas TPP pe gaw ai di Bapped a d an harus dike m bal i ka n . Te muan tersebut disebabkan a da nya kes ala ha n d al a m a bs en si pe ga w ai d im an a pegawai yang di absen si kuran g se h arus ny a TPP dikurangi. Nam un dalam catatan BPK berbeda sehi ngga ada ke lebih an da n harus di ke m b ali k an . A bse nnya kur an g sehar us nya dipot on g ini tidak. Ternyata ada kelebihan baya r, j a di h ar us dikembalikan, tutupnya. (nov)

BOGOR - Para lurah dan camat se-Kota Bogor mendapat Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bogor, di Cisco Park, Cimahpar, Kota Bogor, kemarin. Melalui program pelatihan ini diharapkan para lurah dan camat mampu memperbaiki pe na ngana n ben c ana yang terjadi di wilayahnya masing

masing. Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, program pelatihan managemen penanggulangan bencana tingkat Kota Bogor tahun 2016 ini dilaksanakan selama dua hari, yakni dimulai pada hari Senin, (25/7) dan berakhir besok Selasa,(26/7). Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pema-

haman akan penanganan saat terjadi bencana, maupun penaganan paska terjadinya becana bagi seluruh aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan. Penanganan bencana yang terkoodinasi dengan baik, jelas akan lebih cepat dan memudahkan kita dalam menangani setiap terjadinya musibah atau bencana di tingkat wilayah, jelasnya. Ade menyampaikan, pen-

anggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah atau petugas BPBD semata. Untuk itu, Ade meminta, dalam pela ti ha n ini s el a i n p es ert a diberikan materi dari petugas BPBD, para peserta juga dituntut harus mampu merubah pemahaman (mindset) dirinya m aupun m ensosia li sasik an kepada masyarakatnya. (bas)

Pelatihan Manajemen Bencana

Depok Diserbu Warga Asing

Suluh Indonesia/ant

OPERASI YUSTISI PASCA LEBARAN - Petugas Satpol PP Kota Tangerang Selatan memeriksa kartu identitas berupa KTP penumpang bus dalam operasi Yustisi di Serpong, Tangerang Selatan, kemarin. Operasi gabungan ini bertujuan untuk mengantisipasi datangnya pendatang baru masuk ke Tangerang Selatan.

Relawan Bogor

DEPOK- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Kota Depok, Misbahul Munir memperkirakan tahun ini, jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di wilayahnya meningkat seiring bertambahnya jumlah apartemen yang ada. Diperkirakan bertambah, namun hingga saat ini kami belum mencatat keberadaan WNA yang masuk ke Depok, ujarnya di Depok kemarin. Munir mengatakan tahun 2015 lalu terdapat sekitar 700 orang WNA berstatus tinggal Sementara, sedangkan WNA untuk yang Tetap di Depok sekitar 40 orang. Umumnya WNA yang masuk ke Depok berasal dari Korea Selatan, biasanya mahasiswa atau dari kalangan keluarga yang suami atau istrinya bekerja di Indonne-

Ketik 1000 Buku Tuna Netra

SEBANYAK seribu lebih relawan di Kota Bogor ikut berpartisipasi dalam Tantangan Berbagi 1000 Buku yang digelar salah satu perusahaan komputer ternama (IBM) bekerjasama dengan Pemkot Bogor dan Yayasan Mitra Netra, di halaman Plaza Balaikota Bogor, kemarin.

Ribuan relawan yang ikut berpartisipasai pada ajang tersebut berasal dari beragam kalangan, yakni mulai siswa SMA/SMK, mahasiswa, PNS dan sejumlah anggota komunitas yang ada di Kota Bogor. Country Manager CSR IBM Indonesia, Santi Diansari Hargianto mengatakan, latar belakang tantangan ini bermula dari gagasan tokoh relawan IBM Pandu Sastrowardoyo yang mempunyai gagasan dari adanya sebuah peraturan pengabaian hak cipta mengkonversi buku ke dalam braille bagi tuna netra. Mim pi ini kemudian mereka coba diwujudkan melalui Typing Challenge. Ajang ini juga bersama-sama mengajak membangun digital libraly bagi tuna netra bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra.

Ajang ini nantinya juga akan terus bergulir di seluruh Indonesia, ujar Santi. Penanggung Jawab Kampanye Tantangan Berbagi Buku, Pandu Sastrowardoyo menyampaikan, butuh lebih banyak buku bagi penyandang tuna netra di Indonesia. Jumlah tuna netra kita sudah mencapai 3,5 juta orang. Hingga kini meraka hanya bisa membaca lewat jari saja. Sementara buku Blailer yang ada hanya 2.800 judul buku saja, ungkapnya. Untuk itu dengan inovasi teknologi IMB ini bisa membantu tuna netra memperoleh edukasi ini tentunya akan berhasil jika teman-teman ikut membantu mengetik buku yang nantinya akan dijadikan audio selain buku blailer.

Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan, dalam ajang ini Kota Bogor mengumpulkan berbagai elemen dari relawan yang mempunyai komitmen membantu tuna netra. Melalui buku tuna netra dapat berkenalan dengan dunia. Maka, buku yang diketik harusnya buku yang bisa menambah pengetahuan tuna netra. Program ini sangat mulia dan harus ditularkan virusnya ke kota lain untuk mendorong kerelawanan warga berbagi cinta dengan para tuna netra, ujar Bima. Menurut Bima Arya, dengan adanya aplikasi ini akan m em bantu pa ra tuan ne tra menikmati teknologi sehingga wawasan para difabel itu bi s a be rt a m ba h d a n bi sa membaca buku sama seperti orang lain. (bas)

sia. Mereka umumnya tinggal di Apartemen, Kost-kostan ada juga yang kontrak, jelasnya. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bagi WNA Sementara diwajibkan melakukan perpanjangan ijin tinggal setiap satu tahun sekali, sedangkan bagi WNA Tetap perpanjangan ijin tinggalnya lima tahun sekali. Sedang untuk WNA yang ingin mendaftar mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) harus memiliki kartu identitas dari Kantor Imigrasi. Selanjutnya, WNA tersebut mendaftarkan diri ke Kelurahan setempat dengan membawa Surat Keterangan Bekerja atau Belajar, baik dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Dinaskersos) maupun Dinas Pendidikan (Disdik). (jif)

Suluh Indonesia/bas

MENGETIK BUKU - Para relawan dan pelajar di Kota Bogor saat berpartisipasi mengetik 1000 buku bagi penyandang tuna netara, di halaman Plaza Balaikota Bogor, kemarin.

pini

F OK US

Bola Pingpong Reklamasi

P

ENOLAKAN terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa tak pernah padam dan terus bergelora. Namun, perjuangan masyarakat Bali ini sepertinya mentok di gawang Perpres 51 Tahun 2014. Tak satu pun tendangan aksi demo tolak reklamasi Teluk Benoa yang berhasil mengutak-atik perpres besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Para pejabat mulai dari yang di daerah (Gubernur dan DPRD Bali) maupun di pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan - KKP) malah seperti main pingpong. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan bahwa urusan reklamasi Teluk Benoa bukanlah kewenangannya (Bali Post, Selasa, 19 Juli 2016 halaman 1). Bahkan, Gubernur mengaku telah dua kali membicarakan masalah reklamasi Teluk Benoa ini dengan Presiden Joko Widodo. Namun, sampai sekarang belum ada keputusan. Karena itu, kini dirinya akan mengikuti apa pun keputusan DPRD Bali soal reklamasi Teluk Benoa ini. Gubernur pun seolah-olah melempar bola panas reklamasi Teluk Benoa ini ke pihak DPRD Bali. Lantas, apa kata Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama? Pentolah PDI-P Bali ini malah balik menyemes bola pingpong reklamasi ini kembali ke Gubernur Bali. Dia justru mendorong Gubernur Made Mangku Pastika untuk menanyakan masalah reklamasi ini langsung kepada Presiden. Alasannya, rencana reklamasi Teluk Benoa sampai sekarang masih mengambang. Tidak ada pernyataan dari Presiden yang menyatakan reklamasi ini berlanjut atau tidak, dilarang atau tidak. Padahal, Gubernur Pastika telah jelas-jelas mengaku telah membicarakan hal ini pada Presiden dan sampai sekarang belum ada keputusan hingga menyerahkan persoalan ini kepada DPRD Bali. Di tengah permainan pingpong ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga tak mengusulkan agar perpres itu dicabut. Tetapi, KKP mengusulkan agar perpres yang memayungi segala kegiatan di kawasan itu di-review ulang. Dalam siaran pers bertajuk PERNYATAAN PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN , Kamis (21/7), menyatakan dengan melihat belum menyatunya pendapat publik tentang pengembangan Teluk Benoa, maka KKP mengusulkan: (1) Perpres 51/ 2014 segera dilakukan review ulang oleh tim independen yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dengan memperhatikan dinamika publik (sejalan dengan UU 32/2009 dan UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang). (2) Selama masa review, maka seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa ditangguhkan sampai menunggu hasil review ditetapkan. (3) Selama masa review, dilakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Dalam pernyataan publik itu juga disebutkan, bahwa (1) Perpres 51/ 2014 merupakan regulasi Presiden yang menjadi pedoman bagi pengelolaan pengembangan kawasan Bali Selatan/Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan alokasi tata ruang di kawasan tersebut. (2) Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang di kawasan Benoa harus mengacu pada Perpres 51/2014. (3) Setiap permintaan izin pemanfaatan ruang/lokasi, disetujui/diterbitkan apabila sesuai dengan pedoman teknis dalam Perpres 51/2014. (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Perpres 51/2014 bukan merupakan izin pelaksanaan kegiatan reklamasi. (5) Izin pelaksanaan kegiatan reklamasi diterbitkan apabila amdal yang mencakup aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya telah dilakukan, dan hasilnya menyimpulkan bahwa kegiatan ini layak. Izin (kelayakan) lingkungan yang didasarkan pada hasil amdal diterbitkan oleh kementerian yang berwenang berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (6) KKP tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk memutuskan rencana kegiatan reklamasi ini go atau no go. Dalam pernyataan publik tertanggal 19 Juli 2016 itu juga tertera nama Susi Pudjiastuti. Dalam kata akhirnya menyebutkan, pernyataan publik ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab KKP terhadap publik agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. ***

Bang D

el

Mengadili Kebijakan Reklamasi Suluh Indonesia, Selasa 26 Juli 2016

JIKA ada masyarakat yang menolak reklamasi, saya adalah satu di antaranya. Jika hanya ada satu orang yang menolak reklamasi, saya adalah orang tersebut. Jika tidak ada orang yang menolak reklamasi, artinya saya sudah mati... Ungkapan Ida Pedanda Gede Made Gunung sangat tepat menggambarkan suasana hati mayoritas orang Bali saat ini. Termasuk penulis sendiri, baik dalam kapasitas sebagai pribadi ataupun wakil rakyat Bali di DPR-RI. Proyek reklamasi menjadi tren pembangunan wilayah pesisir di Indonesia. Di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bali, Makassar, Palu, dan beberapa tempat lain. Sejumlah persoalan atau konflik mengedepan, baik konflik di tengah masyarakat (pro vs kontra), adat dan budaya maupun konflik-konflik lain di laut terkait permasalahan sumber kehidupan dan lingkungan (ekologi). Akar atas berbagai persoalan tersebut sesungguhnya adalah kebijakan (diskresi). Sebuah kebijakan yang tidak transparan dan mengabaikan hak-hak rakyat. Mungkin sudah saatnya kita mengadili kebijakan, mengingat hanya mengakomodir kepentingan investasi (modal).

Kebijakan Top-Down Di masa Orde Baru, kebijakan proyek reklamasi dilegalkan dengan keluarnya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Pantai Indah Kapuk/PIK). Ketentuan ini kemudian dipakai rujukan dalam Reklamasi Pulau Serangan (Bali), dan wilayah lain yang menyisakan persoalan sampai hari ini. Sejak tahun 1995, selain diatur melalui keppres, memang diatur dalam peraturan daerah (perda). Namun belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan reklamasi di laut dan kawasan pesisir sampai diterbitkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 (UU No. 27 Tahun 2007) tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Di UU No. 27 Tahun 2007, reklamasi hanya diatur dalam tiga pasal, yaitu pasal 1 angka 23 yang mengatur definisi reklamasi, pasal 34 yang mengatur limitasi dari pelaksanaan reklamasi, dan pasal 74 yang mengatur ketentuan pidana bagi yang melalaikan lingkungan dalam reklamasi. Sangat prematur, terlebih dengan masih kuatnya aroma kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam usulan dan pelaksanaannya. Selanjutnya, pengaturan yang minim tersebut baru diatur lebih lanjut secara lebih rinci lima tahun berikutnya, melalui Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Oleh Nyoman Dhamantra* Pemerintah hanya berwenang untuk menyetujui, atau menolak permohonan reklamasi. Bukan mendukung dan mengusulkan kepada presiden. Di samping itu, ada banyak aspek yang harus dipenuhi, seperti kajian ekonomi, keuangan, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pembuat putusan/kebijakan mempunyai keterbatasan untuk mengawasi hal yang detail tersebut, sehinga peran masyarakat sebagai bentuk partisipasi menjadi sangat penting. Kecil. Khusus untuk Tanjung Benoa (Bali) ada ketentuan tersendiri, dengan diberlakukan Perpres 51 Tahun 2014, sebagai pengganti Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Pemerintah Presiden SBY menandatangani Perpres No. 51 Tahun 2014, yang diusulkan secara diam-diam. Karena itu, tuntutan agar Presiden membatalkan perpres tersebut menggema di setiap aksi rakyat Bali yang dimotori ForBALI. Mengingat aturan turunan UU No. 27 Tahun 2007, dan perpres tersebut juga belum dapat menerjemahkan beberapa ketidakjelasan pengaturan terkait limitasi pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini berpotensi memicu beragam permasalahan. Permasalahan pertama, terkait dengan corak pembangunan yang terdapat pada pengaturan dan definisi reklamasi itu sendiri. Di mana, UU No. 27 Tahun 2007 mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang, dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase. Corak top-down sangat mendominasi pengaturan tersebut. Reklamasi didefinisikan sebatas kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam. Padahal di kawasan pesisir negara lain, reklamasi dilakukan untuk pemulihan dan adaptasi lingkungan hidup atau

pencegahan erosi, seperti yang dilakukan di Jerman. Namun kini cara ini sudah mulai ditinggalkan. Reklamasi semestinya berfungsi untuk mempertahankan batas negara yang nyaris tenggelam, atau dirampas negara lain. Untuk Indonesia mestinya dilakukan di pulau-pulau terluar, seperti Pulau Nipah yang terancam tenggelam dan harus direklamasi (kembali). Bukan wilayah aman, apalagi dengan mengabaikan masyarakat lokal. Definisi tersebut sekaligus membakukan reklamasi sebatas proyek komersial semata. Itulah yang terjadi pada sejumlah proyek reklamasi di berbagai daerah di Indonesia. Proyek reklamasi sekaligus meminggirkan ribuan masyarakat nelayan, demi peningkatan manfaat untuk kelompok tertentu saja. Hal ini sangat mungkin diilhami oleh pembatasan pengertian reklamasi, berikut dominasi politik-ekonomi tersembunyi di dalamnya. Hentikan dan Batalkan Perpres Minimnya transparansi publik, serta dampak reklamasi dalam bentuk kerusakan ekologi dan konflik seperti yang terjadi di Teluk Benoa (Bali) dan wilayah lainnya, maka sudah sepatutnya rencana ini ditunda, dan atau dibatalkan. Mengingat usulan dan rekomendasi atas proyek tersebut hanya mengakomodir kepentingan tertentu. Sebuah keadaan yang sudah diperkirakan dalam risalah sidang pembahasan UU No. 27 Tahun 2007. Di samping itu, undang-undang

5

itu dan turunannya tidak memberi kepastian soal partisipasi masyarakat, serta upaya demi mencegah terjadinya konflik. Partisipasi publik tidak menjadi syarat prosedural pelaksanaan reklamasi. Sama sekali diabaikan, dan sarat KKN seperti terungkap dalam kasus reklamasi Jakarta. Partisipasi publik dalam proyek reklamasi mestinya mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dengan melibatkan segenap warga lokal, para akademisi, LSM dan agamawan. Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi harus dilakukan secara partisipatif dan transparan. Sebelum keluarnya Perpres No. 51 Tahun 2012 sudah tentu Perpres 122 Tahun 2012 banyak proses yang harus dilalui pelaksana reklamasi, seperti penentuan lokasi, penyusunan rencana induk reklamasi, studi kelayakan dan perencanaan detail reklamasi. Bukan sekadar dukungan dan rekomendasi bupati/wali kota, ataupun gubernur. Pemerintah hanya berwenang untuk menyetujui, atau menolak permohonan reklamasi. Bukan mendukung dan mengusulkan kepada presiden. Di samping itu, ada banyak aspek yang harus dipenuhi, seperti kajian ekonomi, keuangan, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pembuat putusan/kebijakan mempunyai keterbatasan untuk mengawasi hal yang detail tersebut, sehinga peran masyarakat sebagai bentuk partisipasi menjadi sangat penting. Sayangnya, ruang partisipasi itu tidak ada. Dampaknya bisa diterka, pelaksanaan reklamasi akan rawan konflik. Untuk itu, mengikuti pesan Ida Pedanda Made Gunung, maka para bupati/wali kota, dan juga Gubernur Bali harus segera menyampaikan kepada Presiden untuk menghentikan proyek reklamasi. Upaya tersebut harus dilakukan secara tertulis, bukan lisan, sebagaimana dikatakan Gubernur Bali beberapa waktu lalu. Upaya ini diikuti dengan dilakukannya legal review, dan atau pembatalan atas aturan dan kebijakan yang dianggap menyimpang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan lingkungan hidup. Sekaligus, perlu dibuka ruang partisipasi publik dan transparansi pembangunan atas proyek reklamasi, agar cita-cita pembangunan yang sesuai dengan prinsip pembangunan Bali berkelanjutan bisa terwujud.

*Penulis, anggota DPR-RI

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

Tayangan Televisi Semakin Pengaruhi Moral Remaja

KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap unt uk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

SURAT A NDA

Siaran Televisi Didominasi Acara yang Tidak Baik

SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ga jelas mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut han-

yalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan bahkan artis beranak pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-be nar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Faqih Kalideres-Jakarta Barat

Menanti Janji Pemerintah Tentang Pemerataan Kesejahteraan

PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi. Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi

Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Selasa 26 Juli 2016

Arema Tanpa

Persiapan Matang Ladeni Barito Putra

Dijadwalkan Hadapi Filipina

Suluh Indonesia/ant

SELEKSI PEMAIN TIMNAS U-19 - Sejumlah pesepak bola mengikuti seleksi pemain timnas U-19 di Lapangan National Youth Training Centre PSSI, Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin. Sebanyak 36 dari 40 peserta mengikuti seleksi pemain timnas U-19 sebagai persiapan jelang perhelatan Piala AFF U-19 di Hanoi, Vietnam, pada 11-24 September 2016.

Timnas Indonesia U-19

JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 yang dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan Piala AFF 2016 di Hanoi, Vietnam, 11-24 September dijadwalkan menjalani pertandingan uji coba internasional melawan Timnas Filipina pada medio Agustus. PSSI sebenarnya mengirimkan surat ke tiga negara yaitu Singapura, Malaysia dan Filipina. Dan Filipina yang sudah merespon bahkan sudah menanyakan tanggal pertandingannya, kata Sekjen PSSI Azwan Karim di sela latihan timnas di Lapangan Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin. Dengan adanya resmi dari Filipina, pihaknya langsung

Sirkuit MotoGP

Kelilingi Danau Jakabaring

PALEMBANG - Serkuit motoGP akan mengelilingi danau SKI Air Jakabaring Palembang karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyiapkan areal tersebut. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Palembang, Senin, mengatakan pihaknya merencanakan membangun sirkuit motorGP yang lokasinya berada di seputaran danau tem pat pertandingan SKI Air. Secara keseluruhan lahan yang disiapkan 120 hektare dan perencanaanya sudah disiapkan. Masterplannya sudah dikirim untuk melengkapi persyaratan pembangunan sirkuit tersebut. Mengenai pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan menggandeng pihak ketiga. Hal ini karena biaya pembangunan sirkuit motoGP itu cukup besar sehingga perlu investor, kata dia. Pembangunan sirkuit itu diperkirakan selesai selama dua tahun yang diharapkan secepatnya dikerjakan Jadi kepercayaan pemerintah pusat terhadap Sumsel itu harus didukung bersama sehingga berjal an sukses. Dia mengatakan, apalagi pembangunan sirkuit tersebut telah disetujui presiden sehingga harus disukseskan bersama. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumsel Basyaruddin Akhmad mengatakan, selain masterplan , pihaknya ju ga sud ah menyiapkan desain serta semua persyaratan lainnya. Selain itu pihaknya akan menyi apk a n i n fras truktu r yang mendukungnya di antaranya akses transportasi. (ant)

melakukan koordinasi dengan pelatih guna mempersiapkan tim. Apalagi, sebelum menjalani pertandingan uji coba internasional juga ada pertandingan uji coba melawan tim lokal yang sudah disiapkan. Pihak PSSI telah menjadwalkan jika pertandingan uji coba internasional ini akan dilakukan di Indonesia. Hanya saja untuk lokasi dan waktu pelaksanaannya belum ditetapkan. Khusus untuk uji coba dengan tim lokasi dilaksanakan di Lapangan Timnas Bojongsari. Untuk waktu kita menunggu permintaan pelatih. Kita akan menyesuaikan, ucap Azwan, menegaskan.

6

Sebelum menjalani pertandingan uji coba, 40 pemain yang dipanggil saat ini mulai menjalani seleksi. Seleksi ini terbilang ketat karena pemain yang dipanggil merupakan pemain jadi, baik yang sudah bermain klub profesional maupun akademi sepak bola yang sudah punya nama. Dari 40 pemain tersebut nantinya akan diperas menjadi 25 pemain. Proses penyusunan pemain i ni akan dilakukan dalam 10 hari kedepan dan puncaknya, setelah menjalani pertandingan uji coba baik dengan tim lokal maupun pertandingan internasional. Setelah menjalani seleksi

dan pertandingan uji coba, sesuai dengan rencana pemusatan latihan akan digeser ke Yogjakarta. Menurut pelatih Eduard Tjong banyak pertimbangan untuk mengalihkan pemusatan latihan di Depok ke Yogyakarta. Kita mencari atmosfer penonton. Apalagi di sana banyak klub. PSS Sleman maupun Persiba Bantul. Itu yang kami butuhkan setelah seleksi, tutur pelatih yang akrab dipanggil Edu itu. Indonesia pada Piala AFF 2016 berada di Grup B bersama dengan Thailand, Laos, Myanmar, Australia dan Kamboja. Persaingan di grup ini dipastikan bakal ketat karena dihuni pemain-pemain

MALANG - Arema Indonesia Malang tanpa persiapan m atang akan meladeni tamunya Barito Putra dalam laga lanjutan Indonesia Socc e r C ha m pi ons h ip (I SC ) yang dihelat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (26/7). Menurut Asisten Pelatih Arema I Made Pasek Wijaya di Malang, Senin, mengemukakan belum mantapnya persiapan Arema tersebut disebabkan mepetnya waktu untuk mempersi apkan pertandingan. Arema lebih fokus pada pemulihan fisik pemain dan perbaikan sejumlah aspek hasil evaluasi laga terakhir saat menjamu Perseru Serui, Jumat (22/7). Kondisi pemain banyak yang lelah karena padatnya jadwal pertandingan sehingga persiapan dari satu pertandingan dengan pertandingan lainnya sangat mepet. Oleh karena itu, kami lebih fokus recovery dan perbaiki komunikasi antarpemain, ujarnya. Sementara itu, pelatih Arema Milomir Selsija memberikan apresiasi pada komposisi tim pelatih Barito Putera. Menurutnya, lawan yang akan

dihadapi dalam lanjutan ISC 2016 di Stadion Kanjuruhan itu memiliki materi tim kepelatihan yang cukup baik. Barito punya tim pelatih lokal yang cakap. Barito Putera memang tidak merekrut pelatih asing, tapi komposisinya cukup bagus, yakni pelatih kepala Mundari Karya dan sejumlah asisten di antaranya Yunan Helmi, Andri Ramawi, dan H Ismairi, katanya. Sementara itu, pelatih Barito Putra Mundari Karya mengaku ti m pela t ih m a si h m e nyo roti ment al pe m ai n asuhannya ya ng perlu di tingkatkan. Ada sejumlah fakt or yang m emb u at m e nta l anak asuhnya kurang maksimal, salah satunya hasil yang tidak begitu positif sepanjang perhelatan ISC. Dari lima pertandingan terakhir, tim berjuluk Laskar Antasari itu hanya memetik sekali kemenangan saat menjamu Perseru Serui. Pertandingan lainnya satu kali imbang saat m enghadapi Semen Padang, serta menderita tiga kekalahan masing-masing ketika melawan Persela Lamongan, PS TNI, dan Bali United. (ant)

Peluang Panahan

Rebut Medali Olimpiade Dinilai Besar

JAKARTA - Peluang atlet panahan Indonesia untuk meraih medali pada Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, Brazil, 5-21 Agustus dinilai besar karena atlet yang lolos ke olimpiade ini semuanya berangkat dari kualifikasi atau bukan wild card. Pelu ang cukup te rbuka . Apalagi perjalanan untuk lolos ke olimpiade cukup panjang, kata pelatih panahan putri Nurfitriyana, di Jakarta, kemarin. Indonesia pada Olimpiade 2016 meloloskan empat atlet terbaik dan akan turun di tiga dari empat nomor ya ng dilom bakan. A tl et yang lolos semuanya melalui prose s yang panj ang yaitu melalui kualifikasi. Atlet terbaik Indonesia yang lolos ke Brazil adalah Ika Yuliana Rocham wati dan Ria u Ega Salsabila yang akan turun di nomor individu serta Riau Ega, Hendra Pur-

nama, dan Hanif Wijaya yang turun di nomor beregu. Pre st asi atl et In donesi a pada kualifikasi terbilang cukup fenomenal karena mampu m enja di yang t erbaik pada kejuaraan di Turki. Lolosnya tim recurve ini juga merupakan sejarah karena baru pertama kali lolos. Ditanya nomor mana yang diunggulkan, salah satu srikandi Indonesia yang mampu mempersembahkan medali perak pada Olimpiade Seoul, Korea Selatan itu mengaku semuanya diunggulkan. Semua nomor bisa diandalkan. Hanya saja mereka perlu konsentrasi dalam bertanding karena total poin mereka juga tidak jauh selisihnya dengan saingan yang ada, katanya menjelaskan. Harapan tim panahan Indonesia kembali meraih medali juga disampaikan Ketua Umum PB Perpani Titik Soeharto. Menurut dia, sudah saatnya panahan menguki r sej arah. Apala gi pelua ng untuk

meraihnya cukup terbuka. Pana han itu terakhir m enyu mbangkan m edali perak di Olimpiade Seoul 1988. Saya ingin kesuksesan itu terulang kembali di Rio de Jeneiro, katanya lagi. Pemerintah melalui Kemenpora juga tidak mau ketinggalan. Selain dari cabang bulu tangkis da n an gka t be si, harapan untu k menyumbangkan medali untuk kontinge n Ind one si a juga berasal dari panahan. Bukan kami hendak membebani Tim Panahan. Tapi, Kemenpora memang berha rap panahan menjad i salah satu cabang olahraga andala n yang m amp u m enyu mbangkan m edali bagi kontingen Indonesia. Makanya, kami minta seluruh at let ko nsentrasi bertanding, kata Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewo Broto. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Selasa 26 Juli 2016

Greg Ruthford Sebut Keputusan IOC Tak Bertulang

JAKARTA - Juara lompat jauh Olimpiade Greg Rutherford menyebut keputusan International Olympic Committee s (IOC) Tidak Bertulang ka ren a tid ak men jat uhkan larangan berlaga bagi Rusia dalam Olimpiade Rio de Janeiro. Kita tahu ada pro dan kontra dalam larangan itu, kita juga t ahu resiko hukuman kolektif itu, akan tetapi kita juga mengetahui tidak menghuku m bud aya do ping resikonya ada di paling atas, kata Ruthford seperti dilansir The Guardian. Ruthford mengatakan, ke depannya ada banyak ancaman besar bagi olahraga, kami telah diberikan pesan yang jelas mengenai transparansi dan peningkatan. Tapi apa yang kita dapati sekarang ad-

alah kekacauan, area abu-abu dan hal itu tidak membantu siapapun. Hal ini (keputusan IOC) adalah sesuatu yang tak bertulang yang mencoba unjuk diri sebagai pria baik bagi kedua belah pihak, ujar Ruthford. IOC pada Minggu (24/7), dikabarkan menolak permohonan untuk melarang Rusia berlaga di Olimpiade Rio atas kasus doping dan meletakkan tanggung jawab pada Federasi Olahraga Internasional setiap cabang olah raga untuk memutuskan apakah atlet-atlet setiap cabang olah raga harus diperbolehkan berta nding atau tidak. Walaupun keputusan itu disponsori oleh beberapa Komite Olahraga Nasional, hal tersebut menimbulkan kritikan dari beberapa atlet dan Badan Anti

Doping Dunia (World AntiDoping Agency/WADA) yang menyatakan hal tersebut akan membuat penurunan perlindungan bagi atlet yang bersih. Keputusan tersebut juga mendapatkan kritikan yang luas, seperti Kepala USADA Travis Tyg art dan Mente ri Olahraga Australia Susan Ley yang menyatakan ketidakpuasannya. Federasi Asosiasi Atlet Internasional (International Association of Athletics Federations/IAAF), dikabarkan telah melarang atlet-atlet Rusia untuk berlaga di Rio. atas hal tersebut , Ruthford memuji sikap yang diambil badan olahraga tersebut. Saya harus mengatakan, saya bangg a ata s ola hraga saya sendiri dan hal ini adalah kepemi mpinan baru dal am

m enunjukk an si kap yang proaktif dan kuat beberapa minggu lalu. Atletik sendiri telah membentuk sikap yang tepat untuk menciptakan atlet yang bersih dan dapat dipercaya. Karena tanpa konsekuensi institusional bagaimana lagi kita bisa berharap untuk adanya peningkatan, ujar atlet 29 tahun itu. Rutherford juga meminta atlet-atlet berpengaruh lainnya menyusul dia untuk menyuarakan pendapatnya atas keputusan IOC tersebut karena dirinya merasa kaget banyak atlet yang diam atas putusan IOC. Saya juga masih merasa te rkejut ba nya k atlet yang tidak vokal terkait ini, terutam a mereka yang m em ili ki suara be rp enga ruh dal am Olimpiade, tuturnya. (ant)

Ganggu Reputasi Olimpiade

Suluh Indonesia/ap

KEPUTUSAN IOC - Greg Rutherford menilai keputusan IOC tak bertulang karena tak menjatuhkan larangan berlaga bagi Rusia dalam Olimpiade Rio de Janeiro.

Australia Nilai Partisipasi Rusia

Suluh Indonesia/ap

TAK BISA DIABAIKAN - Menteri Olahraga Australia Sussan Ley menilai bukti mengenai keterlibatan negara Rusia dalam kasus doping itu merupakan hal yang tak bisa diabaikan.

Djokovic Gembira

Kembali ke Lapangan Permukaan Keras

MONACO - Petenis peringkat satu dunia Novak Djokovic tidak sabar untuk bermain di lapangan permukaan keras yang disukainya di Piala Rogers di Toronto, namun petenis Serbia itu mendapat peringatan ketika ia kembali bermain untuk pertama kalinya sejak secara mengejutkan tersingkir di Wimbledon. Petenis 29 tahun itu, yang bertekad menjadi orang pertama sejak Rod laver pada 1969 yang menjuarai empat Grand Slam dalam setahun, menelan kekalahan di putaran ketiga dari Sam Querrey asal AS di Wimbledon. Bagaimanapun, Djokovic, yang memenangi tiga dari lima turnamen Masters pada musim ini, tidak berharap banyak untuk Piala Rogers, yang telah ia menangi sebanyak tiga kali. Saya tidak mengharapkan apapun. Saya hanya berusaha untuk mempersiapkan diri saya untuk tampil sebaik mungkin, kata Djokovic kepada situs resmi ATP (www.atpworldtour.com).

Saya memiliki sedikit lebih banyak waktu karena kekalahan dini di Wimbledon untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, sedikit berkumpul, dan mulai berlatih di lapangan keras, yang paling saya nikmati. Maka saya tidak sabar untuk ini. Saya memiliki sejarah indah di Piala Rogers di Toronto dan Montreal. Itulah yang ada dalam benak saya sekarang. Hanya menikmati, bermain baik, bermain di kategori tunggal dan ganda dan mendapatkan sebanyak mungkin jam (bermain). Juara Grand Slam sebanyak 12 kali itu, yang mendapatkan bye di putaran pertama, dapat bertemu finalis Wimbledon dan favorit tuan rumah Milos Raonic di semifinal. Ia tentu saja merupakan salah satu petenis yang akan banyak kita saksikan di masa yang akan datang. Ia bekerja sangat keras. Ia memiliki John McEnroe di timnya, maka ia benar-benar semakin baik di dalam dan di luar lapangan, kata Djokovic. (ant)

7

MELBOURNE - Pemerintah Australia mempertanyakan kepemimpinan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dalam melawan kasus doping, dan mengatakan bahwa partisipasi Rusia di Rio de Janeiro Agustus mendatang bisa menjatuhkan reputasi gerakan Oimpiade. IOC sebelumnya menolak seruan untuk melarang seluruh atlet Rusia tampil di Olimpiade Rio 2016, dan memberikan wewenang terhadap masing-masing federasi cabang olahraga untuk memutuskan apakah para atlet negara tersebut secara individual boleh tampil. Keputusan tersebut didukung oleh sejumlah negara, namun memicu kritik dari para atlet dan Badan Antidoping Dunia (WADA). Menteri Olahraga Australia Sussan Ley, anggota komite eksekutif WADA, mengatakan bahwa bukti mengenai keterlibatan negara Rusia dalam kasus doping itu merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Perang melawan doping dalam

Froome

olahraga memerlukan kepemimpinan internasional yang kuat, dimana integritas Olimpiade dan Paralympic dipertaruhkan, kata Ley dalam pernyataannya kemarin. Saya tetap melihat bahwa seti a p l a ngka h ya n g l eb ih ri ng a n ke timbang rekom en dasi WA DA bi s a m e rus a k re put as i g e ra ka n Olimipade, katanya. Komite Olimpiade Australia (AOC), yang ketuanya John Coates adalah juga wakil ketua IOC, mendukung keputusan IOC. Namun Ley mengatakan bahwa ia ingin memastikan bahwa atlet-atlet Australia tidak terpengaruh negatif atau mengambil keuntungan dari keputusan IOC itu. Pemerintah Australia tetap mendukung rekomendasi WADA bahwa IOC dan IPC (International Paralympic Committee) serta federasi-federasi olahraga internasional dapat membuat keputusan sesuai wewenang masing-masing untuk menolak atlet yang didaftarkan oleh Rusia, katanya. (ant)

Menangi Gelar Ketiganya di Tour de France

Suluh Indonesia/ap

AMANKAN GELAR KETIGA - Chris Froome mengamankan gelar ketiganya dalam Tour de France kemarin, setelah menjalani ajang yang berlangsung selama tiga pekan.

PARIS - Pebalap sepeda Britania Chris Froome mengamankan statusnya sebagai salah satu pebalap sepeda legendaris di Tour de France, ketika ia mengamankan gelar ketiganya pada Minggu setelah menjalani ajang yang berlangsung selama tiga pekan. Andre Greipel asal Jerman memenangi tahapan ke-21 sekaligus tahapan terakhir, yang merupakan perjalanan sejauh 113 kilometer dari Chantilly yang berakhir di Champs Elysees di Paris. Pebalap Team Sky itu selamat dari dua tubrukan dan bahkan berlari di jalanan gunung untuk menambahi gelarnya pada 2013 dan 2015, untuk menjadi pebalap sepeda pertama yang mampu mempertahankan gelar sejak Miguel Indurain pada 1995. Pebalap sepeda AS Lance Armstrong memenangi tujuh gelar beruntun dari 1999, namun catatannya dihapus dari daftar pemenang setelah mengakui mengonsumsi doping. Romain Bardet asal Prancis finis di peringkat kedua secara keseluruhan, mengungguli Nairo Quintana asal Kolombia. Rafal Majka asal Polandia memenangi kaus polka dot untuk klasifikasi gunung, dan rekan setimnya di Tinkoff, juara dunia Peter Sagan, mengamankan kaus hijau kelima untuk poin-poin klasifikasi. Sagan, yang memenangi tiga tahapan, juga terpilih sebagai pebalap sepeda paling agresif pada balapan selama tiga pekan ini, sedangkan Adam Yates memperlihatkan bahwa Britania memiliki banyak sumber daya, dengan menduduki peringkat keempat secara keseluruhan dan memenangi kaus putih untuk pebalap sepeda terbaik di bawah usia 25 tahun. Pebalap sepeda lain asal Britania, Mark Cavendish, juga mengklaim empat tahapan namun ia keluar dari balapan pada hari istirahat kedua untuk mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade, di mana ia akan berkompetisi di trek. (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Selasa 26 Juli 2016

8

Bengkulu Sebut

Bentuk Desa Mandiri Nelayan

BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu akan membentuk t ujuh Desa Mandiri Nelayan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir sekaligus mendukung program kemaritiman. Program ini akan berjalan dalam tiga tahun dengan target tujuh Desa Mandiri Nelayan di tujuh wilayah kabupaten dan kota, kata Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti di Bengkulu, kemarin. Ia mengatakan tujuh Desa M a n d i r i N e l a ya n te r s e bu t a ka n m e n jadi pe rcon t oha n bagi desa-desa lainnya untuk pengembangan wilayah pesisir. Salah satu desa yang dijadi-

kan sasaran adalah Desa Serangi di Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara. Sambutan masyarakat sangat positif untuk bersam asama membangun desa pesisir sebagai bagian dari pembangunan bidang maritim, ucapnya. Sementara enam desa lainnya masing-masing terdapat di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Selama ini, kata Gubernur, wilayah pesisir merupakan kantong-kantong kemiskinan di wilayah Provinsi Bengkulu

yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan provinsi termiskin di wilayah Pulau Sumatera. Kemiskinan di pesisir, menurut dia, karena selama ini masyarakat nelayan hanya mengandalkan kondisi cuaca untuk melaut. Sementara dalam satu tahun mencapai 360 hari di mana nelayan hanya efektif melaut selama 100 hari, berarti ada 260 hari yang dapat dicarikan profesi alternatif, katanya. Gubernur menambahkan pembangunan Desa Mandiri Nelayan tersebut dilakukan meli puti berba ga i bidang. (ant)

.

Gorontalo Utara Target

Tuntaskan Rumah Kumuh

GORONTALO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara menargetkan penuntasan rumah kumuh melalui program bantuan rumah layak huni dan sehat. Bupati Gorontalalo Utara Indra Yasin di Gorontalo, kemarin m engatakan pemkab sangat berkomitmen menuntaskan rumah kumuh yang mencapai 6.400 unit tersebar di 11 kecamatan. Setiap tahunnya sejak 2013, Pemkab membangun 459 unit rumah di setiap kecamatan dengan anggaran per tahun Rp1 miliar per kecamatan. Targetnya, kata Indra, tidak ada rumah kumuh atau rumah

tidak layak huni yang berlantai tanah dan berdinding jelaga di daerah ini. Program penuntasan rumah kumuh atau tidak layak huni di kabupaten ini akan dipaparkannya pada konferensi United Nations (UN) Habitat III tentang perumahan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Ia berharap keikutsertaan Gorontalo Utara pada konferensi tersebut akan memberikan dampak positif pada pengembangan program rumah layak huni dan sehat. Termasuk m endorong pengembangan pembangunan

perkotaan di kabupaten ini yang masih menyempurnakan infrastruktur publik sebagai daya ungkit kemajuan daerah, katanya. Penuntasan rumah kumuh atau tidak layak huni, kata Indra, dilakukan setiap tahun anggaran dengan target tuntas 2018 nanti. Namun pada pelaksanaannya, Pemerintah Daerah terus mengevaluasi rea l is a si p ro gra m t e rs e but unt uk penyem purnaannya agar memberi dampak kepuasan bagi masyarakat miskin penerima serta mendorong penuntasan warga miskin. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TRANSPORTASI TRADISIONAL SUNGAI BATANGHARI - Pekerja bongkar muat barang milik penumpang perahu kayu mesin (ketek) di tepian sungai Batanghari, Jambi, kemarin. Perahu-perahu tradisonal di sungai Batanghari masih menjadi sarana transportasi penyeberangan antar daerah sekaligus jalur niaga hasil bumi serta keperluan rumah tangga meski sarana perhubungan darat sudah tersedia.

Alami Krisis Air Bersih Sejumlah Kelurahan di Kupang

KUPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang membantu distribusi air bersih bagi seluruh warga di wilayah yang saat ini mengalami krisis air bersih. Pola pendistribusian air akan dilakukan melalui kelurahan setelah pihak BPBD mendapatkan data valid kondisi ketersediaan air warga di masing-masing kelurahan, kata Kepala BPBD Kota Kupang Ade Manafe di Kupang, kemarin. Menurut dia, secara keseluruhan, BPBD telah mendapatkan

laporan dari sejumlah kepala kelurahan daerah itu terhadap kondisi minimnya air bersih untuk pemenuhan kebutuhan warga di masingmasing kelurahan. Informasi dan laporan itu diketahui saat BPBD mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi kondisi ketersediaan air bersih di masing-masing wilayah bersama perangkat kelurahan beberapa hari lalu yang menujukan sudah masuk zona kritis air bersih.

Dalam konteks itulah, BPBD Kota Kupang lalu menerjunkan tim untuk memvalidasi data soal tingkat krisis serta jumlah kebutuhan air yang harus segera didistribusi di setiap kelurahannya. Data menjadi penting kata Ade untuk memastikan penyaluran yang dilakukan bisa bermanfaat dan tepat sasaran. Ade mengaku kegiatan penyaluran bantuan air bersih dari BPBD Kota Kupang untuk warga yang mengalami krisis air bersih sudah dilakukan

sejak tiga tahun terakhir di musim dan waktu yang sama saat terjadi krisis air di setiap tahunnya. Karenanya, BPBD akan tetap berpatokan kepada data yang ada di lapangan agar penyaluran bisa berjalan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Penyaluran akan menggunakan tangki milik BPBD dan selanjutnya akan disamapikan ke masing-masing wilayah kelurahan. Pihak kelurahan dimintakan untuk bisa menyediakan penam pung air berupa tangki penampung air. (ant)

mah saya hampir sebagian mengalami kerusakan baik itu dinding maupun atap rumah, tambahnya. Dengan pertimbangan itu, maka ia memutuskan untuk menginap di rumah mertuanya yang hanya berjarak beberapa buah rumah dari tempat tinggalnya. Kalau kami paksakan selain kedinginan kami juga takut ditimpa atap rumah karena hingga tadi siang m asih ada serpihan yang jatuh dengan sendirin-

ya, lanjut dia. Ia mengaku dengan mengandalkan penghasilan sebagai seorang nelayan ia tidak akan bisa memperbaiki rumah karena kebutuhan keluarga begitu tinggi, apalagi anak pertamanya akan memasuki perguruan tinggi, anak kedua menduduki bangku sekolah menengah pertama dan sibungsu duduk di sekolah dasar. Untuk mencukupi biaya sehari-hari saja ia mengaku kewalahan untuk mencukupinya,

maka dari itu ia tidak yakin bisa merenovasi rumah dengan biaya sendiri. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk merenovasi rumah ini, terang dia. Camat Lengayang, Alfis Basyir mengatakan pihaknya telah mengkoordinasikan ke instansi terkait untuk memperbaiki rumah korban. Selain mengupayakan bantuan perbaikan rumah kami juga sudah berkoordinasi dengan Puskesmas, katanya. (ant)

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah perci ntaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas

atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar, kenang wanita keibuan yang membahasakan Bunda kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai penjaga konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit, unjarnya.(nm)

Puting Beliung di Pesisir Selatan

Korban Butuh Bantuan Segera

Suluh Indonesia/ant

BERHENTI PRODUKSI GARAM - Tampak lahan tambak garam yang rusak dan tidak diolah akibat diguyur hujan di Kawasan Penggaraman Talise Palu, Sulawesi Tengah, kemarin. Sejumlah petani garam di daerah tersebut enggan memproduksi garam akibat cuaca yang tidak menentu dan hujan yang melanda kawasan tersebut selama beberapa pekan terakhir.

Gubernur Malut Diminta

Evaluasi Tenaga Hononer

TERNATE - DPRD Maluku Utara (Malut) meminta Gubernur Abdul Gani Kasuba mengevaluasi tenaga honor yang berlebihan sehingga menyerap banyak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Gubernur harus membuat kajian berapa banyak kebutuhan tenaga kerja masing-masing instansi, kata Sekretaris Komisi I DPRD Malut, Abner Nones di Ternate, kemarin. Abner mengatakan, kajian tersebut diperlukan agar tidak ada kelebihan tenaga honorer yang berujung mubazir, beban kerja satu tetapi pekerjanya lima orang. Selain itu, gubernur juga harus meninjau kemampuan tenaga kerja agar tidak ada pertentangan antara bidang kerja dan kompetensi yang dimiliki pelaksananya. Orangnya sudah berlebih tapi SDMnya tak ada peningkatan. Kita minta untuk dievaluasi. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, ya dirumahkan saja agar mengurangi

beban anggaran, ujarnya. Selanjutnya, penempatan tenaga kerja pada instansi perlu dikaji ulang dan dirombak sesuai kebutuhan masingmasing dinas, karena banyak penempatan yang tidak berhubungan dengan kom petensinya, sehingga tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Dia mencontohkan, di Dinas PU ditempatkan sarjana agama, ekonomi dan sebagainya yang bukan keahliannya,

tentu itu tidak cocok, harusnya gubernur kembalikan mereka ke posisinya masingmasing sesuai tingkat pendidikannya. Abner meminta agar jangan lantaran ada hubungan keluarga atau politik balas budi, lalu ada penempatan tenaga yang tidak sesuai dengan bidang keahlian. Berdasarkan data yang ada, kata Abner, jumlah tenaga honorer Pemprov Malut saat ini 1.227 orang. (ant)

PAINAN - Satu keluarga di Kampung Padang Marapalam, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), membutuhkan bantuan perbaikan rumah usai tempat tinggalnya dirusak angin puting beliung pada Sabtu (23/ 7) malam. Korban, Ijal (46) di Painan, Senin, mengatakan dua malam setelah kejadian ia sekeluarga masih menumpang tidur di rumah mertuanya karena rumahnya tidak layak untuk ditempati. Ru-

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 088809706553 Tlp :081311326629