Edisi 26 Januari 2017 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Kamis, 26 Januari 2017

No. 19 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

Terkait Kasus Mega

Polri Pastikan Laporan Diproses JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan setiap laporan masyarakat yang masuk ke Kepolisian pasti akan ditindaklanjuti, termasuk juga laporan kasus dugaan tindak pidana penodaan agama dengan terlapor Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Setiap laporan pasti akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk mencari dan menemukan apakah yang dilaporkan oleh pelapor itu ada indikasi pidana atau tidak,” kata Kapolri di Jakarta, kemarin. Bila kemudian ditemukan bukti pelanggaran pidana, maka penanganan kasus tersebut akan dinaikkan ke penyidikan. “Penyidikan untuk menemukan tersangka dan mengajukan ke kejaksaan,” katanya. Namun bila dalam penyelid-

ikan, tidak ditemukan cukup bukti, maka penyelidikan dihentikan. Dalam laporan yang terdaftar dengan nomor LP/79/I/ 2017/Bareskrim tertanggal 23 Januari 2017 itu, Megawati dituduh telah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 156 dan atau 156a KUHP. Baharuzaman menengarai ada unsur penodaan agama dalam ucapan yang dilontarkan Mega ketika menyaksikan pidato sambutan Mega dalam acara HUT PDIP. Adapun kata-kata Megawati yang diduga menodai agama adalah “Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup memosisikan diri mereka sebagai pembawa ‘self fulfilling prophecy’, para peramal masa depan. (ant)

16 TKI Tewas Tenggelam JAKARTA - Jumlah korban tewas dari kapal - yang diduga membawa warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk ke Malaysia secara ilegal - yang tenggelam di Mersing, Johor, Malaysia sejauh ini mencapai 16 orang. “Dari hari pertama kami terus melakukan komunikasi dengan Konjen Johor Bahru. Sampai saat ini ada 16 jenazah, terdiri dari sembilan lakilaki dan tujuh perempuan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, sebuah kapal yang diduga membawa WNI untuk masuk ke Malaysia secara ilegal karam di wilayah perairan Tanjung Rhu, Mersing, Johor pada 23 Januari 2017. Namun, sampai saat ini belum diketahui jumlah seluruh penumpang yang berada dalam kapal

tenggelam tersebut. “Sampai hari ini kita tidak tahu jumlah orang yang di dalam kapal, perkiraan ada 40 orang,” ujarnya. Lebih lanjut Menlu RI menyebutkan bahwa korban selamat yang telah ditemukan sejauh ini ada enam orang, yaitu empat laki-laki WNI, satu laki-laki warga Malaysia, dan satu perempuan WNI. Sementara itu, kata dia, 16 jenazah korban kapal tenggelam tersebut sekarang berada di rumah sakit Sultan Ismail di Johor, dan sebanyak empat jenazah sudah diidentifikasi. “Apabila diperlukan kita kirim tim DVI (disaster victim identification) kita. Ini masih dalam kesepakatan tim DVI Indonesia dan DVI Malaysia,” kata Menlu. Aparat Pemerintah Malaysia telah mengaktifkan tim SAR (search and rescue) untuk mencari korban lainnya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

ANAK BUPATI KLATEN - Anak Bupati Klaten Sri Hartini yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten Andi Purnomo bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Presiden Ingatkan

Tantangan Polri Makin Kompleks

Suluh Indonesia/ant

INDEKS PERSEPSI KORUPSI - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Natalia Subagio (kiri) saat peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2016 di Jakarta, kemarin. Peringkat Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016 yang dikeluarkan Transparency International (TI) naik satu poin dari 36 ke 37.

Desa Harus Kembangkan Produk Unggulan ’KARENA produksinya kecil, tidak mungkin sarana pascapanen ditaruh di desa-desa tersebut. Akibatnya pada saat panen, menjualnya juga melalui mata rantai yang sangat panjang, jadi harganya rendah. Makanya kita minta desa-desa itu supaya fokus menanam komoditi tertentu.” SEJAK tahun 2015, pemerintah pusat menggelontorkan dana desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp 20,8 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 46,96 triliun di tahun 2016, dan Rp 60 triliun di tahun 2017 ini. Sejalan dengan itu, desa-desa kini mulai diminta untuk menjadikan dana desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi desa. ‘’Bapak Presiden melalui Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan mem-

perkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Sebagai bentuk komitmennya, desa tak hanya diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan, juga diberikan kewenangan untuk mengelola pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo dalam wawancara eksklusif dengan Indonesia Network, Bali TV dan Bali Post di Jakarta. Menurut Eko Putro, ke-

wenangan kepada desa untuk mengelola pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama di dunia. Negara-negara lain yang melihat Indonesia, bahkan kelihatannya akan mencontoh bangsa ini. Padahal di tahun 2015, Indonesia sebetulnya masih terkena dampak krisis global. Namun di tengah ketatnya keuangan negara, Presiden tetap mengalokasikan dana sebesar Rp 20,8 triliun langsung diberikan ke desa. ‘’Langkah konkret Presiden ini ternyata cukup sukses. Ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya turun di 2014 6% menjadi 4,8%, tahun 2015 bisa naik lagi menjadi 5%. Sementara negara-negara tetangga kita pertumbuhan ekonominya menurun semuanya. Dan yang membanggakan, desa menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya. Desa-desa yang basisnya masih rendah saja, lanjut Eko Putro, pertumbuhan ekonominya rata-rata 12%. Bahkan ada satu desa di Kabupaten Morowari, Sulawesi Tengah karena sebelumnya tidak pernah tersentuh dengan dana desa, pertumbuhan ekonominya di tahun 2015 mencapai 63%. Ia mengakui dana desa masih memiliki banyak persoalan. Ini dikarenakan program baru pemerintah, sehingga desa belum terbiasa mengelola uang cukup besar. ‘’Tahun 2015, penyerapannya hanya sebesar 80%. Walaupun begitu kita melihat dampaknya luar biasa dan meningkatkan daya beli masyarakat di desa. Lalu Presiden menaikkan lagi dana desa di 2016 menjadi Rp 46,96 triliun, dua kali lipat lebih,” imbuhnya. (kmb)

JAKARYA - Presiden Joko Widodo mengingatkan Polri untuk terus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. “Ke depan Polri yang profesional, modern, terpercaya merupakan sebuah tagline yang harus dicapai,” kata Presiden saat memberi pengarahan dalam Rapat Pimpinan Polri 2017 di Jakarta, kemarin. Dalam Rapim Polri 2017 ini mengambil tema “Polri yang Promoter (Propesional, modern, terpercaya) siap mengamankan Pilkada Serentak 2017. Presiden mengatakan dalam mewujudkan tagline tersebut Polri harus membangun kepercayaan publik

dengan melakukan dengan perbaikan kinerja seluruh jajaran polri dalam menghadapi persoalan dan penyelesaian yang ada di negara kita. Jokowi mengatakan situasi di dalam negeri di warnai adanya kejahatan konvensional serta tantangan keamanan dan ketertiban. “Keamanan dan keteetiban telah berkembang jauh dengan munculnya kejahatan transnasional, terorisme, penyeludupan perdagangan nasional norkoba dan lainlain,” katanya. Selain itu, kata Presiden, Polri harus siap mengungkap upaya kejahatan anggaran negara, korupsi, pencurian ikan, legal logging serta keamanan yang menyangkut

SARA, unjuk rasa yang merupakan tugas yang tidak ringan. Dalam Rapim Polri 2017 ini diikuti 399 perwira tinggi dan perwira menengah dari seluruh jajaran Mabes Polri dan Polda di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuka pelaksanaan Rapim Polri Tahun 2017. “Ini rapim pertama pada 2017. Pada rapim ini akan dilakukan evaluasi hasil yang sudah dicapai selama 2016. Selanjutnya kita berusaha menyamakan langkah dan visi menghadapi tantangan 2017,” kata Jenderal Tito. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang akan berlangsung dua pekan mendatang menjadi sorotan dalam sambu-

tan Kapolri. “Kita sudah lihat polarisasi di masyarakat yang dapat menimbulkan ekses. Kalau tidak ditangani dengan baik, tentu akan berdampak,” katanya lagi. Selain membahas pengamanan pilkada itu, rapim juga akan membahas tantangan stabilitas keamanan usai pilkada termasuk menangani masalah yang muncul akibat pro dan kontra atas hasil pilkada. Selain itu, rapim juga membahas penanganan intoleransi keagamaan. “Pada 2016, terjadi peristiwa 411 dan 212. Walaupun dapat ditangani dengan baik, tapi peristiwa tersebut memperlihatkan indikator yang harus diwaspadai bersama,’’ kata putra Palembang ini. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN HADIRI RAPIM POLRI - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Polhukam Wiranto (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan), dan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan (kanan) berfoto bersama usai pembukaan Rapim Polri 2017 di Auditorium PTIK, Jakarta, kemarin.

RUU Penyelenggaraan Pemilu

Medsos Masuk Aturan Kampanye JAKARTA - Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy mengatakan sejumlah anggota pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu mengusulkan perlunya pengaturan tentang penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu. Usulan itu dilatarbelakangi kekhawatiran sejumlah anggota dewan mengenai dampak penyalahgunaan medsos dalam pemilu. Untuk membahas hal itu, pansus memanggil Menko-

minfo Rudiantara, namun ternyata berhalangan hadir. ‘’Kami sudah berdiskusi, makanya kita minta Kominfo datang tapi tidak datang, kita sangat kecewa. Kita mau tanya bisa tidak kita panggil yahoo, google, facebook, twitter, instagram untuk antisipasi, kita cegat provokasi-provokasi masyarakat di hulunya. Di hilirnya ada Kominfo yang misalnya bisa memblokir akunakun tertentu,” kata Lukman Edy di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Menurut Lukman, Indonesia bisa mengambil contoh negara Jerman dalam mengatur penggunaan medsos dalam kampanye pemilunya. Negara di Benua Eropa tersebut memberlakukan hukuman denda kepada perusahan media sosial yang penggunanya diketahui menyebarkan berita hoax. ‘’Kita carikan jalan tengahnya, banyak juga media yang setuju. Belajar dari pemilu 2014 media yang berpihak pada calon A dan calon B sehingga masyarakat ikut ter-

belah, itu tidak boleh diulangi,” kata Lukman. Pilitisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyinggung adanya usulan yang mengemuka tentang penambahan jumlah kursi anggota DPR. Lukman mengatakan mayoritas fraksi termasuk dirinya mendukung penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 570 hingga 575 untuk menguatkan keterwakilan masyarakat di legislatif. (har)

K ta

Suluh Indonesia, Kamis 26 Januari 2017

2

Kilas Musrenbang RW Jaktim SEBANYAK 8.061 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun diusulkan warga dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat RW di Jakarta Timur. Anggaran terbesar diusulkan untuk perbaikan dan pembangunan saluran air. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Hartati mengatakan, pembangunan dan perbaikan saluran tepi jalan senilai Rp 1,2 triliun, merupakan jenis kegiatan yang membutuhkan anggaran terbesar dari total kegiatan. Ia mengatakan, itu berarti 72 persen dari usulan anggaran. Kedua itu kegiatan perbaikan jalan lingkungan dengan hotmix dan beton. Besarannya mencapai Rp 314,9 miliar. Menurut Hartati, pada tahun ini antusias warga untuk mengajukan usulan pembangunan sangat tinggi. Usulan yang diinput sendiri oleh warga, tahun 2017 dinilai sudah lebih rasional dari tahun 2016 lalu. (kmb)

PKL Buah Direlokasi PEMERINTAH Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur akan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) buah di Jl Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas ke lokasi binaan (lokbin) Susukan. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Timur, Susan Jasmine Zulkifli mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat bersama unsur terkait, antaralain kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan dan kepolisian. Selain tempat relokasi, jumlah PKL yang akan direlokasi juga sudah disepakati. Ia mengatakan, hasil pendataan kelurahan terdapat 40 PKL yang masuk kriteria, seperti memiliki KTP DKI dan bukan PKL musiman. Menurut Susan, sebelumnya sempat ada usulan penataan PKL dengan menerapkan jam operasional mulai pukul 17.00-23.00. Selain itu, juga ada rencana pembangunan lokbin. (kmb)

JPO Butuh Perbaikan JEMBATAN penyeberangan orang (JPO) di Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, persisnya di depan kantor PT PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan kondisinya tidak terawat. Berdasarkan pemantauan, kanopi atau atap JPO banyak yang rusak. Bahkan ada yang bergelayut sangat kencang apabila diterpa angin. Kondisi ini membuat penggunanya tidak nyaman, terlebih saat cuaca sedang hujan dan panas terik. Selain itu, plat untuk pijakan pejalan kaki sudah keropos dan berkarat. Beberapa diantaranya berlubang. Temuan lain, plat anak tangga banyak yang tidak lagi tersambung dengan railing JPO. Tati (36(, warga sekitar mengatakan, beberapa waktu lalu dicat, tapi kalau diliat kondisi fisiknya ini membahayakan. Kanopi bisa kehempas kalau kondisinya begitu terus. Menimpa orang atau kendaraan di bawah. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Sukowibowo mengatakan, JPO rusak dan tidak terawat di Jakarta akan diperbaiki. Namun, saat ini sedang dilakukan inventarisasi. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

SELEKSI PETUGAS PPSU - Petugas Pemelihara Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI atau yang sering disebut pasukan oranye, membersihkan jalanan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, kemarin. Pemrov DKI memperketat seleksi pekerja lepas harian (PHL) yang bertugas sebagai petugas PPSU karena peningkatan jumlah pelamar yang mencapai rata-rata 150 orang per kelurahan pada tahun 2017 ini, padahal kuota tiap kelurahan hanya 70 petugas, calon petugas PPSU harus menjalani tes tertulis, tes kesehatan, wawancara, menyertakan kelengkapan syarat admisistrasi termasuk NPWP serta mempunyai fisik yang prima.

Debat Cagub-Cawagub

Terkait Reformasi Birokrasi JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat (27/1). ‘’Kami menilai tema ini penting karena menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi setelah pada debat pertama diangkat tema terkait sosial, ekonomi,

lingkungan hidup dan pendidikan,” kata Ketua KPU Jakarta Sumarno di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan konstitusi dan Peraturan KPU mengamanatkan agar tema debat mengangkat persoalan di daerah sehingga KPU Jakarta mengangkat tema tersebut. Menurut dia KPU Jakarta menilai salah satu masalah di ibukota adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sehingga harus ditemu-

kan solusi penyelesaiannya. “Sebelum penentuan tema itu, kami berdiskusi dengan para ahli untuk mendengarkan masukan lalu ditentukan tema,” ujarnya. Sumarno juga menjelaskan pada debat kedua, waktunya berlangsung selama 120 menit, berbeda dengan debat pertama yaitu 90 menit. Selain itu, dia mengatakan dalam debat kedua ini akan ada dua moderator yang memandu

acara, yaitu Tina Talisa yang merupakan mantan presenter televisi dan Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia Eko Prasodjo. “Debat pertama hanya dikawal satu orang moderator namun debat kedua ada dua moderator yaitu Tina Talisa dan Eko Prasodjo,” katanya. Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Sosialisasi, Betty Epsilon Idroos menjelaskan terkait segmentasi debat, tidak

banyak berbeda dengan debat pertama yaitu terdiri dari enam sesi. Sesi pertama, menurut dia masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visimisi dan program kerja unggulannya. “Sesi kedua dan ketiga, ada pertanyaan dari panelis untuk ditanyakan kepada tiap pasangan dan setelah dijawab, pasangan lain bisa memberikan pandangannya,” ujarnya. (kmb)

Pemprov DKI Jakarta

Bahas Pengelolaan Rusunami

Suluh Indonesia/ant

SORTIR SURAT SUARA - Pekerja menyortir dan melipat surat suara untuk Pilkada DKI Jakarta di Gudang Logistik KPU Jakarta Pusat, kemarin. KPU DKI Jakarta mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilkada 15 Februari 2017 di masing-masing KPU kabupaten/kota yang ditargetkan akan selesai dalam jangka waktu tujuh sampai sepuluh hari ke depan.

Pembangunan Jaya Diminta

Segera Revitalisasi Pasar Senen JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta kepada PD Pembangunan Jaya agar segera merevitalisasi Pasar Senen Blok I dan Blok II yang terbakar pada Kamis (19/1) lalu. “RevitalisasiPasar Senen itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PD Pembangunan Jaya. Saya berharap revitalisasi segera dilaksanakan,” kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin. Seperti diketahui, PD Pembangunan Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta

sekaligus pemilik gedung Pasar Senen tersebut. Menurut pria yang lebih sering dipanggil Soni seharihari itu, proses lelang terkait revitalisasi Pasar Senen itu akan segera dilakukan dan ditargetkan dalam waktu satu tahun kedepan, revitalisasi sudah rampung secara keseluruhan. “Lelang pihak ketiga untuk renovasi Pasar Senen itu segera dilakukan oleh Pembangunan Jaya. Saya targetkan revitalisasi Pasar Senen bisa selesai dalam waktu satu tahun,” ujar Soni. Sementara itu, dia menutur-

kan sembari menunggu proses lelang dan revitalisasi tersebut, pihaknya pun memastikan para pedagang yang kiosnya terbakar dapat direlokasi ke tempat penampungan sementara mulai pekan depan. “Minggu depan, sebanyak 500 pedagang sudah bisa pindah ke Blok V lantai 5 dan lantai 6. Akan tetapi, untuk lantai 1 dan lantai 2 di Blok V serta lahan parkir di Blok I dan Blok II masih dibangun. Jadi, pedagang harus menunggu dulu,” tutur Sumarsono. (kmb)

JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) terbatas tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami). Diskusi ini diadakan dalam rangka penyusunan peraturan gubernur (pergub). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, pihaknya sengaja mengadakan FGD untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman. “Pokok-pokok pemikiran akan dirumuskan

dalam peraturan gubernur yang akan diterbitkan nantinya,” kata Sumarsono, saat membuka diskusi, di Ruang Tempo Doloe, Balai Kota DKI Jakarta, kewmarin. Dijelaskannya, permasalahan terkait rusunami harus segera diatasi. Pembuatan pergub merupakan diskresi Pemprov DKI Jakarta sebelum terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. “Setelah PP-nya turun, pergub ini kemudian menye-

suaikan. Itu prinsipnya, karena dinamika di lapangan semakin cepat,” ujarnya. Pergub ini, sambung Sumarsono, salah satunya mengatur mengenai pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Hingga saat ini diskusi masih berlangsung. Masingmasing peserta menyampaikan pendapatnya mengenai pengelolaan rusunami. Beberapa yang hadir diantaranya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Arifin,

perwakilan dari Ombudsman dan perwakilan dari Real Estate Indonesia (REI). Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong instansi terkait cepat melakukan penanganan sejumlah unit rusun yang mengalami kebocoran. Sebab jika dibiarkan, kerusakan akan merembet ke bagian lainnya. “Ini kita usulkan agar bisa direnovasi ulang, rusun kalau sudah bagus tapi bocor itu tidak baik rasanya,” ujar , Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini. (kmb)

Anggaran Jakarta

Tak Cukup Atasi Kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tak akan cukup untuk mengatasi pembiayaan kebutuhan kota seperti berbagai proyek strategis dan persoalan kota termasuk infrastruktur, kata Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Oleh karenanya, katanya, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, pemerintah daerah perlu menggandeng pihak swasta untuk mempercepat proses pembangunan. Menurut Yayat, keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara yakni pertama, program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR).

Ia memberi contoh pembinaan pedagang kecil yang bekerja sama dengan program pemberdayaan dari perusahaan. Kedua, penggunaan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur pola kompensasi atau kontribusi terkait pengaturan insentif ketinggian bangunan. Dengan kontribusi itu, swasta bisa berperan mem-

bangun infrastruktur, jalan, rumah susun, membeli bus, fasilitas taman, dan lainnya. Contoh terbaru, kata dia, adalah pembangunan fasilitas publik seperti ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Kalijodo dan jembatan di Semanggi. “Yang terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga terpercaya,” kata Yayat. Program CSR juga, tegasnya, seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi. Berdasarkan data Pemerintah Jakarta, 64 persen anggaran DKI Jakarta 2017 sudah terbagi untuk keperluan di

luar belanja modal. Rinciannya, belanja tidak langsung yang di dalamnya terdapat belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial mencapai Rp27,6 triliun di 2017. Sementara belanja barang dan jasa tercatat Rp20,4 triliun, hanya terpaut tipis dari belanja modal. Dikutip dari laman www.jakarta.go.id, jumlah APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp68,6 triliun, naik tipis dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp67,2 triliun. Dana yang dialokasikan untuk belanja modal tercatat Rp24,7 triliun atau 36 persen dari total anggaran 2017. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Kamis 26 Januari 2017

3

Presiden Bahas

Penguatan Pencegahan Penyelundupan PRESIDEN Joko Widodo membahas penguatan pencegahan penyelundupan yang rentan terjadi di sejumlah wilayah melalui penegakan hukum. Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai masalah penyelundupan di Kantor Presiden Jakarta, kemarin ingin agar aksi di lapangan betul-betul konkret karena peredaran produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa mematikan industri-industri nasional. Menurut Jokowi, aparat pemerintah dan penegak hukum sudah mengetahui peta kerawanan dan situasi di lapangan mengenai penyelundupan itu. Pemerintah ingin ruang gerak penyelundupan dibatasi sekecil mungkin dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan secara efektif. Kepala Negara juga kembali menegaskan agar pengawasan di

lapangan diberikan prioritas, khususnya di sejumlah titik rawan penyelundupan. “Yang ketiga terkait dengan penegakan hukum, sekali lagi minta lebih tegas, lebih konsisten, lebih keras dan dilakukan secara terus menerus,” tegas Jokowi. Kepala Negara meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk selalu mendukung penuh penegakan hukum bagi setiap kasus penyelundupan yang terjadi. “Tindak tegas aparat yang bermain di penyelundupan, terutama yang menjadi ‘backing’. Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Presiden. Presiden juga minta Badan Restorasi Gambut (BRG) segera memperbaiki tata kelola gambut untuk tujuh provinsi di 2017 dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat selain mencegah kebakaran hutan dan lahan. Permintaan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tersebut, menurut Kepala BRG Nazir Foeadjuga mengharuskan badan yang dipimpinnya untuk lebih masif membenahi tata kelola gambut. “Jadi, fungsi budidaya harus juga dilihat,” katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PILKADA SERENTAK 2017 - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kanan) bersama Anggota DKPP Ida Budhianti (kiri) dan Nur Hidayat Sardini (tengah) memimpin sidang terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di ruang sidang DKPP, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut beragendakan pembacaan enam putusan diantaranya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Panwas Kabupaten Buton, KPU Kabupaten Buton, KIP Kota Lhokseumawe dan Panwas Kabupaten Aceh Besar.

PT Ditiadakan

Munculkan Figur Alternatif JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra menilai ketiadaan ambang batas partai politik mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden akan memunculkan banyak figur alternatif dalam Pemilu Presiden 2019. “Ketiadaan ‘presidential treshold’ dalam pemilihan presiden memungkinkan tampilnya banyak figur pasangan calon presiden dan calon wakil presidensehingga menguntungkan masyarakat”, kata anggota

Pansus RUU Pemilu Nizar Zahro di Jakarta, kemarin. Menurut dia, dalam aspek kontestasi, akan lebih meriah dan persaingannya semakin ketat apabila muncul banyak pasangan capres - cawapres. “Akan terlihat juga, adu gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Gagasan yang ditawarkannya akan lebih beragam sehingga dapat mendorong per-

tumbuhan demokrasi politik ke arah yang lebih baik,” ujarnya. Selain itu menurut Nizar, apabila tidak ada PT dalam pilpres akan muncul banyak figur capres-cawapres, maka masyarakat memiliki banyak alternatif pilihan. Hal itu ujar dia, banyaknya figur capres-cawapres sangat sinkron dengan struktur masyarakat yang sangat beragam. “Artinya banyak figur yang tampil bisa menjadi cer-

minan dari beragamnya masyarakat Indonesia,” katanya. Nizar juga menjelaskan berdasarkan landasan konstitusional, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dia menilai landasan konstutusional UUD itu tidak

mengharuskan adanya besaran persentase untuk “presidential threshold”. “Terlebih lagi adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan digelarnya pemilu legislatif dan pilpres secara serentak menjadikan aturan presidential threshold lemah secara konstitusional bila dipaksakan besarannya seperti sebelumnya yakni 20 persen kursi legislatif atau 25 persen suara pileg,” katanya. (har)

Presiden Minta

Tata Kelola Gambut Harus Perhatikan Masyarakat

Suluh Indonesia/ant

DARURAT KEKERASAN SEKSUAL - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise (kiri) bersama Ketua Fraksi PKB DPR Ida Fauziyah (tengah) dan anggota Fraksi PKB Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh (kanan) menghadiri diskusi Indonesia Darurat Kekerasan Seksual di Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Diskusi tersebut merupakan bentuk komitmen Fraksi PKB untuk mendorong Rancangan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo minta Badan Restorasi Gambut (BRG) segera memperbaiki tata kelola gambut untuk tujuh provinsi di 2017 dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat selain mencegah kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. Permintaan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tersebut, menurut Kepala BRG Nazir Foead, di Jakarta, kemarin mengatakan, juga mengharuskan badan yang dipimpinnya untuk lebih masif membenahi tata kelola gambut.

“Jadi, fungsi budidaya harus juga dilihat,” katanya. Ada sekitar 15.000 sekat kanal yang telah dibangun hingga 2016, dan Presiden, menurut Nazir, meminta agar lebih banyak lagi yang dibangun di 2017. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BRG dan Pemerintah Provinsi harus membuat sekat kanal lebih banyak. BRG, menurut dia, akan melanjutkan pembuatan sekat kanal dan sumur bor dengan sebelumnya berkonsultasi dengan masyarakat sekitarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan agar masyarakat ikut

menjaga sekat kanal yang telah dibangun tersebut, mengingat ada pula sekat yang telah dibangun dijebol lagi seperti yang terjadi di daerah Sebangau, Kalimantan Tengah. Selain itu, cara pembasahan gambut lainnya yang akan dicoba di 2017 bersama Dinas Pekerjaan Umum di Kalimantan Selatan adalah membasahi gambut dengan membuat jalur irigasi dari sungai ke Hutan Lindung yang berdekatan dengan Area Pengembangan Lain (APL) dan tidak begitu jauh dari Bandar Udara Syamsudin Noor yang sering terkena kabut asap. (ant)

Agar Tak Dianggap Babu

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Segera Disahkan CUITAN Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam akun twitternya yang menulis bahwa Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela, sempat menuai kontroversi. Bahkan, Menaker Muhammad Hanif Dhakiri mempertanyakan pernyataan tersebut karena dianggap merendahkan TKI di luar negeri. Namun, anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai tidak ada yang salah dalam ciutan Fahri tersebut. Pernyataan Fahri tersebut dinilai anggota Komisi IX DPR ini justru menyentil semua pihak untuk lebih menghargai pahlawan devisa yang nasibnya seringkali tidak dipedulikan. “Memang ada konotasi yang terkesan kasar dari kata babu. Tapi itulah kenyataannya, hidup jadi begitu kasar dan keras bagi mereka yang jadi babu dan diperlakukan sebagai babu, bukan pekerja,” kata

Rieke di Jakarta, kemarin. Menurutnya. sudah saat bangsa Indonesia tidak terjebak ‘eufemisme’ menghaluskan-haluskan kata untuk kondisi yang berkebalikan dan menggunakan kata-kata yang sopan untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi. Rieke mengatakan sebagian besar TKI saat ini belum diakui sebagai pekerja formal di negara luar, dan masih memakai istilah babu alias pembantu. Hanya di negara-negara tertentu saja yang memiliki UU perlindungan tenaga kerja yang baik

yang membuat nasib TKI di negara bersangkutan sedikit beruntung. “Barangkali yang di Hong Kong cukup baik nasibnya, karena sistem hukum-

Fahri Hamzah nya cukup baik melindungi TKI yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Tapi coba lihat di negara lain, terutama timur tengah dan Malaysia,” ujarnya.

Untuk itu, Rieke mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan agar di dalam negeri pun professi yang sama mendapatkan kepastian perlindungan hukum sebagai pekerja, bukan sebagai babu yang tanpa kejelasan status kerja dan hak-hak pekerja. “Sahkan Revisi UU Yang mengatur TKI dan harus sejalan dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya yang telah dirativikasi Indonesia,” tegasnya. Tak hanya itu, Rieke mendesak pemerintah membongkar perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI, agar TKI Indonesia tidak diperlakukan sebagai babu atau bagian budak. “Tangkap dan adili siapa pun pelaku yang terlibat, kalau ada pejabat yang terlibat pun harus dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi pidana. Saya dukung penuh Presiden Jokowi untuk terwujudnya Tiga poin di atas,” tegasnya. (har)

Megap litan

Suluh Indonesia, Kamis 26 Januari 2017

4

Pejabat Pemkot Depok

Ditangkap Polisi DEPOK- Diduga melakukan tindak pidana korupsi di proyek peningkatan jalan, Kepolisian dari Polresta Depok mengaku telah mengamankan seorang pejabat Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Pemkot Depok. Bahkan, sebelum menahan pejabat tersebut, polisi juga terlebih dahulu menangkap dan menahan dua orang kontraktor yang mengerjakan pembangunan jalan di daerah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Teguh Nugroho mengakui adanya penangkapan dan penahan seorang pejabat berinisial H dan dua orang kontraktor masing-masing berinisal B dan R. Sedang H, merupakan kepala bidang di BMSDA dikala itu memiliki wewenang di Pemkot Depok. “Pelaku yang kita amankan B, R, dan H seorang PNS eselon tiga, yang sebelumnya telah menjabat sebagai Kabid di jajaran Pemkot De-

pok. Kini para terduga masih diperiksa lebih itensif,” jelasnnya kepada wartawan, kemarin. Namun, pihak kepolisian enggan mengatakan lebih jauh terkait kasus yang menjerat ketiganya. “Tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait kasus itu. Ada edaran dari Mabes Polri terkait penanganan kasus tipikor tidak boleh memberikan statment lebih jauh jika kasusnya sudah diproses tahap 2,” kata dia. Sementara itu, Zaenal Arifin dari Kantor Hukum MEZA (Muhklis Effendi & Zaenal Arifin) & Co selaku kuasa hukum H, yang di sangkakan melakukan korupsi saat pekerjaan kontruksi peningkatan Jalan di tahun 2015 yakin tak bersalah. Menurutnya, sangkaan tindak pidana korupsi yang dilakukan klientnya tak mendasar. Sebab, pihaknya mengaku memang benar dalam proyek tersebut telah dilakukan audit BPK dan terdapat temuan sejum-

lah Rp121 Juta. Namun dana tersebut telah dikembalikan, sehingga tak ada lagi kerugian negara. “Terhadap perkara tersebut, Klien kami tidak bersalah, karena selaku PPK Klien kami tidak pernah menerima serupiah pun dari pihak-pihak yang memenangi tender atau mengerjakan proyek tersebut,” tegas Zaenal. Ia juga mengaku, kasus yang menjerat kliennya selaku PPK telah sesuai dengan tupoksinya. Artinya, salah satu tugas PPK memang sebagai pemegang kendali proyek, namun itu dilakukan secara administratif dengan berpatokan pada hasil laporan dari pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk memeriksa langsung ke lapangan, seperti supervisi, PPHP dan lain-lainnya. “Jika keputusan diambil berdasarkan laporan dari pihak yang memang ditugaskan memeriksa di lapangan salah, lalu mengapa klien kami yang disangka bersalah,” jelas Zaenal. (jif)

Kelola Sampah

Pemkot Tangerang Cari Investor

Suluh Indonesia/ant

PEMASANGAN LAMPION JELANG IMLEK - Pekerja wihara bersiap memasang lampion untuk mempercantik Vihara di Wihara Siddharta, Parigi, Tangerang Selatan, kemarin. Menjelang Tahun Baru Cina atau Imlek 2568 sejumlah wihara dipasang dengan harapan mendapatkan kemudahan rejeki dan kebaikan.

TANGERANG - Pemkot Tangerang akan melakukan seleksi secara ketat untuk mencari investor yang berpengalaman dalam mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan. “Jangan sampai kami membeli kucing dalam karung. Jadi harus diseleksi secara ketat agar pengelolaan sampah bisa benar-benar optimal,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Ivan Yudianto di Tangerang, kemarin. Dijelaskannya, saat ini Pemkot Tangerang masih melakukan proses penjajakan pasar dengan 72 in-

vestor yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dari seluruh investor yang ada, Pemkot akan mempelajari mengenai pengalaman dan usulan yang tepat untuk mengelola sampah di TPA Rawakucing. Oleh karena itu, Pemkot telah membuat ketetapan serta syarat agar nantinya dapat memperoleh investor yang layak. Apalagi, Kota Tangerang sebagi project nasional dalam pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan yakni listrik. “Kami ingin menjalankan proyek ini dengan benar karena telah ditunjuk oleh pemerin-

DPRD Anggarkan

Kilas

Relokasi Imigrasi Rp28 Miliar

Bayi Terbuang PENEMUAN bayi yang di duga dibuang di belakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pondok kacang, kecamatan pondok aren kota Tangerang Selatan (Tangsel) membawa berkah tersendiri bagi si penemu, Dina Rahayu (17). Dina akan diberi penghargaan oleh wali care foundation. Gitaris Wali Band Apoy, kemarin mengatakan, pihaknya dari Wali Care Foundation ingin memberikan penghargaan untuk yang menemukan bayi pertama kali ini. Apoy mengatakan dirinya sangat terkesan dengan tindakan Dina, yang berinisiatif langsung memandikan bayi berlumuran darah itu, hingga akhirnya dibawa ke Puskesmas. Dina itu masih dikatakan remaja 17 tahun. Tapi berani membawa ke kontrakannya dan memandikan bayi berlumuran darah dan masih terikat ari-arinya. Ini harus diapresiasi. Sementara itu, Kapolsek Pondok Aren, Komisaris Indra Ranudikarta pun mengungkapkan hal serupa. Pihaknya mengaku merasa terbantu dengan tindakan Dina dalam menyelamatkan bayi tersebut. (nov)

BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menyetujui besaran dana untuk keperluan relokasi Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi sebesar Rp28 miliar. “Dana itu akan diserap secara tahun jamak mulai 2017 dan 2018 untuk keperluan pembangunan fisik kantor,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata di Bekasi, Rabu. Menurut dia, dana yang bersumber dari APBD itu akan dicairkan dalam dua tahap, tahap awal Rp15 miliar pada 2017 dan tahap kedua Rp13 miliar pada 2018. Menurut dia, Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi yang kini berkantor di lingkungan Gelanggang Olahraga (GOR) Patriot Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan itu direncanakan pindah ke kawasan Telukpucung, Bekasi Utara.

Kawasan itu masuk dalam area pengembangan usaha PT Summarecon Agung Tbk. Terkait dengan kebutuhan lahannya, kata Ariyanto, akan diupayakan melalui dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari instansi terkait. “Lahannya akan didanai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM,” katanya. Ariyanto mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan langsung ke area lahan yang akan dimanfaatkan untuk keperluan relokasi itu. “DPRD juga mendorong agar pelayanan keimigrasian berjalan baik dan memuaskan warga. Mulai dari sistem antrean pembuatan paspor, sarana pra sarana pendukung yang nyaman, juga fasilitas parkir di sekitar kantor yang harus dirapikan,” katanya. (ant)

Sopir Angkot Tewas KEPOLISIAN Sektor Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, masih mendalami penyebab tewasnya sopir angkutan perkotaan (angkot) K02 trayek Bekasi-Pondokgede bernama Mugiyono (34). Berdasarkan laporan paman korban yang disampaikan kepada pihaknya, diketahui korban tewas pada Selasa (24/1) sekitar pukul 02.00 WIB dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban diketahui menderita pendarahan di bagian kepala yang diduga akibat benturan benda keras. Menurut kesaksian rekan korban sesama sopir angkot, kata dia, luka itu akibat kecelakaan lalu lintas saat Mugiyono sedang mengemudikan angkotnya dan menabrak trotoar di kawasan Kecamatan Bekasi Timur. Pihak keluarga yang tidak terima dengan alasan kematian Mugiyono akibat kecelakaan, memilih untuk menyerahkan penyelidikan kasus itu kepada Polsek Pondokgede untuk ditelusuri secara hukum. Pihaknya langsung berangkat menuju TKP di kawasan Bekasi Timur. (ant)

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Bebas Jalan Gelap BEKASI - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi menargetkan tidak ada lagi jalan gelap pada malam hari di wilayah setempat mulai 2017. “Kami membutuhkan penambahan sekitar 30 ribu unit perangkat Penerangan Jalan Umum (PJU) pada 2017,” kata Kadis PUPR Bekasi Tri Adhiyanto di Bekasi, kemarin. Menurut dia, pada tahun ini pihaknya telah mengalokasikan dana Rp4 miliar untuk keperluan pengadaan PJU. Selain itu, pihaknya juga telah memperoleh bantuan hibah lampu PJU dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 20 ribu unit. Jenis lampu yang dihiba-

hkan itu terdiri atas lampu HPS 70 watt untuk kelas jalan sebanyak 7.000 unit, HPS 150 watt untuk kelas jalan lingkungan sebanyak 5.000 unit, HPS 250 watt untuk kelas jalan kolektor sebanyak 5.000 unitdan 400 watt untuk kelas jalan arteri sebanyak 3.000 uit. “Kami akan memanfaatkan lampu armature bekas layak pakai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penambahan penerangan jalan umum,” katanya. Dengan pengadaan tersebut, kata dia, pemerintah setempat mengklaim mulai 2017 tak ada lagi jalan lingkungan di Kota Bekasi yang gelap. Saat ini di Kota Bekasi sudah terpasang sekitar 28 ribu titik lampu PJU. (ant)

Meraih Predikat B

Suluh Indonesia/ant

STASIUN COMMUTER LINE - Pekerja melintas di area pengerjaan pembangunan Stasiun Commuter Line Bekasi Timur, kemarin. Perkembangan pembangunan Stasiun untuk kereta commuter line itu sudah mencapai 80 persen, dan dalam waktu dekat dioperasikan.

11 Kecamatan Bakal Adakan Gebyar Akta Gratis KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

Bekasi Targetkan

LHE AKIP Tangsel

Di Depok

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok mengaku tahun ini bakal menggelar gebyar pelayanan akta kelahiran secara gratis di 11 Kecamatan.

tah pusat dan juga solusi dalam mengatasi sampah,” ujarnya. Pemerintah Kota Tangerang tetap melanjutkan proyek pembangkit listrik berbasis sampah dengan mengacu pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. “Jadi dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut di dalamnya membahas mengenai pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan. Maka itu, proyek pembangkit listrik berbasis sampah sampah tetap berlanjut,” kata Wawali Sachrudin. (ant)

Sekretaris Disdukcapil Kota Depok, Eri Sumantri, kemarin mengatakan, gebyar pelayanan administrasi kependudukan berupa akta kelahiran gratis, dilaksanakan di kantor kelurahan masing-masing. Gebyar akta kelahiran itu dilakukan, sekaligus sebagai wujud kepatuhan Pemkot Depok terhadap peningkatan target cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi warganya. Khususnya bagi yang masih berusia 0 sampai 18 tahun. “Untuk gebyar akta kelahiran esok memang khusus untuk usia 0 sampai 18 tahun, sedangkan bagi yang lebih dari 18 tahun silakan mengurus langsung ke kantor Disdukcapil. Kami akan tetap membuatkan-

nya,” katanya. Dirinya menambahkan, untuk kelurahan pertama kegiatan dilaksanakan 27 Januari 2017 mendatang, dengan menyambangi Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji. Bagi warga yang ingin membuat akta kelahiran, bisa melampirkan Kartu Keluarga (KK), KTP orangtua, KTP saksi, serta surat keterangan dari bidan, klinik, atau rumah sakit terkait. “Nantinya semua proses akan dilaksanakan di tempat, termasuk penerbitan akta kelahiran akan diselesaikan di tempat. Sehingga masyarakat akan bisa langsung membawa pulang akta kelahiran yang diurus,” jelasnya. Ia juga mengungkapkan,

pembuatan akta kelahiran ini juga diperuntukkan bagi anak yang berstatus sebagai anak di luar nikah. Nantinya akta kelahiran yang dibuatkan akan dicantumkan hanya nama ibunya saja. Namun, apabila ke depan ingin ditambahkan nama sang ayah, bisa dilakukan asalkan orangtuanya sudah melakukan isbat nikah terlebih dahulu. “Intinya semua anak punya hak untuk memiliki akta kelahiran. Termasuk yang lahir di luar nikah. Mereka juga wajib punya akta kelahiran, tapi memang tidak ada nama ayah. Karena mungkin saja dahulu hanya nikah sah secara agama saja. Nah, kalau ingin ditambah nama ayahnya, orangtua harus disahkan dulu,’’ katanya. (jif)

TANGSEL - Kota Tangsel meraih penghargaan predikat B dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2016. Penghargaan ini diserahkan oleh Kemen PANRB. “Alhamdulillah, selamat dan sukses untuk ibu Walikota dan Wakil Walikota dan seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat Kota Tangsel, semoga bukti Sewindu Semakin Maju akan semakin terlihat ke depan,” ungkap Asisten Daerah 1 Pemkot, Rahmat Salam di Tangsel, kemarin. Rahmat salam mengatakan, penyerahan LHE AKIP tahun 2016 ini dibagi menjadi tiga regional, di mana re-

gional pertama mewakili wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat. Regional I yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB, mewakili 172 Pemerintah Kabupaten/Kota. Di regional I, terdapat 17 Pemerintah Kota yang mendapatkan predikat B dan salah satunya Pemkot Tangsel. Menurut Salam, diraihnya penilaian LAKIP Pemerintah Kota Tangsel dari Predikat CC menjadi B penilaian untuk setahun, yaitu tahun 2016. “Meski menjadi kota terbaik di Banten, namun predikat B bukan menjadi tujuan akhir, karena kita harus terus memperbaiki akuntabilitas kinerja hingga kita memperoleh hasil terbaik,’’ katanya. (nov)

Suluh Indonesia/ant

ALAT ANTISIPASI BANJIR - Sejumlah alat berat Amphibi Ekskavator dan Spyder Ekskavator terparkir di halaman Pemkot Tangerang, kemarin.

pini

Suluh Indonesia, Kamis 26 Januari 2017

Buruh Dalam Politik Bonus Demografi

F OKUS Mewaspadai Politisasi dan Penumpukan Tenaga Kerja NDONESIA termasuk negara yang memiliki potensi menikmati keuntungan bonus demografi. Jumlah penduduk yang tinggi secara logika akan menghasilkan tenaga kerja yang dominan juga. Kondisi ini tentu akan menjadi sebuah harapan besar dalam meningkatkan produktivitas dan membangun kekuatan ekonomi. Setidaknya, angkatan kerja adalah pilar penyangga yang akan menghasilkan pendapatan jika dikelola dengan baik. Itu hanyalah asumsi. Asumsi ini akan terwujud jika perkembangan ekonomi, politik dan stabilitas negara menjamin tumbuhnya peluang kerja yang memadai. Tentu akan menjadi masalah serius bagi sebuah negara dengan penduduk tinggi, angkatan kerja melimpah, namun secara ekonomi tak cukup kuat mandiri. Minimnya kekuatan ekonomi dan rendahnya pertumbuhan sektor usaha tentu akan menjadi permasalahan tersendiri. Lihat saja saat ini, ketika bonus demografi belum benar-benar menjadi nyata, negeri ini sudah susah menampung angkatan kerja. Pengangguran dengan status sarjana jumlahnya sangat tinggi. Bahkan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diharapkan menjadi tenaga siap pakai juga sulit terserap, apalagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia faktanya memang demikian, pada tahun ini harapan kerja untuk lulusan perguruan tinggi relatif kecil. Jika sebelumnya harapan untuk bekerja didukung oleh tersedianya peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kini dipopulerkan dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN), kini kesempatan itu makin kecil. Lowongan kerja untuk menjadi ASN sangat terbatas. Padahal lulusan yang dicetak lembaga pendidikan tiap tahunnya sangat melimpah. Terlebih wisuda di tingkat universitas dilakukan dua kali dalam satu tahun ajaran. Bisa dibayangkan berapa besar kekuatan tenaga kerja terdidik yang akan menunggu nasib menjadi pekerja atau ASN. Dalam kondisi ekonomi sulit saat ini penumpukan angkatan kerja juga makin terbuka. Orang–orang yang dulunya sudah menikmati gaji karena memiliki profesi, juga berpotensi menjadi pengangguran. Lihat saja, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan. Pemilik usaha yang tak kuat menanggung beban operasional lebih memilih melakukan PHK untuk bisa bertahan. Sedangkan untuk mengembangkan usaha agar bisa menyerap tenaga kerja yang ada, masih jauh dari harapan. Nyaris semua pelaku usaha hanya bisa berharap terjadi perbaikan ekonomi di tahun ini. Dalam konteks lain, penumpukan angkatan kerja juga menjadi lahan bagi politisi untuk membina konstituen. Dunia politik merekrut mereka menjadi kader dengan janji-janji serta kompensasi jika meraih kekuasaan. Rekrutmen massa politik secara terbuka ini tentu akan berimplikasi pada pembentukan mentalitas calon pekerja. Jebakan dan bayangan nikmat politik yang disampaikan politisi perekrut akan membuat tenaga kerja menjadikan politik sebagai lapangan kerja. Ini sangat mungkin terjadi mengingat dalam dunia politik ada peluang menjadi penguasa. Dan penguasa bisa melakukan banyak hal dalam menjabarkan kekuasaan. Namun, yang kerap terjadi adalah pesta politik kerap kali menjadikan kelompok massa atau komunitas pekerja sebagai kekuatan politik semua. Mobilisasi terhadap kelompok pekerja untuk menyuarakan kepentingan politik sering terjadi. Hal serupa juga dilakukan kepada profesi. Sebut saja petani. Jika musim politik tiba, kepedulian terhadap petani terbangun dan terus menguat. Petani seolah menjadi ‘’tema’’ kampanye politik yang utuh. Faktanya? Setelah politisi meraih keuasan politik, peduli terhadap petani hanya angin lalu. Jargon politik ini akan terus berulang dan berulang sepanjang tak ada kekuatan riil yang bisa menjadikan kaum buruh dan petani lebih mandiri. Mereka akan terus jadi kekuatan mobilisasi politik. Dalam era keterbukaan politik yang sekarang sedang kita alami, sebenarnya merupakan momentum yang tepat bagi posisi tawar atau lebih jauh representasi aspirasi politis kaum buruh. Kaum buruh memiliki ruang yang luas untuk bisa mengorganisasikan diri dalam blok aspirasi atau kepentingan di posisi kekuasaan atau pengambilan keputusan. Dengan berpartisipasi di parlemen atau bahkan di pemerintahan, misalnya. ***

I

Bang D

el

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tantangan kepolisian makin kompleks

Apalagi kasus penistaan agama ...

5

BAGI buruh pendirian partai masih menjadi isu yang hangat, apalagi juga didukung adanya momentum bonus demografi. Di samping itu pesta demokrasi tinggal dua tahun. Hal ini berarti tinggal menyisakan waktu yang sedikit bagi buruh untuk menyusun kekuatan politik. Dalam perkembangannya buruh merupakan salah satu elemen kekuatan masyarakat yang berperan dalam arah pembangunan bangsa. Kekuatan buruh telah diamati dan dikalkulasi sejak lama baik dari kalangan pengamat, birokrat, akademisi, pengusaha maupun dari partai politik. Kalkulasi tersebut mengakibatkan buruh menjadi salah satu kekuatan yang diperebutkan oleh partai politik. Bahkan sebelum Indonesia merdeka partai berhaluan buruh sudah muncul ke kancah politik nasional. Kemudian bagaimana kondisi politik saat ini? Kondisi saat ini sangat memberikan peluang bagi tumbuhnya partai buruh karena bersamaan dengan adanya momentum bonus demografi. Bonus demografi sendiri merupakan suatu keadaan di mana usia produktif lebih tinggi daripada angka ketergantungan. Kemudian jika melihat lebih lanjut dalam kancah politik nasional, saat ini terjadi mobilitas politik dan distorsi politik. Mobilitas politik didefinisikan partai politik sebagai area mencari pekerjaan bukan untuk menyerap aspirasi publik. Kemudian mobilitas politik tersebut sangat erat hubungannya dengan bonus demografi. Hal tersebut dapat dilihat dari angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan kerja, menempatkan partai sebagai peluang mencari pekerjaan, sehingga semakin menyuburkan munculnya partai politik. Akibatnya banyak suara kepentingan rakyat tidak mampu diserap secara maksimal. Perubahan paradigma dan distorsi kepentingan sangat kental dalam era politik saat ini. Di mana tujuan awal berdirinya partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh kekuasaan, akan berubah menjadi arena mencari pekerjaan. Partai politik bukan lagi sebagai pelopor pendidikan demokrasi tetapi justru sebagai usaha politik, sejajar dengan usaha perusahaan perkebunan, farmasi dan sebagainya. Di mana ada CEO dan pemilik saham. Anggota partai politik sebagai pencari kerja masuk perusahaan partai yang dikuasai CEO. Hal ini sangat beralasan dengan sempitnya lapangan kerja dan tuntutan hidup tinggi menjadikan mereka bermaksud mulia dengan bergabung partai politik. Selanjutnya bagaimana hubungan bonus demografi dengan prospek partai buruh. Jika momen bonus demografi dapat tangkap dengan terciptanya kesempatan

Oleh Triyono* ‘’Perubahan paradigma dan distorsi kepentingan sangat kental dalam era politik saat ini. Di mana tujuan awal berdirinya partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh kekuasaan, akan berubah menjadi arena mencari pekerjaan.’’

kerja, dan angkatan kerja dapat terserap maka gerakan politik buruh akan berpotensi menguat. Namun, sebaliknya jika bonus demografi tidak dimanfaatkan, maka bencana tingginya pengangguran berakibat prospek partai buruh akan semakin suram. Jika penga-

ngguran makin tinggi maka partai buruh akan terdelegitimasi suaranya. Hal ini karena ada perbedaan perspektif yang mendasar antara penganggur dengan buruh. Buruh menginginkan kebaikan dan kelayakan di tempat kerja serta hak-hak yang terjamin. Dampak dari tuntu-

tan tersebut mengakibatkan tertutupnya sebagian peluang kesempatan kerja bagi penganggur. Karena adanya tuntutan tersebut mengakibatkan jumlah pasar kerja semakin berkurang. Kemudian jika momen bonus demografi dengan ditandai penyerapan tenaga kerja sektor formal yang cukup besar maka dapat dimanfaatkan oleh gerakan buruh. Gerakan buruh akan berpotensi memperluas basis suara kepada pekerja sektor formal. Dengan adanya kondisi seperti ini maka pihak di luar pemerintah, pengusaha dan buruh yaitu para pencari kerja justru akan sangat mendukung gerakan buruh. Namun, sebaliknya jika tingkat pengangguran semakin tinggi akibat tidak berhasilnya memanfaatkan bonus demografi berupa jumlah usia kerja produktif dan terserap di lapangan kerja maka gerakan buruh akan ditentang dan tidak laku. Hal ini dikarenakan suara gerakan buruh akan bertentangan dengan suara para pencari kerja yang notabenenya berbeda kepentingan. Buruh memperjuangkan hakhak buruh berupa peningkatan kesejahteraan. Tuntutan buruh tersebut akan berdampak terhadap pasar kerja. Semakin tinggi tuntutan buruh maka efisiensi semakin tinggi, akibatnya banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berbeda dengan para pencari kerja. Para pencari kerja menginginkan adanya peluang dan kesempatan kerja yang luas. Jika kondisi ini tidak tercipta maka dipastikan bahwa chaos social akan terjadi. PHK semakin mudah karena pasar kerja yang demikian tinggi tuntutannya baik dari segi kualifikasi maupun dari produktivitasnya. Oleh karena itu akibat pasar bebas yang tanpa diimbangi dalam peningkatan kapasitas serikat buruh akan berdampak negatif. Buruh akan semakin teralienasi dalam percaturan politik praktis maupun dalam persaingan pasar kerja. Hal ini pun nampak ketika tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok memasuki dunia pasar kerja Indonesia banyak serikat buruh yang menolak. Melihat tantangan tersebut maka seyogianya buruh harus melihat bahwa momen bonus demografi sebagai kesempatan emas untuk kembali meraih kejayaan. Kejayaan tersebut salah satu indikatornya dengan memperluas cakupan kepesertaan serikat buruh dan terbentuknya partai buruh yang kuat dan meraih suara yang signifikan dalam pemilihan umum. *Penulis adalah Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 26 Januari 2017

6

Owi Butuh Adaptasi

Dengan Pasangan Baru

Suluh Indonesia/ant

BINCANG-BINCANG - Menpora Imam Nahrawi (kiri) bersama Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman (kanan) dan Ketua PSSI Edy Rahmayadi berbincang sebelum rapat terbatas tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional di kantor presiden, Jakarta, kemarin. PSSI menyatakan peraturan yang akan digunakan di Piala Presiden 2017 masih didiskusikan dengan manajer dan pemilik seluruh klub yang terlibat di dalamnya.

Aturan Piala Presiden Masih Didiskusikan

JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan peraturan yang akan digunakan di Piala Presiden 2017 masih didiskusikan dengan manajer dan pemilik seluruh klub yang terlibat di dalamnya. Direktur Event PSSI Erlangga Arya di Jakarta, Selasa, mengatakan regulasi seperti pembatasan usia pemain dan aturan pemain asing dua plus satu, yang rencananya akan diuji coba di Piala Presiden sebelum nantinya diterapkan di liga, mendapat penolakan dari beberapa klub. Aturan pemain asing dua

PSSI Jatim

Pilih Ketua Umum SURABAYA - Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Timur berencana menggelar kongres dengan agenda utama memilih ketua umum baru pada 25-26 Maret 217 di Surabaya. “Ketua dan pengurus baru nantinya untuk masa periodesasi 2017-2021,” ujar Sekretaris Umum Asprov PSSI Jatim Amir Burhanuddin ketika dikonfirmasi di Surabaya, kemarin. Jadwal penyelenggaraan kongres mengacu pada rapat anggota Exco Asprov PSSI Jatom usai agenda kongres pemilihan ketua umum PSSI. Sebagai langkah awal atau tahapan untuk memilih ketua umum baru, kata dia, PSSI Jatim menunjuk Komite Pemilihan yang diketuai oleh Asyari dengan tugas menjalankan tahapan-tahapan pemilihan bakal calon ketua umum, wakil ketua umum dan anggota Exco PSSI Jatim. Selain itu, PSSI Jatim juga membentuk Komite Banding Pemilihan yang dipimpin H. Tugur asal Asosiasi Kabupaten PSSI Tuban dan sekretaris Edy Muslim asal Asosiasi Kabupaten PSSI Ngawi. Ia menjelaskan, untuk menjadi ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota exco Asprov PSSI Jatim sudah ada ketentuannya sesuai aturan dalam statuta PSSI. Inti dari persyaratan bakal calon anggota exco Asprov PSSI Jatim adalah berusia lebih dari 30 tahun, lanjut dia, yakni sudah berkecimpung dalam dunia sepak bola minimal lima tahun, tidak tersangkut masalah pidana, dan yang paling utama adalah tinggal atau berdomisili di Jatim. (ant)

plus satu sendiri adalah setiap tim bisa mengontrak dua pemain asing dari berbagai negara dan satu pemain asing dari Asia. Pembatasan usia maksudnya setiap tim diperbolehkan memiliki maksimal dua pemain berusia 35 tahun ke atas. “Klub menganggap ajang Piala Presiden merupakan ajang untuk menyeleksi pemain baru, bukan cuma lokal tetapi asing. Jadi mereka ingin pemain asing yang bermain bisa lebih banyak,” kata Erlangga. Oleh karena itu, lanjut dia, PSSI dan pihak klub terus melakukan pembicaraan demi

menemukan formasi regulasi yang cocok, mengingat kompetisi ini dipastikan bergulir pada Sabtu (4/2). Salah satu klub yang tidak ingin adanya pembatasan pemain asing di Piala Presiden adalah Persipura. Media Officer klub Mutiara Hitam, Bento Madubun menuturkan, pihaknya menolak kalau regulasi tersebut dijadikan acuan di Piala Presiden 2017. “Ini kan ajang pra-musim, jadi seharusnya punya aturan yang lebih terbuka. Regulasi yang tertutup akan membuat pilihan pemain jadi terbatas,” tutur Bento.

Piala Presiden 2017 sendiri dipastikan bergulir mulai Sabtu (4/2) dan diikuti 20 klub, di mana 18 klub merupakan peserta ISL dan dua klub lainnya adalah juara serta peringkat kedua Indonesia Soccer Championship (ISC) B. Tim-tim tersebut bergabung dalam lima grup, yang akan bermain di lima stadion berbeda yang ditunjuk sebagai tuan rumah yaitu Stadion Maguwaharjo, Sleman; Stadion Kanjuruhan, Malang; Stadion Jalak Harupat, Bandung; Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali; dan Stadion Gelora Bangkalan, Madura. (ant)

JAKARTA - Atlet bulu tangkis ganda campuran Tontowi Ahmad menyatakan masih butuh adaptasi dengan pasangan barunya Gloria Emanuelle Widjaja yang bertanding pertama kalinya di turnamen Malaysia Masters 2017 yang tembus sampai putaran semifinal. “Hasil pertandingan kemarin buat kami adalah pelajaran, karena kami baru dipasangkan, kami masingmasing ingin menunjukkan bisa tapi malah jadi tidak maksimal hasilnya,” kata Tontowi yang akrab disapa Owi tersebut di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut Owi, hal tersebut lebih kepada faktor nonteknis yang masing-masing masih terpengaruh oleh gaya bermain dengan kompatriot sebelumnya sehingga komunikasi belum cocok. “Kami masing-masing terpengaruh oleh gaya bermain pasangan yang dulu, Gloria biasa bermain panjang dan saya juga main taktis satu dua mati sehingga, Kami pekerjaan rumah masih banyak, komunikasi di lapangan juga butuh ditingkatkan,” ujar dia.

Kendati demikian, Owi mengaku merasa nyaman dapat diduetkan dengan Gloria karena menurutnya, Gloria merupakan salah satu atlet berbakat di dunia bulu tangkis Indonesia. “Saya cocok saja bersama Gloria, hanya memang butuh waktu untuk kompak namun dengan tingginya jam terbang saya yakin bisa terbangun itu semua,” ucap Owi. Sementara Liliyan Natsir, mantan pasangan Tontowi Ahmad, memberi pesan pada mantan rekannya ketika berhasil mendapatkan emas di Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, untuk lebih siap dan tidak boleh menbanding-bandingkan. “Karena meski masih muda, Gloria mungkin dipandang pelatih ada lebihnya dari saya, karena lebih tinggi, sehingga potensi pukulannya lebih tajam. Di posisi ini dia harus lebih dewasa, tidak boleh berharap ingin main seperti bersama saya,” ujar Liliyana yang akrab disapa Butet ini di lokasi yang sama. Meskipun pasangan Owi/ Butet mulai dipisahkan pada tahun 2017 ini, mereka akan diturunkan di ajang superseries seperti All England 2017 di Birmingham. (ant)

Indonesia Targetkan

25 Emas di SOWSG 2019 JAKARTA - Special Olympics Indonesia (SOIna), badan olimpiade untuk masyarakat dengan disabilitas intelektual atau tuna grahita, menargetkan 25 emas di Olimpiade Khusus Musim Panas tingkat Dunia (SOWSG), Maret 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. “Itu adalah ambisi kami dan kami yakin bisa dicapai dengan dukungan dari semua pihak,” kata Sekretaris Jenderal SOIna Iskandar Adisaputra di Jakarta, kemarin. Iskandar melanjutkan jumlah target emas itu lebih banyak daripada yang didapatkan dalam ajang yang sama di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tahun 2015. Ketika itu, Indonesia berhasil mendapatkan 19 emas, 12 perak dan 5 perunggu dari total tujuh cabang olahraga yaitu atletik, bulu tangkis, tenis meja, renang, bola basket, sepak bola dan bocce (olahraga seperti bowling khusus untuk penyandang tuna grahita). “Di Abu Dhabi nantinya, kami akan mengikuti lima ca-

bang olahraga tambahan selain yang sebelumnya diikuti di Amerika Serikat, yaitu bowling, senam lantai, bola tangan, bola voli dan aktivitas motorik atau MATP,” tutur Iskandar. Demi menunaikan keinginan tersebut sebelum menuju ke SOWSG 2019, SOIna mengadakan pekan olahraga nasional khusus penyandang tuna grahita di Provinsi Riau pada tahun Juni-Juli 2018 dengan tujuan untuk menyeleksi atlet. Iskandar sendiri memperkirakan ada sekitar 100 atlet yang akan diberangkatkan ke Abu Dhabi, meningkat 100 persen dari jumlah anggota kontingen yang dikirim ke Los Angeles pada tahun 2015 karena adanya penambahan cabang olahraga yang diikuti. SOIna pun mulai sibuk mencari dukungan dari pihak swasta dan pemerintah. Sebab, persiapan mulai dari seleksi, pemusatan latihan nasional (yang direncanakan selama tiga bulan, rencana dimulai November 2018) dan keberangkatan ke Abu Dhabi, dipastikan menelan anggaran yang tidak sedikit.

Adapun mulai Rabu (25/ 1), SOIna bisa sedikit bernapas lega setelah Bank HSBC setuju untuk membantu kegiatan atlet disabilitas intelektual dengan memberikan sokongan pelatihan dan kompetisi olahraga, kesehatan pendidikan, pelatihan sosialisasi sampai advokasi, yang dirancang sampai tiga tahun ke depan. Semua itu dilakukan untuk memberdayakan dan menyiapkan masa depan atlet tuna grahita yang cerah, mandiri serta produktif. “Semua penyandang tuna grahita berhak berkontribusi bagi masyarakat,” tutur SVP dan Head of Corporate Sustainability HSBC Indonesia Nuni Sutyoko. Program yang didukung oleh HSBC itu sendiri dimulai pada bulan Februari 2017 di Provinsi Riau. Selain mendukung atlet, juga diberikan pelatihan bagi pelatih atlet olimpiade khusus ini, khususnya untuk lima cabang olahraga baru yang diikuti Indonesia di SOWSG. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Kamis 26 Januari 2017

7

Maroko Depak

Pantai Gading dari Piala Afrika

Suluh Indonesia/ap

BEREBUT BOLA – Pemain Los Angeles Clippers DeAndre Jordan (tengah) berebut bola dengan tiga pemain Philadelphia 76ers, Gerald Henderson (12), Richaun Holmes (22) dan Robert Covington (33) pada babak kedua kompetisi NBA di Philadelphia, kemarin.

OYEM - Rachid Aliou mencetak gol penentu kemenangan spektakuler untuk Maroko untuk menang 1-0 atas juara bertahan Pantai Gading, dan melaju ke perempat final Piala Afrika dengan menyingkirkan sang juara bertahan pada Selasa. Pemain kelahiran Prancis Alioui mengemas gol dari jarak 35 meter untuk membawa pasukan Herve Renard melaju ke fase gugur dan mengakhiri harapan Pantai Gading untuk memenangi gelar benua, seperti yang mereka ukir dua tahun silam di Equatorial Guinea. Maroko finis sebagai runner up di Grup C dengan enam angka, tertinggal satu angka dari juara grup Republik Demokratik Kongo. Pantai Gading, yang hanya mengoleksi dua gol dan dua angka dari tiga pertandingan yang mereka mainkan di Gabon, hanya menduduki peringkat ketiga. Pantai Gading bergabung dengan dua tim papan atas lainnya yang menjadi korban di putaran pertama, yakni Aljazair dan tuan rumah Gabon. (ant)

Sempat Unggul 19 Poin

Clippers Dipecundangi Sixers 121-110 LOS ANGELES - Los Angeles Clippers harus menelan kekalahan menyakitkan dalam laga lanjutan NBA dengan dipecundangi Philadelphia 76ers 110-121 di Wells Fargo Center, Pennsylvania, Amerika Serikat, Rabu WIB. Setelah menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 68-59, Clippers sempat me-

megang keunggulan berjarak 19 poin dari Sixers dalam kedudukan 78-59 di sisa waktu sembilan menit 51 detik kuarter ketiga. Namun, sejak itu Sixers mengemas tak kurang dari 62 poin tambahan untuk membalikkan keadaan dan memenangi pertandingan membekuk Clippers yang di waktu bersamaan hanya meraih 32

poin saja. Nerlens Noel memimpin daftar pencetak angka Sixers dengan menyumbangkan 19 poin dan delapan rebound, sementara barisan pemain yang memulai pertandingan dari bangku cadangan secara keseluruhan turut menyumbangkan 61 poin bagi tuan rumah.

Di kubu Clippers, DeAndre Jordan membukukan doubledouble lewat 10 poin dan 20 rebound, Jamal Crawford mencetak 27 poin, J.J. Redick 22 poin, Austin Rivers 20 poin dan pemain yang baru kembali melantai setelah absen 18 pertandingan, Blake Griffin, menandai kehadirannya kembali dengan double-

double minimalis 12 poin dan 11 rebound. Bagi kedua tim, hasil itu tak mengubah posisi mereka di klasemen sementara, Sixers tetap berada di urutan ke-13 Wilayah Timur dengan raihan 16 kemenangan dan 27 kekalahan (1627), sedangkan Clippers (30-17) masih bertahan di peringkat ke-

Alex Ferguson Yakin Tak Ada yang Bisa

Dimitrov

Pecahkan Rekor Gol Rooney LONDON - Sir Alex Ferguson yakin tidak ada seorang pun yang akan melampaui rekor gol Wayne Rooney untuk Manchester United. Rooney (31) menciptakan gol ke250 untuk MU Sabtu pekan lalu lewat tendangan bebas yang mempesona yang menyelematkan timnya dari kekalahan sewaktu melawan Stoke City yang berakhir 1-1. Rekor golnya itu melewati catatan gol Sir Bobby Charlton yang sebelum itu menjadi pencetak gol terbanyak MU sepanjang masa. Charlton sendiri menyebut Rooney juara sejati setelah memecehkan rekornya yang tidak pernah terlampaui siapa pun sejak 1973. “Ketika Wayne Rooney bergabung dengan klub ini saya tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa memecahkan rekor Sir Bobby,” kata Ferguson kepada MUTV. “Oleh karena itu pencapaiannya adalah luar biasa. Hebat.” Bahkan, kata Ferguson, Rooney menciptakan rekor itu dengan catatan bertanding yang kurang sedikit dari pertandingan yang dijalani Charlton untuk memecahkan rekornya itu. “Saya kira tak ada yang bisa melampaui Rooney. Saya tak bilang tidak pernah bisa, tetapi jika Anda melihat sepak bola modern sekarang, Manchester United adalah salah satu dari sedikit klub yang mau mempertahankan pemainnya sampai lebih dari 10 tahun.” (ant)

empat Wilayah Barat. Sixers akan menghadapi Milwaukee Bucks (21-23) untuk laga lanjutan berikutnya pada Kamis (26/1) WIB, sedangkan Clippers baru akan kembali tampil pada Minggu (29/1) WIB melanjutkan rangkaian laga tandang mereka dalam lawatan ke markas Golden State Warriors (38-7). (ant)

Taklukkan Goffin untuk Tembus Semifinal

Suluh Indonesia/ap

SELEBRASI - Penyerang Manchester United Wayne Rooney (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol lewat tendangan bebas ke gawang Stoke City pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Britannia, Stoke on Trent, Inggris, kemarin.

MELBOURNE - Grigor Dimitrov menaklukkan unggulan ke-11 David Goffin dengan skor 6-3, 6-2, 64 pada perempat final Australia Terbuka pada Rabu untuk membuat ia melaju ke semifinal Grand Slam untuk kedua kalinya. Petenis Bulgaria berusia 25 tahun itu, yang penampilan sebelumnya di semifinal Grand Slam ada l a h p a d a Wi m b l e d o n 2014, akan bertemu Rafa Nadal atau unggulan ketiga Milos Raonic pada empat besar. Kedua petenis ini terlibat dalam persaingan ketat di baseline, ketika Goffin mengalami kesulitan dengan servenya dan mencatatkan 46 “unforced error.” Goffin menyelamatkan dua match point saat tertinggal 3-5 pada set ketiga, namun Dimitrov mampu menyelesaikan pertandingan pada game berikutnya dan mengunci kemenangan dalam waktu dua jam 12 menit ketika ia melepaskan

pukulan backhand ke belakang garis. Pada partai lainnya, petenis Serena Williams bertahan dalam jalur menuju gelar Grand Slam dia yang ke-23 dengan mengatasi perlawanan petenis Inggris Johanna Konta 6-2, 6-3, untuk mencapai semifinal turnamen tenis Australia Terbuka untuk kedelapan kalinya di Melbourne, Rabu. Petenis Amerika Serikat berusia 35 tahun itu melepaskan 10 “ace” dan 25 “winner” selama 75 menit pertandingan di Rod Laver Arena, untuk bergabung dengan saudaranya Venus di babak empat besar. Pada semifinal Serena akan menghadapi petenis 34 tahun asal Kroasia Mirjana Lucic-Baroni. Serena Williams sedang mengincar gelar ketujuhnya di Melbourne Park, yang mana akan menjamin dia kembali menjadi petenis nomor satu dunia yang saat ini ditempati Angelique Kerber. (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Kamis 26 Januari 2017

8

Mahasiswa UII Meninggal

Polisi Segera Tetapkan Tersangka KARANGANYAR - Polres Karanganyar telah membentuk tim investigasi untuk mengusut meninggalnya mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dalam kegiatan pendidikan dasar di kawasan Gunung Lawu di Logodringo, Gondosuli, Tawangmangu. “Tim investigasi sudah berjalan dan sedang meminta keterangan saksi-saksi, sedangkan jumlah korban meninggal menjadi tiga orang,” kata Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak di Karanganyar, kemarin. Sebanyak tiga korban meminggal dunia tersebut, yakni Muhammad Fadhli (20) meninggal saat hendak dibawa ke Puskesmas Tawangmangu, Karanganyar karena Hipoter-

mia pada Jumat (20/1), Syaits Asyam (19), di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Sabtu (21/1), dan Ilham Nurfadmi Listia Adi (19), di RS Bethesda, Senin (23/1) dini hari. “Kami sedang menurunkan tim investigasi untuk meminta keterangan saksi, sejak Senin (23/1) hingga sekarang,” kata Ade. Menurut Ade Safri, belasan saksi sedang diperiksa, termasuk dari keluarga korban, sedangkan tim investigasi sedang menuju Yogyakarta untuk meminta keterangan beberapa teman korban yang juga mengikuti diksar di lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar. “Kami sudah meminta keterangan sebanyak 11 saksi, dan kami juga

akan meminta keterangan dari pihak UII terkait kegiatan itu,” kata Ade Safri. Polisi juga sedang mengumpulkan sejumlah barang yang bisa dijadikan petunjuk untuk barang bukti. “Kami juga sudah melakukan olah kejadian perkara, dan mengamankan benda-benda untuk dijadikan barang bukti untuk dikembangkan guna mengungkap penyebab meninggalnya korban,” katanya. Tim investigasi juga sedang menunggu hasil visum dan otopsi jenazah korban dari RS, untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban, apakah korban akibat unsur penganiayaan atau tidak, saat mengikuti diksar. (ant)

DPRD Maluku Dukung

Pemprov Tutup Tambang Emas AMBON - DPRD Maluku mendukung langkah tegas pemerintah provinsi(Pemprov) setempat akan menutup aktivitas penambangan emas oleh PT. Gemala Borneo Utama (GBU) di pulau Romang, kabupaten Maluku Barat Daya(MBD). “Saya mendukung langkah ini pascapemaparan hasil kajian tim lingkungan hidup Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Tetapi perlu juga dibawa ke DPRD guna dilihat hasilnya seperti apa,” kata anggota DPRD Maluku, Melki Frans di Ambon, kemarin. Sehingga legislatif tentunya melalui rapat di Komisi B juga akan merekomendasi langkah Pemprov Maluku. Anggota DPRD Maluku asal Daerah Pemilihan (Dapil) kabu-

paten MBD dan Maluku Tenggara Barat (MTB) ini mengatakan, hasil kajian tim Unpatti tersebut nantinya yang menentukan ditutup atau tidak aktivitas penambangan emas di pulau Romang. Mungkin saja secara ekonomis bisa karena depositnya menjanjikan. Namun, bila hasil kajian lainnya lebih merugikan karena membebankan lingkungan dan tidak layak untuk dilanjutkan, maka harus ditutup. “Kalau bila biaya yang didapatkan dari pengelolaan tambang emas tidak bisa memperbaharui lingkungan, baik sosial maupun lingkungan hidup, maka sebaiknya ditutup,” tandasnya. Bila DPRD telah mendapatkan hasil kajian tim dari Unpat-

ti, maka lembaga perwakilan rakyat ini juga akan memanggil pihak PT. GBU dan referensi lainnya. Ketua Komisi B DPRD Maluku, Rein Toumahuw mengatakan, rencana komisi melakukan peninjauan ke pulau Romang belum bisa direalisasikan karena berbagai agenda kerja dan masalah cuaca. “Kami baru selesai melakukan rapat internal komisi dan memprioritaskan persoalah penambangan emas pulau Romang. Hanya saja, saat ini belum bisa meninjau lokasi tersebut akibat cuaca buruk,” tegas Rein. Komisi B telah menjadwalkan berangkat ke pulau Romang setelah tiga bulan ke depan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

TANAH LONGSOR DI YOGYAKARTA - Prajurit TNI dan warga mencoba mengangkat tembok yang roboh menimpa rumah di Dusun Prayan Wetan, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (25/1). Rumah warga rusak tertimbun material tanah longsor pascahujan deras pada kemarin. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut.

Gizi Buruk di Karawang

Capai 257 Kasus KARAWANG - Kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih cukup tinggi hingga mencapai 257 kasus, tersebar di hampir seluruh kecamatan sekitar Karawang. “Selama tiga tahun terakhir ini kasus gizi buruk menurun cukup signifikan,” katanya. Ia mengatakan, pada 2014 tercatat 411 kasus gizi buruk. Kemudian pada 2015 kasusnya turun menjadi 281 kasus, dan pada 2016 kasus gizi buruk yang dicatat Dinas Kesehatan Karawang 257 kasus. Sesuai dengan data Dinas Kesehatan Karawang selama tiga tahun terakhir itu, terjadi penurunan kasus yang cukup signifi-

kan. “Seperti perbandingan antara tahun 2016 dengan 2015, itu terjadi penurunan sekitar 50 persen,” katanya dan menambahkan, kasus gizi buruk itu tersebar di hampir seluruh kecamatan sekitar Karawang. Ia mengatakan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya gizi buruk. Di antaranya karena kurang asupan gizi dan infeksi yang diderita bayi bawah lima tahun. Faktor penyebab lainnya, salah pola asuh serta akibat pengetahuan ibu yang minim tentang gizi, serta faktor kemiskinan. Yayuk mengaku pihaknya

akan terus berupaya menekan jumlah kasus gizi buruk. Kegiatan penyuluhan-penyuluhan menjadi upaya Dinkes Karawang dalam menekan kasus tersebut. Pihaknya juga mendistribusikan makanan tambahan yang bergizi terhadap penderita gizi buruk. Itu dilakukan melalui puskesmas yang ada di Karawang. Kasus gizi buruk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih tinggi. Sejak tahun lalu hingga Mei 2016 jumlahnya mencepai 164 kasus dan tersebar di 25 kecamatan. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kese-

hatan Kabupaten Karawang Rasim, di Karawang, Sabtu, tahun lalu tercatat 79 kasus gizi buruk, kemudian Januari hingga Mei 2016, bertambah 85, sehingga totalnya menjadi 164 kasus. “Itu merupakan gabungan kasus gizi buruk yang lama (tahun lalu) dengan temuan selama tahun ini,” katanya. Ia menilai, 164 kasus tersebut tersebar di 25 kecamatan. Catatan Dinas Kesehatan setempat, dari total 30 kecamatan yang ada di Karawang, hanya lima kecamatan yang tidak ditemukan kasus gizi buruk yaitu Ciampel, Pangkalan, Telukjambe Barat, Tempuran, dan Pakisjaya. (ant)

Pemkab Lebak

Ajak Masyarakat Ikut Transmigrasi

Suluh Indonesia/ant

AKSI MENDUKUNG TOLERANSI - Warga keturunan Tionghoa dan kuli panggul pasar saling memijit saat mengikuti aksi mendukung toleransi "Kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika" di Pasar Gede, Solo, kemarin. Kegiatan tersebut sebagai bentuk harmonisasi perbedaan antaretnis dan diharapkan dapat mengajak masyarakat saling toleransi untuk menciptakan kedamaian dan persatuan bangsa.

Harga Karet Naik

Petani Kalteng Bergairah PALANGKA RAYA - Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah menilai petani karet kembali bergairah mengurus kebun karena harga getah di tingkat petani kini membaik. Sekarang ini harga getah karet di pasar internasional berkisar Rp27 ribu per kg sehingga harga di tingkat petani di kisaran Rp8 ribu hingga Rp9 ribu per kg. ‘’Kalau kadar kering getah karet mencapai 65 persen harga per kg mencapai Rp19 ribu. Harga getah karet memang berubah-ubah, tapi dengan harga yang sekarang ini petani karet Kalteng sudah senang dan bergairah urus kebun,”, kata Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang di Palangka Raya, kemarin. Dikatakan, naiknya harga

getah karet di pasar internasional karena telah beraktivas kembali pabrik mobil di Tiongkok, dan musim hujan di Negara Thailand, sehingga karet dari Indonesia mulai masuk. Rawing mengatakan penghasil getah karet terbesar di dunia ada tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tiga negara ini penghasil 80 persen getah karet dari kebutuhan dunia. “Pasar getah karet Indonesia itu Negara Tiongkok. Kalau kondisi negara Tiongkok bagus dan penduduknya banyak memproduksi serta membeli mobil, maka bagus jugalah harga getah karet dari Indonesia,” katanya. Selain memperhatikan kon-

disi negara Tiongkok, Disbun Kalteng ini juga berupaya meningkatkan kualitas getah karet yang dihasilkan petani karet setempat. Di mana pihaknya tidak hanya melakukan pendampingan namun juga memberikan bantuan alat memanen. Menurut data yang dimiliki Disbun Kalteng, hasil produksi getah karet di Kalteng masih di bawah 600 kilogram per hektare dan kandungan airnya relatif banyak, sehingga perlu ada pembenahan dan peningkatan kuantitas maupun kualitas. “Masyarakat juga sekarang ini cenderung lebih banyak mengembangkan pohon sawit dibandingkan pohon karet,’’ katanya. (ant)

LEBAK - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengajak masyarakat mengikuti transmigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. “Sebagian besar transmigrasi asal Lebak berhasil mengelola pertanian dan peternakan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak Maman Suparman di Lebak, kemarin. Keberhasilan transmigrasi asal Kabupaten Lebak di antaranya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Selain itu juga Kabupaten

Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Pemerintah daerah terus mendorong agar masyarakat mau mengikuti program transmigrasi itu. Sebab, program transmigrasi cukup menjanjikan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Bahkan, berdasarkan hasil monitoring di di lapangan banyak yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, seperti di Kabupaten OKI Sumsel. Mereka transmigrasi asal

Lebak di daerah itu selama tujuh bulan mampu mengelola usaha pertanian dan peternakan. Saat ini, kondisi ekonomi mereka cukup baik dan lebih sejahtera ketimbang tnggal di Lebak. Begitu juga transmigrasi tahun 2013 ke Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar kini sudah berhasil mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas dua hektare. “Kami berharap masyarakat dapat mengikuti program transmigrasi karena lahan kepemilikan di Lebak hanya 0,5 hektare, sehingga sulit untuk mengembangkan pertanian,” katanya.

Menurut Maman, saat ini transmigrasi masih diperlukan dengan sasaran warga yang tidak memiliki lahan atau tanah juga rumah. Tujuan bertransmigrasi ke luar daerah tersebut guna pemerataan penduduk juga mendongkrak kehidupan ekonomi yang lebih baik. Selain itu juga untuk meminimalisasi kemiskinan dan pengangguran. Namun, pihaknya prihatin calon transmigrasi hingga saat ini relatif kecil dan tidak bisa memenuhi permintaan warga. Pada 2016, kata dia, kuota transmigrasi Kabupaten Lebak hanya 5 KK. (ant)

Kasus Gizi Buruk di Sumbar Turun PADANG - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menyatakan temuan gizi buruk di wilayah itu pada 2016 tercatat 411 kasus atau turun 79 kasus dibandingkan 2015 yang berjumlah 490 kasus. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar Merry Yuliesday di Padang, kemarin mengatakan penurunan kasus gizi buruk hampir merata di setiap kabupaten/ kota di provinsi itu, meskipun tujuh daerah masih terjadi peningkatan. Kabupaten/kota yang terjadi peningkatan itu, yakni Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari 15 kasus pada 2015 menjadi 19 kasus pada 2016, Solok dari 9 kasus menjadi 12 kasus, Padang

Pariaman 41 kasus menjadi 42 kasus, Kabupaten Solok Selatan delapan kasus menjadi 10 kasus, Dharmasraya 14 kasus menjadi 23 kasus, Pasaman Barat 33 kasus menjadi 35 kasus, dan Kota Solok dari enam kasus menjadi 10 kasus. Gizi buruk, menurut dia, bukan hanya terjadi karena faktor ekonomi, namun bisa terjadi karena kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pemenuhan gizi anak. Hal itu, katanya, diikuti dengan pola makan yang tidak seimbang pada orang tua ketika hamil, karena pemenuhan gizi dimulai ketika

anak berada di dalam kandungan. Ia mengatakan untuk mengantisipasi kasus gizi buruk, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, di antaranya pemberian makanan tambahan dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). “Kemudian melakukan pelayanan rutin melalui pos pelayanan terpadu (posyandu) yang berada di masing-masing kabupaten dan kota yang berada di Sumbar,” ujarnya. Selain itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap balita di masing-masing wilayah dengan langsung turun ke lapangan.

Ia merinci kasus gizi buruk selama 2016 tersebut ialah 81 kasus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 19 kasus di Pesisir Selatan, 12 kasus di Solok, 20 kasus di Sijunjung, 20 kasus di Tanah Datar, dan 42 kasus di Padang Pariaman. Sebanyak 18 kasus di Kabupaten Agam, 11 kasus di Lima Puluh Kota, 9 kasus di Pasaman, 10 kasus di Solok Selatan, 23 kasus di Dharmasraya, dan 35 kasus di Pasaman Barat. Sebanyak 68 kasus di Kota Padang, 10 kasus di Solok, 11 kasus di Sawahlunto, 3 kasus di Padang Panjang, 1 kasus di Bukittinggi, 11 kasus di Payakumbuh, dan 7 kasus di Pariaman. (ant)